Bupati Pamkesan Divonis 2,8 Thn Penjara dan Hak Politiknya Dicabut

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhn4Sww6emp5zbu5cfn7mvru5tZIzoP5r7Z_r5YFwsIukVToXUhz725QRbAUCw-Mt0YhO3fEGprtbjoWzByZUQV90fuNPWC5pJr1AawDIkqI6odN4KaQYNdQsqqagl_FFG4eMKD6C3UqH8/s1600/Terdakwa.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhn4Sww6emp5zbu5cfn7mvru5tZIzoP5r7Z_r5YFwsIukVToXUhz725QRbAUCw-Mt0YhO3fEGprtbjoWzByZUQV90fuNPWC5pJr1AawDIkqI6odN4KaQYNdQsqqagl_FFG4eMKD6C3UqH8/s640/Terdakwa.png" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Suasana diruang sidang seusai terdakwa divonis</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Pada Senin, 18 Desember 2017, adalah hari terkahir bagi Achmad Syafi’i, Bupati (non aktif) Pamekasan, Madura Jawa Timur untuk duduk sebagai terdakwa dikursi pesakitan  Pengadilan Tipikor Surabaya, dan akan menikmati malam tahun baru di Penjara.<br /><br />Sebab, mantan orang Nomor Satu di Kabupaten Pamekasn ini telah “mencapai finis” alias Vonis dari Majleis Hakim Pengadilan Tipikor dalam kasus perkara suap Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan pada Agustus lalu.<br /><br />Terdakwa Achmad Syafi’i sebelumnya “diringksu” Tim KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan Rudi Indra Prasetya, Kepala Inspektorat Kab. Pamekasan Sutjipto Utomo, serta Kabag Administrasi Inspoktorat Noer Salahuddin alias Margono termasuk Agus Mulyadi selaku Kepala Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, pada tanggal 2 Agustus 2017.<br /><br />Dari Operasi Tangkap Tangan di rumah dinas Kajari Pamekasan dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 250 juta, terbungkus dalam plastik kresek berwarna hitam berupa pecahan lembaran 100 ribu, KPK semula mengamankan 10 orang, diantaranya Sutjipto Utomo, Rudy Indra Prasetya, Noer Solehhoddin, dan seorang sopir sekitar jam 07 pagi. Dan kemudian sekitar pukul 07.49 WIB, KPK juga sempat mengamankan Kasi Intel Kejari Pamekasan Sugeng Prakoso dan Eka Hermawan Kasi Pidsus Kejari Pamekasan. Dari situ, tim KPK “meringkus” Agus Mulyadi di rumahnya di Desa Dassok sekira pukul 08.55 WIB, M. Ridwan  Ketua Persatuan Kepala Desa (jam 8.55 WIB), Indra Permana selaku staf Kejari (jam 9.00 WIB) dan Bupati Pamekasan Achmad Syafii di Pendopo Kabupaten (jam 11.30 WIB).<br /><br />Pemberian uang “haram” itu oleh Kades Dassok terhadap Kajari, ternyata terkait penanganan kasus dugaan penyimpangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBN dan APBD pada tahun 2016 oleh Kades Dasok.<br /><br />Karena takut dijadikan sebagai tersangka oleh Rudi Indra Prasetya, Agus Mulyadi pun berkoodinasi dengan Sutjipto Utomo dan Noer Solehhoddin sekaligus sebagai perantara “suap” antara Kades dengan Kajari yang semula atas permintaan Achmad Syafii kepada Rudi Indra Prasetya.<br /><br />Dari OTT yang dilakukan KPK terhadap para pejabat di Kabupaten Pamekasan ini, KPK akhirnya hanya menetapkan 5 tersangka, yaitu Bupati, Kajari, Kepala Inspektorat dan Kabag Kepegawaian Inspektotar Kabupaten Pamekasan serta Kades Dasok.<br />Pada Senin 18 Desember 2017, Majelis Hakim yang diketaui Hakim H. Tahsin telah membacakan surat putusan (Vonis) terhadap terdakwa Achmad Syafi’i (perkara tersendiri), bersama 3 terdakwa lainnya yakni Sutjipto Utomo dan Agus Mulyadi (satu berkas perkara) serta Noer Solehhoddin alias Sumargo.<br /><br />Dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa (Achmad Syafi’i, Sutjipto Utomo, Agus Mulyadi dan Noer Solehhoddin alias Sumargo) terbukti secra sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaiaman diatur dan diancam dalam pasal 5 ayat (1) huruf a jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.<br /><br />Pun demikian, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah berjasa dalam hal memajukan masyarakat Kabupaten Pamekasan serta terdakwa telah meminta maaf terhadap masyarakat Pamekasan yang menjadi imbas dari kasus yang menretnya. Pertimbangan tersebut juga diberikan terhadap terdakwa Agus Mulyadi selaku Kepala Desa Dasok.<br /><br />“Mengadili; Menghukum terdakwa (Achmad Syafi’i) dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 8 (Delapan) bulan dan pidana tambahan berupa denda sebesar Lima puluh ribu rupiah. Apa bila terdakwa tidak membayar maka diganti kurungan selama 1 (Satu) bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim Tahsin.<br /><br />Selain pidana denda, terdakwa juga dihukum pidana berupa pencabutan hak jabatan Publik (hak politiknya) selama 3 tahun setelah terdakwa menjalani hukuman pidana badan.<br /><br />Sementara untuk terdakwa Agus Mulyadi dihukum penjara selama 1 tahun dan 8 bulan, Sutjipto Utomo divonis 1,4 tahun serta terdakwa Noer Solehhoddin alias Sumargo dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun. Pidan tambahan berupa uang denda, sama dengan terdakwa Achmad Syafi’i.<br /><br />Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Achmad Syafi’i lebih ringan dari tunutan JPU KPK yakni pidana penjara selama 4 tahun, denda sebesar Rp 100 juta atau 3 bulan kurungan. Serta pidana tambahan berupa pencabutan hak poltiknya selama 5 tahun. <br /><br />Sementara tuntutan JPU untuk 3 terdakwa lainnya, dituntut lebih ringan dari terdakwa Achmad Syafi’i. Untuk terdakwa Sudjipto Utomo dituntut pidana penjara selama 2 tahun, denda sebesar Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan. Dalam kasus ini, KPK menjadikan terdakwa sebagai JC (Justice Collaborator) karena dianggap membantu penyidik KPK  dalam mengungkap kasus yang juga menyeret terdakwa sendiri.<br /><br />Dan untuk terdakwa Agus Mulyadi, yang menjadi salah satu tim sukses Acchmad Syafi’I pada saat Pilkada Pamekasan, dituntut 2 tahun dan 6 bulan, denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan. JPU KPK mengangap, bahwa terdakwa dianggap kurang kooperatif selama persidangan, diantaranya tidak mengakui jika dirinya salah seorang tim sukses terdakwa Achmad Syafi’i, pada hal, JPU KPK telah menunjukan bukti dalam persidangan.<br /><br />Tuntutan lebih ringan diberikan oleh JPU KPK terhadap terdakwa Noer Solahuddin selaku Kasubbag Umum dan Kepegawaian Inspektorat Kab. Pamekasan, dengan tuntutan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan. <br /><br />Atas putusan tersebut, Penasehat Hukum masing-masing terdakwa diantaranya M. Sholeh mapun JPU KPK menyatakan pikir-pikir.<br /><br />Kepada wartawan media ini, JPU KPK menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim tersebut dianggap tidak ringan walau hukuman yang dijatuhkan dibahwa tuntutan Jaksa.<br /><br />“Sebagaimana tadi kami sampaikan piker-pikir dulu, apakah kami menrima atau akan melakukan upaya hukum. Untuk semua kita pikir-pikir selama Tujuh hari kedepan. Tidaklah walau memang dibahwa tuntutan kami,” kata JPU KPK Arif Hermanto.<br /><br />Kasus ini berawal pada tahun 2016, dimana Desa Dasok mendapatkan DD  sebesar Rp 645.155.378 yang bersumber dari APBN, dan ADD sebesar Rp 499.332.000 yang bersumber dari APBD, sehingga totalnya Rp1.144.487.378. <br /><br />Pada tanggal 17 November 2016, Sucipto Utomo menerbitkan surat perintah tugas Nomor. 700/009/432.401/2016 untuk melaksanakan pemeriksaan DD dan ADD pada Desa se-Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2016, dengan waktu pelaksanaan pemeriksaan, sejak tanggal 21 November sampai dengan 20 Desember 2016 termasuk didalamnya melaksanakan pemeriksaan DD dan ADD di Desa Dasok.<br /><br />Pada tanggal 14 Desember 2016, Inspektorat melaksanakan pemeriksaan DD dan ADD di Desa Dasok dan menemukan penyimpangan, antara lain kekurangan bukti pendukung realisasi belanja penggunaan DD yang telah diambil dari kas Desa sebesar Rp 645.155.378. <br /><br />Selain itu, Inspektorat juga menemukan realisasi pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) dan gambar rencana pekerjaan saluran air (Drainase) di Dusun Brigeh dengan anggaran sebesar Rp 441.000.000, dengan volume pekerjaan sesuai dengan RAB 800 meter, sedangkan realisasi pekerjaan 434,4 M atau 54% dimana saluran Sisi kiri belum dikerjakan. <br /><br />Tidak hanya itu. Pekerjaan tebing penahan tanah di Desa Lubuk, dengan anggaran sebesar Rp 35.155.378, volume pekerjaan sesuai RAB 125 meter,  sedangkan realisasi progres pekerjaan fisik 81,3 M atau 65%, pekerjaan pembangunan pagar kantor Desa di Dusun Barat dengan anggaran Rp 100 juta,  progres pekerjaan fisik 0%, pekerjaan pembangunan pavingisasi di Dusun Barat Rp 60 juta, progres pekerjaan fisik 0% dan pekerjaan prasasti yang ternyata belum dipasang.<br /><br />Pada tanggal 23 mei 2017, terdakwa menerima hasil pemeriksaan tersebut dari Sucipto Utomo melalui surat Nomor X-900/13.1/432.20/2017 tertanggal 8 April 2017 perihal, Laporan hasil pemeriksaan DD dan ADD Tahun Anggaran 2016 pada Desa Dasok, Kecamatan Pademawu.<br /><br />Pada Juni 2017, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kasi Intel Kejari) Pamekasan Sugeng Prakoso, memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan penyelewengan DD dan ADD Tahun Anggaran 2016 di Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, yang dilakukan oleh Kepala Desa Dasok yaitu Agus Mulyadi. <br /><br />Kemudian, pada tanggal 17 Juni 2017, Sugeng Prakoso melakukan Pulbaket (pengumpulan bahan keterangan dan data serta melakukan pengecekan fisik di lapangan secara Informal. Hailnya, ternyata tidak ada pembangunan pavingisasi dan pembangunan pagar di Kantor Desa Dasok, yang selanjutnya melaporkan hal tersebut kepada Rudi Indraprasetya agar ditingkatkan ke tahap penyelidikan karena tidak sulit membuktikannya.<br /><br />Pada tanggal 18 Juli 2017, terdakwa Achmad Syafii melakukan pertemuan dengan Rudi Indraprasetya di Pendopo Bupati. Pada pertemuan tersebut, Rudi Indraprasetya menyampaikan, bahwa Kejari Pamekasan sedang melakukan Pulbaket dan data, atas dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran 2016.<br /><br />Informasi yang disampaikan Rudi Indraprasetya kepada Achmad Syafii, ternyata bersesuaian dengan laporan Inspektorat. Selanjutnya, terdakwa Achmad Syafii meminta Rudi Indraprasetya agar tidak melanjutkan penanganan perkara dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan oleh Agus Mulyadi yang merupakan orang dekat terdakwa.<br /><br />Permintaan terdakwa Achmad Syafii sanggupi Rudi Indraprasetya. Achmad Syafii menyampaikan, “nanti yang mengutus penyelesaiannya adalah Sucipto Utomo”.<br /><br />Pada tanggal 19 Juli 2017, Rudi Indraprasetya mengeluarkan surat perintah tugas Nomor SP.TUG-/05.18/Dek.3/07/2017 yang dibuat tanggal mundur, yaitu tanggal 3 Juli 2017 untuk melakukan Pulbaket dan pengumpulan data, karena dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran 2016 akan menjadi produk pidana Khusus, sekaligus sebagai bahan evaluasi kinerja oleh Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur.<br /><br />Pada tanggal 20 Juli 2017, Sucipto Utomo atas perintah terdakwa Achmad Syafii, menemui Rudi Indraprasetya di Kantor Kejaksaan Negeri Pamekasan. Dalam pertemuan tersebut, Rudi Indraprasetya menyampaikan, bahwa Kejari telah melakukan Pulbaket dan data serta pengecekan fisik di lapangan atas dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran 2016. Sehingga kasus dimaksud sudah dapat ditingkatkan ke tahap penyelidikan.<br /><br />Kemudian Sucipto Utomo menanyakan kepada Rudi Indraprasetya, apakah kasus tersebut dapat dihentikan dengan imbalan uang sebesar Rp 200 juta. Permintaan itu kembali disetuji Rudi Indraprasetya dengan meminta tambahan Rp 50 juta dengan target setor, tanggal 24 Juli 2017, dan Sucipto Utomo pun menyanggupinya.<br /><br />Pada tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 20.00 WIB, Rudi Indraprasetya memanggil Sugeng Prakoso dan Hermawan selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kasi Pidsus Kejari) Pamekasan, dan menyampaikan agar kegiatan Pulbaket dan pengumpulan data, terkait dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok tahun anggaran 2016 ditunda terlebih dahulu, karena ada permintaan dari Bupati Achmad Syafii dengan mengatakan, "Mas, yang ada di itu mau saya pending, karena Bupati mau minta tolong, ini ada ratusan duitnya".<br /><br />Pada tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 2030 WIB, Sucipto Utomo menghubungi Noer Salahuddin alias Margono, agar mengajak Agus Mulyadi yang merupakan saudara dari Noer Salahudin untuk datang ke Kantor Inspektorat. Pada pertemuan tersebut, Sucipto Utomo mengatakan, untuk menghentikan penanganan perkara dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran 2016, Rudi Indraprasetya meminta imbalan uang sebesar Rp 250 juta,  dengan target setor tanggal 24 juli 2017. <br /><br />Setelah Agus Mulyadi menyanggupi, Sucipto Utomo menyampaikan, bahwa komunikasi selanjutnya dapat dilakukan melalui Noer Salahuddin.<br /><br />Pada tanggal 21 Juli 2017, atas perintah Sucipto Utomo, Noer Salahudin menghadap Rudi Indraprasetya di kantor Kejari Pamekasan. Rudi Indraprasetya menitipkan pesan untuk disampaikan kepada Agus Mulyadi yang isinya, bukan masalah nilai kekurangan volume, melainkan terkait masalah hukum selanjutnya. Norr Salahudin datang ke rumah Agus Mulyadi untuk menyampaikan pesan dari Rudi Indraprasetya terkait permintaan uang sebesar Rp 250 juta. Agus Mulyadi meminta untuk mengumpulkan uang terlebih dahulu.<br /><br />Pada tanggal 21 Juli 2017, Soetjipto Utomo menghadap terdakwa Achmad Syafii di Rumah Makan Agis Surabaya. Pada pertemuan tersebut, Sutjipto Utomo melaporkan, bahwa untuk menghentikan penanganan perkara dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran 2016, Rudi Indra Prasetya meminta imbalan sebesar Rp 250 juta. Permintaan tersebut telah disampaikan oleh Sucipto Utomo kepada Agus Mulyadi, dan disanggupi oleh Agus Mulyadi.<br /><br />Laporan Sutjipto Utomo direspon oleh terdakwa Achmad Syafii, dengan mengatakan, "Ya, sudah selesaikan".<br /><br />Menindaklanjuti permintaan Rudi Indraprasetya, kemudian Agus Mulyadi mentransfer uang ke rekening BCA Nomor 1920559162 atas nama Noer Solahudin dengan rincian, tanggal 24 Juni 2017, Agus Mulyadi mentransfer sebanyak dua kali masing-masing Rp 50 juta, dan tanggal 25 Juli 2017, juga mentransfer dua kali yang jumlahnya masing-masing Rp 50 juta, serta tanggal 26 Juli 2017 sebesar Rp 45 juta. Sehingga total seluruhnya yang sudah ditransfer sebesar Rp 245 juta.<br /><br />Uang tersebut oleh Noer Solahuddin, dimasukkan ke dalam plastik kresek warna hitam dan menunjukkan kepada Sutjipto Utomo., yang kemudian uang tersebut disimpan ke brankas di ruang auditor kantor Inspektorat atas perintah Sutjipto Utomo.<br /><br />Pada tanggal 26 Juli 2017 sore hari, Agus Mulyadi memerintahkan kurir untuk mengantar uang sebesar Rp 5 Juta ke rumah Noer Solahuddin. Kemudian pada tanggal 27 juli 2017, Noer Solahuddin menyatukan uang yang 5 juta rupiah dengan uang yang sebelumnya ke dalam plastik kresek warna hitam. Sehingga total seluruhnya Rp 250 juta. Setelah itu, Noer Solahudin menemui Sutjipto Utomo untuk menyerahkan uang tersebut. Namun Sutjipto Utomo meminta kepada Noer Salahuddin untuk menyimpan uang tersebut, karena Rudi Indraprasetya sedang tidak ada di Pamekasan.<br /><br />Pada tanggal 31 Juli 2017, bertempat di Pendopo Bupati Pamekasan, Agus Mulyadi melaporkan kepada terdakwa Achmad Syafii, bahwa dirinya telah telah menyerahkan uang sebesar Rp 250 juta kepada Noer Solahuddin, agar diberikan kepada Rudi Indraprasetya, untuk menghentikan penanganan perkara dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran.<br /><br />Sehingga, apa yang dilaksanakan Sutjip Utomo telah diketahui oleh terdakwa Achmad Syafii, yang sebelumnya terdakwa telah meminta kepada Rudi Indraprasetya, untuk tidak melanjutkan penanganan kasus dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok. Permintaan terdakwa kepada Rudi Indraprasetya telah ditindaklanjuti oleh Sucipto.<br /><br />Pada tanggal 1 Agustus 2017, Sutjipto Utomo menyampaikan kepada Rudi Indraprasetya, bahwa uang sebesar Rp 250 juta sudah siap diserahkan. Namun, karna Rudi Indra Prasetya sedang berada di Kejati Jatim, Jalan A. Yani Surabaya, bertepatan kunjungan Kepala Kejaksaan Agung RI ke Jawa Timur, pemyerhana uang itu pun tertunda.<br /><br />Rudi Indraprasetya menyampaikan, Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sudah berada di Pamekasan. Selanjtnya, Sucipto Utomo menyampaikan, akan datang pada tanggal 2 Agustus 2017 ke rumah dinas Kajari.<br /><br />Pada Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekitar pukul 07.00 WIB, Sutjipto Utomo dan Noer Salahuddin menepati janjinya untuk datang ke rumah dinas Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan. Kemudian Noer Salahudin menyerahkan uang sebesar Rp 250 juta yang dibungkus plastik warna hitam kepada Sucipto Utomo. <br /><br />Selanjutnya, Sutjipto Utomo menyerahkan uang tersebut kepada Rudi Indraprasetya dengan mengatakan, "Pak, ini 250". Dan Rudi Indraprasetya menjawab, "Terima kasih".. Tak lama kemudian. tim KPK mengamankan Rudi Indraprasetya, Sutjipto Utomo, Noer Salahuddin alias Margono, berikut uang sebesar Rp 250 juta, dan selanjutnya tim KPK juga mengamankan Agus Mulyadi serta terdakwa Achmad Syafii (Bupati Pamekasan).<br /><br />JPU KPK menyebutkan dalam surat dakwaannya, bahwa perbuatan terdakwa Achmad Syafii bersama-sama dengan Sutjipto Utomo, Noer Salahuddin alias Margono dan Agus Mulyadi, memberi uang sebesar Rp 250 juta kepada Rudi Indraprasetya, supaya menghentikan penanganan kasus dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran 2016 di Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, bertentangan dengan kewajiban Rudi Indraprasetya, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 5 angka 4.<br /><br />Pasal 5 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 menyatakan; Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi kolusi dan nepotisme.<br /><br />Pasal 5 angka 6; Setiap penyelenggara negara berkewajiban melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, tidak melakukan perbuatan tercela tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi. Keluarga. kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.<br /><br />Sehingga, perbuatan terdakwa terancam pidana penjara paling lama 5 tahun, yang diatur dan diancam dalam pasal 5 ayat (1) huruf a  atau pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Redaksi)

News Tipikor Bupati Pamkesan Divonis 2,8 Thn Penjara dan Hak Politiknya Dicabut

Suasana diruang sidang seusai terdakwa divonis berita korupsi .co – Pada Senin, 18 Desember 2017, adalah hari terkahir bagi Achmad Syaf...

»

Kasus Korupsi Dana SPP PNPM Kediri, Terdakwa Beberkan Kesalahan UPK

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGRaS9CYtGYWNLMl7wiHYiCxNnU8LHkIvQHi_51xuxWNBzl3Sz_HTQaF9lbM-qkU7MOstRH6ou7JluWjTuxPwyhEtsrx9jUlJiS6h6HzsSJ_LTt4uKKOrM_x_i5GXO0xE7riWqnIv9iuQ/s1600/Terdakwa+Sriyani.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGRaS9CYtGYWNLMl7wiHYiCxNnU8LHkIvQHi_51xuxWNBzl3Sz_HTQaF9lbM-qkU7MOstRH6ou7JluWjTuxPwyhEtsrx9jUlJiS6h6HzsSJ_LTt4uKKOrM_x_i5GXO0xE7riWqnIv9iuQ/s640/Terdakwa+Sriyani.png" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> “Kami selaku relawan verifikasi tidak mempunyai SK dan surat tugas yang dibuat oleh ketua BKAD dalam melaksanakan tugas sebagai verifikator. Kami selaku relawan verifikasi, hanya bertugas mencocokkan proposal yang telah dilengkapi dengan fotokopi KTP dan tanda tangan peminjam simpan pinjam perempuan yang sudah ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung”.<br /> <br /> Inilah yang disampaikan terdakwa Sriayani kepada Majelis Hakim yang diketuai Hakim Judi, dalam persidangan dengan agenda pembacaan Pledoi (Pembelaan) atas surat tuntutan JPU Dedi terhadap dirinya, pada 5 Desember 2017 yang digelar di Pengadilan Tipior, pada Kamis, 14 Desember 2017.<br /> <br /> Sriani dan Binti Yatimatul Sholichah diseret JPU dari Kejari Ngasem Kabupaten Kediri ke Pengadilan Tipikor untuk diadili di hadapan Majelis Hakim dalam kasus dugaan Korupsi dana Simpan Pinjam Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (SPP PNPM) di Desa Tanjung, Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri pada tahun 2015 lalu, sebesar Rp 224 juta yang merugikan keuangan negara senilai Rp 131 juta.<br /> <br /> Sriani dan Binti Yatimatul Sholichah, sebagai relawan yang bertugas untuk mencocokkan proposal yang sudah ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung dengan dilengkapi fotokopi KTP dan tanda tangan peminjam dana SPP PNPM,  tidak diberi surat tugas apa lagi SK (Surat Keputusan) pengangkatan sebagai relawan dari Kepala Desa, Camat maupun dari Bupati Kediri. Sebagai relawan, Kedua ibu rumah tangga ini tidak menerima gaji, kecuali hanya transportasi sebesar Rp 25 ribu.<br /> <br /> Kedua tersangka/terdakwa dituduh telah bekerja sama dengan Mufidatul Khusna alias Pipit selaku koordinator Desa dana SSP PNPM Kecamatan Pagu yang membawahi 10 kelompok (sudah divonis 3 tahun penjara dari tuntutan JPU 5 tahun dan mengembalikan uang negara sebesar Rp 128 juta, pada Kamis, 14 Desember 2017), membuat proposal fiktif untuk mencairkan dana SPP PNPM untuk 10 kelompok yang beranggotakan paling sedikit 10 orang, dengan total pinjaman sebesar Rp 224 juta.<br /> <br /> Ke- 10 kelompok tersebut diantaranya kelompok Mawar sebesar Rp 38 juta, kelompok Kenanga Rp 30 juta, Tulip Rp 19 juta, kelompok Cempaka Rp 15 juta, Lala Rp 50 juta, Tanjung Rp 34 juta, dan Melati Rp 38 juta. Kasus ini mencuat saat pembayaran mulai bermasalah. <br /> <br /> Anehnya, penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dedi dari Kejari Ngasem, “menganggap” bahwa Sriani dan Binti Yatimatul Sholichah adalah pejabat yang berewenang serta bertanggung jawab dalam pencairan dana SPP PNPM di Desa Tanjung, Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri pada tahun 2015 lalu.<br /> <br /> Ke- 2 terdakwa (Sriani dan Binti Yatimatul Sholichah) ini pun dijerat dengan pasal 3 juncto pasal 18 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.<br /> <br /> <i>Pasal 3; Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</i><br /> <br /> Terdawka Sriani dan terdakwa Binti Yatimatul Sholichah pun dituntut pidana penjara masing-masing selama 2 tahun, denda sebesar Rp 50 juta atau dikurung selama 2 bulan bila terdakwa tidak membayarnya. <br /> <br /> Yang lebih anehnya lagi, Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Pagu Herdanandoyo dan Bendahara UPK Charirotunafisah, S.Sos., binti Alm. Nurali di “lindungi” Kejari Ngasem karena kedua pejabat itu dianggap tidak bertanggung jawab dalam pencairan dana SPP PNPM.<br /> <br /> “Kami selaku relawan verifikasi tidak menerima gaji, hanya menerima uang transportasi sebesar Rp 25 ribu. Kami bukan pegawai kantor BKAD, tetapi hanya sebagai relawan. Kami selaku relawan prediksi setiap melaksanakan tugas di Desa Tanjung selalu didampingi oleh ketua UPK dan meminta petunjuk kepada ketua UPK untuk kelayakan proposal SPP tersebut,” lanut terdakwa.<br /> <br /> Terdakwa membacakan pembelaannya yang diketik dalam 3 lembaar kertas HVS mengatakan,  bahwa dalam pencairan dana SPP Ke- 2 terdakwa tidak mengetahui kapan pencairan dana SPP PNPM tersebut.<br /> <br /> “Kami selaku relawan verifikasi tidak pernah mengetahui tentang Kapan cairnya dana SPP tersebut, disebabkan tidak pernah diundang secara resmi baik di musyawarah antar Desa Made dan tim pendanaan dalam pencairan SPP perguliran yang terdiri dari verifikator, UPK, BKAD, BPUPK dan perwakilan Desa. Kami selaku relawan verifikasi tidak pernah menerima upah Satu rupiah pun baik dari koordinator Desa peminjam SPP dan UPK setelah pencairan dana SPP. Kami selaku relawan verifikasi tidak berhak merekomendasikan pencairan dana SPP, karena kami tidak mempunyai SK sebagai petugas tetapi hanya sebagai relawan,” ucap terdakwa.<br /> <br /> Menurut terdakwa, jumlah tim verifikas seharusnya lebih Satu orang, namun kenyataannya hanya satu orang verifikator. Terdakwa merasa ada kejanggalan pada saat pencairan, namun kesalahan itu dilimpahkan kepada dirinya.<br /> <br /> “Kami merasa ada kejanggalan yang seolah-olah kesalahan pencairan SPP PNPM  perguliran dilimpahkan kepada relawan verifikasi, padahal kesalahan terjadi pada pihak yang mencarikan yang tidak sesuai dengan SOP SPP perguliran yang tertera pada pasal 8 ayat 12 huruf e,” beber terdakwa kepada Majelis hakim.<br /> <br /> “Terdakwa melanjutkan, kesalahan verifikasi akan gugur dengan sendirinya apabila UPK melaksanakan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP SPP perguliran dengan benar, yaitu dengan melalui E-mail dan menghadirkan peminjam atau pemanfaat sebagaimana ketentuan pasal 8 ayat 12 huruf e peraturan dana perguliran yang berbunyi, pada waktu penerimaan seluruh peminjam pemanfaat harus hadir, jika tidak maka pencairan dana ditunda hingga seluruh anggota hadir,” lanjut terdakwa kemudian.<br /> <br /> Terdakwa mengatakan, dirinya hanya sebagai relawan dan bukan pegawai tetap PNPM BKAD yang seolah memiliki kewenangan di atas kewenangan Ketua BKAD, ketua UPK dan Bendahara UPK. <br /> <br /> “Kami hanyalah petugas verifikasi tunggal yang bersifat berlawanan dan tidak memiliki kewenangan rekomendasi dalam pencairan dana SPP perguliran, yang berhak mencairkan dana SPP perguliran dan bertanggung jawab langsung atas pencairannya adalah pihak UPK bukan dari relawan verifikasi. Oleh sebab itu, SPP perguliran yang disalahgunakan oleh koordinator Desa saudara Pipit, merupakan tanggung jawab UPK yang telah mencairkan dana tidak sesuai dengan SOP SPP perguliran,” ungkap terdakwa.<br /> <br /> Pun demikian, terdakwa Sriyani memanjatkan Do’a terhadap orang-orang yang dianggap mendzolimi dirinya ayng sudah merugikan lahir batin.<br /> <br /> “Kesalahan yang dilakukan pihak UPK yang ditujukan kepada kami sebagai relawan verifikasi, semoga pihak-pihak yang mendzolimi kami semoga diampuni segala dosanya dan sadar atas perbuatannya yang telah merugikan kami. Kami merasa dirugikan lahir batin, karena tidak dapat berkumpul dengan keluarga dan berinteraksi sosial serta tidak dapat melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya,” kata terdakwa.  (Redaksi)

Tipikor Kasus Korupsi Dana SPP PNPM Kediri, Terdakwa Beberkan Kesalahan UPK

berita korupsi .co – “Kami selaku relawan verifikasi tidak mempunyai SK dan surat tugas yang dibuat oleh ketua BKAD dalam melaksanakan tu...

»

Kejari Ngasem “Lindungi” Pelaku Utama Kasus Korupsi SPP PNPM

<span style="font-size: large;"><b>#Dua Ibu Rumah Tangga Sebagai Relawan Verifikator Dana SPP PNPM di Tuntut 2 Thn Penjara#</b></span><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPrztY7FfyiBLLFX8qGMSGTjlU083AosjXbi9IyGhyYCM3pQ59Q9WHxEAQ-svi_7o1CWAIUcbJthrUNnne6wDUFVcplFjk3yhWlAtEShfo_HfCkfMvkI5J3IEjlrjwjOgKznfWx1wAEo0/s1600/IMG20171214112725.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPrztY7FfyiBLLFX8qGMSGTjlU083AosjXbi9IyGhyYCM3pQ59Q9WHxEAQ-svi_7o1CWAIUcbJthrUNnne6wDUFVcplFjk3yhWlAtEShfo_HfCkfMvkI5J3IEjlrjwjOgKznfWx1wAEo0/s640/IMG20171214112725.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> “Hitam Putihnya” penegakan hukum dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada ditangan Aparat Penegak Hukum (APH) yakni KPK, Kepolisian, Kejaksaan dan berakhir di “tangan” Majelis Hakim Pengadilan Tipikor.<br /><br /><i>Masyarakat pun, khsusunya di Kabupaten Kediri yang hendak menjadi relawan dalam suatau kegiatan yang di danai dari duit negara, akan lebih berhati-hati bila tidak ingin masuk penjara karena dianggap sebagai pejabat yang lebih bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran kegiatan tersebut.</i><br />Seperti kasus dugaan Korupsi dana Simpan Pinjam Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (SPP PNPM) di Desa Tanjung, Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri pada tahun 2015 lalu, sebesar Rp 224 juta yang merugikan keuangan negara senilai Rp 131 juta.<br /><br />Dalam kasus ini, penyidik dan JPU Kejaksaan Negeri (Kejari) Ngasem Kabupaten Kediri, meyeret 2 (Dua) Ibu rumah tangga yang menjadi relawan verifikator ke Pengadilan Tipikor untuk diadili dihadapan Majelis Hakim.<br /><br />Ke- 2 ibu rumah tangga yang menjadi relawan itu adalah Sriani dan Binti Yatimatul Sholichah. Sebagai relawan yang bertugas untuk mencocokkan proposal yang sudah ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung dengan dilengkapi fotokopi KTP dan tanda tangan peminjam dana SPP PNPM,  tidak diberi surat tugas apa lagi SK (Surat Keputusan) pengangkatan sebagai relawan dari Kepala Desa, Camat maupun dari Bupati Kediri.<br /><br />Jangankan surat tugas atau SK, gaji pun tidak diperoleh kedua terdakwa sebagai relawan verifikator, kecuali trannportasi sebesar Rp 25 ribu.<br /><br />Oleh Jaksa, Kedua tersangka dituduh telah bekerja sama dengan Mufidatul Khusna alias Pipit selaku koordinator Desa dana SSP PNPM Kecamatan Pagu yang membawahi 10 kelompok (sudah divonis 3 tahun penjara dari tuntutan JPU 5 tahun dan mengembalikan uang negara sebesar Rp 128 juta, pada Kamis, 14 Desember 2017), membuat proposal fiktif untuk mencairkan dana SPP PNPM untuk 10 kelompok yang beranggotakan paling sedikit 10 orang, dengan total pinjaman sebesar Rp 224 juta.<br /><br />Ke- 10 kelompok tersebut diantaranya kelompok Mawar sebesar Rp 38 juta, kelompok Kenanga Rp 30 juta, Tulip Rp 19 juta, kelompok Cempaka Rp 15 juta, Lala Rp 50 juta, Tanjung Rp 34 juta, dan Melati Rp 38 juta. Kasus ini mencuat saat pembayaran mulai bermasalah. <br /><br />Anehnya, penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dedi dari Kejari Ngasem, “menganggap” bahwa Sriani dan Binti Yatimatul Sholichah adalah pejabat yang berewenang serta bertanggung jawab dalam pencairan dana SPP PNPM di Desa Tanjung, Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri pada tahun 2015 lalu.<br /><br />Ke- 2 terdakwa (Sriani dan Binti Yatimatul Sholichah) ini pun dijerat dengan pasal 3 juncto pasal 18 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.<br /><br /><i>Pasal 3; Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</i><br /><br />Terdawka Sriani dan terdakwa Binti Yatimatul Sholichah pun dituntut pidana penjara masing-masing selama 2 tahun, denda sebesar Rp 50 juta atau dikurung selama 2 bulan bila terdakwa tidak membayarnya. <br /><br />Yang lebih anehnya lagi, Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Pagu Herdanandoyo dan Bendahara UPK Charirotunafisah, S.Sos., binti Alm. Nurali di “lindungi” Kejari Ngasem karena kedua pejabat itu dianggap tidak bertanggung jawab dalam pencairan dana SPP PNPM.<br /><br />Tidak hanya itu. JPU “tidak” menghadirkan Camat Pagu, sebagai pejabat yang menandatangani surat penetapan pendanaan, dan Mohamad Faisol Budiharsono selaku fasilitator sekaligus sebagai pendamping PNPM Mandiri Pedesaan UPK Kec. Pagu serta Sutadji Syamsudin selaku Badan Pengawas UPK sebagai saksi ke Persidangan. JPU hanya membacakan keterangan Ke- 3 pejabat tersebut.<br /><br />Akibat ketidak hadiran pejabat tersebut, Penasehat Hukum (PH) terdakwa, Budiharjo Setiawan, M. Yusron Marzuki dan Sayu Indah Samawati terlebih Majelis Hakim yang diketuai Hakim Judi, tak dapat mengajukan pertanyaan terkait tanggung jawab dan kewenangannya.<br /><br />Hal inilah yang dibeberkan PH Ke- 2 terdakwa, Budiharjo Setiawan, M. Yusron Marzuki dan Sayu Indah Samawati di Persidangan dihadapan Majelis Hakim yang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya dengan agenda pembacaan Pledoi (Pembelaan), pada Kamis, 14 Desember 2017.<br /><br />Dalam Pledoi yang dibacakan Budiharjo Setiawan dkk, juga memberkan kembali keterangan saksi-saksi dalam persidangan dari anggota kelompok penerima dana SPP PNPM yang dihadirkan JPU Dedi diantaranya, Mujianik binti Swanto, Siti Muyassaroh binti Imam Muslim, Solekah binti Ridwan, Wina Sugiarti binti Sumarno , Lilik Utami binti Sukarno, Siti Juwariyah binti Jaswadi, Tukin binti Poniran dan Ika Andiana binti Andik Budiono.<br /><br />”Dari keterangan para saksi tersebut diatas, tidak mengetahui proses verifikasi yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak menandatangani proposal simpan pinjam perempuan,” ucap Budi<br /><br />Tidak hanya keterangan saksi dari anggota kelompok yang di beberkan PH terdakwa, melainkan keterangan saksi dari KMPD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) diantaranya, Sutrisno bin Supardi (Koordinator SPP Desa Menang Kec. Pagu), Miftachul Janah binti Poniman (Koordinator SPP Desa Jagung Kec. Pagu). Dari keterangan saksi ini dalam persidangan beberapa waktu lalu mengatakan, bahwa saksi tidak mengerahui proses verifikasi. Saksi ditunjuk sebagai Identifikasi tahun 2016 setelah adanya pemeriksaan dari Kejari.<br /><br />“Saksi tidak mengetahui proses verifikasi yang dilakukan terdakwa, dan sebagai tim identifikasi baru ditunjuk pada tahun 2016, setelah adanya pemeriksaan dari kejaksaan, dan hanya bertugas mengidentifikasi tunggakan kelompok SPP dan membuat laporan hasil identifikasi kepada ketua UPK kec. Pagu,” ucap Budi membacakan kembali keterangan para saksi.<br /><br />PH terdakwa juga membacakan kembali keterangan saksi Ketua UPK Herdanandoyo yang intinya, bahwa Ketua UPK mengetahui proses verifikasi, bahkan mendampingi setiap proses verifikasi yang dilakukan oleh terdakwa. Herdanandoyo juga  mengetahui ada kelompok fiktif yang diverifikasi oleh terdakwa, namun Ketua UPK itu tidak berusaha untuk melarang atau mencegah terdakwa agar tidak memberikan rekomendasi layak pada proposal tersebut, karena saksi beranggapan bahwa dia tidak berwenang mencegah atau melarang terdakwa karena itu menjadi tanggung jawab BKAD.<br /><br />Sementara ketarangan Bendahara UPK Charirotunafisah, S.Sos., binti Alm. Nurali mengatakan,  bahwa Ia tidak mengetahui proses verifikasi yang dilakukan terdakwa. Charirotunafisah mengaku mencairkan dana yang diduga menggunakan dokumen/proposal fiktif langsung kepada Mufidatul Khusna alias Pipit (Koordinator Kelompok), bukan kepada anggota kelompok pemohon dalam proposal sebagaimana diisyaratkan dalam SOP, karena sudah biasa dilakukan seperti itu. Charirotunafisah selaku bendahara UPK mencairkan dana yang diduga menggunakan dokumen/proposal fiktif tanpa dilampiri surat penetapan pendanaan yang ditanda tangani oleh ketua BKAD, dan Camat sesuai dengan SOP, karena sudah biasa dilakukan seperti itu. Charirotunafisah melakukan atas sepengetahuan Ketua UPK. Charirotunafisah memerintahkan terdakwa Sriani binti Muryadi untuk mengisi form lembaran verifikasi, setelah adanya prosess pemeriksaan dari kejaksaan, karena form verifikasi yang lama (tahun 2015) sudah hilang.<br /><br />Selain itu, PH terdakwa juga membacakan keterangan saksi dari Ketua BKAD (Badan Kordasi Antar Desa) Ahmad Murtaki. “Keterangan saksi dibawah sumpah sebagai berikut, saksi tidak mengetahui proses verifikasi. Saksi tidak memproses hasil verifikasi terdakwa dalam rapat MAD. Saksi menandatangani surat penetapan pendanaan setelah proses pencairan keuangan di UPK. Saksi mengaku tidak pernah dilibatkan dalam proses SPP perguliran pedesaan di kec. Pagu oleh UPK. Saksi mengaku bersalah karena tidak menjalankan tupoksi saksi sebagai ketua BKAD,” kata PH terdakwa mengutip keterangan saksi.<br /><br />Usai persidangan, Budiharjo maupun suami terdakwa Sriyani mengatakan bahwa terdakwa hanya diminta untuk membantu memverikasi proposal tanpa ada surat tugas ataupun SK. ”Terdakwa ini hanya relawan yang tidak memiliki SK dan surat tugas. Gaji aja nggak ada, Cuma transportasi Dua puluh Lima ribu yang diterima. Jadi terdakwa ini tidak mengetahui bagaiamana pencairan dana SPP PNP,” ucap Budiharjo.<br /><br />”Ada SK  terdakwa sebagai Badan Pengawas tahun 2010 yang ditandatangani oleh Camat, dan Camatnya sudah pensiun,” lanjut Budi menambahkan yang di Ia kan suami terdakwa.<br /><br />Sebelumnya, JPU Dedi sempat melontarkan ucapan kepada PH terdakwa di ruang sidang yang mengatakan bahwa Ketua UPK akan naik. ”Paling yang naik ia Ketau UPK nya, mau tak mau ia Ketua UPKnya,” ucap JPU Dedi. (Redaksi)</span></span>

Tipikor Kejari Ngasem “Lindungi” Pelaku Utama Kasus Korupsi SPP PNPM

#Dua Ibu Rumah Tangga Sebagai Relawan Verifikator Dana SPP PNPM di Tuntut 2 Thn Penjara# berita korupsi .co – “Hitam Putihnya” penega...

»

Kasus Korupsi Bank Jatim Rp 306 M, Bagaikan “Bola Es”

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjs8fGEiA2fE2QPr1YRMUvzwa5-eT-P48FAzv2u7Qa7_wViyIZPypNtb1rrGmVl45yGGOMUPIR9D3xYHgsRDGBqTjFBuMu-f5xbrWs0p-HLBgFSNLTSv_2OWyd4GnBm5CjiYcFusd3gGJ8/s1600/IMG20171212141958.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjs8fGEiA2fE2QPr1YRMUvzwa5-eT-P48FAzv2u7Qa7_wViyIZPypNtb1rrGmVl45yGGOMUPIR9D3xYHgsRDGBqTjFBuMu-f5xbrWs0p-HLBgFSNLTSv_2OWyd4GnBm5CjiYcFusd3gGJ8/s640/IMG20171212141958.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Bagaikan bola Es yang secara perlahan-lahan mulai mencair, begitu juga dengan kasus dugaan Korupsi kredit macet modal kerja atau Standby Lone (KMK SBL) Bank Pembangunan Daerah (BPD) PT Bank Jatim pada tahun 2010 lalu, sebesar Rp306.050 milliyar yang merugikan keuangan negara senilai Rp 155.036.704.864<br /> <br /> Sebab dari keterangan saksi yang dihadirkan JPU ke persidangan terungkap, bahwa terjadinya kasus mega Korupsi di Bank milik Pemprov Jatim ini diduga adanya keterlibatan dipucuk pimpinan, sehingga perosedur pencairan kredit yang diajukan oleh PT Surya Graha Semesta (SGS) yang berkantor di Jalan Mojopahit, Komplek Perniagaan Jati Kepuh, Blok C 2-4 Celep, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur sebesar Rp 306.050.000.000 untuk membiayai 8 proyek di Jatim tidak sesuai dengan prsosedur, yang berakibat terjadinya kredit macet yang merugikan keuangan negara hingga Rp 155.036.704.864<br /> <br /> Kasus Mega Korupsi Bank Jatim kali ini pun menyeret pegawai maluai pejabat rendahan (staf Sub Divisi Kredit Menengah dan Koperasi Bank Jatim) hingga Direksi. Yang sebelumnya, hanya ditingkat pimpinan cabang diantaranya, kasus Korupsi kredit fiktif Bank Jatim cabang HR. Muhammat tahun 2011 sebesar Rp 52,2 M yang menyeret Pimpinan Cabang Bagoes Suprayogo (sudah divonis 12 thn penjara) juga 4 ditingkat analisi (divonis bebas) dan Direktur PT Cipta Inti Parmindo (CIP) Yudi Setiawan (divonis 15 tahun penjara) bersama istrinya Carolina (divonis 6 tahun penjara).<br /> <br /> Kemudian kasus Korupsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Usaha Tani (KUT) tahun 2010 hingga 2012 lalu, senilai Rp 24.850.000.000 dengan kerugian negara sebesar Rp 19.388.656 900,92 dan kasus Korupsi program Kredit Usaha Pembibitan/Peternakan Sapi (KUPS) tahun 2010 sebesar Rp 50 M, yang merugikan keuangan negara senilai Rp Rp 45.885.166.385,15. Kasus ini menyeret Pimpinan Cabang Bambang Waluyo (divonis 13 tahun oleh hakim PT dalam kasus Korupsi KUR/KUT dan 12 tahun penjara dalam kasus Korupsi KUPS) dan 8 analisis termasuk 2 penyelia juga divonis bersalah, serta Ketua Koperasi kelompok Tani Bidara Tanu Bareng Jombang Ir. H. Masykur Affandi (divonis 16 tahun) mantan adik ipar mantan Bupati Jombang.<br /> <br /> Selasa, 12 Desember 2017, JPU TM. Pakpahan dkk dari Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan JPU Widi dan Arif Usman dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, mengahadirkan mantan RM (Relation Manager) Bank Jatim pusat yang sekarang menjadi Kepala Cabang Pasuruan Sundaru Hadinoto sebagai saksi untuk terdakwa Wonggo Prayitno (mantan pimpinan Divisi Kredit Bank Jatim),  Arya Lelana mantan (Pimpinan Sub Divisi Kredit Bank Jatim), Harry Soenarno (Relation Manager atau RM) Bank Jatim, dan Iddo Laksono Hartanto (staf Sub Divisi Kredit Menengah dan Koperasi Bank Jatim), dengan diampingi Penasehat Hukum (PH)-nya masing-maing, diantaranya Saiful Maarif.<br /> <br /> Dihadapan Majelis Hakim yang diketuai H.R. Unggul Warso Mukti, Sundaru menjelaskan, bahwa diriya tidak mengetahui dokumen kontrak kredit yang diajukan PT SGS ke Bank Jatim. Sundaru mengaku hanya melaknakan monitoring terkait 3 proyek di Kediri, antara lain proyek pembangunan Jembatan Brawijaya dengan nilai anggaran Rp 66.409.000.000 perusahaan pelaksana PT Fajar Parahiyangan (Group PT SGS), proyek pembangunan RSUD senilai Rp 208.685.176.000, pelaksana PT Murni Konstruksi Indonesia (Group PT SGS) dan proyek Poltek II Kediri dengan anggaran sebesar Rp 88.901.861.280, pelaksana PT Nugraha Adi Taruna (Group PT SGS)<br /> <br /> “Saya melakukan monitoring kelapangan, tidak membaca dokumen,” kata Sundaru kepada Majelis. <br /> <br /> Majelis Hakim pun mempertanyakan, “Apa dasar saudara untuk melakukan moniring tanpa mengetahui dokumennya ? SPKnya atas nama siapa ?,” tanya Hakim Unggul. Saksi beralasan hanya melanjutkan dari sebelumnya. Sundaru menggantikan posisi RM sebelumnya yakni Hendry Pranata. Dan Hendry menggantikan Hari Winanrno (terdakwa).<br /> <br /> Ketiga RM ini masing-masing mempunyai peran dari  mulai pengusulanpencairan proyek, penambahan plafond dan monitoring. Lalu mengapa hanya Hari yang diseret ke Pengadilan Tipikor ? <br /> <br /> Aneh memang, saksi melaklukan monitoring kelapangan namun tak mengetahui dokumennya. Tak heran, bila saksi ini tak dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim terkait SPK. Pada hal, dasar untuk melakukan monitoring adalah dokumen.<br /> <br /> Yang lebih anehnya lagi, JPU tak bisa menunjukkan bukti berupa dokumen SPK saat Ketua Majelis Hakim mempertanyakkannya. JPU sempat sibuk membolak balik - bukti beberap bukti yang ada namun tak kinjung ada. JPU hanya dapat menunjukkan dokumen berupa addendum proyek Poltek II Kediri.<br /> <br /> “Dicatat aja biar bisa diingat,” kata Hakim Unggul.<br /> <br /> Data yang dimiliki <b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co</b> terkait proyek Poltek II Kediri, sumber dana APBD seniali Rp 88.901.861.280 terdiri atas; Sub Kontrak I sebesar Rp 1.885.000.000, Sub Kontrak II (TA 2010) Rp 19.500.000.000, Sub Kontrak III (TA 2010) Rp 13.000.000.000, Sub Kontrak IV (TA 2011) Rp 4.178.395.700, , Sub Kontrak V (TA 2011) Rp 8.223.997.995,  , Sub Kontrak VI (TA 2012) Rp 21.175.000.000, , Sub Kontrak VII (TA 2013) sebesar Rp 20.939.467.585. Dokumen Proyek; SPMK No. 1034/X/SPMK FISIK/APBD/2009 tanggal 14 Oktober 2009.Surat perjanjian kerja Konstruksi harga satuan : Kontrak Induk No. 1032/KONTRAK FISIK/APBD/2009 tanggal 8 Oktober 2009. Sub Kontrak II No. 1032.02/SUB KONT FISIK/APBD/2010 tanggal 6 Januari 2010. Sub Kontrak III No 1032.3/ SUB KONT FISIK/APBD/2010-2011 tanggal 17 Desember 2010. Addendum Kontrak Induk No. 02/ADDENDUM KONT FISIK/APBD/IX/2010 tanggal 22 September 2010. Addendum Kontrak Induk No. 03/ADDENDUM KONT FISIK/APBD/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011. Addendum Kontrak Induk No. 04/ADDENDUM KONT FISIK/APBD/II/2012 tanggal 15 Pebruari  2012, jangka waktu pekerjaan 1.530 hari Kalender terhitung sejak tanggal SPMK yakni 14 Oktober 2009 s/d 22 Desember 2013.<br /> <br /> Penerima pekerjaan PT Nugraha Adi Taruna (Group PT SGS) sementara pemberi pekrjaan adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri Jalan Brigjen Pol. Imam Bachri HP 100 Kediri dengan PKK Ir. Datik Indrijaswati.<br /> <br /> Pencairan Standby Lone atas nama PT Surya Graha Semesta untuk pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) pekerjaan pembangunan gedung Poltek II Kota Kediri telah disetujui dengan rincian; Palfond pencairan Kredit Rp 20,500.000.000, total angsuran senilai Rp 6.750.000.000, Baki Debet (sisa) Rp 13.750.000.000. Persentase 67 persen, kolektiblitas macet.<br /> <br /> Proses pelaksanaan pekerjaan pada saat dilakukan monitoring pada tanggal 20 Agustus 2013 dalam tahap pengerjaan paving untuk halaman depan dari rumah sakit, serta dalam proses pengadaan material barang. Pekerjaan untuk struktur bangunan yang digunakan untuk ruang laboratorium dan ruang perkuliahan saa ini telah selesai dilakukan pekerjaan dinding, pekerjaan sanitasi/plumbing dan mechanical electrical.<br /> <br /> Pekerjaan gedung kantor administrasi kampus Poltek II Kediri disis sebelah Barat saat ini dalam tahap pengerjaan dinding lantai 2 dan untuk gedung kantor administrasi di sisi sebelah Timur, saat ini dalam tahap pengerjaan struktur untuk pengecoran pondasi dan sloof kolom untuk struktur bangunan dari rencana pekerjaan 3 tahun.<br /> <br /> Selama pelaksanaan pembanunan, beberapa kali PT SGS mengajukan keringanan angsuran pokok dan destujui oleh Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi. Sehingga menyebabkan sisa termin pelaksanaan menjadi<i> sebanding dengan baki debet (sisa) kredit. Untuk penyelesaian proyek tersebut, telah dilakukan standing instruction atas pimpinan Divisi Kredit Menegah dan Korporasi yakni, Wonggo Prayitno dan pimpinan Sub Divisi Kredit Menegah dan Korporasi Arya Lelana</i>. Dimana pembayaran termin pekerjaan dari pemberi kerja, maka akan dilakukan ke rekening supplier. dan saat ini, fasilitas kredit tersebut telah dilakukan hapus buku (Write Off). <br /> <br /> Selain itu. Berdasrkan informasi yang dihimpun<b> berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co,</b> kasus Korupsi kredit macet Bank Jatim ini, ada kaitannya dengan kasus Korupsi kredit macet Bank Jatim cabang HR. Muhammat. Sebab, pengajuan kredit oleh PT SGS, saat itu ditangani oleh Bagoes Suprayogo, sebelum menjabat sebagai Kepala Cabang Bank Jatim HR Muhammat, yang digantikan Wonggo Prayitno (selaku pimpinan Divisi Kredit Bank Jatim).<br /> <br /> Andai saja kasus Korupsi kredit macet Bank Jatim cabang HR. Muhammat tidak terkuak, bisa jadi kasus ini pun tak akan terungkap. Sebab berdasarkan informasi yang didapat, terungkapnya kasus ini karena “nyanyian” Bagoes Suprayogo. Sementara PT SGS, diduga masih saling meneganl dengan Dirut PT Cipta Inti Parmindo (CIP) Yudi Setiawan yang saat ini mendekan di Lapas Porong untuk menjalani hukuman pidana penjara dalam 4 kasus Korupsi yang menjeratnya dengan total hukuman pidan penjara yang dijatuhkan terhadap Yudi Setiawan selama 46 tahun.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirHEeUvt6EMCyahChTFAbCtxEQTDcXnecW4aRQ-x9HKBD-X-xGsBFTv6jRTlAX879c7J6cwRj024X9QBNaP6DCqtVJwoXJrujkWhg5idL1EnJorM4fpXshjJPh_qgkyh0-_kGBrTkhfLA/s1600/IMG20171212140850.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirHEeUvt6EMCyahChTFAbCtxEQTDcXnecW4aRQ-x9HKBD-X-xGsBFTv6jRTlAX879c7J6cwRj024X9QBNaP6DCqtVJwoXJrujkWhg5idL1EnJorM4fpXshjJPh_qgkyh0-_kGBrTkhfLA/s640/IMG20171212140850.jpg" width="640" /></a></div> Kasus ini bermula pada tahun 2003, dimana Bank Jatim memberikan fasilitas kredit modal kerja atau (KMK) untuk kegiatan pembiayaan proyek yang ditangani dan yang akan ditangani oleh PT Surya Graha Semesta (SGS), dalam bentuk Standby lone dengan plafon kredit sebesar Rp 80 miliar. yang direncanakan untuk pembiayaan proyek jembatan Brawijaya di Kediri, proyek RSUD Gambiran Kediri, proyek gedung Poltek II Kediri dan proyek RSUD Saiful Anwar Kota Malang. <br /> <br /> Fasilitas layanan yang diberikan Bank Jatim, yakni berupa fasilitas kerja atau dalam bentuk standby lone atau (KMK SBL), yaitu kredit modal kerja yang diberikan kepada kontraktor, termasuk pula grup usaha nasabah yang dapat dicairkan secara revolving baru proyek, apabila debitur memperoleh pekerjaan untuk menyelesaikan proyek konstruksi pengadaan barang dan jasa lainnya, berdasarkan kontrak kerja yang bersumber pembiayaan kreditnya, terutama berasal dari termin proyek yang bersangkutan termasuk juga untuk penerbitan Bank garansi, serta membiayai pembukuan L/C dan SKBDN untuk mengimpor/membeli barang-barang atau mesin peralatan yang terkait dengan proyek yang sedang/akan memperoleh pembayaran kredit dari Bank. <br /> <br /> Tujuan pemberian kredit, kata JPU, adalah untuk tambahan modal kerja pelaksanaan proyek pemerintah, yang sedang dikerjakan dan atau proyek yang akan dikerjakan dengan sumber dana dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta swasta bonafit yang diperoleh berdasarkan surat perintah kerja atau kontrak kerja.<br /> <br /> Pada tahun 2011, Rudi Wahono selaku Direktur PT SGS mengajukan penambahan plafon kredit, dari semula Rp 80 miliar menjadi Rp 125 milliar kepada Bank Jatim Jawa Timur Cabang Sidoarjo, sebagaimana surat Nomor 025/SGS/VII/2011 tanggal 19 Juni 2011, dan oleh Bank Jatim Cabang Sidoarjo, berkas permohonan penambahan plafon kredit tersebut diteruskan ke Bank Jatim di Surabaya dengan melampirkan dokumen proyek, diantaranya ; RSUD Gambiran II Kediri, dengan nilai Rp 208.685.176.000, pembangunan Poltek II Kediri pelaksana PT Nugraha Adi Taruna dengan nilai Rp 88.901.861.280. Pembangunan proyek pekerjaan Jembatan Brawijaya Kediri pelaksana PT Fajar Parahiyangan, degan nilai Rp 66.409.000.000, pembangunan Pasar Caruban Madiun, pelaksana PT Idee Murni Pratama, dengan nilai Rp 67.200.081.000, pembangunan Jembatan Kedungkandang Malang, dengan pelaksana PT NAT dengan nilai Rp 54.183.811.000,  pembangunan Kantor Pusat BPR Jatim, pelaksana PT NAT, dengan  nilai Rp 22.189.000.000, pembangunan gedung Setda Kabupaten Madiun, dengan pelaksana PT NAT, PT Nugraha Airlanggatama, dengan nilai Rp 46.668.046.000 dan pembangunan Kantor terpadu Ponorogo, dengan pelaksana PT NAT, dengan nilai Rp 42.148.0 00.000. <br /> <br /> Kemudian pemohon penambahan plafon kredit dari PT SGS tersebut, disarankan kepada terdakwa I Wonggo Prayitno selaku Pimpinan  Vivisi, dan kemudian diteruskan kepada terdakwa II Arya Lelana selaku Pimpinan Sub Divisi kredit menengah dan korporasi, untuk dilakukan verifikasi atas permohonan tersebut, dan secara berjenjang kepada tim analisis dan oleh tim analisis dan Relation Manager (RM), membuat penilaian penambahan plafon dan lembar penilaian tersebut secara berjenjang disampaikan kepada terdakwa Arya Lelana dan wonggo Prayitno.<br /> <br /> Oleh terdakwa I Wonggo Prayitno dan terdakwa II Arya Lelana, secara melawan hukum melarang tim Analisis untuk melakukan konfirmasi ulang, skema perhitungan yang dibuat oleh para terdakwa Arya Lelana dan terdakwa Wonggo Prayitno secara melawan hukum memberikan persetujuan, untuk fasilitas kredit SGS dari Rp 80 miliar menjadi Rp 125 miliar.<br /> <br /> Pada hal para terdakwa mengetahui, bahwa nilai debit equity ratio (DER) PT SGS sebesar 5,09 kali melebihi persyaratan maksimal, sebesar 2,50 kali penambahan plafon penggunaan fasilitas kredit modal kerja, selama tahun 2010 tidak sesuai dengan ketentuan, namun penambahan plafon KMK SBL oleh para terdakwa, dibuat seolah-olah penggunaan fasilitas KMK SBL sesuai dengan ketentuan.<br /> <br /> Padahal PT SG tidak layak untuk mendapatkan penambahan plafon kredit tersebut antara lain; pelaksana kontrak proyek adalah pihak lain, namun dinyatakan pelaksanaan kontrak adalah PT SGS Grup, jaminan utama kredit berupa pembayaran termin proyek RSUD Gambiran, Poltek II Kediri dan jembatan Brawijaya tidak diikat dengan Cassie, namun dinyatakan telah diikat dengan cassie, pencairan kredit untuk proyek RSUD Gambiran, Poltek II Kediri dan jembatan Brawijaya Kediri periode 2010/2011 tidak diasuransikan, namu dinyatakan kredit saat ini di dipertanggungkan ke PT ASEI,  dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 80 miliar dengan coverge 75% selama jangka waktu kredit, tunggakan kredit untuk proyek RSUD Gambiran tahun 2010 dilunasi bukan dari pembayaran termin melainkan dari pencairan kredit RSUD tahun 2011 namun penilaian kolektivitas pt.sgs dinyatakan lancar.<br /> <br /> Dan oleh terdakwa Arya Lelana dan terdakwa Wonggo Prayitno,  menyampaikan penilaian dan persetujuan penambahan plafon kredit untuk PT SGS kepada Direktur Utama Bank Jatim, untuk mendapat persetujuan, dan oleh Direktur Bank Jatim serta Direktur Bisnis menengah dan korporasi Bank Jatim, sehingga perbuatan para terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan Internal Bank Jatim, Surat Edaran Direksi Nomor. 048/009/KMK tanggal 9 Maret 2009 tentang pedoman pelaksanaan kredit menengah dan korporasi, perjanjian KMK standby lone atas nama PT Surya Graha Semesta, menyatakan pencairan termin proyek yang dibiayai dengan fasilitas kredit Bank, dan pencairan termin proyek hanya dilaksanakan melalui transaksi giralisasi ke rekening atas nama PT Surya Graha Semesta di Bank Jatim cabang Utama Surabaya, yang diikat cassie dan kuasa memotong buku pedoman pelaksanaan kredit menengah dan korporasi, buku pedoman pelaksanaan kredit menengah dan korporasi Surat Edaran Direksi.<br /> <br /> “Setelah mendapat persetujuan penambahan plafon kredit untuk PT SGS,  Rudi Wahono selaku Direktur PT SGS mengirimkan surat yang ditujukan kepada terdakwa Wonggo Prayitno, yang memberitahukan kerjasama dengan pihak pelaksana dalam proyek Pemda, dan meminta untuk diberikan fasilitas kredit modal kerja standby lone dengan meminta pencairan KMK tersebut,” ucap JPU saat sidang perdana beberapa waktu lalu.<br /> <br /> Selanjutnya Divisi kredit menengah dan koperasi, memproses permohonan tersebut dengan menyatakan, bahwa pelaksanaan proyek PT MKI,  PT NAT,  PT. FP dan PT IMP sebagai grup dari PT SGS, dan terdakwa tidak melakukan konfirmasi kepada pejabat pembuat komitmen (PPK), untuk proyek tersebut dan membuat memorandum usulan plafon dan pencairan maksimum.<br /> JPU menyetakan, bahwa atas memorandum yang dibuat oleh para terdakwa tersebut, Bank Jatim melakukan pencairan pinjaman PT SGS  dengan rincian sebagai berikut; pembangunan gedung Sekretariat Daerah kabupaten, kontrak tahun jamak antara Ir. Gunawan selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dengan PT Nugraha Airlanggatama, KSO selaku leader Drs. Ribut Wahyu Utomo tentang pekerjaan kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun Nomor kontrak No.602.1/728/402.103/2012 tanggal 14 agustus 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp 46.668.046.000, pembangunan gedung Kantor Terpadu Kabupaten Ponorogo, surat perjanjian kontrak multiyears/tahun jamak, antara Budi Darmawan selaku PPK dengan Drs ribut Wahyu selaku pimpinan Cabang PT Nugraha Adi Taruna, tentang pekerjaan pembangunan gedung kantor terpadu Kabupaten Ponorogo, pada tanggal 11 Juni 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp 42.148.0.0000 <br /> <br /> Proyek pembangunan gedung kantor BPR Jatim dengan surat perjanjian antara Amiruddin selaku PPK dengan Drs. Budi Ribut Utomo selaku kepala cabang PT Nugraha Adi Taruna, tentang pembangunan gedung kantor pusat Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Nomor. 12/VI/2012 tanggal 22 Juni 2012 <br /> <br /> Pembangunan Poltek II Kediri dengan surat perjanjian kerja konstruksi antara Irdat Indraswati selaku PPK dengan Drs. Budi Ribut Utomo selaku kepala cabang PT Nugraha Adi Taruna tentang pelaksanaan konstruksi APBD tahun 2009 tanggal 8 Oktober 2009 dengan nilai kontrak Rp 88.901.861.280.<br /> <br /> Pembangunan jembatan Kedungkambang Kabupaten Malang, surat perjanjian antara Ir. Heroe Agoesdjianto selaku PPK dengan Drs. Budi Ribut Utomo selaku kepala cabang PT Nugraha Adi Taruna, tentang pembangunan jembatan Kedungkamdang kabupaten Malang dengan nilai kontrak sebesar Rp 54.183.811.000.<br /> <br /> Pembangunan Pasar Caruban Kabupaten Madiun, surat perjanjian antara Ir. Benawai selaku PPK dengan Rudi Soetedjo Budi Rahardjo selaku kepala Cabang PT Idee Murni Pratama tentang Pasar Caruban Kabupaten Madiun dengan nilai kontrak sebesar Rp 67.420.081.000,<br /> <br /> Proyek pembangunan RSUD Gambiran II Kota Kediri dikerjakan oleh PT Murni Konstruksi Indonesia dengan surat perjanjian kerja konstruksi harga satuan atau kontrak induk Nomor 9 sebesar Rp 208.685.176.000 dan pembangunan jembatan Brawijaya Kediri dikerjakan oleh PT Fajar Parahiyangan dengan surat perjanjian kerja konstruksi harga satuan atau kontrak Induk Nomor. 1033/KON.FISIK/APBD/2010 tanggal 27 September 2011 antara Nur Iman Satrio Widodo selaku selaku PPK dan Munawar selaku kepala cabang PT Fajar Parahiyangan sebesar Rp 66.409. 000.000<br /> <br /> “Dari semua proyek yang dimintakan pencairannya oleh PT SGS tersebut, tidak ada satupun proyek yang dimenangkan atau dikerjakan oleh PT Surya Graha Semesta. Pada hal PT SGS sudah menerima pencairan kredit standby lone atas proyek pembangunan gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun dengan nilai pencairan Rp 15.600.000.000, proyek pembangunan gedung kantor terpadu Kabupaten Ponorogo Rp 55 M, proyek pembangunan kantor BPR Jatim Rp 6.800.000.000, proyek pembangunan Poltek 2 Kediri Rp 55 M, proyek pembangunan jembatan Kedungkandang kota Malang Rp 20.550.000.000, proyek pembangunan Pasar Caruban Kabupaten Madiun Rp 42 M, proyek pembangunan RSUD Gambiran 2 Kota Kediri Rp 122.200.000.000 dan proyek pembangunan jembatan Brawijaya Kediri Rp 30.200.000.000 sehingga total 306.050.000.000,” ucap JPU<br /> <br /> JPU menjelaskan, pada tanggal 19 oktober 2011, dilakukan addendum sebagaimana akta addendum tambahan plafon kredit Nomor 25 tanggal 19 Oktober 2011 yang dibuat Isy Karimah Syakir selaku Notaris di Surabaya, bahwa hasil tagihan termin proyek yang dibiayai dengan fasilitas kredit Bank diikat secara Casey dan kuasa memotong pada proyek. Pencairan kredit yang dilakukan oleh Bank Jatim Cabang sidoarjo, hanya berdasarkan surat yang ditandatangani oleh terdakwa Wonggo Prayitno selaku Pemimpin Divisi KMK dan terdakwa Arya Lelana selaku Pimsubdiv KMK<br /> <br /> Pencarian kredit untuk pembangunan jembatan Kedungkambang dilakukan sebelum adanya kontrak pembangunan jembatan Kedungkambang Malang, di mana PT SGS mengirimkan surat kepada terdakwa Wonggo Prayitno, agar bisa digunakan untuk dialokasikan dengan plafon 55%. Dan atas surat PT SGS tersebut, terdakwa Wonggo Prayitno dan Arya Lelana menyampaikan persetujuan pencairan KMK standby lone atas nama PT SGS sebesar Rp 16.700.000.000. <br /> <br /> Sehingga hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Direksi Nomor 064/008/DIR/KRD tanggal 30 April 2008 tentang pedoman pelaksanaan kredit menengah dan koperasi, persetujuan penambahan 8 KMK dan penambahan agunan Nomor 047/740/KRD tanggal 18 Oktober 2011<br /> <br /> Dalam pencairan kredit modal kerja tersebut, seharusnya proyek disesuaikan dengan kemajuan fisik proyek berdasarkan progress report, namun dalam pelaksanaannya, pencairan kredit modal kerja tidak dilaksanakan berdasarkan progress report, sehingga hal tersebut bertentangan dengan SE Rireksi Nomor 046/008/DIR/KDR tanggal 30 April 2008<br /> <br /> <br /> Pencairan kredit modal kerja dari Bank Jatim terhadap PT SGS tersebut, ternyata tidak semuaa dipergunakan untuk kegiatan proyek yang dimintakan kredit pembayarannya, tapi dipergunakan untuk membayar angsuran pokok KM standby lone dan bunga sebesar Rp 90.957.420.250,75, dan ditransfer ke rekening Thahjo Widjojo selaku Komisaris Utama PT SGS sebesar Rp 51.772.000.000. Sehingga hal tersebut bertentangan dengan surat edaran direksi nomor 048/DIR/KMK tanggal 9 Maret 2010 tentang pedoman pelaksanaan kredit menengah dan koperasi<br /> <br /> Dalam pengambilan kredit atau angsuran atas 8 proyek yang dibiayai dari KMK standby lone, PT SGS seharusnya dibayarkan proporsional dengan termin. Namun dalam pelaksanaannya, di mana pembayaran dari pejabat pembuat komitmen ke rekening pelaksana pekerjaan, tidak ditransfer kembali ke rekening PT SGS, di mana hal tersebut sesuai dengan permintaan PT SGS dan disetujui oleh para terdakwa.<br /> Surat perjanjian jangka waktu kredit Nomor 74 tanggal 31 Desember 2013, bahwa jangka waktu modal kerja standby lone sampai dengan tanggal 24 Februari 2014, dimana pada saat jatuh tempo tersebut PT SGS tidak mampu melunasi saldo kredit, sehingga masih terdapat tunggakan pokok sebesar Rp 120.700.714.443, yang kemudian dinyatakan macet kolektibilitas 5 dan oleh Tri Ujiarti selaku pimpinan Bank Jatim cabang Sidoarjo, mengusulkan penghapusbukuan atas penggunaan kredit untuk 6 proyek, yakni Poltek Kediri, jembatan Brawijaya, jembatan Kedungkandang, pasar kantor, Setda Kabupaten Madiun dan kantor terpadu Ponorogo<br /> <br /> Penempatan kolektibilitas 5 atas kredit modal kerja standby lone PT SGS, tidak didahului dengan penyerahan pengelolaan kredit dari Divisi kredit menengah dan korporasi kepada devisi khusus kredit dan juga PT SGS masih melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp 150 juta, dan anggunan tambahan berupa tanah dan bangunan yang diterima Bank Jatim untuk kredit modal kerja standby lone PT SGS, belum dilakukan pelelangan dan pada periode Mei sampai dengan Desember 2014, dan  masih terdapat pembayaran termin dari proyek pembangunan gedung terpadu Ponorogo sebesar Rp 19.312.510.491,98.<br /> <br /> Pembangunan gedung Setda Madiun sebesar Rp 18.609.374.780,89 namun oleh terdakwa wonggo Prayitno dan Arya Lelana selaku pimpinan divisi kredit menengah dan korporasi, tetap memproses usulan penghapusan buku dari cabang Sidoarjo sesuai dengan memorandum Nomor 052/024/PKB tanggal 15 September 2014, dan menyetujui dilakukannya penghapusan buku kredit PT SGS yang diajukan oleh Cabang Sidoarjo, khususnya untuk pokok kredit macet PT SGS, dan oleh terdakwa Arya Lelana dan Wongso Wongso Prayitno meneruskan usulan dan kajian penghapusan buku tersebut ke Direktur Penghapusan dan Direksi PT Bank Jatim<br /> <br /> Atas perbuatannya, terdakwa pun dijerat  dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 junto pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau pasal 3 junto pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 20 tahun. (Redaksi)

News Tipikor Kasus Korupsi Bank Jatim Rp 306 M, Bagaikan “Bola Es”

berita korupsi .co – Bagaikan bola Es yang secara perlahan-lahan mulai mencair, begitu juga dengan kasus dugaan Korupsi kredit macet moda...

»

Dr. Herry Sinurat, ST.MMT,SH,MH : Jasa Konstruksi Mempunyai Peran Strategis Dalam Pembangunan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDgTqbi85eXQ6aIrBae4VaS7uOGQ2HC7IpnFfNSsOdUJuT8ZBgQXrMlyc60r8q0rnvAlxJxrysuTCfA0kDxdss-F37bxR4nCt6AFsVCJnDnBXLiDLs8udlODIq8qnsiyweCbS0AlmLhos/s1600/IMG-20171207-WA0016.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDgTqbi85eXQ6aIrBae4VaS7uOGQ2HC7IpnFfNSsOdUJuT8ZBgQXrMlyc60r8q0rnvAlxJxrysuTCfA0kDxdss-F37bxR4nCt6AFsVCJnDnBXLiDLs8udlODIq8qnsiyweCbS0AlmLhos/s640/IMG-20171207-WA0016.jpg" width="640" /></a></b></span></div> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span></b> Jasa konstruksi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan, karena menghasilkan berbagai sarana dan prasarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan di berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi serta mendukung tumbuh dan berkembangnnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.<br /><br />  Hal itu disampaikan oleh Dosen pada Prodi Magister Manajemen Teknologi ITS Surabaya, yang juga Pemberi Keterangan Ahli LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah)  untuk Penanganan Permasalahan Hukum PBJP (Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) ini, dalam acara pembinaan Jasa Konstruksi bagi perangkat Daerah, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawei Utara, pada Kamis, 7 Desember 2017.<br /><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzQBmqDGkMosNH_E33X0tV77enMAxXp1-rv6Q2hYfbOpdIRyMef3yyPjVAQceDFsAPT6WBemXMJ60AE_lTKGKHqksOElw6NI2xftFuBiU1zvOTF5s7soMINjg3kGDDOlyPUGYotub127E/s1600/IMG-20171207-WA0018.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzQBmqDGkMosNH_E33X0tV77enMAxXp1-rv6Q2hYfbOpdIRyMef3yyPjVAQceDFsAPT6WBemXMJ60AE_lTKGKHqksOElw6NI2xftFuBiU1zvOTF5s7soMINjg3kGDDOlyPUGYotub127E/s640/IMG-20171207-WA0018.jpg" width="640" /></a></div> <br /> Dr. Herry Sinurat, ST.MMT,SH,MH yang juga sebagai Ketua Litbang DPD IAPI, Ketua Ikatan Ahli Pengadaan Indnesia (IAPI), Ketua Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia (IAMPI), Ketua Bidang Advokasi DPD Persatuan Insinyiur Indonesai (PII), Ketua Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI) menjadi narasumber, dalam acara pembinaan pembinaan jasa Konstruksi bagi perangkat Daerah di Provinsi Sulawesi Utara itu, diahdiri oleh seluru OPD (Organisasi Perangkat Daerah) atau SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang terdiri dari Bappeda, Dinas PU, Bagian Pembangunan Setda dan LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) dari 15 Kabupaten/Kota dilingkungan Provinsi Sulawesi Utara<br /><br />“Dewasa ini jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh anggota masyarakat di berbagai tingkatan, sebagaimana terlihat dari makin besarnya jumlah perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi,” kata Dr. Herry Sinurat dihadapan seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) atau SKPD yang terdiri dari Bappeda, Dinas PU, Bagian Pembangunan Setda dari 15 Kabupaten / Kota dilingkungan Provinsi Sulawesi Utara.<br /><br />Namun peningkatan jumlah perusahaan ini, lanjut pria kelahiran Pematang Siantar Sumatra Utara ini, belum diikuti dengan peningkatan kualifikasi dan kinerjanya yang tercermin pada kenyataan, bahwa tenaga kerja konstruksi, mutu produk, ketepatan waktu pelaksanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia, modal dan teknologi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi belum sebagaimana yang diharapkan.<br /><br />“Saat ini kita sudah berada dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Apalagi sejak tahun 1995, negara – negara ASEAN telah menyepakati untuk menghilangkan hambatan bagi para pemasok jasa yang disebut liberalisasi arus jasa dalam kerangka ASEAN Framework Agreement on Service (AFAS). Liberalisasi arus jasa mencakup; bisnis, profesional, konstruksi, distribusi, pendidikan, lingkungan, kesehatan, transportasi laut, komunikasi dan pariwisata,” ujar Ketua HAKI ini lebih lanjut.<br /><br />Pria yang meraih penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia ( Leprid ) sebagai Peraih Diversifikasi Ilmu Teknik Sipil dan Hukum dengan Jenjang Pendidikan Sebidang ini menambahkan, kondisi ini mengharuskan kita semua untuk mempersiapkan aparatur dan para pelaku jasa konstruksi di daerah maupun nasional untuk mampu meningkatkan daya saing dan kemampuan melalui penyelenggaraan pekerjaan konstruksi secara lebih efektif, efisien dan berteknologi tinggi. Juga mampu mewujudkan struktur usaha yang kokoh yang tercermin dengan terwujudnya kemitraan yang sinergis antar penyedia jasa, baik yang berskala besar, menengah dan kecil, maupun yang berkualifikasi umum, spesialis dan terampil serta perlu mewujudkan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi untuk menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dengan penyedia jasa dalam pelaksanaan serta pemenuhan hak dan kewajiban.<br /><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgktGgODfpEps2tBwFJPsUPyt-igBprrT8xB07pseFA9Di8-yOfChxTHb-N7xW1krSkc5et9jSPHMetuVnFwZkx51TBi3jSdqvslz80tINvZn3c_S3qWw4HfkgNnOHwS_jEWPoH_ULXvpI/s1600/IMG-20171207-WA0022.jpg" imageanchor="1"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgktGgODfpEps2tBwFJPsUPyt-igBprrT8xB07pseFA9Di8-yOfChxTHb-N7xW1krSkc5et9jSPHMetuVnFwZkx51TBi3jSdqvslz80tINvZn3c_S3qWw4HfkgNnOHwS_jEWPoH_ULXvpI/s1600/IMG-20171207-WA0022.jpg" width="640" /></a></div> <br /> Ketua Litbang DPD IAPI ini menjelaskan, berbagai tantangan inilah yang harus menjadi perhatian dalam meningkatkan pemahaman, pengertian dan pengetahuan segenap aparatur, guna mewujudkan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi yang lebih efektif, efisien dan memiliki daya saing, sehingga mampu menangkap peluang dalam pasar jasa konstruksi secara nasional, khususnya dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.<br /><br />“Dalam hal terjadi sengketa kontraktual diantara Kontraktan, upaya yang ditempuh adalah penyelesaian melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak mencapai kesepakatan, solusinya diprioritaskan melalui alternatif penyelesaian sengketa diluar peradilan antara lain mediasi, konsialiasi dan Arbitrase,” ujar Pembina mahasiwa/I ITS yang berasal dari Sumatra Utara ini.<br /><br />“Berdasarkan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi , penegakan hukum kontrak pekerjaan konstruksi pada fase kontraktual (sejak Penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima akhir pekerjaan atau FHO, adalah merupakan hubungan keperdataan bukan pidana. sehingga aparat penegak hukum tidak boleh melakukan intervensi penegakan hukum, kecuali  ada Kerugian benda dan jiwa , OTT, suap dan gratifikasi,” kata Dr. Herry Sinurat yang sering menerima undangan mejadi ahli Pengadaan barang/jasa dari beberapa Kejari di Jawa Timur. <br /><br />“Dalam upaya memberikan perlindungan usaha kualifikasi kecil di daerah, untuk penyelenggaraan jasa konstruksi yang menggunakan APBD, dan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil sampai sedang, berteknologi sederhana sampai dengan madya, berbiaya kecil sampai dengan sedang, Pemerintah Daerah dapat membuat kebijakan Khusus,” lanjut Ketua Bidang Advokasi DPD PII ini.  (Redaksi)

Pemerintahan Tipikor Dr. Herry Sinurat, ST.MMT,SH,MH : Jasa Konstruksi Mempunyai Peran Strategis Dalam Pembangunan

berita korupsi .co - Jasa konstruksi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan, karena menghasilkan berbagai sarana dan prasarana yan...

»