Terdakwa Jaksa Korupsi Suap, Akhirnya Akui Salah

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2JMN7ZpOdOtchxuuQMH6oiSVYnnk0SHRT3fG12VMsjTX6iLf05mInp7aw_Vp8PndqUTel4pvqmq7hiQSw1WUxIwBiMd8Q-mdIoA4J2Ut-YAEj4_o4jtkVETQ90jvvcdNsrKpK7oR6avc/s1600/DSCF0271.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2JMN7ZpOdOtchxuuQMH6oiSVYnnk0SHRT3fG12VMsjTX6iLf05mInp7aw_Vp8PndqUTel4pvqmq7hiQSw1WUxIwBiMd8Q-mdIoA4J2Ut-YAEj4_o4jtkVETQ90jvvcdNsrKpK7oR6avc/s640/DSCF0271.JPG" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Jaksa Ahmad Fauzi (terdakwa) saat menjadi saksi bagi terdakwa Abdul Manaf</td></tr> </tbody></table> <b>beritakorupsi.co</b> – Sepintar-pintarnya Tupai melompat, suatu saat akan jatuh ke tanah. Barangkali ungkapan itu tepat bagi Jaksa Ahmad Fauzi, yang saat ini menyandang gelar barunya menjadi terdakwa Korupsi kasus suap senilai Rp 1,5 M, yang ditangkap Tim Saber Pungli Kejaskaan Tinggi Jawa Timur.<br /><br />Pada Selasa, 10 Januari 2017, terdakwa Jaksa Ahmad Fauzi menjadi saki bagi terdakwa Abdul Manaf yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Andry Ermawan, SH, dan juga sebaliknya. Keduanya saling memberikan keterangan terkait kasus suap yang menyeret keduanya ke Pengadilan Tipikor untuk diadili, mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hokum.<br /><br />Tak heran, bila terdakwa yang satu ini berbeda dengan ratusan terdakwa yang pernah diadili di pengadilan Tipikor. Sebab Ahmad Fauzi adalah Jaksa yang sudah berpengalaman melakukan pemeriksaan bagi beberapa orang saksi dari berbagai latar belakang pendidikan, pekerjaan maupun profesi dalam penyidikan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi. <br /><br />Sehingga, pertanyaan demi pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, dijawabnya dengan lancar ibarat sedang melakukan pemeriksaan kepada saksi atau tersangka yang sedang diperiksanya.<br /><br />Namun, antara jawabannya dengan pertanyaan Majelis Hakim tidak sesuai. Dia mengira, bahwa Majelis hakim tak bisa menaklukkannya sebagai seorang Jaksa penyidik di Kejati Jatim. Dan akhirnya Jaksa penyidik yang mendai pesakitan ini mengakui salah, terkait uang sebesar Rp 1,5 milliar yang diterimanya dari Abdul Manaf (terdakwa).<br /><br />Beberapa pertanyaan dari Ketua Majelis Hakim Wiwin Arodawanti, begitu lancar dijawab terdakwa namun tak satupun yang sesuai. Memang, tak salah bila atasannya selalu melibatkan Terdakwa sebagai Jaksa penyidik dalam  dalam kasus dugaan Korupsi, atau mewakili lembaganya dalam sidang Praperadilan.<br /><br />Namun saat anggota Majelis Hakim Muhammad Mahin, mendapat giliran untuk menanyai terdakwa, disaat itulah terdakwa akhirnya mengucapkan salah. Hakim Ad Hock yang satu ini memang jeli dan tak mau begitu saja mendengar jawaban terdakwa.<br /><br />“Dari tadi jawaban saudara berbelit-belit. Tapi pertanyaan saya sederhana aja. Kita ini kan penegak hukum, penyelenggara negara. Kan tidak boleh menerima sesuatau yang berhubungan dengan jabatan kita. Pertanyaan saya. Mengapa saudara menerima uang itu,” Tanya Hakim Mahin. Kemudian terdakwa mengaku salah. “Ia saya salah,” kata terdakwa Jaksa Ahmad Fauizi ini.<br /><br />Dari jawab Ahmad Fauzi sebagai saksi, bahwa Abdul Manaf tidak dijadikan sebagai tersangka dalam kasus pelepasan hak atas tanah di BPN Kabupaten Sumenep yang saat itu disidik Kejasaan Negeri Sumenep maupun Kejati Jatim. Dimana Ahmad Fauzi adalah salah seorang jaksa penyidik. <br /><br />Namun karena Abdul Manaf adalah sebagi orang yang membeli tanah yang menjadi kasus Korupsi itu, Abdul Manaf takut dijadikan tersangka oleh Ahmad Mauzi. Akhirnya, Abdul Manaf menawarkan sejumlah uang kepada Ahmad Fauzi melalui Abdullah yang juga kenal dengan Ahmad Fauzi. Akhirnya gayung pun bersambut. Uang sebesar Rp 1,5 milliar diatar sendiri oleh Abdul Manaf ke Kejati Jatim, diaman Ahmat Fauzi berkantor.<br /><br />Uang sebesar Rp 1,5 miliar yang diterima dari Abdul Manaf, di bawa dari halaman Kantor Kejati ke rumah kosnya di Rainbow Family Homestay, Jalan Ketintang Baru II Surabaya. Setelah sebelumnya, Abdul Manaf menemui terdakwa Ahmad Fauzi di ruangnya di Kejati Jatim, lalu kunci mobilnya langsung diserahkan.<br /><br />Ahmad Fauzi, kembali ke ruangannya lalu menyerahkan kunci mobil ke Abdul Manaf, setelah menghanrakan sejumlah uang ke tempat kosnya, sambil mengatakan, "Sudah saya terima," lanjut JPU Jolvis, menirukan. Kemudian, pemeriksaan yang harusnya dilakukan terdakwa Ahmad Fauzi kepada Abdul Manaf tak lagi dilanjutkan.<br /><br />Uang sebanyak Rp 1,5 milliar yang diterima terdakwa saat itu ternyata membawa “petaka”. Sebab, sepulangnya dari Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, mengikuti sidang Praperadilan, terdakwa langsung “diterkam” oleh Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang belum lama dibentuk Presiden RI, Ir. Joko Widodo.<br /><br />Atas perbuatan terdakwa, JPU menjeratnya dengan pasal berlapis dalam UU Tindak Pidana Korupsi (TPK). “Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 12 huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denga UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi. Selain itu, terdakwa juga dijerat dengan pasal 5 ayat (2) jo pasal 5 ayat (1) huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  (Redaksi)<br />

Tipikor Terdakwa Jaksa Korupsi Suap, Akhirnya Akui Salah

Jaksa Ahmad Fauzi (terdakwa) saat menjadi saksi bagi terdakwa Abdul Manaf beritakorupsi.co – Sepintar-pintarnya Tupai melompat, suatu s...

»

“Penyakit” JPU “Kambuh”, Sidang Terdakwa Buchori Tak Jadi Dituntut

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvKQ4KDzL0ZKxNdC-MBuLXQJSypuBspNoABpk_Gi3moUir8MaXpEIKrDaU8ifZd9xCNx2-xuZCJEK_0A23DepITwmYHn2gxv0BK_TkSoXvQQrfkoqLFRoDllJ_IquY1z8-dGnm9eqyqv0/s1600/Probolinggo.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvKQ4KDzL0ZKxNdC-MBuLXQJSypuBspNoABpk_Gi3moUir8MaXpEIKrDaU8ifZd9xCNx2-xuZCJEK_0A23DepITwmYHn2gxv0BK_TkSoXvQQrfkoqLFRoDllJ_IquY1z8-dGnm9eqyqv0/s640/Probolinggo.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Foto dari kanan, terdakwa Buchori, Suhadak dan Sugeng</b></td></tr> </tbody></table> <br /> <b>Surabaya, bk</b> – Ternyata “penyakit” tiba-tiba saat dipersidangan tidak hanya dialami terakwa kasus perkara Korupsi yaitu, lupa, diam dan nggak ingat, melainkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga punya “penyakit” bawaan yang terkadang “kambuh” di saat situasi dan kondisi (sikon) tak memungkinan.<br /> <br /> Seperti yang “dialami” JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Probolinggo, saat persidangan Kasus Korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo tahun 2009 lalu, untuk pengadaan Meubler, perbaikan ruang kelas, kamar mandi dan WC bagi 70 sekolah SD (Sekolah Dasar), yang menelan anggaran sebesar Rp 15.907.777.000 termasuk dana pendamping dari APBD sebesar Rp 1.509.777.700, yang merugikan keuangan negara sebesarRp 1,6 milliar, ternyata karena tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur.<br /> <br /> Pada Senin, 9 Januari 2017, Sidang perkara Korupsi DAK Pendidikan Pemkot Probolinggo yang menyeret mantan Wali Kota Probolinggo, Buchori dan Wakil Wali Kota (aktif) Suhadak serta Sugeng selaku Konsultan, yang seyogyanya pembacaan surat tuntutan akhirnya harus tertunda karena “penyakit” JPU yang belum siap membacakan surat tuntannya.<br /> <br /> “Belum siap tuntutan, Majelis,” kata JPU beralasan. Sementara terdakwa Buchori tetap duduk disamping PH-nya tidak duduk di kursi terdakwa.<br /> <br /> Ketua Majelis Hakim Mateus Samiaji pun mengingatkan JPU dan mnejelaskan, agar sidang perkara yang dibawanya ke Pengadilan Tipikor selesai sebelum Ketua Majelis Hakim pindah tugas karena sudanh menerima SK tanggal 20 Januari 2017. <br /> <br /> “Terakhir tanggal 19 karena tanggal 20 bulan ini, saya sudah menerima SK. Saya tidak tahu apakah ijin untuk memperpanjang waktu hingga perkara ini selesai, harun emnunggu. Jadi tuntutan kita tunda satu minggu tanggal 16 (16 Januari 2017.red). bagi terdakwa maupun PH-nya agar dari sekarang dicicl untuk mebuat pledoinya, ya,” saran Hakim Mateus.<br /> <br /> Hasil dari belum siapnya JPU membacakan surat tuntutannya kepada terdakwa Buchori, juga “menular” ke terdakwa Wakil Wali Kota (non Aktif) Suhadak. Namun dalam persidangan dengan terdakwa Suhadak (perkara terpisah) berbeda. Sebab, terdakwa duduk di kursi terdakwa lajimnya persidangan. <br /> Namun sedikit aneh. Menjelang akhir perkara ini selesai, Majelis Hakim justru mengeluarkan “jurus maut”  penetapan penahanan bagi terdakwa Suhadak. Penahanannya pun bukan di Rutan (rumah tanahan negara) atau di Lapas (lembaga pemasyarakatan) atau pun tahan rumah, melian hanya tahanan Kota Probolinggo.<br /> <br /> “Saudara terdakwa kami tahan selama tiga puluh hari terhitung dari sekarang. Saudara tidak ditahan disana di Rutan atau tahanan rumah, tetapi hanya tahanan Kota. Jadi anda hanya boleh di Kota Probolinggo tidak boleh keluar kecuali saat persidangan. Kalau saudara mau keluar kota, anda harus ijin,” kata Hakim Mateus.<br /> <br /> Sekedar mengingat. Tiga terdakwa ini (Buchori, Suhadak dan Sugeng) sempat ditahan beberapaa hari oleh penyidik Kejaksaan Agung RI yang menangani perkara Korupsi DAK Pendidikan Kota Probolinggo mulai dari Jilid I dengan terdakwa Kepala Dinas Pendidikan serta terdakwa lainnya. Namun tak semua terdakwa mengalami nasib baik seperti ketiga terdakwa. <br /> <br /> Hanya beberapa hari ditahan lalu dikeluarkan dengan alasan sakit. Dan sejak itu hingga sekarang, status tahanan terdakwa tak jelas. Faktanya, Majelis Hakim baru mengeluarkan surat penanahan Kota terhadap terdakwa pada tanggal 9 Januari 2017. Dan sudah pasti berbeda dengan tersangka/terdakwa yang ditangani oleh KPK, karena tak seorang terdakwa pun bisa mengalami seperti yang dialami terdakwa yang ditangani oleh Kejasaaan. Bila demikian, apakah ada rasa takut bagi pejabat di negeri ini untuk menggerogoti uang rakyat ?<br /> <br /> Untuk diketahui, ksus ini bermula pada tahun 2009. Pada saat itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo menerima kucuran dana dari pemrintah Pusat yang bersumber dari APBN sebesar Rp 13.587.999.300 ditambah dana pendamping dari Pemkot Probolonggo sebebsar Rp  1.509.777.700. sehingga total dana DAK Pendidikan sebesar Rp 15.907.777.000. Dana  tersebut akan digunakan untuk pengadaan Meubler bagi 70 sekolah SD, dengan nilai Rp 1.887.500.000,  dan dana sebesar Rp 13.210. 277. 000 akan digunakan untuk perbaikan bangunan gedung sekolah, dengan cara Swakelola berdasarkan Permendiknas Nomor :  3 Tahun 2009 dan Perpres No. 80 Tahun 2003 tentang pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.<br /> <br /> Namun dalam pelaksanaannya, Wali Kota Probolinggo justru menunjuk beberapa rekanan untuk mengerjakan proyek yang di danai dari uang rakyat itu diantaranya, CV Prasetyo (Direktur Rudiono/DPO) untuk 22 sekolah, CV  Indah Karya (Direktur Suhadak) untuk  26 sekolah, dan CV Jatijaya  (Direktur Ahmad Napon Wibowo)  sebayak 22 sekolah. Sementara Konsultan Perencanaan terdiri dari, CV  Pandan Landung (Direktur Didik), CV Widya Karya (Direktur Hari) dan CV Wiec (Direktur Sugeng Wijaya).<br /> <br /> Sebelum pelaksanaan proyek, diadakan pengarahan atau sosialisai oleh Kepala Dispendik selaku Pejabat Pengguna Anggaran, Maksum Subani, Kabid Pendidikan Dasar Masdar, dan Ketua Dewan Pendidikan  Wawan bersama dengan 70 Kepala sekolah SD selaku penerima DAK yang dihadiri oleh Wali Kota Buchori.<br /> <br /> Saat itulah Wali Kota Buchori member pengarahan tentang dan DAK. Yang isinya antara lain, untuk memperoleh  dana DAK, tidak sekadar  bondo  abab (hanya bicara), tetapi  harus nyenggek (menyodok). Arahan itu kemudian di jelaskan lagi oleh  Kadispendik.  <br /> <br /> “ Buntut” dari arahan Wali Kota Buchori, meminta kepada setiap Kepala Sekolah penerima dana DAK untuk menyetorkan 7%  dari nilai anggaran yang diperoleh. Namun karena Kepala Dinas Pendidikan keberatan, sehingga turun menjadi  5%. Dan setelah dana DAK cair, 70 Kepala Sekola akhirnya menyetorkan masing-masing 5% dan terkumpulah uang sebesar Rp 750 juta. <br /> <br /> Uang sebesar Rp 300 juta diserahkan ke Wali Kota Buchori di rumah dinasnya. Hal ini pun terungkap pula dalam surat dakwaan terdakwa Maksum pada persidangan Jilid I.   (Redaksi)<br /> <br />

Tipikor “Penyakit” JPU “Kambuh”, Sidang Terdakwa Buchori Tak Jadi Dituntut

Foto dari kanan, terdakwa Buchori, Suhadak dan Sugeng Surabaya, bk – Ternyata “penyakit” tiba-tiba saat dipersidangan tidak hanya dial...

»

Korupsi Pipanisai PDAM Sidoarjo, Mantan Dirut Dituntut 8 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyoUOE4limcVlVb2GRRXWkv9uXJk2s97LQpcwUZytoqf3YMNoVNiz-i2Jm6AzDKrsz9-SM0pTCO0jd0mVUtyS6rXCmUhcmolSLAOxye0e773KdTSeOU0ekkm1MSxXVaU9PXbUI0DBIWcw/s1600/IMG_20160915_142353.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyoUOE4limcVlVb2GRRXWkv9uXJk2s97LQpcwUZytoqf3YMNoVNiz-i2Jm6AzDKrsz9-SM0pTCO0jd0mVUtyS6rXCmUhcmolSLAOxye0e773KdTSeOU0ekkm1MSxXVaU9PXbUI0DBIWcw/s640/IMG_20160915_142353.jpg" width="360" /></a></div> <b>beritakorupsi.co</b> – Dingin dan pengapnya udara di balik jeruji besi disalah atu blok Rumah tanahanan negara (Rutan) Sidoarjo, serta berpisah dari anak istri serta sanak keluarga,  akan dirasakan Sugeng Mujiadi.<br /> <br /> Sebab, mantan Direktur Utama (Dirut) PDAM Sidoarjo ini dituntut pidana penjara selama 8 tahun karena terseret dalam kasus perkara Korupsi pengadaan 10 ribu pipanisasi Sambungan Rumah (SR) tahun Anggaran 2015 lalu, yang menelan anggran sebesar Rp 8,9 dari 9,1 milliar.<br /> <br /> Pada Senin, 9 Januari 2017, JPU Wahyu Dwi Prasetyo dan Wahid dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo membacakan surat tuntutannya kepada terdakwa dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Mateus Samiaji. JPU menjerat pasal 3 jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUP<br /> <br /> “Perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara. Meminta kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menjatuhkan pidana penjara selama 8 tahun,’ Kata JPU. <br /> <br /> Atas tuntutan JPU tersebut, Majelis Hakim meberikan waktu kepada terdakwa yang tidak didampingi Penasehat Hukum (PH)-ya ini untuk menyampaikan pledoi (pembelaan)<br /> <br /> Usai persdiangan, Mustofa Abidin, selaku PH terdakwa yang baru tiba di pengadilan Tipikor sekitar pkl 10 pagi namun sidang sudah selesai dan terdakwa pun sudah meninggalkan Pengadilan Tipikor. <br /> <br /> “Minggu lalu sudah disepakati sidang akan dilaksanan agak siang. saya sampai di sini sekitar pkl 10 ternyata sidang sudah selesai dan terdakwa beserta JPU sudah meninggalkam pengadilan Tipikor,”<br /> <br /> Kasus dugaan Korupsi pengadaan pipa sambungan rakyat tahun 2015 lalu, menelan anggaran sebesar Rp 8,9 milliar. Pada saat itu, PDAM Sidorajo mengadakan proyek pipanisasi untuk sambungan air minum ke masyarakat sebesar Rp 8,9 dari Rp 9,1 milliar.<br /> <br /> Untuk pelaksanaan proyek tersebut, PDAM mengadakan lelang yang diikuti 4 perusahaan dan kemudian CV Langgeng Jaya, selaku pemenang lelang. Namun, setelah pelaksanaan lelang, ternyata menimbulkan masalah bagi orag nomor satu di lingkungan PDAM itu. Sebab, salah satu peserta lelang melalukan protes akibat dicoretnya dari peserta lelang yani, CV Aria Bima Cena, karena alasan tidak sesuai spesifikasi.<br /> <br /> Pada hal, menurut pihak CV Aria Bima Cena, keikut sertaannya dalam proses lelang pipanisasi tersebut sudah sesuai aturan yang ditentuka oleh pantia lelang yakni standar SNI. Tidak hanya itu, nilai penawaran oleh CV ABC jauh dibahwa penawaran yang dilakaukan oleh CV Langgeng Jaya. Terjadinya malah, diduga akibat adanya persekongkolan terdakwa dengan pemenang lelang.<br /> <br /> Akibatnya, kasus ini pun sampai ke meja penyidik Kejari Sidoarjo. Dan setelah melalui proses penyidikan, penyidik Kejari Sidoarjo, menetapkan dua orang sebagai tersangka, dan saat ini, mantan pejabat nomor satu di PDAM Sidoarjo itu pun saat ini dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor. Dan setelah menjalani persidangan, penyidik Kejari Sidoarjo kemudian menetapkan Dua orang lai menjadi tersangka. Apakah tersangka akan bertambah dalam jilid selanjutnya setelah mantan Dirut itu di Vonis ? Reporter :  (Redaks)<br /> <br />

Tipikor Korupsi Pipanisai PDAM Sidoarjo, Mantan Dirut Dituntut 8 Tahun Penjara

beritakorupsi.co – Dingin dan pengapnya udara di balik jeruji besi disalah atu blok Rumah tanahanan negara (Rutan) Sidoarjo, serta berpis...

»

Korupsi “Mafia” Pembangunan Gedung Dewan Madiun Terungkap

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzXyY69LkE2OXUpa6Yo7Uug8mvKYVz3zZhU_GW-CiNwFdf0qr1x3c9r4lTYlZYwDuMLzLmQ7-Yy2a6Oprm1M3NuVkvDZXQI7pFggnyn2WpMO5ooJ7XshihkYorCQ3NZGxfRRSNSZDezz8/s1600/IMG_20170105_150728%25281%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzXyY69LkE2OXUpa6Yo7Uug8mvKYVz3zZhU_GW-CiNwFdf0qr1x3c9r4lTYlZYwDuMLzLmQ7-Yy2a6Oprm1M3NuVkvDZXQI7pFggnyn2WpMO5ooJ7XshihkYorCQ3NZGxfRRSNSZDezz8/s1600/IMG_20170105_150728%25281%2529.jpg" /></a></div> <b>beritakorupsi.co</b> – sepintar-pintarnya orang menyebunyikan yang busuk akan tercium juga. Ungkapan peribahasa ini barang kali tepat dalam kasus proyek pembangunan gedung DPRD Kota Madiun yang menelan anggaran sebesar Rp 29 M pada tahun 2015.<br /><br />Proyek pembangunan gedung DPRD Kota Madiun ternyata melibatkan salah seorang anggota DPRD Madiun, ‘Bondan Panji Saputra’ yang kabarnya adalah adik kandung Wali Kota Madiun Bambang Irianto, yang saat ini ditahan KPK. <br /><br />Hal itu terungkap dalam persidangan dengan agenda keterangan saksi yang juga terdakwa saling bersaksi untuk terdakwa lainnya, pada Kamis, 5 Januari 2017<br /><br />Dihadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim Mateus Smiaji, tiga saksi (juga terdakwa) yakni Aditya Nerviadi (Priject Manager), Iwan Suwasana, selaku Staf PT. Parigraha Consultant dan Sumanto, Direktur PT. Parigraha Consultant. Ketiganya menjadi saksi untuk terdakwa Agus Sugijanto, PPKm sekaligus sebagai KPA yang menjabat selaku Sekwan (Sekretaris Dewan) dan Widi Santoso, PPTK yang menjabat selaku Kasubag Sekwan.<br /><br />Di hadapan Majelis Hakim, Iwan Suwasana menjelaskan, mengikuti proses lelang pembangunan gedung Dewan atas nama PT Parigraha Konsultant (MK), berdasarkan surat kuasa yang diberikan Sumanto, selaku Direktur PT MK. “Menerima kuasa untuk mengikuti lelang berdasarkan surat kuasa sebagai staf PT MK,” kata Iwan.<br /><br />Namnun yang mengejutkan dari keterangan Iwan Suwasana adalah pengakuannya dihadapan Majelis Hakim yang mengatakan bahwa, dia disuruh Sumanto untuk mencari bendera (Kontraktor) yang sesuai dengan kualifikasi.<br /><br />Saya disuruh Sumanto untuk mencari bendera. Akhirnya ketemulah PT AJP. saya tidak mengenalnya tapi saya tahu alamatnya, terus menemui Direktur AJP. Hedi Karnowo yang memberikan benderanya ke Shonhaji. Menurut Sumanto, perintah itu dari Panji, anggota Dewan,” kata Iwan dihadapan Majelis. Dan itu pun di iyakan Sumanto, yang duduk disebelah kanan Iwan Suasana.<br /><br />Yang mengherankan adalah  keterangan Iwan Suwasana  dan Sumanto, saat Majelis Hakim, mempertanyakkan mengenai transfer uang sebanyak 850 juta dari PT AJP ke rekening Sumanto. “Itu bayar hutang. Saya pinjamkan uang saya sebanyak 500 juta ke Shonhaji. Karena tidak di bayar, saya tahih ke Hedi Karnowo,” jawab sumanto kepada Majelis. Namun Sumanto tak dapat menjawab, pertanyaan Majelsi Hakim terkait kelebihan uang yang tidak diberitahukannya kepada Hedi Karnowo, bila memang benar dia (Sumanto) meminjamkan uang sebanyak 500 juta namun dibayar 850 juta lebih.<br /><br />Sementara menurut Iwan Suwasana, yang menerima aliran dana sebesar 128 juta dari rekening PT AJP  sebanyak tiga kali pencairan kerekeningnya mengatakan, tidak tahu dan mungkin itu fee. “Saya nggak tahu, mungkin itu fee,”<br /><br />Sementara Aditya mengatakan, kalau dia adalah yang mengurusi mandor dan sebahagian karyawan yang mengerjakan proyek gedung Dewan.<br /><br />Dalam kasus ini, berbeda dengan kasus Korupsi lainnya. Sebab, pembangunan gedunga Dewan Kota Madiun berujung ke Pengadilan Tipikor bukan dari hasil temuan Kejaksaan, Kepolisian atau temuan dari hasil audit BPK RI. Melainkan murni dari laporan salah satu terdakwa yakni, Hedi Karnowo, selaku Direktur PT Aneka Jasa Pembangunan (AJP), yang dipinjam Iwan Suwasana (terdakwa) untuk digunakan sebagai peserta lelang dalam proyek pembangunan gedung Dewan.<br /><br />Dalam fakta persidangan, ternyata yang mengerjakan proyek adalah Kaiseng dan Moch. Shonhaji (DPO) orang dekat Iwan Suwasana, selaku Staf PT. Parigraha Consultant. Kaiseng memang menerima surat kuasa dari Hedi Karnowo untuk mengerjakan Proyek setelah Kaiseng dikenalkan Iwan Suwasana kepada Hedi. Anehnya, surat kuasa tersebut tidak pernah dipergunakan untuk mengerjakan proyek yang didanai uang rakyat itu.<br /><br />Kemudian, beberapa jenis pekerjaan proyek gedung DPRD Madiun seperti pemasangan keramik, instlasi listrik, plafon dan kusen di sub kontrakan kepada beberapa CV. Yang lebih aneh lagi adalah, surat perjanjian pekerjaan yang ditanda tangani oleh Aditya Nerviadi (Priject Manager) selaku pihak pertama kepada sub kontrak, Didik Putra, selaku pihak kedua serta mengetahui, Iwan Suwasana, menggunakan kop surat PT AJP tanpa sepengetahuan Hedi Karnowo. <br /><br />dana yang sudah dicairkan kepada pelaksana melalui rekening PT AJP sebesar Rp 23 milliar lebih dari total anggran Rp 29 milliar. Dan dana tersebut, selurunya diserahkan oleh Hedi Karnowo kepada Kaiseng dan Sonhaji atas perintah Iwan Suwasana maupun transfer tunai dari rekening PT AJP ke Iwan Suwasana. Hal inilah yang terungkap dari keterangan saksi dalam persidangan pada sebelumnya.<br /><br />sebelumnya, Hedi Karnowo, menjelakan kepada media ini, bahwa Iwan dan dirinya adalah saling kenal, sehingga Hedi percaya saat Iwan meminjam dokumen PT AJP. <br /><br /><b>Awal mula dari Perkara ini.....</b><br /><br />Kasus ini bermula saat Hedi Karnowo, selaku Direktur Utama PT AJP yang melaporkannya ke Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur. Memang dalam dokumen tersebut bahwa PT AJP adalah pemenang lelang. Namun Direktur PT AJP tidak penah secara langsung berhubungan terkait proyek pembangunan geduang Dewan tersebut. Sebab, dokumen PT AJP pernah dipinjam oleh rekannya sendiri yaitu Iwan Sulaksana.<br /><br />Dalam dakwaan Jaksan memang disebutkan, proses pelaksanaan proyek pembangunan gedung wakil rakyat Kota Madiun, yang dilaksanakan melalui lelang terbuka (unit layanan pengadaan) dengan nilai HPS sebesar Rp31.780.370.000, yang dibuat oleh PPKm sekaligus selaku KPA. Dalam proses lelang tersebut, pemenang lelang adalah PT Aneka Jasa Pembangunan (AJP) dengan nilai penawaran sebesar Rp 29.300.800.000,-. Kemudian, dukumen kontrak kerja ditandatangani antara Hedi Karnowo, Direktur PT AJP selaku pemenag lelang dengan Agus Sugijanto, selaku KPA, dengan pembayaran uang muka sebesar Rp 5.860.160.000 melalui  rekening PT AJP.<br /><br />Namun dalam pelaksanaannya, ternyata proyek pembangunan gedung dewan tersebut tidak dkerjakan oleh PT AJP selaku pemenang lelang, meliankan oleh Kaiseng dan Moch. Shonhaji, berdasarkan surat kuasa Akte Notaris dengan pengawasan di bawah PT Parigraha Consultant. Tragisnya, pembayaran sudah dicairkan sebesar 90%, sementara pekerjaan baru mencapai 85,095% dengan Volume 4,9% atau sebesar Rp 1.065.000.528,40. Sehingga terjadi selisih sebesar Rp 606.710.261.<br /><br /><b>Pekerjaan Proyek Pembangunan Gedung DPRD Tidak Selesai Hingga 19 Pebruari 2016, Namun Uang Mengalir Kebarbagai Pihak</b><br /><br /><br />Karena pekerjaan proyek tersebut belum selesai hingga akhir tahun (31 Desember 2015), akhirnya Direktur PT AJP memutus perjanjian kerja dengan Kaiseng dan Moch. Shonhaji. Sementara, anggaran yang sudah dicairkan sebesar Rp 23.254.179.457 dari nilai seluruhnya. Pada hal, perpanjangan waktu pekerjaan yang disepakati antara pengguna jasa (KPA) dengan penyedia jasa (PT AJP) sejak tanggal 1 Januari hingga 19 Pebruari 2016, pekerjaan tersebut pun belum juga tuntas. Yang tragisnya lagi, proyek pembangunan gedung DPRD Kota Madiun itu pun berhenti.<br /><br />Tidak selesainya pekerjaan tersebut karena pengawasan dari Konsultan maupun dari PPTK tidak dilakukan.  JPU juga membeberkan aliran dana dari PT AJP ke berbagai pihak diantaranya, Iwan Suwasana sebesar Rp 64.550.000; Samin, Rp 79 juta; Sunardi, Rp 518.587.500; Moch. Shonhaji, Rp 4,8 milliar; PT Parigraha, Rp 106.625.000; Sumanto, Rp 837.595.632 dan pihak lainnya, dengan total seluruhnya sebesar Rp 23.254.179.457,-  <br /><br />Hedi Karnowo merasa dikorbankan dalam proyek milliaran ini. Dan akhirnya dengan segala resiko, Hedi pun melaporkannya ke Kejasaan Tinggi Jawa Timur, untu, diproses hukum. Seperti yang disampaikan kepada media ini. Karena mendapat ancaman, Hedi pun berada dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPKS).  (Redaksi)<br /><br />

Tipikor Korupsi “Mafia” Pembangunan Gedung Dewan Madiun Terungkap

beritakorupsi.co – sepintar-pintarnya orang menyebunyikan yang busuk akan tercium juga. Ungkapan peribahasa ini barang kali tepat dalam k...

»

Korpsi Kain Batik, Mantan Sekda Nganjuk Dituntut 1,5 Tahun Penjara

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiL7Y9CP96gX2R09e2jSkAzye38kL5FB73ZCvnmAUJFWmcKX5iz2tQ2iBY0-FEpg1zx6PBMPiyNfpoA2az4AdqaPJ2NU5uBCl3hXB79-ffH9B2E2RmGx27nAnZv7mSbC9U6QPLGHkE9Avk/s1600/Nganjuk.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiL7Y9CP96gX2R09e2jSkAzye38kL5FB73ZCvnmAUJFWmcKX5iz2tQ2iBY0-FEpg1zx6PBMPiyNfpoA2az4AdqaPJ2NU5uBCl3hXB79-ffH9B2E2RmGx27nAnZv7mSbC9U6QPLGHkE9Avk/s1600/Nganjuk.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Masduqi, menyimak tuntutan JPU</td></tr> </tbody></table> <b>beritakorupsi.co</b> – Ketika Jaksa Penuntut Umum (JPU), menuntut hukuman ringan apa lagi berat kepada seorang terdakwa dalam kasus pidana Khususnya Korupsi, sudah pasti mengatakan terlalu berat, karena menurutnya dia tidak bersalah.<br /> <br /> Itu pula yang disampaikan oleh Masduqi, setelah mendengarkan JPU membacakan surat tuntutan pada dirinya, dalam persidangan, yang di Ketuai Hakim Mateus Samiaji, dengan agenda pembacaan tuntutan, yang di gelar di ruang sidang Candra Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipkor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, pada Kamis, 5 Januari 2017.<br /> <br /> Terdakwa Masudqi, adalah mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nganjuk. Ia diseret oleh JPU ke Pengadilan Tipikor untuk diadili, dalam kasus perkara korupsi pengadaan kain batik pada hari tertentu untuk pegawai negeri sipil (PNS) Tahun 2015, untuk dibagikan kepada, 12.3445 orang di lingkunagan Pemkab  hingga pegawai Kecamatan, yang menelan anggaran sebesar Rp 6,2 milliar.<br /> <br /> Dalam kasus ini, Kejari Nganjuk menetapkan 4 (Empat) tersangka/terdakwa antara lain, Masduki, mantan Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus sebagai PA (pengguna Anggaran), Edi Purwanto, Direktur CV Ranusa asal, Kabupaten Malang, Mashudi Satriya Santoso, Direktur CV Agung Rejeki dan Sumartoyo, Direktur PT Delta Inti Sejahtera asal Kabupaten Sidoarjo. Keempatnya di dakwa melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama, dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<br /> <br /> Di hadapan Majelis Hakim, Dua terdakwa (Masduki dan Edi Purwanto) dijerat dengan pasal yang sama yakni, pasal 3 (karena jabatan dan keweangan) jo pasal 18 ayat (1) UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, namun tuntutan hukuman pidana penjara berbeda. Sementara dua terdakwa lainnya masih menunggu giliran pada sidang berikutnya. <br /> <br /> Masduqi, selaku mantan pejabat hanya dituntut pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan. Sementara Edi Purwanto, 3 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan. Edi juga dihukum pidana tambahan berupa pengembalian kerugian negara sebesar Rp 44 juta subsidair 1 tahun dan 9 bulan penjara. Sehingga total tuntutan JPU kepada Edi selama 5 tahun dan 3 bulan.<br /> <br /> Tuntutan JPU Eko Baroto, yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk, memang tak kaget. Sebab, pantauan media ini sejak awal persidangan, Keempat terdakwa selalu mendapat kebebesan setiap sidang, tidak seperti terdakwa lainnya yang langsung dimasukkan ke ruang tahanan Pengadilan. <br /> <br /> Usai persidangan, Eko Baroto mengatakan, bahwa tuntutan itu sesuai fakta dipersidangan. Namun saat ditanya mengenai peran dan tanggung jawab Sekda Jombang, Ita Triwibawati yang juga istri Bupati Nganjuk, Eko tak bersedia menjawab. “Kalau itu, saya tidak berani komentar,” jawabnya singkat.<br /> <br /> Sementar terdakwa Masduqi melalui Penasehat Hukumnya Mustofa Abidin mengatakan, bahwa tuntutan JPU terlalu berat walau hanya 1 tahun 6 bulan. Alasannya, bahwa apa yang dilakukan terdakwa bukan suatu kesalahan.<br /> <br /> “Terlalu berat. Jaksa mengatakan bahwa terdakwa melakukan pergeseran anggaran dari 500 ribu untuk satu potong menjadi 2 stel atau 4 potong tanpa persetujuan DPRD. Pada hal itu bukan pergeseran aggaran, dan itu tidak salah, di perbolehkan. Itu menurut ahli yang dihadirkan JPU. Kita akan sampaikan semuanya pada sidang nanti di pembelaan,” kata Mustofa.<br /> <br /> Fakta Di Persidangan Yang Terungkap<br /> <br /> Kasus ini ternyata tidak hanya dalam pengadaan kain batik. Tetapi juga dalam pembahasan rancangan anggaran pengeluaran belanja daerah (RAPBD) hingga disahkan menjadi APBD oleh DPRD Kabupaten Nganjuk, sepertinya sudah bermasalah.<br /> <br /> Sebab, mulai dari pengusulan anggaran RAPBD TA 2015, yang didalamnya tercantum anggaran untuk pengadaan kain batik, yang kemudian disampikan ke DPRD untuk dibahas di Badan Anggaran (Banggar). Dalam pembahasan tersebut, pos anggaran untuk pengadaan kain batik ternyata dicoret. Sebelum RAPBD tersebut disahkan menjadi APBD, Bupati Nganjuk mengirimkan ke Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi.<br /> <br /> Dan hasil dari evaluasi Gubernur pun, tidak ada kewajiban Pemda Nganjuk untuk melaksanakan. Sehingga, pada saat sidang paripurna DPRD untuk mensahkan RAPBD menjadi APBD Kabupaten Nganjuk, pos anggaran untuk pengadaan kain batik tidak tercantum. Namun, ada usulan dari Bupati ke DPRD, yang kemudian disahkan oleh para Dewan di Kabupaten Nganjuk itu, maka pengadaan kain batik pun berjalan yang dalam plafonnya sebesar Rp 500 ribu per potong (Satu stel) untuk setiap PNS. Pengadaan kain batik untuk PNS Pemkab Nganjuk Tahun 2015 agar tetap dilaksanakan adalah inisiatif dari Bupai Nganjuk, Taufiqurrohman. Namun akhirnya, Masduqi selaku Pemgguna Anggaran, membuat kebijakan merubah anggaran, yang semula 500 ribu rupiah untuk Satu stel menjadi 2 tanpa mendapat persetujuan dari DPRD. Seperti dalam dakwaan JPU di persidangan sebelumnya.<br /> <br /> Selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Nganjuk, Bupati menelepon Bambang Eko Suharto, selaku Kepala Bappeda yang juga Sekretaris TPAD (Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah), serta memerintahkan untuk menyisipkan atau memasukkan anggaran belanja kain batik pada APBD 2015.<br /> <br /> Selanjutnya, Kepala Bappeda menyampaikan perintah dari Bupati itu ke Masduqi, selaku Sekda juga ke Mukhasanah, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KAD) Nganjuk. Dari perintah bupati itulah, akhirnya anggaran alokasi anggaran belanja kain batik untuk hari tertentu sebesar Rp 6.262.000 disisipkan ke APBD 2015 yang mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Nganjuk. Hal ini juga terungkap dalam persidangan.<br /> <br /> Dalam pelaksanaan pengadaan kain batik untuk hari terntu di kabupaten Nganjuk, ternyata yang berperan adalah Sumartoyo, Direktur PT Delta Inti Sejahtera asal Kabupaten Sidoarjo dan Sekda Kabupaten Jombang, Ita Triwibawati, istri Bupati Nganjuk. Anehnya, Widarwati Dallilah, selalu PPKm yang juga KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) tidak mengetahui adanya kontrak pengadaan kain batik. Yang lebih aneh lagi, Widarwati Dallilah, menandatangani pencairan namun tidak diketahui siapa penerima dana tersebut. <br /> <br /> Setelah kasus ini mencuat, Kejari Nganjuk pun akhirnya melakukan penyidikan dalam kasus dugaan Korupsi pengadaan kain batik, dan menetapkan 4 orang tersangka/terdakwa diantaranya, Masduki, mantan Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus sebagai PA (pengguna Anggaran), Edi Purwanto, Direktur CV Ranusa asal, Kabupaten Malang, Mashudi Satriya Santoso, Direktur CV Agung Rejeki dan Sumartoyo, Direktur PT Delta Inti Sejahtera asal Kabupaten Sidoarjo.  (Redaksi)

Tipikor Korpsi Kain Batik, Mantan Sekda Nganjuk Dituntut 1,5 Tahun Penjara

Terdakwa Masduqi, menyimak tuntutan JPU beritakorupsi.co – Ketika Jaksa Penuntut Umum (JPU), menuntut hukuman ringan apa lagi berat kep...

»

Pekerjaan Saluran Di Kelurahan Simomulyo Milik Siapa ?

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKH-4vCqqTlfhjIXD04Gc6rTy1bgGTC35VbH5YNNwlTNWOkyMp0K_N869qa_1-hgg6x-RwOzuLmBeWC5OLvzBxWqmZsXHtfxsvEwi-vTqkoGGRDpFj8zOhiVFmhYUMReeSsTAmLPNXW50/s1600/proyek.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKH-4vCqqTlfhjIXD04Gc6rTy1bgGTC35VbH5YNNwlTNWOkyMp0K_N869qa_1-hgg6x-RwOzuLmBeWC5OLvzBxWqmZsXHtfxsvEwi-vTqkoGGRDpFj8zOhiVFmhYUMReeSsTAmLPNXW50/s1600/proyek.png" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Proyek pekerjaan Pendistrian Saluran U– Gutter di Kelurahan Simomulyo</b> </td></tr> </tbody></table> <br /> <b>beritakorupsi.co</b> – Kasus perkara Korupsi proyek pembangunan yang didanai dari uang rakyat lewat APBD diataranya karena pekerjaannya yang tidak sesuai dengan specifikasi teknik pekerjaan dan kurangnya pengawasan dari pihak pemerin<br /><br />Diantaranya pembangunan Proyek Embung (waduk) Kota Madiun (sudah di Vonis) dan proyek pembangunan gedung DPRD Kota Madiun yang saat ini masih disidangkan di Pengadilan Tipikor, yang menyeret Sekretaris Dewan, selaku PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknik Pekerjaan (PPTK).<br /><br />Di Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya, sebuah proyek pekerjaan Pendistrian Saluran U– Gutter, yang panjangnya kurang lebih sekitar 100 m, namun tak diketahui pemilik proyek tersebut, dan saat ini sedang dikerjakan juga tanpa ada pihak pengawas.<br /><br />Pada Senin, 2 Januari 2017, sekitar pkl 00:21:53 saat wartawan media ini ke lokasi proyek, tak terlihat adanya pihak Kontraktor maupun pengawas kecuali pekerja sebanyak lima orang. Saat ditanya salah seorang dari pekerja terkait pemilik proyek, juga tak tahu. “Tidak tahu, mas,” jawabnya singkat.<br /><br />sementara salah seorang pekerja yang usianya diperkirakan sekitar 50an mengatakan, bahwa proyek tersbut adalah bantuan dari salah satu Partai Politik. “Ini harus selesai besok (hari ini). kalau nggak ada nggak dibayar. Ini sudah terlambat. Ini bantuan dari partai,” katanya sambil bekerja dan tanpa menyebutkan partai yang dimaksud.<br /><br />Dari fakta dilapangan, pekerjaan proyek terkesan asal jadi untuk ‘mengejar’ waktu. Sebab, pemasangan U – Gutter disepanjang saluran terkesan asal terlihat bergelombang dan pemasangan U-Gutter dengan genangan air dan tidak adanya urugan pasir padat. Sementar sisi kanan dan kiri yang semula adalah jalan paving yang dibongkar juga dipasang begitu saja.<br /><br />Untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara akibat dari pekerjaan proyek yang diduga tidak sesuai dengan specifikasi maupun perjanjian kontrak kerja, pihak aparat penegak hukum Kejaksaan maupun Kepolisian, harusnya melakukan fungsi pencegahan dari pada penindakan sesuai dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (TPK).<br /><br />Terkait hal tersebut diatas, hingga berita ini ditulis, pihak PU Dinas Bina Marga dan Pematusan Pemkot Surabaya belum bisa dokonfirmasi.  (Redaksi)<br /><br /> tah darah.

Pemerintahan Pekerjaan Saluran Di Kelurahan Simomulyo Milik Siapa ?

Proyek pekerjaan Pendistrian Saluran U– Gutter di Kelurahan Simomulyo beritakorupsi.co – Kasus perkara Korupsi proyek pembangunan yan...

»

Kasus Korupsi Di Jawa Timur 2016 “Tumbuh” Menjadi 298

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjihUr3KS8QRS59KHqhiimSAAusNvfrWMFTNEL31HLV5SXcNJb4yIT3L4UfOQAqxToIXJDJQFL6BTjh0vOilkWCY89W_yaO4SX6QB2RJhmegH2nuox1dQJ4vKCNBhV96XWIq_Ijc563qaE/s1600/Gedung+Pengadilan+Tipikor.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="380" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjihUr3KS8QRS59KHqhiimSAAusNvfrWMFTNEL31HLV5SXcNJb4yIT3L4UfOQAqxToIXJDJQFL6BTjh0vOilkWCY89W_yaO4SX6QB2RJhmegH2nuox1dQJ4vKCNBhV96XWIq_Ijc563qaE/s640/Gedung+Pengadilan+Tipikor.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Gedung Pengadilan Tipikor Surabaya</b></td></tr> </tbody></table> <br /> <b> <i><span style="font-size: large;">Catatan Akhir Tahun 2016</span></i></b><br /> <br /> <b>beritakorupsi.co</b> – Kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) di Indonesia Khususnya di Jawa Timur, semakin tahun bukannya semakin berkurang, melainkan “tumbuh pesat”, sekalipun Pemerintah dan berbagai elemen masyarakat getol meneriakkan, tindak tegas para pelaku Koruptor.<br /> <br /> Sejak berdirinya Pengadilan Tindak pidana Korupsi (Tipikor) di Jawa Timur, dibawah Pengadilan Negeri (PN) Kelas I-A Khusus Surabaya pada 17 oktober 2010 lalu hingga sekarang atau selama 6 tahun, hampir 1000 perkara Korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tipikor yang dilimpahkan oleh 36 Kejaksaan Negeri (Kejari) di Jawa Timur ditambah Satu Kejasaan Tinggi, dan semakin tahun semakin bertambah.<br /> <br /> Yang memprihatinkan lagi, dari sekian kasus Korupsi hasil penyidikan Kejaksaan maupun Kepolisian di Jatim, Tiga diantaranya adalah hasil penangkapan langsung atau Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pelaku Korupsi suap yang dilakukan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan Tim Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) yang baru beberapa bulan dibentuk oleh Presiden RI, yaitu, mantan Bupati Bangkalan, Pejabat Pelindo III Surabaya dan Jaksa dari Kejati Jatim Ahmat Fauzi, dengan barang bukti berupa uang milliaran rupiah.<br /> <br /> Sehingga, kurangnya kerpercayaan masyarakat terhadap Dua lembaga penegak hukum di Jawa Timur yakni, Kejaksaan dan Kepolisian bukan tidak beralasan bahkan masih jauh dari harapan. Tidak hanya itu, kedua lembaga ini masih dianggap tebang pilih untuk menyeret para pelaku Koruptor ke meja hijau Pengadilan untuk diadili diantaranya, kasus Korupsi KUR (Kredit Usaha Rakyat) di Kabupaten Jombang, kasus Korupsi Pariwisata Kota Batu. Bahkan beberapa kasus dugaan Korupsi ada yang di SP3 alias dihentikan.<br /> <br /> Memang di Satu sisi, Dua lembaga penegak hukum ini, boleh dibilang berhasil mengungkap ratusan kasus korupsi yang diseret ke Pengadilan Tipikor selama tahun 2016. Tetapi disisi lain, korupsi di Jatim ibarat “pohon anggur yang tumbuh di tanah yang subur, yang potong hanyalah rantingnya”.<br /> Kegagalan penaganan kasus Korupsi di Jatim dapat dilihat dari bertambahnya jumlah perkara Korupsi selama Tiga tahun terakhir sejak 2014 sebanyak 215 perkara, tahun 2015 sebanyak 238 perkara dan tahun 2016 sebanyak 298 perkara<br /> <br /> Hal itu seperti yang disampaikan Humas Pengadilan Tipikor, Dr. Lufsiana, saat ditemui di kantornya. Dia menjelaskan, jumlah perkara Korupsi yang masuk ke Pengadilan Tipikor selama tahun 2016 sebanyak 298 dan 80% diantaranya sudah di Vonis. Namun saat ditanya jumlah perkara yang divonis bebas dari 80% perkara yang disidngkan, Hakim yang menggantikan Dr. Gazalba Saleh sebagai Humas di Pengadilan Tipikor ini tak bisa merinci. Alasannya, belum menerima laporan dari bagian Administrasi.<br /> <br />  “Perkara yang masuk hingga tanggal 30 Desember sebanyak 298 perkara. Dan 80% sudah di Vonis, sisanya sedang disidangkan. saya belum menerima laporan dari bagian Administrasi karena ada pergantian pegawai yang pindah ke PN Gresik,” katanya, pada Jumat, 30 Desember 2016.<br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>Selain Lima Perkara Yang Divonis Bebas, Penanganan Masih Teekesan Tebang Pilih Dan Pencegahan Yang Tidak Berjalan</b></span><br /> <br /> Sementara dari catatan media ini, ada 5 perkara (terdakwa) yang di Vonis bebas selama 2016 diantaranya, Tiga perkara Koruspi Bawaslu Jatim (Ketua Majelis H.R. Unggul Warso Mukti), Perkara Korupsi LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Huta) dari Kejari Banyuwangi (Ketua Majelis, H.R. Unggul Warso Mukti) dan perkara Korupsi pembangunan RSUD Ponorogo.<br /> <br /> Menanggapi terkait meningkatnya kasus Korupsi di Jawa Timur, Dosen Fakultas Hukum, Pusat Kajian Anti-Korupsi dan Kebijakan Pidana (CACCP) FH Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Iqbal Felisiano dan Prof. Dr. Frans Limahelu. SH., LLM, Pakar Hukum Pidana, Guru Besar FH Unair,  turut mengomenrainya.<br /> <br /> Menurut Iqbal Felisiano, semakin banyak perkara Korupsi yang disidangkan mempunyai 2 (Dua) indikasi; yang pertama, semakin baiknya model penegakan hukum TPK (Tindak Pidana Korupsi.red), sehingga jumlah persidangan perkara korupsi yang diputus semakin banyak. Disisi lain, ini juga menunjukkan sistem pencegahan yang kurang berjalan dengan baik, sehingga perkara Korupsi semakin tinggi tiap tahunnya. <br /> <br /> “Indikasi baiknya penegakan hukum juga harus dilihat atau juga linier dengan vonis. Apabila vonisnya semakin lama semakin ringan, artinya ada degradasi nilai yang menganggap Korupsi sepertinya kejahatan biasa. Hal ini bisa jadi kemudian masyarakat semakin lama semakin kebal, dan menganggap korupsi mnjadi hal yang lumrah,” ujar Iqbal.<br /> <br /> Saat ditanya mengenai Visi dari UU Korupsi, menurt Dosen FH Unair ini mengatakan, harus dilihat dari pertimbangannya dan sudah diatur dalam Perma (Peraturan Mahkamah Agung) RI, No 1 tahun 2013.<br /> <br /> “Kalau Visinya, harus dilihat dari pertimbangannya. Asset recovery diatur tersendiri, ada Perma No. 1 tahun 2013 kalau tidak salah. Kalau melihat Visi dari UU kan, dilihat dari pertimbangan-nya. Tapi yang jelas, di UU TPK, tidak hanya menekankan pada penegakan, tapi juga pencegahan. Ini yang kurang berjalan alias berat sebelah,” pungkasnya.<br /> <br /> Lebih lanjut ditanya mengenai penaganan kasus Korupsi yang terkesan masih tebang pilih ditingkat penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan maupun Kepolisian, serta besarnya peluang posisi jabatan dan penghargaan atas banyaknya perkara Korupsi yang ditangani aparat penegak hukum, Dosen FH dari Pusat Kajian Anti-Korupsi dan Kebijakan Pidana (CACCP) FH Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini mengatakan, masih kurang maksimal.<br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>Pengharggaan Bagi Aparat Penegak Hukum, Penaganan Kasus Korupsi Haruslah Maksimal</b></span><br /> <br /> “Indikasi tebang pilihnya, kalau menurut saya penanganan masih kurang maksimal. Kalau reward atas penegakan hukum yang berkualitas sih, menurut saya fine. Tunggakan perkara masih ada, beberapa perkara di SP3, tersangka mendapatkan penangguhan atau pengalihan penahanan yang berpotensi hilangnya alat bukti, dan banyak perkara yang tidak termonitor,” tegasnya.<br /> <br /> Iqbal menambahkan,  Mungkin kedepannya juga perlu didorong upaya pencegahan dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan Korupsi, baik dengan cara memberikan reward serta fasilitas pendukungnya.<br /> <br /> <span style="font-size: large;">Pelaku Korupsi Yang Ditindak Jangan Hanya Ditingkat Rendah Tetapi Juga Pejabat Diatasnya Yang Terlibat</span><br /> <br /> Sementara menurut Prof. Dr. Frans Limahelu. SH., LLM, Pakar Hukum Pidana, Guru Besar FH Unair mengatakan, pemberantasan Korupsi di Jawa Timur gagal. Guru Besar Fakultas Hukum Univeritas ternama di Surabaya ini pun mengibaratkan istila pohon Mangga dan Bunga Melati. Bahkan juga mengistilakan Ikan teri, ikan bandeng dan ikan Kakap untuk jenis kasus korupsi yang ditangani lembaga penegak hukum itu.<br /> <br /> “Dari angka itu, dibagi dulu, berapa yang masuk kakap, berapa yang bandeng dan berapa yang masuk Teri. Sasaranya justru yang Kakap Sama Bandeng, yang Teri lupakan Dulu. Lalu bandingkan dengan kasus tahun 2014 dan 2015, kemajuannya di Kakap atau di Teri. Kalau kemajuannya di Teri sementara kakapnya hanya hitungan jari, nggak ada artinya dong. Kalau begitu, boleh dibilang gagal dalam penanganan Korupsi,” ujarnya.<br /> <br />  “Lihat dulu berapa kasus korupsi yang dari polisi dan berapa dari Jaksa. Dari Polisi kan juga dibawa ke Jaksa kemudian ke Pengadilan Tipikor. Apakah dalam istilah Mangga dan Melati itu, Yang mana yang dibawa ke Tipikor. Apakah Mangga atau melati,” ujarnya.<br /> <br /> Prof. Frans menambahkan, banyaknya perkara kasus Korupsi yang ditangani aparat penegak hukum, tidak hanya menerima penghargaan tetapi bisa jadi posisi jabatan pun sudah menunggu.  (Redaksi)

Tipikor Kasus Korupsi Di Jawa Timur 2016 “Tumbuh” Menjadi 298

Gedung Pengadilan Tipikor Surabaya   Catatan Akhir Tahun 2016 beritakorupsi.co – Kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) di Indonesia Khus...

»