UPAYA HUKUM DALAM PERKARA PIDANA: Sebuah Analisis dan Perbandingan Menyongsong KUHAP Baru

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEeatXS1OZ60naCxUxyeBMVlZM7R6X9HPIfstyrvHXBBrFh-m8eTYkBjqf-ZSxVnX1-b_IKE_vxYSC-GoHFfbz2DNocFjqQN5LcmZcw-jMSfCYf17pTrKXKgmzQXitmikTfp0M5kMGUcoNSXUdXQR_i7Z2H4RlHIwwVOTeuYHfMURU9MDt1sC16_3B5Jg/s627/Hakim%20Safri.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="627" data-original-width="450" height="394" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEeatXS1OZ60naCxUxyeBMVlZM7R6X9HPIfstyrvHXBBrFh-m8eTYkBjqf-ZSxVnX1-b_IKE_vxYSC-GoHFfbz2DNocFjqQN5LcmZcw-jMSfCYf17pTrKXKgmzQXitmikTfp0M5kMGUcoNSXUdXQR_i7Z2H4RlHIwwVOTeuYHfMURU9MDt1sC16_3B5Jg/w284-h394/Hakim%20Safri.jpg" width="284" /></a></div>Surabaya, 4 November 2025 - <b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO</b> - Artikel ini menganalisis upaya hukum dalam perkara pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku, dengan perbandingan terhadap rancangan KUHAP baru yang masih sedang digodok. Fokus utama adalah pada upaya hukum biasa (praperadilan, banding, kasasi) dan luar biasa (peninjauan kembali), serta implikasinya terhadap penegakan hukum pidana yang lebih adil dan berorientasi pada Hak Asasi Manusia (HAM). Analisis ini mengintegrasikan pandangan ahli seperti Andi Hamzah, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan restoratif. Perbandingan menunjukkan bahwa KUHAP baru berpotensi memperkuat due process of law, meskipun tantangan implementasi tetap ada. Kata kunci: upaya hukum pidana, KUHAP lama, KUHAP baru, analisis perbandingan.<br /><br />Sistem peradilan pidana di Indonesia bergantung pada KUHAP yang disahkan pada 1981, yang mengatur proses dari penyidikan hingga eksekusi putusan. Upaya hukum pidana, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 KUHAP, merupakan hak terdakwa atau penuntut umum untuk menentang putusan pengadilan melalui mekanisme seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Namun, seiring perkembangan zaman, KUHAP lama dinilai kurang adaptif terhadap dinamika sosial, teknologi, dan tuntutan HAM, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai diskusi reformasi hukum .<br /><br />Pembaruan KUHAP menjadi mendesak menyusul pengesahan KUHP Nasional melalui UU No. 1 Tahun 2023, yang akan berlaku pada 2 Januari 2026. Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHAP 2025, yang dirilis secara resmi pada 21 Maret 2025 oleh Komisi III DPR, bertujuan menyelaraskan prosedur acara pidana dengan KUHP baru, termasuk penguatan restoratif justice dan perlindungan korban . Artikel ini bertujuan menganalisis upaya hukum pidana saat ini, membandingkannya dengan ketentuan RUU KUHAP, dan mengeksplorasi implikasinya bagi penegak hukum. Analisis ini didasarkan pada prinsip due process of law, sebagaimana ditegaskan oleh Wakil Menteri Hukum Edward Omar Shariffudin, yang menekankan perlindungan HAM dalam KUHAP baru. Penulis, sebagai praktisi peradilan dengan pengalaman panjang, melihat pembaruan ini sebagai peluang untuk meningkatkan integritas sistem hukum pidana di Indonesia.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Profil Penulis</b></span><br /><br />Safri, SH., MH., sebelum menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Surabaya pada akhir Oktober 2025, sebelumnya Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya. Kemudian Ketua PN Kendari dan Ketua PN Poso. Dengan karir gemilang di bidang peradilan pidana. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kendari dan Ketua Pengadilan Negeri Poso, di mana ia memimpin penanganan berbagai perkara kompleks yang melibatkan upaya hukum pidana. Sebagai akademisi dan praktisi, Safri telah menulis 8 buku tentang hukum, filsafat dan humaniora termasuk analisis reformasi KUHAP. Selain itu, beliau sering menjadi narasumber di berbagai seminar dan temu ilmiah nasional, seperti diskusi tentang Rancangan KUHAP. Pengalaman ini membentuk pandangan beliau bahwa upaya hukum harus menjadi instrumen keadilan, bukan sekadar formalitas.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Analisis Upaya Hukum dalam KUHAP Lama</b></span><br /><br />Dalam KUHAP lama, upaya hukum pidana dibagi menjadi biasa dan luar biasa, bertujuan memberikan kesempatan koreksi atas putusan yang dianggap tidak adil. Menurut Andi Hamzah, seorang guru besar hukum pidana yang menulis buku Upaya Hukum dalam Perkara Pidana dan Hukum Acara Pidana Indonesia, upaya hukum adalah mekanisme esensial untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan individu, dengan menekankan prinsip ne bis in idem (tidak dapat diadili dua kali untuk perkara yang sama) .<br /><br />Andi Hamzah berpendapat bahwa upaya hukum bukan hanya hak formil, melainkan alat untuk mencari kebenaran materiil, di mana hakim harus mempertimbangkan bukti baru untuk menghindari kesalahan yudisial.<br /><br /><b><span style="font-size: medium;">Upaya Hukum Biasa</span></b><br /><ul><li>° Praperadilan (Pasal 77-83 KUHAP): Digunakan untuk menguji sahnya penetapan tersangka, penahanan, atau penyitaan. Ini adalah upaya pra-peradilan untuk melindungi hak individu dari penyalahgunaan wewenang aparat. Dalam praktik, praperadilan sering menjadi pintu masuk bagi korban pelanggaran prosedural, meskipun efektivitasnya terbatas oleh beban pembuktian yang tinggi .</li><li>° Banding (Pasal 67-76 KUHAP): Diajukan ke pengadilan tinggi dalam waktu 7 hari setelah putusan tingkat pertama. Banding memungkinkan pemeriksaan ulang fakta dan hukum, tetapi terbatas pada putusan yang belum inkracht (berkekuatan hukum tetap). Menurut Hamzah, banding efektif untuk mengoreksi kesalahan hakim tunggal, tetapi sering terhambat oleh prosedur yang kaku .</li><li>° Kasasi (Pasal 244-254 KUHAP): Diajukan ke Mahkamah Agung untuk kesalahan penerapan hukum, bukan fakta. Ini adalah upaya tertinggi biasa, dengan batas waktu 14 hari. Hamzah menekankan bahwa kasasi harus fokus pada keseragaman yurisprudensi untuk mencegah inkonsistensi antar-pengadilan .</li></ul><span style="font-size: medium;"><b>Upaya Hukum Luar Biasa</b></span><br /><br />Peninjauan Kembali (PK, Pasal 263-276 KUHAP): Hanya untuk putusan inkracht, dengan alasan novum (bukti baru) atau kesalahan hakim. Hamzah dalam karyanya menyatakan bahwa PK adalah "pintu terakhir keadilan", tetapi jarang berhasil karena syarat ketat, hanya sekitar 5-10% yang dikabulkan berdasarkan data Mahkamah Agung .<br /><br />Secara keseluruhan, KUHAP lama menjamin akses upaya hukum, tetapi dikritik karena kurang melindungi korban dan terlalu berfokus pada terdakwa, serta tidak mengakomodasi teknologi digital dalam proses banding atau kasasi .<br /><br />Perbandingan dengan RUU KUHAP Baru (2025)<br /><br />RUU KUHAP 2025, yang ditandatangani Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada 23 Juni 2025 oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, memperkenalkan paradigma baru yang selaras dengan KUHP Nasional . Perbandingan utama dengan KUHAP lama adalah sebagai berikut:<ul><li>Penguatan Due Process dan HAM: KUHAP lama berorientasi pada efisiensi penyidikan, sementara RUU baru menekankan perlindungan HAM sejak tahap awal, termasuk hak korban atas restoratif justice (misalnya, mediasi pidana untuk kasus ringan). Ini berbeda dari KUHAP lama ruang mediasi . Wakil Menteri Hukum menegaskan bahwa KUHAP baru harus mencegah penahanan sewenang-wenang, dengan batas waktu lebih ketat (maksimal 60 hari untuk penyidikan) .</li><li>Upaya Hukum Biasa: Praperadilan diperluas untuk mencakup pengawasan penyadapan digital, yang absen di KUHAP lama. Banding dan kasasi kini memungkinkan e-filing untuk mempercepat proses, mengatasi keterlambatan kronis di KUHAP lama (rata-rata 6-12 bulan). Hamzah's teori tentang keseimbangan hukum didukung di sini, dengan penambahan hak korban untuk mengajukan banding terbatas.</li><li>Upaya Hukum Luar Biasa: PK diperluas dengan alasan baru seperti bukti ilmiah digital (e.g., rekaman CCTV), dan batas waktu diperpanjang menjadi 180 hari. Ini kontras dengan KUHAP lama yang kaku, di mana PK sering gagal karena kurangnya inovasi . Namun, RUU baru berpotensi kontroversial karena memperbolehkan PK berulang untuk kasus HAM berat, yang bisa menimbulkan kekacauan jika tidak diatur bijak .</li><li>Impl Perbandingan:</li><li>KUHAP baru lebih adaptif terhadap konteks Indonesia, seperti integrasi nilai Pancasila dalam restoratif justice, berbeda dari KUHAP lama yang warisan kolonial . Tantangan utama adalah harmonisasi dengan KUHP baru, di mana delik pidana lebih luas (e.g., kohabitasi), memerlukan upaya hukum yang lebih fleksibel .</li></ul>Dari perspektif penulis, perbandingan ini menunjukkan kemajuan, tetapi memerlukan pelatihan bagi hakim dan jaksa untuk menghindari inkonsistensi.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Implikasi Menyongsong KUHAP Bar</b></span>u<br /><br />Pembaruan KUHAP akan merevolusi peradilan pidana dengan mengurangi backlog kasus (saat ini >100.000 perkara tahunan) melalui digitalisasi upaya hukum. Menurut Hamzah, ini selaras dengan tujuan hukum pidana sebagai alat restoratif, bukan retributif semata. Namun, implikasi negatif potensial termasuk peningkatan beban Mahkamah Agung jika PK tidak dibatasi. Di Surabaya, sebagai pusat peradilan khusus, penulis merekomendasikan pilot project e-court untuk upaya hukum, guna memastikan transisi mulus pada 2026 .<br /><br /><b><span style="font-size: medium;">Kesimpulan</span></b><br />Safri, SH., MH yang telah menulis 8 judul buku dan Nara Sumber diberbagai Seminar/temu ilmiah mengatakan, upaya hukum pidana dalam KUHAP lama telah memberikan fondasi keadilan, tetapi RUU KUHAP 2025 menawarkan perbaikan signifikan melalui penguatan HAM, restoratif justice, dan adaptasi teknologi. Mengintegrasikan pandangan Andi Hamzah, pembaruan ini harus menjaga keseimbangan antara efisiensi dan keadilan. Sebagai praktisi, penulis menekankan urgensi sosialisasi untuk penegak hukum, agar KUHAP baru benar-benar menyongsong era hukum pidana nasional yang berkeadilan. Rekomendasi: DPR segera sahkan RUU dengan masukan stakeholder untuk menghindari polemik.<br /><span style="font-size: medium;"><br /><b>Daftar Pustaka:</b></span><ol><li>Hukum Acara Pidana. Sinar (Andi Hamzah - 2008). </li><li>Silent Court - (Safri, SH., MH)</li><li>Judicial Activism,</li><li>Keyakinan Hakim (Sebuah telaah filsafat Hkm), - (Safri, SH., MH) <br /></li><li>Mahkamah: Dari keadilan normatif menuju keadilan substantif, - (Safri, SH., MH)</li><li>Catatan Seorg Hakim - (Safri, SH., MH)</li><li>In the name of law. - (Safri, SH., MH)</li><li>Refleksi Seorg Hakim. - (Safri, SH., MH)</li><li>Kamus Hukum Para Hakim - (Safri, SH., MH)</li><li>1Sumber Web: marinews. mahkamahagung.go.id</li></ol></div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Perdata Pidana Regional Tipikor UPAYA HUKUM DALAM PERKARA PIDANA: Sebuah Analisis dan Perbandingan Menyongsong KUHAP Baru

Surabaya, 4 November 2025 - BERITA KORUPSI .CO - Artikel ini menganalisis upaya hukum dalam perkara pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang ...

»

Sidang Perkara Korupsi KONI Kota Kediri Sebesar Rp2.429, PH Terdakwa : JPU "Kacau Balau" Tidak Dapat Membuktikan Jumlah Kerugian Negara

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXT1GRsRVedH7wfE1-6i7DitHMmv2TUICwG8M97WEy2Bk9Kb_66_rVnXO2BtkDQJFA0hLDlcW771grxQ4G7CxWZCh3tIYi4D-Hb05BcBlk6LmDC3VEwxQNE6I3KffJ1LFYgZN6vqKR-JzHxVyDA0NjHwBPtKcgayeQFtj22cUJQD2DxN7HGdsyfq48flI/s640/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXT1GRsRVedH7wfE1-6i7DitHMmv2TUICwG8M97WEy2Bk9Kb_66_rVnXO2BtkDQJFA0hLDlcW771grxQ4G7CxWZCh3tIYi4D-Hb05BcBlk6LmDC3VEwxQNE6I3KffJ1LFYgZN6vqKR-JzHxVyDA0NjHwBPtKcgayeQFtj22cUJQD2DxN7HGdsyfq48flI/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;"><b><u>Eko Budiono, SH., MH selaku Penasehat Hukum Terdakwa Arif Wibowo, SE., MM selaku Bendahar KONI Kota Kediri mengatakan</u></b>, “Pengakuan Arif Wibowo ada aliran uang ke Walikota atau mantan Walikota Kediri Abu Bakar (Abdullah Abu Bakar. SE), yang mengantar adalah Ketua Kwin Atmoko Yuwono dan Arif. Arif Wibowo di lobby, Ketua masuk. Tapi dipersidangan tidak diakui Ketua. Arif meminta gara CCTV dibuka.”</span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya bersama JPU Kejari Kota Kediri, Kamis, 30 Oktober 2025, kembali menggelar sidang perkara dugaan Korupsi dan hibah untuk membiayai pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga atlet berprestasi di KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Cabang Kota Kediri yang bersumber dari APBD Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri tahun anggaran (TA) 2023 sebesar Rp10.000.000.000 yang merugikan keuangan negara Cq. Pemkot Kediri sebesar Rp2.429.941.492 berdasarkan hasil audit Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : PE.03.03/SR-1200/PW13/5.1/2024 tanggal 30 Desember 2024, dengan agenda pembacaan Pledoi atau Pembelaan dari Terdakwa maupun dari masing-masing Tim Penasehat Hukum Terdakwa atas tuntutan pidana penjara dari JPU Kota Kediri<br /><br />Ketiga Terdakwa adalah selaku pengurus KONI Cabang Kota Kediri, yaikni Drs. H. Kwin Atmoko Yuwono, MM selaku Ketua Umum KONI Kota Kediri dituntut pidana penajara selama 3 tahun 6 bulan denda sebesar Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan tanpa membayar uang pengganti. Kemudian Arif Wibowo, SE., MM Bin Suandoko selaku Wakil Bendahara KONI Kota Kediri dan Dian Ariyani, SE., M.Si selaku Bendahara KONI Kota Kediri maing-masing dituntut pidana penajara selama 4 tahun 6 bulan denda sebesar Rp 250 juta subsider 4 bulan kurungan dan membayar uang pengganti untuk Terdakwa Arif Wibowo sebesar Rp2.210 lebih atau sekitar Rp1,510 miliar lebih setelah dikurangi uang yang sudah dititipan Terdakwa ke Kejaksaan sebasar Rp700 juta. Sedangkan uang pengganti untuk Terdakwa Dian Ariyani sebesar Rp219 juta subsider pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan<br /><br />Agenda sidang yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis, 30 Oktober 2025 adalah Pledoi atau Pembelaan dari Terdakwa dan dari masing-masing Tim Penasehat Hukum Terdakwa, diketuai Majelis Hakim Ferdinan Marcus Leander, SH., MH dengan dibantu dua hakim anggota yaitu Abdul Gani, SH., MH dan Pultoni, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hock serta Panitra Penganti (PP) Prof (HC). DR (HC). Suparman, SH., MH   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtlCualzMqws0TOilhC9D-3dDGv63sq8sCk6CM0qGsO7XD3sMJoRgZFL5e6a19F3w-kMM9AlB4nwVuTeAUyrHHKwyI1RyyE6m9PJUuPFHdT4hNVJjnUUWB2D9fk_R7XVVkEV1NQGg5JERct-mwrJEn77AAgEr-sfKu4oTagdN3LMTuTu1_2BBA0ZGGrJA/s640/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtlCualzMqws0TOilhC9D-3dDGv63sq8sCk6CM0qGsO7XD3sMJoRgZFL5e6a19F3w-kMM9AlB4nwVuTeAUyrHHKwyI1RyyE6m9PJUuPFHdT4hNVJjnUUWB2D9fk_R7XVVkEV1NQGg5JERct-mwrJEn77AAgEr-sfKu4oTagdN3LMTuTu1_2BBA0ZGGrJA/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Dihadapan Majelis Hakim, Eko Budiono, SH., MH selaku Penasehat Hukum Terdakwa Arif Wibowo mengatakan, ketidaksesuaian antara dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap serta tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.<br /><br />“Surat Dakwaan yang menerangkan 19 kali penarikan, yang kemudian berubah dalam Surat Tuntutan menjadi 21 kali penarikan, memperlihatkan Jaksa Penuntut umum KACAU BALAU dalam menghitung Kerugian Negara, serta TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN DENGAN TEPAT BERAPA KERUGIAN NEGARA YANG SEBENARNYA, hal tersebut menunjukkan jika Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP serta tidak memenuhi Asas Hukum bahwa Dalam Perkara Pidana Bukti Bukti Haruslah Lebih Terang Daripada Cahaya,” beber Eko Budiono, SH., MH<br /><br />Eko Budiono, SH., MH menjelaskan, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam menghitung Kerugian Negara hanya mendasar pada ILMU KIRA KIRA saja, TIDAK MENDASAR PADA FAKTA YANG SEBENARNYA, dapat dilihat dari berubah ubahnya Jaksa Penuntut Umum mendalilkan jumlah penarikan, baik dalam Surat Dakwaan yang menerangkan 19 kali penarikan, maupun Surat Tuntutannya yang menerangkan 21 kali penarikan, jumlah penarikan dana sebesar Rp10.033.010.028, FAKTA YANG SEBENARNYA dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutannya, Perhitungan Jaksa Penuntut Umum SALAH DAN KACAU BALAU, sehingga dalam persidangan tidak diketemukan berapa Kerugian Negara yang pasti, apakah Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan telah dapat membuktikan Berapa Kerugian Negara yang Pasti ???<br /><br />“Dalam persidangan TIDAK ADA SATUPUN SAKSI yang dapat menerangkan siapa yang menikmati Uang Kerugian Negara tersebut, sampai dengan persidangan selesai, TIDAK DIKETEMUKAN SATUPUN SAKSI yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah yang menikmati Uang Kerugian Negara tersebut” ucapnya  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgw2RVaq_B606swF13-wCV-duAEyPIoxTuWO7i_GJ26Ig8iUnLDjiU6rji9dpxUoltgFHKUVd6dJgVn2ayemt9b_4id2RfckYSqCRPdiH2bg8nWH2uaXrE-zthB4E2VUPi_vfVOcXBx65RjB5z5I-WfNq3C80yYd2UiX72VCfK_fYEIXYy-Pm90zn-19E4/s640/1..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="378" data-original-width="640" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgw2RVaq_B606swF13-wCV-duAEyPIoxTuWO7i_GJ26Ig8iUnLDjiU6rji9dpxUoltgFHKUVd6dJgVn2ayemt9b_4id2RfckYSqCRPdiH2bg8nWH2uaXrE-zthB4E2VUPi_vfVOcXBx65RjB5z5I-WfNq3C80yYd2UiX72VCfK_fYEIXYy-Pm90zn-19E4/w640-h378/1..jpg" width="640" /></a></div>Eko Budiono, SH., MH juga menjelaskan, jadi bagaimana cara Jaksa Penuntut Umum dapat menghitung Uang Kerugian Negara yang dinikmati oleh Terdakwa sebesar Rp2.210.491.492, Saksi (Terdakwa.Red) DIAN ARIYANI, S.E., M.Si, sebesar Rp219.450.000, dan Saksi (Terdakwa.red) Drs. H. KWIN ATMOKO YUWONΝΟ, M.M. NIHIL ATAU ZERO ATAU NOL ???, Dari mana Jaksa Penuntut Umum menghitungnya, apakah dengan ILMU KIRAKIRA ???. Apakah menentukan UANG PENGGANTI UNTUK TERDAKWA juga menggunakan ILMU KIRA-KIRA ???, <br /><br />“Mohon dijelaskan oleh Jaksa Penuntat Umum dalam Repliknya, agar hukum dapat ditegakkan seadil-adilnya, jika tidak dapat menjelaskan apa yang kami buat dalam Pledoi kami, kami harapkan Dakwaan dan Tuntutan yang NGAWUR dan KACAU BALAU untuk dikesampingkan dan TERDAKWA untuk dibebaskan demi hukum,” ujarnya memohon<br /><br />Seusai persidangan, kepada beritakorupsi.co Eko Budi, SH., MH kembali mengatakan, bahwa dakwaan dan tuntutan JPU tidak jelas dan berubah-ubah terkait jumlah penarikan dan nilai nominal, begitu juga dengan keterangan Ahli dari BPKP. <br /><br />“Dalam dakwaan Jaksa mengatakan ada penarikan sebanyak 19 kali dengan nominal sepuluh miliar sekian. Dan dituntutan itu berubah menjadi 21 kali penarikan dengan nominal yang sama. Sementara fakta persidangan dan juga kami hitung, penarikan sebanyak 19 kali dengan nominal sembilan miliar sekian. Lalu sisianya kemana atau dari mana? Ahli dari BPKP juga berbeda. Dalam persidangan mengatakan 21 kali. Tapi tidak bisa menjelaskan dari mana 21 kali atau selisihnya 3 kali penarikan?,” kata Eko Budi dengan nada heran  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTPQ6KK1EcfhVIoELneXwkGEF39F61KC7J77xgEGT-jV4Lg_EYug3JyxtUd9Mo-UoXHJGZFR5xLCnouoEjZ76Q0FetTP1oxNS1lVk5DKX71cUStWVDBY5dpfVPvt5tw_anoACuOqNOI23UNMX-g_MWBW8LXZXroHDDSgO_4_SVMBO6r71SVgNpy0nkdYM/s640/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTPQ6KK1EcfhVIoELneXwkGEF39F61KC7J77xgEGT-jV4Lg_EYug3JyxtUd9Mo-UoXHJGZFR5xLCnouoEjZ76Q0FetTP1oxNS1lVk5DKX71cUStWVDBY5dpfVPvt5tw_anoACuOqNOI23UNMX-g_MWBW8LXZXroHDDSgO_4_SVMBO6r71SVgNpy0nkdYM/w640-h288/6.jpg" width="640" /></a></div>Saat ditanya terkait penghitungan yang dilakukan, Eko Budi menjelaskan, berdasarkan fakta persidangan. “Kami menghitung dengan  cermat, ada memang penarikan sebanyak 19 kali bukan 21 kali, jumlahnya sembilan miliar sekian (Rp9.883.010.028),” ungkap Eko Budi sambil memperlihatkan Pledoinya<br /><br />Saat ditanya lebih lanjut, apakah memang ada perbuatan sesuai dakwaan Jaksa dan apakah hanya ketiga Terdakwa ini yang terlibat atau ada pihak lain?.<br /><br />Menanggapi hal itu, Eko Budi mengakui, bahwa ada perbuatan. Ada pergeseran anggaran dan itu dilakukan atas perintah. Dan yang menikmati uang bukan Terdakwa melainkan ada eksekutif dan legislatif. Di BPA (berita acara pemeriksaan) tercantun dan juga dijelaskan Terdakwa saat sidang agenda pemeriksaan Terdakwa <br /><br />“Ada memang pergesaran anggaran dan itu dilakukan atas perintah. Ada (yang terlibat), bukan hanya ketiga Terdakwa ini. Ada dari ekesekutif dan legislatif. Ada mantan Walikota, Sekda, Dispora. Di BAP ada, Terdakwa Arif juga mengatakan saat pemeriksaan Terdakwa,” ungkap Eko Budi<br /><br />“Ada aliran duit?” tanya beritakorupsi.co penasaran, lalu dijawab Eko Budi “ada”<br /><br />“Pengakuan Arif Wibowo ada aliran uang ke Walikota atau mantan Walikota Kediri Abu Bakar (Abdullah Abu Bakar. SE), yang mengantar adalah Ketua Kwin Atmoko Yuwono dan Arif. Arif Wibowo di lobby, Ketua masuk. Tapi dipersidangan tidak diakui Ketua. Arif meminta gara CCTV dibuka,” ungkap Eko Budi.  <br /><br /><b><span style="color: #2b00fe; font-size: large;">Baca juga : </span><span style="color: #2b00fe;"><br /></span><span style="color: red;">JPU Kejari Kota Kediri Menghadirkan Lima Orang Saksi Dalam Perkara Korupsi KONI Sebesar Rp2.429 M -</span><span style="color: #2b00fe;"> <a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/08/jpu-menghadirkan-zachrie-ahmad-ssos.html">https://www.beritakorupsi.co/2025/08/jpu-menghadirkan-zachrie-ahmad-ssos.html</a></span></b><br /><br />Apa yang dikatakan Eko Budi selaku Penasehat Hukum Terdakwa sesuai BAP dan pengakuan Terdakwa dalam persidangan, tidak jauh beda dengan keterangan saksi dalam persidangan yang berlangusung pada Kamis, 7 Agsutus 2025, saat JPU Kejari Kota Kediri menghadirkan 5 orang Saksi  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEn1szwqykeMmD8p_P21JPju7PX2atFLfKUxR63eIRnIj4MJbgOB2OwI4oMDdXOSqlkvedXh0-vsL9eOiiF9EQi-lUMh_-74eB9rOb4km_I9bvpcocO-jl3nXJLKeCTNd1poVrzZVgGZ75b_9_zlPZ9JVg7TixJWtg-Kf97jclxJZurs7dMH3zh6TvWgQ/s640/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEn1szwqykeMmD8p_P21JPju7PX2atFLfKUxR63eIRnIj4MJbgOB2OwI4oMDdXOSqlkvedXh0-vsL9eOiiF9EQi-lUMh_-74eB9rOb4km_I9bvpcocO-jl3nXJLKeCTNd1poVrzZVgGZ75b_9_zlPZ9JVg7TixJWtg-Kf97jclxJZurs7dMH3zh6TvWgQ/w640-h360/5.jpg" width="640" /></a></div>Kelima Saksi dimaksud yaitu Drs. Hery Purnomo (PNS), Wakil Ketua I KONI Kota Kediri, Efni Tuani Lubis (guru), Ketua Perencanaan  Anggaran KONI Kota Kediri, Sri Wibowo, A.Md (swasta EO), Sekretaris Umum KONI Kota Kediri,; Agung Yulianto (PNS), Wakil Sekretaris Umum KONI Kota Kediri, dan Andra Dwi Yulianto (karyawan swasta), Anggota Bidang Organisasi dan  Pendataan KONI Kota Kediri/Satgas Monev Kota Kediri<br /><br />Dalam persidangan saat itu (Kamias, 7 Agustus 2025), Majelis Hakim dibuat bingung atas pengakuan saksi yang tidak menerima uang (gaji) tetapi ada bukti bahwa saksi mengakui bahwa tanda tangan yang diperlihatkan JPU dihadapan Majelis Hakim diakui. <br /><br />Yang membuat Majelis Hakim merasa jengkel adalah keterangan saksi Sri Wibowo selaku Sekretaris Umum KONI Kota Kediri, karena dalam bukti yang diperlihatkan JPU dihadapan Majelis Hakim, ternyata Saksi Sri Wibowo lah yang membuat notulen<br /><br />Selain itu. Pertanyaan salah seorang Terdakwa kepada Kelima saksi terkait keuangan KONI, “apakah diketahui Ketua dan Sekretaris”, tak satupun Saksi yang mengetahuinya. Padahal, para Saksi juga sebagai pengurus di KONI Kota Kediri. <br /><br />Pertanyaan selanjutnya dari salah seorang Terdakwa adalah terkauit “apakah Saksi (Kelima saksi) menerima uang dana taktis?”. Juga tak satupun saksi mengakuinya. Ketua Majelis Hakim pun menyarankan kepada Terdakwa agar membuat dalam Pledoi atau Pembelaannya<br /><br />Nah, pertanyaannya adalah, mengapa JPU tidak menghadirkan mantan Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar. SE, Sekda, pejabat Dispora dan anggota DPRD Kota Kediri sebagai Saksi agar perkara ini dapat terang benderang ?. <br /><br />Penulis : Jent <br /></div>

News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sidang Perkara Korupsi KONI Kota Kediri Sebesar Rp2.429, PH Terdakwa : JPU "Kacau Balau" Tidak Dapat Membuktikan Jumlah Kerugian Negara

Eko Budiono, SH., MH selaku Penasehat Hukum Terdakwa Arif Wibowo, SE., MM selaku Bendahar KONI Kota Kediri mengatakan , “Pengakuan Arif Wibo...

»

Ketika Integritas Diperjualbelikan: Potret Buram Pemberantasan Korupsi di Indonesia

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4VbzxPFhGX7nrT50J3LKj_G00etsJsp-OpptvYE5BH4ZDPf_Sg2dOQpKuiXIa_lOihw0FDkoTuJL-xLY_xSJeSh9mT180aVRQHw8PoWaMYinvqpN5mhjfGp9JLdxYT3Fh3B1Jb353sdoTMcZcCDb8FY_tP-PjdPMaa-cN6hw4OeVmShc85cZnZjJf8pc/s800/Kantor-KPK.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="550" data-original-width="800" height="254" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4VbzxPFhGX7nrT50J3LKj_G00etsJsp-OpptvYE5BH4ZDPf_Sg2dOQpKuiXIa_lOihw0FDkoTuJL-xLY_xSJeSh9mT180aVRQHw8PoWaMYinvqpN5mhjfGp9JLdxYT3Fh3B1Jb353sdoTMcZcCDb8FY_tP-PjdPMaa-cN6hw4OeVmShc85cZnZjJf8pc/w370-h254/Kantor-KPK.jpg" width="370" /></a></div><span style="font-size: x-small;">Ditulis oleh Jentar. S - <b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO</b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;">  - Sabtu, 25 Oktober 2025</span>  <span style="font-size: medium;"><b> </b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;"><b>__</b><b>____________________________      </b></span><br />Di negeri yang terus bicara tentang pembangunan dan kemajuan, Korupsi justru menjelma menjadi cermin retak dari moral bangsa. Setiap tahun, kasus baru muncul, wajah-wajah baru terseret, dan angka kerugian negara kembali mencengangkan. Seolah integritas telah menjadi barang langka — atau lebih tepatnya, komoditas yang bisa diperjualbelikan di pasar kekuasaan.<br /><br />Meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap berdiri sebagai simbol harapan, taringnya kerap tumpul di hadapan kepentingan politik. Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2024 yang hanya mencapai 37 dari 100, menandakan bahwa penyakit lama ini belum juga menemukan obat mujarabnya. Transparansi hanyalah kata, bukan komitmen; dan hukum, sering kali berhenti di ruang sidang, bukan di nurani mereka yang berkuasa.<br /><br />Praktik gratifikasi, suap, dan penyalahgunaan jabatan kini tak lagi dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Ia berjalan di ruang terang, di tengah publik yang semakin terbiasa melihat pejabat digiring ke pengadilan tanpa lagi terkejut. Yang lebih menakutkan bukan hanya pelaku korupsi, tapi masyarakat yang mulai menganggapnya sebagai hal lumrah — kebusukan yang diterima sebagai bagian dari sistem.<br /><br />Sebagaimana aku tulis dalam banyak liputan sebelumnya, korupsi di negeri ini bukan sekadar pelanggaran hukum; ia adalah pengkhianatan terhadap masa depan rakyat. Ia merampas hak orang miskin, menggerogoti kepercayaan publik, dan menodai cita-cita kemerdekaan yang seharusnya menyejahterakan seluruh bangsa.<br /><br /><i>“Korupsi bukan sekadar tindak pidana, tapi tanda bahwa nurani kita sedang sekarat.” - </i>Jentar. S<br /><br />Pemberantasan korupsi di Indonesia kini membutuhkan lebih dari sekadar lembaga dan regulasi. Ia memerlukan keberanian — keberanian untuk berkata tidak pada kompromi, menolak godaan jabatan, dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Karena tanpa integritas, bangsa ini hanya akan terus berjalan dalam lingkaran busuk yang sama, dengan nama-nama baru dan modus yang sedikit berbeda.<br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"> _____________________________________</span><br /> </div><div style="text-align: justify;">Redaksi <b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO</b> berkomitmen untuk terus mengawal transparansi publik, memperjuangkan integritas, dan melawan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">"Mengungap Fata , Menegakkan Integritas." <br /></div>

News Opini Tipikor Ketika Integritas Diperjualbelikan: Potret Buram Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Ditulis oleh Jentar. S - BERITA KORUPSI .CO   - Sabtu, 25 Oktober 2025     __ ____________________________      Di negeri yang terus bicara ...

»

Kejari Tanjung Perak Tetap Konsisten Mengungkap Kasus Korupsi Di Tengah Serangan Buzzer Influence

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiemdywH05462AnRJV7wKpYu7UQ2eNXGHVN3W70Y8158oQOpq5EmoFNFpqmoTIgdPylg6m68q4BWFYAjUVaeLTcHCSFQuVHrazMdRQq9HtGRl-F6oTceUcZZrRHJWluNUAV21fG4Zj10onwbuhyphenhyphenY7-GorNVTBuene73VXnPW8G4VwuviTD_1IKHAo1_yw/s639/Kejari%20Perak..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="582" data-original-width="639" height="582" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiemdywH05462AnRJV7wKpYu7UQ2eNXGHVN3W70Y8158oQOpq5EmoFNFpqmoTIgdPylg6m68q4BWFYAjUVaeLTcHCSFQuVHrazMdRQq9HtGRl-F6oTceUcZZrRHJWluNUAV21fG4Zj10onwbuhyphenhyphenY7-GorNVTBuene73VXnPW8G4VwuviTD_1IKHAo1_yw/w640-h582/Kejari%20Perak..jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;">“<b><u>Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Dr. Ricky Setiawan Anas, SH., MH., CSSL :</u></b> Tidak akan mempengaruhi proses hukum dan kami tetap tegak lurus untuk melaksanakan perintah pimpinan dalam hal ini Bapak Jaksa Agung RI untuk mengungkap perkara Tipikor di 3 BUMN termasuk PT Pelindo, Persero Regional III Surabaya, dan PT APBS Surabaya tahun 2023 – 2024 dengan kerugian negara Rp70 miliar lebih”</span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />Suka atau tidak, senang atau sedih, pahit atu manis, hukum memang harus ditegakkan dan kasus Korupsi harus di ungkap tuntas hingga ke akar-akarnya tanpa memandang dimana dan siapa serta jabatannya apa selama bukti kuat telah digenggaman aparat penegak hukum sekalipun mendapat tantangan dari berbagai pihak.<br /><br />Mengungkap kasus korupsi memang bukanlah semudah membalikan telapak tangan sebab dibutuhkan keteguhan, kesabaran, dan kerja keras oleh aparat penegak hukum untuk membongkar jaringan korupsi yang rumit dan kompleks khusunya di perusahaan milik negara (BUMN) karena bisa jadi melibatkan banyak pihak apalagi jumlah kerugian keuangan negara yang begitu besar dan seringkali membuat proses pengungkapan menjadi lebih sulit dan belum lagi menghadapi serangan dari Buzzer Influence yang mempengaruhi kepercayaan publik kepada aparat penegak hukum. <br /><br />Dan itulah yang saat ini dihadapi oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak setelah mengungkap kasus dugaan Korupsi disalah satu perusahaan milik negara atau BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yaitu PT Pelindo (Pelabuhan Indonesia), Persero Regional III Surabaya di Jalan Perak Timur Surabaya, dan PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) yang juga di Jalan Perak Timur Surabaya terkait proyek pekerjaan Pemeliharaan dan Pengusahaan Kolam Pelabuhan Tanjung Perak yang menelan anggaran sebesar Rp196 miliar lebih dengan jumlah kerugian keuangan negara senilai Rp75 miliar lebih berdasarkan audit BPKP Perwakilan Jawa Timur<br /><br />Salah satu sumber beritakorupsi.co mengatakan dan sekaligus bertanya, setelah Kejari Tanjung Perak mengungap kasus Korupsi puluhan miliar beberapa waktu lalu, saat ini di serangan Buzzer Influence. Apakah Kejari Tanjung Perak akan kendor?<br /><br />“Mungkinkah Kejari Tanjung Perak akan menghentikan penanganan kasus Korupsi setelah mendaat serangan Buzzer Influence,” ucap sumber ragu dengan nada tanya, Rabu, 22 Oktober 2025<br /><br />Untuk menanggapi pertanyaan itu, beritakorupsi.co pun menghubungi Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Dr. Ricky Setiawan Anas, SH., MH., CSSL dan Hendi Sinatrya Imran, SH selaku Kepala Seksi Pidana Khusus yang menggantikan Ananto Tri Sudibyo, SH., MH, melalui sambungan telepon seluler, Rabu, 22 Oktober 2025<br /><br />Saat dihubungi, Dr. Ricky Setiawan Anas, SH., MH., CSSL mengatakan, sudah hal biasa dan tidak akan mempengaruhi proses hukum namun tetap konsisten atau tegak lurus untuk menlaksanakan perintah tertinggi di lembaga Adhyaksa RI untuk mengungkap kasus Korupsi di wilayah hukumnya, dimana kejari Tanjung Perak dalam 6 bulan terakhir ini telah melakukan penyidikan 3 (tiga) perkara Korupsi di ingkungan BUMN, yaitu BUMN Perikanan, BUMN Perbankan dan BUMN Pelabuha,  <br /><br />Dr. Ricky Setiawan Anas, SH., MH., CSSL menjelaskan, dalam bulan ini sempat membuat rame pemberitaan di Media lokal Jawa Timur khususnya Kota Surabaya saat Kejari Tanjung Perak melakukan Penyidikan dalam perkara Korupsi di PT Pelindo (Pelabuhan Indonesia), Persero Regional III Surabaya, dan PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) tahun 2023 - 2024 terkait proyek pekerjaan Pemeliharaan dan Pengusahaan Kolam Pelabuhan Tanjung Perak yang menelan anggaran sebesar Rp196 miliar lebih dengan jumlah kerugian keuangan negara senilai Rp70 miliar lebih <br /><br />“Hal biasa. Bukan hanya dari Buzzer Influence telepon masuk juga ada tetapi tidak akan mempengaruhi proses hukum, tetapi kami akan tetap tegak lurus untuk melaksanakan perintah pimpinan kejaksaan RI dalam hal ini Bapak Jaksa Agung RI untuk mengungkap perkara tipikor di wilayah hukum Kejaksaan Tanjung Perak,” ucapnya<br /><br />Saat ditanya, “apakah penyelidikan atau sudah penyidikan.”. Dr. Ricky Setiawan Anas, SH., MH., CSSL menjawab, “sudah penyidikan dan lebih jelasnya coba hubingi Kasi Pidsus,” ujarnya<br /><br />Dan menurut Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Tanjung Perak Hendi Sinatrya Imran, SH saat dihubungi melalui sambungan telepon selulernya menjelaskan, bahwa kasus PT Pelindo dan PT APBS sudah masuk tahap penyidikan dengan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp70 miliar lebih serta telah melakukan pemeriksaan terhadap lebih 25 orang saksi ditambah dengan ahli, surat dan petunjuk sehingga 2 alat bukti sudah terpenuhi <br /><br />“Sudah tahap penyidikan jumlah kerugian keuangan negara sekitar tujuh puluh miliar lebih. Beberapa barang bukti yang disita yaitu beberapa unit laptop, dokumen kontrak dan dokumen penting terkait pelaksanaan kegiatan,” ungkapnya<br /><br />Saat ditanya terkait jumlah dan nama Tersangka, Hendi Sinatrya Imran, SH tidak menjelaskan dan hanya mengatakan, “tunggu saja kami pasti rilise ke teman-teman media.” ujarnya. (*) <br /></div>

News Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor Kejari Tanjung Perak Tetap Konsisten Mengungkap Kasus Korupsi Di Tengah Serangan Buzzer Influence

“ Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Dr. Ricky Setiawan Anas, SH., MH., CSSL : Tidak akan mempengaruhi proses hukum dan kami tetap tegak...

»

Terpidana Kasus KDRT Dieksekusi Ke Lemasmil, Siapa Eksekutor Dalam Pelaksanaan Putusan, Apakah Odmil, Lanmar Atau Bintara ?

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="font-size: large;"><span style="color: red;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8UlfeqImMJJHVxO3fUaNT09rljrgHbAb79T7pm4YWxrpdo9TWLuHhzliC1l-sJi5p2uZL5boQTnV3m71J6F6z70G3bHFKx4aVmuBahan-iiVjkuSI6Ssy9KgQ_62gxtfTZ_0M5bEU5XRygiYPeMNdTZnweJZQ-bvYKeZnplXUPJINWrq6i1Qy6_EaA64/s1040/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8UlfeqImMJJHVxO3fUaNT09rljrgHbAb79T7pm4YWxrpdo9TWLuHhzliC1l-sJi5p2uZL5boQTnV3m71J6F6z70G3bHFKx4aVmuBahan-iiVjkuSI6Ssy9KgQ_62gxtfTZ_0M5bEU5XRygiYPeMNdTZnweJZQ-bvYKeZnplXUPJINWrq6i1Qy6_EaA64/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>“Lalu apakah ada perlakuan hukum yang berbeda dalam pelaksanaan Eksekusi Putusan Inkracht (inkracht van gewijsde) atau putusan yang mempunyai kekuatan Hukum  tetap terhadap Dua Terpidana selaku anggota TNI AL dengan kondisi penyakit yang sama yaitu Kangker Kelenjar Getah Bening?”</span></span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Equality before the law, atau kesetaraan di depan hukum adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum modern yang menjamin bahwa setiap individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, ras, agama, atau latar belakang lainnya memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum<br /><br />Dan suka atau tidak, senang atau sedih, pahit atu manis, hukum memang harus ditegakkan terhadap siapapun tanpa memandang perbedaan, siapa dan jabatannya apa selama putusan sudah Inkracht (inkracht van gewijsde) atau putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena setiap orang sama di mata hukum. Dan itulah yang dilakukan oleh Oditur Militer (Otmil) III-11 Surabaya dalam pelaksanaan eksekusi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 171.K/Mil/2025 tanggal 28 Agustus 2025 dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan Terpidana Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra dalam kasus perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) pada tanggal 28 April 2024 terhadap istrinya, dr. Maedy Christiyani Bawolje, anak mantan Danlantamal III Surabaya tahun 2002 atau sekarang Kodaeral V Surabaya, dan kedua anak tirinya di Jalan Semolowaru Bahari Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Surabaya   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieiTgAdL2_uxL3nh2THExswKWlyRSGoYTp3VHPjjmHAlKUV6w2PvVTjjHOEyd7kaTET8KIZn2lhPG4RnhFDo-rFWJHpnv5hocdaSvG0xvft4VSNPX_MQ9mFfsmvIMXhoClq9HEqdzjjAKME5Q8Rb-UZizZ53ZWw_kzO-rRElA-L43SxDP-WBGxlDgQixE/s1040/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieiTgAdL2_uxL3nh2THExswKWlyRSGoYTp3VHPjjmHAlKUV6w2PvVTjjHOEyd7kaTET8KIZn2lhPG4RnhFDo-rFWJHpnv5hocdaSvG0xvft4VSNPX_MQ9mFfsmvIMXhoClq9HEqdzjjAKME5Q8Rb-UZizZ53ZWw_kzO-rRElA-L43SxDP-WBGxlDgQixE/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>Senin, 20 Oktober 2025, Terpidana Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra diantar oleh Wakil Komandan (Wadan) Pangkalan Korps Marinir atau Lanmar Surabaya Letkol Marinir I Nyoman Polih Indra Purnama, M.Tr.Opsla bersama beberapa anggotanya mengantar Terpidana Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra ke kantor Otmil III-11 Surabaya di Jalan Bundaran Waru Bungurasih  Surabaya untuk menjalani pidananya di Lemasmil (Lembaga Pemasyarakatan Militer) III Surabaya berdasarkan surat Oditurat Jenderal TNI Oditurat Militer III-11 Surabaya No. B/1496/X/2025 tanggal 15 Oktober 2025 kepada Danlanmar Surabaya, yang ditanda tangani oleh Kepala Oditurat Militer III-11 Surabaya Kolonel Chk (K) Dewi Kusumaningtyas, SH., MH. Dan surat tersebut ditembusakan kepada Orjen, Kadilmil III-12 Surabaya dan Danpom Kodaeral V Surabaya<br /><br />Namun anehnya, yang mengatar Terpidana Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra ke Lemasmil III Surabaya di Jl. Raya Lebo No 4 desa rame kec. Wonoayu Kab Sidoarjo bukan Oditur Militer Mayor Chk (K) Kurnia, SH sesuai berita acara penyerahan Terpidana tanggal 20 Oktober 2025 yang ditanda tangani oleh Mayor Chk (K) Kurnia, SH sendiri dan diterima Serma Hendra Ismmawan, namun diantar oleh Wadan Lanmar Surabaya bersama beberapa anak buahnya serta beberapa Bintara dari Otmil III-11 Surabaya. <br /><br />Sementara dari pihak Terpidana, ada Tim Penasehat Hukum-nya, yaitu Letkol (Purn) Suharno, SH., MH (PPAD) dari LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Wira Yuda Jakarta dan Letda TNI AL Dadang dari Lanmar Surabaya serta kedua orang tua kandung Terpidana. Hal itu terlihat dari pengatamatan wartawan sebelum diminta keluar dari ruang lobby atau penerimaan tamu bersama kedua orang tua Terpidana oleh petugas Lemasmil III Surabaya<br /><br />Dan untuk memastikan ada tidaknya Otmil Mayor Chk (K) Kurnia, SH yang mengantar Terpidana Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra ke Lemasmil III Surabaya, wartawan pun menghubungi Otmil Letkol CHK Yadi Mulyadi dan menanyakan melalui pesan yang dikirim ke Nomor WhastApp dan dijawab “Otmil cukup para Bintara bagian eksekusi pengantar narapidana. Anak buahnya Mayor Kurnia 3 orang”.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3qur1fZx-CLiAYHQ4HXCTBgxsPsHTiu_O8YeujcNFpr0v9ZozgKgVFIypXb4ssUpI3c1KknSM10nFZmgGcKkCCimVuw-LTOtQfk4upclU5rKoDQSA-NVnNJtvRyPb6GOBJ9M-oXQLNvvOW8cmHvx1C1VdGg850VyD4kt4vtwI4-DJ32EUk7iMg4FGSJQ/s1040/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3qur1fZx-CLiAYHQ4HXCTBgxsPsHTiu_O8YeujcNFpr0v9ZozgKgVFIypXb4ssUpI3c1KknSM10nFZmgGcKkCCimVuw-LTOtQfk4upclU5rKoDQSA-NVnNJtvRyPb6GOBJ9M-oXQLNvvOW8cmHvx1C1VdGg850VyD4kt4vtwI4-DJ32EUk7iMg4FGSJQ/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>Nah. Pertanyaan dari hal tersebut diatas adalah, siapa eksekutor dalam pelaksanaan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 171.K/Mil/2025 tanggal 28 Agustus 2025 terhadap Terpidana Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra? Apakah Bintara bagian eksekusi mewakili Otmil Mayor Chk (K) Kurnia, SH? Atau Pangkalan Korps Marinir atau Lanmar Surabaya? Lalu kapan surat berita acara penyerahan Terpidana ditandatangai oleh Otmil III-11 Surabaya Mayor Chk (K) Kurnia, SH?<br /><br />Sementara dalam surat Oditurat Jenderal TNI Oditurat Militer III-11 Surabaya No. B/1496/X/2025 tanggal 15 Oktober 2025 kepada Danlanmar Surabaya, yang ditanda tangani oleh Kepala Oditurat Militer III-11 Surabaya Kolonel Chk (K) Dewi Kusumaningtyas, SH., MH bukan untuk mengantar Terpidana Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra ke Lemasmil III Surabaya di Jl. Raya Lebo No 4 desa rame kec. Wonoayu Kab Sidoarjo melainkan mengantar Terpidana Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra dengan pengawalan Polisi Militer ke kantor Otmil III-11 Surabaya di Jalan Bundaran Waru Bungurasih  Surabaya<br /><br />Pertanyaan yang lebih menarik adalah, apakah ada perlakuan hukum yang berbeda dalam pelaksanaan eksekusi putusan Inkracht (inkracht van gewijsde) atau putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap Dua Terpidana yang sama-sama anggota TNI AL dengan kondisi penyakit yang sama yaitu Kangker Kelenjar Getah Bening yaitu Terpidana Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 171.K/Mil/2025 tanggal 28 Agustus 2025 dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dalam kasus perkara KDRT, dan Terpidana Praka Mar Gatot Sugiharto dengan pidana penajara selama 10 (sepuluh) bulan berdasarkan putusan Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya No. 75-K/PM.III-12/AL/VII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 dalam kasus perkara “Pemalsuan Surat”.<br /><br />Terpidana Praka Mar Gatot Sugiharto yang divonis piadan penjara selama 10 (sepuluh) bulan oleh Majelis Hakim Dilmil III-12 Surabaya tanggal 23 Agustus 2023 dan Inkracht (inkracht van gewijsde) atau putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena Praka Mar Gatot Sugiharto maupun Otmil III-11 Surabaya Mayor Chk (K) Kurnia, SH sama-sama menerima putusan itu.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh30Dh96wVHhWMUlUF5bgxVw__kIkGCeFQcHGHru5XG21tyHh1_AnNjWbcF8bWa4pruboDEe2RMpqVe79-8w7f9ek-XaHO1MoBg45d_cBafSySI4yHv8lXBj9UJOCkOMxP5IBWXPzOTZB5o-TXKahSZ1jtTwPabHAcjvVWRPyd5HnbLEHrWgTysBSdlPxA/s1040/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh30Dh96wVHhWMUlUF5bgxVw__kIkGCeFQcHGHru5XG21tyHh1_AnNjWbcF8bWa4pruboDEe2RMpqVe79-8w7f9ek-XaHO1MoBg45d_cBafSySI4yHv8lXBj9UJOCkOMxP5IBWXPzOTZB5o-TXKahSZ1jtTwPabHAcjvVWRPyd5HnbLEHrWgTysBSdlPxA/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>Namun hingga hari ini, Terpidana Praka Mar Gatot Sugiharto belum di eksekusi ke Lemasmil III Surabaya karena berdasarkan informasi dari sumber terprcaya di lingungan TNI AL Surabaya menyebutkan Terpidana Praka Mar Gatot Sugiharto menderta penyakit Kangker Kelenjar Getah Bening berdasarkan Surat Keterangan dari Rumkitalmar Rumkitalmar (Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Marinir) Ewa Pangalilla Gunungsari Surabaya, sehingga Pusat Lembaga Pemasyarakatan Militer Lembaga Pemasyarakatan Militer III Surabaya mengembalikan Terpidana Praka Mar Gatot Sugiharto ke Otmil III-11 Suarabaya<br /><br />“Jadi Gatot pernah di eksekusi juga, cuma dengan adanya surat dr RS EWA (Rumkitalmar Ewa Pangalilla), Lemasmil tdk mau menerima. Dr (dari.Red hasil koordinasi dg (dengan.Red) Lanmar dan POMAL, Gatot dititipkan di Tahanan POMAL utk (untuk.Red) menjalani pidana dg (dengan.Red) harapan mudah dlm (dalam.Red) pengobatan. Tetapi sempat kambuh dan dikiriuke RSAL (RSPAL.Red),” ucap sumber dengan meminta agar namanya tidak dipublikasikan sesuai dengan Kode Etik Jurnalis<br /><br />Menanggapi hal tersebut diatas, Otmil Letkol CHK Yadi Mulyadi menjelaskan melalui pesan WhastApp atas pertanyaan Wartawan, “Praka Gatot sudah dieksekusi namun saat itu sama ditolak Lemasmil sesuai juk Orjen agar di masukan penjara di Bintahmil Pomal saat itu.....setelah masuk Sel Bintahmil bbrp hari Tumbang di Sel dg dikuatkan oleh dokter Angkatan Laut jika si Gatot ini parah harus perawatan rumah sakit...kemudian kejadian ini dilaporkan kembali ke JKT dan petunjuknya sampai dg sembuh dg Ket dari dokter baru bisa dimasukan kembali ke Bintahmil kalo perlu ke Lemasmil juga”.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqA0sfqkGIwWCLn4l1zxtPKwCaIb5MD0M8_VBe21zFj62ZiH0kiUq_iz5aDZT417sr94XEMtYT8cTpPqY8FxLvyQzWjQY-L_HFlX0DCvbgTH1nFUaAeH0C4AC-GXGTCRO4DBgghzChWsApE9Jb9bz3ISLwT-BYZg5eGuCn7ezflXr_v1Sgp5xpktuq5nw/s1040/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqA0sfqkGIwWCLn4l1zxtPKwCaIb5MD0M8_VBe21zFj62ZiH0kiUq_iz5aDZT417sr94XEMtYT8cTpPqY8FxLvyQzWjQY-L_HFlX0DCvbgTH1nFUaAeH0C4AC-GXGTCRO4DBgghzChWsApE9Jb9bz3ISLwT-BYZg5eGuCn7ezflXr_v1Sgp5xpktuq5nw/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Sementara Terpidana Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra juga mengalami penyakit yang haampir sama atau mungkin lebih berat dari penyakit yang dialami oleh Terpidana Praka Mar Gatot Sugiharto, dimana Terpidana Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra mengalami pembesaran Kelenjar Getah Bening dan benjolan di dalam perut, paha kanan dan kiri sehingga perlu tindakan lanjutan pengobatan dan Diagnostik Biopsy. Hal ini berdarkan Surat Keterangan dari National Hospital tanggal 24 Oktober 2024 yang tercantum dalam surat Pusat Lembaga Pemasyarakatan Militer Lembaga Pemasyarakatan Militer III Surabaya No. B/776/IX/2025tanggal 8 September 2025 yang ditujukan kepada Kepala Otmil III-11 Surabaya. <br /><br />Dalam Pusat Lembaga Pemasyarakatan Militer Lembaga Pemasyarakatan Militer III Surabaya juga menjelasakan, terkait hasil pemeriksaan Radiologi dari Rumah Sakit Kangker Dharmais Jakarta tanggal 25 Agustus 2025 dengan status Limfoma Non Hodgkin Inguinal Post Kemoterapi (2021), tampak Limfadenopati dengan sentral hilus hipermetabolik (SUV tertinggi 4.2) pada perijuguler superior kanan diameter 0,5 cm, kiri 0,5 cm; dan<br /><br />Surat Keterangan dari Komandan Rumkitalmar Ewa Pangalila Nomor SKD/113/IX/2025 tanggal 8 September 2025 dengan hasil pemeriksaan tidak memenuhi syarat kesehatan dengan Resume Medis Riwayat Limfoma Non Hodgkin Inguinal (Post Kemoterapi tahun 2021), Limfadenopati Reaktif Perijuguler Superior Bilateral, dan menurut hasil pemeriksaan dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Hematologi Onkologi Medik dari National Hospital yang bersangkutan memerlukan Kemoterapi dengan Diagnosa Limfoma Non Hodgkin Relaps.<br /><br />Dan dijelaskan juga, oleh karena persyaratan masuk ke Lemasmil harus dalam keadaan sehat. Dengan demikian Terpidana tersebut belum dapat diterima untuk melaksanakan pidana di Lemasmil III Surabaya karena masih dalam keadaan sakit, maka dari itu agar Kaotmil III-11 Surabaya berkenan menunda (menangguhkan sementara) pelaksanaan pidana Terpidana tersebut guna menjalani pengobatan sampai sembuh dari sakit yang dideritanya dan/sampai dengan dinyatakan sehat oleh dokter Rumah Sakit TNI setempat. Kemudian apabila Terpidana dimaksud telah dinyatakan sehat oleh dokter Rumah Sakit TNI yang berwenang, maka Danlanmar Surabaya selaku Ankum agar memerintahkan kembali kepada Terpidana dimaksud untuk melaksanakan pidananya di Lemasmil III Surabaya melalui Kaotmil III-11 Surabaya.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZcDQgI4SO-o3swbDrc8rJWFgYGGVgmb7wRz_9hjJaS80-o0WQRfQk7Vv_09iSsaBqo0ArzUWGIsUblK2CP05uNxq5MT60GpmOorOVtcr1uTofdDpResc-u_kGnygiRbisPTx7iBUqu7HiqTiVEeWB7nfqaWs_sH7sT11mJB75q6_5zZBq_cre5jYi_Q0/s1040/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZcDQgI4SO-o3swbDrc8rJWFgYGGVgmb7wRz_9hjJaS80-o0WQRfQk7Vv_09iSsaBqo0ArzUWGIsUblK2CP05uNxq5MT60GpmOorOVtcr1uTofdDpResc-u_kGnygiRbisPTx7iBUqu7HiqTiVEeWB7nfqaWs_sH7sT11mJB75q6_5zZBq_cre5jYi_Q0/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>Kemudian juga dijelaskan, Surat Keterangan dari National Hospital tanggal 24 Oktober 2024, Hasil pemeriksaan Radiologi dari Rumah Sakit Kangker Dharmais Jakarta tanggal 25 Agustus 2025 dan Surat Keterangan dari Komandan Rumkitalmar Ewa Pangalila Nomor SKD/113/IX/2025 tanggal 8 September 2025 terlampir.<br /><br />Selain surat dari Pusat Lembaga Pemasyarakatan Militer Lembaga Pemasyarakatan Militer III Surabaya kepada Kepala Otmil III-11 Surabaya, juga surat dari Badan Pembinaan Hukum TNI Oditurat Jenderal Nomor : B/298/IX/2025 tanggal 23 September 2025 yang ditujukan kepada Kepala Otmil III-11 Surabaya perihal Petunjuk pelaksanaan pidana a.n. Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra terkait petunjuk penyelesaian dalam hurf c dijelaskan ;<ol><li>Bahwa Oditurat Militer III-11 Surabaya telah melakukan panggilan pelaksanaan pidana terhadap Kesatuan Terpidana agar Terpidana membawa Surat Perintah dari komandan satuan dan Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit TNL</li><li>Bahwa Kesatuan Terpidana telah menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Pidana terhadap Terpidana dengan dilampirkan Surat Keterangan Sakit dari Rumkitalmar Ewa Pangalila yang mendasari hasil pemeriksaan radiologi Rumah Sakit Nasional Hospital dan Rumah Sakit Kanker Dharmais dengan diagnose Terpidana mengalami pembesaran Kelenjar Getah Bening dan benjolan di dalam perut, paha kanan dan kiri yang memerlukan tindakan lanjutan pengobatan dan Diagnostik Biopsy, sehingga tidak memenuhi syarat kesehatan untuk melaksanakan pidana (eksekusi)</li><li>Bahwa Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya telah berusaha melaksanakan pidana dengan mengantar Terpidana ke Lemasmil Surabaya, namun tidak dapat diterima karena adanya Surat keterangan Sakit yang ditunjukkan oleh Terpidana berdasarkan Surat Kalemasmil III Surabaya Nomor B/776/IX/2025 tanggal 08 September 2025.</li><li>Berdasarkan uraian di atas agar Kaotmil III-11 Surabaya melaksanakan koordinasi dengan kesatuan Terpidana untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan Terpidana Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra NRP 21516/P ke RSPAL sampai dengan sembuh/pulih dan dapat dilakukan eksekusi <br /></li></ol><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCuzpGcfjZTo355WJVRCG7n1nuBfgfuUfBdD6AiiuH1Ll8QF_2eQ9J_LUrhfX-rql_6g8lFUGi0sXq_8le_dTB7AzN5wm6UL9H5_NnKntdBsJKXdcNKncclHKVR0CZfxmosxyqRX9gEgvxH4LpKXKexfbBFtQ8qbsbuxUOf4DrgkT-kFDzSjW_o2TrLpg/s1040/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCuzpGcfjZTo355WJVRCG7n1nuBfgfuUfBdD6AiiuH1Ll8QF_2eQ9J_LUrhfX-rql_6g8lFUGi0sXq_8le_dTB7AzN5wm6UL9H5_NnKntdBsJKXdcNKncclHKVR0CZfxmosxyqRX9gEgvxH4LpKXKexfbBFtQ8qbsbuxUOf4DrgkT-kFDzSjW_o2TrLpg/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Namun anehnya, sebelum surat Petunjuk pelaksanaan pidana dari Badan Pembinaan Hukum TNI Oditurat Jenderal Nomor : B/298/IX/2025 tanggal 23 September 2025 yang ditujukan kepada Kepala Otmil III-11 Surabaya, Terpidana Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra dibawa ke RSPAL untuk melakukan pemeriksaan pada tanggal 12 September 2025. Hal ini disampaikan Terpidana Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra kepada wartawan saat masih di Otmil III-11 Surabaya sebelum berangkat ke Lemasmil III Surabaya<br /><br />“Jadi permintaan pemeriksaan kesehatan ke RSAL atas desakan Maedy ke Danrumkit dan efek dari Surat Maedy, maka pada  tanggal 12 September 2025 Lettu  Raditya diperintahkan oleh Lanmar melalukan pemeriksaan di RSAL Jauh sebelum Surat Juknis dari Orjen TNI turun tanggal 23 September dan Lettu Raditya pun tidak menerima hasil pemeriksaan itu,” ungkap Terpidana Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra, Senin, 20 Oktober 2025<br /><br />Nah. Pertanyaannya adalah, apakah Terpidana Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra sudah benar-benar sembuh dari penyakit pembesaran Kelenjar Getah Bening dan benjolan di dalam perut, paha kanan dan kiri sebagaimana surat dari Badan Pembinaan Hukum TNI Oditurat Jenderal Nomor : B/298/IX/2025 tanggal 23 September 2025 tentang petunjuk pelaksanaan pidana terhadap Terpidana Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra?<br /><br />Apakah memang sesuai dengaan aturan perundang-undangan yang belaku bahwa Pasien dalam hal ini Terpidana Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra tidak berhak mendapat atau menerima hasil pemeriksaan dokter dari RSPAL?. Apakah memang penyakit pembesaran Kelenjar Getah Bening dan benjolan di dalam perut, paha kanan dan kiri mudah disembuhkan ? Benarkah pelaksanaan eksekusi terhadap Terpidana Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra atas desakan atau surat dr. Maedy seperti yang disampaikan Terpidana?. (*) <br /></div>

News Pemerintahan Pidana Pidmil Regional Terpidana Kasus KDRT Dieksekusi Ke Lemasmil, Siapa Eksekutor Dalam Pelaksanaan Putusan, Apakah Odmil, Lanmar Atau Bintara ?

“Lalu apakah ada perlakuan hukum yang berbeda dalam pelaksanaan Eksekusi Putusan Inkracht (inkracht van gewijsde) atau putusan yang mempunya...

»

PH Terdakwa Dalam Pledoinya Mengungkap Fakta Bahwah Berkas Perkara Yang Dilimpahkan Berbeda Dengan Yang Diperiksa Di Persidangan

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfErAbI84oLrzg4POpaWCftBY5t1GZW6BDAGGGj2hnnBq2mz6Fw9QeqnL5szgxOSe6lyY0cHjvb7oBKi09atfSvzecgxgUAVThNGGGJT5oTnma8GVLHXWFKNnlK2T8rAbpCPvZ9C5vzjhBxCNZCTKl_jJF1FhlPYsOl7qhS5M71qUqNTX5-_uovxOAAK0/s1600/6..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfErAbI84oLrzg4POpaWCftBY5t1GZW6BDAGGGj2hnnBq2mz6Fw9QeqnL5szgxOSe6lyY0cHjvb7oBKi09atfSvzecgxgUAVThNGGGJT5oTnma8GVLHXWFKNnlK2T8rAbpCPvZ9C5vzjhBxCNZCTKl_jJF1FhlPYsOl7qhS5M71qUqNTX5-_uovxOAAK0/w640-h288/6..jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">#Dalam Pledoinya Penasehat Hukum Terdakwa menyebutkan bahwa berkas perkara yang dilimpahkan Oditur Militer III-11 Surabaya ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor BP-56/II-6/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 berbeda dengan berkas perkara yang diperiksa di Persidangan yaitu Nomor 97/II-1/XI/2024 tanggal 20 November 2024 yang sudah berkeuatan hukum tetap. Lalu Apakah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tidak mengetahuinya? Apakah ada sesuatu hal yang ditutupi dalam kasus perkara dugaan pidana Pencabulan yang menyeret Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra sebagai Terdakwa?#</span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Majelis Hakim Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya, Selasa, 14 Oktober 2025, kembali menggelar sidang perkara kasus dugaan pencabulan yang dilakukan oleh  Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra sebagai Terdakwa terhadap korban “ASPA” selaku anak tiri kedua Terdakwa (korban lahir tahun 2003 dan anak tiri pertama lahir tahun tahun 2000 dari pernikahan pertama dr. Maedy Christiyani Bawolje 2001) atau anak kandung kedua  dari pernikahan pertama antara dr. Maedy Christiyani Bawolje, anak mantan Danlantamal III Surabaya tahun 2002 atau sekarang Kodaeral V Surabaya,  dengan suami pertamanya yakni AKBP Pol. Hendrik Aswan Aprilian (yang saat ini bertugas di Mabes Polri) yang menikah pada Novmber 2001 di Batu, Jawa Timur (kemudian bercerai pada tahun 2011 di PN Batam/Catatan Spil dikeluarkan Dispendukcapil Kab. Malang). Sedangkan dari pernikahan dr. Maedy Christiyani Bawolje yang kedua pada tahun 2013 (dan bercerai pada tahun 2017 di PA Surabaya) memiliki 1 anak angkat laki-laki. Sementara pernikan ketiga dr. Maedy Christiyani Bawolje dengan Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra pada tahun 2021 belum dikaruniai anak (bercerai pada September 2025 di PA Aurabaya), dengan agenda pembacaan Pledoi atau Pembelaan atas tuntutan pidana penjara selama 1 tahun dan pidana tambahan berupa dipecat dari Kesatuan TNI AL serta membayar biaya restitusi sebesar Rp52.878.222 dari Oditur Militer (Otmil) III-11 Surabaya (Selasa, 30 September 2025) terhadap Terdakwa Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFup9Z0RnN2y6p_G6zJBfQGcyj_Dv74dLwmWPASJ7RjpUQwroGWVH1Fc13KmLsOI5tljthkSvIrwVnLWuQrAUY1fkV3hEixIUUVQXdT1FoeJQ4K4cXgXt42Dd15NRUih8sizkCk6FI5keyYRw-XJTIb9Y_jsxUsegzG9x_r2E8pwxcENjC16Txbq5s9pg/s1040/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFup9Z0RnN2y6p_G6zJBfQGcyj_Dv74dLwmWPASJ7RjpUQwroGWVH1Fc13KmLsOI5tljthkSvIrwVnLWuQrAUY1fkV3hEixIUUVQXdT1FoeJQ4K4cXgXt42Dd15NRUih8sizkCk6FI5keyYRw-XJTIb9Y_jsxUsegzG9x_r2E8pwxcENjC16Txbq5s9pg/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga :</span><span style="color: red;"><br />Sidang Perkara Dugaan Penc***lan, Otmil III-11 Sby Menuntut Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Dengan Pidana Penjara 1 Tahun dan Pecat Dari TNI. Apakah Kasus ini Murni Pidana Atau Ada Intervensi? - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/10/sidang-perkara-dugaan-penclan-otmil-iii.html">https://www.beritakorupsi.co/2025/10/sidang-perkara-dugaan-penclan-otmil-iii.html</a><br /><br />Ketua Majelis Hakim Dilmil III-12 Sby “Meragukan” Keterangan Ahli Psikologi DR. Riza Wahyuni, S.Psi., M.Psi Yang Dihadirkan Otmil III-11 Sby Dalam Perkara Dugaan Penca**lan - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/09/ketua-majelis-hakim-dilmil-iii-12-sby.html">https://www.beritakorupsi.co/2025/09/ketua-majelis-hakim-dilmil-iii-12-sby.html</a></span><br /><br />Persidangan yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Dilmil III-12 Surabaya dengan agenda pembacaan Pledoi atau Pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra yang terdiri dari Brigjen TNI (Purn) S. Samsul, SH., MH,; Kolonel (Purn) Misdin Simarmata, SE., SH;, Kolonel (Purn) Raden Hudi Pumomo, SH. M.Hum,;  Kolonel (Purn) Bhumi A, SH., MH,; Letkol (Purn) Rudi Sangadji, SH., MH dan Letkol (Purn) Suharno, SH., MH dari Yayasan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Wira Yuda Jakarta dan Letda TNI AL Dadang dan Finistri Noor dari Lanmar (Pangkalan Korps Marinir) Surabaya diketuai Majelis Hakim yang juga selaku Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya Kolonel Laut (H) Amriandle, SH., MH dengan dibantu dua Hakim anggota yaitu Letkol CHK M. Arif Sumarsono, SH., MH dan Mayor  Laut (H) Mirza Ardiyansah, SH., MH., MA serta Panitra Letnan Satu Destri Prasetyoandi, SH., MH<br /><br />Dimuka persidangan dihadapan Majelis Hakim, Tim Penasehat Hukum Terdakwa mengungkap fakta bahwah berkas perkara yang dilimpahkan Oditur Militer III-11 Surabaya ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya berbeda dengan berkas perkkara yang diperiksa di persidangan  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLYfRPWo6goR01qEkXh667h6cZvKvSKWz0kfzyo5Uscr8Lx8uVMVe-dHZLxdezvys12-69mmoCjN35XIzN6SSLhHL5S5fRNfkhFboWKXjfUP8mZF41SBOaF1aizo1WZ3_gxpb3ecDnV4NhI1_Y32rxHw5Y6rhqUaFIRGhQgmgZZ91oqJcefiM0OCGQlT4/s1040/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLYfRPWo6goR01qEkXh667h6cZvKvSKWz0kfzyo5Uscr8Lx8uVMVe-dHZLxdezvys12-69mmoCjN35XIzN6SSLhHL5S5fRNfkhFboWKXjfUP8mZF41SBOaF1aizo1WZ3_gxpb3ecDnV4NhI1_Y32rxHw5Y6rhqUaFIRGhQgmgZZ91oqJcefiM0OCGQlT4/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Pledoi sebanyak 37 halaman kertas HVS itu dibacakan secara bergantian oleh Kolonel (Purn) Misdin Simarmata, SE., SH, Letkol (Purn) Suharno, SH., MH dari Yayasan LBH Wira Yuda Jakarta dan Letda TNI AL Dadang serta Finistri Noor dari Lanmar (Pangkalan Korps Marinir) Surabaya mengatakan, bahwa berkas perkara yang dilimpahkan Oditur Militer III-11 Surabaya ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor BP-56/II-6/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 berbeda dengan berkas perkara yang diperiksa di Persidangan yaitu Nomor 97/II-1/XI/2024 tanggal 20 November 2024 yang sudah berkeuatan hukum tetap. <br /><br />Dalam Pledoinya, Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan, sebagaimana tujuan persidangan adalah untuk menegakkan keadilan melalui proses hukum yang adil, transparan, dan konsisten serta melindungi hak asasi manusia setiap individu dengan melaksanakan proses peradilan yang tidak memihak.<br /><br />Penaseht Hukum Terdakwa mengatakan, adapun tindakan hukum yang dilakukan oleh Oditur Militer/penuntut umum sebelum dilakukan gelar persidangan adalah berupa pelimpahan berkas perkara kepada pengadilan. Kaitan antara berkas perkara dengan dakwaan sangat erat dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sehingga hubungannya harus sinkron (sejalan, sejajar, sesuai, selaras) antara berkas perkara dengan dakwaan. <br /><br />Surat dakwaan dengan berkas perkara berfungsi sebagai dasar pemeriksaan, tuntutan dan dasar putusan hakim sehingga sangat vital dalam proses persidangan dan berfungsi juga untuk membatasi ruang lingkup pemeriksaan persidangan artinya apa yang didakwakan harus sinkron dengan dokumen berkas perkara yang dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa di persidangan. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3Qjf1pkGh128P0nOQsmDLR_k_2ahAp306I95lD7p4sX7X40-GicSZrT1o0MXEFNz5IOMK6le49F9Emr2XI8WVLZ-OjPQd7A9I1Dq7G5JLvkKB-0BisqqBP5aYme8YyTP4m3h3Pxht4eh33lOcIOJA03fNIpG0PmbwtdJIGbZOb6vg9zBpd0fLb4vwkBI/s1040/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3Qjf1pkGh128P0nOQsmDLR_k_2ahAp306I95lD7p4sX7X40-GicSZrT1o0MXEFNz5IOMK6le49F9Emr2XI8WVLZ-OjPQd7A9I1Dq7G5JLvkKB-0BisqqBP5aYme8YyTP4m3h3Pxht4eh33lOcIOJA03fNIpG0PmbwtdJIGbZOb6vg9zBpd0fLb4vwkBI/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Sekarang, setelah pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai yaitu setelah mendengar semua keterangan saksi serta meneliti alat bukti lainnya, dan merujuk petunjuk Yang Mulia Ketua Majelis Hakim kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada persidangan untuk dapat menguraikan hal-hal tentang barang bukti dikemukakan/disampaikan pada Pledoi. <br /><br />“Berdasarkan hal tersebut, kami menyatakan sekalipun Majelis Hakim dengan pertimbangannya menolak nota keberatan (Eksepsi) namun berdasarkan pemeriksaan dalam seluruh proses persidangan yang sudah berlangsung, kami berpendapat bahwa segala sesuatu yang telah kami sampaikan dalam nota keberatan tersebut masih relevan untuk mengemukakan kembali sebagai bagian Nota Pembelaan yaitu terkait sinkronisasi dan relevansi antara surat dakwaan dan pemeriksaan berkas perkara dalam persidangan, sebagaimana akan kami uraiakan di bawah ini,” kata Kolonel (Purn) Misdin Simarmata, SE., SH saat membacakan Pleodinya<br /><br />Lebih lanjut Kolonel (Purn) Misdin Simarmata, SE., SH mengatakan dalam Pleodinya, bahwa surat dakwaan Oditur tidak sinkron dan tidak relevan dengan berkas perkara yang dilimpahkan ke pengadilan Militer. <br /><br />Kolonel (Purn) Misdin Simarmata, SE., SH mengatakan, pada permulaan persidangan yang lalu telah dibacakan surat dakwaan Oditur dengan dakwaan tunggal pelanggaran Pasal 289 KUHP, sehingga yang kita bahas dalam persidangan adalah pasal 289 KUHP tersebut selaras dengan berkas Perkara Nomor BP. 97/II-1/XI/2024 tanggal 20 November 2024 (terlampir surat kode P-1). <br /><br />“Namun faktanya dalam surat pelimpahan berkas perkara Nomor R/310/VII/2025 tanggal 21 Juli 2025 (terlampir surat kode P-3) point 1a, bahwa berkas perkara yang dilimpahkan Oditur Militer ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya ternyata adalah berkas perkara KDRT Nomor BP-56/II-6/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 (terlampir surat kode P-2), yaitu berkas perkara KDRT yang terdahulu dan yang telah diputus berkekuatan hukum tetap,” ungkap Kolonel (Purn) Misdin Simarmata, SE., SH  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitoYEUpO4a70JM3Udl8mz36dlKZ1wcSKTUIkYkeu4-Qfh8Z63C7ub4dZqjMiQpb6M6p-CDQisbKgbEggUOPKC24MjiAqiNHxSXfWnyDMr2w-jkLlD6UPkKcaG_JItX5RGJOsDY3kI4m07gGHg129HEU0RzwnckeTswTwQLI7sICFEnL3-N7TfoHHxiFSo/s1600/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitoYEUpO4a70JM3Udl8mz36dlKZ1wcSKTUIkYkeu4-Qfh8Z63C7ub4dZqjMiQpb6M6p-CDQisbKgbEggUOPKC24MjiAqiNHxSXfWnyDMr2w-jkLlD6UPkKcaG_JItX5RGJOsDY3kI4m07gGHg129HEU0RzwnckeTswTwQLI7sICFEnL3-N7TfoHHxiFSo/w640-h288/5.jpg" width="640" /></a></div>Lebih lanjut Kolonel (Purn) Misdin Simarmata, SE., SH mengatakan dalam Pledoinya, bahwa berkas yang diperiksa di persidangan adalah berkas perkara Nomor 97/II-1/XI/2024 tanggal 20 November 2024, berbeda dengan berkas perkara yang dilimpahkan ke pengadilan militer yaitu  Nomor BP-56/II-6/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024.<br /><br />Kolonel (Purn) Misdin Simarmata, SE., SH mengatakan, setelah Tim Penasehat Hukum mengadakan pemeriksaan lebih lanjut, bahwa ternyata berkas perkara Nomor BP. 97/II-1/XI/2024 tanggal 20 November 2024 tersebut berdasarkan surat Kaotmil (Kepala Oditur Militer) III-11 Surabaya Nomor B/1850/XII/2024 tanggal 16 desember 2024 telah dikembalikan ke Penyidik Pomal Lantamal V untuk dilengkapi karena berkas perkara tersebut terdapat kekurangan syarat formil maupun materiil. <br /><br />Lebih lanjut Kolonel (Purn) Misdin Simarmata, SE., SH membeberkan, adapun petunjuk Kaotmil agar penyidik melengkapi kekurangan syarat formil maupun materiil tersebut adalah sebagai berikut :<ol><li>Agar dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap Tersangka, Sdri, Adisha Satya Putri Aprilia dan Sdri. dr. Maedy Christiyani Bawolje (apakah Tersangka melakukan kekerasan atau pemaksaan saat dilakukan perbuatan cabul).</li><li>Agar ditambahkan saksi ahli dari RSPAL yang memeriksa “Korban” (untuk menyelaraskan apakah akibat dari perbuatan cabul yang diterima “Korban” mengalami traumatic stress disorder atau dampak yang lain karena jarak dilakukan perbuatan cabul tahun 2021 sedangkan saat dilangsungkan pemeriksaan tahun 2024).</li><li>Agar ditambahkan Saksi yang mengetahui perbuatan Tersangka tersebut. (terlampir surat kode P-4)</li></ol><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHHF_lA_CQRR0TH1l5rAAD22bYyJDZpvuta7cxMHbUYBAmoiwzRDEPgP5dK0AwQnWsSYIO3u1dGjEOIrmkbqOakgPQaRQGZiefnXukpDB8sqU_wVsz3yvyUMDzSj-K2ZqWJwtEWimkomv2HN6-NjHuXTs-uv4OFL74f5kp0bb2zzWcdK_JOeskspdXbiU/s640/4..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="504" data-original-width="640" height="504" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHHF_lA_CQRR0TH1l5rAAD22bYyJDZpvuta7cxMHbUYBAmoiwzRDEPgP5dK0AwQnWsSYIO3u1dGjEOIrmkbqOakgPQaRQGZiefnXukpDB8sqU_wVsz3yvyUMDzSj-K2ZqWJwtEWimkomv2HN6-NjHuXTs-uv4OFL74f5kp0bb2zzWcdK_JOeskspdXbiU/w640-h504/4..jpg" width="640" /></a></div>Bahwa fakta persidangan, dalam surat dakwaan Oditur Nomor Sdak/100/K/AL/VII/2025 tanggal 15 Juli 2025 Nomor urut 4.a tercantum Saksi-5 atas nama dr. Sadya Wendra,Sp.KJ, dokter Ahli Madya Subspesialis Forensic RSPAL dr. Ramelan Surabaya yang pada tanggal 14 Agustus 2024 memeriksa Kesehatan jiwa/psikiatri saksi a.n. Sdri Christia Sanika Putri Amelia (Saksi-3) dan Saksi-1 (korban). <br /><br />Bahwa Saksi-5 dr. Sadya Wendra, Sp.KJ, termasuk dalam daftar saksi yang dilimpahkan pada surat dakwaan Oditur yang mana dinyatakan oleh sidang sebagai saksi tambahan. “Namun kami berpendapat bahwa saksi tambahan tersebut bukanlah saksi tambahan sebagaimana maksud dari surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/1850/XII/2024 tanggal 16 desember 2024 karena pelaksanaan pemeriksaan psikiatri dilakukan sebelum adanya surat Kaotmil III-11 Surabaya yang memberi petunjuk kepada Penyidik Pomal Lantamal V untuk melengkapi berkas perkara Nomor BP. 97/II-1/XI/2024 tanggal 20 November 2024,’ ungkap Kolonel (Purn) Misdin Simarmata, SE., SH<br /><br />Sehingga, lanjut Kolonel (Purn) Misdin Simarmata, SE., SH, pemeriksaan tambahan ini atau saksi tambahan ini tidak ada relevansinya dengan surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/1850/XII/2024 tanggal 16 desember 2024. Dengan fakta-fakta persidangan jelaslah bahwa terdapat proses persidangan yang membahas berkas perkaranya yang keliru, seharusnya berkas perkara yang dilimpahkan adalah berkas perkara Nomor BP. 97/II-1/XI/2024 tanggal 20 November 2024 yang telah terlebih dahulu harus dilengkapi kekurangan syarat formil dan materiilnya sesuai petunjuk Kepala Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor B/1850/XII/2024 tanggal 16 desember 2024, dan tidak semestinya melimpahkan berkas perkara KDRT ke pengadilan untuk membahas dan memeriksa perkara Pasal 289 KUHP yang mana perkara KDRT tersebut tidak perlu diperiksa atau dibahas lagi.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4xshehtmt8RI6XjarBH3nPLib45OTa21ie8DU2kRclV2ETUfXbd-3RfIVxTy2vjVQME_vsAFx7F_3OfGjH_14aJ1GSN6g5BVXrU1RBTBJNhIx56wbMMCBGY_fQ5du-uW0hBE76ru4Y2YBXIpPAE_4olmimbA9RePnnvShXwNeUjYj4eVk6nnr8TouYlM/s639/d.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="516" data-original-width="639" height="516" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4xshehtmt8RI6XjarBH3nPLib45OTa21ie8DU2kRclV2ETUfXbd-3RfIVxTy2vjVQME_vsAFx7F_3OfGjH_14aJ1GSN6g5BVXrU1RBTBJNhIx56wbMMCBGY_fQ5du-uW0hBE76ru4Y2YBXIpPAE_4olmimbA9RePnnvShXwNeUjYj4eVk6nnr8TouYlM/w640-h516/d.jpg" width="640" /></a></div>“Atas dasar hal-hal yang kami uraikan diatas, fakta serta argumentasi selama pemeriksaan persidangan dan seluruh proses hukum, dikarenakan tidak sinkron dan tidak relevan antara Surat Dakwaan dan Berkas Perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, maka kami berpendapat cukup alasan untuk menyatakan bahwa Dakwaan dan seluruh argumentasi pada pemeriksaan selama proses persidangan batal demi hukum,” ucap Kolonel (Purn) Misdin Simarmata, SE., SH dengan tegas<br /><br />Kemudian Kolonel (Purn) Misdin Simarmata, SE., SH mengatakan dalam Pledoinya, bahwa dakwaan Oditur tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap (obscuur libel).<br /><br />Sebagaimana telah kami definisikan diatas bahwa dakwaan adalah merupakan pedoman yang menjadi dasar pemeriksaan perkara pidana di persidangan, dan sebagai dasar tuntutan untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap Terdakwa serta dasar pembelaan bagi Terdakwa atau Penasihat Hukum-nya.<br /><br />Bahwa sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan tunggal Oditur, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam Pasal 289 KUHP, “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8_TdDjNcWJKnvZuyp3SULIQ28iHQmty53hh0kjHUhoJY__ahdrJqLIpZPLBe6HotUpF9Vw11jlzzFLmO8T-CkS0E0tG1wU_AGnsvfh59YIyebs_W47j3DlfYfZONksTlAu2FtGtyl1Kbw4YJQAIGtdxwFCnfACzoVvHAAbDc5RDSP0zTvtwm44F3J9SU/s640/2..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="323" data-original-width="640" height="324" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8_TdDjNcWJKnvZuyp3SULIQ28iHQmty53hh0kjHUhoJY__ahdrJqLIpZPLBe6HotUpF9Vw11jlzzFLmO8T-CkS0E0tG1wU_AGnsvfh59YIyebs_W47j3DlfYfZONksTlAu2FtGtyl1Kbw4YJQAIGtdxwFCnfACzoVvHAAbDc5RDSP0zTvtwm44F3J9SU/w640-h324/2..jpg" width="640" /></a></div>Namun dalam surat dakwaan Oditur Nomor : Sdak/100/K/AL/VII/2025 tanggal 15 Juli 2025 pada point 2i diuraikan bahwa Terdakwa selain melakukan perbuatan tindak pidana Pasal 289 KUHP diuraikan juga Terdakwa melakukan tindak pidana KDRT. <br /><br />“Dengan demikian, kami berpendapat bahwa sebagian dakwaan tersebut kabur dan tidak jelas karena tidak ada hubungannya satu sama lain padahal dakwaan dalam pemeriksaan persidangan hanya perkara Pasal 289 KUHP saja, hal ini mengakibatkan rumusan tindak pidananya tidak jelas, tidak cermat dan kabur (obscuur libel) serta melanggar asas lex certa dan asas lex stricta dalam hukum pidana bahwa dimana rumusan delik pidana harus jelas dimaknai tegas tanpa ada analogi,” ungkap Kolonel (Purn) Misdin Simarmata, SE., SH<br /><br />Yang menjadi pertanyaan dari penjelasan Tim Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya adalah, apakah Ketiga Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya (Kolonel Laut (H) Amriandle, SH., MH selaku Ketua Majelis Hakim bersama dua Hakim anggota yaitu Letkol CHK M. Arif Sumarsono, SH., MH dan Mayor  Laut (H) Mirza Ardiyansah, SH., MH., MA) serta Panitra Letnan Satu Destri Prasetyoandi, SH., MH tidak memeriksa atau membaca antara berkas perkara yang dilimpahkan Oditur Militer III-11 Surabaya ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan berkas perkara yang diperiksa selama dalam persidangan ?  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbCR8sKP4ZVmoDDcm6GgsdritxNIS1HWebjgf0lpHFIq5GHQk9-l6jposW2p-8TnY3nkMDbSOE2T9xGYfJWeIKKA1Phczowib_oHFlMyeATSzW3AuenfxIBKWKUvraToYdhCbklGFsCOTB12JyxhCFnl1pYfsg-fU5tqiBfqfwXWNQiiFFSXsGAByo2IU/s1040/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbCR8sKP4ZVmoDDcm6GgsdritxNIS1HWebjgf0lpHFIq5GHQk9-l6jposW2p-8TnY3nkMDbSOE2T9xGYfJWeIKKA1Phczowib_oHFlMyeATSzW3AuenfxIBKWKUvraToYdhCbklGFsCOTB12JyxhCFnl1pYfsg-fU5tqiBfqfwXWNQiiFFSXsGAByo2IU/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>Apakah Ketiga Majelis Hakim dan Panitra Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak mengetahui adanya perbedaan antara berkas perkara yang diterima oleh Dilmil III-12 Surabaya dari Oditur Militer III-11 Surabaya dalam pelimpahaan berkas perkara dalam kasus dugaan Tindak Pidana KDRT dengan berkas perkara yang diperiksa selama proses persidangan berlangsung yaitu Tindak Pidana pencabulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 KUHP?<br /><br />Apakah Ketiga Majelis Hakim dan Panitra Pengadilan Militer III-12 Surabaya sudah  mengetahui adanya perbedaan antara berkas perkara yang diterima oleh Dilmil III-12 Surabaya dari Oditur Militer III-11 Surabaya dalam pelimpahaan berkas perkara namun tetap disidangkan setelah Majelis Hakim Dilmil III-12 Surabaya menolak Eksepsi atau Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa atas surat dakwaan Otmil III-11 Surabaya?<br /><br />Apakah ada sesuatu hal yang ditutupi agar Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra tetap diadili di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagai Terdakwa dalam kasus perkara dugaan pidana Pencabulan mengingat istri Terdakwa yaitu dr. Maedy Christiyani Bawolje adalah anak mantan Danlantamal III Surabaya tahun 2002 atau sekarang Kodaeral V Surabaya atau mantan suami pertama dr. Maedy Christiyani Bawolje yitu AKBP Pol. Hendrik Aswan Aprilian yang saat ini bertugas di Mabes Polri dan kabarnya satu angkatan dengan beberapa Perwira TNI tahun 2001 ?. (*) <br /></div>

News Pemerintahan Pidana Pidmil Regional PH Terdakwa Dalam Pledoinya Mengungkap Fakta Bahwah Berkas Perkara Yang Dilimpahkan Berbeda Dengan Yang Diperiksa Di Persidangan

#Dalam Pledoinya Penasehat Hukum Terdakwa menyebutkan bahwa berkas perkara yang dilimpahkan Oditur Militer III-11 Surabaya ke Pengadilan Mil...

»

10 Orang Saksi Selaku Ketua Kelompok Memberatkan Terdakwa Afifah Bashiroh Selaku Pendamping PKH Desa Lombok Kulon Kec. Wonosari Kab. Bondowoso

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrZ5twyxTujU8qny7DvGHwBuzjp9Cy5EGPLSmS1J4fWq9J0aFVrWkg5GPj1QdKgSzuAhW5F6OSmiUg0LOlmFFTeqkP06DgBSSq1qkQjoLPFs9IZEJ47xxP7qLblJg7UY2dIvZfDPI59H22n3mmSA6s-JcPfSL5_ZxEOqAkHmVfop6fV5DTIEM1CRW-h3Q/s1040/Bondowoso.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrZ5twyxTujU8qny7DvGHwBuzjp9Cy5EGPLSmS1J4fWq9J0aFVrWkg5GPj1QdKgSzuAhW5F6OSmiUg0LOlmFFTeqkP06DgBSSq1qkQjoLPFs9IZEJ47xxP7qLblJg7UY2dIvZfDPI59H22n3mmSA6s-JcPfSL5_ZxEOqAkHmVfop6fV5DTIEM1CRW-h3Q/w640-h288/Bondowoso.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />JPU M. Rizal Sikanna dari Kejaksaan Negeri Bondowoso bersama Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Rabu, 08 Oktober 2025, kembali menggelar sidang perkara dugaan Korupsi pemotongan dana PKH sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp290.878.350 yang bersumber dari APBN untuk masyarakat yang tidak mampu hingga  merugikan keuangan negara sebesar Rp290.878.350 dengan agenda mendengarkan keterangan 10 orang saksi selaku Ketua Kelompok yang dihadirkan JPU untuk Terdakwa Afifah Bashiroh, S.Pd., M.Pd. Binti Alm. Rokip selaku pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lombok Kulon Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur<br /><br />Ke-10 saksi itu adalah ; 1. Susiyati Alias Rika Dsn. Krajan il RT.014/RW.003 Desa Lombok Kulon Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso,; 2. ZAITUN Alias B.HAY Desa Lombok Kulon RT.026/RW.06 Kec. Wonosan Kab. Bondowoso,; 3. Mami Ahyati, Dusun Wonosroya Timur RT.018/RW.004 Desa Lombok Kulan Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso,; 4. Suyani Alias Bu Eka, Dusun Wonosroyo Timur RT.016/RW.004 Desa Lombok Kulon Kec. Wonosari Kab Bondowoso,; 5. Maatia. Bu Rip, Dusun Pasar RT.06/RW.01 Desa Lombok Kulon Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso,; 6. Siti Fatimah, Dusun Pasar RT.02/RW.01 Desa Lombok Kulon Kec. Wonosari Kab. Bondowoso,; 7. Asningsih Al. Bu Faisol, Dusun Krajan II RT.08/RW 03 Desa Lombok Kulon Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso,; 8. Fadilah Al. Bu Sofyan, Dusun Krajan RT.012/RW.002 Desa Lombok Kulon Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso,; 9. Zeiniyeh Al. Bu Zammil, Dsn. Wonosroyo Timur RT.015/RW.004 Desa Lombok Kulan Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso, dan 10. Hasibah Alias Bu Wasik, Dsn. Krajan II RT 010 RW 003 Desa Lombok Kulon, Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso<br /><br />Dihadapan Majelis Hakim, para Saksi selaku Ketua Kelompok serentak mengakatan bahwa kartu program sejahtera (PKS) diminta langsung oleh Terdakwa Afifah Bashiroh, S.Pd., M.Pd. Binti Alm. Rokip selaku pendamping <br /><br />Setelah PKS diminta oleh terdakwa lalu Terdakwa mencairkan sendiri uang dari mesin mini ATM Bank BNI yang ada di rumah Terdakwa, lalu uang dari pencairan PKS tersebut diserahkan ke masing-masing Ketua Kelompok setelah diporong<br /><br />Apa yang disampaikan para Saksi ini tidak jauh beda dengan surat dakwaan JPU yang menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan pemotongan dana bantuan milik peserta PKH (program keluarga harapan) dan juga menyimpan  kartu PKH milik sejumlah keluarga penerima manfaat, serta mencairkan dana tanpa izin pemilik kartu sebanyak 84 penerima PKH<br /><br />Menurut JPU, bahwa perbuatan Terdakwa Afifah Bashiroh, S.Pd., M.Pd. Binti Alm. Rokip sebagaimana diatur dan diancam pidana  dalam Dakwaan Primer Pasal 2 ayat (1) Atau Subsider Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 atas perubahan UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. (*) <br /></div>

News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor 10 Orang Saksi Selaku Ketua Kelompok Memberatkan Terdakwa Afifah Bashiroh Selaku Pendamping PKH Desa Lombok Kulon Kec. Wonosari Kab. Bondowoso

BERITA KORUPSI .CO - JPU M. Rizal Sikanna dari Kejaksaan Negeri Bondowoso bersama Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Rabu, 0...

»