BERITAKORUPSI.CO

Dr. Solahudin SH., MH : “Justice Collaborator (JC) Dapat Vonis Percobaan”

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJii-VTtD6DkQwtN_mftFekbd9tezPwY20v3pt5VZk3Kdlw6rdu9ClQNTqrB8ERkVT_fPw3lsUABVAYVqSeLH4w5E4gjyYOlmsoNEDuuMRwT6sqikCZNpHx4zg-N44ioZDzBbPjgIvrKQ/s1600/Dr.+Solahudin+SH.%252C+MH.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJii-VTtD6DkQwtN_mftFekbd9tezPwY20v3pt5VZk3Kdlw6rdu9ClQNTqrB8ERkVT_fPw3lsUABVAYVqSeLH4w5E4gjyYOlmsoNEDuuMRwT6sqikCZNpHx4zg-N44ioZDzBbPjgIvrKQ/s640/Dr.+Solahudin+SH.%252C+MH.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dr. Solahudin SH., MH</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co – Perkara Korupsi proyek pembangunan gedung DPRD Kota Madiun tahun 2015, yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 29 milliar, tinggal menunggu putusan Majelis Hakim terhadap 6 (Enam) terdakwa diantaranya; Agus Sugijanto, Widi Santoso, Aditya Nerviadi  Iwan Suasana (Iwan), Sumanto dan Hedi Karnomo, Direktur PT Aneka Jasa Pembangunan (AJP)  yang menjadi JC (Justice Collaborator ). Hedi Karnomo sudah menyampaikan Nota Pembelaannya pada tanggal 20 Pebruari 2017. Hedi Karnomo membeberkan ihkwal awal yang menyeretnya menajdi pesakitan. Hedi mengatakan, berawal saat Iwan Suasana atau Iwan yang sudah lama Ia kenal. Iwan menemui Hedi Karnomo di kantor AJP dengan maksud meminjam dokumen PT AJP, untuk dipergunakan sebagai peserta lelang dalam proyek pembangunan gedung yang bernilai puluhan milliar itu. “Ini semua berawal pada bulan April 2015. Saat Iwan Suasana atau Iwan, yang sudah lama saya kenal, datang ke kantor saya, menyampaikan kalau di Madiun ada rencana proyek pembangunan gedung DPRD yang sudah dikondisikan, tetapi dengan syarat yang mengerjakan proyek dilapangan adalah Kaiseng atau Aseng dan Moch. Shonhaji. Yang menurut Iwan bahwa Kaiseng sudah lama dikenal dan anak seorang pengusaha besar yang siap membantu dana. Serta mnejelaskan, kalau PT. Parigraha Konsultan, milik Ir. Soemanto, yang masih saudaranya adalah sebagai pengawas lapangan (MK). Itulah yang membuat saya percaya dan menuruti permintaan Iwan Suasana, dengan member kuasa Direktur kepada Kaiseng dengan tanpa Hak Subtitusi. ” ungkap terdakwa Hedi saat itu. Dari pembelaannya terdakwa menjelaskan dan mengakui, dari hasil pertemuan tersebut ada kesepakatan antara keduanya, yaitu Kaiseng akan menerima kuasa Direktur dari Hedia yang tak bisa dialihkan ke orang lain. Sebelum menghadap Notaris untuk membuat kuasa Direktur, Hedi Karnomo menandatangani dokumen lelang. Selanjutnya, Hedi menyerahkan semua dokumen PT AJP termasuk User ID beserta Paswordnya, kecuali rekening atas nama AJP. alsannya, agar Hedi tetap dapat mengawasi pajak perusahaan agar tidak ada masalah. 
 Hedi Karnomo mengakui, setelah ada pengumuman pemenang lelang di Unit Layanan Pengadaan Pemkot Madiun, dimana PT AJP adalah peserta tunggal sekaligus sebagai pemenag, Kaiseng tak kunjung datang menemui Hedi Karnomo untu sama-sama menghadap Notaris membuat kuasa Direktur. Menururt Hedi Karnomo, Dokumen kontrak terpaksa ditandatangani karena sudah hampir melewati batas waktu yang ditentukan oleh Penguna Anggaran (PA). Apa bila tidak ditanda tangani, maka PT AJP akan di Blacklist. Setelah menandatangani dokumen kontrak, barulah Kaiseng bersedia datang dan diajak menghadap Notaris. Kuasa Direkturpun telah dipegang oleh Kaiseng. Sementara dana yang masuk kereking AJP, seluruhnya diserahkan ke Kaiseng dan Moch. Shonaji untuk pekerjaan proyek pembangunan gedung DPRD Kota Madiun. Dalam pelaksanaannya, ternyata pekerjaan tersebut tidak dikerjakan oleh Kaiseng dan Shonaji tepat waktu hingga penambahan 50 hari kalender. Karena surat kuasa Direktur yang diterima Kaiseng tidak dipergunakan sesuai isinya. Akibatnya, PT AJB pun di blacklist. Karena tak terima, terdakwa meminta pertanggung jawaban kepada Iwan Suasana sesua janjinya. Merasa dirinya “dipermainkan dan terjebak dalam lingkaran hitam”, akhirnya Hedi Karnomo langsung menemui Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur yang semula hendak ke KPK karena dianggap lebih terbuka dan transparan. Dalam tuntutan yang dibacakan oleh JPU, Hedi Karnomo di jerat dengan pasal 3 jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hedi Karnomo dituntut pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp 75 juta subsidair 4 bulan kurungan. JPU menyatakan, bahwa terdakwa tidak menikmati uang, terdakwa adalah JC dan mendapat perlakukan Khusus. Tuntutan ini menjadi pertanyaan, karena Hedi Karnomo dinilai merupakan saksi pelaku yang bekerja sama (Justice Collaborator) dalam perkara korupsi ini, dan Dia tidak menikmati uang negara sepeserpun. Selama ini Hedi juga dinilai kooperatif selama dalam pemeriksaan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan telah mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK). Sebagai seorang Justice Collaborator, Hedi Karnomo dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). Namun apakah Hakim dapat memberikan putusan yang berpihak pada Justice Collaborator ?. Apalagi adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu (SEMA 4/2011), memandatkan hal tersebut. Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU PSK secara jelas menyebutkan: (1)    Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. (2)    Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Hedi Karnomo dapat memperoleh putusan yang meringankan dirinya sebagai Justice Collaborator Dalam angka 9 huruf c SEMA Nomor 4 tahun 2011, yang berbunyi, “…atas bantuannya tersebut, maka terhadap saksi pelaku yang bekerja sama sebagaimana dimaksud di atas, Hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan penjatuhan pidana sebagai berikut: (I) menjatuhkan pidana percobaan bersyarat Khusus dan/ atau (II) menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara dimaksud.” Perlindungan bagi Justice Collaborator perlu dilakukan demi mengungkap pelaku utama perkara korupsi. Hal ini dapat pula membantu aparat penegak hukum untuk mengungkapk perkara korupsi lain dengan jaminan yang pasti dan nyata bukan hanya sekedar istilah Justice Collaborator. Anehnya, terdakwa Hedi Karnomo sepertinya tidak akan mendapatkan haknya sebagai JC melainkan hukuman penjara yang akan didapatkannya. Hal itu dapat diperhatikan selama dalam proses hukum. Sebab, Majelis Hakim menanyakkan tanggung jawabnya sebagai Direktur PT AJP. pada hal, Hedi Karnomo sedang diadili atau berstatus terdakwa. Begitu juga dengan JPU. Dalam persidangan, JPU tidak menghadirkan Ahli yang terdapat dalam BAP juga tidak menghadirkan ahli dari BPKP ataupun dari BPK RI untu menghitung adanya kerugian negara. Yang lebih aneh lagi, JPU justru menunjukkan bukti baru dalam persidangan yang tidak pernah ditunjukkan saat di penyidikan. Belum lagi saat menjelang tunutan, Kasi Pidsus justru menghubungi istri terdakwa agar mengirim “hitung-hitungan” dalam persidangan. Namun oleh istri terdakwa tidak memenuhinya. Menanggapi JC (Justice Collaborator) dalam kasus perkara Korupsi, pakar hukum pidana yang juga dosen paska sarjana  Universitas Bhayangkara (Ubara), Dr. Solahudin SH., MH mengatakan, seorang JC dapat divonis dengan hukuman percobaan. Hal itu disampaikannya saat ditemui wartawan media ini di Pengadilan Tipikor, pada Kamis, 24 Pebruari 2017. “JC ini kan mirip dengan pengakuan, mengaku terlebih dahulu kepada penyidik. Jadi kalau anda mengaku, akan saya tuntut ringan, ini ada di negara lain diantaranya Amerika yang model persidangannya seperti juri. Kalau negara kita kan Kontinental dari Belanda, karena kita dijajah Belanda jadi hukumnya Kontinental. Tapi dalam perkembangan hukum, sebenarnya praktek-praktek hokum kita ini tidak lagi murni hokum Kontinental, sudah ada campuran-campuran,” ujarnya. Terkait “gelar” JC bagi terdakwa Hedi Karnomo, yang dalam persidangan terungkap bahwa Ia menandatangani dokumen kontrak namun tidak meneriam aliran dana karena semua dana diserahkan kepada orang yang menerima Kuasa Direktur yaitu Kaiseng. Menanggapi itu, Dr. Solahudin SH., MH menjelaskan, seorang JC boleh dihukum percobaan dan itu sah-sah saja. “Saya pernah menulis itu di media. Jadi kalau Hakim ingin memutus tidak lebih dari satu tahun, boleh diputus percobaan. Jadi kalau SEMA itu hanya mempertegas, memperjelas dari doktrin-doktrin ilmu hokum pidana, ada itu di KUHP. Bahwa kalau Hakim tidak bermaksud  atau hendak menghukum terdakwa tidak lebih dari satu tahun, itu bisa menjatuhkan pidana percobaan. Dalam KUHP, cob abaca dalam pasal 14 KUHP ada itu diatur dan Hakim tidak salah,” tegasnya.  (Redaksi)

News Regional Tipikor Dr. Solahudin SH., MH : “Justice Collaborator (JC) Dapat Vonis Percobaan”

Dr. Solahudin SH., MH beritakorupsi.co – Perkara Korupsi proyek pembangunan gedung DPRD Kota Madiun tahun 2015, yang menghabiskan a...

Komisiaris Empire Palace Dilaporkan Ke Polda Jatim

03.57 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDHmeCmYzc9Yxkpx5_MQMDcO-6CiA5NtDoFWhpH-cdQ77VygWhU1GfFyMX10bM-isOTXFUECF_LdLe09cnzTPuMi1QCx8hrGDHelpeZbD-UmxcQmqbr8t6LZ_lcSmb_nzVDOG2UOeCbug/s1600/IMG_20170222_130935.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDHmeCmYzc9Yxkpx5_MQMDcO-6CiA5NtDoFWhpH-cdQ77VygWhU1GfFyMX10bM-isOTXFUECF_LdLe09cnzTPuMi1QCx8hrGDHelpeZbD-UmxcQmqbr8t6LZ_lcSmb_nzVDOG2UOeCbug/s640/IMG_20170222_130935.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Bagai tali tak berujung. Ungkapan ini barang tepat dalam kasus perkara pidana yang saat ini sedang berjalan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya antara Trisulowati (Chin Chin) dengan Gunawan Angka Widjaja (Gunawa). Sebab, saat ini Chin Chin berstatus terdakwa dan sedang diadili di PN Surabaya atas laporan Gunawan terkait dugaan penggelapan dokumen perusahaan PT Blauran Cahaya Mulya (Blanca) atau yang lebih dikenal Hotel Empire Palace, yang notabene adalah milik keduanya yang juga sebagai suami istri. Terdakwa Chin Chin adalah Direktur Utama (Dirut) PT Blanca sementara Gunawa adalah Komisiaris. Namun saat ini keduanya tidak lagi melihat sebagai suami istri namun sebagai Direksi perusahaan. Gunawan melaporkan Chin Chin Istrinya ke pihak Kepolisian dengan tuduhan dugaan penggelapan dokumen perusahaan dan uang sebesar 200 milliar rupiah. Ironisnya, Chin Chin pun diadili. Ternyata tak berhenti disini. Sebab Chin Chin pun balik melaporkan suaminya ke Polda Jatim dengan tuduhan dugaan membuat akte otentik yang diduga isi keterangannya palsu. Hal itu seperti yang disampaikan Hotman Paris Hutapea, selaku Penasehat Hukum terdakwa kepada media ini saat ditemui di ruang sidang PN Surabaya sesaat sebelum sidang di mulai. Hotman mengatakan, kalau klienya Chin Chin sudah melaporkan Gunawan ke Polda Jatim. “Ada dua laporan polisi di Polda Jatim atas nama pelapor Chin Chin dan sudah di BAP termasuk Dua saksi maupun dari pihak Bank. Kami mendengar sudah ditingkatkan ke penyidikan. Dan menurut penydidk sudah memenuhi syarat untuk ditingkatkan ke penyidikan. Jadi mudah-mudahan tak lama lagi akan jadi tersangka. Karena 100% yang dilaporkan oleh Chin Chin itu ada buktinya,” kata Hotman menjelaskan Hotman Paris melanjutkan, sebagai Dirut berhak untuk memindahkan dokumen perusahaan termasuk memindahkan uang serta membuka rekening perusahaan. “Kalau ada orang yang mengatakan lupa, anda sendiri tau, memang selamanya agak lupa kalau ada masuk duitnya puluhan milliaran tapi ini ratusan milliard. Jadi intinya begini. Dokumen cuma brosur-brosur dibilang itu pencurian karena dipindahkan. Tapi uang hampir 400 milliar ke rekening dia (Gunawan), itu apa namanya. Artinya memang ini kan keluarga. Chin Chin sebagai Dirut dengan kewenaan penuh dan tidak digaji. Dalam anggaran dasar disebutkan, bahwa ijin Komisiaris hanya diperlukan kalau untuk meminjam uang apabila menjaminkan asset perusahaan, itu standart dalam sebuah akte,” ujar Hotman Lebih lanjut pengacara asal Jakarta ini menjelaskan bahwa, dokumen yang diduga digelapkan terdakwa tidak memiliki nilai ekonomis. “Yang dilaporkan bahwa, seolah-olah ibu Chin Chin ini menggelapkan dokumen-dokumen yang secara nilai ekonomisnya nggak ada, karena sebahagian besar hanya brosur-brosur. Dia bilang, memindahkan dokumen itu oleh Dirut ke gedung lain itu salah. Ia, memindahkan dokumen salah, dimana-mana yang berwenag adalah Dirut. Jangankan memindahkan dokumen, memindahkan uang dan membuka rekening itu kewengan Dirut. Jadi uang tidak boleh masuk kerekening komisiaris karena uang itu kewenngan Dirut. Jadi kalau bisa masuk 400 milliar, apa salahnya kalau cuma dokumen yang tidak ada nilainya ekonomisnya bisa dipindahkan oleh dia (Chin Chin). Itu dipindahkan gara-gara mau diaudit oleh akuntan publik. Dan untuk mengaudit sebegitu kan tidak mungkin tidak dihilangkan. Ini aja sudah pusing kita melihatnya (sambil menunjukkan dokumen-dokumen yang sengaja dibawa untuk dihadirkan dalam persidangan.).  Itulah makanya Akuntanya Marwadi sudah ketemu Gunawan. Mau diaudit sesuai dengan Gunawan yang minta, surat ke Dia. Karena mau diaudit saya butuh dokumen, kita hilangkan. Dokumen itu tidak bisa dijual tidak ada nilai ekonomisnya,” imbuhnya Terkait laporan Chin Chin ke Polda Jatim, menurut Penasehat Hukum terdakwa adalah terkait dokumen di dua perusahaan. Dan yang dilaporkan pun tak tanggung-tanggung yakni sebanyak 7 orang. “Ada Dua. Menyangkut PT Blankan dan satunya PT Dikta. Kita laporkan karena Gunawan ini diduga membuat dua akte otentik yang diduga berisi keterangan yang tidak benar. Dalam salah satu akte otentik disebutkan, ada pinjaman uang sebesar 200 m dari Bank BTN dibawa, pada hal itu jelas untuk kepentingan perusahaan dan sebahagian masuk kerekening dia (Gunawan). Inilah yang kita buktikan,” pungkasnya Hotman Paris Hutapea menambahkan, dalam pasal 266 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. “Dalam pasal 266 disebutkan, barang siapa membuat akte otentik yang isinya diduga palsu, ancaman hukumannya 7 tahun penjara. Sama dua-duanya, Dua PT. yang satu PT Blanca yaitu gedung Empire dan satu lagi PT Dikta. Sekarang ini pelapornya Ibu Chin Chin terlapornya kalau nggak salah ada 7 terlapor utama adalah Gunawa. Sudah dperiksa saksi pelapor, sudah dioeriksa saksi-saksi,  sudah diperiksa Bank. Kami mendengar sudah ditingkatkan ke penyidikan. Dan menurut penydidk sudah memenuhi syarat untuk ditingkatkan ke penyidikan, kemaren,” imbuhnya sambil menunjukkan dua bukti laporan polisi. Terpisah. JPU dari Kejari Surabaya menanggapi pernyataan Hotman yang mengatakan bahwa dokumen perushaan yang diduga digelapkan oleh terdakwa, akan dibuktikan dalam persidangan. “Nanti akan kita buktikan. Dalam UU Perusahaan tidak boleh dipindahkan ke tempat lain,” kata JPU Ali Dugaan Penggelapan Pajak Dalam kasus ini ada yang menarik yakni, adanya dugaan penggelapan pajak yang dilakukan oleh Chin Chin mapun Gunawan terkait hasil audit yang dilakukan oleh akuntan publik. Sehingga terdakwa Chin Chin memindahkan dokumen perusahaan ke tempat lain. Hal itu terungkap dari penjelasan yang disampaikan Hotman Paris Hutapea.  (Redaksi)

Pidana Komisiaris Empire Palace Dilaporkan Ke Polda Jatim

beritakorupsi.co – Bagai tali tak berujung. Ungkapan ini barang tepat dalam kasus perkara pidana yang saat ini sedang berjalan di Pengadil...

Menjelang Pindah, Hakim Vonis Ringan Terdakwa Narkoba

03.54 beritakorupsi 0

Pidana Menjelang Pindah, Hakim Vonis Ringan Terdakwa Narkoba

Terdakwa Ariston Ngamel bin Ponti Ngamel beritakorupsi.co – Untuk yang kedua kalinya dalam Satu bulan, Hakim Mateus Samiaji kembali menj...

Wawali Kota Surabaya : Pemprov Jatim hanya Bernuansa Show Of Power

03.50 beritakorupsi 0

Pendidikan Wawali Kota Surabaya : Pemprov Jatim hanya Bernuansa Show Of Power

Whisnu Sakti Buana, Wakil Wali Kota Surabaya beritakorupsi.co – Dua Pejabat tinggi di Kota Pahlawan ini mulai “beseteru” terkait rotasi...

Si Jaksa Suap 1,5 Milliar Di Tuntut 2, Di Vonis 4 Tahun Penjara

03.54 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpVTDZAPPErnd9NcsQomV8dyi2U5Oj8blG3ZRj7Ddycz9fmzydHxPrHtVtbBG3RsfVB92Dq8-Z6rnSTc7ERKfkTwgR17Vz_95j_vCqBqaa-a-HLoR_CZ2EtkrU1LpSBUQ-AGXf_JatRD4/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpVTDZAPPErnd9NcsQomV8dyi2U5Oj8blG3ZRj7Ddycz9fmzydHxPrHtVtbBG3RsfVB92Dq8-Z6rnSTc7ERKfkTwgR17Vz_95j_vCqBqaa-a-HLoR_CZ2EtkrU1LpSBUQ-AGXf_JatRD4/s640/page.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Bagaikan mimpi disiang hari. Itulah yang barangkali dibenak Ahmad Fauzi, SH., MH, si jaksa suap sebesar 1,5 milliar rupiah dalam persidangan yang di gelar di Pengadilan Tipikor Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, pada Senin, 20 Pebruari 2017 Sebab, Ahmad Fauzzi tak mengira kalau dirinya akan di jatuhi hukuman (Vonis) pidana penjara jauh lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Erni dan Dr. Eriyanto dari Kejagung serta JPU Jolvis dan Wira dari Kejari Surabaya. Dalam tuntutan, si Jaksa yang bergelar Strata Dua (S2) sarjana hukum ini hanya dituntut pidana penjara selama dua tahun. Terdakwa dijerat dengan pasal 5 ayat (2) jo pasal 5 ayat (1) jo pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) Namun dalam putusan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Wiwin Arodawanti, terdakwa dajatuhui hukam pidana penjara selama 4 tahun denda sebesar Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan. Terdakwa dijerat dengan pasal 5 ayat (1) jo pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa, terdakwa Ahmad Faizi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancama dalam pasal 5 ayat (1) jo pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. “Mengadili. Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 tahun denda sebesar Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan,” ucap Hakim Wiwin. Kasus yang menyeret Ahmat Fauji adalah, pada saat dirinya diperintahkan untuk melaukan penyidikan dalam kasus dugaan  Korpsi pengalihan hak atas tanah kas desa (TKD) di Desa Kalimook Kabupaten Sumenep dalam pemberian hak atas tanah di BPN Kabupaten Sumenep. Saat itu, terdakwa sedang memeriksa Abdul Manaf sebagai saksi, karena abdul manaf adalah pembeli sebindang tanah yang duduga merugikan negara. Namun abdul Manaf membeli tanah tersebut sudah bersertifikat. Namun dari bukti yang dimiliki penyidik, ada aliran dana sebesar Rp 100 juta dari Abdul Manaf ke rekening Uwahyu, pegawai BPN Sumenep. Karena diancam akan dijadikan tersangka, kemudian Abdul Manaf meminta bantuan kepada Abdullah. Abdullah meneruskan kepada terdakwa Ahmat Fauzi. Agar Abdul Manaf tak dijadikan tersangka, Ia pun rela menyerahkan uang sebanyak Rp 1,5 milliar yang diterima terdakwa. Ternyata uang tersebut membawa “petaka”. Sebab, sepulangnya dari Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, mengikuti sidang Praperadilan tersangka Dahlan Iskan, terdakwa langsung “diterkam” oleh Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kejati Jatim. Sementara terdakwa Abdul Manaf, juga di jatuhi hukam pidan penjara. Namun lebih ringan satu tahun dan lebih berat 1 tahun pula dari tuntutan JPU. Dalam tuntutan, Abdul Manaf dan Ahmat Fauzi sama-sama dituntut pidana penjara selama dua tahun. Namun dalam putusan, Abdul Manaf dihukum 3 tahun dengan denda yang sama dengan terdakwa Ahmat Fauzi. Menanggapi putusan Majelis Hakim, terdakwa Ahmat Fauzi langsung menyatakan banding. Sementara Abdul Manaf, lewat Penasehat Hukumnya, Andri Ermawan mengatakan, piker-pikir. “Kita piker-pikirlah. Hukumannya terlalu berat. Klien kami ini adalah korban dari penegak hokum. Uang itu bukan uang negara, harusnya dikembalikan,” kata Andri usai persidangan. Terpisah. JPU Erni saat diminta tanggapannya terkait putusan Hakim yang dua kali lipat dari tuntutan Jaksa mengatakan, menghargai putusan itu. ”Kita menghargai. Artinya Majelis Hakim mengambil alih,” kata Erni. Namun saat ditanya apakah tuntutan 2 tahun terhadap terdakwa karena sesame Jaksa, JPU Erni mngatakan tidak. “Bukan, bukan karena itu,” kataya singkat.  (Redaksi)

News Tipikor Si Jaksa Suap 1,5 Milliar Di Tuntut 2, Di Vonis 4 Tahun Penjara

beritakorupsi.co – Bagaikan mimpi disiang hari. Itulah yang barangkali dibenak Ahmad Fauzi, SH., MH, si jaksa suap sebesar 1,5 milliar ru...

Terdakwa Korupsi Tanyakkan Makna JC

03.50 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhI8PSdmuQ2VQ5QY6EYyFOYx1kgrsAOk7HZPt6ilvxn0xYvVxPoHqURM8vWppJIk4K3FHvyFfNIda2QJ3hFQNo9ph1JZHkYgRtD9ZX-JxYf502MOhmvzpYl-yfAtjlrzOVdzGEJyFSG57k/s1600/IMG_20170220_104623.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="337" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhI8PSdmuQ2VQ5QY6EYyFOYx1kgrsAOk7HZPt6ilvxn0xYvVxPoHqURM8vWppJIk4K3FHvyFfNIda2QJ3hFQNo9ph1JZHkYgRtD9ZX-JxYf502MOhmvzpYl-yfAtjlrzOVdzGEJyFSG57k/s640/IMG_20170220_104623.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Sejak berlakunya UU Nomor 20 Tahun 2001 atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dari ribuan tersangka/terdakwa yang disidangkan di Pengadilan Tipikor, bisa jadi sudah puluhan bahkan ratusan diantaranya telah menjadi JC (Justice Collabolator) Beberapa orang diatanya yang menjadi JC yakni, Rosalinda Manullang (Kasus Korupsi Hambalang) dan 6 orang lagi dalam kasus Korusp DAK Pendidikan Kabupaten Ponorogo yang menyeret Wakil Bupati. Pemberian JC kepada mereka setelah adanya penyidikan dan mereka pun diberi hukuman lebih ringan dari terdakwa lainnya. Namun yang menjadi JC sebelum ada penyelidikan maupun penyidikan, sepertinya baru ada satu orang di Jawa Timur atau mungkin di Indonesia. Pemberian JC kepada seseorang dalam kasus tindak pidana (Whistleblower) adalah berdasarkan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) RI No 4 tahun 2011. Adanya SEMA No 4 tahun 2011 ini pun bisa jadi berdasar atas pasal 3 Konvensi PBB Anti Korupsi (Unitet Nations Convention Against Corruption) tahun 2003. Hingga Indonesia memperingati Hari Anti Korupsi se-Dunia setiap tanggal 9 Desember. Makna JC inilah yang disebutkan terdakwa Hedi Karnomo dalam surat pembelaannya di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Mateus Samiaji, dengan agenda Pledoi (Pembelaan) terdakwa dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor, Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, pada Senin, 20 Pebruari 2017. Hedi Karnowo, adalah Direktur PT Aneka Jasa Pembangunan (AJP) dan salah satu dari 6 terdakwa yang juga sebagai JC (Jastice Collabolator) yang mendapat perlindungan dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) dalam kasus dugaan Korupsi proyek pembangunan gedung Dewan Kota Madiun tahun 2015, yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 29 milliar. dalam kasus ini, dirinya dituntut pidana penjara selama 1,5 tahun. JPU menyebutkan bahwa terdakwa tidak menikmati uang, terdakwa menjadi JC dan mendapat perlakuan Khusus. 
 “Walau dalam kasus ini saya sebagai JC (Justice Collabolator) berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agun (MA) RI No 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (Whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collabolators) di dalam perkara tindak pidana tertentu dan pasal 3 Konvensi PBB Anti Korupsi (Unitet Nations Convention Against Corruption) tahun 2003. Namun dalam fakta persidangan, saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan surat Tuntutannya, ternyata saya disamakan dengan terdakwa lainnya yang dengan jelas-jelas dipaparkan oleh JPU perbuatan para terdakwa, yang dengan jelas tidak melaksanakan tugasnya masing-masing dan membuat laporan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan,” kata terdakwa dalam pembelaannya. “Karena saya tidak berniat jahat dalam pekerjaan proyek milik Dewan itu, itulah sebabnya saya memberikan kuasa Direktur kepada Kaiseng melalui Akte Notaris, agar mengerjakannya sesuai dengan prosedur yang ada. Namun saya tidak menyerahkan rekening PT Aneka Jasa Pembangunan dengan alasan, agar saya tetap dapat memantau pajak atas nama perusahaan agar tidak ada masalah dikemudian hari. Namun saya sadari dan akui, bahwa dalam dokumen lelang dan dokumen kontrak kerja adalah tanda tangan saya, namun sekali lagi saya sampaikan kepada Yang Mulai Majelis Hakim, saya tidak berniat jahat dalam pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut,” lanjut terdakwa. Terdakwa Hedi Karnomo menyebutkan, “Setelah terjadi masalah dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan, disitulah saya baru menyadari, kalau saya masuk dalam lingkaran hitam yang hendak dikubur hidup-hidup. Itulah sebabnya, dengan kesadaran saya, kasus ini langsung saya laporkan ke Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur, sekali pun saya harus dijadikan sebagai tersangka dan telah menjadi terdakwa saat ini,” ungkap terdakwa. Dan 5 (Lima) terdakwa lainnya diantaranya; Agus Sugijanto, PPKm selaku PA (Pengguna Anggaran, dituntut 2 thn penjara) yang menjabat Sekretaris Dewan (Sekwan); Widi Santoso, PPTK (pejabat pelaksana teknik kegiatan) yang menjabat Kasubag Sekwan, dituntut 1 thn 10 bulan; Aditya Nerviadi (Project Manager, dituntut 2 thn) PT Aneka Jasa Pembangunan; Iwan Suasana (Iwan, dituntut 2 thn), Wakil Manager PT Parigraha Konsultan yang masih saudara dengan terdakwa Sumanto, Direktur Manajemen Kontruksi (MK) PT Parigraha Konsultan, dituntut 2 tahun penjara. JPU menyebutkan bahwa para terdakwa ini tidak melaksanakan tugasnya dan membuat laporan progress dan hasil pekerjaan yang tidak sesuai fakta dilapangan. Dalam laporan disebutkan bahwa pekerjaan sudah mencapai 95% sementara fakta baru mencapai 85% dan pencairan mencapai 95%. Sementara 2 orang lagi yaitu selaku pelaku utama, Kaiseng dan Moch. Shoanji, tak jelas statusnya. Sebab dalam persidangan, JPU tidak menyebut istilah tersangka apa lagi keduanya dikabrkan masuk dalam daftar pencaharian orang (DPO) Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim), namun saat hendak diminta nomor registernya oleh terdakwa, Kejati Jatim tak bersedia memberitahukannya. Dalam pembelaannya, dihadapan Majelis Hakim, Hedi Karnomo membeberkan ihkwal awal yang menyeretnya menajdi pesakitan. Hedi mengatakan, berawal saat Iwan Suasana atau Iwan, datang ke kantor untuk menemunya dan meminjam dokumen PT AJP, untuk dipergunakan sebagai peserta lelang dalam proyek pembangunan gedung yang bernilai puluhan milliar itu. “Ini semua berawal pada bulan April 2015. Saat Iwan Suasana atau Iwan, yang sudah lama saya kenal, datang ke kantor saya, menyampaikan kalau di Madiun ada rencana proyek pembangunan gedung DPRD yang sudah dikondisikan, tetapi dengan syarat yang mengerjakan proyek dilapangan adalah Kaiseng atau Aseng dan Moch. Shonhaji. Yang menurut Iwan bahwa Kaiseng sudah lama dikenal dan anak seorang pengusaha besar yang siap membantu dana. Serta mnejelaskan, kalau PT. Parigraha Konsultan, milik Ir. Soemanto, yang masih saudaranya adalah sebagai pengawas lapangan (MK). Itulah yang membuat saya percaya dan menuruti permintaan Iwan Suasana, dengan member kuasa Direktur kepada Kaiseng dengan tanpa Hak Subtitusi. ” ungkap terdakwa Dari pembelaan terdakwa jelas menyebutkan, dalam pelaksanaannya, ternyata pekerjaan tersebut tidak dikerjakan oleh Kaiseng dan Shonaji tepat waktu hingga penambahan 50 hari kalender. Karena surat kuasa Direktur yang diterima Kaiseng tidak dipergunakan sesuai isinya. Akibatnya, PT AJB di blacklist. Karena tak terima, terdakwa meminta pertanggung jawaban kepada Iwan Suasana termasuk menggugat PPK di PN Madiun. 
 
 Fakta Dalam Persidangan Kasus ini pun terkesan tidak transparan dalam persidangan. Sebab, JPU tidak melibatkan  team audit dari BPKP maupun BPK RI untuk menghitung besarnya kerugian negara dari akibat tidak selesainya proyek pembangunan gedung Dewan itu, JPU justru melibatkan Team Teknik Spil dari Politeknik Bandung untuk menghitungnya. Tidak hanya itu. Salah satu bukti yang ditunjukkan JPU dalam persidangan adalah bukti baru yang tidak pernah ditunjukkan saat penyidikan. Lalu, dari mana bukti baru itu diperoleh ? mengapa saat penyidikan tidak ditunjukkan ? Anehnya,  saksi Ahli yang sudah di sumpah dan tercantum  dalam BAP saat di penyidikan tidak dihadirkan oleh JPU. Lalu, mengapa JPU tiba-tiba memunculkan bukti baru dalam persidangan serta serta tidak menghadirikan Ahli dalam BAP ? Apakah penyidik tidak mengeluarkan anggaran untuk menghadirikan Ahli tersebut walau hanya bensin Satu liter ? Beberapa hari menjelang tuntutan, mengapa Kasi Pidsus Kejari Madiun, menghubungi istri terdakwa Hedi Karnomo lewat telepon, meminta agar dikirimkan hitung-hitungan ?  (Redaksi)

News Tipikor Terdakwa Korupsi Tanyakkan Makna JC

beritakorupsi.co – Sejak berlakunya UU Nomor 20 Tahun 2001 atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kor...

Tren Penindakan Korupsi 2016: Gagalnya Reformasi Birokrasi Dan Berkembangnya Fenomena Local Elite Capture

03.42 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijcgSOLbhfdyGLajKlRziQAz7N7bB7gbKsnQk7uYr7TFQ3Mv1Ekptp0q8-L2A3Rc4gBfruOid8DkbiYV0UEZBRh2mnSsjQVkW6uLb6kUllEC8-qRCPL7fELnFz6H1PVsom901LxMmeGSg/s1600/photo_2017-02-20_12-17-17.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijcgSOLbhfdyGLajKlRziQAz7N7bB7gbKsnQk7uYr7TFQ3Mv1Ekptp0q8-L2A3Rc4gBfruOid8DkbiYV0UEZBRh2mnSsjQVkW6uLb6kUllEC8-qRCPL7fELnFz6H1PVsom901LxMmeGSg/s640/photo_2017-02-20_12-17-17.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co, Jakarta - Sebanyak 515 Aparatur Sipil Negara (ASN) PNS telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh aparat penegak hukum pada 2016. ASN/PNS yang disidik karena terlibat korupsi sebagian besar berasal dari Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota). Data 2016 tak jauh berbeda dengan data pada tahun-tahun sebelumnya dimana korupsi birokrasi terus mewabah, khususnya di daerah. Fenomena korupsi birokrasi, khususnya paska penerapan desentralisasi sedikit banyak menjelaskan gagalnya agenda reformasi birokrasi dan buruknya pengawasan pusat atas daerah. Kasus yang paling fenomenal adalah tertangkapnya Bupati Klaten, Sri Hartini yang disangka menerima suap terkait jual beli jabatan di Pemkab Klaten. 
 
Menurut KASN, praktek jual beli jabatan di tingkat pemerintah daerah merupakan fenomena yang umum, dan KASN sendiri telah memberikan data kepada KPK agar KPK perlu mengawasi 11 daerah lain diluar Klaten yang telah selesai melakukan rekrutmen, promosi dan mutasi pegawai negeri. Gurita persoalan korupsi di daerah, yang dimulai dari proses Pilkada, penempatan pejabat strategis hingga perencanaan dan pelaksanaan pembangunan menjadikan agenda perbaikan layanan publik, peningkatan kualitas SDM serta upaya mendorong peningkatan kesejahteraan publik menjadi sulit untuk dicapai. 
 
Padahal alokasi anggaran untuk belanja pegawai berdasarkan APBN 2016 sebanyak 347,5 triliun atau sekitar 26 persen. Angka tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan alokasi anggaran untuk layanan publik sektor kesehatan yang hanya sebanyak 106,1 triliun atau sekitar 5 persen dari total APBN 2016. 
 
Fenomena korupsi di daerah kian meluas setelah Pemerintah Pusat mengimplementasikan alokasi dana desa. Pada tahun 2016 sebagai contoh, dana desa yang digelontorkan sekitar Rp 47 triliun. Tujuannya agar masyarakat desa dapat memprioritaskan agenda pembangunan yang dianggap terbaik untuk masyarakat desa. Namun dalam prakteknya, muncul fenomena elit lokal yang mengkooptasi anggaran untuk kepentingan pribadi, erutama elit lokal di tingkat desa. Terbukti selama tahun 2016 sektor dana desa masuk dalam lima besar sektor yang rawan untuk dikorupsi. Ada sekitar 62 kasus korupsi di Pemerintahan Desa yang melibatkan 61 kepala desa dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 10,4 miliar. 
 
Meskipun nilai kerugian negara cenderung kecil dibandingkan anggaran yang diberikan oleh pemerintah, hal ini menjadi sinyal bahwa korupsi sudah semakin meluas hingga tingkat desa. Artinya masalah korupsi yang selama ini kerap dipandang sebagai isu elitis, kini telah menjadi bagian dari realitas di masyarakat tingkat desa. Dengan anggaran yang cukup besar, dana desa rawan dimanipulasi oleh elit lokal. Gawatnya, praktek korupsi yang terjadi berlindung dibalik konsep partisipasi. 
 
Rekomendasi 
 
Maraknya korupsi birokrasi, disertai dengan indikasi jual beli jabatan di berbagai daerah sebagaimana sinyalemen KASN, penting rasanya Pemerintah Pusat, khususnya yang memiliki peran dalam melakukan pengawasan dan pembinaan, seperti Menpan RB, Kemendagri, Kemenkeu, untuk bekerjasama dengan KPK, KASN dan Ombudsman untuk mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan penerapan tata kelola organisasi pemerintah daerah. Instrumen teknokratis untuk menekan penyimpangan anggaran juga perlu lebih keras didorong, seperti penggunaan e-procurement, open-contracting serta e-catalogue untuk mengurangi korupsi sektor PBJ. Dalam konteks perencanaan dan penyusunan anggaran, e-planning dan e-budgeting juga harus diterapkan secara menyeluruh agar kontrol warga atas perencanaan dan pelaksanaan anggaran bisa diefektifkan. Sementara pengawasan internal pemerintahan daerah perlu didesain ulang dengan menempatkan inspektorat atau badan pengawas internal pemerintah daerah sebagai fungsi yang relative otonom dari kekuasaan Kepala Daerah agar pengawasan internal tidak menjadi macan ompong. 
 
Selain itu, munculnya fenomenalocal elite capture di tingkat desa harus mulai dijadikan sebagai masalah yang serius bagi pemerintah pusat, khususnya untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa yang secara total nilainya lumayan besar. Pemerintah Pusat perlu menerapkan tindakan yang lebih tegas kepada pemerintah desa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, misalnya dengan menghentikan kucuran dana ke desa untuk kurun waktu satu tahun. Meskipun terkesan kejam, namun sepertinya hal tersebut bisa memberikan efek jera terhadap kepala desa yang melakukan korupsi ataupun yang berniat melakukan korupsi. 
 
Di sisi lain, penyadaran akan pentingnya dana desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa perlu dilakukan bukan hanya oleh CSO lokal, melainkan juga oleh aparatur pemerintah kabupaten/kota. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses penggunaan anggaran desa pun menjadi hal yang penting untuk diterapkanagar masyarakat desa dapat memantau penggunaan serta dapat melaporkan jika ada dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat tingkat desa.  *Sumber ICW

Regional Tren Penindakan Korupsi 2016: Gagalnya Reformasi Birokrasi Dan Berkembangnya Fenomena Local Elite Capture

beritakorupsi.co, Jakarta - Sebanyak 515 Aparatur Sipil Negara (ASN) PNS telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh aparat penegak h...

BERITAKORUPSI.CO

Dr. Solahudin SH., MH : “Justice Collaborator (JC) Dapat Vonis Percobaan”

Komisiaris Empire Palace Dilaporkan Ke Polda Jatim

Menjelang Pindah, Hakim Vonis Ringan Terdakwa Narkoba

Wawali Kota Surabaya : Pemprov Jatim hanya Bernuansa Show Of Power

Si Jaksa Suap 1,5 Milliar Di Tuntut 2, Di Vonis 4 Tahun Penjara

Terdakwa Korupsi Tanyakkan Makna JC

Tren Penindakan Korupsi 2016: Gagalnya Reformasi Birokrasi Dan Berkembangnya Fenomena Local Elite Capture

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI