Moch. Arif Wicaksono Akan Diadili Tanggal 16 Maret 2018

<i><b><span style="font-size: large;">#Terkait Kasus “suap” sebesar Rp 700 juta dalam pembahasan perubahan APBD  Kota Malang TA 2015”</span></b></i><br /> <span style="font-size: small;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgd9BhMQPRLQe79umpX2jxeqWOmKmnh6hPgMpqrAFqrIWhsSO3pmyvgUSmpn3MeBcZXo4XvkIrNPtRGvfGzh_NovUXKQCiabKRsvoGksOjGML-_Jh3j_qC43qpUp3S8CwZOFgQhVNHIUyE/s1600/IMG20180302133634-1+-+Copy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="450" data-original-width="600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgd9BhMQPRLQe79umpX2jxeqWOmKmnh6hPgMpqrAFqrIWhsSO3pmyvgUSmpn3MeBcZXo4XvkIrNPtRGvfGzh_NovUXKQCiabKRsvoGksOjGML-_Jh3j_qC43qpUp3S8CwZOFgQhVNHIUyE/s640/IMG20180302133634-1+-+Copy.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Tersangka Moch. Arif Wicaksono saat menjadi sakis untuk terdakwa Jarot Edy Sulistiyono (DOk. BK)</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr> </tbody></table> </span><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Moch. Arif Wicaksono, sudah terbiasa memimpin rapat di sidang paripurna Dewan bersama Pemkot Malang dalam pembahasan anggaran, karena jabatannya selaku Ketua DPRD Malang periode 2014 -2019, namun kali ini Ia akan disidangkan karena “anggaran Pokir” yang diterimanya. <br /> <br /> Jumat, 16 Maret 2018, adalah hari pertama bagi Moch. Arif Wicaksono untuk duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor Surabaya, bukan sebagai pimpinan sidang melainkan sebagai terdakwa dalam kasus Krupsi “suap” sebesar Rp 700 juta terkait Rapat Perubahan (Raperda) APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 lalu.<br /> <br /> Tersangka Moch. Arif Wicaksono, akan diadili dihadapan Majelis Hakim yang di Ketuai H.R Unggul Warso Mukti dalam kasus perkara Korupsi “suap” APBD Malang, bersama Jarot Edy Sulistyono selaku Kepala Dinas PUPPB Pemerintah Kota (Pemkot) Malang yang sudah diadili terlebih dahulu.<br /> <br /> Informasi jadwal persidangan bagi tersangka Moch. Arif Wicaksono diperoleh media ini dari bagian administrasi maupun Panmud Pengadilan Tipikor, pada Senin, 12 Maret 2018.<br /> <br /> “Jadwal sidangnya tanggal 9 Maret,” kata Herry bagian.<br /> <br /> “Pelimpahan perkaranya Jumat kemarin tanggal 9 Maret. Sidangnya besok Jumat tanggal 16 Maret 2018, Ketua Majelisnya Pak Unggul,” kata M. Nur selaku Panmud Pengadilan Tipikor saat ditemui diruang kerjanya.<br /> <br /> Dalam kasus ini, penyidik KPK untuk sementara menetepak 2 tersangka (Jarot dan Arif) setelah terlebih adanya laporan dari masyarakat ke KPK terkait adanya pemberian uang “suap” terhadap Ketua DPRD Malang dalam pembahasan APBD Kota Malang TA 2015 lalu.<br /> <br /> Uang tersebut sebagai uang ‘Pokir” alias pokok-pokok pikiran untuk DPRD dalam pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 yang diajuka Pemkot Malang. <br /> <br /> Permintaan Moch. Arif Wicaksosno itu pun disetujui oleh Wali Kota Malang Moch. Anton dalam suatu pertemuan bersama Wakil Wali Kota Malang, Sekda Kota Malang dan Jarot, di kantor DPRD Malang sebelum dimulainya rapat dengan mengatakan akan disiapkan oleh Sekda Cipto Wiyono, yang kemudain uang itu pun setelah terkumpul lalu diantarkan ke rumah dias Moch. Arif Wicaksono di  Jalan Panji Suroso No 7, Kecamatan Blimbing Kota Malang, dengan terlebih dahulu memisahkan uang sebesar Rp 100 juta untuk bagian Moch. Arif Wicaksono selaku Ketu DPRD Kota Malang, dan sisanya sebesar Rp 600 juta untuk bagian seluruh anggota DPRD Kota Malang di bungkus tersendiri atas permintaan Moch. Arif Arisfwicaksono.<br /> <br /> Selanjutnya, uang sebesar Rp 600 juta itu pun dibagi-bagikan kepada seluruh anggota DPRD Malang periode 2014 – 2019 yang berjumlah 45 orang.<br /> <br /> Jarot Edy Sulistiyono dijerat sebagai pemberi uang suap sesuai dengan pasal 5 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHAP.<br /> <br /> Sementara Moch. Arif Wicaksono dijerat dengan pasal 12 huruf B atau pasal 11 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHAP. (Redaksi)

News Tipikor Moch. Arif Wicaksono Akan Diadili Tanggal 16 Maret 2018

#Terkait Kasus “suap” sebesar Rp 700 juta dalam pembahasan perubahan APBD  Kota Malang TA 2015” Tersangka Moch. Arif Wicaksono saat menja...

»

Kasus Suap OTT Bupati Nganjuk, Dua Terdakwa Divonis 2 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDiAoNC0WRDERQCad7O47d9whCo8xXNJrqr2h6jicH3cXCp-uDwsu5VgTzQdBgYavRdLg5sG9brY1ONsN-o6BJdPBYUvS0HsEvXnC_saNAhjUwtDCjZOsjkbUb7mDw7FDzsgvpDoVSFrg/s1600/Bisri.......jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="500" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDiAoNC0WRDERQCad7O47d9whCo8xXNJrqr2h6jicH3cXCp-uDwsu5VgTzQdBgYavRdLg5sG9brY1ONsN-o6BJdPBYUvS0HsEvXnC_saNAhjUwtDCjZOsjkbUb7mDw7FDzsgvpDoVSFrg/s640/Bisri.......jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Dua terdakwa dalam kasus perkara Korupsi suap Buapti Nganjuk Taufiqurrahman, yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK pada tanggal 24 Oktober 2017 lalu, yakni Mohammat Bisri selaku Kabag Umum RSUD Nganjuk dan Harjanto yang menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk di Vonis pidana 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Senin, 12 Maret 2018.<br /><br />Dalam kasus OTT ini, KPK menetapkan 5 tersangka yakni M. Bisri, Harjanto, Ibnu Hajar (Kepala Dinas Pendidikan), Suwandi (Kepala Sekolah SMPN 3 Ngeronggot) dan Taufiqurrahman (Bupati Nganjuk). Tiga dari dari 5 terdakwa yakni Ibnu Hajar, Suwandi dan Taufiqurrahman masih menjalani proses persidangan. Namun Ibu Hajar dan Suwandi tinggal menunggu Vonis.<br /><br />Dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur, dengan agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim yang diketuai I Wayan Sosisawan, diahadiri oleh JPU KPK Fitroh Rohcahyanto dkk. Sementara terdakwa M. Bisri didampingi Penasehat Hukum secara gratis yakni Yuliana dkk dari LBH YLKI (Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesia), sementara terdakwa Harjanto di damping Penasehat Hukumnya Yun Suryonoto dkk.<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa pemberian sejumlah uang oleh terdakwa M. Bisri terhadap Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, terkait pengangkatannya menjadi Kepala bagian Umum RSUD Nganjuk, yang sebelumnya menjabat sebagai staf ahli Bupati setelah dicopt jabatannya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup. <br /><br />Sementara terdakwa Harjanto, terkait pengangkatannya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang sebelumnya menjabaat sebagai Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk.<br /><br />Terdakwa M. Bisri sekaligus menjadi kordinator bagi para pejabat Eslon III B dan IV di lingukungan Kab. Nganjuk  yang hendak dipromosikan/mutasi jabatan dengan imbalan sejumlah uang yang disebut dengan uang lelah. Yang menurut Taufiqurrahman kepada M. Bisri, tidak ada yang gratis sehingga Taufiqurrahman meminta M. Bisri mencarikan uang sebesar Rp 500 juta. <br /><br />Para pejabat yang di promosikan/dimutasi, anta lain Hardi Jono, Waskito Rini, Sofianti Wahyu Setyaningsih, Sri Mumpuni, Yuliana, Anang Agus Susilo, Sri Nuryati, Agustin Rahmawati, Muhammad Yudi Arifin dan Lilik supriyadi.<br /><br />Dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa sebagai kompensasi atas pelantikan diri terdakwa sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk dan para pegawai yang diusulkan oleh terdakwa, kemudian memberikan uang yang terkumpul itu kepada Taufiqurrahman melalui Joni Tri Wahyudi, Kepala SMP Negeri 3 Ngeronggot, yakni pada sekitar bulan Juli - Agustus 2017,  bertempat di rumah terdakwa di Jalan Semeru Gang I Rt 03 Rw 01 Desa Tanjungrejo, Kabupaten Loceret Kabupaten Nganjuk, diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Wahyudi sebesar Rp 200 juta. Kemudian oleh Joni Tri Wahyudi, diserahkan kepada Taufiqurrahman di Pendopo Kantor Bupati Nganjuk.<br /><br />Pada tanggal 12 Oktober 2017, lanjut anggota Majelis Hakim Dr. Andriano, bertempat di Hotel Luminor Surabaya di Jalan Jemursari Nomor 206 Kota Surabaya, diarahkan kepada Taufiqurrahman melalui Suwandi sebesar Rp 100 juta. Pada tanggal 15 Oktober 2017, bertempat di rumah terdakwa diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Suandi sebesar 50 juta. Dan pada tanggal 17 Oktober 2017 bertempat di RSUD Nganjuk diserahkan kepada kepada Taufiqurrahman senilai Rp 50 juta. Bahwa uang sebesar Rp 200 juta yang diterima Suwandi, kemudian diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Nurrosid Husein Hidayat selaku ajudan Bupati Nganjuk di sebuah rumah makan di Surabaya.<br /><br />Majelis Hakim menyatakan, bahwa unsur memberi hadiah berupa uang sudah terbukti. Sehingga, terdakwa pun dinyatakan terbukti melanggar pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHAPidana. Kedua terdakwa pun dituntut pidana penjara masing-masing selama 2 tahun. <br /><br />“Mengadili; Menyatakan bahwa terdakwa Mohammat Bisri (dan Harjanto) terbukti secara sah dan meyakninkan bersalah melakukan tinda pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama. Menghukum terdakwa Mohammat Bisri (dan Harjanto) dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp 200 juta. Apabila terdakwa tidak membayar, maka diganti dengan kurungan selama 2 bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim I Wayan.<br /><br />Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim terhada M. Bisri dan Harjanto sama dengan tuntutan JPU KPK, yakni dengan pidana penjara selama 2 tahun, denda sebesar Rp 200 juta subsidair kurungan 2 bulan.<br /><br />Atas putusan tersebut, JPU KPK mapun kedua terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan pikir-pikir.<br /><br />“Sama degan tuntutan, itu kan kewenangan Majelis Hakim,” ujar JPU KPKFitro kepada media ini usai persidangan.<br /> <br /> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Kasus ini bermula pada bulan Mei 2017 sampai dengan Oktober 2017, bertempat di Jalan Semeru Gang I RT 30 RW 01 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, di Hotel Luminor Surabaya di Jalan Jemursari Nomor 206 Kota Surabaya dan di RSUD Nganjuk Jalan Dr Soetomo 62 Kabupaten Nganjuk, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sebagai perbuatan berlanjut, memberikan sesuatu berupa uang sebesar Rp 400 juta kepada Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk periode 2013-2018, melalui Joni Tri Wahyudi dan Suwandi, yang bertentangan dengan jabatannya.<br /><br />Pemebrian uang itu berhubungan dengan promosi dan mutasi jabatan eselon III dan IV di lingkungan RSUD Nganjuk, yang bertentangan dengan kewajiban Taufiqurrahman selaku  Bupati Nganjuk, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut.<br /><br />Pada awal bulan Mei 2017, saat Bupati Nganjuk Taufiqurrahman memutasi terdakwa M. Bisri yang menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, menjadi Kepala Bagian (Kabag) Umum RSUD Nganjuk, sekaligus mau minta terdakwa untuk mengkoordinir para pegawai yang berkeinginan menduduki jabatan Eselon III dan IV, baik pada RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono, dengan syarat bersedia memberikan sejumlah uang sebagai imbalannya yang diistilahkan sebagai uang syukuran dimana terdakwah menyanggupinya.<br /><br />Beberapa hari setelah pertemuan itu, terdakwa M. Bisri mengkoordinir beberapa pegawai untuk dipromosikan maupun mutasi di RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono. Lalu terdakwa M. Bisri membuat daftar nama dan promosi jabatan yang diinginkan. Daftar nama tersebut kemudian diserahkan terdakwa kepada Taufiqurrahman sambil menyampaikan, bahwa para pegawai sanggup untuk memberikan uang syukuran.<br /><br />Daftar nama yang dibuat terdakwa M. Bisri untuk promosi jabatan maupun untuk mutasi adalah, diantaranya Hardi Jono, Waskito Rini, Sofianti Wahyu Setyaningsih, Sri Mumpuni, Yuliana, Anang Agus Susilo, Sri Nuryati, Agustin Rahmawati, Muhammad Yudi Arifin dan Lilik supriyadi.<br /><br />Kemudian pada tanggal 24 Mei 2017, lanjut JPU KPK, Bupati Nganjuk menerbitkan surat keputusan (SK) Nomor 82/86/411.404/2017 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural yang mengangkat terdakwa dari jabatan Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Eselon III/B menjadi Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk Eselon III/B, serta mengangkat para pegawai sebagaimana informasi yang diajukan terdakwa.<br /><br />Setelah pengangkatan terdakwa sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk dan pengangkatan para pegawai dimaksud, maka untuk merealisasikan uang syukuran yang akan diberikan kepada Taufiqurrahman, terdakwa M. Bisri kemudian menyiapkan uang sebesar Rp 400 juta, yang terdiri dari  100 juta rupiah merupakan uang pribadi terdakwa dan Rp 300 juta uang yang dikumpulkan oleh terdakwa dari para pegawai yang telah berhasil dipromosikan dan dimutasikan. Uang tersebut diterima terdakwa secara bertahap baik secara langsung maupun melalui Tien Farida Yani.<br /><br />Sebagai kompensasi atas pelantikan diri terdakwa sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk dan para pegawai yang diusulkan oleh terdakwa, kemudian memberikan uang yang terkumpul itu kepada Taufiqurrahman melalui Joni Tri Wahyudi, Kepala SMP Negeri 3 Ngeronggot, yakni pada sekitar bulan Juli - Agustus 2017,  bertempat di rumah terdakwa di Jalan Semeru Gang I Rt 03 Rw 01 Desa Tanjungrejo, Kabupaten Loceret Kabupaten Nganjuk, diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Wahyudi sebesar Rp 200 juta. Kemudian oleh Joni Tri Wahyudi, diserahkan kepada Taufiqurrahman di Pendopo Kantor Bupati Nganjuk.<br /><br />Pada tanggal 12 Oktober 2017, bertempat di Hotel Luminor Surabaya di Jalan Jemursari Nomor 206 Kota Surabaya, diarahkan kepada Taufiqurrahman melalui Suwandi sebesar Rp 100 juta. Pada tanggal 15 Oktober 2017, bertempat di rumah terdakwa diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Suandi sebesar 50 juta. Dan pada tanggal 17 Oktober 2017 bertempat di RSUD Nganjuk diserahkan kepada kepada Taufiqurrahman senilai Rp 50 juta. Bahwa uang sebesar Rp 200 juta yang diterima Suwandi, kemudian diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Rosid Husein Hidayat selaku ajudan Bupati Nganjuk di sebuah rumah makan di Surabaya.<br /><br />Pemberian uang sebesar Rp 400 juta kepada Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk melalui Joni Tri Wahyudi dan Suandi, karena Taufiqurrahman telah mengangkat dirinya sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk, dan para pegawai lainnya sesuai usulan terdakwa atau pemberian itu berhubungan dengan promosi dan mutasi jabatan di lingkungan RSUD Nganjuk yang bertentangan dengan kewajiban Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010.<br /><br />Sementara Harjanto, memberikan uang sebesar Rp 500 juta terhadap Buapti Nganjuk, terkait pengankatannya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk. Pemberian uang tersebut oleh terdakwa diberikan dalam beberapa tahap. <br /><br />Pada sekitar bulan April 2017, terdakwa dihubungi Ibnu Hajar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk yang merupakan orang kepercayaan Taufiqurrahman, agar menyiapkan uang sebesar Rp 100 juta untuk keperluan Taufiqurrahman yang sedang ada acara di Yogyakarta. Atas permintaan itu, terdakwa meminta Wisnu Anang Wibowo agar menyiapkan uang sebesar Rp 100 juta, tetapi yang sanggup disediakan Wisnu Anak Wibowo hanya sebesar Rp 80 juta. Setelah terdakwa menerima uang sebesar 80 juta itu, terdakwa kemudian menghubungi Ibnu Hajar dan menyampaikan bahwa uang sudah dapat diambil di rumahnya tetapi hanya Rp 80 juta. <br /><br />Ibnu Hajar Kemudian datang ke rumah terdakwa terletak di Desa Kwagean, Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar 80 juta tersebut kepada Ibnu Hajar. Kemudian Ibnu Hajar menyerahkan uang tersebut kepada Taufiqurrahman yang masih berada di Yogyakarta.  (Redaksi)

News Tipikor Kasus Suap OTT Bupati Nganjuk, Dua Terdakwa Divonis 2 Tahun Penjara

berita korupsi .co – Dua terdakwa dalam kasus perkara Korupsi suap Buapti Nganjuk Taufiqurrahman, yang terjaring dalam operasi tangkap ta...

»

DPP PJI Mengadakan Baksos Dalam Rangka HPN 2018

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpfPsHlYKn5UCjNqfBVJcX8aYiEG__I90bDJt9sHyQNj5CYNdPGkRzs7mGIgJ9wOgRJv82ipAtOWT6C0fwS6oLECSCYNu3s_W7EZlzRaQHOAYw9yznmlXR7npw49T7rejQtHxf2LM0JrY/s1600/PJI.gif" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1580" data-original-width="1600" height="632" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpfPsHlYKn5UCjNqfBVJcX8aYiEG__I90bDJt9sHyQNj5CYNdPGkRzs7mGIgJ9wOgRJv82ipAtOWT6C0fwS6oLECSCYNu3s_W7EZlzRaQHOAYw9yznmlXR7npw49T7rejQtHxf2LM0JrY/s640/PJI.gif" width="640" /></a></div> <i><b><span style="font-size: large;">#PJI bersama Pejabat membagikan paket sembako sebanyak 400 kepada masyarakat yang kurang mampu#</span></b></i><br /> <span style="font-size: large;"></span><br /> <span style="font-size: large;"></span><br /> <span style="font-size: large;"></span><br /> <span style="font-size: large;"></span><br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Jurnalis Indonesia (DPP PJI) mengadakan Bakti Sosial (Baksos) dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2018 berupa pembagian paket sembako kepada masyarakat yang kurang mampu, bertemapt di Pendopo Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo Surabaya, pada Minggu, 11 Maret 2018.<br /><br />Kegiatan Baksos yang diadakan DPP PJI dihadiri oleh Gubernur Jatim diwakili Deasy/Humas Protokoler Pemprov Jatim, Pangdam V Brawijaya diwakili Aster Kasdam V/Brawijaya Kolonel Czi Wahyono, Kapolda Jatim diwakili Bid. Humas Polda Jatim Kompol Sutrisno dan Direktur Lantas Polda Jatim yang diwakili Kompol Budi Adi,  Kapolrestabes Surabaya diwakili AKP Sutrisno Tri (Humas Polrestabes Surabaya) Kepala BNN Provinsi Jatim diwakili M. Satriyono.  <br /><br />Selain itu, hadiri pula tokoh agama sekaligus tokoh masyarakata yakni Kyai Ndresmo (Sidosermo) Mas Ahmad Nasrohuddin, Kapolsek Wonocolo Kompol Budi Nurtjahjo, SH, MKn, Wakapolsek Wonocolo Ipda Wasis, Kanit Babinkamtibmas Polsek Wonocolo, Ipda Agus Priyono, Kanit Intelkam Polsek Wonocolo beserta anggota (Wahyu dan Hendra), Danramil 0832/07 Wonocolo Mayor Arh. Suwanto, Wadanramil Kapten Inf. Widodo dan Babinsa Sidosermo Koptu Sigit H serta puluhan Satpol PP Kecamatan Wonocolo.<br /><br />Jentar Sitinjak selaku Ketua Panitia yang juga Humas PJI mengatakan, bahwa ratusan paket sembako yang terkumpul adalah hasil sumbangan atau bantuan dari instansi/lembaga/perorangan mapun swasta, sementara PJI hanya bertindak sebagai “jembatan” antara penyumbang dengan penerima.<br /><br />“Paket sembako yang terkumpul sekitar 450 paket yang terdiri dari 5kg beras premium, 1kg gula pasir, 1kg minyak goreng dan 8 bungkus mie instas Indomie untuk satu paket sembako. Ini adalah adalah semua sumbangan yang berasal dari Kapolda Jatim, Direktur Reskrimsus Polda Jatim, Direktur Resnarkoba Polda Jatim, Direktur Lalu Lintas Polda Jatim, Kapolrestabes Surabaya, Kanit Reskrim Polrestabes Surabaya, Kanit Reskoba Polrestabes Surabaya, Jaksa di  Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kasipidum Kejaksaan Negeri Surabaya, Kasipidsus Kejaksaan Negeri Surabaya, beberapa Jaksa Kejari Surabaya, Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, beberapa Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Kepala BNNK Surabaya, BNNP serta beberapa Advokad maupun masyarakat umum termasuk anggota PJI,” kata Jentar yang disambut dengan tepuk tangan para undangan maupun masyarakat sekitar Kelurahan Sidosermo. <br /><br />Jentar Sitinjak yang juga Pimpinan Redaksi beritakorupsi.co yang sehari-harinya di Pengadilan Tipikor Surabaya ini mengatakan, bahwa DPP PJI tidak mengambil sedikitpun dari hasil sumbangan berupa paket sembako untuk kepentingan kegaitan PJI sendiri. Dan bantuan paket sembako akan diserahkan langsung oleh para penyumbang dan dibantu oleh anggota PJI lainnya.<br /><br />“Dari sekitar 450 pake semabko yang terkumpul, kami (PJI) tidak mengambil sedikit pun untuk kepentimgan kegiatan PJI sendiri. Dan paket sembako ini, akan Bapak, Ibu serahkan sendiri dan dibantu oleh teman-teman anggota PJI kepada masyarakat yang akan menerima sesuai dengan kupon yang sudah kami bagikan sebelumnya,” lanjut Jentar.<br /><br />Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Umum PJI Hartanto Buchori atau yang akrab disapa Buchori. Selain itu, Ketua Umum PJI ini juga mengingatkan para Jurnalis maupun masyarakat, agar tidak mau dibodohi oleh para pembuat Hoax atau berita bohong. <br /><br />“Dengan menyebarkan Hoax, berarti kita memberi oksigen kepada pembuatnya”, ujar Buchori.<br /><br />Boechori menambahkan, selain berita Hoax, masih ada “tulisan sampah”. <br /><br />“Opini yang menyesatkan masyarakat, oleh pembuatnya diberi roh setan, seolah-olah suatu kebenaran. Anggota PJI harus mematuhi KEJ (Kode Etik Jurnalis) dan Undang-Undang Pers dan jangan lupa untuk selalu memferivikasi kebenaran suatu informasi yang didapat, dan jangan asal tulis dimedia,” tegasnya<br /><br />Sementara dalam kata sambutan yang disampaikan oleh Gubernur Jatim yang diwakili Humas Protokoler Pemprov Jatim, Pangdam V Brawijaya diwakili Aster Kasdam V/Brawijaya Kolonel Czi Wahyono, dan Kapolda Jatim yang diwakili Bid. Humas Polda Jatim Kompol Sutrisno menyampaikan pesan moral kepada PJI, agar selalu menjaga hubungan baik yang selama ini terjalin, dan PJI harus selalu menjungjung tinggi kebebasan Pers degan cara jujur dan berimbang dalam menyampaikan berita.<br /><br />Tak ketinggalan pula, Kepala BNN Provinsi Jatim melalui M. Satriyono menyapaikan pesannya, agar para Jurnalis maupun masyarakat supaya berhati-hati untuk menghindari peredaran narkoba yang semakin merajalela. Bahkan menurutnya, kalangan anak muda menggunakan obat-obatan yang beredar di warung-warung dengan mengknsumsi dalam julah banyak.<br /><br />Satriyono menambahkan, dalam satu bulan terakhir ini, BNNP telah menembak mati 2 bandar dan pengedar.<br /><br />Seuasi acar sambutan, pembaian paket semabako pun langsung dibagikan oleh Deasy, Kolonel Czi Wahyono, Kompol Sutrisno AKP Sutrisno Tri, M. Satriyono, Ketua Panitia dan Ketua Umum PJI. (Redaksi) 

Regional Tipikor DPP PJI Mengadakan Baksos Dalam Rangka HPN 2018

#PJI bersama Pejabat membagikan paket sembako sebanyak 400 kepada masyarakat yang kurang mampu# berita korupsi .co – Dewan Pimpinan ...

»

Ralat: Christea Frisdiantara Ternyata Bukan Anggota DPRD Malang Periode 2014 – 2019

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBlxkfEwsqSXk85SdXvkocKp8Z36mA1mub2vqN4kcqHdWQG-EK0C9CpqH0lHBGSQ2cgkR1uW9zjzMMJiMh1wZUkc_xDSg3YyyrAGo-wrrvgDobhZ4CsyUvkt3NKXPdhPc_VhATBKpkRpE/s1600/IMG-20180312-WA0021.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1003" data-original-width="768" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBlxkfEwsqSXk85SdXvkocKp8Z36mA1mub2vqN4kcqHdWQG-EK0C9CpqH0lHBGSQ2cgkR1uW9zjzMMJiMh1wZUkc_xDSg3YyyrAGo-wrrvgDobhZ4CsyUvkt3NKXPdhPc_VhATBKpkRpE/s320/IMG-20180312-WA0021.jpg" width="245" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto Chritea Frisdiantara dikirim sendiri</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b><i>#Kasus Perkara “suap” APBD Malang ditangani KPK, Tetapi Christea Frisdiantara mengaku dipanggil Jaksa Rachmat dari Kejari Malang karena namanya tercantum di berita#</i></b></span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </b></span>Terkait pemberitaan di media Online beritakorupsi.co pada tanggal 20 Pebruari 2018 dengan Judul, ”Sidang Korupsi Suap APBD, Moch. Arif Wicaksono : Semua Anggota Dewan Menerima, dan sub judul; Ketua DPRD buka-bukaan, Puluhan anggota Dewan dan pejabapt Pemkot Malang "berbohong" di Persidangan” terdapat kekeliruan pada pragraf ke- 13 tentang nama-nama anggota DPRD Kota Malang. <br /><br />Dalam pragraf tersebut tercantum naman Christea Frisdiantara selaku anggota DPRD Kota Malang dari Partai Demokrat. Namun, Christea Frisdiantara mengaku sebagai anggota DPRD Kota Malang periode 2009 -2014.<br /><br />Hal itu disampaikan Christea Frisdiantara kepada <b><i>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co</i></b> melalui telepon selulernya, Senin, 12 Maret 2018<br /><br />“Kog bisa ada nama saya tercantum ? Saya bukan anggota DPRD tahun 2014 – 2019. Saya periode 2009 – 2014. Karena nama saya ada diberita itu, saya dipanggil Jaksa Rahmat,” kata Christea Frisdiantara.<br /><br />Mengingat kasus perkara Korupsi “suap” Ketua DPRD Malang Moch. Arif Wicaksno terkait pembahasan APBD Kota Malang TA 2015 lalu ditangani KPK yang saat ini sudah di sidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya dengan terdakwa Jarot Edi Sulistiyono selaku Kepala Dinas PU-PPR, beritakorupsi.co pun mencoba mengkonfirmasi dengan meminta nomor Jaksa Rahmat kepada Christea Frisdiantara, lalu memberikan 2 nomor yaitu; 08124039XXX dan 08133467XXX. <br /><br />Anehnya, saat </span><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><b><i>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co</i></b></span> mencoba menghubungi salah satu nomo tersebut dengan menyebut namanya sesuai apa yang disampaikan Christea Frisdiantara, ternyata pemilik nomor itu mengaku seorang pengacara di Malang.<br /><br />Pada hal sebelumnya, Jaksa Anjar, salah seorang Jaksa di Kejari Malang mengatakan kepada </span><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><b><i>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co</i></b></span>, bahwa Jaksa Rahmat adalah Kasi Pidsus, dan tidak pernah menghubungi siapapun karena Dia masih termasuk baru.<br /><br />“Kalau di Malang ia itu Kasi Pidsus, tetapi beliaunya masih baru jadi nggak pernah telepon-telepon orang yang berperkara. <br /><br />Saat hal itu disampaikan kembali ke Christea Frisdiantara, Ia mengaku mendapat telepon dari orang tersebut.<br /><br />“Oh tapi aq (aku) dapat tilipunnya itu…..yg penting berita koreksi itu sgr naik….besok aq tunjukkan p jaksa (oh tapi aku dapat teleponnya itu. Yang penting berita koreksi itu segesara naik, besok aku tunjukkan Pak Jaksa.red),” kata Christea Frisdiantara melalui pesan WhastAppnya.  (Redaksi)</span>

Tipikor Ralat: Christea Frisdiantara Ternyata Bukan Anggota DPRD Malang Periode 2014 – 2019

Foto Chritea Frisdiantara dikirim sendiri #Kasus Perkara “suap” APBD Malang ditangani KPK, Tetapi Christea Frisdiantara mengaku dipanggi...

»

Terdakwa Kasus Suap OTT Bupati Nganjuk Dituntuk 7 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEha8aKwuRuilhFQacqZv1UcGvoiQpduHfY1b6BaO6Oe8HehVFnnGiX61XiC4PrkkmB9ZM7INLP4gRQMFZkAD-N_piRrPnDPWA0c8HLzaZNk7ybksKJcYy4PbxOjnllwz9-p88tLO-CDJgM/s1600/IMG20180309103523.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEha8aKwuRuilhFQacqZv1UcGvoiQpduHfY1b6BaO6Oe8HehVFnnGiX61XiC4PrkkmB9ZM7INLP4gRQMFZkAD-N_piRrPnDPWA0c8HLzaZNk7ybksKJcYy4PbxOjnllwz9-p88tLO-CDJgM/s1600/IMG20180309103523.jpg" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Jumat, 9 Maret 2018, JPU KPK kembali membacakan surat tuntutannya terhadap 2 terdakwa dalam kasus suap Bupati Nganjuk yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK pada 24 Oktober 2017 lalu, yakni Ibnu Hajar (Kepala Dinas Pendidikan) dan Suwandi (Kepala SMPN 3 Ngronggot).<br /><br />Sebelumnya, JPU KPK telah membacakan surat tuntutannya terhadap 2 terdakwa dalam kasus yang sama yaitu M. Bisri (Kabag Umum RSUD Nganjuk) dan Harjanto (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk). Keduanyan didakwa sebagai pemberi uang syukuran alias uang suap terhadap Bupati, yang dijerat dalam pasal 5 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHAP. Keduanya di tuntut pidana penjara masing-masing 2 tahun dan tinggal menunggu Vonis.<br /><br />Kali ini, Ibnu Hajar dan Suwandi yang menghadapi tuntutan JPU KPK sebagai penerima uang suap dari M. Bisri (Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk), Haryanto (Kepala Dinas Lingkungan Hidup), Tien Farida Yeni (Direktur RSUD Kertosono Nganjuk), Teguh Sujatmika (Kepala Sekolah SMPN 1 Tanjung Anom), Suroto (Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan), Sutrisno yang semula Kepala SMP Negeri 5 Nganjuk dipromosikan sebagai Pengawas Sekolah SMP, dan Sugito sebagai Kepala sekolah SMP Negeri 2 Sawahan Kab. Nganjuk, dan uang itu kemudian diserahkan kepada Bupati Nangjuk Tufiqurahman.<br /><br />Surat tuntutan itu dibacakan JPU KPK Fitroh Rohcahyanto, Ahmad Burhanudin, Herry BS Ratna Putra, Arif Suhermanto, Ni Nengah Gina Saraswati, Andhi Kurniawan dan Dame Maria Silaban dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim yang diketuai I Wayan Sosisawan.<br /><br />Dalam surat tuntutannya JPU KPK menyebutkan, bahwa uang yang terkumpulkan sebesar Rp 1.355.000.000 itu terkait promosi/mutai beberapa pegawai dilingkungan Kabupaten Nganjuk,  diantaranya dari Hariyanto sebesar Rp 80 juta, dari Swandi sebesar Rp 50 juta yang berasal dari Wisnu Anang Prabowo sebesar Rp 15 juta, Sumadi selaku  Kasi Dinas Pengelolaan Sampah sebesar Rp 10 juta, Arif selaku rekanan Dinas Lingkungan Hidup sebesar 15 juta rupiah, dan Okta juga rekanan Dinas Lingkungan Hidup sebesar 10 juta rupiah.<br /><br />Kemudian atas perintah Taufiqurrahman, uang yang terkumpul melalui Kedua terdakwa (Ibnu Hajar dan Suwandi) berasal dari Nurrosid  Husein Hidayat sebesar Rp 100, dari Muhammad Bisri yang mengumulkan dari; 1. Joni Tri Wahyudi sebesar Rp 200 juta pada Agustus 2017, dari Suwandi sebesar Rp 100 juta pada tanggal 12 Oktober 2017, dari Suwandi sebesar Rp 50 juta pada tanggal 17 Oktober 2017, dari Teguh Sujatmika sebesar Rp 110 juta padatanggal 1 Oktober 2017, dari Tien Farida Yani sebesar Rp 30 juta pada Oktober 2017, dari Suroto sebesar Rp 305 juta dan uang tersebut dikumpulkan oleh Suroto dari Sony, Sarwo, Prabowo, Murtajih, Sri Utami dan Fani, terkait promosi jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. 3, pada sekitar tanggal 24 Oktober 2017, bertempat di depan kantor Dinas Pendidikan Nganjuk, Suwandi menerima uang syukuran sebesar Rp 40 juta terkait promosi Sutrisno dari Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Nganjuk menjadi pengawas sekolah SMP, dari Cahya Sarwo Edi sebesar Rp 60 juta, dan uang tersebut kemudian diserahkan ke Bupati Nganjuk Taufiqurrahman.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVzalT4JPKO1zDwauRFfTxPD4fRRZrihf4N1sEHMI6uyx3fPsRZdclu0wWbXIP5laH_oouC2KaeTmr81cUEFGdhelzOkDeHSn5sIEjfvm5UeNbnXCbaJ6eBoJ5PItThbX6_qUK44mQiVE/s1600/OTT+Nganjuk.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVzalT4JPKO1zDwauRFfTxPD4fRRZrihf4N1sEHMI6uyx3fPsRZdclu0wWbXIP5laH_oouC2KaeTmr81cUEFGdhelzOkDeHSn5sIEjfvm5UeNbnXCbaJ6eBoJ5PItThbX6_qUK44mQiVE/s1600/OTT+Nganjuk.jpg" /></a></div> JPU menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa (Ibnu Hajar dab Suwandi) sebagaiana diatur dan diacam dalam pasal 12 huruf b UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHAP.<br /><br />Namun ke- 2 terdakwa dituntut pidana penjara  yang berbeda. JPU menjatuhkan tuntutan pidana terhadap Suwandi selama 4 tahun dan 6 bulan. Permohonan Suwandi sebagai JC (Justaice Collabulator) atau yang membantu penyidik untuk mengungkap kasus suap ini dikabulkan.<br /><br />Sementara Ibnu Hajar dituntut jauh lebih tinggi dari 3 terdakwa lainnya (M. Bisri, Harjanto dan Suwandi) yaitu 7 tahun penjara. Tuntutan lebih tinggi karena Ibnu Hajar lebih berperan dan terkesan tidak berterus terang selama dalam persidangan (“wajarlah tuntutan lebih tinggi termasuk baut Taufiqurrahman”).<br /><br />“Menuntut; Agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Ibnu Hajar dengan pidana penjara selama 7 tahun, denda sebesar Rp 200 juta. Apabila tidak dibayar maka diganti kurungan sekama 6 bulan,” ucap JPU Fitroh.<br /><br />Atas tuntutan JPU, Majelis Hakim memberikan waktu sepekan terhadap terdakwa maupun melalui Penasehat Hukum terdakwa untuk menyampaikan Pledoi (Pembelaa)-nya.<br /><br />Usai persidangan, JPU Fitroh kepada media ini terkait tuntutan terhadap terdakwa mengatakan, bahwa terdakwa Suwandi secara terus terang mengakui atas perbuatannya, sementara Ibnu Hajar terkesan berbelit-belit.<br /><br />“Pertimbangannya kan berbeda. Suwandi berterus terang dan mengakui dan terdakwa juga sebagai JC, sementara Ibnu Hajar terkesan berbelit-belit,” ujar Jaksa KPK yang akrab dengan wartawan.  <br /><br />Kasus ini bermula pada bulan Mei 2017 sampai dengan Oktober 2017, bertempat di Jalan Semeru Gang I RT 30 RW 01 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, di Hotel Luminor Surabaya di Jalan Jemursari Nomor 206 Kota Surabaya dan di RSUD Nganjuk Jalan Dr Soetomo 62 Kabupaten Nganjuk, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sebagai perbuatan berlanjut, memberikan sesuatu berupa uang sebesar Rp 400 juta kepada Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk periode 2013-2018, melalui Joni Tri Wahyudi dan Suwandi, yang bertentangan dengan jabatannya.<br /><br />Pemebrian uang itu berhubungan dengan promosi dan mutasi jabatan eselon III dan IV di lingkungan RSUD Nganjuk, yang bertentangan dengan kewajiban Taufiqurrahman selaku  Bupati Nganjuk, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVklg3J2OIkrM2pZMS1q6MoSRsqLoFdpucobTqZzG6qgpbktTmK0p-Yl_ktx0XP_DJVtkzSFd38z1z5vewBz0bu7jJKAUBen5DAxbMG-YzDbSwUaVaSCTP42hCkmXZM0H1aClQsfwe7yM/s1600/IMG20180129154623.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVklg3J2OIkrM2pZMS1q6MoSRsqLoFdpucobTqZzG6qgpbktTmK0p-Yl_ktx0XP_DJVtkzSFd38z1z5vewBz0bu7jJKAUBen5DAxbMG-YzDbSwUaVaSCTP42hCkmXZM0H1aClQsfwe7yM/s1600/IMG20180129154623.jpg" /></a></div> Pada awal bulan Mei 2017, saat Bupati Nganjuk Taufiqurrahman memutasi terdakwa M. Bisri yang menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, menjadi Kepala Bagian (Kabag) Umum RSUD Nganjuk, sekaligus mau minta terdakwa untuk mengkoordinir para pegawai yang berkeinginan menduduki jabatan Eselon III dan IV, baik pada RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono, dengan syarat bersedia memberikan sejumlah uang sebagai imbalannya yang diistilahkan sebagai uang syukuran dimana terdakwah menyanggupinya.<br /><br />Beberapa hari setelah pertemuan itu, terdakwa M. Bisri mengkoordinir beberapa pegawai untuk dipromosikan maupun mutasi di RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono. Lalu terdakwa M. Bisri membuat daftar nama dan promosi jabatan yang diinginkan. Daftar nama tersebut kemudian diserahkan terdakwa kepada Taufiqurrahman sambil menyampaikan, bahwa para pegawai sanggup untuk memberikan uang syukuran.<br /><br />Daftar nama yang dibuat terdakwa M. Bisri untuk promosi jabatan maupun untuk mutasi adalah, diantaranya Hardi Jono, Waskito Rini, Sofianti Wahyu Setyaningsih, Sri Mumpuni, Yuliana, Anang Agus Susilo, Sri Nuryati, Agustin Rahmawati, Muhammad Yudi Arifin dan Lilik supriyadi.<br /><br />Kemudian pada tanggal 24 Mei 2017, lanjut JPU KPK, Bupati Nganjuk menerbitkan surat keputusan (SK) Nomor 82/86/411.404/2017 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural yang mengangkat terdakwa dari jabatan Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Eselon III/B menjadi Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk Eselon III/B, serta mengangkat para pegawai sebagaimana informasi yang diajukan terdakwa.<br /><br />Setelah pengangkatan terdakwa sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk dan pengangkatan para pegawai dimaksud, maka untuk merealisasikan uang syukuran yang akan diberikan kepada Taufiqurrahman, terdakwa M. Bisri kemudian menyiapkan uang sebesar Rp 400 juta, yang terdiri dari  100 juta rupiah merupakan uang pribadi terdakwa dan Rp 300 juta uang yang dikumpulkan oleh terdakwa dari para pegawai yang telah berhasil dipromosikan dan dimutasikan. Uang tersebut diterima terdakwa secara bertahap baik secara langsung maupun melalui Tien Farida Yani.<br /><br />Sebagai kompensasi atas pelantikan diri terdakwa sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk dan para pegawai yang diusulkan oleh terdakwa, kemudian memberikan uang yang terkumpul itu kepada Taufiqurrahman melalui Joni Tri Wahyudi, Kepala SMP Negeri 3 Ngeronggot, yakni pada sekitar bulan Juli - Agustus 2017,  bertempat di rumah terdakwa di Jalan Semeru Gang I Rt 03 Rw 01 Desa Tanjungrejo, Kabupaten Loceret Kabupaten Nganjuk, diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Wahyudi sebesar Rp 200 juta. Kemudian oleh Joni Tri Wahyudi, diserahkan kepada Taufiqurrahman di Pendopo Kantor Bupati Nganjuk.<br /><br />Pada tanggal 12 Oktober 2017, bertempat di Hotel Luminor Surabaya di Jalan Jemursari Nomor 206 Kota Surabaya, diarahkan kepada Taufiqurrahman melalui Suwandi sebesar Rp 100 juta. Pada tanggal 15 Oktober 2017, bertempat di rumah terdakwa diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Suandi sebesar 50 juta. Dan pada tanggal 17 Oktober 2017 bertempat di RSUD Nganjuk diserahkan kepada kepada Taufiqurrahman senilai Rp 50 juta. Bahwa uang sebesar Rp 200 juta yang diterima Suwandi, kemudian diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Rosid Husein Hidayat selaku ajudan Bupati Nganjuk di sebuah rumah makan di Surabaya.<br /><br />Pemberian uang sebesar Rp 400 juta kepada Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk melalui Joni Tri Wahyudi dan Suandi, karena Taufiqurrahman telah mengangkat dirinya sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk, dan para pegawai lainnya sesuai usulan terdakwa atau pemberian itu berhubungan dengan promosi dan mutasi jabatan di lingkungan RSUD Nganjuk yang bertentangan dengan kewajiban Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010.<br /><br />Sementara Harjanto, memberikan uang sebesar Rp 500 juta terhadap Buapti Nganjuk, terkait pengankatannya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk. Pemberian uang tersebut oleh terdakwa diberikan dalam beberapa tahap. <br /><br />Pada sekitar bulan April 2017, terdakwa dihubungi Ibnu Hajar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk yang merupakan orang kepercayaan Taufiqurrahman, agar menyiapkan uang sebesar Rp 100 juta untuk keperluan Taufiqurrahman yang sedang ada acara di Yogyakarta. Atas permintaan itu, terdakwa meminta Wisnu Anang Wibowo agar menyiapkan uang sebesar Rp 100 juta, tetapi yang sanggup disediakan Wisnu Anak Wibowo hanya sebesar Rp 80 juta. Setelah terdakwa menerima uang sebesar 80 juta itu, terdakwa kemudian menghubungi Ibnu Hajar dan menyampaikan bahwa uang sudah dapat diambil di rumahnya tetapi hanya Rp 80 juta. Ibnu Hajar Kemudian datang ke rumah terdakwa terletak di Desa Kwagean, Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar 80 juta tersebut kepada Ibnu Hajar. Kemudian Ibnu Hajar menyerahkan uang tersebut kepada Taufiqurrahman yang masih berada di Yogyakarta.  (Redaksi)

News Tipikor Terdakwa Kasus Suap OTT Bupati Nganjuk Dituntuk 7 Tahun Penjara

berita korupsi .co – Jumat, 9 Maret 2018, JPU KPK kembali membacakan surat tuntutannya terhadap 2 terdakwa dalam kasus suap Bupati Nganju...

»