BERITAKORUPSI.CO

33 SKPD Dan Asosiasi Rekanan, Setoran Ke Terdakwa Wali Kota (Non Aktif) Madiun

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi99evG8e-o_MbmG47ogNU6ej0Xv8zwy83oC1qrD_YmS0yzgz7mcUAPSkxn50jfE6zQYg5CRccjTgUMlSYBiYVGUrtKCmyP5HuTh1n1Ivv9doB_jd_1hOo_zvqx6IMMYiwvH1aAwmDEgmk/s1600/IMG20170530100012.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1000" data-original-width="1600" height="399" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi99evG8e-o_MbmG47ogNU6ej0Xv8zwy83oC1qrD_YmS0yzgz7mcUAPSkxn50jfE6zQYg5CRccjTgUMlSYBiYVGUrtKCmyP5HuTh1n1Ivv9doB_jd_1hOo_zvqx6IMMYiwvH1aAwmDEgmk/s640/IMG20170530100012.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Tak sedikit Pejabat Kepala Daerah mulai dari Kepala Desa/Lurah, Bupati/Wali Kota, Gubernur hingga menteri, termasuk beberapa aparat penegak hukum (APH) seperti, Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara,  yang menghabiskan masa tuanya di balik jeruji besi alias di penjara, karena menjalankan kekuasaannya hanya untuk “meminum keringat” masyarakat termasuk bawahannya yang melanggar sumpah jabatannya. Hal itu pula yang “menimpa” Wali Kota (Non Aktif) Madiun, Bambang Irianto, yang saat ini mendekam di balik jeruji besi Rutan (Rumah Tahanan Negara) Medaeng, Sidoarjo, sejak dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Desember 2016, dalam kasus Korupsi menerima gratifikasi dari pembangunan Pasar Besar Madiun pada tahun 2009. Teradakwa Bambang Irianto yang akrabk dipanggil “BI” ini, mencalonkan Wali Kota Madiun untuk periode 2009 – 2014 diusung oleh Partai Demokrat dan terpilih menjadi Wali Kota. Dan untuk kedau kalinya, periode 2014 – 2019 kembali terpilih menjadi Wali Kota Madiun. Ternyata, jabatan yang diembannya atas kepercayaan Masyarakat Madiun ini tidak dilakasanakan sesuai janji kampanye dan sumpah jabatannya. Kekuasaan dipundaknya justru dijalankan untuk meraup uang sebanyak mungkin dari para pejabat dibawanya dan masyarakat Madiun. Bayangkan saja, baru 6 tahun menjabat Wali Kota sejak 2009 hingga 2016, Bambang Irianto, sudah meraup uang sebesar Rp 57 milliar lebih. Sementara, gaji berikut tunjangan jabatannya selama 6 tahun sebesar Rp 5 miliar lebih. Pada hal, orang Nomor Satu di Kota Madiun ini, adalah salah satu pengusaha besar yang memiliki 10 SPBU, Distributor LPG, Distributor Oli Pelumas dan beberapa usaha lainnya. Namun tak membuatnya puas melainkan semakin “buas”. Hal ini terungkap dalam surat dakwaan JPU dari KPK saat dibacakan di persidangan beberapa bulan lalu. “Sumber” uang yang dimiliki Bambang Irianto, selain dari usahanya juga dari para pejabat dibawah kendalinya, mulai dari Lurah, Camat dan 33 Kepala SKPD (Kepala Dinas) serta puluhan rekanan atau kontraktor yang ada di Madiun. Jumlah uang yang disetorkan pun ke Bambang Irianto melalui orang kepercayaannya berfariasi tergantung dari hasil pendapatan Dinas-Dinas yang ada di Kota Madiun. Sementara proyek yang di danai dari keringat masyarakat melalui APBD dibagi-bagi begitu saja kepada para rekanan tanpa melalui prosedur, agar Bambang Irianto tetap dapat “meraup” hasil. Bambang Irianto ini pun memang tidak terlalu “rakus”. Sebab, “kerinagt” yang terkumpul dari pejabat dibawahnya juga dibagi-bagi kepada para Pejabat lainnya yang sejajarnya dengannya di Kota Madiun yang tergabung dalam Forpimda (Forum Pimpinan Daerah) diantaranya, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kepolisian Resort, Katua Penggadilan Negeri dan DPRD (Dewan Pimpinan Rakyat Daerah). Hal ini pula terungkap dari keterangan 12 orang saksi yang di hadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diantaranya, Fitroh Rohcahyanto, TrimulyonoHendradi, Herry B.S. Ratna Putra, Feby Dwiyandospendy, N.N. Gina Saraswati, Joko Hermawan, Alandika Putra dan Dormian dalam persidangan yang dibagi dalam 3 sesion, di hadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim H.R. Unggul Warso Mukto, pada Selasa, 30 Mei 2017. Ke-12 saksi tersebut yakni, Karna Juita (Bendahara Pengeluaran PU); Sri Murni (Dinas Kependudukan); Ariyani (Administrasi Pembangunan); Sadikun (Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup), Kasinah, Sulastri, Totok Sugianto, Gembong Dwiarto Esti Handayani, Sariatno, Anita Kurnia Sari dan Sri Wahyuni. Kepada Majelis Hakim, para saksi ini menjelaskan bahwa setiap kepala Dinas menyetorkan uang dengan nilai yang berbeda, antara 5 juta hingga ratusan juta rupiah yang disetorkan melalui pejabat yang ditunjuk terdakwa yakni, sri wahyuni, selaku pejabat Perbendaharaan. Hal itu tidak dibantah oleh Sri Wahyuni. “Penarikan tersebut dari tahun 2009 hingga 2016, dana untuk kebersamaan.  Sebelum tahun 2009,  sebelum Pak Bambang (terdakwa Bambang Irianto.red)  menjabat, tidak pernah diminta untuk menyetor uang tersebut. Saya membuat bukti setoran tiap penyetoran dan buku besar itu sudah dibuang. Bukunya (bukti setoran), saya setorkan ke Pak Rusdianto, baru ke Pak Wali,” kata Sri Wahyuni. “Tahun 2009, terkumpul 33 SKPD dengan total 800jutaan. Tahun 2010, ada pengeluaran  sebesar 767 juta. Dan tahun 2011,  pemasukan sekitar 1 milliar. Tahun 2009 hingga sekarang terkumpul 6 miliar. Tahun 2016, itu urusannya Pak Rusdianto. Taip tahun mengumpulkan uang, katanya pak Agus Purwo, untuk Pak Wali. Ada dana pengembalian 200 jutaan untuk Pak bambang. dan saya serahkan ke Pak Rusdianto,” beber saksi Sri Wahyuni. Sakis Gembong Dwiarto (Kepala Perijinan menggantikan Totok) juga mengakui, adanya setoran sejak tahun 2012 hingga 2016 sebesar Rp 600 juta. Dana tersebut berasal dari biaya perijinan reklame. “Jadi kepala perijinan menggantikan Pak Totok. Dari pak totok, bahwa ada uang keamanan dan disetorkan ke Pak Wali, sebesar 25 juta, tahun 2013. Tahun 2014 sebesar 30 juta, tahun 2015 sebesar 20 juta dan 2016 sebesar 20 juta. Ijin reklame dan menghadap ke Pak Wali, dan kata Pak Wali, belajar ke Pak Totok. Dan jumlahnya sama seperti saat dijabat Pak Totok. Jumlahnya sebesar Rp 50 juta,  diserahkan ke Pak Wali. Tahun 2012 hingga 2016, ada 18 izin bervariasi  antara 20 dan 30 juta yang totalnya sebesar Rp 600 juta. Tahun 2012 ada 1 ijin tower nilanyna 50 juta, totalnya 250 juta. Ijin reklame bervariasi dan totalnya 645 juta. Perijinan perumahan 2, 219 juta. Total semuanya 3,753 juta, menjadi 3,768 juta, hanya dari kantor perijinan. Setiap ada pemohon, harus ada rekomendasi dari Pak Wali dan dari perijinan membuatkan surat ijin prinsip,” ungkap saksi. Saksi Sadikun, selaku Kabag Pembangunan juga mengungkap ke “buasan” terdakwa Bambang Irianto. Sadikun menjelaskan kepada Majelis Hakim, setelah APBD disahkan, lalu diserahkan ke Kepala Bagian Pembangunan untuk di evaluasi, dan setiap tahun, saksi mengaku diperintahkan Rusdianto untuk menyetor uang kewajiban yang diambilkan dari dana pegawai. Setelah dari Rusdianto barulah ke terdakwa Bambang Irianto. “Setelah APBD disahkan, setiap APBD disetorkan ke Kabag untuk evaluasi. Setiap tahun, saya diperintahkan oleh Pak Rusdianto untuk menyetor uang kewajiban yang diambilkan dari dana pegawai, sebetulnya mbulet tapi karena terpaksa. Setelah dari Pak Rusdianto, akan disetorkan ke Pak Bambang. Perintah Agus Purwo untuk menyetor tunjangan kinerja sebesar 500 ribu atas kewajiban untuk Pak Bambang. Saya beranggapan ada 8 Asosi tapi saya tidak hafal ada berapa kontraktor,” kata saksi. Saksi Gembong Dwiarto melanjutkan, “Pernah mengumpulkan Asosiasi kontraktor. Proyek kontruksi ada yang lelang ada yang PL, kemudian saya berikan laporan saya ke Pak bambang untuk dipelajari.  Ada yang dicentang dan ada yang tidak. Kemudian sisanya diberikan ke Asosiasi untuk dibagi rata supaya semua kebagian. Fungsi centang adalah, untuk menandai apa aja proyek untuk si A atau si B. Saya selalu mengikuti proses lelang. Yang dicontreng kadang-kadang ada yang meleset, seperti halnya Pak Yun, tidak menang,” kata saksi kepada Majelis. Saksi Gembong, dengan jujur dan terus terang, menjelaskan apa yang saksi ketahui saat dirinya “dalam genggaman kekuasaan” terdalwa, untuk menjalnkan tugas yang diterimanya. “Pak Bambang marah kepada saya. Saya mengumpulkan ketua Asosiasi, akan ada fee 5-6%. Pak Bambang memerintahkan saya untuk memberi tahu, jika harus menyetorkan fee sesuai dari kesepakatan. Untuk pembangunan gedung sekitar 7-8% setelah potong pajak. Untuk jalan 8%, Drainase 5-6%. saya tidak begitu hafal. Jembatan 7%. Yang menerima setoran adalah saya pribadi dari ketua Asosiasi atau kurirnya dan say setor ke Pak Bambang langsung 10-30 juta, namun sebagian besar disetor langsung dan tidak ada tanda terima karena dia (terdakwa) nggak mau. Saya tidak hafal mulai dari 2013-2016,” ungkap Gembong Karena saya tidak pernah menghitung nominalnya, lanjut saksi Gembong kepada Majelis Hakim, sebenarnya saya punya list nominalnya berapa aja. Namun ketika Pak Bambang, hendak diperiksa KPK, saya disuruh untuk memusnahkan data-data setoran itu, kira-kira jumlahnya hingga milyaran. “Sebelum saya menjabat sebagai Kabag, adalah Almarhum Suparmi. Sebelum Suparmi adalah Pak Ipung. Saya pernah ikut rapat rutin di ruang 13. Masing-masing SKPD harus soan (ijin) ke Pak Bambang untuk mendapat PL. Untuk asosiasi kontraktor yang tidak bayar, tak akan diberi proyek lagi. Setoran tiap tahun nilainya milliaran sejak 2013 hingga 2016. Saya tahu tapi saya takut diperiksa KPK. HP Samsung saya sudah disita KPK, isinya tentang setoran. Setiap bulan, SKPD melaporkan pekerjaan ke Kabag. langsung saya resume dan saya laporkan ke Wali Kota,” ungkap saksi kemudian.  Menanggapi keterangan para saksi, terdakwa Bambang Irianto mengancam akan memperkarakan dengan perbuatan tidak menyenangkan. “Bahwa semua yang anda katakan adalah salah. Dan saya akan menuntut anda karena perbuatan tidak menyenangkan,” kata terdakwa. Usai persidangan, terkait dihadirkannya atau tidak para pejabat Forpinda Kota Madiun termasuk salah satu saksi perempuan dari Jombang, yangkabarnya istri salah seorang “ulama”, kepada wartawan media ini JPU Febby mengatakan, tergantung dari keterangan terdakwa dan untuk saksi itu, akan dihadirkan tetapi belum waktunya. “Akan dihadirkan tetapi belum waktunya. Kita selesaikan dulu pasal 12 nya baru ke TPPU. Di TPPU lah yang akan kita hadirkan. Memang katanya uang itu dibagikan kepada para Pemda, tetapi para saksi tidak mengetahui, karena terdakwa sendiri yang memberikan, jadi tergantung keterangan terdakwa nanti. Kita hanya melaporkan ke pimpinan sesuai persidangan,” kata Febby.  (Redaksi)

News Tipikor 33 SKPD Dan Asosiasi Rekanan, Setoran Ke Terdakwa Wali Kota (Non Aktif) Madiun

beritakorupsi.co – Tak sedikit Pejabat Kepala Daerah mulai dari Kepala Desa/Lurah, Bupati/Wali Kota, Gubernur hingga menteri, termasuk be...

Terdakwa Korupsi Bawaslu Jilid I dan III Jadi Saksi Untuk Jild IV

01.56 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiabNZm4GmeV4sxoJjAHkclHRIo1WsISxciVN8OP3Ut1M59FFrl720rRRc5tsiHJCjglKtJxLvC93M68pZNtwgilR-bkGXO3CvlITcn-02pDH3DfJZsLiv60Ducc-3CVOUy5aV6pC8EVhU/s1600/Ke+4+Terdakwa+Korupsi+Bawaslu+Jilid+IV.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiabNZm4GmeV4sxoJjAHkclHRIo1WsISxciVN8OP3Ut1M59FFrl720rRRc5tsiHJCjglKtJxLvC93M68pZNtwgilR-bkGXO3CvlITcn-02pDH3DfJZsLiv60Ducc-3CVOUy5aV6pC8EVhU/s640/Ke+4+Terdakwa+Korupsi+Bawaslu+Jilid+IV.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ke 4 Terdakwa Korupsi Bawaslu Jilid IV</td></tr>
</tbody></table>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtTnjZSzh1OV8RgKg2UZrHzsQqfAZAQKUl3SffOKyBzPti1twnJF5T-aO3GT0GzXIkBu9TsJDIFXRkdHiO0UDNlSBQrq38pZeF_PywAYLf7sYjgsPYtDB_7Gly8_vqJc5sBab4SRE2pvA/s1600/Sidang+Bawaslu+Jilid+IV.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtTnjZSzh1OV8RgKg2UZrHzsQqfAZAQKUl3SffOKyBzPti1twnJF5T-aO3GT0GzXIkBu9TsJDIFXRkdHiO0UDNlSBQrq38pZeF_PywAYLf7sYjgsPYtDB_7Gly8_vqJc5sBab4SRE2pvA/s320/Sidang+Bawaslu+Jilid+IV.jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Para saksi saat di Persidangan</td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co -  Sidang perkara kasus Korupsi dana Hibah Pilgub Jatim tahun 2013 lalu, sebesar Rp 11 milliar dari total anggaran Rp 142 M untuk pelaksanaan tahapan Pilgub yang dipergunakan oleh Bawaslu Jatim, yang bersumber dari dana NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang dianggap merugikan keuangan negara sejumlah 5,6 milliar, kembail di gelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas I A Khusus Surabaya, pada Senin, 29 Mei 2017. Dalam sidang kali ini, dengan agenda mendengarkan keteragan 4 (Empat) orang saksi untuk 4 orang terdakwa yang di hadirkan (JPU) Arif Usman dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya dan JPU Endri dari Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim), dengan Ketuai Majelis, Hakim Rochmad. Keempat saksi yakni, Indriyono, Direktur CV Canopus (kasus Korupsi Bawaslu Jilid I sudah di Vonis), Rochmat Budi Utomo, Firdausy dan Ali Sodikin (Ketiganya rekanan dalam kasus Korupsi Bawaslu Jilid III dan sudah di Vonis).  Sementara para terdakwa dalam Jilid IV ini yakni, Arif Rasmadin, Imam Widodo, Darmini dan Samudji Hendrik Susilo Bali atau Hendrik (selaku pejabat pengadaan, perkara tersendiri), yang dianggap sebagai “otak” terjadinya kasus ini sekaligus sebagai pelapor ke Polda Jatim pada 2015 lalu. Keempat terdakwa di dampingi Penasehat Hukum (PH)-nya yang terdiri dari; Sulamul Hadi, Eko Gendra, Ddidik Suharsono, Berlian Luckytasari dan Aning Wijayanti. Dalam persidangan, kepada Majelis Majelis Hakim, saksi Indriyono menjelaskan, kalau dirinya ditunjuk oleh Amru, untuk mengerjakan pekerjaan Spanduk  sebanyak 2400 dan Buku panduan, dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 221 juta. “Saya diminta Pak Amru untuk menegrjakan Spanduk dan Buku dengan total keseluruhan Dua ratus Dua puluh Satu juta. Tidak melalui lelang hanya lisan. Saya tidak tau kalau ada yang mengerjakan lagi,” kata saksi. Sementara Tiga saksi lainnya menjelaskan kepada Majelis Hakim bahwa, Profil CV milik ke Tiga saksi dipinjam Anang Kusaeni dengan “imbalan” uang sebesar masing-masing CV Rp 500 ribu. Saksi juga mengatakan, tidak pernah mengerjakan pekerjaan di Bawaslu tetapi mengakui menanda tangani semua dokumen kontrak karena percaya kepada Anang Kusaeni. Atas keterangan para saksi, para terdakwa tak satu pun yang keberatan atau mengajukan pertanyaan, termasuk Hendrik yang dianggap sebagai “otak” dari kasus ini sekaligus sebagai pelapor ke Polda Jatim dan kemudian diperlakukan istimewa dengan mendapat perlindungan dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) dan penahanannya pun terpisah dari terdakwa lainnya. Fakta Persidangan Jilid I dan II Dalam kasus ini, pada tahun 2013, untuk pertama kalinya, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) menerima dana Hibah dari APBD Pemrov. Jatim dalam bentuk NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) untuk pelaksanaan Pilgub Jatim 2013 sebesar Rp 142 milliar, dan 11 milliar rupiah dipergunakan oleh Bawaslu Jatim untuk pelaksanaan tahapan Pilgub, dan sisanya dipergunakan oleh 38 Panwaslu (Panitia Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Dan tahun yang sama, Bawaslu juga menerima dana APBN untuk pelaksanaan Pilpres sekitar awal tahun 2014. Dana sebesar Rp 11 M yang dipergunakan Bawaslu Jatim untuk pengadaan barang dan jasa diantaranya, mencetak Spanduk sebanyak 2.400.000 dengan 5 tahapan, mencetak buku panduan dan kaus sebanyak 900 potonng termasuk untuk perjalanan dinas oleh Bawaslu Jatim. Dana tersebut baru dicairkan sekitar Maret 2013, sementar Bawaslu sudah mulai melaksanakan tahapan Pilgub pada Januari 2013 untuk pemilihan Guabernur/Wakil Guberbur Jatim periode 2013 – 2018, pada Agustus 2013. Untuk pengadaan barang dan jasa di Bawaslu Jatim, Amru, selaku Sekretaris yang juga menjabat sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), menunjuk CV Canopus untuk mengerjakan 2.400 Spanduk untuk 5 tahapan yang nilanya masing-masing tahapan dibawah 200 juta rupiah termasuk untuk mencetak buku panduan juga nilanya dibawah 200 juta rupiah. Sehingga PL (Penunjukkan Langsung) CV Canopus oleh KPA dianggap tidak menyalahi Peraturan Presiden (Perpres) No 54/2010 dan perubahan Perpres No 70/2012 tentang pengadaan Barang dan Jasa. Sementara untuk pengadaan kaus sebanyak 900 potong karena waktu yang sudah mnedakati waktu Pilgub sehingga membeli dari Bawaslu RI (Pusat). Namun, atas permintaan dari Pasaru Palembangan kepada Amru, harus menggunakan rekanan Jakarta dan tidak boleh rekanan Provinsi, sehingga Pasaru Palembangan meminjam CV. Ternyata, CV yang dipinjam Pasaru Palembangan dengan menyuruh Anang Kusaeni, kemudian diserahkan kepada Samudji Hendrik Susilo Bali (Hendrik), dan Hendrik menyuruh Sapto selaku staf  Hendrik untuk mengerjakan dokumen-dokumen pengadaan Kaus termasuk untuk mengerjakan Spanduk dan buku dengan mencontoh File dari Hendrik. Pada hal, Hendrik mengetahui kalau CV Canopus telah mengerjakan Spanduk dan buku dan sudah dilakukan pembayaran di Kantor Bawaslu. Disinilah menjadi “biang kerok” terjadinya kasus yang menyeret 11 orang terdakwa mulai dari Jilid I hingga Jilid IV ini. Setelah selesai pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bendahara Bawaslu Jatim, Gatot Sugeng Widodo tak kunjung membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ), dan bahkan dikabarkan Gatot Sugeng Widodo tak masuk kantor beberapa bulan termasuk hilangnya semua dokumen pengadaan dari Kantor Bawaslu. Sehingga, Amru selaku Sekretaris Bawaslu Jatim, menyurati BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Jawa Timur, untuk melakukan audit dana Pilgub dengan Nomor : : 966/PW13/2/2014 tanggal 25 Juli 2014.  Dari hasil audit BPKP tersebut ada indikasi kerugian negara sebesar Rp 3.702.084.546. BPKP juga menyarankan kepada Ketua Bawaslu, agar memerintahkan Sekretaris Bawaslu untuk melaporkan kepada Gubernur serta kepada aparat penegak hokum. Dan Amru pun telah membuat laporan ke Polda Jatim namun tidak ada tindak lanjut. Beberapa bulan kemudian, Dokumen tersebut sudah berada di Kantor Bawaslu bertepatan masuknya penyidik Polda Jatim untuk melakukan penggeledahan atas dugaan Korupsi dana Pilgub Jatim tahun 2013 berdasarkan Laporan Samuji Hendri Susilo Bali ke Polda Jatim. Berdasarkan audit BPKP Perwakilan Jawa Timur atas permintaan penyidik Polda, ada kerugian  negara sebesar Rp 5,3 M dan penyidik menetapkan 11 tersangka yang di “cicil” menjadi 4 jilid. Disinilah kasus Korupsi Bawaslu Jatim ini menjadi kurang terang benderang karena dibagi 4 jilid selama 2 tahun. Pada hal penetapan tersangka dalam waktu yang sama sejak tahun 2015 lalu. Dan hal ini pula yang terungkap dalam persidangan Jilid I. Anehnya, dokumen CV Canopus termasuk hasil audit BPKP atas permintaan Sekretaris Bawaslu tidak dijadikan menjadi bukti dalam perkara ini. yang lebih anehnya lagi, Pegawai BPKP Jatim yang menjadi Ahli dalam kasus Jilid II membuat keterangan palsu dalam persidangan yang mengakibatkan 3 (Tiga) terdakwa di Vonis Bebas. Tidak hanya itu. Beberapa saksi dari Panwalu Kabupaten/Kota yang dihadirkan di persidagan Jilid II mengakui di hadapan Majelis Hakim bahwa, dana yang semula adalah dana perjalanan dinas dan kemudian dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dikatakan menjadi dana THR (Tunjangan Hari Raya) adalah karena para saksi mendapat tekanan dari penyidik Polda Jatim. Dan masing-masing saksi diminta mengembalikan dana tersebut penyidk kalau tidak mau disalahkan. Belum lagi keterangan saksi dari salah seorang Manager Hotel di Malang yang dipakai Bawaslu Jatim dalam tahapan Pilgub yang mengatakan kepada Majelis Hakim bahwa, sisa anggaran sebesar Rp 160 juta dikembalikan kepada Hednrik dalam dua tahap. Dalam persidangan (Jumat, 12 Pebruari 2013) juga terrungkap atas keterangan saksi yang juga terdakwa, Ahmad Khusaini, mengatakan bahwa, yang meminjam profil CV adalah dirinya atas perintah Samudji Hendrik Susilo Bali dan Pasaru Palembangan dengan imbalan uang sebesar 300 ribu rupiah. “Yang meminjam profil itu saya atas perintah pak Hendrik dan pak Saru (Pasaru Palembangan). Saya dikasih uang 300 ribu oleh pak Hendrik. Saya kenal pak Hendrik dari pak Saru. Saya sudah kenal lama dengan Pasaru,” kata Khusaini kepada Majelis Hakim. Namun ada yang menjadi “teka teki” dalam keterangan saksi/terdakwa Khusaini dan Gatot (selaku Bendahara) yakni, tentang pelunasan sebesar Rp 669.810.000. Pembayaran atau pelunasan sebesar Rp 669.810.000 itu, fakta persidangan, sesuai kontrak yang ada atas nama CV Singgasana Putih dan CV Jatayu Era Global adalah, CV yang dipinjam Khusaini atas perintah Henrik dan Pasaru. Sementara nilai kontrak yang sah atas nama CV Canopus, adalah sebesar Rp 221.426.000 dibayarkan langsung oleh bendahara. Namun “nasi sudah jadi bubur”, tandatangan Amru menjadi pegangan Jaksa maupun Hakim. Keterangan Khusaini dan Gatot dalam persidangan, bahwa uang sejumlah Rp 669.810.000 dimasukkan kedalam plastik kresek oleh Gatot, kemudian diletakkan diatas meja kerjanya Amru, setelah terdakwa Khusaini menandatangani kwitansi atas permintaan Amru. Mengapa terdakwa Gatot memasukkan uang tersebut kedalam palstik kresk, tidak kedalam amplop lajimnya pembayaran resmi di kantor ? Mengapa terdakwa Khusaini menandatangani kwitansi pembayaran atas kontrak pembuatan spanduk sebesar Rp 669 juta lebih, sementara kehadiran terdakwa di Bawaslu adalah selaku peminjam profil CV atas perintah Hendrik dan Pasaru. Pada hal, sebelumnya sudah ada pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa Gatot selaku Bendahara kepada terdakwa Khusaini sebesar Rp 49 juta, yang menurut terdakwa Khusaini, bahwa uang tersebut diberikan kepada Hendrik. Terdakwa Khusaini hanya menerima imbalan sebesar 300 ribu puiah. Faktanya, keterangan terdakwa Khusaini sudah ada perubahan saat di penyidikan. Agenda pokok dalam persidangan yang berlangsungpun malam itu (Jumat, 12 Pebruari 2016) terfokus pada pembayaran sebesar 669 juta lebih. Tidak lagi seperti dalam surat dakwaan yakni, adanya kegiatan perjalan fiktif, kontrak fiktif dan pemberian uang THR. Akankah kasus koruspi Bawaslu “jilid IV” ini akan menungkap “misteri” yang selama ini masih “gelap gulita atau kasus ini segaja di cicil agar kasus ini tetap menjadi abu-abu” ?  (Redaksi)

News Tipikor Terdakwa Korupsi Bawaslu Jilid I dan III Jadi Saksi Untuk Jild IV

Ke 4 Terdakwa Korupsi Bawaslu Jilid IV Para saksi saat di Persidangan beritakorupsi.co - Sidang perkara kasus Korupsi dana Hibah P...

Adakah Rekayasa Kasus Korupsi Prona Kelurahan Kali Kedinding ?

01.47 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnG2HB9GWZmn-EYSe3qvgE8TmR_3aXgEyqyoqiwQDuKB5q6j_kYAAhGNH9NFgofZWRL0_iL9VnWuevQqplPmCYsBemUsKP_l5UyT6meZcjcJGPSn-jTPSjJqeb3C_XKRVoDvyVtObs3ys/s1600/IMG_20170529_095238.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="550" data-original-width="733" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnG2HB9GWZmn-EYSe3qvgE8TmR_3aXgEyqyoqiwQDuKB5q6j_kYAAhGNH9NFgofZWRL0_iL9VnWuevQqplPmCYsBemUsKP_l5UyT6meZcjcJGPSn-jTPSjJqeb3C_XKRVoDvyVtObs3ys/s640/IMG_20170529_095238.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Pada Senin, 29 Mei 2017, sidang lanjutan kasus perkara Korupsi dengan cara melakukan penarikan pungutan liar (Pungli) dalam program Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) untuk sertifikat gratis bagi masyarakat yang yang berpenghasilan rendah, atau masyarakat yang tidak mampu di Kelurahan Kali Kedinding Kecamatan Kenjeras, Surabaya, kembali di gelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas I A Khusus Surabaya. Program untuk sertifikat gratis bagi masyarakat yang yang berpenghasilan rendah atau masyarakat yang tidak mampu, dibiayai dari DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran)  APBN melalui Kantor BPN Kabupaten/Kota, namun tidaklah gratis 100%. Sebab, ada beberapa yang harus ditanggung oleh peserta diantaranya, pembelian 4 buah patok batas tanah untuk masing-masing bidang tanah dan beberapa materai. Sidang yang di Ketuai Majelis Hakim Tahsin.,SH.,MH dengan agenda pembacaan Eksepsi (Keberatan) dari terdakwa Lurah Mudjianto, melalui tim Penasehat Hukum (PH)-nya Belly, Rina, Eko dan Hartono atas surat dakwaan JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak pada sidang minggu lalu. Dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim, tim PH terdakwa Mudjianto, Belly dkk mengatakan bahw, dakwaan JPU diangkap “kabur” dan tidak jelas menguraikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam pelaksaan Prona di Kelurahan Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran pada tahun 2014 lalu.. Alasannya, JPU hanya menjelaskan, kalau terdakwa Lurah Mudjianto, meminta biaya sebesar Rp 350.000 per bidang untuk penerbitan Sporadik pembuatan dokumen sertifikat sebanyak 150 bidang tanah bagi masyarakat di Kelurahan Kali Kedinding, dari Ketua  Badan Kesejahteraan Masyarakat (BKM) Jonathan Suwandono (juga terdakwa). Tidak hanya itu, pelaksanaan sertifikat masal di Kelurahan Kali Kedinding berdasarkan surat dari Ketua dan Sekretaris BKM dengan Nomor. 029/bkm-kmw/ 2013 tanggal 20 September 2013yang ditandatangani Lurah selaku mengetahui. Dan surat tersebut ditujukan kepada Kantor BPN Kota Surabaya II dan Kepala Kantor BPN Wilayah Jawa Timur. Dan surat tersebut di tindaklanjuti oleh Kepala Kantor BPN Kota Surabaya II No. 39/KEP-35.80/II/2014 tentang penunjukan peserta Prona tahun 2014, dan kemudian kelaurlah Keputusan Kepala Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Wilayah Jawa Timur No. SK.63/KEP-35/II/2014 tanggal 4 Pebruari 2014, berdasarkan surat dari Kepala Kantor BPN Kota Surabaya II. Anehnya, dalam dakwaan JPU tidak menjelaskan secara lengkap, berapa jumlah uang yang diminta oleh Ketua BKM dari masyarakat yang mengajukan pengurusan sertifikat melalaui BKM. Tetapi JPU dapat menjelaskan, bahwa jumlah uang yang diterima terdakwa Lurah Mudjianto dari Ketua BKM sebanyak Rp 53.650.000 dengan rincian, tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp 18.900.000, tanggal 30 Desember 2013, 3 juta; tanggal 7 Januari 2014, Rp 15.400.000; tanggal 10 Januari 2014, Rp 4.450.000, tanggal 24 Januari 2014, Rp 2.800.000 dan tanggal 28 Januari 2014 sebesar Rp 9.100.000 Aneh, terkait penunjukan lokasi (Penlok) Prona di Kelurahan Kali Kedinding, Kepala Kantor BPN Surabaya II dan Kepala Kantor BPN Wilah Jawa Timur baru mengeluarkan surat pada Pebruari 2014. Lalu, apa kaitannya dengan uang yang diterima terdakwa Lurah Mudjianto dari Ketua BKM pada Desember 2013 ? Usai persidangan, Belly, selaku Ketua tim PH terdakwa menjelaskan kepada wartawan media ini bahwa ada dugaan rekayasa dalam pelaksanaan Prona di Kelaurahan Kali Kedinding. Alasnnya, bahwa ada dugaan pemalsuan tanda tangan terdakwa dalam dokumen. “Dalam Eksepsi tadi kita menyampaikan kebertan atas dakwaan JPU. Sebab dalam dakwaan JPU tidak menjelaskan perbuatan pidana yang dilakukan ioleh terdakwa. selain itu, ada dugaan pemalsuan tanda tangan terdakwa dalam dokumen yang dilakukan oleh pihak lain. Inilah yang akan kita buktikan dengan uji leb (laboratorium.red). Belly juga mengatakan bahwa, terdakwa tidak mengetahui adanya Prona di Kelurahan Kali Kedinding dan tidak pernah menerima surat dari BPN. Surat yang ditindak lanjuti oleh BPN Surabaya atas surat dari Ketua BKM juga tidak diketahui oleh Lurah. “Dalam program Prona, terdakwa tidak mengetahui dan tidak dilibatkan, tidak pernah menerima surat dari BPN termasuk BPN yang menindak lanjuti suart Ketua BKM terkait sertifikat masal. Terdakwa memang mengetahu saat Ketua BKM mengajukan surat permohonan sertifikat masal, tapi tidak mengetahui pelaksanaannya bagaimana,” ungkap Belly sambil menunjukkan tanda tangan Lurah yang di duga dipalsu. (Redaksi)

Tipikor Adakah Rekayasa Kasus Korupsi Prona Kelurahan Kali Kedinding ?

beritakorupsi.co – Pada Senin, 29 Mei 2017, sidang lanjutan kasus perkara Korupsi dengan cara melakukan penarikan pungutan liar (Pungli) ...

PH Ajukan Eksepsi, Dakwaan JPU Dalam Kasus Korupsi Dianggap “Membingungkan”,

06.56 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
 </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8Oo3lIh5uJkVzIAOvx2pgRDiNgUIZiwsTucFblerQ787QNr0j82NV1ONg42MoxhQLO4brV5mU1YFBcev8YFMeoWRQU8a3y3tWn4WAIKOzpgGA_5decNlEHK7dE6fRrgn1lTcbPe95Unw/s1600/PH+Terdakwa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="730" data-original-width="1192" height="391" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8Oo3lIh5uJkVzIAOvx2pgRDiNgUIZiwsTucFblerQ787QNr0j82NV1ONg42MoxhQLO4brV5mU1YFBcev8YFMeoWRQU8a3y3tWn4WAIKOzpgGA_5decNlEHK7dE6fRrgn1lTcbPe95Unw/s640/PH+Terdakwa.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Eksepsi atau keberatan yang diajukan Penasehat Hukum (PH) terdakwa kepada Majelis Hakim, terkait surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus perkara Korupsi, sudah tidak asing lagi, dengan berbagai alasan diantaranya, apabila surat dakwaan JPU tersebut dianggap “membingungkan”. 
 
Seperti dalam perkara kasus Korupsi Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) untuk sertifikat gratis bagi masyarakat yang yang berpenghasilan rendah atau masyarakat yang tidak mampu, yang dibiayai dari DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran)  APBN melalui Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Surabaya II di di Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran. 
Pelaksanaan Prona di Kelurahan Kali Kedinding adalah atas surat permohonan dari Jonathan Suwandono selaku Ketua dan Heri Purwanto sekretaris BKM dengan Nomor. 029/bkm-kmw/ 2013 tanggal 20 September 2013 yang di tujukan kepada Kepala Kantor BPN Surabaya II perihal, permohonan program Prona tahun 2014. 
 
Di mana dalam surat Ketua BKM Wibowo Mukti yang di tandatangani oleh Lurah Kali Kedinding disebutkan, agar pada tahun 2014, BPN Kota Surabaya dan Kanwil BPN Jawa Timur, memberikan kebijakan berupa fasilitas penerbitan sertifikat massal kepada kami, baik berupa program sertifikat Prona ataupun UKM untuk masyarakat wilayah Kelurahan Tanah kali Kedinding. 
 
Dan surat tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Kantot BPN Kota Surabaya II Nomor. 39/KEP-35.80/II/2014 tentang penunjukan peserta Prona tahun 2014 di Kelurahan Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya yang memutuskan bahwa, penunjukan peserta Prona Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Tahun Anggaran 2014 Kelurahan Tani karinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya sebanyak 150 bidang. Dan Keputusan Kepala Kantor wilayah BPN Provinsi Jawa Timur No. SK.63/KEP-35/II/2014 tanggal 4 Pebruari 2014. 
 
Dalam perkara ini, Tim JPU Andhi Ardhani dkk dari Kejari Tanjung Perak menyatakan bahwa, pelaksanaan program Prona untuk sertifikat gratis bagai 150 bidang tanah di Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran dibiayai dari DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran) Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Suarabaya II tahun 2014 Nomor DIPA-056.01.02673758/2014 tanggal 8 Desember 2013, sebesar Rp 298 ribu per bidang, tertuang dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK). 
 
JPU menyatakan dalam surat dakwaannya, sesuai keterangan dari Sasongko selaku petugas dari BPN mengatakan, bahwa pelaksanaan sosialaisasi terkait pelaksanaan Prona dilaksanakan di Kantor BKM yang diahdiri sekita 30 orang. Sementara dalam surat dakwaan JPU juga dijelaskan bahwa tidak pernah ada sosialisai yang dilaksanakan oleh BPN maupun Lurah. 
 
Selain itu, JPUjuga membeberkan bahwa, terdakwa Jonathan Suwandono selaku Ketua sekaligus Kordinator BKM, justru menarik biaya sebesar Rp 3.750.000 untuk petok D di bawah tahun 1997 dan Rp 4,1 juta untuk petok D diatas tahun 1997 dengan rincian, untuk petok D di bawah tahun 1997 uang muka pendaftaran sebesar Rp 750.000 dan biaya pengurusan sertifikat 3 juta rupiah. Sementara untuk petok D diatas tahun 1997 dengan biaya pendaftaran sebesar Rp 1,1 juta dan biaya sertifikat sebesar Rp 3 juta. 
 
JPU menyebutkan, terdakwa Jonathan Suwandono tidak punya dasar hukum untuk melakukan penarikan biaya pembuatan sertifikat bagi peserta prona. Dan terdakwa Mudjianto selaku lurah, mengetahui adanya penarikan biaya tersebut dan kemudian meminta biaya pembuatan Sprodik kepada terdakwa Jonathan Suwandono sebesar 350 ribu rupiah untuk per bidang tanah. 
 
JPU menyatakan bahwa, terdakwa Jonathan Suwandono selaku Ketua BKM, memerintahkan Chusnul Chotimah selaku Bendahara BKM untuk menyerahkan uang kepada Mudjianto sebesar Rp 53.650.000 dengan rincian, tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp 18.900.000, tanggal 30 Desember 2013, 3 juta; tanggal 7 Januari 2014, Rp 15.400.000; tanggal 10 Januari 2014, Rp 4.450.000, tanggal 24 Januari 2014, Rp 2.800.000 dan tanggal 28 Januari 2014 sebesar Rp 9.100.000,” ucap JPU. 
 
Anehnya, sosialisasi dan pelaksanaan Prona baru dilakukan sekitar Pebruari 2014 termasuk Keputusan Kepala Kantor wilayah BPN Provinsi Jawa Timur No. SK.63/KEP-35/II/2014 tanggal 4 Pebruari 2014. Namun, JPU menyatakan bahwa terdakwa Mudjianto sudah menerima uang dari Ketua BKM melalui Bendahara BKM Chusnul Chotimah sejak Desember 2014.  
 
Hal inilah yang membuat PH terdakwa Mudjianto, Belly dkk merasa bahwa, surat dakwaan JPU dianggap membingungkan karena tidak menjelaskan secara lengkap keterleibatan terdakwa dalam pelaksaan Prona. 
 
Kepada wartawan media ini Belly menjelaskan, bahwa surat dakwaan JPU tidak secara jelas menyebutkan perbuatan terdakwa. Alasannya, karena terdakwa tidak mengetahui adanya Prona di Kelurahan Kali Kedinding dan tidak pernah menerima surat dari BPN. 
 
“Kita akan mengajukan Eksepsi atas surat dakwaan JPU. Karena dalam surat dakwaan JPU tadi, tidak menjelaskan secara lengkap perbuatan terdakwa. dalam program Prona, terdakwa tidak dilibatkan dan tidak mengetahui adanya penarikan biaya oleh Jonathan Suwandono. Terdakwa tidak pernah menerima surat dari BPN terkait Prona,” kata Belly.  (Redaksi)

Tipikor PH Ajukan Eksepsi, Dakwaan JPU Dalam Kasus Korupsi Dianggap “Membingungkan”,

beritakorupsi.co – Eksepsi atau keberatan yang diajukan Penasehat Hukum (PH) terdakwa kepada Majelis Hakim, terkait surat dakwaa...

Lurah Dan Ketua BKM Diadili Karena Korupsi Prona

06.30 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfzrpbGjJu4dta24-Y-DzbKQQsoODoK1XaJE4vpsD_LP15iG9-u3HChecyzgx6gDT5MpwgLx0KlKYbs97QqMFcMYFupxmhHVb6byn66y2TYAXTcZj7n9BW7EAetdnIJEa7DF9Z6Zo7rQY/s1600/IMG_20170526_093206.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1003" data-original-width="1173" height="547" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfzrpbGjJu4dta24-Y-DzbKQQsoODoK1XaJE4vpsD_LP15iG9-u3HChecyzgx6gDT5MpwgLx0KlKYbs97QqMFcMYFupxmhHVb6byn66y2TYAXTcZj7n9BW7EAetdnIJEa7DF9Z6Zo7rQY/s640/IMG_20170526_093206.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Pada Jumat, 26 Mei 2017, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Surabaya, menyeret Lurah Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran, Pemkot Surabaya, Jawa Timur dan Jonathan Suwandono, selaku Ketua Badan Kesejahteraan Masyarakat (BKM) di kelurahan yang sama, untuk dia Terdakwa Lurah Mudjianto dan terdakwa Ketua BKM Jonathan Suwandono, sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Tanjung Perak, Surabaya, setelah menjalani proses pemeriksaan atas dugaan melakukan Pungli (pungutan liar) terhadap sejumlah 150 Kepala Keluarga (KK) di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, yang mengurus sertifikat melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) untuk sertifikat gratis bagi masyarakat yang yang berpenghasilan rendah atau masyarakat tidak mampu. Dalam persidangan yang di Ketuai Majelis Hakim Tahsin., SH., MH, dengan agenda pembacaan surat dawkaan oleh JPU Andhi Ardhani dkk untuk terdakwa Lurah Mudjianto yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Belly, Rina, Eko dan Hartono, sementara terdakwa Ketua BKM Jonathan Suwandono di damping PH-nya Yuliana Heriyanti Ningsih dari LBH YLKI (Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesia). Dalam surat dakwaannya dihadapan Majelis Hakim, JPU menyatakan bahwa, pelaksanaan program Prona untuk sertifikat gratis bagai 150 bidang tanah bagi masyarakat di Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran dibiayai dari Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Suarabaya II tahun 2014 Nomor DIPA-056.01.02673758/2014 tanggal 8 Desember 2013, sebesar Rp 298 ribu per bidang, tertuang dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang dipergunakan untuk biaya panitia hingga penyerahan Sertifikat kepada peserta Prona. Namun ada bebrapa biaya yang harus ditanggung oleh peserta prona sendiri yaitu antara lain, untuk pembelian patok batas tanah, foto copy dan pembelian beberapa materai. JPU membeberkan bahwa, terdakwa Jonathan Suwandono selaku Ketua sekaligus Kordinator BKM, justru menarik biaya sebesar Rp 3.750.000 untuk petok D di bawah tahun 1997 dan Rp 4,1 juta untuk petok D diatas tahun 1997 dengan rincian, untuk petok D di bawah tahun 1997 uang muka pendaftaran sebesar Rp 750.000 dan biaya pengurusan sertifikat 3 juta rupiah. Sementara untuk petok D diatas tahun 1997 dengan biaya pendaftaran sebesar Rp 1,1 juta dan biaya sertifikat sebesar Rp 3 juta. JPU menyebutkan, terdakwa Jonathan Suwandono tidak punya dasar hukum untuk melakukan penarikan biaya pembuatan sertifikat bagi peserta prona. Dan terdakwa Mudjianto selaku lurah, mengetahui adanya penarikan biaya tersebut dan kemudian meminta biaya pembuatan Sprodik kepada terdakwa Jonathan Suwandono sebesar 350 ribu rupiah untuk per bidang tanah. “Terdakwa Jonathan Suwandono selaku Ketua BKM, memerintahkan Chusnul Chotimah selaku Bendahara BKM untuk menyerahkan uang kepada Mudjianto sebesar Rp 53.650.000 dengan rincian, tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp 18.900.000, tanggal 30 Desember 2013, 3 juta; tanggal 7 Januari 2014, Rp 15.400.000; tanggal 10 Januari 2014, Rp 4.450.000, tanggal 24 Januari 2014, Rp 2.800.000 dan tanggal 28 Januari 2014 sebesar Rp 9.100.000,” ucap JPU. “Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 12 huruf e Undang Undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ucap JPU diakhir surat dakwaannya. Menaggapi surat dakwaan JPU, PH terdakwa Mudjianto, Belly selaku Ketua Tim mengatakan kepada Majelis Hakim, akan menyampaikan Eksepsi (keberatan). Sementara terdakwa Jonathan Suwandono, yang didampingi PH Prodeo, menerima surat dakwaan JPU. Usai persidangan. Terkait keberatan PH terdakwa atas surat dakwaan JPU, kepada media ini Belly menjelaskan, bahwa surat dakwaan JPU tidak secara jelas menyebutkan perbuatan terdakwa. Alasannya, terdakwa tidak mengetahui adanya Prona di Kelurahan Kali Kedinding dan tidak pernah menerima surat dari BPN. “Kita akan mengajukan Eksepsi atas surat dakwaan JPU. Karena dalam surat dakwaan JPU tadi, tidak menjelaskan secara lengkap perbuatan terdakwa. dalam program Prona, terdakwa tidak dilibatkan dan tidak mengetahui adanya penarikan biaya oleh Jonathan Suwandono. Terdakwa tidak pernah menerima surat dari BPN terkait Prona,” kata Belly. Terpisah, Kepala Seksi Intlejen (Kasi Intel) Kejari Tanjung Perak, Lingga Nurie, saat dihubungi wartawanmengatakan, terdakwa hanya dijerat pasal 12 huruf e. Namun saat ditanya apakah ada pihak lain yang ikut bertanggung jawab atas kasus tersebut, Lingga tak dapat memastikan. “Ya, pasal 12 huruf e UU Korupsi. Belum ada,” kata Lingga.  (Redaksi) 
dili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan di dakwa, melakukan pungutan liar (Pungli) dalam pelaksanaan Proyek Prona, pada tahun 2014 lalu.

Tipikor Lurah Dan Ketua BKM Diadili Karena Korupsi Prona

beritakorupsi.co – Pada Jumat, 26 Mei 2017, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Surabaya, menyere...

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Rawan Kecurangan

06.27 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZRUYr_5L0ymBO3LywijzwlHgfSaDlBdtDIkeaxtgor96VDTL0Dw8X89exAheiwgldn2yKeXnzaYeC6CCcLrghbYelEnM6g1mx_93w5wix1hQ-KszVeFCOfkO0FTRpgJtvz_DQJ8qZSoE/s1600/_MG_0240.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="512" data-original-width="768" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZRUYr_5L0ymBO3LywijzwlHgfSaDlBdtDIkeaxtgor96VDTL0Dw8X89exAheiwgldn2yKeXnzaYeC6CCcLrghbYelEnM6g1mx_93w5wix1hQ-KszVeFCOfkO0FTRpgJtvz_DQJ8qZSoE/s640/_MG_0240.JPG" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan potensi kecurangan di Kepolisian RI, Kementerian PU, dan Kementerian Perhubungan dalam pengadaan barang dan jasa pada 2016. Sementara Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Keerom, Papua menjadi pemerintah daerah yang berpotensi melakukan praktek lancung. 
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSMio1TP7muAuX9o1Y-1-2fc-7EdjajFqeZXzBpUs4dopMuNYcp4rxXeja8m_cm6EWUup8Sfm3STMkBBpHW1QDMjTMy9-YAKxRjb0Ttg7vlCrWzdnOIAB5RAMOawfnfwI__rpFbbljbs0/s1600/_MG_9996.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="512" data-original-width="768" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSMio1TP7muAuX9o1Y-1-2fc-7EdjajFqeZXzBpUs4dopMuNYcp4rxXeja8m_cm6EWUup8Sfm3STMkBBpHW1QDMjTMy9-YAKxRjb0Ttg7vlCrWzdnOIAB5RAMOawfnfwI__rpFbbljbs0/s320/_MG_9996.JPG" width="320" /></a> Temuan tersebut berdasarkan riset “Analisa Potensi Kecurangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada 2016” yang dilakukan sejak April-Mei 2017. ICW memetakan potensi kecurangan pengadaan barang dan jasa menggunakan metode Potential Fraud Analysis (PFA). Metode ini memberi skor dengan rentang 1 sampai 20 terhadap lima variabel: nilai kontrak, partisipasi, efisiensi, waktu pelaksanaan, dan monopoli. Makin tinggi skor berarti makin rawan kecurangan. Data pengadaan barang dan jasa diperoleh dari Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang disajikan pada laman opentender.net. Kepolisian RI mendapatkan skor 16,4, diikuti Kementerian PU yang skornya 16,1 dan Kementerian Perhubungan yang mendapat skor 15,9. Dari kategori pemerintah daerah, Provinsi Bengkulu memperoleh skor 15,4 dan Kabupaten Keerom 15,7. Kajian ini juga menemukan bahwa Pemerintah pusat dan daerah belum menjalankan mandat Presiden Jokowi dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 dan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan pemberantasan Korupsi tahun 2015, 2016 dan 2017. Aturan tersebut mengharuskan pemerintah menggunakan sistem pengadaan elektronik (e-procurement) untuk semua kegiatan pengadaan barang dan jasa. Hingga 2016, baru sekitar 38,4 persen pengadaan secara nasional yang menggunakan sistem elektronik, khususnya lelang elektronik. Lebih lanjut, pemerintah juga kurang presisi dalam melakukan perencanaan pengadaan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya lelang yang tidak terlaksana pada akhir tahun. Ada 11.638 pengadaan yang tidak terlaksana pada tahun lalu. Dalam kajian yang sama, sektor infrastruktur menjadi pengadaan dengan jumlah proyek dan anggaran terbesar pada 2014 – 2016. Bahkan dalam rentang waktu itu, terjadi kenaikan anggaran pengadaan konstruksi yang signifikan, dari Rp 60 triliun pada 2014, menjadi Rp 143 triliun pada 2015, lalu Rp 221 triliun pada 2016. Kenaikan ini kemungkinan besar terkait dengan kebijakan pembangunan Presiden Jokowi. Selain memaparkan hasil kajian, pada kesempatan ini, ICW dan LKPP juga melakukan penandatanganan perpanjangan kerjasama (MoU) dalam hal penyediaan data pengadaan barang dan jasa pemerintah serta aktivitas lainnya yang menunjuang reformasi birokrasi sektor PBJ. Kepala LKPP, Agus Prabowo mengatakan, di era informasi teknologi, keterlibatan publik dalam pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah mutlak diperlukan. LKPP menciptakan sistem pengadaan barang/jasa dengan mengadopsi teknologi informasi. Melalui perangkat IT, proses pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi lebih mudah terpantau publik. Selain itu, masyarakat dapat secara aktif mengawasi melalui perangkat teknologi karena sudah terbiasa mengakses internet. “Kita rasanya memang harus masuk ke era crowd control. Datanya sudah terbuka. Data lelang LPSE sudah dimanfaatkan oleh ICW dengan membuat opentender.net. SiRUP yang berisi rencana pengadaan pemerintah pusat dan daerah juga sudah terbuka, sistem e-katalog juga begitu, memuat harga, spesifikasi dan identitas penyedia secara terbuka,” kata Agus. Sumber : Indonesian Corruption Watch (ICW), Jakarta, 22 Mei 2017

Regional Tipikor Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Rawan Kecurangan

beritakorupsi.co, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan potensi kecurangan di Kepolisian RI, Kementerian PU, dan Kementeria...

Presiden Harus Bentuk Tim Investigasi Independen untuk Perkara Novel Baswedan!

06.20 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMnZYvQvjVCnhqBfMA2Z0BQdtNZg2HJ06wmzRvNw9yE1DW20yqlXVnR6N24vCPwhV87bP5qf_0OLHD69dxdrLF0tEIrkHauUNM7z9mHuIFOuYtUzkIv9RKmqDXQGwMZd3h3e3zK73S0IU/s1600/ICW.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="452" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMnZYvQvjVCnhqBfMA2Z0BQdtNZg2HJ06wmzRvNw9yE1DW20yqlXVnR6N24vCPwhV87bP5qf_0OLHD69dxdrLF0tEIrkHauUNM7z9mHuIFOuYtUzkIv9RKmqDXQGwMZd3h3e3zK73S0IU/s1600/ICW.jpg" /></a></div>
#Empatpuluh hari pasca penyerangan, Kepolisian belum juga mendapat titik terang# 
 
 
 
 
beritakorupsi.co, Jakarta - Pada 11 April 2017, Novel Baswedan diserang dengan air keras oleh orang tidak dikenal, yang mengakibatkan mata kiri Novel harus dioperasi karena kerusakan pada sarafnya cukup parah. Empat puluh hari sejak penyerangan tersebut, Polri belum juga dapat menemukan pelaku penyerangan, apalagi oknum yang diduga menyuruh melakukan penyerangan tersebut. Penyerangan terhadap Novel Baswedan ini tidak dapat dilepaskan dari statusnya sebagai salah seorang penyidik senior di KPK. Telah banyak perkara korupsi yang melibatkan para pejabat publik dan penyelenggara negara, dan berhasil diungkap oleh Novel Baswedan dan timnya, dan yang terkini adalah penanganan perkara korupsi KTP Elektronik (KTP-El). Sebagaimana diketahui, perkara korupsi KTP-El ini diduga melibatkan banyak pihak dan kepentingan, sehingga bukan tidak mungkin ada oknum-oknum yang merasa kepentingannya terganggu dan berusaha merintangi proses hukum yang sedang berjalan. Upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk penyerangan terhadap Novel Baswedan. Dugaan ini bukan tanpa dasar, karena beberapa waktu sebelum penyerangan terhadap Novel terjadi, saksi Miryam S. Haryani, mencabut seluruh BAP-nya di muka persidangan. Pencabutan kesaksian tersebut diduga karena Miryam diancam oleh oknum tertentu, hingga akhirnya KPK mengambil langkah tegas untuk memproses kejadian tersebut menggunakan pasal tentang pemberian keterangan palsu. Salah satu akibat yang juga ditimbulkan dari pemeriksaan Miryam sebagai saksi dan pencabutan BAP Miryam S. Haryani di muka persidangan adalah, DPR RI sempat menggulirkan wacana pelaksanaan hak angket terhadap KPK. Hak angket ini bertujuan untuk meminta KPK membuka rekaman pemeriksaan Miryam yang diduga menyebutkan nama-nama anggota DPR RI. Sejak kejadian pada 11 April 2017 hingga kini, penanganan perkara penyerangan terhadap Novel Baswdan oleh Polri, belum juga menemukan titik terang. Padahal, penyerangan terhadap Novel akan menjadi preseden buruk bukan saja terhadap para aparat penegak hukum lain, tapi terutama terhadap upaya pemberantasan korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa, belum ada perlindungan yang cukup bagi orang-orang atau lembaga yang berupaya memberantas korupsi. Lambannya kerja Polri ini sangat mengkhawatirkan dan menimbulkan tanda tanya bagi publik. Bagian reskrim umum Polri terkenal dengan kerja cepatnya dalam mengungkap perkara-perkara pidana yang rumit. Masih melekat dalam ingatan publik bagaimana dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) minggu, Tim Gabungan Polda Metro Jaya telah berhasil menangkap tersangka pelaku pembunuhan sadis di Pulomas. Respon yang cepat dari Polri, tidak terlihat dalam penanganan perkara Novel Baswedan ini. Berangkat dari beberapa permasalahan di atas, kami menuntut agar: 1. Pemerintah mengambil langkah tegas dengan cara membentuk Tim Investigasi Independen, agar penanangan perkara Novel Baswedan dapat dilakukan hingga tuntas dan ke 2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dugaan terjadinya perintangan atau penghalang-halangan penanganan perkara korupsi (obstruction of justice) dalam penyerangan terhadap Novel Baswedan. Sumber : Indonesian Corruption Watch (ICW), Jakarta, 22 Mei 2017

Regional Presiden Harus Bentuk Tim Investigasi Independen untuk Perkara Novel Baswedan!

#Empatpuluh hari pasca penyerangan, Kepolisian belum juga mendapat titik terang# beritakorupsi.co, Jakarta - Pada 11 April 2017, Nove...

BERITAKORUPSI.CO

33 SKPD Dan Asosiasi Rekanan, Setoran Ke Terdakwa Wali Kota (Non Aktif) Madiun

Terdakwa Korupsi Bawaslu Jilid I dan III Jadi Saksi Untuk Jild IV

Adakah Rekayasa Kasus Korupsi Prona Kelurahan Kali Kedinding ?

PH Ajukan Eksepsi, Dakwaan JPU Dalam Kasus Korupsi Dianggap “Membingungkan”,

Lurah Dan Ketua BKM Diadili Karena Korupsi Prona

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Rawan Kecurangan

Presiden Harus Bentuk Tim Investigasi Independen untuk Perkara Novel Baswedan!

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI