BERITAKORUPSI.CO

Pengusaha Sipenyuap Bupati Tulungangung dan Wali Kota Blitar Diadili

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHjlGODP_G-Mgp-k6HtXIKT0-sHvNVmG8Yy-BoFSPDRA0lY_xLse-ZJx-qExRtXFgHRC581v24xKW_x8wdH-zCDIw7vB3gqBWr3nlVhZcZWyYIcTzcOKzjq5sP3mFzH3ArJaQjQBFqS7I/s1600/IMG20180831094038.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="703" data-original-width="1250" height="359" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHjlGODP_G-Mgp-k6HtXIKT0-sHvNVmG8Yy-BoFSPDRA0lY_xLse-ZJx-qExRtXFgHRC581v24xKW_x8wdH-zCDIw7vB3gqBWr3nlVhZcZWyYIcTzcOKzjq5sP3mFzH3ArJaQjQBFqS7I/s640/IMG20180831094038.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Susilo Prabowo alias Embun</td></tr>
</tbody></table>
 #Uang “haram” itu mengalir juga ke LSM, Wartawan dan Aparat Penegak Hukum untuk mengamankan proyek yang dikerjakan oleh terdakwa Susilo Prabowo alias Embun# 
 
beritakorupsi.co - Jumat, 31 Agustus 2018. JPU KPK Dodi Soekmono, Abdul Basri, Mahhardy Indra Putra, Nur Haris Arhadi, Agung Satrio Wibowo dan Mufi Nur Irawan menyeret Susilo Prabowo alias Embun, pemilik PT. Jala Bumi Megah ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili dalam kasus perkara Koruspi ‘Suap” kepada Kepala Daerah. Susilo Prabowo alias Embun, pemilik PT. Jala Bumi Megah adalah terdakwa dalam kasus perkara Korupsi “suap” kepada 2 kepala Derah di Jawa Timur, yakni Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung Sutrisno, dan Wali Kota Blitar Muh. Samanhudi Anwar, yangTertangkap Tangan KPK pada Rabu, 6 Juni 2018. Tak tanggung-tanggung, Susilo Prabowo alias Embun, memberikan “embun” alias uang sebesar Rp10 milliar lebih kepada Bupati Tulungagung, Kepala Dinas PU Tulungagung dan Wali Kota Blitar sejak 2016 hingga 2018, sebagai imbalan dari beberapa proyek yang didanai dari APBD di 2 Dearah yang berbeda itu. Duit “haram itu ternyata tidak hanya diberikan oleh terdakwa kepada Syahri Mulyo, Sutrisno dan Muh. Samanhudi Anwar, melainkan mengalir juga ke LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Wartawan dan Aparat Penegak Hukum (APH), sebagai pengamaan atas proyek yag dikerjakan oleh terdakwa di Tulungagung dan Blitar.  Dan kasus ini pun semakin membuka mata lebar-lebar. Karena beberapa Kepala Daerah yang ditangkap KPK bersama pengusaha kontraktor, selalu berkaitan dengan bagi-bagi proyek untuk mendapatkan uang tanpa si pejabat itu bekerja keras. Sudah barang tentu, proyek yang dikerjakan oleh kontraktor itu akan dirasa “aman”, selain proyek yang didapatkannya dari Kepala Daerah, juga sudah “menutup mata dan telinga” oknum-oknum LSM, Wartawan dan APH setempat dengan memeberikan “Fulus” alias duit. Bila LSM, Wartawan dan Aparat Penegak Hukum sudah “mengelilingi” proyek tersbut, siapakah yang dapat mengusiknya ???? Namun “embun” di Tulungagung dan Blitar itu ternyata tak selamanya memberikan kesejukan bagi pejebat yang terlibat didalamnya. Buktinya, saat ini si Embun, Syahri Mulyo dan Muh. Samanhudi Anwar meringkuk dipenjara, dan bisa jadi akan bertambah lagi. Hal ini terungkap dalam surat dakwaan JPU KPK yang dibacakan dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dengan Ketua Majelis, Hakim Agus Hmzah. Sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Agung Setiawan dan Jamaludin Arif. Dalam surat dakwaan JPU KPK disebutkan, Terdakwa Susilo Prabowo alias Embun, didakwa telah memberikan uang sebesar  Rp10.650.000,000 (sepuluh miliar Enam ratus Lima puluh juta rupiah) kepada Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung Sutrisno, dan Wali Kota Blitar Muh. Samanhudi Anwar sejak tahun 2015 hingga 2018. Bahwa pemberian uang sebesar Rp10.650 milliar itu oleh terdakwa Susilo Prabowo alias Embun kepada Syahri Mulyo, Sutrisno dan Muh. Samanhudi Anwar, karena terdakwa telah memperoleh dan atau dijanjikan beberapa proyek pekerjaan yang didanai dari APBD Kabupaten tulungagung dan Pemerintah Kota Blitar. Dan hal itu bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipii Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: JPU KPK mengungkapkan terkait pemberian uang oleh terdakwa Susilo Prabowo alias Embun  kepada Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung dan Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR, dan proyek yang diperoleh terdakwa, yaitu ; Bahwa pada akhir tahun 2015, bersamaan dengan pembahasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran (TA) 2016, Sutrisno atas perintah Syahri Mulyo, membuat pembagian proyek pada Dinas PUPR yang pada pokoknya, proyek infrastruktur pada Dinas PUPR akan diberikan kepada beberapa penyedia barang/jasa, diantaranya terdakwa dan Sony Sandra. Pembagian proyek tersebut kemudian diberikan oleh Sutrisno kepada terdakwa dan Sony Sandra. Dan sebagai kompensasi atas pembagian proyek tersebut, terdakwa bersedia untuk memberikan fee kepada Sutrisno dan Syahri Mukyo. Pada saat pelelangan, terdakwa dan Sony Sandra mengajukan penawaran terhadap proyek-proyek yang telah ditentukan oleh Sutrisno, sehingga tidak terjadi persaingan yang sehat antara terdakwa dengan Sony Sandra, karena terdakwa tidak akan mengajukan penawaran terhadap pekerjaan yang telah diberikan kepada Sony Sandra, demikian pula sebaliknya. Terdakwa mengajukan penawaran terhadap proyek yang telah diberikan kepadanya dengan menggunakan perusahaan miliknya, disertai dengan peserta pendamping yang juga merupakan perusahaan milik terdakwa sendiri. Oleh karena itu, pada pelelangan tahun anggaran 2016,  terdakwa mendapatkan 6 (enam) proyek infrastruktur jalan dan jembatan dengan total nilai kontrak kurang lebih sebesar Rp75.358.672.000 (tujuh puluh lima miliar tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu mpiah). Proyek tersebut yakni ; Peningkatan jalan ruas jalan Sumberdadap-Apakbrondol, ruas jalan Apakbrondol-Plandirejo, ruas jalan Pucanglaban-Molang senilai Rp18.795.455.000 berdasarkan kontrak tanggal 01 Juli 2016 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah. Peningkatan jalan ruas jalan Kidangan-Purworejo (lanjutan), ruas jalan Gambiran-Penampihan, ruas jalan Gandong-Sanan, dan ruas jalan Pagerwojo-Bendungan senilai Rp18.298.273.000  berdasarkan kontrak tanggal 01 Juli 2016 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi.  Kemudian peningkatan jalan (overlay) ruas jalan Srikaton-Kaliboto, ruas jalan Jelipicisan, ruas jalan Sanggrahan-Junjung, ruas jalan Gondang-Dukuh, ruas jalan Punqu-Picisan, jalan Oerip Soemoharjo, jalan I Gusti Ngurah Rai Gg. 8, Pembangunan konstruksi hotmix kawasan Gor Lembu Peteng senilai Rp18.965.669.000 berdasarkan kontrak tanggal 04 Agustus 2016 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah. Overlay Jl.Hasanudin III, Jl.Pahlawan I-II-III & V, JI. P. Sudirman IV, Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo-Ringin Pitu, Jl. M. Sujadi I, ruas Jl. Bangoan Selatan, Jl. Mastrip I, ruas Jl. Plosokandang-Tunggulsari senilai Rp8.046.963.000 berdasarkan kontrak tanggal 14 Oktober 2016 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi, dan proyek Overlay ruas jalan Karangrejo-Catut senilai Rp5.211.198.000 berdasarkan kontrak tanggal 14 Oktober 2016 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah, dan Overlay ruas Jl. Tunggangri-Betak, Jl. Tawang-Pagersari, JI. Karangtalun-Tumpaknongko senilai Rp6.041.114.000 berdasarkan kontrak tanggal 14 Oktober 2016 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi. Bahwa pembagian proyek yang dilakukan oleh Sutrisno dan Syahri Mulyo sebagaimana yang dilakukan pada tahun anggaran 2016 tersebut diatas, dilanjutkan juga pada pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2017 dan 2018, yakni membagi proyek kepada terdakwa dan Sony Sandra sebelum proses pelelangan dimulai. Demikian pula terdakwa dalam mengikuti proses pelelangan pada Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2017 dan 2018, dilakukan dengan pemberian fee sebagaimana tahun 2016, dan cara-cara sebagaimana yang telah dilakukan pada saat pelelangan tahun 2016, yakni hanya mengajukan penawaran terhadap pekerjaan yang telah diberikan kepadanya serta menggunakan beberapa perusahaan miliknya sebagai peserta Ielang. “Pada tahun anggaran 2017, terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) proyek infrastruktur jalan dan jembatan dengan nilai kontrak seluruhnya Rp40.393.643.000 (empat puluh miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut,” kata JPU KPK 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4UoYcPz9EVV1byuEY1A4p5fOYar7jTTSXA_GfSugnfEYmrFsC-sIUO_4OLEeVKAHohtELNVBIXqGUV5-GePGTl_mPtbtqv6teq5Ou-WpHn2_Xf34ESZirW5Hxan5YOj6jPrBarlg5quM/s1600/IMG_20180831_173643.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1157" data-original-width="1600" height="462" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4UoYcPz9EVV1byuEY1A4p5fOYar7jTTSXA_GfSugnfEYmrFsC-sIUO_4OLEeVKAHohtELNVBIXqGUV5-GePGTl_mPtbtqv6teq5Ou-WpHn2_Xf34ESZirW5Hxan5YOj6jPrBarlg5quM/s640/IMG_20180831_173643.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Embun (bkemeja batik biru) dikawal petugas KPK seusai sidang</td></tr>
</tbody></table>
Diantarnya adalah peningkatan jalan ruas Jalan Cuwiri-Pagerwojo senilai Rp3.759.023.000  berdasarkan kontrak tanggal 07 Juni 2017 Yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah, dan Peningkatan jalan ruas Jalan Karangtalun-Ngubalan senilai Rp4.931.487.000 berdasarkan kontrak tanggal 07 Juni 2017 yang dilaksanakan oleh PT . Tata Karunia Abadi. Peningkatan/pelebaran jalan ruas Jalan Pucanglaban-Molang senilai Rp3.364.903.000  berdasarkan kontrak tanggal 22 Maret 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah, dan Peningkatan jalan (hotmix) ruas Jalan Sambitan-Bono, ruas Jalan Besuki-Keboireng dan ruas Jalan Pakisrejo-Tumpakmergo senilai Rp6.089.714.000 berdasarkan kontrak tanggal 13 September 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi. Peningkatan jalan (hotmix) ruas Jalan Punjul-Picisan, ruas Jalan Gendingan-Boro, ruas Jalan Desa Sukowiyono dan ruas Jalan JarakanMojoarum senilai Rp4.773.500.000 berdasarkan kontrak tanggal 20 September 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi-PT. Roro Gendhis (KSO). Peningkatan jalan (hotmix) ruas Jalan Desa Plandaan, ruas Jalan BagoPlosokandang, ruas Jalan Supriadi IV (Pasar Pring), ruas Jalan Yos Sudarso III (lap. Pasar Pahing) dan ruas Jalan Gebang-Sanan senilai Rp5.214.146.000 berdasarkan kontrak tanggal 13 September 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah, dan Peningkatan jalan (hotmix) ruas Jalan Desa Tapan, Desa Tunggulsari, dan Desa Bangoan senilai Rp2.992.349.000,00 berdasarkan kontrak tanggal 13 September 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah. Peningkatan jalan (overlay) ruas Jalan KarangtaIun-Ngubalan(lanjutan), Jalan Desa Ketanon, ruas Jalan Bangoan-Tapan, dan Jalan Desa Ringinpitu senilai Rp4.820.168.000 berdasarkan kontrak tanggal 25 Oktober 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah. Pemeliharaan berkala jalan ruas Jalan Bandung-Besuki dan ruas Jalan Tanggunggunung-Tumpakmergo senilai Rp4.448.353.000,00 (empat miliar empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tiga n'bu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 12 Juni 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunla Abadi, dan pada tahun anggaran 2018 mendapatkan 6 (enam) proyek Infrastruktur jalan dan jembatan dengan nilai kontrak seluruhnya Rp31.067.134.000,00 (tiga puluh satu miliar enam puluh tujuh juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut: Pelebaran jalan ruas Jalan Karangrejo-Sendang senllal Rp7.895.999.000 berdasarkan kontrak tanggal 23 Maret 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunla Abadi, dan Peningkatan jalan (overlay) ruas Jalan Pulosari-Sumberejo Kulon, ruas Jalan Plosokandang-Tanjungsari, ruas Jalan Serut-Kepuh, ruas Jalan Hasanudin-Kapten Kasihin, ruas Jalan Desa Plandaan dan ruas Jalan Desa Ketanon senilai Rp5.265.440.000,00 berdasarkan kontrak tanggal 23 Maret 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi. Peningkatan jalan (overlay) ruas Jalan Kedungsoko-Gondang, ruas Jalan Panglima Sudirman Gg. I dan II, ruas Jalan Basuki Rachmad Gg. I, ruas Jalan Desa Ringinpitu dan ruas Jalan Bulusarl senllai Rp4.271.026.000,00 berdasarkan kontrak tanggal 29 Maret 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Buml Megah, dan Peningkatan jalan (overlay) ruas Jalan Ngantru-Padangan senilai Rp4.767.800.000 berdasarkan kontrak tanggal 23 Mel 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Buml Megah. Pelebaran jalan ruas Jalan Panjerejo-Selorejo senilai Rp3.936.866.000 berdasarkan kontrak tanggal 23 Mei 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi, dan  Peningkatan jalan (overlay) ruas Jalan Karangtalun-Tumpaknongko senilai Rp4.930.003.000 berdasarkan kontrak tanggal 23 Mei 2018 yang dibicarakan oleh PT. Jala Bumi Megah. Sebagai kompensasi atas diberikannya proyek-proyek tersebut, setiap pembahasan anggaran atau atas permintaan Sutrisno, terdakwa bebarapa kali memberikan fee kepada Sutrisno dengan perincian sebagai haiku : Pada tanggal 27 November 2015 sejumlah Rp500 juta, Pada Enggal 16 Desember 2015 sebesar Rp500 juta, pada November 2016 sejumlah Rp2.250 milliar, yang diberikan secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali. Dan pada tanggal 11 November 2016 sejumlah Rp1.700 milliar, serta pada bulan Desember 2016 sejumlah Rp700 juta. Selanjutya Sutrisno menyerahkan sebagian uang tersebut kepada Syahri Mulyo yang totalnya   sebesar Rp1.5 milliar melalui Sukari, selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung, dan Yamani selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung sebesar Rp500 juta pada setiap pembahasan anggaran tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Sedangkaan selebihnya, sebesar Rp4.150 milliar atas perintah Syahri Mulyo, diberikan kepada beberapa anggota DPRD Kabupaten Tulungagung guna memperlancar proses pembahasan anggaran. Selain ke anggota DPRD juga diberikan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), wartawan dan aparat penegak hukum (APH) guna mengamankan proyek-proyek yang sedang berjalan di Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung, serta sebahagian lagi dipergunakan Sutrisno untuk kepentingan pribadinya. Selain itu, pada bulan Januari 2018, Syahri Mulyo meminta sejumlah uang kepada Sutrisno untuk kepentingan operasional persiapan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Tulungagung tahun 2018. Guna memenuhi permintaan Syahri Mulyo tersebut, Sutrisno memberikan uang sejumlah Rp1 milliar di Pendopo Tulungagung, yang bersumber dari terdakwa. Pada sekira Bulan Maret-April 2018, Syahri Mulyo kembali memerintahkan Sutrisno untuk meminta uang sejumlah Rp4 milliar kepada terdakwa guna membiayai operasional kampanye Syahri Mulyo yang akan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Tulungagung tahun 2018, dan guna memudahkan penerimaan uang, Syahri Mulyo memerintahkan Sutrisno untuk memperkenalkan terdakwa dengan Agung Prayitno yang merupakan orang dekat Syahri Mulyo. Menindaklanjuti perintah Syahri Mulyo, pada tanggal 23 Mei 2018, Sutrisno menghubungi terdakwa sekaligus memperkenalkan Agung Prayitno kepada terdakwa. Dalam pertemuan tersebut, Agung Prayitno menyampaikan permintaan uang dari Syahri Mulyo untuk biaya  kampanye dalam Pilkada Tulungagung tahun 2018. Atas permintaan tersebut, Terdakwa menyatakan akan memberikannya pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018. Pada tanggal 25 Mei 2018, terdakwa menghubungi dan memerintahkan Agung Prayitno untuk ke rumah terdakwa mengambil uang permintaan Syahri Mulyo. Sesampainya Agung Prayitno di rumah terdakwa di Blitar, Terdakwa memberikan uang kepada Agung Prayitno sejumlah Rp500 juta. Uang tersebut kemudian diberikan oleh Agung Prayitno kepada Syahri Mulyo di rumahnya. Pada tanggal 30 Mei 2018, terdakwa kembali menghubungi dan memerintahkan Agung Prayitno guna mengambil uang permintaan Syahri Mulyo di rumah Terdakwa. Sesampainya Agung Prayitno dirumah terdakwa di Blitar, terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1 miliar. Uang tersebut selanjutnya diserahkan oleh Agung Prayitno kepada Syahri Mulyo dirumahnya. Pada tanggal 31 Mei 2018, terdakwa dihubungi oleh Agung Sutrisno dan diminta agar memberikan uang kepada Syahri Mulyo tidak secara bertahap karena Syahri Mulyo sedang membutuhkan banyak uang untuk Pilkada. Menanggapi permintaan tersebut, terdakwa menyampaikan, bahwa dirinya kesulitan menarik uang dari bank dalam jumlah besar karena  diawasi oleh otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun terdakwa tetap akan memberikan uang tersebut dengan keterangan transaksi (underlyng transaction) yang disamarkan ketika penarikan uang dari bank. Pada tanggal 6 Juni 2018, terdakwa dihubungi oleh Agung Sutrisno untuk mengambil uang permintaan Syahri Mulyo. Atas penyampaian Agung Sutrisno, terdakwa mengarahkan agar Agung Sutrisno datang ke rumah terdakwa pada sore hari, dan menitipkan uang sejumlah Rp1  miliar kepada Andriani yang merupakan istri terdakwa, untuk diberikan kepada Agung Sutrisno. Sesampainya dirumah terdakwa, Agung Sutrisno menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa dirinya sudah di rumah terdakwa, yang kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa uangnya sudah dititipkan pada istrinya (terdakwa). Selanjutnya Andrinani  memberikan uang  sebesar Rp1  miliar tersebut kepada Agung Sutrisno. JPU KPK membeberkan terkait pemberian uang kepada Muh. Samhudi Anwar selaku Wali Kota Blitar Susilo Prabowo alias Embun, yakni;  Bahwa pada awal tahun 2016, Hermansyah Permadi selaku Kepala Dinas PUPR Kota Blitar membuat daftar proyek yang akan dikerjakan oleh Dinas PUPR yang kemudian diserahkan kepada Muh. Samanhudi Anwar. Selanjutnya Muh. Samanhudi Anwar membuat pembagian atau pengalokasian proyek-proyek tersebut kepada beberapa penyedia barang/jasa diantaranya  terdakwa Susilo Prabowo alias Embun. Pembagian atau pengalokasian proyek tersebut kemudian diberitahukan kepada terdakwa dan Hemansyah Permadi. Selanjutnya Muh. Samanhudi Anwar memberikan pengarahan kepada Hemansyah Permadi mengenai proyek-proyek yang akan diberikan kepada terdakwa, dan penyedia barang/jasa lainnya. Arahan tersebut kemudian ditindaklanti oleh Hemansyah Permadi dengan memberikan tanda pada daftar proyek yang akan dikerjakan oleh terdakwa. Selain itu, Hemansyah Permadi juga mengundang beberapa penyedia barang/jasa diantaranya terdakwa, Henryn Mulat, Sukamto, Sukarso dan perwakilan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi). Dalam pertemuan itu, Hemansyah Permadi membagi proyek-provek pada Dinas PUPR kepada beberapa penyedia barang/jasa tersebut, termasuk kepada terdakwa sendiri. Dengan demikian,  maka pengaturan pemenang lelang tidak perlu melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) karena masing-masing penyedia barang/jasa hanya akan mengajukan penawaran terhadap proyek yang sudah dijatahkan untuk dirinya, demikian pula sebaliknya masing-masing penyedia barang/jasa tidak akan melakukan penawaran terhadap proyek yang telah diberikan kepada penyedia balang/jasa lainnya. Pada saat pelelangan, terdakwa mengajukan penawaran terhadap proyek-proyek yang telah ditentukan oleh Muh. Samanhudi Anwar dan Hermansyah Permadi, sehingga tidak terjadi persaingan yang sehat karena terdakwa tidak akan mengajukan penawaran terhadap   pekerjaan yang telah diberikan kepada penyedia barang/jasa lainnya. Terdakwa mengajukan penawaran terhadap proyek yang telah diberikan  kepadanya dengan menggunakan perusahaan miliknya disertai dengan peserta pendamping yang juga merupakan perusahaan milik terdakwa sendiri. “Pada awal tahun 2018, Muh. Samanhudi Anwar kembali melakukan pembagian atau pengalokasian proyek kepada terdakwa sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun anggaran 2016 dan 2017. Proyek yang dialokasikan kepada terdakwa adalah proyek pembangunan fasilitas pendukung Stadion Supriyadi Blitar senilai Rp796.078.767,33 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah tiga puluh tiga sen) dan proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun anggaran 2018,” ungkap JPU KPK Guna memastikan terdakwa mendapatkan proyek-proyek tersebut, pada tanggal 5 Juni 2018, terdakwa melakukan pertemuan dengan Muh. Samanhudi Anwar dan Bambang Purnomo alias Totok, yang merupakan orang kepercayaan Muh. Samanhudi Anwar di rumah dinas Walikota Blitar. Dalam pertemuan itu, Muh. Samanhudi Anwar menunjuk terdakwa sebagai penyedia barang/jasa yang akan melaksanakan proyek Pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun anggaran 2018. Guna meyakinkan terdakwa, selanjutnya Muh. Samanhudi Anwar menghubungi Moch. Aminurcholis selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Mohammad Sidik selaku Kepala Dinas Pendidikan menanyakan mengenai ketersediaan dan jumlah anggaran untuk pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun anggaran 2018. Atas pertanyaan Muh. Samanhudi Anwar, selanjutnya Mohammad Sidik menginformasikan bahwa anggaran pembangunan SMP Negeri 3 Blitar menyerahkan uang sejumlah Rp1.5 milliar   kepada Muh. Samanhudi Anwar. Setibanya di rumah Bambang Purnomo alias Totok, terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada Bambang Purnomo alias Totok. Dan guna menghindari perbuatannya dipantau oleh aparat penegak hukum, terdakwa menyampaikan kepada Bambang Purnomom alias Totok,  agar tidak menghubungi Muh. Samanhudi Anwar dengan menggunakan sarana telepon atau handphone. JPU KPK menyatakan, bahwa rangkaian pemberian uang yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana tersebut di atas, karena Syahri Mulyo, Sutrisno dan Muh. Samanhudi Anwar telah memberikan beberapa proyek kepada terdakwa. Dan hal itu bertentangan dengan kewajiban Syahri Mulyo, Sutrisno dan Muh. Samanhud Anwar, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Pasal 23 huruf a, d, e dan f UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur $le Negara dan Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah mubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentEng Pembahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. “Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (1) huruf b (atau pasal 13) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang' Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP,” ucap JPU KPK diahir surat dakwaannya. Atas surat dakwaan JPU KPK, PH terdakwa tidak merasa keberatan. Sehingga Ketua Majelis Hakim memerintahkan JPU KPK untuk menghadirkan saksi dan brang bukti pada persidangan berikutnya. Terkait tersangka lain dalam kasus ini, JPU KPK Dodi kepada wartawan media ini mengatakan, bahwa kasus ini sedang bergulir dan dapat mengikuti dalam persidangan. “Ini baru bergulir, jadi kita ikuti persidanannya,” kata JPU KPK Dodi.  (Rd1)

News Tipikor Pengusaha Sipenyuap Bupati Tulungangung dan Wali Kota Blitar Diadili

Susilo Prabowo alias Embun #Uang “haram” itu mengalir juga ke LSM, Wartawan dan Aparat Penegak Hukum untuk mengamankan proyek yang diker...

Terima “Suap” Rp 5.937 M, Bupati Ngada (Nonaktif) Marianus Sae Dituntut 10 Thn Penjara

11.30 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4pw47E3ycRYZjXHct_Q7euGwvFmKDdGzSAfGftUIzqxJI8oPBR7SgLlGRGUWm4BAVnJ46zFGWiiOsebwNobo8sHF4cFs-dwSaMJ1eZDSHG-119B6NBkE2IeDsBg9ZmESu720mQ_TfIis/s1600/IMG20180831094535.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="703" data-original-width="1250" height="359" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4pw47E3ycRYZjXHct_Q7euGwvFmKDdGzSAfGftUIzqxJI8oPBR7SgLlGRGUWm4BAVnJ46zFGWiiOsebwNobo8sHF4cFs-dwSaMJ1eZDSHG-119B6NBkE2IeDsBg9ZmESu720mQ_TfIis/s640/IMG20180831094535.jpg" width="640" /></a></div>
#JPU KPK menyebutkan, Selain dari Baba Miming (sudah Divonis 2,6 tahun penjara), terdakwa juga menerima uang “suap” dari Kepala BKD Kabupaten Ngada, Provinsi NTT sebesar  Rp875 juta# 
 
beritakorupsi.co –  “Sepintar-pintarnya orang menyembunyikan yang bau, suatu saat akan tercium”. Peribahasa inilah sepertinya yang tepat bagi para yang melakukan KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) dan kemudian tertangkap tangan oleh KPK. Kasus KKN itu sepertinya sudah terjalin sejak seseorang hendak maju dalam pencalonan sebagai Kepala Daerah atau pejabat penyelengara negara dengan berbagai pihak yang memberikan bantuan maupun  dukungan dari tim pemenangan. Pada hal, dalam pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), maupun Pasal 76 ayat (1) huruf e UU RI Nomor 23 tahun 2014 tenatang Pemerintah Daerah, sangat jelas meranrang, apa lagi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menngancamnya masuk penjara bila melakukan Korupsi, namun sepertinya hal itu dianggap sebagai hisapan jempol belaka. Buktinya, tak sedikit para Kepala Daerah mapaun anggota legislatif (DPR/DPRD) Tertangkap Tangan oleh KPK. Seperti yang terjadi dalam kasus Korupsi suap menyuap yang menyeret Bupati Ngada (non aktif) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Marianus Sae dengan Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming, seorang pengusaha Kontraktor asal Kabupaten Ngada, NTT yang juga selaku tim sukses Marianus Sae sejak tahun 2010 hingga 2018. Marianus Sae yang menjabat Bupati Ngada selama 2 periode sejak 2010 - hingga 2020 sekaligus sebagai salah satu calon kuat  Gubernur NTT dalam Pilkada yang berlangsung pada 27 Juni 2018 lalu yang tidak terpilih itu, ditangkap KPK bersama Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming (sudah divonis terlebih dahulu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan), selaku pemilik PT Sinar 99 Permai dan pendiri PT Flopino Raya Bersatu sekaligus sebagai Tim Pemenangan Marianus Sae sejak 2010 hingga 2018 ditangkap KPK, pada tanggal 11 Februari 2018. 
 
Setelah ditangkap KPK, keduanyapun diseret ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk menjaga keamanan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama proses persidangan berlangsung. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjppkUMDp56H2VUi_NwN3IyZTrhd8ivqX0rQBQs3i-SmE4KVTokYMc7f0BVrbcrj6o6QdKNza4A9XDByUeHmfQGHogLgvTm7lRyYA4y4eL9sa9_FEp2PuW68wEU_FQDEHiDgCl0uggnyD0/s1600/MS..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjppkUMDp56H2VUi_NwN3IyZTrhd8ivqX0rQBQs3i-SmE4KVTokYMc7f0BVrbcrj6o6QdKNza4A9XDByUeHmfQGHogLgvTm7lRyYA4y4eL9sa9_FEp2PuW68wEU_FQDEHiDgCl0uggnyD0/s640/MS..jpg" width="640" /></a></div>
Dari proses persidangan terbeber, Marianus Sae ditangkap KPK karena diketahui telah menerima uang “suap” dari Baba Miming sejak tahun 2011 hingga 2017. Duit yang diterima Marianus Sae dari Baba Miming selama 6 tahun sebanyak Rp2.487 milliar. Ternyata tidak hanya dari Baba Miming, melainkan dari saudaranya Baba Miming juga, yakni Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan selaku Direktur Utama PT Sukses Karya Inovatif sebesar Rp3.450 milliar dan dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Ngada sebesar Rp875 juta. Duit sebanyak Rp3.450 milliar dan Rp875 juta itu diberikan ke Marianus Sae melalui transfer ke rekening Baba Miming yang kartu ATMnya di dompet Marianus Sae. Sehingga total duit yang diterima Marianus Sae melalui Baba Miming sebesar Rp6.8 milliar lebih. 
 
Marianus Sae dan Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming dalam persidangan terungkap pula, bahwa keduanya adalah sahabat lama sebelum Marianus Sae menjadi Bupati Ngada tahun 2010. Pada saat Marianus Sae maju sebagi calon Bupati Ngada yang kemudian terpilih hingga 2 periode (2010 – 2015 dan 2016 – 2020), Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming pun dijadikan sebagai Tim pemenangan Marianus Sae dalam pemilihan Bupati Ngada maupun dalam Pilgub NTT 
 
Selama 7 tahun, Baba Miming dan Marianus Sae memang sama-sama meraih sukses. Marianus Sae sukses menerima duit dari Baba Miming hingga milliaran, yang sudah tentut bukan duit cuma-cuma, sehingga Baba Miming pun sukses menerima puluhan pekerjaan proyek yang di danai dari uang rakyat itu. Duit yang diberikan Baba Miming ke Marianus Sae adalah 10 persen dari anggaran proyek yang dikerjakan Baba Miming sejak tahun 2011 hingga 2017. 
 
Ternyata pemberian duit “haram” itu tidak tunai, melainkan secara transfer. Babab Miming membuka Rekening baru di BRI Cabang Bajawa Kabupaten Ngada sejak 2011. Lalu kartu ATMnya diberikan ke Marianus Sae. Memang Baba Miming mentransfer duit ke rekeningnya sendiri, tetapi kartu ATMnya sudah diakntongi Marinus Sae. Sehingga Marianus Sae bebas mengambilnya kapan saja dan dimana saja. 
 
Dari fakta persidangan yang terungkap, terkait total duit yang masuk ke rening Baba Miming dimana kartu ATMnya sudah di dompet Marianus Sae sejak tahun 2011 hingga 2017 sebesar Rp6.812 milliar dengan rincian, dari Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming Rp2.487.000.000, dari Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan selaku Direktur Utama PT Sukses Karya Inovatif sebesar Rp Rp 3.450.000.000, dan dari Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Kabupaten ngada sebesar Rp875 juta. 
 
Namun sialnya, kesuksesan yang diaraih kedua sahabat ini tak berjalan mulus hingga diakhir jabatan Marianus sebagai Bupati Ngada hingga 2020 nanti, apa lagi tak mulus pula menjadi calon Gubernur NTT karena kalah dalam pertarungan Politik di Pilgub yang berlangsung pada tanggal 27 Juni 2018 lalu. Ketidak mulusan kedua sahabat lama ini pun berakhir dengan tragis. karena sama-sama meringkuk di penjara. “Susah senang sama-sama dirasakan Kedua sahabat itu”. 
 
Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming sudah terlebih dahulu diadili dan dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi suap terhadap Bupati Ngada Marianus Sae. Pengusaha kontrakor itu pun divonis pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan dari tuntutan JPU KPK selama 3 tahun dan 6 bulan. Hukuman yang tergolong ringan bila dibandingkan dengan pencuri “sandal jepit”. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKf0Chil9jLoyo_YnoukiMa2jbuMPsmlKtWkGJJyA9_FeIwexamMGCJTreADokgZ4451RDQItpocqSx9sroKHtAFh3zy3URr8rCiBfHQoFZVdTnj6tWpgeN03yZX_tTJJBHFZKgULPoe0/s1600/Baba+Miming..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKf0Chil9jLoyo_YnoukiMa2jbuMPsmlKtWkGJJyA9_FeIwexamMGCJTreADokgZ4451RDQItpocqSx9sroKHtAFh3zy3URr8rCiBfHQoFZVdTnj6tWpgeN03yZX_tTJJBHFZKgULPoe0/s640/Baba+Miming..jpg" width="640" /></a></div>
Kini tibalah giliran Marianus Sae untuk menyusul sahabatnya Baba Miming di Penjara 
 
Pada Jumat, 31 Agustus 2018, terdakwa Marianus Sae akhirnya dituntut pidana penjara selama 10 tahun, denda sebesar Rp300 juta atau kurungan selama 6 bulan, serta pencabutan hak politik atau hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik yang diatur oleh Undang-Undang atau yang diselnggarakan oleh pemerintah selama 5 tahun setelah terdakwa Marianus Sae selesai menjalani pidana pokok, yaitu penjara badan. 
 
Terdakwa Marianus Sae dijerat dengan dua pasal sekaligus, yaitu pasal 12 huruf a dan pasal 12 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. 
 
Tuntutan itu dibacakan oleh Tim JPU KPK Ronald Woworunto dkk, diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya dihadapan Majelis Hakim yang diketua H.R. Unggul Warso Murti, dengan terdakwa Marianus Sae selaku Bupati Ngada Provinsi NTT yang didampingi tim Penasehat Hukum (PH)-nya dari Jakarta, Vincentius dkk. 
 
JPU KPK menyebutkan, bahwa uang yang diterima Marianus Sae sebesar Rp 5.937 milliar yang bersasal dari Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming Rp Rp 2.487.000.000, dan dari Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan selaku Direktur Utama PT Sukses Karya Inovatif sebesar Rp Rp 3.450.000.000. Dan uang milliaran yang diberikan Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming dan Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan kepada Marianus Sae selaku Bupati Ngada itu, berkaitan dengan proyek yang dikerjakan oleh Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming dan Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan. 
 
JPU KPK menyatakan, bahwa beberapa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah menerima hadiah atau janji berupa uang secara bertahap yang jumlahnya sebesar Rp5.937.000.000 (Lima milyar Sembilan ratus Tiga puluh Tujuh juta rupiah) pada kurun waktu antara tanggal 7 Februari 2011 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018 dengan rincian; dari Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming dan pendiri PT Flopino Raya Bersatu (perkara terpisah) sebesar Rp2.487.000.000 dan dari Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan selaku Direktur Utama PT Sukses Karya Inovatif sebesar Rp Rp3.450.000.000 (Tiga milyar Empat ratus Lima puluh juta rupiah), diketahui atau patut diduga, bahwa pemberian uang tersebut agar terdakwa selaku Bupati Ngada memberikan paket proyek pekerjaan di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Ngada kepada perusahaan yang digunakan oleh Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming dan Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan, yang bertentangan dengan kewajiban terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan bertentangan dengan larangan bagi terdakwa selaku Bupati Ngada sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf e UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ; 
 
JPU KPK dalam surat tuntutannya membeberkan aliran duit yang dinikmati terdakwa Marianus Sae dari Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming sebesar Rp 2.487.000.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrvN9EHph0fOiNgDc15V8GYqn-MJUVCwWdFSmBv5hOvjHSf41HqEQJP2CvhERFYLC-2HlwP5npBvrYKMYqgG3hl1D89g0X_H_qip17Lr3m3ynJYbOnrCm-KCqhNxvih9J4P9zai9nuvxY/s1600/Dari+kiri+atas%252C+Albertus+Iwan+Susilo%252C+Media+Moses+%2528Sekda+Kab.+Ngada%2529%252C+Wilhelmus+Petrus+Bate+alias+Wimpi+Bate%252C+Kepala+BKD+Kab.+Ngada+dan+Laurensius+%2528Ketua+Pokja+ULP%2529+di+Dinas+PU+Perumahan+Rakyat+Kabupaten+Ngada..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrvN9EHph0fOiNgDc15V8GYqn-MJUVCwWdFSmBv5hOvjHSf41HqEQJP2CvhERFYLC-2HlwP5npBvrYKMYqgG3hl1D89g0X_H_qip17Lr3m3ynJYbOnrCm-KCqhNxvih9J4P9zai9nuvxY/s640/Dari+kiri+atas%252C+Albertus+Iwan+Susilo%252C+Media+Moses+%2528Sekda+Kab.+Ngada%2529%252C+Wilhelmus+Petrus+Bate+alias+Wimpi+Bate%252C+Kepala+BKD+Kab.+Ngada+dan+Laurensius+%2528Ketua+Pokja+ULP%2529+di+Dinas+PU+Perumahan+Rakyat+Kabupaten+Ngada..jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dari kiri atas, Albertus Iwan Susilo, Media Moses (Sekda Kab. Ngada), Wilhelmus Petrus Bate alias Wimpi Bate, Kepala BKD Kab. Ngada dan Laurensius (Ketua Pokja ULP) di Dinas PU Perumahan Rakyat Kabupaten Ngada.</td></tr>
</tbody></table>
Pada sekitar awal tahun 2011, terdakwa melakukan pertemuan dengan Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming di rumah kontrakan Terdakwa di Pemukiman Kuala Lumpur. Bajawa. Kabupaten Ngada. NTT. Dalam pertemuan itu terdakwa meminta sejumlah uang kepada Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming biaya operasional terdakwa salaku Bupati Ngada yang kemudian disanggupi oleh Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming, dengan kesepakatan bahwa sebagai timbal baliknya, terdakwa akan membantu perusahaan Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming mendapatkan paket pekerjaan di Lingkungan SKPD Kabupaten Ngada. 
 
Menindaklanjuti permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya pada tanggal 07 Februari 2011,  Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming membuka rekening di BNI KCP Bajawa. JI. RE Martadinata No.3, Bajawa, Kabupaten Ngada. NTT. berupa rekening BNI Taplus Bisnis Perorangan Nomor 0213012710 atas nama Wilhelmus Iwan Ulumbu. Selanjutnya terdakwa bertemu kembali dengan Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming di rumah kontrakan terdakwa. Dalam pertemuan itu terdakwa menerima 1 (satu) buah kartu Debit BNI Gold Nomor 5371-7628-4001-2202 beserta nomor Personal Identification Number (PIN) dari Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming. 
 
Setelah terdakwa menerima Kartu Debit BNI Gold beserta Nomor PIN dari Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming tersebut, kemudian secara bertahap Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming melakukan setoran tunai/transfer atau pemindahbukukan ke rekening Nomor 0213012710 atas nama Wilhelmus Iwan Ulumbu yang besarannya sekitar 4 - 5 persen dari nilai kontrak pekerjaan yang dikerjakan oleh perusahaannya, yang seluruhnya berjumlah Rp 2.487.000.000.00 (Dua milyar Empat ratus Delapan puluh Tujuh juta rupiah) yang bersumber dari keuangan PT Sinar 99 Permai milik Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming, dengan perincian sebagai berikut: 
 
Pada tanggal 7 Februari 2011 sebesar Rp 160 juta, Tanggal 2 Mei 2011 Rp 40 juta, Tanggal 03 Mei Rp 12 juta, Tanggal 21 Januari 2013 sejumlah Rp 5 juta,  Tanggal 22 Januari 2013 Rp100 juta, Tanggal 10 Juni 2013 Rp 30 juta, Tanggal 12 Juni Rp 20 juta, Tanggal 22 Juli 2013 Rp 200 juta, Tanggal 25 September 2013 Rp 35 juta, Tanggal 16 Oktober 2013 Rp30 juta, Tangga; 13 November 2013 Rp 70 juta, TanggaI 14 November 2013 Rp 15 juta, Tanggat 26 November 2013 sejumlah Rp 20. juta, Tanggal 28 November 2013 Rp 20 juta, Tanggal 11 Desember 2013 Rp juta, Tanggal 16 Desember 2013 Rp juta, Tanggal 14 Mei 2014 sebanyak Rp 150 juta. Pada tanggal 18 Juli 2014 sejumlah juta, Tanggal 30 Juli 2014 Rp 20 juta, Tanggal 12 September 2014 Rp 60 juta, Tanggal 21 Oktober 2014 Rp juta, Tanggal 06 November 2014 Rp 20 juta, Tanggal 10 Desember 2014 Rp 40 juta, Tanggal 23 Januari 2015 Rp 20 juta, Tanggal 4 Juni 2016 Rp 40 juta, Tangga| 13 Mel 2016 Rp 30 juta, Tanggal 16 September 2016 sejumlah Rp 190 juta, Tanggal 3 November 2016 Rp 50 juta, Tanggal 04 November 2016 Rp 50 juta, Tanggal 7 Desember 2016 Rp15 juta, Tanggal 7 Desember 2016 sejumlah Rp15 juta, Tanggal 07 Desember 2016 Rp15 juta, Tanggal 7 Desember 2016 Rp 5 juta, Tanggal 21 Desember 2016 Rp 250 juta,  Tanggal 22 Februari 2017  Rp 25 juta, Tanggal 24 Maret 2017 Rp 60 juta, Tanggal 24 Oktober 2017 Rp 50 juta dan pada tanggal 14 November 2017 sebesar Rp 10 juta. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhR-AyrdzTPEXDi4lEyRRnLuCVkawbVoy6R3lJLVPebeGQAwafWlS3i7NED8_u-eqSfXie2cJODpy5XzDURjjgTQsFtzYflSU56jkqLNCXZTAvj9Pvj3d4N0FSJbWuRHyMxwIp5w9499aM/s1600/Foto+atas+searah+jarum+Jam%252C+Raymondus+Togo%252C+Maria+Fransisca+Bau%252C+Siwe+Djawa+Selestinus%252C++Yelli+Dhamawan+dan+Pius+Clodoaldus+Bilosebo.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhR-AyrdzTPEXDi4lEyRRnLuCVkawbVoy6R3lJLVPebeGQAwafWlS3i7NED8_u-eqSfXie2cJODpy5XzDURjjgTQsFtzYflSU56jkqLNCXZTAvj9Pvj3d4N0FSJbWuRHyMxwIp5w9499aM/s1600/Foto+atas+searah+jarum+Jam%252C+Raymondus+Togo%252C+Maria+Fransisca+Bau%252C+Siwe+Djawa+Selestinus%252C++Yelli+Dhamawan+dan+Pius+Clodoaldus+Bilosebo.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto atas searah jarum Jam, Raymondus Togo, Maria Fransisca Bau, Siwe Djawa Selestinus,  Yelli Dhamawan dan Pius Clodoaldus Bilosebo</td></tr>
</tbody></table>
Kemudian JPU KPK pun membeberkan proyek-proyek yang didapatkan Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming dari Marianus Sae selaku Bupati Ngada. 
 
Setelah terdakwa marianus Sae menerima sejumlah uang tersebut dari Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming sesuai kesepakatan diantara Keduanya sekitar tahun 2011 - 2017,  perusahaan milik Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming yaitu PT Sinar 99 Permai  dan PT Flopino Raya Bersatu masing-masing mendapat paket proyek pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan di wilayah Kabupaten Ngada sejak tahun 2011-2017. 
 
JPU KPK melanjutkan, setelah Iwan Ulumbu alias Baba Miming mendapatkan proyek pekerjaan di Kabupaten Ngada pada Tahun Anggaran (TA) 2011 - 2017, pada tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 08:49:16 WITA, Iwan Ulumbu alias Baba Miming menelepon terdakwa. Dalam percakapan tersebut Iwan Ulumbu alias Baba Miming menyampaikan kembali permintaan proyek pekerjaan di Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2018 kepada terdakwa, berupa kegiatan pembangunan jembatan untuk diberikan kepada menantu Iwan Ulumbu alias Baba Miming yaitu Arie Asali. 
 
“Dan atas permintaan tersebut, terdakwa menjawab “Oke, nanti kita diskusikan,” ucap JPU KPK menirukan. 
 
“Pada tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 18:13:01 WITA, Hendrikus Sao Meo selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ngada, menghubungi Stefanus Ngai Rema selaku pengawal pribadi terdakwa. Dalam percakapan tersebut Hendrikus Sao Meo meminta tefanus Ngai Rema untuk menyampaikan kepada terdakwa, bahwa proyek pekerjaan Dana Alokasi Khusus (DAK) diberikan kepada PT Sinar 99 Permai, yang dijawab oleh tefanus Ngai Rema “Pasti, jelas",” ungkap JPU KPK kemudian 
 
JPU KPK menjelaskan dalam surat tuntutannya, pada tanggal 5 Februari 2018, terdakwa melakukan pertemuan dengan Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming dan Hendrikus Sao Meo di rumah dinas terdakwa di Jalan RA. Kartini, Rt 001/Rw 003, Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, NTIT. Dalam pertemuan itu Hendrikus Sao Meo memberikan 1 (satu) Iembar kertas berkop Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada, berjudul Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2018, tertanggal 21 Desember 2017. 
 
Kemudian terdakwa dan Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming membagi-bagi proyek (plotting) dengan cara memberi tanda “centang" untuk proyek yang akan diberikan kepada perusahaan Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming. Sedangkan tulisan “KSN” untuk proyek yang akan diberikan kepada PT Kencana Sakti Nusantara, dan tulisan "ARI” untuk proyek yang akan diberikan kepada Arie Asali menantu Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming sesuai dengan permintaan sebelumnya. 
 
Pada tanggal 6 Februari 2018 sekitar pukul 09:32:37 WITA, Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming kembali menelpon Hendrikus Sao Meo. Dalam percakapan tersebut Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming menyampaikan bahwa proyek Tahun Anggaran 2018 untuk perusahaannya dan menantu sudah disetujui oleh terdakwa dan tidak ada perubahan lagi. 
 
Menindaklanjuti arahan dari terdakwa tersebut, masih pada hari yang sama sekitar pukul 10:23:27 WITA, Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming menelepon Siwe Djawa Selestinus  selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Ngada. Dalam percakapan itu Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming menyampaikan arahan terdakwa yang telah membagi-bagi (plotting) proyek pekerjaan Tahun Anggaran 2018 di Kabupaten Ngada,  khususnya proyek-proyek yang akan dikerjakan oleh Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming dan menantunya Arie Asali, yang disetujui oleh Siwe Djawa Selestinus. Namun sebelum Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming mendapatkan proyek tersebut, pada tanggal 11 Februari 2018, terdakwa dan Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming diamankan oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta mengamankan 1 (satu) buah kartu Debit BNI Gold Nomor 5371 7628 4001 2202 atas nama Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming yang dikuasai oleh terdakwa. 
 
Selain itu, JPU KPK juga mengungkap terkait penerimaan uang dari Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan sejumlah Rp 3.450.000.000 (Tiga milyar Empat ratus Lima puluh juta rupiah) 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfbYVv76SS7Z5Cn9JCiYAnWMan9oJ3kNqjdzu0fhFWrvr8wxD0p7kWLbNiTyEArYV-bjTsef1PdR-sAWlJ24kLVP56kcTWvpc2m0HI9pOdhUBqX5SuLGbkz1Ho10uq7YNphxU7uXwbMfY/s1600/IMG_20180831_123527.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1013" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfbYVv76SS7Z5Cn9JCiYAnWMan9oJ3kNqjdzu0fhFWrvr8wxD0p7kWLbNiTyEArYV-bjTsef1PdR-sAWlJ24kLVP56kcTWvpc2m0HI9pOdhUBqX5SuLGbkz1Ho10uq7YNphxU7uXwbMfY/s1600/IMG_20180831_123527.jpg" /></a></div>
Pada sekitar tahun 2012. Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan berkenalan dengan terdakwa selaku Bupati Ngada di Hotel Grand Wisata Ende. Setelah perkenalan tersebut, terdakwa dan Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan melakukan beberapa kali pertemuan di rumah dinas terdakwa. 
 
Dalam pertemuan itu, Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan meminta tolong kepada terdakwa agar dapat diberikan paket pekerjaan di lingkungan SKPD Kabupaten Ngada yang disanggupi oleh terdakwa, dengan kesepakatan bahwa Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan harus memberikan uang “komitmen fee" sebesar 10 persen dari nilai pekerjaan yang akan diberikan kepada terdakwa sebelum proses lelang dilakukan, atau setelah pekerjaan selesai, dan terdakwa juga meminta agar uang “komitmen fee” tersebut disetor ke rekening BNI Taplus Bisnis Nomor 0213012710 atas nama Wilhelmus Iwan Ulumbu yang mana sebelumnya Kartu ATM rekening tersebut telah diberikan kepada Terdakwa oleh Wilhelmus Iwan Ulumbu. 
 
Menindaklanjuti permintaan uang “komitmen fee” dari terdakwa, selanjutnya secara bertahap Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan melakukan setoran tunai, transfer atau pemindahbukuan ke rekening Nomor 0213012710 atas nama Wilhelmus Iwan Ulumbu yang besarannya 10 persen  dari nilai kontrak pekerjaan yang dikerjakan oleh perusahaan Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan yang seluruhnya berjumlah Rp1.850.000.000 (Satu milliar Delapan ratus Lima puluh juta rupiah), yang bersumber dari keuangan pribadi Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan, dengan perincian sebagai berikut: 
 
“Pada tanggal 22 November 2012 sejumlah Rp 220 juta, Tanggal 3 Juni 2013 Rp 100 juta,  Tanggal 6 September 2013 Rp 50 juta, Tanggal 10 Juni 2014 sejumlah Rp 200 .juta,  Tanggal 30 Juni 2014 Rp 200 juta, Tanggal 31 Juli 2015 Rp 100 juta, Tanggal 10 Februari 2016 Rp 250 .000juta, Tanggal 3 Maret 2016 Rp 100 juta, Tanggal 21 Maret 2016 Rp 80 juta, Tanggal 26 September 2016 Rp 150 juta, Tanggal 21 Februari 2017 Rp 300 juta, Tanggal 1 Maret 2017  Rp100 juta,” ungkap JPU KPK 
 
Selain melakukan setoran tunai/transfer atau pemindahbukuan ke rekening Nomor 0213012710 atas nama Wilhelmus Iwan Ulumbu, Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan memberikan uang tunai sebesar Rp 1.6 milliar, dengan rincian; pada akhir tahun 2013 sejumlah Rp 270 juta di rumah dinas terdakwa selaku Bupati Ngada. Kemudian pada bulan Agustus 2015 Rp 250 juta di rumah dinas terdakwa. Pada tanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp 280 juta di Rumah Dinas terdakwa melalui Wilhelmus Iwan Ulumbu. Pada tanggal 14 Januari 2018 Rp 400 juta melalui Florianus Lengu di Rumah Wilhelmus Iwan Ulumbu. Kemudian pada tanggal 15 Januari 2018 sejumlah Rp 400 juta di Rumah Dinas terdakwa melalui Wilhelmus Iwan Ulumbu. 
 
Bahwa setelah terdakwa menerima sejumlah uang dari Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya sesuai dengan kesepakatan antara Terdakwa dan Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan sebelumnya, pada kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, perusahaan yang digunakan oleh Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan mendapatkan beberapa paket proyek pembangunan jalan dan jembatan di  wilayah Kabupaten Ngada.  
 
“Bahwa uang yang tersimpan dalam rekening BNI nomor 0213012701 a.n Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming digunakan oleh terdakw untuk kepentingan pribadinya diantaranya untuk pencalonannya baik dalam Pilkada  Bupati Ngada maupun Pilkada Gubernur NTT, dan uang yang masih tersisa dalam rekening tersebut sebesar Rp 659.854.895 disita oleh KPK,” ngkap JPU KPK dalam surat tuntutannya. 
 
Perbuatan yang dapat dibuktikan oleh JPU KPK sesuai fakta yang terungkap dalam perisangan adalah pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP terkait penerimaan uang oleh terdakwa Marianus Sae dari Baba Miming dan Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan 
 
Dan pasal 12 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkait penerimaan uang dari Kepala BKD Kabupen Ngada, Wilhelmus Petrus Bate alias Wempi Bate sebesar Rp875 juta. 
 
Alasan JPU KPK, bahwa uang yang diterima terdakwa dari Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan dan Wilhelmus Petrus Bate alias Wempi Bate selaku Kepala BKD  Kabupaten Ngada tidak melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, padahal penerimaan itu tidak memiliki dasar hukum yang sah menurut peraturan perundangan yang berlaku. 
 
Selain itu, lanjut JPU KPK, bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKxrL7p30SHn2EKw3IX-uJPWJ2XkvbPz9JcYbBC5PEPJriXIdLJVHEhZB1BUAWxF5AUWmQPAcX79i55TujM_3S6DbzlCR38hDEHJwV8y9sk1VMNdsNVD3lnvGf6rWt0ocpxcuTLxGfcWQ/s1600/Bupati+Ngada.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKxrL7p30SHn2EKw3IX-uJPWJ2XkvbPz9JcYbBC5PEPJriXIdLJVHEhZB1BUAWxF5AUWmQPAcX79i55TujM_3S6DbzlCR38hDEHJwV8y9sk1VMNdsNVD3lnvGf6rWt0ocpxcuTLxGfcWQ/s1600/Bupati+Ngada.jpg" /></a></div>
“Menuntut ; Meminta kepada Majelis Hakim Pengadian Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Marianus Sae ; 1. Menyatakan terdakwa Marianus Sae terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam pasal 12 huruf a dan pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1)KUHP.; 2. Manghukum terdakwa Marianus Sae dengan hukuman pidana penjara selama 10 tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dan membayar denda sebesar Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan.; Menghukum terdakwa Marianus Sae dalam hal memilih dan dipilih dalam jabatan publik yang diatur dan diselenggarakan oleh pemerintah selama 5 tahun,” ucap JPU KPK Ronald Woworunto diakhir surat tuntutannya. 
 
Atas surat tuntutan JPU KPK, Ketua Majelis Hakim H.R. Unggul Warso Murti memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum terdakwa Marianus Sae, Vincentius bersama timnya asal Jakarta ini untuk menyampaikan Pledoinya (pembelaan) pada sidang beriukutnya. 
 
“Saudara diberikan kesempatan untuk menyampaikan Pembelaan saudara pada sidang, Hari Selasa, 4 September, ya,” ucap Ketau Majelis Hakim lalu kemudian menutup sidang. 
 
Usai persidangan, JPU KPK Ronald kepada wartawan media ini mengatakan, bahwa pengakuan terdakwa terkait uang yang diterimanya tidak jujur. Karena menurut terdakwa, bahwa uang dari Baba Miming itu adalah bantuan operasional terdakwa selaku Bupati Ngada dalam kegiatan social. Namun faktanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. 
 
“Menurut terdakwa, uang itu sebagai bantuan Baba Miming terhadap terdakwa sebagai  operaional dalam kegiatan social, tapi buktinya dinikmati sendiri. Ada untuk belanja di Mall, bayar Hotel dan biaya pencalonan terdakwa sebagai calon Gubernur. Pencairannya pun ada di Bali dan ada di Bandung,” kata JPU KPK Ronal. 
 
Disinggung terkait pertanggungjawaban hukum dari Kepala BKD yang memberikan uang terhadap terdakwa sebesar Rp875 juta, dimana uang itu adalah hasil pemotongan dari biaya perjalanan dinas dan lembur para pegawai BKD. Menurut JPU KPK ini, akan melaporkannya ke penyidik KPK sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan. 
 
“Benar, kalau uang itu adalah pemotongan dari perjalanan dinas dan lembur. Dan akan kita sampaikan ke penyidik, tentu tidak dapat sekarang kita jelaskan karena harus kita laporkan terlebih dahulu ke penyidik,” ucap JPU KPK Ronald. (Rd1)

News Tipikor Terima “Suap” Rp 5.937 M, Bupati Ngada (Nonaktif) Marianus Sae Dituntut 10 Thn Penjara

#JPU KPK menyebutkan, Selain dari Baba Miming (sudah Divonis 2,6 tahun penjara), terdakwa juga menerima uang “suap” dari Kepala BKD Kabupa...

Sidang Korupsi Suap DPRD Kota Malang, Cipto Wiyono Akui Terima Uang Rp200 juta

12.00 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfNGHHU5r_B_ZQ-dhUsvu3adBcbAaKWFVqzgZ5Ns2AJUSlgHNcaTUu6Ph8bdpPtbRZ_sVFeHaNkC0Hbxda06156V9fHNITRqIM5rn55oj7NmlADXEebccqNR8abBkz0HJZd9Fz8tOLebg/s1600/IMG20180829122220.jpg" imageanchor="1"><img border="0" data-original-height="703" data-original-width="1250" height="359" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfNGHHU5r_B_ZQ-dhUsvu3adBcbAaKWFVqzgZ5Ns2AJUSlgHNcaTUu6Ph8bdpPtbRZ_sVFeHaNkC0Hbxda06156V9fHNITRqIM5rn55oj7NmlADXEebccqNR8abBkz0HJZd9Fz8tOLebg/s1600/IMG20180829122220.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dari kiri Jarot Edy Sulistyono, Cipto Wiyono bersama, Moch. Anton, eddy Sujadi Soemama dan Leha Alujeng Sriharti</td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co - Cipto Wiyono, mantan Sekda (Sekretaris Daerah) Kota Malang tahun 2015 - 2016 yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas PU Ciptakarya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur, mengakui dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dalam persidangan kasus perkara Korupsi suap DPRD Kota Malang saat pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 lalu, telah menerima uang sebesar Rp200 juta dari Teddy Sujadi Soemama selaku Kepala Bidang (Kabid) Dinas PUPPB Kota Malang, Rabu, 29Agustus 2018. 
 
Duit Rp200 juta yang diterima Cipto itu adalah bagian dari Rp900 juta yang dikumpulkan Teddy dari para rekanan/Kontraktor dilingkungan Dinas PUPR Kota Malang, untuk diserahkan kepada DPRD Kota Malang atas perintah Wali Kota Malang Moch. Anton, agar pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 berjalan lancar. 
 
Jumat, 29 Agustus 2018, Sidang digelar diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya di Ketuai Majelis Hakim Cokorda Gede, adalah agenda mendengarkan keterangan saksi. Tim JPU KPK Arif Suhermanto dkk, menghadirkan Cipto Wiyono bersama Jarot Edy Sulistyono selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Kota Malang (sudah divonis 2 tahun penjara), Moch. Anton (Wali Kota Malang nonaktif dan sudah divonis 2 tahun penjara), Teddy Sujadi Soemama (Kepala Bidang  PUPR Kota Malang dan Leha Alujeng Sriharti (staf Dinas PUPPB Kota Malang) sebagai saksi untuk 18 orang terdakwa (terdiri dari 3 perkara masing-masing 6 terdakwa) selaku anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 dalam kasus perkara Korupsi suap DPRD Kota Malang dalam pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 lalu, dengan didampingi Penasehat Hukumnya masing-masing daintaranya Dr. Solahudin dan M. Muchtar. 
 
Sementara 18 terdakwa selaku anggota DPRD Kota Malang periode 2014 2019 itu adalah Sulik  Lestyowati (Ketua Komisi A/Demokrat), Abd. Hakim (Ketua Komis B/PDIP), Bambang Sumarto (Ketua Komisi C/Golkar), Imam Fauzi (Ketua Komisi D/PKB), Syaiful Rusdi (Fraksi PAN) dan Tri Yudiani (Fraksi PDIP) (satu perkara dengan Nomor : 119/PID.SUSU/TPK/2018/PN.SBY), 
 
Kemudian terdakwa Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua/Partai Golkar), Ya’quban Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura-PKS), Hery Subiantono (Ketua Fraksi Demokrat), Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP-Nasdem), Abdul Rahman (Fraksi PKB). dan Sukarno selaku Ketua Fraksi Golkar (satu perkara, Nomor : 120/PID.SUSU/TPK/2018/PN.SBY) 
 
Serta terdakwa Sprapto (Ketua Fraksi PDIP), Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN), Slamet (Ketua Fraksi Gerindra), H.M. Zainuddin AS (Wakil Ketua/PKB) dan Wiwik Hendri Astuti, Wakil Ketua/Partai Demokrat (dengan nomor perkara 121/PID.SUSU/TPK/2018/PN.SBY) 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBq9Um4oC3CSRfdG64eXp-dqfAmtQ45Xig50ATVshe2nFFU4iN5LKGzt1TbjEJncjOxcPAh6SOaFNyzLO-M1Q22cGD2Mx4heLcQnFKm0B2w4Az7sh2o-RL1k0b6MmKQmrcF3-i5TOFe0A/s1600/IMG20180821144147.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="619" data-original-width="1251" height="316" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBq9Um4oC3CSRfdG64eXp-dqfAmtQ45Xig50ATVshe2nFFU4iN5LKGzt1TbjEJncjOxcPAh6SOaFNyzLO-M1Q22cGD2Mx4heLcQnFKm0B2w4Az7sh2o-RL1k0b6MmKQmrcF3-i5TOFe0A/s1600/IMG20180821144147.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">18 terdawa; Sulik  Lestyowati (Ketua Komisi A/Demokrat), Abd. Hakim (Ketua Komis B/PDIP), Bambang Sumarto (Ketua Komisi C/Golkar), Imam Fauzi (Ketua Komisi D/PKB), Syaiful Rusdi (Fraksi PAN) dan Tri Yudiani (Fraksi PDIP), terdakwa Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua/Partai Golkar), Ya’quban Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura-PKS), Hery Subiantono (Ketua Fraksi Demokrat), Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP-Nasdem), Abdul Rahman (Fraksi PKB). dan Sukarno selaku Ketua Fraksi Golkar</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"></td></tr>
</tbody></table>
Kepada Majelis Hakim, Cipto Wiyono mengatakan, bahwa dirinya menerima uang sebesar Rp200 juta dari Teddy Sujadi Soemama. Uang itu, lanjut Cipto Wiyono, diserahkan ke Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono (sudah divonis 5 tahun penjara) setelah lebaran usai tahun 2015. 
 
Selain intu, Cipto juga mengakui, bahwa dirinyalah yang memerintah Teddy Sujadi Soemama untuk mengumpulkan uang sebesar Rp900 juta. Setelah Teddy menyerahkan Rp200 juta buat dirinya, yang Rp700 juta diserahkan Teddy ke Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono. Entah dari mana Teddy Sujadi Soemama mengupulkan uang itu, dirinya tidak tau. 
 
“Saya suruh untuk mengumpulkan uang Rp900 juta. Dua ratus juta itu saya serahkan lagi ke Ketua Dewan setelah lebaran. Saya tidak tau dari mana dikumpulkan, Teddy yang tau,” kata Cipto Wiyono dengan gerak tubuh seperti merasa tidak nyaman. 
 
Cipto Wiyono Menjelaskan, pada saat berlangsungnya rapat pembahasan Perubahan APBD TA 2015, Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono meminta uang 10 persen dari anggaran Pokir (pokok-pokok pikiran) sebesar Rp9 milliar. Karena dirinya tidak berwenang untuk memutuskan, akhirnya Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono menyampaikannya langsung ke Wali Kota Moch. Anton, yang dijawab Moch. Anton akan diselesaikan oleh Sekda (Cipto Wiyono). 
 
“Ketua Dewan meminta uang 10 persen dari anggaran Pokir Rp9 milliar, tapi saya tidak berwenang. Kemuidian Ketua Dewan menyampaikannya ke Wali Kota, yang dijawab, nanti akan diselesaikan Sekda. Saya meminta Jarot (Jarot Edy Sulistyono) dan Teddy,” kata Cipto. 
 
Saat Majelis Hakim menanyakkan, apakah DPRD akan mempersulit pembahasan APBD itu kalau tidak dikasih. Menurut Cipto, bisa jadi pembahasan akan lama. 
 
Terkait uang Rp200 juta yang dikatakan Cipto Wiyono diserahkan lagi ke Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono, dalam persidangan sebelumnya, Moch. Arif Wicaksono mengatakan tidak menerimanya, kecuali uang sebesar Rp700 juta dari Teddy, yang dibagi dalam 2 tempat. Yang satu sejumlah Rp100 juta khusus untuk Ketua DPRD, dan yang Rp600 juta untuk dibagikan keseluruh anggota DPRD. 
 
Bahkan Moch. Arif Wicaksono berani “sumpah pocong” kalau ditinya tidak menerima uang Rp200 juta dari Cipto. Lalu siapakah diantara kedua tokoh di Kota Malamg ini yang benar ? Sepertinya keduanya perlu dipertemuakan dalam persidangan untuk mengklarifikasi tentang uang “haram” itu. Apakah uang “setan diamakan tuyul?”. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizUseKgVkeR3AWEuUbILvFrhn5HarSbIEQvY5V4ihbKXfcX804ZkuO0jnvAPJ6VT8u3QbxgAxfUurlTHjudK4hUGCtzoX3eENa-9rRFUb6z1b57_8pR-zFFswJ7eDZQ3LzpO5PHbSeync/s1600/IMG20180829103637.jpg" imageanchor="1"><img border="0" data-original-height="703" data-original-width="1250" height="356" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizUseKgVkeR3AWEuUbILvFrhn5HarSbIEQvY5V4ihbKXfcX804ZkuO0jnvAPJ6VT8u3QbxgAxfUurlTHjudK4hUGCtzoX3eENa-9rRFUb6z1b57_8pR-zFFswJ7eDZQ3LzpO5PHbSeync/s640/IMG20180829103637.jpg" width="640" /></a></div>
Yang pasti, Cipto Wiyono dan Teddy adalah salah satu pemeran penting terkumpulnya uang “haram” yang serahkannya ke Ketua DPRD Kota Malang, yang kemudian dibagi-bagikan keseluruh anggota Dewan, sekaligus sebagai “pintu masuk” bagi Moch. Arif Waicaksono, Moch. Anton,  Jarot bersama puluhan anggota Dewan yang terhormat di Kota Malang itu untuk  “meringkuk” dibalik penjara. 
 
Sebelumnya, keterangan Jarot Edy Sulistyono seperti mengagetkan suasana sidang. Pasalnya, Jarot mengatakan, kalau dirinya adalah “Korpri” alias Korban Perintah. Jarot menjelaskan kepada Majelis Hakim, dirinya diperintah Cipto untuk mengumpulkan uang. Uang yang dimaksudnya adalah permintaan Ketua DPRD. 
 
“Yang pasti, ada sajalah di Dewan itu. Kalau nggak dikasih bisa jadi dipersulit, itu yang saya pahami. Saya diperintah oleh pimpinan saya untuk mengumpulkan uang. Saya sangat patuh dan loyal pada pimpinan saya. Sampai-sampai saya pernah disuruh baca buku (oleh Cipto). Saya ini adalah Korpri, Korban perintah. Anak, istri bahkan orang tua saya sampai meninggal karena hal ini,” kata Jarot. 
 
Jarot mengungkapkan, bahwa dirinya sebagai Kepala Dinas PUPPB yang bermitra dengan Komis C DPRD Kota Malang sering dimintai uang Rp1 juta untuk masing-masing Dewan yang kadang berjumlah 25 orang. 
 
“Sering diminta uang kadang Satu juta untuk 20 orang, nggak tau harus nyari dari mana,” kata Jarot. 
 
Keterangan Jarot ini mendapat dukungan dari Moch. Anton. Sebab Moch. Anton justru memojokkan Cipto Wiyono. Kepada Majelis Hakim, Moch. Anton mengatakan, bahwa dirinya pernah menerima pesan dari Bupati Trenggalek yang masih ada hubungan keluarga dengan Cipto. Moch. Anton mengatakan, kalau dirinya pernah diingatkan oleh Bupati Trenggalek agar berhati-hati dengan Cipto. 
 
“Apa yang dikataka Jarot, itu adanya. Cipto ini sebelumnya pernah sebagai Sekda di trenggalek. Saya pernah diingatkan oleh Bupati Trenggalek, “walau masih saudara saya, hati-hati sama dia”,. Ia inilah,” Kata Moch. Anton. 
 
Apa yang dikatakan Moch. Anton kali ini, sepertinya berkaitan pada saat dirinya membacakan pembelaan  sebagai terdakwa, yang mengatakan ada yang lebih bertanggungjawab. Namun dirinya yang lebih dulu dipenjara. 
 
Konyol memang, bila Moch. Anton mengatakan ada orang yang lebih bertanggungjawab dari pada dirinya sebagai Wali Kota. Pada hal, apa yang dilakukan oleh Cipto terkait pemberian uang “setan” itu ke DPRD adalah karena perintahnya. Namun justru megatakan orang lain yang lebih beranggungjawab. 
 
Seperti yang diberitakan sebelumnya. Pada tanggal 25 Juni 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan Rapat Paripurna I dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam menghantar Konsep Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Malang dengan DPRD Kota Malang tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD TA 2015. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaOZmhtEUbuCjkl-Cu4ksgr_Smip4-tzjurYpYKDq6Ebot18_h0gWzTPt7_bgVr5D78aO8kwDxf36k3iVgf_YlspF5OwVG1dTAIxFiWFsEKdmSJlHNyea0zurnFLW9-CvMHZXqgNkIOgQ/s1600/IMG_20180815_172042.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1351" data-original-width="1024" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaOZmhtEUbuCjkl-Cu4ksgr_Smip4-tzjurYpYKDq6Ebot18_h0gWzTPt7_bgVr5D78aO8kwDxf36k3iVgf_YlspF5OwVG1dTAIxFiWFsEKdmSJlHNyea0zurnFLW9-CvMHZXqgNkIOgQ/s640/IMG_20180815_172042.jpg" width="484" /></a></div>
Dalam pembahasan tersebut. dibahas juga tentang anggaran kegiatan pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD yang hasilnya, setiap anggota DPRD mendapatkan anggaran sebesar Rp200 juta, dimasukkan pada Dinas PUPPB Kota Malang yang seluruhnya sebesar Rp9 milliar. 
 
Terkait anggaran Pokir, Ketua DPRD Moch. Arief Wicaksono mengadakan pertemuan dengan pimpinan DPRD, yaitu terdakwa l Rahayu Sugiarti, Wiwik Hendri Astuti, H.M Zainuddin AS dan para Ketua Fraksi, yaitu terdakwa II Ya'qud Ananda Gudban, terdakwa III Heri Subiantono, terdakwa IV Sukarno, terdakwa V Hery Pudji Astuti, Suprapto, Mohan Katelu, Salamet, Sahrawi serta dihadiri Ketua Komisi C Bambang Sumarto diruangan Ketua DPRD Kota Malang, terkait usulan kegiatan pokok-pokok pikiran yang ada di Dinas PUPPB Kota Malang,  dan menyepakati bahwa anggota DPRD tidak usah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan pokir di Dinas PUPPB yang diusulkan oleh Konstituen, dan sebagai penggantinya akan diberikan imbalan fee dengan istilah 'uang pokir' dengan besaran 10 persen dari nilai kegiatan anggaran pokir atau sebesar Rp 900 juta. 
 
Pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang dan pendapat Fraksi-fraksi terhadap Konsep Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Malang dan DPRD Kota Malang tentang KUA dan PPAS Perubahan APBD TA 2015, Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arief Wicaksono, terdakwa l Rahayu Sugiarti, Wiwik Hendri Astuti, H.M Zainuddin AS dan para Ketua Fraksi DPRD Kota Malang, yaitu terdakwa Il Ya'qud Ananda Gudban, terdakwa III Heri Subiantono, terdakwa IV Sukarno, terdakwa V Hery Pudji Astuti, Suprapto, Mohan Katelu, Salamet, dan Sahrawi melakukan pertemuan dengan Walikota Malang Moch. Anton, Wakil Walikota Malang Sutiadji, dan Sekretaris Daerah Kota Malang Cipto Wiyono bertempat di ruangan Ketua DPRD Kota Malang. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlTxdpdRcfE9d9cwF2RWGRd0z8uADcO4cb9wGBilbThTgS9qeu2BnBwFLRQvVuo-akfNTHVT5Wr4wAKuEbiji_AXUN4t1b8PtOOW06vTIh1CuRAVQqbIqFi_keLnEdR3X_qffKSHJA8J8/s1600/IMG_20180815_174718.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1351" data-original-width="1024" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlTxdpdRcfE9d9cwF2RWGRd0z8uADcO4cb9wGBilbThTgS9qeu2BnBwFLRQvVuo-akfNTHVT5Wr4wAKuEbiji_AXUN4t1b8PtOOW06vTIh1CuRAVQqbIqFi_keLnEdR3X_qffKSHJA8J8/s640/IMG_20180815_174718.jpg" width="484" /></a></div>
 
Pada pertemuan tersebut, Moch. Arief Wicaksono dan Suprapto menjadi juru bicara para Ketua Fraksi yang mewakili seluruh anggota DPRD Kota Malang. meminta kepada Walikota Malang Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan fee pembahasan Rancangan Perubahan APBD TA 2015 dengan istilah 'uang pokir' kepada anggota DPRD Kota Malang, agar pembahasan berjalan lancar dan tidak ada halangan dari Anggota DPRD Kota Malang sehingga dapat disetujui. 
 
Atas permintaan tersebut, Moch Anton menyanggupi dengan memerintahkan Cipto Wiyono untuk menyiapkan 'uang pokir' dimaksud. Setelah pertemuan di ruangan Ketua DPRD tersebut, Moch. Arief Wicaksono membicarakan kembali dengan Moch. Anton secara berdua saja, agar Moch. Anton memenuhi permintaan uang oleh anggota DPRD, dan Moch Anton pun  menyanggupinya. 
 
Hal itu disampaikan kepada seluruh anggota DPRD Kota Malang yang kemudian menyetujuinya. Selanjutnya Cipto Wiyono meminta Jarot Edy sulistyono untuk memerintahkan Teddy Sujadi soemama selaku Kepala Bidang PUPPB Kota Malang untuk menemui dirinya. Setelah Teddy Sujadi sumama menghadap, Cipto Wiyono meminta Teddy Sujadi sumama agar mengumpulkan uang dari para rekanan atau kontraktor pada Dinas PUPPB  Kota Malang sebesar 9p900 juta, yang mana uang sebesar Rp700 juta diserahkan kepada Moch. Arif Wicaksono, dan uang Rp200 juta diserahkan kepada Cipto Wiyono. 
 
Atas permintaan tersebut, Teddy Sujada sumama melaporkannya kepada Jarot Edy Sulistyono,  dan diperintahkan untuk melaksanakannya. Setelah uang terkumpul sebesar Rp900 juta, pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, Teddy Sujada sumama menyerahkan uang pokir kepada Jarot Edy sulistyono di kantor Dinas PUPPB Kota Malang Jalan Bingkil No 1 Kota Malang. Selanjutnya, Jarot Edy Sulistyono melaporkan kepada Cipto Wiyono. 
 
Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arif Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, meminta realisasi uang pokir untuk anggota DPRD Kota Malang, yang kemudian Cipto Wiyono menyampaikan bahwa uang akan segera diserahkan oleh Jarot Edy sulistyono. Sekitar pukul 14.00 WIB, atas perintah Cipto Wiyono, Jarot Edy Sulistyono menghubungi Moch. Arif Wicaksono, menanyakan ke mana penyerahan uang pokir sebesar Rp700 juta. Kemudian Moch.  Arif Wicaksono meminta agar uang Pokir diserahkan di rumah dinasnya Jalan Panji Suroso No 7 Kota Malang dengan terlebih dahulu dipisahkan jatah untuk dirinya sebesar Rp100 juta, dan untuk seluruh anggota DPRD Kota Malang sebesar Rp600 juta dibungkus tersendiri. Kemudian,  pada pukul 14.24 WIB, Moch. Arif Wicaksono menyampaikan kepada Bambang Sumarto,  bahwa uang pokir dari Moch. Anton akan segera diterima. 
 
Sekitar pukul 15.00 WIB, Jarot Edy Sulistiyono meminta Teddy Sujadi Soemama untuk menyerahkan uang sebesar Rp700 juta kepada Moch. Arief Wicaksono, dan uang sebesar Rp200  juta kepada Cipto Wiyono. Kemudian Tedy Sujadi Soemama menyerahkan uang sebesar Rp700  juta yang terbungkus dalam kardus kepada Moch. Arief Wicaksono dirumah dinasnya, dan Rp200 juta kepada Cipto Wiyono di rumah dinasnya, namun Cipto Wiyono tidak ada sehingga Teddy Sujadi Soemama menyerahkan uang tersebut melalui staff Cipto Wiyono yang berada dirumah dinas. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzkrR2Ai0Ti4vXjstwKqoOKYE3qzVmiFQchG2LiNE7HyuZ02D1MEnbGEQQwhgw-n7vsOXoYzqLU1BAe9pDDXCnUcybls7YpzSdr3xhspSm-1EcAmPtViJbgH6A1NaLCUEdE7kvBKHR8AE/s1600/IMG_20180815_175832.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1351" data-original-width="1024" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzkrR2Ai0Ti4vXjstwKqoOKYE3qzVmiFQchG2LiNE7HyuZ02D1MEnbGEQQwhgw-n7vsOXoYzqLU1BAe9pDDXCnUcybls7YpzSdr3xhspSm-1EcAmPtViJbgH6A1NaLCUEdE7kvBKHR8AE/s640/IMG_20180815_175832.jpg" width="484" /></a></div>
Setelah mendapat laporan penyerahan "uang pokir", Cipto Wiyono melaporkannya kepada Moch. Anton. Setelah Moch. Arief Wicaksono menerima uang tersebut, Moch. Arief Wicaksono kemudian memberitahukan kepada Suprapto, bahwa “uang pokir" sebesar Rp700 juta sudah diterima, dan meminta Suprapto datang ke rumah dinasnya. Setelah Suprapto datang, Moch. Arief Wicaksono meminta Suprapto untuk menghubungi para Ketua Fraksi DPRD Kota Malang supaya datang ke rumah dinasnya untuk membagi “uang pokir” kepada seluruh anggota DPRD Kota Malang, antara lain : 1. terdakwa I Rahayu Sugiarti sebesar Rp17.500.00,;  2. Terdakwa II Ya'qud Ananda Gudban sebesar Rp15.000.000,; 3. Terdakwa III Hery Subiantono sebesar Rp15.000.000,; 4. Terdakwa IV Sukarno sebesar Rp17.500.000,; 5. Terdakwa V Heri Pudji Utami sebesar Rp15.000.000,; 6. Terdakwa VI H. Abd. Rachman sebesar Rp12.500.000,; 7. Moch. Anef Wmaksono sebesar Rp82.500.000,; 8. Wiwik Hendri Astuti sebesar R917 500.000,;  9. H.M. Zainuddin AS sebesar Rp17.500.000; 10. Mohan Katelu sebesar Rp17.500.000,; 11. Salamet sebesar Rp15.000,; 12. Sahrawl sebesar Rp15.000.000,; 13. Bambang Sumarto sebesar Rp15.000.000,; 14. Suprapto sebesar Rp17.500.000,; 15. Abdul Hakim sebesar Rp17.500.000,; 16. Sullk Lestyowatl sebesar Rp12.500.000,; 17. Imam Fauzi sebesar Rp12.500.000,; 18. Tri Yudlani sebesar Rp15.000.000, dan 19. Syaiful Rusdi sebesar Rp15.000.000. 
 
Setelah para terdakwa dan anggota DPRD Kota Malang lainnya menerima uang tersebut, proses pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 berjalan lancar tanpa ada hambatan dari para anggota DPRD Kota Malang. Sehingga pada tanggal 22 Juli 2015, dapat dilaksanakan kegiatan penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kota Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pembahan APBD TA 2015 yang pada pokoknya, menyetujui Rancangan Perubahan APBD TA 2015 menjadi APBD-P TA 2015 Kota Malang sebagaimana dituangkan dalam Keputusan DPRD Kota Malang Nomor:  188.4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Persetujuan Penetapan Recangan Peraturan Daerah Kota Malam Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Beianja Dumh Tahm Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh Moch. Arief Wicaksono selaku Ketua DPRD Kota Malang. 
 
Bahwa para terdakwa mengetahui atau patut diduga, bahwa uang tersebut diberikan agar memberikan pemetujuan terhadap usulan Perubahan APBD Pemerintah Kota Malang TA 2015,  yang bertentangan dengan kewajiban para terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) juncto Pasal 400 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD juncto UU RI Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. 
 
Akibatnya, perbuatan para terdakwa dianggap merupakan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf a (atau pasal 11) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 
 
Selain suap,  para terdakwa juga dijerat dengan pasal menerima Gratifikasi 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqv-8BGwvTYzIcdNFXplLieC9-dttDa7VYoAqN3ykkBhTEXhkkbjUP6cnkJZiFvCSpchhulF2uu5jDZoN9qJG5Rr-cDqigUTompzYAjR1gJ7VJ2Zw_9sE4k-rxH4Y9TP-L5hUAKEybcSg/s1600/IMG20180829122214.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="703" data-original-width="1250" height="359" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqv-8BGwvTYzIcdNFXplLieC9-dttDa7VYoAqN3ykkBhTEXhkkbjUP6cnkJZiFvCSpchhulF2uu5jDZoN9qJG5Rr-cDqigUTompzYAjR1gJ7VJ2Zw_9sE4k-rxH4Y9TP-L5hUAKEybcSg/s640/IMG20180829122214.jpg" width="640" /></a></div>
Pra terdakwa selaku anggota DPRD Kota Malang telah menerima gratifikasi berupa uang “sampah” sebesar Rp300 juta. Dan uang itu tidak hanya diterima oleh terdakwa, melainkan seluruh Anggota DPRD Kota Malang dalam pembahasan persetujuan pelaksanaan proses Investasi pembangunan dan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Malang, berupa tanah yang difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir  (TPA) Supit Urang sebesar Rp300 juta, dan penerimaan uang pada tahun 2014 dalam pembahasan APBD Kota Malang TA 2015 sebesar Rp5.5 milliar 
 
Dalam surat dakwaan JPU KPK dikatakan, bahwa dalam rentang waktu antara bulan September 2014 sampai dengan bulan Juli 2015,  bertempat di Kantor DPRD Kota Malang di Jalan Tugu No. 1A Kota Malang, para tendakwa telah menenma uang berkaitan : 
 
a. Penerimaan uang sebesar Rp5.500.000.000 (Lima milyar Lima ratus juta rupiah) pada saat  pembahasan APBD Kota Malang Tahun Anggaan 2015, Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arief Wicaksono kemudian membagikannya kepada 45 (Empat puluh lima) anggota DPRD Kota Malang Mulai: para Ketua Fraksi. diantaranya : 
 
1. Terdawak I Rahayu Sugiarti ”besar Rp125 juta; 
2. Terdakwa II Ya’qud Ananda Gudban sebesar Rp125 juta; 
3. Terdakwa III Hery Sublantono sebesar Rp125 juta; 
4. Terdakwa IV Sukarno sebesar Rp125 juta; 
5. Terdakwa V Heri Pudji Utami sebesar Rp110 juta 
6. Terdakwa VI H. Abd. Rachman sebesar Rp100 juta 
7. Moch Anef Wicaksono sebesar Rp125 juta 
8. Wiwik Hendri Astuti sebesar Rp125 juta 
9. H.M. Zainuddin AS sebesar Rp125 juta 
10. Mohan Katelu sebesar Rp125 juta 
11. Salamat sebesar Rp125 juta 
12. Sahrawi sebesar Rp125 juta 
13. Bambang Sumarto sebesar Rp100 juta 
14. Suprapto sebesar Rp100 juta 
15. Abdul Hakim sebesar Rp100 juta 
16. Sulik Lestyowati sebesar Rp100 juta 
17. Imam Fauzi sebosar Rp100 juta 
18. Tri Yudiani  sebesar Rp100 juta 
19. Syaiful Rusdi sebesar Rp100 juta, 
 
b. Bahwa “uang sampah” sebesar Rp300 juta pada saat pembahasan persetujuan pelaksanaan proses Investasi pembangunan dan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Malang, berupa tanah yang difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir  (TPA) Supit Urang yang diterima Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arief Wicaksono untuk kemudian dibagikan kepada 45 (Empat puluh Lima) anggota DPRD Kota Malang melaiui para Ketua Fraksi, diantaranya : 
 
1. Terdakwa I Rahayu Sugiarti sebesar Rp10 juta 
2. Terdakwa ll Ya’qud Ananda Gudban sebesar Rp10 juta 
 3. Terdakwa III Hery Subiantono sebesar Rp10 juta 
4. Terdakwa IV Sukarno sebesar Rp10 juta 
5. Terdakwa V Heri Pudji Utami sebesar Rp10 juta 
 6. Terdakwa VI H. Abd. Rachman sebesar Rp10 juta 
7. Moch Arief Wicaksono sebesar Rp25 juta 
8. Wiwik Hendri Astuti sebesar Rp10 juta 
 9. H.M. Zainuddin AS sebesar Rp10 juta 
10. Mohan Katelu sebesar Rp10juta 
11. Salamet sebesar Rp10 juta 
12. Sahrawi sebesar Rp10 juta 
13. Bambang Sumarto sebesar Rp5 juta 
14. Suprapto sebesar Rp5 juta 
15. Abdul Hakim sebesar Rp5 juta 
16. Sullk Lestyowati sebesar Rp5 juta 
17. Imam Fauzi sebesar Rp5 juta 
18. Tn Yudianl sebesar Rp5 juta 
19. Syaiful Rusdi sebesar Rp5 juta 
 
Setelah menerima uang tersebut diatas, para terdakw tidak pernah melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan batas waktu 30 (Tiga puluh) hari kerja,  sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  padahal penerimaan itu tidak ada alasan yang sah menurut hukum, sehingga hal itu dianggap suap, karena berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban, atau tugas para terdakwa selaku Penyelenggara Negara, yaitu sebagai anggota DPRD Kota Malang. 
 
Dan  bertentangan dengan kewajiban para terdakwa selaku anggota DPRD Kota Malang periode tahun 2014 2019 sebagaimana ketentuan : 
 
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), pasal 5 angka 4 yang menyatakan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme”. Pasal 5 angka 6 lebih lanjut menyatakan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 
 
2. Pasal 400 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, juncto UU RI Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan : “Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilarang melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN”. 
 
Perbuatan terdakwa ini pun diancam hukuman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 B UU RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHP. (Rd1)

News Tipikor Sidang Korupsi Suap DPRD Kota Malang, Cipto Wiyono Akui Terima Uang Rp200 juta

Dari kiri Jarot Edy Sulistyono, Cipto Wiyono bersama, Moch. Anton, eddy Sujadi Soemama dan Leha Alujeng Sriharti berita korupsi .co - C...

BPKP Menyebutkan, 90 Juta Termasuk Dalam Kerugian Negara Sebesar Rp1.045 M.

13.00 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgX_w_k7ZMLXohD0C-ELs-Dvm6yUGZfplpiVvw-3fM7j_PB3fOwDVW58gkxHkcn0g9LkwFN-ZrS096tSTdWbC99mSFbbGDHckc9j3nJ-D8EpUL58PVPmJrtf2P2A0MCpKot4Ozmn6E-RQE/s1600/IMG20180828145308.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="703" data-original-width="1250" height="359" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgX_w_k7ZMLXohD0C-ELs-Dvm6yUGZfplpiVvw-3fM7j_PB3fOwDVW58gkxHkcn0g9LkwFN-ZrS096tSTdWbC99mSFbbGDHckc9j3nJ-D8EpUL58PVPmJrtf2P2A0MCpKot4Ozmn6E-RQE/s640/IMG20180828145308.jpg" width="640" /></a></div>
#Selain itu BPKP juga menyebutkan bahwa   Pencairan Dana Bansos Kab. Jember Tidak Sesuai Prosedur dan bukan berdasarkan usulan melainkan Verifikasi# 
 
beritakorupsi.co - “Uang Rp90 juta sudah termasuk dalam kerugian negara sebesar Rp1.045.000.000 (Satu milliar Empat puluh Lima juta rupiah),” kata Melly dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur, pada Selasa, 28 Agustus 2018. 
 
Ahli BPKP ini menambahkan, uang 90 juta itu adalah berasal dari 3 Kelompok penerima dana Bansos yang masing-masing sebesar Rp30 juta yang disetorkan ke terdakwa. 
 
Hal itu dikatakan Melly selaku tim audit dari BPKP  Perwakilan Jatim ini saat dihadirkan  oleh JPU yang juga Kasi Pidsus Kejari Jember Herdian, sebagai ahli di persidangan dalam perkara kasus Korupsi dana Bansos Kabupaten Jember tahun 2015 lalu, yang merugikan keuangan negara sesuai hasil perhitungan keuangan negara (HPKN) BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Provins Jatim Nomor: S-1214/13/05/2018 tanggal 5 Maret 2018. sebesar Rp1.045.000.000 (Satu milliar Empat puluh Lima juta rupiah), dengan terdakwa Ketua DPRD Kabupaten Jember periode 2014 - 2019 Thoif Zamroni. 
 
Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Wiwin Arodawanti dengan dibantu Hakim anggota (Ad Hock) Agus Yunianto dan Bagus Handoko mengatakan, bahwa pencairan dana Bansos bukan rekomondasi melainkan Verifikasi, yang pencairannya tidak sesuai dengan prosedur oleh BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah). 
 
“Bukan rekomdasi melainkan hasil Verifikasi dan pencairannya tidak sesuai dengan prosedur leh BPAKD,” ucap ahli BPKP ini. 
 
Apa yang dijelaskan ahli audit BPKP ini terkait proses pencairan yang tidak sesuai dengan prosedur, sama dengan apa yang dijelaskan oleh mantan Sekda kabupaten Jember yang saat ini sudah ditetapkan menjadi tersangaka yakni Sugiarto, yang dalam persidangan sebelumnya mengatakan kepada Majelis Hakim, bahw pencairan dana Bansos Kabupaten Jember tahun 2015 sebesar Rp38 milliar  tidak sesuai dengan prosedur. Yang menurtnya, pengajuan pencairan oleh DPED Kabupatena Jember hanya secara lisan, dan dirinya tidak kuasa untuk menolaknya. 
 
Akibatnya, duit sebesar Rp38 milliar yang berasal dari APBDP “habis dibagi-bagikan” oleh 50 anggota DPRD yang masing-masing anggota memperoleh dana sebesar Rp750 juta, dan Ketua sebesar Rp1 milliar. 
 
Tidak hanya itu. Dalam persidangan juga terungkap, bahwa data Kelompok penerima dana Bansos disetorkan ke BPKAD oleh Tina Handayani  selaku Sekretaris Dewan, yang diterimnya dari Ketua DPRD. Oleh BPKAD diseserahkan ke SKPD masing-masing sesuai data Kelompok yang sudah ada, diantaranya adalah Dinas Ketahan dan Ternak. Dan kemudian, Dinas Ketahanan dan ternak membuat NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) dan tidak pernah melakukan Verifikasi, sesaui pengakuan dari Didi Permana Kristian, dan Eka Ernawati selaku pegawai di Dinas Ketahanan dan Ternak. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHTRsAn2ERTPtqseDjlm4ujx-3HAWIv-scTqF3qtp30oJ9Tr5tNZ-ZaHL-kTSVrLICvC0t9t51rgx6dr38vlXHZ806m9c6NsgVDYaUbRbYAd6YeyrvHHb2EBgdCcgAvWkK9pwWqPCt6wI/s1600/IMG20180717145538.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="621" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHTRsAn2ERTPtqseDjlm4ujx-3HAWIv-scTqF3qtp30oJ9Tr5tNZ-ZaHL-kTSVrLICvC0t9t51rgx6dr38vlXHZ806m9c6NsgVDYaUbRbYAd6YeyrvHHb2EBgdCcgAvWkK9pwWqPCt6wI/s640/IMG20180717145538.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Mantan Sekda Kab. Jember, Sugiato</td></tr>
</tbody></table>
Seperti yang diberitakan sebelumnya. Bahwa Sugiarto selaku Sekda dan Ketua Tim anggaran bersama dengan Bupati Jember M.Z.A. Jalal justru mengakomodir permintaan terdakwa bersama-sama dengan Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto tersebut. 
 
Dana Bansos ini pun dikabarkan tidak hanya diterima oleh kelompok masyarakat dibiang Pertanian dan Kesra, meliankan dana Bansos sebesar Rp300 juta mengucur ke Koperasi Kowina (Keperasi Wirausaha Nasional), yang kabarnya milik sekelompok “Wartawan” di Jember. Namun menurut Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKB yakni Ayub Junaidi saat dikonformasi wartawan media ini seusai menjadisaksi di Persidangan mengatakan, bahwa Kowina adalah milik Ansor . 
 
Sementara dalam kasus ini, terdakwa Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember periode 2014 - 2019, bersama-sama Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto (masing-masing selaku Wakil Ketua yang juga anggota Banggar DPRD periode 2014 - 2019) bersama-sama pula dengan  Sugiarto selaku Sekretaris Daerah juga selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Jember, pada sekitar tahun 2014 hingga 2015 bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Jember, melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum, yakni terdakwa maupun Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto menyalurkan dana Bantuan Sosial (Bansos)/Hibah dari APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran (TA) 2015) yang pengusulannya melalui DPRD Kabupaten Jember, dengan terlebih dahulu melakukan penekanan terhadap Sugiarto selaku Ketua Tim Anggaran dengan mengatakan “APBD Kabupaten Jember  Tangun Anggaran 2015 tidak akan dibahas yang selanjutnya diakomodir (“disetujui”), sehingga penyaluran dana Bansos/Hibah tidak sesuai dengan perintukannya dan tidak tepat sasaran. 
 
Terdakwa Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember serta Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Jember, menghimpun usulan bantuan dana Hibah dari masyarakat dengan cara mengumpulkan opy kartu tanda penduduk (KTP) pemohon bantuan dana Bansos. 
 
Untuk melaksanakan di lapangan, terdakwa menunjuk Subairi dan Muchtar Sami’an, yang ditindaklanjuti dengan membuat nama kelompok dan menyerahkannya kepada terdakwa.  Sedangkan mengenai besaran dan jenis bantuan yang menentukan adalah terdakwa, selain itu terdakwa juga menyuruh Indra Prasetya untuk mencari kelompok ternak yang akan diajukan melalui terdakwa dengan ketentuan, apa dana bila cair sebagian akan dipotong untuk terdakwa. 
 
Kelompok ternak yang diusulkan melalui terdakwa untuk Dinas Peternakan berjumlah 24 kelompok sebesar Rp8.350.000.000. Selain Dinas Peternakan, terdakwa juga mengusulkan kelompok untuk menerima dana Hibah di bagian Kesra sebesar Rp 160 juta, dan bagian Perekonomian sebesar Rp 50 juta dengan cara membentuk kelompok yang sama seperti pada Dinas Peternakan. 
 
Sehingga memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa sebesar Rp 60 juta yang berasal adri Subairi, Muhtar dan Indra Prasetya (terpidana) masing-masing selaku koordinator kepercayaan terdakwa dalam penyaluran dan Hibah 
 
Perorangan ataupun kekeluargaan dengan mengatasnamakan kelompok, antara lain Abdul Jalal selaku Ketua Kelompok Ternak Bebek Abadi, Mahfud Bajkuni (Ketua Kelompok Bintang Jaya), Nabhan Baidi (Ketua Kelompok Ternak Ayam Jaya), Amar Susilo (Ketua Kelompo Ternak Maju), Puspita Dewi (Bendahara Kelompok Ternak Ayam Maju), Helmi Rutib (Ketua Kelompok Ternak Kambing Mayang Jaya), Heri (Ketua Kelompok Fajar), Asy'ari (Ketua Kelompok Ternak Kambing), Santoso Iskandar (Ketua Kelompok Ternak Ayam Perkasa), Yasin  (Ketua Kelompok Ternak Sidodadi), Qusyairi (Kelompok ternak ikan Air Jaya) Jumari (Ketua Kelompok Ternak Ikan nila Jaya), Qusyairi (Ketua Kelompok Ternak Ikan Air Jaya), Choirudin (Ketua Kelompok Ternak Sapi Sidomulyo) Purwanto (Ketua Kelompok Ternak Kambing), dan bebebrapa Kelompok lainnya serta sebanyak 24 Ketua sebagai pengurus Musolah (TPQ). 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjy5auFXznCfYFtpRLjuQdYrDkPrFU3ThOZwfZYwgDISe-m-tUKfb0Dqw28mRIXbuksHBQVjCvm6dBd1b-GnlDKVNf2SurDj-y6r7LxdWGLea4C99OmAKpcx7wZHBjdyQV44oztiS5V8Ug/s1600/Jember.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjy5auFXznCfYFtpRLjuQdYrDkPrFU3ThOZwfZYwgDISe-m-tUKfb0Dqw28mRIXbuksHBQVjCvm6dBd1b-GnlDKVNf2SurDj-y6r7LxdWGLea4C99OmAKpcx7wZHBjdyQV44oztiS5V8Ug/s640/Jember.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kepala BPKAD, Kabupaten Jember (tersangka)</td></tr>
</tbody></table>
Selain itu, ada juga kelompok Usaha Kecil Menengah (UKM), yaitu kepada Muhammad Qholik Hasan selaku Ketua pengurus UKM Sejahtera, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.045.000.000 (Satu milliar Empat puluh Lima juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam laporan hasil perhitungan keuangan negara (HPKN) BPKP (Badan Pemeriksan Keuangan dan Pembangunan) Nomor S-1214/13/05/2018 tanggal 5 Maret 2018. 
 
Kemudian terdakwa menyetorkan nama-nama kelompok, lengkap dengan nominal, jenis dan jumlah bantuannya (By name by address) kepada Diana Ivandayani. Karena selain dari terdakwa,   Dian Handayani juga menghimpun nama-nama kelompok yang diusulkan oleh seluruh anggota DPRD Jember yang lain, lengkap dengan nama kelompok, jenis dan jumlah bantuannya (By name by address. 
 
Dan pembagiannya untuk unsur pimpinan DPRD sebesar Rp 1 miliar, sedangkan masing-masing anggota 750 juta rupiah. Sehingga total keseluruhan dana hibah yang pengusulannya melalui DPRD Kabupaten Jember adalah sebesar 38,5 miliar. Dalam pelaksanaannya, dana yang dicairkan oleh kelompok digunakan tidak sesuai dengan proposal, yakni ada yang menaikkan harga dan adapula pembelian fiktif yang tentunya bukti-bukti penggunaan bantuan juga di rekayasa. Selain itu, juga ada pemotongan terhadap kelompok ternak Sidomulyo dan kelompok lainnya masing-masing Rp300 juta, yang dilakukan oleh Indra Prasetya. Kemudian uang sebesar Rp 60 juta tersebut diberikan kepada terdakwa sebagaimana perjanjian awal, antara terdakwa dengan Indra Prasetya. 
 
Laporan pertanggungjawaban yang seharusnya dibuat oleh kelompok, ternyata dalam pelaksanaannya dibuat oleh Subairi selaku coordinator, dan dibantu Sami’an dengan merekayasa bukti pembelian dan ada juga yang tidak membuat laporan pertanggungjawaban. Ketika dilakukan pengecekan lokasi didapatkan kelompok yang mengajukan dana hibah yang pengusulannya melalui terdakwa sudah tidak ada lagi. Bantuannya juga tidak tepat sasaran karena digunakan tidak sesuai dengan tujuan sebagaimana tercantum dalam proposal maupun laporan pertanggung jawabannya, yaitu ternak atau unggas yang dibeli atas nama kelompok tidak lagi digemari oleh kelompok melainkan dinikmati perorangan karena memang kelompoknya tidak ada. 
 
Penyalahgunaan bantuan Hibah berawal pada saat pembahasan KUAPPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara) Tahun Anggaran 2015, antara tim anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dengan ketua Sugiarto, bersama badan anggaran DPRD Kabupaten Jember yang dipimpin oleh terdakwa bersama dengan 3 orang Wakil Ketua, yaitu Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto, di mana saat itu terdakwa selaku ketua DPRD Kabupaten Jember dan sebagai ketua badan anggaran DPRD Kabupaten Jember, meminta anggaran kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk setiap anggaran DPRD sesuai dengan jabatannya dengan berdasarkan kepada daftar nama-nama kelompok (By name by address) yang dihimpun oleh Diana Evandayani 
 
Permintaan anggaran untuk Hibah yang diusulkan melalui DPRD Jember tersebut disetujui,  maka terdakwa selaku ketua DPRD Kabupaten Jember yang juga sebagai ketua badan anggaran DPRD Kabupaten Jember bersama-sama dengan Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto masing-masing selaku Wakil pimpinan DPRD Kabupaten Jember dan  sebagai Wakil Ketua badan anggaran menyampaikan kepada Sugiarto, kalau permintaan anggota DPRD tidak diberikan maka APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 tidak dibahas. 
 
Permintaan tersebut yang seharusnya langsung ditolak oleh Sugiarto selaku Sekda dan ketua tim anggaran karena tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku, namun nyatanya Sugiarto selaku Sekda dan ketua tim anggaran bersama dengan Bupati Jember yaitu M.Z.A. Jalal justru mengakomodir permintaan terdakwa bersama-sama dengan Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto tersebut. 
 
Untuk melegalkan permintaan terdakwa bersama-sama dengan Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto, Sugiarto meminta pimpinan badan anggaran segera membuat surat permohonan Hibah dan proposalnya segera diajukan kepada SKPD masing-masing, sehingga bertentangan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran APBD Kabupaten Jember yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012 pasal 8 tentang penganggara, disebutkan; 1. Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan secara tertulis kepada kepala Daerah,; 2. Kepala Daerah menunjuk SKPD terkait sebagaimana dimaksud ayat 2 menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomondasi kepada Bupati melalui SKPD,; 3. Kepala SKPD terkait sebagaimana dimasksud ayat 2 menyampaikan  hasil rekomondasi  kepada Bupati melalui TAPD,; 4. TPAD memberikan pertimbangan atas rekomondasi sebagaimana dimaksud ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Kabupaten. 
 
Setelah APBD Kabupaten Jember tahun 2015 disahkan, kemudian kesepakatan antara pimpinan badan anggaran yakni terdakwa dan 3 wakil ketua selaku unsur dengan Sugiarto selaku ketua tim anggaran, ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/34/12/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang penggunaan anggaran belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015, dan untuk menindaklanjuti kesepakatan antara badan anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah, maka kemudian terdakwa selaku ketua DPRD Jember merekayasa surat Nomor 170/2489/35.09.2/2014 tanggal 14 November 2014 tentang usulan hibah Tahun Anggaran 2015 yang seolah-olah dibuat dan diserahkan kepada Sekda, BPKAD, Dinas Peternakan dan SKPD lainnya sebelum pembahasan KUAPPAS. 
 
Padahal kenyataannya, surat tersebut diterima Sekda, BPKAD, Dinas Peternakan dan SKPD lainnya pada tanggal 5 Januari 2015. Untuk menindaklanjuti surat dari terdakwa selaku ketua DPRD tersebut, maka ketua TAPD Sugiarto menyuruh Ita Puri Handayani selaku kepala BPKAD untuk menyampaikan kepada SKPD terkait, agar membuat surat rekomendasi usulan dana Hibah yang tanggalnya disesuaikan dengan surat dari ketua DPRD Jember yang sebelumnya sudah direkayasa. 
 
Atas saran dari Ita Puri Handayani sesuai petunjuk dari Sugiarto tersebut, maka Mahfud Afandi selaku kepala Dinas Peternakan membuat surat rekomendasi seolah-olah SKPD Dinas Peternakan telah menerima proposal dan telah memverifikasinya, pada hal SKPD Dinas Peternakan pada tanggal 17 November 2014 tidak pernah menerima dan melakukan verifikasi proposal pengajuan dana Hibah yang diusulkan melalui DPRD. 
 
Pada bulan Juli 2015 dilakukan perubahan APBD Kabupaten Jember termasuk dana Hibah yang pengusulannya melalui DPRD Kabupaten Jember, yang dalam pengusulan dana Hibah perubahan tersebut prosesnya seperti pada saat usulan pertama. Penambahan anggaran untuk masing-masing anggota DPRD sesuai dengan jabatannya, khususnya untuk terdakwa dari awal sebesar Rp1 miliar untuk 40 kelompok menjadi Rp1.495.000.000 untuk 70 kelompok dengan rincian sebagai berikut; Dinas Peternakan ada tambahan 4 kelompok sebesar Rp320 juta,  bagian Kesra ada tambahan 25 kelompok sebesar Rp125 juta, bagian Ekonomi ada tambahan satu kelompok sebesar 50 juta. 
 
Bahwa pencairan dana bantuan hibah sebagaimana tersebut di atas dilakukan dua kali, pertama pada bulan Agustus 2015 sebanyak 8 kelompok pada Dinas Peternakan, dan terakhir pada bulan Desember 2015 sebanyak 16 kelompok yang terdiri dari Dinas Peternakan satu kelompok, pada bagian Perekonomian 28 kelompok, pada bagian Kesra 1 kelompok, pada Dinas Pertanian satu kelompok, pada Dinas Pendidikan i kelompok sehingga dari 70 kelompok yang diusulkan oleh terdakwa yang dicairkan sebanyak 52 kelompok khususnya peternakan yang dicairkan adalah sebanyak 21 kelompok sejumlah Rp665 juta 
 
Penerima bantuan yang dalam hal ini kelompok ternak Sidomulyo dan kelompok Nila Jaya mau menyerahkan uang masing-masing sejumlah Rp30 juta dengan total keseluruhan Rp60 juta,  dikarenakan kedua kelompok tersebut menganggap karena terdakwa sebagai ketua Dewan maka 2 kelompok tersebut bisa mendapatkan bantuan Hibah. 
 
Atas perbuatannya, terdakwapun dijerat dengan pasal 3 atau pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembahan Aaas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  (Rd1)

News Tipikor BPKP Menyebutkan, 90 Juta Termasuk Dalam Kerugian Negara Sebesar Rp1.045 M.

#Selain itu BPKP juga menyebutkan bahwa Pencairan Dana Bansos Kab. Jember Tidak Sesuai Prosedur dan bukan berdasarkan usulan melainkan V...

Hakim PT Vonis "6" Bulan Penjara Eddy Rumpoko, JPU KPK Kasasi

05.50 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQlsfeOZrg0U8l1_nhDSLsdLKhj6gu7Hx96dBNSAKHpJuiR7fuhPTT06Phwt6iO5GMytnIrOoDNN7Zhfr6HHagOgpTuDb2FAXm-4PVaJwVTGbmSo6HnGYUUyxPH1pfa3leIKV1t6ruwmg/s1600/Eddr+Rumpoko.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="298" data-original-width="534" height="357" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQlsfeOZrg0U8l1_nhDSLsdLKhj6gu7Hx96dBNSAKHpJuiR7fuhPTT06Phwt6iO5GMytnIrOoDNN7Zhfr6HHagOgpTuDb2FAXm-4PVaJwVTGbmSo6HnGYUUyxPH1pfa3leIKV1t6ruwmg/s640/Eddr+Rumpoko.jpg" width="640" /></a></div>
#Sebelumnya, Hakim PT MEMBEBASKAN terdakwa Dahlan Iskan dalam Kasus Korupsi penjualan asset Daerah yang dikelola PT PWU pada Tahun 2003 dengan kerugian negara sebesar Rp11 Milliar lebih# 
 
beritakorupsi.co - JPU KPK melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) di Jakarta, atas Vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Jawa Timur terhadap terdakwa Eddy Rumpoko, dengan pidana penjara selama 6 bulan, yang sebelumnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya divonis pidana penjara selama 3 tahun dari tuntutan 8 tahun penjara oleh JPU KPK. Hal itu dikatakan langsung oleh JPU KPK Arin Karniasari kepada wartawan media ini saat ditemui di Pengadilan Tipikor Surabaya seusai sidang perkara Korupsi suap APBD Kota Mojokerto TA 2017 dengan terdakwa Wali Kota (nonaktif) Mas’ud Yunus, pada Selasa, 28 Agustus 2018 “Kita akan Kasasi. Vonis PT kan cuma ditambah 6 bulan jadi 3 tahun 6 bulan,” kata JPU KPK Arin. Sebelumnya, Humas Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur (Jatim) Untung Widarto, saat dihubungi wartawan media ini terkait Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur terhadap terdakwa mantan Wali Kota Batu itu mengatakan, Vonisnya ditambah 6 bulan. “Eddy Rumpoko naik setengah tahun, Edy Setiawan juga dianikkan setengah tahun penjara,” kata Untung Widarto, Rabu, 28 Agustus 2018. Namun saat ditanya tanggal putusan dan Ketua Majelis Hakimnya, Humas PT ini menyarankan untuk menanyakkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya. “Untuk tanggal dan Majelis Hakimnya, tunggu dan tanyakkan ke PN Tipikor aja, nanti itu akan lengkap putusannya,” ucapnya kemudian. Untuk diketahui. Pada tanggal 31 Agustus 2017, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur juga memvonis bebas terdakwa Dahlan Iskan, mantan Direktur Utama (Dirut) PT. Panca Wira Usaha (PT PWU) Jatim dalam kasus perkara Kurupsi penjualan asset daerah yang dikelola oleh PT PWU pada tahun 2003 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp11 milliar lebih. Sehingga JPU Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melakukan upaya hukum Kasasi, namun hingga saat ini belum ada putusan dari Hakim Agung Mahkamah Agung RI. Dalam kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan, bahwa terdakwa Dahlan Iskan (mantan Menteri BUMN diera Presiden SBY) terbukti bersalah malakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan divonis pidana penjara selama 2 tahun dari tuntutan 5 tahun penjara oleh JPU Kejati Jatim. Sementara terdakwa Eddy Rumpoko selaku Wali Kota Batu, Edi Setiawan yang menjabat sebagai Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (Kabag ULP) Kota Batu dan Filipus Djab, Direktur CV Amarta Wisesa Tertangkap Tangan oleh Tim penyidik KPK, dengan barang bukti berupa uang yang totalnya sekitar Rp290 juta, pada 16 Septemberi 2017 lalu. Selain uang sebagai barang bukti, KPK juga menyita satu unit mobil mewah merek Toyota New Alphard Type 3.5 Q A/T tahun 2016 berwarna Hitam seharga Rp1,6 milliar dari Eddy Rumpoko yang diperolehnya dari Filipus Djab. Kemudian Ketiganya pun diseret ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya oleh JPU KPK untuk diadili atas perbuatan para terdakwa (dengan perkara masing-masing terpisah). Kemudian Filipus Djab di Vonis pidana penjara selam 2 tahun dari tuntutan 2 tahun dan 6 bulan penjara oleh JPU KPK. Yang menguntungkan Filipus Djab adalah, karena KPK mengabulkan permohonannya menjadi JC (Jastise Callabulator), karena dianggap membantu KPK untuk mengungkap kasus yang juga menyeret Filpus Djab ke penjara selaku penyuap. Itulah enaknya sebagai penyuap pejabat, akan dihukum ringan bila berterus terang mengakui perbuatannya setelah tertangkap tangan atau kalau ketahuan telah menyuap. Sedangkan terdakwa Eddy Rumpoko yang dutuntut pidana penjara selama 8 tahun, denda sebesar Rp 600 juta subsidair 6 bulan kurungan. Selain itu, JPU KPK juga meminta agara terdakwa dihukum dengan pencabutan hak untuk dipilih dan memili dalam jabatan publik selama 5 tahun setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok. JPU KPK menjerat terdakwa dengan pasal 12 huruf a UU Tindak Pidana Korupsi. Namun oleh Majelis Hakim, terdakwa Eddy Rumpoko tidak terbukti melanggara pasal 12 huruf a, melainkan pasal 11 UU Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa Eddy Rumpoko pun divonis 3 tahun penjara dan denda sebesar Rp 300 juta subsidair 3 bulan kurungan. Serta pencabutan hak untuk dipilih dan memili dalam jabatan publik selama 3 tahun.  
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNkJQOGAc0RteCsCj7XD9PERZuQM6BnyMj4TOiIFMAkf596mZA8ryRF-JXt6nODaStTZ-tofhEhtMexs_2Ke5PrPkSgKA7gQjcvic_d36c1UjaurmlhNzmzowT0FBzQV6Zc8PSQveOhTE/s1600/IMG20180427133726.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="535" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNkJQOGAc0RteCsCj7XD9PERZuQM6BnyMj4TOiIFMAkf596mZA8ryRF-JXt6nODaStTZ-tofhEhtMexs_2Ke5PrPkSgKA7gQjcvic_d36c1UjaurmlhNzmzowT0FBzQV6Zc8PSQveOhTE/s400/IMG20180427133726.jpg" width="334" /></a></div>
Sementara tuntutan JPU KPK terhadap Edi Setiawan tergolong lebih berat, walaupun permohonanya sebagai JC juga dikabulkan KPK, namun tuntutannya hanya beda 2 tahun dari orang nomor 1 di Kota Batu, yaitu 6 tahun penjara. Alasan JPU KPK, karena Edi Setiawan dianggap aktif dalam kasus suap menyuap. Namun oleh Majelis Hakim divonis 2 tahun dan 6 bulan penjara. Sehingga JPU KPK melakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur atas Vonis Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. Ternyata Vonis dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Jawa Timur hanya menambah 6 bulan penjara. Sehingga JPU KPK melakukan upaya hukum Kasasi. Karena Hukuman yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Jawa Timur tergolog ringan. Mengingat terdakwa Eddy Rumpoko adalah seoarang Kepala Daerah yang berwenang membuat dan mencabut suatu Peraturan Daerah (Perda), namun justru “melanggarnya” sendiri dengan menerima “uang suap”  dan satu unit mobil mewah seharga Rp1.6 milliar dari pengusaha Filipus Djab. Sepertinya tak sulit bagi seorang Kepala Daerah seperti terdakwa Eddy Rumpoko untuk memiliki mobil mewah tanpa harus mengeluarkan uang sendiri, malainkan cukup dengan meminta dari seorang pengusaha yang dekat dengannya, degan imbalan proyek yang didanai  dari uang rakyat. Awalnya, seperti yang dijelaskan JPU KPK dalam surat dakwaannya menyebutkan, pada Mei 2016, terdakwa Eddy Rumpoko ingin memiliki mobil mewah merek Toyota Alphard seri terbaru untuk dipergunakan melayani tamunya yang berkunjung ke Kota Batu. Untuk mewujudkan keinginannya itu, terdakwa Eddy Rumpoko memanggil Filipus Djab ke ruang kerjanya di lantai 5 Gedung Balai Kota Among Tani Kota Batu, dan menyampaikan agar Filipus Djab membayar terlebih dahulu pembelian mobil Toyota Alphard tersebut yang harganya Rp1.6 milliar, dan sebagai gantinya Eddy Rumpoko akan memberikan proyek-proyek atau paket pekerjaan yang didanani dari APBD Kota Batu, dan permintaan itupun disanggupi oleh Filipus Djab. Kemudian pada tanggal 17 Mei 2016, terdakwa Eddy Rumpoko memanggil Filipus Djab dan Haryanto Iskandar selaku Kepala Cabang Dealer Toyota PT Kartika Sari, untuk datang ke ruang kerjanya, untuk membicarakan type-type terbaru kendaraan Toyota Alphard. Dari pertemuan dan pembicaraan ketiganya memutuskan, untuk memilih Toyota New Alphard type 3.5 Q A/T Tahun 2016 warna hitam dengan harga yang disepakati Rp1,6 miliar. Dan saa itu juga, terdakwa Eddy Rumpoko menyampaikan kepada Hariyanto Iskandar, bahwa yang akan membayar adalah Filipus Djab. Beberapa hari kemudian, Filipus Djab melunasi pembayaran harga mobil kepada Dealer Toyota PT Kartika Sari dengan cara dua kali angsuran. Pertama pada tanggal 19 Mei 2016 sebesar Rp300 juta, dan kedua pada tanggal 3 Juni 2016 sebesar Rp1.3 milliar. Dan pada tanggal 20 Mei 2016, terdakwa Eddy Rumpoko memerintahkan Haryanto Iskandar,  agar nama pemilik dalam STNK dan BPKB mobil tersebut dibuat atas nama perusahaan PT Duta Perkasa Unggul Lestari (PT DPUL), karena terdakwa Eddy Rumpoko ternyata mantan orang PT DPUL. Kemudian pada tanggal 21 Mei 2016, Yunedi anggoat TNI AD yang merupakan sopir pribadi terdakwa Eddy Rumpoko sejak tahun 2008, mengambil mobil tersebut dari Dealer Toyota PT Kartika Sari dan membawa ke rumah dinas Wali Kota Batu, atas perintah majikannya. Dalam fakta persidangan, Yunedi ikut menandatangani dokumen pengambilan mobil di daeler. Selain itu, membuat Nomor Polisi palsu pada Palt mobil mewah itu N 507 BZ, karena keesok harinya mobil tersebut digunakan untuk mengantarkan Petinggi PDIP ke Blitar. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiubeTLFbQDCU6qGkGuuDNpz3dw742Z8TkO4q9mqUCmuQ4VixhShyphenhyphenXGUsKv18snu1Ry-Z0NVIxQ5XZH8JOFLlcgbFL7zrkvY7uEEWQt8QMu_g9MBLLDbImvIlAJDQfEa6HWiEAvM1SAV30/s1600/Eddy.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="180" data-original-width="320" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiubeTLFbQDCU6qGkGuuDNpz3dw742Z8TkO4q9mqUCmuQ4VixhShyphenhyphenXGUsKv18snu1Ry-Z0NVIxQ5XZH8JOFLlcgbFL7zrkvY7uEEWQt8QMu_g9MBLLDbImvIlAJDQfEa6HWiEAvM1SAV30/s640/Eddy.png" width="640" /></a></div>
 
 
 Pada pertengahan Mei 2016, di ruang rapat Walikota Batu, Eddy Rumpoko memperkenalkan Filipus Djab kepada Edi Setiawan yang saat itu menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Distribusi Aset Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu sekaligus merangkap sebagai Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan mengatakan, “Ed, Ini teman saya, dan Dia sebagai pemenang lelang Pekerjaan Meubelair, kamu pandu atau arahkan agar pekerjaannya bagus, yang kemudian dijawab oleh Edi Setiawan, siap”. Sejak pembelian mobil tersebut, PT Dailbana Prima Indonesia milik istri Filipus Djab, dan CV Amarta Wisesa milik Filipus Djab  memenangkan 7 proyek pengadaan di Pemkot Batu, antara lain: 1. Dinas pendidikan, pengadaan baju Batik siswa SD dengan pagu anggaran Rp1.204.740.000 dan nilai penawaran Rp1.170.505.000, pemenang CV Amarta Wisesa 2. Pengadaan Batik untuk siswa SMP dengan pagu anggaran Rp632.100.000, nilai penawaran Rp614.190.000 pemenang lelang CV Amarta Wisesa,; 3. Dinas Pendidikan pengadaan Batik untuk siswa SMA/SMK dengan pagu anggaran Rp657.370.000, nilai penawaran Rp640.466.000 pemenang CV Amarta Wisesa 4. Di BPKAD pengadaan mebeleur berupa meja dan kursi dengan pagu anggaran Rp5.010.755.000, nilai penawaran Rp4.929.404.000 pemenang PT Dailbana Prima Indonesai 5. Di Dinas Pendidikan dengan pengadaan Almari Sudut Baca SDN dengan pagu anggaran Rp2.125.000.000 nilai penawaran Rp2.033.570.000 pemenang CV Amarta Wisesa 6. Di Dinas Pendidikan Belanja seragam bawahan SMA/MA/SMK dengan pagu anggaran Rp852.372.500 nilai penawaran Rp851.919.500 pemenang CV Amarta Wisesa, dan 7 di Dinas Pendidikan Belanja seragam bawahan SMP/MTs dengan pagu anggaran Rp728.612.500 nilai penawaran Rp710.066.000 pemenang CV Amarta Wisesa Pada bulan April 2017, Edi Setiawan dan Filipus Djab mengadakan pertemuan diruang kerja Edi Setiawan sebelum proses lelang pengadaan dimulai. Dalam pertemuan tersbut, Filipus menyampaikan akan mengikuti lelang dengan memakai PT Dailbana Prima Indonesia dan CV Amarta Wisesa. Selain itu, Filipus Djab juga menyampaikan kepada terdakwa Eddy Rumpoko, bagaimana cara pelunasan mobil Toyota Alphard.  Yang dijawab oleh Eddy Rumpoko, bahwa pelunasan mobil sebesar Rp650 juta, akan diselesaikan dengan pengadaan TA 2017. Pada tanggal 23 Mei 2017, setelah Edi Setiawan diangkat menjadi Kepala Bagian Layanan Pengadaan Pemkot Batu, lalu menindaklanjuti perintah terdakwa Eddy Rumpoko dengan cara melakukan pembicaraan dengan Filipus Djab, untuk membantu pekerjaan dalam memenangkan lelang pengadaan barang di Pemkot Batu TA 2017, sekaligus membicarakan fee yang harus diberikan kepada terdakwa Eddy Rumpoko sebesar 10 persen, dan untuk Edi Setiawan sebesar 2 persen dari nilai kontrak. Pada tanggal 23 Agustus 2017 bertempat di kedai roti di Bandara Abdul Rahman Saleh Malang, terdakwa Eddy Rumpoko bertemu dengan Filipus Djap yang menanyakan kepada terdakwa, “Pak, untuk fee meubelair ini mau dipotong untuk Si Hitam berapa, Bapak berkenan tunai berapa ?”. Yang di jawab oleh terdakwa, “Udah, Edi Setiawan yang atur”. Selanjutnya, sekitar pukul 13.00 WIB, Filipus Djab menghubungi Edi Setiawan untuk membicarakan penyerahan fee 10 persen dari nilai kontrak pekerjaan pengadaan meubelair sebesar Rp500 juta. Dalam pembicaraan tersebut disampaikan bahwa dari fee Rp500 juta akan diperhitungkan Rp300 juta yang sudah dikelaurkan Filipus Dajb untuk pembayaran Si Hitam. Sehingga sisa kekuragan Rp650 juta setelah dikurangi Rp300 juta menjadi Rp350 juta, dan akan diperhitungkan dari pengadaan lainnya pada tahun anggaran 2017 yang dikerjakan oleh Filipus Djap. Selanjutnya sisa uang sejumlah Rp200 juta diminta oleh terdakwa Eddy Rumpoko untuk diberikan secara tunai,  dan Rp100 juta untuk Edi Setiawan sebagai fee 2 persen yang dijanjikan. Pada tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa Eddy Rumpoko  menghubungi Filipus Djab dan menyampaikan pesan agar tidak melakukan transaksi terlebih dahulu karena sedang dipantau oleh tim Saber Pungli dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, terdakwa berpesan agar Filipus Djab mengingatkan Edi Setiawan terkait hal tersebut. Pada siang harinya di tanggal 24 Agustus 2017, Filipus Djab dan Edi Setiawan mengadakan pertemuan di rumah makan Java Nine Malang dan menyepakati untuk menggunakan kata sandi undangan untuk uang, Atas untuk mengganti Hotel Amartha Hills, bawah untuk Cafe Java Nani dan Si Hitam untuk mobil Alphard untuk digunakan dalam setiap komunikasi. Atas saran terdakwa, menunjuk Edi Setiawan sebagai orang tengah yang menjembatani komunikasi antara terdakwa dan Filipus Djap. Pada tanggal 15 September 2017, setelah pembayaran pekerjaan meubelair masuk ke rekening BRI atas nama PT Dailbana Prima Indonesia sebesar Rp4.714.850.250 dari BKAD Kota Batu sekitar pukul 13.49 WIB, terdakwa Eddy Rumpoko dihubungi oleh Filipus Djab, yang menyampaikan “Oh Pak, besok saya mau ngantar undangan. Yang dijawab oleh terdakwa, “iya iya saya tunggu ya”. Kemudian dijawab Filipus Djap “he he he. saya kontak Bapak besok ya”. Dan dijawab oleh terdakwa “Nggeh maturnuwun”. Masih di hari yang sama sekitar pukul 13. 59 WIB, Filipus Djap menghubungi Edi Setiawan, mengajak bertemu di atas (Hotel) untuk menyerahkan undangan (Uang). Selain itu Filipus Djap juga menyampaikan, sudah menghubungi terdakwa Eddy Rumpoko akan memberikan undangan secara langsung. Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 10.14 WIB, Filipus Djap menelepon Edi Setiawan meminta untuk mengecek keberadaan terdakwa. Atas permintaan tersebut, selanjutnya Edi Setiawan menghubungi Lila Widya Rahajeng, sekretaris pribadi terdakwa dengan menggunakan aplikasi WhatsApp untuk mempertanyakan keberadaan terdakwa. Menurut Lila Widya Rahajeng, bahwa terdakwa berada di rumah dinas, dan selanjutnya Edy Setiawan menyampaikan informasi tersebut kepadaku Filipus Djap Di hari yang sama sekitar pukul 11.00 WIB, Filipus Djab menghubungi Edi Setiawan untuk bertemu di atas. Selanjutnya, sekitar pukul 11.29 WIB, Filipus Djab  menghubungi terdakwa dan menanyakkan, apakah terdakwa di rumah atau tidak, yang dijawab oleh terdakwa “di rumah belum mandi, belum makan”. lalu Filipus Djab menyampaikan ingin bertemu 4 mata terlebih dahulu karena akan menyampaikan undanga untuk terdakwa. Yang dijawab oleh terdakwa “ya, ya, ya pak”. Tanggal 16 September 2017 Sekitar pukul 12.30 WIB, Filipus Djab bertemu dengan Edi Setiawan di halam parkir Hotel Amarta Hills, lalu sekitar pukul 12.45 WIB, Filipus Djap menyerahkan paper bag BRI prioritas berisi uang sebesar Rp 95 juta, sambil mengatakan ini titipannya. Setelah menyerahkan uang kepada Edi Setiawan, Filipus Djap kemudian pergi ke rumah dinas Walikota Batu di Jalan Panglima Sudirman Nomor 98 Kota Batu dengan membawa paper bag BRI prioritas yang berisi uang sebesar Rp200 juta untuk diserahkan langsung terhadap Eddy Rumpoko, dan sesampainya di rumah dinas Wali Kota Batu, saat itu juga langsung  diamankan oleh KPK. (Rd1)

News Tipikor Hakim PT Vonis "6" Bulan Penjara Eddy Rumpoko, JPU KPK Kasasi

#Sebelumnya, Hakim PT MEMBEBASKAN terdakwa Dahlan Iskan dalam Kasus Korupsi penjualan asset Daerah yang dikelola PT PWU pada Tahun 2003 de...

BERITAKORUPSI.CO

Pengusaha Sipenyuap Bupati Tulungangung dan Wali Kota Blitar Diadili

Terima “Suap” Rp 5.937 M, Bupati Ngada (Nonaktif) Marianus Sae Dituntut 10 Thn Penjara

Sidang Korupsi Suap DPRD Kota Malang, Cipto Wiyono Akui Terima Uang Rp200 juta

BPKP Menyebutkan, 90 Juta Termasuk Dalam Kerugian Negara Sebesar Rp1.045 M.

Hakim PT Vonis "6" Bulan Penjara Eddy Rumpoko, JPU KPK Kasasi

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI