BERITAKORUPSI.CO

“Korupsi” Dana Kapitasi Rp59 Juta, Kepala dan Bendahara Puskesmas Karangploso Kab.Malang Diadili

News Tipikor “Korupsi” Dana Kapitasi Rp59 Juta, Kepala dan Bendahara Puskesmas Karangploso Kab.Malang Diadili

Tersakwa Kholifah, Bendahara Puskesmas Karangploso Kab. Malang JPU Hari : Menurut terdakwa, ada uang ke Kepala Dinas. Dan bisa aja ada t...

Auditor Diaudit Ahli Auditor Negara, Ada “Korupsi” Rp1.7 M

14.28 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheLIFarqDrGItq-0Ga6Nf77KeiD6obF9ydt1H8LTCypWb3HRPzidnLzasc4ZDNQBcFan4PknKPyl6CuapgMgpbVTZK3B8tYnszf24Ca0MVU9DvVffPBMVnyq-zQKQjksGGY4oyr8JH2bs/s1600/IMG20190711143953.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="647" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheLIFarqDrGItq-0Ga6Nf77KeiD6obF9ydt1H8LTCypWb3HRPzidnLzasc4ZDNQBcFan4PknKPyl6CuapgMgpbVTZK3B8tYnszf24Ca0MVU9DvVffPBMVnyq-zQKQjksGGY4oyr8JH2bs/s640/IMG20190711143953.jpg" width="640" /></a></div>
 
beritakorupsi.co - “Jeruk makan Jeruk”. Ucapan ii sering kali terdengar di kalangan masyarakat bila menyaksikan atau mengetahu sesuatu yang dinilai lain seperti seorang pria mencintai seorang pria. 
 
Namun kali ini yang terjadi di Intansi/lembaga pemerintah, yaitu di Inspektorat yang secara Khusus melakukan pengawasan maupun penghitungan secara Internal atas pelaksanaan APBD (anggaran Pendapatan belanja daerah) di Kabupaten/Kota/Provinsi, namun saat dilakukan audit oleh lembaga negara yaitu BPK RI, ternyata ditemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp1.7 miliyar lebih. 
 
Kasus ini akan membuka mata kepercayaan masyarakat, terutama Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga yang secara Khusus menangani kasus Tindak Pidana Korupsi di tanah air yang diatur dalam UU KPK tentang pemberantasan Korupsi. 
 
Artinya, Instasi/lembaga pemerintah yang selalu dilibatkan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara alias Korupsi, namun disis lain diduga melakukan hal yang sama. Begitu juga dilembaga penegak hukum, yaitu Keplosian dan Kejaksaan. Di mana KPK pernah menangani kasus Korupsi di lebaga Kepolisian (Mabes Polri), kemudian KPK juga melakukan kegiatan tangkap tangan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan beberapa tahun lalu karena menerima suap sebesar Rp250 juta terkait penghentian kasus dugaan Korupsi, dan baru-baru ini KPK juga melakukan hal yang sama di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Belum lagi Ketua Mahkama Konstitusi (MAKA) RI dan beberapa Hakim serta pengacara. 
 
Lalu kemana masyarakat memberi harapan dan kepercayaan ?. Sementara masyarakat diwajibkan untuk pauh pada hukum, dan bila tidak, maka pintu penjara terbuka lebar sebagai tempat menjalani hidup (sangsi hukuman). 
 
Inspektorat kerap kali dilibatkan oleh Kejaksaan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam suatu kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani berdasarkan temuan ataupun karena adanya laporan dari masyarakat. 
 
Yang terjadi kali ini adalah di Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur. Di mana Kelapa Inspektoratnya Samsul Hadi diaudit lembaga auditor negara yakni Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BKP RI) pada tanggal 12 28 Desember 2018 dengan Nomor : 101 / LHP / XXI / 12 / 2018, terkait dugaan adanya penyimpangan anggaran belanja biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada RKA ( Rencana Kerja Anggaran ) Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2015 sampai dengan 2017 sebesar Rp1.714.067.500 (satu milyar tujuh ratus empat belas juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). 
 
Penyimpangan anggaran belanja biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada RKA  Inspektorat Kabupaten Bojonegoro ini memang sangat menarik perhatian bila dilihat dari hasil penghitungan yang dilakukan oleh BPK RI. Sebab dalam penyusunan anggaran untuk kegiatan pemeriksaan / pengawasan yang dibuat oleh terdakwa selaku Kepala Inspektorat yang kemudian disampaikan kepada Bupati dan ditembuskan kepada TAPD Ttim anggaran pemerintah daerah), untuk dilampirkan sebagai bahan penyampaian Ranperda APBD ke Gubernur, ternyata tanpa ada analisis satuan kegiatan pemeriksaan /pengawasan terkait jenis belanja, komponen biaya syarat pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. 
 
Kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Samsul Hadi membuat daftar kegiatan Pengawasan Internal dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro TA (tahun anggaran) 2015 sebanyak 5.151 (lima ribu seratus lima puluh satu) hari. Dan TA 2016 kegiatan pengawasan sebanyak 7.446 hari, serta TA 2017 kegiatan pengawasan sebanyak 4.799 hari. 
 
Bahkan untuk seorang auditor Inspektorat terdapat penugasan sebanyak 2000 hari lebih dalam setahun. Pada hal, dalam setahun dapat diketahui sebayak 365 hari atau 366 hari pada tahun Kabisat. 
 
Hal ini diketahui dari surat dakwaan JPU Prya Agung Jatmiko dari Kejari Bojonegoro saat dibacakan di muka persidangan pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo Jawa Timur dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Dede Suryaman, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Lufsaiana, SH., MH dan  Emma Elyani, SH., MH adalah agenda pembacaan surat dakwaan JPU terhadap terdakwa Samsul Hadi yang didampingi Tim Penasehat Hukumnya Ir. Bayu Wibisono TEP, SH dkk, pada Kamis, 11 Juli 2019. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZEBPYcmXCbSrKkMbaMpeBYckzaas3wudWdVNi14K-1aQR8b6aQsj5ALB3isFqs-vIDosGS_xpHKu2MPpZHE7dTZ-piy402ceya9lnYSoqxfGmYDKeTudWpWawRnKM1U1A55WxEmw5EjA/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZEBPYcmXCbSrKkMbaMpeBYckzaas3wudWdVNi14K-1aQR8b6aQsj5ALB3isFqs-vIDosGS_xpHKu2MPpZHE7dTZ-piy402ceya9lnYSoqxfGmYDKeTudWpWawRnKM1U1A55WxEmw5EjA/s640/1.jpg" width="640" /></a></div>
Dalam surat dakwaannya JPU mengatakan, bahwa terdakwa   Drs. Syamsul Hadi, Ak.,CA selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, telah melakukan penyimpangan mengenai   penyusunan anggaran belanja biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada RKA ( Rencana Kerja Anggaran ) Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2015 sampai dengan 2017 yang tidak di dukung dengan analisis satuan biaya dan tidak mengacu pada standar biaya umum dan Pembayaran belanja biaya khusus pemeriksaan / pengawasan yang seluruhnya dilaksanakan (dibayarkan oleh Inspektur selaku KPA) meskipun waktunya bersamaan dengan tugas pengawasan / pemeriksaan dan perjalanan dinas. 
 
Sehingga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah,; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan,; Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Standard Biaya Umum di lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2015 tentang Standard Biaya Umum di lingkungan pemerintah  Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016,; Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2015 tentang Standart Biaya Umum di lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro,; Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum di lingkungan Kabupaten Bojonegoro,; Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2015 tentang Standr Biaya Umum di lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 tahun 2015 tentang Standr Biaya Umum di lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro,; Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2016 tentang standar Biaya Umum di Lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 
 
Sehingga terdakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sejak tahun 2015 sampai dengan 2017 sebesar  RP528.090.000 (Lima ratus dua puluh delapan juta sembilan puluh ribu rupiah) atau orang lain sebesar Rp1.185.977.500 (Satu miliar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.714.067.500 (satu milyar tujuh ratus empat belas juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). 
 
Atau setidak–tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai perhitungan ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dengan Nomor : 101 / LHP / XXI / 12 / 2018 tanggal 28 Desember 2018  yang dilakukan terdakwa dengan cara–cara sebagai berikut  : 
 
Anggaran pelaksanaan kegiatan pengawasan internal oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tahun 2015 bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro sesuai dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA) tahun anggaran 2015 sebesar RP2.034.209.000 (Dua miliard tiga puluh empat juta dua ratus sembilan ribu rupiah ) dan Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA) tahun anggaran 2015 sebesar  Rp586.550.000 (Lima  ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) 
 
Anggaran pelaksanaan kegiatan pengawasan internal oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tahun 2016 bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro sesuai dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA) tahun anggaran 2016 dengan jumlah anggaran Rp2.475.600.000 (Dua miliard empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPPA) Tahun anggaran 2016 dengan jumlah anggaran Rp789.750.000 (Tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) 
 
Anggaran pelaksanaan kegiatan pengawasan internal oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tahun 2017 bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro sesuai DPPA- SKPD ) tahun anggaran 2017  dengan jumlah anggaran Rp2.107.600.000 ( dua milyar seratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah ) 
 
Bahwa mekanisme penyusunan anggaran SKPD yaitu diawali dengan Musrenbang, dimana masing–masing SKPD mengalokasikan anggaran untuk disesuaikan dengan kemampuan daerah, selanjutnya alokasi tersebut dibuatkan RKA awal untuk dibahas dengan TAPD ( Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Kemudian Hasil pembahasan RKA awal kemudian dikompilasi oleh Bapedda untuk penyusunan KUA dan PPAS. 
 
Setelah KUA dan PPAS dibahas dan disetujui bersama antara Pemkab dengan DPRD, kemudian SKPD menyusun RKA dengan berpedoman kepada Surat Edaran Pedoman Penyusunan RKA, setelah SKPD menyusun RKA kemudian dilakukan pembahasan kembali dengan TAPD, pembahasan dilakukan bersama–sama dengan masing–masing kepala SKPD. Selain pembahasan oleh TAPD, Inspektorat juga melakukan reviu (RKA -SKPD) 
 
Bahwa SKPD dalam  menyusun RKA-SKPD berdasarkan Surat Edaran Pedoman Penyusunan RKA-SKPD, terkait dengan besaran untuk masing-masing jenis belanja didasarkan pada Standar Biaya Umum (SBU) dan SSH (harga bahan dan upah) yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, yang selanjutnya RKA-SKPD yang telah disusun kemudian dilakukan penelaahan dan review RKA-SKPD oleh Inspektorat. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_NQ6aguiySI7XnPTbOUlCOgEyn1cvhgGF4jpzKcQtOCZ_sOrqsIZcPE2tR-xVny7IXQf1Nm1lVEWbqygQVGdjIWQ3Sw6uzwOs6m8sZg6eWP3hf5-6mTGlxJ91e_YCTDtTIqKu1YBMwWk/s1600/IMG20190711134754.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_NQ6aguiySI7XnPTbOUlCOgEyn1cvhgGF4jpzKcQtOCZ_sOrqsIZcPE2tR-xVny7IXQf1Nm1lVEWbqygQVGdjIWQ3Sw6uzwOs6m8sZg6eWP3hf5-6mTGlxJ91e_YCTDtTIqKu1YBMwWk/s640/IMG20190711134754.jpg" width="640" /></a></div>
Bahwa review RKA-SKPD dilakukan pembahasan bersama dengan SKPD selanjutnya TAPD melakukan pencocokan dengan KUA dan PPAS serta sinkronisasi program maupun kegiatan dalam RKA secara umum. TAPD  tidak melakukan penelaahan kesesuaian besaran jenis belanja RKA dengan Standar Satuan Harga (SBU dan SSH) dan kelengkapan instrumen pengukuran kinerja. 
 
Hal tersebut dilakukan oleh Inspektorat pada saat melakukan review RKA-SKPD yang dilakukan bersamaan dengan pembahasan RKA-SKPD oleh TAPD. Namun pada pelaksanaannya, hasil review RKA oleh Inspektorat tersebut disampaikan kepada Bupati setelah Perda APBD ditetapkan. 
 
Bahwa hasil dari review oleh Inspektorat kemudian dikompilasi menjadi satu untuk disampaikan kepada Bupati dan ditembuskan kepada TAPD, untuk dilampirkan sebagai bahan penyampaian Ranperda APBD ke Gubernur. 
 
Terhadap usulan alokasi belanja biaya khusus pemeriksaan/pengawasan yang tercantum pada RKA Kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun 2017 ditentukan oleh terdakwa Saymsul Hadi selaku Inspektur Kabupaten Bojonegoro, tanpa ada analisis satuan kegiatan pemeriksaan /pengawasan terkait jenis belanja, komponen biaya syarat pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. 
 
Untuk menunjukkan bahwa dokumen analisis biaya telah dibuat, terdapat analisis biaya tahun 2015 sampai dengan 2017 yang ditandatangani oleh terdakwa yang seolah-olah dibuat pada periode penyusunan RKA, meskipun sebenarnya seluruh dokumen dibuat pada bulan September 2017 setelah penyusunan RKA selesai dilaksanakan dengan memerintahkan saksi Nurkalim dan Hartati untuk menyusun analisis satuan biaya khususpemeriksaa/pengawasan tahun 2015 sampai 2017 secara proforma. 
 
Pada tahun 2015, terdakwa selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro mengeluarkan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Bojonegoro Nomor  : 800 / 07 / 201.412 / 2015 tanggal  12 Januari 2015 tentang Satuan Biaya Khusus Pemeriksaan / Pengawasan  penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015  dengan besaran honorarium yang ditetapkan sebagai berikut : 
a. Kegiatan pengawasan pada Dinas/Badan/Sekretariat DPRD/Kantor/RSUD/BUMD dilaksanakan selama 10 hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Penanggung jawab sebesar Rp1 juta,; Wakil sebesar Rp.500 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1.250.000,; Ketua Tim sebesar Rp2 juta,; Anggota sebesar Rp1.5 juta 
 
b. Pengelola data sebesar Rp250.000. Kegiatan Pengawasan pada Bagian/Kecamatan/Sekolah dilaksanakan selama 8 hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Penanggung jawab sebesar Rp800 ribu,; Wakil sebesar Rp400 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1 juta,; Ketua Tim sebesar Rp1.600 juta,; Anggota sebesar Rp1.200 juta. 
 
c. Pengelola data sebesar Rp250 ribu. Kegiatan pembinaan dan pengawasan pada Desa/Kelurahan, Penanganan proses ijin perceraian Pegawai Negeri Sipil dan monitoring/evaluasi tindak lanjut atas hasil pengawasan dilaksanakan selama 6 hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Penaggung jawab sebesar Rp600 ribu,; Wakil penannggung jawab sebesar Rp300 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp800 ribu,; Ketua Tim sebesar Rp1.200 juta,; Anggota Tim sebesar Rp900 ribu,; pengelola data sebesar Rp250 ribu. 
 
Keputusan Inspektur Kabupaten  Perubahan pertama Nomor : 700 / 24 / 201.412 / 2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang Satuan Biaya Khusus Pemeriksaan / Pengawasan  penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015  dengan besaran honorarium yang ditetapkan untuk Kegiatan pengawasan khusus/kasus dilaksanakan selama 10 hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Penanggung jawab sebesar Rp1 juta,; Wakil penanggung jawab sebesar Rp500 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1.250 juta,; Ketua Tim sebesar Rp2 juta,; Anggota Rp1.5 juta,; Pengelola data sebesar Rp250 juta. 
 
Dalam hal tertentu, bila waktu pengawasan khusus/kasus yang tersedia dipandang tidak cukup,  maka dapat dilakukan perpanjangan pertama selama 10 (sepuluh) hari dan diberikan tambahan honorarium yang sama sebagaimana disebut diatas. Jika setelah perpanjangan pertama belum tuntas, maka diterbitkan surat tugas perpanjangan kedua dengan jumlah hari menyesuiakan kebutuhan, dan atas perpanjangan kedua tersebut diberikan uang harian sesuai standar biaya umum. 
 
Kegiatan Pengawasan regular pada Dinas/Badan/Sekretariat DPRD/ Kantor/RSUD/BUMD  dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Penanggung jawab sebesar Rp1 juta,; Rp1 juta,; Wakil penanggung jawab sebesar Rp500 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1.250 juta,; Ketua Tim sebesar Rp2 juta,; Anggota Rp1.5 juta,; Pengelola data sebesar Rp250 juta. 
 
Kegiatan pengawasan regular pada Bagian/Kecamatan/Sekolah dilaksanakan selama 8 (delapan) hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Penanggung jawab sebesar Rp800 ribu,; Wakil Rp400 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1 juta,; Ketua Tim sebesar Rp1.6 juta,; Anggota sebesar Rp1.2 juta dan Pengelola data sebesar Rp250 juta 
 
Kegiatan pembinaan dan pengawasan pada Desa/Kelurahan, penanganan proses ijin cerai Pegawai Negeri Sipil dan monitoring/evaluasi tindak lanjut atas hasil pengawasan dilaksanakan selama 6 (enam) hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada sebesar Rp600 ribu,; Wakil penannggung jawab sebesar Rp300 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp800 ribu,; Ketua Tim sebesar Rp1.200 juta,; Anggota Tim sebesar Rp900 ribu,; pengelola data sebesar Rp250 ribu. 
 
Dalam hal tertentu, bila waktu pengawasan tersebut tidak cukup maka dapat dilakukan perpanjangan dengan jumlah menyesuaikan, dan atas perpanjangan tersebut diberikan uang harian sesuai Standar Biaya Umum. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijdnI2QrLAsskvethD0dm5NkremsQYPFkzQwiu1gbu0XaDPOCvUz5IWi2OoTFlnAX6GxC0OvbHxMiM3_Mp4Q-g1zkdUWfkc4saFACIVs_5oEd2entfRdqt_mwk3TAvmNSXZvubG-Pay7s/s1600/IMG20190711135139.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="647" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijdnI2QrLAsskvethD0dm5NkremsQYPFkzQwiu1gbu0XaDPOCvUz5IWi2OoTFlnAX6GxC0OvbHxMiM3_Mp4Q-g1zkdUWfkc4saFACIVs_5oEd2entfRdqt_mwk3TAvmNSXZvubG-Pay7s/s640/IMG20190711135139.jpg" width="640" /></a></div>
Keputusan Inspektur Kabupaten  Nomor : 700 / 27 / 201.412 / 2015 tanggal 4 November 2015 tentang Perubahan Keputusan Inspektur Kabupaten Bojonegoro Nomor 700 / 24 / 201.412 / 2015 tentang Satuan Biaya Khusus Pemeriksaan / Pengawasan  penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015  dengan besaran honorarium yang ditetapkan Kegiatan pengawasan khusus/kasus dilaksanakan selama 10 hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Penanggung jawab sebesar Rp1 juta,; Wakil Rp500 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1.250 juta,; Ketua Tim sebesar Rp2 juta,; Anggota sebesar Rp1.5 juta dan Pengelola data sebesar Rp250 ribu. 
 
Dalam hal tertentu, bila waktu pengawasan khusus/kasus yang tersedia dipandang tidak cukup maka dapat dilakukan perpanjangan pertama selama 10 (sepuluh) hari dan diberikan tambahan honorarium yang sama sebagaimana disebut diatas. Jika setelah perpanjangan pertama belum tuntas, maka diterbitkan surat tugas perpanjangan kedua dengan jumlah hari menyesuiakan kebutuhan, dan atas perpanjangan kedua tersebut diberikan uang harian sesuai standar biaya umum. 
 
Bahwa pada tahun 2016, terdakwa selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro mengeluarkan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Bojonegoro Nomor  : 800 / 13 / 201.412 / 2016 tanggal  6 Januari 2016 tentang Satuan Biaya Khusus Pemeriksaan / Pengawasan  penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2016  dengan besaran honorarium yang ditetapkan untuk Kegiatan pemeriksaan/pengawasan khusus/kasus dilaksanakan selama 10 (hari) diberikan honorarium per surat perintah tugas (SPT) kepada Penanggung  Jawab  sebesar Rp1.5 juta,; Wakil Rp750 ribu,; Pengendali Teknis  sebesar Rp1.750 juta,; Ketua Tim  sebesar Rp2.8 juta,; Anggota sebesar Rp2.5 juta dan Pengelola Data sebesar    Rp350 ribu. 
 
Dalam hal tertentu, bila waktu pengawasan/khusus/kasus yang tersedia dipandang tidak cukup maka dapat dilakukan perpanjangan sekali selama 10 (sepuluh) hari dan diberikan tambahan honorarium yang sama. 
 
Kegiatan pemeriksaan/pengawasan regular pada Dinas/Badan/Sekretariat DPRD/ Kantor/Bagian/RSUD/BUMD/Kecamatan dan Desa/Kelurahan  dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Penanggung jawab sebesar Rp1.5 juta,;  Wakil penanggung jawab sebesar Rp750 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1.750 juta,;  Ketua Tim sebesar Rp2.8 juta,; Anggota sebesar Rp2.5 dan Pengelola data sebesar Rp350 ribu. 
 
Kegiatan evaluasi kinerja, reviu LKPD/LPPD/LAKIP/RKA, penanganan ijin perceraian Pegawai Negeri SIpil/Kepala Desa, Pendampingan pemeriksaan BPK, monitoring/evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan/ pengawasan BPK/BPKP/Inspektorat Propinsi/Inspektorat Kabupaten dilaksanakan selama 8 ( delapan ) hari diberikan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada setiap penugasan berdasarkan surat perintah tugas ( SPT ) Penanggung jawab sebesar Rp1.2,; Wakil penanggung jawab sebesar Rp600 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1.4 juta,; Ketua Tim sebesar Rp2.240 juta,; Anggota Tim sebesar Rp2  juta dan Pengelola data sebesar Rp280  
 
Keputusan  Inspektur Nomor  : 800 / 13.a / 201.412 / 2016 tanggal  29 Januari 2016 tentang perubahan atas Keputusan Inspektur 800 / 13 / 201.412 / 2016 tentang Satuan Biaya Khusus Pemeriksaan / Pengawasan  penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2016  dengan besaran honorarium yang ditetapkan untuk Kegiatan pengawasan kasus/khusus dengan tujuan tertentu dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari diberikan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada setiap penugasan berdasarkan surat perintah tugas (SPT) kepada Penanggung  Jawab  sebesar Rp1.5 juta,; Wakil Penanggung Jawab sebesar Rp750 ribu,; Pengendali Teknis  sebesar Rp2.8 juta,; Ketua Tim sebesar Rp2.8 juta,; Anggota Tim sebesar Rp2.5 juta dan Pengelola Data sebesar Rp350. Dalam hal tertentu, bila waktu pengawasan/khusus/kasus yang tersedia dipandang tidak cukup maka dapat dilakukan perpanjangan sekali selama 10 (sepuluh) hari dan diberikan tambahan honorarium yang sama 
 
Kegiatan pengawasan  Reguler pada dinas / badan sekretariat DPRD / Bagian/  RSUD / BUMD / Kecamatan dan kelurahan / desa dilaksanakan selama 10 hari diberikan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada setiap penugasan berdasarkan surat perintah tugas (SPT) kepada Penanggung jawab sebesar Rp1.5 juta,; Wakil penanggung jawab sebesar Rp750 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1.750 juta,; Ketua Tim sebesar Rp2.8 juta,; Anggota Tim sebesar Rp2.5 dan Pengelola data sebesar Rp350 ribu. 
 
Kegiatan evaluasi kinerja, reviu LKPD/LPPD/LAKIP/RKA, penanganan ijin perceraian Pegawai Negeri SIpil/Kepala Desa, Pendampingan pemeriksaan BPK, monitoring/evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan/ pengawasan BPK/BPKP/Inspektorat Propinsi/Inspektorat Kabupaten dilaksanakan selama 8 ( delapan ) hari diberikan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada setiap penugasan berdasarkan surat perintah tugas ( SPT ) Penanggung jawab sebesar Rp1.2 juta,; Wakil penanggung jawab sebesar Rp600 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1.4 juta,; Ketua Tim sebesar Rp2.240  juta,; Anggota Tim sebesar Rp2 juta dan Pengelola data sebesar Rp280 
 
Bahwa pada tahun 2017 terdakwa selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro mengeluarkan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Bojonegoro Nomor  : 700 / 01 / 412.100 / 2017 tanggal 6 Januari  2017 tentang satuan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro untuk Kegiatan pengawasan kasus/khusus dengan tujuan tertentu dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari diberikan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada setiap penugasan berdasarkan surat perintah tugas (SPT) kepada Penanggung  Jawab  sebesar Rp3 juta,; Wakil Penanggung Jawab sebesar Rp1.5 juta,; Pengendali Teknis  sebesar Rp2.5 juta,; Ketua Tim sebesar Rp3.500 juta,; Anggota Tim sebesar Rp3 juta dan Pengelola Data sebesar Rp500 ribu. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOG-3v-T7SkmnmrOxnymGo9qyPsGprBb1KA37aBVpAAaj8b2Qh8am79mAhC0eZ7C8QC2Wfls6fVF0fSj7KKiAA6Hn5HYXfP_eZ7_hULqhEnxwKePP4tdhOoTGvKRtUHbZVzUo7Y7IVeaU/s1600/IMG20190711143755.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="647" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOG-3v-T7SkmnmrOxnymGo9qyPsGprBb1KA37aBVpAAaj8b2Qh8am79mAhC0eZ7C8QC2Wfls6fVF0fSj7KKiAA6Hn5HYXfP_eZ7_hULqhEnxwKePP4tdhOoTGvKRtUHbZVzUo7Y7IVeaU/s640/IMG20190711143755.jpg" width="640" /></a></div>
Kegiatan pengawasan  regular pada Dinas / Badan/ Sekretariat DPRD / Bagian/  RSUD / BUMD / Kecamatan dan Kelurahan / Desa dilaksanakan selama 10 hari diberikan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada setiap penugasan berdasarkan surat perintah tugas ( SPT ) kepada  Penanggung  Jawab  sebesar Rp3 juta,; Wakil Penanggung Jawab sebesar Rp1.5 juta,; Pengendali Teknis  sebesar Rp2.5 juta,; Ketua Tim sebesar Rp3.500 juta,; Anggota Tim sebesar Rp3 juta dan Pengelola Data sebesar Rp500 ribu.Penanggung jawab sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) 
 
Kegiatan pengawasan khusus desa/Kelurahan, penanganan proses ijin perceraian Pegawai Negeri Sipil, reviu SAKIP/LPPD/LKPD/RKPD/RENJA/KUA-PPAS/RKA dan Pendampingan pemeriksaan BPK/BPKP/Inspektorat Jenderal/Inspektorat Propinsi dilaksanakan selama 8 ( delapan ) hari diberikan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada setiap penugasan berdasarkan surat perintah tugas ( SPT ) untuk Penanggung jawab sebesar Rp2.4 juta,; Wakil penanggung jawab sebesar Rp1.2 juta,; Pengendali teknis sebesar Rp2 juta,; Ketua Tim sebesar Rp2.8 juta,; Anggota Tim sebesar Rp2.4 juta dan Pengelola data sebesar Rp400 ribu 
 
Dalam hal tertentu, bila waktu pengawasan tersebut tidak cukup maka dapat dilakukan perpanjangan dengan jumlah hari menyesuaikan kebutuhan, dan atas perpanjangan tersebut diberikan uang harian sesuai Standar Biaya Umum. 
 
Surat Keputusan  Inspektur Nomor  : 800 / 37 / Kep / 412.100 / 2017 tanggal 9 Oktober 2017 tentang perubahan keputusan Inspektur Kabupaten Bojonegoro tentang satuan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2017 untuk Kegiatan pengawasan kasus/khusus dengan tujuan tertentu dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari diberikan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada setiap penugasan berdasarkan surat perintah tugas (SPT) kepada,; Penanggung  Jawab  sebesar Rp2 juta,; Wakil Penanggung Jawabse besar Rp1 juta,; Pengendali Teknis  sebesar Rp1.7 juta,; Ketua,; Tim sebesar Rp2.3 juta,; Anggota Tim sebesar Rp2 juta dan Pengelola Data sebesar Rp300 ribu 
 
Kegiatan pengawasan / pemeriksaan khusus dengan tujuan tertentu dilaksanakan selama 8 ( delapan ) hari diberikan honorarium  per surat tugas masing – masing kepada Penanggung  Jawab  sebesar Rp1.6 juta,; Wakil Penanggung Jawab sebesar Rp800 ribu,; Pengendali Teknis    sebesar Rp1. 360 juta,; Ketua Tim  sebesar Rp1.840 juta,; Anggota Tim  sebesar Rp1.6 juta dan Pengelola Data sebesar Rp240 ratus 
 
Kegiatan pengawasan lainnya yang berupa penanganan proses izin perceraian PNS/Kades, monitoring dan evaluasi, Reviu, pendampingan pemeriksaan oleh BPK, BPKP / Inspektorat Jenderal / Inspektorat Propinsi dilaksanakan selama 8 ( delapan) hari diberikan honorarium per surat tugas masing – masing  Penanggung  Jawab sebesar R1.6 juta,; Wakil Penanggung Jawab sebesar Rp800 ratus,; Pengendali Teknis sebesar Rp1.360 juta,; Ketua Tim sebesar Rp1.840 juta,; Anggota Tim sebesar Rp1.6 juta dan Pengelola Data sebesar Rp240 ratus 
 
Tahun 2015, Kegiatan Pengawasan Internal oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro TA (tahun anggaran) 2015 terdapat penugasan yang tumpang tindih sebanyak 5.151 (lima ribu seratus lima puluh satu) hari dengan rincian sebagai berikut : Aditya Widodo, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 41,; Agus Ictiyanto,  Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 2,; Agusnanto Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 12,; Andi Setiawan Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 2,; Arif Hendra Susanto Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 17,; Athwar Ashar, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 24,; Dewi Retno Indriani, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 26. 
 
Dian Siswati Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 156,; Didik Supriyadi, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 29,; Djamari, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 196,; Eko Edy Subowo, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 14,; Erwin Andriansyah, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 16,; Etik Sariyanti, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 21,; Gion Muhammad K, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 12,; Gugi Indrayana, jumlah hari penugasan yang tumpang tindih 40,;  Hafidhin Rahmawan 8 hari. 
 
Harsono, jumlah hari penugasan yang tumpang tindih 112,; Ike Rizky Amalia 41hari,; Imam Wahyudi, 6 hari,;  Luqman Effendy, 20 hari,; Maskan Ali 45 hari,; Moch. Hamdani 15 hari,; Nining Kismoyowati 8 hari,; Nurkalim  1.489 hari,; Oryz Setiawan 52 hari,; Pendy Prasetyo 10 hari,; Puguh Eko Yuliarsa 27 hari,; Ririn Umi Sholihatin 24 hari,; Rusmijan 12 hari,; Sigit Gunawan 41 hari,; Soegyarto 201 hari,; Soesilowati 67 hari,; Sri Harini 47 hari,; Sri Isnaningsih 28 hari,; Sugeng Wahyu Utomo 9 hari,; Susanti 48 hari,; Suyono 189 hari,; Syaiful Amin 218 hari,; Syamsul Hadi 1.528 hari,; Tomy Wahyu Setiawan 22 hari,; Untung Sumarso 21 hari,; Widya Ardiyanti Kusuma 179 hari,; Yeni Puspitasari 76 hari. 
 
Tahun 2016, Kegiatan Pengawasan Internal oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro TA 2016 terdapat penugasan yang tumpang tindih sebanyak jumlah 7.446 hari dengan rincian sebagai berikut : Aditya Widodo, penugasan yang tumpang tindih sebanyak 61 hari.; Agung Priyambodo 42 hari,; Agusnanto 18 hari,; Andi Setiawan 49 hari,; Arif Hendra Susanto 19 hari,; Athwar Ashar 109 hari,; Budi Ismanto 30 hari,; Dewi Retno Indriani 20 hari,; Dian Siswati 10 hari,; Didik Supriadi 52 hari,; Djamari 114 hari,; Eko Edy Subowo 5 hari,; Eko Nur Widodo 22 hari,; Enis Suastifa 23 hari,; Erwin Andriansyah 3 hari,; Etik Sariyanti 32 hari,; Fandi Setya Hariyanto 95 hari,; Gatot Nur Iswahyudi 27 hari. 
 
Gion Muhammad K 23 hari,; Hafidhin Rahmawan 16 hari,; Hartaty 50 hari,; Ike Rizky Amalia 26 hari,; Imam Wahyudi 13 hari,; Joko Purwanto 79 hari,; Luqman Effendy 69 hari,; M. Arbai Hadi Susanto 16 hari,; Maskan Ali 146 hari,; Nining Kismoyowati 19 hari,; Nurkalim 2.087 hari,; Pendy Prasetya 53 hari,; Puguh Eko Yuliarsa 111 hari,; Putri Junianti 63 hari,; Ririn Umi Sholihatin 28 hari,; Septian Haris Nugroho 109 hari,; Sigit Gunawan 51 hari,; Soegyarto 287 hari,; Soesilowati 35 hari,; Sri Harini 114 hari,; Sri Isnaningsih 52 hari,; Sugatot 134 hari,; Sugeng Wahyu Utomo 13 hari,; Suprihadi 144 hari,; Susanti 60 hari,; Suyono 253 hari,; Syaiful Amin 67 hari,; Syamsul Hadi 2.116 hari,; Teguh Sulistyo 106 hari,; Tomy Wahyu Setiawan 18 hari,; Widya Ardiyanti Kusuma 104 hari,; Yeni Puspitasari 67 hari,; Yoesef Elly Abraham 22 hari. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEie8P-XSZZXUi0mt5jGAPBwxI-yQbKObCmPrM4vq3nxIfTd8C6tAdhPtjVfqAUED-aEWXOYWN8f_7X7nCwvj3YtnhxERmupz8rSnUR4hrxHMHi-FbbnTLUzjQGLAYfgp2UsFGGr8xFWVPM/s1600/IMG20190711143605.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="647" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEie8P-XSZZXUi0mt5jGAPBwxI-yQbKObCmPrM4vq3nxIfTd8C6tAdhPtjVfqAUED-aEWXOYWN8f_7X7nCwvj3YtnhxERmupz8rSnUR4hrxHMHi-FbbnTLUzjQGLAYfgp2UsFGGr8xFWVPM/s640/IMG20190711143605.jpg" width="640" /></a></div>
Tahun 2017, Kegiatan Pengawasan Internal oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro TA 2017 terdapat penugasan yang tumpang tindih sebanyak jumlah 4.799 hari dengan rincian sebagai berikut ; A. Nuril Ashori, penugasan yang tumpang tindih sebanyak 332 hari,; Aditya Widodo 30 hari,; Agung Priyambodo 27 hari,; Agusnanto 9 hari,; Alif Sutono 17 hari,; Andi Setiawan 55 hari,; Arif Hendra Susanto 15 hari,; Athwar Ashar 39 hari,; Budi Ismanto 9 hari,; Dewi Retno Indriani 8 hari ,; Didik Supriadi 12,; Eko Edy Subowo 16 hari,; Eko Nur Widodo 16 hari,; Enis Suastifa 31 hari,; Erwin Andriansyah 18 hari. 
 
Etik Sariyanti 23 hari,; Fandi Setya Hariono 30 hari,; Gatot Nur Iswahyudi 47 hari,; Gion Muhammad K 13 hari,; Hafidhin Rahmawan 16 hari,; Hartaty 37 hari,; Ike Rizky Amalia 11 harim; Imam Wahyudi 17 hari,; Joko Purwanto 20 hari,; Luqman Effendy 24 hari,; M. Arbai Hadi Susanto 4 hari,; Masirin 45 hari,; Nining Kismoyowati 12 hari,; Nurkalim 896 hari,; Oryz Setiawan 48 hari,; Puguh Eko Yuliarsa 75 hari,; Putri Junianti 20 hari,; Ririn Umi Sholihatin 13 hari,; Septian Haris Nugroho 21 hari,; Sigit Gunawan 20 hari,; Soegyarto 236 hari,; Soesilowati 163 hari,; Sri Harini 62 hari,; Sugatot 64 hari,; Sugeng Wahyu Utomo 16 hari,; Suprihadi 271 hari,; Susanti 10 hari,; Suyono 374 hari,; Syaiful Amin 90 hari,; Syamsul Hadi 1.382 hari,; Teguh Sulistiono 27 hari,; Tomy Wahyu Setiawan 18 hari,; Widya Ardiyanti Kusuma 16 hari,; Yeni Puspitasari 36 hari,; Yoesef Ellyabraham 8 hari. 
 
Terdakwa selaku Inspektur Kabupaten Bojonegoro telah menentukan nilai anggaran biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada RKA Inspektorat Kabupaten Bojonegooro tanpa didukung analisis satuan biaya, dan tidak berdasarkan pada standard biaya yang ditetapkan Kepala Daerah, dimana terdakwa memerintahkan Nurkalim dan Hartatik untuk menyusun analisis satuan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan tahun 2015, 2016 dan tahun 2017 secara proforma. 
 
Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, Surat Keputusan Kepala Inspektur Kabupaten Bojonegoro tentang Satuan Biaya Khusus pemeriksaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro tidak ada analisis satuan biaya dalam menentukan besaran alokasi Belanja Biaya Khusus Pemeriksaan/Pengawasan. 
 
Oleh karena adanya temuan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas pengelolaan anggaran Inspektorat Kabupaten Bojenegoro, kemudian terdakwa memerintahkan Nurkalim dan Hartati untuk menyusun analisis satuan biaya yang seolah-olah sudah dibuat pada  tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 tetapi pada kenyataannya analisis biaya khusus tersebut dibuat pada bulan September 2017. 
 
Akibat dari perbuatan terdakwa  Drs. Syamsul Hadi. Ak. CA selaku Kepala Inspektur Kabupaten Bojonegoro, telah memperkaya diri sendiri  atau orang lain sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp1.714.067.500  (Satu miliard tujuh ratus empat belas juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah ) dengan rincian  (lihat tabel). Atau setidak–tidaknya sekitar sejumlah itu, sesuai perhitungan ahli dari BP RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) Nomor : 101 / LHP / XXI / 12 / 2018 tanggal 28 Desember 2018 .  
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjP5NkBTCFJntGTZ7MtPKVhIzi4HkrfMndM2cMqJJh5LxZPEx38l6lQKtYYS9g2FDhDwIClC_FMiBS4eIS5eJejVW_KJTNat4rHtMw0koEqmhxpif1TvIfbezzr7ieLzwQBZqZKdahrVM/s1600/2015.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="681" data-original-width="1393" height="312" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjP5NkBTCFJntGTZ7MtPKVhIzi4HkrfMndM2cMqJJh5LxZPEx38l6lQKtYYS9g2FDhDwIClC_FMiBS4eIS5eJejVW_KJTNat4rHtMw0koEqmhxpif1TvIfbezzr7ieLzwQBZqZKdahrVM/s640/2015.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEithGsITXYf2dEfjDtx59eYgz-v9dKRRpnMT8OdGXBR8xa_9LfB2aCGtu-8IooMZDyt4O3fvpKN7QKypYmGh-JQuOH56s9OIJkqPNkzFwSF87kirYiqLnI_8Q8bKr3TOhE-rmxKC88xeNQ/s1600/2016.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="726" data-original-width="1323" height="350" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEithGsITXYf2dEfjDtx59eYgz-v9dKRRpnMT8OdGXBR8xa_9LfB2aCGtu-8IooMZDyt4O3fvpKN7QKypYmGh-JQuOH56s9OIJkqPNkzFwSF87kirYiqLnI_8Q8bKr3TOhE-rmxKC88xeNQ/s640/2016.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJVOjDgeloCaPS8UmH5aTRrWVhEeGR_XJCJvTfNMpMCBvRb1mOPoeVdolSS1xhthjKRDB91YFhyZG7I32iWwoxqC9HTerPJ48irvei-JuCSkIlfcUwwD3rbm6Kr6vqJqttBd2_SRt0JIY/s1600/2017.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="722" data-original-width="1338" height="344" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJVOjDgeloCaPS8UmH5aTRrWVhEeGR_XJCJvTfNMpMCBvRb1mOPoeVdolSS1xhthjKRDB91YFhyZG7I32iWwoxqC9HTerPJ48irvei-JuCSkIlfcUwwD3rbm6Kr6vqJqttBd2_SRt0JIY/s640/2017.jpg" width="640" /></a></div>
“Perbuatan Terdakwa Drs. Syamsul Hadi. Ak.CA  sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) (atau Pasal 3) jo Pasal 18 Undang–Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP,” ucap JPU. 
 
Menanggapi surat dakwaan JPU, Tim Penasehat Hukum terdakwa setelah berkonsultasi dengan terdakwa Samsul Hadi, memohon kepada Majelis Hakim akan mengajukan Eksepsi atau keberatan. Dan permohonan itupun dikabulkan oleh Majelis Hakim. 
 
Kepada beritakorupsi.co, Tim Penasehat Hukum terdakwa, Dodi Wibisono menjelaskan terkait keberatannya atas surat dakwan, bahwa kasus yang saat ini disidangkan sudah pernah digugat di Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang hasilnya dimenangkan penggugat yaitu terdakwa. 
 
“Alasan keberatan kami, karena kasus ini sudah pernah digugat dan dinyatakan tidak ada kerugian negara,” kata Dodi. 
 
Sementara JPU Prya Agung Jatmiko mengatakan, kasus ini disidangkan karena ada kerugian negara berdasarkan hasil penghitungan BPK RI. 
 
“Ini ada kerugian negara sebesar Rp1.7 miliyar lebih berdasarkan penghitungan BPK RI,” kata JPU Prya. (Rd1/*)

News Tipikor Auditor Diaudit Ahli Auditor Negara, Ada “Korupsi” Rp1.7 M

berita korupsi .co - “Jeruk makan Jeruk”. Ucapan ii sering kali terdengar di kalangan masyarakat bila menyaksikan atau mengetahu sesuatu...

Syamsul Hadi, Kepala Inspektorat Kab.Bojonegoro Diadli Karena Perkara Korupsi Rp1.7 M

11.51 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhM_MRaCmMk77oq5vcxla6pBP9LYJLUjLsUyLPSC6A5lN2Kry28xj81nU-d8Ux2DIkEqMu32Okm0muEJyct6mcU4L8tA9x20dOnn9rroEG5aNe2lNHptd5VA_cTRoenoXM_gb0qC3SRUoo/s1600/IMG20190711143953.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="647" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhM_MRaCmMk77oq5vcxla6pBP9LYJLUjLsUyLPSC6A5lN2Kry28xj81nU-d8Ux2DIkEqMu32Okm0muEJyct6mcU4L8tA9x20dOnn9rroEG5aNe2lNHptd5VA_cTRoenoXM_gb0qC3SRUoo/s1600/IMG20190711143953.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Samsul Hadi dikawal staf Kejaksaan Negeri Bojonegoro</td></tr>
</tbody></table>
Ir. Bayu Wibisono TEP, SH : Alasan Eksepsi karena kasus ini sudah di gugat di PTUN dan menang, tidak ada kerugian negara 
 
 
beritakorupsi.co - Masyarakat Jawa Timur Khususnya Kabupaten Banyuwangi, mungkin masih ingat kasus perkara Koruspi dana GP3K (Gerakan Peningkatan Pendapatan Pertanian berbasis Korporasi) pada tahun 2012 lalu sebesar Rp288 juta berdasar hasil penyidikan dan audit Kejaksaan Negeri Banyuwangi dengan terdakwa Holili selaku Ketua LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) Rimba Makmur, Desa Bengkak, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi (bebas berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Surabaya dan Putusan MA, bebas) 
 
Awal perkaranya pada tahun 2012. Saat itu, si Holili ditawari pinjaman dana GP3K oleh Dinas Perhutani Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp228 juta dengan jaminan sebuah sertifikat hak milik sebidang tanah. Singkatnya, pada saat si Holili sudah melunasi pinjaman berikut bunga dan dendanya ke Dinas Perhutani, malah sertifikat milik si Holili Hilang. 
 
Akibatnya, si Holili pun menggugat Dinas Perhutani ke Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tahun 2015. Dalam putusan Majelis Hakim PN Banyuwangi No. 212/Pdt.G/2015/PN.Bwi, mengabulkan gugatannya dan menghukum Dinas Perhutani sebesar Rp10 juta sebagai ganti rugi. 
 
Musibah yang dialami si Holili selaku Ketua LMDH itu datang pada saat proses pengurusan sertifikatnya ke BPN karena hilang di Dinas Perhutani. Karena ada seseorang yang bukan anggota LMDH namun mengaku sebagai anggota LMDH yang tidak memperoleh pinjaman, kemudian melapor ke Kejaksaan Negeri Banyuwangi. Kejari Banyuwangi pun dapat tangkapan yakni si Holili yang lasung di jebloskan ke penjarakan. 
 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj07VNA8iHGT26CNLrWDEF-CNEd_RtguAPRT8roU3mLJOtyZ5AOBOY7DzS_2VVqJ14pLu-h9c8_ZHU4JAIxuf8SInln4DxubM4vX9dACkUisCWgxenFxNnM5HO0XSWbddpfo9VJmCvWho0/s1600/IMG20190711143921.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="647" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj07VNA8iHGT26CNLrWDEF-CNEd_RtguAPRT8roU3mLJOtyZ5AOBOY7DzS_2VVqJ14pLu-h9c8_ZHU4JAIxuf8SInln4DxubM4vX9dACkUisCWgxenFxNnM5HO0XSWbddpfo9VJmCvWho0/s640/IMG20190711143921.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Samsul Hadi (tengah) didampingi Tim Penasehat Hukumnya (kiri)</td></tr>
</tbody></table>
Dalam proses persidangan, Ketua Majelis Hakim memerintahkan si Holili atau melalui Penasehat Hukumnya untuk melaporkan 4 orang dari Dinas Pehutani yang hadir saat itu sebagai saksi dipersidangan dengan tuduhan menghilangkan sertifikat dan keterangan palsu dalam persidangan. 
 
Dan akhirnya, Tiga Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang menyidangkan perkara Korupsi dana GP3K Banyuwangi pada tahun 2012 sebesar Rp228 juta dengan terdakwa Hlolili, sepakat membebaskan dari tuntan JPU yang menuntutnya dengan pidana penjara selama 6 tahun dan membayar uang pengganti sebesar rp228 juta. 
 
Tidak Hanya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang membebaskan si Holili, tetapi Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Repbuli Indonesia (MA RI) juga membebaskannya. 
 
Nah, kasus perkara yang hampir sama saat  disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya, yaitu perkara Korupsi penyimpangan anggaran belanja biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada RKA ( Rencana Kerja Anggaran ) Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2015 sampai dengan 2017 sebesar Rp1.714.067.500 (satu milyar tujuh ratus empat belas juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berdasarkan hasil penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dengan Nomor : 101 / LHP / XXI / 12 / 2018 tanggal 28 Desember 2018, dengan terdakwa Drs. Syamsul Hadi, Ak.,CA selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro. 
 
Sebelum Jaksa Penuntut Umum (JPU) Prya Agung Jatmiko dari Kejari (Kejaksaan Negeri) Bojonegoro menyeret terdakwa Syamsul Hadi ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk di adili, ternyata kasus dugaan Korupsi yang disoal oleh Kejari Bojonegoro ini, sebelumnya sudah digugat oleh Samsul Hadi melalui Pencaranya ke Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang hasilnya mengabulkan gugatan penggugat. 
 
Hal itu disampaikan oleh Tim Penasehat Hukum terdakwa Samsul Hadi, Ir. Bayu Wibisono TEP, SH dkk kepada beritakorupsi.co seusai mengikuti persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sedati, Sidoarjo Jawa Timur (Kamis, 11 Juli 2019) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi penyimpangan anggaran belanja di Inspektorat Kabupaten Bojonegoro dengan agenda pembacaan surat dakwaan JPU terhadap terdakwa Drs. Syamsul Hadi, Ak.,CA, dimana terdakwa melalui Tim Penasehat Hukumnya menyatakan kepada Majelis Hakim, keberatan atas surat dakwaan Jaksa sehingga akan mengajukan Eksepsi pada sidang berikutnya. 
 
Menurut Bayu, bahwa kasus ini sebelumnya sudah digugat di Pengadilan Negeri Bojonegoro yang dimenangkan oleh penggugat, dan tidak ada kerugian negara. 
 
“Tadi kami sampaikan keberatan karena perkara ini sudah pernah digugat di Pengadilan Negeri Bojonegoro, dan dinyatakan tidak ada kerugian negara,” kata Bayu. 
 
Sementara JPU Prya Agung Jatmiko tidak menapik terkait gugatan yang dikatakan Tim Penasehat Hukum terdakwa. ”Ya pernha digugat,” jawab JPU Prya. 
 
Namun saat ditanya lebih lanjut, apakah Kejari Bojonegoro melakukan penyidikan dua kali dalam perkara yang sama, atau memperkarakan kasus ini, sementara putusan PN Bojonegor yang mengatakan tidak ada kerugian negara seperti yang disampaikan Penasehat Hukum terdakwa. 
 
Menanggapi hal itu, JPU Prya mengatakan, bahwa ada kerugian negara sebesar Rp1.7 miliyar lebih berdasarkan penghitungan BPK RI. 
 
“Tapi pekara ini ada keruguan negara sebesar 1.7 miliyar  atau sekitar 500 juta, karena yang 1 miliyar lebih sudah dikembalikan oleh orang-orang yang menerima dari Inspektorat juga,” kata JPU Prya. 
 
Terkait keterangan yang disampaikan JPU Prya yang mengatakan, bahwa kerugian negara sebesar Rp1 miliyar lebih sudah dikembalikan oleh orang-orang yang sempat menikmatinya, namun dikembalikan setelah ada penyidikan menjadi pertanyaan. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCLK3k1Ui_X9000bfMgOT2ulVbkN2vwlflYHugvsn_TvrgZKLfE-M3lDxzTmdzdKIHxrQGnxn53pbslOtYv8E6hnxAEn9LFkkAxGSZZ0a4oYrAKptxCZnQCJIX4sXsGPof2SSHa6aozFk/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCLK3k1Ui_X9000bfMgOT2ulVbkN2vwlflYHugvsn_TvrgZKLfE-M3lDxzTmdzdKIHxrQGnxn53pbslOtYv8E6hnxAEn9LFkkAxGSZZ0a4oYrAKptxCZnQCJIX4sXsGPof2SSHa6aozFk/s640/1.jpg" width="640" /></a></div>
Apakah pihak-pihak yang pengembalian kerugian negara setelah ada penyidikan akan bebas, dan hanya Samsul Hadi yang dipenjarakan? Kalau memang sudah dikembalikan, mengapa dalam sudar dakwaan JPU menyatakan ada kerugian negara sebesar Rp1.7 miliyar lebih, tapi menyebutkan juga setidak-tidaknya sebesar Rp500 juta. 
 
Menurut JPU Prya, bahwa 1 miliyar lebih sudah dikembalikan, dan yang 500 juta belum dikembalikan oleh terdakwa. JPU Prya mengatakan, bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghilangkan pidanya. 
 
“Yang satu miliyar lebih sudah dikembalikan. Kalau yang diterdakwa ini sebesar Rp500 juta yang belum dikembalikan. Pengembalian kerugian negara tidak menghilangkan pidana,” ujar JPU Prya. 
 
Penjelasan JPU ini membuat beritakorupsi.co semakin penasaran. Kalau demikian, selain terdakwa Samsul Hadi,  apakah pihak-pihak yang menikmati uang itu akan diseret sebagai tersangka atau mereka akan bebas. Menanggapi hal ini, JPU Prya tak menjelaskan, karena menurutnya masih ada pejabat Kejari Bijonegoro yang berwenang menjelaskannya. 
 
“Saya tidak bisa menjelaskan, masih ada atasan saya. Saya hanya bahwan,” ucapnya. 
 
Saat ditanya kemudian, berpaka jumlah sakis yang akan dihadirkan, apakah termasuk mantan Bupati Sunyoto ?. Menuurut JPU Prya, jumlah saksi yang akan dihadirkan sebanyak 50 orang termasuk Sekda dan mantan Bupati. 
 
Sementara dalam persidangan yang berlangsung diruang Sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis, 11 Juli 2019 diketuai Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Lufsaiana, SH., MH dan  Emma Elyani, SH., MH adalah agenda pembacaan surat tuntutan JPU terhadap terdakwa Samsul Hadi yang didampingi Tim Penasehat Hukumnya Ir. Bayu Wibisono TEP, SH dkk. 
 
Dalam surat dakwaannya JPU mengatakan, bahwa terdakwa   Drs. Syamsul Hadi, Ak.,CA selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, telah melakukan penyimpangan mengenai   penyusunan anggaran belanja biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada RKA ( Rencana Kerja Anggaran ) Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2015 sampai dengan 2017 yang tidak di dukung dengan analisis satuan biaya dan tidak mengacu pada standar biaya umum dan Pembayaran belanja biaya khusus pemeriksaan / pengawasan yang seluruhnya dilaksanakan (dibayarkan oleh Inspektur selaku KPA) meskipun waktunya bersamaan dengan tugas pengawasan / pemeriksaan dan perjalanan dinas. 
 
Sehingga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah,; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan,; Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Standard Biaya Umum di lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2015 tentang Standard Biaya Umum di lingkungan pemerintah  Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016,; Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2015 tentang Standart Biaya Umum di lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro,; Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum di lingkungan Kabupaten Bojonegoro,; Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2015 tentang Standr Biaya Umum di lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 tahun 2015 tentang Standr Biaya Umum di lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro,; Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2016 tentang standar Biaya Umum di Lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 
 
Sehingga terdakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sejak tahun 2015 sampai dengan 2017 sebesar  RP528.090.000 (Lima ratus dua puluh delapan juta sembilan puluh ribu rupiah) atau orang lain sebesar Rp1.185.977.500 (Satu miliar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.714.067.500 (satu milyar tujuh ratus empat belas juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). 
 
Atau setidak–tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai perhitungan ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dengan Nomor : 101 / LHP / XXI / 12 / 2018 tanggal 28 Desember 2018  yang dilakukan terdakwa dengan cara–cara sebagai berikut  : 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4lN9YGqQvI0Ig17WpzaOOq3ilHC3u15Z0-of2VvUlAAnlaVyUlBtMA_0Hgh91ut_QCBbud1KnWvBq5WsUHlQ-DHkZu8w26TLetmBXOKm8PPCD1PjQQqZe7cECdO35yKU4XuRI1PHkLbc/s1600/IMG20190711143605.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="647" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4lN9YGqQvI0Ig17WpzaOOq3ilHC3u15Z0-of2VvUlAAnlaVyUlBtMA_0Hgh91ut_QCBbud1KnWvBq5WsUHlQ-DHkZu8w26TLetmBXOKm8PPCD1PjQQqZe7cECdO35yKU4XuRI1PHkLbc/s640/IMG20190711143605.jpg" width="640" /></a></div>
Anggaran pelaksanaan kegiatan pengawasan internal oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tahun 2015 bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro sesuai dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA) tahun anggaran 2015 sebesar RP2.034.209.000 (Dua miliard tiga puluh empat juta dua ratus sembilan ribu rupiah ) dan Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA) tahun anggaran 2015 sebesar  Rp586.550.000 (Lima  ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) 
 
Anggaran pelaksanaan kegiatan pengawasan internal oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tahun 2016 bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro sesuai dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA) tahun anggaran 2016 dengan jumlah anggaran Rp2.475.600.000 (Dua miliard empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPPA) Tahun anggaran 2016 dengan jumlah anggaran Rp789.750.000 (Tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) 
 
Anggaran pelaksanaan kegiatan pengawasan internal oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tahun 2017 bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro sesuai DPPA- SKPD ) tahun anggaran 2017  dengan jumlah anggaran Rp2.107.600.000 ( dua milyar seratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah ) 
 
Bahwa mekanisme penyusunan anggaran SKPD yaitu diawali dengan Musrenbang, dimana masing–masing SKPD mengalokasikan anggaran untuk disesuaikan dengan kemampuan daerah, selanjutnya alokasi tersebut dibuatkan RKA awal untuk dibahas dengan TAPD ( Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Kemudian Hasil pembahasan RKA awal kemudian dikompilasi oleh Bapedda untuk penyusunan KUA dan PPAS. 
 
Setelah KUA dan PPAS dibahas dan disetujui bersama antara Pemkab dengan DPRD, kemudian SKPD menyusun RKA dengan berpedoman kepada Surat Edaran Pedoman Penyusunan RKA, setelah SKPD menyusun RKA kemudian dilakukan pembahasan kembali dengan TAPD, pembahasan dilakukan bersama–sama dengan masing–masing kepala SKPD. Selain pembahasan oleh TAPD, Inspektorat juga melakukan reviu (RKA -SKPD) 
 
Bahwa SKPD dalam  menyusun RKA-SKPD berdasarkan Surat Edaran Pedoman Penyusunan RKA-SKPD, terkait dengan besaran untuk masing-masing jenis belanja didasarkan pada Standar Biaya Umum (SBU) dan SSH (harga bahan dan upah) yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, yang selanjutnya RKA-SKPD yang telah disusun kemudian dilakukan penelaahan dan review RKA-SKPD oleh Inspektorat. 
 
Bahwa review RKA-SKPD dilakukan pembahasan bersama dengan SKPD selanjutnya TAPD melakukan pencocokan dengan KUA dan PPAS serta sinkronisasi program maupun kegiatan dalam RKA secara umum. TAPD  tidak melakukan penelaahan kesesuaian besaran jenis belanja RKA dengan Standar Satuan Harga (SBU dan SSH) dan kelengkapan instrumen pengukuran kinerja. 
 
Hal tersebut dilakukan oleh Inspektorat pada saat melakukan review RKA-SKPD yang dilakukan bersamaan dengan pembahasan RKA-SKPD oleh TAPD. Namun pada pelaksanaannya, hasil review RKA oleh Inspektorat tersebut disampaikan kepada Bupati setelah Perda APBD ditetapkan. 
 
Bahwa hasil dari review oleh Inspektorat kemudian dikompilasi menjadi satu untuk disampaikan kepada Bupati dan ditembuskan kepada TAPD, untuk dilampirkan sebagai bahan penyampaian Ranperda APBD ke Gubernur. 
 
Terhadap usulan alokasi belanja biaya khusus pemeriksaan/pengawasan yang tercantum pada RKA Kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun 2017 ditentukan oleh terdakwa Saymsul Hadi selaku Inspektur Kabupaten Bojonegoro, tanpa ada analisis satuan kegiatan pemeriksaan /pengawasan terkait jenis belanja, komponen biaya syarat pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. 
 
Untuk menunjukkan bahwa dokumen analisis biaya telah dibuat, terdapat analisis biaya tahun 2015 sampai dengan 2017 yang ditandatangani oleh terdakwa yang seolah-olah dibuat pada periode penyusunan RKA, meskipun sebenarnya seluruh dokumen dibuat pada bulan September 2017 setelah penyusunan RKA selesai dilaksanakan dengan memerintahkan saksi Nurkalim dan Hartati untuk menyusun analisis satuan biaya khususpemeriksaa/pengawasan tahun 2015 sampai 2017 secara proforma. 
 
Pada tahun 2015, terdakwa selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro mengeluarkan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Bojonegoro Nomor  : 800 / 07 / 201.412 / 2015 tanggal  12 Januari 2015 tentang Satuan Biaya Khusus Pemeriksaan / Pengawasan  penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015  dengan besaran honorarium yang ditetapkan sebagai berikut : 
a. Kegiatan pengawasan pada Dinas/Badan/Sekretariat DPRD/Kantor/RSUD/BUMD dilaksanakan selama 10 hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Penanggung jawab sebesar Rp1 juta,; Wakil sebesar Rp.500 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1.250.000,; Ketua Tim sebesar Rp2 juta,; Anggota sebesar Rp1.5 juta 
 
b. Pengelola data sebesar Rp250.000. Kegiatan Pengawasan pada Bagian/Kecamatan/Sekolah dilaksanakan selama 8 hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Penanggung jawab sebesar Rp800 ribu,; Wakil sebesar Rp400 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1 juta,; Ketua Tim sebesar Rp1.600 juta,; Anggota sebesar Rp1.200 juta. 
 
c. Pengelola data sebesar Rp250 ribu. Kegiatan pembinaan dan pengawasan pada Desa/Kelurahan, Penanganan proses ijin perceraian Pegawai Negeri Sipil dan monitoring/evaluasi tindak lanjut atas hasil pengawasan dilaksanakan selama 6 hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Penaggung jawab sebesar Rp600 ribu,; Wakil penannggung jawab sebesar Rp300 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp800 ribu,; Ketua Tim sebesar Rp1.200 juta,; Anggota Tim sebesar Rp900 ribu,; pengelola data sebesar Rp250 ribu. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXNJpb4byIcfTVB7L2zQSEYqWzH3kCkUsKcFB0csqB-r2dY4Ag_BUBNZqiM2NO_IbP1cuAWKqPEPet7dwVMnDZP1J_NGZjrzdRRMq2hnRT2ZNn1ZcHOybMB02SE65ce-NM0-_zsQclsn0/s1600/IMG20190711134754.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXNJpb4byIcfTVB7L2zQSEYqWzH3kCkUsKcFB0csqB-r2dY4Ag_BUBNZqiM2NO_IbP1cuAWKqPEPet7dwVMnDZP1J_NGZjrzdRRMq2hnRT2ZNn1ZcHOybMB02SE65ce-NM0-_zsQclsn0/s640/IMG20190711134754.jpg" width="640" /></a></div>
Keputusan Inspektur Kabupaten  Perubahan pertama Nomor : 700 / 24 / 201.412 / 2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang Satuan Biaya Khusus Pemeriksaan / Pengawasan  penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015  dengan besaran honorarium yang ditetapkan untuk Kegiatan pengawasan khusus/kasus dilaksanakan selama 10 hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Penanggung jawab sebesar Rp1 juta,; Wakil penanggung jawab sebesar Rp500 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1.250 juta,; Ketua Tim sebesar Rp2 juta,; Anggota Rp1.5 juta,; Pengelola data sebesar Rp250 juta. 
 
Dalam hal tertentu, bila waktu pengawasan khusus/kasus yang tersedia dipandang tidak cukup,  maka dapat dilakukan perpanjangan pertama selama 10 (sepuluh) hari dan diberikan tambahan honorarium yang sama sebagaimana disebut diatas. Jika setelah perpanjangan pertama belum tuntas, maka diterbitkan surat tugas perpanjangan kedua dengan jumlah hari menyesuiakan kebutuhan, dan atas perpanjangan kedua tersebut diberikan uang harian sesuai standar biaya umum. 
 
Kegiatan Pengawasan regular pada Dinas/Badan/Sekretariat DPRD/ Kantor/RSUD/BUMD  dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Penanggung jawab sebesar Rp1 juta,; Rp1 juta,; Wakil penanggung jawab sebesar Rp500 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1.250 juta,; Ketua Tim sebesar Rp2 juta,; Anggota Rp1.5 juta,; Pengelola data sebesar Rp250 juta. 
 
Kegiatan pengawasan regular pada Bagian/Kecamatan/Sekolah dilaksanakan selama 8 (delapan) hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Penanggung jawab sebesar Rp800 ribu,; Wakil Rp400 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1 juta,; Ketua Tim sebesar Rp1.6 juta,; Anggota sebesar Rp1.2 juta dan Pengelola data sebesar Rp250 juta 
 
Kegiatan pembinaan dan pengawasan pada Desa/Kelurahan, penanganan proses ijin cerai Pegawai Negeri Sipil dan monitoring/evaluasi tindak lanjut atas hasil pengawasan dilaksanakan selama 6 (enam) hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada sebesar Rp600 ribu,; Wakil penannggung jawab sebesar Rp300 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp800 ribu,; Ketua Tim sebesar Rp1.200 juta,; Anggota Tim sebesar Rp900 ribu,; pengelola data sebesar Rp250 ribu. 
 
Dalam hal tertentu, bila waktu pengawasan tersebut tidak cukup maka dapat dilakukan perpanjangan dengan jumlah menyesuaikan, dan atas perpanjangan tersebut diberikan uang harian sesuai Standar Biaya Umum. 
 
Keputusan Inspektur Kabupaten  Nomor : 700 / 27 / 201.412 / 2015 tanggal 4 November 2015 tentang Perubahan Keputusan Inspektur Kabupaten Bojonegoro Nomor 700 / 24 / 201.412 / 2015 tentang Satuan Biaya Khusus Pemeriksaan / Pengawasan  penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015  dengan besaran honorarium yang ditetapkan Kegiatan pengawasan khusus/kasus dilaksanakan selama 10 hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Penanggung jawab sebesar Rp1 juta,; Wakil Rp500 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1.250 juta,; Ketua Tim sebesar Rp2 juta,; Anggota sebesar Rp1.5 juta dan Pengelola data sebesar Rp250 ribu. 
 
Dalam hal tertentu, bila waktu pengawasan khusus/kasus yang tersedia dipandang tidak cukup maka dapat dilakukan perpanjangan pertama selama 10 (sepuluh) hari dan diberikan tambahan honorarium yang sama sebagaimana disebut diatas. Jika setelah perpanjangan pertama belum tuntas, maka diterbitkan surat tugas perpanjangan kedua dengan jumlah hari menyesuiakan kebutuhan, dan atas perpanjangan kedua tersebut diberikan uang harian sesuai standar biaya umum. 
 
Bahwa pada tahun 2016, terdakwa selaku Kepala Inspektorat Kabupaten 
Bojonegoro mengeluarkan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Bojonegoro 
Nomor  : 800 / 13 / 201.412 / 2016 tanggal  6 Januari 2016 tentang 
Satuan Biaya Khusus Pemeriksaan / Pengawasan  penyelenggaraan 
pemerintahan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2016  dengan besaran 
honorarium yang ditetapkan untuk Kegiatan pemeriksaan/pengawasan 
khusus/kasus dilaksanakan selama 10 (hari) diberikan honorarium per 
surat perintah tugas (SPT) kepada Penanggung  Jawab  sebesar Rp1.5 
juta,; Wakil Rp750 ribu,; Pengendali Teknis  sebesar Rp1.750 juta,; 
Ketua Tim  sebesar Rp2.8 juta,; Anggota sebesar Rp2.5 juta dan Pengelola
 Data sebesar    Rp350 ribu. 
 
Dalam hal tertentu, bila waktu 
pengawasan/khusus/kasus yang tersedia dipandang tidak cukup maka dapat 
dilakukan perpanjangan sekali selama 10 (sepuluh) hari dan diberikan 
tambahan honorarium yang sama. 
 
Kegiatan pemeriksaan/pengawasan 
regular pada Dinas/Badan/Sekretariat DPRD/ 
Kantor/Bagian/RSUD/BUMD/Kecamatan dan Desa/Kelurahan  dilaksanakan 
selama 10 (sepuluh) hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas 
(SPT) kepada Penanggung jawab sebesar Rp1.5 juta,;  Wakil penanggung 
jawab sebesar Rp750 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1.750 juta,;  
Ketua Tim sebesar Rp2.8 juta,; Anggota sebesar Rp2.5 dan Pengelola data 
sebesar Rp350 ribu. 
 
Kegiatan evaluasi kinerja, reviu 
LKPD/LPPD/LAKIP/RKA, penanganan ijin perceraian Pegawai Negeri 
SIpil/Kepala Desa, Pendampingan pemeriksaan BPK, monitoring/evaluasi 
tindak lanjut hasil pemeriksaan/ pengawasan BPK/BPKP/Inspektorat 
Propinsi/Inspektorat Kabupaten dilaksanakan selama 8 ( delapan ) hari 
diberikan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada setiap penugasan 
berdasarkan surat perintah tugas ( SPT ) Penanggung jawab sebesar 
Rp1.2,; Wakil penanggung jawab sebesar Rp600 ribu,; Pengendali teknis 
sebesar Rp1.4 juta,; Ketua Tim sebesar Rp2.240 juta,; Anggota Tim 
sebesar Rp2  juta dan Pengelola data sebesar Rp280  
 
Keputusan  
Inspektur Nomor  : 800 / 13.a / 201.412 / 2016 tanggal  29 Januari 2016 
tentang perubahan atas Keputusan Inspektur 800 / 13 / 201.412 / 2016 
tentang Satuan Biaya Khusus Pemeriksaan / Pengawasan  penyelenggaraan 
pemerintahan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2016  dengan besaran 
honorarium yang ditetapkan untuk Kegiatan pengawasan kasus/khusus dengan
 tujuan tertentu dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari diberikan biaya 
khusus pemeriksaan / pengawasan pada setiap penugasan berdasarkan surat 
perintah tugas (SPT) kepada Penanggung  Jawab  sebesar Rp1.5 juta,; 
Wakil Penanggung Jawab sebesar Rp750 ribu,; Pengendali Teknis  sebesar 
Rp2.8 juta,; Ketua Tim sebesar Rp2.8 juta,; Anggota Tim sebesar Rp2.5 
juta dan Pengelola Data sebesar Rp350. Dalam hal tertentu, bila waktu 
pengawasan/khusus/kasus yang tersedia dipandang tidak cukup maka dapat 
dilakukan perpanjangan sekali selama 10 (sepuluh) hari dan diberikan 
tambahan honorarium yang sama 
 
Kegiatan pengawasan  Reguler pada 
dinas / badan sekretariat DPRD / Bagian/  RSUD / BUMD / Kecamatan dan 
kelurahan / desa dilaksanakan selama 10 hari diberikan biaya khusus 
pemeriksaan / pengawasan pada setiap penugasan berdasarkan surat 
perintah tugas (SPT) kepada Penanggung jawab sebesar Rp1.5 juta,; Wakil 
penanggung jawab sebesar Rp750 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1.750 
juta,; Ketua Tim sebesar Rp2.8 juta,; Anggota Tim sebesar Rp2.5 dan 
Pengelola data sebesar Rp350 ribu. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4YPeUJzYOPraLlats8lnFkILrdNweBlMCReHQ3d4GNJURIuQE-BBMxziN5ERxClirtJnWsD0SwhaZSlIDEpE0fPpafbi42bcYNx5epm35EXikuoUjx3vkpfPy4FWWsTVFBUVVMPbpfYQ/s1600/IMG20190711143755.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="647" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4YPeUJzYOPraLlats8lnFkILrdNweBlMCReHQ3d4GNJURIuQE-BBMxziN5ERxClirtJnWsD0SwhaZSlIDEpE0fPpafbi42bcYNx5epm35EXikuoUjx3vkpfPy4FWWsTVFBUVVMPbpfYQ/s640/IMG20190711143755.jpg" width="640" /></a></div>
Kegiatan evaluasi kinerja, reviu LKPD/LPPD/LAKIP/RKA, penanganan ijin perceraian Pegawai Negeri SIpil/Kepala Desa, Pendampingan pemeriksaan BPK, monitoring/evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan/ pengawasan BPK/BPKP/Inspektorat Propinsi/Inspektorat Kabupaten dilaksanakan selama 8 ( delapan ) hari diberikan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada setiap penugasan berdasarkan surat perintah tugas ( SPT ) Penanggung jawab sebesar Rp1.2 juta,; Wakil penanggung jawab sebesar Rp600 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1.4 juta,; Ketua Tim sebesar Rp2.240  juta,; Anggota Tim sebesar Rp2 juta dan Pengelola data sebesar Rp280 
 
Bahwa pada tahun 2017 terdakwa selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro mengeluarkan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Bojonegoro Nomor  : 700 / 01 / 412.100 / 2017 tanggal 6 Januari  2017 tentang satuan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro untuk Kegiatan pengawasan kasus/khusus dengan tujuan tertentu dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari diberikan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada setiap penugasan berdasarkan surat perintah tugas (SPT) kepada Penanggung  Jawab  sebesar Rp3 juta,; Wakil Penanggung Jawab sebesar Rp1.5 juta,; Pengendali Teknis  sebesar Rp2.5 juta,; Ketua Tim sebesar Rp3.500 juta,; Anggota Tim sebesar Rp3 juta dan Pengelola Data sebesar Rp500 ribu. 
 
Kegiatan pengawasan  regular pada Dinas / Badan/ Sekretariat DPRD / Bagian/  RSUD / BUMD / Kecamatan dan Kelurahan / Desa dilaksanakan selama 10 hari diberikan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada setiap penugasan berdasarkan surat perintah tugas ( SPT ) kepada  Penanggung  Jawab  sebesar Rp3 juta,; Wakil Penanggung Jawab sebesar Rp1.5 juta,; Pengendali Teknis  sebesar Rp2.5 juta,; Ketua Tim sebesar Rp3.500 juta,; Anggota Tim sebesar Rp3 juta dan Pengelola Data sebesar Rp500 ribu.Penanggung jawab sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) 
 
Kegiatan pengawasan khusus desa/Kelurahan, penanganan proses ijin perceraian Pegawai Negeri Sipil, reviu SAKIP/LPPD/LKPD/RKPD/RENJA/KUA-PPAS/RKA dan Pendampingan pemeriksaan BPK/BPKP/Inspektorat Jenderal/Inspektorat Propinsi dilaksanakan selama 8 ( delapan ) hari diberikan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada setiap penugasan berdasarkan surat perintah tugas ( SPT ) untuk Penanggung jawab sebesar Rp2.4 juta,; Wakil penanggung jawab sebesar Rp1.2 juta,; Pengendali teknis sebesar Rp2 juta,; Ketua Tim sebesar Rp2.8 juta,; Anggota Tim sebesar Rp2.4 juta dan Pengelola data sebesar Rp400 ribu 
 
Dalam hal tertentu, bila waktu pengawasan tersebut tidak cukup maka dapat dilakukan perpanjangan dengan jumlah hari menyesuaikan kebutuhan, dan atas perpanjangan tersebut diberikan uang harian sesuai Standar Biaya Umum. 
 
Surat Keputusan  Inspektur Nomor  : 800 / 37 / Kep / 412.100 / 2017 tanggal 9 Oktober 2017 tentang perubahan keputusan Inspektur Kabupaten Bojonegoro tentang satuan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2017 untuk Kegiatan pengawasan kasus/khusus dengan tujuan tertentu dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari diberikan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada setiap penugasan berdasarkan surat perintah tugas (SPT) kepada,; Penanggung  Jawab  sebesar Rp2 juta,; Wakil Penanggung Jawabse besar Rp1 juta,; Pengendali Teknis  sebesar Rp1.7 juta,; Ketua,; Tim sebesar Rp2.3 juta,; Anggota Tim sebesar Rp2 juta dan Pengelola Data sebesar Rp300 ribu 
 
Kegiatan pengawasan / pemeriksaan khusus dengan tujuan tertentu dilaksanakan selama 8 ( delapan ) hari diberikan honorarium  per surat tugas masing – masing kepada Penanggung  Jawab  sebesar Rp1.6 juta,; Wakil Penanggung Jawab sebesar Rp800 ribu,; Pengendali Teknis    sebesar Rp1. 360 juta,; Ketua Tim  sebesar Rp1.840 juta,; Anggota Tim  sebesar Rp1.6 juta dan Pengelola Data sebesar Rp240 ratus 
 
Kegiatan pengawasan lainnya yang berupa penanganan proses izin perceraian PNS/Kades, monitoring dan evaluasi, Reviu, pendampingan pemeriksaan oleh BPK, BPKP / Inspektorat Jenderal / Inspektorat Propinsi dilaksanakan selama 8 ( delapan) hari diberikan honorarium per surat tugas masing – masing  Penanggung  Jawab sebesar R1.6 juta,; Wakil Penanggung Jawab sebesar Rp800 ratus,; Pengendali Teknis sebesar Rp1.360 juta,; Ketua Tim sebesar Rp1.840 juta,; Anggota Tim sebesar Rp1.6 juta dan Pengelola Data sebesar Rp240 ratus 
 
Tahun 2015, Kegiatan Pengawasan Internal oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro TA (tahun anggaran) 2015 terdapat penugasan yang tumpang tindih sebanyak 5.151 (lima ribu seratus lima puluh satu) hari dengan rincian sebagai berikut : Aditya Widodo, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 41,; Agus Ictiyanto,  Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 2,; Agusnanto Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 12,; Andi Setiawan Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 2,; Arif Hendra Susanto Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 17,; Athwar Ashar, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 24,; Dewi Retno Indriani, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 26. 
 
Dian Siswati Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 156,; Didik Supriyadi, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 29,; Djamari, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 196,; Eko Edy Subowo, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 14,; Erwin Andriansyah, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 16,; Etik Sariyanti, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 21,; Gion Muhammad K, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 12,; Gugi Indrayana, jumlah hari penugasan yang tumpang tindih 40,;  Hafidhin Rahmawan 8 hari. 
 
Harsono, jumlah hari penugasan yang tumpang tindih 112,; Ike Rizky Amalia 41hari,; Imam Wahyudi, 6 hari,;  Luqman Effendy, 20 hari,; Maskan Ali 45 hari,; Moch. Hamdani 15 hari,; Nining Kismoyowati 8 hari,; Nurkalim  1.489 hari,; Oryz Setiawan 52 hari,; Pendy Prasetyo 10 hari,; Puguh Eko Yuliarsa 27 hari,; Ririn Umi Sholihatin 24 hari,; Rusmijan 12 hari,; Sigit Gunawan 41 hari,; Soegyarto 201 hari,; Soesilowati 67 hari,; Sri Harini 47 hari,; Sri Isnaningsih 28 hari,; Sugeng Wahyu Utomo 9 hari,; Susanti 48 hari,; Suyono 189 hari,; Syaiful Amin 218 hari,; Syamsul Hadi 1.528 hari,; Tomy Wahyu Setiawan 22 hari,; Untung Sumarso 21 hari,; Widya Ardiyanti Kusuma 179 hari,; Yeni Puspitasari 76 hari. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2iKJHg38x0QRxuPbm_F6BiEO3O5JBoiXtD80k5wmtanW2luasNpF5hakYbqn_iZO39XpwQQfUp5mo2v5Ktfd2IsfH-UaWYzGFbiF5GB2uWyJAxv1Wcp9slBemDqEOj8agKci0ktMj26g/s1600/IMG20190711143937.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="647" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2iKJHg38x0QRxuPbm_F6BiEO3O5JBoiXtD80k5wmtanW2luasNpF5hakYbqn_iZO39XpwQQfUp5mo2v5Ktfd2IsfH-UaWYzGFbiF5GB2uWyJAxv1Wcp9slBemDqEOj8agKci0ktMj26g/s640/IMG20190711143937.jpg" width="640" /></a></div>
Tahun 2016, Kegiatan Pengawasan Internal oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro TA 2016 terdapat penugasan yang tumpang tindih sebanyak jumlah 7.446 hari dengan rincian sebagai berikut : Aditya Widodo, penugasan yang tumpang tindih sebanyak 61 hari.; Agung Priyambodo 42 hari,; Agusnanto 18 hari,; Andi Setiawan 49 hari,; Arif Hendra Susanto 19 hari,; Athwar Ashar 109 hari,; Budi Ismanto 30 hari,; Dewi Retno Indriani 20 hari,; Dian Siswati 10 hari,; Didik Supriadi 52 hari,; Djamari 114 hari,; Eko Edy Subowo 5 hari,; Eko Nur Widodo 22 hari,; Enis Suastifa 23 hari,; Erwin Andriansyah 3 hari,; Etik Sariyanti 32 hari,; Fandi Setya Hariyanto 95 hari,; Gatot Nur Iswahyudi 27 hari. 
 
Gion Muhammad K 23 hari,; Hafidhin Rahmawan 16 hari,; Hartaty 50 hari,; Ike Rizky Amalia 26 hari,; Imam Wahyudi 13 hari,; Joko Purwanto 79 hari,; Luqman Effendy 69 hari,; M. Arbai Hadi Susanto 16 hari,; Maskan Ali 146 hari,; Nining Kismoyowati 19 hari,; Nurkalim 2.087 hari,; Pendy Prasetya 53 hari,; Puguh Eko Yuliarsa 111 hari,; Putri Junianti 63 hari,; Ririn Umi Sholihatin 28 hari,; Septian Haris Nugroho 109 hari,; Sigit Gunawan 51 hari,; Soegyarto 287 hari,; Soesilowati 35 hari,; Sri Harini 114 hari,; Sri Isnaningsih 52 hari,; Sugatot 134 hari,; Sugeng Wahyu Utomo 13 hari,; Suprihadi 144 hari,; Susanti 60 hari,; Suyono 253 hari,; Syaiful Amin 67 hari,; Syamsul Hadi 2.116 hari,; Teguh Sulistyo 106 hari,; Tomy Wahyu Setiawan 18 hari,; Widya Ardiyanti Kusuma 104 hari,; Yeni Puspitasari 67 hari,; Yoesef Elly Abraham 22 hari. 
 
Tahun 2017, Kegiatan Pengawasan Internal oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro TA 2017 terdapat penugasan yang tumpang tindih sebanyak jumlah 4.799 hari dengan rincian sebagai berikut ; A. Nuril Ashori, penugasan yang tumpang tindih sebanyak 332 hari,; Aditya Widodo 30 hari,; Agung Priyambodo 27 hari,; Agusnanto 9 hari,; Alif Sutono 17 hari,; Andi Setiawan 55 hari,; Arif Hendra Susanto 15 hari,; Athwar Ashar 39 hari,; Budi Ismanto 9 hari,; Dewi Retno Indriani 8 hari ,; Didik Supriadi 12,; Eko Edy Subowo 16 hari,; Eko Nur Widodo 16 hari,; Enis Suastifa 31 hari,; Erwin Andriansyah 18 hari. 
 
Etik Sariyanti 23 hari,; Fandi Setya Hariono 30 hari,; Gatot Nur Iswahyudi 47 hari,; Gion Muhammad K 13 hari,; Hafidhin Rahmawan 16 hari,; Hartaty 37 hari,; Ike Rizky Amalia 11 harim; Imam Wahyudi 17 hari,; Joko Purwanto 20 hari,; Luqman Effendy 24 hari,; M. Arbai Hadi Susanto 4 hari,; Masirin 45 hari,; Nining Kismoyowati 12 hari,; Nurkalim 896 hari,; Oryz Setiawan 48 hari,; Puguh Eko Yuliarsa 75 hari,; Putri Junianti 20 hari,; Ririn Umi Sholihatin 13 hari,; Septian Haris Nugroho 21 hari,; Sigit Gunawan 20 hari,; Soegyarto 236 hari,; Soesilowati 163 hari,; Sri Harini 62 hari,; Sugatot 64 hari,; Sugeng Wahyu Utomo 16 hari,; Suprihadi 271 hari,; Susanti 10 hari,; Suyono 374 hari,; Syaiful Amin 90 hari,; Syamsul Hadi 1.382 hari,; Teguh Sulistiono 27 hari,; Tomy Wahyu Setiawan 18 hari,; Widya Ardiyanti Kusuma 16 hari,; Yeni Puspitasari 36 hari,; Yoesef Ellyabraham 8 hari. 
 
Terdakwa selaku Inspektur Kabupaten Bojonegoro telah menentukan nilai anggaran biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada RKA Inspektorat Kabupaten Bojonegooro tanpa didukung analisis satuan biaya, dan tidak berdasarkan pada standard biaya yang ditetapkan Kepala Daerah, dimana terdakwa memerintahkan Nurkalim dan Hartatik untuk menyusun analisis satuan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan tahun 2015, 2016 dan tahun 2017 secara proforma. 
 
Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, Surat Keputusan Kepala Inspektur Kabupaten Bojonegoro tentang Satuan Biaya Khusus pemeriksaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro tidak ada analisis satuan biaya dalam menentukan besaran alokasi Belanja Biaya Khusus Pemeriksaan/Pengawasan. 
 
Oleh karena adanya temuan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas pengelolaan anggaran Inspektorat Kabupaten Bojenegoro, kemudian terdakwa memerintahkan Nurkalim dan Hartati untuk menyusun analisis satuan biaya yang seolah-olah sudah dibuat pada  tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 tetapi pada kenyataannya analisis biaya khusus tersebut dibuat pada bulan September 2017. 
 
Akibat dari perbuatan terdakwa  Drs. Syamsul Hadi. Ak. CA selaku Kepala Inspektur Kabupaten Bojonegoro, telah memperkaya diri sendiri  atau orang lain sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp1.714.067.500  (Satu miliard tujuh ratus empat belas juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah ) dengan rincian  (lihat tabel). Atau setidak–tidaknya sekitar sejumlah itu, sesuai perhitungan ahli dari BP RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) Nomor : 101 / LHP / XXI / 12 / 2018 tanggal 28 Desember 2018 . 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqpdaPe8y3g7knvFbaTMifDszaTDqOvqtjhEC2Mplv83vJIHE3lN1JCKBA4gU52C3xD78klunAnq2t_Et3X5HPF1ULMMCsuyTI5fI6PdXx001K1-kZxFU50E48Iavd7LAIleph8874GHY/s1600/2015.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="681" data-original-width="1393" height="312" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqpdaPe8y3g7knvFbaTMifDszaTDqOvqtjhEC2Mplv83vJIHE3lN1JCKBA4gU52C3xD78klunAnq2t_Et3X5HPF1ULMMCsuyTI5fI6PdXx001K1-kZxFU50E48Iavd7LAIleph8874GHY/s640/2015.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQvKW-_Rsm7-g0HqQxA8CDxSWDIBS3Rv0PpNlDU4MZm4ftABot9YW5LZ02MZqzqTW27-BCAQlYMaXrSnQVdpkrHh3G26xgFvoBLVFQFkl_b89cbqMvWpvA53ddDHo2Rkqvy4cMq_KQBOs/s1600/2016.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="726" data-original-width="1323" height="350" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQvKW-_Rsm7-g0HqQxA8CDxSWDIBS3Rv0PpNlDU4MZm4ftABot9YW5LZ02MZqzqTW27-BCAQlYMaXrSnQVdpkrHh3G26xgFvoBLVFQFkl_b89cbqMvWpvA53ddDHo2Rkqvy4cMq_KQBOs/s640/2016.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqlUlyEiZodaLj2S2Zopd8QcUS-c_5GUVWrfq0Ru0PL9Ow816IORBmCagwSP2VeX8RDC1XcyfRchXoCYWAfuV_p_D-XT64omlVXWlArokn-q2Huw6jDzGtF-8Q9nYv1RYajy1iWAqAtyI/s1600/2017.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="722" data-original-width="1338" height="344" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqlUlyEiZodaLj2S2Zopd8QcUS-c_5GUVWrfq0Ru0PL9Ow816IORBmCagwSP2VeX8RDC1XcyfRchXoCYWAfuV_p_D-XT64omlVXWlArokn-q2Huw6jDzGtF-8Q9nYv1RYajy1iWAqAtyI/s640/2017.jpg" width="640" /></a></div>
“Perbuatan Terdakwa Drs. Syamsul Hadi. Ak.CA  sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) (atau Pasal 3) jo Pasal 18 Undang–Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP,” ucap JPU. 
 
Menanggapi surat dakwaan JPU, Tim Penasehat Hukum terdakwa setelah berkonsultasi dengan terdakwa Samsul Hadi, memohon kepada Majelis Hakim akan mengajukan Eksepsi atau keberatan. Dan permohonan itupun dikabulkan oleh Majelis Hakim. (Rd1/*)

News Tipikor Syamsul Hadi, Kepala Inspektorat Kab.Bojonegoro Diadli Karena Perkara Korupsi Rp1.7 M

Terdakwa Samsul Hadi dikawal staf Kejaksaan Negeri Bojonegoro Ir. Bayu Wibisono TEP, SH : Alasan Eksepsi karena kasus ini sudah di guga...

BERITAKORUPSI.CO

“Korupsi” Dana Kapitasi Rp59 Juta, Kepala dan Bendahara Puskesmas Karangploso Kab.Malang Diadili

Auditor Diaudit Ahli Auditor Negara, Ada “Korupsi” Rp1.7 M

Syamsul Hadi, Kepala Inspektorat Kab.Bojonegoro Diadli Karena Perkara Korupsi Rp1.7 M

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI