Tiga Terdakwa Korupsi Kredit KUR BNI KCP Trenggalek Dituntut Masing-masing 1,6 Tahun Penjara Tanpa Membayar Uang Pengganti Kerugian Negara

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKbkxw5ziYCZHTOpl0Hx0GrbR8KXr7cChyphenhyphenQvofo8v4Q7Qdm-2V6M9UzYjmZcqwh7c-NEtcyfhRpvcuO8pav_Dba-0nnh2GOaVXklPgU_eT7eAPT6SFz-SlLO7P1DthGJxTjb4pMnhh-99cr73ipCE_i-gAMRUGs3q5wIS5Wud-ingcUhn4QYbCBkGowug/s607/uang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="440" data-original-width="607" height="464" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKbkxw5ziYCZHTOpl0Hx0GrbR8KXr7cChyphenhyphenQvofo8v4Q7Qdm-2V6M9UzYjmZcqwh7c-NEtcyfhRpvcuO8pav_Dba-0nnh2GOaVXklPgU_eT7eAPT6SFz-SlLO7P1DthGJxTjb4pMnhh-99cr73ipCE_i-gAMRUGs3q5wIS5Wud-ingcUhn4QYbCBkGowug/w640-h464/uang.jpg" width="640" /></a></div><h3><span style="font-size: large;"><span style="color: red;">#Menurut Penasehat Hukum salah seorang Terdakwa, bahwa kerugian keuangan negara sebesar Rp1,6 miliar dalam perkara Korupsi Kredit KUR BNI Kantor Cabang Pembantu Kabupaten Trenggalek untuk pengembangan usaha petani Porang di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek pada tahun 2020 – 2021 bukan dikembalikan oleh para Tedakwa melainkan dikembalikan oleh para Petani Porang ke Kejaksaan. Lalu siapa sebenarnya yang melakukan Korupsi? Apakah Ketiga Terdakwa? Lalu mengapa para petani yang mengembalikan uang sebesar Rp1,6 miliar yang dianggap sebagai kerugian keuangan negara?#</span></span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari trenggalek, Selasa, 07 Oktober 2025, menuntut Tiga Terdakwa, yaitu Handi Pratomo Bin Rehlin selaku Asisten Kredit Standar (AKS) pada PT. Bank Negara Indonesia (BNI, Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu (KCP) Trenggalek,  Arif Fanani Bin Guritno selaku Asisten Kredit Standar (AKS) PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Trenggalek  dan Samto Bin Roiman  selaku Collection Agent yang bertindak sebagai Koordinator Kelompok Tani Desa Sidomulyo, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 enam bulan dan membayar uang denda masing-masing sebesar Rp150 juta subsider pidana kurungan masing-masing selama 3 bulan tanpa membayar uang pengganti sebagai kerugian keuangan negara Cq. BNI Kantor Cabang Pembantu Kabupaten Trenggalek sebesar Rp1,6 miliar karena Ketiga Terdakwa dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Kredit KUR BNI Kantor Cabang Pembantu Kabupaten Trenggalek untuk pengembangan usaha petani Porang di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek pada tahun 2020 – 2021 yang merugikan keungn negaraa sebesar Rp1,6 miliar dituntut pidana penjara <br /><br />Ketiga Terdakwa ini ditetapkan sebagai Tersangka pada Februari 2025 oleh penyidik Kejaksaan Negeri Trenggalek dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan dana kredit KUR BNI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kabupaten Trenggalek yang disalurkan kepada 104 petani Porang di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek pada tahun 2020 – 2021 masing-masing sebesar Rp25 juta yang jumlah mencapai 2,6 miliar rupaih, dan beberapa 104 petani Porang di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek dianggap tak layak menerima dana KUR karena tidak memenuhi syarat penerima bantuan<br /><br />Namun anehnya dalam perkara ini adalah, bahwa Terdakwa Handi Pratomo Bin Rehlin selaku Asisten Kredit Standar (AKS) BNI KCP Trenggalek dan Terdakwa Arif Fanani Bin Guritno selaku Asisten Kredit Standar (AKS) BNI KCP Trenggalek seerta Terdakwa Samto Bin Roiman selaku Collection Agent yang bertindak sebagai Koordinator Kelompok Tani Desa Sidomulyo, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek dianggap Terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi yang meerugikan keuangan negara sebesar 1,6 dari 2,6 miliar rupiah tetapi Ketiga Terdakwa tidak dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1,6 miliar sebagai kerugian keuangan negara Cq. BNI KCP Trenggalek<br /><br />Lalu kemana dan siapa yang menikmati duit sebesar Rp1,6 miliar yang dianggap sebagai kerugian keuangan negara? Kalau bukan Ketiga Terdakwa yang menikmati, apakah ada pihak lain yang diperkaya oleh Ketiga Terdakwa? Siapa? Apakah para petani sehingga para petanilah yang mengembalikan uang keerugian kuangan negara sebesar Rp1,6 miliar itu?<br /><br />Hal itu disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa Samto Bin Roiman selaku Collection Agent yang bertindak sebagai Koordinator Kelompok Tani Desa Sidomulyo, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek seusai persidangan<br /><br />“Tidak ada (pengembalian) dari Terdakwa karena uang sudah dikembalikan semuanya oleh para petani ke Kejaksaan bukan dari Terdakwa. Kita ada buktinya dan akan kita jadikan sebagai pembelaan nanti,” kata Rateh, SH selaku Penasehat Hukum Terdakwa. (*) <br /></div>

News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Tiga Terdakwa Korupsi Kredit KUR BNI KCP Trenggalek Dituntut Masing-masing 1,6 Tahun Penjara Tanpa Membayar Uang Pengganti Kerugian Negara

#Menurut Penasehat Hukum salah seorang Terdakwa, bahwa kerugian keuangan negara sebesar Rp1,6 miliar dalam perkara Korupsi Kredit KUR BNI Ka...

»

Sidang Perkara Dugaan Penc***lan, Otmil III-11 Sby Menuntut Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Dengan Pidana Penjara 1 Tahun dan Pecat Dari TNI. Apakah Kasus ini Murni Pidana Atau Ada Intervensi?

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhadKUNNZ4MBaV_bY7bcUjl7HQp0vKzJv_sbqXx76yND7cGjeUb1edZztP-tNTiblaUkH2FN6JEwlTsMO9GQB_ZbY2tgXQMnQgsaySo_lojOfTjRD-hVizGWRsQaosP4Cykgu7Jqy4dssh9Pj9KyM71PB1205qwaxKsW9-8fdnhCSO-qQ7SjOKxSdXuv8E/s640/IMG20250806170801_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhadKUNNZ4MBaV_bY7bcUjl7HQp0vKzJv_sbqXx76yND7cGjeUb1edZztP-tNTiblaUkH2FN6JEwlTsMO9GQB_ZbY2tgXQMnQgsaySo_lojOfTjRD-hVizGWRsQaosP4Cykgu7Jqy4dssh9Pj9KyM71PB1205qwaxKsW9-8fdnhCSO-qQ7SjOKxSdXuv8E/w640-h360/IMG20250806170801_01.jpg" width="640" /></a></div><h3><span style="color: red; font-size: large;">#Beberapa hal yang dipertanyakan Tim PH Terdakwa dari Yayasan LBH Wira Yuda Jakarta yaitu barang bukti dan saksi yang dijadikan Otmil dalam perkara dugaan penc***lan (perkara kedua) sudah dijadikan dalam perkara lain (perkara pertama KDRT sudah inkrah namun ada surat penundaan pidana dari Lemasmil atau Lembaga Pemasyarakatan Militer III Surabaya yang ditujukan kepada Kaotmil III-11 Surabaya karena kondisi kesehatan Terdakwa) dengan salah satu korban  korban,; Kehadiran DR. Riza Wahyuni, S.Psi., M.Psi yang diragukan Ketua Majelis Hakim yang juga Ketua Dilmil III-12 Sby karena DR. Riza Wahyuni, S.Psi., M.Psi sudah mengikuti jalannya persidangan karena DR. Riza Wahyuni, S.Psi., M.Psi sebagai pendamping dari LPSK dalam 2 perkara tersebuut dengan Terdakwa dan salah satu korbannya sama, dan Tentang Pengembalian Perkara dari Otmil III-111 Sby ke penyidik kepada Danpomal V Surabaya  Nomor : B/185/XII/2024 taggal 16 desember 2024 namun perkara ini sudah dilimpahkan dan diadili di Dilmil III-12 Surabaya. Apakah Kasus ini Murni Pidana Atau Ada Intervensi?#</span> <br /></h3></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b><br />Oditur Militer (Otmil) pada Oditorat Militer III-11 Surabaya Mayor CHK Kurnia, SH (atau yang sidang Otmil Letkol CHK Yadi Mulyadi), pada Selasa, 30 September 2025, membacakan surat tuntutannya terhadap Terdakwa Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan pidana tambahan dipecat dari kesatuan TNI AL serta membayar ganti rugi (restitusi) sebesar Rp50 juta lebih karena Otmil menganggap bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca jua: </span><span style="color: red;"><br />Beranikah Majelis Hakim Dilmil III-12 Sby Membebaskan Terdakwa Setelah Mendengarkan Pendapat Ahli Hukum Pidana Dr. Sholahuddin, SH., MH? - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/09/beranikah-majelis-hakim-dilmil-iii-12.html">https://www.beritakorupsi.co/2025/09/beranikah-majelis-hakim-dilmil-iii-12.html</a><br /><br />Ketua Majelis Hakim Dilmil III-12 Sby “Meragukan” Keterangan Ahli Psikologi DR. Riza Wahyuni, S.Psi., M.Psi Yang Dihadirkan Otmil III-11 SbyDalam Perkara Dugaan Penca**lan - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/09/ketua-majelis-hakim-dilmil-iii-12-sby.html">https://www.beritakorupsi.co/2025/09/ketua-majelis-hakim-dilmil-iii-12-sby.html</a></span><br /><br />Terdakwa Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra didakwa telah “melakukan kekerasan pencabulan” terhadap korban selaku anak tiri kedua Terdakwa (korban lahir tahun 2003 dan anak tiri pertama lahir tahun tahun 2000, pernikahan dr. Maedy Christiyani Bawolje dengan suami pertaa tahun 2001) atau anak kandung kedua  dari pernikahan pertama antara dr. Maedy Christiyani Bawolje, anak mantan Danlantamal III Surabaya tahun 2002 atau sekarang Kodaeral V Surabaya,  dengan suami pertamanya yakni AKBP Pol. Hendrik Aswan Aprilian (yang saat ini bertugas di Mabes Polri) yang menikah pada Novmber 2001 di Batu, Jawa Timur (bercerai pada tahun 2011 di PN Batam/Catatan Spil dikeluarkan Dispendukcapil Kab. Malang). Sedangkan dari pernikahan dr. Maedy Christiyani Bawolje yang kedua pada tahun 2013 (bercerai pada tahun 2017 di PA Surabaya) memiliki 1 anak angkat laki-laki. Sementara pernikan ketiga dr. Maedy Christiyani Bawolje dengan Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra pada tahun 2021 belum dikaruniai anak (bercerai pada September 2025 di PA Aurabaya)  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtD1tO85HSSBe-FWRKgT0cERhXL8LuAR55jMF2vUWYNCuSLW9J555Bv4qJ1oQ8aqT3-We24yzN0EPcoAg7omjWF2u30bZulv6bRlyvZHKtGj30t1Lv6RFXlIORJYXzbabkpuOTtwxFsZxAXWvOXPHV41ibzCa3rP5pC91i6KEmXw2oNp1BnZM2sVfkSx8/s640/IMG20250806170321.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtD1tO85HSSBe-FWRKgT0cERhXL8LuAR55jMF2vUWYNCuSLW9J555Bv4qJ1oQ8aqT3-We24yzN0EPcoAg7omjWF2u30bZulv6bRlyvZHKtGj30t1Lv6RFXlIORJYXzbabkpuOTtwxFsZxAXWvOXPHV41ibzCa3rP5pC91i6KEmXw2oNp1BnZM2sVfkSx8/w640-h288/IMG20250806170321.jpg" width="640" /></a></div>Anehnya dalam perkara ini adalah bahwa kekerasan yang dimaksud Otmil III-11 Surabaya dalam surat dakwaan dan tuntutunnya adalah “tangan Terdakwa meraba-raba lengan kiri Saksi-1 (korban) dan tangan kanan Terdakwa masuk kedalam baju Saksi-1 (korban) lalu memegang pa***ara Saksi-1 (korban) sebelah kiri dan dengan reflek Saksi-1 (korban) menepis tangan Terdakwa, namun tangan kanan Terdakwa kembali memegang pa***ara Saksi-1 (korban) sehingga ditepis lagi oleh Saksi-1 (korban)”.<br /><br />Sementara menurut ahli hukum pidana, Filsafat Hukum dan Kriminologi  dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya Dr. Sholahuddin, SH., MH yang dihadirkan Otmil III-11 Surabaya (sidang pada Rabu, 10 September 2025) menjenlasakan atas pertanyaan Otmil III-11 Surabaya terkait “menepis (saat itu Otmil memperagakan tangan kananya)” bukanlah “kekerasan” melainkan “memaksa”.<br /><br />Dr. Sholahuddin, SH., MH selaku ahli hukum pidana Filsafat Hukum dan Kriminologi  dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya menjelaskan, bahwa kekerasan dan memaksa adalah berbeda <br /><br />"Kalau kekerasan itu misalnya ada bekas kuku, cengkraman atau tangan masuk ke kemaluan perempuan," kata Dr. Sholahuddin, SH., MH<br /><br />Belum lagi biaya ganti rugi yang dituntut Otmil III-11Surabaya terhadap Terdakwa untuk dibayarkan kepada korban sebesar Rp50 juta lebih namun tanpa dilampiri bukti berupa kwitansi alias menyusul.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5as15HqKbD2e0AhJO3YhuhZxBVI6c1GZSd1H4_N5ZS9rRph0HLzUHQfqItVCCedOZlzgydV6hZUmtWMKLaWfZhu4pCkUgWhdEASA89yybPf44vdEMRJH1WPsG1PUdvQ6bYvhWac1Zqss_0XKASYZ7hTQwFFp2FZmuYQOu6UfJjMnH9yyN9-xQpXbvxqk/s1040/2..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="525" data-original-width="1040" height="324" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5as15HqKbD2e0AhJO3YhuhZxBVI6c1GZSd1H4_N5ZS9rRph0HLzUHQfqItVCCedOZlzgydV6hZUmtWMKLaWfZhu4pCkUgWhdEASA89yybPf44vdEMRJH1WPsG1PUdvQ6bYvhWac1Zqss_0XKASYZ7hTQwFFp2FZmuYQOu6UfJjMnH9yyN9-xQpXbvxqk/w640-h324/2..jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga ;</span><span style="color: red;"><br />Benarkah Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra Melakukan Pen**bulan Terhadap Anak Tirinya (18) Hingga Kembali Diadili Di Dilmil III-12 Surabya? - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/08/benarkah-lettu-laut-k-dr-raditya-bagus.html">https://www.beritakorupsi.co/2025/08/benarkah-lettu-laut-k-dr-raditya-bagus.html</a></span>  </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Aneh, sidang pembacaan tuntutan sudah selesai, namun bukti berupa kwitansi dapat menyusul. Apakah dalam hukum acara pidana di Pengadilan Militer memang memperbolehkan barang/alat bukti dapat menyusul setelah tuntutan dibacakan, atau semua barang/alat bukti termasuk saksi sudah selesai barulah tuntutan?. Apakah memang beda hukum acara pidana di Pengadilan Militer dengan di Peradilan Umum?<br /><br />Ini adalah hal yang kedua terjadi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Sebab dalam perkara pertama (kasus KDRT) dengan Terdakwa yang sama dan salah satu korban yang sama pula juga terjadi, yaitu Gugatan Restitusi dari penggugat/korban baru dibacakan/disidangkan setelah sepekan Otmil III-11 Surabaya selesai membacakan surat tuntutan pidananya terhadap Terdakwa<br /><br />Anehnya, Ketua Majelis Hakim yang membuka sidang saat itu dengan agenda Pledoi atau Pembelaan pun akhirnya batal atau ditunda. Yang lebih anehnya adalah Ketua Majelis Hakim pun memerintahkan Otmil III-11 Surabaya untuk merevisi surat tuntutannya.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJ8ykr-Ph6MOZIqjCUCJpa3o9JDx6Y-wzmv4dJnJ2aShMFM1C1kVGN2s-oZ9FYO3d4NbRXEoTy6qPPWrmfLq_oKZYAgd4np13TUmVFuzrtttdDhEloHLuDJOYwZF1wbVW6G9kvzaC2W8VBy6c74TuHDNQOfh5z5J_ruYPC6lVHvk9ekkFTNs23IkGsJyg/s639/d.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="516" data-original-width="639" height="516" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJ8ykr-Ph6MOZIqjCUCJpa3o9JDx6Y-wzmv4dJnJ2aShMFM1C1kVGN2s-oZ9FYO3d4NbRXEoTy6qPPWrmfLq_oKZYAgd4np13TUmVFuzrtttdDhEloHLuDJOYwZF1wbVW6G9kvzaC2W8VBy6c74TuHDNQOfh5z5J_ruYPC6lVHvk9ekkFTNs23IkGsJyg/w640-h516/d.jpg" width="640" /></a></div>Sementara keterangan DR. Riza Wahyuni, S.Psi., M.Psi, jabatan : Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, Kesatuan : Psikologi (sesuai surat panggilan Otmil yang didapat dari Tim PH Terdakwa) yang dianggap tendensius dan memberatkan Terdakwa adalah, bahwa trauma, dan depresi yang dialami Korban adalah akibat pelecehan seks sual yang dilakukan oleh Terdakwa<br /><br />Anehnya, DR. Riza Wahyuni, S.Psi., M.Psi tidak mengetahui dari ekpresi atau tidak dapat menggali informasi dari Korban kalau korban pernah berhubungan badan dengan Cowoknya yang sama-sama satu sekolah dan diketahui oleh orang tua koban yang kemudian diselesaikan secara kekeluargaan antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan yang diwakili oleh Terdakwa Terdakwa Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra (sebelum pernikahan ketiga dr. Maedy Christiyani Bawolje dengan Terdakwa berlangsung) atas permintaan dr. Maedy Christiyani Bawolje dan mantan suaminya, AKBP Pol. Hendrik Aswan Aprilian dan saksikan oleh pihak sekolah. Dan salah satu guru di salah satu SMA/U di Surabaya itupun dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan<br /><br />Dan atas keterangan DR. Riza Wahyuni, S.Psi., M.Psi dalam persidangan saat itu (Senin, 22 September 2025), mengatakan “keterangan saudara tidak relefan sebagai ahli karena saudara sebagai saksi dalam perkara sebelumnya dan perkara ini saudara mengikti persidangan sebagai penamping korban/saksi,” ucap Ketua Majelis Hakim yang juga Ketua Dilmil III-12 Surabaya Kolonel Laut (H) Amriandle, SH., MH.  <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjb5T83uRWZZb401i6nevjp2Wp5bzJqkgFmU0yqfhnzAlDSK8fvtBDz7S4HThrR__-AliIiyDy5ghRexsy2tXrP2rtI8LNXZeStFdwY4cmdhlnkYES6WqV8ujFkDZPI4phud2DJ81jtAiFDrHj2TUnVvaKCU7-jjG2WNYlPTfF_Dk_SU-PdiqUx_Ed6v1g/s640/4..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="504" data-original-width="640" height="504" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjb5T83uRWZZb401i6nevjp2Wp5bzJqkgFmU0yqfhnzAlDSK8fvtBDz7S4HThrR__-AliIiyDy5ghRexsy2tXrP2rtI8LNXZeStFdwY4cmdhlnkYES6WqV8ujFkDZPI4phud2DJ81jtAiFDrHj2TUnVvaKCU7-jjG2WNYlPTfF_Dk_SU-PdiqUx_Ed6v1g/w640-h504/4..jpg" width="640" /></a></div>Yang lebih anehnya lagi dalam perkara ini adalah karena ada beberapa hal yang dipertanyakan oleh Tim Penasehat Hukum (PH) Terdakwa dari Yayasan LBH Wira Yuda Jakarta yaitu ;<ol><li>Barang/alat bukti dan saksi yang dijadikan Otmil III-11 Surabaya dalam perkara dugaan penc***lan (perkara kedua) sudah dijadikan sebagai barang/alat bukti dan saksi dalam perkara lain (perkara pertama KDRT sudah inkrah namun ada surat penundaan pidana dari Lemasmil atau Lembaga Pemasyarakatan Militer III Surabaya yang ditujukan kepada Kaotmil III-11 Surabaya karena kondisi kesehatan Terdakwa) dengan salah satu korban yang sama; </li><li>Kehadiran DR. Riza Wahyuni, S.Psi., M.Psi yang diragukan Ketua Majelis Hakim yang juga Ketua Dilmil III-12 Surabaya dalam persidangan (Senin, 22 September 2025) karena DR. Riza Wahyuni, S.Psi., M.Psi sudah pernah menjadi saksi dalam perkara pertama dan DR. Riza Wahyuni, S.Psi., M.Psi juga mengikuti jalannya persidangan perkara kedua karena DR. Riza Wahyuni, S.Psi., M.Psi sebagai pendamping dari LPSK dalam 2 perkara tersebuut dengan Terdakwa dan salah satu korbannya sama, dan</li><li>Tentang Pengembalian Perkara dari Otmil III-111 Sby ke penyidik kepada Danpomal V Surabaya  Nomor : B/185/XII/2024 taggal 16 desember 2024 tentang :   </li></ol><ul style="margin-left: 40px;"><li>Agar dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap Tersangka (Terdakwa), Korban, dr. Maedy Christiyani Bawolje (apakah Tersangka melakukan kekerasan atau pemaksaan saat dilakukan Cabul),</li><li>Agar ditambahkan Saksi Ahli dari RSPAL yang memeriksa (Korban) untuk menyelaraskan apakah akibat perbuatan cabul yang diterima (Korban) mengalami traumatic stress disonder yang diterima (Korban) atau dampak lain karena jarak dilakukan perbuatan cabul tahun 2021 sedangkan saat dilangsungkan pemeriksaan tahun 2024,;</li><li>Agar ditambahkan Saksi yang mengetahui perbuatan tersebut (sesuai dokumen yang diperoleh dari Tim PH Terdakwa  </li></ul>   4. Pakaian (baju/kemeja dan Bra) yang dipakai koran serta sprei termasuk pakaian Terdakwa saat itu, </div><div style="text-align: justify;">       apakah dijadikan sebagai barang/alat bukti di peridangan?<br /></div><div style="text-align: justify;"><br />Namun hingga tuntutan dibacakan, menurut Tim PH Terdakwa maupamun Terdakwa sendiri belum mengetahui apa isi BAP (berita acara pemeriksaan) oleh penyidik Pomal V Surabaya<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah perkara ini murni pidana melakukan “kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang (korban selaku anak tiri kedua Terdakwa) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP atau karena ada intervensi?. (*) <br /></div>

News Pemerintahan Perdata Pidana Pidmil Regional Sidang Perkara Dugaan Penc***lan, Otmil III-11 Sby Menuntut Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Dengan Pidana Penjara 1 Tahun dan Pecat Dari TNI. Apakah Kasus ini Murni Pidana Atau Ada Intervensi?

#Beberapa hal yang dipertanyakan Tim PH Terdakwa dari Yayasan LBH Wira Yuda Jakarta yaitu barang bukti dan saksi yang dijadikan Otmil dalam ...

»

Terdakwa Karna Suswandi selaku Bupati Situbondo Dituntut KPK Selama 8,6 Tahun Penjara dan Membayar Uang Pengganti Rp4 M

<div style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;"><h3><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzQFfag0XpRYbm1gDhjbdBU6y46jTzRhIuBbrk0T44TGQZK9kVRokqiySAeOwyySTMvWI4hOEmzuhnhEW4R71ZXQcUj3jrOjAorPfrX_SmiljRSkUoTuZLA4k9wJKSBJl10WHkOCrjfHdomjBq3_HMb7p2sTIj2fOZLkh-RTVZ5AO0_XcDfE9gvL0fRXo/s1040/9.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzQFfag0XpRYbm1gDhjbdBU6y46jTzRhIuBbrk0T44TGQZK9kVRokqiySAeOwyySTMvWI4hOEmzuhnhEW4R71ZXQcUj3jrOjAorPfrX_SmiljRSkUoTuZLA4k9wJKSBJl10WHkOCrjfHdomjBq3_HMb7p2sTIj2fOZLkh-RTVZ5AO0_XcDfE9gvL0fRXo/w640-h288/9.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Terdakwa Karna Suswandi saat minta pendapat dari Tim Penasehat Hukum-nya, Dedi Rahman Hasyim terkait isi dakwaan JPU KPK (Dok BK)</span><br /></td></tr></tbody></table></h3><div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span></div><div>Tim JPU Arjun Budi Satria Tambunan, Mohammad Tang dkk dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, 01 Oktober 2025, menuntut Terdakwa Karna Suswandi selaku Bupati Situbondo dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp350 juta subsider 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar 4 miliar rupiah subsider 1 tahun kurungan karena dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana orupsi Suap dan Gratifiasi sejak tahun 2021 – 2024 sebesar Rp5.000.000.000 yang diterima dari sejumlah Kontraktor yang menegerjakan proyek di Kabupaten Situbondo yang didanai dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang disebut sebagai dana Investasi atau Ijon sebesar 7,5 - 15% dari nilai kontrak.</div></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Selain Terdakwa Karna Suswandi, JPU KPK juga menuntut Terdakwa Eko Prionggo Jati selaku Kabid yang juga Plt. sekaligus selaku Kadis PUPR Kabupaten Situbondo dalam perkara yang sama. Terdakwa Eko Prionggo Jati dituntut pidana penjara selama 6 tahun dan 2 bulan denda sebesar Rp350 juta subsider 3 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar 1 miliar rupiah subsider 1 tahun penjara karena dianggap juga terbukti melakukan Tindak Pidana orupsi Suap dan Gratifiasi secara bersama-sama dengan Terdakwa Karna Suswandi selaku Bupati Situbondo sejak tahun 2021 – 2024 sebesar Rp5.000.000.000 yang diterima dari sejumlah Kontraktor yang menegerjakan proyek di Kabupaten Situbondo yang didanai dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang disebut sebagai dana Investasi atau Ijon sebesar 7,5 - 15% dari nilai kontrak.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga : </span><span style="color: red;"><br />Karna Suswandi selaku Bupati Situbondo dan Eko Prionggo Jati selaku Kabid yang juga Plt. Kadis PUPR Kabupaten Situbondo Diadili Karena Dugaan Korupsi Rp4,555 M - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/06/karna-suswandi-selaku-bupati-situbondo.html">https://www.beritakorupsi.co/2025/06/karna-suswandi-selaku-bupati-situbondo.html</a></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><br />Karna Suswandi selaku Bupati Situbondo dan Eko Prionggo Jati selaku Kabid yang juga Plt. Kadis PUPR Kabupaten Situbondo Diadili Karena Dugaan Korupsi Rp4,555 M - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/06/karna-suswandi-selaku-bupati-situbondo_25.html">https://www.beritakorupsi.co/2025/06/karna-suswandi-selaku-bupati-situbondo_25.html</a></span><br /></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><br />Sidang yang berlangsung diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Rabu, 01 Oktober 2025 adalah agenda pembacaan surat tuntutan dari JPU KPK terhadap Terdakwa Karna Suswandi dan Eko Prionggo Jati (perkara penuntutan terpisah) dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Cokia Ana Pontia Oppusunggu, SH., MH dan dibantu 2 anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH., MH dan Arief Agus Nindito, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hock serta Panitra Pengganti (PP). Sementara Kedua Terdakwa masing-masing didampingiTim Penasehat Hukum-nya<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhd9EQ-DgBKFIg4BdvUb5YX_Z6N2OyPJp6qh1AlBAU_KPgL73Lm2_v5TRXaJeOTVXZ8L9B8qo435UYXSFXjBsZ6RxnSGKuEkaN0WoyusfvyovUz0gOu-EfJQ7JOIUxljQ0Igyqr521u4HC5Fcsm8TGO2J6RTrxjkuBIb5dGYYX-uxDWQn1IrwZR2PU1LAY/s479/7.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="479" data-original-width="468" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhd9EQ-DgBKFIg4BdvUb5YX_Z6N2OyPJp6qh1AlBAU_KPgL73Lm2_v5TRXaJeOTVXZ8L9B8qo435UYXSFXjBsZ6RxnSGKuEkaN0WoyusfvyovUz0gOu-EfJQ7JOIUxljQ0Igyqr521u4HC5Fcsm8TGO2J6RTrxjkuBIb5dGYYX-uxDWQn1IrwZR2PU1LAY/w626-h640/7.jpg" width="626" /></a></div>Dalam tuntutannya JPU KPK kembali membeberkan asal usul sejumlah duit yang diterima Kedua Terdakwa, yaitu dari sejumlah Kontraktor yang ada di Situbondo dan Bondowoso yang mengerjakan proyek ABPD Kabupaten Situbondo sejak tahun 2021 – 2024 yang disebut dana investasi atau ijon sebesar 7,5 - 15% dari nilai kontrak<br /><br />Para Kontraktor yang dimaksud adalah terdapat pula orang tua atau ayah mantan Terpidana Korupsi OTT KPK yakni Andika Imam Wijaya dan Yossy Sandra Setiawan, yaitu Sanusi (Alm) selaku Direktur CV. Dwi Karya, Tjahjono Gunawan selaku CV. Citra Bangun Persada dan PT. Citra Pembangunan. </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Nama Tjahjono Gunawan hadir juga dalam sidang perkara Korupsi OTT KPK terhadap Puji Triasmoro selaku Kajari Bondowoso, Alexander Silaen selaku Kasi Pidsus Kejari Bondowoso, Andhika Imam Wijaya selaku Direktur CV. Wijaya Gemilang dan Yossy Sandra Setiawan selaku Direktur CV. Yoko. Dimana Tjahjono Gunawan terlibat juga dalam pemberian sejumlah uang fee proyek kepada Kajari Bondowoso yaitu (Terpidana) Puji Triasmoro<br /><br />Kemudiandari Afriadi selaku Direktur CV. Artha Griya yang juga salah satu Ketua Asosiasi Konstruksi di Situbondo, Sugeng selaku Direktur CV. Madiun,; Firdaus selaku Direktur PT. Sunan Muria,; Roespandi Selaku Direktur Cv. Ronggo, dan As'al Fany Balda selaku Direktur PT. Badja Karya Nusantara  </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dan itulah sebabnya, dari sejumlah pengusaha Kontraktor di Situbondo dan Bondowosos itupun sebanyak 5 orang telah ditetapkan sebagai Terngka oleh penyidik KPK dan tinggal menunggu ke-5 Tersangka ditahan dan perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya untuk diadili<br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Atas tuntutan JPU KPK tersebut, Ketua Majelis Hakim mengabulkan permohonan Tim Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan Pledoi atau Pembelaan dalam dua pekan. (*)<br /></div></div>

News Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor Terdakwa Karna Suswandi selaku Bupati Situbondo Dituntut KPK Selama 8,6 Tahun Penjara dan Membayar Uang Pengganti Rp4 M

Terdakwa Karna Suswandi saat minta pendapat dari Tim Penasehat Hukum-nya, Dedi Rahman Hasyim terkait isi dakwaan JPU KPK (Dok BK) BERITA KOR...

»

Sidang Perkara Korupsi Penjualan Aset Desa Sidokerto Kabupaten Sidoarjo, 9 Orang Saksi Mengaku Menerima Uang Dari Suriyan dan Uangnya Sudah Dititipkan Kepada Kejaksaan

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><h3><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgmocvPW2QrLgEWt-8uJ5mgIJ_HI3DZB4UaV575atr9i_5UnS1cU-wC68KhaEZktBzbUfJ-F7BCsH8xDEjS0a8qm74LP8vhsq6dmL_tjgxAOwyTpQS8ERHXz4KHzhG4MonQ3Kp9lRATkBDEdz0wRNcDxhzrO7QdyrDgJ9LMLnkmVMOnlPOaDjE2KrhlQs/s1040/SDA.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgmocvPW2QrLgEWt-8uJ5mgIJ_HI3DZB4UaV575atr9i_5UnS1cU-wC68KhaEZktBzbUfJ-F7BCsH8xDEjS0a8qm74LP8vhsq6dmL_tjgxAOwyTpQS8ERHXz4KHzhG4MonQ3Kp9lRATkBDEdz0wRNcDxhzrO7QdyrDgJ9LMLnkmVMOnlPOaDjE2KrhlQs/w640-h288/SDA.jpg" width="640" /></a></h3></div><h3><span style="color: red; font-size: large;">#Terdakwa Ali Nasikin, ST selaku Kepala Desa sudah mengetahui tanah gogol tidak tetap di Dusun Klanggri Blok Kidul Kali sudah tidak ada berdasarkan buku C Desa Sidokerto karena tahun 1996 - 1997 telah dijual kepada PT. Yekape dan telah dimohon sertifikat dan telah menjadi Perumahan Taman Dika dan Perumahan Park Royal. Sehingga sisa tanah ceklekan / cuilan seluas 4.118 m2 adalah merupakan Asset Desa Sidokerto. Pada tahun 2022 Asset Desa tersebut dijual oleh Ali Nasikin, ST selaku Kepala Desa Sidokerto, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo, Samiun selaku Ketua RW 06  Desa Sidokerto,  Kec. Buduran, H. Kastain Selaku Tim 9 dan Suriyan selaku Bendahara Tim 9 yang juga Bendahara RW 06  Desa Sidokerto,  Kec. Buduran, Kab. Sidaorjo. Lalu menagapa Suriyan hanya menjadi saksi? Apakah ada kaitannya salah satu anak Suriyan dan istri Kasi Pidsus Sidoarjo sama-sama anggota Polri di Polda Jatim?#</span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.C0 –</b></span><br />Tim JPU Wido, SH, Wahyu Dwi Prasetyo, SH, dkk dari Kejari Sidoarjo, Senini, 29 September 2025 kembali menghadirkan saksi sebanyak sembilan orang kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya untuk didengar keterangannya dalam perkara Tindak Pidana Korupsi penjualan asset Desa, Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo berupa tanah seluas 4.118 M² pada tahun 2022 - 2024 yang merugikan keuangan negara Cq. Desa Sidokarto sebesar Rp3.141.100.000 dengan Empat Terdakwa yaitu Samiun selaku Ketua RW 06  Desa Sidokerto,  Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo,; Ali Nasikin, S.T selaku  Kepala Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo,;  H. Kastain Selaku Tim 9 dan Eko selaku Direktur PT. Kembang Kenongo Property (yang masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah)<br /><br /><span style="font-size: small;">Sekedar mengingatkan kembali sesuai dakwaan JPU terkait asal tanah seluas 4.118 M² yang menjadi asset Desa, Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. <br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga :</span><span style="font-size: small;"><span style="color: red;"><br />Bagaimana Sasib DR. Tri Susilowati, SH., M.Kn., Ph.D selaku Notaris dan Suriyan Selaku Bendahara Tim 9 Penjualan Aset Desa Di Kabupaten Sidoarjo, Apakah Akan Jadi Tersangka - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/09/bagaimana-sasib-dr-tri-susilowati-sh.html">https://www.beritakorupsi.co/2025/09/bagaimana-sasib-dr-tri-susilowati-sh.html<br /></a><br />Apakah Suriyan Selaku Bendahar Tim 9 Akan Jadi Tersangka Atau Sudah Teramankan Dalam Perkara Duguaan Korupsi Rp2,4 M Hasil Penjualan Aset Desa Di Kab. Sidoarjo? - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/09/apakah-suriyan-selaku-bendahar-tim-9.html">https://www.beritakorupsi.co/2025/09/apakah-suriyan-selaku-bendahar-tim-9.html</a></span> <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyoHl_ZNnKMKoxaZb_-IIPXYjXPes9qZigWyxGBfZiHqcJ-FO7poYbPAl3h-PqW8OQK5OiUPu6YT3mPCaGLL7nLG669WTxeTIBANqUzPV_yESt96ARdGEhw7DSEG8MEjroXqGeJIRVTeVMWI7oEE-3MmBU6eRWoXHhuPzFEdh5oNi5wmdk45KbbmjJE_U/s1280/Suriyan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="709" data-original-width="1280" height="354" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyoHl_ZNnKMKoxaZb_-IIPXYjXPes9qZigWyxGBfZiHqcJ-FO7poYbPAl3h-PqW8OQK5OiUPu6YT3mPCaGLL7nLG669WTxeTIBANqUzPV_yESt96ARdGEhw7DSEG8MEjroXqGeJIRVTeVMWI7oEE-3MmBU6eRWoXHhuPzFEdh5oNi5wmdk45KbbmjJE_U/w640-h354/Suriyan.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Desa Sidokerto, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo memiliki 2 Dusun yaitu Dusun Klanggri dan Dusun Sono. Di Dusun Klanggri terdapat dua lokasi tanah gogol tidak tetap yang terletak di blok Kidul Kali dan Lor Kali. Tanah gogol  yang terletak di Dusun Klanggri Blok Kidul Kali dan Lor Kali masing - masing diperuntukan bagi </span>warga gogol sebanyak 25 orang pegogol .<br /><br />Dan tanah gogol tidak tetap terletak di Dusun Klanggri Blok Kidul Kali telah dilakukan  pembagian dan pengukuran kembali yang untuk setiap ancernya di ceklek / dicuil sehingga tercetak menjadi 26 ancer/bidang, dengan tujuan 1 ancer untuk keperluan Desa yang dikelolah Kaur Kesra / Modin (Yatiman alm) yang hasilnya dipergunakan untuk kepentingan Masjid, dan sebagian untuk ganjaran tuwowo / juru air. Sedangkan 25 ancer digarap/dikelolah oleh 25 warga gogol.<br /><br />Pada sekitar tahun 1982, sebagian tanah ceklekan / cuilan tersebut telah dijual oleh Kaur Kesra / Modin  (Yatiman. alm)  kepada P. Marijo (alm). Sehingga tanah ceklekan / cuilan tersisa setengahnya dengan luas sekitar 4.118 meter persegi.<br /><br />Pada tahun 1996 - 1997,  tanah gogol tidak tetap Blok Kidul Kali sebanyak 25 ancer telah dijual oleh warga gogol pengelola kepada PT. YEKAPE dan sekarang menjadi Perumahan Taman Dika dan Park Royal.<br /><br />Pada sekitar  tahun 2018 Terdakwa Ali Nasikin, ST selaku Kepala Desa Sidokerto mendapatkan informasi dari mantan Kepala Desa Sidokerto ( Idris Sutrisno ) bahwa  ada tanah sisa / ceklekan / cuilan di Blok Kidul Kali, dan  atas informasi tersebut Terdakwa Ali Nasikin, ST menyampaikan dan mengajak saksi Samiun selaku Ketua RW 06 dimana tanah sisa / ceklekan / cuilan berada, untuk menjual.  <br /><br />Bahwa saksi Samiun mengajak  saksi H. Kastain, H. Sukamdi alm, dan saksi Suriyan yang menjabat sebagai Bendahara RW 06 untuk menemui H. Bisri. alm (mantan perangkat Desa)  dengan keperluan menanyakan perihal tanah tersebut, dan oleh H. Bisri. alm diberitahukan ada tanah sisa / ceklekan / cuilan di Blok Kidul Kali, tanah tersebut jangan dijual karena merupakan tanah sisa.<br /><br />Atas peringatan H. Bisri (alm)  tersebut, saksi Samiun mengajak beberapa orang ahli waris mantan pegogol tidak tetap untuk rapat di rumah H. Sukamdi (alm), dan dalam rapat tersebut oleh saksi Samiun dan beberapa orang ahli waris mantan pegogol ditunjuk sebagai panitia penjualan atas tanah sisa / ceklekan / cuilan dengan luas sekira 4.118 meter persegi tersebut antara lain : H. SAMIUN; (ketua),; H. Kastain,; Suriyan,; H. Sukamdi (Alm),; Abdul Manab,; Kariyo,; M. Jefri,; Jovano Lutfi, dan Said Muadham.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJphCBkGjC2OTTJUEczRLNGH35upS4dPh3QZ12EQtOXwl-rUPDipTpUZKSyLEY8TiHukTdV7wOJt7z0jrMTL6cQKlrpskH7hgmayIL-6hf2F0syiVYWBQUABkIvg6svbjMrjiUTQGhODBVdbKrUYfHxUiJNMZZ6w8vxjUG_qpn5Jb9rzNK0oy6nfLsi3U/s583/SDA1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="583" data-original-width="468" height="558" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJphCBkGjC2OTTJUEczRLNGH35upS4dPh3QZ12EQtOXwl-rUPDipTpUZKSyLEY8TiHukTdV7wOJt7z0jrMTL6cQKlrpskH7hgmayIL-6hf2F0syiVYWBQUABkIvg6svbjMrjiUTQGhODBVdbKrUYfHxUiJNMZZ6w8vxjUG_qpn5Jb9rzNK0oy6nfLsi3U/w447-h558/SDA1.jpg" width="447" /></a></div>Dari 9 orang yang ditunjuk sebagai panitia penjualan atas tanah sisa / ceklekan / cuilan dengan luas sekira 4.118 meter persegi tersebut, yang aktif mencari pembeli dan melakukan penjualan adalah saksi Samiun, Saksi H. Kastain, Saksi H. Sukamdi. alm,  dan Saksi Suriyan.<br /><br />Selanjutnya saksi Samiun, H. Kastain, H. Sukamdi. alm dan Suriyan menjual tanah sisa / cekelekan / cuilan di Blok Kidul Kali seluas 4.118 meter persegi tersebut kepada Sujono. Alm seharga Rp800.000.000 yang pembayarannya diangsur selama 1 tahun dan 6 bulan.<br /><br />Kemudian saksi Samiun, bersama-sama saksi H. Kastain, dan Saksi  Suriyan, menyampaikan hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa Ali Nasikin, ST selaku Kepala Desa Sidokerto  di Kantor Desa Sidokerto, sekalian membahas surat-surat dari tanah tersebut.<br /><br />Bahwa terdakwa Ali Nasikin, ST. sebagai Kepala Desa berdasarkan buku C Desa Sidokerto, sudah mengetahui tanah gogol tidak tetap Dusun Klanggri Blok Kidul Kali sudah tidak ada karena  tahun 1996-1997 telah dijual kepada PT. Yekape dan telah dimohon sertifikat dan telah menjadi Perumahan Taman Dika dan Perumahan Park Royal. Sehingga hanya tersisa tanah ceklekan / cuilan seluas 4.118 M2 yang merupakan asset Desa Sidokerto.<br /><br />Sementara Kesembilan saksi yang dihadirkan JPU dalam persidangan, Senin, 29 September 2025 adalah Siti Alifah (Istri Suriyan selaku Bendahara Tim 9),; Rokim,; Sugiono,; Miskan,; Sri Nafisah,; Hj.Mulyani,; Rini Fristioningsih,; Sulistyowati, dan Sunarnik. Kesembilan saksi ini adalah ahli wali waris tanah bekas gogol yang terletak di Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo<br /><br />Sidang berlangsung di ruang sidang Cakra Gedung Pengadilan Topikor Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Senin, 29 September 2025 yang diketuai Majelis Hakim Ni Putu Sri Indayani, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Athoillah, S.H, Ibnu Abas All, SH, MH masing-masing Ad Hock serta Panitera Pengganti (PP) Hari Santoso, SH. Sementara Ke-4 Terdakwa hadiri dalam persidangan dengan didampingi masing-masing Tim Penasehat Hukum-nya<br /> <br />Dari keterangan ke-9 orang saksi dihadapan Majelis Hakim terungkap bahwa para saksi termasuk Istri Suriyan selaku Bendahara Tim 9, Siti Alifah menerima uang yang disebut sebagai “rejeki” dari Suriyan. Dan uang tersebut telah dititipkan kepada Kejaksaan kecuali Siti Alifah mengembalikannya kepada Ali Nasikin setelah kasus ini mulai ramai diperbincangkan<br /><br />“Saya terima dari Suriyan tiga belas juta katanya rejeki,” kata para saksi.<br /><br />Saat JPU menanyakan terkait sebagai ahli waris tanah sisa/ceklekan/cuilan, para saksi mengatakan sudah tidak ada karena sudah dijual sekitar yahun 1990an. Namun terkait uang yang diterima para saksi dari Suriyan, para saksi mengaku sudah mengembalikannya kepada Kejaskaan<br /><br />Kalau tanah seluas 4.118 m2 adalah merupakan Asset Desa Sidokerto yang sudah diketahui oleh Ali Nasikin, ST selaku Kepala Desa berdasarkan buku C Desa Sidokerto, namun dijual oleh Ali Nasikin, ST selaku Kepala Desa Sidokerto, Samiun selaku Ketua RW 06  Desa Sidokerto,  Kec. Buduran, H. Kastain Selaku Tim 9 dan Suriyan selaku Bendahara Tim 9 yang juga Bendahara RW 06  Desa Sidokerto,  Kec. Buduran, Kab. Sidaorjo, apakah ada yang dipilah untuk dipilih menjadi Tersangka/Terdakwa<br /><br />Bukankan Suriyan selaku Bendahara Tim 9 yang disebut dalam surat dakwaan JPU adalah termasuk orang yang aktif mencari pembeli dan melakukan penjualan serta menerima uang sebanyak Rp800 juta? <br /><br />Lalu menagapa Suriyan hanya dijadikan sebagau saksi? Apakah ada kaitannya salah satu anak Suriyan dan istri Kasi Pidsus Sidoarjo sama-sama anggota Polri di Polda Jatim? <br /><br />Ketika hal itu ditanyakan ke JPU Wido maupun Wahyu, tak ada komentar apapun kecuali hanya mengatakan “silahkan ikti persidangannya”. (*) <br /></div>

News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sidang Perkara Korupsi Penjualan Aset Desa Sidokerto Kabupaten Sidoarjo, 9 Orang Saksi Mengaku Menerima Uang Dari Suriyan dan Uangnya Sudah Dititipkan Kepada Kejaksaan

#Terdakwa Ali Nasikin, ST selaku Kepala Desa sudah mengetahui tanah gogol tidak tetap di Dusun Klanggri Blok Kidul Kali sudah tidak ada berd...

»

Majelis Hakim Mnghukum Ringan Terdakwa Irwan Bachtiar Rachmat selaku Wakil Bupati Bondowoso tahun 2019 - 2024 Yang Terbukti Korupsi Rp2,303 M Divonis 1,3 Tahun Penjara

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgONe_9h0LevVEGlcr3scr9H0a4G5JxOYfN2eH2C0wBPqDt8WB8Z7N1AjyBt8i3Gtf6Fv8Oh3zcnJgqEKi2hT4-loPsxjXtOolFR-ZeyG2CTF2jsQ8TYw6EEqWD0KIgrhHjEop3uG6FtfRPLSJEWy9-kAEsEXJ2tYD94A2XfW6n7Ak_mYNmaALYYhUF02M/s2431/IMG_20250612_202558.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1843" data-original-width="2431" height="486" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgONe_9h0LevVEGlcr3scr9H0a4G5JxOYfN2eH2C0wBPqDt8WB8Z7N1AjyBt8i3Gtf6Fv8Oh3zcnJgqEKi2hT4-loPsxjXtOolFR-ZeyG2CTF2jsQ8TYw6EEqWD0KIgrhHjEop3uG6FtfRPLSJEWy9-kAEsEXJ2tYD94A2XfW6n7Ak_mYNmaALYYhUF02M/w640-h486/IMG_20250612_202558.jpg" width="640" /></a></div><h3><span style="color: red; font-size: large;">"Dalam Dakwaan JPU disbutkan bahwa Terdakwa Irwan Bachtiar Rachmat memarkup harga Meumbler dan mengarahkan 69 Lembaga/Yayasan termasuk 10 diantaranya atas usulan Irsan selaku anggota DPRD Bondowoso yang juga anak Terdakwa Irwan Bachtiar Rachmat agar memesan/membeli Meubler dari Toko milik Terdakwa yakni UD. Mega Antik Furniture. Lalu apakah Kejari Bondowoso akan menyeret pihak lain yang terlibat atau sudah cukup sampai disini saja?</span> <br /></h3></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />Majelis Hakim Pengadilan Topikor pada PN Surabaya, Kamis, 25 September 2025, menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Irwan Bachtiar Rachmat selaku Wakil Bupati Bondowoso tahun 2019 - 2024 dengan pidana penjara lebih tendah 3 bulan dari tuntutan JPU yaitu 1 tahun dan 3 bulan denda sebesar Rp50 juta Subsider 2  bulan (tuntutan JPU agar membayar denda Rp500 juta subsider 4 bulan kurungan) kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp2.303.108.000 dikurangkan dengan uang yang dititipkan ke Kejaksaan Negeri Bondowoso sebesar Rp2.303.108.000 dan dihitung sebagai uang pengganti karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi me-markup harga pembelian Mebeler dan mengarahkan agar 59 Lembaga/Yayasan Pendidikan Swasta memveli dari Tokonya UD. Mega Antik Furniture yang bersumber dari dana hibah APBD Kab. Bondowoso tahun 2023 hingga merugikan keuangan negara sebesar yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2.303.108.000<br /><br />Selain Terdakwa Irwan Bachtiar Rachmat, Majelis Hakim juga Memvonis Terdakwa Muhammad Hidayah selaku Koordinator dana Hibah yang juga Ketua salah satu Yayasan dalam perkara yang sama.<br /><br />Terdakwa Irwan Bachtiar Rachmat divonis lebih ringan dari Terdakwa Irwan Bachtiar Rachmat, yaitu dengan Pidana penjara selama 1 tahun denda sebesar Rp50 juta Subsider 2  bulan kurungan tanpa membayar uang pengganti (tuntutan JPU untuk membayar denda sebesar Rp500 juta)  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTeVxf57dSdyxgIO3p_DKUpFNjLWHhK5Sx6cFE9AMgTsUB1MQtrtuO9eXq-0yo0jSqEfMdl2HL4TxiSge2Gzi8tSgyb4Gsm_lNFU7-Yo-2_rlTAeBWKUFuwJQ5x4OE9oCc8uMH7cK709tXtsKVB8YaD6U_ut7YsGP7vHQPRmAN7yPQl31otg6JecKBlHw/s4160/IMG20250612131752.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTeVxf57dSdyxgIO3p_DKUpFNjLWHhK5Sx6cFE9AMgTsUB1MQtrtuO9eXq-0yo0jSqEfMdl2HL4TxiSge2Gzi8tSgyb4Gsm_lNFU7-Yo-2_rlTAeBWKUFuwJQ5x4OE9oCc8uMH7cK709tXtsKVB8YaD6U_ut7YsGP7vHQPRmAN7yPQl31otg6JecKBlHw/w640-h288/IMG20250612131752.jpg" width="640" /></a></div>Oleh Majelis Hakim, bahwa Kedua Terdakwa Terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korporasi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 atas perubahan UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Yang menjadi pertanyaan adalah terkait dalam surat dakwaan JPU yang disbutkan bahwa Terdakwa Irwan Bachtiar Rachmat memarkup harga Meumbler dan mengarahkan 69 Lembaga/Yayasan termasuk 10 diantaranya atas usulan Irsan selaku anggota DPRD Bondowoso yang juga anak Terdakwa Irwan Bachtiar Rachmat agar memesan/membeli Meubler dari Toko milik Terdakwa yakni UD. Mega Antik Furniture. Lalu apakah Kejari Bondowoso akan menyeret pihak lain yang terlibat atau sudah cukup sampai disini saja?"<br /><br />Sementara dalam putusan Majelis Hakim hanya menyebutkan sebanyak 59 Lembaga/Yayasan. Sedangkan JPU juga tidak bisa memastikan apakah akan ada pengembangan berikutnya atau tidak. Lalu apakah 10 lembaga/Yayasan atas usulan Irsan selaku anggota DPRD Kabupaten Bondowoso yang juga anak Terdakwa Irwan Bachtiar Rachmat yang memesan/membeli meumbeler dari UD. Mega Antik Furniture milik Terdakwa sudah dianggap selesai? </div><div style="text-align: justify;"><br />Sementara atas putusan Majelis Hakim tersebut, Terdakwa Irwan Bachtiar Rachmat dan Terdakwa Muhammad Hidayah sama-sama menerima, sedangkan JPU masih pikir-pikir </div><div style="text-align: justify;"><br />"Masih pikir-pikir Karena harus laporan dulu ke pimpinan," ujar JPU Dian Pranata Depari, SH dari Kejari Bondowoso. (*) <br /></div>

News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Majelis Hakim Mnghukum Ringan Terdakwa Irwan Bachtiar Rachmat selaku Wakil Bupati Bondowoso tahun 2019 - 2024 Yang Terbukti Korupsi Rp2,303 M Divonis 1,3 Tahun Penjara

"Dalam Dakwaan JPU disbutkan bahwa Terdakwa Irwan Bachtiar Rachmat memarkup harga Meumbler dan mengarahkan 69 Lembaga/Yayasan termasuk ...

»

Afifah Bashiroh, S.Pd., M.Pd Selaku Pendamping PKH Desa Lombok Kulon Kec. Wonosari Kab. Bondowoso Diadili Karena Dugaan Korupsi Rp290.878.350

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimzNaKCJY8HNx05mdQQ86XWoa_g7T3k7jrzB-4iED_QJHudc2DlwIXRjRC_-LQgp65fZDdQyuV7P34mmA6VWNn0ZPUicsWB8_epriy2ZCFm8HkXIHnSrwFUBdNyh9KJ3s65rGWEpBwmvjoBmqIajGgfjnCcvavu1h8HltJSgV4kIrEqmAqaVP_-pT6tIU/s526/1758782374_03f12710ea76707126b8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="344" data-original-width="526" height="418" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimzNaKCJY8HNx05mdQQ86XWoa_g7T3k7jrzB-4iED_QJHudc2DlwIXRjRC_-LQgp65fZDdQyuV7P34mmA6VWNn0ZPUicsWB8_epriy2ZCFm8HkXIHnSrwFUBdNyh9KJ3s65rGWEpBwmvjoBmqIajGgfjnCcvavu1h8HltJSgV4kIrEqmAqaVP_-pT6tIU/w640-h418/1758782374_03f12710ea76707126b8.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br />JPU Dian Pranata Depari dan M. Rizal Sikanna dari Kejaksaan Negeri Bondowoso, Rabu, 24 September 2025, menyeret Afifah Bashiroh, S.Pd., M.Pd. Binti Alm. Rokip selaku pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lombok Kulon Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 untuk diadili dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Topikir pada PN Surabaya dalam perkara dugaan Korupsi pemotongan dana PKH sebesar Rp290.878.350 (dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang bersumber dari APBN untuk masyarakat tidak mampu yang merugikan keuangan negara Rp290.878.350 (dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah)<br /><br />Dalam surat dakwaannya JPU mengatakan bahwa Terdakwa melakukan pemotongan dana bantuan milik peserta PKH dan juga menyimpan  kartu PKH milik sejumlah keluarga penerima manfaat, serta mencairkan dana tanpa izin pemilik kartu sebanyak 84 penerima PKH <br /><br />Menurut JPU, bahwa perbuatan Terdakwa Afifah Bashiroh, S.Pd., M.Pd. Binti Alm. Rokip sebagaimana diatur dan diancam pidana  dalam Dakwaan Primer Pasal 2 ayat (1) Atau Subsider Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 atas perubahan UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP<br /><br />Atas surat Dakwaan JPU, Terdakwa Afifah Bashiroh, S.Pd., M.Pd. Binti Alm. Rokip maupun melalui Penasehat Hukum-nya tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi sehingga persidangan akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi yang akan dihadirkan JPU. (*)<br /></div>

News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Afifah Bashiroh, S.Pd., M.Pd Selaku Pendamping PKH Desa Lombok Kulon Kec. Wonosari Kab. Bondowoso Diadili Karena Dugaan Korupsi Rp290.878.350

BERITA KORUPSI .CO - JPU Dian Pranata Depari dan M. Rizal Sikanna dari Kejaksaan Negeri Bondowoso, Rabu, 24 September 2025, menyeret Afifah ...

»

Tiga Terdakwa Korupsi Dana Hibah DPRD Jatim Ke Pokmas Kab. Sampang Divonis Berbeda

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHwB7M-4uKTgxZZufy3AP05waUypwOl7hRsCnGraJgr_Zhxui6qmXsjs9VFlIoDaa7gaDa8EqmCLx2z8ND5Mv0fcdu2wC8hTEXHNd1g0B6rM8AKpVKzi3uUcrbWEVJdcI0xZzKodajT6I3dqh6WXGtXBEDd6sCXAb1fdO6Yboe7LkipVyYbpu_jnYqDgk/s640/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHwB7M-4uKTgxZZufy3AP05waUypwOl7hRsCnGraJgr_Zhxui6qmXsjs9VFlIoDaa7gaDa8EqmCLx2z8ND5Mv0fcdu2wC8hTEXHNd1g0B6rM8AKpVKzi3uUcrbWEVJdcI0xZzKodajT6I3dqh6WXGtXBEDd6sCXAb1fdO6Yboe7LkipVyYbpu_jnYqDgk/w640-h360/1.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">#Dalam fakta persidangan terungkap dari keterangan Saksi Zaenal Afif Subeki selaku Kasubbag Rapat dan Risalah Kesekretariatan DPRD Provinsi Jatim Mengaku bahwa dana hibah yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mengalir ke Pokmas Dewan Daru dan Pokmas Panca Indra adalah dana pokir Abdul Halim selaku anggota DPRD Jawa Timur yang juga Ketua Fraksi Gerinda#</span><br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Majelis Hakim Pengadilan Topikor pada PN Surabaya, Selsa, 23 September 2025, menjatuhkan hukuman pidana penjara yang berbeda terhadap Tiga Terdakwa Korupsi penyalahgunaan dana hibah APBD Pemprov Jatim tahun anggaran (TA) 2020 kepada Dua Pokmas di Kabupaten Sampang yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.095.549.302<br />Ketiga Terdakwa itu adalah Maryam Faizah selaku Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Dewan Daru, dan Terdakwa Siti Romzeh selaku Ketua (Pokmas) Panca Indra divonis masing-masing dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp50 juta Subsider 2 bulan kurungan <br /><br />Sedangkan Terdakwa Syaifuddin, S.Kep. selaku  bendahara Pokmas Panca Indra (berkas perkara penuntutan dilakukan masing-masing terpisah) divonis penjara selama 3 tahun dan 3 bulan Rp50 juta Subsider 2 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp311 juta subsider 2 tahun penjara <br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap Ketiga Terdakwa (Maryam Faizah, Siti Romzeh dan Syaifuddin, S.Kep) dijatuhkan Majelis Hakim yang diketuai I Made Yuliada, SH., MH  dengan dibantu dua Hakim anggota yaitu  Darwin Panjaitan, SH., MH dan Agus Kasiyanto, SH., MH masing-masing sebagai Ad Hock serta Panitra Pengganti (PP) yang digadiri Penasehat Hukum para Terdakwa dan JPU Eddy Soedradjat dari Kejari Sampang<br /><br />Menurut Majelis Hakim, bahwa perbuatan Ketiga Terdakwa (Maryam Faizah, Siti Romzeh dan Syaifuddin, S.Kep) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama "karena jabatan dan kewenangan (sebagai Pejabat Ketua dan Bendahara Pokmas)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 atas perubahan UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP<br /><br />Dari putusan Majelis Hakim ini dapat dilihat bahwa Pasal 3 UU Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak hanya berlaku kepada Pejabat Negara/Pemerintah atau PNS tetapi juga terhadap masyarakat yang memiliki jabatan diantaranya sebagai Ketua Pokmas <br /><br />Dalam fakta persidangan terungkap dari keterangan Saksi Zaenal Afif Subeki selaku Kasubbag Rapat dan Risalah Kesekretariatan DPRD Provinsi Jatim mengatakan, bahwa semua Pokmas adalah usulan seluruh anggota DPRD Jawa Timur melalui dirinya dan kemudian disampaikan ke OPD (Organisasu Pemerintah Daerah atau Dinas terkait) yang setiap tahunnya berjumlah 20 ribu pokmas <br /><br />Saksi Zaenal Afif Subeki menjelaskan, bahwa dana hibah yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mengalir ke Pokmas Dewan Daru dan Pokmas Panca Indra adalah dana pokir Abdul Halim selaku anggota DPRD Jawa Timur yang juga Ketua Fraksi Gerinda <br /><br />Namun hingga perkara ini divonis, Abdul Halim selaku anggota DPRD Jawa Timur periode 2019 - 2025 yang juga Ketua Fraksi Gerinda tidak pernah dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan.<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah keterangan Saksi Zaenal Afif Subeki selaku Kasubbag Rapat dan Risalah Kesekretariatan DPRD Provinsi Jatim hanya terungkap dalam persidangan atau sudah ada dalam BAP (berita acara pemeriksaan) saksi pada saat di penyidikan ?. (*)<br /></div>

News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Tiga Terdakwa Korupsi Dana Hibah DPRD Jatim Ke Pokmas Kab. Sampang Divonis Berbeda

#Dalam fakta persidangan terungkap dari keterangan Saksi Zaenal Afif Subeki selaku Kasubbag Rapat dan Risalah Kesekretariatan DPRD Provinsi ...

»