BERITAKORUPSI.CO

Kasus Suap OTT Bupati Nganjuk, Dua Pejabat Kab. Nganjuk Diadili

#Layakkah seorang pejabat setingkat Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Pemerintah?# 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiURjf7iFgAZ7wydKl2Sg_XlfXnaDMdDAHViYp8Nr-r6WsLldcYhH4JC-sZlI68VZ-IY9Zmo05YYdq8MWSdoalOM93ce5DSGvG9i1fe15BC_SpA3FF97j3bVAPI3Ri5iZOVKoRkiLFksQA/s1600/OTT+Nganjuk...jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiURjf7iFgAZ7wydKl2Sg_XlfXnaDMdDAHViYp8Nr-r6WsLldcYhH4JC-sZlI68VZ-IY9Zmo05YYdq8MWSdoalOM93ce5DSGvG9i1fe15BC_SpA3FF97j3bVAPI3Ri5iZOVKoRkiLFksQA/s640/OTT+Nganjuk...jpg" width="640" /></a>beritakorupsi.co – Senin, 15 Januari 2018, Sidang perkara kasus suap Bupati Nganjuk Taufiqurrahman oleh M. Bisri dan Harjanto yang terjaring dalam dalam OTT oleh KPK pada Sepetember tahun lalu, digelar dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh JPU KPK. Dalam sidang perkara kasus suap OTT ini, JPU KPK meyeret 2 dari 5 tersangka untuk diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, yakni M. Bisri Kepala Bagian (Kabag) Umum RSUD Nganjuk dan Harjanto selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk. Sementara tiga tersangka lainnya termasuk Bupati Nganjuk Taufiqurrahman belum dilipmpahkan ke Pengadilan. Dalam sidang perkara ini mengundang pertanyaan. Sebab salah satu tersangka yakni M. Bisri mengaku “melarat” alias tidak mampu untuk membayar pengacara mendapinginya selama proses persidangan, pada hal terdakwa bukan sebagai Ofice Boy (OB) atau pegawai rendahan. Sebelum menjabat sebagai Kabag Umum RSUD Nganjuk, terdakwa juga menduduki jabatan di Dinsa Pendidikan Kabupaten Nganjuk. Anehnya, untuk menyogok Buapti senilai ratusan juta terkait pengangkatannya menjadi Kabag Umum RSUD Nganjuk, terdakwa bersedia merogoh koceknya senilai ratusan juta. Apakah uang itu hasil “curian” juga ? Sementara tersangka Harjanto, didampingi Penasehat Hukumnya Richardus Y.D Siko. Atas surat keternagan “melarat” yang dimiliki terdakwa, Ketua Majelis Hakim Rochmat pun menunjuk saat itu juga Yuliana dari YLKI (Yayasan Legundi Keadilan Indonesia) sebagai Pengacara atau Penasehat Hukum terdakwa yang disdiakan oleh negara. Itulah hebatnya menjadi terdakwa Korupsi, ditangkap negara dalam hal ini KPK karena korupsi, tapi juga dibela negara dengan dnegan menyediakan Penasehat Hukum  melalui penunjukkan Majelis Hakim. Dalam surat dakwaannya yang dibacakan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Rochmat, dengan terdawa M. Bisri selaku Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk dan terdakwa Harjanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk dengan perkara terpisah. Dalam surat dakwaan yang dibacakan JPU KPK Fitroh Rohcahyanto,  Ahmad Burhanudin, Hery BS Ratna Putra,  Arif Suhermanto, Joko Hermawan, Andhi Kurniawan dsn NN Gina Saraswati memberkan perbuatan terdakwa, diantaranya pada bulan Mei 2017 sampai dengan Oktober 2017, bertempat di Jalan Semeru Gang I RT 30 RW 01 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, di Hotel Luminor Surabaya di Jalan Jemursari Nomor 206 Kota Surabaya dan di RSUD Nganjuk Jalan Dr Soetomo 62 Kabupaten Nganjuk, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sebagai perbuatan berlanjut, memberikan sesuatu berupa uang sebesar Rp 400 juta kepada Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk periode 2013-2018, melalui Joni Tri Wahyudi dan Suwandi, yang bertentangan dengan jabatannya. JPU KPK mengungkapkan, pemebrian uang itu berhubungan dengan promosi dan mutasi jabatan eselon III dan IV di lingkungan RSUD Nganjuk, yang bertentangan dengan kewajiban Taufiqurrahman selaku  Bupati Nganjuk, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
 </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5OKfeJCwH_lmRpobTPsJpFj9CA-cOAmm8kn8jxfBKOCjR7hD3Hs6a6qW1umvShad9kfS4ESzeJCZGtgm2I24irG2bamMyzL1kD_QKE0dODm9KlGeNcyuJhl1WRJkxqYozBp1s5eQk9gE/s1600/OTT+Nganjuk.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5OKfeJCwH_lmRpobTPsJpFj9CA-cOAmm8kn8jxfBKOCjR7hD3Hs6a6qW1umvShad9kfS4ESzeJCZGtgm2I24irG2bamMyzL1kD_QKE0dODm9KlGeNcyuJhl1WRJkxqYozBp1s5eQk9gE/s640/OTT+Nganjuk.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
Pada awal bulan Mei 2017, saat Bupati Nganjuk Taufiqurrahman memutasi terdakwa M. Bisri yang menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, menjadi Kepala Bagian (Kabag) Umum RSUD Nganjuk, sekaligus mau minta terdakwa untuk mengkoordinir para pegawai yang berkeinginan menduduki jabatan Eselon III dan IV, baik pada RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono, dengan syarat bersedia memberikan sejumlah uang sebagai imbalannya yang diistilahkan sebagai uang syukuran dimana terdakwah menyanggupinya. Beberapa hari setelah pertemuan itu, terdakwa M. Bisri mengkoordinir beberapa pegawai untuk dipromosikan maupun mutasi di RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono. Lalu terdakwa M. Bisri membuat daftar nama dan promosi jabatan yang diinginkan. Daftar nama tersebut kemudian diserahkan terdakwa kepada Taufiqurrahman sambil menyampaikan, bahwa para pegawai sanggup untuk memberikan uang syukuran. “Daftar nama yang dibuat terdakwa M. Bisri untuk promosi jabatan maupun untuk mutasi adalah, diantaranya Hardi Jono, Waskito Rini, Sofianti Wahyu Setyaningsih, Sri Mumpuni, Yuliana, Anang Agus Susilo, Sri Nuryati, Agustin Rahmawati, Muhammad Yudi Arifin dan Lilik supriyadi,” ungkap JPU KPK Fitroh. Kemudian pada tanggal 24 Mei 2017, lanjut JPU KPK, Bupati Nganjuk menerbitkan surat keputusan (SK) Nomor 82/86/411.404/2017 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural yang mengangkat terdakwa dari jabatan Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Eselon III/B menjadi Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk Eselon III/B, serta mengangkat para pegawai sebagaimana informasi yang diajukan terdakwa. Setelah pengangkatan terdakwa sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk dan pengangkatan para pegawai dimaksud, maka untuk merealisasikan uang syukuran yang akan diberikan kepada Taufiqurrahman, terdakwa M. Bisri kemudian menyiapkan uang sebesar Rp 400 juta, yang terdiri dari  100 juta rupiah merupakan uang pribadi terdakwa dan Rp 300 juta uang yang dikumpulkan oleh terdakwa dari para pegawai yang telah berhasil dipromosikan dan dimutasikan. Uang tersebut diterima terdakwa secara bertahap baik secara langsung maupun melalui Tien Farida Yani. Masih menurut JPU KPK dalam surat dakwaannya, sebagai kompensasi atas pelantikan diri terdakwa sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk dan para pegawai yang diusulkan oleh terdakwa, kemudian memberikan uang yang terkumpul itu kepada Taufiqurrahman melalui Joni Tri Wahyudi, Kepala SMP Negeri 3 Ngeronggot, yakni pada sekitar bulan Juli - Agustus 2017,  bertempat di rumah terdakwa di Jalan Semeru Gang I Rt 03 Rw 01 Desa Tanjungrejo, Kabupaten Loceret Kabupaten Nganjuk, diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Wahyudi sebesar Rp 200 juta. Kemudian oleh Joni Tri Wahyudi, diserahkan kepada Taufiqurrahman di Pendopo Kantor Bupati Nganjuk. “Pada tanggal 12 Oktober 2017, bertempat di Hotel Luminor Surabaya di Jalan Jemursari Nomor 206 Kota Surabaya, diarahkan kepada Taufiqurrahman melalui Suwandi sebesar Rp 100 juta. Pada tanggal 15 Oktober 2017, bertempat di rumah terdakwa diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Swandi sebesar 50 juta. Dan pada tanggal 17 Oktober 2017 bertempat di RSUD Nganjuk diserahkan kepada kepada Taufiqurrahman senilai Rp 50 juta. Bahwa uang sebesar Rp 200 juta yang diterima Suwandi, kemudian diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Rosid Husein Hidayat selaku ajudan Bupati Nganjuk di sebuah rumah makan di Surabaya,” beber JPU KPK Fitroh dalam surat dakwaannya. Pemberian uang sebesar Rp 400 juta kepada Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk melalui Joni Tri Wahyudi dan Suandi, karena Taufiqurrahman telah mengangkat dirinya sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk, dan para pegawai lainnya sesuai usulan terdakwa atau pemberian itu berhubungan dengan promosi dan mutasi jabatan di lingkungan RSUD Nganjuk yang bertentangan dengan kewajiban Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010. Sementara Harjanto, memberikan uang sebesar Rp 500 juta terhadap Buapti Nganjuk, terkait pengankatannya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk. Pemberian uang tersebut oleh terdakwa diberikan dalam beberapa tahap. Pada sekitar bulan April 2017, terdakwa dihubungi Ibnu Hajar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk yang merupakan orang kepercayaan Taufiqurrahman, agar menyiapkan uang sebesar Rp 100 juta untuk keperluan Taufiqurrahman yang sedang ada acara di Yogyakarta. Atas permintaan itu, terdakwa meminta Wisnu Anang Wibowo agar menyiapkan uang sebesar Rp 100 juta, tetapi yang sanggup disediakan Wisnu Anak Wibowo hanya sebesar Rp 80 juta. Setelah terdakwa menerima uang sebesar 80 juta itu, terdakwa kemudian menghubungi Ibnu Hajar dan menyampaikan bahwa uang sudah dapat diambil di rumahnya tetapi hanya Rp 80 juta. Ibnu Hajar Kemudian datang ke rumah terdakwa terletak di Desa Kwagean, Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar 80 juta tersebut kepada Ibnu Hajar. Kemudian Ibnu Hajar menyerahkan uang tersebut kepada Taufiqurrahman yang masih berada di Yogyakarta.  </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
“Perbuatan terdakwa M. Bisri sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHAP,” ucap JPU KPK Fitroh. Atas surat dakwaan JPU KPK, kedua terdakwa tidak keberatan, sehingga persidangan akan dilanjutkan Satu minggu yang akan datang demgan agenda pemeriksaan saksi dari JPU.  (Redaksi)</div>

News Regional Tipikor Kasus Suap OTT Bupati Nganjuk, Dua Pejabat Kab. Nganjuk Diadili

#Layakkah seorang pejabat setingkat Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Pemerintah?# berita koru...

ICW : Presiden Jokowi Harus Bentuk TGPF untuk Novel Baswedan

08.24 beritakorupsi 0

- Sembilan bulan sudah terlalu lama untuk Polri mengungkap penyerangan terhadap Novel Baswedan – 
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrnJZo7dY1jdeDqrlgRYd-B90PMrSe0Eby5ipfoREaZf7kOA39ZAPOjnDnfemp8yO4DDN_aZV6ydEMm1pAFVKA8OS2pWUMdN7-9b7JlI-QuanMaIGxTwnvxso9iZ-4iHquj2Ho7FZNhco/s1600/ICW+-+Copy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1085" height="453" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrnJZo7dY1jdeDqrlgRYd-B90PMrSe0Eby5ipfoREaZf7kOA39ZAPOjnDnfemp8yO4DDN_aZV6ydEMm1pAFVKA8OS2pWUMdN7-9b7JlI-QuanMaIGxTwnvxso9iZ-4iHquj2Ho7FZNhco/s640/ICW+-+Copy.jpg" width="640" /></a>Jakarta, beritakorupsi.co - Sembilan bulan telah berlalu kasus penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan terjadi, tapi hingga saat ini belum ada titik terang pengusutan penyerangan tersebut oleh Kepolisian Republik Indonesia. “Pencapaian” Polri dalam mengungkap perkara ini hanya dilansirnya sketsa wajah yang diduga sebagai penyerang Novel Baswedan dengan member nomor hotline yang dapat dihubungi masyarakat manakala mendapat informasi, pada November 2017 lalu. Bahwa minimnya perkembangan dalam penanganan perkara Novel Baswedan, juga menunjukkan minimnya komitmen dan itikad baik dari Polri, khusunya Polda Metro Jaya, dalam mengungkap pelaku penyerangan dan dalang di balik penyerangan tersebut. Polri berdalih bahwa bukti berupa rekaman CCTV dan keterangan saksi belum mencukupi untuk penelusuran lebih jauh. Sebagai perbandingan, Polri pernah berkali-kali mengungkap perkara pidana berbekal rekaman CCTV. Beberapa perkara di antaranya adalah, penyekapan dan perampokan yang mengakibatkan kematian di Pulomas, penyerangan terhadap pakar telematika ITB Hermansyah di Tol Jagorawi, dan pembunuhan di Kampung Rambutan. Pada ketiga perkara ini, Polri bisa menemukan dan menangkap tersangka pelaku kejahatan dalam jangka waktu 1 – 3 hari, dengan berbekal CCTV di sekitar lokasi kejadian. Kemampuan Polri juga sudah teruji dalam menangani perkara yang kompleks seperti dalam pemberantasan terorisme. Dalam beberapa perkara, Polri bahkan dapat membekuk kelompok teroris, bahkan sebelum melakukan serangan teror. Contoh-contoh kejadian ini menunjukkan bahwa Polri mampu mengungkap perkara dengan serius, kecuali untuk perkara penyerangan terhadap Novel Baswedan. Lamanya penanganan perkara Novel Baswedan ini, menunjukkan bahwa Polri tidak punya niat baik untuk menuntaskan perkara tersebut. Itulah mengapa, Presiden bukan hanya perlu mengevaluasi kerja Polri, tapi juga membentuk Tim Investigasi Independen untuk membantu percepatan penanganan perkara ini. Untuk ini kami mendesak agar Bapak Presiden Joko Widodo untuk: 1. Mengevaluasi kerja Polda Metro Jaya, khususnya Dirkrimum dalam menyidik penyerangan terhadap Novel Baswedan; dan 2. Membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta yang bersifat independen untuk mempercepat pengungkapan penyerangan Novel Baswedan. Sumber : YLBHI, PSHK, LBH Jakarta, ICW, KontraS, LBH Pers (Koalisi Masyarakat Anti) Korupsi

Regional ICW : Presiden Jokowi Harus Bentuk TGPF untuk Novel Baswedan

- Sembilan bulan sudah terlalu lama untuk Polri mengungkap penyerangan terhadap Novel Baswedan – J akarta , berita korupsi .co - Sembilan ...

Kejari Sidoarjo Belum Mengeksekusi 8 Terpidana Korupsi

23.05 beritakorupsi 0

Regional Tipikor Kejari Sidoarjo Belum Mengeksekusi 8 Terpidana Korupsi

Ke- 8 terpidana kasus Korupsi Prona di Deas Ploso Sidoarjo saat menjalani sidang putusan tanggal 24 Nopember 2017 (Dok. BK) berita korup...

PPK dan Direktur PT. TSK Divonis 6 Thn Penjara

23.07 beritakorupsi 0

#Terbukti Rugikan negara sebesar Rp 581.883.860,38 sen dalam pembangunan gedung KPU Kab. Nganjuk tahun 2013 dengan anggaran APBN Rp 2,48 M# 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiihopBD0wED2vAibaXgVC87r_UA5r1QdOtIG5EupGrfxoGlIJ8mrstNY_Vs_dmoTCsCZHibmxWKw-QEtwrl6Vy7qc3UsH8bAuz27aEDLYsIWAjyFbDZvmw2CKdYHnufewT22s8GjnVyFc/s1600/nganjuk.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiihopBD0wED2vAibaXgVC87r_UA5r1QdOtIG5EupGrfxoGlIJ8mrstNY_Vs_dmoTCsCZHibmxWKw-QEtwrl6Vy7qc3UsH8bAuz27aEDLYsIWAjyFbDZvmw2CKdYHnufewT22s8GjnVyFc/s640/nganjuk.jpg" width="640" /></a></div>
 beritakorupsi.co – Berani berbuat berani bertanggung jawab, inilah sikap seorang kastria. Dan sikap ini pula yang ditujunkkan Suhariyono kepada Majelis Hakim dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis, 11 Januari 2018. Sebab, terdakwa Suharyono yang divonis pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp 200 juta subseder 4 bulan kurungan, serta membayar kerugian negara senilai Rp 257 juta lebih oleh Majelis Hakim yang dikaetuai Dede Surayaman, terdakwa langsung mengatakan menerima. Tak banyak terdakwa yang diadili di gedung pengadil para Koruptor itu langsung menerima begitu saja putusan Majelis Hakim, sekalipun terdakwa itu terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK seperti mantan Bupati Pamekasan Achmat Syafi’i. Biasanya para terdakwa itu mengatakan pikir-pikir dulu selama 7 hari dan tak sedikit yang melakukan upaya banding. Namun terdakwa Suharyono tidak demikian, justru langsung mengatakan menerima. Terdakwa Suharyono, terseret dalam kasus Korupsi proyek pembangunan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Nganjuk tahun 2013 lalu, yang menelan anggaran sebesar Rp 2,48 M dan merugikan keuangan negara senilai Rp 581.883.860,38 sen. Pada saat pelaksanaan proyek pembangunan gedung KPU Kab. Nganjuk tahun 2013 lalu, terdakwa Suharyono menjabat sebagai Sekretaris KPU yang juga sebagai PPK sekaligus KPA (Pejabat Pembuat Komitmen Kuasa Pengguna Anggaran) Kemudian menjadi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP). Sementara perusahaan yang menjadi pemenang lelang sekaligus sebagai pelaksana proyek adalah PT Trisenta Sarana Konstruksi (TSK) Mojokerto. Dalam penyidikan kasus ini, penyidik Polres Nganjuk membutuhkan waktu selama 1.095 hari atau 4 tahun untuk bisa menuntaskan. Setelah 4 tahun, penyidik Polres Nganjuk baru dapat   menetapkan 4 tersangka, diantaranya Suharyono sebagai PPK sekaligus KPA, Direktur PT TSK Nurhadi, pelaksana teknik lapangan dari PT TSK Sumarjoko dan Komisiaris PT TSK Siti Khotijah. Lamanya penyidik Polres Nganjuk menuntaskan kasus ini bisa jadi……….(terserah pembaca menyimpulkannya). 
 
 Tidak hanya itu. Konsultan pengawas, PPHP (Penjabat Peneriam Hasil Pekerjaan) dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan) hanya dijadikan penyidik sebagai saksi.   
Kemudian JPU Deris, Kristina, Andi, Heni dan Tri dari Kejari Nganjuk “menyeret” Suharyono, Sumarjoko, Nurhadi dan Siti Khotijah (perkara masing-masing terpisah) ke Pengadilan Tipikor untuk diadili dihadapan Majelis Hakim atas perbuatannya. Dalam amar putusan Majelis Hakim menyatakan, pekerjaan pembangunan gedung KPU Kab. Nganjuk itu, tidak sesuai dengan beberapa aspek, diantaranya item pekerjaan fisik gedung yang dihilangkan, dan tidak sesuai dengan dokumen kontrak, pembangunan mushola dan gudang yang tidak beratap, lis atau bingkai plafon, list pembatas pintu dengan kusen tak layak pakai, paving halaman, rancangan tujuh unit taman di halaman gedung, hingga atap galvalum. Majleis Hakim menyebutkan, bahwa hal itu sesuai dengan temuan tim ahli konstruksi dari Universitas Brawijaya (UB) Malang dan juga dari hasil penghitungan kerugian negara (HPKN) oleh tim BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Jawa Timur yang menyebutkan, adanya kerugian negara sebesar Rp 581.883.860,38 sen. Dalam pertimbangan Majelis Hakim menyebutkan, atas perbuatan terdakwa patutlah dijatuhi hukuman badan maupun hukuman denda yang setimpal dengan perbuatannya. Dalam amar putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa (Suharyono, Sumarjoko, Nurhadi dan Siti Khotijah) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diantur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. “Mengadili; Menghukum terdakwa Suharyono dengan hukuman pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp 200 juta, apabila terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama 4 bulan. Juga menghukum terdakwa untuk mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 157.441.930,19 sen. Apabila terdakwa tidak membayar selama 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (Incrah), maka harta bendanya disita oleh Jaksa untuk menutupi kerugian negara. Apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti penjara selama 2 tahun,” ucap Hakim Dede. Vonis pidana badan, denda maupun pidana membayar uang pengganti, juga diberikan Majelis Hakim terhadap terdakwa Sumarjoko. Sementara terdakwa Nurhadi dan Siti Khotijah, dihukum pidana penjara masing-masing selama 4 tahun dan denda sebesar Rp 200 juta subsidair 4 bulan kurungan. Vonis majelis Hakim ini sama dengan tuntutan JPU. “Atas putusan ini, saudara punya hak yang sama dengan Jaksa Penuntut Umum apakah menerima, banding atau pikir-pikir,” lanjut Hakim Dede. “Saya menerima Pak Hakim,” jawab terdakwa Suharyono singkat. Sementara JPU Andi dkk juga mengatakan hal yang sama. Karena putusan Majelis Hakim sama dengan tuntutan Jaksa. Terpisah. Penasehat Hukum terdakwa Nurhadi, Setiyo Busono mengatakan kepada media ini akan melalukan upaya banding. Alasannya, karena terdakwa hanya dipinjam nama dan tidak tahu menahu tentang pembangunan gedung KPU. Menurutnya, yang mengendalikan adalah Siti Khotijah selaku Komisiaris PT TSK. 
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNmNSTVEzaaq7XWyqNgnIN81GBF60c8EootCn8xXbgmIJAazM5U9Qz-RTKSY0LZ5L7xoPcHfG_WfcGcejwk5xwFlxnuhINqyxEP4midM83ruArhVOtZU8UbWwXLToBwsPxWh_zNKOs-Fw/s1600/Nurhadi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNmNSTVEzaaq7XWyqNgnIN81GBF60c8EootCn8xXbgmIJAazM5U9Qz-RTKSY0LZ5L7xoPcHfG_WfcGcejwk5xwFlxnuhINqyxEP4midM83ruArhVOtZU8UbWwXLToBwsPxWh_zNKOs-Fw/s640/Nurhadi.jpg" width="640" /></a> 
“Banding. Kenapa banding, karena Nurhadi tidak tahu apa-apa. Namanya hany dipinjam oleh Siti, semua yang menangani adalah Bu Siti selaku Komisiaris,” kata Setiyo menjelaskan. Saat ditanya yang menandatangani dokumen kontrak, apakah terdakwa Nurhadi atau bukan. Setiyo mengakui, bahwa yang menandatangani dokumen adalah Nurhadi atas suruhan Siti. “Yang menandatangani dokumen kontrak adalah Nurhadi atas perintah Bu Siti. Nurhadi tidak tahu apa-apa, dia hanya seoarang tukang. Dia pun tidak meneriam uang sepeserpun, semua Bu Siti,” ujar Setiyo. Apapun yang dikatakan PH terdakwa, yang jelas dalam dokumen kontrak maupun rekening PT TSK pada saat pencairan uang muka maupun pembayaran termin, yang tercantum adalah nama terdakwa. Artinya, mau dicantumkan namanya sebagai Direktur dalam sebuah Akta pendirian perusahaan dan menandatangani sebuah dokumen, berate harus siap menanggung segala resiko yang ditimbulkannya.  (Redaksi)

Regional Tipikor PPK dan Direktur PT. TSK Divonis 6 Thn Penjara

#Terbukti Rugikan negara sebesar Rp 581.883.860,38 sen dalam pembangunan gedung KPU Kab. Nganjuk tahun 2013 dengan anggaran APBN Rp 2,48 M# ...

“Makan” Tanah Kas Desa Rp 45 juta, Kades Divonis 1 Thn Penjara

22.57 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgO6oTnYW3JYnxMAA7RHGjWZaSOb8e0-eHioA0yyaWuCKhQG_roWvoEgtO1j2UDE9JrfHpkdgh652c4ZpYrE6-mgd7f_VkSmW6eoosg1FbapPdv-Dba0uhRsLUCA2uZGTct_7X8jyAxjH4/s1600/Kades.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgO6oTnYW3JYnxMAA7RHGjWZaSOb8e0-eHioA0yyaWuCKhQG_roWvoEgtO1j2UDE9JrfHpkdgh652c4ZpYrE6-mgd7f_VkSmW6eoosg1FbapPdv-Dba0uhRsLUCA2uZGTct_7X8jyAxjH4/s640/Kades.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Raskin (beras miskin), Prona (Proyek Agraria Nasional), Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD dan ADD) serta Tanah Kas Desa (TKD) kasus inilah yang rata-rata menyeret Kepala Desa yang masih aktif maupaun yang sudah mantan untuk “tinggal” beberapa tahun di Hotel Prodeo alias penajra. Seperti yang dialami Samsul Maskuri, Kepala Desa Sukolilo, Kecamatan Jabung Kabupaten Kepanjen, Malang Jawa Timur, yang terseret dalam kasus Korupsi penyimpangan dana hasil sewa TKD pada tahun 2012 lalu, sebesar Rp 45 juta. Tahun 2012 lalu, Samsul Maskuri selaku Kepala Desa Sukolilo, Kecamatan Jabung Kabupaten Kepanjen, menyewakan TKD seluas 6555 meter persegi kepada masyarakat.  Hasil sewa TKD sebesar Rp 45 juta itu “diakntongi” sendiri oleh si Kades “N\nakal” ini. Seharusnya, duit itu dipergunakan untuk keperluan Kantormaupun untuk perangkat Desa. Duit sebesar Rp 45 juta itu, akhirnya dikembalikan si Samsul Maskuri setelah dirinya ditetapkan jadi tersangka oleh Kejari Kepanjen, dan kemudian diinapkan di ruangan berjeruji besi tanpa dilengkapi bantal, kasur maupun kipas. Setelah JPU dari Kejari Kepanjen “menyeret” si Kades “nakal” ini ke Pengadilan Tipikor untuk diadili atas perbuatannya. Setelah dalam proses persidangan, JPU kemudian meminta Majelis Hakim untuk menghukumnya dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan serta denda sebesar Rp 50 juta atau 5 juta rupiah lebih besar dari kerugian negara. Apakah negara mengambil keuntungan dari terdakwa atas kasus Korupsi seperti yang dikenakan JPU terhadap terdakwa Samsul Maskuri ini ? Ternyata Majelis Hakim yang diketuai Hakim Wiwin Arodawanti tidak sependapat dengan JPU. Dalam pertimbangan Majelis Hakim disebutkan, ada SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) RI yang menjadi patokannya untuk menangani kasus perkara Korupsi yang kerugian negara dibawah Rp 50 juta, tidak dikenakan denda dalam pasla 18 UU RI No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam amar putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Samsul Maskuri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Mengadili; Meghukum terdakwa Samsul Maskuri dengan pidana penjara selama 1 tahun,” ucap Hakim Wiwin Arodawanti. Eh, JPU ternyata tak terima juga dengan putusan Majelis Hakim karena terdakwa tidak dihukum untuk membayar denda sebesar Rp 50 juta seperti dalam tuntutannya. “Kita pikir-pikir karena dendanya tidak ada. Dalam tuntuta kita, ada denda sebesar Rp 50 juta subsidair 1 bulan kurungan,” ucap si Jaksa kepada media ini sambil meninggalkan gedung Pengadilan Tipikor.  (Redaksi)

Regional Tipikor “Makan” Tanah Kas Desa Rp 45 juta, Kades Divonis 1 Thn Penjara

berita korupsi .co – Raskin (beras miskin), Prona (Proyek Agraria Nasional), Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD dan ADD) serta Tanah Kas...

Karena 315 Ekor Sapi, 15 dari 16 Warga Pacitan di Adili

11.20 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgolelC1fW97isZFG2Ok0c0Q08lDO1yxsBAQajBN3QZqLt0_syES6qlg81C9fD4GdYhbSX2OZ7uCLfBpphTxDxIldhwvlRrp-sjImvEdiJma4kjkdkW_670rpznfIKUyAZctq38xqHWgak/s1600/Korupsi+Sapi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="500" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgolelC1fW97isZFG2Ok0c0Q08lDO1yxsBAQajBN3QZqLt0_syES6qlg81C9fD4GdYhbSX2OZ7uCLfBpphTxDxIldhwvlRrp-sjImvEdiJma4kjkdkW_670rpznfIKUyAZctq38xqHWgak/s640/Korupsi+Sapi.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Senin, 8 Januari 2018 adalah menjadi hari yang “bersejarah” bagi 15 dari 16 orang warga Pacitan, Malang Jawa Timur yang saat ini duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya untuk di adili, karena 315 ekor Sapi yang dibeli dari dana Kredit Usaha Peternakan Sapi (KUPS) sebesar Rp 4 milliar lebih melalui Bank Jatim pada tahun 2010 lalu “lenyap”. 
 
Ke- 15 orang warga Pacitan yang berstatus terdakwa ini, antara lain Efendi, Ary Wibowo, Moch Asmuni, Kardoyo, Ali Arifin, Susilo Sukarfi, Wily Taufan, Suramto, Supriyadi, Gatot Sunyoto, Endro Susmono, Sugiyanto, Setiadi, Suwarno dan Sartono, dengan profesi masing-masing ada yang PNS atau pensiunan dan swasta. 
 
Sementara 1 orang lagi yakni ‘Sutrisno’ tak jadi diadili. Karena pada tanggal 15 Desember 2017, ‘Sutrisno’ telah menghadap sang Ilahi setelah beberpa hari sempat ditahan oleh penyidik Kejati Jatim di Rutan (Rumah Tahanan Negara) Kelas I A Khusus Surabaya, Medaeng Sidoarjo Jawa Timur bersma 15 rekannya dan sempat dirawat di RSUD Dr. Soetomo Surabaya, seperti yang diceritakan anak almahum kepada beritakorupsi.co seusai persidangan. 
 
Dalam surat dakwaan JPU Tio, Triskie dan Syafruddin yang dibacakan dihadapan Majelis Hakim yang diketua Hakim Rochmat dengan dibantu Panitra Pengganti (PP), para terdakwa ini dibagai dalam 2 perkara sesuai dengan nama Kelompoknya yaitu Pacitan Agromilk I dan II seperti pada saat pengajuan KUPS ke Bank Jatim pada tahun 2010 lalu. 
 
Sidang digelar dalam 2 sesion, yang pertama Kelompok Pacitan Agromilk I dan dilanjutkan dengan sidang terdakwa dari Kelompok Pacitan Agromilk II. 
 
JPU menyebutkan, Kelompok Pacitan Agromilk I terdiri dari Efendi (Ketua), Ary Wibowo (Sekretaris), Moch Asmuni (Bendahara) dan Kardoyo, Ali Arifin, Susilo Sukarfi dan Wily Taufan masing-masing sebagai anggota. Para terdakwa ini disidangkan tanpa Penasehat Hukum (PH)-nya karena berhalangan hadir, yang bertepatan dengan sidang Praperadilan yang diajukan tersangka di PN Bangil. 
 
Kelompok Pacitan Agromilk I mendapat kucuran dana KUPS sebesar Rp 3.995.000.000 yang dipergunakan untuk membeli 235 ekor sapi dengan harga Rp 17 juta per ekor termasuk dengan biaya pembuatan kandang, pakan, obat-obatan, inseminasi dan pemasangan chip. Duit untuk pembelian Sapi, dibayarkan langsung oleh pihak Bank Jatim kepada perusahaan penyedia sapi yang telah ditunjuk kelompok. 
 
Dan Kelompok Pacitan II antara lain Suramto (Ketua), Supriyadi (Sekretaris) dan anggota masing-masing Gatot Sunyoto, Endro Susmono, Sugiyanto, Setiadi, Suwarno dan Sartono. Para terdakwa ini didampingi PH-nya Bambang Suyono. 
 
Kelompok Pacitan Agromilk II ini mendapata kucuran dana KUPS sebesar Rp 1.381.000.000. Duit sebanyak itu untuk digunakan pembelian sebanyak 80 ekor Sapi, termasuk dengan biaya pembuatan kandang, pakan, obat-obatan, inseminasi dan pemasangan chip. Dan pengucuran dana oleh Bank Jatim langsung ke rekening Kelompok. 
 
Dalam surat dakwaan JPU dijelaskan, bahwa sapi yang dibeli oleh para kelompok dan dibagikan ke anggotanya itu ternyata sudah tidak ada, karena mati dan juga dijual, sementara kredit di Bank Jatim dari masing-masing anggota dari 2 Kelompom ternak Sapi itu belum lunas. 
 
Selain itu JPU juga membeberkan, bahwa apa yang dikatakan para terdakwa terkait matinya para sapi itu tidak ada laporan tertulis ke Dinas Peternakan Kabupaten Pacitan. Belum lagi hasil dari penjualan sapi, para anggota Kelompok ini tidak dibelikkan atau tidak diganti lagi dengan sapi, melainkan duitnya dinikmati untuk kepentingan pribadi masing-masing terdakwa. 
 
Pada hal kata JPU dalam surat dakwaannya, harusnya sapi yang dijual itu diganti lagi dengan sapi, sesuai dengan perjanjian /pernyataan dalam hal memperoleh dana KUPS. JPU mengungkapkan, bahwa matinya sapi karena makanan yang diberikan adalah jerami, berdasarkan keterangan dokter Hewan. Sehingga terjadilah kerugian keungan negara sebesar Rp 4 milliar lebih. 
 
JPU menyatakan, bahwa Kelompok Pacitan II maupun II belum pengalam dalam hal memelihara sapi. Para terdakwa baru membentuk Kelompok ternak dengan adanya program KUPS dari pemerintah. 
 
JPU menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa (Kelompok Pacitan Agromilk II dan II) diancam dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 junckto pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. 
 
Dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan dendaa sebesar Rp 1 milliar (pasal 2), atau 1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta (pasal 3). 
 
Usai persidangan, JPU Tio menjelaskan kepada wartawan beritakorupsi.co, bahwa kerugian negara terletak pada sapi yang dijual dan tidak diganti maupun kematian sapi yang tidak ada laporannya. 
 
“Terdakwa dalam Kelompok Pacitan Agromilk Satu ada Tujuh terdakwa dan kelompok Pacitan Agromilk Dua ada Delapan terdakwa. Jumlah sapi dalam Kelompok Pacitan Agromilk I, 300 sekian dengan kerugian negara 3 milliar sekain dan Kelompom Pacitan Agromilk II, jumlah sapi 80 dengan kerugian negara 1 milliard sekian. Jadi kerugian negara ada dalam sapi itu,” kata JPU Tio. 
 
JPU Tio menambahkan, awalnya mereka ini belum berkelompok. Kemudian setelah ada informasi KUPS, karena persyaratannya harus ada kelompok atau perusahaan, tiba-tiba mereka membentuk kelompok. Di dalam kelompok tersebut ada yang berpengalaman dan ada yang belum berpengalaman merawat sapi. Nah tujuan KUPS adalah pengembangan bukan untuk coba-coba. 
 
“Dalam perjalanannya sapi tersebut tidak ada. Seharusnya sapi itu harus diganti dengan sapi baru. Entah itu mati atau dijual, sapi itu harus ada sehingga pembibitan sapi itu bisa berkesinambungan. Sapinya mati atau dijual tidak ada keterangannya,” kata JPU Tio. 
 
Terkait agunan yang dijadikan para Kelompok tani (terdakwa) ituke Bank Jatim, JPU Tio menjelaskan, bahwa dalam KUPS adalah sebagai jaminan tambahan. Jaminan utamanya adalah sapi itu. 
 
“Jadi mereka ini menghilangkan jaminan utama dalam KUPS. Ada Dua orang yang sudah melunasi sebelum jatuh tempo, sementara yang disidangkan ini pelunsannya setelah adanya penyelidikan. Kalau Sutrisno sudah di SP3. Bunga dalam Kredit KUPS ini kan sebesar 12 persen, 8 persennya ditanggung oleh pemerintah,” 
 
Saat ditanya, terkait tidak adanya pendampingan dari pemerintah (Dinas Peternakan), JPU Tio mengatakan, karena terdakwa tidak pernah membuat laporan. 
 
“Memang pemerintah wajib memberikan pendampingan. Tetapi para terdakwa ini tidak pernah melaporkannya. Dalam perjanjian jual beli sapi, penampingan ada pada perusahaan penyedia sapi,” ucapnya. (Redaksi)

Regional Tipikor Karena 315 Ekor Sapi, 15 dari 16 Warga Pacitan di Adili

berita korupsi .co – Senin, 8 Januari 2018 adalah menjadi hari yang “bersejarah” bagi 15 dari 16 orang warga Pacitan, Malang Jawa Timur ya...

Mantan Kepala KPLP Tanjung Perak Dituntut 7 Tahun Penjara

11.17 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
#Terkait kasus Korupsi pembangunan gedung pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Tanjung Perak Senilai Rp 3,9 M#    
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbI9ki5V_gCENLQBNBVyZ2RtXtAHUXzQaPJtdddbdxDx1B4RdmufPEoB3mTgfOUcPMDsz4g9D5VV3gyc5jomPMbarqiFuNvyIZm8f3IJP3kfAwcTax7OV8EujG0mzwhx25Raqb68-aOAk/s1600/IMG-20180109-WA0008.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbI9ki5V_gCENLQBNBVyZ2RtXtAHUXzQaPJtdddbdxDx1B4RdmufPEoB3mTgfOUcPMDsz4g9D5VV3gyc5jomPMbarqiFuNvyIZm8f3IJP3kfAwcTax7OV8EujG0mzwhx25Raqb68-aOAk/s640/IMG-20180109-WA0008.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
beritakorupsi.co – Sidang perkara kasus dugaan Korupsi pembangunan gedung kantor PLP di Jalan Nilam Barat, Tanjung Perak Surabaya pada tahun 2012 lalu, yang menelan anggaran APBN Kementerian Perhubungan sebesar Rp 3.950.000.000 yang merugikan keuangan negara berdasarkan HPKN BPKP Perwalikan Jawa Timur sebesar 3,9 M tak lama lagi akan berakir. 
 
Sebab JPU dari Kejari Tanjung Perak telah membacakan surat tuntutannya terhadap terdakwa Sujarwo, manatan Kepala  Kantor Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bambang Hartono selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Keduanya pun dituntut pidana penjara selama 7 tahun bagi terdakwa Sujarwa dan 6 tahun dan 6 bulan bagi terdakwa Bambang Hartono, serta uang pengganti sebesar Rp 250 juta lebih ditanggung renteng. 
 
Dalam surat dakwaan JPU mengatakan, bahwa pembangunan gedung PLP tahun 2012 didanai dari kementerian perhubungan sebesar Rp 3.950.000.000 miliar diduga menyimpang dari spesifikasi yang ada, hingga menimbulkan kerugian keuangan negara. 
 
JPU menyatakan di persidangan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim H. Tahsin, bahwa perbuatan Kedua terdakwa ini diancam dalam pasal 2 ayat (1) junct pasa 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. 
 
“Menuntut; meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp 200 juta subside 6 bulan kurungan. Menghukum terdakwa dengan membayar uang pengganti sebesar Rp 250 juta. Apabila terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya akan disita oleh jaksan untuk menutupi kerugian negara. Apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka digangi penjara selama 1 tahun,” ucap JPU. 
 
Atas tuntutan JPU tersebut, Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa maupun melalui Penasehat Hukum (PH)-nya Marzuki untuk menyampaikan Pledoi (Pembelaannya). 
 
Dari tuntutan JPU Kejari Tanjung Perak ini mengundang pertanyaan. Sebab uang pengganti yang dibebankan JPU terhadap terdakwaa, ditanggung renteng. Sementara dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi terkait uang pengganti yang dibebankan terhadap terdakwa, adalah sejumlah uang negara yang dikmatinya.  
 
Selain itu, bila dikatakan pembangunan gedung kantor PLP yang sempat mangkrak itu menimpang dari spesifikasi yang ada, mengapa pihak kontraktornya selaku penyedia barang/jasa tidak “diseret” sebagai orang yang turut bertanggung jawab ?. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQiAIJRV2K8SATl8e_s_RUapl_zYYi0ViV5TwJ1r8ifYwGbnnhvEErhSrvVIW0qz9v_FaOY85eotGccE2lLSfP23p2LQo8xj0NUbUOZNUGRde0Cm1yB-bxxMP3DlM0EAgJNHjIFwEYRg0/s1600/DSCF3274.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="333" data-original-width="495" height="430" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQiAIJRV2K8SATl8e_s_RUapl_zYYi0ViV5TwJ1r8ifYwGbnnhvEErhSrvVIW0qz9v_FaOY85eotGccE2lLSfP23p2LQo8xj0NUbUOZNUGRde0Cm1yB-bxxMP3DlM0EAgJNHjIFwEYRg0/s640/DSCF3274.JPG" width="640" /></a></div>
Hal ini mengingatkan kembali, kasus Korupsi dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Daerah (Bopda) tahun 2014 yang totalnya sebesar Rp 1,5 milliar. Dengan rincian; pada tahun 2013, Yayasan Al – Hidayah menerima dan BOS dan BOPDA sebesar Rp 511 juta dan 2014 Rp 535 juta. Selain dana BOS dan BOPDA, ada juga bantuan untuk siswa miskin dari Kementerian Agama melalui Departemen Agama Provinsi Jawa Timur, sebesar Rp 284 juta, dengan kerugian negara sejumlah Rp 718.649.000. 
 
Dalam kasus ini, Kejari Tanjung perak “menyeret” 2 tersangka (saat ini terpidana) yakni H. Syamsi, Ketua Yayasan MI (Madrasah Ibtidaiyah) Al-Hidayah, dan Masykuri, selaku Kepala Sekolah. Sementara Bendahara yang membuat laporan terkait penggunaan uang negara itu tidak “terseret” bersama kedua pimpinannya itu. Selain itu, Uang negara itu pun dinikmantinya. 
 
Marzuki, selaku Penasehat Hukum terdakwa Sujarwa dan Bambang Hartono pun mempertanyakkan tuntutan JPU yang begitu tinggi dan uang pengganti yang ditanggung renteng. Selain itu, Marzuki juga mempertanyakkan tentang pihak kontraktor yang tidak turut bertanggung jawab dalam pembangunan gedung yang didanai uang rakyat itu. 
 
“Tuntutannya begitu tinggi, uang pengganti ditanggung renteng, ini kan bukan perdata. Kontraktornya bagaimana ?,” kata Marjuki.  (Redaksi)

Regional Tipikor Mantan Kepala KPLP Tanjung Perak Dituntut 7 Tahun Penjara

#Terkait kasus Korupsi pembangunan gedung pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Tanjung Perak Senilai Rp 3,9 M# berita korup...

Terdakwa Penyuap Wali Kota Batu Dituntut Ringan

13.19 beritakorupsi 0

#2 terdakwa sama - sama berstatus terjaring OTT, yang 1 pengusuha menyuap dengan mobil mewah seharga Rp 1,6 M dituntut 2 tahun denda Rp 50 juta dan yang 1 hanya sebagai bawahan yang melaksanakan perintah dituntut 2,6 tahun penjara denda Rp 250 juta# 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
 </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixMTZtAUuVD9SqeVLxp4IP-dBgmxDKnxxzcHGypxSJd3PYwI-nd5Jtop7weTCNblg_blnRTTyhTZI5izO6AToWEaUXGwruj_b8s856FisnOuzIKEPMq8kF67O4-NhtuoUtawe3_3HxFXo/s1600/OTT+Batu.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixMTZtAUuVD9SqeVLxp4IP-dBgmxDKnxxzcHGypxSJd3PYwI-nd5Jtop7weTCNblg_blnRTTyhTZI5izO6AToWEaUXGwruj_b8s856FisnOuzIKEPMq8kF67O4-NhtuoUtawe3_3HxFXo/s640/OTT+Batu.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Filipus Djap, terdakwa si penyuap Wali Kota Batu periode 2012-2017 Eddy Rumpoko yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), dituntut ringan yakni 2 tahun penjara oleh JPU KPK pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN)  Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jumat, 5 Januari 2018. 
 
Sidang dengan agenda pembacaan surat tuntutan itu diketuai Majelis Hakim Rochmat. JPU KPK Feby Dwiyandospendy dkk memebeberkan perbuatan terdakwa dalam surat tuntutannya, bahwa terdakwa Filipus Djab adalah pengusaha kontraktor (Direktur PT Dailbana Prima) ini tak asing lagi dikalangan pejabat Pemkot Batu, Malang Jawa Timur, ditangkap KPK bersama Eddy Rumpoko di rumah dinas Wali Kota Batu pada 16 September 2017 sekitar pukul 13.00 WIB, saat terdakwa hendak menyerahkan uang suap sebesar Rp 200 juta dari total 500 juta rupiah termasuk untuk pelunasan sebuah mobil mewah merk Toyota Alphard seharga Rp 1,6 milliar. 
 
Sebelum ke rumah dinas Wali Kota Batu, sekitar pukul 12.30 WIB terdakwa Filipus sudah terlebih dahulu bertemu dengan Edi Setiawan selaku Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkot Batu untuk menyerahkan fee sebesar Rp 100 juta. 
 
Menurut JPU KPK, Pemberian uang suap itu diduga berkaitan dengan proyek Pemkot Batu yang dikerjakan oleh PT Dailbana Prima pada tahun 2016 dan proyek pengadaan meubelair tahun anggaran (TA) 2017 sebesar Rp 5,26 miliar dimana PT Dailbana Prima adalah selaku pemenang tender. 
 
JPU KPK menyatakan, perbuatan terdakwa melanggar pasal pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto pasal 64 ayat (1) KUHPidana. 
 
“Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama Dua tahun dan denda sebesar Lima puluh juta rupiah subsider Dua bulan kurungan,” ucap JPU KPK. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEjgu7ONlVXGhXW8O5p0vne5V6S1KlHSLNd72hIB2HvOiVnnqVr8_RShbFwQ8K9DrRuNNGWlo7vCqkvEVtV0lpOW3vKV95COPrE8ltvNjCkNWZJtSxmOEl0f5AvaBakLzx-IGGFGqUzJY/s1600/OTT+Batu..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="434" data-original-width="433" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEjgu7ONlVXGhXW8O5p0vne5V6S1KlHSLNd72hIB2HvOiVnnqVr8_RShbFwQ8K9DrRuNNGWlo7vCqkvEVtV0lpOW3vKV95COPrE8ltvNjCkNWZJtSxmOEl0f5AvaBakLzx-IGGFGqUzJY/s640/OTT+Batu..jpg" width="638" /></a></div>
 Tuntutan JPU KPK terhadap terdakwa Filipus Djab tergolong ringan bila dibandingkan dengan terdakwa/terpidana kasus suap OTT PT PAL yakni Agus Nugroho, Direktur Umum PT Perusa Sejati yang ditangkap KPK bersama Arif Cahyana selaku Kepala Perbendaharaan (GM Keuangan) PT PAL, pada tanggal 30 Maret 2017 lalu, dituntut pidana penjara selama 2,6 tahun dan denda sebesar Rp 250 juta subside 6 bulan kurungan. 
 
Agus Nugroho dan Filipus Djab sama-sama berstatus terjaring Operasi Tangkap Tangan oleh KPK. Pasal yang dikenakan pun sama pula. namun peran kedua “tokoh” ini berbeda. 
 
Agus Nugroho ditangkap KPK dikantornya beberapa saat setelah menyerahkan uang sebesar USD $25.000 atau setara dengan nilai rupiah 325 juta rupiah kepada PT PAL melalui Arif Cahyana di kantor PT Perusa Sejati. 
 
Uang sebesar USD $ 25.000 itu adalah uang chas back Direksi PT PAL dari  Liliosa AA savedra (Anday) selaku CEO Ashanty Sales Incoporation melalui Kirana Kotama, pemilik PT Perusa Sejati. Kemudian Kirana Kotama memerintahkan Agus Nugroho untuk menyerahkan uang tersebut kepada Direksi PT PAL melalui Arif Cahyana. 
 
Ashanty Sales Inc. adalah salah satu perusahaan di Fhilipina yang menjadi agen PT PAL untuk mendapatkan proyek pembangunan 2 kapal perang jenis SSV (Strategic Sealift Vessel) milik pemerintah Fhilipina. Sementara PT Perusa Sejati adalah sebagai perwakilan Ashanty Sales di Indonesia. 
 
Sebagai Agen PT PAL, Ashanty Sales memperoleh fee agen sebesar 3,5 persen dari nilai kontrak 2 kapal perang milik pemerintah Filipina senilai USD $86.987.832,5. Dan 1,25 persen dari nilai kontrak 2 kapal itu adalah sebagai uang cash back untuk PT PAL yang digabungkan ke fee agen Ashanty Sales, sehingga totalnya menjadi 4,75 persen atas persetujuan rapat BOD (Board Of Directors) atau seluruh Direksi. 
 
Namun sial, perintah Kirana Kotama justru menghantarkan Agus Nugroho ke Hotel Prodoe alias penjara, sementara Kirana Kotama dan Liliosa AA Savedra “tersenyum ibarat penonton film komedi”. 
 
Peran terdakwa Filipus selaku pengusaha yang langsung menyuap Wali Kota Batu dengan sebuah mobil mewah seharga Rp 1,6 milliar itu sudah jelas berbeda dengan Agus Nugroho yang hanya menjalankan perintah sang Bos besar. Namun tuntutan pidana penjara lebih berat diberikan kepada Agus. 
 
Apakah hukuman terhadap terdakwa yang hanya sebagai perantara lebih berat  darai pada si penyuaplangsung ? Yang pasti hanya JPU KPK yang mengetahuinya. 
 
Terkait tuntutan JPU KPK terhadap terdakwa Filipus, PH terdakwa mengatakan sangat menghormatinya. Namun Luhut Simanjuntak menjelaskan, akan membeberkan terkait mobil yang diberikan terdakwa terhadap Eddy Rumpoko. 
 
“Kalau tuntutan Jaksa kita menghormati, namun dalam persindangan kita akan menjelaskan terkait mobil yang dibantah saksi(Eddy Rumpoko) dalam persidangan. 
 
“Kalau tuntutan Jaksa kita menghormati. Tapi kita akan menjaskan dalam pledoi nanti terkait mobil yang diberikan terdakwa terhadap saksi,” kata Luhut kepda wartawan seuasi persidangan.  (Redaksi)

News Regional Tipikor Terdakwa Penyuap Wali Kota Batu Dituntut Ringan

#2 terdakwa sama - sama berstatus terjaring OTT, yang 1 pengusuha menyuap dengan mobil mewah seharga Rp 1,6 M dituntut 2 tahun denda Rp 50 j...

BPKP Sebutkan Ada Kerugian Negara Rp 649 Juta

13.14 beritakorupsi 0

#Program Dana Bansos GP-PTT Di Dinas Peranian Babat Lamongan Tahun 2015 Sebesar Rp 1,3 M# 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXxHB_bV8HJUIkx_huKpveVKDa49HltXaMqduG7lz_N8NSmV1kIJrnJ1Tc1220ycn1NKW9GLy-pnqasn1ebgrMDJFGnoFmyGWAo01rZorGUED7zJQjuVk9eeq2Igh2mqYCCyporAGbDMU/s1600/Lamongan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXxHB_bV8HJUIkx_huKpveVKDa49HltXaMqduG7lz_N8NSmV1kIJrnJ1Tc1220ycn1NKW9GLy-pnqasn1ebgrMDJFGnoFmyGWAo01rZorGUED7zJQjuVk9eeq2Igh2mqYCCyporAGbDMU/s640/Lamongan.jpg" width="640" /></a></div>
 beritakorupsi.co – Jumat, 5 Januari 2018, sidang lanjutan perkara kasus dugaan korupsi dana Bansos (Bantuan Sosial) Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) padi hibrida non kawasan pada tahun 2015 senilai Rp 1,3 milliar,  dengan agenda  menedengarkan keterangan ahli tim audit dari BPKP. Dalam kasus ini, JPU Kejari Lamongan menyeret 2 tersangka/terdakwa, yakni Mubaidi, Kepala Unit Pelayanan Terpadu (KUPT) Dinas Kehutanan dan Pertanian Babat serta Darwati selaku penyuluh pertanian. Kedua terdakwa ini diduga menyelewengkan dana Bansos GP-PTT senilai Rp 649 juta lebih dari total anggaran sebesar Rp 1,3 milliar dengan cara “pemalsuan” kwitansi kosong mengenai jumlah dan harga Saprodi (Sarana Produksi) dari penjual maupun distributor, serta membelanjakan sendiri dana tersebut, yang seharusnya dibelanjakan oleh masing-masing anggota dari 11 Kelompok Tani (Poktan) sesuai dengan hasil penyidikan penyidik Polres Lamongan maupun surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Sementara dalam persidangan kali ini, JPU dari Kejari Lamongan menghadirkan Hermawan atau yang lebih akrab dipanggil Herman dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Jawa Timur selaku Ketua tim Audit yang melakukan penghitungan hasil kerugian negara dana Bansos (Bantuan Sosial) GP-PTT padi hibrida non kawasan di Dinas Pertanian Babat Lamongan. Dalam persidangan yang diketuai Hakim Rochmat, Herman menyebutkan, ada dana sebesar Rp 178.240.000 yang tak dapat dipertanggung jawabkan. Herman menambahkan, pihaknya tidak berhak menetukan siapa yang menjadi tersangka, melainkan hanya melakukan penghitungan hasil kerugian negara. “Ada dana sebesar Rp 649 yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Kami tidak berhak menentukan siapa tersangka, kami hanya menghitung kerugian negara sesuai SOP,” kata Herman menjelaskan kepada Majelis Hakim. Saat Penasehat Hukum (PH) terdakwa menanyakkan kepada Ahli dari BPKP ini terkait hasil penghitungannya, Herma menjelaskan, bahwa apa yang dilakukannya adalah berdasarkan SOP yang ada di BPKP. Sehingga Majelis Hakim pun menyampaikan kepada PH terdakwa, bahwa Majelis Hakim juga tidak bisa mengintervensi keran itu sudah SOP. “Sudah dikatakan ahli tadi sesuai SOP, Majelis Hakim pun tidak bisa mengintervensi,” ucap anggota Majelis Hakim M. Mahin maupun Ketua Majelis Hakim Rochmat. Kasus ini bermula saat Polres Lamongan menerima laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan penyimpangan dana Bansos (Bantuan Sosial) GP-PTT padi hibrida non kawasan di Dinas Pertanian Babat Lamongan tahun 2015. Dari hasil penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan penyidik Polres Lamongan sejak tahun lalu menemukan kejanggalan dalam program tersebut, diantaranya membelanjakan sendiri serta melegalisir kuwitansi pembelian dan SPJ (surat pertanggung jawaban) dari sejumlah perusahaan atau distributor kebutuhan saprodi (Sarana Produksi), yang seharusnya dilakukan oleh masing-masing anggota dari 11 Kelompok Tani (Poktan). Sehingga terdapat selisih harga yang tidak sesuai dengan Kwitansi pembelian. Penyidik Polres Lamongan pun memeriksa sekitar 62 oarng saksi termasuk para Poktan dan pihak distrubotor. Selain itu, penyidik melibatkan tim audit dari BPKP Perwakilan Jawa Timur untuk menghitung kerugian negara. Dari hasil penghitungan kerugian negara (HPKN) yang dilakukan tim audit BPKP Perwakilan Jatim menemukan adanya dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp 178 juta lebih. Kemudian penyidik Polres Lamongan pun akhirnya menetapkan 2 tersangka yakni Mubaidi, Kepala Unit Pelayanan Terpadu (KUPT) Dinas Kehutanan dan Pertanian Babat serta Darwati selaku penyuluh pertanian. Atas perbuatannya, Keduanya dijerat dengan pasal pasl 2 ayat (1) atau pasal 3 juncto pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.  (Redaksi)

Regional Tipikor BPKP Sebutkan Ada Kerugian Negara Rp 649 Juta

#Program Dana Bansos GP-PTT Di Dinas Peranian Babat Lamongan Tahun 2015 Sebesar Rp 1,3 M# berita korupsi .co – Jumat, 5 Januari 2018, ...

Terdakwa Tunggal Korupsi Dana LPDB - KUMKM Rp 1 M Divonis 4 Thn Penjara

13.11 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibWK7WG3X6HVOQUsM_8Doob71jWp17UAWtdnzmlTyXesj87DJmPOY6CqPY8tafaKeuZldvxRteDVI-IisRBR5NGZhgXjkB7iLkGzXmkol0rFyb_oVvydj5C-AgRJw9hrriJHYShCT_-qw/s1600/Tulungagung.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibWK7WG3X6HVOQUsM_8Doob71jWp17UAWtdnzmlTyXesj87DJmPOY6CqPY8tafaKeuZldvxRteDVI-IisRBR5NGZhgXjkB7iLkGzXmkol0rFyb_oVvydj5C-AgRJw9hrriJHYShCT_-qw/s640/Tulungagung.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Berakhir sudah, sidang Korupsi dana Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB KUMKM) tahun 2014 senilai Rp3,5 miliar yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 1 milliar dengan terdakwa mantan Ketua Koperasi Unit Dewa Sri Wigati Dwi Sunardi. Barakhirnya sidang perkara ini setelah Majelis Hakim yang diketuai I Wayan Sosisawan membacakan surat putusan (Vonis) terhadap terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, Jumat, 5 Januari 2018. Dalam surat putusan Majelis Hakim menyatakan, pada tahun 2014 Koperasi Unit Dewa Sri Wigati di Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung, mendapat kucuran dana Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dari Kemeterian Koperasi dan UKM sebesar Rp 3,5 milliar. Dana tersebut untuk dibagikan ke para petani peternak sapi perah sesuai daftar dalam pengajuan yang dibuat oleh terdakwa. Namun dalam pelaksanaannya, dana tersebut tidak dibagikan  melainkan dinikmat oleh terdakwa, dan nama-nama para penerima dana tersebut pun ternyata sebahagian adalah fiktif. Berdasarkan hasil audit BPKP, dana LPDB – KUMKM sebesar Rp 1 milliar tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa. Oleh karenanya, Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan maupun tuntutan JPU dan menolak Pledoi (Pembelaan) yang disampaikan oleh Penasehat Hukum (PH) terdakwa. Terdakwa pun dihukum pidana penjara selama 4 tahun dan membayar uang pengganti sebesar Rp 1 milliar. Dalam amar putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasl 2 ayat (1) juncto pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Mengadili; Satu, Menghukum terdakwa Dwi Sunardi dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp 100 juta. Dan apabila terdakwa tidak membayar maka diganti kurungan selama 2 bulan. Dua, menghukum terdakwa untuk mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp 1 milliar. Apabila terdawa tidak membayar, maka harta bendanya akan disita oleh Jaka untuk dilelang sebagai pengganti kerugian negara. Apabila harta benda terdakwa tidak mencukup, maka diganti penjeara selama 1 tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim. Atas vonis tersebut, PH terdakwa mengatakan pikir-pikir. “Pikir-pikir, Yang Mulia,” kata PH terdakwa menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim. JPU Anik dari Kejari Tulungagung mengatakan kepada media ini, bahwa vonis tersebut sama dengan tuntugan Jaksa. “Sama dengan tuntutan. Putusannya tadi kan 4 tahun dan Uang Pengganti Rp 1 milliar subsider 1 tahun penjara,” kata JPU Anik.  (Redaksi)

Tipikor Terdakwa Tunggal Korupsi Dana LPDB - KUMKM Rp 1 M Divonis 4 Thn Penjara

berita korupsi .co – B erakhir sudah, sidang Korupsi dana Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB K...

KPK OTT Di Surabaya, Polda Jatim Tak Tau

22.43 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUQhu7NE19RFQXxTfpMjsyualH4_3Hf4U8vmObhHX4QgJXAO7twDWSfsNb5_1wPLBkiEMt8Ta7yBnsfH30wRvy46xNPZlGLWxJfejiH6BTqR6tVEhgHxeX69AXXi6VrzPa5rPlBtNImCs/s1600/Ilustrasi.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="478" data-original-width="623" height="491" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUQhu7NE19RFQXxTfpMjsyualH4_3Hf4U8vmObhHX4QgJXAO7twDWSfsNb5_1wPLBkiEMt8Ta7yBnsfH30wRvy46xNPZlGLWxJfejiH6BTqR6tVEhgHxeX69AXXi6VrzPa5rPlBtNImCs/s640/Ilustrasi.png" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Surabaya (4 Januari 2018) tak seperti biasanya, karena Polda Jawa Timur ternyata tak tau. Hal itu diakui oleh Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol. Frans Barung Mangera, saat dihubungi wartawan media ini, setelah beredar pemberitaan diberbagai media online, namun tak menyebutkan secara jelas siapa yang terjaring OTT oleh lembaga antirasuah itu. “Ya itu, biasanya saya tau, selama ini demikian. Ini belum ada info,” kata Kombes Pol. Frnas melalui pesan WhastApp. Sementara juru bicara (Jubir) KPK Febridiansyah, saat dihubungi wartawan melalui pesan WhastApp belum memberikan tanggapan. “Putus – putus, saya sedang dikantor, WA (WhastApp) aja,” kata Febri melalui nomor telepon selulernya Sementara informasi yang diterima beritakorupsi.co menyebutkan, KPK OTT Dinas Koperasi Jawa Timur. Hal itu sempat membuat kaget Humas Pemprov Jatim Benny, saat dikonfirmasi wartawan media ini. “Haaaa ? Sebentar saya chek ya,” kata Benny kaget. “Teman-teman saya belum bisa saya hubungi, Mas,” katanya lagi. “Diskop Sby, Mas,” balasnya beberapa menit kemudian sambil memberikan nomor pejabat dibagian Humas Pemkot Surabaya. Berita yang beredar terkait OTT yang dilakukan KPK di Surabaya diawal tahun 2018 ini, sempat menjadi berbincangan beberapa kalangan karena informasi yang belum jelas tentang saiapa yang terjaring OTT. 
Untuk lebih lanjut, wartawan media ini pun langsung menghubungi Biro Hukum Pemkot Surabaya Ira dan bagian Humas Gufron. Dari Kedua pejabat ini ternyata juga tak mengetahui adanya OTT KPK di Surabaya. Namun dari berbagai media online yang beredar beberapa jam kemudian menyebutkan, bahwa Jubir KPK Febridiansyah mengakui adanya OTT di Surabaya tetapi bukan pejabat pemerintahmeliankan swasta yang kaitannya dengan OTT KPK terhadap pejabat pemerintah daerah Kalimantan Selatan. “Dari OTT itu kami mengamankan Enam orang, satu di Surabaya dan sisanya di satu wilayah di Kalsel. Kedua operasi itu masih dalam satu perkara,” kata Febri, Kamis 4 Januari 2018, sore seperti yang dikuip dari TRIBUNNEWS.COM.  (Redaksi)

Tipikor KPK OTT Di Surabaya, Polda Jatim Tak Tau

berita korupsi .co – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Surabaya (4 Januari 2018) tak...

Selama Tahun 2017 Korupsi Anggaran Menurun, Kasus Suap OTT Bertambah

16.19 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
 #Catatan Akhir Tahun Redaksi beritakorupsi.co# 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiG9nJSN6029RHOOqL3m-pH2KC1xFK3yrhbohp6jVRJIxiXcWtnfRjwJCfI6On-TMlKACA5G_jg-B7EdL5nrO3NmymA6PCtthycXqdJHAZXCQVvAfgoz1OSixmHNVj4gGfht_ZaohjX2XU/s1600/Catatan+akhir+tahun+2017.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1021" height="481" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiG9nJSN6029RHOOqL3m-pH2KC1xFK3yrhbohp6jVRJIxiXcWtnfRjwJCfI6On-TMlKACA5G_jg-B7EdL5nrO3NmymA6PCtthycXqdJHAZXCQVvAfgoz1OSixmHNVj4gGfht_ZaohjX2XU/s640/Catatan+akhir+tahun+2017.jpg" width="640" /></a></div>
 
beritakorupsi.co –
 Sepanjang tahun 2017, jumlah kasus perkara Korupsi yang masuk ke 
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya sebanyak 288 
perkara, sementara tahun 2016 sejumlah 298 atau menurun 3,4%. Dari 288 
ditambah 174 sisa perkara tahun 2016 lalu, 248 diantaranya telah diputus
 (Vonis) oleh Majelis Hakim. Sehingga sisa perkara yang belum diputus 
yang saat ini  masih dalam proses persidangan sebanyak 214 perkara. 
 
Hal
 itu disampaikan oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Sujatmiko, 
saat ditemui beritaakorupsi.co diruang kerjanya, Jumat 29 Desember 2017. 
 
“Perkara
 Korupsi yang masuk ke Pengadilan Tipikor untuk tahun 2017 menurun, 
yaitu sebanyak 288 perkara. Tahun 2016 sebanyak 298, tetapi ada sisa 
perkara tahun lalu yang belum diputus karena msih proses persidangan. 
Jadi jumlah seluruhnya 462 perkara. Dari jumlah perkara tersebut, 248 
sudah di putus. Jadi sisa perkara tahun ini yang masih dalam proses 
persidangan sebanyak 214,” kata Sujatmiko. 
 
Menurunnya jumlah 
perkara Korupsi yang masuk atau yang disidangkan di Pengadilan Tipikor 
Surabaya adalah untuk yang Keduakalinya, yaitu pada tahun 2012 sebanyak 
129 perkara dari 179 pada tahun 2011. Dari tahun 2013 hingga 2016, 
perkara Korupis selalu meningkat. 
 
Sujatmiko menambahkan, 
prioritas baru yang akan dilaksanakan untuk tahun 2018 adalah percepatan
 penyelesaian perkara dan peningkatan pelayanan publik dengan 
pemanfaatan IT (Information and Technology), serta peningkatan SDM 
(Sumber Daya Manusia) di Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Surabaya, 
yang membawahi Peradilan Umum meliputi Pidana Umum, pidana anak dan HAM.
 Kemudian Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan 
Pengadilan Tipikor. 
 
“Prioritas baru tahun 2018 adalah percepatan 
penyelesaian perkara dan pelayanan publik dengan cara peningkatan dalam 
pemanfaatan IT serta peningkatan SDM,” ucapnya. 
 
Catatan Akhir Tahun Redaksi beritakorupsi.co 
 
Jumlah
 perkara Korupsi yang dilimpahkan JPU (Jaksa Penuntut Umum) ke 
Pengadilan Tipikor Surabaya sejak berdiri pada tanggal 17 Desember 2010 
hingga akhir tahun 2017 sebanyak 1458 dengan rincian, tahun 2011 
sebanyak 179 perkara, tahun 2012 sebanyak 129 perkara, tahun 2013 
sebanyak 141, tahun 2014 sebanyak 214 dan tahun 2015 sebanyak 215. di 
tahun 2016 semakin meningkat tajam yakni 298 perkara dan tahun 2017 ini 
mengalami penurunan (lihat grafik) 
 
Dari jumlah perkara Korupsi 
yang masuk ke Pengadilan Tipikor Surabaya selama tahun 2017 dibandingkan
 dengan jumlah perkara Korupsi tahun 2016, ibarat berganti musim. 
 
Sebab
 perkara Korupsi yang merugikan keuangan negara alias anggaran yang 
disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya selama tahun 2017 memang 
menurun. Namun kasus suap Operasi Tangkap (OTT) justru bertambah pesat. 
 
Dari
 catatan beritakorupsi.co, kasus OTT di tahun 2016 sebanyak 3 kasus, 
yaitu kasus suap OTT mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin yang ditangkap 
oleh KPK dan kasus suap OTT Jaksa penyidik di Kejaksaan Tinggi – Jawa 
Timur (Kejati Jatim) Ahmad Fauzi yang ditangkap oleh Tim Saber Pungli 
Kejati Jatim sendiri serta kasus suap OTT Pejabat Pelindo III Surabaya 
yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli Mabes Polri bersama Polda Jatim dan
 Polres Tanjung Perak Surabaya. 
 
Dari ke- 3 kasus suap OTT ini, 
salah satunya mengundang pertanyaan publik yakni OTT terhadap pejabat 
Pelindo III Surabaya, yang perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri 
Surabaya dengan tuduhan melakukan pemersan, bukan diadili di Pengadilan 
Tipikor seperti 2 kasus OTT lainnya. Hasilnya, pejabat Pelindo III 
Surabaya itu pun divonis bebas. Bebasnya terdakwa bisa jadi, karena 
tidak terbukti melakukan peras memeras. 
 
Sementara kasus suap OTT 
tahun 2017 justru bertambah pesat menjadi 27 pekara dengan jumlah 
terdakwa sebanyak 29 orang yang semuanya dilakukan oleh KPK terhadap 
para pejabat mulai dari Kepala Dinas, Direktur Utama Perusahaan Negara, 
Bupati, Wali Kota hingga Ketua DPRD. 
 
Dan yang paling memamlukan 
untuk yang keduakalinya adalah, tertangkapnya Kepala Kejaksaan Negeri 
(Kajari) Pamekasan Rudi Indra Prasetya, dengan barang bukti berupa uang 
sebesar Rp 250 juta untuk penghentian penanganan kasus dugaan 
penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2016 di Desa Dasok 
Kabupaten Pamekasan. Sebelumnya, Ahmad Fauzi Jaksa penyidik di Kejati 
Jatim terjaring OTT dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 1,5 M. 
Nilai yang sangat fantastis untuk seorang pegawai Golongan III/B. Hanya 
saja si Jaksa nakal itu ditangkap rekan-rekan sekantornya yang tergabung
 dalam Tim Saber Pungli. Andai saja ditangkap KPK, certia kasus OTT si 
Jaksa akan lebih menarik. 
 
Selain kasus OTT yang dilakukan oleh 
KPK terhadap para pejabat di Jawa Timur, ada dua kasus penyidikan 
perkara Korupsi yang juga ditangani KPK, yakni kasus Korupsi gratifikasi
 dan TPPU yang menyeret Wali Kota Madiun Bambang Irianto (Sudah divonis 6
 tahun penjara) dan Kasus Korupsi “anggaran” APBD Kota Malang dengan 
tersangka Ketua DPRD. 
 
Sehingga jumlah perkara yang ditangani KPK 
di Provinsi yang dipimpin Gubernur Sukarwo yang sukses meraih barbagai 
penghargaan dari pemerintah pusat maupun luar adalah sebanyak 11,2% 
atau  29 perkara dari total prkara masuk ke Pengadilan Tipikor sebanyak 
288 atau 11,2%. 
 
 
Dari 27 kasus OTT ditambah 2 hasil penyidikan yang dilakukan KPK di Jawa Timur selama tahun 2017 adalah, diantaranya; 
 
1.
 Kasus suap OTT PT PAL (BUMN) pada akhir Maret 2017 dengan 
tersangka/terdakwa/terpidana Agus Nugroho (Direktur Umum PT Perusa 
Sejati), Arif Cahyana (Kepala Perbendaharaan PT PAL), Saiful Anwar 
(Direktur Keuangan PT PAL) dan Direktur Utama PT PAL. 
 
2. Setelah 
itu, KPK kembali melakukan OTT PT terhadap Ketua dan Wakil Ketua Komis B
 DPRD Jatim, M. Basuki dan Ka’bil Mubarok bersama 2 staf Komisi B Rahman
 Agung dan Santoso termasuk Kepala Dinas Pertani Pertanian dan Ketahanan
 Pangan bersama Ajudannya Anang Basuki Rahmat serta Plt. Kepala Dinas 
Peternakan Rohayati (3 sudah divonis dan 4 terdakwa masih proses 
persidangan), ditangkap pada Juni 2017. 
. 
3. Masih dibulan Juni 
2017, KPK kembali melakukan OTT terhadap 4 pejabat di Mojokerto, antara 
lain  Purnomo (Ketua DPRD), Fanani dan Umar Faruq (Keduanya Wakil Ketua 
DPRD) bersama Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto Wiwiet Febriyanto (para 
terdakwa ini sudah divonis bersalah). 
 
4. Pejabat di Jawa Timur 
sepertinya “menantang” KPK. Kali ini justru Aparat Penegak Hukum (APH) 
yang terjaring OTT yaitu Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan Rudi
 Indra Prasetya bersama Kepala Inspektorat Kab. Pamekasan Sutjipto Utomo
 dan anak buahnya Noer Solahuddin selaku Kepala Kepagawaian Inspektorat 
Kab. Pamesan dirumah dinas Kajari dengan barang bukti (BB) berupa uang 
sebesar Rp 250 juta. Selain Ketinganya, Bupati Pamekasan Achmad Syafi’i 
dan sahabat karibnya Agus Mulyadi selaku Kepala Desa Dasok Kabupaten 
Pamekasan turut diamankan (semuanya sudah di Vonis bersalah), pada 
tanggal 2 Agustus 2017. 
 
5. Dua minggu kemudian tepatnya tanggal 
16 September 2017, KPK kembali melakukan OTT terhadap Wali Kota Batu, 
Malang Jawa – Timur Eddy Rumpoko, Edi Setiawan (Kabag Unit Layanan 
Pengadaan Kota Batu) dan Filipus Djab, seorang pengusaha di Kota Batu 
(masih proses hukum). 
 
Sebelumnya, nama Eddy Rumpoko bersama 
Kepala Inspektorat disebut dalam putusan Majelis Hakim turut bertanggung
 jawab dalam kasus Korupso Pariwisata Kota Batu ke Kalimantan. Namun 
Kejari Batu maupun Kejati Jatim “tak” berani “menyeretnya. 
 
6. 
Masih dibulan September tepatnya tanggal 29 September 2017, KPK 
lagi-lagi melakukan aksi OTT terhadap Bupati Nganjuk Taufikurrahman 
bersama 4 tersangka lainnya. Sebelumnya, pada Desember 2016, 
Taufikurrahman ditetapkan menjadi tersangka kasus Korupsi oleh KPK. 
Namun KPK kalah disidang Praperadilan. 
 
Selain itu, ada 2 perkara
 Korupsi yang ditangani KPK di Jatim, yakni Wali Kota Madiun Bambang 
Irianto (sudah Vonis 6 tahun) dan kasus Korupsi “suap” dengan tersangka Ketua DPRD Kota Malang. 
 
Kemudian 
ditetapkannya Wali Kota Mojokerto sebagai tersangka yang masih berkaitan
 dengan kasus OTT Ketua dan 2 Wakil Ketua DPRD serta Kepala Dinas PUPR 
Kota Mojokerto. 
 
“Hitam Putihnya” penegakan hukum dalam pembertasan Korupsi di Jawa Timur 2017. 
 
Dari
 kasus Korupis yang ditangani KPK di Jawa Timur selama tahun 2017 
terkesan meninggalkan “noda”, khususnya dalam kasus OTT PT PAL Indonesia
 (Persero). Sebab dalam kasus ini, JPU KPK tak dapat menghadirikan saksi
 fakta yakni Kirana Kotama, pemilik PT Perusa Sejati dan Liliosa AA 
Savedra dari Ashanty Sales Incoporation di Fhilipina. 
 
Sebab, 
tertangkapnya Arif Cahyana (Kepala Perbendaharaan PT PAL) pada tanggal 
30 Maret 2017, setelah menerima uang dari Agus Nugroho (Direktur Umum PT
 Perusa Sejati) sebesar USD $ 25.000 atau setara dengan 325 juta rupiah.
 Uang tersebut diterima Agus Nugroho dari Kirana Kotama (Pemilik PT 
Perusa Sejati) melaui Elvi Gusliana alias Dede yang juga pegawai PT 
Perusa Sejati. 
 
Uang sebesar USD $25.000 yang diterima Arif 
Cahyana dari Agus Nugroho pada tanggal 30 Maret 2017, adalah termin ke 2
 dari total uang Cash Back 1,25 persen dari nilai kontrak 2 kapal SSV 
milik pemerintah Filipina sebesar USD $86.987.832,5. Sementara termin 
pertama sudah diterima sebelumnya oleh pihak PT PAL pada tahun 2015 
sebesar USD $163.000 atau setara dengan nilai rupiah Rp 2.119.000.000. 
 
Andai
 saja Arif Cahyana tidak tertangkap oleh KPK, uang sebesar USD $ 25.000 
itu akan dibayarkan  PT PAL ke Mabes TNI AL di Cilangkap sebagai Dana 
Komando. Yang sebelumnya, PT PAL sudanh menyetorkan   Dana Komando 
sejumlah USD $ 250.000 dan USD $ 163.000 atau setara dengan 5,3 milliar 
rupiah. 
 
Dana Komando tak bedanya dengan komitmen fee yang 
diterima Ketua Komis B DPRD Jatim dari 10  Kepala Dinas ditingkat 
Provinsi dan juga yang diterima Ketua DPRD Kota Mojokerto dari Kepala 
Dinas PUPR Kota Mojokerto, sekaligus menghantarkannya ke penjara. 
 
Sementara
 Lilioasa AA Savedra adalah sebagai agen PT PAL di Fhilipina untuk 
membantu PT PAL memperoleh proyek pembangunan 2 kapal perang jenis SSV 
milil pemerintah Fhilipina. Sebagai agen, Ashanty Sales meminta fee agen
 3,5 persen daari nilai kontra 2 kapal tersebut. 
 
Faktanya, fee 
agen dari 3,5 persen menjadi 4,75 persen sesuai perjanjian PT PAL dengan
 Ashanty Sales. Dimana 1,25 persen menjadi chas back PT PAL atas hasil 
rapat BOD (Board Of Directors) atau seluruh Direksi PT PAL. Uang chas 
back tersebut akan dibayarkan Ashanty Sales ke PT PAL setelah pembayaran
 termin pembangunan 2 kapal perang milik pemerintah Fhilipina itu. 
 
Selain
 itu, JPU KPK juga tak menghadirkan pihak sipenerima Dana Komando. 
Dimana Dana Komando itu juga diketahui oleh Komisiaris PT PAL dan 
pejabat kementerian BUMN. Komisiaris Utama (Komut) PT PAL adalah Kepala 
Staf Angkatan Laut (KASAL). Anehnya, JPU KPK justru menghadirkan ahli 
hukum pidana ke persidangan. 
 
Selain kasus OTT PAL, kasus OTT 
Ketua dan 2 Wakil Ketua DPRD serta Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto juga
 tak kalah. Sebab dalam kasus OTT ini, ada wartawan yang mengaku sebagai
 pegawai KPK atau ICW yakni Rudi alias Musabib. 
 
Rudi ini, selalu 
mendampingi 2 penyidik KPK saat melakukan Pulbaket dan Puldata di 
Mojokerto. Ada beberapa rekanan atau Kontraktor dilingkungan Dinas PUPR 
yang dipanggil ke Hotel Alana yang terletak di Jalan Ketintang Surabaya 
untuk diperiksa. 
 
Rudi lalu melakukan aksinya dengan meminta 
sejumlah unag dari para rekanan diantaranya adalah Ipang, dengan alasan 
sebagai biaya apabila para rekanan yang dipanggil itu diperiksa di 
Surabaya. Jika diperiksa di Jakarta biaya gratis namun tak akan kembali 
ke “pangkuan sang istri” alias langsung ditahan sebagai tersangka 
Korupsi. 
 
Karena takut dengan kata-kata Rudi itu, Ipang pun 
menyerahkan uang sebesar Rp 900 juta kepada Rudi di Sutos Surabaya saat 
keduanya mengadakan pertemuan. Satu bulan kemudian, KPK melakukan 
Operasi Tangkap Tangan. 
 
Fakta yang terungkap dalam persidangan, 
uang sebesar Rp 900 juta itu berada di KPK setelah Rudi menitipkannya. 
KPK “tak mau” menyerahkan uang itu terhadap Ipang tanpa melalui prosedur
 yakni, Ipang membuat laporan Kepolisian. 
 
Anehnya, JPU KPK “tak 
dapat” menghadirkan Rudi sabagaiu saksi dipersidangan, walau JPU KPK 
beralasan kepada Majelis Hakim sudah melakukan pemanggilan sebanyak 2 
kali. Adakah yang berani menolak panggilan lembaga anti rasuah itu 
bahkan sekelas Ketua DPR RI ? atau saat Budiono sebagai Wakil Presiden 
RI dihadirkan juga ke persidangan sebagai saksi. Lalu mengapa Rudi tak 
dapat dihadirkan ? 
 
Selain itu, kasus Korupsi yang menyeret Bupati
 (non aktif) Siburajua NTT tak kalah juga. Sebab saat ini, Mabes Polri 
sedang melakukan penyelidian/penyidikan kasus dugaan “pemerasan” yang 
dilakukan 2 pengacara asal Surabaya yang kaitannya dengan penyidikan 
yang dilakukan KPK terhadap terdakwa. 
 
Selain kasus OTT yang 
ditangani KPK di Jatim, kasus OTT yang ditangani Tim Saber Pungli 
Kepolisian pun pengundang pertanyaan. Sebab para tersangka yang 
terjaring OTT hanyalah sipenerima yang berstatus pegawai negeri spil 
(PNS) dan dijerat dengan pasal 11 UU Korupsi. Lalu apakah sipemberi uang
 suap itu tak terjerat dalam UU Korupsi ? Bila dikatakan si 
penyelenggara negara/PNS memaksa masyarakat untuk memberikan uang, 
mengapa dijerat dengan pasal 11 UU Korupsi ? 
 
Tak salah memang, 
bila kasus OTT Tim Saber Pungli Mabes Polri bersama Polda Jatim dan 
Polres Tanjung Perak Surabaya terhadap mantan Direktur Utama Pelindo III
 Surabaya Djarwo Surjanto dkk pada Nopember 2016 lalu, dijerat dengan 
tuduhan melakukan pemerasan, yakni pasal 368 KUHP ayat (1) Juncto pasal 
55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang 
akhirnya Djarwo Surjanto divonis bebas oleh Hakim PN Surabaya pada 
tanggal 4 Nopember 2014. 
 
Pandangan miringpun dilontarkan kepihak
 Pengadilan atas Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap para 
pelaku yang diduga melakukan Koruspi maupun yang tertangkap tangan 
karena dugaan menerima suap. Para penggiat anti Korupsi berharap, semua 
tersangka dihukum “mati” sesuai dengan tuntutan Jaksa “tanpa melihat 
fakta persidangan”. 
 
Disisi lain, JPU dari lembaga Adhyaksa maupun
 JPU dari KPK tak berani menuntut dengan hukuman paling berat yakni 20 
tahun penjara terhadap Jaksa yang terjaring OTT. 
 
Namun 
masyarakat penggiat anti Korupsi maupun “media” tak ada pula yang 
“berteriak” atas tuntutan ringan JPU terhadap Jaksa yang terjaring OTT 
itu seakan “terhipnotis”. 
 
Problem dalam pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi (TPK) diantaranya kelambagaan, perbuatan kewenangan antar
 APH, Dispartisan kewenangan anggaran antar APH, Akselerasi dan 
kepedulian APH atau lembaga lainnya terhadap pencegahan Vs Pendidikan 
termasuk yang harus diexplore Pemberdayaan Inspektorat agar mampu 
menjadi garda terdepan pencegahan TPK dimasning-masing K/L/D/I. 
 
Hal
 itu disampaikan Dr. Herry Sinurat, ST.MMT,SH,MH, Pengamat Hukum 
Konstruksi serta Dosen yang juga sebagai Ketua Litbang DPD IAPI (Ikatan 
Ahli Pengadaan Indonesia), SekretAris  Ikatan Ahli Manajemen Proyek 
Indonesia (IAMPI), Ketua Bidang Advokasi  Persatuan Insinyiur Indonesai 
(PII), Sekretaris  Himpunan Ahli Kontrak  Konstruksi Indonesia (HAKKI)  
Prov Jawa Timur, peraih penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia 
Dunia (Leprid) sebagai Peraih Diversifikasi Ilmu Teknik Sipil dan Hukum 
dengan Jenjang Pendidikan Sebidang ini kepada beritakorupsi.co, Sabtu, 
30 Desember 2017.  (Redaksi)

News Tipikor Selama Tahun 2017 Korupsi Anggaran Menurun, Kasus Suap OTT Bertambah

#Catatan Akhir Tahun Redaksi beritakorupsi.co# berita korupsi .co – Sepanjang tahun 2017, jumlah kasus perkara Korupsi yang masu...

Terdakwa Korupsi “Sepatu” Divonis 1 Tahun Penjara

15.54 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_A3x75066YG0iYxHA1_twUWNgw-fwTutSzFhGqT4k1lYoEsuJ3B9bXrOkh-equs1y5R2lIYTJ7pYS3K7AF-QUPkcHgcIow-SFiEmgJCR52w-MTggZHtgabRQ4bfnHM1euMkLKEIOmGN8/s1600/Sumarjoko.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="361" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_A3x75066YG0iYxHA1_twUWNgw-fwTutSzFhGqT4k1lYoEsuJ3B9bXrOkh-equs1y5R2lIYTJ7pYS3K7AF-QUPkcHgcIow-SFiEmgJCR52w-MTggZHtgabRQ4bfnHM1euMkLKEIOmGN8/s640/Sumarjoko.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">terdakwa Sumarjoko (kiri)</td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co - Sidang perkara Korupsi pengadaan Sepatu (Jilid II) untuk seluruh pegawai Pemkab Magetan tahun 2014 lalu, yang menelan anggaran APBD sebesar Rp 1,2 milliar dengan terdakwa Sumarjoko, selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Magetan berakhir, pada Jumat, 29 Desember 2017. Sebab, Majelis Hakim yang diketuai I Wayan Sosisawan telah membacakan surat putusannya (Vonos) terhadap terdakwa dalam persidangan yang dihadiri oleh JPU yang juga Kasi Pidsus Kejari Magetan Achmad Taufik Rahman maupun terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya. Dalam amar putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa terbukti bersalah dalam pelaksanaan pengadaan sepatu bagi seluruh pegawai Kabupaten Magetan tahun 2014 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 101.590.203. Pengadaan sepatu untuk pegawai Pemkab Magetan tahun 2014, tidak sesuai dengan Speck, berdasarkan Peraturan Bupati (Perbub) Nomor. 54 Tahun 2014 Tentang Pakaian Dinas PNS, tentang himbauan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup PemKab Magetan menggunakan sepatu asli buatan perajin kulit Magetan, Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri, Surat Menteri Perdagangan RI No. 456/M-DAG/SD/3/2011 tertanggal 23 Maret 2011 peri hal Program “Aku Cinta Produk Indonesia”, dan Peraturan Presiden (Perpres) No 54 tahun 2010 jo Perpres No 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah. Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 UU RI   No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana. Terdakwa pun dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun dari 6 tahun  tuntutan JPU pada persidangan, 4 Nopember 2017. “Menadili; Menghukum terdakwa degan pidana penjara selama 1 tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim I Wayan. Atas putusan Majelis Hakim ini, JPU maupun terdakwa menyatakan pikir-pikir. Usai persidangan, Kasi Pidsus Kejari Magetan ini yang dikabarkan sejak Januari 2018 akan pindah ke Kejari Kepanjen sebagai “Jaksa Fungsional” mengatakan masih piker-pikir terkait putusan Majelis Hakim. “Masih pikir-pikir, Bos,” ucapnya singkat. Sementara terdakwa Sumarjoko mengatakan akan melakukan upaya hukum banding. Alasannya, bahwa dia tidak merasa bersalah terkait pembelian sepatu yang dituduhkan tidak sesuai dengan speck. Selain itu, terdakwa mengatakan, bahwa yang melakukan pembelian sepatu langsung dilakukan oleh Kepala SKPD atau OPD (Kepala Dinas) masing-masing, Bapeda hanya menggarkan. “Bandinglah. Harusnya bebas, karena saya tidak bersalah dalam kasus ini. tapi nggak tau gimana putusan Hakim,” kata terdakwa. Pada persidagan sebelumnya, 4 Nopember 2017 Terkait kasus Korupsi pengadaan Sepatu untuk seluruh pegawai Kabupaten Magetan tahun 2014 lalu, yang tidak sesuai dengan Spesifikasi, menurut JPU Achmad Taufik Rahman pada persidangan sebelumnya mengatakan, bahwa pembelian Sepatu boleh langsung oleh PA (Pengguna Anggaran) yang ada disetiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kepala Dinas). Kasi Pidsus Kejari Magetan ini menyampaikan, pengadaan sepatu ayng anggarannya dibawah Rp 200 juta adalah pembelian langsung bukan PL (pengadaan Langsung.red), sehingga menurutnya, hal itu dibolehkan sesuai dengan Perpres No 54 tahun 2010 jo Perpres No 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah. “Ini kan pembelian langsung bukan PL, disetiap SKPD ada PA (Pengguna Anggaran). Di Perpres (Peraturan Presiden) boleh PA yang beli langsung, staf PA-lah,” Apa yang dikatakan oleh Kasi Pidsus Kejari Magetan ini, berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Ahli LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah)  untuk Penanganan Permasalahan Hukum PBJP (Pengadaan Barang Jasa Pemerintah). “Kalau pengadaan Langsung boleh tanpa PPTK tetapi PPHP wajib,” katanya melalui telepon genggamnya. Sementara menurut terdakwa Sumarjoko sebelum meninggalkan Pengadilan Tipikor seusai persidangan mengatakan saat itu (4 Nopember 2017), yang bertanggung jawab dalam anggaran pengadaan Sepatu harusnya setiap Kepala SKPD. Alasannya, karena anggaran tersebut langsung dipergunakan oleh SKPD selaku PA. Terdakwa Sumarjoko menambahkan, Pihak RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Magetan itu salah, karena mengajukan pengadan Sepatu yang tida ada dalam DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran) RSUD. “Total anggarannya sekitar Satu milliard lebih, saya lupa pastinya. Kita nggak membagi-bagi anggaran, kita itu justru menerapkan peraturan yang berlaku secara normativ  yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Setiap SKPD tidak sampai Lima puluh juta, di Bapeda aja hanya Tujuh juta,” kata terdakwa. “Kalau Rumah Sakit itu bukan dapat, itu ketidak jelasan atau salah miskomunikasi pada saat ditelepon, saya minta jumlah pegawai. Setelah kita evaluasi jumlah pegawai itu tidak mendapatkan, otomatisa DIPAnya itu tidak ada. Yang salah itu Rumah Sakitnya, DIPAnya nggaka ada kok pesan,” lanjut terdakwa. Menurut terdakwa, yang bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran pengadaan sepatu adalah setiap Kepala Dinas (SKPD). “Yang bertanggung jawab harunga setiap Kepala SKPD,” ucapnya sambil meninggalkan Pengadilan Tipikor bersama petugas keamanan Kejari Magetan. Apa yang dikatan terdakwa bisa juga ada benarnya. Sebab, selaku Kepala Dinas juga sebagai Pengguna Anggaran. yang anehnya, anggaran pengadaan sepatu disetiap SKPD tidak pernah diajukan dalam APBD tetapi menerima serta menggunakan uang negara yang “tidak” jelas asal usulnya. Sebelumnya, Kasi Pidsus Kejari Magetan Achmad Taufik Rahman kepada media ini mengatakan, bahwa kasus perkara Korupsi pengadaan sepatu untuk PNS dilingkungan Pemda Magetan, yang saat ini disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya dengan terdakwa mantan Kepala Babeda dan Litbang Sumarjoko, adalah lanjutan dari sidang jilid I, yang sudah ada sebelum dirinya masuk ke Kejari Magetan. “Yusuf sebagai penyedia, kalau perkaranya Yusuf sudah  diputus. Kemudian bandinglah Yusuf ini. Mengapa saya mencari tersangka baru. karena nama masing-masing SKPD pada saat pemeriksaan Yusuf itu, tidak pernah mengusulkan pengadaan. Ini kan PR, bukan saya penyidiknya, saya hanya melanjutkan. Sebenarnya, awalnya ia, harus dari pihak pemerintah selaku pemilik modal, barulah ke Yusuf masuk di pasal 55-nya. Biasanya kalau pengadaan barang jasa itu, pihak pemerintah dulu selaku pemilik modal, ternyata pada saat saya masuk sudah pihak penyedia,” kata Taufik menjelaskan seusai sidang perkara Korupsi RSUD dr. Syaidiman Magetan, pada Selasa, 24 Oktober 2017. Pada hal sebenarnya pertanyaannya singkat sesuai dengan dakwaan JPU ke terdakwa Marjoko, yaitu kalau pengadaan sepatu dikatakan tidak sesuai dengan spesifikasi berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, apakah kesalahan itu hanya satu orang atau semua panitia pengadaan termasuk KPA, PPKm, PPTK dan PPHB karena mereka sama-sama menerima upah dari kegiatan? Namun Taufik sempat mengelak, bahwa bukan masalah Spesifikasi yang dituduhkan ke terdakwa. Namun akhirnya tuduhan atau dakwaan masalah Spesifikasipun pun diakui. Tidak hanya itu, Taufik juga mengakui setelah penjelasan panjang lebar. Bahwa, kesalahan Spesifikasi adalah tanggungjawaab seluruhnya. “Bukan spesifikasi yang dituduhkan ke Yusuf, tapi masalah mark up. Kalau Spesifikasi, ke Pak mardjoko atau terdakwa. Ini adalah PR, seharusnya dilelang karena anggarannya 1 miliar lebih. Ini dipecah ke masing-masing SKPD sama Bappeda. Penuntutannya untuk SKPD dan Kecamatan. Kalau Rumah Sakit itu, tidak masuk dalam SKPD, Itu di lingkup BUMD yang terpisah, dia mengelolah sendiri termasuk menggaji pegawai dan lainnya,” ujarnya. Taufik melanjutkan, bahwa kesalahannya di masing-masing SKPD yang tidak pernah mengusulkan pengadaan sepetu, tetapi harus melaksanakan karena sudah masuk di mata anggaran. Lalu pertanyaannya, bila SKPD-SKPD tidak pernah mengajukan pengadaan Sepatu tetapi masuk kedalam mata anggaran, siapa yang bertanggung jawab? “Kesalahanyan sekarang, masing-masing SKPD ini tidak pernah mengajukan anggaran. Menurut Pemda,  ini di bagian umum. Harus bagian umum yang mengadakan karena seragam beserta perlengkapannya, ini harus satu kesatuan berdasarkan Pergub. Sedangkan sepatu, adalah salah satu kelengkapan seragam dinas. Lazimnya dilakukan oleh bagian umum untuk pengadaan barang dan jasa. Sekarang untuk pengadaan sepatu diserahkan ke masing-masing SKPD. Pertanyaan apakah ada persetujuan Dewan dalam anggaran itu, nanti akan dijelaskan TAPD (tim anggaran Pemerintah Daerah) yang akan menjelaskannya minggu depan,” ujar Taufik. Wartawan media ini pun kembali menanyakkan pertanyaan awal dalam surat dakwaan JPU ke terdakwa Sumarjoko, yakni mengenai Spesifikasi yang mengkibatkan terjadinya kerugian negara, apakah hanya tanggung jawab seorang atau seleruh panitia pengadaan harsus bertanggungjawab secara hukum. Taufik mengatakan, yang bertanggungjawab semua.     “Semua. Mengapa saya tidak sekaligus mencopot mereka-mereka ini, karena mereka ini melaksanakan anggaran benar atau tidak yang dilakukan. Dia tidak pernah mengadakan, itu masalahnya. Dia hanya melaksanakan karena sudah masuk dalam mata anggarannya tapi tidak pernah mengusulkan. Saya tidak pernah membicarakan Spesifikasi karena sudah ada Surat Edarannya dari Bupati harus melalui Spek seperti ini, ternyata dari masing-masing SKPD tidak ada masalah dengan Spek, itu cuma permasalahannya harga-harga yang diberikan oleh Yusuf ada kelebihan, jadi bukan masalah speknya,” kata Taufik. Pada hal, dalam surat dakwaan terhadap terdakwa Sumarjoko yang dibacakan dihadapan Majelis Hakim, jelas mengenai Spesifikasi berdasarkan Peraturan Bupati (Perbub) Nomor. 54 Tahun 2014 tentang pakaian dinas PNS, dan himbauan Bupatu agar seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemkab Magetan menggunakan sepatu asli buatan perajin kulit Magetan, Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri, Surat Menteri Perdagangan RI No. 456/M-DAG/SD/3/2011 tertanggal 23 Maret 2011 perihal, Program “Aku Cinta Produk Indonesia”, dan Peraturan Presiden (Perpres) No 54 tahun 2010 jo Perpres No 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah. (Redaksi)

Tipikor Terdakwa Korupsi “Sepatu” Divonis 1 Tahun Penjara

terdakwa Sumarjoko (kiri) berita korupsi .co - Sidang perkara Korupsi pengadaan Sepatu (Jilid II) untuk seluruh pegawai Pemkab Magetan ...

Catatan Indonesia Corruption Watch di Akhir Tahun 2017

02.19 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiExHnK94Aic8gZ-C_QIY36ofNYRXl2-uqxfsWmIxPmauNF6xwnBoLOJq3WGHGZfHqBIJKrl-0v1UPu5N2xz3dJWTmwXKgJjGfxivSIBEg_0GL-gOB_iiGOlQNdsXj-j_7wnouHcxrsLgs/s1600/ICW...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="839" data-original-width="1600" height="335" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiExHnK94Aic8gZ-C_QIY36ofNYRXl2-uqxfsWmIxPmauNF6xwnBoLOJq3WGHGZfHqBIJKrl-0v1UPu5N2xz3dJWTmwXKgJjGfxivSIBEg_0GL-gOB_iiGOlQNdsXj-j_7wnouHcxrsLgs/s640/ICW...jpg" width="640" /></a></div>
 
Jakarta, beritakorupsi.co – Upaya pemberantasan Korupsi selama tahun 2017 mengalami pukulan terberat dari berbagai upaya untuk menghambat maupun melemahkan kinerja-kinerja penegakan hukum dalam pemberantasan Korupsi. Salah satu yang paling mencolok diantaranya adalah dibentuknya pansus hak angket DPR RI, yang tujuannya lebih condong untuk melemahkan KPK dengan mencari kesalahan dan mendorong revisi UU KPK. Itulah sebagai catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) dikahir tahun 2017 ini. Selain itu, komitmen pemberantasan Korupsi pada lembaga Eksekutif dan Yudikatif juga dipertanyakan. Mandeknya pengungkapan penyerangan terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan, hingga penangkapan terhadap Panitera dan Hakim Pengadilan, merupakan gambaran umum melemahnya upaya pemberantasan korupsi selama tahun 2017. Dalam catatan ICW di akhir tahun 2017, terdapat 3 bagian yang akan disampaikan, yaitu;  1.  Kepentingan Ekonomi dan Politik Menghambat Pemberantasan Korupsi. 2.      Penegakan Hukum Korupsi Tersendat-Sendat dan Ke- 3. Wajah Muram Sektor Yudikatif. Kepentingan Ekonomi dan Politik Menghambat  Pemberantasan Korupsi Mengamati perkembangan satu tahun terakhir (2017) dalam agenda pemberantasan korupsi dibawah Pemerintahan Jokowi-JK, ICW mencatat bahwa agenda pemberantasan korupsi  ditempatkan pada dua hal pragmatis, yakni kepentingan ekonomi jangka pendek dan kepentingan politik elit yang cenderung transaksional dan kompromis. Sementara pada saat yang sama, politik tidak merestui adanya upaya pemberantasan korupsi yang kuat dan serius yang dibuktikan dari terjeratnya KPK dalam labirin kepentingan politik parlemen dan partai politik melalui skema pansus angket KPK. Tiga hal diatas menunjukkan satu hal, yakni lemahnya niat negara untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik.Karena itu pula, menjadi tidak terlalu aneh jika pada tahun 2017 kita dihadapkan pada berbagai macam pelecehan norma dan etika yang ditunjukkan oleh banyak elit politik dan pejabat tinggi yang semestinya memberikan panutan bagi masyarakat luas bagaimana menjadi politisi dan pejabat publik yang berintegritas. Pemberantasan Korupsi di Bawah Ketiak Kepentingan Ekonomi Prioritas pembangunan pemerintah saat ini adalah bidang ekonomi, khususnya bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, iklim investasi harus dibuat lebih kompetitif dan bersahabat. Berbagai proyek deregulasi, pemangkasan proses ijin dan biaya berinvestasi serta penyediaan infrastruktur yang mendukung adalah strateginya. Hasilnya memang positif, posisi Ease Doing Business Indonesia meningkat tajam yakni dari ranking 91 (untuk 2017) ke ranking 72 (2018). Berbagai proyek deregulasi memang erat kaitannya dengan antikorupsi. Asumsinya, aturan yang rumit dan proses yang berbelit-belit melahirkan rente ekonomi (korupsi). Namun sayangnya, Pemerintah hanya fokus untuk membenahi tata kelola yang berkontribusi langsung terhadap perbaikan sektor ekonomi saja. Pemberantasan Korupsi Diganjal Kepentingan Politik Berkali-kali Presiden Jokowi melontarkan pernyataan bahwa KPK harus diperkuat. Salah satu tindakan konkret yang dilakukan adalah tidak menghendaki revisi UU KPK. Namun hal itu tidak berlaku bagi gerilya Pansus Angket KPK yang dimotori salah satunya oleh PDI P dan Golkar di parlemen. Kepentingan politik partai dan elitnya untuk menggergaji KPK tampaknya tak pernah berhenti. Hal ini adalah konsekuensi logis dari upaya KPK untuk menegakkan hukum terhadap praktek korupsi di sektor politik. KPK pada konteks konsolidasi kepentingan politik-ekonomi elit adalah gangguan yang serius. Sudah banyak politisi yang diproses KPK, baik mereka yang dalam posisi anggota DPR/DPRD, Kepala Daerah maupun Ketua Umum Partai serta mereka yang ada di sektor swasta yang selama ini membangun kolusi dengan pejabat politik untuk mendapatkan akses anggaran dan proyek. Harus diakui bahwa KPK belum bisa menjangkau aktor besar yang selama ini dianggap sebagai oligark, namun gebrakan KPK tampaknya sudah cukup dianggap merepotkan. Selain penggunaan Pansus Angket KPK, Komisi III DPR sempat bermanuver dengan mendorong gagasan pembentukan Densus Tipikor Mabes Polri. Secara politis, gagasan ini adalah sebuah strategi untuk menggeser fungsi dan wewenang KPK pada Mabes Polri melalui Densus. Targetnya, jika Densus Tipikor terbentuk, maka ada justifikasi baru untuk membubarkan KPK, sementara program pemberantasan korupsi yang akan dikerjakan Densus Tipikor tentu akan lebih mudah dikendalikan oleh parlemen. Kasus Novel Baswedan yang masih gelap ujung pangkalnya menjadi ujian kemauan politik Pemerintah untuk memperkuat dan melindungi kerja-kerja pemberantasan korupsi KPK. Sayangnya, sampai laporan ini dibuat, sinyal bahwa akan ada pelaku yang diseret ke meja hijau tidak ada sama sekali. Penegakan Hukum Korupsi Tersendat-Sendat Pemerintahan Jokowi-JK sejak awal menempatkan institusi penegak hukum sebagai bagian dari tawar menawar politik. Akibatnya, sulit bagi publik untuk mengharapkan ada gebrakan dan upaya serius, khususnya dari Kejaksaan Agung dalam penegakan hukum korupsi. Komitmen pemerintah terhadap penegakan hukum juga kian menipis karena anggaran penegakan hukum secara umum mengalami penyusutan/pemangkasan. Selama tahun 2017, hampir tidak ada satu kasus korupsi besar yang ditangani oleh, baik Kejaksaan Agung RI maupun Mabes Polri. Situasi penegakan hukum korupsi tertolong oleh gebrakan KPK yang terus menangani kasus cukup besar, seperti E-KTP, BLBI dan berbagai praktek suap yang melibatkan anggota DPR dan pengusaha. Program untuk mendorong reformasi aparatur sektor penegakan hukum juga tidak tampak, kecuali penggunaan yang lebih intens mereka untuk menyapu bersih praktek pungli, yang secara positif memiliki dampak meski berjangka pendek, dan menempatkan Kejaksaan dan Kepolisian sebagai pengawas langsung program dana desa. Alih-alih menjadikan program dana desa bebas dari masalah korupsi, berbagai keluhan aparatur desa mengemuka karena menjadi korban pemerasan oknum penegak hukum. Potret Muram Kuasa Yudikatif Tahun 2017 dibuka dengan berita penangkapan salah satu Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar dalam Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh KPK pada 26 Januari. Patrialis Akbar ditangkap oleh KPK karena menerima suap terkait dengan penanganan permohonan uji materil Undang-Undang Peternakan. Selain penangkapan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar, Mahkamah Konstitusi juga diperhadapkan dengan masalah dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat. Sepanjang tahun 2017, Arief Hidayat tercatat sudah 2 (dua) kali dilaporkan ke Dewan Etik Konstitusi, karena diduga melakukan pelanggaran etik yang berkaitan dengan nilai integritas. Dugaan pelanggaran etik yang terkini dilakukan olehnya adalah dugaan lobi politik yang dilakukan oleh Arief Hidayat untuk memertahankan posisinya sebagai Hakim Konstitusi perwakilan DPR RI dan Ketua Mahkamah Konstitusi. Upaya lobi tersebut diduga dibarter dengan putusan menguntungkan bagi DPR RI dalam Uji Materil UU MD3 yang diajukan oleh masyarakat sipil. Selain Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung juga menghadapi salah satu permasalahan pelik akibat oknum panitera dan hakim pengadilan yang ditangkap karena melakukan korupsi. Per Oktober 2017, tercatat ada 2 (dua) orang hakim dan 1 (satu) orang panitera yang ditangkap oleh KPK, karena menerima suap terkait dengan penanganan perkara. Dibawah Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali,  terdapat paling tidak 25 oknum Mahkamah Agung yang terlibat dalam perkara korupsi. Hal ini menunjukkan reformasi lembaga pengadilan yang digagas sejak 2003 oleh Mahkamah Agung belum bisa dianggap berhasil. Kesimpulan Pertama, program pemberantasan korupsi dibawah pemerintahan Jokowi-JK dimaknai sebatas faktor pendorong pemulihan sektor ekonomi melalui berbagai pendekatan reformasi teknokratis, yakni deregulasi, pemangkasan proses bisnis dan revisi atas tarif dan biaya investasi. Kedua, kemauan politik untuk memberantas korupsi sangat lemah. Wacana penguatan KPK tidak pernah diterjemahkan dalam aksi dan kebijakan konkret Pemerintah dan parlemen. Sebaliknya, sektor politik menjadi episentrum korupsi yang membuat KPK tak pernah berhenti menghadapi terror dan serangan politik. Ketiga, penegakan hukum korupsi tidak mengalami lompatan besar. Hampir tidak ada korupsi kelas kakap yang ditangani penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Politik anggaran pemerintah melalui mengurangan anggaran penegakan hukum turut menurunkan kinerja penegak hukum dalam menangani kasus korupsi. Pada saat yang sama, sedari awal pemerintahan Jokowi-JK berjudi dengan menempatkan politisi sebagai pemain sentral dalam penegakan hukum di Kejaksaan Agung sehingga upaya pemberantasan korupsi oleh pemerintah melalui kerja-kerja penegakan hukum tidak cukup dirasakan masyarakat. Sementara itu, Pemerintah terus menjejali mereka dengan kerja-kerja ad hoc seperti menjadi tim saber pungli dan menjadi pengawas langsung penyaluran dan penggunaan dana desa. Keempat, politik meracuni yudikatif dengan berbagai skandal korupsi yang diungkap KPK. OTT terhadap Patrialis Akbar, hakim MK dan manuver politik Ketua MK, Arif Hidayat agar tetap terpilih menjadi Hakim MK oleh DPR mencerminkan bagaimana mekanisme politik telah menurunkan citra dan martabat MK sebagai institusi. Pada konteks MA, banyaknya oknum pengadilan yang tersandung korupsi mengindikasikan reformasi sektor peradilan masih jauh dari harapan. Rekomendasi Pertama, Pemerintah harus memperluas cakupan agenda antikorupsi yang tidak sebatas pada sektor ekonomi, melainkan sektor-sektor strategis bagi peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat, yakni sektor layanan publik dasar, seperti kesehatan dan pendidikan, sektor pengadaan barang dan jasa yang masih menjadi sarang korupsi serta reformasi birokrasi. Kedua, Pemerintah jangan menggunakan KPK sebagai alat untuk membangun konsensus politik dengan partai politik pendukung maupun partai yang berada di luar kekuasaan. Wacana penguatan KPK harus dikonkretkan dalam kebijakan politik pemerintah dan meletakkan agenda penguatan KPK dalam kerangka ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC, 2003). Ketiga, Pemerintah harus memiliki kendali dan target atas kerja penegakan hukum korupsi, tidak hanya menggunakan secara pragmatis institusi penegak hukum untuk kepentingan ad hoc belaka seperti saber pungli. Memerintahkan aparat penegak hukum menjadi pengawas langsung bagi penyaluran dan penggunaan dana desa bisa menjadi boomerang apabila pemerintah tidak bekerja untuk memperbaiki integritas dan profesionalitas aparat penegak hukumnya. Keempat, MK dan MA harus mengambil langkah serius untuk menjaga martabat dan wibawa lembaga peradilan, dan menjaga agenda reformasi dengan tidak memberikan ruang sekecil apapun bagi terjadinya pelanggaran etika dan hukum. (ICW/Redaksi)

Regional Tipikor Catatan Indonesia Corruption Watch di Akhir Tahun 2017

Jakarta , berita korupsi .co – Upaya pemberantasan Korupsi selama tahun 2017 mengalami pukulan terberat dari berbagai upaya untuk mengha...