Putusan Perkara Korupsi PDAM Sidoarjo Membingungkan?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6LyjffSD_yJcHaKi84DCfGDPOeXAZgru8F7S7WC6tl9AuNekVwxL7MmF8p2Z_FLnFj4W23rFT4pzEcON5WL8RBD0BwGYet_Zk2Utr8V28_w6be3_TDF_rmeEGpxb-Lbpswwp5ihs17WA/s1600/DSCF3806.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6LyjffSD_yJcHaKi84DCfGDPOeXAZgru8F7S7WC6tl9AuNekVwxL7MmF8p2Z_FLnFj4W23rFT4pzEcON5WL8RBD0BwGYet_Zk2Utr8V28_w6be3_TDF_rmeEGpxb-Lbpswwp5ihs17WA/s640/DSCF3806.JPG" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co </b>– Sidang perkara Korupsi  pengadaan 10 ribu pipanisasi Sambungan Rumah (SR) pada tahun 2015 lalu, yang menelan anggran sebesar Rp 8,9 dari 9,1 milliar dengan terdakwa, mantan Direktur Utama (Dirut) PDAM Kabupaten Sidoarjo telah berakhir.<br /><br />Berakhirnya sidang perkara ini, setelah Majelis Hakim yang diketuai Mateus Samiaji, membacakan surat putusan (Vonis) terhadap terdakwa Sugeng Mujiadi, mantan Dirut Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sidoarjo ini pada Kamis, 26 Januari 2017.<br /><br />Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun denda sebesar Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan. Dalam putusan Majelis Hakim, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. <br /><br />“Mengadili; Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun denda sebesar Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan,” ucap Hakim Mateus. Menanggapi putusan ini, JPU langsung menyatakan banding.<br /><br />Dalam pasal 3 UU Korupsi berbunyi, penyalahgunaan jabatan, kewenagan yang melekat pada dirinya, menguntungkan diri sendiri, orang lain atau Korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara. <br /><br />Putusan Majelis Hakim ini, jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Wahyu Dwi Prasetyo dan Wahid, dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo. Dalam tuntutannya, terdakwa dituntut pidana penjara selama 8 tahun dan pidana tambahan berupa pengembalian kerugian negara sebesar Rp 1,4 milliar atau pidana pidana penjara selama 4 tahun.<br /><br />Namun yang membingungkan adalah, putusan Majelis Hakim. Sebab dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa, tidak ada kerugian negara dalam proyek pipanisasi PDAM Sidoarjo tahun 2015, dan aliran dana tidak ada kepada terdakwa.<br /><br />Tidak hanya itu. Dalam pertimbangan Majelis Hakim juga menyatakan bahwa, proses lelang yang dilakukan oleh panitia adalah sesuai dengan prosedur, serta dana sebesar Rp 2,8 milliar kepada terdakwa Tjio Julius Sanjaya, Direktur CV Langgeng Jaya, selaku pemenang lelang adalah sebagai prestasi pemyaran atas pekerjaan.<br /><br />Bila tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan dari proyek PDAM 10 ribu pipanisasi sambungan rumah, yang menelan anggaran puluhan milliaran itu, lalu mengapa terdakwa diadaili dan dijatuhi hukuman pidana 4 tahun penjara ? Dan kerugian negara seperti dalam surat tuntutan JPU kemana ?<br /><br />Kepala Kejaksaan Dan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Sidoarjo ada apa ?<br /><br />Untuk memperoleh penjelasan lebuh lanjut terkait putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa, Wartawan Media ini menghubungi Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sidoarjo, Sunarto, melalui telepon selulernya. Namun tak bersedia dan “melempar” ke JPU. Sementara JPU tak memberikan penjelasan.<br /><br />Yang mengherankan adalah pernyataan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Sidoarjo, Adi Harjanto, saat dihubungi wartawan media ini. Adi menyatakan tidak punya kapasitas untuk memberikan komentar dalam kasus terdakwa Sugeng Mujiadi.<br /><br />“Sore….maaf Mas, sy tdk bisa berkomentar, krn bukan kapasitas sy utk menjelaskan perkara Sugeng, trims (Sore….maaf Mas. Saya tidak bisa berkomentar, karena bukan kapasitas saya untuk menjelaskan perkara Sugeng, terimakasih.red),” jawab Adi dalam pesan singkatnya.<br /><br />Bila demikian, siapa yang berwenang di Kejari Sidoarjo untuk menjelaskan, bila Kajari saja “melempar” ke JPU. Lebih lagi Kasi Pidsus yang tidak punya kapasitas.  (Redaksi)<br /> <br />

News Tipikor Putusan Perkara Korupsi PDAM Sidoarjo Membingungkan?

beritakorupsi.co – Sidang perkara Korupsi  pengadaan 10 ribu pipanisasi Sambungan Rumah (SR) pada tahun 2015 lalu, yang menelan anggran se...

»

JPU Kejari Madiun Tunda Sidang Korupsi “Lewat Udara”

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgstqRiiMwc51XG8acwWixAdeSNAkAGfnQW5h8rxvxLWAMlvKzLzerp_UopP3fXmH-5g7M63CpP1NqCOUXXW1Gt3kukJ6IpZRcpk_ieIIt1DsR0y1ATyq5fK2uCZzO0SyokuYUcM0oFZio/s1600/IMG_20170121_191044.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgstqRiiMwc51XG8acwWixAdeSNAkAGfnQW5h8rxvxLWAMlvKzLzerp_UopP3fXmH-5g7M63CpP1NqCOUXXW1Gt3kukJ6IpZRcpk_ieIIt1DsR0y1ATyq5fK2uCZzO0SyokuYUcM0oFZio/s640/IMG_20170121_191044.JPG" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dari kiri, Kaiseng (Warga NTB) dan Shonaji (warga Surabaya). sumber PT AJP.</td></tr> </tbody></table> <b>beritakorupsi.co</b> – Visi pemerintah adalah, menggunakan anggran sedikit dengan hasil yang maksimal. Hal itu pula yang terjadi dalam sidang perkara Korupsi proyek pembangunan gedung DPRD Madiun pada tahun 2015, yang menelan anggaran sebesar Rp 29 milliar, yang merugikan keuangan negara senilai Rp 388.591.395,51 sen. <br /><br />Sebab, pada Kamis, 26 Januari 2017, sidang perkara Korupsi ini, sedianya akan mendengarkan keterangan Ahli Hukum Pidana yang akan dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Madiun. Namun akhirnya tertunda karena JPU  tidak hadir di Penadilan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Alasan JPU tidak hadir di Pengadilan Tipikor, berdasarkan informasi yang didapat media ini dari Penasehat Hukum (PH) terdakwa Sumanto maupun PH terdakwa Hedi Karnowo, karena Ahli Hukum Pidana juga tidak bisa hadiri. Sidang pun ditunda lewat “udara”. <br /><br />“Jaksa tidak hadir, alasannya karena saksi ahli tidak bisa. Sidang ditunda tanggal Dua,” kata PH terdakwa Sumanto. Hal itu pun di ia kan PH terdakwa Hedi Karnowo. <br /><br />Terdakwa Hedi Karnowo yang juga sebagai JC (Jastice Collabolator) dalam kasus ini, sangat berharap sidang tidak tertunda. Sebab, ada yang sangat menarik dan akan dipertanyakkan melalui Majelis Hakim terkait bukti yang ditunjukkan JPU dalam persidangan minggu lalu yaitu, dokumen berupa progress 85% pekerjaan proyek pembangunan gedung DPRD Madiun.<br /><br />Menurut terdakwa Hedi, dalam dokumen tersebut yang ditunjukkan JPU dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim pada sidang minggu lalu, sudah ada tanda tangan dari pihak PT AJP (Aneka Jasa Pembangunan) yang dipalsu, dimana terdakwa selaku Direkturnya. <br /><br />Pada hal, saat Hedi diperiksa oleh peyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim), dokumen berupa progress 85% yang ditunjukkan oleh penyidik sama dengan dokumen yang dimiliki Hedi, yang belum ada tanda tangan kecuali tanda tangan Sumanto, selaku Direktur Manajemen Kontruksi (MK) PT Parigraha Konsultan. Hedi pun mempertanyakkan, dari mana JPU memperoleh dokumen tersebut, dan mengapa pada saat penyidikan tidak ditunjukkan oleh penyidik ?<br /><br />“Saya heran. Yang ditunjukkan JPU minggu lalu berupa progress 85% sudah ada tanda tangan dari PT AJP. Pada hal saat di penyidik, tidak pernah ditunjukkan. Tanda tangan yang ada disitu dipalsu. Ini yang akan saya laporkan juga ke Polisi. Kalau pemalsuan tanda tangan saya pada dokumen lain, sudah saya laporkan,” kata Hedi, sebelum meninggalkan Pengadilan Tipikor.<br /><br />Dalam kasus ini, dimana Hedi Karnowo, Direktur PT AJP, selaku pemenang lelang sekaligus sebagai pelapor ke piha Kejaksaan, penyidik Kejati menetapkan 6 (Enam) orang tersangka/terdakwa yaitu; Agus Sugijanto, PPKm selaku PA (pengguna Anggaran) yang menjabat Sekretaris Dewan (Sekwan); Widi Santoso, PPTK (pejabat pelaksana teknik kegiatan) yang menjabat selaku Kasubag Sekwan; Aditya Nerviadi (Project Manager) PT Aneka Jasa Pembangunan; Iwan Suwasana, wakil Manager PT Parigraha Konsultan yang masih saudara dengan terdakwa Sumanto selaku Direktur Manajemen Kontruksi (MK) PT Parigraha Konsultan dan Moch. Shonaji serta Kaiseng, Keduanya selaku pelaksana proyek, sesuai dengan suarat kuasa berdasarkan Akte Notaris dari Direktur PT AJP dan saat ini masuk dalam daftar pencaharian orang (DPO).<br /><br />Menurut Hedi Karnowo, kasus ini berawal saat Iwan Suasana atau Iwan, meminjam dokumen PT AJP untuk dipergunakan sebagai peserta lelang dalam proyek pembangunan gedung yang bernilai puluhan milliar itu. Karena Hedi Karnowo sudah mengenal Iwan, walau tidak begitu dekat, sehingga permintaan Iwan pun dipenuhi. <br /><br />Kemudian, Iwan meperkenalkan Kaiseng dan Sonhaji kepada Hedi Karno sebagai pelaksana proyek yang tidak perlu diragukan dan di kawatirkan. Namun Hedi Karnowo sepertinya “terjebak” dan masuk kedalam “lingkaran hitam”. Begitu mau penandatanganan perjanjian kontrak kerja anatara pemenang lelang dengan PPKm, Hedi Karnowo mengajak Kaiseng ke Notaris untuk membuat suarat kuasa, namun tak kunjung tercapai hingga akhirnya, Hedi Karnowo menandatangani dokuemen kontrak kerja agar tidak di Blaclist oleh PPKm. <br /><br />Setelah penandatangan kontrak kerja, barulah Kaiseng bersedia diajak ke Notaris mebuat surat kuasa Khusus yang isinya, memberi kuasa kepada penerima kuasa (Kaiseng) untuk melaksanakan pekerjaan proyek konstruksi pembangunan gedung dewan hingga surat menyurat termasuk pencairan dana. Ternyata surat kuasa yang diterima Kaiseng dari Hedi Karnowo, tidak dipergunakan sebagaimana isi surat kuasa tersebut, melainkan memalsu tandatangan Hedi.<br /><br />Pelaksanaan proyek ini menjadi masalah karena belum selesai hingga akhir tahun 2015, bahkan pertmabahan waktu pekerjaan selama 50 hari juga tak kunjung selasai. Malahan Satu persatu para bos proyek ini pun akhirnya “diselamatkan” tinggalah Hedi menelan pil pahit karena PT AJP di blacklist oleh PPKm tanggal 19 Pebruari 2016, tanpa memberi waktu tambahan 90 hari berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tahun 2015.<br /><br /> “Dihilangkannya” Kaiseng dan Sonhaji sejak pertengahan Pebruari 2016, setelah proyek pekerjaan gedung Dewan belum selesai dan menjadi masalah. Dan saat ini Keduanya belum ditemukan keberadaannya entah dimana, serta membuat kasus ini menjadi tak “berujung” dan “dimanfaatkan” para terdakwa untuk saling membenarkan diri serta “mencari kambing hitam untuk dikorbankan”.<br /><br />Tak mau menjadi “tumbal”, Hedi Karnowo pun akhirnya melaporkannya ke Kejati Jatim, sekalipun dirinya harus ikut di jebloskan ke dalam penjara sebagai tanggung jawab yang tidak dilepasknnya. Karena dirinya menyadari dokumen lelang tertera tanda tanggannya.  (Redaksi<br />

News Tipikor JPU Kejari Madiun Tunda Sidang Korupsi “Lewat Udara”

Dari kiri, Kaiseng (Warga NTB) dan Shonaji (warga Surabaya). sumber PT AJP. beritakorupsi.co – Visi pemerintah adalah, menggunakan angg...

»

Kejati Jatim Kembali Mengusut Dugaan Korupsi di KPU Jatim

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVtGstq7FRwzZuSGJ6rVNSSsG7vf9XnpBoE5c3hETvtZsOEZS5j7I2ORimXNmD4dbSBdKrqLHjplBSiSXfRcCWpDzJe2q6fmbdWdGUrtIhbO0ZhB3FnHEScKksdeurSkhVaRYCoRUWlyc/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVtGstq7FRwzZuSGJ6rVNSSsG7vf9XnpBoE5c3hETvtZsOEZS5j7I2ORimXNmD4dbSBdKrqLHjplBSiSXfRcCWpDzJe2q6fmbdWdGUrtIhbO0ZhB3FnHEScKksdeurSkhVaRYCoRUWlyc/s640/page.jpg" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co</b> – <i>Mati Satu tumbuh Seribu</i>. Ungkapan Pribahasa ini barangkali tepat dalam kasus Korupsi di Jawa Timur, salah Satu Propinsi yang terbanyak “dihuni” para “penikmat” uang rakyat ini.<br /> <br /> Sebab belum lama ini, sidang perkara Korupsi sebesar Rp 12 milliar untuk dana Pilpres (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden) tahun 2014 lalu, yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) di KPU (Komisi Pemilhan Umum) Provinsi Jawa Timur, dengan 10 terdakwa yakni; Anton Yuliono (Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar) KPU, Achmad Suhari, Fahrudi (keduanya perantara), Ahmad Sumariyono (konsultan), Nanang Subandi (rekanan), Baskoro, Doddy Siswanto, Yahya Hanif, Totok Suhadi, dan Kahar Reffy. Dan ke-10 terdakwa sudah di Vonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, beberapa bulan lalu.<br /> <br /> Dan saat ini muncul lagi kasus dugaan Korupsi yang hampir sama di KPU Jatim yaitu, dana Pilpres tahun 2009 lalu. Dugaan penyimpangan anggaran dana Pilpres itu berdasarkan hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI, yang disampaikan ke Kejaksaan Tinggi Jatim.<br /> <br /> Hal itu diakui oleh Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus (Kasidik) Kejati Jatim, Dandeni Herdiana, saat dihubungi Wartawan media ini melalui telepon selulernya. Pria yang akrab sama awak media ini menjelaskan, sedang melakukan penyedikan, sambil menunggu hasil LHP (Laporan Hasil Penghitungan) secara lengkap dari BPK RI.<br /> <br /> “Ia, intinya memang lagi dilakukan penyidikan di KPU Jatim, terutama untuk anggaran Pilpres tahun 2009. Kita masih menunggu jawaban resmi dari BPK tentang temuan mereka sebagaimana LHP. Nantilah setelah Ahli auditornya kita minta periksa. Masih menunggu waktu auditor yang bersangkutan,” ungkap Dandeni, Kamis 26 Januari 2017.  (Redaksi)

News Tipikor Kejati Jatim Kembali Mengusut Dugaan Korupsi di KPU Jatim

beritakorupsi.co – Mati Satu tumbuh Seribu . Ungkapan Pribahasa ini barangkali tepat dalam kasus Korupsi di Jawa Timur, salah Satu Propin...

»