Politik Belah Bambu, Ala Dewan Pers

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpmpXTxf1UH-mkF-ZI_naodA9nx6drUqBQiwRz95IaZG6mvkzxmCQ294_AwMD6a0e3Pe70whqHnAc94ETqQAO0BpdmfhxwYFDnUhyE2eQT3z2aeHKHza52wJ5ghnSK6AlpdLjQ8CrM3Fg/s1600/IMG-20170211-WA0002.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="231" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpmpXTxf1UH-mkF-ZI_naodA9nx6drUqBQiwRz95IaZG6mvkzxmCQ294_AwMD6a0e3Pe70whqHnAc94ETqQAO0BpdmfhxwYFDnUhyE2eQT3z2aeHKHza52wJ5ghnSK6AlpdLjQ8CrM3Fg/s320/IMG-20170211-WA0002.jpg" width="320" /></a></div> <b>Assalamualaikum Wr. Wb. <br />Salam sejahtera bagi kita semua...<br />Om swastiastu..Amitaba namo bhudaya..<br />Dan Salam jurnalis perdamaian.... </b>     <br /><br /><br /><br />"Yang satu diangkat yang satu diinjak" Adanya pemberitaan di sejumlah media cetak dan online terkait surat edaran dewan pers Tgl 3 februari 2017 lalu, yang ditujukan kepada TNI,POLRI hanya melayani beberapa media saja yang telah lulus verifikasi dan akan mendapatkan penyerahan barcode pada perayaan hari ulang tahun PWI di ambon.Hal itu menuai kontra produktif dan membuat keresahan bagi umat pers di tanah air.<br /><br />Ketua Umum Komite wartawan reformasi indonesia (KWRI ) Ozzy Sulaiman Sudiro yang juga selaku sekjen majelis pers sangat menyayangkan sekali atas sikap dewan pers, menurutnya sangat prematur,wajar karna para komisionenya Sekarang belum membaca buku sejarah berdiri dewan pers independen,sehingga tidak menghargai dan memahami nuansa kebatinan para pejuang pers reformis yang telah memberikan ruang kemerdekaan pers dialam reformasi dan demokrasi, hal itu juga sangat menodai dan menciderai kemerdekaan pers yang sudah kita perjuangkan bersama Selama ini.<br /><br />Bahkan sudah "memanipulasi image atau tepatnya the politics of denial" yaitu politik penyangkalan, peniadaan terhadap masyarakat, seolah olah kemerdekaan pers ini hanya diraih dan diperjuangkan oleh segelintir organisasi wartawan saja yang sepanjang sejarah pers indonesia,hidup dibawah bayang bayang masa lalu,fokus menari dipanggung orang lain dan bernyanyi nyanyi diatas perjuangan orang lain ,tentu  patut diduga adanya upaya upaya secara masif dan sistemik untuk memasung kebebasan pers kembali seperti dimasa orde baru pers menjadi tunadaya terkooptasi oleh negara yang menjadi aktor dominasi yang sudah lamaMati kini berenkarnasi bangkit seperti zombi dan lebih ganas lagi.                                 <br />                      <br />Dewan pers seharusnya berperan sesuai yg diamanahkan Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yang Salah satu fungsinya "membina pers bukan mebinasakan Pers, apalagi bersikap peres" sesuai Undang Undang Pers tersebut, juga Dewan Pers bukan sebagai lembaga legislasi dan verifikasi, penentu kelayakan organisasi maupun media, yang ada membina organisasi wartawan dan mendata media perusahaan Pers. Sebagai pelopor organisasi wartawan reformis, KWRI yang lahir dari rahim reformasi yaitu pada Tanggal 22 Mei tahun 1998, tepatnya satu hari ketika runtunya simbol simbol kekuasaan orde baru yang diwarnai berbagai macam gejolak, sebagai pioner organisasi wartawan reformis, KWRI telah banyak andil memberikan kontribusi positif, terutama didalam memperjuangkan kemerdekaan Pers yang independen melalui pergerakan aksi aksinya baik diera Presiden B.J Habibi, sebagai team perumus pembentukan kode Etik Wartawan (Kewi) dan lahirnya Majelis Pers yang mengafiliasi 28 organisasi wartawan dengan merancang dan merumuskan RUU Pers yang membuahkan hasil lahirnya Undang Undang Nomor 40 thn 1999 tentang Pers, yang mengamanahkan lahirnya Dewan Pers independen. <br /><br />Dampak eksistensinya telah mendapat apresiasi bapak Yunus Yosfiah selaku menteri penerangan dengan merekomendasi berkantor di Gedung Dewan Pers Jalan Kebon Sirih Nomor 32/34 Jakarta, walaupun dalam perjalanan departemen penerangan dibubarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Untuk meneruskan perjuangan pers tentu KWRI turut meratifikasi Kode Etik Wartawan (KEWI) menjadi  Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan memberikan penguatan penguatan terhadap dewan Pers. tentu Kami sangat perihatin menyikapi Pers Nasional Khususnya di era kemerdekaan Pers  saat ini. Dibidang politik. Banyak insan Pers dengan sengaja meninggalkan kemerdekaannya, netralitas independen, harga diri dengan menggadaikan idealismenya menjadi alat komoditas partai politik tertentu dan sudah terjadi primordialisasi,  yaitu kepentingan diatas kepentingan pribadi, kroni, dan golongan, karena fenomenanya penguasa dan pengusaha pers banyak  didominasi para kapitalis dan politikus yang sudah jelas ada pretensi udang dibalik rempeyek.dan yang sangat miris lagi para jurnalisnya bukan berperan sebagai anjing pelacak "Watch Dog"   justru malah menjadi anjing penjaga "Under Dog"                                              <br /><br />Dunia hiburan dan media infotainment. Kita lebih mengenal "Good News is A Bad News "berita baik sekaligus berita yang buruk, dengan para awak media yang dibekali ilmu jurnalis seadanya dengan menulis berita gosip, sensasi dan fitnah, mencuri  perhatian masyarakat dengan target rating-sharing tak peduli berita itu berita busuk, koran kuning mencemarkan nama baik,fitnah, dan seterusnya, semakin korbannya menderita maka ia merasa berhasil.dalam  kategori jurnalis, Infotainment ini bukan merupakan bagian dari Karya jurnalis  karna bertentangan dengan prinsip Kode Etik Jurnalistik, dan dalam persfektif Islam gosip (bergunjing membuka aib orang lain) merupakan dosa besar, diibaratkan sama saja memakan bangkai saudaranya sendiri, hal yang sama juga pernah disampaikan GUSDUR bahwa infotainment adalah haram,dan septutnya MUI segera mengeluarkan fatwa terhadap media media tersebut.            <br />                         <br />Dunia komunikasi kita sebagai insan Pers dalam membuat sebuah  berita tidak hanya dituntut memenuhi kebutuhan 5 W +1 H,tetapi sebagai pers yang bertanggung jawab, bahwa objektifitas sebuah berita tidak bisa disajikan secara utuh apabila akan berdampak negatif bagi masyarakat.namun apa yang terjadi pada media belakangan ini, mungkin kita sering melihat para presenter televisi ,ketika dalam mewawancarai narasumber layaknya seorang hakim terhadap terdakwa cenderung menyudutkan pertanyaan pertanyaan sugestif yang seharusnya klarifikatif dan alternatif bahkan narasumber mempunyai Hak untuk tidak menjawab atau No coment apabila pertanyaannya dianggap pribadi .dan sepatutnya narasumber diperlakun VIP (khusus) yang dihormati.    <br />                    <br />Apalagi saat ini sedang maraknya berita berita yang tidak bisa dipertanggung jawabkan dan berita tidak benar alias "HOAX " ironinya media komparador penebar fitnah dan dusta ini dilakukan media mainstream dijadikan kebenaran, dan defiasi sebagian media untuk menggiring opini kepada target pesanan sponsor dengan memonopoli kebenaran atas nama negara NKRI. Agama dengan jargon menjual penderitaan rakyat. Dengan memutarbalikan fakta, jangan harap seimbang beritanya (Cover Both side), bahkan lebih celaka 12 lagi, media semacam ini bukan hanya saja "trial by the press" tapi juga sudah merampas martabat harga diri bangsa.sadar atau dengan tujuan yang sadar bahwa bangsa kita sudah terjangkit wabah virus hipokritisme yang penuh kepura puraan dan kemunafikan,atau dengan Kata lain sudah terjadi "paradoks global" yang seolah olah benar namun esensinya tidak ada kebenaran hakiki.    <br />      <br />Persoalan pers dan media tidak berhenti hanya sampai Persoalan Profesi saja,juga kita rasakan animo PUBLIK yang begitu antusias ingin menjadi jurnalis namun dengan Cara yang instan, dengan pemahaman hanya profesi inilah yang mempunyai posisi tawar sebagai "berginig posisions" alat  untuk memeras,memuluskan persoalan dengan menunjukan ID Pers, "belum tentu paham ilmu jurnalistiknya" atau yang lebih trend dengan istilah pasukan wartawan bodrex,tapi itulah hebatnya "bodrex" boleh diminum sebelum makan.dan banyak juga bermunculan yang mengaku wartawan CNN dalam istilah sunda "Chan Nulis Nulis" ngaku wartawan tapi nggak Nulis-nulis. <br /><br />Suka atau tidak suka, itulah wajah Pers Nasional kita, multy Player Efec dari Ketidakpastian hukum terutama "rulle of the game" aturan hukum yang berlaku bagi umat pers hal ini yang menjadi akar persoalannya,problem solfingnya adalah Undang Undang nomor 40 thn 1999 tentang pers ( leg spesialis) ,karna Undang Undang tsb kami menilai belum disebut sebagai Undang Undang atau tepatnya belum bisa dijadikan Undang Undang tunggal yang mengatur tentang pers,karna ketentuan ketentuan didalamnya belum mengakomodir semua  aspek pers ,lebih lebih tidak ada PP (Peraturan Pelaksana) misalnya,sehingga dalam hal ini sangat menyulitkan sekali para penegak hukum didalam mengaflikasikan Undang Undang tersebut,kalo saya mengibaratkan "sama saja pake baju tapi tidak pake celana", makanya kebanyakan sebagian wartawan urat malunya pada putus dan "Kata orang Betawi bilang muka tembok".<br /><br />Apalagi sebagian wartawan yang sudah menganut mitos-mitos sesat menganggap dirinya "Superbody " dan "Untouchable" tidak dapat tersentuh hukum.jadi ketidaksempurnaan undang Undang no 40 thn 1999 tentang pers mengakibatkan pengabaian eksistensi terhadap Undang Undang itu sendiri, hal itu terbukti kasus yang dialami media tempo,adalah pintu masuk kasus sengketa pers yang pertama kalinya menguji UU.No 40 tahun1999, bahwa pemilik perusahaan dituntut denda$ 1.000.000 dan Pemimpin Redaksinya dituntut 1 tahun penjara, karna berita, mengacu Undang-undang No 40 tahun 1999 tentang Pers, "bahwa sebuah karya jurnalistik tidak menganut kriminalisasi".<br /><br />Bukti selanjutnya adalah adanya Nota kesepahaman yang dilakukan Dewan Pers kepada penegak hukum,apalah arti sebuah Nota kesepahaman karna bersifat insidensial bahkan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, walaupun berbagai upaya yang dilakukan dewan pers yang memposisikan Diri berkapasitas sebagai juru DAMAI, juru Selamat yang memfasilitasi ketika terjadi delik Pers dan sengketa terhadap pers masih belum efektif dan tidak mampu juga menyelesaikan persoalan persoalan Pers Ujung ujungnya berakhir awak media dimeja hijau karna berita. Disini jelas. Lembaga Dewan Pers independen yang kita Bidani bersama saat kelahirannya tidak mampu mereduksi efek-efek negatif yang tumbuh dari masyarakat pers itu sendiri, karna Dewan Pers belum refresentasi dan manifestasi Pers Nasional, hanya didominasi oleh konco konco kartel politik konglomerasi media saja, dan tidak mampu meneruskan kemerdekaan Pers yang independen, dan memang selayaknya dibubarkan saja. Dan tetap yang menjdi agnda utama Pers adalah menyempurnakan Undang-undang No 40 tahun 1999 tentang Pers untuk mengembalikan Marwah Pers Nasional yang sepanjang sejarah hanya mengenal Pers perjuangan atas Hak Hak Rakyat dan perlawanan pada ketidak adilan kebodohan dan kemiskinan.<br /><br />Sebagai pelaku sejarah Pers reformis, kami sampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat, memang Kemerdekaan Pers belum menjamin lahirnya Pers Pers yang baik kinerjanya, sebagaimana sistim demokrasi ditanah air kita, tidak menjamin tegagknya kedaulantan, keadilan dan Hak Azasi, karena Hitam Putih Republik ini dapat tercermin melalui Pers. Dan kami mengharapkan kepada unsure muspida, para pejabat sipil, Militer dan Polri untuk tetap bersinergi dan tidak diskriminasi “pilih-pilih tebu” kepada para insane Pers baik cetak maupun elektronik, apapun forumnya, himpunannya, organisasinya dan medianya dalam melaksanakan tugas jurnalisnya tetap berpegang pada Kode Etik jurnalis, nilai-nilai kebenaran dan mengedepankan hati nurani, karena itu diatas segalanya. Karena Pers yang di emban sebagai alat pemersatu yang bertujuan mencerdaskan bangsa. <br /><br /><b>Mari kita kawal demokrasi ini dalam Perspektif Pers sebagai Pilar demokrasi. <br />I Love You Pers Nasional.</b><br /><br /><br /><br /><b><u>Ozzy Sulaiman Sudiro</u></b><br />Ketua Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI)/<br />Sekjen Majelis Pers

Opini Politik Belah Bambu, Ala Dewan Pers

Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera bagi kita semua... Om swastiastu..Amitaba namo bhudaya.. Dan Salam jurnalis perdamaian....       ...

»

Untuk Beli Rokok, Tiga Pelajar SMU Mencuri

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifTuUzzEmgbDHGfboUrv_WZfW8A3sgibOKLBLYP8c1Al3lGP-YIRLmEfPWcL3MpwK707euQNm98hJJGGTA2gmLnh2N5zPTBWzFONvnWC-v3hiQ7cyfNmMUFnTeOfGEm7zNNV9paKVyjdQ/s1600/Kapolres+Karanganyar%252C+AKBP+Ade+S+Simanjuntak%252C+dua+dari+kiri.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="385" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifTuUzzEmgbDHGfboUrv_WZfW8A3sgibOKLBLYP8c1Al3lGP-YIRLmEfPWcL3MpwK707euQNm98hJJGGTA2gmLnh2N5zPTBWzFONvnWC-v3hiQ7cyfNmMUFnTeOfGEm7zNNV9paKVyjdQ/s640/Kapolres+Karanganyar%252C+AKBP+Ade+S+Simanjuntak%252C+dua+dari+kiri.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kapolres Karanganyar, AKBP Ade S Simanjuntak, dua dari kiri</td></tr> </tbody></table> <b>beritakorupsi.co, Karanganyar –</b> Masa depan bangsa dan Negara ada ditangan generasi muda Khususnya para pelajar, namun seiring dengan perkembangan jaman saat ini, pergaulan serta tingkah laku pelajar, menjadi perhatian Khusus bagi semua pihak.<br /><br />Seperti yang dilakukan oleh Tiga remaja yang masih duduk di bangku sekolah di salah Satu SMU di di Desa Kemiri, Kecamatan Bak Kramat Kabupaten Karangayar dan di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Di usia yang masih muda dengan masa depan yang masih panjang, saat ini Ketiganya harus mendekam di balik jeruji besi karena perbuatannya, dengan alasan untuk membeli rokok, lalu pencurian disalah satu took. Benarkah hanya untuk membeli rokok ?<br /><br />Namun apes. Belum menikmati hasil kejahatannya, Ketiga pelajar ini yang merupskan anak dibawah umur antara 16 dan 17 tahun. Dua diantaranya dari Kabupaten Karangayar dan Satu pelajar dari Kabupaten Sukoharjo. <br /><br />Kejadian tersebut terjadi pada malam hari sekitar pukul 1.30 wib, bermula dari kecurigaan warga dari salah satu toko di Desa Kemiri Kecamatan Bak Kramat, Kabupaten Karanganyar. Kemudian melaporkannya kepihak Kepolisian. Dari laporan tsrsebut, petugas langsung mengadakan patroli ditempat yang dianggap rawan kriminalitas.<br /><br />Hal itu seperti yang disampaikan Kapolres Karanganyar, AKBP Ade S Simanjuntak. “Tadi langsung dilakukan penangkapan terhadap salah satu tersangka yang sedang membawa beberapa potong pakaian, celana, serta tas ransel dengan kerugian mencapai kurang lebih 1.500.000,-rupiah,” ungkap pria yang sempat bertugas di Polda Jatim ini.<br /><br />AKBP Ade S Simanjuntak mengatakan, dari hasil introgasi yang dilakukan petugas kepada tersangka, mengembang kepada dua pelaku lainnya. <br /><br />“Dari keterangan tersangka yang pertama ditangkap petugas, ternyata ada Dua pelaku lainnya yang sedang bersembunyi toilet belakang toko dan diatas plafon. Jadi Ketiga tersangka langsung dibawa Kepolres Karanganyar guna proses hukum lebih lanjut,” ujarnya.<br /><br />Perwira dengan Melati Dua di pundaknya ini menambahkan, Ketika diminta keterangan oleh petugas, Ketiga tersangka tersebut mengatakan baru pertama kalinya dan hanya untuk membeli rokok. <br /><br />“Ketiga tersangka dikenakan pasal 363 ayat (1) angka (4) huruf (e) KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 9 tahun penjara. Berhubung Ketiganya masih berstatus pelajar dan masih dibawah umur, maka tidak akan dikenakan penahanan. Namun sesuai UU sistem peradilana anak, pihak Kepolisian msih melakukan penanganan dan penyelidika serta kerjasama dengan keluarga dalam pengawasan maupun melakukan pendidikan dilingkungannya,” pungkasnya.<br /><br /><br />Reporter    : Apriani<br />Editor        : Redaksi<br />

Pidana Untuk Beli Rokok, Tiga Pelajar SMU Mencuri

Kapolres Karanganyar, AKBP Ade S Simanjuntak, dua dari kiri beritakorupsi.co, Karanganyar – Masa depan bangsa dan Negara ada ditangan g...

