BERITAKORUPSI.CO

Jaksa KPK Menolak JC Terdakwa Penyuap Wali Kota Pasuruan, Tuntutan Ringan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPKp7fXGP3sc3x1m8ByBoE3sbkmeQicFo40PPAgXEOyrY5ESJyB4Fm99EhHpcJEnCX9Ygk9Z7_8vmNSjcZdjETVutArb4zet0UICprqYrmgGyAORYcvUbdBWRsF2xlA8T6rO07L8HqPsU/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="517" data-original-width="878" height="376" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPKp7fXGP3sc3x1m8ByBoE3sbkmeQicFo40PPAgXEOyrY5ESJyB4Fm99EhHpcJEnCX9Ygk9Z7_8vmNSjcZdjETVutArb4zet0UICprqYrmgGyAORYcvUbdBWRsF2xlA8T6rO07L8HqPsU/s640/2.jpg" width="640" /></a></div>
JPU KPK : Nanti akan lebih terbuka kalau Setyono (Wali Kota) Disidangkan, minggu depan akan dilipahkan 
 
beritakorupsi.co - Pengajuan menjadi JC (Justice Collaborator) untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan oleh  Terdakwa Muhammad Baqir pengusaha kontraktor di Kota Pasuruan yang ditangkap KPK pada tanggal 3 Oktober 2018 karena menyuap Wali Kota Pasuruan Setyono, ditolak oleh Tim Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (PU KPK RI) dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya (Senin, 11 Pebruari 2019), namun aneh karena terdakwa hanya dituntut ringan yakni dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun Tuntutan pidana 2 tahun penjara, sepertinya tergolong ringan bila dibandingkan dengan pelaku tindak pidana umum lainnya seperti kasus pencurian. Pada hal dikatakan, bahwa kasus Tindak Pidana Korupsi adalah sudatu kejahatan yang luar biasa. Dari tuntutan pidana yang diberikan JPU KPK terhadap pelaku Korupsi, apakah sesuai dengan sebutan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah suatu kejahatan yang luar biasa, atau sama dengan tundak pidana umum lainnya? Surat tuntutan itu dibacakan Tim JPU KPK Kiki Ahmad Yani, Wayan Riana, Ferdian Adi Nugroho, Taufiq Ibnugroho, Amir Nurdianto, Bayu Satrio dimuka persidangan diruang sidang Cankra Pengadilan Tipikor Surabaya dihadapan Majelis Hakim yang di Ketuai I Wayan Sosiawan dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hoc) yaitu Dr. Andriano dan Agus, serta dihadiri Penasehat Hukum terdakwa, Suryono Pane dkk, pada Senin, 11 Pebruari 2019 Perbuatan Kolusi,  Korupsi dan Nepotisme (KKN) oleh Kepala Daerah dengan pihak-pihak disekitarnya,  diantaranya pengusaha, tim sukses dan lain sebagainya,  sepertinya sudah terbentuk sejak awal pencalonan seseorang menjadi Kepala Daerah, dan KKN itu berjalan setelah terpilih dan dilantik 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiurvBoyNLko0ebjsJ74KKV9TJPC0gLk1HmmnoVriaTmfil6yGyBKQ0fk0cRBGGfn4Q_3JJiwPWtQkVcKuaPM8618vsrG1lGu2nxbeO1kACgf6N9HsPlcnRnA2yUY_jbRKxCLt2kdeUtNg/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiurvBoyNLko0ebjsJ74KKV9TJPC0gLk1HmmnoVriaTmfil6yGyBKQ0fk0cRBGGfn4Q_3JJiwPWtQkVcKuaPM8618vsrG1lGu2nxbeO1kACgf6N9HsPlcnRnA2yUY_jbRKxCLt2kdeUtNg/s640/1.jpg" width="640" /></a></div>
Dan itu tidak hanya dialami oleh Muhammad Baqir si penyuap Wali Kota Pasuruan, tetapi juga dialami oleh terdakwa/terpidana lainnya seperti dalam kasus Korupsi suap tangkap tangan KPK terhadap Wali Kota Batu, Bupati Malang, Bupati Tulungagung, dan Wali Kota Blitar serta Kepala Daerah lainnya, yang juga melibatkan orang-orang dekat Kepala Daerah itu sendiri. Seperti dalam Peribahasa, “Sepintar-pintarnya Tupai melompat, akan jautuh ketanah. Sepintar-pintarnya Kepala Daerah dengan si penyuap untuk menjalankan KKN, tercium juga oleh KPK”. Dan itupula yang dialami oleh Muhammad Baqir, setelah tertangkap KPK pada tanggal 3 Oktober 2018 lalu, Muhammad Baqir pun diseret ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili atas perbuatannya melakukan Tindak Pidana Korupsi, yakni menyuap Wali Kota Pasuruan. Sementara Setyono selaku Wali Kota yang menerima suap, masih menunggu giliran untuk diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya yang tak akan lama lagi. Yang memalukan dari kasus Korupsi suap tangkap tangan KPK terhadap Kepala Daerah di Jawa Timur adalah, keterlibatan wartawan yang menikmati aliran uang, walau KPK tidak dijadikan sebagai tersangka, namun beberapa diantaranya ada yang dihadirkan sebagai saksi di muka  persidangan, diantaranya kasus Korupsi suap tangan KPK terhadap Bupati Tulungagung (Dakwaan JPU KPK menyebutkan, Aparat Penegak Hukum, Wartawan dan LSM menerima sebesar Rp2 miliyar lebih), Kasus Korupsi Suap Ketua DPRD Kota Malang (mantan Wartawan Radar Malang menerima duit dari Ketua DPRD Malang dan Eryk Armando Talla), Kasus Korupsi suap tangkap Tangan KPK terhadap Bupati Nganjuk (Wartawan Rada Nganjuk menjadi saksi di persidangan dan sempat diamankan KPK), dan juga dalam kasus Korupsi suap Wali Kota Pasuruan juga disebutkan kebagian proyek APBD. Wartawan seperti inipun tak ada komentar miring dari berbagai pihak termasuk Pemerintah dan Dewan Pers. Mungkin karena si oknum wartawan adalah dari media yang punya nama, berbeda dengan wartawan lainnya yang disebut-sebut sebagai wartawan “abal-abal” ataupun wartawan “Bodrek” Dan dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan JPU KPK terhadap terdakwa Muhammad Baqir dijelaskan, bahwa Wartawan, Asosiasi Jasa Kelistrikan, Partai Politik dan beberapa Tim Sukses Setyono, diantaranya Kaji Yunus, Kaji Kodir dan Kaji Mali, serta Edy Trisulo Yudo (Adik Kandung Wali Kota), Wakil Wali Kota, Wali Kota dan anggota DPRD mendapat bagian Proyek APBD Pemkot Pasuruan. Sementara dalam surat tuntutan JPU KPK disebutkam, bahwa perbuatan terdakwa Muhammad Baqir dijerat denga Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik lndonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pldana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik lndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. JPU KPK mengatakan dalam surat tuntutannya, bahwa pada hari Jum'at, tanggal 7 September 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Singosari Malang, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa terdakwa Muhammad Baqir telah memberikan uang sebesar Rp115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah), kepada Setiyono selaku Walikota Pasuruan bersama-sama dengan Dwi Fitri Nurcahyo dan Wahyu Tri Hardianto (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan maksud supaya memenangkan CV Mahadir yang diajukan Terdakwa dalam lelang proyek Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) Kota Pasuruan Jawa Timur. Pemberian itu bertentangan dengan kewajiban Setyono selaku Walikota Pasuruan bersama-sama dengan Dwi Fitri Nurcahyo dan Wahyu Tri Hardianto, selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 huruf h Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terakhir dirubah dengan perubahan keempat yaitu Perpres Nomor 4 Tahun 2015. perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ; JPU KPK mengungkapkan, bahwa pada Tahun Anggaran (TA) 2018, Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan telah menetapkan sejumlah paket pekerjaan. Untuk melaksanakan paket pekerjaan itu, pada awal tahun 2018,  bertempat di rumah dinas Setiyono selaku Walikota Pasuruan, meminta Mohammad Agus Fadjar selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bersama Dwi Fitri Nurcahyo selaku Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan untuk mengatur pemenang lelang dari setiap paket pekerjaan (ploting paket pekerjaan). 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_IpOjCN88SK6hBIjFtbt2uJOpLG2sl_4tlMpFuuv_nz0nm8Zd-8s6fdFZAxoLG9O2F5Sa3kp6beczsQfXyG_GfD-tIQe1DipknDP9B5-9MXTACklHH4ML5LBXn5EkevlU30gwa_xX9VA/s1600/IMG20190121131412.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_IpOjCN88SK6hBIjFtbt2uJOpLG2sl_4tlMpFuuv_nz0nm8Zd-8s6fdFZAxoLG9O2F5Sa3kp6beczsQfXyG_GfD-tIQe1DipknDP9B5-9MXTACklHH4ML5LBXn5EkevlU30gwa_xX9VA/s640/IMG20190121131412.jpg" width="640" /></a></div>
Menindaklanjuti permintaan Setiyono, sekitar bulan Maret 2018 bertempat di mmah Edy Trisulo Yudo yang merupakan adik kandung Setiyono, dilakukan pertemuan untuk merealisasikan penyusunan draft ploting paket pekerjaan oleh Muhammad Agus Fadjar, Dwi Fitri Nurcahyo bersama dengan Edy Trisulo Yudo. Draft ploting paket pekerjaan itu, lanjuta JPU KPK, dibuat dalam bentuk tabel/kolom yang terdiri dari kolom,  Nomor, SKPD, Paket Pekerjaan, Pagu, HPS, PP, Apel dan Keterangan yang telah mencantumkan calon pemenang lelang (manten) untuk masing-masing paket pekerjaan. Beberapa hari kemudian, draft ploting paket pekerjaan tersebut dipaparkan oleh Muhammad Agus Fadjar kepada Setiyono di ruang kerja rumah dinas Walikota, yang dihadiri pula oleh Dwi Fitri Nurcahyo dan Edy Trisulo Yudo. Setelah paparan tersebut, Setiyono banyak memberikan koreksi mengenai perusahaan mana yang akan menjadi pemenang lelang dari setiap paket pekerjaan dan jatah siapa paket pekerjaan itu, saat itu. Saat itu juga, Setiyono menyampaikan mengenai commitment fee yang harus dipenuhi oleh pemenang proyek, yaitu bila pembangunan gedung fee-nya sebesar 5% (lima persen) sedangkan untuk plengsengan atau saluran air sebesar 7% (tujuh persen). “Atas revisi Setiyono, selanjutnya Muhammad Agus Fadjar melakukan 2 (dua) kali perbaikan ploting paket pekerjaan sebelum akhirnya menjadi draft final dan disetujui Setiyono,” kata JPU KPK JPU KPK mnungkapkan, draft final ploting paket pekerjaan selanjutnya dicetak (print) dan hasil cetakannya (print out) disampaikan Muhammad Agus Fadjar kepada Setiyono di Rumah Dinas Walikota.  Print out itu berisi ploting paket pekerjaan untuk: . 1. Walikota 1 , yaitu Setiyono; 2. Walikota 2, yaitu Edy Trisulo Yudo (Adik Kandung Setiyono); 3. Wawali, Raharto Teno Prasetyo; 4. Wartawan; Anggota DPRD; 5. Partai Politik; Tim sukses sewaktu Setiyono ikut Pilkada, yaitu Kaji Yunus, Kaji Kodir dan Kaji Mali; 6. AKLI (Asosiasi Jasa Kelistrikan); 7. TANDON (rekanan yang merupakan pilihan Dwi Fitri Nurcahyo dan disetujui Setiyono); dan 8. Pihak-pihak lain yang diploting oleh Walikota Setiyono. Bahwa saat menyerahkan print out ploting paket pekerjaan, Setiyono meminta Muhammad Agus Fadjar untuk menginformasikan kepada setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tentang adanya ploting-an paket pekerjaan tersebut. Dan arahan itu dipenuhi oleh Muhammad Agus Fadjar, dengan cara menemui langsung Kepala SKPD-SKPD di lingkungan Pemkot Pasuruan. Bahwa salah satu paket pekerjaan yang sudah di ploting, adalah Pekerjaan pembangunan PLUT KUMKM pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pasuruan dengan pagu anggaran senilai Rp2.297.464.000 (dua milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah), sesuai ploting yang dibuat Setiyono untuk pekerjaan pembangunan PLUT ini masuk paket pekerjaan kelompok “TANDON”, yang dikelola oleh Dwi Fitria Nurcahyo,  dan telah ditentukan calon pemenang lelangnya adalah M. Wongso Kusumo pemilik CV. Sinar Perdana sekaligus sebagai Ketua Gapensi Kota Pasuruan. JPU KPK mengungkapkan, bahwa lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) II Bagian Layanaan Pengadaan (BLP). Pada tanggal 8 Agustus 2018, Agus Widodo selaku Ketua Pokja II, mengumumkan Paket Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Pengembangan PLUT-KUMKM di SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) Kota Pasuruan. Pada 21 (Dua puluh satu) perusahaan yang mendaftar, namun hanya satu perusahaan yang memasukkan penawaran yakni CV. Sinar Perdana milik M. Wongso Kusumo dengan nilai penawaran Rp2.213.496.000 (dua milyar dua ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), namun setelah dilakukan evaluasi penawaran berupa evaluasi teknis,  temyata yakni CV. Sinar Perdana tidak memenuhi persyaratan teknis personil inti, sehingga menyebabkan lelang tersebut gagal. Pada tanggal 20 Agustus 2018, Njoman Swasti selaku Kepala BLP, dan Siti Amini selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM menghadap Walikota Setiyono untuk melaporkan gagalnya lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. Saat itu Setiyono  menanyakan,  kemungkinan dilakukan lelang ulang serta meminta Njoman Swasti dan Siti Amini untuk berkoordinasi dengan Dwi Fitria Nurcahyo terkait teknis lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. Kemudian siang harinya dilakukan pertemuan kembali di ruang Walikota, antara Setiyono  bersama Njoman Swasti, Siti Amini dan Dwi Fitria Nurcahyo. Saat itu Setiyono  bertanya kepada Dwi Fitria Nurcahyo, apakah pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dapat dilaksanakan dalam sisa waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender, dan dijawab oleh Dwi Fitria Nurcahyo bisa. Sehingg Walikota Setiyono meminta agar paket pekerjaan PLUT-KUMKM dilakukan lelang ulang dan meminta Dwi Fitria Nurcahyo mencari back up perusahaan, sehingga lelang bisa diikuti minimal oleh 2 (perusahaan). Kemudian Dwi Fitria Nurcahyo menghubungi SUPAAT (Almarhum) untuk mencari perusahaan back up peserta lelang proyek pembangunan PLUT-KUMKM. Saat itu SUPAAT merekomendasikan perusahaan Terdakwa. Lalu keesokan harinya, Dwi Fitria Nurcahyo mengajak Wahyu Tri Hardianto dan Roby Abdulochman yang keduanya merupakan orang kepercayaan Dwi Fitria Nurcahyo untuk menemui Supaat dirumahnya. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMuagq4TRQb-YXlOBT4NSymkWZIeIR24XngNo9Cu_AlZ-6dEuGxcE6NogcIhbnoNPoBjWLsLEIT8UcbsOH9Ndg6yShERvRthxc4xG6l32UMfzWwS9acKKjRUQTVs5laKa0H1cnaI3QH0Y/s1600/IMG20190121102444.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMuagq4TRQb-YXlOBT4NSymkWZIeIR24XngNo9Cu_AlZ-6dEuGxcE6NogcIhbnoNPoBjWLsLEIT8UcbsOH9Ndg6yShERvRthxc4xG6l32UMfzWwS9acKKjRUQTVs5laKa0H1cnaI3QH0Y/s640/IMG20190121102444.jpg" width="640" /></a></div>
Saat itu SUPAAT menghubungi Terdakwa melalui telepon yang intinya, menyampaikan adanya pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, dan SUPAAT juga menjelaskan kondisi lelang pertama yang gagal karena perusahaan milik M. Wongso Kusumo tidak lengkap dokumen penawarannya. Pada saat itu SUPAAT bertanya, berapa yang harus disisihkan. Dan Dwi Fitria Nurcahyo menjelaskan, bahwa untuk “Kanjengnya” atau Walikota SETIYONO disisihkan 5% (lima persen), serta Dwi Fitria Nurcahyo juga berpesan supaya Terdakwa dan SUPAAT tidak melupakan Wahyu Tri Hardianto dan Roby Abdulochman yang membantu proses pembuatan penawaran. Pada tanggal 21 Agustus 2018, sesuai dengan petunjuk Walikota Setiyono, selanjutnya Siti Amini membuat surat pengantar untuk dilakukan lelang ulang terhadap pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. Dan di hari yang sama, Pokja II BLP Kota Pasuruan mengumumkan lelang ulang tersebut. Pada tanggal 22 Agustus 2018, Terdakwa berkomunikasi dengan Dwi Fitria Nurcahyo, dan membicarakan masalah dokumen lelang. Saat itu juga Dwi Fitria Nurcahyo menyampaikan perihal commitment fee sebesar 5% (lima persen) untuk “juragan" atau Walikota Setiyono, dan disanggupi oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan ayahnya yakni Hud Muhdlor berkoordinasi dengan Dwi Fitria Nurcahyo terkait teknis lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. Kemudian siang harinya dilakukan pertemuan kembali di ruang walikota antara Setiyono bersama Njoman Swasti, Siti Amini dan Dwi Fitria Nurcahyo. Dalam pertemuan itu  Setiyono  bertanya kepada Dwi Fitria Nurcahyo, apakah pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dapat dilaksanakan dalam sisa waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender, dan dijawab Dwi Fitria Nurcahyo bisa. Kemudian Walikota Setiyono meminta agar paket pekerjaan PLUT-KUMKM dilakukan lelang ulang, dan meminta Dwi Fitria Nurcahyo mencari back up perusahaan sehingga lelang bisa diikuti minimal oleh 2 (perusahaan). Kemudian Dwi Fitria Nurcahyo menghubungi SUPAAT (Almarhum) untuk mencari perusahaan back up peserta lelang proyek pembangunan PLUT-KUMKM, saat itu Supaat merekomendasikan perusahaan Terdakwa, lalu keesokan harinya Dwi Fitria Nurcahyo mengajak Wahyu Tri Hardianto dan Roby Abudlrochman yang keduanya merupakan orang kepercayaan Dwi Fitria Nurcahyo untuk menemui Supaat dirumahnya, ketika itu Supaat menghubungi Terdakwa melalui telepon yang intinya menyampaikan adanya pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dan Supaat juga menjelaskan kondisi lelang pertama yang gagal karena perusahaan milik M. Wongso Kusumo tidak lengkap dokumen penawarannya. Pada saat itu SUPAAT bertanya berapa yang harus disisihkan dan Dwi Fitria Nurcahyo menjelaskan bahwa untuk “Kanjengnya” atau Walikota Nurcahyo disisihkan 5% (lima persen) serta Dwi Fitria Nurcahyo  juga berpesan supaya Terdakwa dan SUPAAT tidak melupakan Wahyu Tri Hardiyanto dan Roby Abdulrochman yang membantu proses pembuatan penawaran. “Pada tanggal 21 Agustus 2018, sesuai dengan petunjuk Walikota Setiyono, selanjutnya Siti Amini membuat surat pengantar untuk dilakukan lelang ulang terhadap pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dan di hari yang sama Pokja II BLP Kota Pasuruan mengumumkan lelang ulang tersebut,” kata JPU KPK Pada tanggal 22 Agustus 2018, Terdakwa berkomunikasi dengan Dwi Fitria Nurcahyo dan membicarakan masalah dokumen lelang, saat itu juga Dwi Fitria Nurcahyo menyampaikan perihal commitment fee sebesar 5% (lima persen) untuk “juragan" atau Walikota Setiyono dan disanggupi oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan ayahnya yakni Hud Muhdlor menemui Dwi Fitria Nurcahyo di rumahnya untuk membahas teknis lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, saat itu Terdakwa juga sudah mengetahui telah menjadi "manten” (kandidat pemenang lelang). Selanjutnya, kepastian Terdakwa menjadi manten (pemenang) pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM disampaikan oleh Dwi Fitria Nurcahyo kepada Wahyu Tri Hardiyanto. Hari itu juga Wahyu Tri Hardiyanto menelpon Terdakwa, dan meminta Terdakwa untuk mengirimkan uang sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk Pokja II BLP yang melaksanakan lelang pekerjaan Pembangunan PLUT-KUMKM. Pada tanggal 24 Agustus 2018, Terdakwa melalui M-banking men-transfer uang sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke rekening BCA Nomor 08910229704 a.n Wahyu Tri Hardiyanto. kemudian uang itu diserahkan oleh Wahyu Tri Hardiyanto kepada Dwi Fitri Nurcahyo untuk diberikan kepada Wakhudi Hidayat selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Pengendalian BLP. Oleh Wahyudi Hidayat disarankan kepada Edy Trisulo Yudo yang merupakan adik Walikota Setiyono untuk membantu Dwi Fitri Nurcahyo. Selanjutnya Dwi Fitri Nurcahyomenyampaikan kepada Wakhudi Hidayat, bahwa manten pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM berubah, yang awalnya CV. Sinar Perdana milik M. Wongso Kusumo menjadi perusahaan yang diajukan Terdakwa yaitu CV. Mahadir. Untuk itu Wakhudi Hidayat bersama Dwi Fitri Nurcahyo dan Wahyu Tri Hardiyanto membantu melengkapi kekurangan syarat-syarat lelang CV. Mahadir yang diajukan Terdakwa. “Kemudian Wakhudi Hidayat juga membagi uang yang diterima dari Terdakwa dengan anggota Pokja II yang melaksanakan lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM,” ucap JPU KPK Pada Tanggal 27 agustus 2018, dibuka pendaftaran lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dengan peserta sebanyak 28 (dua puluh delapan) perusahaan termasuk CV. Mahadir  yang diajukan Terdakwa, dan yang memasukkan penawaran hanya 2 (dua) perusahaan yaitu CV. Sinar Perdana dengan nilai penawaran Rp2.213.496.000 (dua milyar dua ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dan CV. Mahadir dengan nilai penawaran Rp2.210.429.000 (dua milyar dua ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), namun saat dilakukan evaluasi teknis hanya CV. Mahadir yang lulus persyaratan teknis. Sehingga pada tanggal 4 September 2018, CV. Mahadir diumumkan sebagai pemenang lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxeF0iAOaBOthYg13aeSUbfaOAwCoEvyAc5G9vqDBW21NOA4oPsNiHs4pqTOtJ1AR6iO1zi6XxWg5kDBN3YUT2EqHhZyBNVNTjPTyEIVnDNyPg87ndCdJO7DXYMsyrWFujHL6jaQdY4YI/s1600/IMG20190121114137.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="658" data-original-width="629" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxeF0iAOaBOthYg13aeSUbfaOAwCoEvyAc5G9vqDBW21NOA4oPsNiHs4pqTOtJ1AR6iO1zi6XxWg5kDBN3YUT2EqHhZyBNVNTjPTyEIVnDNyPg87ndCdJO7DXYMsyrWFujHL6jaQdY4YI/s400/IMG20190121114137.jpg" width="381" /></a></div>
 
Pada tanggal 5 September 2018, karena CV. Mahadir telah ditetapkan sebagai pemenang lelang, terdakwa dihubungi oleh Supaat untuk menanyakan commitmen fee, dan Terdakwa menyampaikan feenya sebesar 5% (lima persen) dan akan dikirimkan pada hari jumat tanggal 7 September 2018 sesuai janjinya. Pada tanggal 7 September 2018, Terdakwa melakukan setor tunai sebesar Rp115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) dari BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Singosari Malang ke rekening Bank BCA milik Supaat dengan Nomor 0891003489. Terdakwa mengetahui bahwa uang fee itu untuk Walikota Setiyono. Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan uang fee ke rekening Supaat, selanjutnya Supaat memberitahukan ke Wahyu Tri Hardiyanto, yang kemudian disampaikan pula kepada Dwi Fitri Nurcahyo, mengetahui uang fee telah dikirimkan, lalu Dwi Fitri Nurcahyo mengajak Wahyu Tri Hardiyanto dan Roby Abdulrochman untuk mengambil uang fee tersebut ke rumah Supaat. Akan tetapi uang fee tersebut tidak jadi diambil hari itu karena Supaat sedang sakit keras. “Bahwa sejak tanggal 10 September 2018, Dwi Fitri Nurcahyo menjadi Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan, karena Mohammad Agus Fadjar selaku Kepala Dinas PUPR deflnitif dalam keadaan sakit dan harus dirawat di rumah sakit,” pungkas JPU KPK Pada tanggal 17 September 2018, dilaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian antara Susilo Rifai selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pasuruan dengan Hud Muhdlor selaku Direktur CV Mahadir untuk pekerjaan Pengembangan PLUT-KUMKM, dengan No Kontrak 600/1320/423.111/2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp2.195.813.000 (dua milyar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah). Pada tanggal 24 September 2018, Supaat meninggal dunia, dan ATM beserta buku tabungan yang berisi uang fee dari Terdakwa dipegang oleh istri Supaat yakni Novita Asiastuti, lalu pada tanggal 3 Oktober 2018, Wahyu Tri Hardiyanto bersama dengan Roby Abdulrochman menemui Novita Asiastuti. Kemudian Novita Asiastuti memberikan kartu ATM rekening BCA atas nama Supaat yang didalamnya tersisa uang sebesar Rp106.000.000 (seratus enam juta rupiah) karena ada yang terpakai untuk biaya pengobatan Supaat selama sakit. Kemudian Wahyu Tri Hardiyanto melaporkannya kepada Dwi Fitri Nurcahyo, lalu Dwi Fitri Nurcahyo memerintahkan agar uang tersebut ditarik tunai dan dipindahbukukan ke rekening Wahyu Tri Hardiyanto untuk kemudian diberikan kepada Walikota Setiyono  melalui Hendriyanto Heru Prabowo alias Hendrik selaku keponakan Walikota Setiyono. Bahwa atas perintah Dwi Fitri Nurcahyo, selanjutnya Wahyu Tri Hardiyanto membawa ATM tersebut untuk ditarik tunai, dan sebagian di pindahbukukan ke rekening Wahyu Tri Hardiyanto. “Pada saat akan diserahkan kepada Setiyono melalui Hendriyanto Heru Prabowo alias Hendrik, Wahyu Tri Hardiyanto ditangkap oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” ujar JPU KPK Sehingga menurut JPU KPK, bahwa perbuatan Terdakwa Muhammad Baqir memberikan sesuatu berupa uang sebesar Rp115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) kepada Setiyono selaku Walikota Pasuruan, bertentangan dengan kewajiban Setiyono selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu ; “Setiap Penyelenggara Negara memiliki kewajiban untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundanga undangan yang berlaku". JPU KPK mengatakan, bahwa perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 huruf h Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terakhir dirubah dengan perubahan keempat yaitu Perpres Nomor 4 Tahun 2015 yaitu “para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika untuk tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa”. JPU KPK menjelaskan, dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa perbuatan terdakwa Muhammad Baqir merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) humf  b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kompsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebelum membacakan tuntutan pidana penjara terhadap terdakwa, JPU KPK menyampaikan kepada Majelis Hakim terkait permohonan terdakwa mendapatkan hukuman ringan dengan mengajukan menjadi JC (Justice Collaborator), namun hal itu ditolak oleh KPK. “Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengdilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara ini untuk ; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Baqir berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp50 juta  subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan,” ucap JPU KPK di akhir surat tuntutannya. Atas surat tuntutan JPU KPK tersebut, Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosiawan memberikan kesempatan kepada terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya, Suryono Pane dkk untuk menyampaikan Pledoi (Pembelaan) pada sidang berikutnya. “Saudara diberi kesempatan untuk menyampaikan pembelaan saudara maupun melalui Penasehat Hukum saudara. Sidang kita tunda minggu depan,” perintah Ketua Majelis Hakim, dan sidangpun ditutup. Usai persidangan, saat wartawan media ini menanyakan terkait kerlibatan pihak lain baik di lingkungan Pemkot Pasuruan selain  Setiyono selaku Walikota Pasuruan,  Dwi Fitri Nurcahyo dan Wahyu Tri Hardianto maupun pihak swasta, JPU KPK Amir Nurdianto menjelaskan, bahwa kasus ini akan lebih jelas bilamana Setiyono. “Perkara ini akan lebih jelas kalau Setiyono sudah disidangkan, apakah nanti adanya pihak lain dari PNS maupun pihak swasta, akan lebih jelas diperkaranya Setiyono,” jawab JPU KPK Amir Nurdianto. Saat ditanya kemudian, apakah tuntutan pidana 2 tahun penjara oleh KPK terhadap terdakwa sudah pantas atas perbuatannya. JPU KPK Amir Nurdianto hanya mengatakan, bahwa terdakwa bersikap terbuka dan jujur dalam persidangan. “Terdakwa bersikap terbuka dan jujur dalam persidangan,” ucap JPU KPK Amir Nurdianto.  (Rd1)

News Tipikor Jaksa KPK Menolak JC Terdakwa Penyuap Wali Kota Pasuruan, Tuntutan Ringan

JPU KPK : Nanti akan lebih terbuka kalau Setyono (Wali Kota) Disidangkan, minggu depan akan dilipahkan beritakorupsi.co - Pengajuan menj...

KPK Banding Atas Vonis 4.6 Tahun Penjara Terdakwa Korupsi Suap Bupati Jombang

09.38 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjhTgRJ5JMcOA6XflRpBMIPc5TWgQVDD5kdH7C6UoSccYp4P-NVSMVmHXFo8hU8Vhzn8nilQYN1QW6ocyVj0aX7kdrbu1EepBPu5htXout0cupvCRPLtiRknRCi-NMJmWovIBNVmPl1NA/s1600/Bupati+Jombang%252C+Nyono+Suharli+Wihandoko.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="857" data-original-width="768" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjhTgRJ5JMcOA6XflRpBMIPc5TWgQVDD5kdH7C6UoSccYp4P-NVSMVmHXFo8hU8Vhzn8nilQYN1QW6ocyVj0aX7kdrbu1EepBPu5htXout0cupvCRPLtiRknRCi-NMJmWovIBNVmPl1NA/s640/Bupati+Jombang%252C+Nyono+Suharli+Wihandoko.png" width="572" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Nyono (mantan Bupati Jombang)</td></tr>
</tbody></table>
JPU KPK Wawan : Pengembangan kasus ini, kita tunggu inkrah dulu, sekarang kita masih mengajukan Kasasi 
 
beritakorupsi.co - Kamis, 7 Pebruari 2019, Penuntut Umum (PU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) atas Vonis Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur terhadap terdakwa Korupsi Suap tangkap tangan KPK pada Pebruari 2018 Nyono Suharli Wihandoko alias Nyono selaku Bupati Jombang periode 2013 - 2018 dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan, sementara di Pengadilan Tipikor Surabaya divonis 3 tahun dan 6 bulan dari 8 tahun tuntutan JPU KPK “Ya, kita kasasi untuk Bupati Jombang Nyono. Di PT (Pengadilan Tinggi) Nyono divonis empat tahun enam bulan, tambah setahun dari putusan Pengadilan Tipikor Surabaya,” ucap Jaksa KPK Wawan saat bertemu dengan wartawan beritakorupsi.co di gedung Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Kamis, 7 Pebruari 2019. Saat ditanya lebih lanjut, terkait pihak-pihak lain yang terseret dalam kasus suap Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, Jaksa KPK Wawan mengatakan, akan menunggu putusan Kasasi terlebih dahulu. “Nantilah, kita menunggu ini Inkrah dulu,” ucap Jaksa KPK Wawan. Seperti yang diberitakan sebelumnya. Pada Selasa, 4 September 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Hakim H.R. Unggul Warsomurti, menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Nyono Suharli Wihandoko selaku Bupati Jombang periode 2013 - 2018 dalam kasus Korupsi suap yang tertangkap tangan KPK pada Pebruari lalu, dengan hukuman pidana penjara selama 3 Tahun dan 6 bulan, jauh lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum (PU) KPK yaitu  selama 8 tahun penjara, sihingga PU KPK pun melakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Alasan PU KPK melakukan upaya hukum Banding, bukan hanya karena Vonis 3 tahun dan 6 bulan yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Bupati sipenerima uang suap ini, melainkan Pasal yang dikenakan Majelis Hakim pun berbeda dengan Pasal yang didakwakan Penuntut Umum KPK. Menurut Majelis Hakim dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti menerima uang dari Inna Silestyowati (sudah divonis 2.6 Thn penjara, dan saat ini KPK banding) selaku Sekretaris sekaligus Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupatena Jombang sejak Desember 2016 hingga 2017 sebesar Rp1.220 milliar, sehinga terdakwa Nyono dijerat dengan pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 11 berbunyi ; Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Sementara dalam surat dakwaan maupun tuntutan PU KPK menjelaskan, bahwa duit sebesar Rp1.220.000.000 (Satu milliar dua ratu dua puluh juta), sebahagian diantaranya diberikan Inna, agar terdakwa Nyono mengangkat Inna menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, yag sebelumnya menjabat sebagai Kepala Puskesmas. Pada hal menurut Baperjabat (Badan Pertimbangan Jabatan), Inna belum layak menjadi Kepala Dinas karena masih banyka yang lebih senior. Sebahagian lagi ditu “haram” itu berasal dari hasil pemotongan dana Kapitasi Puskesmas dan pengangkatan pegawai Honor serta pengurusan izin Rumah Sakit Ibu dan Anak milik dr. Subur Suprojo. Sehingga PU KPK menjerat terdakwa Nyono dengan pasal 12 huruf a Undang-Unang Tindak Pidana Korupsi dengan tuntutan pidana penjara selama 8 tahun, denda sebesar Rp300 juta subsidair 3 bulan kuran, dan Membayar Uang Penggant (UP) sejumlah Rp1.220.000.000, serta pencabutan hak melih dan dipilih dalam jabatan pulik selama 5 tahun setelah terdakwa selesai menjalani hukuman poko, yaitu penjara. Pasal 12 berbunyi : Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidanapenjara paling singkat 4  (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) : huruf a berbunyi : Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; Pertimbangan Majelis Hakim tidak jauh beda dengan dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum KPK yang menyatakan, bahwa total uang yang diterima oleh terdakwa Nyono Suharli Wihandoko ditahun 2017 sebesar Rp1.220.000.000 terkait pengangkatan Jabatan Inna Silestyowati dari dokter biasa menjadi Kepala Puskesmas kemudian menjadi Sekrtaris sekaligus Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Pada hal, masih banyak dokter di Puskesmas atau Kepala Puskesmas di Kabupaten Jombang yang jauh lebih senior dari Inna Silestyowati untuk menduduki jabatan Kepala Puskesmas apalagi Kepala Dinas Kesehatan. Selain itu, penerimaan uang dari pengangkatan pengawai honor di Pos Kesehatan Puskesmas, penerimaan uang dari hasil pemotongan jasa Kapitasai (jasa pelayanan kesehatan) dan dari penerimaan uang dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah) penerimaanyang diterima oleh terdakwa Nyono Suhali Wihandoko dari Inna Silestyowati selama 2017 Pada sekitar bulan Maret 2017 bertempat di ruang kerja Inna Silestyowati mengadakan pertemuan dengan Didik Dadi, Oisatin, Ma’murorus Sa’adiyah dan Hexawan Uahjawadida yang tergabung dalam Paguyuban Kepala Puskesmas se-Kabupaten Jombang. Dalam pertemuan tersebut, Inna Silestyowati menyampaikan bahwa setiap Puskesmas harus ada kontribusi dari anggaran Jasa Pelayanan Dana Kapitasi dari 34 Puskesmas di seluruh Kabupaten Jombang yang jumlahnya sebesar Rp72 juta per bulan (total keseluruhan sebesar Rp2.448.000.000). Uang tersebut akan diberikan kepada terdakwa, dengan rincian Inna Silestyowati akan memberikan sebesar Rp50 juta, dan sisanya sejumlah Rp22 juta untuk biaya operasional Dinas Kesehatan. Dana operasional yang akan diserahkan kepada terdakwa yang bersumber dari Dana Kapitasi dimaksud ,dikumpulkan pada Oisatin dengan kode “arisan". setelah itu, Oisatin akan menyerahkan kepada diserahkan kepada Inna Silestyowati untuk selanjutnya diberikan kepada terdakwa Bahwa dalam kurun waktu antara bulan Januari sampai Desember 2017, terdakwa Nyono Suharli Wihandoko telah menerima uang dari Inna Silestyowati yang bersumber dari anggaran Jasa Pelayanan Dana Kapitasi keseluruhan sejumlah Rp600 juta dengan perincian sebagai berikut ; 1.  Pada Bulan Mei 2017, awalnya terdakwa bertemu Inna Silestyowati pada sebuah acara, dan terdakwa menyampaikan permintaan dana rutin operasional. Masih pada bulan yang sama bertempat di Rumah Tamu Swagata Pendopo Bupati, Inna Silestyowati memberikan uang  sejumlah Rp 200 juta kepada terdakwa melalui ajudannya. 2.  Pada Bulan Nopember 2017, awalnya terdakwa bertemu dengan Inna Silestyowati dalam acara temu desa. Dalam pertemuan itu terdakwa meminta uang rutinan kepada Inna Silestyowati, yang sempat terhenti karena Inna Silestyowati mengikuti diklat PIM III. Tiga hari setelah pertemuan itu, bertempat di Rumah Tamu Swagata Pendopo Bupati, Inna Silestyowati memberikan  uang sebanyak Rp200 juta kepada terdakwa melalui ajudan Misbahul Munir. 3.  Pada Bulan Desember 2017, sebelum Inna Silestyowati  melakukan pertemuan dengan para Kepala Puskesmas di Rumah Makan Henny, Jombang. Saat itu terdakwa menanyakan uang rutinan kepada Inna Silestyowati,  dan Inna Silestyowati  menyampaikan akan diambilkan dari Puskesmas. Masih di bulan Desember 2017 bertempat di Rumah Tamu Swagata Pendopo Bupati,  Inna Silestyowati menyerahkan uang sejumlah Rp200 juta kepada terdakwa melalui ajudan Misbahul Munir dengan mengatakan “sudah pas ya pak.. 50 kali dua belas”. Bahwa untuk menunjukkan loyalitas Inna Silestyowati  kepada terdakwa agar diangkat dalam jabatan definitif sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, selain terdakwa menerima uang dari anggaran Jasa Pelayanan Dana Kapitasi, terdakwa juga menerima uang yang bersumber dari pengisian lowongan jabatan tenaga perawat di Pos Kesehatan Desa, di Desa Kedungturi dibawah wilayah Puskesmas Blimbing Kec. Gudo, Kabupaten Jombang melalui Inna Silestyowati. Pada sekitar bulan Desember 2017 bertempat di Pendopo Kabupaten Jombang, terdakwa menerima uang sejumlah Rp30 juta dari Inna Silestyowati  yang diambilkan. Pada saat penyerahan uang, Inna Silestyowati  menyampaikan kepada terdakwa, bahwa uang tersebut dari pegawai honorer di Pos Kesehatan Puskesmas. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3EvVQR2UUpSzp0O4iefTNvd0F0LjEOLV_pTOrY3YyIMBf60uIp48eeD2ZoyUpcchO3C3rVhonYb_7ljf7slCfTa_Ytwiq60mpNyFVs3lDfcTUBssjs3tbAiRaCVl4F3Zjhkk3PGfRe0M/s1600/Nyono+dan+Inna.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3EvVQR2UUpSzp0O4iefTNvd0F0LjEOLV_pTOrY3YyIMBf60uIp48eeD2ZoyUpcchO3C3rVhonYb_7ljf7slCfTa_Ytwiq60mpNyFVs3lDfcTUBssjs3tbAiRaCVl4F3Zjhkk3PGfRe0M/s640/Nyono+dan+Inna.jpg" width="640" /></a></div>
Bahwa uang diberikan terdakwa Nyono Suhali Wihandoko dalam bentuk bantuan kepada para pihak adalah bantuan pribadi terdakwa dalam pencalonannya sebagai Calon Bupati Jombang untuk periode 2018 - 2023 dengan perincian sebagai berikut; 1.  Sekitar pertengahan bulan Desember 2016, terdakwa memberikan kepada anak Yatim dan kaum duafa sebesar Rp350 juta, kepada Ketua Muslimat NU Cabang Kabupaten Jombang, kepada Ketua KBHI AI-Kautsar Cukir Tebu Ireng Jombang, kepada guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Jombang, dan kepada Ketua Panitia Kegiatan Sedekah Desa Tanjung Wadung Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang; 2.  Sekitar bulan Desember 2016, terdakwa memberikan uang sebesar sebesar Rp50 kepada pengurus GKJW Mojowarno; 3.  Sekitar pertengahan bulan Januari 2017, sebesar Rp50 juta  diberikan kepada Ketua Panitia Harlah Muslimat NU Kabupaten Jombang; 4.   Sekitar tanggal 22 Juni 2017, sebesar Rp25 juta diberikan kepada warga yang tidak mampu, anak yatim dan fakir miskin dari Kecamatan Gudo dan Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang; 5.  Sekitar tanggal 6 November 2017, sebesar Rp200 juta diberikan sebagai santunan kepada anak yatim dan yatim piatu; 6.   Sekitar tanggal 13 atau pertengahan Desember 2017, sebesar Rp200 juta diberikan sebagai bantuan transport kepada fakir miskin/kaum duafa dan anak yatim dan 7.  Sekitar bulan April atau Mei 2017, sebesar Rp30 juta diberikan kepada Ketua Taqmir Masjid Agung Baitul Mu'minin Kabupaten Jombang. Majelis Hakim menyatakan, bahwa pada tanggal 16 Oktober 2017, berdasarkan surat Nomor 001/RSIAMB/X/2017 dokter Subur Suporojo selaku pemilik Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Mitra Bunda Jombang melalui Direkturnya yaitu dokter Siti Djayadi mengajukan permohonan izin operasional rumah sakit kepada Bupati Jombang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kab. Jombang. Atas pengajuan tersebut, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang melakukan verifikasi, dan setelah dilakukan verifikasi kelengkapan berkas, pengajuan ijin operasional RSIA Mitra Bunda dinyatakan memenuhi persyaratan dan izin. Kemudian pada tanggal 23 Oktober 2017, Dinas Penanaman Modal dan PTSP membuat Surat Pengantar Nomor 440/2460/415.35/2017 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab. Jombang untuk meminta rekomendasi permohonan izin operasional dimaksud. Pada tanggal 2 November 2017, Dinas Kesehatan menerima berkas permohonan izin dimaksud dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Selanjutnya Inna Silestyowati selaku Sekretaris merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan meneruskan surat dimaksud kepada Bambang Iriawan selaku Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan pada Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan (PSDK) untuk diproses lebih lanjut, yaitu dilakukan Visitasi atau kunjungan lapangan oleh Dinas Kesehatan Kab. Jombang, Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Jawa Timur. Pada tanggal 4 Januari 2018, tim dari Dinas Kesehatan Kab. Jombang dan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur melakukan visitasi ke RSIA Mitra Bunda, sedangkan tim PERSI Jawa Timur melakukan visitasi pada tanggal 8 Januari 2018. Dari kegiatan Visitasi disumpulkan,  bahwa RSIA Mitra Bunda belum memenuhi syarat untuk diberikan rekomendasi izin operasional rumah sakit. Pada sekitar bulan Januari 2018, Terdakwa selaku Bupati Jombang menghadiri kegiatan pembinaan para Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang. Dalam acara itu Inna Silestyowati bertemu Abdul Qudus selaku Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Jombang untuk menanyakan berapa kontribusi penerbitan izin operasional RSIA Mitra Bunda milik dr . Subur SUprojo agar ditandatangani terdakwa selaku Bupati, dan dijawab oleh Abdul Qudus  sebesar Rp75 juta. Berdasarkan hasil Visitasi, Seksi Pe|ayanan Kesehatan pada Bidang PSDK Dinas Kesehatan Kab. Jombang menyatakan, RSIA Mitra Bunda belum layak diberikan rekomendasi, namun Inna Silestyowati tidak bersedia menandatangani surat pengembalian berkas dimaksud, dan tetap akan memberikan rekomendasi penerbitan ijin operasioanal RSIA Mitra Bunda. Selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2018, Inna Silestyowati menandatangani surat rekomendasi izin operasional RSIA Mitra Bunda untuk selanjutnya diproses dalam bentuk surat keputusan yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Bupati Jombang. Pada akhir bulan Januari 2018 bertempat di Rumah Tamu Swagata Pendopo Kabupaten Jombang, terdakwa bertemu dengan Inna Silestyowati dan meminta uang, yang dijawab oleh Inna Silestyowati bahwa uang yang akan diminta oleh terdakwa akan diambilkan dari dana pengurusan izin operasional Rumah Sakit dimana terdakwa menyetujuinya. Inna Silestyowati I sempat menanyakan jumlah uang yang diminta oleh terdakwa dan dipahami oleh Inna Silestyowati, bahwa jumlah yang diminta adalah sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Abdul Qudus sebelumnya yaitu sebesar Rp75 juta Pada tanggal 1 Februari 2018 sekira pukul 13.00 WIB, dr. Subur Suprojo menemui Inna Silestyowati di ruang kerjanya. Dalam pertemuan tersebut, Inna Silestyowati menyampaikan hasil visitasi, bahwa RSIA Mitra Bunda belum layak untuk diberikan rekomendasi surat ijin operasional, namun Inna Silestyowati menjanjikan akan tetap mengeluarkan rekomendasi dengan syarat ada kontribusi sebesar Rp75 juta yang harus diserahkan oleh dr. Subur Suprojo dan dr. Subur Suprojo menyetuhuinya dan  menjanjikan akan dibayar pada hari Senin tanggal 5 Pebruari  2018. Masih pada tanggal yang Sama, sekira pukul 18.30 WIB, Inna Silestyowati bersama anaknya Mohammad Afandi Badar dengan menggunakan mobil Pajero Sport warna putih dengan Nomor Polisi L1926 MH menuju pendopo Kabupaten Jombang untuk menyerahkan uang sebesar Rp75 juta kepada terdakwa. Selanjutnya bertempat di Rumah Tamu Swagata Pendopo Bupari, terdakwa melalui ajudannya Misbahul Munir menerima uang sebesar Rp75 juta, dan penerimaan uang dari Kepala BKD sebesar Rp65 juta. Bahwa uang sebesar Rp75 juta tersebut, selanjutnya digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan kampanye pencalonannya sebagai Kepala Daerah (Bupati Jombang), dengan perincian sebagai berikut: a. Penggantian uang Juwaratu yang digunakan untuk pembayaran tagihan harian Radar Jombang (Group Jawa Pos) sebesar Rp10 juta; b. Pembayaran uang snack sebanyak 300 biji roti kepada Doughout and Bakery A three sebesar Rp2.400.000; c. Pembayaran prasmanan VIP sebanyak 360 porsi kepada Cake & Catering Syukur Abadi sebesar Rp12.6 juta; d. Pembayaran panggung, dekorasi Sound System kepada UD Ilham Jaya Production sebesar Rp25 juta; e. Sisanya sebesar Rp25 juta masih dalam penguasaan terdakwa. “Mengadili ; Menyatakan terdakwa Nyono Suharli Wihandoko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 KUHP, serta pencabuta hak memilih dan dipilih selama 5 Tahun,” ucap Ketu Majelis Hakim, pada Kamis, 4 September 2018 Usai persidangan, JPU KPK Wawan megatakan, bahwa pasal yang dekenakan oleh Majelis Hakim adalah pasal 11. Menut Wawan, bahwa pasal yang dikenakan oleh JPU KPK terhadap terdakwa adalah pasal 12 huruf a. Wawan menjalaskan, uang yang diterima oleh terdakwa terkait dengan pengangkatan Inna dari Kepala Puskesmas menjadi Kepala Dinas Kesehatan, izin Operasinal RSIA milik dr. Subur Suprojo “Apa yang dibacakan Majelis Hakim tadi sama dengan dakwaan kita, tapi pasal yang dikenakan adalah pasal 11, menerima. Uang yang diteriam terdakwa dari Inna, agar terdakwa mengangkat Inna menjadi pungsional atau Kepala Dinana, kemudian dari Izin operasional RSIA milik dr.Subur Suprojo. Jadi bukan pemberian begitu saja. Apa yang kita sampaikan dalam tuntutan adalah berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan. Jadi kita akana leporkan dulu ke pimpinan,” ucap PU KPK Wawan saat itu (Kamis, 4 September 2018)./ (Rd1)

News Tipikor KPK Banding Atas Vonis 4.6 Tahun Penjara Terdakwa Korupsi Suap Bupati Jombang

Terdakwa Nyono (mantan Bupati Jombang) JPU KPK Wawan : Pengembangan kasus ini, kita tunggu inkrah dulu, sekarang kita masih mengajukan K...

Mantan Sekda dan Kepala BPKAD Kab. Jember Adalah Terdakwa Korupsi Dana Bansos Dituntut Ringan

09.28 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjS2DOO3ox7VXrn3Y-36kkHZjzPnQczd4b9KucyRd950at00T_X6guLLI3EaUiPWiCjiPc0zS06UGOaMeIi8NtUSwHtEN5JeLShqbm_vNCKgiPMP-hJcYk8j8W1c6ByoGcqbMpGIa5EHsc/s1600/IMG-20190207-WA0004.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjS2DOO3ox7VXrn3Y-36kkHZjzPnQczd4b9KucyRd950at00T_X6guLLI3EaUiPWiCjiPc0zS06UGOaMeIi8NtUSwHtEN5JeLShqbm_vNCKgiPMP-hJcYk8j8W1c6ByoGcqbMpGIa5EHsc/s640/IMG-20190207-WA0004.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co - Sugiarto, selaku Sekda (Sekrtaris Daerah) sekaligus sebagai Ketua  Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan Ita Poeriandayani, Kepala BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Jember yang juga sebagai Wakil Ketua TAPD, adalah terdakwa dalam kasus  Korupsi dana Bansos (bantuan sosial) pada tahun 2015 lalu sebesar Rp38.5 milliar yang bersumber dari APBD Perubahan Kabupaten Jember Tahuan Anggaran 2015 sejumlah Rp206.111.625.480, dan merugikan keuangan negara sejumlah Rp90 juta yang termasuk dari total kerugian negara senilai Rp1.045.000.000 (satu milyar empat puluh lima juta rupiah) berdasarkan laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor : 5-1214/ PW13/ 05/ 2018 tanggal 05 Maret 2018, dituntut dengan pidana ringan, yakni masing-masing selama 18 bulan penjara oleh Tim JPU Kejari Jember dan Kejati Jatim, pada sidang yang berlangsung di ruang sidang Sari Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis, 7 Pebruari 2019. Surat tuntutan itu dibacakan oleh Tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) Herdian Rahadi yang juga sebaga Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari (Kejaksaan Negeri) Jember dan JPU dari Kejati (Kejaksaan Tinggi) Jatim (Jawa Timur) di muka persidangan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Agus Hamzah., SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock), dengan dihadiri Penasehat Hukum Kedua terdakwa Sugiarto dan Ita Poeriandayani, yakni M. Nuril. Kasus  Korupsi dana Bansos Kab. Jember yang menyeret terdakwa Sugiarto selaku Sekda yang juga sebagai Ketua TAPD, dan Ita Poeriandayani selaku Kepala PBKAD dan sebagai Wakil Ketua TAPD Kab. Jember ini adalah lanjutan dari perkara yang sama dengan terdakwa Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember periode 2014 - 2019, yang sudah divonis terlebih dahulu pada sidang beberapa bulan lalu.  Dalam surat tuntutan JPU, terdakwa Sugiarto dan Ita Poeriandayani dijerat dengan Pasal yang sama dengan terpidana Thoif Zamroni, yaitu Pasal 3 juncto pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagalmana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP. Hanya saja, tuntutan pidana penjara terhadap terdakwa Sugiarto dan Ita Poeriandayani oleh JPU,  jauh lebih ringan, yakni masing-masing selama 18 bulan atau 1 tahun dan 6 bulan dipotong masa tahanan, dan denda sebesar Rp100 juta subsider 4 bulan kurungan. Sedangkan tuntutan JPU terhadap Thoif Zamroni (terpidana) adalah selama 3 tahun dengan membayar uang pengganti sebesar Rp90 juta, dan kemudian divonis oleh Majelis Hakim dengan pidana penjara selama 2 tahun. 
 
Kasus Korupsi dana Bansos yang bersumber dari APBD Perubahan Kabupaten Jember Tahuan Anggaran  (TA) 2015, ibarat gedung yang roboh karena dianggap tidak sesuai dengan Spesifikasi. Pada hal sudah diketahui, bahwa kesalahan bukan hanya pada pembangunan gedung, melainkan sejak pembuatan pondasi. Anehnya, yang dipermasalahkan oleh Kejaksaan adalah bangunan yang roboh,  sementara kesalahan pada pembuatan pondasinya tidak. Begitu juga dengan kasus Korupsi dana Bansos Kabupaten Jember ini, karena yang dipermasalahkan oleh penyidik Kejaksaan adalah pencairan dana Bansos sebesar Rp38.500.000.000 (tigapuluh delapan miliyar limaratus juta rupiah) oleh Kepala BPKAD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada pihak Kelompok tani ternak selaku  penerima. Pada hal,  kesalah sudah sejak awal pada saat pembahasan anggaran antara Pemda  dan Dewan Kabupaten Jember. akibatnya, yang diseret ke Pengadilan Tipikor pun hanya Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD,  Sugiarto selaku Sekda sekaligus (eksofficio)  sebagai Ketua Tim Anggaran, dan Ita Poeri Andayani selaku Kepala BPKAD (Badan Pengawas Keuangan dan Aset Daerah) yang juga sebagai wakil ketua Tim anggaran sekaligus Pengguna Anggaran dana Bansos Kabupaten Jember Yang lebih anehnya lagi adalah, MZA Djalal selaku Bupati yang menyetujui pencairan dana Bansos, dan anggota DPRD yang menerima masing-masing sebesar Rp900 juta (anggota) dan Ketua sebesar Rp1 milliar lebih serta beberapa Kepala SKPD yang tidak melakukan verifikasi profosal pencairan tak dianggap ikut bertanggung jawab. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgO4cQzq1UlvV3Lmh9fEu_EWYovXVSD3hHK-a6a6m_vDm1MYz2AzRXGuZg-ZsE3QfJYGgDyDucydLN5ahf5-X5DSSbb4cpU26H6pJdC2v0NTczP-OTK6D95G1FBRVcsdASQZitzThZ_AWs/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="333" data-original-width="500" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgO4cQzq1UlvV3Lmh9fEu_EWYovXVSD3hHK-a6a6m_vDm1MYz2AzRXGuZg-ZsE3QfJYGgDyDucydLN5ahf5-X5DSSbb4cpU26H6pJdC2v0NTczP-OTK6D95G1FBRVcsdASQZitzThZ_AWs/s640/1.jpg" width="640" /></a></div>
Pencairan dana Bansos Kabupaten Jember ini bermula pada saat pembahasan KUA-PPAS TA 2015. Di mana unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember meminta anggaran Hibah kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk setiap anggota DPRD sesuai dengan jabatannya (pimpinan dan anggota) dengan berdasarkan kepada daftar nama-nama kelompok (by name by addresss) yang dihimpun oleh Diena Ivandayani. Dalam rapat tersebut, unsur Pimpinan DPRD menyampaikan kepada terdakwa Sugiaro selaku  Ketua Panitia Anggaran, bilamana permintaan tersebut tidak diakomodir, maka tidak akan ada pembahasan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015. Menanggapi permintaan oleh unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember tersebut, terdakwa Sugiarto selaku Sekda sekaligus sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jember, melaporkannya kepada Bupati Jember MZA Djalal, dan Bupati MZA. Djalal  menyampaikan agar permintaan alokasi anggaran hibah oleh Unsur Pimpinan DPRD Kab. Jember tersebut supaya diakomudir. Kemudian dalam rapat berikutnya, terdakwa Sugiarto menyampaikan, bahwa permintaan alokasi anggaran belanja hibah dari Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember tersebut dapat disetujui,  dan untuk administrasinya agar disesuaikan, meskipun tanpa melalui Mekanisme sebagaimana diatur dalam Ketentuan yang ada,  namun Bupati Jember MZA. Djalal bersama dengan Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember yaitu H.M Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD kabupaten Jember dan Wakil Ketua DPRD jember yaitu Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto membuat dan menandatangani Nota kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan DPRD  Kabupaten Jember Tanggal 4 Nopember 2014 Nomor : 22 Tahun 2014 Tentang KebIjakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Selanjutnya, terdakwa Sugiarto selaku Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus sebagai  Ketua Tim Anggaran Kab. Jember, memerintahkkan Ita Poeri Andayani (perkara terpisah) selaku Kepala DPPKAD sekaligus sebagai Wakil Ketua 1 Tim Anggaran untuk menindaklanjutinya.  Kemudian terbitlah SK Bupati Jamber No.188.45l34/012/2015 tertanggal 2 Januari 2015 tentang daftar penerima hibah lengkap dengan nama kelompok, nama ketua dan nominal uang hibah (by name by addres) tanpa melalui pengajuan proposal, ferivikasi dan tanpa adanya rekomendasi dari masing-masing SKPD sebelumnya. Setelah SKPD menerima SK Bupati Jember tentang penerima hibah tersebut, kemudian SKPD selaku Ferivikator menerima proposal yang tanggalnya dibuat mundur seolah-olah pengajuannya sebelum adanya SK Bupati Jember. Untuk pembuatan proposal bagi kelompok yang pengusulannya melalul Tholf Zamroni, dikoordinir oleh Subairi dan Mokhtar Sami’an dengan cara, sebelumnya mengecek nama kelompok ke Dinas Peternakan, agar sama dengan nama kelompok yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati. Setelah proposal selesai, kemudian proposal diserahkan langsung ke Dinas Peternakan dan ada yang diserahkan kepada Thoif Zamronl, kemudian oleh Thoif Zamroni  di kumpulkan pada Diena Ivandayani untuk selanjutnya diserahkan kepada SKPD Dinas Petemakan. Setelah menerima SK Bupati Jember, selanjutnya SKPD selaku ferivikator membuat rekomendasi dari masing-masnng SKPD yang tanggalnya dibuat mundur disesuaikan dengan surat dari DPRD Nomor : 170/2483/3S.09.2/2014 tanggal 14 Nopember 2014, perihal Data Usulan Dana Hubah Tahun Anggaran 2015, sehingga seolah-olah terbitnya SK bupati tersebut sudah ada rekomendasli dari SKPD Ferivikator. Dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan JPU dijelaskan, bahwa pada tanggal 8 Oktober 2014, pada suatu waktu dalam kurun tahun 2014 - 2015, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Jember atau pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Kabupaten Jember, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaran Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomlan Negara, yaitu mengalokasikan serta menyalurkan dana bantuan sosial (Bansos)/hibah dan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015, yang pengusulannya melalui DPRD Kabupaten Jember, dimana penyalurannya tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak tepat sasaran. Dengan maksud, supaya terdakwa maupun orang lain mendapatkan sejumlah uang dari para kelompok ternak yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan hibah serta memberikan aliran dana kepada perorangan yang mengatasnamakan sebagai kelompok maupun perkumpulan keluarga, yang dibuat seolah-olah sebagai satu kelompok melalui Satuan Kerja Dinas Peternakan, Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Ekonomi Pemerintah Kabupaten Jember, sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 400 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Selain itu, mekanisme pengusulan maupun pencairan kepada kelompok-kelompok penerima dana hibah APBD/P Tahun Anggaran (TA) 2015 tanpa melalui proses ferivikasi, serta tanpa dilengkapi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Sehingga bertentangan dengan ketentuan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD  sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 39 tahun 2012, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/4627/5] tanggal 18 Agustus 2015, Peraturan DPRD Kabupaten Jember 24 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Jember, Peraturan Bupati Jember No. 46 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Jember. JPU mengatakan, sehingga memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri  Thoif  Zamroni sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) sebagaimana telah dikembalikan oleh Thoif Zamroni dalam perkara terpisah yang sudah putus serta berkekuatan hukum tetap, atau orang lain yakni : Subairi,; Muhtar dan Indra Prsetya (terpidana dalam perkara lain) masing-masing selaku koordinator kepercayaan terdakwa dalam penyaluran bantuan hibah,; Abd. Jalal (Ketua Kelompok ternak bebek Abadi),; Makhuf Baikuni selaku Ketua Kelompok Bintang Jaya,; Nafhan Baidi (Ketua Kelompok Ternak Agung Jaya),; Amar Suselo (Ketua Kelompok Ternak Maju),; Ika Puspita Dewi selaku Bendahara Kelompok Temak Ayam Maju,; Helmi Rutaib (Ketua Kelompok Temak Kambing Mayang Jaya),; Heri (Ketua Kelompok Fajar),; As’yari (Ketua Kelompok Ternak kambing Sentosa),; Iskandar  (Ketua Kelompok ternak ayam perkasa),; Yasin (Ketua Kelompok Trnak Sidodadi),; Qusyairi (Ketua Kelompok Ternak Ikan Air Jaya),; Jumari (Ketua Kelompok Temak Ikan Nila Jaya),; Khoirudin (Ketua Kelompok Ternak Sapi Sidomulyo),; PURWANTO (Ketua Kelompok Temak Kambing Garahan Jaya), BENI AFWAN DAI ROBY (Ketua Kelompok Ternak Bebek Mayang Saqri),; NOSAMAN (Ketua Kelompok Ternak Sapi Majujaya), WATIB AS'ARI (penerima bantuan untuk Kelompok Ternak Sapi Baru Makmur dan Maju Jaya),; AGUS NOVAL dan MUKHTAR SAMI'AN masing-masing selaku Sekretaris dan Bendahara Kelompok Ternak Sapi Bimasakti,; AANG (Ketua Kelompok Temak Sapi Barokah Jaya). Selain itu, juga pengurus /Ketua Pengurus Mushola atau TPQ, diantaranya FARIDATUL JANAH (Ketua Pengurus Mushola AL Husni Desa Mayang),; M. ANDI SUHAIMY, selaku Ketua TPQ Raudlatul Mutaabbidln Desa Mayang,; NURHASIP selaku Imam Mushola NURUL JADID Desa Tegalgusi,; DENI ISLAMI selaku Ketua Mushola Dzikrul Muchlishm,; SAHARI selaku Ketua Pengurus Mushola Al-hidayah,; EKO BASORI selaku Pengurus Mushalla Al-Fatah.; NUR AHMAD FAINUR selaku Pengurus Musholla ASSA'ADAH,; JAZULI selaku Bendahara Mushola Alhuda,; MAHFUD BAIKUNI selaku Ketua Pengurus Mushola Al Hikmah,; ISBAD UBAIDILLAH selaku PENANGGUNG JAWAB Mushola Assaidnah,; BAHRULLAH selaku PENANGGUNG JAWAB Mushola AL Mubarok,; FALIQ DAIROBI selaku Pengurus Mushola Al Hikmah,; BAHRONI Bin PENJESIT selaku Pengurus Mushollah,; NUR HASAN HABSYI selaku Ketua Panitia Mushola Al Husni dan Wina pengurus Mushola Al Ikhlas,; SA'ADAH selaku Ketua Panitia Musholla ASSA'ADAH,: AS'ARI selaku Pengurus Mushola Al Hikmah,; ISMAIL selaku Pengurus Mushola Ar Rahman 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgP9aR8shVYJl6J7q3-7S1y_3GhL90Dk5Hsm6DRK1Zue7FFWdP8lsePuMtaOpMr38JO7aAxxtDcKgl8YDogkVnABzCjLkpNWSOpR3VQl987sRwrxNCzB76mloPJH8HVNqr9cYfCjFT82Qo/s1600/Thoif+Zamroni+%2528pada+saat+disidangkan+di+Pengadilan+Tipikor%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgP9aR8shVYJl6J7q3-7S1y_3GhL90Dk5Hsm6DRK1Zue7FFWdP8lsePuMtaOpMr38JO7aAxxtDcKgl8YDogkVnABzCjLkpNWSOpR3VQl987sRwrxNCzB76mloPJH8HVNqr9cYfCjFT82Qo/s640/Thoif+Zamroni+%2528pada+saat+disidangkan+di+Pengadilan+Tipikor%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Thoif Zamroni (pada saat disidangkan di Pengadilan Tipikor)</td></tr>
</tbody></table>
Bahwa sehubungan dengan mekanisme dan tata cara pengalokasian bantuan hibah / bantuan sosial diatur dalam Peraturan Permendagri tentang Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang pada pokoknya adalah pemohon bantuan mengajukan Surat permohonan bantuan belanja hibah / bantuan sosial secara tertulis yang ditujukan ke panitia Daerah. Setelah pemohonan/usulan/proposal tertuils dari pemohon baik dari anggota (Individu, keluarga  dan/atau masyarakat) maupun dari kelompok masyarakat (lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain) diterima, selanjutnya Kepala Daerah menunjuk SKPD terkait (melalui disposis| dan/atau penunjukan melalui keputusan Kepala Daerah) untuk dilakukan evaluasi usulan / permohonan tersebut. Untuk mengevaluasi usulan dimaksud, SKPD terkait dapat membentuk tim evaluasi. Tim evaluasi akan mengevaiuasi syarat pemberian bantuan hibah / bantuan sosial serta syarat dan kriteria penerima bantuan sosial atau hibah dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku. Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Kepala Daerah melaiul TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. TAPD pada prinsipnya hanya sebatas memberikan pertimbangan atas kemampuan keuangan daerah, oleh karena kelayakan administrasi serta bisa dan tidaknya usulan pemohon ditentukan hasil evalusi melalui rekomendasi SKPD terkait. Rekomendasi kepala SKPD yang mengevaluasi kelayakan administrasi pemohon yang berkaitan dengan keabsahan syarat pemberian dan syarat serta kriteria penerima dan pertimbangan T4PD mengenai kemampuan keuangan daerah menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan hibah / bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS anggaran. Bahwa penganggaran bantuan hibah / bantuan sosial sudah harus lebih awal dicantumkan dalam KUA dan PPAS. Dengan demikian pencantuman anggaran bantuan hibah / bantuan sosial tidak boleh dadakan, artinya pencantuman anggaran bantuan hibah / bantuan sosial nanti dicantumkan pada saat penyusunan RAPBD, apalagi anggaran bantuan sosial nantl diusulkan dan/atau dicantumkan dalam pembahasan RAPBD antara TAPD dengan Badan anggaran DPRD. Setelah dicantumkan dalam KUA dan PPA, maka pencantuman bantuan hibah I bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD (Dinas DPPKAD) dan hibah berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD sesuai bidang usulannya. Seianjutnya dipahami bahwa RKA-PPKD dan RKA-SKPD menjadi dasar dalam RAPBD. Bahwa bantuan hibah / bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis obyek belanja bantuan sosuai, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD (Dinas PPKAD) meliputi; Individu dan/atau keluarga,; masyarakat dan lembaga non pemerintahan. Pada hal nama, alamat penerima dan besaran bantuan hibah / bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.  Untuk penandatangan NPHD ini, Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang oleh Kepala Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah atau Keputusan Kepala Daerah. Setelah Keputusan Kepala Daerah tentang daftar penerima hibah dan besaran uang atau jenis barang atau jasa yang dihibahkan ditetapkan dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sudah ditandatangani oleh Kepala Daerah dan penerima, maka proses berikutnya adalah pengajuan persetujuan kepada Kepala Daerah tentang persetujuan pembayaran dan besaran yang akan disalurkan/diserahkan dan dicairkan sesuai kemampuan keuangan daerah. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7vHVU75ng8bxonGhVBQFnYZG_Td6Ng5pFryvSEefV_2fgNl19CwZqFL8Lg6bsgDj1DTjZ27qRANGD8bnJLYhQlzFs1MpwfiGBEvRMWOmSVZ_TzIh5uYn1xFwYvgN2_2PHIqYFZ4zlCe8/s1600/IMG20181214110323.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7vHVU75ng8bxonGhVBQFnYZG_Td6Ng5pFryvSEefV_2fgNl19CwZqFL8Lg6bsgDj1DTjZ27qRANGD8bnJLYhQlzFs1MpwfiGBEvRMWOmSVZ_TzIh5uYn1xFwYvgN2_2PHIqYFZ4zlCe8/s640/IMG20181214110323.jpg" width="640" /></a></div>
Apakah besaran hibah disalurkan/diserahkan dan dicairkan sekaligus atau secara bertahap,  tergantung pada kemampuan keuangan daerah. Setelah Itu dilakukan proses penyaluran/pencairan dan diserahkan langsung kepada penerima melalui rekening pihak penerima hibah dengan nomor rekening sesuai yang tercantum dalam NPHD Bahwa pada tahun 2015, Dana Hibah yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Jember adalah sebesar Rp206.111.625.480 (dua ratus enam mliyar seratus sebelas juta enam ratus dua puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah ), sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perda No. 3 Tahun 2014, tanggal 18 Desember 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember TA 2015, serta Peraturan Bupati Jember No. 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Jember TA 2015 tanggal 18 Desember 2014. JPU menjelaskan, bahwa dari Dana hibah sebesar Rp206.111.625.480 tersebut, sebesar Rp38.500.000.000 (tiga puluh delapan miliyar lima ratus juta rupiah) merupakan permintaan dari Unsur pimpinan DPRD Kabupaten Jember, yang ditujukan kepada Bupati Jember melalui 14 (empat belas) SKPD Kab. Jember antara lain ; 1. Bagian Kesra (Kepala Dinas, Drs. Imam Bukhori) Rp8.426500000,; 2. Bagian Ekonomi (Kepala Dinas, Drs. Widodo) Rp7.530.000.000,; 3. Kanpora (Drs. Suparno) Rp665.000.000,; 4. DPU Bina (Kepala Dinas, Marga Ir. Rasyid Zakaria) Rp2.337500300,; 5. DPU Cipta Karya (Kepala Dinas, lr. Merwin) Rp2.091.900000,; 6. Dinas Sosial (Kepala Dinas, Drs. Heru) Rp60.000.000,; 7. Pariwisata (Drs. Arif Cahyono) Rp195.000.000,; 8. Dinas Peternakan (Kepala Dinas, Ir. Mahfudz Afandi) Rp23.563.000.000,; 9. Dinas Pertanian (Kepala Dinas, lr. Hari Wijayadi)  Rp2.202.000000,; 10. Dinas pendidikan (Kepala Dinas, Drs. Bambang) Rp1.477.000.000,; l1. Dinas Koperasi (Kepala Dinas, Ir. Erfano) Rp710.000.000,; 12. Kantor perpustakaan (Kepala Dinas, Drs. Suparno) Rp50.000.000,; 13. Dinas Kesehatan (Kepala Dinas, Dr. Bambang) Rp30.000.000, dan 14. Disperindag (Kepala Dinas, Drs. Ahmad Sudlon Rp150.000.000. Bahwa  Thoif Zamroni sebagai Anggota sekaligus Ketua DPRD serta Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember, menghimpun usulan bantuan dana hibah dari masyarakat dengan cara mengumpulkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon bantuan Bansos/hibah yang selanjutnya untuk pelaksanaan di lapangan, Thoif Zamroni menunjuk Subairi dan Mokhtar Sami’an yang kemudian oleh Subairi dan Mokhtar Sami’an ditmdaklanjuti dengan membuat nama kelompok dan menyetorkannya kepada Thoif Zamroni. Sedangkan mengenai besaran dan jenis bantuan, yang menentukan adalah Thoif Zamroni, selain Itu juga menyuruh Indra Prasetya untuk mencari kelompok ternak yang akan diajukan melalui Thoif Zamroni dengan ketentuan, apabila cair sebagian akan dipotong untuknya.  Bahwa kelompok ternak yang diusulkan melalui Thoif Zamroni adalah Dinas Peternakan berjumlah 24 kelompok dengan jumlag sebesar Rp835.000.000, (delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah). Bahwa kelompok ternak maupun penerima hibah dari Satker Kesra dan Bagian Ekonomi yang pengusulannya melalui Thoif Zamroni adalah simpatisan Thoif Zamroni pada pemilihan legislatif tahun 2014, dan baru membentuk kelompok hanya untuk mendapatkan dana hibah. Selain Itu, kelompok tersebut bukan peternak, bukan pengurus masjid / mushola atau mempunyai  usaha sebagaimana pada proposal dengan susunan ketua dan bendahara yang mayoritas masih ada hubungan keluarga. Selain Itu terdapat juga beberapa kelompok ternak yang mengajukan bantuan ke Dinas Peternakan, namun kelompok tersebut juga membuat kelompok dengan nama lain yang mengajukan bantuan ke Bagian Kesra Pemerintah Kabupaten Jember. Faktanya, pengusulan belanja hibah yang dimintakan Kelompok masyarakat dengan permintaan dari Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember yaitu Thoif Zamroni selaku Ketua,; Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto (masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember periode  2014 - 2019) tidak melalui prosedur dan mekanisme yang ditentukan dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Jember karena Secara riel tidak ada Permohonan/usulan hibah dari Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan sebelum ditetapkan dan disahkannya Perda No. 3 Tahun 2014, tanggal 18 Desember 2014 tentang APBD Kabupaten Jember TA 2015, serta Peraturan Bupati Jember No. 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Jember TA 2015 tanggal 18 Desember 2014 Selain itu, tidak ada Surat Keputusan Bupati Jember yang menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan belanja hibah dari Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Tidak ada Penyampaian hasil evaluasi berupa rekomendasi dari Kepala SKPD terkait usulan belanja hibah dari Pemenntah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang diamkan kepada Bupati melalui TAPD. Tidak ada pertimbangan dan TAPD atas rekomendasi dari SKPD terkait usulan belanja hibah dari Pemerintah, pemenntah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang seharusnya dijadikan sebagai dasar pencantuman alokasi anggaran hlbah dalam rancangan KUA dan PPAS. Bahwa pada saat Rapat Gabungan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jember yang diketuai terdakwa Sugiarto bersama dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember yang dipimpin oleh Thoif Zamroni dengan 3 (tiga) orang wakil ketua yaitu Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto dalam rangka pembahasan KUAPPAS TA 2015, Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember meminta anggaran Hibah kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk setiap anggota DPRD sesuai dengan jabatannya (pimpinan atau anggota) dengan berdasarkan kepada daftar nama-nama kelompok (by name by addresss) yang dihimpun oleh Diena Ivandayani, dalam rapat tersebut Unsur Pimpinan menyampaikan kepada terdakwa Sugiaro selaku  Ketua Panitia Anggaran, bilamana permintaan tersebut tidak diakomodir, maka tidak akan ada pembahasan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015. Menanggapi permintaan Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember tersebut. terdakwa Sugiarto  selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jember, melaporkan secara lisan kepada Bupati Jember MZA Djalal, dan Bupati menyampaikan agar permintaan alokasi anggaran hibah dari Unsur Pimpinan DPRD Kab. Jember tersebut diakomudir. Selanjutnya dalam rapat benkutnya, terdakwa Sugiarto menyampaikan, bahwa permintaan alokasi anggaran belanja hibah dari Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember tersebut dapat disetujui dan untuk admlnistrasmya agar disesuaikan. Bahwa meskipun tanpa melalui Mekanisme sebagaimana diatur dalam Ketentuan yang ada,  namun Bupati Jember MZA. Djalal bersama dengan Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember yaitu H.M Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD kabupaten Jember dan Wakil Ketua DPRD jember yaitu Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto membuat dan menandatangani Nota kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan DPRD  Kabupaten Jember Tanggal 4 Nopember 2014 Nomor : 22 Tahun 2014 Tentang KebIjakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfqf9rCQcbbIPNRSrDfEKp94on074Amij_O096RGQozp8pUgr4sZ768adFFKKT_SjfeYwGszipOZBT-KncUZtqEBA0KphUPbEOXFnS8GiOgsflQLhE8-bvw-w13umbi4oA4TMlqQwxGSU/s1600/IMG20181207133638.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfqf9rCQcbbIPNRSrDfEKp94on074Amij_O096RGQozp8pUgr4sZ768adFFKKT_SjfeYwGszipOZBT-KncUZtqEBA0KphUPbEOXFnS8GiOgsflQLhE8-bvw-w13umbi4oA4TMlqQwxGSU/s640/IMG20181207133638.jpg" width="640" /></a></div>
Bahwa selanjutnya, terdakwa Sugiarto selaku Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus sebagai  Ketua Tim Anggaran Kab. Jember, memerintahkkan Ita Poeri Andayani (perkara terpisah) selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) sekaligus sebagal Wakil Ketua 1 Tim Anggaran untuk menindaklanjutinya. sehingga terbit SK Bupati Jamber No.188.45l34/012/2015 tertanggal 2 Januari 2015 tentang daftar penerima hibah lengkap dengan nama kelompok, nama ketua dan nominal uang hibah (by name by addres) tanpa melalui pengajuan proposal, tanpa ferivlkasi dan tanpa adanya rekomendasi dari masing-masing SKPD. Setelah SKPD menerima SK Bupati Jember tentang penerima hibah tersebut, kemudian SKPD  Ferivikator menerima proposal yang tanggalnya dibuat mundur seolah-olah pengajuannya sebelum adanya SK Bupati Jember. Untuk pembuatan proposal bagi kelompok yang pengusulannya melalul Tholf Zamroni, dikoordinir oleh Subairi dan Mokhtar Sami’an dengan cara, sebelumnya mengecek nama kelompok ke Dinas Peternakan, agar sama dengan nama kelompok yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati. Setelah proposal selesai, kemudian proposal diserahkan langsung ke Dinas Peternakan dan ada yang diserahkan kepada Tholf Zamronl, kemudian oleh Thoif Zamroni  di kumpulkan pada Diena Ivandayani untuk selanjutnya diserahkan kepada SKPD Dinas Petemakan. Setelah menerima SK Bupati Jember, selanjutnya SKPD ferivikator membuat rekomendasi dari masing-masnng SKPD yang tanggalnya dibuat mundur disesuaikan dengan surat dari DPRD Nomor : 170/2483/3S.09.2/2014 tanggal 14 Nopember 2014, perihal Data Usulan Dana Hubah Tahun Anggaran 2015, sehingga seolah-olah terbitnya SK bupati tersebut sudah ada rekomendasli dari SKPD Ferivikator.        PROSES PENCAIRAN DANA BANSOS Walaupun Dra. Ita Poeri Andayani selaku Kepala BPKA sekailgus Pengguna Anggaran untuk pencairan bantuan hibah mengetahui, kalau proses penganggaran bantuan hibah yang diajukan oleh DPRD Kabupaten jember melalui unsur Pimpinannya tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun Dra. Ita Poeri Andayani masih tetap memproses dan menyetujui agar permohonan hibah tersebut dapat dicairkan. Bahwa dari permohonan bantuan hibah yang diajukan oleh Thoif  Zamroni tersebut, oleh Ita Poeri Andayani telah dicairkan ke Dinas Pertanian, Bagian Kesra dan Bagian Perekonomian. Dengan menggunakan wewenang dari Terdakwa Sugiarto selaku Sekda, yang secara eksofficio  sebagai Ketua Tim Anggaran yang mengetahui, kalau dana hibah yang diusulkan H.M Thoif Zamroni bersama unsur pimpinan dan anggota DPRD Jember, belum dilengkapi proposal melainkan hanya usulan by name by addres yang seharusnya ditolak, namun justru diakomodir dengan cara memerintahkan kepada Ita Poeri Andayani selaku Kepala BPKA Kab. Jember sekaligus Pengguna Anggaran untuk alokasi dan pencairan bantuan hibah berupa uang adalah menentukan bisa atau tidaknya Permohonan hibah dari Pemohon (baik perorangan maupun kelompok) diproses pencairanya. Bahwa dengan adanya Penetapan alokasi anggaran belanja hibah TA 2015 oleh Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten jember bersama dengan Badan Anggaran Kabupaten Jember yang tidak melalui mekanisme atau tata cara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Jember, dan Peraturan tentang Belanja hibah lainnya, berdampak pada proses pencairan dan penggunaan belanja hibah TA 2015 yang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai peruntukannya. Bahwa dalam pelaksanaannya, dana yang dicairkan oleh kelompok digunakan tidak sesuai dengan proposal antara lain, ada yang menaikkan harga dan ada pula pembelian fiktif yang tentunya bukti-bukti dukung penggunaan bantuan juga direkayasa,; Ada potongan harga terhadap kelompok ternak Sidomulyo dan kelompok Nila Jaya masing-masing sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Indra Prasetya, yang kemudian uang sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tersebut diberikan kepada H.M. Thof Zamroni  sebagaimana perjanjian awal antara H.M. Thof Zamroni  dengan Indra Prasetya. Karena pemanfatanya tidak tepat sasaran, berpengaruh juga terhadap pembuatan laporan penanggungjawaban, yang mana seharusnya dibuat dan menjadi kewajiban oleh kelompok, namun dalam pelaksanaannya yang membuat LPJ adalah Subairi selaku Koordinator dan dibantu oleh Mokhtar Sami'an dengan merekayasa bukti pembelian Delain itu, ada juga penerima hibah yang tidak membuat laporan penanggungjawaban, dan ketika dilakukan pengecekan ke lokasi temyata kelompok yang mengajukan dana hibah yang pengusulannya melalui H.M. Thoif Zamroni sudah tidak ada lagi. Sehingga bantuannya juga tidak tepat sasaran karena digunakan tidak sesuai dengan tujuan sebagaimana tercantum dalam proposal maupun Laporan Pertanggung jawabannya, yaitu ternak atau unggas yang dibeli atas nama ke ompok tidak lagi dinikmati oleh kelompok melainkan dinikmati perorangan karena memang kelompoknya tidak ada; 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhx7-okqyjKw5Nxc7AQgAiRlur4hXgJy4a3nGPRT6gII9TLm5zwb1uo6MuhmCznxOr-A7TmnUZYJyvlfYPExIdAujTeuudzCOZRHnfSo1wOJjS2C10WIQF_5lPG54KfvjA3PLvBUER-Q6k/s1600/IMG20181207150448.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhx7-okqyjKw5Nxc7AQgAiRlur4hXgJy4a3nGPRT6gII9TLm5zwb1uo6MuhmCznxOr-A7TmnUZYJyvlfYPExIdAujTeuudzCOZRHnfSo1wOJjS2C10WIQF_5lPG54KfvjA3PLvBUER-Q6k/s640/IMG20181207150448.jpg" width="640" /></a></div>
 
 PERUBAHAN APBD KABUPATEN JEMBER TA 2015 Bahwa pada Juli 2015, dilakukan perubahan APBD Kab. Jember termasuk dana hibah yang pengusulannya melalui DPRD Jember yang dalam pengusulan dana hibah, perubahan tersebut prosesnya seperti pada saat usulan pertama. Ada penambahan anggaran untuk masing-masing anggota DPRD sesuai dengan jabatannya, khusus untuk H.M. Thoif Zamroni yang awalnya  sebesar Rp1.000.000.000 untuk 40 kelompok  menjadi Rp1.495.000.000 untuk 70 kelompok dengan rincian sebagai berikut : Dinas peternakan ada tambahan sebanyak 4 kelompok (Rp 320.000.000),; Bagian Kesra ada tambahan 25 kelompok (Rp125.000.000),; Bagian Ekonomi ada tambahan 1 kelompok (Rp50.000.000) Bahwa pencairan dana bantuan hibah sebagaimana tersebut di atas dilakukan 2 kali, pertama pada bulan Agustus 2015 (8 kelompok pada dinas peternakan) dan terakhir pada bulan Desember 2015 (16 kelompok pada Dinas Peternakan, 1 kelompok pada Bagian Perekonomian, 28 kelompok pada Bagian Kesra, 1 kelompok pada Dinas Pertanian, dan 1 kelompok pada Dinas Pendidikan). Sehingga dari 70 kelompok yang diusulkan oleh H Thoif Zamroni yang dicairkan sebanyak 52 kelompok. Khusus peternakan yang dicairkan adalah sebanyak 21 kelompok dengan jumlah sebesar Rp665.000.000 (enam ratus enam puluh lima juta rupiah). JPU mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa Sugiarto selaku Sekda kab. Jember sekaligus Ketua Tim Anggaran bersama dengan Dra. Ita Poeriandayani selaku Kepala BPKAD dan sebagai Wakil ketua Tim Anggaran Kabupaten Jember, serta H.M. Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember periode 2014-2019, yang juga sebagai Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember bersama-sama dengan Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto (masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember periode  2014 - 2019 dalam kedudukannya sebagal Wakil Badan Anggaran), telah menyebabkan dana hibah Dewan Tahun Anggaran 2015 bisa dikeluarkan/dicairkan. Pada hal mekanismenya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pencaiurannya tidak tepat sasaran dan tidak sesuai peruntukanya, hingga menyebabkan bertambahnya kekayaan H.M. Thoif Zamroni sebesar Rp60.000.000 (enam puiuh juta rupiah) serta memperkaya pula orang lain yakni orang-orang dekat maupun kelompok yang diusulkan oleh H.M. Thoif Zamroni untuk mendapatkan bantuan hibah hingga menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara sejumlah Rp1.045.000.000 (satu milyar empat puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan Perhitungan Keuangan Negara BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor : 5-1214/ PW13/ 05/ 2018 tanggal 05 Maret 2018. JPU mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa Sugiarto bersama dengan Dra. Ita Poeriandayani sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 3 juncto pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagalmana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP. “Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengdilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara ini untuk ; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sugiarto dan terdakwa Dra. Ita Poeriandayani berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahu dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp100 juta  subsidiair 4 (empat) bulan kurungan. dengan perintah terdakwa tetap ditahan,” ucap JPU di akhir surat tuntutannya. Atas surat tuntutan JPU, Penasehat Hukuk Kedau terdakwa, M. Nuril akan menyampaikan Pledoi (pembelaan) pada sidang pekan. (Rd1)

News Tipikor Mantan Sekda dan Kepala BPKAD Kab. Jember Adalah Terdakwa Korupsi Dana Bansos Dituntut Ringan

berita korupsi .co - Sugiarto, selaku Sekda (Sekrtaris Daerah) sekaligus sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan Ita Po...

Bagaimana Nasib Pejabat Tulungagung Dalam Vonis Terdakwa Syahri Mulyo ?

04.06 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2SOMCm_yTi7Bmyhb9vEwRaH1uB1XI4TQG2012Zj5M142hntupcig4h-R2JhqO3So0rI_8X-ybsCp97jiwzEnpMbQZejlyeNR3oQzZ7QtzcurQR9Y6jBySpBgmdESOwS4mag2pxFg2SPA/s1600/Syahri+Mulyo.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="516" data-original-width="1600" height="206" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2SOMCm_yTi7Bmyhb9vEwRaH1uB1XI4TQG2012Zj5M142hntupcig4h-R2JhqO3So0rI_8X-ybsCp97jiwzEnpMbQZejlyeNR3oQzZ7QtzcurQR9Y6jBySpBgmdESOwS4mag2pxFg2SPA/s640/Syahri+Mulyo.png" width="640" /></a></div>
#Benarkah KPK tidak akan mengembangkan kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK terhadap Bupati Tulungagung karena ada jaminan dari Komisi III di Gedung Senayan?# 
 
beritakorupsi.co - Kamis, tanggal 14 Pebruari 2019 mendantang, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya akan membacakan surat putusannya (Vonis) terhadap terdakwa kasus Korupsi Suap tangkap tangan KPK pada tanggal 6 Juni 2018  terhadap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo sebesar Rp138,4 milliar dari pengusaha kontraktor, lalu bagaimana dengan nasib beberapa pejabat Tulungagung yang disebut-sebut juga menerima uang suap sejak 2014 hingga  2018? Karena dalam surat tuntutan JPU KPK disebutkan, bahwa ada uang dari fee sebesar 15% dari jumlah anggaran setiap proyek pekerjaan yang didapatkan oleh beberapa kontraktor dan Asosiasi  di Tulungagung sejak tahun 2014 - 2018 mengalir ke pihak-pihak lain sebesar Rp41 milliar, yang dapat dilakukan penuntutan untuk pengembalian uang tersebut. “Ia, ada uang sejumlah empat puluh satu miliyar rupiah (Rp41 M) kepihak lain, dan bisa dilakukan penuntutan. Jadi apapun yang terungkap dalam fakta persidangan, akan kita sampaikan ke pimpinan untuk dapat dikembangkan. Kita tidak bicara kemungkinan, tetapi fakta yang terungkap dalam persidangan,” ujar JPU KPK Dodi Sukomono, Kamis, 17 Januari 2019. Hal itu seperti yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Dodi Sukmono saat ditanya wartawan media ini, Kamis, 17 Januari 2019. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOe9MBNZtJyjznsBAfpr-jmsHTNoKX0jvIGrkpND37jDtsW1LHqfp3GgxiJ_cHYxJUV52Mu-w1aYmrrc4BLd4U6_8Hz3gHUP1RAthC1RKaX_01ZNl0FCVGQf_8_rOYeuiRaIp4oyaNemY/s1600/IMG_20181202_015035.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1224" data-original-width="1464" height="534" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOe9MBNZtJyjznsBAfpr-jmsHTNoKX0jvIGrkpND37jDtsW1LHqfp3GgxiJ_cHYxJUV52Mu-w1aYmrrc4BLd4U6_8Hz3gHUP1RAthC1RKaX_01ZNl0FCVGQf_8_rOYeuiRaIp4oyaNemY/s640/IMG_20181202_015035.jpg" width="640" /></a></div>
Nama-nama pejabat Tulungagung maupun pejabat Pemprov Jatim yang disebut-sebut dalam surat dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK maupun fakta yang terungkap dimuka persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi,  diantaraya Yamani (Pejabat DPPKAD) dan Sukarji (Kabdi Dinas PU) dihadapan Majelis Hakim, diantaranya adalah Ketua DPRD Supriyono Rp750 juta,;  Sekda Indra Fauzi Rp700 juta,; Kepala DPPAKD Hendry Setiyawan Rp2.985 milliar, Kepala Bapeda Suharto, Kajari, Kapolres dan beberapa pejabat lainnya serta LSM serta Wartawan akan masuk dalam putusan Majelis Hakim nanti? Sedangkan pejabat Pemprov Jatim yaitu Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Sarana Prasarana Bappeda,; Budi Setiyawan selaku Kepala Keuangan Provinsi Jawa Timur,; Tony Indrayanto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Provinsi Jawa Timur,; Chusainuddin, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dan Ahmad Riski Sadiq anggota Komisi III DPR RI dari F-PAN Saat ditanya lebih lanjut, apakah ada kemungkinan KPK akan melakukan penyidikan atau pengembangan untuk tersangka baru?. Menurut JPU KPK Dodi Sukmono, bahwa KPK tidak bicara kemungkinan tetapi fakta. “Kita tidak bicara kemungkinan, tetapi fakta yang terungkap dalam persidangan,” ucap JPU KPK Dodi Sukmono kemudian. Apakah pejabat Kab. Tulungagung dan pejabat lainnya yang disebut-sebut menerima uang suap dapat dikategorikan sebagai penerima suap/gratifikasi dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b, atau pasal 11  Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Pasal 11 berbunyi : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHgpaKqOOGh1zkVP5u1m90GN7n9LUMzUEZyYKvStIQhybtQy4ef9TRi9TC_sq6wAV2WijIRmc-y2EAZ7kbCWuOrifqUVqzCvGaUl_wrFDxnEpkKix3AnaDRusP3_nYSz1mAYPF4Sma2SU/s1600/IMG_20180908_125028.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="241" data-original-width="890" height="173" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHgpaKqOOGh1zkVP5u1m90GN7n9LUMzUEZyYKvStIQhybtQy4ef9TRi9TC_sq6wAV2WijIRmc-y2EAZ7kbCWuOrifqUVqzCvGaUl_wrFDxnEpkKix3AnaDRusP3_nYSz1mAYPF4Sma2SU/s640/IMG_20180908_125028.jpg" width="640" /></a></div>
 
Pasal 12 ayat (1) huruf a berbunyi : Pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; Pasal 12 ayat (1) huruf b berbunyi : Pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; Dan para rekanan dan Asosasi di Tulungagung sebagai sumber uang suap karena mendapatkan proyek APBD sejak 2014 - 2018 dengan memberikan fee 15% dari nilai setiap anggaran proyek atas permintaan Bupati melalui Kepala Dinas PU, diantaranya Susilo Prabowo alias Embun (sudah divonis terlebih dahulu), Tigor Prakasa, Sony Sandra, Dwi Basuki, Ari Kusumawati selaku Ketua Gapeksindo (Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia), Abror  selaku pengurus Gapeksindo, Anjar Handriyanto selaku pengurus Gapensi  (Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia), Santoso  selaku pengurus Apeksindo (Asosiasi Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia), Rohmat (pengurus Gapeknas), Hendro Basuki (pengurus Gapensinas) Kabupaten Tulungagung. Bagaimana dengan para pengusaha kontraktor dan Asosiasi yang juga disebut-sebut dalam surat dakwaan, tuntutan maupun dalam fakta persidangan, yang memberikan fee 15% dari nilai anggaran setiap proyek pekerjaan yang dapatkan para rekana dan Asosiasi dari Bupati, dapat dikategorikan sebagai pemberi dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUYcW1xCuZsUXCfig_rOS9oCRzNo9KAJy_xj4wxk1wq4cq1yA2mU462gjQX9CoLcuhYw6NuB7JnvscLXpQoKf0g-6KyaHQse4JPJzOnMMhM8Nh2LrNhbSU9q5uye2DUL8hOrcj9W7-JtY/s1600/Yamani.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="329" data-original-width="913" height="230" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUYcW1xCuZsUXCfig_rOS9oCRzNo9KAJy_xj4wxk1wq4cq1yA2mU462gjQX9CoLcuhYw6NuB7JnvscLXpQoKf0g-6KyaHQse4JPJzOnMMhM8Nh2LrNhbSU9q5uye2DUL8hOrcj9W7-JtY/s640/Yamani.jpg" width="640" /></a></div>
Pasal 5 ayat (1) huruf berbunyi : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang : huruf a berbunyi : Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau Pasal 13 berbunyi : Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). (Tim/Rd1)

News Tipikor Bagaimana Nasib Pejabat Tulungagung Dalam Vonis Terdakwa Syahri Mulyo ?

#Benarkah KPK tidak akan mengembangkan kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK terhadap Bupati Tulungagung karena ada jaminan dari Komisi II...

KPK Banding Atas Vonis 5 Tahun Penjara Terdakwa Korupsi Suap Samanhudi Anwar

10.01 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5gyvmx_Yy6XgvBQaiyrmFqyX6hwq6EUiPVRrribGiPvJRefMBnihOrvAzby7nIkJ0cIqY_bRrqr_3QjGF9jE0bVZXU9q2I5DodoM5QsAM-wXIv0t0CvJezHSE8fM6dfoFkdPrf6FkSdk/s1600/2.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5gyvmx_Yy6XgvBQaiyrmFqyX6hwq6EUiPVRrribGiPvJRefMBnihOrvAzby7nIkJ0cIqY_bRrqr_3QjGF9jE0bVZXU9q2I5DodoM5QsAM-wXIv0t0CvJezHSE8fM6dfoFkdPrf6FkSdk/s640/2.png" width="640" /></a></div>
PH terdakwa Samanhudi Anwar, Amir Burhanudin : Kamipun akan banding atas Vonis 5 Tahun Penjara, karena uang pengganti Rp5.1 M tidak ada dalam Putusan Hakim 
 
beritakorupsi.co - Rabu, 23 Januari 2019, Penuntut Umum (PU) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) resmi menyatakan banding ke Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Jawa Timur, atas Vonis pidana 5 (lima) penjara terhadap terdakwa Samanhudi Anwar selaku Wali Kota Blitar, dalam kasus Korupsi suap Tangkap Tangan KPK pada tanggal 6 Juni 2018 lalu. Hal itu disampaikan PU KPK RI Joko Hermawan kepada media ini di gedung pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis, 31 Januari 2019. “Ya, kami banding. Karena uang pengganti sebesar Rp5.1 milliar dalam tuntutan kami, tidak ada dalam putusan Majelis Hakim,” ujar PU KPK Joko. Terpisah. Penasehat Hukum (PH) terdakwa Samanhudi Anwar, Amir Burhanudin pun menanggapinya. Amir Burhanudin, saat dihubungi media ini (Jum'at, 1 Pebruari 2019) mengatakan, bahwa uang pengganti yang tidak ada dalam putusan Majelis Hakim adalah berdasarkan fakta persidangan. Amir mengatakan, pihaknyapun akan melakukan upaya hukum banding atas vonis 5 tahun penjara, karena uang pengganti sebesar Rp5,1 mlliar tidak ada, maka terdakwa seharusnya bebas. “Kamipun akan banding atas putusan lima (5) tahun penjara. Kenapa ? karena uang pengganti sebesar Rp5.1 milliar dalam tuntutan Jaksa KPK, tidak ada dalam putusan Majelis Hakim. Terdakwa seharusnya bebas,” kata Amir, Jum'at, 1 Pebruari 2019. Kamis, 24 Januari 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp500 juta subsidair 5 bulan kurungan serta pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun setelah terdakwa selesa menjalani hukuman pokok (pidana penjra) terhadap terdakwa Samanhudi Anwar selaku Wali Kota (non aktif) Blitar periode 2014 - 2019, karena terbukti bersalah menurut hukum melakukan Tindak Tidana Korupsi (TPK) suap sebesar Rp1.500.000.000 (satu  miliyar lima ratus juta rupiah) dari Susilo Prabowo alias Embun, sebagai fee pembangunan SMPN 3 dan pembuangan gedung olahraga (GOR) Kota Blitar pada tahun 2018 Sementara dalam surat tuntutan Penunutut Umum KPK, pada Kamis, 27 Desember 2018, terdakwa Samanhudi Anwar dituntut pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp500 juta  subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, dan pidana tambahan berupa mengembalikan uang suap yang diterima oleh terdakwa sejumlah Rp5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah) selambat-lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 2 (dua)  tahun ; Dan pencabutan hak Politik terdakwa selam 5 tahun setelah terdakwa selesai menjalani hukuman pokok (pidana penjara) Dalam surat tuntutan PU KPK menjelaskan kronologis perbuatan terdakwa Samanhudi Anwar selaku Wali Kota Blitar, yaitu bahwa dalam kurun waktu dari bulan Desember 2014 sampai dengan Februari  2018, Terdakwa I Samanhudi Anwar, telah menerima uang sejumlah Rp6.600.000.000,00 (enam miliar enam ratus juta rupiah) dari SUSILO PRABOWO alias EMBUN dengan perincian sebagai berikut : 1. Pada tanggal 4 Desember 2014 sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) penarikan melalui Cek BII Maybank dengan Nomor CI 494887 dengan keterangan transaksi “kepada P.Hudi". 2. Pada tangga126 Januari 2015 sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) penarikan melalui Cek BII Maybank dengan Nomor CI 494900 dengan keterangan transaksi “kepada P. Hudi” dan catatan transaksi “Proy 2014". 3. Pada tanggal 16 Juni 2015 sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) penarikan melalui  Bilyet Giro BII dengan nomor BX 365517 dengan keterangan transaksi “untuk P. Hudi”. 4. Pada tanggal 2 Februari 2018 sejumlah Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) penarikan melalui Cek Maybank dengan nomor CP 050752 dengan keterangan transaksi “PHudi 2018”. 5. Pada tanggal 12 Februari 2018 sejumlah Rp1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah) penarikan melalui Cek Maybank dengan nomor CP 050758 dengan keterangan transaksi “P Hudi”. 6. Tanggal 6 Juni 2018 sejumlah Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah), saat terdakwa ditangkap KPK) 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgZOAYdykvbZ5satWtP1JAOqzlyc6UzJ7C0479-pJX82onZrDFdSsfxDihbTrf3QEbPY-BqS-tgL7T0mfqwlbvM97fnDdrB8_l3MvlYvKsL_uJZAPkT_OHQPXMBMluEALK-LTh-V4Tx9c/s1600/5.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="476" data-original-width="640" height="476" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgZOAYdykvbZ5satWtP1JAOqzlyc6UzJ7C0479-pJX82onZrDFdSsfxDihbTrf3QEbPY-BqS-tgL7T0mfqwlbvM97fnDdrB8_l3MvlYvKsL_uJZAPkT_OHQPXMBMluEALK-LTh-V4Tx9c/s640/5.png" width="640" /></a></div>
JPU KPK menjelakan, bahwa penerimaan uang pada tanggal 6 Juni 2018 sejumlah Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah), Terdakwa I menerima dari SUSILO PRABOWO alias EMBUN melalui Terdakwa II, yakni pada tanggal 5 Juni 2018 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa I menelepon Terdakwa II,  meminta agar mengajak SUSILO PRABOWO Alias EMBUN datang ke rumahnya. Pada sekira jam 18.22 WIB, SUSILO PRABOWO Alias EMBUN menelpon Terdakwa II, mengajak ke rumah Terdakwa I guna membicarakan pembagian proyek. Selanjutnya Terdakwa II dan SUSILO PRABOWO alias EMBUN, menemui Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR di rumah dinas Walikota Blitar. Dalam pertemuan itu, Terdakwa I menunjuk SUSILO PRABOWO alias EMBUN sebagai pelaksana proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun anggaran 2018, dan untuk meyakinkan SUSILO PRABOWO alias EMBUN, Terdakwa I menghubungi MOH. AMINURCHOLIS (Kepala Dinas Komunikasi dan informatika Kota Blitar) dan MOHAMMAD SIDIK (Kepala Dinas  Pendidikan Kota Blitar) menanyakan anggaran proyek dimaksud dan mendapat jawaban bahwa anggaran pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tersedia sejumlah kurang lebih Rp23.000.000.000 (dua puluh tiga miliar rupiah). Sebagai kompensasinya, Terdakwa I meminta uang fee sebesar 8% dari nilai proyek, dan uang fee itu agar diberikan melalui Terdakwa I. “Pada tanggal 6 Juni 2018, sesuai kesepakatan sebelumnya, Terdakwa I melalui Terdakwa II menerima uang sejumlah Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta mpiah) di rumah Terdakwa II di Jalan Kelud, Kelurahan Kepanjenlor, Kota Blitar dari SUSILO PRABOWO alias EMBUN,” kata JPU KPK. JPU KPK menyatakan, bahwa uang tersebut bersumber dari rekening Giro Nomor 2436001000 atas nama PT Moderna Teknik Perkasa, perusahaan milik SUSILO PRABOWO alias EMBUN dengan nomor Cek CP052044 Tanggal 6 Juni 2018 sejumlah Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan keterangan transaksi “SMP 3". PT Moderna Teknis Perkasa, juga mengerjakan proyek pembangunan gedung SMP Negeri 3 Blitar tahap I pada tahun 2017. “Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa I baik secara langsung maupun melalui Terdakwa II telah menerima uang sejumlah Rp6.600.000.000 (enam miliar enam ratus juta rupiah), karena Terdakwa I telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya,” kata JPU KPK kemudian. JPU KPK menjelaskan terkait hal tersebut di atas, didukung dengan alat-alat bukti, doktrin, dan yurisprudensi, sehingga fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu, bahwaTerdakwa I memerintahkan HERMANSYAH PERMADI selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Blitar untuk membuat daftar proyek yang akan dikerjakan oleh Dinas PUPR, yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I membahas pembagian proyek dengan SUSILO PRABOWO Alias EMBUN dan mengarahkan HERMANSYAH PERMADI untuk mengalokasikan paket proyek tersebut untuk SUSILO PRABOWO alias EMBUN. JPU KPK menyatakan, untuk menindaklanjuti arahan Terdakwa I, HERMANSYAH PERMADI membahas pengaturan proyek dengan asosiasi dan para kontraktor yang diwakili oleh SUSILO PRABOWO alias EMBUN, HENRYN MULAT, SUKAMTO, SUKARSO serta perwakilan GAPENSI, dengan hasil penyedia barang/jasa hanya akan mengajukan penawaran terhadap proyek sesuai jatah masing-masing, dan tidak melakukan penawaran terhadap proyek lainnya, sehingga dapat dipastikan pemenang lelang sesuai pembagian paket. Selain itu, lanjut JPU KPK dalam surat tuntutannya, untuk memastikan SUSILO PRABOWO alias EMBUN memenangkan proyek-proyek sebagaimana pembagian, Terdakwa I dan HERMANSYAH PERMADI memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek terkait untuk membuat spesifikasi teknis tertentu yang hanya dimiliki oleh perusahaan yang terafiliasi dengan SUSILQ PRABOWO alias EMBUN. JPU KPK pun membeberikan beberapa proyek pekerjaan infrastruktur jalan dan jembatan yang dikerjakan SUSILO PRABOWO, pada kurun waktu sejak tahun 2014 sampai dengan 2017, sebagai berikut: Pekerjaan Tahun 2014 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjV7Cu7lVwIg2HwNZAj0CC-oQ6MT8_KquEMysp37KL2c6P-spSR0uWCVc0lJmfzd8G717SXlsxCZHfbkpOkmIdrZsPdFiNU3EjgGVsqZiM84Ys8gAHrAKNH9ET_lynG68LcMcsMPaEIOrs/s1600/IMG20181018110726.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjV7Cu7lVwIg2HwNZAj0CC-oQ6MT8_KquEMysp37KL2c6P-spSR0uWCVc0lJmfzd8G717SXlsxCZHfbkpOkmIdrZsPdFiNU3EjgGVsqZiM84Ys8gAHrAKNH9ET_lynG68LcMcsMPaEIOrs/s640/IMG20181018110726.jpg" width="640" /></a></div>
1. Paket peningkatan jalan di Jalan Mengkudu dengan nilaikontrak Rp 932370.300 (Sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah) dengan sumber dana dan' DAK Kota Blitar tahun anggaran 2014 :dengan nama penyedia jasa CV YALA BUMI PERSADA 2. Paket Peningkatan Jembatan di Jaian AHMAD DAHLAN dengan nilai kontrak Rp 1.391.388.000 (Satu milyar tiga ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan sumber dana dari DAK Pemkot Blitar dengan TA 2014 dengan nama penyedia CV. SURYA PRADANA. Paket pekerjaan Peningkatan Jembatan di Jalan Cakraningrat Menuju ke P2KH Nomor : 630.0AK/140/410.102/2014 tanggal 12 Agustus 2014 dengan nilai kontrak Rp 1.085.120.000 (Satu milyar Delapan puluh lima juta seratus dua puluh ribu) dengan nama pelaksana CV. SURYA PRADANA. 3. Paket Pembangunan Talud Di Jln. Agus Salim Bagian barat dan Bagian Timur Kel. Ngadirejo dengan nilai kontrak sebesar Rp 924.783.000 dengan nama penyedia jasa CV. KARTIKA PERKASA. _ Paket Pengaspalan Halaman Parkir Stadion dan Halaman Parkir Kantor Walikota Blitar dengan nilai kontrak Rp 555.485.300 dengan nama penyedia jasa CV. SAPTA SARANA. 4. Paket pekerjaan Pembangunan Gedung Dispenda Kota Blitar dengan nilai Kontrak Rp 2.261 .462000 dengan nama penyedia jasa CV. KARTIKA PERKASA. Pekerjaan tahun 2015 1. Pekerjaan Pembangunan Duiker Di Area Gedung Kesenian dengan nilai kontrak Rp 197083000 dengan pelaksana CV. KARTIKA PERKASA. 2. Paket pekerjaaan Pengurugan Lahan Kawasan Gedung Kesenian. dengan nama pelaksana CV. DAYA NUSANTARA dengan nilai kontrak sebesar Rp 198.055.000. 3. Paket Rehabilitasi Trotoar Jl. Imam Bonjol Bagian Timur dengan nama pelaksana CV. PURNAMA JAYA dengan nilai kontrak Rp1.364.802.000. 4. Paket pekerjaan Rehabilitasi Trotoar Jl. Imam Bonjol Bagian Barat dengan nama pelaksana CV. AIRLANGGA PUTRA dengan besaran kontrak Rp1.738.546.000. 5. Paket pekerjaan Peningkatan Jalan di JI. Ciliwung Lanjutan dengan besaran kontrak Rp 482822800000 dengan nama pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI 6. Paket Peningkatan Jalan di Jalan Mastrip dengan nama peIaksana CV PURNAMA JAYA dengan nilai kontrak Rp684.865.000 7. Paket rehabilitasi Jalan dan Trotoar di JL. Bali Bagian Timur dengan nama pelaksana CV SAPTA SARANA dengan nilai kontrak Rp987.438.000 8.Paket rehabilitasi Jalan dan Trotoar di JL. Cemara Bagian Barat kontrak Rp1.593.156.000 9. Paket Pembuatan Pagar Taman Tanjungsari dengan pelaksana CV SAPTA SARANA dengan nilai kontrak Rp493.513.000 10. Paket rehablitasi Jalan den Trotoar di Jl. Cemara Bagian Temur dengan pelaksana CV YALA BUMI PERSADA dengan nilai kontrak Rp1.867.800.000 11. Paket rehabilitasi Jalan dan Trotoar di Jl. Tanjung Bagian Utara Lanjutan dengan pelaksana CV YALA BUMI PERSADA dengan nilai kontrak Rp2.387.929.000 12. Paket pengurugan Lahan di Kelurahan Kepanjenkidul Lanjutan dengan pelaksana CV DAYA NUSANTARA dengan nilai kontrak Rp931.808.000 13. Paket penataan Strain Kali Lahar dengan pelaksana CV KARTIKA PERKASA dengan nilai kontrak Rp294.713.000 14. Paket peningkatan Jalan di Jln D.I Panjaitan dengan nama pelaksana PT MODERNA TEKNIK PERKASA dangan nilai kontrak Rp4.509.990.000 15. Paket pembangunan SMPN 3 Kota Blitar tahap pertama dengan pelaksana PT MODERNA TEKNIK PERKASA dengan nilai kontrak Rp11.341.000.000 16. Paket pengurugan Lahan di Kelurahan Kepanjenkidul dengan pelaksana CV DAYA NUSANTARA dengan nilai kontrak Rp393.990.000 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvHzo4ULgD5ebFwpPZ6cW9LeNEAF51TYpL8jBu9bjciVRr8fVAXeAyBEhJYcts8oHXkJ8dzdzkTfajJtjJbwrX61SgBXKJFy45-OcFgE8TDmpjnGWZT6h1lnJ3rqBJqPIxWdRQ0_3aTRk/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvHzo4ULgD5ebFwpPZ6cW9LeNEAF51TYpL8jBu9bjciVRr8fVAXeAyBEhJYcts8oHXkJ8dzdzkTfajJtjJbwrX61SgBXKJFy45-OcFgE8TDmpjnGWZT6h1lnJ3rqBJqPIxWdRQ0_3aTRk/s640/1.jpg" width="640" /></a></div>
Pada tahun 2018, lanjut JPU KPK, Terdakwa I dan HERMANSYAH PERMADI, kembali mengalokasikan proyek kepada SUSILO PRABOWO alias EMBUN, diantaranya proyek pembangunan fasilitas pendukung Stadion Supriyadi Btitar senilai Rp796.078.000 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu rupiah), dan proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2, pada tahun anggaran 2018 dengan pagu anggaran senilai Rp23.279.520.300 (dua puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah) JPU KPK menyatakan, guna memastikan SUSILO PRABOWO alias EMBUN mendapatkan proyek-proyek tersebut, pada tanggal 5 Juni 2018 sekira jam 10.00 MB, Terdakwa I menelpon Terdakwa II, meminta agar mengajak SUSILO PRABOWO Alias EMBUN datang ke rumahnya.  Kemudian pada sekira jam 18.22 WIB, SUSILO PRABOWO Alias EMBUN menelpon Terdakwa II untuk mengajak ke rumah Terdakwa I, guna membicarakan pembagian proyek. Kemudian, Terdakwa II dan SUSILO PRABOWO alias EMBUN menemui Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR di rumah dinas Walikota Blitar. Dalam pertemuan itu, Terdakwa I menunjuk SUSILO PRABOWO alias EMBUN sebagai pelaksana proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2, tahun anggaran 2018. Dan untuk meyakinkan SUSILO PRABOWO alias EMBUN, Terdakwa I menghubungi MOH. AMINURCHOLIS (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Blitar) dan MOHAMMAD SIDIK (Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar) menanyakan anggaran proyek dimaksud dan mendapat jawaban bahwa anggaran pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tersedia sejumlah kurang lebih Rp23.000.000.000 (dua puluh tiga miliar rupiah). Sebagai kompensasinya Terdakwa I meminta uang fee sebesar 8% dari nilai proyek, uang fee mana agar diberikan melalui Terdakwa II. “Permintaan Terdakwa I tersebut kemudian dipenuhi oleh SUSILO Prabowo alias Embun, dengan memberikan uang sejumlah Rp1.500.000.000.00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) melalui Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK sebagaiman yang telah diuraikan unsur sebelumnya,” kata JPU KPK JPU KPK menyatakan, rangkaian perbuatan para Terdakwa tersebut diatas bertentangan dengan kewajiban Terdakwa I sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme; dan Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 berserta perubahannya. “Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa I melalui Terdakwa II, telah menerima uang fee sebesar Rp6.600.000.000 (enam miliar enam ratus juta rupiah) sebagai kompensasi karena Terdakwa I telah memberikan proyek (pioting proyek) kepada SUSILO PRABOWO sejak tahun 2014 s.d. 2018,” lanjut JPU KPK JPU KPK menjelaskan, keterangan Terdakwa II dipersidangan yang menyatakan, bahwa tidak mengetahui uang sejumlah Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang diterima dari SUSILO PRABOWO alias EMBUN merupakan fee proyek pembangunan gedung SMP N 3 Kota Blitar tahap II untuk Terdakwa I. Terhadap bantahan Terdakwa II ini, penuntut umum berpendapat sebagai berikut: Bahwa untuk menentukan seseorang mengetahui apakah perbuatannya merupakan suatu kejahatan atau tidak, maka harus diukur berdasarkan niat batin atau kesengajaanya yang terlihat dari perbuatannya. Dari perspektif ajaran “kesengajaan" yang didaiamnya terkandung unsur mengetahui dan menghendaki (willen en wettens), maka seseorang dianggap mengetahui dan menghendaki jika mempunyai kesadaran atau keinsyafan mengenai suatu perbuatan yang disadari adanya kemungkinan timbulnya suatu akibat dari perbuatan itu. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitegM_bIweOOYwwTx_4jZpGHSPQsT7sVQT5UddKZ1aar0J42LdmYsxMKhUzrjtR3V446McX6h57hXhuEkNrg9dyo1EduiyEFCiTmSn48KBcbaDmCuL2Zfm1sBTC6s0N-kSfILqZwM8_H8/s1600/IMG20181227140549.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitegM_bIweOOYwwTx_4jZpGHSPQsT7sVQT5UddKZ1aar0J42LdmYsxMKhUzrjtR3V446McX6h57hXhuEkNrg9dyo1EduiyEFCiTmSn48KBcbaDmCuL2Zfm1sBTC6s0N-kSfILqZwM8_H8/s640/IMG20181227140549.jpg" width="640" /></a></div>
 “Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada tanggal 5 Juni 2018, 
Terdakwa II secara sadar menghadiri pertemuan dengan Terdakwa I dan 
SUSILO PRABOWO alias EMBUN di rumah dinas Terdakwa II. Terdakwa I 
mendengar dan mengikuti pembicaraan antara SUSILO PRABOWO alias EMBUN 
dan Terdakwa II, yang membahas mengenai proyek SMP N 3 Blitar. Terdakwa 
II juga mendengar bahasa permintaan fee yakni 8 persen dan 2 persen. 
Terdakwa II juga mendengar, saat Terdakwa I menelpon MUHAMAD SIDIK dan 
MOH. AMINURCHOLIS yang menanyakan anggaran SMP N 3 Blitar. Selain itu, 
Terdakwa II juga mendengar kesepakatan antara Terdakwa I dan SUSILO 
PRABOWO, bahwa uang sejumlah Rp1.500.000.000.00 (satu miliar lima ratus 
juta rupiah) akan diterima melalui Terdakwa II, yang pada tanggal 6 Juni
 2018, Terdakwa II secara sadar menjadi perantara (intermediary) dari 
Terdakwa I, dengan menerima uang dari SUSILO PRABOWO alias EMBUN 
sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah),” beber
 JPU KPK saat membacakan surat tuntutannya “Berdasarkan 
fakta-fakta tersebut, maka Terdakwa II tidak hanya mengetahui namun juga
 menghendaki untuk menerima uang dari SUSlLO PRABOWO alias EMBUN yang 
merupakan fee proyek pembangunan SMP N 3 Blitar, dimana Terdakwa II 
sebagai kepanjangan tangan dari Terdakwa I. Dengan demikian, dalam diri 
Terdakwa II, terdapat kesengajaan yakni kesengajaan sebagai maksud 
(opzet als oogmerk). Oleh karena itu bantahan Terdakwa II tersebut harus
 dikesampingkan,” kata JPU KPK 
 
JPU KPK mengatakan, bahwa Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR dan Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair. (Rd1)

News Tipikor KPK Banding Atas Vonis 5 Tahun Penjara Terdakwa Korupsi Suap Samanhudi Anwar

PH terdakwa Samanhudi Anwar, Amir Burhanudin : Kamipun akan banding atas Vonis 5 Tahun Penjara, karena uang pengganti Rp5.1 M tidak ada da...

BERITAKORUPSI.CO

Jaksa KPK Menolak JC Terdakwa Penyuap Wali Kota Pasuruan, Tuntutan Ringan

KPK Banding Atas Vonis 4.6 Tahun Penjara Terdakwa Korupsi Suap Bupati Jombang

Mantan Sekda dan Kepala BPKAD Kab. Jember Adalah Terdakwa Korupsi Dana Bansos Dituntut Ringan

Bagaimana Nasib Pejabat Tulungagung Dalam Vonis Terdakwa Syahri Mulyo ?

KPK Banding Atas Vonis 5 Tahun Penjara Terdakwa Korupsi Suap Samanhudi Anwar

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI