Dua Terdakwa Korupsi “Ikan” Sebesar Rp567.568 Juta Di Vonis Antara 2 dan 2.6 Tahun Penjara

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7QrQdwfN5W04PZZMt6aqvFcwrco5BpZvUlEeuIRGJ7zEc8HMuaUQf7HuLeVDeGD5f9UNi2mY0oFXOq_rQF7TpFp7rv2TibYXqsa7UzROvmWUDfBuB31xeDe5xN5Qgl4SgWpLYkHvWZ5mcovn9MO6_eOqpMz60mv5GeuLf3eDq-XI0XbHE7men8T-9LIk/s617/1..jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="617" data-original-width="347" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7QrQdwfN5W04PZZMt6aqvFcwrco5BpZvUlEeuIRGJ7zEc8HMuaUQf7HuLeVDeGD5f9UNi2mY0oFXOq_rQF7TpFp7rv2TibYXqsa7UzROvmWUDfBuB31xeDe5xN5Qgl4SgWpLYkHvWZ5mcovn9MO6_eOqpMz60mv5GeuLf3eDq-XI0XbHE7men8T-9LIk/w360-h640/1..jpg" width="360" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />Dua Terdakwa di Vonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya dengan pidana penjara selama dua (2) hingga (2) tahun dan enam (6) bulan karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Kerjasama Pembelian dan Penjualan Ikan Tenggiri Steak dengan PT. Perikanan Nusantara (Persero) Cabang Surabaya pada tahun 2018 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp567.568.000 berdasarkan Berita Acara Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Tim Penyidik Tanggal 30 Maret 2023<br /><br />Kedua Terdakwa itu adalah Sugiyato Bin Marjuni alias Sugiyato selaku Direktur PT Ikan Laut Indonesia (PT ILI) di Vonis pidana penjara selama dua (2) tahun dan enam (6) bulan denda sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama enam (6) bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp567.568.000 subsider pidana penjara selama satu (1) tahun <br /><br />Dan Terdakwa Ahmad Rif’an selaku Marketing Spv PT. Perikanan Nusantara Cabang Surabaya, di Vonis pidana penjara selama dua (2) tahun denda sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama enam (6) bulan tanpa membayar uang pengganti karena tidak menikmati uang Korupsi<br /><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Baca juga:<br />Direktur PT. ILI Diadili Karena Dugaan Korupsi “Ikan” Sebesar Rp567.568 Juta - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/07/direktur-pt-ili-diadili-karena-dugaan.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/07/direktur-pt-ili-diadili-karena-dugaan.html</a> </span><br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap Kedua Terdakwa (Sugiyato Bin Marjuni alias Sugiyato dan Ahmad Rif’an) dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra gedung Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Selasa, 03 Oktober 2023) dengan agenda putusan yang diketuai Majelis Hakim I Dewa Gede Suarditha, SH., MH dengan dibantu dua Hakim anggota yaitu Arwana, SH., MH dan Hakim Ad Hoc Darwin Panjaitan, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Sjahrizal, SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadiri pula oleh Terdakwa melalui Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Cabang Surabaya<br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa Sugiyato Bin Marjuni alias Sugiyato dan Terdakwa Ahmad Rif’an terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaiamana dalam dakwaan Subsider Jaksa Pnuntut Umum yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHkg1TXMIwNcXFjfhVHmYVokaNNT1l4NkjJEPjN9fnhkpHiR47RSGELvd6ew2ro3Zb3VVikqrxHA_O3sQdpkB_BNa_3n2joSy9tOk3Ywce7jkme72hVlryNK53yu79f6wDHD2s3y03XzBEo6cXQU5CM9PbZrS9Nk_WGe0Ai3AQVIyOqVJ3MjOb-POcIxU/s640/10.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHkg1TXMIwNcXFjfhVHmYVokaNNT1l4NkjJEPjN9fnhkpHiR47RSGELvd6ew2ro3Zb3VVikqrxHA_O3sQdpkB_BNa_3n2joSy9tOk3Ywce7jkme72hVlryNK53yu79f6wDHD2s3y03XzBEo6cXQU5CM9PbZrS9Nk_WGe0Ai3AQVIyOqVJ3MjOb-POcIxU/w640-h360/10.jpg" width="640" /></a></div>Oleh karena Terdakwa bersalah maka haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya. Hal-hal yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Korupsi. Hal-hal yang meringankan, Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa sopan dalam persidangan<br /><br />“MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Sugiyato Bin Marjuni alias Sugiyato terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 <br /><br />2. Menghukum Terdakwa Sugiyato Bin Marjuni alias Sugiyato dengan pidana penjara selama  dua (2) tahun dan enam (6) bulan<br /><br />3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;<br /><br />4. Menghukung Terdakwa Sugiyato Bin Marjuni alias Sugiyato untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketntuan apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama enam (6) bulan;<br /><br />5. Menghukum Terdakwa Sugiyato Bin Marjuni alias Sugiyato untuk membayar uang pengganti sebesar Rp567.568.000 (lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan ketentuan apa bila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu (1) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengaan pidana penjara selama satu (1) tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim I Dewa Gede Suarditha, SH., MH<br /><br />Sementara untuk Terdakwa Ahmad Rif’an juga dinyatakan terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sama seperti Terdakwa Sugiyato Bin Marjuni alias Sugiyato. Yang membedakan adalah hukuman pidana<br /><br />Sebab Terdakwa Ahmad Rif’an dijatuhi hukuman pidana penjara selama dua (2) tahun denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketntuan apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama enam (6) bulan<br /><br />Atas putusan dari Majelis Hakim tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum-nya maupun JPU sama-sama mengatakan "pikir-pikir". (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Dua Terdakwa Korupsi “Ikan” Sebesar Rp567.568 Juta Di Vonis Antara 2 dan 2.6 Tahun Penjara

BERITA KORUPSI .CO - Dua Terdakwa di Vonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya dengan pidana penjara selama dua (2) hingg...

»

Sidang Korupsi DAK Dispendik Jatim Sebesar Rp8.270 M, Ada Yang Mencabut BAP dan Ada Yang Tidak Jujur

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">#Apakah kehadiran Agus Karyanto selaku Tim Tehnis Bantuan Sarana dan Prasarana SMK Provinsi Jatim TA 2018 akan jujur dalam persidangan kasus dugaan Korupsi DAK Dispendik Jatim Sebesar Rp8.270.966.811,04?#</span>   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3xouZKmZf42it-t9ph6EYFUU5o7HskZ_fnm_whGS6flCshvvxIqb9Kz6Ve270GyHnymfAuC_fXe1uGPt5T0g6jl93_d1bpL_vqBU7g6Bdvyb8Eg5ptdrI0Nzjg5F95dZMKonQN0lRyNm_pJB1Ux1MB-hiFnWoBSyB2W7AyMO0m1jqkSUmcuCCqnvnOk4/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3xouZKmZf42it-t9ph6EYFUU5o7HskZ_fnm_whGS6flCshvvxIqb9Kz6Ve270GyHnymfAuC_fXe1uGPt5T0g6jl93_d1bpL_vqBU7g6Bdvyb8Eg5ptdrI0Nzjg5F95dZMKonQN0lRyNm_pJB1Ux1MB-hiFnWoBSyB2W7AyMO0m1jqkSUmcuCCqnvnOk4/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />“Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Kau yang menjelaskan tapi kau pula yang mengingkarinya”. Kalimat inilah yang mungkin tepat bagi Ramliyanto selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (Jatim) saat memberikan keterangan di persidangan dalam kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Subidang Pendidikan SMK untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan Ruang Khusus Praktek siswa SMK Negeri dan Swasta pada Dinas Pendidikan Provinsi Jatim TA 2018 yang menelan anggaran sebesar Rp119.550.000.000 dan merugikan keuangan negera senilai Rp8.270.966.811,04 sesuai hasil penghitungan BPK RI/BPKP/Inspektor Nomor : SR-55/PW13/5/2021 Tanggal 11 Pebruari 2021<br /><br />Sebab Ramliyanto, yang pernah memberikan keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) di penyidik Polda Jatim, justru mencabutnya dipersidangan dihadapan Majelis Hakim, pada Selasa, 03 Oktober 2023 <br /><br />Sebab Ramliyanto, saat memberikan keterangannya dihadapam Majelis Hakim justru  mencabut keterangannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP) di penyidik Polda Jatim. Alasannya<br /><br />BAP Ramliyanto yang dicabut di persidangan adalah Nomor 32, 33 dan 34 terkait pertemuannya dengan Terdakwa Eny Rustiana, SE., MM., M.Pd selaku Kepala Sekolah SMK Baitur Rohmah Wringinagung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember di ruang kerja Terdakwa Dr. Saiful Rachman, M.M. M.Pd salaku Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur<br /><br />Karena dalam pertemuan tersebut, Dr. Saiful Rachman, M.M. M.Pd salaku Kepala Dinas menyebut, nantinya proyek atap ruang praktik sekolah digarap oleh Eny Rustiana, SE., MM., M.Pd, namun hal itu tidak diakui oleh Ramliyanto<br /><br />Bahkan Ramliyanto tidak mengakui saat ditanya JPU Nur Rachmansyah terkait dirinya (Ramliyanto) pernah mengingatkan Terdakwa Dr. Saiful Rachman, M.M. M.Pd salaku Kepala Dinas, bahwa pelaksanaan proyek dilakukan secara swakelola<br /><br />”Apakah saudara pernah mengingatkan Kepala Dinas agar pelaksanaan proyek dilakukan secara swakelola?” tanya JPU Nur Rachmansyah. Namun Ramliyanto mengelaknya<br /><br />”Tidak spesifik ke proyek tertentu,” jawab Ramliyanto. Kemudian Ramliyanto mengatakan, "itu saya cabut, Yang Mulia”<br /><br />"Kenapa dicabut?" tanya Ketua Majelis Hakim Arwana, SH., MH. Alasan Ramliyanto karena saat itu tidak fokus saat memeberikan keterangan di penyidik. Padahal BAP tersebut di paraf dan ditanda tangani oleh Ramliyanto<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga:<br /></span><span style="color: red; font-size: medium;">Mantan Kadispendikbud Pemprov Jatim Saiful Rachman Diadili Karena Diduga Korupsi Korupsi DAK Sebesar Rp8.270.966.811,04 - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/08/mantan-kadispendikbud-pemprov-jatim.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/08/mantan-kadispendikbud-pemprov-jatim.html</a></span><br /><br />Sementara saksi lainnya saat memberikan keterangan terkait pencairan DAK, sepertinya tidak jujur, sehingga Ketua Majelis Hakim Arwana, SH., MH merasa jegkel dan marah kepada para saksi karena dianggap menutup-nutupi fakta yang sesungguhnya<br /><br />Sebab dalam MoU untuk pencairan DAK dilaksanakan sebanyak 3 termin, namun faktanya berubah menjadi 2 termin. Sedangkan untuk pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) dikerjakan oleh masing-masing penerima DAK.<br /><br />Sementara untuk pengadaan dan pemasangan material kontruksi atap serta pengadaan perabot/meubelair dikerjakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur<br /><br />Namun saksi mengatakan kepada Majelis Hakim, tidak mengetahui peruntukan dana (DAK) tersebut. ”Logika saja. Bagian keuangan kok tidak tahu. Kenapa tidak jujur,” kata Ketua Majelis Hakim Arwana, SH., MH dengan nada tinggi<br /><br />”Dalam MoU, seharusnya diberikan bertahap tiga kali,” ujar Retno <br /><br />Ketua Majelis Hakim Arwana, SH., MH pun kemabali menanyakkan para saksi terkait jawab saksi Retno yang harusnya 3 kali (termin) namun menjadi 2  termin<br /><br />“Bisa dua kali asalkan persyaratannya lengkap,” jawab saksi lainnya<br /><br />Yang menarik dari keterangan para saksi adalah yang menyebutkan keterlibatan nama Agus Karyanto  selaku Tim Teknis DAK Fisik Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jatim<br /><br />Selain disebutkan para saksi, dalam surat dakwaan JPU dijelaskan, bahwa sekitar bulan Mei 2018, atau kurang lebih satu minggu sebelum dilaksanakan Sosialisasi/Bimtek terhadap  penerima bantuan DAK SMK Tahun 2018, Eny Rustiana, SE., MM., M.Pd selaku Kepala Sekolah SMK Baiturrohmah Wringinagung Jombang yang juga sebagai penerima bantuan DAK tahun 2018 menghadap saksi Hudiyono selaku Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan SMK  menyampaikan keinginannya untuk mengerjakan pengadaan dan pemasangan material kontruksi atap dan perabot/meubelair bagi SMK penerima DAK tahun anggaran 2018<br /><br />Dan saksi Hudiyono menyampaikan tidak berani memberikan ijin ataupun persetujuan kepada  Eny Rustiana, SE., MM., M.Pd karena pengadaan material kontruksi atap dan perabot/meubeleir merupakan hak setiap SMK penerima DAK Fisik Sub bidang Pendidikan secara swakelola.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-_ytegNoHNqXkBUDn-z_o6RgMspEK4QHjJDWWsE5Qh99TzSGXBHstUin6TqgGDJNhIT01OU_xWbSjZ18bFPY0pt6HE0sQE9EBHKipxa8H9Wh9Iy1B-tpxygQv98_Rn1Iz-j60u-3DKYW4VShNVuEFJtNCjWd1dCaSNmnRLZcBEXehS17cJ28zgltKErU/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-_ytegNoHNqXkBUDn-z_o6RgMspEK4QHjJDWWsE5Qh99TzSGXBHstUin6TqgGDJNhIT01OU_xWbSjZ18bFPY0pt6HE0sQE9EBHKipxa8H9Wh9Iy1B-tpxygQv98_Rn1Iz-j60u-3DKYW4VShNVuEFJtNCjWd1dCaSNmnRLZcBEXehS17cJ28zgltKErU/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>Selanjutnya Eny Rustiana, SE., MM., M.Pd mengajak Agus Karyanto  selaku Tim Teknis DAK Fisik Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jatim TA 2018 menghadap Terdakwa Dr. Saiful Rachman, M.M. M.Pd salaku Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur di ruang kerjanya <br /><br />Pada pertemun tersebut, Terdakwa Dr. Saiful Rachman, M.M. M.Pd memberikan petunjuk dan memerintah Agus Karyanto untuk menyampaikan secara langsung kepada setiap SMK penerima DAK fisik Sub Bidang Pendidikan SMK melalui sela-sela pelaksanaan kegiatan Bimtek perihal penyerahan urusan pengadaan dan pemasangan materi kontruksi atap serta pengadaan perabot/meubelair kepada Eny Rustiana, SE., MM., M.Pd<br /><br />Selanjutnya atas perintah Dr. Saiful Rachman, M.M. M.Pd, intruksi tersebut diperjelas oleh Agus Karyanto selaku Tim Teknis yang menyampaikan bahwa ” untuk pelaksanaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) dan perabot/meubelairnya, khusus pengadaan dan pemasangan material kontruksi atap dan pengadaan perabot/meubelairnya menjadi ranah/bagian dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur,<br /><br />Sedangkan selebihnya menjadi ranah/bagian masing masing SMK penerima DAK. Sehingga, setiap SMK penerima DAK harus menyerahkan sebagian DAK yang diterima kepada orang yang akan ditunjuk Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur guna mengurus semua pengadaan material kontruksi atap dan pengadaan perabot/materialnya.<br /><br />Peratanyaannya adalah, apakah kehadiran Agus Karyanto selaku Tim Tehnis Bantuan Sarana dan Prasarana SMK Provinsi Jatim TA 2018 akan jujur dalam persidangan sebagai saksi dalam perkara kasus dugaan Korupsi DAK Dispendik Jatim Sebesar Rp8.270.966.811,04?. (JnT) <br /></div>

News Tipikor Sidang Korupsi DAK Dispendik Jatim Sebesar Rp8.270 M, Ada Yang Mencabut BAP dan Ada Yang Tidak Jujur

#Apakah kehadiran Agus Karyanto selaku Tim Tehnis Bantuan Sarana dan Prasarana SMK Provinsi Jatim TA 2018 akan jujur dalam persidangan kasus...

»

Sahat Tua P Simanjuntak Wakil Ketua DPRD Jatim Di Vonis 9 Tahun Penjara Karena Korupsi Rp39.5 M

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red; font-size: large;">#Selain Sahat Tua Parulian Simanjuntak, Majelis Hakim juga menjatuhi hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa Rusdi, selaku Staf Sahat Tua Parulian  Simanjuntak dengan pidana penjara selama 4 tahun. Apakah kasus perkara ini sudah berakhir atau masih  berlanjut? Kalau berakhir, lalu bagaimana nasib “hasil keringat” masyarakat Jawa Timur lewat APBD yang “raib” triliunan dalam perkara hibah Pokir DPRD Jatim?#  </span></h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnWyYvBWqGjytdlRalaJ9oSDDS66hmFKOZlreOq-S2GT5YtGzIT9MlvOCvQypz3U3iLdyO1Q9t7j-ZPdMlPXp3Bq6x4_kQ_FaYu_t8Vxh79qDpMAJUI-80JDltIW6g0-_4NIlX5YnwTVO1ynjKzjYYhvhvVCCGC2xLymDPmxDivdGgSgkh49jW2iON5Xg/s1600/10.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnWyYvBWqGjytdlRalaJ9oSDDS66hmFKOZlreOq-S2GT5YtGzIT9MlvOCvQypz3U3iLdyO1Q9t7j-ZPdMlPXp3Bq6x4_kQ_FaYu_t8Vxh79qDpMAJUI-80JDltIW6g0-_4NIlX5YnwTVO1ynjKzjYYhvhvVCCGC2xLymDPmxDivdGgSgkh49jW2iON5Xg/w640-h288/10.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b><br /><i>“Dalam tembok derita jauh dari orang tua - Dalam tembok derita tak akan dapat ku lupa - Tobat tujuh turunan semoga takkan terulang - Kalau bebas ingin sadar kembali ke jalan yang benar”.</i> Ini adalah sebahagian penggalan lirik lagu yang berjudul Tembok Derita<br /><br />Mungkin seperti lirik lagu inipulalah yang ada di benak Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019 - 2024 dari Fraksi Golkar bersama stafnya, yaitu Rusdi yang saat hidup dalam jeruji besi alias penjara di rumah tahanan negara (Rutan) gedung merah putih milik KPK sejak Kamis, 15 Desember 2022 hingga hari ini setelah terlebih dahulu diringkus KPK pada Rabu, 14 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 WIB<br /><br />Terlebih lagi setelah Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak mendengar putusan (Vonis) dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Selasa, 25 September 2023) yang mengatakan bahwa dirinya (Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak) terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi “uang ijon” dana hibah Pokir DPRD Jatim yang bersumber dari APBD Jawa Timur sebesar Rp39.5 miliar, dan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama sembilan (9) tahun denda sebesar Rp1 miliar subsider pidana kurungan selama enam (6) bulan dan mengembalikan uang hasil Korupsi atau membayar uang pengganti sebesar Rp39.5000.000.000 subiseder pidana penjara selama empat (4) tahun serta pencabutan hak politik selama empat (4) tahun<br /><br />Sehingga total hukuman pidana penjara yang akan dijalani Sahat Tua Parulian Simanjuntak adalah selama tiga belas (13) tahun <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEih0UFjpixIKMveyR6qHwUKIRZ2Z5JwRH6FxmX8dNAqxJUbW0OMh4zIP_B4vUFEk8zXmqVAi9cLS7qutJFfZrMCeCZjXtbp2oax9J4frHaSLON1ZKUcgB9Im8l7aayhOvBuPTMRZK6XgYXAvwk6PWAXy9FmyKmz-4EmEIfZShJrKswzw9A2WuDD8A8l7jM/s700/Sahat%20dan%20Rusdi.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="700" height="366" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEih0UFjpixIKMveyR6qHwUKIRZ2Z5JwRH6FxmX8dNAqxJUbW0OMh4zIP_B4vUFEk8zXmqVAi9cLS7qutJFfZrMCeCZjXtbp2oax9J4frHaSLON1ZKUcgB9Im8l7aayhOvBuPTMRZK6XgYXAvwk6PWAXy9FmyKmz-4EmEIfZShJrKswzw9A2WuDD8A8l7jM/w640-h366/Sahat%20dan%20Rusdi.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Terdakwa Sahat Tua Parulian Simanjuntak dan Terdakwa Rusi (kanan)</span><br /></td></tr></tbody></table>Sedangkan Terdakwa Rusdi, selaku staf Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak dijatuhi hukuman pidana penjara selama empat (4) tahun denda sebesar Rp200 juta subsider pidana kurungan selama tiga (3) bulan) tanpa membayar uang pengganti<br /><br />Nama Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak, warga Jalan Manyar Kertoadi VI/49 Surabaya dan warga Kertajaya Indah V No.20 Surabaya, bukanlah nama asing di beberapa perkumpulan marag-marga suku Batak maupun masyarakat Jawa Timur khususnya Surabaya, apalagi dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) termasuk dilakalangan Partai Politik terutama Partai Golkar yang menghantarkannya sebagai wakil rakyat Jawa Timur yang menggenggam jabatan selaku Sekretaris DPD Golkar Jawa Timur dan Ketua DPD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Provinsi Jawa Timur periode periode 2022-2027  <br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="color: red;">Baca juga:</span></span><span style="font-size: medium;"><span style="color: red;"><br />Korupsi Dana Hibah Pokir Jatim Rp39.5 M, Sahat Tua P Simanjuntak Wakil Ketua DPRD Jatim Dituntut 12 Tahun Penjara - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/09/korupsi-dana-hibah-pokir-jatim-rp395-m.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/09/korupsi-dana-hibah-pokir-jatim-rp395-m.html</a><br /><br />Sahat Tua P Simanjuntak Wakil Ketua DPRD Jatim Diadili Karena Diduga Korupsi Suap Rp39.5 M - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/05/sahat-tua-p-simanjuntak-wakil-ketua.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/05/sahat-tua-p-simanjuntak-wakil-ketua.html</a><br /><br />Misteri Perkara Korupsi Dana Hibah Pokir DPRD Jatim Belum Terungkap, Apakah Anggota DPRD dan Beberapa Pejabat Pemprov Jatim Bisa Jadi Tersangka? - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/07/misteri-perkara-korupsi-dana-hibah.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/07/misteri-perkara-korupsi-dana-hibah.html</a></span></span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlbURrzx5oL_KVfeuQzkAq4BWFeUxVXDNzbNgG_STg8UaEANjBJYMCg0SaL-dUyPpb-2cmP6p0NzzboO_-ZJy0NP_DopI31Ao3Y9S1Lw9rQs732ecFT3scwHl-GoYyy4gsVrvauw5XvHO8SWX-FJ8zsq547MsW_JknVAmIEva7qx0sqIlMT06MQpOGAKY/s1280/5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlbURrzx5oL_KVfeuQzkAq4BWFeUxVXDNzbNgG_STg8UaEANjBJYMCg0SaL-dUyPpb-2cmP6p0NzzboO_-ZJy0NP_DopI31Ao3Y9S1Lw9rQs732ecFT3scwHl-GoYyy4gsVrvauw5XvHO8SWX-FJ8zsq547MsW_JknVAmIEva7qx0sqIlMT06MQpOGAKY/w640-h360/5.jpg" width="640" /></a></div>Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak untuk pertama kalinya menjadi wakil dari “sebahagian” masyarakat Jawa Timur (sesuai dapilnya) alias anggota DPRD Jawa Timur adalah tahun 2009 - 2014. <br /><br />Lalu berlanjut di periode kedua tahun 2014 - 2019 juga dari Partai yang sama. Sukses menjadi wakil dari “sebahagian” rakyat Jawa Timur selama 10 tahun atau dua periode, membuat nama Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak semakin dikenal<br /><br />Memang tak ada kata cukup atau puas menjadi waki rakyat yang sudah 10 tahun, apalagi waktu yang tidak membatasi, Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak pun kembali mencalonkan diri sebagai calon anggota dewan yang terhormat untuk periode ketiga yaitu 2019 - 2024 dan terpilih sebagia wakil sebagian rakyat Jawa Timur dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur 9 yang meliputi Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Ngawi. Seperti dilansir dari situs KPU Jatim<br /><br />Jalan tak selamanya mulus, mimpi tak selamanya indah, harapan tak selamanya tercapai dan doa tidak selalu terkabul, apalgi keinginaan itu penuh dengan nafsu dan serakah. Itulah yang mungkin dialami Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak sebagai anggota DPRD Jawa Timur periode 2019 - 2024 dengan jabatan sebagai Wakil Ketua    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifprtoX4uuc-xxPvIxR_07mJzMK91OdGuHCusXnOlW3_frCCqT5GqALJ-Ut2gwrALEgw7MLftuLbuaiC1EEpdqJq73oGf0lML1HT6rGDmMoBtTAbNplYT8j_kc8XjYO4kTPkXcN27RWbLfaEBxAY3jX19ysPjlNekB50oj_xrgIzAHPclVyi-5_X8Prz8/s1600/9..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifprtoX4uuc-xxPvIxR_07mJzMK91OdGuHCusXnOlW3_frCCqT5GqALJ-Ut2gwrALEgw7MLftuLbuaiC1EEpdqJq73oGf0lML1HT6rGDmMoBtTAbNplYT8j_kc8XjYO4kTPkXcN27RWbLfaEBxAY3jX19ysPjlNekB50oj_xrgIzAHPclVyi-5_X8Prz8/w640-h288/9..jpg" width="640" /></a></div>Sebab Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak yang sudah hampir 14 tahun menjadi anggota DPRD Jatim, dikenal dikalangan masyarakat Jawa Timur khusunya Surabaya, ringan tangan dibeberapa perkumpulan marga maupun di beberapa gereja, nama Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak seketika semakin mendunia bukan karena mendapat penghargaan dari Presiden maupun dari PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) melainkan mendapat medali borgol dari Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu, 14 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 WIB<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga:</span><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Kasus Korupsi Suap OTT Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P Simanjutak, JPU KPK Arif Suhermanto: Kemungkinan ada Pengembangan - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/03/kasus-korupsi-suap-ott-wakil-ketua-dprd.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/03/kasus-korupsi-suap-ott-wakil-ketua-dprd.html<br /></a><br />Ribuan Pokmas Penerima Dana Hibah APBD Jatim Tidak Sesuai Prosedur? - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/06/ribuan-pokmas-penerima-dana-hibah-apbd.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/06/ribuan-pokmas-penerima-dana-hibah-apbd.html<br /></a><br />Sidang Korupsi Suap Sahat Tua Parulian Simanjuntak Wakil Ketua DPRD Jatim, Wakil Ketua DPRD Jatim Hj. Anik Maslachah “Berbohong” - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/06/sidang-korupsi-suap-sahat-tua-parulian.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/06/sidang-korupsi-suap-sahat-tua-parulian.html</a><br /><br />Sahat Tua P Simanjuntak Wakil Ketua DPRD Jatim Diadili Karena Diduga Korupsi Suap Rp39.5 M - http://www.beritakorupsi.co/2023/05/sahat-tua-p-simanjuntak-wakil-ketua.html</span><br /><br />Rabu, 14 Desember 2022, adalah hari bersejarah yang kelam buat Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak yang diringkus dan di borgol oleh Tim penyidik lembaga Anti Rasuah karena perbuatannya diketahui melakukan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Yang diringkus KPK saat itu (Rabu, 14 Desember 2022) bukan hanya si Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak melainkan bersama stafnya, yaitu Rusdi dan Abdul Hamid mantan Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang selaku Koordinator Pokmas di Kabupaten Sampang serta Ilham Wahyudi alias Eeng (keduanya sudah terpidana/Narapidana Koruptor) selaku Koordinator Lapangan Pokmas dan Tim penyidik KPK saat itu turut mengamankan barang bukti berupa uang miliaran rupiah<br /><br />Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata jumlah uang haram yang diterima si Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Jatim dari Abdul Hamid adalah sebesar Rp39.5000.000.000 (alurnya dari Abdul Hamid ke Ilham Wahyudi alias Eeng dan dari Ilham Wahyudi alias Eeng ke Rusdi. Dan dari Rusdi ke Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak)<br /><br />Uang sebesar Rp39.5 miliar itu adalah hasil “jual beli atau yang disebut dengan istilah uang ijon” antara si Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD dengan Abdul Hamid mantan Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang selaku Koordinator Pokmas di Kabupaten Sampang sebesar 25 persen dari total dana hibah Pokir DPRD Jatim yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim TA 2020 - 2021 dan 2022 - 2023 yang disalurkan Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019 - 2024 kurang lebih sebesar Rp300 miliar<br /><br />Cara kerjanya, yaitu Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019 - 2024 yang punya dana hibah Pokir bertransaksi denan Abdul Hamid selaku Koordiantor Pokmas di Kabupaten Sampang yang disepakati sebesar 25 persen dari setiap total pencairan<br /><br />Sedangkan Ilham Wahyudi alias Eeng bertugas untuk mencari, membentuk Pokmas hingga membuat Proposal lalu menyerahkan ke Pemprov Jatim. <br /><br />Sementara Rusdi selaku Staf Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak bertugas menerima hasil “jual beli atau istilah uang ijon” dana hibah Pokir dari Abdul Hamid melalui Ilham Wahyudi alias Eeng <br /><br />Itulah sebabnya pada Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 WIBB, Tim penyidik KPK meringkus sebanyak empat orang, yaitu Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak, Rudi dan Abdul Hamid serta Ilham Wahyudi alias Eeng, setelah Abdul Hamid melalui Ilham Wahyudi alias Eeng menyerahkan duit haram sebesar 1 miliar rupiah ke Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak melalui Rusdi di parkiran Mall Jembatan Merah Plaza (JMP) <br /><br />Baca juga:<br />Sidang Korupsi Suap Wakil Ketua DPRD Jatim Terungkap, Dana Hibah APBD Jatim Tertinggi Di Pulau Jawa Diatas 10% - http://www.beritakorupsi.co/2023/05/sidang-korupsi-suap-wakil-ketua-dprd.html<br /><br />Sidang Korupsi Suap Wakil Ketua DPRD Jatim, JPU KPK Menghadirkan Pejabat Pemprov, Anggota DPRD dan Sekwan - http://www.beritakorupsi.co/2023/04/sidang-korupsi-suap-wakil-ketua-dprd.html<br /><br />Sidang Korupsi Suap Wakil Ketua DPRD Jatim, JPU KPK Menghadirkan Anak Terdakwa dan Ketua DPRD Jatim - http://www.beritakorupsi.co/2023/04/sidang-korupsi-suap-wakil-ketua-dprd_10.html<br /><br />Sidang Korupsi Suap OTT Wakil Ketua DPRD Jatim, JPU KPK Menghadirkan 2 Pejabat Pemprov Jatim dan 13 Ketua Pokmas - http://www.beritakorupsi.co/2023/03/sidang-korupsi-suap-ott-wakil-ketua_27.html<br /><br />Yang menyalurkan dana hibah Pokir ke ribuan Pokmas di wilayah Jatimur yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim bukan hanya si Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak melainkan seleruh anggota DPRD Jatim periode 2019 - 2024 yang berjumlah 120 orang<br /><br />Sebab dana hibah Pokir yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim tahun anggaran 2020 - 2023 adalah sebesar Rp8.369.720.515.064 (delapan triliun tiga ratus enam puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh juta lima ratus lima belas ribu enam puluh empat rupiah) dengan rincian; <br /><br />a. Dana hibah Pokir TA 2020 sebesar Rp2.822.936.367.500 (dua triliun delapan ratus dua puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);<br /><br />b. Dana hibah Pokir TA 2021 sebesar Rp1.993.243.057.000 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus empat puluh tiga juta lima puluh tujuh ribu rupiah);<br /><br />c. Dana hibah Pokir TA 2022 sebesar Rp2.136.928.840.564 (dua triliun seratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah); dan<br /><br />d. Dana hibah Pokir TA 2023 sebesar Rp1.416.612.250.000 (satu triliun empat ratus enam belas miliar enam ratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).<br /><br />Untuk penyaluran jatah alokasi dana hibah Pokir TA 2022 - 2023 menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), dimana masing-masing anggota DPRD Provinsi Jawa Timur memiliki password dan username untuk melakukan input data program Pokir dalam masa bulan Januari - April berupa usulan-usulan Pokmas yang akan dipergunakan untuk penganggaran tahun berikutnya.<br /><br />Anenhnya, Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak sebaagai anggota PRD Jatim bukan terpilih dari daerah Madura (Sampang, Bangkalan, Pamekasan dan Sumenep) melainkan dari Dapil Jawa Timur 9 yang meliputi Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Ngawi.<br /><br />Mengapa Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak justru “menjual belikan” penyaluran dana hibah Pokir ke Pokmas di Kabupaten Sampang melalui Abdul Hamid? Atau belum terungak dana hibah Pokir yang di salurkan Sahat Tua Parulian Simanjuntak ke Pokmas di Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Ngawi? Inilah salah satu ‘pe er’ Komisi Pembertantasan Korupsi<br /><br />Cara kerjanya yaitu Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019 - 2024 yang punya dana hibah Pokir bertransaksi denan Abdul Hamid selaku Koordiantor Pokmas di Kabupaten Sampang. Sedangkan Ilham Wahyudi alias Eeng bertugas untuk mencari, membentuk Pokmas hingga membuat Proposal lalu menyerahkan ke Pemprov Jatim. Sementara Rusdi selaku Staf Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak bertugas menerima hasil “jual beli” dana hibah Pokir dari Abdul Hamid melalui Ilham Wahyudi alias Eeng (keduanya sudah diadili terlebih dahulu dan dinyatakan bersalah serta di Vonis pidana penjara selama 2.6 tahun)<br /><br />Itulah sebabnya pada Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 WIBB, Tim penyidik KPK meringkus sebanyak empat orang, yaitu Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak, Rudi dan Abdul Hamid serta Ilham Wahyudi alias Eeng setelah Abdul Hamid melalui Ilham Wahyudi alias Eeng menyerahkan duit haram sebesar 1 miliar rupiah ke Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak melalui Rusi di parkiran Mall Jembatan Merah Plaza (JMP) dan sejak tanggal 15 Desember 2022, keempatnya resmi menjadi penghuni penjara<br /><br />Sebagai plitikus yang sudah melanglangbuana di dunia politik, Terdakwa Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak maupun Ketua dan 3 Wakil Ketua, para Ketua Fraksi serta Ketua Komisi DPRD Jatim periode 2019 - 2024 termasuk beberapa pejabat Pemprov Jatim saat memberikan keterangan di persidangan sepertinya tidak ada masalah dalam penyaluran dana hibah Pokir <br /><br />Namun faktanya, Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Jatim diadili karena “memperjual belikan” dana hibah Pokir ke Pokmas di Kabupaten Sampang melalui Abdul Hamid <br /><br />Selain itu terungkap pula dalam persidangan bahwa sebanyak 4500 Pokmas di Jawa Timur selaku penerima dana Hibah Pokir hanya dilakukan verifikasi data dengan alasan waktu tidak cukup. Sehingga terungkap di persidangan bahwa ada Pokmas yang fiktif termasuk kegiatannya<br /><br />Lalu pertanyaannya adalah, apakah kasus perkara ini sudah berakhir atau masih  berlanjut oleh KPK? Kalau berakhir disini, lalu bagaimana nasib “hasil keringat” masyarakat Jawa Timur lewat APBD yang “raib” triliunan dalam perkara Korupsi “uang ijon” dana hibah Pokir DPRD Jatim?<br /><br />Pertanyaan masyarakat adalah, benarkah KPK adalah lembaga pemberantas Korupsi yang independen dengan mengusut tuntas “misteri” kasus Korupsi “uang ijon” dana hibah Pokir DPRD Jatim yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim tahun anggaran 2020 - 2023 sebesar Rp8.369.720.515.064 (delapan triliun tiga ratus enam puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh juta lima ratus lima belas ribu enam puluh empat rupiah)?<br /><br />“Misteri” kasus Korupsi “uang ijon” dana hibah Pokir DPRD Jatim yang belum terungkap adalah;<br />1. Terkait proses verifikasi sebanyak 4500 Pokmas di Jawa Timur selaku penerima dana hibah Pokir anggota DPRD Jawa Timur periode 2019 - 2024 yang hanya dilakukan secara verifikasi data dengan alasan tidak cukup waktu<br /><br />2. Terkait 11 nama “siluman” yang ikut menyalurkan dana hibah Pokir, sementara jumlah anggota DPRD Jawa Timur periode 2019 - 2024 adalah sebanyak 120 orang namun yang menyalurkan dana hibah Pokir sejumlah 131 orang<br /><br />3. Terkait nama yang tidak terungkap siapa pihak yang menyalurkan dana hibah Pokir sebesar Rp2.4 triliun lebih dengan rincian, tahun 2020 sebesar Rp1.720.170.367.500 dan tahun 2021 sebesaar Rp 751.954.12.700 tahun 2022 dan tahun 2023 Rp 0 (nol), sedangkan dalam data yang diperlihatkan JPU KPK dalam persidangan hanya tertulis “tdk (tidak) termonitor, dan<br /><br />4. Terkait tujuan dan hasil pertemuan mantan Sekda Pemprov Jatim Heru Tjahjono, Kepala Bapeda M. Yasin dan mantan BPK Jatim serta beberapa pejabat lainnya, yakni Boby dan Avita di Jawa Tengah, beberapa hari setelah KPK melakukan tangkap tangan terhadap Sahat Tua Parulian Simanjuntak, Rusdi, Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi alias Eeng pada Rabu, 14 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 WIBB<br /><br />5. Terkait nasib Zaenal Afif Subeki selaku Kasubbag Rapat dan Risalah Kesekretariatan DPRD Jatim salah satu saksi kunci yang menerima uang miliraan dari para anggota DPRD Jatim dimana uang sebesar Rp1.4 miliar sudah disita KPK?<br /><br />6. Bagaimana dengan pejabat yang bertanggung jawab yang hanya melakukan verifikasi data terhadap 4500 Pokmas di Jawa Timur selaku penerima dana hibah Pokir, sementara hasilnya terdapat Pokmas dan kegiatan yang fiktif?<br /><br />Menanggapi hal ini, beberapa waktu lalu JPU KPK Arif Suhermanto kepada beritakorupsi.co menjelaskan, bahwa dari keterangan saksi-saksi terkait pertemuan di Jogja, tidak banyak yang disampaikan. Saksi lebih banyak mengatakan bahwa itu hanya pertemuan biasa karena sudah lama tidak bertemu.  <br /><br />“Tetapi ini menjadi aneh ketika pertemuan itu ada mantan Sekda Heru Cahyono, ada Kepala Bapeda M. Yasin dan Boby. Pertemuan itu ada Pak Heru Cahyono, Pak Yasin, Pak Boby, Pak Joko dan Avita. Padahal Pak Joko sudah pidah ke Bali,” kata JPU KPK Arif Suheramnto<br /><br />Terkait jumlah anggota DPRD Jatim sebanyak 120 orang namun yang menyalurkan sebanyak 131 orang, JPU KPK Arif Suhermanto mengatakan, karena ada beberapa yang mungkin PAW atau mungkin dilanjutkan oleh anggota DPRD yang lain sehingga catatan yang muncul itu angka-angka statistik.<br /><br />“Dari fakta persidangan keterangan saksi-saksi yang lain sebelumnya itu terverifikasi hanya tercatat dari data yang SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) yang dikumpulkan. Sehingga tercatat seperti itu,” ucapnya<br /><br />JPU KPK Arif Suhermanto, mengenai persentase dana hibah, sesuai himbauan dari Kemendagri hanya 10 persen dari PAD (pendapatan asli daerah) tetapi fakta dari sejak tahun 2020 - 2021 hampir menembus 18 persen.<br /><br />“Tetapi sampai pada porsi pertemuan dengan Kemendagri di Jakarta itu karena masih diatas 10 persen,” ujarnya<br /><br />Sebelumnya, JPU KPK Arif Suhermanto mengatakan bisa jadi ada pengembangan. “Bisa jadi ada pengembangan, ikuti aja persidangan," ucap JPU KPK Arif Suhermanto kepada beritakorupsi.co seusai persidangan, Selasa, 07 Maret 2023<br /><br />Sementara hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak dan Terdakwa Rusdi (berkas perkara penuntutan terpisah), dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung di ruang Sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Selasa, 25 September 2023) dengan agenda putusan yang diketuai Hakim I Dewa Gede Suartha, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Arwana, SH., MH dan Hakim Ad Hoc Darwin Panjaitan, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) H. Usman, SH., M.Hum dan Dhany Eko Prasetyo, SE.,  SH., MM., M.Hum yang dihadiri Tim JPU KPK maupun Kedua (Sahat Tua P Simanjuntak dan Rusdi) dengan diampingi Tim Penasehat Hukum-nya<br /><br />Persidangan berlangsung dalam II session, yang pertama dalah pembacaan putusan terhadap Terdakwa Rusdi, dan kemudian Majelis Hakim melanjutkan putusan terhadap Terdakwa Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak<br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa Sahat Tua P Simanjuntak (dan Rusi) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut  sebagaiamana dalam dakwaan pertama Jaksa Pnuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu melanggar Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP <br /><br />Oleh karena Terdakwa bersalah maka haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya. Hal-hal yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Korupsi, Terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Hal-hal yang meringankan, Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa sopan dalam persidangan<br /><br />“MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Sahat Tua P Simanjuntak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;<br /><br />2. Menghukum Terdakwa Sahat Tua P Simanjuntak dengan pidana penjara selama  sembilan (9) tahun;<br /><br />3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;<br /><br />4. Menghukung Terdakwa Sahat Tua P Simanjuntak untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketntuan apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama enam (6) bulan;<br /><br />5. Menghukum Terdakwa Sahat Tua P Simanjuntak untuk membayar uang pengganti sebesar Rp39.5000.000.000 (tiga puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apa bila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu (1) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengaan pidana penjara selama empat (4) tahun;<br /><br />6. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama empat (4) tahun sejak Terpidana selesai menjalani hukuman,” ucap Ketua Majelis Hakim I Dewa Gede Suartha, SH., MH<br /><br />Pada sidang sebelumnya, Ketua Majelis Hakim I Dewa Gede Suartha, SH., MH menjatuhkan hukuman (Vonis) terhadap Terdakwa Rusdi dengan pidana penjara selama empat (4) tahun denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga (3) bulan<br /><br />Atas putusan dari Majelis Hakim tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum-nya mengatakan "pikir-pikir". Sedangkan JPU KPK menerima. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kami menerima putusan," kata JPU Arif Suhermanto kepada Ketua Majelis Hakim. (Jnt)</div>

News Tipikor Sahat Tua P Simanjuntak Wakil Ketua DPRD Jatim Di Vonis 9 Tahun Penjara Karena Korupsi Rp39.5 M

#Selain Sahat Tua Parulian Simanjuntak, Majelis Hakim juga menjatuhi hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa Rusdi, selaku Staf Sahat Tua P...

»

Sidang Korupsi Terdakwa Saiful Ilah Selaku Bupati Sidoarjo, Puluhan Pejabat Mengaku Memberikan Sejumlah Uang

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjapC9ZDaNsfLshBGWVjPRakl7hC9BtyrIaxzrhBTHn5w7blDOaJMqATWZPZvhtm60vVOWnOcbaDu9PvbiMvv9cOucDi1YuzkbAibIC-hPcWSFWJdBbwYNsmY6cHE7uaMc4o-nLm0Fm2HENc9U9LiAN3RN4PehDU4p_sJ3V7TvBBB3hROdfFCI9jQfm8j8/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjapC9ZDaNsfLshBGWVjPRakl7hC9BtyrIaxzrhBTHn5w7blDOaJMqATWZPZvhtm60vVOWnOcbaDu9PvbiMvv9cOucDi1YuzkbAibIC-hPcWSFWJdBbwYNsmY6cHE7uaMc4o-nLm0Fm2HENc9U9LiAN3RN4PehDU4p_sJ3V7TvBBB3hROdfFCI9jQfm8j8/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br /><i>Kasus Korupsi ibarat uang mengalir dari bawah ke atas dan tidak pernah turun, sedangkan air mengalir dari atas ke bawah.</i> Hal inilah yang terjadi dan menjadi fakta yang terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya saat 17 dari 38 Kepala Daerah atau Bupati/Wali Kota di Jawa Timur diadili sebagai Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Suap dan Grtaifikasi<br /><br />Para Terdakwa/Narapidana maupun mantan Narapidana Koruptor yang pernah menjabat sebagai Kepala Daerah termasuk para pejabat lainnya yang terlibat sebelum terseret dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, sehari-hari terlihat alim dan suci<br /><br />Ke 17 Kepala Daerah atau Bupati/Wali Kota di Jawa Timur yang sudah diadili dan berstaus Terpidana atau Narapidana maupun mantan Narapidana Koruptor  adalah; 1. Wali Kota Madiun Bambang Irianto Wali Kota Madiun; 2. Bupati Pamekasan Achmad Syafii Bupati Pamekasan; 3. Wali Kota Batu Eddy Rumpoko; 4. Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus (Alm); 5. Bupati Nganjuk Taufiqurrahman; 6. Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko (Alm) ; 7. Bupati Malang Rendra Kresna; 8. Wali Kota Malang Mochammad Anton; 9. Wali Kota Pasuruan Setiyono; 10. Bupati Sidoarjo Saiful Ilah; 11. Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa; 12. Bupati Tulungagung Syahri Mulyo; 13. Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar; 14. Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat; 15. Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari; 16. Bupati Bangkalan KH. Fuad Amin Imron (Alm) dan 17. Bupati Bangkalan KH. R. Abdul Latif Amin Imron<br /><br />Dari ke 17 Terpidana dan atau mantan terpidana Koruptor ini, ada 5 yang diadili sebanyak 2 kali, yaitu; 1. Wali Kota Batu Eddy Rumpoko; 2. Bupati Malang Rendra Kresna; 3. Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa; 4. Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari (masih berstatus Tersangka dalam perkara kedua), dan 5. Bupati Sidoarjo Saiful Ilah (saat ini sedang diadili dalam perkara kedua)<br /><br />Puluhan bahkan ratusan miliaran aliran uang haram yang masuk ke kantong para Narapidana mauapun mantan Narapidana Koruptor ini adalah hampir sama modusnya, yaitu bersumber dari jual beli jabatan, setoran rutin para pejabat atau Pegawai pemerintahan maupun BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), fee proyek dan fee pemberian ijin kepada pengusaha nakal  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8cnkjm3R5rQ6G8yxrhHdYvyQKJ-o5dVinRVyKJONhRKOD_pyIiePmRO6vhLB_K8p6-ItxMeILBb3IWV_SxL_tmay9pfZkHCBBp3dYyhVUG5KhheCKZ9YZ6LVkB9LV2QFA1Ic_Ce83TxGiptcZ9Uto7AyjB1Rxm5-9IFeI3ThiUPJ6ZXaMrrVUHeTrmgU/s640/5.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="360" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8cnkjm3R5rQ6G8yxrhHdYvyQKJ-o5dVinRVyKJONhRKOD_pyIiePmRO6vhLB_K8p6-ItxMeILBb3IWV_SxL_tmay9pfZkHCBBp3dYyhVUG5KhheCKZ9YZ6LVkB9LV2QFA1Ic_Ce83TxGiptcZ9Uto7AyjB1Rxm5-9IFeI3ThiUPJ6ZXaMrrVUHeTrmgU/w360-h640/5.jpg" width="360" /></a></div><br />Yang paling ironisnya adalah, penerimaan uang haram oleh Terdakwa selaku kepala Darah (Bupati/Wali Kota) bukan hanya dari pejabat di lingkungan Pemerintahan, melainkan dari puluhan masyarakat kecil seperti yang terungkap dalam sidang perkara Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi penerimaan hadiah berupa sejumlah uang sebesar Rp44.212.802.754,24 dengan Terdakwa Saiful Ilah selaku Bupati Sidoarjo yang sudah berstatus mantan Narapidana Koruptor dalam perkara Korupsi Suap tangkap tangan KPK pada awal Januari 2020 lalu<br /><br />Dalam sidang perkara Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi sebesar Rp44.212.802.754,24 dengan Terdakwa Saiful Ilah selaku Bupati Sidoarjo yang berlasung selama 2 hari bertut-turut, yaitu pada Kamis dan Jumat, 21 dan 22 September 2023 terungkap dari keterangan puluhan saksi yang dihadirkan JPU KPK bahwa para saksi mengaku telah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa Saiful Ilah selaku Bupati Sidoarjo<br /><br />Persidangan yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Jumat, 22 September 2023), di ketuai Mejelis Hakim I Ketut Suarta, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hock serta Panitra Pengganti (PP) Mohammad Tohir, SH dengan agenda mendengarkan keterangan saksi sebanyak 5 orang yang dihadirkan JPU KPK yang dihadiri oleh Terdakwa Saiful Ilah dengan didampingi Tim Penasehat Hukum-nya, Mustofa dkk<br /><br />Ke- 5 saksi itu adalah; 1. M. Ali Imron (Mantan Kadis Pemberdayaan Desa),; 2. Nur Rahmawati (Kepala BPKAD),; 3. Atok Irawan (Direktur RSUD Sidoarjo),; 4. Sri Winarsih (Asisten III), Ahmad Zaini (Mantan Sekda), dan 5. Heri Susanto (Kepala Bapeda) Sidoarjo<br /><br />Sementara persidangan sehari sebelumnya, yaitu pada Kamis, 21 September 2023, JPU KPK menghadirkan saksi sebanyak 10 orang, yaitu; 1. Mustriyati ; 2. Dedik Kisworo (Staf Landerform BPN Sidoarjo); 3. Adi Suwondo (Koordinator Landerform BPN Sidoarjo); 4. Karyadi (Kepala Seksi BPN Sidoarjo); 5. Abdul Basid (Dirut PDAM Sidoarjo); 6. Juriyah (Kepala Cabang PDAM Tirta Krian); 7. Sofiyah Nur Disnawati Atmaja (Pegawai BUMD atau PT BPR); 8. Elis Sulistyoningsih (Dirut Operasional PT Tirta Arta BPR Sidoarjo); 9. Muhammad Irfan Santoso (Dirut PT Tirta Arta BPR Sidoarjo); 10. Miftahul Fardanah (Mantan Ajudan Bupati Siful Illah<br /><br />Kepada Majelis Hakim, sejumlah saksi mengaku telah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa Saiful Ilah selaku Bupati Siodoarjo. Pemberian uang itu berlangsung sejak 2011, dimana Terdakwa Saiful Ilah menjabat Bupati Sidoarjo pada tahun 2010 – 2015 dan 2015 – 2020<br /><br />“Iklah nggak memberikan itu (uang),” tanya Terdakwa Saiful Ilah kepada saksi, yang dijawab saksi “Iklas”. <br /><br />Jawaban “iklas” oleh saksi bisa jadi bukan jawaban yang sebenarnya namun bisa jadi penuh makan, mengingat para saksi masih ada yang aktif sebagai ASN sementara anak Terdakwa ada yang menjabat anggota DPRD Jawa Timur   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwPiq_h-Y6wcw2Z1PRaokrBQ4EMU_HGVsUmJrt9QbwcLS5HBePKMCtsc9gi_gSq-PZ8MMDOx9odBgVpKUbXD0ZN-uUHe9QLh3tlLiFmhI27QyTAQABeBl-0FeWVWAPgKTgJtK2qQbqEK2RyWhl0tNdfOHJyrUSV8sD0E_Y5n96s-mgKFaXA1mP4sGwhQ0/s1600/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwPiq_h-Y6wcw2Z1PRaokrBQ4EMU_HGVsUmJrt9QbwcLS5HBePKMCtsc9gi_gSq-PZ8MMDOx9odBgVpKUbXD0ZN-uUHe9QLh3tlLiFmhI27QyTAQABeBl-0FeWVWAPgKTgJtK2qQbqEK2RyWhl0tNdfOHJyrUSV8sD0E_Y5n96s-mgKFaXA1mP4sGwhQ0/w640-h288/6.jpg" width="640" /></a></div>Apa yang dijelaskan para saksi dalam persidangan, tidak berbeda dengan apa yang diuraikan oleh JPU KPK dalam surat dakwaannya terkait aliran uang haram dari para pejabat Pemda maupun pejabat BUMD termasuk dari puluhan masyarakat kecil, yaitu;<br /><br /><span style="font-size: large;"><b><span style="color: red;">A.</span></b></span> Penerimaan uang atau barang sejumlah Rp446.290.826,13 (empat ratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus dua puluh enam koma tiga belas rupiah) dari Paguyuban yang terdiri dari para Kepala SKPD/OPD, para Kepala Bagian (Kabag) di Sekretariat Daerah, para Camat, dan para Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Sidoarjo melalui rekening Bank Jatim Nomor 0262944875 atas nama PAGUYUPAN KA.SKPD untuk hadiah dan acara ulang tahun Terdakwa, serta kepentingan Terdakwa yang lain, yaitu:<br /><br />Bahwa sejak tahun 2013 para Kepala SKPD/OPD, para Kepala Bagian (Kabag) di Sekretariat Daerah, para Camat, dan para Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Sidoarjo mengumpulkan iuran rutin perbulan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) s.d Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk hadiah dan acara ulang tahun Terdakwa yang dirayakan setiap tanggal 9 Agustus yang diselenggarakan di Rumah Dinas Bupati Sidoarjo,<br /><br />Serta untuk kepentingan Terdakwa yang lain seperti tali asih untuk pegawai yang purna tugas, acara santunan anak yatim, acara yasinan, acara makan-makan yang sifatnya spontanitas, dan acara lomba saat HUT Korpri yang ditampung di dalam rekening Bank Jatim Nomor 0262944875 atas nama PAGUYUPAN KA.SKPD yang mana sampai dengan tanggal 16 Desember 2020 terkumpul uang sejumlah Rp446.290.826,13 (empat ratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus dua puluh enam koma tiga belas rupiah) dengan saldo rekening per tanggal 27 Desember 2020 sebesar Rp2.699.646,68 (dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh enam koma enam puluh delapan rupiah);   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizdaANLemyXd5QhBGNt6EBgk7InnJbirP8wY6hTdk9O36OL8Ep9X8wM1f6_uj25r_hHrNf_AOv4U16ueWQ8P5Wyn8VTAL7JnvdgEjEWm7ujlPiGUzv945n7eduD5KwU_p0Nz7GMfzhnH_DpREaFEPpTom003ufqLHFAX_s6a2B1Pt2giUxQ-WScPr8BhM/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizdaANLemyXd5QhBGNt6EBgk7InnJbirP8wY6hTdk9O36OL8Ep9X8wM1f6_uj25r_hHrNf_AOv4U16ueWQ8P5Wyn8VTAL7JnvdgEjEWm7ujlPiGUzv945n7eduD5KwU_p0Nz7GMfzhnH_DpREaFEPpTom003ufqLHFAX_s6a2B1Pt2giUxQ-WScPr8BhM/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa iuran rutin tersebut dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa, antara lain :<br />1. Sejumlah Rp133.770.500,00 (seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) digunakan untuk pemberian hadiah ulang tahun Terdakwa pada setiap tanggal 9 Agustus, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, yaitu:<br /><br />a. Pada tahun 2013, Terdakwa menerima barang senilai Rp21.400.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) melalui VINO RUDI MUNTIAWAN (Alm) selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo;<br /><br />b. Pada tahun 2014, Terdakwa menerima barang senilai Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) melalui VINO RUDI MUNTIAWAN (Alm) selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo;<br /><br />c. Pada tahun 2015, Terdakwa menerima batik keris senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui VINO RUDI MUNTIAWAN (Alm) selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo;<br /><br />d. Pada tahun 2016, Terdakwa menerima 1 (satu) keping emas seberat 50 (lima puluh) gram senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui JOKO SARTONO selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo;<br /><br />e. Pada tahun 2017, Terdakwa menerima 2 (dua) keping emas masing-masing seberat 25 (dua puluh lima) gram senilai Rp28.370.500,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) dari Paguyupan melalui JOKO SARTONO selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo;<br /><br />f. Pada tahun 2018, Terdakwa menerima 2 (dua) keping emas masing-masing seberat 25 (dua puluh lima) gram senilai Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) melalui ACHMAD ZAINI selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo;<br /><br />2. Sejumlah Rp309.820.679,45 (tiga ratus sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu enam ratus tujuh puluh sembilan koma empat puluh lima rupiah) digunakan untuk kegiatan Terdakwa yang lain seperti tali asih untuk pegawai yang purna tugas, acara santunan anak yatim, acara yasinan, acara makan-makan yang sifatnya spontanitas, acara lomba saat HUT Korpri, dan saat acara ulang tahun Terdakwa sendiri.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzFTxWnIfdUaYGON8i64IaBpNPtNk44cRyEGNZ4k04AqNMYroC8h3FA73t36lLAwgxqj466rAulz8cbVtcXGEj2-lDvqp3qBj19iwDOUA6O6PbUO9fJUcw32j1GGsZZkmIjS8j9PAD0KXM2MnZPBxs5vNT3JKm_FQX-TMpUSuDSH9yoIob1cwdanTmLl8/s1600/A.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzFTxWnIfdUaYGON8i64IaBpNPtNk44cRyEGNZ4k04AqNMYroC8h3FA73t36lLAwgxqj466rAulz8cbVtcXGEj2-lDvqp3qBj19iwDOUA6O6PbUO9fJUcw32j1GGsZZkmIjS8j9PAD0KXM2MnZPBxs5vNT3JKm_FQX-TMpUSuDSH9yoIob1cwdanTmLl8/w640-h288/A.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;"><b>B.</b> </span>Penerimaan uang sejumlah Rp1.135.600.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dari Direksi BUMD Kabupaten Sidoarjo sebagai setoran bulanan, kado ulang tahun, dan kepentingan Terdakwa lainnya yang bersumber dari Dana Representatif Direksi dan honor Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).<br /><br />Bahwa Kabupaten Sidoarjo mempunyai BUMD antara lain Perumda Delta Tirta Sidoarjo yang bergerak di bidang pelayanan air bersih, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Delta Artha Perseroda Sidoarjo yang bergerak di bidang pelayanan Perbankan;<br /><br />Bahwa Terdakwa selaku Bupati Sidoarjo berkedudukan sebagai pemegang saham pengendali yang sebenarnya tidak mendapatkan gaji/dana representatif/dana operasional/insentif dari Perumda Delta Tirta Sidoarjo maupun dari BPR Delta Artha Perseroda Sidoarjo;<br /><br />Bahwa pada tahun 2010 s.d 2019 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp955.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) dari Direksi Perumda Delta Tirta Sidoarjo yang bersumber dari Dana Representatif Direksi, dengan rincian sebagai berikut:<br /><br />1. Bahwa pada bulan Oktober 2010 s.d Desember 2019, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp940.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta rupiah) dari Direksi Perumda Delta Tirta Sidoarjo sebagai setoran bulanan dan keperluan insidentil Terdakwa yang bersumber dari Dana Representatif Direksi, yaitu:<br /><br />a. Bulan Oktober 2010 s.d Desember 2010, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan dengan total penerimaan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui ABDUL BASIT LAO selaku Direktur Umum Perumda Delta Tirta Sidoarjo;<br /><br />b. Bulan Januari 2011 s.d Juni 2014, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan selama 42 (empat puluh dua) bulan dengan total penerimaan sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) melalui JAYADI selaku Direktur Utama Perumda Delta Tirta Sidoarjo;<br /><br />c. Bulan Juli 2014 s.d Desember 2014, Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan selama 6 (enam) bulan dengan total penerimaan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) melalui ABDUL BASIT LAO selaku Direktur Umum Perumda Delta Tirta Sidoarjo;<br /><br />d. Bulan Juli 2016 s.d Desember 2016, Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan selama 6 (enam) bulan dengan total penerimaan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) melalui ABDUL BASIT LAO selaku Direktur Umum Perumda Delta Tirta Sidoarjo.    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzDubO8gPyC9j305RRqa7Vm9aHSPMd_S4v-Qez2xiuqGQ_HeZCq7JWDMI9Q6dCngQ1Q7-sgC4XBDpUroCkDECw5TQDHTBeMCzEL9kr541v-Gc2c8CiALZnQ7zZGTz4fwkK46uAJUb7NIPtXN39ODfrRS7pDPZ6gzt6ySpn9-pIc-1TBRh-3DEsdsqwQOw/s1600/B.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzDubO8gPyC9j305RRqa7Vm9aHSPMd_S4v-Qez2xiuqGQ_HeZCq7JWDMI9Q6dCngQ1Q7-sgC4XBDpUroCkDECw5TQDHTBeMCzEL9kr541v-Gc2c8CiALZnQ7zZGTz4fwkK46uAJUb7NIPtXN39ODfrRS7pDPZ6gzt6ySpn9-pIc-1TBRh-3DEsdsqwQOw/w640-h288/B.jpg" width="640" /></a></div>Selanjutnya Terdakwa juga menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari NUR AHMAD SAIPUDIN (Alm) selaku Direktur Utama Perumda Delta Tirta Sidoarjo yang diberikan melalui ABDUL BASIT LAO, sehingga total yang diterima Terdakwa pada periode tersebut sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);<br /><br />e. Bulan Januari 2017 s.d Juni 2018, Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan selama 18 (delapan belas) bulan dengan total penerimaan sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) melalui ABDUL BASIT LAO selaku Pjs. Direktur Utama Perumda Delta Tirta Sidoarjo;<br /><br />f. Bulan Juli 2018 s.d Desember 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan selama 18 (delapan belas) bulan dengan total penerimaan sejumlah Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) melalui ABDUL BASIT LAO selaku Pjs. Direktur Utama Perumda Delta Tirta Sidoarjo;<br /><br />g. Pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara tahun 2018 s.d 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk keperluan insidentil yang bersumber dari Dana Representatif Direksi. Uang tersebut diserahkan oleh JURIYAH selaku Pjs. Direktur Administrasi dan Keuangan Perumda Delta Tirta Sidoarjo kepada Terdakwa melalui NOER ROCHMAWATI selaku Kepala BPKAD Kabupaten Sidoarjo;<br /><br />2. Bahwa pada tahun 2017 s.d 2019, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Direksi Perumda Delta Tirta Sidoarjo sebagai hadiah ulang tahun, yaitu:<br /><br />a. Tanggal 9 Agustus 2017, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ABDUL BASIT LAO selaku Pjs. Direktur Utama Perumda Delta Tirta Sidoarjo;<br /><br />b. Tanggal 9 Agustus 2018, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ABDUL BASIT LAO selaku Pjs. Direktur Utama Perumda Delta Tirta Sidoarjo;<br /><br />c. Tanggal 9 Agustus 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Direksi Perumda Delta Tirta Sidoarjo melalui SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA selaku Direktur Utama BPR Delta Artha Perseroda; <br />Bahwa pada tahun 2010 s.d 2019 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp180.600.000,00 (seratus delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah) dari Direksi BPR Delta Artha Perseroda Sidoarjo, yaitu:   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwAVu3sT73c9__waVkk6y8T37yuoyWT_BmBgYWSF0wZE8oTJWFAMxVfh9rsF0PZ5TMXKxO6jjzzEd6LQ2LalBW0ykI8KWSKcW3ZW6VLO4I8oqkX7EhnFufRnZGTNOdPSzm7kcRHc17q55RpzML7_v0pbapa7c0MOgnQ9SLPdrMt8WYFcYDxSKnUD-6nCA/s1600/D.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwAVu3sT73c9__waVkk6y8T37yuoyWT_BmBgYWSF0wZE8oTJWFAMxVfh9rsF0PZ5TMXKxO6jjzzEd6LQ2LalBW0ykI8KWSKcW3ZW6VLO4I8oqkX7EhnFufRnZGTNOdPSzm7kcRHc17q55RpzML7_v0pbapa7c0MOgnQ9SLPdrMt8WYFcYDxSKnUD-6nCA/w640-h288/D.jpg" width="640" /></a></div>1. Pada pertengahan tahun 2019 saat acara sosialisasi kredit produk BPR Delta Artha, bertempat di Kantor BPR Delta Artha Perseroda Sidoarjo Jalan Ahmad Yani Nomor 16 Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA selaku Direktur Utama BPR Delta Artha Perseroda Sidoarjo;<br /><br />2. Pada tanggal 9 Agustus 2018 saat hari ulang tahun Terdakwa, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA selaku Direktur Utama BPR Delta Artha Perseroda Sidoarjo;<br /><br />3. Pada tanggal 9 Agustus 2019 saat hari ulang tahun Terdakwa, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA selaku Direktur Utama BPR Delta Artha Perseroda Sidoarjo;<br /><br />4. Pada bulan Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA selaku Direktur Utama BPR Delta Artha Perseroda Sidoarjo;<br /><br />5. Pada tahun 2018 s.d 2019, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA selaku Direktur Utama BPR Delta Artha Perseroda Sidoarjo melalui NOER ROCHMAWATI selaku Kepala BPKAD Kabupaten Sidoarjo untuk kepentingan insidentil Terdakwa dengan rincian setahun dua kali masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);<br /><br />6. Pada tahun 2010 s.d 2019 bertempat di Kantor BPR Delta Artha Perseroda Sidoarjo Jalan Ahmad Yani Nomor 16 Sidoarjo dan di Rumah Makan Handayani Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh puluh juta rupiah) dari Direksi BPR Delta Artha Perseroda yang bersumber dari honor RUPS para direksi dengan rincian penerimaan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap tahun pada saat acara RUPS BPR Delta Artha Perseroda Sidoarjo;<br /><br />7. Pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara tahun 2010 s.d 2019 Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari Direksi BPR Delta Artha Perseroda;<br /><br />8. Pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara tahun 2010 s.d 2019 Terdakwa menerima uang sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Direksi BPR Delta Artha Perseroda.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibI5oi_AJOd9aGii_ta4JLfBwVgtKTYz8A3Yr3W733morI0NXbn2RS8apxxkyOSYxE3sFPWgHwIJcqG8loJ8r-M6YdsUAjp2nBGeoIEKarNYc7E5ZCWjQTYSI1KkeRoKqnxRtbSparXVuNxStoaAfkOup-hJSZ25y635rs1wCLhUbjcG12Q9Enopfgrwo/s640/2..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibI5oi_AJOd9aGii_ta4JLfBwVgtKTYz8A3Yr3W733morI0NXbn2RS8apxxkyOSYxE3sFPWgHwIJcqG8loJ8r-M6YdsUAjp2nBGeoIEKarNYc7E5ZCWjQTYSI1KkeRoKqnxRtbSparXVuNxStoaAfkOup-hJSZ25y635rs1wCLhUbjcG12Q9Enopfgrwo/w640-h360/2..jpg" width="640" /></a></div>C. Penerimaan uang sejumlah Rp1.097.299.999,00 (satu miliar sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dari PNS dan Kepala Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dengan rincian sebagai berikut:<br /><br />1. Pada tahun 2016 s.d 2019 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari M. ALI IMRON selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sidoarjo yaitu:<br /><br /> Pada sekira bulan Juni 2016 menjelang hari raya Idul Fitri, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);<br /><br /> Pada bulan Juni 2017 menjelang hari raya Idul Fitri, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);<br /><br /> Pada bulan Juni 2018 menjelang hari raya Idul Fitri, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);<br /><br /> Pada tanggal 29 Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);<br /><br />2. Pada bulan Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari IKA HARNASTI (Alm) selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) Kabupaten Sidoarjo; <br /><br />3. Pada bulan Mei 2019 s.d Desember 2019, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari ALI SARBINI selaku Camat Taman, yaitu:<br /><br /> Pada tanggal 29 Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo,  Terdakwa menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);<br /><br /> Pada tanggal 5 Desember 2019 bertempat di Kantor Kecamatan Taman Jalan Raya Wonocolo Nomor 1 Sidoarjo, pada saat acara  pelantikan anggota BPD Desa Gilang, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta juta rupiah);   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbi8pVXfaRSKJdkBWpUkpw4ZzOPU4eLSxJ1QeiZ1ejNvHkUcUNvlQKh_GeCCChbOV2a2OR7o1bOaWhbuL_OmTl_NIThpjUP8E59UcX7YS-_k31STJlmevouG0Pj2KgJne338pauybMpzRjt1FSqN3WkCFGaglwJZx_q43Fap3byJ3Vs0xIX5KGRLnS4s0/s1600/C.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbi8pVXfaRSKJdkBWpUkpw4ZzOPU4eLSxJ1QeiZ1ejNvHkUcUNvlQKh_GeCCChbOV2a2OR7o1bOaWhbuL_OmTl_NIThpjUP8E59UcX7YS-_k31STJlmevouG0Pj2KgJne338pauybMpzRjt1FSqN3WkCFGaglwJZx_q43Fap3byJ3Vs0xIX5KGRLnS4s0/w640-h288/C.jpg" width="640" /></a></div>4. Pada bulan Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari ABDUL KIFLI selaku Camat Wonoayu;<br /><br />5. Pada tanggal 29 Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari AGUSTIN IRIANI selaku Camat Sidoarjo;<br /><br />6. Pada tanggal 31 Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari AINUN AMALIA selaku Camat Prambon;<br /><br />7. Pada tanggal 12 April 2019 dan pada bulan Mei 2019, Terdakwa menerima uang dari NOER ROCHMAWATI selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sidoarjo sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), yaitu:<br /><br /> Pada tanggal 12 April 2019 Terdakwa menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang digunakan untuk sumbangan ke Masjid Yayasan AL IMAN ANTARA;<br /><br /> Pada bulan Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);<br /><br />8. Pada tanggal 1 Juni 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari TJARDA selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo;<br /><br />9. Pada bulan Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari ASROFI selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo yang bersumber dari iuran ASROFI sendiri, Sekretaris Dinas, dan Para Kepala Bidang Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo;  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8bUwTx-L7MseAOEP3XOTpcI2kXuu0c8T-eEby7HGL3N_qdbiRigAsro5TuP-uUGfjD-lxy-zsxkeTkoJzWjPZaPh4IJ9yZWFxoy_DuayEJLCQeN0rs-c8AfQujbu9rMYhvnbqogCPmIMdimLP4280jyVHF4RUwli6Eqz9qVp10y3_01fo4BwLew8G49c/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8bUwTx-L7MseAOEP3XOTpcI2kXuu0c8T-eEby7HGL3N_qdbiRigAsro5TuP-uUGfjD-lxy-zsxkeTkoJzWjPZaPh4IJ9yZWFxoy_DuayEJLCQeN0rs-c8AfQujbu9rMYhvnbqogCPmIMdimLP4280jyVHF4RUwli6Eqz9qVp10y3_01fo4BwLew8G49c/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>10. Pada bulan Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari ZAINUL ARIFIN selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;<br /><br />11. Pada bulan Mei 2019 s.d Desember 2019, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari FENNY APRIDAWATI selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, yaitu:<br /><br /> Pada tanggal 29 Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);<br /><br /> Pada bulan Desember 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). <br />12. Pada bulan September 2019 s.d Desember 2019, bertempat di Kantor Kecamatan Krembung Jalan Raya Kecamatan Nomor 01 Jabon Rowo Mojoruntut Krembung Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari ABDUL MUID selaku Camat Krembung, yaitu:<br /><br /> Pada tanggal 24 September 2019 saat pelantikan anggota BPD 11 desa di Kecamatan Krembung Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang bersumber dari iuran 11 Kepala Desa yang anggota BPD nya dilantik;<br /><br /> Pada tanggal 26 Desember 2019 saat ada acara cangkrukan (tatap muka) Forkopimka dengan Bupati Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang bersumber dari iuran seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Krembung.<br /><br />13. Pada tahun 2019 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari ABU DARDAK selaku Plt. Camat Sedati, yaitu:<br /><br /> Pada tanggal 12 Desember 2019 saat acara pelantikan Penjabat (Pj.) Kepala Desa Betro, Pj. Kepala Desa Ranti, Pj. Kepala Desa Sedati Gede, Pj. Kepala Desa Sedati Agung, Pj. Kepala Desa Kalanganyar, dan Pj. Kepala Desa Pepe bertempat di Kantor Kecamatan Sedati di  Jalan Raya Pulungan Nomor 1 Pulungan Betro Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang bersumber dari iuran para Pj. Kepala Desa yang dilantik;<br /><br /> Pada tanggal 17 Nopember 2019 saat acara Festival Kampung Iwak  di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);<br /><br /> Pada tahun 2019 saat kunjungan Terdakwa di wilayah Kecamatan Sedati, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5dsTkqLlM89IP5ESyqgf17PGQXjhA6cgsYzP98p6bBrU8lzxAstwCsc3wUYxY2SPek4ag5k_YnHuqhjUYXRh62eqOIYoodl5o9bW0N_9QMEEGMOg_qA-zjEZGOk1Jj6oOE16kR4CjXKqvTVQFodUdcAt5MyscJRwMzoNev5BLbRuiTMdbmcK_bL09EZM/s1600/E.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5dsTkqLlM89IP5ESyqgf17PGQXjhA6cgsYzP98p6bBrU8lzxAstwCsc3wUYxY2SPek4ag5k_YnHuqhjUYXRh62eqOIYoodl5o9bW0N_9QMEEGMOg_qA-zjEZGOk1Jj6oOE16kR4CjXKqvTVQFodUdcAt5MyscJRwMzoNev5BLbRuiTMdbmcK_bL09EZM/w640-h288/E.jpg" width="640" /></a></div>14. Pada tanggal 14 Mei 2019 s.d 25 Oktober 2019, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari MAKHMUD selaku Plt. Camat Sukodono, yaitu:<br /><br /> Pada tanggal 14 Mei 2019 saat acara buka bersama bulan ramadhan bertempat di Kantor Kecamatan Sukodono Jalan Raya Bukit Kweni Anggaswangi Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah); <br /><br /> Pada tanggal 08 Agustus 2019 saat pertemuan Paguyuban Kepala Desa Se-Kecamatan Sukodono bertempat di Kantor Desa Pekarungan Jalan Diponegoro Karangnongko Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari iuran Kepala Desa Se-Kecamatan Sukodono dan Plt. Camat Sukodono;<br /><br /> Pada tanggal 16 Agustus 2019, saat pelantikan 9 Pj. Kepala Desa di Kecamatan Sukodono bertempat di Gedung Serbaguna Gladiol (Gladiol Convention Hall)  Jalan Imam Bonjol Nomor 1A Karangnongko Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang bersumber dari iuran para Pj. Kepala Desa di Kecamatan Sukodono yang dilantik;<br /><br /> Pada tanggal 17 September 2019, saat pengucapan sumpah janji Anggota BPD Desa Panjunan dan Desa Kebon Agung bertempat di Kantor Kecamatan Sukodono Jalan Raya Bukit Kweni Anggaswangi Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari iuran Kepala Desa Panjunan dan Kepala Desa Kebon Agung;<br /><br /> Pada tanggal 09 Oktober 2019, saat pengucapan sumpah janji Anggota BPD Desa Pekarungan, BPD Desa Sukodono, BPD Desa Cangkringsari dan BPD Desa Suruh bertempat di Kantor Desa Pekarungan Jalan Diponegoro Karangnongko Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang bersumber dari iuran Kepala Desa Pekarungan, Kepala Desa Sukodono, Kepala Desa Cangkringsari dan Kepala Desa Suruh<br /><br /> Pada tanggal 23 Oktober 2019, saat acara Silaturahmi Forkopimka, Kepala Desa, dan Anggota BPD Se-Kecamatan Sukodono bertempat di Kantor Kecamatan Sukodono Jalan Raya Bukit Kweni Anggaswangi Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);<br /><br /> Pada tanggal 25 Oktober 2019, saat pengucapan sumpah janji Anggota BPD Desa Bangsri bertempat di Kantor Desa Bangsri Jalan Bangsri Nomor 19A Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Kepala Desa Bangsri.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEtZ_f4XdGx_-xvL_w3_uZ5kA4r4t6GGsNxHEvC0l0BSWlieCH8LZmX04wDcpRpRBF0KSKvAksSlEkkG6kJSBo_mA9KgNxL1CE1UPpRv7O37A6rArjh2w09LloKIK5BUYrsD5uzj1jnmV7jBHX9Lg7u5-00W6-zCqROIYFm44wE_7s6XAvoOLC9NwBEPE/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEtZ_f4XdGx_-xvL_w3_uZ5kA4r4t6GGsNxHEvC0l0BSWlieCH8LZmX04wDcpRpRBF0KSKvAksSlEkkG6kJSBo_mA9KgNxL1CE1UPpRv7O37A6rArjh2w09LloKIK5BUYrsD5uzj1jnmV7jBHX9Lg7u5-00W6-zCqROIYFm44wE_7s6XAvoOLC9NwBEPE/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>15. Pada tanggal 31 Desember 2019 bertempat di Kantor Kecamatan Tulangan Jalan Raya Kenongo Nomor 20 Sidoarjo, saat pelantikan 11 Pj. Kepala Desa Se-Kecamatan Tulangan, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari HARY NOPSIJADI selaku Plt. Camat Tulangan yang bersumber dari iuran masing-masing Pj. Kepala Desa yang dilantik;<br /><br />16. Pada tanggal 1 Nopember 2019 bertempat di Kantor Kecamatan Porong Jalan Bhayangkari Nomor 3 Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari MURTADHO selaku Camat Porong;<br /><br />17. Pada tahun 2014 s.d 2019, bertempat di RSUD Sidoarjo Jalan Mojopahit Nomor 667 Sidowayah Celep Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari ATOK IRAWAN selaku Direktur RSUD Sidoarjo, yaitu:<br /><br /> Pada setiap bulan Maret dan Oktober tahun 2014 s.d 2019, saat Rapat Kerja (Raker) RSUD Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap kali Raker RSUD Sidoarjo, sehingga berjumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);   <br /> Pada tanggal 25 Januari 2017 saat peresmian Gedung Kelas III Rawat Inap Mawar Merah Putih RSUD Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);<br /><br /> Pada tanggal 29 Januari 2018 saat peresmian Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);<br /><br /> Pada tanggal 13 Desember 2019 saat acara kunjungan Menteri Kesehatan ke RSUD Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);<br /><br /> Pada tanggal 31 Januari 2019 saat peresmian Gedung Hemodialisis, Instalasi Bedah & Public Service Center (PSC) 119 RSUD Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);<br /><br />18. Pada tanggal 6 Juni 2016 saat awal ramadhan, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari SRI WITARSIH selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo;  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhijnXUpoPIoh3CUJ9VgkAgdXZFnRGLUJd-pR9IH-U_jaX2UyJOZA6OPwqkE3pmjwBPxN-ve5U8nb7wIduzp22kG8Zc-JgNv5JVPVrcZYk8edZeHCjXWS87oIRGhhty3G0kTCXcvV6bLwswE82dMzSFBoY8robqHYE1TOEBbpqvpsW1mzshDDNdqm8h9Bk/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhijnXUpoPIoh3CUJ9VgkAgdXZFnRGLUJd-pR9IH-U_jaX2UyJOZA6OPwqkE3pmjwBPxN-ve5U8nb7wIduzp22kG8Zc-JgNv5JVPVrcZYk8edZeHCjXWS87oIRGhhty3G0kTCXcvV6bLwswE82dMzSFBoY8robqHYE1TOEBbpqvpsW1mzshDDNdqm8h9Bk/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>19. Pada bulan Desember 2019 saat rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari ACHMAD ZAINI selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo dan SRI WITARSIH selaku Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, yang bersumber dari honor ACHMAD ZAINI dan SRI WITARSIH saat menjadi Panitia Seleksi (Pansel) pemilihan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) di Pemkab Sidoarjo tahun 2019;<br /><br />20. Pada bulan Mei 2019 s.d Nopember 2019, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dari SUNARTI SETYANINGSIH selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Sumber Daya Air (PUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo, yaitu:<br /><br /> Pada bulan Mei 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, Terdakwa menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);<br /><br /> Pada bulan Nopember 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).<br /><br />21. Pada tanggal 12 Oktober 2018 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Note9, Kapasitas: 128 GB, Imei 1: 359447/09/533375/3, Imei 2: 359448/09/533375/1 seharga Rp12.999.999,00 (dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dari JOKO SANTOSA (Alm) Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo;<br /><br />22. Pada bulan Januari 2018 s.d Desember 2019, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari ARI SURYONO selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Sidoarjo, yaitu:   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNO6NdpgWhmRoHy-Pa1jiREhEFa4NjphnPdRJU0QlBe_JJLqeomdTgeX6JhGN4-2ZHZg9F5niqLmddGN_xcUY7WSREXOI4d9kvOUCzOzCaH5nZ5Zq4qUkxIlQCrTOg9RKbej81op2gFaeZUHwcd5y3299t_hx489NC0Dftc13lzYcbHuJ3M1XyqUn8gPc/s1600/D.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNO6NdpgWhmRoHy-Pa1jiREhEFa4NjphnPdRJU0QlBe_JJLqeomdTgeX6JhGN4-2ZHZg9F5niqLmddGN_xcUY7WSREXOI4d9kvOUCzOzCaH5nZ5Zq4qUkxIlQCrTOg9RKbej81op2gFaeZUHwcd5y3299t_hx489NC0Dftc13lzYcbHuJ3M1XyqUn8gPc/w640-h288/D.jpg" width="640" /></a></div> Pada tanggal 31 Januari 2018 Terdakwa menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)  yang disamarkan seolah-olah sebagai pembayaran hutang dari TEDDY RASPHADI (mertua dari ARI SURYONO);<br /><br /> Pada bulan Juni 2018 dan pada bulan Juni 2019 menjelang hari raya Idul Fitri, Terdakwa menerima uang masing-masing sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total berjumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembelian sarung;<br /><br /> Pada tanggal 17 Januari 2019 Terdakwa menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada saat Terdakwa melakukan perjalanan dinas bersama ARI SURYONO dan JOKO SANTOSA (Alm);<br /><br /> Pada bulan Mei 2019 Terdakwa menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang bersumber dari para pengusaha di Sidoarjo;<br /><br /> Pada tanggal 31 Desember 2019 Terdakwa menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembelian kembang api perayaan tahun baru 2020.<br /><br />23. Pada tanggal 16 Maret 2018 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Dewan Pengawas RSUD Sidoarjo.<br /><br />24. Pada tanggal 23 Desember 2019 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari HERI SOESANTO selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sidoarjo.<br /><br />D. Penerimaan uang sejumlah Rp478.400.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dari pemohon atas hak tanah gogol tetap:<br /><br />Bahwa pada periode tahun 2010 s.d 2019, Terdakwa selaku Bupati Sidoarjo ex officio sebagai Ketua Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) mempunyai kewenangan salah satunya menandatangani pengesahan permohonan hak atas tanah gogol tetap yang diusulkan melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;  <br /><br />Bahwa pada periode tersebut bertempat di Kantor Bupati Sidoarjo Jalan Gubernur Suryo Nomor 1 Alun-alun Selatan Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang diluar honor resmi sejumlah Rp478.400.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) terkait dengan penandatanganan pengesahan permohonan hak atas tanah gogol tetap melalui MUSRIATI selaku Staf Landreform dan Pemberdayaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dan juga melalui ADI SUWONDO selaku Kepala Sub Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo yang bersumber dari pemohon hak atas tanah gogol tetap, dengan rincian sebagai berikut :  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijd3P7IXEVSU4GTCNeV1UXBXuEIJ5tsTBLI_wH7xshix3PD2Sd7_KfkN7rmyiX3IvdYJGyZz5xU1iTDi45_KYB9vaT2N8lzUpfzkjioDuEMx_Kmrzph7OcpNK7jxxVNfY-EXOz54OEm7mdNgzIQPQijHlX6CbAS1DwHDl4Lmcf0DMf6s2GaivzlKjl1WM/s1600/F.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijd3P7IXEVSU4GTCNeV1UXBXuEIJ5tsTBLI_wH7xshix3PD2Sd7_KfkN7rmyiX3IvdYJGyZz5xU1iTDi45_KYB9vaT2N8lzUpfzkjioDuEMx_Kmrzph7OcpNK7jxxVNfY-EXOz54OEm7mdNgzIQPQijHlX6CbAS1DwHDl4Lmcf0DMf6s2GaivzlKjl1WM/w640-h288/F.jpg" width="640" /></a></div>1. Pada 3 Januari 2011, Terdakwa menerima uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />2. Pada 11 April 2011, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />3. Pada 25 Agustus 2011, Terdakwa menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />4. Pada 26 Agustus 2011, Terdakwa menerima uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />5. Pada 5 September 2011, Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />6. Pada 28 Oktober 2011, Terdakwa menerima uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />7. Pada 13 Januari 2012, Terdakwa menerima uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />8. Pada 17 Januari 2012, Terdakwa menerima uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />9. Pada 19 Januari 2012, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />10. Pada 20 Januari 2012, Terdakwa menerima uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) melalui MUSRIATI; <br /><br />11. Pada 25 Januari 2012, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />12. Pada 27 Januari 2012, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />13. Pada 12 Maret 2012, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />14. Pada 20 Maret 2012, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />15. Pada 26 Maret 2012, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />16. Pada 24 Juli 2012, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />17. Pada 30 Juli 2012, Terdakwa menerima uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />18. Pada 10 September 2012, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />19. Pada 1 Maret 2013, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />20. Pada 9 April 2013, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />21. Pada 19 April 2013, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)  MUSRIATI;<br /><br />22. Pada 6 Mei 2013, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />23. Pada 3 Juni 2013, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />24. Pada 2 Agustus 2013, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />25. Pada 20 November 2013, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />26. Pada 7 Januari 2014, Terdakwa menerima uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui MUSRIATI; <br /><br />27. Pada 30 April 2014, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />28. Pada 8 Juli 2014, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />29. Pada 14 Agustus 2014, Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />30. Pada 17 November 2014, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />31. Pada 17 Desember 2014, Terdakwa menerima uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />32. Pada 14 April 2015, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />33. Pada 27 Agustus 2015, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />34. Pada 1 Oktober 2015, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />35. Pada 14 Oktober 2015, Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />36. Pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti tahun 2016, Terdakwa menerima uang sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />37. Pada 14 Januari 2016, Terdakwa menerima uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />38. Pada 30 Agustus 2016, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />39. Pada 24 Oktober 2016, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) melalui MUSRIATI; <br /><br />40. Pada 13 Januari 2017, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />41. Pada 16 Mei 2017, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />42. Pada 13 Juni 2017, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />43. Pada 11 Oktober 2017, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />44. Pada 4 Januari 2018, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />45. Pada 25 April 2018, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />46. Pada tanggal 2 Januari 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />47. Pada tanggal 2 April 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />48. Pada tanggal 7 April 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />49. Pada 12 April 2019, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) melalui MUSRIATI;<br /><br />50. Pada 15 April 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari MUSRIATI;<br /><br />51. Pada tanggal 24 Mei 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari MUSRIATI;<br /><br />52. Pada tanggal 30 Agustus 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari MUSRIATI;<br /><br />53. Pada tanggal 29 Oktober 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ADI SUWONDO;<br /><br />54. Pada tanggal 22 Desember 2019, Terdakwa menerima uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui ADI SUWONDO. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Sidang Korupsi Terdakwa Saiful Ilah Selaku Bupati Sidoarjo, Puluhan Pejabat Mengaku Memberikan Sejumlah Uang

BERITA KORUPSI .CO - Kasus Korupsi ibarat uang mengalir dari bawah ke atas dan tidak pernah turun, sedangkan air mengalir dari atas ke bawah...

»

Tutug Edi Utomo, Asisten Pemerintahan dan Kesra Kab. Probolinggo Diperiksa Penyidik KPK

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgExf17PffuSxvP54spJ-uk-BCbgRPEwUIziXPwIknhfpK3mxIUqMiBti4qzLf_EePTzejizTbsfut0n84AhMBG-SKntoxQgeHGmUUJU6xswIIHnCvulNz7lpCijKV1TN0VeUJvLlmFUhck_JHidoxyT17vCqvdd_KCat9SZOUIZnWBCrEd4NSIiJp1y6Q/s400/KPK...jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="345" height="494" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgExf17PffuSxvP54spJ-uk-BCbgRPEwUIziXPwIknhfpK3mxIUqMiBti4qzLf_EePTzejizTbsfut0n84AhMBG-SKntoxQgeHGmUUJU6xswIIHnCvulNz7lpCijKV1TN0VeUJvLlmFUhck_JHidoxyT17vCqvdd_KCat9SZOUIZnWBCrEd4NSIiJp1y6Q/w426-h494/KPK...jpg" width="426" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat, 22 September 2023, memeriksa Tutug Edi Utomo selaku Asisten Pemerintahan dan Kesra Kab. Probolinggo yang saat ini menjabat Asisten Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo terkait kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan Tersangka yang juga Terpidana Korupsi Puput Tantriana Sari selaku Bupati (non aktif) Probolinggo Periode 2018-2023 dkk <br /><br />Selain Tutug Edi Utomo, Tim penyidik KPK juga turut memeriksa 4 orang saksi lain yaitu Saiful Farid Cahyono Bhakti selaku Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Perijinan Terpadu Dinas PMPTSP (Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kab. Probolinggo; Adnan Mochammad selaku Direktur PT. Redjo Agung tahun 2012 – sekarang; Abdullah Agus Salim Chamid dan Muhammad Ilzam April alias Ilzam (Swasta). Hal itu disampaikan Juru Bicara (Jubir) KPK Ali Fikri kepada beritakorupsi.co dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 22 September 2023<br /><br />“Hari ini (Jumat, 22 September 22023) bertempat di gedung Merah Putih KPK, Tim Penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi terkait perkara dugaan penerimaan Gratifikasi dan TPPU dengan Tsk PTS dkk,” kata Ali Fikri<br /><br />Ali Fikri menjelaskan dalam keterangan tertulisnya nama-nama saksi yang diperiksa penyidik KPK terkait kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi dan TPPU, yaitu; <br />1. Tutug Edi Utomo, Asisten Pemerintahan dan Kesra Kab. Probolinggo<br />2. Saiful Farid Cahyono Bhakti selaku Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Perijinan Terpadu Dinas PMPTSP Kab. Probolinggo; <br />3. Adnan Mochammad selaku Direktur PT. Redjo Agung tahun 2012 – sekarang; <br />4. Abdullah Agus Salim Chamid (Swasta) dan <br />5. Muhammad Ilzam April alias Ilzam (Swasta)<br /><br />Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita aset milik Tersangka Puput Tantriana Sari selaku Bupati (non aktif) Probolinggo Periode 2018-2023 berupa tanah dan bangunan, emas, uang tunai, dan kendaraan bermotor senilai Rp104.8 miliar dalam kasus dugaan Korupsi Gartifikasi dan TPPU. Hal ini disampaikan Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada beritakorupsi.co melalui pesan tertulisnya pada Selasa, 2 Agustus 2022<br /><br />“Ketika perkara ini dibawa ke proses persidangan tentu tim Jaksa KPK akan membuktikan bahwa harta dimaksud diduga ada kaitan dengan perkara sehingga menuntutnya untuk dirampas untuk negara,” kata Ali Fikri, Selasa, 2 Agustus 2022.<br /><br />Ali menjelaskan, temuan aset-aset ini melibatkan unit Tim Pelacakan Aset pada Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) pada Kedeputian Penindakan KPK. Tim Penyidik KPK juga masih terus melakukan pengumpulan alat bukti diantaranya meminta keterangan berbagai pihak sebagai saksi.<br /><br />Ali memastikan, KPK berkomitmen untuk memaksimalkan aset recovery dari setiap penanganan perkara Korupsi baik melalui pidana denda, uang pengganti maupun perampasan aset para Koruptor.<br /><br />“Sehingga asset recovery ini menjadi pemasukan bagi kas negara yang nantinya dapat digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional, yang manfaatnya tentu kembali untuk rakyat,” ujar Ali  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjT4-HZaQ7gkOYjJ42S7EQ8VQUnzXATUEHN3Nm2vOPp1spCzb7ZEauTzaC7CwVUu7ZDcXA0FysTBYJUP8CDTQlP7gZTz-djy_NnR0kAOY_V6oNX6NOzvg69q2T-99jKrYEG8xAimdcGJakBSaOg0b8mYolwr_0VeFl36Jdu656LuISUpPmPbxSvSt0F-b8/s640/Hasan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjT4-HZaQ7gkOYjJ42S7EQ8VQUnzXATUEHN3Nm2vOPp1spCzb7ZEauTzaC7CwVUu7ZDcXA0FysTBYJUP8CDTQlP7gZTz-djy_NnR0kAOY_V6oNX6NOzvg69q2T-99jKrYEG8xAimdcGJakBSaOg0b8mYolwr_0VeFl36Jdu656LuISUpPmPbxSvSt0F-b8/w640-h288/Hasan.jpg" width="640" /></a></div>Kasus yang menyeret Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo bersama suaminya, Hasan Aminuddin selaku Anggota DPR RI yang juga mantan Bupati Probolinggo bermula pada Minggu, 29 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wib<br /><br />Saat itu (Minggu, 29 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wib), KPK melakukan Tangkap Tangan karena diketahui ada “bisnis jual beli jabatan” di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo, dan hasilnya Tim penyidik KPK mengamankan sebayak 22 orang dengan barang bukti sejumlah uang  <br /><br />Ke 22 orang itu adalah terdiri dari 1 Pejabat (Pj) Kepala Desa (Kades) Desa Karangren, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo yang baru 4 hari dilantik, yakni Sumarto dan 17 calon Pj Kades di 2 Kecamatan (Kecamatan Krenjengan dan Kecamatan Paiton) yaitu; 1. Ali Wafa, 2. Mawardi, 3. Mashudi, 4. Maliha, 5. Mohammad Bambang, 6. Masruhen, 7. Abdul Wafi, 8. Kho’im, 9. Ahkmad Saifullah, 10. Jaelani, 11. Uhar, 12. Nurul Hadi (ASN di Kecamatan Krejengan, satu berkas perkara. Dan di koordinator oleh Sumarto dan Doddy Kurniawan selaku Camat), 13. Nuruh Huda, 14. Hasan, 15. Sahir, 16. Sugito dan 17. Samsudin (ASN di Kecamatan Paiton, satu berkas perkara. Yang di Koordinator oleh Muhamad Ridwan selaku Camat)<br /><br />Dan 2 Camat yaitu Doddy Kurniawan selaku Camat Krenjengan dan Muhamad Ridwan selaku Camat Paiton Kabupaten Probolinggo serta Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo periode 2013 - 2024 dan suaminya, Hasan Aminudin selaku anggota DPR RI periode 2019 – 2024 yang juga mantan Bupati Probolinggo periode 2003 - 2013<br /><br />Dari 22 orang Terdakwa ini, 20 diantaranya sudah terlebih dahulu dijatuhi hukuman pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya karena Terbuti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama<br /><br />Peran Doddy Kurniawan selaku Camat Krenjengan dalam perkara ini adalah menerima duit sebesar Rp260 juta dari 13 orang anak buahnya yang dicalonkan sebagai Pj. Kades yang masing-masing sebesar Rp20 juta. Sedangkan Muhamad Ridwan selaku Camat Paiton menerima sebesar Rp100 juta dari 5 orang anak buahnya yang juga dicalonkan sebagai Pj. Kades.<br /><br />Duit yang terkumpul ditangan Doddy Kurniawan dan Muhamad Ridwan, akan diserahkan ke Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari melalui suaminya, Hasan Aminudin, karena Hasan Aminudin punya peran penting dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo<br /><br />Nah, ternyata duit yang diterima Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo, bukan hanya dari 18 ASN di dua Kecamatan (Krenjengan dan Paiton) Kabupaten Probolinggo yang akan dilantik sebagai Pj. Kades, namun dari beberapa pihak lainnya.<br /><br />Itulah sebabnya, KPK menetapkan Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo periode 2013 - 2024 dan suaminya, Hasan Aminudin selaku anggota DPR RI periode 2019 – 2024 yang juga mantan Bupati Probolinggo periode 2003 - 2013 sebagai Tersangka kasus dugaan Korupsi Gratifikasi dan TPPU sebelaum diadili dalam perkara Korupsi Suap “bisnis jual beli jabatan”. (jnt) <br /></div>

News Tipikor Tutug Edi Utomo, Asisten Pemerintahan dan Kesra Kab. Probolinggo Diperiksa Penyidik KPK

BERITA KORUPSI .CO - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat, 22 September 2023, memeriksa Tutug Edi Utomo selaku Asisten Pem...

»