BERITAKORUPSI.CO: Tipikor

OTT KPK Di Kota Madiun: Dr. Drs. H. MAIDI, SH., MM., M.Pd Selaku Walikota Mengulang Sejarah Kelam

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkjtwR_hNXhW10YP2P_0s8SGj8M34FnyuNTbw9Xuku6g6aDttiGI15RBbngNGPVomsfi1KBruklr_3kQ2GveCvHLb_W9O5ZaJoExSQFgftV8Q16CF_yGgTrWBOVanVzVdJ7NST_mCb3SWPJwccQw_uTjCxZcit3pvP4YgyfODWdLbxZ9pWMcHelMfE2Lc/s1280/IMG_20260612_005802.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkjtwR_hNXhW10YP2P_0s8SGj8M34FnyuNTbw9Xuku6g6aDttiGI15RBbngNGPVomsfi1KBruklr_3kQ2GveCvHLb_W9O5ZaJoExSQFgftV8Q16CF_yGgTrWBOVanVzVdJ7NST_mCb3SWPJwccQw_uTjCxZcit3pvP4YgyfODWdLbxZ9pWMcHelMfE2Lc/w640-h360/IMG_20260612_005802.jpg" width="640" /></a><br /><span style="color: red; font-size: x-large;">Sebelumnya, pada tahun 2017, masyarakat Kota Madiun dikejutkan saat KPK menyeret Bambang Irianto selaku Walikota Madiun periode 2009–2014 dan 2014–2019 ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili sebagai Terdakwa dalam perkara Korupsi Suap, Gratifikasi dan TPPU sebesar Rp50 miliar. Ia terbukti bersalah dan Divonis 6 tahun penjara</span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span></div><div style="text-align: justify;">Kamis, 11 Juni 2026 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Menyeret  tiga orang tersangka ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya untuk diadili sebagai Terdakwa dalam perkara Korupsi Pemerasan dan penerimaan Gratifikasi yang bermula dari tangkap tangan atau OTT KPK pada tanggal 19 Januari 2026 lalu.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Tiga orang yang diadili tersebut adalah Dr. Drs. H. Maidi, SH., MM., M.Pd selaku Walikota Madiun periode 2025–2030, Rochim Rudianto selaku Direktur CV Sekar Arum, serta Thariq Megah selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Madiun. Kasus ini seolah mengulang sejarah kelam lebih dari satu dekade silam. </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sebelumnya, pada tahun 2017, masyarakat Kota Madiun dikejutkan saat KPK menyeret Bambang Irianto selaku Walikota Madiun periode 2009–2014 dan 2014–2019 ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya untuk diadili sebagai Terdakwa dalam perkara Korupsi Suap, Gratifikasi dan TPPU sebesar Rp50 miliar </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Setelah melalui proses persidangan yang panjang, Majelis Hakim akhirnya memutuskan Bambang Irianto terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Ia dijatuhi vonis penjara selama 6 tahun, meskipun sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menuntutnya dengan hukuman yang lebih berat, yaitu 9 tahun penjara. Putusan tersebut menjadi catatan kelam bagi birokrasi Kota Madiun saat itu.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Kini, bayangan kelam masa lalu itu seolah hadir kembali saat KPK melakukan tangkap tangan atau OTT pada tanggal 19 Januari 2026 terhadap Dr. Drs. H. Maidi, SH., MM., M.Pd selaku Walikota Madiun periode 2019-2024 dan 2025–2030, Rochim Rudianto selaku Direktur CV Sekar Arum, serta Thariq Megah selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Madiun. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebelum menjabat sebagai Walikota, Drs. H. Maidi, SH., MM., M.Pd menjabat sebagai kepala dinas pendapatan daerah Kota Madiun pada tahun 2005. Pada tahun 2006 ia kembali dipercaya menjadi Kepala Dinas pendidikan dan kebudayaan kota Madiun tahun 2009 hingga 2018,ia menjabat sebagai Sekretaris Kota (Sekkota) Madiun,</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"> Tangkap Tangan yang dilakukan KPK pada 19 Januari 2026 menjerat Walikota petahana, Maidi, beserta dua rekannya. Berdasarkan dakwaan yang dibacakan JPU KPK di persidangan pada Kamis, 11 Juni 2026, Maidi diduga menerima uang pemerasan berkedok tanggung jawab sosial perusahaan sebesar Rp1,3 miliar dan gratifikasi senilai Rp9 miliar. Total dana yang diduga diterimanya mencapai Rp10,3 miliar, yang berkaitan dengan pengurusan izin dan pengelolaan proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Fakta, bahwa dua Kepala Daerah tertinggi di Kota Madiun dalam rentang waktu yang tidak terlalu jauh sama-sama terjerat kasus korupsi bernilai besar memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan. Masyarakat menilai hal ini menjadi pertanyaan besar mengenai sistem pengawasan dan integritas di lingkungan pemerintahan Kota Madiun </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Berbeda dengan kasus Bambang Irianto yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, proses hukum terhadap Maidi dan dua terdakwa lainnya masih terus berjalan. Persidangan kini memasuki tahap pembahasan Perlawanan atau eksepsi dari salah seorang terdakwa, yaitu Thariq Megah selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Madiun</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sejarah kelam ini seharusnya menjadi cermin sekaligus peringatan keras bagi seluruh penyelenggara negara di mana pun: kekuasaan yang tidak dijaga integritasnya akan mudah tergelincir ke dalam perbuatan terlarang. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat dan menghambat pembangunan daerah. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sejarah kelam ini tidak hanya menimpa Kepala Daerah di Kota mlMadou tetapi Jawa Timur pada umumnya. Sebab, dari 38 Kepala Daerah (Bupati/Walikota) di Jawa Timur, sebanyak 57,89 persen telah tersert dalam lingkaran hitam kasus Tindak Pidana Korupsi, dimana Korupsi adalah salah satu kejahatan yang luar biasa. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Apakah para Kepala Daerah di Jawa Timur akane jadikan kasus ini sebagai pembelajaran atau menganggap bahwa yang tertangkap bernasib apes atau sial?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari artikel berita ini tanpa ijin </div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor OTT KPK Di Kota Madiun: Dr. Drs. H. MAIDI, SH., MM., M.Pd Selaku Walikota Mengulang Sejarah Kelam

Sebelumnya, pada tahun 2017, masyarakat Kota Madiun dikejutkan saat KPK menyeret Bambang Irianto selaku Walikota Madiun periode 2009–2014 da...

Skandal Mamin Sosperda DPRD Jember Rp1,6 Miliar: JPU Hadirkan Lima Saksi Selaku Pimpinan dan Anggota DPRD

20.30 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivu1aGY6tXvFWEqXyq9V8YoOzYpnTyid2PHTK_9GV_wnCZxL2LrpfimJEDEtYqYeHzbBugKvP0UhuI8G26rzxT7no9KyMpDpyYG9xPX8K8Tr2uKC3_EapQ96txA-gtMHh6oepJRCYjyc5M78B3Vz8WM-7K5sJbr5KR2ak1r3Os4sOmTz-V_TV8nLchVoY/s4160/IMG20260603122711.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2336" data-original-width="4160" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivu1aGY6tXvFWEqXyq9V8YoOzYpnTyid2PHTK_9GV_wnCZxL2LrpfimJEDEtYqYeHzbBugKvP0UhuI8G26rzxT7no9KyMpDpyYG9xPX8K8Tr2uKC3_EapQ96txA-gtMHh6oepJRCYjyc5M78B3Vz8WM-7K5sJbr5KR2ak1r3Os4sOmTz-V_TV8nLchVoY/w640-h360/IMG20260603122711.jpg" width="640" /></a><br /><b style="color: #f02c1f;"><span style="font-size: 20px;">Lima Saksi Kunci (Ketua & Wakil Ketua DPRD) Gagal Jelaskan Kaitan Perkara Dengan 5 Terdakwa. Apakah Sekwan DPRD dan Pejabat Pengguna Anggaran Hanya Jadi Saksi Pasif? Apakah Kajari Jember Akan Menyeret Tersangka Baru?</span></b></div><div><span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;"><br /></span></b></div></span><b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">BERITA</span></b><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 20px;">KORUPSI</span></b></span><b><span style="font-size: 20px;">.CO -</span></b></div></b><div style="text-align: justify;">Sidang perkara kasus dugaan korupsi pengadaan Makan dan Minum (Mamin) dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) oleh DPRD Jember tahun anggaran  2023-2024 yang menelan anggaran sebesar Rp5,6 Miliar lebih hingga merugikan keuangan negara sejumlah Rp1,6 Miliar lebih kembali digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Rabu, 3 Juni 2026 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan JPU untuk lima terdakwa</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Sebanyak lima orang saksi yang dihadirkan JPU, diantaranya <b>Ahmad Halim, S.Sos </b>selaku Ketua DPRD Kab.Jember periode 2024-2029, <b>Fuad Akhsan</b> selaku Wakil Ketua 1 DPRD Kab. Jember periode 2024-2029 dari Fraksi PKB, <b>Widarto, S.S</b> selaku Wakil Ketua 2 DPRD Kab. Jember periode 2024-2029 dari Fraksi PDI-P, <b>Mohammad Itqon Syauqi, S.Th.I</b>  anggota DPRD Kab. Jember periode 2024-2029 dari Fraksi PKB, dan <b>Drs. Agus Sofyan</b> anggota DPRD Kab. Jember periode 2024-2029 dari Fraksi PDI-P</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Sementara Kelima terdakwa adalah : 1. <b>Dedy Dwi Setiawan</b> selaku Wakil Ketua DPRD Jember periode 2024-2029 dari Fraksi Partai NasDem. Diduga berperan memberikan pekerjaan pengadaan Mamin kepada Sugeng Raharjo</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">2. <b>Ansori</b> <b>selaku PPK</b>. Pejabat yang mengelola pengadaan dan pencairan anggaran Pengadaan Mamin</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3. <b>Rudi</b> <b>Andrianus</b> <b>Ririhena</b> <b>selaku PPTK.</b> Yang bertanggung jawab atas administrasi dan pencairan dana pengadaan Mamin</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">4. <b>Sugeng Raharjo </b>selaku Rekanan/Pengusaha. Sebagai penyedia barang/jasa yang diduga meminjam "bendera" perusahaan lain untuk kegiatan pengadaan  Mamin Sisoerda DPRD Kab. Jember</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">5. <b>Yuanita Qomariah</b> (mantan istri terdakwa Dedy Dwi Setiawan). Diduga terlibat dalam pengaturan harga (mark-up) yang bekerjasama dengan mantan suaminya dan  <b>Ansori</b> PPK serta rekanan <b>Rudi</b> <b>Andrianus</b> <b>Ririhena</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;">Persidangan berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya yang diketuai Majelis Hakim  Ratna Dianing, S.H., M.H dengan dibantu dua Hakim anggota Darwin Panjaitan SH., MH  dan Dr. Agus Kasiyanto, SH., MH., M.Kn (Ad Hock) serta Panitera Pengganti (PP) yang dihadiri langsung oleh para Terdakwa dengan didampingi Tim Advokat atau Penasehat Hukum-nya masing-masing</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Drama Kesaksian: Jawaban Mengelak & Fakta "Menu Kasta"</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbmS7oP8Y8-F_uN2oGECd7ZglNyTw9VaDQF5fMX7V3wliJ7T95l36z5RvqxhCj8Sh_ZEENdkogNAWZWmZVtDhaDdUpIaAGwx33OgzYhFBiyGrqxJ7FfPJJ1-X11r2zFiThxqdWTpDZTQZ_59EpXqG4_hgfjteaTA1NFQ8haAtPqSmJNpgyu7qK3XfZj0E/s3984/1780519941806.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1840" data-original-width="3984" height="296" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbmS7oP8Y8-F_uN2oGECd7ZglNyTw9VaDQF5fMX7V3wliJ7T95l36z5RvqxhCj8Sh_ZEENdkogNAWZWmZVtDhaDdUpIaAGwx33OgzYhFBiyGrqxJ7FfPJJ1-X11r2zFiThxqdWTpDZTQZ_59EpXqG4_hgfjteaTA1NFQ8haAtPqSmJNpgyu7qK3XfZj0E/w640-h296/1780519941806.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Suasana sidang menjadi canggung ketika JPU menggali keterlibatan para pimpinan dewan. Pertanyaan sederhana JPU tentang keberadaan Juknis (Petunjuk Teknis) kegiatan Sosperda dijawab dengan kalimat yang melebar dan tidak fokus. Baru setelah ditekan ulang, para saksi mengakui bahwa Juknis itu "ada".</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Yang lebih mencurigakan, ketika JPU menanyakan hubungan langsung antara kegiatan pengadaan Mamin dengan kelima terdakwa (terutama Dedy Dwi Setiawan dan Yuanita Qomariah), tidak satu pun saksi mampu menjelaskan secara tegas dan jelas. Mereka seolah-olah tidak tahu-menahu tentang siapa yang sebenarnya mengendalikan proyek bernilai miliaran rupiah tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Fakta lebih pahit terungkap soal diskriminasi menu. Saat JPU menanyakan apakah jenis makanan berat, ringan, serta minuman untuk Anggota DPRD sama dengan peserta sosialisasi (masyarakat/undangan), jawaban para saksi tidak sinkron. Ada yang menjawab "sama", ada yang diam. Ketidakkonsistenan ini menguatkan dugaan adanya mark-up harga khusus untuk kalangan elit dewan, sementara peserta biasa mendapat standar berbeda</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Teka-Teki Pejabat Pengguna Anggaran (PA)</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;"><br /></span></b></div></span><div style="text-align: justify;">Dari pola kesaksian yang "aman-aman saja" ini, muncul pertanyaan kritis: Apakah kelima terdakwa ini bekerja sendiri-sendiri atau ada pengendali?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam struktur pengadaan pemerintah, ada sosok kunci yang sering luput dari sorotan awal: Pejabat Pengguna Anggaran (PA). Dalam konteks DPRD, PA biasanya adalah Sekretaris DPRD atau bahkan Ketua DPRD sendiri yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPM).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Jika Terdakwa Dedy Dwi Setiawan (Wakil Ketua) dan Yuanita Qomariah diduga mengatur mark-up, serta Ansori (PPK) dan Rudi (PPTK) mengeksekusi administratif, lalu siapa yang memberikan "lampu hijau" final melalui tanda tangan pembayaran?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Apakah Sekretaris DPRD Jember dan Ketua DPRD Ahmad Halim hanya berposisi sebagai saksi pasif? Ataukah mereka memiliki tanggung jawab moral dan hukum karena telah menyetujui pengeluaran anggaran Rp5,6 miliar yang ternyata bermasalah?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kepala Kejaksaan Negeri Jember, Dr. Yadin Palembangan (mantan Jaksa KPK yang dikenal tegas), kini berada di persimpangan jalan. Apakah kasus ini akan berhenti pada lima terdakwa yang sudah ada? Ataukah kejeliannya akan membedah lebih dalam hingga menyeret pejabat struktural lainnya yang turut menikmati atau membiarkan kebocoran anggaran ini?.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari artikel berita ini tanpa ijin</div></div>

Skandal Mamin Sosperda DPRD Jember Rp1,6 Miliar: JPU Hadirkan Lima Saksi Selaku Pimpinan dan Anggota DPRD

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Skandal Mamin Sosperda DPRD Jember Rp1,6 Miliar: JPU Hadirkan Lima Saksi Selaku Pimpinan dan Anggota DPRD

Lima Saksi Kunci (Ketua & Wakil Ketua DPRD) Gagal Jelaskan Kaitan Perkara Dengan 5 Terdakwa. Apakah Sekwan DPRD dan Pejabat Pengguna Ang...