»

MA Perlu Regenerasi Kepemimpinan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6tXEmdOYvOgA75pnNzawB9o44k2l5ypZYCavmsBuD0Kf3pk1Hyz0xjFP-vk0FEx_IT8Dl7pjVjTyYB_bifIugjV4nkUMi11HmOzEMAWM2AP_nweivoWZRe0c-ugXPIYT9H0382D4EEzM/s1600/ICW.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6tXEmdOYvOgA75pnNzawB9o44k2l5ypZYCavmsBuD0Kf3pk1Hyz0xjFP-vk0FEx_IT8Dl7pjVjTyYB_bifIugjV4nkUMi11HmOzEMAWM2AP_nweivoWZRe0c-ugXPIYT9H0382D4EEzM/s640/ICW.jpg" width="640" /></a></div> <i><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">- Ketua MA harus berani dan mampu memimpin reformasi MA –</span></b></i><br /> <span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br /></span> <span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br /></span> <span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br /></span> <br /> <b>beritakorupsi.co, Jakarta -</b> Secara tiba-tiba, Mahkamah Agung akan melaksanakan pemilihan Ketuanya yang baru. Pemilihan ini dilakukan sehari sebelum perhelatan besar Pilkada Serentak, yaitu pada 14 Februari 2017.<br /> <div style="font-size: x-large;"> <br /></div> Padahal<b>, </b>seperti cabang kekuasaan lainnya, pemilihan Ketua MA merupakan salah satu bagian yang terpisahkan dan penting dalam memastikan perlindungan terhadap hak warga negara dan keberlanjutan reformasi peradilan. Sayangnya, informasi mengenai pergantian itu terkesan tertutup dan dilakukan secara diam-diam.<br /> <br /> Hingga kini, informasi mengenai calon-calon yang akan dicalonkan dan mencalonkan diri sebagai hakim agung masih terbatas. Memang, merujuk pada Pasal 8 ayat (7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, pemilihan Ketua Mahkamah Agung ini dilakukan secara internal oleh para Hakim Agung dan harus dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah Hakim Agung. Namun demikian, bukan berarti dalam proses pemilihan tersebut dilakukan secara tertutup tanpa adanya pengawasan dari publik.<br /> <br /> Partisipasi publik, baik masyarakat sipil dan pers, sebagai pengawas independen merupakan sebuah keniscayaan guna menghindari dugaan masuknya kepentingan-kepentingan gelap di luar hukum dan penegakan keadilan. Merujuk kepada data-data yang ada, dalam lima tahun belakangan, wajah peradilan di Indonesia tidak banyak berubah, malah cenderung memburuk. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya hakim atau pegawai MA, maupun mafia peradilan, yang tertangkap oleh penegak hukum dan terjerat dalam permasalahan etik.<br /> <br /> Terkait dengan pemilihan Ketua MA tersebut, mengacu pada UU No 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, maka Ketua MA saat ini, Hatta Ali dimungkinkan untuk mencalonkan diri kembali sebagai MA #1. Hal ini dikarenakan mengacu pada Pasal 11 UU tersebut, salah satu alasan pemberhentian Ketua MA adalah usia 70 tahun. Artinya Hatta Ali masih berkesempatan menjadi Ketua MA hingga 2020.<br /> <br /> Akan tetapi, di sisi lain, regenerasi Pimpinan Mahkamah Agung sangat diperlukan untuk mempercepat proses reformasi di salah satu lembaga peradilan tersebut. Sebagaimana kita ketahui, sepanjang lima tahun belakang, MA masih berhadapan dengan banyak persoalan. Selain beberapa masalah yang sudah disampaikan di atas, ide reformasi kelembagaan di lembaga tersebut terkesan berjalan di tempat.<br /> <br /> Koalisi mencatat bahwa isu mutasi dan promasi hakim, pengawasan, minutasi perkara yang sampai di tangan pencari keadilan masih menjadi masalah yang tidak kunjung terselesaikan. Tentu dibutuhkan Pimpinan Mahkamah Agung yang tidak hanya memiliki integritas dan kapasitas, melainkan juga yang memiliki visi akan reformasi peradilan serta ide-ide segar sebagai solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut.<br /> <br /> Berkaca kepada Laporan Akhir Tahun Mahkamah Agung 2016, disebutkan bahwa sepanjang kepengurusan Hatta Ali, beban perkara di masanya mengalami penurunan. Meski demikian, menurut catatan Koalisi, penurunan perkara di MA tidak linier dengan putusan yang sampai di tangan pencari keadilan. Temuan Ombudsman RI pada paruh tahun 2016 lalu juga menyatakan masih banyak praktik maladministrasi terjadi di Pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa akses para pencari keadilan terhadap dokumen-dokumen putusan tersebut belum seluruhnya terpenuhi.<br /> <br /> Artinya, MA masih mempunyai pekerjaan rumah untuk memastikan pemenuhan akses masyarakat terhadap keadilan, salah satunya adalah akses terhadap putusan hakim bagi para pencari keadilan. Hal ini tentu menjadi tantangan yang harus diselesaikan oleh Ketua MA terpilih nanti. Karenanya Pemilihan Ketua MA nanti menjadi langkah awal yang menentukan apakah agenda pembenahan peradilan akan berjalan sukses atau tidak di kepemimpinan Ketua MA selanjutnya. <br /> <br /> Atas alasan-alasan di atas, Koalisi Pemantau Peradilan meminta agar:<br /> 1. Mahkamah Agung membuka proses seleksi agar dapat dipantau oleh masyarakat sipil dan pers.<br /> 2. Seluruh Hakim Agung memilih calon Ketua MA yang memiliki integritas, kapasitas, paham akan business process di pengadilan, serta visi akan reformasi peradilan.<br /> 3. Seluruh Hakim Agung tidak memilih calon-calon yang sudah terbukti tidak dapat menyelesaikan amanah reformasi kelembagaan di lembaganya.<br /> 4. Seluruh Hakim Agung tidak memilih calon-calon yang akan memasuki masa pensiun demi proses regenerasi di pucuk Pimpinan MA<br /> 5. Proses seleksi Ketua MA melibatkan publik dan lembaga lain seperti KPK, KY, dan PPATK.  (Redaksi)<br />  <br /> <br /> •<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Sumber. Koalisi Pemantau Peradilan (MaPPI FHUI, LeIP,      PSHK, ICW, ILR, ICEL, ICJR, YLBHI, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, PBHI<br />

Regional MA Perlu Regenerasi Kepemimpinan

- Ketua MA harus berani dan mampu memimpin reformasi MA – beritakorupsi.co, Jakarta - Secara tiba-tiba, Mahkamah Agung akan melaksan...

»

“Kartu Truf” Ditangan Tersangka Dahlan Iskan

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRZFjvMJRmrDvzqZ8Ps5v81mW-lS70CJHXORD_b8fmagNUENfZ-YK98T4eZ6-GA8gEzGQUz9DC0gq3CYewIqa4qa6JOv85UysVyQbZkdXfLX5GCH6HA0YdSsCxbsrcutBFUnTNPaYpUYQ/s1600/DSCF0639.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRZFjvMJRmrDvzqZ8Ps5v81mW-lS70CJHXORD_b8fmagNUENfZ-YK98T4eZ6-GA8gEzGQUz9DC0gq3CYewIqa4qa6JOv85UysVyQbZkdXfLX5GCH6HA0YdSsCxbsrcutBFUnTNPaYpUYQ/s640/DSCF0639.JPG" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Tersangka Dahlan Iskan</td></tr> </tbody></table> <br /> <br /> <b>beritakorupsi.co – </b>Setelah ditetapk menjadi tersangka kasus dugaan Korupsi proyek pengadaan 16 unit mobil listrik jenis minibus dan bus eksekutif, pada tahun 2013 lalu, dengan anggaran senilai Rap 32 milliar, Dahlan Iskan, belum bisa diperiksa oleh team penyidik Kejaksaan Agung RI.<br /><br />Gagalnya penyidik Kejagung RI untuk memeriksa mantan menteri BUMN itu karena  dikabrkan sedang sakit dan opname di RSUD Dr.Soetomo Surabaya sejak minggu lalu. Tidak hanya pemeriksaan Dahlan Iskan sebagai tersangka yang tertunda, melainkan sidang perkara kasus dugaan Korupsi pelepasan asset daerah Pemrov. Jatim itu pun tertunda pada Selasa, 7 Pebruari 2017, dan bisa jadi hari ini, Selasa, 14 Pebruari 2017.<br /><br />Sementara, menurut Penasehat Hukum terdakwa, Agus Dwi Warsono, akan melakukan upaya hukum Pra Peradilan dan sudah mendaftarkannya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dengan Nomor Register No 17.<br /><br />“Hari ini, kami sebagai Penasehat Hukum Pak Dahlan Iskan, menyampaikan beliau tidak dapat memenuhi panggilan pemeriksaan terkait dengan mobil listrik. Karena sakit dan dirujuk kepada Empat dokter spesialis untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Dan di dalam surat kami juga kami sampaikan bahwa kami sudah mengajukan Pra Peradilan penetapan tersangka mobil listrik, dengan nomor register nomor 17 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terhitung hari Jumat kami ajukan. Jadi kami berharap terkait pemeriksaan mobil listrik dapat dihentikan,” kata Agus, Senin, 13 Pebruari 2017.<br /><br />Terkait Pra Peradilan yang diajukan tersangka Dahlan Iskan atas penetapannya sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agug RI, akankah Kejagung “menelan pil pahit” seperti Pra Peradilan yang di Ajukan mantan menteri BUMN itu terkait penetapannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan Korupsi Gardu Listrik ?<br /><br />Sementara, Pra Peradilan yang dilakukan Bos Jawa Pos Group itu terkait pentapannya sebagai tersangka (saat ini sebagai terdakwa) dalam kasus dugaan Korupsi pelepasan asset Daerah Pemprov. Jatim oleh Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur, gagal. Dan kasus itu pun saat ini sedang disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya.  (Redaksi)

News Tipikor “Kartu Truf” Ditangan Tersangka Dahlan Iskan

Tersangka Dahlan Iskan beritakorupsi.co – Setelah ditetapk menjadi tersangka kasus dugaan Korupsi proyek pengadaan 16 unit mobil listr...

»

Pintu Penjara “Menyambut” Buchori, Mantan Wali Kota Probolinggo

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyNpFqBqFvrZF9mic21Y_xjJ0OshKm1d_Y4eSx1fvKWRKTjRpiXobVFQt3HPWU55dAaSNwq50nRuss2huabPLkZEMNRjb3-6FVDe018ycf6Ba27wTUj_xS_hHGjs2B9mDyQhVYmcqf1eE/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyNpFqBqFvrZF9mic21Y_xjJ0OshKm1d_Y4eSx1fvKWRKTjRpiXobVFQt3HPWU55dAaSNwq50nRuss2huabPLkZEMNRjb3-6FVDe018ycf6Ba27wTUj_xS_hHGjs2B9mDyQhVYmcqf1eE/s640/page.jpg" width="640" /></a></div> <b><i><span style="font-size: large;">Menjelang Pindah, Hakim Vonis Ringan Terdakwa</span></i></b><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <b>beritakorupsi.co</b> – <i>Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian</i>. Sepertinya perumpamaan ini tidak berlaku bagi Buchori, di usia senjanya saat ini, karena Ia “harus” tinggal di Penjara selama Dua tahun lamanya.<br /> <br /> Buchori, adalah mantan Wali Kota yang juga suami dari Wali Kota Probolinggo saat ini. Namun, setelah tidak lagi menjabat sebagai Wali Kota, bukannya menghabiskan waktu tuanya bersama istri dan keluarganya sambil menikmati sejuknya udara Kota Probolinggo, melainkan, Ia harus merasakan sempitnya tembok penjara dengan udara yang pengap.<br /> <br /> Sebab, Buchori dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi, yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 junckto pasal 18 UU Korupsi junckto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Mantan penguasa Kota Probolinggo ini pun dijatuhi hukuman pidana penjara selama Dua tahun, pada Senin, 13 Pebruari 2017.<br /> <br /> Vonis itu dibacakan Majelis Hakim yang diketuai Mateus Samiaji, dalam persidangan  perkara Korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kota Probolinggo tahun 2009 lalu, untuk pengadaan Meubler, perbaikan ruang kelas, kamar mandi dan WC bagi 70 sekolah SD (Sekolah Dasar), yang menelan anggaran sebesar Rp 15.907.777.000 termasuk dana pendamping dari APBD sebesar Rp 1.509.777.700, yang merugikan keuangan negara sebesarRp 1,6 milliar, karena tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur.<br /> <br /> Dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Buchori, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaiamana diatur dan diancam dalam pasal 3 junckto pasal 18 UU Tipikor junckto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<br /> <br /> “Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama Dua tahun denda sebesar 200 juta subsidair 4 bulan kurungan,” ucap Ketua Majelis Hakim.<br /> <br /> dalam kasus ini, tidak hanya Buchori yang dijatuhi hukam pidana penjara. Dua terdakwa lainnya juga bernasib sama yaitu, Suhadak (Wakil Wali Kota non aktif) dan Sugeng Wijaya. Kedua terdakwa ini dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing 1 tahun. <br /> <br /> Atas putusan Majelis Hakim tersebut, terdakwa Buchori maupun terdakwa lainnya masih piker-pikir. “Kita piker-pikir dlulanh,” kata Budi selaku Penasehat Hukum terdakwa usai persidangan.<br /> <br /> Kasus ini berawal pada tahun 2009 lalu. Saat itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo menerima kucuran dana dari pemrintah Pusat yang bersumber dari APBN sebesar Rp 13.587.999.300 ditambah dana pendamping dari APBD sebebsar Rp  1.509.777.700. Sehingga total dana DAK Pendidikan sebesar Rp 15.907.777.000. Dana  tersebut akan digunakan untuk pengadaan Meubler bagi 70 sekolah SD, dengan nilai Rp 1.887.500.000,  dan dana sebesar Rp 13.210. 277. 000 akan digunakan untuk perbaikan bangunan gedung sekolah, dengan cara Swakelola berdasarkan Permendiknas Nomor :  3 Tahun 2009 dan Perpres No. 80 Tahun 2003 tentang pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.<br /> <br /> Namun dalam pelaksanaannya, Wali Kota Probolinggo ini justru menunjuk beberapa rekanan untuk mengerjakan proyek yang di danai dari uang rakyat itu diantaranya, CV Prasetyo (Direktur Rudiono/DPO)  untuk  22 sekolah, CV  Indah Karya (Direktur Suhadak) untuk  26 sekolah, dan CV Jatijaya  (Direktur Ahmad Napon Wibowo)  sebayak 22 sekolah. Sementara Konsultan Perencanaan terdiri dari, CV  Pandan Landung (Direktur Didik), CV Widya Karya (Direktur Hari) dan CV Wiec (Direktur Sugeng Wijaya).<br /> <br /> Sebelum pelaksanaan proyek, diadakan pengarahan atau sosialisai oleh Maksum Subani, selaku  Kepala Dinas Pendidikan sekaligus Pejabat Pengguna Anggaran, Masdar selaku Kabid Pendidikan Dasar dan Wawan, Ketua Dewan Pendidikan bersama 70 Kepala sekolah SD selaku penerima DAK yang dihadiri oleh Wali Kota Buchori.<br /> <br /> Wali Kota Buchori, saat itu memberikan pengarahan tentang DAK, dan mengatakan, untuk memperoleh  dana DAK, tidak sekadar  bondo  abab (hanya bicara), tetapi  harus nyenggek (menyogok). Arahan itu kemudian di jelaskan lagi oleh  Kadispendik.  <br /> <br /> “Buntut” dari arahan Wali Kota Buchori, meminta kepada setiap Kepala Sekolah penerima dana DAK untuk menyetorkan 7%  dari nilai anggaran yang diperoleh. Namun karena Kepala Dinas Pendidikan keberatan, sehingga turun menjadi  5%. Dan setelah dana DAK cair, 70 Kepala Sekola akhirnya menyetorkan masing-masing 5% dan terkumpulah uang sebesar Rp 750 juta. <br /> <br /> Uang sebesar Rp 370 juta diserahkan ke Wali Kota Buchori di rumah dinasnya oleh Kepala Dispendik. Hal ini pun terungkap pula dalam surat dakwaan terdakwa Maksum pada persidangan Jilid I, maupun dalam surat putusan Majelis Hakim untuk terdakwa Buchori.  (Redaksi).

News Tipikor Pintu Penjara “Menyambut” Buchori, Mantan Wali Kota Probolinggo

Menjelang Pindah, Hakim Vonis Ringan Terdakwa beritakorupsi.co – Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit da...

»

Terdakwa Dituntut, Kasus Korupsi Gedung Dewan “Tetap Berkabut”

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0eSYROMTnIFeXilwX876QhnyQSe14gn2WGKFxE-zqpfxgVqF-C0lk_EpyvgZ29YL7NoN5h77pQtRPRufTEKyMQDxcjuoiWWb3V3PpHrXPDzLpj-6068swJlfvo6FY_Ydac0U4uVECNOg/s1600/DSCF4087.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0eSYROMTnIFeXilwX876QhnyQSe14gn2WGKFxE-zqpfxgVqF-C0lk_EpyvgZ29YL7NoN5h77pQtRPRufTEKyMQDxcjuoiWWb3V3PpHrXPDzLpj-6068swJlfvo6FY_Ydac0U4uVECNOg/s640/DSCF4087.JPG" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Agus Sugijanto, PPKm selaku PA (pengguna Anggaran) yang menjabat Sekretaris Dewan (Sekwan)</td></tr> </tbody></table> <b>beritakorupsi.co</b> – Pada Senin, 13 Peburuari 2017, setelah menunggu sejak pkl. 10.00 wib, JPU baru bacakan surat tuntutan terhadap Enam terdakwa sekitar pkl. 18.00 wib, namun kasus perkara Korupsi proyek pembangunan gedung Dewan Kota Madiun tahun 2015, yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 29 milliar itu, “tetaplah berkabut”<br /><br />Sebab, Dua dari Delapan tersangka/terdakwa yakni Keiseng dan Shonaji, hingga saat tidak diketahui rimbanya. Ada dugaan, hilangnya kedua orang tersebut, agar kasus proyek pembangunan gedung Dewan yang belum selesai itu, yang diduga melibatkan salah satu anggota DPRD Madiun yakni, Panji (Bondan Panji Saputra) yang juga adik kandung tersangka Korupsi pembangunan Pasar Besar Wali Kota Madiun, Bambang Irianto, tidak terungkap yang sebenarnya. <br /><br />Akibatnya, hilangnya “biang kerok” itu dimanfaatkan oleh terdakwa lainnya untuk saling membenarkan diri, serta mencari “kambing putih” untuk dikorbankan demi menyelamatkan “kambing hitam”<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>Fakta Dalam Persidangan</b></span><br /><br />Dan kasus ini pun terkesan tidak transparan dalam persidangan. Sebab, JPU tidak melibatkan  team audit dari BPKP apa lagi BPK RI untuk menghitung besarnya kerugian negara dari akibat tidak selesainya proyek pembangunan gedung Dewan, justru melibatkan Team Teknik Spil dari Politeknik Bandung.<br /><br />Tidak hanya itu. Salah satu bukti yang ditunjukkan JPU dalam persidangan adalah bukti baru yang tidak pernah ditunjukkan saat penyidikan. Lalu, dari mana bukti baru itu diperoleh ? mengapa saat penyidikan tidak ditunjukkan ?<br /><br />Anehnya,  salah satu saksi Ahli yang sudah di sumpah dan tercantum  dalam BAP saat di penyidikan yakni, Dr. Immanuel, tidak dihadirkan oleh JPU. Sehingga Majelis Hakim mengatakan kepada Penasehat Hukum salah satu terdakwa Sumanto saat itu, tidak akan dipertimbangkan dalam putusan. Lalu, ada apa JPU tiba-tiba memunculkan bukti baru dalam persidangan serta serta tidak menghadirikan Ahli dalam BAP ? Apakah penyidik tidak mengeluarkan anggaran untuk menghadirikan Ahli tersebut walau hanya bensin Satu liter ?<br /><br />Sementara ke Enam terdakwa yang sudah dituntut pidana penjara itu diantaranya; Agus Sugijanto, PPKm selaku PA (pengguna Anggaran) yang menjabat Sekretaris Dewan (Sekwan); Widi Santoso, PPTK (pejabat pelaksana teknik kegiatan) yang menjabat Kasubag Sekwan; Aditya Nerviadi (Project Manager) PT Aneka Jasa Pembangunan; Iwan Suasana (Iwan), Wakil Manager PT Parigraha Konsultan yang masih saudara dengan terdakwa Sumanto, Direktur Manajemen Kontruksi (MK) PT Parigraha Konsultan dan Hedi Karnowo, Direktur PT Aneka Jasa Pembangunan (AJP) yang juga sebagai JC (Jastice Collabolator) yang mendapat perlindungan dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).<br /><br /><b><span style="font-size: large;">Tuntutan JPU Dengan Fakta Persidangan………</span></b>.<br /><br />Dalam surat tuntutannya, JPU Swarbawa (Kasi Pidsus) Kejari Madiun menyatakan, ke Enam terdakwa (perkara masing-masing terpisah) terbukti menyalahgunakan jabatan dan kewenagan yang melekat pada dirinya, menguntungkan diri sendiri, orang lain maupun korporasi, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 junckto pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi junckto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. <br /><br />Untuk terdakwa Agus Sugijanto, JPU menyatakan, bahwa terdakwa tidak melaksanakan tugasnya selaku PPKm dalam pembangunan gedung DPRD Madiun. Mencairkan anggaran sebesar 90% pada hal pekerjaan baru mencapai 85%.<br /><br />“Menuntut pidana penjara terhadap terdakwa Agus Sugijanto, dengan pidana penjara selama Dua  tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, membayar denda sebesar Rp 100 juta subsidair Empat bulan kurungan,” ucap JPU Swarbawa.<br /><br />Dalam sidang berikutnya dengan terdakwa Widi Santoso, dituntut pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan Sepuluh bulan dikurangi masa tahanan, membayar denda sebesar Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan.<br /><br />Dan tuntutan JPU untuk terdakwa Aditya, Iwan Suasana (Iwan) dan Sumanto, dituntut pidana penjara masing-masing 2 tahun denda masing-masing sebesar Rp 100 juta subsidair 4 bulan kurungan. Terkait uang sebesar Rp 128.550.000 yang diterima Aditya dan uang sebesar Rp 312.596.000 yang diterima Sumanto, dijadikan sebagai barang bukti. Dan uang sebesar Rp 24.382.684,40 sen dibebankan kepada Kasieng dan Shonaji.<br /><br />Menurut JPU, terdakwa Aditya Nerviadi (Project Manager) membuat progress dan menandatangani laporan pekerjaan sebesar 90% pada hal kenyataannya baru mencapai 85%, namun JPU tidak menyebutkan terkait uang yang diterima terdakwa sebesar Rp 300 juta. Dan terdakwa Sumanto selaku Direktur Manajemen Kontruksi (MK) PT Parigraha Konsultan, tidak melaksanakan pengawasan pembangunan gedung DPRD Madiun. Laporan pekerjaan yang dibuat mencapai 90% pada hal baru mencapai 80% dan menerima uang sebagai pembayaran hutang yang dipinjamkannya kepada Kaseng sebesar Rp 525 juta dan ditagih kepada Hedi Karnomo dan kemudian dibayar sebesar Rp 837.959.632. Pada hal, dalam persidangan, uang tersebut di transfer Hedi Karnowo atas perintah Keiseng.<br /><br />Serta untuk terdakwa Iwan Suasana, JPU menyatakan bahwa terdakwa dianggap sebagai perantara antara Keiseng dan Hedi Karnowo, sehingga Hedi Karnowo bersedia meminjamkan dokumen PT AJP untuk diikutkan sebagai peserta lelang dan dinyatakan sebagai pemenaang tunggal.<br /><br />Sementara untuk terdakwa Hedi Karnowo, Direktur PT Aneka Jasa Pembangunan (AJP) yang juga sebagai JC (Jastice Collabolator) yang mendapat perlindungan dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), dituntut pidana penjara selama 1,5 tahun denda sebesar Rp 75 juta subsidair 4 bulan kurungan.<br /><br />Dalam tuntutannya, JPU juga menyebutkan bahwa terdakwa adalah sebagai JC (Jastice Collabolator) dan harus diperlakukan secara Khusus (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) No 4 tahun 2011 serta tercantum dalam pasal 37 Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) Anti Korupsi (United Nations Convention Against Corruption) tahun 20030. Namun JPU menuntut terdakwa dengan pidana penjara yang sama dengan para terdakwa lainnya.<br /><br />JPU menyatakan bahwa, terdakwa ini (Hedi Karnomo) dianggap bekerjasama dengan Keiseng dan Shonaji dengan perantaraan Iwan Suasana meminjamkan dokumen PT AJP untuk mengikuti lelang pembangunan gedung DPRD Madiun dengan memberikan surat kuasa Khusus. Uang pencairan dari termin I hingga VII yang masuk kerekening PT AJP sebesar 23 milliar lebih, di transfer ke Iwan Suasana sebesar Rp 128.550.000, Sumanto Rp 837.959.632, kepada Keiseng, kurang lebih Rp 16 milliar dan Shonaji, kurang lebih 13 milliar dan Aditya, sebesar Rp 300 juta.<br />Menurut JPU, kerugian negara sebesar Rp 624.382.684,40 sen dibebankan kepada Keiseng dan Shonaji.<br /><br /><br />Menanggapi Tuntutan JPU tersebut, para Penasehat Hukum terdakwa mengatakan usai persidangan akan menyampaikan pembelaan pada persidangan. Sementara terdakwa Hedi Karnomo mempertanyakan tuntutan JPU yang mengatakan bahwa kerugian terdakwa sebesar 80 juta tidak dapat dibuktikan sehingga tidak dipertimbangkan Jaksa.<br /><br />“Saya sudah tunjukkan semua bukti-bukti termasuk uang yang 606 juta, saya pergunakan untuk pekerjaan proyek setelah Keiseng dan Shonaji tidak ada. Pekerja ditinggal dan tidak dibayar termasuk bahan matrial. Semua bukti-bukti aslinya ada termasuk pencairan uang ke Iwan, Sumanto, Keiseng dan Shonaji. Lalu bukti mana lagi yang dimaksud ?,” Tanya terdakwa.<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>Kasus Yang Berawal Dari……….</b></span><br /><br />Menurt Hedi Karnomo dalam persidangan mengatakan, Saat Iwan Suasana atau Iwan, meminjam dokumen PT AJP untuk dipergunakan sebagai peserta lelang dalam proyek pembangunan gedung yang bernilai puluhan milliar itu. Karena Hedi Karnowo sudah mengenal Iwan, walau tidak begitu dekat, sehingga permintaan Iwan pun dipenuhi. <br /><br />Kemudian, Iwan meperkenalkan Kaiseng dan Sonhaji kepada Hedi Karno sebagai pelaksana proyek yang tidak perlu diragukan dan di kawatirkan. Namun Hedi Karnowo sepertinya “terjebak” dan masuk kedalam “lingkaran hitam”. Begitu mau penandatanganan perjanjian kontrak kerja anatara pemenang lelang dengan PPKm, Hedi Karnowo mengajak Kaiseng ke Notaris untuk membuat suarat kuasa, namun tak kunjung tercapai hingga akhirnya, Hedi Karnowo menandatangani dokuemen kontrak kerja agar tidak di Blaclist oleh PPKm. <br /><br />Setelah penandatangan kontrak kerja, barulah Kaiseng bersedia diajak ke Notaris mebuat surat kuasa Khusus yang isinya, memberi kuasa kepada penerima kuasa (Kaiseng) untuk melaksanakan pekerjaan proyek konstruksi pembangunan gedung dewan hingga surat menyurat termasuk pencairan dana. Ternyata surat kuasa yang diterima Kaiseng dari Hedi Karnowo, tidak dipergunakan sebagaimana isi surat kuasa tersebut, melainkan memalsu tandatangan Hedi.<br /><br />Pelaksanaan proyek ini menjadi masalah karena belum selesai hingga akhir tahun 2015, bahkan pertmabahan waktu pekerjaan selama 50 hari juga tak kunjung selasai. Malahan Satu persatu para bos proyek ini pun akhirnya “diselamatkan” tinggalah Hedi menelan pil pahit karena PT AJP di blacklist oleh PPKm tanggal 19 Pebruari 2016, tanpa memberi waktu tambahan 90 hari berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tahun 2015.  (Redaksi)<br /> <br />

News Tipikor Terdakwa Dituntut, Kasus Korupsi Gedung Dewan “Tetap Berkabut”

Agus Sugijanto, PPKm selaku PA (pengguna Anggaran) yang menjabat Sekretaris Dewan (Sekwan) beritakorupsi.co – Pada Senin, 13 Peburuari ...

»

Tingkatkan Pelayanan, Daop 8 Jalankan Kereta Api Tambahan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7ordrQoSGg0TjmwUdvIXV30BiEP8gpenG0mrRZsPjLVklQtTKlSZSPfcNBDuEDONuy4JUKJ0wW7VQwKyFv46Z2NIWzX76cqaMh-ZnisJYsfQneua-EmY9lrydXsMtz1w4hXBRQjcjQaU/s1600/IMG-20170210-WA0002.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7ordrQoSGg0TjmwUdvIXV30BiEP8gpenG0mrRZsPjLVklQtTKlSZSPfcNBDuEDONuy4JUKJ0wW7VQwKyFv46Z2NIWzX76cqaMh-ZnisJYsfQneua-EmY9lrydXsMtz1w4hXBRQjcjQaU/s640/IMG-20170210-WA0002.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <b>beritakorupsi.co -</b> Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada penumpang Kereta Api dan mengantisipasi adanya lonjakan penumpang pada saat weekend, PT Kereta Api Indonesia (Persero), akan menjalankan beberapa Kereta Api tambahan rute Surabaya–Jakarta, yaitu KA PLB Eksekutif tambahan, Sembrani Tambahan, dan menambahkan masing-masing 1 (satu) gerbong penumpang dalam kereta api reguler.<br /> <br /> Hal itu disampaikan oleh Manager Humas Daop 8 PT KAI (Persero) Surabaya, Gatut Sutiyatmoko, dikantornya pada Kamis, 9 Pebruari 2017.<br /> <br /> “Perjalanan KA Tambahan untuk kelas eksekutif dengan rangkaian 7K1  berkapasitas 350 seat, dioperaasikan mulai Minggu tanggal 12 Februari 2017, dari stasiun Surabaya Gubeng pukul 17.50 WIB dan tiba di stasiun  Gambir pukul 06.36 WIB dengan tarif Rp 495.000. Yang  kedua, Perjalanan KA Sembrani Tambahan untuk kelas eksekutif dengan  rangkaian 7K1, berkapasitas 350 seat, juga dioperasikan Minggu 29 Januari dari stasiun Surabaya Pasar Turi pukul 18.35 WIB dan tiba di stasiun Gambir pukul 04.53 WIB dengan tarif Rp 485.000,” kata Gatut menjelaskan.<br /> <br /> Gatut menambahkan, tindak hanya itu, tetapi juga akan mendapat penammbahan berupa masing-masing 1 (satu) gerbong penumpang/Kereta. <br /> <br /> “Hari Jumat dan Minggu 10 dan 12 Februari 2017 KA Turangga yang semula 6 K1 bertambah menjadi 7 K1 sehingga total kapasitas menjadi 350 seat, dan Hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 KA Sancaka yang semula  3K3 bertambah menjadi 4K3 dan 5K1 sehingga jumlah kapasitasnya menjadi 570 seat. Hari Minggu tanggal 12 Februari 2017, KA Jayabaya yang semula 8K3 bertambah menjadi 9K3dengan jumlah kapasitas sebanyak 720 seat,” pungkasnya.<br /> <br /> Dengan adanya penambahan KA maupun gerbong penumpang, kita harapkan tidak ada lagi lonjakan penumpang. <br /> <br /> Humas Daop 8 Surabaya ini juga menjanjikan, akan memberikan kemudahan pelayanan tiket kepada pelanggan. “Untuk pelayanan pemesanan dan penjualan tiket Kereta Api, masyarakat dapat memesan melalui channel resmi PT KAI yakni, 121 (021 – 121), tket.kereta-api.co.id, KAI Access dan mitra resmi seperti Indomaret, Alfamart, Kantor Pos Indonesia, Finnet, Pegadaian, serta agen resmi lainnya,” Ujar Gatut.  (Redaksi)

Regional Tingkatkan Pelayanan, Daop 8 Jalankan Kereta Api Tambahan

beritakorupsi.co - Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada penumpang Kereta Api dan mengantisipasi adanya lonjakan penumpang pada saa...

»