“Karena Si Hitam”, Wali Kota Baru Eddy Rumpoko di Adili

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiITkOX6hpDGQ0dEsdlKj9WwnnP5K2eMLE2cbT0sCJCOsyywnaBPDcswq51YU8yIJjQAw5BeYWuM8R9pgbsJ6qU7_RS39uZ6im9vFLMfCWR3ZxaEUU58JIrSgemwp2bz2vGBLwGue3Xv0g/s1600/IMG20180202093126_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="491" data-original-width="871" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiITkOX6hpDGQ0dEsdlKj9WwnnP5K2eMLE2cbT0sCJCOsyywnaBPDcswq51YU8yIJjQAw5BeYWuM8R9pgbsJ6qU7_RS39uZ6im9vFLMfCWR3ZxaEUU58JIrSgemwp2bz2vGBLwGue3Xv0g/s640/IMG20180202093126_1.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Eddy Rumpoko</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> “Si Hitam” alias mobil Toyota New Alphard type 3.5 Q A/T Tahun 2016 warna hitam itulah, menghantarkan Eddy Rumpoko ke penjara dan kemudian diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, pada Jumat, 2 Pebruari 2018.<br /><br />Karena memiliki mobil mewah merek Toyota New Alphard type terbaru dengan cara “kotor” yakni menyuruh pengusaha si Filipus Djab untuk membayar lebih dahulu dan akan diganti dengan beberapa proyek pekerjaan yang didanai dari APBD Kota Batu.<br /><br />“Dia tahu yang ku mau” mungkin itulah dipikiran si Filipus Djab, lalu disetujui. Mobil mewah itu pun kemudia terparkir di rumah dinas Wali Kota setelah dibayarin si Filipus Djab. Pembelian mobil itu pun diketahui si Edi Setiawan. Tidak hayan itu, si Eddy dan si Edi Setiawan juga diberi uang “haram” oleh si Filipus. Ternyata rencana “kotor” itu tercium oleh KPK.<br /><br />Dan pada tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 12.30 WIB, si Filipus Djab dan si Eddy Rumpok langsung diamankan oleh KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan barang bukti uang sebesar Rp 200 juta, smentara tim KPK lainnya sudah mengamankan si Edi Setiawan dengan barang bukti uang sebesar Rp 95 juta.<br /><br />Dalam kasus OTT ini, KPK menetapkan 3 tersangka dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 295 juta. Ketiga tersangka yakni Filipus Djab selaku penyuap yang dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Dan Filpus Djab divonis pidana penjara selama 2 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Senin, 22 Januari 2018.<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgF1JP1_Qt_d1rsXrHpy7c4t5GMrdIMb8zaoQD6VexyazT1aRwVfNSc3iVyLQh5JZRZJl8cefkfFVgmO9kptmxi2W0M4IxlWjlZ8bAAH8vtLZZ5-hixQ_O234tZ0KV4NKHeaQu0Gvwj63M/s1600/IMG20180202102916.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="491" data-original-width="871" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgF1JP1_Qt_d1rsXrHpy7c4t5GMrdIMb8zaoQD6VexyazT1aRwVfNSc3iVyLQh5JZRZJl8cefkfFVgmO9kptmxi2W0M4IxlWjlZ8bAAH8vtLZZ5-hixQ_O234tZ0KV4NKHeaQu0Gvwj63M/s640/IMG20180202102916.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Terdakwa Edi Setiawan</span><b><br /></b></span></td></tr> </tbody></table> <b><span style="font-size: large;">P</span>ada Jumat, 2 Pebruari 2018</b>, giliran si Eddy Rumpoko dan Edi Setiawan menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh JPU KPK. Keduanya diadili dalam sidang terpisah dengan JPU KPK dan Majelis Hakim yang sama. Edy Setiawan diadili terlebih dahulu.<br /><br />Pada Jumat, 2 Pebruari 2018, Terdakwa Eddy Rumpo dan terdakwa Edy Setiawan diadili dalam sidang terpisah di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo,  dengan JPU KPK dan Majelis Hakim yang sama. Sidang dipimpin oleh Hakim H.R Unggul Warso Mukti, sementara terdakwa Eddy Rumpoko didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Agus Dwi Warsono.<br /><br />Sementara terdakwa Edy Setiawan selaku pejabat Pengadaan Kota Batu, menggunakan “Kartu Truf” berupa Surat Keteranga Tidak Mampu (SKTM) alias “Melarat” dari pemerintah Kota Batu kepada Majelis Hakim untuk memperoleh pendampingan dari Penasat Hukum selama persidangan atas penunjukkan Ketua Majelis Hakim.<br /><br />Bisa jadi “Kartu Truf” yang digunakan terdakwa, agar tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk membayar fee Pengacara yang akan mendapinginya selama persidangan. Dan inilah pejabat kedua sebagai terdakwa yang terjaring OTT oleh KPK dan menggunakan SKTM yang sebelumnya oleh terdakwa M. Bisri, selaku Kepala Bagian Umum RSUD Kertosoni Nganjuk yang terjaring OTT ersama Bupati Nganjuk Taufiqurrahman.<br /><br />Apakah ini model Korupsi baru, dimana Pemerintah Daerah mengeluarkan SKTM kepada pejabat di dearahnya, sementara rakyat jelata sulit memperoleh layanan dari pemerintah dengan berbagai alasan persyaratan ?<br /><br />Sementara dalam surat dakwaan JPU KPK Iskandar Marwanto, Ronald Ferdinand Worontika dkk yang dibacakan dihadapan Majelis Hakim menyakatakan, bahwa terdakwa Eddy Rumpoko selaku Wali Kota Batu periode 2012 – 2017, bersama-sama dengan Edy Setiawan menerima janji atau hadiah berupa uang ratusan juta rupiah dan 1 unit mobil Toyota Alphard  seharga 1,6 milliar dari pengusaha Filipus Djab, dan sebagai imbalannya Eddy Rumpoko akan memberikan beberapa proyek yang di danai dari APBD Kota Batu TA 2016 – 2017.<br /><br />Orang-orang disekitar terdakwa Eddy Rumpoko termasuk terdakwa sendiri mungkin lupa kalau dirinya bukan duduk di kursi jabatan yang sedang rapat bersama DPRD Kota Batu, melainkan duduk dikursi pesakitan sebagai terdakwa kasus Korupsi suap yang sedang terancam pidana penjara paling lama 20 tahun.<br /><br />Sebab, beberapa menit setelah JPU KPK membacakan surat dakwaan, terdakwa terlihat gelisah, sesekali mengusap sudut mata dan merogoh saku celana sebelah kanan. Ternya ada telepon masuk ke Hand Phon manatam Wali Kota yang juga suami Wali Kota Batu ini. Terdakwapun buru-buru mematikan Smart Phonnya serta memasukkannya kembali ke saku celana. Beruntung memang karena terdakwa tidak ditegur Majelis Hakim seperti saksi maupun pengunjung sidang lainnya. <br /><br />JPU KPK menyatakan, bahwa Eddy Rumpoko Walikota Batu tahun 2012 sampai dengan 2017 bersama-sama dengan Edy Setiawan, pada bulan Mei 2016 sampai dengan hari Sabtu tanggal 16 September 2017, bertempat di ruang kerja Walikota Batu di lantai 5 Gedung Balai Kota Among Tani Kota Batu Jalan Panglima Sudirman Nomor 507 Kota Batu, di Hotel Amarta Hills Jalan Abdul Gani Atas Komplek Amarta Hills Kota Batu, serta di rumah dinas Walikota Batu Jalan Panglima Sudirman Nomor 98 Kota Batu, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji berupa 1 unit mobil merk Toyota New Alphard Nomor Polisi N 507 BZ seharga Rp 1,6 miliar, dan uang sebesar Rp 95 juta serta Rp 200 juta dari Filipus Djap.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiljMmwEqfolDc32jyWMbnfMa6I_-DF3QLC4FU3FQfHPbPV5h2g4fz_fiFE6CesiccXRA9MVnM3HwUsYbQMGEL8OxUjOCs-1fYIMipdbb_GXbXrtTJFxkTn2XyrCcR52nXAtnE83ihRHEw/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1124" height="437" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiljMmwEqfolDc32jyWMbnfMa6I_-DF3QLC4FU3FQfHPbPV5h2g4fz_fiFE6CesiccXRA9MVnM3HwUsYbQMGEL8OxUjOCs-1fYIMipdbb_GXbXrtTJFxkTn2XyrCcR52nXAtnE83ihRHEw/s640/page.jpg" width="640" /></a></div> “Padahal diketahui atau patut diketahui atau diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan agar melakukan sesuatu dalam jabatannya yaitu terdakwa Edy Setiawan mengetahui pemberian hadia dari Filpus Djab, aupaya terdakwa Eddy Rumpoko selaku Wali Kota Batu mengarahkan  beberapa pelaksanaan pengadaan paket pekerjaan di pemerintah Kota Batu yang bersumber dari APBD TA 2016 2017, agar dimenangkan oleh Filipus Djab, yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai Wali Kota Batu sebagaimana dimasksud dalam pasal 76 ayat (1) huruf e UU RI No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),” ucap JPU KPK Iskandar.<br /> <br /> Dalam surat dakwaan itupun, JPU KPK membeberkan “kebusukan” Kedua terdakwa selaku pejabat bersama pengusaha Filipus Djab si terpidana itu. <br /><br />Pada sekitar tahun 2012, terdakwa Eddy Rumpoko berkenalan dengan Fiilipus Djab, seorang penusaha yang sedang mengurus ijin mendirikan Hotel miliknya yakni Hotel Amarta Hills di Kota Batu. Dan Filipus Djab pun mejadi rekanan di Kota Batu yang mengikuti beberapa proyek pengadaan Meubelair dan seragam kantor, menggunakan CV Amarta Wisesa miliknya dan PT Dailbana Prima Indonesia milik istrinya (Esther Tedjakusuma).<br /><br />Pada Mei 2016, terdakwa Eddy Rumpoko berkeinginan untuk memiliki mobil mewah merek Toyota Alphard seri terbaru untuk dipergunakan melayani tamunya yang berkunjung ke Kota Batu. Untuk mewujudkan keinginannya, terdakwa kemudian memanggil Filipus Djab ke ruang kerjanya di lantai 5 Gedung Balai Kota Among Tani Kota Batu, dan menyampaikan keinginannya agar Filipus Djab membayar terlebih dahulu harga pembelian mobil Toyota Alphard tersebut yang harganya Rp 1.600.000.000. <br /><br />Dalam pertemuan itu, terdakwa menyampaikan, sebagai gantinya akan memberikan proyek-proyek atau paket pekerjaan yang bersumber dari APBD pemerintah Kota Batu kepada, dan permintaan itupun disanggupi oleh Filipus Djab.<br /><br />Pada tanggal 17 Mei 2016, terdakwa memanggil Filipus Djab dan Haryanto Iskandar selaku Kepala Cabang Dealer Toyota PT Kartika Sari, untuk datang ke ruang kerjanya guna membicarakan type-type terbaru kendaraan Toyota Alphard. Dari pertemuan dan pembicaraan ketiganya,  kemudian memutuskan untuk memilih Toyota New Alphard type 3.5 Q A/T Tahun 2016 warna hitam dengan harga yang disepakati Rp 1,6 miliar. Dan saa itu juga, terdakwa menyampaikan kepada Hariyanto Iskandar, bahwa yang akan membayar adalah Filipus Djab sementara mobil untuk terdakwa sendiri.<br /><br />Beberapa hari kemudian, Filipus melunasi pembayaran harga mobil dengan cara dua kali angsuran, yaitu pada tanggal 19 Mei 2016 sebesar Rp 300 juta dan pada tanggal 3 Juni 2016 sebesar Rp 1,3 milliar kepada Dealer Toyota PT Kartika Sari. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNeTZtMQvO6tfZtGu6fwi2Dy5YY9IO7M47y9gfhzS5I0_lFjGQOk-hYsBT4R4mOlkn0bqsAa1OkKBV6wUeeVxM4cSinI6edPaMVPmorW3pDZG8pqMVkJP_FGalY0RzVIyRiZRfnaSPP3Y/s1600/OTT+Batu..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="434" data-original-width="433" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNeTZtMQvO6tfZtGu6fwi2Dy5YY9IO7M47y9gfhzS5I0_lFjGQOk-hYsBT4R4mOlkn0bqsAa1OkKBV6wUeeVxM4cSinI6edPaMVPmorW3pDZG8pqMVkJP_FGalY0RzVIyRiZRfnaSPP3Y/s640/OTT+Batu..jpg" width="638" /></a></div> Pada tanggal 20 Mei 2016, terdakwa memerintahkan Haryanto Iskandar. agar nama pemilik yang tercantum dalam surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan BPKB mobil Toyota New Alphard type 3.5 Q A/T Tahun 2016 warna hitam itu, dibuat atas nama perusahaan PT Duta Perkasa Unggul Lestari (PT DPUL), walau tanpa persetujuan terlebih dahulu atau tanpa diketahui oleh pihak PT DPUL.<br /><br />Selanjutnya, pada tanggal 21 Mei 2016, Yunedi yang merupakan sopir terdakwa mengambil mobil tersebut dari dealer Toyota PT Kartika Sari dan kemudian menyimpannya di rumah dinas Wali Kota Batu.<br /><br />Pada pertengahan Mei 2016, sebelum dimulai rapat dengan Kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di ruang rapat Walikota Batu, memperkenalkan Edi Setiawan yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Distribusi Aset Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu yang sekaligus merangkap sebagai Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP) kepada Filipus Djab. <br /><br />“Setelah rapat selesai, terdakwa menyampaikan terhadap Edi Setiawan, “Ed, Ini teman saya, dan Dia sebagai pemenang lelang Pekerjaan Meubelair, kamu pandu atau araahkan agar pekerjaannya bagus, yang kemudian dijawab oleh Edi Setiawan, siap.,” kata JPU KPK menirukan.<br /><br />Selanjutnya setelah pertemuan terakhir di puncak menemui Edi Setiawan di lobi ruang kerja terdakwa dan memperkenalkan perusahaannya yakni PT dailbana dari mana Prima Indonesia serta meminta agar Edi Setiawan membantu pekerjaannya dalam pengadaan meubelair titik Selain itu di akhir bulan Mei 2016 di puncak juga memberitahu ini Setiawan bahwa dirinya telah memberikan terdakwa mobil Toyota New Alphard.<br /><br />Sejak pembelian mobil tersebut pada tahun 2016, melalui PT Dailbana Prima Indonesia dan CV Amarta Wisesa, memenangkan 7 pengadaan barang di pemerintahan Kota Batu, antara lain di Dinas pendidikan, pengadaan batik siswa SD dengan pagu anggaran Rp 1.204.740.000 dengan nilai penawaran Rp 1.170.505.000 pemenang CV Amarta Wisesa<br /><br />2. Pengadaan Batik untuk siswa SMP dengan pagu anggaran Rp 632.100.000, nilai penawaran Rp 614.190.000 pemenang lelang CV Amarta Wisesa.<br /><br />3. Dinas Pendidikan pengadaan batik untuk siswa SMA/SMK dengan pagu anggaran Rp 657.370.000, nilai penawaran Rp 640.466.000 pemenang CV Amarta Wisesa.<br /><br />4. Di BPKAD pengadaan mebeleur berupa meja dan kursi dengan pagu anggaran Rp 5.010.755.000, nilai penawaran Rp 4.929.404.000 pemenang PT Dailbana Prima Indonesai<br /><br />5. Di Dinas Pendidikan pengadaan Almari Sudut BacaSDN dengan pagu anggaran Rp 2.125.000.000 nilai penawaran Rp 2.033.570.000 pemenang CV Amarta Wisesa.<br /><br />6. Di Dinas Pendidikan Belanja seragam bawahan SMA/MA/SMK dengan pagu anggaran Rp 852.372.500 nilai penawaran Rp 851.919.500 pemenang CV Amarta Wisesa, dan <br /><br />7. Di Dinas Pendidikan Belanja seragam bawahan SMP/MTs dengan pagu anggaran Rp 728.612.500 nilai penawaran Rp 710.066.000 pemenang CV Amarta Wisesa<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijd61QsVOxLYU6-M23cnzQnsSQbiv21C4SbO0QV5W7mRGLGsu0300HDDuRqHipqivlOVooD7k5e2h5uX5qOQze_YZD0hqp8IGprQ7ke3VLi3MfJi0CLZ82tU6LLBxPYAs_0u5a8TlGVO0/s1600/OTT+Batu.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="500" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijd61QsVOxLYU6-M23cnzQnsSQbiv21C4SbO0QV5W7mRGLGsu0300HDDuRqHipqivlOVooD7k5e2h5uX5qOQze_YZD0hqp8IGprQ7ke3VLi3MfJi0CLZ82tU6LLBxPYAs_0u5a8TlGVO0/s640/OTT+Batu.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> Pada tanggal 3 Januari 2017, Edi Setiawan selaku pelaksana tugas kepala bagian layanan pengadaan (BLP) Sekda Kota Batu, berdasarkan surat perintah melaksanakan tugas Nomor 800/10/PLT.01/422.203/2017. Setelah Edi Setiawan ditunjuk sebagai kepala BLP, kemudian terdakwa menyampaikan terhadap Edi Setiawan bahwa perusahaan teman-temannya bagus serta memerintahkan Edi Setiawan agar mengondisikan supaya perusahaan tersebut dapat memenangkan dalam proses pengadaan di Kota Batu TA 2017. <br /><br />Pada bulan April 2017, Edi Setiawan dan Filipus Djab mengadakan pertemuan diruang kerja Edi Setiawan sebelum proses lelang pengadaan dimulai. Dalam pertemuan tersbut, Filipus menyampaikan akan mengikuti lelang dengan memakai PT Dailbana Prima Indonesia dan CV Amarta Wisesa. Selain itu, Filipus Djab juga menyampaikan kepada terdakwa Eddy Rumpoko, bagaimana cara pelunasan mobil Toyota Alphard.  Yang dijawab oleh Eddy Rumpoko, bahwa pelunasan mobil sebesar Rp 650 juta, akan diselesaikan dengan pengadaan TA 2017.<br /><br />“Silakan aja, teknisnya silahkan diatur dengan Edi Setiawan. Terdakwa Eddy Rumpoko pun kemudian memanggil Edi Setiawan yang ada saat itu untuk melaporkan rencana kegiatan pengadaan pemerintah Kota Batu. Selalanjutnya terdakwa mengatakan terhadap Edi Setiawan agar membantu Filipus Djab yang di jawab Edi Setiawan, Siap,” ucap JPU menirukan perkataan terdakwa terhadap Filipus Djab dan Edi Setiawan. <br /><br />Pada tanggal 23 Mei 2017, terdakwa mengangkat Edi Setiawan sebagai pejabat definitif Kepala Bagian Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Batu. Kemudian Edi Setiawan menindaklanjuti perintah terdakwa dengan cara melakukan pembicaraan dengan Filipus Djab, untuk membantu pekerjaan dalam memenangkan lelang pengadaan barang di pemerintah kota Batu TA 2017, sekaligus membicarakan fee yang harus diberikan kepada terdakwa, yakni sebesar 10% dan untuk Edi Setiawan sebesar 2% dari nilai kontrak.<br /><br />Pada TA 2017, Pemerintah Kota Batu mengadakan pengadaan pekerjaan belanja modal dan peralatan mesin meubelair di BKAD dengan pagu anggaran sebesar Rp 5.440.000.000.<br /><br />Pada tanggal 14 Mei 2017, BKAD Kota Batu mengadakan lelang pengadaan pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin pengadaan meubelair dengan nilai Pagu anggaran sebesar Rp 5.440.000.000.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRBKahnoFpbIdijcgr8kyY405QYUSoCMNgQtPdzHvE4xbHB7XbLmSnaykazk4rU2hD_2uJk60m-yJI6ayWe_YLE_t8qaQycBFiOsFMuepHGJHbS0dohnAD_TTK-t2S3VqvKfNKCC5L_Jk/s1600/IMG20180202100641.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="491" data-original-width="871" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRBKahnoFpbIdijcgr8kyY405QYUSoCMNgQtPdzHvE4xbHB7XbLmSnaykazk4rU2hD_2uJk60m-yJI6ayWe_YLE_t8qaQycBFiOsFMuepHGJHbS0dohnAD_TTK-t2S3VqvKfNKCC5L_Jk/s640/IMG20180202100641.jpg" width="640" /></a></div> Pada tanggal 31 Mei 2017, PT Delta Prima Indonesia ditetapkan sebagai pemenang setelah dilakukan evaluasi penawaran peserta lelang terlebih dahulu dengan nilai penawaran Rp 5.265.315.000. Penentuan PT Delta Prima Indonesia sebagai pemenang karena memenuhi minimum persyaratan administrasi dan biaya kualifikasi. Sedangkan peserta lainnya tidak memenuhi syarat teknis, diantaranya tidak melampirkan sertifikat-sertifikat sebagaimana persyaratan dalam lelang yang sengaja dibuat oleh panitia sebagai persyaratan khusus.<br /><br />Setelah Filipus Djap mengetahui PT Dailbana Prima Indonesia ditetapkan sebagai pemenang lelang, kemudian menghubungi Aang Thandra, agar segera mempersiapkan produksi. Selanjutnya Ang Tjandra menghubungi supplier lain yang bekerja sama dengan PT Dailbana Prima Indonesia, yakni PT Sentratama Global Solusindo, PT Agra Jaya dan PT Wahaya Lentera Raya untuk segera berproduksi, yang hasilnya kemudian dikirimkan PT Dailbana Prima Indonesia ke Balai Kota Among Tani. <br /><br />Dua pengadaan pekerjaan belanja pakaian dinas dan atribut pada BKAD pemerintah Kota Batu tahun 2017, sekitar Maret 2017 Edi Setiawan bertemu dengan Fitria Dewi Kusumawati selaku PPK BKAD di ruang kerjanya dan mengatakan, bahwa terdakwa Eddy Rumpoko tidak cocok dengan contoh yang diperoleh dari pasar.<br /><br />Selanjutnya Edi Setiawan menghubungi Filipus Djab terkait pengadaan kain seragam pemerintah Kota Batu TA 2017, dan untuk itu ia (Filipus Djab) meminta agar Teddy Setiawan berkoordinasi dengan Edi Setiawan. Beberapa hari kemudian, Hendra Setiawan menemui Edi Setiawan di ruang kerjanya. Edi Setiawan memanggil Fitria Dewi Kusumawati ke ruang kerjanya dan mengatakan, bahwa terkait dengan pengadaan kain seragam agar berhubungan dengan Hendra Setiawan yang akan menjadi penyedia kain seragam.<br /><br />Hendra Setiawan Beberapa hari kemudian menemui Fitria Dewi Kusumawati dan Edi Setiawan sambil menyerahkan contoh kain hitam. Selanjutnya Edi Setiawan memerintahkan Fitria Dewi Kusumawati untuk segera uji ke laboratorium pengujian Balai Besar tekstil di Bandung, dan menjadikan hasil ujian tersebut sebagai sertifikasi barang dalam dokumen persyaratan lelang.<br /><br />Pada bulan Mei 2017, Fitria Dewi Kusumawati kemudian menyerahkan dokumen kelengkapan tersebut ke bagian layanan pengadaan untuk melakukan pelelangan dalam pelaksanaan lelang gagal. karena tidak ada peserta lelang yang memenuhi persyaratan teknis terkait ISO dan SNI<br /><br />“Pada bulan Mei 2017, terdakwa menyampaikan kepada Edi Setiawan, agar pengadaan meubelair dimenagkan oleh Filipus Djab” kata JPU KPK<br /> <br /> Pada tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 05.13 WIB, Edi Setiawan memberitahu Fitria Dewi Kusumawati dan Pokja V, akan melakukan pembuktian kualifikasi-kualifikasi dengan mendatangi pabrik yang memberikan dukungan ke segamat bau wisata titik terkait hal tersebut meminta Edi Setiawan berhubungan dengan Hendra Setiawan<br /><br />Pada tanggal 29 Agustus 2017, CV Amarta Wisesa ditetapkan sebagi pemenang lelang pengadaan pekerjaan belanja pakaian dinas dan atributnya belanja kain untuk pakaian ASN atasan putih dan bawahan hitam denagn pagu anggaran sebesar Rp 1.490.000,000 dengan nilai penawaran Rp 1.488.370.000, karena dianggap memenuhi persyaratan yang dibuat oleh panitia diantaranya  syarat administrasi biaya dan kualifikasi sedangkan peserta lainnya tidak memenuhi syarat teknis diantaranya hasil uji lab sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrk7PngO0DZi9MQJkWZmvhBzCbEt_CZ5WsWVCVi7uHUrl9efV3sq2IdF5qYXIeIAd0Q_kJRnoxBXn-GWx7NRuS9poeETEONDZGkcKDcCDbAmjH0Z5pepYY_iST-qWAIwDKtnHem18ub8s/s1600/IMG20180202100605.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="491" data-original-width="871" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrk7PngO0DZi9MQJkWZmvhBzCbEt_CZ5WsWVCVi7uHUrl9efV3sq2IdF5qYXIeIAd0Q_kJRnoxBXn-GWx7NRuS9poeETEONDZGkcKDcCDbAmjH0Z5pepYY_iST-qWAIwDKtnHem18ub8s/s640/IMG20180202100605.jpg" width="640" /></a></div> Berkenaan dengan pelaksanaan pengadaan pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin untuk pengadaan mobiler dan pengadaan pekerjaan belanja pakaian dinas dan atribut pada BPKAD Kota Batu TA 2017 tersebut, pada tanggal 5 agustus 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, Filipus Djab  menghubungi Edi Setiawan melalui Smart Phone membahas meneganai komitmen fee Kedua  pengadaan tersebut, maka hutang pembelian mobil Toyota New Alphard untuk terdakwa dapat dilunasi. Sehingga Filipus Djab meminta bantuan Edi Setiawan untuk mempercepat pembayaran kedua proyek tersebut.<br /><br />Pada tanggal 23 Agustus 2017 bertempat di kedai roti di Bandara Abdul Rahman Saleh Malang, terdakwa bertemu dengan Filipus Djap yang menanyakan kepada terdakwa, “Pak, untuk fee meubel ini mau dipotong untuk Si Hitam berapa, Bapak berkenan tunai berapa ?”. Yang di jawab oleh terdakwa, “Udah, Edi Setiawan yang atur”. Selanjutnya, sekitar pukul 13.00 WIB, Filipus Djab menghubungi Edi Setiawan, terkait dengan pekerjaan pengadaan meubelair yang harus diserahkan sebesar 10% dari nilai kontrak yakni sejumlah Rp500 juta.<br /><br />“Dalam pembicaraan tersebut disampaikan bahwa, dari fee Rp 500 juta, akan diperhitungkan Rp 300 juta untuk bagaian uang yang sudah dikelaurkan Filipus Dajb untuk pembayaran Si Hitam. Sehingga sisa kekuragan Rp 650 juta, setelah dikurangi uang sebesar Rp 300 juta  menjadi Rp 350 juta, dan akan diperhitungkan dari pengadaan lainnya pada tahun anggaran 2017 yang dikerjakan oleh Filipus Djap. Selanjutnya sisa uang sejumlah Rp 200 juta diminta oleh terdakwa untuk diberikan secara tunai. Selain itu, juga menyampaikan akan memberikan uang sejumlah 100 juta untuk Edi Setiawan,” kata JPU KPK dalam surat dakwaannya.<br /><br />Pada tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa menghubungi Filipus Djab dan menyampaikan pesan agar tidak melakukan transaksi terlebih dahulu karena sedang dipantau oleh tim Saber Pungli dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, terdakwa berpesan agar Filipus Djab mengingatkan Edi Setiawan terkait hal tersebut. <br /><br />Pada siang harinya di tanggal 24 Agustus 2017, Filipus dan Edi Setiawan mengadakan pertemuan di rumah makan Java Nine Malang dan menyepakati untuk menggunakan kata sandi “undangan” sebagai pengganti kata “uang fee”, istilah atas untuk mengganti Hotel Amartha Hills , istilah bawah sebagai pengganti Cafe Java Nani dan istilah Si Hitam sebagai pengganti Alphard, yang akan digunakan dalam setiap komunikasi dengan Edi Setiawan dan terdakwa serta disepakati. Atas saran terdakwa, menunjuk Edi Setiawan sebagai orang tengah yang menjembatani komunikasi antara terdakwa dan Filipus Djap.<br /><br />Pada tanggal 6 September 2017, ketika sedang melayat di rumah almarhum Suparto, selaku Sekda Kota Batu, terdakwa diberitahu oleh Filipus Djab, bahwa pengadaan meubelair akan segera dibayarkan, sehingga Filipus Djap meminta ijin kepada terdakwa akan menggunakan bagian dari fee 10% yakni sebesar Rp 300 juta sebagai pelunasan pembelian mobil Toyota New Alphard, hinggap Filipus Djab hanya akan memberikan uang secara tunai sebesar Rp 200 juta kepada terdakwa.<br /><br />Filipus Djap kemudian menanyakan fee tersebut akan diserahkan kepada siapa, dan dijawab oleh terdakwa agar diserahkan langsung kepada terdakwa. Dan pada sore harinya Filipus Djab  memberitahukan hasil pembicaraannya dengan terdakwa kepada Edi Setiawan, dan meminta agar dibantu mempercepat pembayaran pengadaan meubelair.<br /><br />Pada tanggal 15 September 2017, setelah pembayaran pekerjaan meubelair masuk ke rekening BRI atas nama PT Dailbana Prima Indonesia sebesar Rp 4.714.850.250 dari BKAD Kota Batu sekitar pukul 13.49 WIB, terdakwa dihubungi oleh Filipus Djab, yang menyampaikan “Oh Pak, besok saya mau ngantar undangan. Yang dijawab oleh terdakwa, “iya iya saya tunggu ya”. Kemudian dijawab Filipus Djap “he he he. saya kontak Bapak besok ya”. Dan dijawab oleh terdakwa “Nggeh maturnuwun”.<br /><br />Masih di hari yang sama sekitar pukul 13. 59 WIB, Filipus Djap menghubungi Edi Setiawan mengajak bertemu di atas (Hotel Amartha Hills) untuk menyerahkan undangan (uang fee) kepada Edi Setiawan. Selain itu Filipus Djap juga menyampaikan sudah menghubungi terdakwa Eddy Rumpoko, bahwa besok Filipus Djab hendak memberikan undangan kepada terdakwa, dan terdakwa meminta agar diserahkan langsung kepada Nya.<br /><br />Sabtu, 16 September 2017 sekitar pukul 10.14 WIB, Filipus Djap menelepon Edi Setiawan meminta untuk mengecek keberadaan terdakwa. Atas permintaan tersebut, selanjutnya Edi Setiawan menghubungi Lila Widya Rahajeng, sekretaris pribadi terdakwa dengan menggunakan aplikasi WhatsApp, mempertanyakan keberadaan terdakwa. Menurut Lila Widya Rahajeng, bahwa terdakwa berada di rumah dinas, dan selanjutnya Edy Setiawan menyampaikan informasi tersebut kepadaku Filipus Djap<br /><br />Di hari yang sama sekitar pukul 11.00 WIB, Filipus Djab menghubungi Edi Setiawan untuk bertemu di Hotel Amarta Hills. Selanjutnya, sekitar pukul 11.29 WIB, Filipus Djab  menghubungi terdakwa dan menanyakkan apakah terdakwa di rumah atau tidak, yang dijawab oleh terdakwa “di rumah belum mandi, belum makan”. lalu Filipus Djab menyampaikan ingin bertemu 4 mata terlebih dahulu karena akan menyampaikan undanga untuk terdakwa. Yang dijawab oleh terdakwa “ya, ya, ya pak”.<br /><br />Sekitar pukul 12.30 WIB, Filipus Djab bertemu dengan Edi Setiawan di Hotel Amarta Hills, lalu sekitar pukul 12.45 WIB, Filipus Djap menyerahkan paper bag BRI prioritas berisi uang sebesar Rp 95 juta kepada Edi Setiawan di halaman parkir Hotel Amarta Hills, sambil mengatakan “ini titipannya’. Selain itu, Filipus Djab mengatakan kepada Edi Setiawan, “kantor yang satu ini punya Pak Bos”. <br /><br />Setelah menyerahkan uang kepada Edi Setiawan, Filipus Djap kemudian pergi ke rumah dinas Walikota Batu di Jalan Panglima Sudirman Nomor 98 Kota Batu. Filipus Djap selanjutnya membawa paper bag BRI prioritas yang berisi uang sebesar Rp 200 juta yang akan diserahkan bagi terdakwa.<br /><br />Namun sial bagi si Filipus Djab dan Eddy Rumpoko, karena tidak berapa lama kemudian datanglah petugas KPK lalu mengamankan Filipus Djap, terdakwa dan Edy Setiawan serta barang bukti berupa uang.<br /><br />“Penerimaan hadiah dari Filipus Djap tersebut, diberikan supaya Wali Kota Batu mengarahkan beberapa pelaksanaan pengadaan paket pekerjaan di pemerintah Kota Batu yang bersumber dari APBD TA 2016 – 2017, agar dimenangkan oleh Filipus Djap. Hal ini bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku Walkout, sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,” kata JPU KPK.<br /><br />“Perbuatan terdakwa diancam dengan pidana penjara paling lama 20 tahun Sesuai dengan pasal 12 huruf a atau pasal 11 undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP pasal 64 ayat 1 KUHAP,” ucap JPU Iskandar Marwanto.  (Redaksi)

News Tipikor “Karena Si Hitam”, Wali Kota Baru Eddy Rumpoko di Adili

Terdakwa Eddy Rumpoko berita korupsi .co – “Si Hitam” alias mobil Toyota New Alphard type 3.5 Q A/T Tahun 2016 warna hitam itulah, meng...

»

Wali Kota Batu Eddy Rumpoko Diadili Besok

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVZJWRsIAakqfRRUjm7FJAtKODlumPvkuPaoSt97HB0-mUqsHt25duuPXiBsA4-AphS50I1d17NVTcIQAdaBl4ijbYPEvo4D16XMMHKpyVfP5kkBESpsEjpBa2RJ1p5Y1aEP5Yw2zWrow/s1600/Batu.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="600" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVZJWRsIAakqfRRUjm7FJAtKODlumPvkuPaoSt97HB0-mUqsHt25duuPXiBsA4-AphS50I1d17NVTcIQAdaBl4ijbYPEvo4D16XMMHKpyVfP5kkBESpsEjpBa2RJ1p5Y1aEP5Yw2zWrow/s640/Batu.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Tersangka Edy Setiawan (kiri) dan Eddy Rumpok saat menajdi saksi di Pengadilan Tipikor untuk terdakwa Filipus Djab dalam kasus yang sama (Foto. Dok. BK)</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Hari ini (Jumat), 2 Pebruari 2018, Eddy Rumpoko, yang menjabat sebagai Wali Kota Batu selama 2 (Dua) periode sejak 2007 – 2017, akan diadili dalam kasus Korupsi suap yang terjaring dalam OTT (Operasi Tangkap Tangan) oleh KPK pada tanggal 16 September 2017 lalu.<br /><br />Hal itu dikatakan Herry, salah seorang pegawai dibagian Administrasi maupun Panmud Pengadilan Tipikor Akhmat Nur, saat dihubungi wartawan media ini, Kamis, 1 Pebruari 2018.<br /><br />“Jadwal sidangnya besok,” kata Herry.<br />“Eddy Rumpoko dan Edy Setiawan akan disidangkan besok Jumat, agendanya dakwaan Jaksa KPK, Ketua Majelisnya Pak Unggul,” lanjut Panmud Pengadilan Tipikor, A. Nur.<br /><br />Dalam kasus ini, KPK menetapkan 3 tersangka dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 300 juta. Ketiga tersangka yakni Filipus Djab selaku penyuap yang dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto pasal 64 ayat (1) KUHPidana.<br /><br />Sebagai “imbalannya”, pada Senin, 22 Januari 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menghukumnya dengan pidana penjara selama 2 tahun dari tuntutan JPU KPK  yang menuntutnya dengan pidana penjara 2 tahun dan 6 bulan.<br /><br />Sementara 2 tersangka selaku penerima suap yaitu Wali Kota Batu Eddy Rumpoko dan Kepala Bagian (Kabag) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Batu. Ke- 2 tersangka ini dijerat dengan pasal 12 huruf a atau b, atau pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.<br /><br />Uang suap yang diterima Eddy Rumpoko dari Filipus Djab  sebesar Rp 200 juta, adalah bagian dari pembelian mobil mewah merek Toyota Alphard yang harganya sekitar Rp 1,6 M untuk Eddy Rumpoko, dan tersangka Edy Setiawan menerima uang suap dari Filipus Djab sebesar Rp 100 juta.<br /><br />Pemberian uang suap oleh Direktur PT Dailbana Prima yang juga pengusaha Hotel, Filipus Djab ini terkait anggaran belanja modal dan mesin pengadaan meubelair di Pemkot Batu Tahun Anggaran 2017 yang dimenangkan PT Dailbana Prima dengan nilai proyek Rp 5,26 miliar.<br /><br /><b><span style="font-size: large;">Kasus Korupsi yang menjerat Eddy Rumpok</span></b><br /><br />Kasus Korupsi yang menjerat Eddy Rumpoko sebenarnya tidak hanya ini. Sebab Eddy Rumpoko selaku Wali Kota Batu,, Susetya Herawan (Kepala Inspektorat Kota Batu) dan 2 staf Pemkot Batu bersama-sama dengan terdakwa Samsul Bahri selaku Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kota Batu, terdakwa Uddy Syaifudin selaku Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), dan terdakwa Santonio (Pelaksana atau EO kegiatan) terlibat dalam kasus Korupsi promosi pariwisata (Road Show) Kota Batu ke Balikpapan Kalimantan tahun anggaran (TA) 2014 lalu sebesar Rp 3,7 M yang merugikan negara senilai Rp 1,7 milliar.<br /><br />Hal itu terungkap dalam putusan perkara Korupsi Road Show (promosi pariwisata) Kota Batu ke Balikpapan, Kalimantan Timur tahun anggaran (TA) 2014 lalu sebesar Rp 3,7 M yang merugikan negara senilai Rp 1,7 milliar, yang dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Jumat, 29 April 2016.<br /><br />Dalam kasus ini, Kejari Kota Batu menetapkan 3 tersangka, yakni Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kota Batu, Samsul Bahri,; Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Uddy Syaifudin dan Pelaksana (EO), Santonio.<br /><br />Ke- 3 tersangka ini dijerat dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.<br /><br />Pada Jumat, 15 April 2016, JPU Kejari Batu menuntut pidana penjara terhadap Ketiga terdakwa masing-masing selama 7 tahun, denda masing-masing sebesar Rp 200 juta subsidair 6 bulan kurang. Tidak hanya itu, ketiganya juga dituntut pidana tambahan berupa pengembalian kerugian negara sebesar Rp 3,7 milliar subsidair 3 tahun dan 6 bulan penjara.<br /><br />Kemudian pada Jumat, 29 April 2016, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap Ketiga terdakwa masing-masing 4 tahun, denda sebesar 200 juta rupiah subsidair 3 bulan kurungan. Dua dari tiga terdakwa dihukum pidana tambahan berupa pengembalian uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 223.750.000 untuk terdakwa Santonio, dan Rp 413.587.500 untuk terdakwa Muhammad Samsul Bahri. <br /><br />Dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan, bahwa Uddy Syaifudin hanya dijadikan alat oleh Wali Kota Batu Eddy Rumpoko. Sementara pertimbangan Majelis Hakim untuk terdakwa Santonio, terkait keuntungan terdakwa dari kegiatan tersebut sebesar 20%, yang seharusnya menurut Majelis Hakim hanya 10% dari anggaran kegiatan yang diterimanya sebesar Rp 2,6 milliar. Sehingga keuntungan 10% itulah yang wajib dikembalikan.<br /><br />Berbeda dengan terdakwa Muhammad Samsul Bahri. Dalam pertimbangan Majelis Hakim, terdakwa selaku Pengguna Anggaran tidak mematuhi Perpres No 54 tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres No  70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa. Sebab dalam kegiatan tersebut, tidak dilakukan melalui lelang terbuka melainkan secara Swakelola, tidak membentuk PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) dan PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan).<br /><br />Selain itu. Dari putusan Majelis Hakim tersebut, total kerugian negara sebesar Rp 1,3 M. Sementara yang dibebankan terhadap terdakwa sebesar Rp 637.337.000, sehingga terdapat kerugian negara yang belum dikembalikan. Sementara dalam putusan Majelis Hakim menyatakan, barang bukti No 24 sampai dengan 28 dikembalikan kepada Jaksa untuk perkara lain. <br /><br />Pertanyaannya, untuk perkara yang mana ? Apakah untuk Dua Pejabat Pemkot Batu yakni Eddy Rumpoko dan Susetya Herawan serta 2 staf Pemkot Batu itu, seperti yang disebutkan Majelis Hakim?<br /><br />Andai saja Eddy Rumpoko tidak tertangkap KPK pada 16 September 2017 lalu, bisa jadi Eddy Rumpoko melenggak lenggok sambil tersenyum manis mengakhiri masa jabatannya sebagai Wali Kota dan mendapingi istrinya yang menggantikan posisinya sebagai Wai Kota untu 5 tahun kedepan.<br /><br />Sekalipun nama Eddy Rumpoko disebutkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada tanggal 29 April 2016 lalu, terkait kasus Korupsi Road Show Kota Batu ke Kota Banjarmasin, Kalimantan Timur tahun 2014 yang merugikan negara sebesar Rp 1,3 milliar, Eddy Rumpoko “tak mungkin bisa dipenjarakan” oleh Kejaksaan.<br /><br />Sebab, wartawan media ini beberapa kali menayakkan kasus yang menyeret orang Nomor Satu di Kota Batu itu sesuai dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor ke Kejaksaan Tinggi – Jawa timur, tak ada hasilnya. <br /><br />Kejati Jatim lebih berani memenjarakan La Nyalla Mattalitti dalam kasus Korupsi dana Hibah Kadin tahun 2012, dan Dahlan Iskan serta Wishnu Wardhana dalam kasus Korupsi penjualan asset derah Pemprov Jatim tahun 2003 lalu, yang dikelola PT Panca Wira Usaha yang merugikan negara sebesar Rp 11 milliar lebih.<br /><br />Nasib Eddy Rumpoko sama dengan Bambang Irianto, Wali Kota Madiun (saat ini menjadi terpidana 6 tahun penjara). Bambang Irianto sebelumnya pernah ditangani oleh Kejari Madiun dan kemudian ditarik oleh Kejati Jatim di tahun 2014 lalu, dalam kasus dugaan Korupsi pembangunan Pasar Besar Madiun yang dikenal dengan nama PBM. <br /><br />Tidak hanya itu. Nama Bambang Irianto atau yang akrab disapa BI ini, diduga terlibat dalam kasus Korupsi pembangunan proyek Pilangbangau (Waduk) Kota Madiun. Salah seorang terdakwa mengatakan dalam persidangan, bahwa BI dan pejabat Kejari Madiun menerima uang dari pelaksana proyek sebesar ratusan juta hingga milliaran. Dan hingga saat ini, pelaksana proyek yang rusak itu tidak terseret.<br /><br />Andai saja KPK tidak memenjarakan Kedua Kepala Daerah itu, bisa jadi hingga hari ini ceritanya akan lain. Eddy Rumpoko dan Bambang Irianto adalah orang biasa, namun bisa jadi “dibelakang” Kedua Kepala Daerah yang sama-sama 2 periode itu adalah orang yang luar “biasa”, sehiungga hukum “lebih takut” terhadap Kedua pejabat itu. (Redaksi)

News Tipikor Wali Kota Batu Eddy Rumpoko Diadili Besok

Tersangka Edy Setiawan (kiri) dan Eddy Rumpok saat menajdi saksi di Pengadilan Tipikor untuk terdakwa Filipus Djab dalam kasus yang sama (...

»

Cipto Wiyono dan Moch. Anton, Disebut Dalam Kasus Korupsi Suap Ketua DPRD Malang

<i><span style="font-size: large;"><b>#Dalam surat dakwaan JPU KPK terungkap : Permintaan uang sebesar Rp 700 juta dari para pengusaha Kontraktor untuk keperluan pembahasan APBD Kota Malamg TA 2015  atas perintah Cipto Wiyono#</b></span></i><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1kXxIV8HZd9pef1Q0ioyvOR44POl4CKxVmDJdkxhLHodxcMh4MX5tezTwd0nr3LEires8ooFfO7DMjb0GVXPyY0Ffo2yuDyYEEdycxHIPxBnjMqsBzsnvjTj5rh2uLoEqQX2srk-VnAw/s1600/PU+Malang....jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1kXxIV8HZd9pef1Q0ioyvOR44POl4CKxVmDJdkxhLHodxcMh4MX5tezTwd0nr3LEires8ooFfO7DMjb0GVXPyY0Ffo2yuDyYEEdycxHIPxBnjMqsBzsnvjTj5rh2uLoEqQX2srk-VnAw/s640/PU+Malang....jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Terdakwa Jarot Edy Sulitiyono, memperhatikan surat dakwaan yang dibacakan JPU KPK</b></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Sidang perkara Korupsi suap Ketua DPRD Kota Malang,  dengan terdakwa Jarot Edy sulistyono yang menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PU PPB) Kota Malang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadian Negeri (PN) Surabaya, pada Selasa, 30 Januari 2018.<br /><br />Sidang yang berlangsung dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh JPU KPK Ahmad Burhanudin, Andhi Kurniawan, Dame Maria Silaban atas nama terdakwa Jarot Edy Sulistiyono, diketuai Majelis Hakim Pengadilan Tipikor H.R Unggul Warso Mukti.<br /><br />Terdakwa Jarot Edy Sulistiyono terseret dalam kasus Korupsi suap terhadap Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono sebear Rp 700 juta. Uang suap itu sebagai “tutup mulut” DPRD Kota Malang terkait perubahan anggaran tahun 2015 yang diajukan oleh Pemerintah Kota Malang.<br /><br />Uang sebesar Rp 700 juta itu adalah “hasil pungutan liar” dari para pegusaha kontraktor yang ada di Dinas PU PPB Kota Malang, melalui Tedy Sujadi Sumarna selaku Kepala Bidang (Kabid) di Dinas PUPPB atas perintah terdakwa Jarot Edy Sulistiyono selalaku atsannya. Yang sebelumnya terdakwa Jarot Edy Sulistiyono diperintahkan oleh Sekda Kota Malang Cipto Wiyono.<br /><br />Pemberian uang uap dengan istilah uang “Pokir” itu, atas kesepakatan antara Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono dengan Wali Kota Malang Moch. Anton, agar pembahasan Perubahan APBD TA 2015 langsung disetujui oleh seluruh Dewan yang terhormat itu.<br /><br />Dalam kesepakatan itu, Wali Kota Malang Moch. Anton mengatakan kepada Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono, “Nanti uang “pokir” akan disisipkan oleh Cipto (Cipto Wiyono) dan Jarot (Jarot Edy Sulistiyono)”.<br /><br />Dalam kasus ini, penyidik KPK telah menetapkan 3 tersangka, yakni Ketua DPRD Kota Malang Moch Arief Wicaksono selaku penerima suap (Moch. Arif Wicaksono terjerat dalam dua perkara yaitu meneriama suap Rp 700 juta terkait APBD Kota Malang TA 2015 dan uang suap sebesar Rp 250 juta dari Komisiaris PT ENK Hendarwan Marszaman, terkait penggaran jembatan Kendung Kandang, Malang).<br /><br />Sementar dua tersangka selaku pemberi suap, yakin Jarot Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PU PPB) Kota Malang dan Komisiaris PT ENK ( Enk'e Ngelamon Kiriman) atau Direktur PT Hidro Tekno Indonesia, Hendarwan Maruszaman <br /><br />Dari surat dakwaan yang dibacakan JPU KPK dalam persidangan dengan terdakwa Jarot Edy Sulitiyono, seleain menyebutkan nama Cipto Wicaksono, juga menyebutkan nama Tedy Sujadi Sumarna (Kabid PU PPB dan Wali Kota Malang Moch. Anton, serta Wakil Ketua DPRD dan Ketua Fraksi DPRD Kota Malang, antara lain Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua DPRD), Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD), Suprapto (Ketua Fraksi PDIP), Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), Heri Sugiantono (Ketua Fraksi Partai Demokrat), Sukarno (Ketua Fraksi Golkar), Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),  Selamat (Ketua Fraksi Gerindra), Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP – Nasdem),  Ya'qud Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura – PKS) dan Tri Yudiani (Komisi D/Fraksi PDIP).<br /><br />Apakah dari nama-nama yang disebutkan dalam surta dakwaan JPU KPK ini akan terseret ke Pengadilan Tipikor untuk diadili dihadapan Majelis Hakim, mempertanggung jawabkan terkait pemberian uang suap dalam pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 ? <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrbOibme6eUK-WHsLDQJFatkvPGdLBlqSk7e2TkVwI91EjF7cMxzZjSlmC0h_JLaZkYLCDm1RNXORlQQfl7XR4VYw8gCdc89HMsUOuSfbafHDPapn9NK93kfNczaTXYLFsLmvUlSwF4V4/s1600/PU+Malang..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrbOibme6eUK-WHsLDQJFatkvPGdLBlqSk7e2TkVwI91EjF7cMxzZjSlmC0h_JLaZkYLCDm1RNXORlQQfl7XR4VYw8gCdc89HMsUOuSfbafHDPapn9NK93kfNczaTXYLFsLmvUlSwF4V4/s640/PU+Malang..jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">Terdakwa Jarot Edy Sulistiyono</span></td></tr> </tbody></table>  <span style="font-size: large;"><b>S</b></span>ementara nama Cipto Wiyono, tak asing lagi di jajaran pejabat tinggi Pemerintah Provinsi – Jawa Timur (Pemrov Jatim).<br /><br />Sebab Cipto Wiyono, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Tata Ruang Pemprov Jatim, yang dilantik Gubernur Jatim pada tanggal 27 Desember 2016 lalu bersama puluhan pejabat lainnya, diantaranya Bambang Heriyanto selaku Kepala Dinas Pertanian Badan Ketahanan Pangan dan Royahati, Kepala Dinas Peternakan, yang kedua pejabat ini sudah menjadi terpidana kasus Korupsi suap Ketua Komis B DPRD Jatim M. Basuki yang terjaring Operasi Tangkap Tangan oleh KPK pada Juni 2017.<br /><br />Sebelum dilantik sebagai Kepala Dinas PU dan Tata Ruang, Cipto menjabat sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik selama hampir setengah tahun. <br /><br />Sebelumnya, Cipto Wiyono menjabat sebagai Sekda Kab. Trenggalek tahun 2009 -  Oktober 2011. Setelah meninggalkan Kursi Sekda Kab. trenggalek, Cipto Wiyono menjabat sebagai Kepala Bakorwil (Badan Koordinasi Wilayah) II Bojonegoro, pada 7 Oktober 211. Dan kemudian Cipto Wiyono menjabat sebagai Sekda Kota Malang tahun 2014 – Juli 2016<br /><br />Sementara dalam surat dakwaan JPU KPK membeberkan kronologis kejadian yang menyeret Jarot Edy sulistyono untuk duduk dikursi pesakitan Pengadilan Tipikor Surabaya dengan menyandang “gelar” terdakwa.<br /><br />JPU menyatakan, bahwa Jarot Edy sulistyono selaku Kepala Dinas PUPPB Kota Malang bersama-sama dengan Cipto Wiyono selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, pada tanggal 6 Juli 2015, 13 Juli 2015, 14 Juli 2015 dan tanggal 22 Juli 2015, bertempat di Kantor Dinas PUPPB Pemkot Malang Jalan Bingkil No 1 Kota Malang, Kantor DPRD Kota Malang, Jalan Tugu nomor 1A Kota Malang dan rumah dinas Ketua DPRD Kota Malang, Jalan Panji Suroso No 7 Kota Malang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, memberi uang sebesar Rp 700 juta Kepada Moch. Arif Wicaksono selaku ketua DPRD Kota Malang dengan maksud, supaya Moch. Arif Wicaksono selaku Ketua DPRD Kota Malang memberikan persetujuan Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2015, yang diajukan oleh Pemerintah Kota Malang.<br /><br />Pada tanggal 25 Juni 2015, diadakan rapat paripurna pertama DPRD Kota Malang dengan agenda, sambutan Walikota Malang dalam pengantar konsep kesepakatan persamaan antara Pemkot  Malang dengan DPRD Kota Malang, tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) P-APBD Tahun Anggaran (TA) 2015.<br /><br />Pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat badan anggaran (Banggar) dan Fraksi di DPRD Kota Malang terhadap konsep kesepakatan bersama antara Pemkot Malang dengan DPRD Kota Malang, tentang kebijakan umum anggaran (KUA) dan PPAS Perubahan APBD TA 2015, dilakukan pertemuan antara Walikota Malang Moch. Anton, Wakil Wali Kota Malang Sutiadji, bersama-sama dengan terdakwa Jarot Edy Sulistiyono dan Cipto Wiyono dengan Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono dan Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Malang Suprapto, di ruang kerja Ketua DPRD Kota Malang.<br /><br />Pada pertemuan tersebut, Moch. Arif Wicaksono meminta Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan dengan istilah uang “Pokir” anggota DPRD Kota Malang, agar pembahasan Perubahan APBD TA 2015 berjalan lancar dan tidak ada intrupsi atau halangan dari DPRD, sehingga dapat diberikan persetujuan Perubahan APBD TA 2015. Moch.<br /><br />“Permintaan Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono disanggupi oleh Wali Kota Malang Moch. Anton  mengatakan, nanti uang “pokir” akan disisipkan oleh Cipto dan Djarot,” kata JPU KPK sambil menirukan ucapan Moch. Amton.<br /><br />Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Cipto Wiyono meminta terdakwa Jarot Edy sulistyono agar Tedy Sujadi Sumarna yang menjabat Kepala Bidang (Kabid) PUPPB Kota Malang menemui Cipto Wiyono terkait penyiapan uang untuk anggota DPRD Kota Malang, agar perubahan APBD TA 2015 berjalan lancar.<br /><br />Kemudian terdakwa Jarot Edy sulistyono memanggil Tedy sujadi Sumarna untuk menemui Cipto Wiyono di ruang Sekda Kota Malang. Tedy Sujadi Sumarna menghadap Cipto Wiyono dan mendapat perintah untuk meminta uang kepada para rekanan pemborong di Dinas PUPPB Kota Malang sebesar Rp 700 juta, untuk diberikan kepada Moch. Arif Wicaksono guna mendapatkan persetujuan P-APBD Tahun Anggaran 2015.<br />Dan Tedy Sujadi Sumarna melaoprkan pertemuannya dengan Cipto Wiyono terhadap terdakwa. Selanjutnya terdakwa meminta agar Tedy Sujadi Sumarna segera melaksanakan perintah Cipto Wiyono untuk mengumpulkan uang yang dimaksud.<br /><br />Pada tanggal 8 Juli 2015, rapat paripurna DPRD Kota Malang berlangsung, dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam menghantar rencana perubahan daerah (Raperda) Kota Malang tentang Perubahan APBD TA 2015.<br /><br />“Pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, bertempat di Kantor Dinas PUPPB Kota Malang, terdakwa menerima uang sebesar Rp 700 juta dari Tedy Sujadi Sumarna yang dikumpulkan dari para rekanan, dan kemudian terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Cipto Wiyono,” ucap JPU KPK saat membacakan surat dakwaannya<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhirBuH5NIMe37fpRNmuZvyVlEEQIVgMXxinR2I_4whXInK4bLFRJNZcBq3PKDvnrboBTBw9i3Mnkl3FY0cAil-GMw3oWTJoI2V3_rOfuX3ZiBgI9Wai7fNoQOtPLcVfcQ4wfVQwDA8HJ8/s1600/PU+Malang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhirBuH5NIMe37fpRNmuZvyVlEEQIVgMXxinR2I_4whXInK4bLFRJNZcBq3PKDvnrboBTBw9i3Mnkl3FY0cAil-GMw3oWTJoI2V3_rOfuX3ZiBgI9Wai7fNoQOtPLcVfcQ4wfVQwDA8HJ8/s640/PU+Malang.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Jarot Edy Sulistiyono diapait Penasehat Hukumnya dan petugas KPK</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">JPU KPK</span></span></b> menyatakan, bahwa pada tanggal 17 Juli 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, Moch.Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, menanyakan kepastian ada tidaknya uang Pokir yang dimintanya untuk DPRD Kota Malang, yang kemudian dijawab, bahwa dananya sudah tersedia. <br /><br />Selanjutnya, sekitar pukul 12.00 WIB, Moch. Arif Wicaksono bersepakat dengan Cipto Wiyono melakukan penundaan agenda pengambilan keputusan DPRD, untuk persetujuan Raperda Kota Malang tentang perubahan APBD TA 2015, dari tanggal 14 Juli 2015 menjadi tanggal 22 Juli 2015 atau 24 Juli 2015 dengan alasan, pengambilan keputusan terlalu cepat dan tidak wajar apabila pembahasan Raperda APBD TA 2015 hanya satu minggu, walaupun Moch. Anton menghendaki persetujuan raperda APBD TA 2015 dilakukan tanggal 14 Juli 2015 atau sebelum lebaran, karena jika pengambilan keputusannya dilakukan setelah lebaran, di khawatirkan DPRD Kota Malang berubah pikiran.<br /><br />Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, meminta realisasi uang pokir untuk DPRD Kota Malang yang kemudian oleh Cipto Wiyono menyampaikan, bahwa uang akan segera diserahkan oleh terdakwa. <br /><br />Pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa menghubungi Moch. Arif Wicaksono dan menanyakan, ke mana penyerahan uang Pokir sebesar Rp 700 juta. Atas arahan Moch. Arif Wicaksono, uang itu pun diantarkan terdakwa ke rumah dinas Moch. Arif Wicaksono di  Jalan Panji Suroso No 7, Kecamatan Blimbing Kota Malang, dengan terlebih dahulu memisahkan uang sebesar Rp 100 juta untuk bagian Moch. Arif Wicaksono selaku Ketu DPRD Kota Malang, dan sisanya sebesar Rp 600 juta untuk bagian seluruh anggota DPRD Kota Malang di bungkus tersendiri.<br /><br />“Kemudian pada pukul 15.00 WIB, terdakwa meminta Tedy Sujadi Sumarna mengantarkan dan menyerahkan uang tersebut kepada Moch. Arif Wicaksono di rumah diasnnya dengan mengatakan, “ada titipan dari Pak Kadis” dan kemudian dibalas oleh Moch. Arif Wicaksono dengan ucapan terimaskasih kepada terdakwa, bahwa uang tersebut sudah diserahkan kepada Moch. Arif Wicaksono,” kata JPU kemudian. <br /><br />Setelah menerima uang dari terdakwa, Moch. Arief Wicaksono memberitahu Suprapto, bawa uang Pokirnya sudah diterima, dan meminta Suprapto untuk  datang ke rumah dinasnya saat itu juga. <br /><br />Sebelum Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono terlebih dahulu mengambil uang bagiannya sebesar Rp 100 juta, sementara yang Rp 600 juta tetap terbungkus dalam kardus. Setelah Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono meminta Suprapto untuk menghubungi para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD, agar datang ke rumah dinasnya. <br /><br />Para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD Kota Malang yang datang, adalah Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua DPRD), Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD), Suprapto (Ketua Fraksi PDIP), Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), Heri Sugiantono (Ketua Fraksi Partai Demokrat), Sukarno (Ketua Fraksi Golkar), Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),  Selamat (Ketua Fraksi Gerindra), Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP – Nasdem),  Ya'qud Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura – PKS) dan Tri Yudiani (Komisi D/Fraksi PDIP).<br /><br />Selanjutnya, Moch. Arif Wicaksono membagikan uang sebesar Rp 600 juta kepada para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD untuk diberikan kepada seluruh anggota DPRD yang berjumlah 45 orang, yang masing-masing untuk Wakil Ketua  dan Ketua Fraksi sebesar  Rp 15 juta, dan untuk maing-masing anggota sebesar Rp 12.500.000.<br /><br />Pada tanggal 22 Juli 2015, dilaksanakan kegiatan penyampaian pendapat akhir Fraksi terhadap Raperda APBD TA 2015, yang akhirnya menyetujui rancangan APBD tahun 2015 menjadi Perubahan APBD tahun 2015 Kota Malang. <br /><br />Persetujuan tersebut dituangkan dalam keputusan DPRD Kota Malang Nomor 188/4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang persetujuan penetapan Raperda Kota Malang, tentang perubahan APBD TA 2015 menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang tentang Perubahan APBD TA 2015. Kemudian diterbitkan Perda Kota Malang Nomor 6 tahun 2015 tentang perubahan APBD TA 2015 pada tanggal 14 Agustus 2015.<br /><br />“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 13 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Porupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Porupsi juncto pasal 55 ayat (1 ) ke-1 KUHPidana,” ucap JPU KPK diakhir surat dakwaannya.  (Redaksi)</span>

News Tipikor Cipto Wiyono dan Moch. Anton, Disebut Dalam Kasus Korupsi Suap Ketua DPRD Malang

#Dalam surat dakwaan JPU KPK terungkap : Permintaan uang sebesar Rp 700 juta dari para pengusaha Kontraktor untuk keperluan pembahasan APBD ...

»

Kasus Korupsi Suap Ketua DPRD Kota Malang, Kadis PUPPB Diadili.

<span style="font-size: large;"><i><b>#Seluruh anggota DPRD Kota Malang turut menikmati uang suap sebesar Rp 700 juta dari terdakwa#</b></i></span><br /> <span style="font-size: small;"></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZWTmP7KpB_3RNlFSWkqUyIOO1YIA6JqK4mYGvRooTFoYnnd5GY0fjXfpwWIfuGTMJ1xCMGBQfcnlm4SyCxSedEexgh2nqspVY1ubx6BMLrG2R4o6-gJAWudPuM_wJGJfcwLBFf_-YTHM/s1600/PU+Malang..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZWTmP7KpB_3RNlFSWkqUyIOO1YIA6JqK4mYGvRooTFoYnnd5GY0fjXfpwWIfuGTMJ1xCMGBQfcnlm4SyCxSedEexgh2nqspVY1ubx6BMLrG2R4o6-gJAWudPuM_wJGJfcwLBFf_-YTHM/s640/PU+Malang..jpg" width="640" /></a></span></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </b></span>Pada Selasa, 30 Januari 2018, sidang kasus Korupsi Suap Ketua DPDR Kota Malang Moch. Arif Wicaksono sebesar Rp 700 juta, dengan terdakwa  Jarot Edy sulistyono selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.<br /><br />Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim H.R Unggul Warso Mukti, dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh JPU KPK, Ahmad Burhanudin, Andhi Kurniawan, Dame Maria Silaban membacakan.<br /><br />Dalam surat dakwaan, JPU KPK membeberkan kronologis kejadian yang menyeret Jarot Edy sulistyono untuk duduk dikursi pesakitan Pengadilan Tipikor Surabaya dengan menyandang “gelar” terdakwa.<br /><br />JPU KPK menyatakan, bahwa Jarot Edy sulistyono selaku Kepala Dinas PUPPB Pemerintah Kota (Pemkot) Malang bersama-sama dengan Cipto Wiyono selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, pada tanggal 6 Juli 2015, 13 Juli 2015, 14 Juli 2015 dan tanggal 22 Juli 2015, bertempat di Kantor Dinas PUPPB Pemkot Malang Jalan Bingkil No 1 Kota Malang, Kantor DPRD Kota Malang, Jalan Tugu nomor 1A Kota Malang dan rumah dinas Ketua DPRD Kota Malang, Jalan Panji Suroso No 7 Kota Malang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi uang sebesar Rp 700 juta Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu kepada Moch. Arif Wicaksono selaku ketua DPRD Kota Malang dengan maksud, supaya Moch. Arif Wicaksono selaku Ketua DPRD Kota Malang memberikan persetujuan P-APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2015, yang diajukan oleh Pemerintah Kota Malang, yang bertentangan dengan kewajiban Moch. Arif Wicaksono sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 4 dan angka 6 UU RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), pasal 400 ayat 3 UU RI Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPRD, UU RI Nomor 42 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPRD yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;<br /><br />Pada tanggal 25 Juni 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan rapat paripurna pertama dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam pengantar konsep kesepakatan persamaan antara Pemkot  Malang dengan DPRD Kota Malang tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) P-APBD Tahun Anggaran 2015.<br /><br />Pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat badan anggaran DPRD Kota Malang, dan pendapat Fraksi terhadap konsep kesepakatan bersama antara Pemkot Malang dengan DPRD Kota Malang, tentang kebijakan umum anggaran (KUA) dan PPAS P-APBD Tahun Anggaran 2015, dilakukan pertemuan antara Walikota Malang Moch. Anton, Wakil Wali Kota Malang Sutiadji bersama-sama dengan terdakwa Jarot Edy Sulistiyono dan Cipto Wiyono dengan Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono dan Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Malang Suprapto, bertempat di ruang kerja Ketua DPRD Kota Malang.<br /><br />Pada pertemuan tersebut, Moch. Arif Wicaksono meminta Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan dengan istilah uang “Pokir” anggota DPRD Kota Malang, agar pembahasan P-APBD Tahun Anggaran 2015 berjalan lancar dan tidak ada intrupsi atau halangan dari DPRD Kota Malang, sehingga dapat diberikan persetujuan P-APBD Tahun Anggaran 2015. Moch. Anton menyanggupinya Dengan mengatakan, nanti uang “pokir” akan disisipkan oleh Cipto dan Djarot.<br /><br />Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Cipto Wiyono meminta terdakwa agar stafnya yaitu Tedy Sujadi Sumarna yang menjabat Kepala Bidang (Kabid) PUPPB Kota Malang menemui Cipto Wiyono terkait dengan penyiapan uang untuk anggota DPRD Kota Malang, guna memperlancar persetujuan P-APBD Tahun Anggaran 2015.<br /><br />Kemudian terdakwa memanggil Tedy sujadi Sumarna untuk menemui Cipto Wiyono di ruang Sekda Kota Malang. Tedy Sujadi Sumarna menghadap Cipto Wiyono dan mendapat perintah untuk meminta uang kepada para rekanan pemborong di Dinas PUPPB Kota Malang sebesar Rp 700 juta, untuk diberikan kepada Moch. Arif Wicaksono guna mendapatkan persetujuan P-APBD Tahun Anggaran 2015, dan Tedy Sujadi Sumarna menyanggupinya. Selanjutnya Tedy Sujadi Sumarna melaporkannya kepada terdakwa, dan terdakwa meminta Tedy Sejadi Sumarna segera melaksanakan perintah Cipto Wiyono untuk mengumpulkan uang yang dimaksud.<br /><br />Pada tanggal 8 Juli 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan rapat paripurna dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam menghantar rencana perubahan daerah (Perda) Kota Malang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.<br /><br />“Pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, bertempat di Kantor Dinas PUPPB Kota Malang, terdakwa menerima uang sebesar Rp 700 juta dari Tedy Sujadi Sumarna yang dikumpulkan dari para rekanan, dan kemudian terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Cipto Wiyono,” ucap JPU KPK saat membacakan surat dakwaannya<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCRw15EvnkPqEbegwIKWV_PfPhnYozxl4_ousmODy05VJy4brY2-ZBCL-noKIZw8JOzxUUfr-ib_MxAMn4-4t0ynPUlcU95GV7bSmumdnTXUgKks8UpXl5g2HLzsoQd6Y4c7dfCpKki98/s1600/PU+Malang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCRw15EvnkPqEbegwIKWV_PfPhnYozxl4_ousmODy05VJy4brY2-ZBCL-noKIZw8JOzxUUfr-ib_MxAMn4-4t0ynPUlcU95GV7bSmumdnTXUgKks8UpXl5g2HLzsoQd6Y4c7dfCpKki98/s640/PU+Malang.jpg" width="640" /></a></div>  JPU KPK menyatakan, bahwa pada tanggal 17 Juli 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, Moch.Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, menanyakan kepastian ada tidaknya uang Pokir yang dimintanya untuk DPRD Kota Malang, yang kemudian dijawab, bahwa dananya sudah tersedia. Selanjutnya, sekitar pukul 12.00 WIB, Moch. Arif Wicaksono bersepakat dengan Cipto Wiyono melakukan penundaan agenda pengambilan keputusan DPRD, untuk persetujuan Raperda Kota Malang tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, dari tanggal 14 Juli 2015 menjadi tanggal 22 Juli 2015 atau 24 Juli 2015 dengan alasan, pengambilan keputusan terlalu cepat dan tidak wajar apabila pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2015 hanya satu minggu, walaupun Moch. Anton menghendaki persetujuan raperda APBD Tahun Anggaran 2015 dilakukan tanggal 14 Juli 2015 atau sebelum lebaran, karena jika pengambilan keputusannya dilakukan setelah lebaran, di khawatirkan DPRD Kota Malang berubah pikiran.<br /> <br /> Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, meminta realisasi uang pokir untuk DPRD Kota Malang yang kemudian oleh Cipto Wiyono menyampaikan, bahwa uang akan segera diserahkan oleh terdakwa. Sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa menghubungi Moch. Arif Wicaksono dan menanyakan, ke mana penyerahan uang Pokir sebesar Rp 700 juta. Atas arahan Moch. Arif Wicaksono, uang itu pun diantarkan terdakwa ke rumah dias Moch. Arif Wicaksono di  Jalan Panji Suroso No 7, Kecamatan Blimbing Kota Malang, dengan terlebih dahulu memisahkan uang sebesar Rp 100 juta untuk bagian Moch. Arif Wicaksono selaku Ketu DPRD Kota Malang, dan sisanya sebesar Rp 600 juta untuk bagian seluruh anggota DPRD Kota Malang di bungkus tersendiri.<br /><br />“Kemudian pada pukul 15.00 WIB, terdakwa meminta Tedy Sujadi Sumarna mengantarkan dan menyerahkan uang tersebut kepada Moch. Arif Wicaksono di rumah diasnnya dengan mengatakan, “ada titipan dari Pak Kadis” dan kemudian dibalas oleh Moch. Arif Wicaksono dengan ucapan terimaskasih. kepada terdakwa bahwa uang tersebut sudah diserahkan kepada Moch. Arif Wicaksono,” kata JPU kemudian. <br /><br />Setelah menerima uang dari terdakwa, Moch. Arief Wicaksono memberitahu Suprapto, bawa uang Pokirnya sudah diterima, dan meminta Suprapto untuk  datang ke rumah dinasnya saat itu juga. Sebelum Suprapto dating, Moch. Arif Wicaksono terlebih dahulu mengambil uang bagiannya sebesar Rp 100 juta, sementara yang Rp 600 juta tetap dalam kardus. Setelah Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono meminta Suprapto untuk menghubungi para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD, agar datang ke rumah dinasnya. Para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD Kota Malang yang datang, adalah Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua DPRD), Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD), Suprapto (Ketua Fraksi PDIP), Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), Heri Sugiantono (Ketua Fraksi Partai Demokrat), Sukarno (Ketua Fraksi Golkar), Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),  Selamat (Ketua Fraksi Gerindra), Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP – Nasdem),  Ya'qud Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura – PKS) dan Tri Yudiani (Komisi D/Fraksi PDIP)<br /><br />Selanjutnya, Moch. Arif Wicaksono membagikan uang sebesar Rp 600 juta kepada para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD untuk diberikan kepada seluruh anggota DPRD yang berjumlah 45 orang, yang masing-masing untuk Wakil Ketua DPRD  dan Ketua Fraksi sebesar  Rp 15 juta, dan untuk maing-masing anggota sebesar Rp 12.500.000.<br /><br />Pada tanggal 22 Juli 2015, dilaksanakan kegiatan penyampaian pendapat akhir Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2015, yang akhirnya menyetujui rancangan APBD tahun 2015 menjadi P-APBD tahun 2015 Kota Malang. Persetujuan tersebut dituangkan dalam keputusan DPRD Kota Malang Nomor 188./4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang persetujuan penetapan Raperda Kota Malang, tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang tentang P-APBD Tahun Anggaran 2015. Kemudian diterbitkan Perda Kota Malang Nomor 6 tahun 2015 tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 14 Agustus 2015.<br /><br />“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 13 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Porupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Porupsi juncto pasal 55 ayat (1 ) ke-1 KUHPidana,” ucap JPU KPK doakhir surat dakwaannya.<br />Atas surat dakwaan JPU KPK, terdakwa maupun melalui Penasehat Hukum (PH)-nya tidak menyampaikan Eksepsi atau keberatan. Sehingga Ketua Majelis Hakim memerintahkan JPU KPK untuk menghadirkan saksi.<br /><br />“Kami minta waktu satu minggu, Yang Mulai,” jawab JPU KPK kepada Majelis Hakim.  (Redaksi)<br />

News Tipikor Kasus Korupsi Suap Ketua DPRD Kota Malang, Kadis PUPPB Diadili.

#Seluruh anggota DPRD Kota Malang turut menikmati uang suap sebesar Rp 700 juta dari terdakwa# berita korupsi .co – Pada Selasa, 30 Janu...

»

Kasus Suap OTT Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman Jadi Saki Di Pegadilan Tipikor

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgktv20iYZ-mluQEfAyuRDHRr6ZvezA4wRj7qmqsGlVL31V4TJ00CoK8pbicUPgWPbFZxPQfUel-hXn1uqu9U-1GcqStKhYY8NVnYCPUTCiDqcnNkPEtHCouhV8QwSnZz3lO0OvXjfwCq8/s1600/Buapti+Nganjuk.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgktv20iYZ-mluQEfAyuRDHRr6ZvezA4wRj7qmqsGlVL31V4TJ00CoK8pbicUPgWPbFZxPQfUel-hXn1uqu9U-1GcqStKhYY8NVnYCPUTCiDqcnNkPEtHCouhV8QwSnZz3lO0OvXjfwCq8/s640/Buapti+Nganjuk.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Taufiqurrahman (Mantan Bupati Nganjuk)</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </b></span>Kehadiran Bupati Nganjuk Taufiqurrahman ke Pengadilan Tipikor Surabaya kali ini, adalah sebagai saksi untuk terdakwa M. Bisri selaku Kabag Umum RSUD Kertosono Nganjuk, dan Harjanto selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk dalam kasus perkara Korupsi suap yang terjaring OTT oleh KPK pada tahun lalu.<br /><br />Senin, 29 Januari 2018, JPU KPK JPU KPK Fitroh Rohcahyanto,  Ahmad Burhanudin, Hery BS Ratna Putra,  Arif Suhermanto, Joko Hermawan, Andhi Kurniawan dan NN Gina Saraswati menghadirkan Taufiqurrahman menjadi saksi untuk terdakwa Bisri dan Harjanto. Selain Taufiqurrahman, ada 5 saksi lainnya yang dibagi dalam 3 session. Ke- 5 saksi itu adalah Agus Subagiyo (Kepala Dinas Pertanian merangkap Plt. Sekda Nganjuk), Dokter Neni (Wakil Direktur Umum merangkap Keuangan RSUD Kertosono Nganjuk) dan FX. Teguh Haryo Untoro selaku Direktur Umum RSUD Kertosono Nganjuk. Dan session kedua adalah saksi Suwandi dan Ibnu Hajar. Sementara Taufiqurrahman diperiksa sebagai saksi sendirian dalam sidang persidangan yang diketuai Majelis Hakim I Wayan Sosisawan. <br /><br />Karena kasus yang menyeret M. Bisri dan Harjanto (termasuk Suwandi dan Ibnu Hajar perkara terpisah) ke penjara terkait pemberian uang suap terhadap Tufiqurrahman melalui Ibnu Hajar dan Suwandi sehubungan mutasi jabatan eselon III dan IV di lingkungan RSUD dan Dinas lain di Kabupaten Nganjuk. <br /><br />Berawal pada awal bulan Mei 2017, saat Bupati Nganjuk Taufiqurrahman memutasi terdakwa M. Bisri yang menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, menjadi Kepala Bagian (Kabag) Umum RSUD Nganjuk, sekaligus mau minta terdakwa untuk mengkoordinir para pegawai yang berkeinginan menduduki jabatan Eselon III dan IV, baik pada RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono, dengan syarat bersedia memberikan sejumlah uang sebagai imbalan yang diistilahkan sebagai uang syukuran dimana terdakwah menyanggupinya.<br /><br />Beberapa hari setelah pertemuan itu, terdakwa M. Bisri mengkoordinir beberapa pegawai untuk dipromosikan maupun mutasi di RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono. Lalu terdakwa M. Bisri membuat daftar nama dan promosi jabatan yang diinginkan. Daftar nama tersebut kemudian diserahkan terdakwa kepada Taufiqurrahman sambil menyampaikan, bahwa para pegawai sanggup untuk memberikan uang syukuran.<br /><br />Dari daftar nama yang dibuat terdakwa M. Bisri untuk promosi jabatan maupun untuk mutasi adalah, diantaranya Hardi Jono, Waskito Rini, Sofianti Wahyu Setyaningsih, Sri Mumpuni, Yuliana, Anang Agus Susilo, Sri Nuryati, Agustin Rahmawati, Muhammad Yudi Arifin dan Lilik supriyadi.<br /><br />Kemudian pada tanggal 24 Mei 2017,  Bupati Nganjuk menerbitkan surat keputusan (SK) Nomor 82/86/411.404/2017 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural yang mengangkat terdakwa dari jabatan Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Eselon III/B menjadi Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk Eselon III/B, serta mengangkat para pegawai sebagaimana informasi yang diajukan terdakwa.<br /><br />Setelah pengangkatan terdakwa sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk dan pengangkatan para pegawai dimaksud, maka untuk merealisasikan uang syukuran yang akan diberikan kepada Taufiqurrahman, terdakwa M. Bisri kemudian menyiapkan uang sebesar Rp 400 juta, yang terdiri dari  100 juta rupiah merupakan uang pribadi terdakwa dan Rp 300 juta uang yang dikumpulkan oleh terdakwa dari para pegawai yang telah berhasil dipromosikan dan dimutasikan. Uang tersebut diterima terdakwa secara bertahap baik secara langsung maupun melalui Tien Farida Yani.<br /><br />Sebagai kompensasi atas pelantikan Bisri Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk dan para pegawai yang diusulkan oleh terdakwa, kemudian memberikan uang yang terkumpul itu kepada Taufiqurrahman melalui Joni Tri Wahyudi, Suwandi Kepala SMP Negeri 3 Ngeronggot.<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkJTkJH13U2lbrpgQ_v1N4e43NxtcrNuxl1ca50nCjRF08Iqm46mPICmMB18RiMtYQ_QIDOSuskg0n2gWVmjc_yMivINmQkIoqWvdyfddYMw7RcqA_vMUawp_yJlGwT0SrCeQOLvCwn70/s1600/Nganjuk.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkJTkJH13U2lbrpgQ_v1N4e43NxtcrNuxl1ca50nCjRF08Iqm46mPICmMB18RiMtYQ_QIDOSuskg0n2gWVmjc_yMivINmQkIoqWvdyfddYMw7RcqA_vMUawp_yJlGwT0SrCeQOLvCwn70/s640/Nganjuk.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto dari kiri, Direktur Umum RSUD Nganjuk, Wkl Direktur Umum dan Keuangan RSUD Nganjuk dan Kepala Dinas Pertanian merangkap Plt. Sekda Kab. Nganjuk</td></tr> </tbody></table><p>Pada sekitar bulan Juli - Agustus 2017,  bertempat di rumah terdakwa di Jalan Semeru Gang I Rt 03 Rw 01 Desa Tanjungrejo, Kabupaten Loceret Kabupaten Nganjuk, diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Wahyudi sebesar Rp 200 juta. Kemudian oleh Joni Tri Wahyudi, diserahkan kepada Taufiqurrahman di Pendopo Kantor Bupati Nganjuk.<br /><br />Pada tanggal 12 Oktober 2017, bertempat di Hotel Luminor Surabaya di Jalan Jemursari Nomor 206 Kota Surabaya, diarahkan kepada Taufiqurrahman melalui Suwandi sebesar Rp 100 juta. Dan pada tanggal 15 Oktober 2017, bertempat di rumah terdakwa diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Suandi sebesar 50 juta. <br /><br />Selanjutna, pada tanggal 17 Oktober 2017 bertempat di RSUD Nganjuk diserahkan kepada kepada Taufiqurrahman senilai Rp 50 juta. Bahwa uang sebesar Rp 200 juta yang diterima Suwandi, kemudian diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Rosid Husein Hidayat selaku ajudan Bupati Nganjuk di sebuah rumah makan di Surabaya.<br /><br />Pemberian uang sebesar Rp 400 juta kepada Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk melalui Joni Tri Wahyudi dan Suwandi, karena Taufiqurrahman telah mengangkat dirinya sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk, dan para pegawai lainnya sesuai usulan terdakwa atau pemberian itu berhubungan dengan promosi dan mutasi jabatan di lingkungan RSUD Nganjuk yang bertentangan dengan kewajiban Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010.<br /><br />Sementara Harjanto, memberikan uang sebesar Rp 500 juta terhadap Buapti Nganjuk, terkait pengankatannya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk. Pemberian uang tersebut oleh terdakwa diberikan dalam beberapa tahap. <br /><br />Pada sekitar bulan April 2017, terdakwa dihubungi Ibnu Hajar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk yang merupakan orang kepercayaan Taufiqurrahman, agar menyiapkan uang sebesar Rp 100 juta untuk keperluan Taufiqurrahman yang sedang ada acara di Yogyakarta. Atas permintaan itu, terdakwa meminta Wisnu Anang Wibowo agar menyiapkan uang sebesar Rp 100 juta, tetapi yang sanggup disediakan Wisnu Anak Wibowo hanya sebesar Rp 80 juta. <br /><br />Setelah terdakwa menerima uang sebesar 80 juta itu, terdakwa kemudian menghubungi Ibnu Hajar dan menyampaikan bahwa uang sudah dapat diambil di rumahnya tetapi hanya Rp 80 juta. Ibnu Hajar Kemudian datang ke rumah terdakwa terletak di Desa Kwagean, Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar 80 juta tersebut kepada Ibnu Hajar. Kemudian Ibnu Hajar menyerahkan uang tersebut kepada Taufiqurrahman yang masih berada di Yogyakarta.<br /><br />Pemeberian uang suap terhadap  Taufiqurrahman ternyata bukan hanya dari terdakwa Bisri dan Harjanto namun dari beberapa pejabat lainnya, diantaranya Dirut RSUD Kertoson Nganjuk,  Tien  Firdayani sebanyak 130 juta dengan Dua tahap, yakni  sebesar Rp 100 juta dan Rp 30.000-000.<br /><br />Selain itu, Dirut RSUD Nganjuk ini dikabarkan juga menerima sebuah Hand Phon dari Taufiqurrahman untuk memlancar komunikasi. <br /><br />Anehnya, Taufiqurrahman tak mengakui satu pun pertanyaan JPU KPK, Penasehat Hukum terdakwa maupun Majelis Hakim. Pemberian uang dari anak buahnya itu tak diakuinya. Justru Taufiqurrahman mengatakan kepada Majelis Hakim, bahwa Bisri sengaja mau menjebaknya dengan memberikan uang sebesar Rp 100 juta.<br /><br />Senin, 29 Januari 2018 saat Taufiqurrahman diperiksa sebagai saksi untuk Bisri dan Harjanto dalam kasus suap terhadap dirinya, membantah semua pertanyaan JPU KPK. Pada hal, Keterangan saksi pada persidangan sebelumnya, yakni Dirut RSUD Kertoson Nganjuk Tien  Firdayani mengakui adanya permintaan dan pemberian uang dari Taufiqurrahman kepada Tien.<br /> </p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgi9ixKB5D1CMEJcw6rm8EYqREwcCINHc4hxt-J-JrKtmkuKhPsfqamXXurovz2gw_QE_Oh5oiGQC5d1biYRcWyOWJxlUMHesiVFMhcPb-kmTA-1Jgtw1SHClTnSNeSjHarC_J_RmTYZsE/s1600/Nganjuk+Dinas+Pendidikan.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="550" data-original-width="550" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgi9ixKB5D1CMEJcw6rm8EYqREwcCINHc4hxt-J-JrKtmkuKhPsfqamXXurovz2gw_QE_Oh5oiGQC5d1biYRcWyOWJxlUMHesiVFMhcPb-kmTA-1Jgtw1SHClTnSNeSjHarC_J_RmTYZsE/s640/Nganjuk+Dinas+Pendidikan.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Nganjuk (kanan) dan Kepala Sekolah SMPN 2 Nganjuk</td></tr> </tbody></table> Menurut Tien, Taufiqurrahman meminta 5 persen dari anggaran sebesar Rp 4 milliar yang ada di RSUD. Selain itu, Dirut RSUD Kertosono itu juga mengakui pemberian Hand Phon dari Taufiqurrahman untu dipergunakan sebagai alat komunikasi khusus. Selaian pengakuan Tien, juga keterngan Wakil Direktur Umum dan Direktur Umum, tapi itu pun tak diakuinya.<br /><br />Keterangan Ibnu Hajar pada persidangan session kedua yang mengatakan, bahwa taufiqurrahman meminta uang sebesar Rp 500 juta terkait pelantikannya sebagai Kela Dinas Pendidikan juga tak diakui Taufiqurrahman. <br /><br />JPU maupun Majelis Hakim sempat dibuatnya kesal karena keterangannya yang selalu berusaha menutupi apa yang terjadi. Pengangkatan beberapa pejabat dilingkungan Kabupaten Nganjuk hanya berdsarkan penunjukan begitu saja tanpa melalui orsedur yang ada. Termasuk pengangkatan Ibnu Hajar. <br /><br />Tarif yang dikenakan terhadap jabatan Kasi (Kepala Seksi) antara 20 hingga 30 juta rupiah, semetara untuk Kepala Dinas sebesar Rp 50 juta, seperti yang dijelaskan Ibnu Hajar. Lagi-lagi hal ini pun tak diakui Taufiqurrahman.<br /><br />Saat JPU Maupun menanyakkan Taufiqurrahman tentang rencana Istri Taufiqurrahman untuk mencalonkan menjadi Bupati Nganjuk dan kaitannya kedatangannya ke Jakarta sekaligus awal dari dirinya ditangkap KPK, juga tak diakuinya.<br /><br />JPU KPK maupun Majelis Hakim tak memaksa Taufiqurrahkam untuk mengakui semua keterangan saksi pada sidang sebelumnya. Namun JPU akan membeber semua fakta dalam persidangan saat dirinya duduk sebagai pesakitan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya.  (Redaksi)

News Tipikor Kasus Suap OTT Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman Jadi Saki Di Pegadilan Tipikor

Taufiqurrahman (Mantan Bupati Nganjuk) berita korupsi .co – Kehadiran Bupati Nganjuk Taufiqurrahman ke Pengadilan Tipikor Surabaya kali ...

»

Mantan Ketua Komis B DPRD Jatim Divonis 7 Thn Penjara Dan Hak Politiknya Dicabut

<i><b><span style="font-size: large;">#Terkait Kasus Korupsi Suap ke Komis B dari Kepala Dinas yang terjaring OTT oleh KPK pada Juni 2017 lalu</span></b></i><br /> <span style="font-size: small;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEGnwW8ragVuNUZ0Ry4bZr6XHadvypZvU_GtK0RSSTFwkUZzl4XmcKJ3udNGtOORIkEiN2RZ7Y-_PuM_YeTp6JVBT3r6r0YJvFiK_pqiqecZPTthzwDaDJGSUMM8Cy5acu4boUHJhJisc/s1600/DPRD+Jatim.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="550" data-original-width="550" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEGnwW8ragVuNUZ0Ry4bZr6XHadvypZvU_GtK0RSSTFwkUZzl4XmcKJ3udNGtOORIkEiN2RZ7Y-_PuM_YeTp6JVBT3r6r0YJvFiK_pqiqecZPTthzwDaDJGSUMM8Cy5acu4boUHJhJisc/s640/DPRD+Jatim.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto atas dari kiri, terdakwa M. Basuki, Santoso dan Rahman Agung. Foto bawa JPU KP (kiri) dan Tim PH terdakwa</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Mohammat Basuki, nama ini tak asing lagi di masyarakat Khususnya Kota Surabaya, selain pernah menjabat Ketua DPRD Surabaya di tahun 2000 an, lalu di tahun 2014 terpilih menjadi anggota DPRD Jawa Timur dan menjabat sebagai Ketua Komis B.<br /><br />Namun nasibnya tragis, sebab Dua kali menduduki jabatan di DPRD, Dua kali pula masuk penjara dengan kasus yang sama, yakni Tindak Pidan Korupsi. <br /><br />Kasus pertama yang menghantar Basuki ke penajra adalah kasus Korupsi Dana Kesehatan dan Biaya Operasional pada 2003 lalu sebesar Rp 2,7 milliyar, terkait terbitnya Surat Keputusan (SK) Nomor 3 Tahun 2002 serta 2 SK lain, yaitu SK Nomor 5 Tahun 2002 tentang tunjangan kesehatan dan SK Nomor 9 tentang biaya operasional. Dalam kasus ini, Basuki ditemani Ali Burhan selaku wakil Ketua DPRD Surabaya.<br /><br />Pada tanggal 19 Juli 2003 lalu, M. Basuki dan Ali Burhan dinyatakan terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya di Jalan Arjuna No 16 – 18 Surabaya. Keduanya pun dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing 1 tahun dan 6 bulan. Serta pidana tabahan berupa pengembalian uang kerugian negra sebesar Rp 200 juta.<br /></span><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;">pada tanggal 19 Juli 2003 lalu, Basuki </span>divonis pidana penjara 1 tahun dan 6 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya di Jalan Raya Arjuna Surabaya, serta pidana tabahan berupa pengembalian uang pengganti kurungan negra sebesar Rp 200 juta, </span><br /> <span style="font-size: small;"></span><br /> <span style="font-size: small;"><br />Pada Oktober 2003, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Jalan Sumatra Surabaya, memberikan “bonus” hukuman menjadi 1 tahun penjara bagi Basuki. Setelah menjalani hukuman sebagai terpidana kasus Korupsi di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan), Basuki pun meninggalkan Lapas pada tahun 2004.<br /><br />Pengalamannya sebagai anggota penghuni Lapas, tak membuat Basuki jera. Buktinya, setelah bebas dari Hotel Prodeo, mantan narapidana kasus Korupsi itu terpilih kembali menjadi anggota DPRD Jatim periode 2014 – 2019 dengan menduduki jabatan sebagai Ketua Komisi B. <br /><br />Disaat menduduki jabatan terhormat di DPRD Jatim, Basuki mungkin lupa kalau dirinya pernah menjadi penghuni Lapas karena menikmati uang rakyat yang tidak semestinya. Dia pun kembali melakukan Korupsi dengan cara yang lebih halus namun tetap jahat. </span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOPCIcGfh-nH8kQmABtx_wtXGGiS9PGEY4ORyh2qOJK3F5zzjOEXIWJFjeUUTub8SsudW0s0NXGwNoI6kC5oCfopT-HCQyQ9fWdDI_BJ8CT-T-UlC4VKcumGd0lr_glcb5_cXKEhmP-yg/s1600/Basuki.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOPCIcGfh-nH8kQmABtx_wtXGGiS9PGEY4ORyh2qOJK3F5zzjOEXIWJFjeUUTub8SsudW0s0NXGwNoI6kC5oCfopT-HCQyQ9fWdDI_BJ8CT-T-UlC4VKcumGd0lr_glcb5_cXKEhmP-yg/s640/Basuki.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Basuku, Santoso adn Rahman Agung saat sidang tuntutan</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: small;">Sebab KPK maupun para penggiat anti Korupsi mengatakan, bahwa perbuatan Korupsi adalah suatu kejahatan yang luar biasa, yang tidak meninggalkan bekas namun dapat merusak tatanan perekoniman bangsa dan negara.<br /><br />Kasus kedua lebih tragis. M. Basuki, yang menjabat sebagai Ketua Komisi B DPRD Jatim, dijebloskan ke penjara oleh KPK pada Juni tahun 2017, setelah terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) karena menerima uang suap sebesar Rp 500 juta dari beberapa Kepala Dinas,  diantaranya dari Bambang Heriyanto selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur dan Rohayati yang baru dilantik akhir Desember 2017 sebagai Plt. Kepala Dinas Peternakan Jatim.<br /><br />Dalam kasus Korupsi Suap Operasi Tangkap Tangan kali ini, Basuki juga ditemani 6 orang masuk penjara, diantara Mohammat Ka’bil Mubarok  mantan Wakil Ketua Komis B, Santoso dan Rahman Agung, keduanya sebagai Staf di Komisi B DPRD Jatim sekaligus mewakili Basuki menerima uang “haram” dari beberapa Kepala Dinas sebagai mitra kerja Komisi B, agar “mengotak-atik” anggaran dan konerja para Kepala Dinas yang dilantik Gubernur Jatim ini. <br /><br />Selain itu, Basuki juga ditemani Bambang Heriyanto (Kadis Pertanian) bersama ajudannya Anang Basuki Rahmat, serta  Rohayati (Kepala dari Dinas ). Ketiganya sudah terlebih dahulu “dikirim” ke Lapas setelah divonis pidana penjara selaku pemberi uang “haram”, agar kenerja dan anggaran yang dipergunakannya bersumber dari APBD tidak “otak-atik” para Dewan yang terhormat ini. <br /><br />Sebagai imbalan atas perbuatannya, Mohammat Basuki dihukum jauh lebih lama untuk menjadi penghuni Lapas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.<br /><br />Pada Senin, 29 Januari 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Hakim Rochmat, dibantu 2 Hakim Ad Hock yakni Dr. Andriano dan Samhadi membacakan surat putusannya dalam persidangan yang dihadiri JPU Fitroh Rohcahyanto, Wawan W dkk dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sementara terdakwa Basuki, Santoso, Rahman Agung dan Mohammat Ka’bil Mubarok (perkara terpisah) didampingi Penasehat Hukumnya masing-masing diantaranya Indar Priangkasa dkk.<br /><br />Dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa 1 (Satu) Mohammat Basuki, terdakwa 2 Santoso dan terdakwa 3 Rahman Agung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupis, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 12 huruf a jo pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana jo pasal 64 KUHP. <br /><br />Sebelum dijatuhi hukuman pidana penjara,  Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan Khusus untuk Basuki sudah pernah dihukum, dan sebagai Ketua Komis B seharusnya dapat menghentikan perbuatan yang melnggar hukum. Serta tidak mendukung program pemerintah. Sementara yang meringankan terdakwa Santoso dan Rahman Agung, belum pernah dihukum dan juga sebagai Jastice Collabolator (JC).<br /><br />“Mengadili; Menghukum terdakwa Mohammat Basuki dengan hukuman pidana penajara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp 300 juta. Apa bila terdakwa tidak membayar, maka diganti kurungan selama 5 bulan. Serta menghukum terdakwa untuk mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 225 juat. Apa bila terdakwa tidak membayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa akan disita oleh Jaksa dan dilelang sebagai pengganti kerugian negara. Apa bila harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti dengan penjara selama 1 tahun. Pidana tambahan berupa pencabutan hak jabatan publik (Politik) selama 4 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok (badan),” ucap Ketua Majelis Hakim.  </span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQ4JXhdskN6JGCdoLkgqsYgJzvChqT9l3uVsr9PjJt1JQz52XUQUl8GeAFwqqIGjaIT-LzdVoq-7CCcFwyXZDjgEL6WLe_X7DNLMbbAD_tB9iXUvacNlcrf3AzHcI9uEBtS89tHZZ8guo/s1600/IMG2017091812355.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="582" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQ4JXhdskN6JGCdoLkgqsYgJzvChqT9l3uVsr9PjJt1JQz52XUQUl8GeAFwqqIGjaIT-LzdVoq-7CCcFwyXZDjgEL6WLe_X7DNLMbbAD_tB9iXUvacNlcrf3AzHcI9uEBtS89tHZZ8guo/s400/IMG2017091812355.jpg" width="322" /></a></div> <span style="font-size: small;">Sementara terdakwa Santoso dan Rahman Agung dipidana penjara masing-masing selama 4 tahun dan denda sebesar Rp 200 juta subsidair 1 bulan kurungan. Serta pidana tambahan berupa membayar kerugian negara sebesar masing-masing sebesar Rp 15 juta subsidair 3 bulan penjara.<br /><br />Pada sidang sebelumnya dalam perkara yang sama dengan terdakwa Mohammat Ka’bil Mubarok, dihukum pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp 350 juta subsidair 3 bulan kurungan. Selain itu, Majelis Hakim juga menghukum terdakwa dengan mencabut hak jabatan publik (Politi) selama 3 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok (badan).<br /><br />Hukuman pidana penjara yang dijatuhkan Majelis hakim ini lebih ringan dari tuntutntan JPU KPK sebelumnya. Dalam tuntutan JPU KPK terhadapa Basuki dan Ka’bil Mubarok, masing-masing dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda sebesar Rp 300 juta subsidair 5 bulan kurungan serta membayar uang penganti kerugian negara sejumlah Rp 225 juat atau 2 tahun penajara untuk Basuki, dan Ka’bil Mubarok didenda senilai Rp 650 juta susidair 6 bulan kurungan tanpa uang pengganti. Namnun Keduanya dituntut untuk dihukum pencabutan hak politiknya masing-masing selama 5 tahun.<br /><br />Sementara tuntutan JPU KPK terhadap Rahman Agung dan Santoso, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp 200 juta subsider 2 bulan kurangan. Kedua terdakwa ini juga dituntut untuk membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp 15 juta, subside 1 tahun penjara.<br /><br />Usai persidangan, Indra Priangkasa salah satu dari Tim PH terdakwa Basuki mengatakan, bahwa Majelis Hakim dianggap salah menerapkan pasal dalam putusan terhdap kliennya. Menurut mantan PH terdakwa Dahlan Iskan dan mantan Wakil Buapti Ponorogo ini, dalam dakwaan terdakwa didakwa meneriama suap pasal 11, tetapi dalam putusan dinyatakan melanggar pasal 12.<br /><br />“Kami merasa Majelis Hakim salah menerapkan pasal. Karena dalam dakwaan, terdakwa didakwa menerima suapa sebagaiaman dalam pasal 11, tetapi dalam putusan pasal 12 menerima gratifikasi. Makanya kami masih pikir-pikir dulu,” ucap Indra.<br /><span id="goog_1998873767"></span><span id="goog_1998873768"></span></span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgC422vBUszlwdkYc1unHiXyooJRGwNeO87f6Rx_hHT8ekt_4q4J8t_-P8ZkZXVW_YjGzQbryjz6eacJ7zWSoOxMl1OWKK4_HUrQrMot2Ovm58Zr-OKmwZR7pqI_ZEN2XLSc4VI8IY5o8k/s1600/Anang+Basuki+Rahmat+dan+Bambang+Heriyanto+%2528Kanan%2529.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="600" height="373" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgC422vBUszlwdkYc1unHiXyooJRGwNeO87f6Rx_hHT8ekt_4q4J8t_-P8ZkZXVW_YjGzQbryjz6eacJ7zWSoOxMl1OWKK4_HUrQrMot2Ovm58Zr-OKmwZR7pqI_ZEN2XLSc4VI8IY5o8k/s640/Anang+Basuki+Rahmat+dan+Bambang+Heriyanto+%2528Kanan%2529.png" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Anang Basuki Rahmat (kiri) dan Bambang Heriyanto (kanan)</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: small;"> Sementara JPU Wawan dari KPK ,saat ditanya wartawan media ini terkait tersangka baru dalam kasus pemberian suap dari beberapa Kepala Dinas terhadap terdakwa megatakan, bahwa ada peluang untuk membuka perkara baru. Alasannya, sesuai fakta persidangan dan putusan Majelis Hakim yang menyatakan, bahwa uang yang diterima terdakwa Basuki, juga dibagi-bagikan ke anggota Komisi B lainnya<br /><br />“Berdasarkan fakta-fakta persidanagan dan putusan Majelis Hakim tadi, masih ada peluang bagi KPK untuk penyidikan lanjutan kasus ini, karena disitu kan ada penerimaan oleh anggota Komis B lainnya dan juga ada pemberian dari Dinas yang lain,” kata JPU KPK Wawan.<br /><br />Ada kemungkinan tersangka baru dalam kasus ini terhadap anggota Komisi B dan Dinas lainnya ? tanya wartawan media ini kemudia.<br /><br />Menurut JPU KPK Wawan, bahwa ada peluang untuk membuka penyidikan baru berdasarkan fakta persidangan dan putusan setelah incrah, namun Ia belum bisa memastikan saat ini.<br /><br />“Kalau dari KPK belum bisa mengatakan pasti, tapi membuka ruang, Ia. Berdasarkan fakta persidangan dan putusan setelah inkrah membuka ruang, Ia. Dan itu menjadi dasar kita,” lanjut JPU KPK Wawan.<br /><br />Apakah hanya untuk anggota Dewan atau juga Dinas yang lain ?. JPU KPK Wawan mejelaskan, ada penerimaan oleh anggota Komisi B yang lainnya dan aja juga yang member Dinas lain.<br /><br />“Tadi kan sudah dikatakan, ada penerimaan oleh anggota Komisi B yang lain dan ada juga pemberian oleh Dinas yang lain. Dari 4, baru 2 Dinas yang menjadi terdakwa yaitu Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan. Yang belum adalah Dinas Pekebunan dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Dalam dakwaan ada 4 yaitu Dinas Perkebunan dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang belum. Dan dalam persidangan ada lagi dua yaitu Dinas Koperasi dan ada Satu lagi, saya lupa namanya. Walaupun uang itu belum diberikan tapi ada janji dan bukti percakapan. Karena dalam pasal 12 UU Korupsi, tidak hanya memberikan tapi juga janji. Karena ini sudah ketangkap makanya uang itu tidak jadi diberikan,” ujar Wawan kemudian.<br /><br />Kasus ini bermula pada pada sekitar bulan Pebruari 2017, bertempat di Kantor DPRD Jatim, diadakan rapat dengar pendapat (Hearing) antara Bambang Heriyanto selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dengan komisi B DPRD Jtim. Setelah selesai acara Hearing, Bambang Heriyanto, bertemu dengan  Moh. Ka’bil Mubarok. <br /><br />Dalam pertemuan tersebut, Moh. Ka’bil Mubarok menyampaikan kepada Bambang Heriyanto, mengenai pemberian uang yang bersumber dari iuran Dinas-Dinas yang bermitra dengan komisi B Provinsi Jatim, akan berubah menjadi Triwulan, sehingga pemberiannya dilakukan 3 bulan sekali. <br /><br />Pemberian uang Triwulan kepada komisi B DPRD Jatim tersebut, agar komisi B DPRD Jatim dalam rangka melakukan evaluasi Triwulan, tidak mempersulit Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim, terhadap pelaksanaan anggaran APBD 2017 dan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, sehingga tidak berdampak pada alokasi anggaran Dinas tahun berikutnya.<br /><br />Bambang Heriyanto menyetujui perubahan yang disampaikan oleh Moh. Ka’bil Mubarok dengan nominal sebagaimana yang telah disepakati antara Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dengan komisi B DPRD Jatim, yaitu 1 tahun anggaran sebesar Rp 600.000.000, sehingga dibagi Triwulan menjadi Rp 150 juta. <br /><br />Pemberian komitmen fee dan triwulan termasuk dari Dinas Peternkana terkait revisi Perda No 3 Thn 2012 tentang ternak sapid an kerbau di Jawa Timur serta dari Dinas-Dinas lainnya yang ada di lingkungan Pemprov Jatim, agar tidak dipersulit oleh Komisi B.<br /><br />Sekitar bulan Maret 2017, Anang Basuki Rahmat selaku ajudan dari Bambang Heriyanto, menerima telepon dari Moh. Ka’bil Mubarok, untuk bertemu di ruas jalan Perumahan Central Park Ketintang Surabaya, kemudian dilakukan pertemuan dan pembicaraan di dalam mobil Fortuner milik Moh. Ka’bil Mubarok, yang membicarakan agar Anang Basuki Rahmat menyampaikan kepada Bambang Heriyanto  untuk segera menyetorkan uang sebesar Rp 150 juta, sebagai komitmen Triwulan pertama pada Moh. Ka’bil Mubarok.<br /><br />Setelah pertemuan tersebut, Anang Basuki Rahmat melaporkan Bambang Heriyanto, mengenai adanya permintaan uang sebesar Rp 150 juta, sebagai komitmen Triwulan pertama. Kemudian, Anang Basuki Rahmat menawarkan bantuan dengan cara meminjamkan uangnya kepada Bambang Heiyanto, dan Bambang Heriyanto pun menyetujuinya. </span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQqoALnz9v2lW8mxQAoVMTbZ4KX0BKS2dkKgnNrd53H8lwPuJ1SQsVFwlBrONm5P58wE9Qcf9VEoHh-mw0Sc3v33dvIgzXK75ZPa9xHARLQQAvfsxYxUrRVJsUCg9UyWRfAXXUl7grkq4/s1600/Rohayati.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQqoALnz9v2lW8mxQAoVMTbZ4KX0BKS2dkKgnNrd53H8lwPuJ1SQsVFwlBrONm5P58wE9Qcf9VEoHh-mw0Sc3v33dvIgzXK75ZPa9xHARLQQAvfsxYxUrRVJsUCg9UyWRfAXXUl7grkq4/s640/Rohayati.png" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Rohayati</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: small;"> Masih pada bulan yang sama, Anang Basuki Rahmat, menghubungimu Moh. Ka’bil Mubarok melalui telepon menyampaikan bahwa, uang sebesar Rp 150 juta telah siap untuk diserahkan. Kemudian Moh. Ka’bil Mubarok, mengajak Anang Basuki Rahmat untuk bertemu kembali di ruas Jalan Perumahan Central Park Ketintang Surabaya. Setelah disepakati tempat pertemuan, Anang Basuki Rahmat pun langsung menghampiri mobil Fortuner milik Moh. Ka’bil Mubarok, sambil membawa Paper Bag yang berisi uang sebesar Rp 150 juta dan menyerahkannya kepada Moh. Ka’bil Mubarok.<br /><br />Dalam perjalanan pulang, Anang Basuki Rahmat melaporkan kepada Bambang Heriyanto melalui SMS yang berisi, “proposal” sudah diterima oleh komisi B, yang dijawab oleh Bambang Heriyanto “Oh ya terima kasih”. Setelah menerima uang komitmen Triwulan pertama tersebut, Moh. Ka’bil Mubarok membagikan kepada pimpinan, anggota dan staf dari komisi B DPRD Jatim. <br /><br />Sekitar Mei 2017, terjadi pergantian wakil ketua komisi B DPRD Jatim, dari Moh. Ka’bil Mubarok kepada Anis Maslachah.  Sedangkan untuk ketua komisi B, Masih dijabat oleh Muhammad Basuki, sebagaimana keputusan pimpinan DPRD.<br /><br />Masih bulan yang sama, dilakukan hearing kembali antara Bambnag Heriyanto yang diwakili Ahmad Nurfalaki dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dengan komisi B, untuk membahas kebutuhan pokok menjelang bulan Ramadhan. Sebelum dilakukan hearing, Bambang Heriyanto dipanggil oleh Muhammad Basuki keruangannya, dan menanyakan perihal, komitmen Triwulan 2 sebesar Rp 150 juta, yang belum dipenuhinya, sambil mengatakan “iuran sekarang saya yang pegang, karena Pak Ka’bil pindah ke Komisi E, nanti untuk evaluasi Triwulan ke II ditiadakan”. Dan Bambang Heriyanto menjawab akan mengusahakan secepatnya. <br /><br />Dalam surat dakwaan JPU KPK terungkap pula, bahwa atas permintaan Mochammad Basuki, Bambang Heriyanto mengumpulkan pejabat Eselon III berjumlah 13 orang yang terdiri dari, Kabid dan kepala UPTD. Pada pertemuan tersebut, Bambang Heriyanto menyampaikan, adanya kebutuhan uang sebesar Rp 150 juta, terkait komitmen Triwulan ke II kepada komisi B DPRD Jatim, untuk evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, dan kemudian hal itu disepakati oleh masing-masing Eslon III, akan mendapat tanggung jawab sebesar Rp 17. 500.000, yang nantinya uang tersebut dikumpulkan melalui Sri Wilujeng, selaku staf keuangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim.<br /><br />Pada tanggal 2 Juni 2017, Mochammad Basuki melalui telepon, terkait belum adanya kepastian mengenai pemberian komitmen Triwulan ke II, diterima sebelum tanggal 15 Juli 2017. Bambang Heriyanto menyatakan kesiapannya, untuk menyerahkan komitmen perubahan kedua Paling lambat hari Senin, tanggal 5 Juni 2017, yang akan diserahkan Bambang Heriyanto kepada staf Mochammad Basuki di kantor DPRD Provinsi Jatim<br /><br />Beberapa hari kemudian, Bambang Heriyanto memanggil Sri Wilujeng dan menanyakan mengenai pengumpulan uang pemenuhan komitmen Triwulan ke II kepada komisi B. Saat itu, Sri Wilujeng mengatakan, uangnya sudah terkumpul sebesar Rp 150 juta. Dan kemudian, uang tersebut diserahkan Bambang Heriyanto. Setelah menerima uang tersebut, Bambang Heriyanto mendatangi Anang Basuki Rahmat di ruangannya, sambil membawa Paper Bag yang berisi uang sebesar Rp 150 juta, untuk diserahkan kepada Mochammad Basuki sambil mengatakan, disampaikan ke komisi B.<br /><br />Uang sebesar Rp 150 juta diamasukkan ke dalam Paper Bag motif batik, dan Anang Basuki Rahmat  menghubungi Rahmat Agung, staf komisi B DPRD Jatim melalui telepon dan meminta nomor handphone Mochammad Basuki, lalu Rahman Agung,  mengirimkan nomor handphone Mochammad Basuki kepada Anang Basuki Rahmat melalui pesan pendek (SMS).<br /><br />Anang Basuki Rahmat kemudian menghubungi Mochammad Basuki melalui telepon, minta arahan mengenai penyerahan uang Triwulan ke II dari Bambang Heriyanto, dengan istilah “proposal” akan diserahkan langsung kepada Mochammad Basuki, atau melalui Rahman Agung, dan dijawab oleh Mochammad Basuki, agar diserahkan kepada Rahman Agung.<br /><br />Selanjutnya, Anang Basuki Rahmat menghubungi Rahman Agung melalui telepon, Anang Basuki Rahmat akan berangkat menuju kantor DPRD untuk menyerahkan uang Triwulan ke II dengan didampingi oleh supir kantor yaitu, Mulyono.<br /><br />Sesampainya dikantor DPRD Provinsi Jawa Timur, Anang Basuki Rahmat langsung menuju ruang komisi B sambil membawa Paper Bag motif batik yang berisi uang sebesar Rp 150 juta, dan bertemu dengan Santoso yang juga staf komisi B.<br /><br />Kemudian Anang Basuk Rahmat menanyakan kepada Santoso, mengenai keberadaan Rahmat Agung, namun ternyata Rahman Agung tidak berada ditempat, sehingga Anang Basuki Rahmat menyerahkan Paper Bag motif batik yang berisi uang tersebut kepada Santoso, dan mengatakan, untuk “Pak Basuki”. <br /><br />Setelah itu, Anang Basuki Rahmat memberikan uang sebesar Rp 500.000 sebagai tanda pertemanan antara Anang Basuki Rahmat dengan Santoso. Tak lama kemudian, setelah uang tersebut diserahkan Anang Basuki Rahmat kepada Santoso, keduanya pun langsung diringkus Tim KPK untuk diproses hukum. (Redaksi). </span>

News Tipikor Mantan Ketua Komis B DPRD Jatim Divonis 7 Thn Penjara Dan Hak Politiknya Dicabut

#Terkait Kasus Korupsi Suap ke Komis B dari Kepala Dinas yang terjaring OTT oleh KPK pada Juni 2017 lalu Foto atas dari kiri, terdakwa M....

»