Skandal Korupsi Rp1,6 Miliar Pengadaan Mamin Sosperda DPRD Jember: Harga dan Jenis Berbeda, Lima Anggota Dewan Tak Bisa Jelaskan Keterkaitan Terdakwa

20.00 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh63TZMX6NKcgGCpmWAiOLWdRthhUZTM1_molLXIJH8UMeAgPc3Y7N8DJMNKneMGoLF7l5xZVr4VwkFv4fvcqjFvMQyfYg_3D9ODXSNIWNKrMBr4EzEfU7lrFnehcvqaWUyjqPqgPZZ2GWZjIshd_II3sm7c35yUWtWw_BVciNWdvFV9dn_7RLkoRiZpc4/s4160/IMG20260603122711.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="2336" data-original-width="4160" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh63TZMX6NKcgGCpmWAiOLWdRthhUZTM1_molLXIJH8UMeAgPc3Y7N8DJMNKneMGoLF7l5xZVr4VwkFv4fvcqjFvMQyfYg_3D9ODXSNIWNKrMBr4EzEfU7lrFnehcvqaWUyjqPqgPZZ2GWZjIshd_II3sm7c35yUWtWw_BVciNWdvFV9dn_7RLkoRiZpc4/w640-h360/IMG20260603122711.jpg" width="640" /></a><b style="color: #f02c1f; font-size: 24px;">Persidangan Ungkap Kejanggalan: Biaya dan Jenis  Makan dan Minum Anggota Dewan Lebih Mahal dari Peserta Sosialisasi; Kejari Jember Dipertanyakan, Apakah Akan Ada Tersangka Baru?</b></div>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 20px;"><b>BERITA</b></span><span style="font-size: 20px;"><b><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></b></span><span style="font-size: 20px;"><b>.CO -</b></span></div><div style="text-align: justify;">Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan makanan dan minuman (mamin) dalam rangkaian kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) DPRD Kabupaten Jember tahun anggaran 2023–2024 kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu, 3 Juni 2026</div>
 <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Perkara yang menelan total anggaran Rp5,6 miliar lebih ini diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp1,6 miliar lebih. Dalam sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan lima saksi yang merupakan pimpinan dan anggota DPRD Jember untuk didengar keterangannya untuk lima terdakwa</div><p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f; font-size: 20px;">Kelima Saksi yang Diperiksa</b></div>
 <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">JPU menghadirkan lima saksi yang merupakan unsur pimpinan dan anggota dewan, yaitu: <b>Ahmad Halim, S.Sos</b> – Ketua DPRD Jember periode 2024–2029 - <b>Fuad Akhsan</b> – Wakil Ketua I DPRD Jember dari Fraksi PKB - <b>Widarto, S.S</b> – Wakil Ketua II DPRD Jember dari Fraksi PDI-P - <b>Mohammad Itqon Syauqi, S.Th.I</b> – Anggota DPRD dari Fraksi PKB - <b>Drs. Agus Sofyan</b> – Anggota DPRD dari Fraksi PDI-P</div>
 <div style="text-align: justify;"><br /></div>
<span style="font-size: 20px;"><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f;">Kelima Terdakwa dan Dugaan Perannya</b></div></span><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEit91Lxm6UHLkVmkq8rDUwqdxsd0dQ3GNj12YeJLoZmIzFuL8hlCcRXHZJ8PrL-Jp1Nk21dzK9YoXVmzRFiRV5ms2m3vaVd3gZwwVsIvbOezyK9NjSGDVJikAqMnWrF4BTPc_zR00-AWdQPYfVuTBFAN2rcVHLZWj3TtkKw8eA8fdGKcMdE0d2R7v-bSGE/s2435/1780519941790.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1078" data-original-width="2435" height="142" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEit91Lxm6UHLkVmkq8rDUwqdxsd0dQ3GNj12YeJLoZmIzFuL8hlCcRXHZJ8PrL-Jp1Nk21dzK9YoXVmzRFiRV5ms2m3vaVd3gZwwVsIvbOezyK9NjSGDVJikAqMnWrF4BTPc_zR00-AWdQPYfVuTBFAN2rcVHLZWj3TtkKw8eA8fdGKcMdE0d2R7v-bSGE/s320/1780519941790.jpg" width="320" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Perkara ini menjerat lima orang sebagai terdakwa dengan dugaan peran masing-masing:</div>
 <div style="text-align: justify;"><br /></div>
<div style="text-align: justify;"><b style="font-weight: bold;">1. Dedy Dwi Setiawan</b> selaku Wakil Ketua DPRD Jember periode 2024–2029 dari Fraksi Partai NasDem, diduga berperan mengarahkan pemberian pekerjaan pengadaan mamin kepada pihak tertentu dan memfasilitasi ketertiban mantan istrinya , Yuanita Qomariah</div><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><b>2. Ansori </b>selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang bertanggung jawab mengelola proses pengadaan hingga pencairan anggaran.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><b>3. Rudi Andrianus Ririhena</b> selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang menangani administrasi dan pencairan dana kegiatan.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><b>4. Sugeng Raharjo</b> selaku  Pengusaha/rekanan, diduga menggunakan identitas perusahaan lain sebagai "bendera" untuk mengikuti proses pengadaan.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><b>5. Yuanita Qomariah</b> – Mantan istri terdakwa Dedy Dwi Setiawan, diduga terlibat dalam pengaturan harga yang tidak wajar (mark-up) bersama mantan suaminya, PPK, dan PPTK.</p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Persidangan dipimpin oleh Majelis Hakim Ratna Dianing, S.H., M.H., didampingi hakim anggota Darwin Panjaitan, S.H., M.H., dan Dr. Agus Kasiyanto, S.H., M.H., M.Kn. (Hakim Ad Hoc), serta Panitera Pengganti. Kelima terdakwa hadir didampingi tim penasihat hukum masing-masing.</div>
 <div style="text-align: justify;"><br /></div>
<span style="font-size: 20px;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #f02c1f;">Kejanggalan Terungkap di Persidangan</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div>
 <div style="text-align: justify;">Selama pemeriksaan berlangsung, muncul sejumlah hal yang menimbulkan pertanyaan mendalam. Para saksi terlihat kesulitan memberikan jawaban yang jelas dan konsisten. Misalnya, saat ditanya apakah ada petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan, jawaban mereka berbelit-belit dan baru mengiyakan setelah ditanyakan berulang kali.</div>
 <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pertanyaan yang lebih krusial muncul ketika JPU menanyakan hubungan antara kegiatan pengadaan mamin ini dengan kelima terdakwa. Tak satu pun dari saksi mampu menjelaskan secara tegas dan terperinci keterkaitan tersebut.</div>
 <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahkan soal standar harga pun menjadi membingungkan. Saat ditanya apakah harga makanan berat, makanan ringan, dan minuman sama antara anggota DPRD dengan peserta sosialisasi, jawaban para saksi tidak seragam. Sebagian mengaku sama, sebagian lain tidak memberikan jawaban pasti. Padahal, temuan awal persidangan menunjukkan adanya perbedaan harga yang cukup signifikan.</div>
 <div style="text-align: justify;"><br /></div>
<b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;"><span style="color: #f02c1f;">Pertanyaan Besar: Apakah Masih Ada Tersangka Lain?</span></span></b></div></b><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_sgaJiLjdpE5-C2O_nEsZX-h4enB5YnXBJREiJAvvPHhn2dyxvd0We6OA9D9xb6Bgk-NuElxCqj1thYffdWZh5UDHGNNckdByz5djPBYvOLXu2ksBxCqu3_fjaD1AQVd-dKjGxMaCiOfIOdoYWU9y4liAQ7X2dNpUHJ0GfZVA4GHmTwNCM8C4eQjwq60/s3984/1780519941798.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1840" data-original-width="3984" height="148" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_sgaJiLjdpE5-C2O_nEsZX-h4enB5YnXBJREiJAvvPHhn2dyxvd0We6OA9D9xb6Bgk-NuElxCqj1thYffdWZh5UDHGNNckdByz5djPBYvOLXu2ksBxCqu3_fjaD1AQVd-dKjGxMaCiOfIOdoYWU9y4liAQ7X2dNpUHJ0GfZVA4GHmTwNCM8C4eQjwq60/s320/1780519941798.jpg" width="320" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Situasi ini memunculkan tanda tanya besar di kalangan pengamat dan masyarakat. Apakah perkara ini hanya berhenti pada lima terdakwa yang telah ditetapkan? Bagaimana dengan Pejabat Pengguna Anggaran (PA) yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan memegang tanggung jawab penuh atas penggunaan dana negara?</div>
 <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Apakah Sekretaris DPRD, serta pimpinan dan anggota dewan lainnya, benar-benar hanya berperan sebagai saksi tanpa keterlibatan lebih lanjut? Publik pun menantikan langkah Kejaksaan Negeri Jember yang dipimpin oleh Dr. Yadin Palembangan – mantan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) – apakah akan menyeret tersangka baru untuk mengungkap seluruh jaringan di balik kebocoran dana Rp1,6 miliar tersebut.</div>
 <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 20px;"><span style="color: #f02c1f;"><b>Beberapa Pertanyaan Yang Muncul;</b></span></span></div><div style="text-align: justify;"><ol><li>Mengapa harga makanan dan minuman untuk anggota dewan diduga lebih mahal dibandingkan peserta umum, padahal keduanya mengikuti kegiatan yang sama?</li><li>Apakah perbedaan jawaban para saksi menandakan kurangnya pemahaman terhadap aturan pengadaan, atau justru upaya menutupi fakta yang sebenarnya?</li><li>Bagaimana mekanisme pengawasan internal di DPRD Jember hingga kebocoran dana sebesar Rp1,6 miliar bisa terjadi tanpa terdeteksi lebih awal?</li><li>Apakah penggunaan "bendera perusahaan" oleh rekanan merupakan praktik umum dalam pengadaan di lingkungan DPRD Jember, atau hanya kasus ini saja?</li><li>Mengapa Pejabat Pengguna Anggaran yang memiliki kewenangan tertinggi dalam penandatanganan dana belum dimintai pertanggungjawaban lebih lanjut?</li><li>Apakah pengalaman pimpinan Kejari Jember sebagai mantan jaksa KPK akan mempengaruhi kecepatan dan ketegasan pengungkapan kasus ini hingga ke akar-akarnya?</li><li>Berapa sebenarnya harga wajar pengadaan makanan dan minuman tersebut di pasaran, sehingga diduga terjadi selisih yang merugikan negara?</li><li>Apakah ada keterkaitan antara penetapan rekanan penyedia jasa dengan hubungan pribadi atau politik di lingkungan DPRD Jember? (Jen)</li></ol></div><p></p><p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari artikel berita ini tanpa ijin </p>

Skandal Korupsi Rp1,6 Miliar Pengadaan Mamin Sosperda DPRD Jember: Harga dan Jenis Berbeda, Lima Anggota Dewan Tak Bisa Jelaskan Keterkaitan Terdakwa

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Skandal Korupsi Rp1,6 Miliar Pengadaan Mamin Sosperda DPRD Jember: Harga dan Jenis Berbeda, Lima Anggota Dewan Tak Bisa Jelaskan Keterkaitan Terdakwa

Persidangan Ungkap Kejanggalan: Biaya dan Jenis Makan dan Minum Anggota Dewan Lebih Mahal dari Peserta Sosialisasi; Kejari Jember Dipertany...

Sidang OTT KPK Ponorogo Bongkar Aset Fantastis Yunus Mahatma, Mantan Istri Ungkap Mobil Mewah, Deposito Miliaran hingga Dugaan Perselingkuhan: Apakah Mengarah ke TPPU?

21.00 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGRFrtoKOAsWqvfRUpW3gEnwd7RCDfJQsbojPW9VhNLMLBuo4T_BL50p8tgf3XKSVm36f3l7OESghle4hZMJGDCldwS_-iEmHV1ozEKcqfFBXCbbAu8PGR50hOcuolRziEso_MamjVmLGQXHag9FPDsrU4VCg2Xc9QhBHY4P3EsAzel5Fcjh1t4CrZ7dw/s1280/IMG20260602143705_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGRFrtoKOAsWqvfRUpW3gEnwd7RCDfJQsbojPW9VhNLMLBuo4T_BL50p8tgf3XKSVm36f3l7OESghle4hZMJGDCldwS_-iEmHV1ozEKcqfFBXCbbAu8PGR50hOcuolRziEso_MamjVmLGQXHag9FPDsrU4VCg2Xc9QhBHY4P3EsAzel5Fcjh1t4CrZ7dw/w640-h360/IMG20260602143705_01.jpg" width="640" /></a><br /><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: left;"><span style="color: red; font-size: large;">Dian Vivit Pahalaningrum mengakui sejumlah aset yang disita KPK berupa Rubicon, BMW, puluhan cincin emas dan berlian, jam tangan mewah, Apartemen dan beberapa unit rumah, tanah ribuan meter persegi hingga deposito miliaran rupiah merupakan milik mantan suaminya, Yunus Mahatma. Ia juga mengungkap keretakan rumah tangga yang berujung perceraian karena ada pihak ketiga oleh Suaminya</span></span></div></div>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span></div><div style="text-align: justify;">Sidang perkara  korupsi suap dan gratifikasi yang berawal dari tangkap tangan atau OTT KPK di Kabupaten Ponorogo pada 7 November 2025 lalu kembali mengungkap fakta-fakta menarik. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa, 2 Juni 2026, mantan istri terdakwa Yunus Mahatma, <span style="text-align: left;">Dian Vivit Pahalaningrum</span>, memberikan sejumlah keterangan yang menyita perhatian Majelis Hakim maupun para pengunjung sidang.</div><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Pada persidangan kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menghadirkan tujuh orang saksi. Dua di antaranya hadir untuk pertama kali, yakni <span style="text-align: left;">Dian Vivit Pahalaningrum</span>, dan Catur Heriyawan yang menjabat di Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Sementara lima saksi lainnya kembali dimintai keterangan, yaitu Herry Sutrisno, Imam Basori, Suko Widodo, Arief Kurniawan, dan Arief Pujiana.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Ketujuh saksi tersebut diperiksa dalam perkara korupsi suap dan gratifikasi yang menjerat tiga terdakwa, yakni Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo, Agus Pramono selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo, dan Yunus Mahatma selaku Direktur RSUD dr. Harjono S Ponorogo. </p>
<div style="text-align: justify;">Persidangan berlangsung di Ruang Sidang Cakra yang Ketuai Majelis Hakim I Made Yulianda, SH., MH., didampingi hakim anggota Manambus Pasaribu, SH., MH dan Lujianto, SH., MH serta Panitera Pengganti (PP). Sementara ketiga terdakwa hadir langsung didampingi Tim Penasihat Hukum-nya masing-masing.</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJzjWdkYYUO8A6uC_ND_km8i0dXKfHegNnadKHJuGNYh2n9uDVmqjE-axyKcda9bsb0JGcgiwIE6cHpTcexDxOA7QUoi0JuNalIMzWMBbu2I5YJ20ZEGPQKDardSwkKJLVLiO-anLka_07OcnsNTfrL-noAkPHeLLBfrgX0KBAfkXJotfmX-cyi02icCg/s1280/IMG_20260603_03185410.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJzjWdkYYUO8A6uC_ND_km8i0dXKfHegNnadKHJuGNYh2n9uDVmqjE-axyKcda9bsb0JGcgiwIE6cHpTcexDxOA7QUoi0JuNalIMzWMBbu2I5YJ20ZEGPQKDardSwkKJLVLiO-anLka_07OcnsNTfrL-noAkPHeLLBfrgX0KBAfkXJotfmX-cyi02icCg/w640-h360/IMG_20260603_03185410.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Di hadapan majelis hakim, <span style="text-align: left;">Dian Vivit Pahalaningrum</span>, mengakui bahwa sejumlah barang bukti yang disita KPK merupakan milik mantan suaminya, Yunus Mahatma. Aset tersebut antara lain dua mobil mewah jenis Rubicon dan BMW, puluhan sepeda gunung bermerek, puluhan cincin emas dan berlian, sejumlah jam tangan mewah, apartemen, beberapa rumah di Ponorogo, Madiun dan Surabaya, serta beberapa  bidang tanah dengan luas ribuan meter persegi </div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dian juga mengungkap bahwa dari sejumlah aset rumah yang diperlihatkan JPU KPK, empat unit tercatat atas namanya, tujuan atas nama Yunus Mahatma </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><i>"Empat atas nama saya, tujuh atas nama Yunus Mahatm. Yang lain saya kurang tau,"</i> ujar Dian saat menjawab pertanyaan Jaksa sambil memperhatikan dokumen dan barang bukti yang ditampilkan di layar persidangan.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Namun ketika ditanya mengenai mobil Jeep Rubicon, Dian mengaku kendaraan tersebut dibeli sekitar tahun 2021 hingga 2022 dan saat itu pembayarannya belum lunas.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><i>"Seingat saya itu dibeli tahun 2021-2022 dan belum lunas,"</i> ucapnya.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Keterangan tersebut kemudian mendapat perhatian khusus dari Ketua Majelis Hakim yang meminta saksi memberikan keterangan secara jujur dan dapat dipertanggungjawabkan.</p>
<div style="text-align: justify;"><i>"Kami minta supaya saksi jujur. Kalau memang itu berkaitan dengan perkara ini, kami akan bersikap tegas. Kalau memang ada bukti silakan ditunjukkan,"</i> tegas Ketua Majelis Hakim</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXXbul_vtvEjmozcgHYuLh7WZyilvIYaiN3eebIP0RYnVlDLF2FBHxR7kTde3N_3DiOMtFNKL6YbVXUsu3-hP5X0qvIWi-U3Co0uwabL6KK4UVrWK7syA3vU2Odxlo-bcIlDa2IcEBfJ5Yu0zbDmAHZM3wFu821qa0H9hXOTBkCg5BBpFvUpR-LU-QJDs/s1280/IMG20260602151452_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXXbul_vtvEjmozcgHYuLh7WZyilvIYaiN3eebIP0RYnVlDLF2FBHxR7kTde3N_3DiOMtFNKL6YbVXUsu3-hP5X0qvIWi-U3Co0uwabL6KK4UVrWK7syA3vU2Odxlo-bcIlDa2IcEBfJ5Yu0zbDmAHZM3wFu821qa0H9hXOTBkCg5BBpFvUpR-LU-QJDs/w640-h360/IMG20260602151452_01.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Dalam persidangan, JPU KPK juga memperlihatkan sejumlah dokumen perbankan yang menunjukkan adanya deposito bernilai miliaran rupiah atas nama Yunus Mahatma. Dian mengakui bahwa rekening deposito tersebut merupakan milik mantan suaminya.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Majelis hakim kemudian menyinggung hubungan pribadi antara saksi dan terdakwa Yunus Mahatma. Ketua Majelis Hakim menegaskan bahwa pertanyaan tersebut bukan untuk mencampuri urusan rumah tangga, melainkan berkaitan dengan integritas seorang aparatur sipil negara.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><i>"Kami bukan mencampuri urusan rumah tangga saudara, tetapi ini menyangkut integritas ASN,"</i> ujar Ketua Majelis Hakim.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="text-align: left;">Dian Vivit Pahalaningrum</span> menjelaskan bahwa hubungan rumah tangganya dengan Yunus Mahatma telah lama mengalami keretakan.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><i>"Kami sudah lama pisah tidur. Sering bertengkar. Puncaknya tahun 2023 - 2024. Bercerai tahun 2026,"</i> ungkapnya.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Saat ditanya apakah perceraian tersebut dipicu oleh kehadiran pihak ketiga, Dian menjawab singkat, "<i>Ya</i>."</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Keterangan itu mengindikasikan adanya perempuan lain dalam kehidupan pribadi Yunus Mahatma sebelum perceraian terjadi. Hal ini pun senada dengan informasi dari sumber terpercaya BERITAKORUPSI.CO (artikel beritanya sudah tayang sebelumnya)</p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Menariknya, pengakuan Dian mengenai waktu pembelian mobil Rubicon berbeda dengan informasi yang diperoleh BERITAKORUPSI.CO dari sumber yang mengikuti jalannya persidangan.</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhisJaE87nTcwoZf5ER6qhkKu8_LYlrlvnAed3iE_z9ElFLiNO1yO44hZm_L-qS3ofBUeRJ7q_hjqk_JiOppEfGgUVlUvJV7Y1UYhjCuO6EK4Br9N69wXq9amEKs2iRKAvMB4mFN6kqbRIaXWaTp1HgLaBwfoHptZrZFlVdaorv5RdH18DHEdV_npR2Q3o/s4096/IMG_20260603_032641.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="4096" data-original-width="3106" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhisJaE87nTcwoZf5ER6qhkKu8_LYlrlvnAed3iE_z9ElFLiNO1yO44hZm_L-qS3ofBUeRJ7q_hjqk_JiOppEfGgUVlUvJV7Y1UYhjCuO6EK4Br9N69wXq9amEKs2iRKAvMB4mFN6kqbRIaXWaTp1HgLaBwfoHptZrZFlVdaorv5RdH18DHEdV_npR2Q3o/w486-h640/IMG_20260603_032641.jpg" width="486" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Menurut sumber tersebut, kendaraan Rubicon yang kini menjadi barang bukti itu disebut berasal dari mantan Bupati Ponorogo periode 2016-2021, Drs. H. Ipong Muchlissoni.</div><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><i>"Itu bukan dibeli tahun 2021. Setahu saya tahun 2024. Mobil itu sebelumnya milik Ipong dan kemudian dijual kepada Mahatma,"</i> ujar sumber tersebut saat persidangan diskors.</p>
<div style="text-align: justify;">Sumber yang sama juga mengungkap informasi mengenai sejumlah simpanan dana milik Yunus Mahatma yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><i>"Ada deposito yang setiap bulan disetor Rp500 juta totalnya Rp7 miliar. Ada juga tabungan biasa yang rutin diisi Rp200 juta per bulan. Totalnya Rp8 miliar. Bahkan pernah menarik sekitar Rp5 miliar untuk membeli rumah di Madiun,"</i> ungkap sumber tersebut.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Terlepas dari benar atau tidaknya informasi tersebut, fakta yang terungkap dalam persidangan kali ini dinilai mulai membuka tabir mengenai asal-usul dan kepemilikan sejumlah aset yang selama ini menjadi perhatian penyidik KPK.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Apalagi KPK diketahui telah mengembangkan perkara ini ke arah dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sejumlah aset bernilai tinggi yang diungkap di persidangan berpotensi menjadi bagian penting dalam pembuktian perkara tersebut.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Pertanyaan yang kini muncul adalah, apakah Yunus Mahatma akan menjadi pihak yang paling bertanggung jawab dalam perkara TPPU yang sedang dikembangkan KPK? Ataukah penyidik akan menemukan keterkaitan pihak lain dalam konstruksi perkara tersebut?</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Yang jelas, untuk pertama kalinya dalam persidangan ini, terungkap secara terbuka berbagai aset yang diduga terkait dengan Yunus Mahatma. Fakta-fakta tersebut diperkirakan akan menjadi perhatian serius dalam agenda persidangan berikutnya maupun dalam penyidikan lanjutan yang tengah dilakukan KPK.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 20px;"><span style="color: #f02c1f;"><b>Pertanyaannya adalah;</b></span></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dari mana sumber dana pembelian Rubicon, BMW, rumah, tanah, dan aset mewah lainnya yang dikaitkan dengan Yunus Mahatma?</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"></p><ol><li>Mengapa sejumlah aset tercatat atas nama pihak lain, bukan atas nama Yunus Mahatma sendiri?</li><li>Apakah temuan deposito dan tabungan bernilai puluhan miliar rupiah memiliki keterkaitan dengan perkara suap dan gratifikasi yang sedang disidangkan?</li><li>Apakah pengakuan mantan istri akan memperkuat penyidikan dugaan TPPU yang tengah dikembangkan KPK?</li><li>Siapa saja pihak yang berpotensi dimintai pertanggungjawaban apabila penyidik menemukan adanya aliran dana kepada pihak lain?</li><li>Benarkah Rubicon yang disita KPK sebelumnya merupakan milik mantan Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni?</li><li>Apakah seluruh aset yang diungkap dalam persidangan telah tercantum dalam LHKPN terdakwa?</li><li>Sejauh mana keterkaitan aset-aset tersebut dengan dugaan penerimaan suap dan gratifikasi dalam perkara OTT KPK Ponorogo?</li><li>Akankah pengembangan perkara TPPU menghadirkan tersangka baru di luar tiga terdakwa yang kini sedang diadili?</li><li>Apakah sidang berikutnya akan mengungkap lebih jauh aliran dana dan jaringan kepemilikan aset yang selama ini tersembunyi?</li></ol><p></p>

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari artikel berita ini tanpa ijin<br />
</p>

Sidang OTT KPK Ponorogo Bongkar Aset Fantastis Yunus Mahatma, Mantan Istri Ungkap Mobil Mewah, Deposito Miliaran hingga Dugaan Perselingkuhan: Apakah Mengarah ke TPPU?

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sidang OTT KPK Ponorogo Bongkar Aset Fantastis Yunus Mahatma, Mantan Istri Ungkap Mobil Mewah, Deposito Miliaran hingga Dugaan Perselingkuhan: Apakah Mengarah ke TPPU?

Dian Vivit Pahalaningrum mengakui sejumlah aset yang disita KPK berupa Rubicon, BMW, puluhan cincin emas dan berlian, jam tangan mewah, Apar...

Tumpukan Harta Tersembunyi Yunus Mahatma: Mantan Istri Beberkan Koleksi Mobil Mewah, Deposito Miliaran, Puluhan Cincin Logam Mulia, Jam Tangan dan Beberapa Rumah serta Tanah

20.00 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcVog6cQeOV3Bx8iVX-Fa3dgx0izALnHtzZbAKIAcP-WyA48pede_qrlMS2yd2RWdXz4hjONELf9_1Rm1flDn_jIXmjGmTd4Y9e4XT1hAaPCgyl4brJBlUnp-u0v50VDEtyMYtzo2upmMRg44Yja-aCKRaSGl3wmXLFMKYO9wXksakpFMexfPa5lJNb6U/s1105/IMG_20260603_030704.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="648" data-original-width="1105" height="376" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcVog6cQeOV3Bx8iVX-Fa3dgx0izALnHtzZbAKIAcP-WyA48pede_qrlMS2yd2RWdXz4hjONELf9_1Rm1flDn_jIXmjGmTd4Y9e4XT1hAaPCgyl4brJBlUnp-u0v50VDEtyMYtzo2upmMRg44Yja-aCKRaSGl3wmXLFMKYO9wXksakpFMexfPa5lJNb6U/w640-h376/IMG_20260603_030704.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Dian  mantan Istri Terdakwa Yunus Mahatma </span></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f; font-size: 24px;">Suara di ruang Sidang Pengadilan Tipikor Bergema: Dian vivit Pahalaningrum mantan Istri Terdakwa Yunus Mahatma (Bercerai Pebruari 2026) Akui Aset Sitaan KPK Milik Mantan Suaminya . Sumber Bocorkan Tabungan Deposito dan Biasa Sebesar Rp15 Miliar, dan Membeli Rumah di Madinah Sebesar Rp 5 Miliar serta Jual Beli Mobil Politik. Apakah Ini Awal Menuju TPPU Bagi Direktur RSUD dr. S Ponorogo?</span></div>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">BERITA</span></b><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 20px;">KORUPSI</span></b></span><b><span style="font-size: 20px;">.CO -</span></b></div> <div style="text-align: justify;">Selasa, 2 Juni 2026, Ruang sidang Cakra Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya kembali bergema dari sebuah pengakuan  mengejutkan datang dari saksi Dian vivit Pahalaningrum, mantan istri Terdakwa Yunus Mahatma selaku Direktur RSUD dr. Harjono S Ponorogo, dalam sidang perkara korupsi suap dan gratifikasi yang berawal dari tangkap tangan atau OTT KPK pada 7 November 2025 lalu.</div><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"> Dalam sidang kali ini, JPU KPK menghadirkan tujuh orang saksi, dua diantaranya untuk pertama kalinya yaitu  Dian vivit Pahalaningrum dan Catur Heriyawan (Bagian Hukum Pemkab Ponorogo). Lima saksi lainnya yakni Herry Sutrisno, Imam Basori, Suko Widodo, Arief Kurniawan, dan Arief Pujiana, dihadirkan untuk kedua kalinya untuk Tiga terdakwa, diantaranya Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo, Agus Pramono selaku Sekda, dan Yunus Mahatma selaku Direktur RSUD dr Harjono S Ponorogo yang hadir langsung dengan didampingi Tim Advokat atau Penasehat Hukum-nya masing-masing  </p>
<div style="text-align: justify;">Persidangan diketuai Majelis Hakim I Made Yulianda, SH., MH dengan dibantu dua hakim anggota, Manambus Pasaribu, SH., MH. dan Lujianto, SH., MH. (Ad Hoc) Serta Panitera Pengganti (PP)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 20px;">Gunung Harta: Dari BMW hingga Ribuan Meter Tanah</span></b></span><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAOf2ES6AASibbQek2SA9nmUA89tNtHDi-jCtEpZmIxnQ4O3h5aqWGuEC21MP95qLzbg8ZmcXhTxC9-L9UdR5QCFxfbNxhwRrajNdoAJaP-3LQcdB3WdVeFSIzOzvzErGYvjMohbDagqGPlvNb1iSq0AFjPrA9wR3k8ivpHCil0LVUxaPYv7tzGrIrTwA/s4096/IMG_20260603_032641.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="4096" data-original-width="3106" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAOf2ES6AASibbQek2SA9nmUA89tNtHDi-jCtEpZmIxnQ4O3h5aqWGuEC21MP95qLzbg8ZmcXhTxC9-L9UdR5QCFxfbNxhwRrajNdoAJaP-3LQcdB3WdVeFSIzOzvzErGYvjMohbDagqGPlvNb1iSq0AFjPrA9wR3k8ivpHCil0LVUxaPYv7tzGrIrTwA/w486-h640/IMG_20260603_032641.jpg" width="486" /></a></div><div style="text-align: justify;">Di hadapan Majelis Hakim, Disn secara terbuka mengakui bahwa barang bukti yang disita KPK adalah milik mantan suaminya, diantaranya :</div><div style="text-align: justify;">* 2 Unit Mobil Mewah: Rubicon dan BMW.</div><div style="text-align: justify;">* Puluhan Sepeda Gunung Bermerek:</div><div style="text-align: justify;">* Puluhan cincin logam mulia (emas dan berlian).</div><div style="text-align: justify;">* Beberapa Jam Tangan Mewah</div><div style="text-align: justify;">*   14 Properti berupa : Apartemen, beberapa unit rumah di Ponorogo, Madiun, dan Surabaya, serta tanah seluas puluhan hingga ribuan meter persegi.</div><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dian menjelaskan bahwa dari beberapa unit rumah, empat di antaranya atas namanya sendiri, tujuh atas nama Yunus Mahatma dan sisanya tidak diketahui. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><i>"Empat atas nama saya,"</i> katanya sambil memperhatikan  bukti sitaan dilsyar</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Namun, ada kejanggalan saat ditanya tentang mobil Jeep Rubicon. Dian mengklaim mobil itu dibeli Yunus Mahatma pada tahun 2021-2022 dan statusnya belum lunas. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><i>"Seingat saya itu dibeli tahun 2021-2022 dan belum lunas,"</i> ucapnya. Ia juga mengaku tidak mengetahui detail seluruh sepeda dan perhiasan karena mereka sudah lama "pisah tidur".</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Majelis Hakim menegur keras agar saksi jujur. <i>"Kami minta supaya saksi jujur. Kalau memang itu berkaitan dengan perkara ini, kami akan bersikap tegas. Kalau memang ada bukti silahkan tunjukan,"</i> tegas Ketua Majelis Hakim.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Ketika JPU memperlihatkan di layar berupa dokumen deposit atas nama Yunus Mahatma bernilai miliaran rupiah, Dian juga mengakui atas nama Yunus Mahatma </p>
<div style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 20px;">Drama Rumah Tangga & Selingkuh</span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjvkB-o6-13F_GzPaqxrB1pcyBmhABBqQ0_BPZNW48LJI7l3ummUR8MDYvO49-1cKDIoCPZtCv383VIRuevpaTz5Uu_7Lm53SsArE7-cl_dXJ4Di38ftoF9fU4aU9TdGrAMQW2yZmLpdhkk2PDN0WAxiZISEZlBsgtcmvshYQyHwQnl27j-MMYRi2Q6Ns/s1280/IMG20260602151654_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjvkB-o6-13F_GzPaqxrB1pcyBmhABBqQ0_BPZNW48LJI7l3ummUR8MDYvO49-1cKDIoCPZtCv383VIRuevpaTz5Uu_7Lm53SsArE7-cl_dXJ4Di38ftoF9fU4aU9TdGrAMQW2yZmLpdhkk2PDN0WAxiZISEZlBsgtcmvshYQyHwQnl27j-MMYRi2Q6Ns/w640-h360/IMG20260602151654_01.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Ketua Majelis Hakim kemudian menggali latar belakang hubungan mereka, bukan untuk mencampuri urusan pribadi, melainkan untuk menguji integritas ASN. <i>"Kami bukan mencampuri urusan rumah tangga saudara tapi ini menyangkut integritas ASN,"</i> ucap Ketua Majelis Hakim.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dian mengungkapkan bahwa rumah tangga mereka retak akibat perselingkuhan. <i>"Kami sudah lama pisah tidur. Sering bertengkar. Puncaknya tahun 2023-2024. Bercerai tahun 2026,"</i> jawabnya. Saat ditanya apakah ada pihak ketiga, ia menjawab tegas, "<i>Ya</i>." </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 20px;">Bom Waktu: Jejak Mobil Ipong Muchlissoni & Deposito Rp15 Miliar</span></b></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Di balik pengakuan Dian vivit Pahalaningrum, sumber terpercaya BERITAKORUPSI.CO melempar informasi yang kontradiktif dan jauh lebih berbahaya bagi Yunus Mahatma.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Sumber membantah klaim Dian soal tahun pembelian mobil Rubicon. <i>"Itu (Retno Anggraini) bohong, bukan dibeli tahun 2021 tapi 2024. Itu awalnya miliknya Ipung (Drs. H. Ipong Muchlissoni, mantan Bupati Ponorogo 2016-2021), lawan Sugiri Sancoko saat Pilbup Ponorogo di Pilkada tahun 2024. Mobil itu dijual ke Mahatma (Yunus Mahatma),"</i> ungkap sumber saat sidang diskors.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Jika benar, transaksi jual beli mobil antara mantan rival politik (lingkaran Ipong) dengan Direktur RSUD (lingkaran Sugiri/Yunus) bisa menjadi indikasi aliran dana politik atau pencucian uang yang lebih kompleks?</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Lebih mengerikan lagi, sumber membocorkan skala kekayaan likuid Yunus Mahatma yang sebagian sudah terungkap di persidangan saat JPU KPK mengamankan saksi dari Bank Jatim Cabang Ponorogo </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><i>"Ada Deposit totalnya Rp7 miliar yang setiap bulan setor Rp500 juta. Ada tabungan biasa totalnya Rp8 miliar, tiap bulan setor Rp200 juta. Berarti setiap bulan setor ke tabungan Rp700 juta. Pernah sekali tarik lima miliar untuk membeli rumah di Madiun,"</i> ungkap sumber kemudian sambil memperhatikan catatan setoran </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Total aliran dana milik terdakwa Yunus Mahatma yang disebutkan sumber mencapai Rp15 miliar, jauh melampaui gaji resmi seorang Direktur RSUD tipe B/C. Lalu  darimana sumbernya?</p>
<div style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 20px;">Benang Kusut TPPU: Siapa Jadi Tersangka?</span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrYvOtCOi110bkRs7RpgDF1-EO9_F47fGx61yZ-AURhpcjaCOE-vx_lhbFkYC0uedkY7CwDJ5BkdC5nxuBB80M5Ii4Vhh0o_jYhmLx5tabZBWFrs6hAanmNLCb1RmW4BhEMd_tqRiNIN09RMwAkaT3Mi0YOiScDOAMWGcN8SGcg9N2Vkn_jocfRWV9D8o/s1280/IMG_20260603_03043298.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrYvOtCOi110bkRs7RpgDF1-EO9_F47fGx61yZ-AURhpcjaCOE-vx_lhbFkYC0uedkY7CwDJ5BkdC5nxuBB80M5Ii4Vhh0o_jYhmLx5tabZBWFrs6hAanmNLCb1RmW4BhEMd_tqRiNIN09RMwAkaT3Mi0YOiScDOAMWGcN8SGcg9N2Vkn_jocfRWV9D8o/w640-h360/IMG_20260603_03043298.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Fakta persidangan ini mulai mengurai benang kusut menuju kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). KPK diketahui sedang melakukan penyidikan TPPU sejak April 2026 sebagai pengembangan dari perkara ini </div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><i>"Belum ada ditetapkan Tersangka,"</i> ucap Budi Prasetyo selaku Jubir KPK saat dihubungi BERITAKORUPSI.CO beberapa waktu lalu </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Pertanyaan besarnya: Apakah Yunus Mahatma akan menjadi tersangka utama TPPU? Ataukah jejak harta kekayaan ini akan menyeret nama-nama besar lain seperti Sugiri Sancoko (Bupati) yang diduga menjadi ujung tombak penerimaan suap proyek? </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Selama ini, publik hanya melihat Yunus sebagai "korban" OTT, namun tumpukan harta mewah dan deposito miliaran menunjukkan ia mungkin bukan sekadar pemain kecil melainkan sebaliknya </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 20px;">4 Pertanyaan Kritis Menggugat Skandal Kekayaan Yunus Mahatma</span></b></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">1.  Bagaimana mungkin seorang Direktur RSUD  bisa memiliki deposito Rp7 miliar dan tabungan Rp8 miliar dengan gaji PNS/Direktur RSUD? Apakah uang tersebut berasal dari mark-up proyek RSUD, fee dari rekanan, atau hasil kolusi dengan Bupati Sugiri Sancoko?</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">2.  Benarkah mobil Rubicon dibeli tahun 2021-2022 padahal sumber menyebutkan mobil itu  milik Ipong Muchlissoni yang baru berpindah tangan di 2024? Apakah ini sebagai bentuk melindungi dengan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah?</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">3. Benarkah ada transaksi jual beli mobil mewah anti Yunus Mahatma dengan Ipong untuk biaya politik?  Apakah ini bentuk "damai" politik atau ada aliran dana terselubung antara kubu Ipong dan kubu Sugiri-Yunus?</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">4. Dengan terungkapnya fakta sidang kali ini, kapan KPK akan menetapkan tersangka TPPU? Apakah hanya Yunus Mahatma yang akan terseret sebagai tersangka, atau bersama dengan Sugiri Sancoko ?</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari artikel berita ini tanpa ijin</p>

Tumpukan Harta Tersembunyi Yunus Mahatma: Mantan Istri Beberkan Koleksi Mobil Mewah, Deposito Miliaran, Puluhan Cincin Logam Mulia, Jam Tangan dan Beberapa Rumah serta Tanah

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Tumpukan Harta Tersembunyi Yunus Mahatma: Mantan Istri Beberkan Koleksi Mobil Mewah, Deposito Miliaran, Puluhan Cincin Logam Mulia, Jam Tangan dan Beberapa Rumah serta Tanah

Dian mantan Istri Terdakwa Yunus Mahatma Suara di ruang Sidang Pengadilan Tipikor Bergema: Dian vivit Pahalaningrum mantan Istri Terdakwa ...

Drama Tak Masuk Akal di Sidang Korupsi Sugiri Sancoko, dkk: Uang Miliaran Disebut Utang Tanpa Bukti, KPK Diperintahkan Melaksanakan Kewenangan

21.00 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtiiJ7KMPFRKurgc8QOh7Ws99LFqvlv-bMmtxX52VDZoT1Uz8Wc8YFSJj0nUEJ1uJ-kLKiVcmFD53f1z7N0Az1gy-h1Ml-YNR-ERG8hhffSVntdmQ4IlM0Oagnu__X2aE3t_bYlZxmP-UBhn0KEVz_dHf9-JVu99IpNVcxs7C7smWaJ_K_HWqnIrQHe1o/s1525/IMG_20260601_122818.jpg" imageanchor="1" style="font-family: georgia; margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="954" data-original-width="1525" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtiiJ7KMPFRKurgc8QOh7Ws99LFqvlv-bMmtxX52VDZoT1Uz8Wc8YFSJj0nUEJ1uJ-kLKiVcmFD53f1z7N0Az1gy-h1Ml-YNR-ERG8hhffSVntdmQ4IlM0Oagnu__X2aE3t_bYlZxmP-UBhn0KEVz_dHf9-JVu99IpNVcxs7C7smWaJ_K_HWqnIrQHe1o/w640-h400/IMG_20260601_122818.jpg" width="640" /></a><b style="color: #f02c1f;"><span style="font-size: 24px;"><span style="font-family: georgia;">Kisah Konyol Menantu-Mertua: Uang Rp850 Juta ke Sugiri Sancoko Selaku Bupati Ponorogo danjuga mantan Bupati sebelumnya Drs. H. Ipong Muchlissoni sebesar Rp1,4 miliar adalah "pinjaman" tanpa bukti tertulis dan hingga kini belum dibayar sama sekali. Dan Uang Hasil Jual Beli Kayu Tanpa Ada Dokumen Satu Pun. Majelis Hakim Perintahkan KPK Untuk Mendalami dan Memeriksa Keterangan Saksi</span></span></b></div><p dir="ltr">
 
<b></b></p><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-family: georgia;"><b><span style="font-size: 20px;">BERITA</span></b><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 20px;">KORUPSI</span></b></span><b><span style="font-size: 20px;">.CO -</span></b></span></b></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;">Ruang sidang Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Selasa, 26 Mei 2026, kembali dipenuhi tanda tanya besar sekaligus menjadi panggung "drama" yang menggelikan atas keterangan dua saksi kunci, Dian Nur Cahyanto dan mertuanya, Eko Agus Supriadi selaku pemilik CV. Selo Kencono sekaligus suami salah seorang anggota DPRD Ponorogo dalam sidang perkara korupsi suap dan gratifikasi yang menyeret Terdakwa Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo, Agus Pramono (Sekda), dan Yunus Mahatma selaku Direktur RSUD dr. Harjono S. Ponorogo yang bermula dari tangkap tangan atau Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 7 November 2025 silam.</span></div>
 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;">Persidangan yang berlangsung di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Tipikor PN Surabaya ini digelar dengan agenda mendengarkan keterangan lima orang saksi yang dihadirkan JPU KPK dipimpin Ketua Majelis Hakim I Made Yulianda, SH., MH., dibantu dua hakim anggota, Manambus Pasaribu, SH., MH. dan Lujianto, SH., MH. (masing-masing Ad Hoc), serta Panitera Pengganti (PP) yang dihadiri langsung oleh para Terdakwa dengan didampingi  Tim Advokat atau Penasihat Hukum-nya  masing-masing.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSVFoOwyJeq2tmMq7qA8sierc6r6OQ3QAX12UsiaHMjizqkkD0HJw5H6Ul2rJaPj1Sx6Hn1uGFzOuldUyo4PKrMrRzdJLvpq1RvhGoDKbrqeVMGsP1gU9N4lRqPaill7FLzZn_8wAbTS04BnW6IQO7RARq9TavFEXzTcerTf9-EUYFqzjPLE9dlQwb4eM/s3984/IMG_20260601_123853.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1840" data-original-width="3984" height="296" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSVFoOwyJeq2tmMq7qA8sierc6r6OQ3QAX12UsiaHMjizqkkD0HJw5H6Ul2rJaPj1Sx6Hn1uGFzOuldUyo4PKrMrRzdJLvpq1RvhGoDKbrqeVMGsP1gU9N4lRqPaill7FLzZn_8wAbTS04BnW6IQO7RARq9TavFEXzTcerTf9-EUYFqzjPLE9dlQwb4eM/w640-h296/IMG_20260601_123853.jpg" width="640" /></a></div></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;">Kelima saksi yang diajukan JPU KPK itu adalah Dian Nur Cahyanto dan mertuanya, Eko Agus Supriadi. Kemudian Bambang Yudi Setiawan (kontraktor), serta dua ajudan Bupati, Sulfar Ali Akbar dan Wildan.</span></div>
 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;">Kehadiran Eko Agus Supriadi kali ini merupakan yang kedua kalinya. Di hadapan Majelis Hakim, Eko memberikan pengakuan yang sangat mencengangkan. Ia menyatakan bahwa sejumlah uang yang diserahkan kepada Sugiri Sancoko maupun kepada mantan Bupati Ponorogo sebelumnya, Drs. H. Ipong Muchlissoni, hanyalah pinjaman tetapi tanpa bukti hitam di atas putih dan hingga kini belum ada satu rupiah pun yang dikembalikan.</span></div>
 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;"><br /></span></div>
<i><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;"><i>"Itu pinjam, Pak,"</i> jawab Eko singkat saat ditanya JPU KPK.</span></div></i><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;"><br /></span></div>
 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;">Jawaban ini tentu saja memicu rasa heran sekaligus kecurigaan mendalam dari Majelis Hakim. Pasalnya, fakta di persidangan mengungkapkan Eko sudah berulang kali memberikan uang dengan alasan yang sama: pinjaman, tanpa bukti, belum lunas, namun berani memberikan lagi, dan begitu seterusnya. Secara total, uang yang diklaim sebagai utang oleh Sugiri Sancoko saja mencapai angka Rp850 juta.</span></div>
 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;"><br /></span></div>
<i><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;"><i>"Uang saksi ini tidak berseri. Benar itu pinjaman? Kalau benar pinjaman, tunjukkan kepada kami buktinya. Tidak masuk akal logika berpikir manusia: orang meminjam belum bayar, tapi sudah berani pinjam lagi, bahkan sampai lupa berapa jumlah pastinya,"</i>  tanya Majelis Hakim</span></div></i><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;"><br /></span></div>
 
<i><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;"><i>"Ya itu pinjam,"</i> jawab Eko tetap ngotot dengan alasan yang makin sulit diterima akal sehat.</span></div></i><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;"><br /></span></div>
 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;">Ketua Majelis Hakim pun terus menggali lebih dalam, menanyakan sejak kapan ia mengenal Sugiri Sancoko, kapan mulai berbisnis, dan kapan pertama kali meminjamkan uang dalam jumlah besar itu.</span></div>
 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;">Menurut pengakuan Eko, ia sudah mengenal Sugiri sejak masa sekolah di STM yang sama. Ia jadi pengusaha sejak tahun 2012, dan baru mulai meminjamkan uang kepada Sugiri Sancoko pada tahun 2025. Uniknya, pengusaha yang kerap mengerjakan proyek di Dinas PU dan hampir setiap tahun mendapat tender pekerjaan ini merasa tidak butuh surat perjanjian.</span></div>
 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;"><br /></span></div>
<i><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;"><i>"Sudah kenal lama sama-sama STM, jadi percaya aja,"</i> jawab Eko dengan santai dan enteng.</span></div></i><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0L5zPT-izN2Gl_br67PgM-BXdvHUUANqGkJjeO-XWzgsfNIYbCtxZaFmnRxCadkCLkFeUWSm9GiO4QdgRofdv46-QaoijGNX4fYvFEzNn9s8FnfP_4EsMapy-fVgUAnnHKrdNHJbWpDjoh_N5KK17QMTPvhx9m6BsP5My7RP44D1Gn7Pzrjy7PvrZ6TE/s4096/IMG_20260601_122933.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2875" data-original-width="4096" height="450" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0L5zPT-izN2Gl_br67PgM-BXdvHUUANqGkJjeO-XWzgsfNIYbCtxZaFmnRxCadkCLkFeUWSm9GiO4QdgRofdv46-QaoijGNX4fYvFEzNn9s8FnfP_4EsMapy-fVgUAnnHKrdNHJbWpDjoh_N5KK17QMTPvhx9m6BsP5My7RP44D1Gn7Pzrjy7PvrZ6TE/w640-h450/IMG_20260601_122933.jpg" width="640" /></a></div></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;">JPU KPK kemudian beralih menanyakan menantu Eko, Dian Nur Cahyanto. Namun, jawaban yang keluar dari mulut Dian persis sama dengan mertuanya:</span></div><p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;"><i>"Itu pinjam, Pak,"</i> jawab saksi Dian</span></div>
 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;">Mendengar alasan yang berulang, seragam, namun tidak relevan dan sama sekali tidak masuk akal ini, Ketua dan anggota Majelis Hakim akhirnya mengambil sikap tegas. Mereka memerintahkan JPU KPK untuk mendalami dan memeriksa ulang keterangan kedua saksi tersebut secara serius dan mendetail.</span></div>
 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;"><br /></span></div>
<i><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;"><i>"Keterangan ini tidak masuk akal sama sekali. Silakan Saudara Jaksa untuk mendalami keterangan kedua saksi ini dan Periksa Sesuai Kewenangan saudara, agar tidak dianggap main-main ,"</i> perintah tegas Ketua Majelis Hakim.</span></div></i><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;"><br /></span></div>
 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;">JPU KPK pun kembali menegaskan pertanyaan kepada Eko Agus Supriadi terkait aliran dana ke Sugiri Sancoko maupun ke mantan Bupati Ipong Muchlissoni.</span></div>
 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;"><br /></span></div>
<i><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;"><i>"Kami ingin mempertegas saja. Itu pemberian biasa atau uang 'jasa'? Kalau itu pemberian tulus tanpa pamrih, ya mungkin Anda aman. Tapi kalau itu adalah imbalan atau fee, Anda bisa bernasib sama seperti Sucipto yang sudah divonis 2 tahun penjara dalam kasus ini. Jadi, itu pemberian atau fee?"</i> tanya JPU KPK</span></div></i><p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;"><i>"Pinjaman,"</i> jawab saksi Eko enteng</span></div>
 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;"><br /></span></div>
<i><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;"><i>"Perlu diingat, ini sidang Pemberantasan Korupsi. Sesuai kewenangan yang Saudara miliki, silakan dalami keterangan kedua saksi ini supaya persidangan tidak dianggap main-main. Saudara punya wewenang penuh untuk itu. Silakan periksa kembali,"</i>  Perintah Ketua Majelis Hakim untuk kedua kalinya, seolah mengingatkan KPK agar tidak setengah-setengah bekerja.</span></div></i><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;"><br /></span></div>
 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;">Selanjutnya, JPU KPK menyinggung aliran dana yang diterima Agus Pramono selaku Sekda Pemkab Ponorogo. Di sini pun muncul alasan baru yang tak kalah aneh dari mulut menantu dan mertua ini. Keduanya kompak mengatakan uang itu adalah hasil dari transaksi jual beli kayu.</span></div>
 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;"><br /></span></div>
<i><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;"><i>"Hasil jual kayu,"</i> jawab Dian Nur Cahyanto dan Eko Agus Supriadi serentak.</span></div></i><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWCMw4n8Rr1sH78zqn01jYnpVoz2hU34DoN1t6fKnnno2gBfd7n37sm3pUQIdT4m2B_EOYKWIINdgAHoiYhpOygSxkav2jEA9pqQ6UdtkD6pgqzxBBeogD26qbJedv3a0bD8DvdgmJW6GH8gOnxKree5now15CaITdCs4OSAYdKDpRWSzg4SjmLmvTp5U/s1920/1780288290535.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1920" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWCMw4n8Rr1sH78zqn01jYnpVoz2hU34DoN1t6fKnnno2gBfd7n37sm3pUQIdT4m2B_EOYKWIINdgAHoiYhpOygSxkav2jEA9pqQ6UdtkD6pgqzxBBeogD26qbJedv3a0bD8DvdgmJW6GH8gOnxKree5now15CaITdCs4OSAYdKDpRWSzg4SjmLmvTp5U/w640-h360/1780288290535.jpg" width="640" /></a></div></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;">Anehnya, lagi-lagi tak ada satu lembar pun  dokumen pun yang ditunjukkan ke meja hijau untuk membuktikan klaim tersebut. Tidak ada kwitansi, tidak ada faktur atau invoice, bahkan tidak ada surat keterangan dari Dinas Kehutanan yang mengesahkan transaksi itu benar-benar ada.</span></div>
 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;">Usai persidangan, JPU KPK Agus Subagya SH., MH seusai persidangan menyatakan akan melaporkan semua hasil persidangan ke tim penyidik.</span></div>
 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;"><br /></span></div>
<i><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;"><i>"Kita akan laporkan hasil persidangan hari ini ke tim, termasuk ke penyidik. Kalau tadi keterangannya sudah pemberian supaya dapat proyek, ya sudah. Tapi tadi keterangannya sudah kita dengar bersama,"</i> ujar Agus Subagya.</span></div></i><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;"><br /></span></div>
 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;">Satu hal krusial yang kini menjadi sorotan tajam adalah fakta bahwa keterangan Dian dan Eko sama sekali tidak didukung alat bukti apa pun. Pertanyaan besar kini menggantung: <b>Apakah KPK benar-benar serius dan berani menindaklanjuti perintah Majelis Hakim? Akankah keduanya dikenakan pasal baru karena dianggap memberikan keterangan palsu atau merekayasa fakta, yang pada intinya mencegah dan merintangi proses hukum dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Sugiri Sancoko dkk yang tertangkap tangan November lalu?</b></span></div>
 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;">Kasus serupa pernah terjadi dan ditangani tegas oleh KPK dan disidangkan di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya terhadap salah seorang  Advokat asal Surabaya bernama Laurenzius Compernikus Sampelan Sembiring, yang beralamat di Jalan Raya Rungkut Nomor 23-25 Kompleks Ruko Surabaya Commercial Center Blok A-55 Surabaya, dan juga beralamat di Jl. Sultan Hairun RT 002 RW 003 Kelurahan/Desa Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku.</span></div>
 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;">Laurenzius diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya pada Agustus 2023 lalu dan divonis 5 tahun penjara. Ia terbukti melakukan tindak pidana mencegah dan merintangi penyidikan kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Buru Selatan, Tagop Sudarsono Soulisa, serta tersangka/terdakwa lainnya.</span></div><p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;">Caranya sama persis: menyusun skenario dan cerita rekayasa, seolah-olah aliran uang suap dan gratifikasi itu adalah utang piutang biasa atau investasi, padahal itu adalah uang haram.</span></div>
 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;">Kini, publik menanti konsistensi KPK. Apakah lembaga antirasuah akan berani melakukan hal yang sama, menetapkan Dian Nur Cahyanto dan Eko Agus Supriadi sebagai tersangka karena diduga memberikan keterangan palsu atau tidak jujur dan merekayasa cerita di persidangan, padahal mereka sudah bersumpah di awal?</span></div>
 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;">Masyarakat sudah bosan hanya menonton drama pengulangan alasan konyol. Rakyat menanti aksi nyata dan sikap tegas. Jangan sampai KPK hanya terlihat sibuk menyeret para pejabat menjadi terdakwa, sementara saksi yang terbukti merekayasa fakta dan menghalangi proses hukum dibiarkan lolos begitu saja. Pemberantasan korupsi butuh keberanian dan ketegasan bukan sekadar seremonial di meja hijau.</span></div>
 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;"><br /></span></div>
<span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;"><span style="font-family: georgia;">Beberapa Pertanyaan Kritis Kini muncul;</span></span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEir8RNrhLxyC4FkHmJ9KOW7bWUk7U41MKS8HgdAUY1lDnvNatT420UyXZPMF9RivDMhTZvqSy2LH8lheftG-yDi31i3pdVE9nSXoW2eN1cqM1MnxA_YM9wSMHZw0nuOl7LjUM26ab7qSqLDAjSpYPBsFIz-a_fB9JURcUUcuz5_9miQm5xGBj0X-FQXK3Q/s3984/1780288290548.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1840" data-original-width="3984" height="296" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEir8RNrhLxyC4FkHmJ9KOW7bWUk7U41MKS8HgdAUY1lDnvNatT420UyXZPMF9RivDMhTZvqSy2LH8lheftG-yDi31i3pdVE9nSXoW2eN1cqM1MnxA_YM9wSMHZw0nuOl7LjUM26ab7qSqLDAjSpYPBsFIz-a_fB9JURcUUcuz5_9miQm5xGBj0X-FQXK3Q/w640-h296/1780288290548.jpg" width="640" /></a></div></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;">1. Apakah logika hukum dan akal sehat masih berlaku jika uang miliaran rupiah diklaim sebagai pinjaman, namun tidak ada bukti perjanjian, belum dilunasi, tapi peminjam tetap berani memberikan uang lagi berulang kali?</span></div><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;">2. Mengapa alasan "hasil jual beli kayu" disodorkan sebagai pembenaran pemberian uang ke terdakwa, padahal tidak ada satu pun dokumen administrasi, surat jalan, atau keterangan dinas terkait yang bisa dipertanggungjawabkan?</span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;">3. Apakah KPK hanya akan diam saja dan menerima keterangan saksi yang terang-terangan tampak direkayasa, padahal pola cerita "utang piutang" ini sudah terbukti merupakan modus rekayasa fakta hukum dalam kasus-kasus korupsi sebelumnya?</span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;">4. Apakah Dian Nur Cahyanto dan Eko Agus Supriadi akan bernasib sama seperti Advokat Laurenzius Compernikus yang dipidana karena terbukti menyusun skenario palsu untuk melindungi aliran uang suap?</span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;">5. Apakah ada kepentingan tersembunyi di balik alasan-alasan konyol yang diucapkan saksi, mengingat keduanya memiliki akses dan riwayat kerjasama proyek dengan instansi pemerintah daerah?</span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;">6. Apakah KPK berani bergerak melaksanakan perintah Majelis Hakim dan segera menetapkan keduanya sebagai tersangka pasal memberikan keterangan palsu di persidangan atau penghalang penyidikan jika terbukti memberikan keterangan palsu, atau hanya akan membiarkan kasus ini berakhir sekadar sebagai "drama sidang" belaka?</span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;">7. Bagaimana masyarakat bisa percaya pada pemberantasan korupsi jika saksi yang bersumpah saja berani berbohong secara terang-terangan tanpa ada rasa takut akan sanksi hukum yang tegas?</span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;">(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;">Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari artikel berita ini tanpa ijin.</span></p>

Drama Tak Masuk Akal di Sidang Korupsi Sugiri Sancoko, dkk: Uang Miliaran Disebut Utang Tanpa Bukti, KPK Diperintahkan Melaksanakan Kewenangan

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Drama Tak Masuk Akal di Sidang Korupsi Sugiri Sancoko, dkk: Uang Miliaran Disebut Utang Tanpa Bukti, KPK Diperintahkan Melaksanakan Kewenangan

Kisah Konyol Menantu-Mertua: Uang Rp850 Juta ke Sugiri Sancoko Selaku Bupati Ponorogo danjuga mantan Bupati sebelumnya Drs. H. Ipong Muchlis...

Drama Sidang OTT KPK Terhadap Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo, dkk: Saksi Klaim Rp850 Juta ke Terdakwa Sugiri Bupati Ponorogo “Hanya Pinjaman Tanpa Bukti”,

20.43 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdytzNbux4VRxzZFKSrH-byJKnu3FhoPTC9ltgMp0kjRF0Yg8wTsZsIADidFSMC22_fZQUmkikBDPdRD_WUdVADxgPeJJEBY5wa_Ld9_u8eR9d2VzM9XAed_GkyDqiwxjhQjsTn-GQqkMBq3X0TaRM390FdWgOiF5e-0J9GS9GRrQStwZl0czC0xnWnUw/s4096/IMG_20260601_122933.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2875" data-original-width="4096" height="450" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdytzNbux4VRxzZFKSrH-byJKnu3FhoPTC9ltgMp0kjRF0Yg8wTsZsIADidFSMC22_fZQUmkikBDPdRD_WUdVADxgPeJJEBY5wa_Ld9_u8eR9d2VzM9XAed_GkyDqiwxjhQjsTn-GQqkMBq3X0TaRM390FdWgOiF5e-0J9GS9GRrQStwZl0czC0xnWnUw/w640-h450/IMG_20260601_122933.jpg" width="640" /></a><b style="color: #f02c1f;"><span style="font-size: 24px;">Majelis Hakim Perintahkan KPK Dalami  Kesaksian Mertua-Menantu (Eko dan Dian)  dan Periksa Sesuai Kewenangan KPK: Uang Tanpa Bukti, Proyek  Jual Beli Kayu Tanpa Dokumen, Apakah Ini Upaya Sistematis Menggagalkan Penyidikan Korupsi Yang Dilakukan KPK? Serius dan Mau kah KPK Melaksanakan Perintah Majelis Hakim?</span></b></div>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">BERITA</span></b><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 20px;">KORUPSI</span></b></span><b><span style="font-size: 20px;">.CO -</span></b></div><div style="text-align: justify;">Ruang sidang Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Selasa, 26 Mei 2026, kembali menjadi "drama"  yang menggelikan atas keterangan Saksi Dian Nur Cahyanto dan mertuanya, Eko Agus Supriadi pemilik CV. Selo Kencono, suami salah seorang anggota DPRD Ponorogo dalam sidang perkara korupsi suap dan gratifikasi yang menyeret Sugiri Sancoko (Bupati Ponorogo), Agus Pramono (Sekda), dan Yunus Mahatma (Direktur RSUD dr. Harjono S Ponorogo) yanh bermula dari kegiatan tangkap tangan atau Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 7 November 2025 lalu</div><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Persidangan yang berlangsung di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Tipikor PN Surabaya  dengan agenda mendengarkan keterangan saksi sebanyak 5, orang yang dihadirkan JPU KPK dipimpin oleh Majelis Hakim I Made Yulianda, SH., MH., dibantu dua hakim anggota Manambus Pasaribu, SH., MH. dan Lujianto, SH., MH. (masing-masing Ad Hoc) serta Panitera Pengganti (PP) dan dihadiri langsung oleh para Ketiga terdakwa dengan didampingi Tim Advokat-nya masing-masing.</p>
<div style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 20px;">Lima saksi yang dihadirkan JPU KPK kali ini adalah:</span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3xcvHlYfv4o2OS3k2gCNhGuqz6wLK6NT87eE5WY53zMw6AOee6Op0O6n7RqbiCWKCCJDt-vnb4Hw6tolxCpue5THhRyiGs00MfGmaDvDM-asM9y6LJFcniwWgVhj8v_qQ3UjbTkov8i_nuVum4h1wDZWYsXWgKw1vPEu7VUeTvt2QcyqwsMYB-0B5R8s/s3984/IMG_20260601_123853.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1840" data-original-width="3984" height="296" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3xcvHlYfv4o2OS3k2gCNhGuqz6wLK6NT87eE5WY53zMw6AOee6Op0O6n7RqbiCWKCCJDt-vnb4Hw6tolxCpue5THhRyiGs00MfGmaDvDM-asM9y6LJFcniwWgVhj8v_qQ3UjbTkov8i_nuVum4h1wDZWYsXWgKw1vPEu7VUeTvt2QcyqwsMYB-0B5R8s/w640-h296/IMG_20260601_123853.jpg" width="640" /></a></div>1. Dian Nur Cahyanto (Kontraktor);</div><div style="text-align: justify;">2. Eko Agus Supriadi (Mertua Dian) pemilik CV. Selo Kencono, dan suami salah seorang anggota DPRD Ponorogo);</div><div style="text-align: justify;">3. Bambang Yudi Setiawan (Kontraktor);</div><div style="text-align: justify;">4. Sulfar Ali Akbar (Ajudan Bupati); dan</div><div style="text-align: justify;">5. Wildan (Ajudan Bupati).</div><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Kehadiran Eko Agus Supriadi merupakan yang kedua kalinya. Namun, keterangannya justru memicu kemarahan dan keheranan Majelis Hakim. Eko bersikeras bahwa uang sebesar Rp850 juta yang ia berikan kepada Terdakwa Sugiri Sancoko, dan juga mantan Bupati sebelumnya Drs. H. Ipong Muchlissoni sebesar Rp1,4 miliar adalah "pinjaman" tanpa bukti tertulis dan hingga kini belum dibayar sama sekali.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><i>"Itu pinjam, Pak,"</i> kata Eko menjawab pertanyaan JPU KPK.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Jawaban ini sontak memancing sikap tegas  dari Majelis Hakim. Hakim menilai alasan tersebut tidak logis, mengingat Eko mengaku telah memberikan pinjaman berulang kali tanpa penagihan utang sebelumnya dan tanpa bukti apapun hanya alasan kepercayaan karena sama-sama sekolah di STM yang sama</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><i>"Benar itu pinjaman? Kalau itu pinjaman tunjukan kepada kami buktinya. Tidak masuk akal orang pinjam belum bayar sudah pinjam lagi dan lupa lagi jumlah uang yang dipinjamkan,"</i> tanya Ketua Majelis Hakim dengan nada tegas.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><i>"Ya itu pinjam,"</i> jawab Eko tetap</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Gerakan tubuh saksi Eko ternyata tidak luput dari perhatian Ketua Majelis Hakim, lalu menegur saksi agatbtidak usah gelisah saat memberikan keterangan.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><i>"Saudara tidak udah gelisah. Saya tau kalau saudara gelisah karena apa yang dipikiran saudara tidak sama dengan dihati,"</i> lanjut Ketua Majelis Hakim</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Hakim kemudian menggali latar belakang hubungan mereka. Eko mengaku kenal dengan Sugiri sejak sekolah di STM dan menjadi pengusaha sejak 2012 dan baru memberikan uang kepada Terdakwa Sugiri Sancoko tahun 2025. Dan sering mengerjakan proyek di Dinas PU </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><i>"Sudah kenal lama sama-sama STM jadi percaya aja,"</i> jawabnya enteng, seolah kepercayaan buta adalah dasar transaksi ratusan juta rupiah.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Menantu Eko, Dian Nur Cahyanto, saat ditanya JPU KPK memberikan kesaksian senada. Keduanya juga mengklaim bahwa uang yang diberikan kepada Terdakwa Sugiri Sancoko adalah pinjaman dan hasil dari "jual beli kayu". </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Namun, anehnya, tidak ada satu pun bukti kwitansi, invoice, atau surat keterangan dari Dinas Kehutanan yang diajukan untuk mendukung klaim transaksi kayu tersebut.</p>
<div style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 20px;">Perintah Keras Dari Majelis Hakim: Dalami dan Periksa Kedua Saksi. Atau dianggap Main-main?</span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9tI986hJrHL-eA1sYwR4LrQFPwjMsqR8r5MP-ciznLzzFi28g2ReE0XMEwoYATe5hTRxC8EF7hOSDRh15QmrrIfKv7f93byushbDyssQo2YeP9xyvlWqcTLDkfToKPBYIVKqY9Kr1yy3AZYZkc5snw0GHKcPa1cO2q7kb3A6DjrkFLOxlFqbD4Y0XSAk/s1280/IMG_20260601_03474609.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9tI986hJrHL-eA1sYwR4LrQFPwjMsqR8r5MP-ciznLzzFi28g2ReE0XMEwoYATe5hTRxC8EF7hOSDRh15QmrrIfKv7f93byushbDyssQo2YeP9xyvlWqcTLDkfToKPBYIVKqY9Kr1yy3AZYZkc5snw0GHKcPa1cO2q7kb3A6DjrkFLOxlFqbD4Y0XSAk/w640-h360/IMG_20260601_03474609.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Melihat dan mendengar keterangan yang dinilai tidak relevan dan jauh dari akal sehat, Ketua Majelis Hakim I Made Yulianda mengeluarkan perintah tegas kepada JPU KPK, bukan sekali, melainkan dua kali.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><i>"Ini tidak masuk akal. Silahkan saudara Jaksanu untuk mendalami keterangan kedua saksi ini,"</i> perintah Hakim pertama kali.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">JPU KPK kembali mempertegas jawaban saksi, "Kami ingin mempertegas saja. Itu pemberian atau fee? Kalau itu pemberian ya sudah Anda tidak akan terjerat. Tapi kalau itu fee, Anda bisa seperti Sucipto (terpidana 2 tahun dalam kasus ini). Itu pemberian atau fee?"</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Eko tetap menjawab, <i>"Pinjaman."</i></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Majelis Hakim pun kembali menekan perintah kepada JPU KPK: <i>"Ini kan Pemberantasan Korupsi. Sesuai kewenangan saudara, silahkan dalami keterangan kedua saksi ini supaya tidak dianggap main-main. Saudara punya kewenangan untuk itu. Silahkan periksa kedua saksi ini,"</i> perintah Hakim untuk kedua kalinya di depan persidangan.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Menanggapi hal ini sesuai persidangan, JPU KPK Agus Subagya, SH., MH. menyatakan akan melaporkan hasil persidangan kepada tim penyidik.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"> <i>"Kalau tadi keterangannya mengatakan bahwa uang itu adalah pemberian supaya dapat proyek, ya sudah. Tapi tadi keterangannya sudah sama-sama kita dengar,"</i> kata Agus.</p>
<div style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 20px;">Menunggu Sikap Tegas KPK  Atas Perintah Majelis Hakim Terhadap Saksi, apakah Sumpah Palsu Atau Mencegah Penyidikan?</span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbxnc9sIyVJa9KQkeyeaSZrGOO3oHRr3y9gQc3q0kzP1ywkHCGBYBlmI98JF3EjeSDKrx6GR32J19E9-YzDcAd5JCfMQt3RM4zJoOealAeOBWBJmW3bk3MY0o8BLEVNd3y8cUHozmouRXlzfrlOpt2NUTYJnTRVWYoLM_7HuiTiqWlpCJvUQddwXj6Fuw/s1920/1780288290535.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1920" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbxnc9sIyVJa9KQkeyeaSZrGOO3oHRr3y9gQc3q0kzP1ywkHCGBYBlmI98JF3EjeSDKrx6GR32J19E9-YzDcAd5JCfMQt3RM4zJoOealAeOBWBJmW3bk3MY0o8BLEVNd3y8cUHozmouRXlzfrlOpt2NUTYJnTRVWYoLM_7HuiTiqWlpCJvUQddwXj6Fuw/w640-h360/1780288290535.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Kasus ini mengingatkan publik pada preseden hukum yang pernah terjadi di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Agustus 2023 lalu. Laurenzius Compernikus Sampelan Sembiring, seorang advokat asal Surabaya, divonis 5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Surabaya. Ia terbukti melakukan tindak pidana mencegah dan merintangi proses penyidikan perkara korupsi.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Laurenzius menyusun skenario rekayasa bahwa uang suap dari Ivan Kwelju dan Liem Sin Tiong kepada Tagop Sudarsono Soulisa selaku Bupati Buru Selatan adalah utang piutang dan investasi, padahal itu adalah pemberian uang suap.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Pertanyaan besarnya sekarang: <b>Apakah KPK akan berani mengambil langkah serupa terhadap saksi Dian Nur Cahyanto dan Eko Agus Supriadi?</b></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Kedua saksi ini, meski sudah disumpah, ternyata dianggap tidak jujur dan tidak mampu menunjukkan satu pun alat bukti atas klaim "pinjaman" dan "jual beli kayu" mereka. Jika keterangan ini memang rekayasa untuk melindungi Sugiri Sancoko dan kroninya, maka ini adalah upaya sistematis untuk menggagalkan penegakan hukum yang dilakukan KPK maupun Pengadilan Tipikor.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Masyarakat menunggu sikap dan aksi tegas, bukan sekadar ucapan. Apakah KPK akan menetapkan kedua saksi sebagai tersangka karena dianggap memberikan keterangan palsu yang merintangi penyidikan dan persidangan? Ataukah kasus ini akan berakhir dengan vonis ringan bagi para pejabat, sementara saksi "pemain sandiwara" ini lepas bebas?</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Integritas KPK pun sedang diuji. Publik ingin melihat bahwa hukum tidak memilah dan memilih apalagi tumpul ke atas dan tidak bisa dibodohi oleh dalih "pinjaman tanpa bukti dan jual beli kayu tanpa dokumen" di tengah negara yang sedang darurat korupsi.</p>
<div style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 20px;">Pertanyaan Kritis Dalam Penanganan perkara ini;</span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjh7wKXooAy_e2IepVWTjn3mh2l4mniaBbFVne1_7dRwF9phNgon_WDsRljAqNxT2manFdtk-uoX9KFS2WXl3JwyEvku88lLfegeizXz4axZTi7B6YdAfH_NFv58IocIIEtJgN09P2IzV3i6oJM_8Knu6cxZPeZF5BIiEIhVFaNik_OAeHGW9HqbxaX91Y/s4096/IMG_20260601_122933.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2875" data-original-width="4096" height="450" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjh7wKXooAy_e2IepVWTjn3mh2l4mniaBbFVne1_7dRwF9phNgon_WDsRljAqNxT2manFdtk-uoX9KFS2WXl3JwyEvku88lLfegeizXz4axZTi7B6YdAfH_NFv58IocIIEtJgN09P2IzV3i6oJM_8Knu6cxZPeZF5BIiEIhVFaNik_OAeHGW9HqbxaX91Y/w640-h450/IMG_20260601_122933.jpg" width="640" /></a></div>Untuk KPK:</b></div><div style="text-align: justify;">Apakah KPK akan memeriksa dan menetapkan saksi Eko Agus Supriadi dan Dian Nur Cahyanto sebagai tersangka yang memberikan keterangan palsu atau tidak jujur dan tanpa bukti di persidangan? Ataukah KPK hanya akan diam dan membiarkan "skenario pinjaman" ini lolos begitu saja dan menjadi "senjata" bagi saksi-saksi lainnya?</div><p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b>Untuk Majelis Hakim:</b></div><div style="text-align: justify;">Jika JPU KPK tidak juga mendalami keterangan saksi yang "tidak jujur dan tidak masuk akal" ini, apakah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusannya nanti Terhadap Terdakwa? Apakah Majelis  Hakim berani menggunakan hak konstitusionalnya dalam perkara ini karena saksi yang diduga menghalangi keadilan?</div><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari artikel berita ini tanpa ijin</p>

Drama Sidang OTT KPK Terhadap Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo, dkk: Saksi Klaim Rp850 Juta ke Terdakwa Sugiri Bupati Ponorogo “Hanya Pinjaman Tanpa Bukti”,

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Drama Sidang OTT KPK Terhadap Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo, dkk: Saksi Klaim Rp850 Juta ke Terdakwa Sugiri Bupati Ponorogo “Hanya Pinjaman Tanpa Bukti”,

Majelis Hakim Perintahkan KPK Dalami Kesaksian Mertua-Menantu (Eko dan Dian) dan Periksa Sesuai Kewenangan KPK: Uang Tanpa Bukti, Proyek ...

Skandal Korupsi Kredit KMK Rp27,3 M di BSM: Dua Terdakwa Dituntut Antara 1,6 - 4 Tahun Penjara

20.09 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLlCscz9MmQsWZBLKWjRyYiUhtSJH-L_lZgmm8UGos_J0RDlA7TaGCkQCMLrrL-HaTfdlexYNYOfA_hRRyLIrhN6WUkhZ7TYG38yUMEbjVXNJNKbaN9DMTZHJxr1BACEhQTYP_5_lWj1l9tEKb4hgZ6HHTbI_YNpIviJ9fY-i9XKyBmgtNR7h4R0m_CD8/s639/IMG_20260406_012429%20(2).jpg" imageanchor="1" style="font-family: arial; margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="356" data-original-width="639" height="356" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLlCscz9MmQsWZBLKWjRyYiUhtSJH-L_lZgmm8UGos_J0RDlA7TaGCkQCMLrrL-HaTfdlexYNYOfA_hRRyLIrhN6WUkhZ7TYG38yUMEbjVXNJNKbaN9DMTZHJxr1BACEhQTYP_5_lWj1l9tEKb4hgZ6HHTbI_YNpIviJ9fY-i9XKyBmgtNR7h4R0m_CD8/w640-h356/IMG_20260406_012429%20(2).jpg" width="640" /></a><b style="color: #f02c1f;"><span><span style="font-family: arial; font-size: large;">Jaksa Tuntut Marwan Kustiono 4 Tahun Penjara & Membayar Uang Pengganti Rp5,4 Miliar Subsider 2 Tahun Penjara Padahal Uang Sudah Disita? Sementara Terdakwa Ahmad Fauzan selaku AO BSM Dituntut 1, 6 Tahun Penjara Dikurangi Selama Dalam Tahanan Yang Sejak Awal Tidak Ditahan. Lalu Bagaimana Nasib Dua Pejabat BSM Atau BSI yaitu Sri Aguslita dan Hadi Purnomo ?</span></span></b></div>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO</b></span></span></div><span style="font-family: arial;"><div style="text-align: justify;">Drama hukum kembali mewarnai sidang perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) yang macet di PT Bank Syariah Mandiri (BSM), kini Bank Syariah Indonesia (BSI). Pada sidang Selasa (26/5/2026) di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Tipikor PN Surabaya, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak yang dipimpin Hendi Sinatyra Imran, SH. membacakan tuntutan terhadap dua terdakwa.</div></span><p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Kasus ini melibatkan kerugian negara sebesar Rp27.386.833.332,67 sesuai hasil audit BPKP Perwakilan Jawa Timur (Nomor: 03.03/SR-706/PW13/12/2025, tgl 9 Desember 2025). Dua terdakwa yang dihadapi adalah:</span></div><span style="font-family: arial;"><div style="text-align: justify;"><ol><li>Ahmad Fauzan Bin Taufiq Kamil: Analyst Officer (AO) Divisi Pembiayaan Korporasi dan Investasi BSM (status tidak ditahan).</li><li>Marwan Kustiono: Komisaris PT Dimitra Jaya Abadi (anak dari mendiang Rachmat Kustiono).</li></ol></div></span><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim I Made Yulianda, SH., MH., dibantu hakim anggota Manambus Pasaribu, SH., MH. dan Lujianto, SH., MH. (Ad Hoc), serta Panitera Pengganti (PP). Kedua terdakwa hadir didampingi tim advokat masing-masing.</span></p>
<div style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f;"><b><span><span style="font-family: arial; font-size: medium;">Tuntutan Kontroversial: Uang Pengganti Dianggap "Dobel"?</span></span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPZdwpkJDOdPRhFq6fus_-HV35wuAOJivMWBWmrYCN_GXyBseXzNUn0DjaPpSJRag09yV_vmYhMRlTZISmBfl88lY0lQr1q_6DGYnUsDAywNX7HNLu4yADjbTzW6f9pyZCvRYK2C4SEFxW2eJLD4K4tTJfwETD36RANn-YMojo6vV7TFhknoAn3ZjGI7o/s640/12.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPZdwpkJDOdPRhFq6fus_-HV35wuAOJivMWBWmrYCN_GXyBseXzNUn0DjaPpSJRag09yV_vmYhMRlTZISmBfl88lY0lQr1q_6DGYnUsDAywNX7HNLu4yADjbTzW6f9pyZCvRYK2C4SEFxW2eJLD4K4tTJfwETD36RANn-YMojo6vV7TFhknoAn3ZjGI7o/w640-h288/12.png" width="640" /></a></div></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">JPU mendakwa kedua terdakwa melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 20 huruf a, c, dan d UU No. 1/2023 tentang KUHP.</span></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Namun, yang menjadi sorotan tajam adalah disparitas dan kejanggalan dalam tuntutan:</span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"></p><ol><li><span style="font-family: arial;">Terdakwa Ahmad Fauzan (AO BSM): Dituntut 1 tahun 6 bulan penjara (dikurangi masa tahanan, meski ia tidak pernah ditahan di Rutan sejak penyidikan) dan denda Rp500 juta subsider 140 hari penjara </span></li><li><span style="font-family: arial;">Terdakwa Marwan Kustiono: Dituntut 4 tahun penjara (dikurangi masa tahanan) dan denda Rp500 juta subsider 140 hari penjara. Selain itu, Terdakwa juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp5.481.873.500 dengan subsider 2 tahun penjara jika tidak mampu bayar.</span></li></ol><p></p>

<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Keanehan mencuat ketika Tim Advokat Marwan Kustiono menyoroti tuntutan uang pengganti tersebut. Dalam berkas tuntutan JPU pada angka 8 disebutkan secara rinci barang bukti yang dirampas, termasuk uang tunai total Rp5.481.873.500 yang terdiri dari pecahan Rp100.000, Rp50.000, Rp20.000, Rp1.000, dan koin) yang dinyatakan "Dirampas untuk Negara cq. PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk dan diperhitungkan sebagai Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara."</span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><i>"Kita heran atas tuntutan Jaksa terkait uang pengganti sebesar Rp5.481.873.500, padahal sudah disita oleh Jaksa tapi tidak diperhitungkan sebagai uang pengganti dalam amar tuntutan pokok. Ini kan jadi dobel karena ada Subsider 2 tahun penjara,"</i> kata salah seorang penasihat hukum Marwan sambil menunjuk inkonsistensi dalam dokumen tuntutan.</span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Advokat menilai, jika uang tersebut sudah disita dan diperhitungkan sebagai uang pengganti, maka tuntutan subsider penjara tambahan akibat gagal bayar uang pengganti menjadi tidak relevan dan memberatkan terdakwa secara tidak adil.</span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f;"><b><span><span style="font-family: arial; font-size: medium;">Modus Operandi: Rekayasa Dokumen & Bank Tidak Melakukan OTS Atau Survey</span></span></b></span><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiU7MmvPJNkU2k5UaWOs1Iw0MuP3fekNPpEEB6_GXQIrfwJgca08827DrnItX6nh4MuADzFUA6950oBfDPfR16pNYFC0vcmrw4ODXiN9JmekmfTRZEGu5Eg6in5MZev_KE8Ui109LFtg4tKYmzcu-OdcCvT17WnPFSKsZXh6qEkGbk_UwoVzZr07WWxK2k/s640/IMG_20260406_014127%20(1).jpg" imageanchor="1" style="font-family: arial; margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="485" data-original-width="640" height="243" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiU7MmvPJNkU2k5UaWOs1Iw0MuP3fekNPpEEB6_GXQIrfwJgca08827DrnItX6nh4MuADzFUA6950oBfDPfR16pNYFC0vcmrw4ODXiN9JmekmfTRZEGu5Eg6in5MZev_KE8Ui109LFtg4tKYmzcu-OdcCvT17WnPFSKsZXh6qEkGbk_UwoVzZr07WWxK2k/s320/IMG_20260406_014127%20(1).jpg" width="320" /></a><span style="font-family: arial;">Fakta persidangan mengungkap dugaan skema  rekayasa dokumen yang sistematis. Marwan Kustiono mengajukan KMK pada 2011 bukan atas nama PT Dimitra Jaya Abadi (yang baru berdiri Maret 2012), melainkan menggunakan dokumen CV Dimitra Jaya. PT Dimitra Jaya Abadi baru didirikan menjelang pencairan dana, berdasarkan Akta Notaris Sherly Dian Meirawati, SH.</span></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Untuk melegalkan pencairan, Marwan merekayasa trading batu bara fiktif. Ia menyusun belasan dokumen palsu, termasuk:</span></div><span style="font-family: arial;"><div style="text-align: justify;"><ul><li>Surat Permohonan Kredit atas nama CV Dimitra Jaya (19 Des 2011).</li><li>Perjanjian Jual Beli Batu Bara dengan berbagai pihak (Gatot Santoso, Jemmy Tansah, PT Mega Surya Eratama, PT Rajawali Bara Makmur) pada Januari 2012.</li><li>Puluhan Invoice fiktif dari Februari hingga Juni 2012.</li></ul></div></span><p></p>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Di sisi internal Bank, Ahmad Fauzan sebagai AO membuat setidaknya 12 Nota Analisa (Februari–Desember 2012) berdasarkan dokumen-dokumen palsu tersebut tanpa verifikasi memadai terhadap PT Dimitra Jaya Abadi</span></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Yang lebih mengejutkan, BSM diduga tidak melakukan On The Spot (OTS) atau survey lapangan ke alamat PT Dimitra Jaya Abadi di Jl. Margomulyo 9/A-5, Surabaya. </span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Fakta ini membuat Ketua Majelis Hakim I Made Yulianda mencerca saksi Sri Aguslita selaku Kepala Bagian Pembiayaan BSM Pusat dan Hadi Purnomo selaku Kepala Divisi Pembiayaan Korporat BSM Pusat yang mendisposisi pengajuan tersebut.</span></p>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><i>"Bank Syariah Mandiri tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian,"</i> tegas Ketua Majelis Hakim. Bahkan Ketua Majelis Hakim menyinggung bahwa saksi-saksi internal Bank tersebut berpotensi terjerat hukum sama seperti terdakwa Ahmad Fauzan karena kelalaian fatal mereka.</span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f;"><b><span><span style="font-family: arial; font-size: medium;">Publik Menuntut Kejelasan: Siapa Lagi yang Bertanggung Jawab?</span></span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYcV_czzPym_r0Ds9DNs6Y1UyhE8dICLTVTuMolDMnlYUu3Gs6ZavnIhN1L4V6Bc4gwzVmi8DRnL_TI94Fj51M-YoAkOZi39vXqrra-h4MT6GJU6Ta2wOZPcn9fLZ9lFK1ko8wQBd_UjxjaZxExfO8eXJC54T_WdXaJdEbRb9SBsQKK2Q_jwizpbAiLjo/s640/5%20(1).png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="144" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYcV_czzPym_r0Ds9DNs6Y1UyhE8dICLTVTuMolDMnlYUu3Gs6ZavnIhN1L4V6Bc4gwzVmi8DRnL_TI94Fj51M-YoAkOZi39vXqrra-h4MT6GJU6Ta2wOZPcn9fLZ9lFK1ko8wQBd_UjxjaZxExfO8eXJC54T_WdXaJdEbRb9SBsQKK2Q_jwizpbAiLjo/s320/5%20(1).png" width="320" /></a></div></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Dengan terungkapnya prosedur pemberian kredit yang diduga rekayasa dokumen yang begitu kasar, pertanyaan besar pun muncul: <b>Apakah kasus ini hanya akan berhenti pada dua "kambing hitam" ini?</b></span></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Peran pejabat internal Bank BSM lainnya, alur persetujuan kredit yang bypass prosedur, hingga dugaan kolusi antara oknum Bank dan debitur menjadi pintu masuk yang harus diusut tuntas. Publik menunggu keberanian Kejari Tanjung Perak untuk tidak sekadar mengejar vonis, tetapi membongkar akar masalah yang sesungguhnya dalam skandal kredit macet senilai Rp27 miliar ini.</span></p><div style="text-align: justify;"><span><span style="color: red; font-family: arial; font-size: medium;">Beberapa <b>Pertanyaan Kritis Menggugat Integritas Penegakan Hukum & Tata Kelola Bank:</b></span></span></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"></p><ol><li><span style="font-family: arial;">Mengapa dalam tuntutan uang pengganti terhadap Terdakwa Marwan Kustiono bersifat ambigu? Jika uang Rp5,4 miliar sudah disita dan diperhitungkan sebagaimana tertulis di poin 8 tuntutan, mengapa subsider penjara 2 tahun masih dicantumkan? Apakah ini bentuk ketidaktelitian JPU atau upaya kesengajaan  memberatkan terdakwa?</span></li><li><span style="font-family: arial;">Bagaimana mungkin kredit sebesar itu cair tanpa On The Spot (OTS) ke lokasi debitur? Apakah ini indikasi adanya "orang dalam" yang memfasilitasi kelancaran pencairan dana ilegal? Siapa yang memberikan persetujuan akhir (approval) di atas level AO?</span></li><li><span style="font-family: arial;">Apakah pemberian kredit oleh BSM kepada PT Dimitra Jaya Abadi sudah direncakan sehingga dokumen CV Dimitra Jaya bisa digunakan oleh PT Dimitra Jaya Abadi yang baru berdiri menjelang pencairan?. Dan apakah uang hasil kredit tersebut benar-benar digunakan untuk trading batu bara, atau dialihkan untuk kepentingan pribadi?</span></li><li><span style="font-family: arial;">Apakah ada pembiaran regulasi yang memungkinkan Bank Syariah Mandiri melakukan praktik lending yang ceroboh? Lalu bagaimana nasib Sri Aguslita selaku Kepala Bagian Pembiayaan BSM Pusat dan Hadi Purnomo selaku Kepala Divisi Pembiayaan Korporat BSM Pusat yang mendisposisi pengajuan tersebut?</span></li></ol><p></p>

<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</span></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari artikel berita ini tanpa ijin.</span></div><p></p>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Skandal Korupsi Kredit KMK Rp27,3 M di BSM: Dua Terdakwa Dituntut Antara 1,6 - 4 Tahun Penjara

Jaksa Tuntut Marwan Kustiono 4 Tahun Penjara & Membayar Uang Pengganti Rp5,4 Miliar Subsider 2 Tahun Penjara Padahal Uang Sudah Disita? ...

Skandal Fiber Optik Nganjuk Rp840 Juta: Terdakwa Sujono Terlihat Bingung Saat Memberikan Keterangan. Mungkinkah Dibawah Tekanan?

19.20 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhErm4RYhYDUhEn-jgUr-6u_mqrw8FxfSd9i0xFZTnI3oVqYUWd_NMKs39PS-uoxlMCPhWAaLLXkVc6aAQd8oToorVgKfG-DjkcIR1dfjVLOXY2UAvkvqimr4CYuIWuNvuo4Uw4ChGxyUcFojyJBTnuvChOZe1kQajMXnMKIsDbX0AI1Ck5q9qpXnZVaow/s1280/IMG20260519133624_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhErm4RYhYDUhEn-jgUr-6u_mqrw8FxfSd9i0xFZTnI3oVqYUWd_NMKs39PS-uoxlMCPhWAaLLXkVc6aAQd8oToorVgKfG-DjkcIR1dfjVLOXY2UAvkvqimr4CYuIWuNvuo4Uw4ChGxyUcFojyJBTnuvChOZe1kQajMXnMKIsDbX0AI1Ck5q9qpXnZVaow/w640-h360/IMG20260519133624_01.jpg" width="640" /></a><br /><i><span><span style="color: red; font-size: large;">Sumber Beritakorupsi.co — Fakta mengejutkan terungkap dalam persidangan dugaan korupsi dan gratifikasi proyek jaringan fiber optik Kabupaten Nganjuk senilai Rp840 juta. Dana tersebut disebut sebagai setoran wajib ke Sekretaris Daerah demi mendapatkan jabatan Kepala Dinas. Namun, aliran dana ke puluhan rekening hingga kini masih menjadi misteri, begitupun peran Hikmawan Putra, seorang guru di SMKN 1 Nganjuk yang menjadi perantara utama dalam kasus ini.</span></span></i></span></div>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit; font-size: medium;"><b><span>BERITA</span></b><span style="color: #f02c1f;"><b><span>KORUPSI</span></b></span><b><span>.CO -</span></b></span></div>
<span><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><span>Selasa, 19 Mei 2026, Ruang Sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya menjadi saksi bisu sekaligus ketegangan saat Sujono selaku Sekretaris Dinas  Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Nganjuk pada Mei 2023 dan kemudian pada Oktober 2024 diangkat menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas (menggantikan Slamet Basuki.</span><i><span>Red</span></i><span>) saat memberikan keterangan sebagai Terdakwa dalam perkara dugaan Korupsi Gratifikasi sebesar Rp840 juta (Rp70 juta per bulan) yang diterimanya sejak Januari - Desember 2024 dari Nemesius Ajom Rahwana Dwidjosoemar atau Ayom selaku Direktur PT PT Laxo Global Akses yang mengerjakan proyek Jaringan Intra Fiber Optik untuk 93 Kantor/OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Hikmawan Putra (Guru SMKN 1 Nganjuk)</span></span></div></span><p></p>
<div style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">Agenda sidang yang berlangsung di ruang sidang Candra adalah Pemeriksaan atau mendengarkan keterangan terdakwa Sujono dihadapan Majelis Hakim. Namun Terdakwa Sujono Terlihat seperti ada beban tanpa fisik yang dipikulnya. Hal itu terlihat saat menjawab pertanyaan Majelis Hakim maupun Tim JPU terkait permintaan dan jumlah uang dari Direktur PT PT Laxo Global Akses</span></span></div><div style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;"><br /></span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f;"><b><span><span style="font-family: inherit; font-size: medium;">Awal Mula Proyek Rp6 Miliar Hingga Terseretnya Sujono</span></span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f;"><b><span><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCFclfY3SalpWxw3NHC4wM5-99ArcJYRsLeSO25J3GiMIrBEzWkUf3qe_4yGPzsH1N6KYCxPVUe4UGyHNx9zfyzA8yik0-2jU4nXCpwSbvCgQByiws2QmDaaDwtixBDj4sKtgBqAtsf3VB9bS5qLKRI9fYsVKGOZFlD5SWKMt6xEEbAN9VGMvyPbm18wo/s1280/IMG20260519145630_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><span style="font-family: inherit;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCFclfY3SalpWxw3NHC4wM5-99ArcJYRsLeSO25J3GiMIrBEzWkUf3qe_4yGPzsH1N6KYCxPVUe4UGyHNx9zfyzA8yik0-2jU4nXCpwSbvCgQByiws2QmDaaDwtixBDj4sKtgBqAtsf3VB9bS5qLKRI9fYsVKGOZFlD5SWKMt6xEEbAN9VGMvyPbm18wo/s320/IMG20260519145630_01.jpg" width="320" /></span></a></div></span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">Terseretnya Sujono berawal pada tahun 2024 saat Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk melaksanakan proyek Fiber Optik untuk 93 Kantor/OPD dengan anggaran sebesar Rp6 miliar dari APBD TA 2024.</span></span></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">Pada tanggal 02 Januari 2024, Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk melakukan pemilihan penyedia melalui laman e-catalog. Berdasarkan penawaran yang tertera, PT Laxo Global Akses memberikan penawaran harga satuan sebesar Rp510.000.000 dan total harga sebesar Rp6.120.000.000. Kemudian dilakukan negosiasi harga dan disepakati harga satuan menjadi Rp500.000.000 dengan total harga menjadi Rp6.000.000.000.</span></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">Dari hasil negosiasi tanggal 02 Januari 2024 tersebut, Dinas Kominfo menetapkan PT Laxo Global Akses sebagai pemenang lelang untuk mengerjakan proyek Jaringan Intra Fiber Optik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024.</span></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">Pada tanggal 2 Januari 2024, Dinas Kominfo menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 027/055.PPK/411.312/2024. Pekerjaan instalasi jaringan intra untuk 93 kantor/OPD di Pemkab Nganjuk pun dilaksanakan oleh Tim Teknis dari PT Laxo Global Akses yaitu Haris Fakhrudin, Robbyanto Kurnia, dan Dani Aldi Aji Feraldin. Mereka didampingi dan diawasi oleh Tim Teknis dari Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk yaitu Nanang Hertanto, Rendra Alfaritdho, dan Agung Joko Wicaksono.</span></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah sekitar 3 bulan, di mana dalam 1 hari pemasangan dapat dilakukan sebanyak 1 atau 3 kantor OPD dengan titik lokasi instalasi jaringan intra yang dikerjakan oleh PT. Laxo Global Akses di 93 kantor/OPD.</span></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><span>Atas pekerjaan pengadaan jaringan Intra Fiber Optik di 93 OPD Pemkab Nganjuk tersebut, PT Laxo Global Akses TA 2024 telah dibayar lunas oleh Dinas Kominfo sebesar Rp500 juta setiap bulan sejak 2 Februari 2024 sesuai SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 3518/03.0/0000/LS/2.16.2.20.21.01.0000/M/2/2024. Pembayaran terakhir dilakukan pada tanggal 10 Desember 2024 sebesar Rp500 juta dengan SPM Nomor 3518/03.00/0000 179/LS/2.16.2.20.21.01.0000/PPR2/12/2024</span><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgA5iMQ59ad7ozBfSLXQv4yewzQ-xdcawxF5h0ec6wxDYTpEqgvnjAF2nMTMYPJfjwKYcWJOGmM70cF8GhlNu91r3aLK5Sp5UF0TWqgfNo-cLWF4GlTLDqlMneexbja4Wy0hmDmuuzqPvtsGQBCSwmmKmWw0RZJLH2swNh49MIUfjNB-RYx8v4ELFzxCs4/s1280/IMG20260519133643_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgA5iMQ59ad7ozBfSLXQv4yewzQ-xdcawxF5h0ec6wxDYTpEqgvnjAF2nMTMYPJfjwKYcWJOGmM70cF8GhlNu91r3aLK5Sp5UF0TWqgfNo-cLWF4GlTLDqlMneexbja4Wy0hmDmuuzqPvtsGQBCSwmmKmWw0RZJLH2swNh49MIUfjNB-RYx8v4ELFzxCs4/s320/IMG20260519133643_01.jpg" width="320" /></a>Setelah pekerjaan pengadaan jaringan intra fiber optik pada Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk tahun 2024 berjalan sekitar beberapa hari, terdapat komunikasi antara Terdakwa Sujono yang sudah saling kenal sebelumnya dengan Nemesius Ajom Rahwana Dwidjosoemarto atau Ayom selaku Direktur PT Laxo Global Akses melalui perantara Hikmawan Putra atau Hikmawan.</span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">Komunikasi tersebut diawali pada awal Januari 2024 dimana Terdakwa Sujono menghubungi Ayom untuk menanyakan apakah ada dari nilai kontrak yang disepakati tersebut ada yang dapat disisihkan untuk Terdakwa yang akan dipergunakan sebagai biaya operasional melalui Hikmawan. Terdakwa menghubungi Hikmawan berkali-kali untuk menanyakan terkait biaya operasional tersebut dengan nada bicara yang tinggi.</span></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">Awalnya Ayom tidak terlalu menanggapi permintaan dari Terdakwa Sujono, bahkan Ayom sempat memberikan penolakan dengan alasan bahwa kontrak sudah berjalan untuk 1 (satu) tahun. Namun sekitar tanggal 04 Januari 2024, Ayom memberikan biaya operasional tersebut karena Ayom khawatir apabila kontrak kerja pengadaan yang telah dibuat antara PT Laxo Global Akses dan Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk akan diputus secara sepihak pada saat pekerjaan telah berjalan, atau setidaknya pembayaran setiap bulan kepada PT Laxo Global Akses akan dipersulit.</span></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">Hal tersebut sangatlah beralasan karena Terdakwa memiliki kewenangan selaku Sekretaris Dinas sekaligus Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dalam pekerjaan pengadaan jaringan intra fiber optik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk tahun 2024 yang berwenang dalam melakukan verifikasi pembayaran kepada penyedia setiap bulannya.</span></span></p>
<div style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">Alasan tersebut nyatanya juga semakin diperkuat seiring dengan pengangkatan Terdakwa Sujono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk pada tanggal 17 Oktober 2024, sekaligus diangkat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Nganjuk No. 100.3.3.2/598/K/411.312/2024 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Bupati Nganjuk No. 188/02/K/411.312/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024 tanggal 18 Oktober 2024.</span></span></div><div style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;"><br /></span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f;"><b><span><span style="font-family: inherit; font-size: medium;">Terdakwa Sujono: "Saya Ditawari, Tidak Meminta Apalagi Memaksa"</span></span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4rpH61mlYJI6AcQBURUhpGn8UBRc8t5ACdmcCHzaV9DxSD56m9xLu9EQ5-c0TsB8B7VQPyqbY-rcmel5bXbKNjtWfQP58OKps6XMsw01F045_v1TSD0bhXQ1jBt7IYVfwIniNCZpVqIB6q7WSa8xlKfHdtlpy8ND9p6v-sIX-L7gO5P3rwWMlTKd9G4M/s1280/IMG20260519145557_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><span style="font-family: inherit;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4rpH61mlYJI6AcQBURUhpGn8UBRc8t5ACdmcCHzaV9DxSD56m9xLu9EQ5-c0TsB8B7VQPyqbY-rcmel5bXbKNjtWfQP58OKps6XMsw01F045_v1TSD0bhXQ1jBt7IYVfwIniNCZpVqIB6q7WSa8xlKfHdtlpy8ND9p6v-sIX-L7gO5P3rwWMlTKd9G4M/s320/IMG20260519145557_01.jpg" width="320" /></span></a></div></span></div><div style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">Sementara dalam persidangan yang berlangsung, Selasa, 19 Mei 2026, Sujono mengatakan kepada Majelis Hakim, tidak pernah meminta langsung uang untuk biaya operasional kantor Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk. Ia mengatakan kalau yang menawarkan itu adalah Hikmawan </span></span></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">"Saya tidak pernah meminta apalagi memaksa. Saya ditawari. Kalau memang ada yang disisihkan dan sudah tersedia saya terima," kata terdakwa Sujono dengan suara berat</span></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">Anggota Majelis Hakim menanyakan terdakwa tentang keterangannya di BAP saat di penyidikan. "Uang itu saya pergunakan untuk kepentingan pribadi saya. Ini bagaimana keterangan saudara. Saudara didampingi pengacara nggak saat dipenyidikan," tanya Majelis Hakim dengan membacakan BAP Terdakwa.</span></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">Terdakwa Sujono mengakui isi BAP tersebut tetapi bukan sebesar Rp840 juta. "Ya tapi saya gunakan tapi tidak sebanyak itu," jawab terdakwa dengan menundukkan kepalanya terlihat seperti menanggung beban berat tanpa fisik </span></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">Terdakwa menambah bahwa Ia tidak pernah memerintahkan Hikmawan untuk membagi-bagikan uang tersebut ke puluhan  bahkan ratusan orang termasuk istri terdakwa sendiri </span></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">"Lalu kenapa saudara tidak membantah keterangan saksi. Lalu bagaimana dengan keterangan saudara di BAP ini" tanya Majelis Hakim, namun Terdakwa tidak menjawab hanya menundukkan kepalanya </span></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><span style="color: #f02c1f;"><b><span><span style="font-size: medium;">Fakta Lain: Barang Bukti Bukan Atas Terdakwa Melainkan Orang Lain</span></span></b></span><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaFnAwB5e2m-5K28SXSUtOyz0ZEWF1d0KHyKsFsTyAbOrReheyA1cpHRPkswYtBKgADr27hdMTSpQyPiaQekSo3s7TJkseY97yAbxLDXSBxDqVbZx9F8XtM4nnUofod0_iFx4jjoi4uusmxUZ5jNpgd2v8AoQyztPvAFb80wDtaesFn-ekzN-U9C44U1M/s1280/IMG20260519150232_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaFnAwB5e2m-5K28SXSUtOyz0ZEWF1d0KHyKsFsTyAbOrReheyA1cpHRPkswYtBKgADr27hdMTSpQyPiaQekSo3s7TJkseY97yAbxLDXSBxDqVbZx9F8XtM4nnUofod0_iFx4jjoi4uusmxUZ5jNpgd2v8AoQyztPvAFb80wDtaesFn-ekzN-U9C44U1M/w320-h180/IMG20260519150232_01.jpg" width="320" /></a>Menariknya, berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Surabaya, maupun Sumber terpercaya menjelaskan bahwa sejumlah barang bukti yang dilampirkan dalam perkara ini justru atas nama nama orang lain (Slamet Basuki, mantan Kepala Dinas Kominfo periode 2022–2024). </span></p><p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Barang bukti itu berupa tas tangan, kopi, rokok cerutu, dan uang tunai itu diketahui sudah dilaporkan Slamet ke KPK sejak diterimanya sesuai Pasal 6 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><i>"Itu Kepala Dinas sebelumnya tahun 2⁰22-2024 dan sudah dilaporkan sejak awal diterimanya,"</i> ungkap sumber, Rabu, 20 Mei 2026</span></div>
<span><span style="font-family: inherit;"><div style="text-align: justify;"><br /></div> </span></span><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Informasi lain yang terungkap, ZPenasihat Hukum Terdakwa Sujono saat ini berbeda dengan yang mendampingi saat proses penyidikan. Sayangnya saat dikonfirmasi, Anang Hartoyo, SH selaku Advokat yang mendampingi Terdakwa di persidangan sedang sakit di rumah sakit. Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Nganjuk belum dapat memberikan tanggapan hingga berita ini diturunkan.</span></div>
<p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><i>"Sebentar ya saya di rumah sakit. Saya sakit,"</i> jawab Nanang Hartoyo melalui pesan WhatsApp, Rabu, 20 Mei 2026 pukul 16.56 Wib</span></div>
<span><span style="font-family: inherit;"><div style="text-align: justify;"><br /></div> </span></span><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f;"><span><span style="font-family: inherit; font-size: medium;">Sumber : Sujono Sebagai Korban Setoran Wajib</span></span></b></div>
<p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Sumber terpercaya BERITAKORUPSI.CO Mengungkap fakta paling sensasional. Menurut sumber tersebut, Sujono sebenarnya adalah korban dalam kasus ini yang dijadikan sebagai tersangka/terdakwa tunggal</span></div>
<span><span style="font-family: inherit;"><div style="text-align: justify;"><br /></div> </span></span><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><i>"Sujono ini korban. Kenapa hanya dia jadi tersangka (terdakw)? Pada tahun 2023, Sujono selaku Sekretaris Dinas Kominfo diperintahkan Sekda untuk menyetorkan uang sebesar Rp60 juta setiap bulan dan dijanjikan menjadi Kepala Dinas tahun 2024. Jadi Sujono memerintahkan Hikmawan untuk meminta dari PT Laxo. Jadi uang dari PT Laxo disetorkan setiap bulan sebesar Rp60 juta, sisanya digunakan untuk biaya operasional kantor dan juga dibagikan ke beberapa orang termasuk staf dan istrinya,"</i> ujar sumber tersebut.</span></div>
<p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Sumber itu menambahkan,<i> "Saat penyidikan sempat ada pemberitaan tentang itu tapi entah kenapa beritanya hilang."</i></span></div>
<span><span style="font-family: inherit;"><div style="text-align: justify;"><br /></div> </span></span><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Meski informasi ini cukup kuat, Drs. Nur Solekan M.Si selaku Sekda Nganjuk tidak memberikan tanggapan apapun hingga saat ini. Sementara Bupati Nganjuk, Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi,  mengaku tidak mengetahui.</span></div>

<span><span style="font-family: inherit;"><div style="text-align: justify;"><br /></div> </span></span><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><i>"Aduh saya tdk tahu mas … dan waktu itu saya juga sudah purna Bupati, Ngapunten nggih, thanks,"</i> balas Kang Marhaen singkat.</span></div>
<p></p>
<div style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">Kini publik menanti kebenaran di balik aliran dana misterius ini. Apakah Sujono benar pelaku utama, atau hanya 'kambing hitam yang dikorbankan untuk menyelamatkan pihak lain" dari praktik setoran jabatan ?</span></span></div><div style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;"><br /></span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><b><span><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Beberapa Pertanyaan Menarik</span>;</span></span></b><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_nYfxfZubTTY-Uu9MDLVf-SO73BEGNTk7RsbT-v0EvCJ1zTYBQ9gQMNumIhcePPLc00SopzbbR4GT2k0HjFRg0TxnRgRpq5yKd0hLr3qHCfjW-6GIiXDwrl54UaMkBdwO_B-pkqlsiWCnmQT8aSV6z1OJAWbJEnlDMw8a4cJQNH95bjxpRHGGEUPcG3Q/s4160/IMG20260519144917.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2336" data-original-width="4160" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_nYfxfZubTTY-Uu9MDLVf-SO73BEGNTk7RsbT-v0EvCJ1zTYBQ9gQMNumIhcePPLc00SopzbbR4GT2k0HjFRg0TxnRgRpq5yKd0hLr3qHCfjW-6GIiXDwrl54UaMkBdwO_B-pkqlsiWCnmQT8aSV6z1OJAWbJEnlDMw8a4cJQNH95bjxpRHGGEUPcG3Q/s320/IMG20260519144917.jpg" width="320" /></a>Yang menjadi pertanyaan menarik dari kasus ini adalah;</span></div><p dir="ltr">
<span></span></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">1. Mengapa dalam surat dakwaan tidak menguraikan secara terang benderang berapa jumlah uang yang diterima terdakwa Sujono dari Nemesius Ajom Rahwana Dwidjosoemar atau Ayom selaku Direktur PT PT Laxo Global Akses atau melalui Hikmawan Putra (Guru SMKN 1 Nganjuk)?</span></div><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">2. Mengapa dalam surat dakwaan hanya menjelaskan bahwa uang sebesar Rp840 juta atau Rp70 juta per bulan (Januari-Desember 2024) diterima Hikmawan Putra termasuk sisa uang sebesar Rp100 juta lebih tersimpan di rekening Hikmawan </span></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">3. Siapa dan apa peran serta tugas atau kewenangan Hikmawan Putra salah seorang guru SMKN 1 Nganjuk di Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk sementara SMU dan SMK dibawah Pemprov Jatim? Mengapa JPU tidak menjelaskan secara terang benderang?</span></span></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">4. Apakah benar uang Rp70 juta per bulan itu merupakan setoran wajib sebesar Rp60 juta  per bulan ke Sekda demi jabatan Kepala Dinas?</span></div>
<span><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"></span></div></span><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">5. Ke mana perginya sisa uang ratusan juta rupiah yang disebutkan dibagikan ke puluhan bahkan ratusan orang di lingkungan Pemkab Nganjuk? Apakah Terdakwa Sujono akan tetap menjadi korban untuk menanggung uang yang dinikmati ratusan orang tersebut?</span></div>

<span><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"></span></div></span><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">6. Mengapa Hikmawan Putra, seorang guru SMKN 1 Nganjuk, bisa berperan penting menjadi perantara aliran uang proyek Pemerintah Kabupaten sementara SU/SMK dibawah Pemprov?</span></div>

<span><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"></span></div></span><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">7. Mengapa barang bukti dalam perkara ini banyak yang atas nama orang lain dan bukan atas nama terdakwa Sujono?</span></div>
<p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">8. Mengapa keterangan Sujono berubah antara saat penyidikan dan saat persidangan, serta apa alasan pergantian pengacara yang mendampinginya?</span></div>
<span><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"></span></div></span><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">9. Apakah Sujono benar-benar pelaku utama sekaligus pelaku tunggal, atau hanya menjadi kambing hitam untuk menutupi keterlibatan pejabat yang lebih tinggi?</span></div>
<p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><i><span style="font-family: inherit;">(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</span></i></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari artikel berita ini tanpa ijin</span></p>

Skandal Fiber Optik Nganjuk Rp840 Juta: Terdakwa Sujono Terlihat Bingung Saat Memberikan Keterangan. Mungkinkah Dibawah Tekanan?

Korupsi News Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor Skandal Fiber Optik Nganjuk Rp840 Juta: Terdakwa Sujono Terlihat Bingung Saat Memberikan Keterangan. Mungkinkah Dibawah Tekanan?

Sumber Beritakorupsi.co — Fakta mengejutkan terungkap dalam persidangan dugaan korupsi dan gratifikasi proyek jaringan fiber optik Kabupaten...

BERITAKORUPSI.CO

OTT KPK Di Kota Madiun: Dr. Drs. H. MAIDI, SH., MM., M.Pd Selaku Walikota Mengulang Sejarah Kelam

Skandal Mamin Sosperda DPRD Jember Rp1,6 Miliar: JPU Hadirkan Lima Saksi Selaku Pimpinan dan Anggota DPRD

Skandal Korupsi Rp1,6 Miliar Pengadaan Mamin Sosperda DPRD Jember: Harga dan Jenis Berbeda, Lima Anggota Dewan Tak Bisa Jelaskan Keterkaitan Terdakwa

Sidang OTT KPK Ponorogo Bongkar Aset Fantastis Yunus Mahatma, Mantan Istri Ungkap Mobil Mewah, Deposito Miliaran hingga Dugaan Perselingkuhan: Apakah Mengarah ke TPPU?

Tumpukan Harta Tersembunyi Yunus Mahatma: Mantan Istri Beberkan Koleksi Mobil Mewah, Deposito Miliaran, Puluhan Cincin Logam Mulia, Jam Tangan dan Beberapa Rumah serta Tanah

Drama Tak Masuk Akal di Sidang Korupsi Sugiri Sancoko, dkk: Uang Miliaran Disebut Utang Tanpa Bukti, KPK Diperintahkan Melaksanakan Kewenangan

Drama Sidang OTT KPK Terhadap Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo, dkk: Saksi Klaim Rp850 Juta ke Terdakwa Sugiri Bupati Ponorogo “Hanya Pinjaman Tanpa Bukti”,

Skandal Korupsi Kredit KMK Rp27,3 M di BSM: Dua Terdakwa Dituntut Antara 1,6 - 4 Tahun Penjara

Skandal Fiber Optik Nganjuk Rp840 Juta: Terdakwa Sujono Terlihat Bingung Saat Memberikan Keterangan. Mungkinkah Dibawah Tekanan?

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI