BERITAKORUPSI.CO: Tipikor

Suwandi Selaku KadesTanggul Wetan, Kab. Jember Diadili Karena Dugaan Korupsi Rp400 Juta Lebih

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfUof97392P0aTLlR4EVcuBegvnZuTMb4IKaZlP2axMExxEsl_KRCnndfk2PnJGUWRqYyNIMIN_ujp-a8DZQJWvUngNW-5EgpQHpo1bNUG6Wimm0CrX4CgRKgo2hmKWl1AdeI2ZHbK5E5UceFdXBkq1kuS7ozHIAADG4v6MTa7BNZJFqsYvHi_DNLLdfY/s4160/IMG20250603140504.jpg" imageanchor="1" style="font-size: x-large; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfUof97392P0aTLlR4EVcuBegvnZuTMb4IKaZlP2axMExxEsl_KRCnndfk2PnJGUWRqYyNIMIN_ujp-a8DZQJWvUngNW-5EgpQHpo1bNUG6Wimm0CrX4CgRKgo2hmKWl1AdeI2ZHbK5E5UceFdXBkq1kuS7ozHIAADG4v6MTa7BNZJFqsYvHi_DNLLdfY/w400-h180/IMG20250603140504.jpg" width="400" /></a>Majelis Hakim Perintahkan JPU Kejari Jember Untuk Menghitung Ulang Proyek Desa Dalam Perkara Korupsi Karena Ahli Dari Inspektorat Tidak Dapat Menjelaskan Atas Pertanyaan Majelis Hakim</div>
<div style="text-align: justify;">BERITAKORUPSI.CO -</div>
<div style="text-align: justify;">Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Selasa, 3 Juni 2025, memerintahkan JPU Kejari Jember untuk menghitung ulang kembali jumlah kerugian keuangan negara dalam kasus perkara Korupsi proyek Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember tahun 2022 dan 2023 yang menyeret Suwandi selaku Kepala Desa sebagai Terdakwa</div>
"Saudara Jaksa, silahkan hitung jumlahnya mulai dari satu persen sampai seratus persen," kata Ketua Majelis Hakim dalam persidangan 
Perintah Majelis Hakim kepada JPU Jember dalam persidangan, setelah mendengar keterangan atau pendapat Ahli yang dihadirkan JPU yakni dari Inspektorat Kabupaten Jember yang menghitung kerugian keuangan negara 
Namun apa yang dijelaskan Ahli dari Inspektorat Kabupaten Jember justru membuat kecewa tiga Majelis Hakim yang menyidangkan perkara dugaan Korupsi dengan Terdakwa Suwandi selaku Kepala Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember 
Akibatnya, Ahli dari Inspektorat yang dihadirkan JPU itupun dibuat terdiam oleh ketiga Majelis Hakim karena apa yang ditanyakan tidak dapat dijelaskan
Majelis Hakim pun membandingkan Ahli yang menghitung Silpa dalan perkara Korupsi yang dihadirkan JPU Kejari Jember dengan sidang perkara Korupsi dari Kejari Sidoarjo dan Nganjuk yang begitu jelas dalam menyampaikan keterangannya dalam persidangan tentang hasil penghitungan kerugian keuangan negara 
Terseretnya Terdakwa Suwandi selaku Kepala Desa Tanggul Wetan, Kec. Tanggul, Kab. Jember dalam perkara kasus dugaan Korupsi, bermula pada tahun 2024 
<div style="text-align: justify;">Pada tahun 2024, penyidik Polres Jember melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap 5 proyek Desa Tanggul Wetas yang didanai dari</div>
<div style="text-align: justify;">dana kas desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Desa (DD) dan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah (BGHPR) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tanggul Wetan, tahun anggaran 2022 dan 2023</div>
Dari hasil penyidikan penyidik Polres Jember menemukan sejumlah bukti bahwa proyek Desa seolah-olah dikerjakan oleh Terdakwa namun kenyataannya tidak pernah dilaksanakan, diantaranya rehab balai Desa, pengerasan jalan, tunjangan perangkat desa yang tidak diserahkan, pemeliharaan saluran air, dan pembangunan jalan. (Jen)

News Pemerintahan Pendidikan Pidana Tipikor Suwandi Selaku KadesTanggul Wetan, Kab. Jember Diadili Karena Dugaan Korupsi Rp400 Juta Lebih

Majelis Hakim Perintahkan JPU Kejari Jember U n tuk Menghitung Ulang Proyek Desa Dalam Perkara Korupsi Kar ena A h l i D a r i I n s p ...

Empat Terdakwa Korupsi Kredit BNI Cab. Jember Sebesar Rp133,961 M Dituntut 18 Tahun Penjara

17.24 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4HE2NUfE5Vb1G9zKzWSa1jsWwuY9Ug_B1NJWUbUQkQ2opt1s9ECWVqEspHQZ8SujMeokvtAZjQwnnZEMVk0kYN0XFZvBrRhM0BMFk0GKpuVJ2Vtx57NvfviAC4JUcOzyTSuvrqA5J_4C2CDUGfybfcfud4xfcVEkqjRXi-I6VFAdXZhDXqKrAZsEs_rQ/s4160/IMG20250527153559.jpg" imageanchor="1" style="font-size: large; font-weight: bold; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4HE2NUfE5Vb1G9zKzWSa1jsWwuY9Ug_B1NJWUbUQkQ2opt1s9ECWVqEspHQZ8SujMeokvtAZjQwnnZEMVk0kYN0XFZvBrRhM0BMFk0GKpuVJ2Vtx57NvfviAC4JUcOzyTSuvrqA5J_4C2CDUGfybfcfud4xfcVEkqjRXi-I6VFAdXZhDXqKrAZsEs_rQ/w640-h288/IMG20250527153559.jpg" width="640" /></a>BERITAKORUPSI.CO -</div></div><div style="text-align: justify;">JPU Kejari Jember bersama JPU Kejati Jatim, Selasa, 257 Mei 2025, menuntut Empat Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 18 tahun dan denda masing-masing sebesar 1 miliar rupiah karena dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi pemberian fasilitas kredit Wirausaha oleh Bank BNI Kantor Cabang Jember kepada Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri Semboro (KSP MUMS) Tahun 2021-2023 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp133.961.127.150</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Ke- 4 Terdakwa tersebut adalah; 1. Septadi selaku Ketua KSP MUMS, ; 2. Ika Anjarsari Ningrum selaku Manager KSP MUMS,; 3. Dheka Junis A selaku Manager Umum KSP MUMS, dan 4. M. Fardian Harbani selaku Kepala Bank BNI Cabang Jember tahun 2018 - 2023 </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Selain tuntutan pidana penjara dan denda, Tiga dari Empat Terdakwa juga dituntut pidana tambahan berupa membayar uang pengganti yang jumlahnya berbeda, yaitu untuk Terdakwa Septadi dituntut  membayar uang pengganti sebesar Rp24.126.889.999, dan Terdakwa  Ika Anjarsari Ningrum  dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp46.736.108.851 serta Terdakwa Dheka Junis A  dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp42.358.142.350 dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfQYtfiiG8foAHwFCRaV3D65YWJcYrl4XG2wr65KuNZzENXVATDpv16spBnzJU8KpZhIL0S2j-A6f8q_z9TtiDIfXosHArVZScOOPxmdqJnGg0_6vOlpGHLVLeNAZh51BiaIdQu3FD6AxTc6YzENu3sjgdLUlH1yJy_e42nFtrR_PRkIdDWJ68FCUhPSw/s4160/IMG20250527132216.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfQYtfiiG8foAHwFCRaV3D65YWJcYrl4XG2wr65KuNZzENXVATDpv16spBnzJU8KpZhIL0S2j-A6f8q_z9TtiDIfXosHArVZScOOPxmdqJnGg0_6vOlpGHLVLeNAZh51BiaIdQu3FD6AxTc6YzENu3sjgdLUlH1yJy_e42nFtrR_PRkIdDWJ68FCUhPSw/w640-h288/IMG20250527132216.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">"Apabila Terpidana (Septadi, Ika Anjarsari Ningrum dan Dheka Junis A) tidak membayar uang pengganti tersebut maka Jaksa dapat merampas harta bendanya berupa tanah dan rumah yang sudah disita berdasarkan penetapan Ketua PN Jember. Apabila harta bendanya tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 9 tahun," ucap JPU saat membacakan surat tuntutannya</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Tuntutan pidana terhadap Keempat Terdakwa dibacakan JPU Kejari Jember dalam persidanganyang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Selasa,, 27 Mei 2025 dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Darwanto, SH., MH dengan dibantu dua hakim anggota yaitu Alex Cahyono, SH., MH dan Arief Agus Nindito, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hock serta Panitra Penganti (PP) yaitu Rizky, AH., MH, Irawan Djatmiko, SH., MH, Romauli Ritonga, SH., MH dan Sika.In, S.Sos., SH dengan yang  langsung oleh para Terdakwa dengan didampingi masing-masing Tim Penasehat Hukum-nya</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkASFiibpYr20H39DJTm3JTnZ_DGJVaaL7ecXuq1K3yOvbVE48ojt6G2nrC3cseajhtSqDVavqRZ8Dbs6Z-lZsEzYQ1PlvK-0aE-fdemWy1bJTM_wCNDWYPNgKEh30RrS2BWQokfp0GeobJ1e4G-fqaONPt2QMLhys5-NXuE64h16PiPFKmpAH96v8t9U/s4160/IMG20250527132308.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkASFiibpYr20H39DJTm3JTnZ_DGJVaaL7ecXuq1K3yOvbVE48ojt6G2nrC3cseajhtSqDVavqRZ8Dbs6Z-lZsEzYQ1PlvK-0aE-fdemWy1bJTM_wCNDWYPNgKEh30RrS2BWQokfp0GeobJ1e4G-fqaONPt2QMLhys5-NXuE64h16PiPFKmpAH96v8t9U/w640-h288/IMG20250527132308.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Kasus ini bermula pada tahun 2021 -2023 lalu, saat Bank BNI cabang Jember menyetujui permohonan kredit Wirausaha yang diajukan oleh KSP MUMS dengan mengatasnamakan khusus petani tebu di wilayah Jember dan Bondowoso</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Salah satu syarat pengajuan kredit adalah, petani tebu yang bermitra dengan Pabrik Gula Semboro dengan kerjasama kontrak giling dan adanya Surat Keterangan pengelolaan lahan tebu dalam bentuk Rencana Kerja Usaha (RKU).</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Kemudian RKU ini diajukan oleh pengurus KSP MUMS ke BNI Cabang Jember dengan mengatasnamakan petani tebu dengan lahan masing-masing seluas 40 Ha. Namun kenyataannya banyak petani tebu yang tidak memiliki lahan dan bahkan bukan sebagai petani tebu.</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-Bw_4UPTjBhuwKJ3lalg0mrbu_fJ-GRIxsAXMXQACQSzPALQGRyJopikN2nG1XsEfKBk7TRwdvhLnOGj02B_hjaIHZ-7Zitvc9WN0t1ZGe1PTkqlJrQcBzoSK11B7RDevZ2TaM_ilo_5c9QADFFELrzS9jA6lj5GCkZvMZQ12h2ztnuPKAPuQKdVRZS0/s4160/IMG20250527132159.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-Bw_4UPTjBhuwKJ3lalg0mrbu_fJ-GRIxsAXMXQACQSzPALQGRyJopikN2nG1XsEfKBk7TRwdvhLnOGj02B_hjaIHZ-7Zitvc9WN0t1ZGe1PTkqlJrQcBzoSK11B7RDevZ2TaM_ilo_5c9QADFFELrzS9jA6lj5GCkZvMZQ12h2ztnuPKAPuQKdVRZS0/w640-h288/IMG20250527132159.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Berdasarkan ketentuan, bahwa penyaluran kredit fasilitas Wirausaha adalah ditunjukan untuk petani tebu yang bermitra dengan PG Semboro</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Namun faktanya, rekomendasi atas calon debitur diterbitkan oleh KSP MUMS yang ditandatangani ketua dan sekretaris dan identitas pemohon dan petani tebu menggunakan identitas/KTP yang dipinjam oleh pengurus KSP MUMS (para Terdakwa)</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Namun faktanya, pengajuan kredit Wirausaha oleh Pengurus KSP MUMS yang mengatasnamakan petani tebu sebesar 1 miliar rupiah untuk masing-masing pemohon menggunakan KTP milik orang lain atau pinjam nama justru disetujui oleh Bank BNI Cabang Jember</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Akibatnya negara cq. Bank BNI Cabang Jember mengalami kerugian sebesar Rp133.961.127.150, dan itulah sebabnya keempat Terdakwa diadili dan dituntut  pidana penjara, pidana denda dan pidana membayar uang pengganti sesuai perbuatan masing-masing Terdakwa. </div><div style="text-align: justify;">Penulis : Sit</div>

News Tipikor Empat Terdakwa Korupsi Kredit BNI Cab. Jember Sebesar Rp133,961 M Dituntut 18 Tahun Penjara

BERITA KORUPSI .CO - JPU Kejari Jember bersama JPU Kejati Jatim, Selasa, 257 Mei 2025, menuntut Empat Terdakwa dengan pidana penjara masing-...

Lima Terdakwa Korupsi Dana BKKD Untuk )engadaan Mobil Siaga Desa Di Bojonegoro Dituntut dan Divonis Ringan

19.00 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1HXpLH_El7PpOUc0IPvi7l6EVUBIG6LlSMuw8B5wAGnaIENnrb-FaR0TkFb998P9nNuDDPEpJmdgtVN8_GMlJvJ0EmvVLAueBLgSChA6d8FlDJuz4ozkRH3n54jornt4X2fMLu-Mqn69qclQ2cvjHcdsdG7Zoth1ocai9qQ0Z0FsK0Mj2Dm5P_jKSdFo/s1920/IMG20250526112303_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1920" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1HXpLH_El7PpOUc0IPvi7l6EVUBIG6LlSMuw8B5wAGnaIENnrb-FaR0TkFb998P9nNuDDPEpJmdgtVN8_GMlJvJ0EmvVLAueBLgSChA6d8FlDJuz4ozkRH3n54jornt4X2fMLu-Mqn69qclQ2cvjHcdsdG7Zoth1ocai9qQ0Z0FsK0Mj2Dm5P_jKSdFo/w640-h360/IMG20250526112303_01.jpg" width="640" /></a></div>BERITAKORUPSI.CO -</div><div style="text-align: justify;">Kasus korupsi di negeri ini sepertinya tidak akan membawa oerubahan untuk menekan angka penurunan tapi bisa jadi sebaliknya mengingat hukuman berupa tuntutan pidana oenjara dari JPU maupun  Vonis dari Majelis Hakim masih tergolong ringan seperti yang diterima Lima Terdakwa dalam kasus Korupsi Dana Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) untuk pengadaan mobil siaga Desa se-Kabupaten Bojonegoro </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sebab JPU Kejari Bojonegoro maupun Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, menjatuhkan hukuman pidana penjara ringan terhadap Lima Terdakwa dalam perkara Korupsi Dana Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) yang bersumber dari APBD Kab. Bojonegoro untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa di 386 Desa, 28 Kecamatan  tahun 2022 sebesar Rp96.500.000.000 dengan Cashback kepada para Kepala Desa yang totalnya sebesar  Rp5.355 miliar yang dianggap sebai hasil Korupsi</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Kelima Terdakwa tersebut adalah Ivonne selaku Branch Manager PT. Sejahtera Buana Trada (SBT)divonis 1,6 tahun penjara denda sebesar Rp50 juta subsider 2 bulan kurungan, dan Terdakwa Heny Sri Setyaningrum divonis 2 tahun penjara dan denda sebesar Rp50 juta subsider 2 bulan kurungan </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLimsjUjieKA55kHKrowCpZnGTcCfhq6vQZbKqD4QuGkgbeCbavZODziHzHeJdmlLkZ5a0pnGzjDVGKspM5tcfn7QlzKk1dF0HBA-Yx3oUecrSr0oJf7SsFcmp9XYuLnDgaMSQNjTULKOiiMuKlXWNdxuDmf_vHEmcBVkIl867zEVFjTQaUOrWmnpfZlQ/s4160/IMG20250526110737.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLimsjUjieKA55kHKrowCpZnGTcCfhq6vQZbKqD4QuGkgbeCbavZODziHzHeJdmlLkZ5a0pnGzjDVGKspM5tcfn7QlzKk1dF0HBA-Yx3oUecrSr0oJf7SsFcmp9XYuLnDgaMSQNjTULKOiiMuKlXWNdxuDmf_vHEmcBVkIl867zEVFjTQaUOrWmnpfZlQ/w640-h288/IMG20250526110737.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Sementara Terdakwa Syafa’atul Hidayah selaku Sales PT. United Motors Centre (UMC) di Jalan Basuki Rahmad Surabaya divonis 1,6 tahun penjara denda sebesar Rp50 juta subsider 2 bulan kurungan, dan  Terdakwa Indra Kusbianto selaku Branch Manager PT. United Motors Centre (UMC) Bojonegoro divonis lebih ringan yaitu 1,4 tahun penjara denda sebesar Rp50 juta subsider 2 bulan kurungan </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sedangkan Terdakwa Anam Warsito selaku Kepala Desa Wotan, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro  divonis 1,6 tahun penjara denda sebesar Rp50 juta subsider 2 bulan kurungan </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Hukuman pidana penjara terhadap Kelima Terdakwa, dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Senin, 26 Mei 2025 dengan Ketua Majelis Hakim Arwana, SH., MH dengan dibantu dua Hakim anggota yaitu Athoillah, SH dan Ibnu Abas Ali, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hoc serta Panitra Pengganti (PP) yang dihadiri oleh JPU Kejari Bojonegoro, Penasehat Hukum masing-masing Terdakwa dan dihadiri pula oleh para Terdakwa </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjUM-XTiRM2EQGE63g83JmZC8OTUwEjkuXELfcGF3TKrTXj_YqzcbcdnCIz4nGKN3brBapJZvFAytIcqLVAN6BT7RRVRjMllea-9EigO5JaH8oxEVuRxDjKjDubF_1VOC-l44NfqLxB2GLAKgXwUgY4wK8fvrc8PqFSJqvUfbiPFdxbgKPBVzmVomUimI/s4160/IMG20250526110705.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjUM-XTiRM2EQGE63g83JmZC8OTUwEjkuXELfcGF3TKrTXj_YqzcbcdnCIz4nGKN3brBapJZvFAytIcqLVAN6BT7RRVRjMllea-9EigO5JaH8oxEVuRxDjKjDubF_1VOC-l44NfqLxB2GLAKgXwUgY4wK8fvrc8PqFSJqvUfbiPFdxbgKPBVzmVomUimI/w640-h288/IMG20250526110705.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Pada sidang sebelumnya, Kelima Terdakwa juga dituntut ringan oleh JPU Kejari Bojonegoro. Empat Terdakwa yaitu Ivonne, Syafa’atul Hidayah, Indra Kusbianto dan Anam Warsito dituntut pidana penjara masing-masing selama 1,6 tahun </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sementara Terdakwa Heny Sri Setyaningrum dituntut lebih berat yakni dengan pidana penjara selama 2,6 tahun</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dalam tuntutan maupun putusan disebutkan, bahwa perbuatan para Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 atas perubahan UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Atas putusan dari Majelis Hakim tersebut, Kelima Terdakwa maupun JPU sama-sama menyatakan "pikir-pikir". Sehingga Ketua Majelis Hakim mengatakan bahwa perkara ini belum berkekuatan hukum tetap. </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgR2xey0QerMd8exO5DxwBQwQYhsL1mEDp3Zt79f3RWxXXj_oKoDuHu7QUSAM7TuapmwviMd0EHWq6fUoHc3DBLKm_2xj5eUttHJVhE1iWFj1qMuScl0e1FkcMHQO6r8YsdH_ZXe5AxhPZCe2pm1F1b-sMF4f2b2Ay7yI-3C035CGa2mo299-VLR3R5yws/s1920/IMG_20250526_19521839.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1920" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgR2xey0QerMd8exO5DxwBQwQYhsL1mEDp3Zt79f3RWxXXj_oKoDuHu7QUSAM7TuapmwviMd0EHWq6fUoHc3DBLKm_2xj5eUttHJVhE1iWFj1qMuScl0e1FkcMHQO6r8YsdH_ZXe5AxhPZCe2pm1F1b-sMF4f2b2Ay7yI-3C035CGa2mo299-VLR3R5yws/w640-h360/IMG_20250526_19521839.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Kasus yang menyeret kelima Terdakwa ini adalah berawal pada tahun 2022, dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro memberikan bantuan hibah berupa dana bantuan keuangan khusus (BKK) sebesar Rp96,500 miliar yang bersumber dari APBD-Perubahan untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa berdasarkan SK Bupati No: 1888/483/ΚΕΡ/412.013/2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Perubahan atas SK Nomor: 188/415/KEPJA12.013/2022 tentang Penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa yang Bersumber dari APBD-P Kabupaten Bojonegoro tahun 2022.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dana sebesar Rp96,500 miliar ini akan dipergunakan untuk pembelian Mobil Siaga di 386 Desa, 28 Kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro yang memenuhi syarat setelah dilakukan verifikasi dengan jumlah dana masing-masingsebesar Rp250 juta</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYaV5gEubtkDvRs-bpE74Q4ti7h9yEd6cpinWNs0hWVDML249axPK7AD3QOpYNpMH7XznZZCi-Xgt1vYV3EgCziV5HcCOTJEX2jAoVmxYZrllgi5Wdk_VLl_mNzn4UKOrNl1CKLpP4oHMKZcs0F81ZJSRhEnB6a52ZD9P9Hy81ll8owlf_Pk4gkJWWz_M/s1920/IMG20250526111856_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1920" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYaV5gEubtkDvRs-bpE74Q4ti7h9yEd6cpinWNs0hWVDML249axPK7AD3QOpYNpMH7XznZZCi-Xgt1vYV3EgCziV5HcCOTJEX2jAoVmxYZrllgi5Wdk_VLl_mNzn4UKOrNl1CKLpP4oHMKZcs0F81ZJSRhEnB6a52ZD9P9Hy81ll8owlf_Pk4gkJWWz_M/w640-h360/IMG20250526111856_01.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Pemenang lelang dalam proses pengadaan barang/jasa Pengadaan Mobil Siaga Desa adalah PT United Motors Centre (PT UMC) dan PT Sejahtera Buana Trada (PT SBT), namun ternyata dalam proses lelang tersebut menyalahi prosedur tentang pengadaan barang dan jasa</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Kemudian, dalam pelaksanaan ada cashback sebagai potongan harga yang harusnya dikembalikan atau disetorkan ke  kas daerah, namun oleh pemenang lelang atau penyedia barang yaitu PT United Motors Centre dan PT Sejahtera Buana Trada diberikan kepada para Kepala Desa masing-masing sebesar Rp15 juta. (J.Sit)</div>

News Pemerintahan Pidana Tipikor Lima Terdakwa Korupsi Dana BKKD Untuk )engadaan Mobil Siaga Desa Di Bojonegoro Dituntut dan Divonis Ringan

BERITA KORUPSI .CO - Kasus korupsi di negeri ini sepertinya tidak akan membawa oerubahan untuk menekan angka penurunan tapi bisa jadi sebali...

Hakim PT Peringan Hukuman Terdakwa Korupsi dan TPPU Rp147,687 M Yang Juga Mantan Narapidana Korupsi Hasan Aminuddin Menjadi 4 Tahun Penjara

04.30 beritakorupsi 2

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCWY__7vmfNhMbiWsVB5kXAXYyXIkw0htXGMTYXOxwQd6xjTdyNgv4T4VgJIW1f9-6pBQaftjzt2veuKsPF3bnfh8zAkgtmQJivWOSE0467PErrSzfvZ7caYrn3wtYIuCLNni5IACIS8SVZbnePQ3Z7NqbSBh6IzEH3Moyb__elUi65IzvR4GEHD6oioE/s640/16.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCWY__7vmfNhMbiWsVB5kXAXYyXIkw0htXGMTYXOxwQd6xjTdyNgv4T4VgJIW1f9-6pBQaftjzt2veuKsPF3bnfh8zAkgtmQJivWOSE0467PErrSzfvZ7caYrn3wtYIuCLNni5IACIS8SVZbnePQ3Z7NqbSBh6IzEH3Moyb__elUi65IzvR4GEHD6oioE/w640-h360/16.jpg" width="640" /></a></div>Gubernur LSM LIRA DPW Jatim, Samsudin, SH: Putusan Ringan Hakim PT Terhadap Terdakwa Korupsi dan TPPU Rp147,687 M Yang Juga Mantan Narapidana Korupsi Hasan Aminuddin Adalah Bentuk Dukungan Terhadap Koruptor Dan Layok Dicopot</h3>BERITAKORUPSI.CO – “Rambut sama hitam, namun cara berpikir setiap orang tidaklah sama. Atau sekalipun pendidikan setiap orang sama, namun belum tentu sama cara memahami dan menyelesaikan setiap masalah yang ada”. Mungkin kalimat diatas saat ini terjadi dalam putusan perkara Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi yang dianggap suap dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebesar Rp147.687.236.500 dengan Terdakwa I Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo periode tahun 2013 – 2018 dan 2018 – 2023, dan suaminya, Hasan Aminuddin selaku Anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem periode 2014 – 2019 dan 2019 – 2024 yang juga mantan Bupati Probolinggo periode 2003 – 2008 dan 2008- 2013 serta mantan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo Sebab kedua Terdakwa sebagai pasangan suami istri ini, sama-sama tertangkap tangan oleh Tim penyidik KPK pada Minggu, 29 Agustus 2021 lalu, dan sekaligus sebagai akhir dari kekuasannya di Kabupaten Probolinggo, serta menjadi awal perjalanan hidupnya untuk beberapa tahun jauh dari hiruk pikuk keramaian kota maupun dari canda ria bersama anak-anak ataupun keluarga karena tinggal di Hotel Prodeo alias rumah tahanan negara (Rutan) atau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Dalam surat dakwaan maupun tuntan JPU KPK diuraikan, bahwa perbuatan pidana pasangan suami sitri ini selama memegang kekuasaan di Kabupaten Probolinggo sejak puluhan tahun lamanya adalah sama. Sekalipun sang suami bukan sebagai Kepala Daerah melainkan kepala rumah tangga walaupun anggota DPR RI, ternyata juga ikut berperan mengambil kebijakan/keputusan membantu sang istri ibarat dalam rumah tangga.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNx8wyB3ITqqjCz2SQCLV2Xdz_mujyYy0QIhxXFqDNJkdwp7kqtiUuhm_Po6JCtYmtpyh8rCKhUQgU_vVinZQUQ4dtrTbMUB0sGrXww_EOfxWyCD16lgiCpu0Ih6Ofu6mo-JmEwKfmHwGhmBUI72fj_RDEm3jEtMkzG610uVZCTQqTq_WzIYrTJrL964g/s640/4-.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="640" height="432" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNx8wyB3ITqqjCz2SQCLV2Xdz_mujyYy0QIhxXFqDNJkdwp7kqtiUuhm_Po6JCtYmtpyh8rCKhUQgU_vVinZQUQ4dtrTbMUB0sGrXww_EOfxWyCD16lgiCpu0Ih6Ofu6mo-JmEwKfmHwGhmBUI72fj_RDEm3jEtMkzG610uVZCTQqTq_WzIYrTJrL964g/w640-h432/4-.jpg" width="640" /></a></div>Anehnya, apa yang diuraikan oleh JPU KPK dalam surat dakwaan maupun surat tuntutannya terkait perbuatan pidana kedua Terdakwa selaku pasutri ini, ternyata tidak demikian dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya apalagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur Sebab dalam tuntutan JPU KPK, kedua pasutri ini sama-sama dituntut pidana penjara selama 6 tahun dendan masing-masing sebesar 1 miliar rupiah subsider pidana kurungan selama 6 bulan dan hukuman tambahan terhadap sang suami selaku Terdakwa II Hasan aminuddin untuk membayar uang pengganti sebesar Rp57.321.177.914,15 subsider pidana penjara selama 3 tahun serta hukuman tambahan terhadap kedua Terdakwa berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah selesai menjalani hukuman penjara badan. Anehnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sependapat dengan dengan JPU KPK, kecuali hukuman pidana tambagan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp57.321.177.914,15 untuk Terdakwa II Hasan Aminuddin. Sehingga dikurangi menjadi Rp52.093.127.914,15 dengan subsider pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan Anehnya lagi adalah putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur. Disatu sisi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur mengatakan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Yang lebih anehnya lagi adalah, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya terkait hukuman pidana penjara selama 6 tahun terhadap Terdakwa II Hasan Aminuddin  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi69yMl6peX02hcGFkjFcs9LPM1KNxkJJSqTZbf6kAqPoAEHQGf18FZu7hSE9L9gv7WVBJiPnFUvmzvb_0KrLkSUveLtIdvpyBDcFhro8pljDcDTp3hw3QEzILAEAxZ0GZLBLHEhqcP_SElSXteUnDo1jObGN5U-6AANs6odSZyJV4i_rtocoXkhHx6XmQ/s640/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi69yMl6peX02hcGFkjFcs9LPM1KNxkJJSqTZbf6kAqPoAEHQGf18FZu7hSE9L9gv7WVBJiPnFUvmzvb_0KrLkSUveLtIdvpyBDcFhro8pljDcDTp3hw3QEzILAEAxZ0GZLBLHEhqcP_SElSXteUnDo1jObGN5U-6AANs6odSZyJV4i_rtocoXkhHx6XmQ/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Alasannya bahwa hukuman itu terlalu berat karena Terdakwa II Hasan Aminuddin memiliki anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan pengasuhan dari kedua orang tuanya mengingat isteri Terdakwa II Hasan Aminuddin yang bernama Puput Tantriana Sari juga menjadi Terdakwa dalam kasus/ perkara yang sama yakni sebagai Terdakwa I, selain itu juga bahwa Terdakwa II Hasan Aminuddin telah banyak memberikan konstribusi positif terhadap pembangunan Kabupaten Probolinggo semasa menjabat Dengan alasan itulah, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur memperingan hukuman Terdakwa II Hasan Aminuddin menjadi 4 tahun penjara agar lebih dulu bebas daripada istrinya, Puput Tantriana Sari Menanggapi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur, Gubernur Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Timur (LSM LIRA DPW Jatim) Samsudin, SH mengatakan bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur yang memvonis ringan hukuman Terdakwa Korupsi dan TPPU yang juga mantan narapidana Korupsi Hasan Aminuddin selaku anggota DPR RI dari F-Nasdem periode 2014 - 2019 dan 2019 - 2024 yang juga mantan Bupati dan mantan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dari 6 menjadi 4 tahun penjara adalah bentuk dukungan kepada Koruptor khususnya di Jawa Timur dan layak dicopot. Hal itu disampaikan Samsudin,SH kepada Jurnalis beritakorupsi.co melalui sambungan telepon pada Sabtu, 3 Mei 2025 sekitar pukul 22.00 Wib dengan mengirimkan memori putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur Nomor : 25/PID.SUS-TPK/2025/PT. SBY tanggal 10 April 2025 “Hukuman Hasan menjadi empat tahun di PT. Ini adalah bentuk dukungan Hakim PT kepada para Koruptor khususnya di Jawa Timur maka layak dicopot oleh Ketua MA. Kalau para koruptor dihukum ringan oleh hakim, maka Koruptor tidak akan berkurang tetapi sebaliknya,” kata Samsudin, SH   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhT_ZScql4D4yuc8w5mMq55SE7dt_wPGUyhA-9m58z5Mfk-Jct0mvUOrI37_TvydfDqgJGX-c3R4ivZbBEt3ZcrCeiDAa1VyAWNgWqy3o8sDcZyn9llhPsmD1ov63HoYbW1w8ICn_zBNysnuPhBew0l__gpJtl7i7elJegrts1KE1AqQcnISwoKTWDq4Gs/s433/Hasan.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="323" height="595" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhT_ZScql4D4yuc8w5mMq55SE7dt_wPGUyhA-9m58z5Mfk-Jct0mvUOrI37_TvydfDqgJGX-c3R4ivZbBEt3ZcrCeiDAa1VyAWNgWqy3o8sDcZyn9llhPsmD1ov63HoYbW1w8ICn_zBNysnuPhBew0l__gpJtl7i7elJegrts1KE1AqQcnISwoKTWDq4Gs/w444-h595/Hasan.jpg" width="444" /></a></div>Samsudin, SH menambahkan, alasan Hakim PT mengurangi hukuman Terdakwa yang juga mantan narapidan Koruptor Hasan Aminuddin hanya karena memiliki anak yang masih kecil yang membutuhkan pengasuhan dari kedua orang tuanya, sementara Terdakwa I Puput Tantriana Sari selaku Bupti Probolinggo adalah istri Terdakwa II Hasan Aminuddin sudah menerima putusan 6 tahun penjara “Inikan pertimbangan konyol. Padahal Terdakwa I dan Terdakwa II sama-sama dihukum 6 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Surabaya. Terdakwa I menerima putusan itu. Terdakwa II banding. Hakim PT tidak mempetimbangkan perbuatan Terdakwa apalagi Si Hasan ini kan sudah dua kali diadili dalam perkara Korupsi. Kasus ini kan sebagai pengembangan dari kasus OTT KPK tahun 2021 lalu,” ucap Samsudin,SH dengan nada kecewa “Dalam waktu dekat ini, kami dari LSM LIRA DPW Jatim akan bersurat kepada Ketua MA dan KY terkait putusan ringan Hakim PT terhadap Terdakwa Koruptor dan kami akan melakukan aksi,” lanjut Samsudin, SH Gubernur LSM LIRA DPW Jatim Samsudin, SH menambahkan, sejak KPK melakukan OTT terhadap Puput (Puput Tantriana Sari) selaku Bupati Probolinggo dan suaminya, Hasan Aminuddin selaku anggota DPR RI di OTT KPK pada Minggu, 29 Agustus 2021, Lira selalu aktif mengikuti dan mengawal sidang perkaranya sekalipun kami mendapat perlawanan dan ancaman dari orang-orangnya Hasan baik di Kabupaten Probolinggo maupun di Pengadilan Tipikor Surabaya “Kami tau perbuatan Terdakwa ini karena kami selalu aktif mengikti dan mengawal sidang perkaranya bahkan kami yang melaporkan. Ini Hakim PT malah menghukum ringan. Kalau begini putusan Hakim terhadapa para Koruptor, apakah mereka tidak tertawa bahagia?. Lalu pakah Hakim PT mendukung program Presiden Prabowo untuk menghukum berat para Koruptor?,” ucap Samsudin, SH dengan nada tanya. Terkait dengan putusan Mejelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur terhadap Terdakwa yang juga mantan narapidan Hasan Aminuddin, hingga saat ini belum ada tanggapan dari KPK kepada Jurnalis beritakorupsi.co, apakah KPK akan melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-5yKf4hpgXCPmmxlf2AKYJRQG6eD05LJqiydfroO-B5dKcww7vaG_m318pfLxuKrqpebx2Qk9gi4Yl3zjNBW3SKD9qp9Ff95cECL1F-Hr9gtX6aS73iYuacyu6EOOiqAshn9PpQQK0B3aEsnQXOkybw8jaQ-0oMx0blNNJVgDqI1kvXxba_92ZXsygVM/s640/1..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-5yKf4hpgXCPmmxlf2AKYJRQG6eD05LJqiydfroO-B5dKcww7vaG_m318pfLxuKrqpebx2Qk9gi4Yl3zjNBW3SKD9qp9Ff95cECL1F-Hr9gtX6aS73iYuacyu6EOOiqAshn9PpQQK0B3aEsnQXOkybw8jaQ-0oMx0blNNJVgDqI1kvXxba_92ZXsygVM/w640-h360/1..jpg" width="640" /></a></div>Mengingat JPU KPK melakukan upaya hukum banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya terkait hukuman tambahan terhadap Terdakwa II Hasan Aminuddin berupa membayar uang pengganti sebesar Rp52.093.127.914,15 subsider piada penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Sedangkan dalam tuntutan JPU KPK, yaitu agar Terdakwa II Hasan Aminuddin membayar uang pengganti sebesar Rp57.321.177.914,15 subsider pidana penjara selama 3 tahun Sementara dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur Nomor : 25/PID.SUS-TPK/2025/PT. SBY tanggal 10 April 2025 menyebutkan, sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana yang diuraikan dalam putusannya 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, tanggal 13 Februari 2025 Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, tanggal 13 Februari 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut: <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJGHaEegojuERoqemB6R7klOD6zCMvq9yBt8whMWT4cDdDm1bYyhxFY6Y_bvcGbMpmtHD_YUQvfJKk5ulg9ezdlQ_9Rp9j6frYZqUa-BUI_7JoiH9-5FkaeE1flnpQBwurc-l5-P253VQA9l8PcbpCk9pTxByKLTmvZIlRMkYf7_yqDQXsKUBSehuVf-I/s640/2...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJGHaEegojuERoqemB6R7klOD6zCMvq9yBt8whMWT4cDdDm1bYyhxFY6Y_bvcGbMpmtHD_YUQvfJKk5ulg9ezdlQ_9Rp9j6frYZqUa-BUI_7JoiH9-5FkaeE1flnpQBwurc-l5-P253VQA9l8PcbpCk9pTxByKLTmvZIlRMkYf7_yqDQXsKUBSehuVf-I/w640-h360/2...jpg" width="640" /></a></div>Menimbang, bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana yang diuraikan dalam putusannya 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, tanggal 13 Februari 2025; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memerhatikan fakta-fakta hukum yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa Terdakwa I PUPUT TANTRIANA SARI dan Terdakwa II HASAN AMINUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan KESATU Pasal 12 B Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP, Dan Terdakwa I PUPUT TANTRIANA SARI dan Terdakwa II HASAN AMINUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan KEDUA Allternatif Pertama Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP,   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSADMqxnKrUpa0Gcp6-uDZKsg03DiT08lAbIeIDKj9UUptYhw-XpxrG8evs4yUX4upbsqr6FHTKBtb57iI_OrfCLHRSqIyEAhM9HeHTf0YmDqVzUj-E4iKKF7aPPwwlFuARBqAFOKqCgWsSgMU2JObDfVG_PG0fIjrTN12rSZpCnnmC4fKlZz-6SyM46A/s640/17.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="364" data-original-width="640" height="228" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSADMqxnKrUpa0Gcp6-uDZKsg03DiT08lAbIeIDKj9UUptYhw-XpxrG8evs4yUX4upbsqr6FHTKBtb57iI_OrfCLHRSqIyEAhM9HeHTf0YmDqVzUj-E4iKKF7aPPwwlFuARBqAFOKqCgWsSgMU2JObDfVG_PG0fIjrTN12rSZpCnnmC4fKlZz-6SyM46A/w400-h228/17.jpg" width="400" /></a></div> Dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I PUPUT TANTRIANA SARI dan Terdakwa II HASAN AMINUDDIN oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan Pidana Denda masingmasing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dan menghukum Pidana Tambahan kepada Terdakwa II HASAN AMINUDDIN membayar Uang Pengganti sebesar Rp52.093.127.914,15,- (lima puluh dua miliar sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus empat belas koma lima belas rupiah) jika Terdakwa II HASAN AMINUDDIN tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa II HASAN AMINUDDIN tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, Dan menghukum pidana tambahan kepada Terdakwa I PUPUT TANTRIANA SARI dan Terdakwa II HASAN AMINUDDIN masing-masing berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam pemilihan jabatan publik atau politik selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Para Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya, dan juga telah mempertimbangkan keadaan yang memberat kan dan keadaan yang meringankan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa II HASAN AMINUDDIN selama 6 (enam) Tahun,   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfDV14cWV4amqM8WFGgQrgyOeXvT8nT-npgYtg02bGIfGvMhgLu19U7O7vFYCIb2_QBfCdIRLNeL9BIJS1-t9GTGSa22sesf9zb_VMIeWQ2kpVa4VeCmSAgCJZj-mo3pcWETaj9h4Raw_Xp14_ZGf41GjISuE0vs-AKOpSaakmUtKPPCjIcSbMM43-3Ps/s640/4-.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="640" height="432" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfDV14cWV4amqM8WFGgQrgyOeXvT8nT-npgYtg02bGIfGvMhgLu19U7O7vFYCIb2_QBfCdIRLNeL9BIJS1-t9GTGSa22sesf9zb_VMIeWQ2kpVa4VeCmSAgCJZj-mo3pcWETaj9h4Raw_Xp14_ZGf41GjISuE0vs-AKOpSaakmUtKPPCjIcSbMM43-3Ps/w640-h432/4-.jpg" width="640" /></a></div>Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kurang sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama karena masih terlalu berat dengan pertimbangan bahwa Terdakwa II HASAN AMINUDDIN masih memiliki tanggungan keluarga dan memiliki anak-anak yang masih kecil yang membutuhkan pengasuhan dari kedua orang tuanya mengingat isteri Terdakwa II HASAN AMINUDDIN yang bernama PUPUT TANTRIANA SARI juga menjadi Terdakwa dalam kasus/ perkara yang sama yakni sebagai Terdakwa I, selain itu juga bahwa Terdakwa II HASAN AMINUDDIN telah banyak memberikan konstribusi positif terhadap pembangunan Kabupaten Probolinggo semasa menjabat; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, tanggal 13 Februari 2025 yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa II HASAN AMINUDDIN, sehingga harus dirubah yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dalam putusan dibawah ini; Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa II HASAN AMINUDDIN tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini; MENGADILI; </div><div style="text-align: justify;">Mengingat Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7p2P5mYHyK5LUkir3HOG4Wn_Jy1seibVl8y6CmT0DIy2lM9FMIpNJ3FoCoPRpAY6CBYCvpBimrWWaPMeUuThHdIrobV2P45Wca4XhPJti3K5v6f14WjFUD4DeSD9EZ1RvW1ianSM5Mj1zAY0Icx6TNguLMl25BDkxaa-wV7Z4Tm2w4xrpYvfh_ZjXYR8/s640/16.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7p2P5mYHyK5LUkir3HOG4Wn_Jy1seibVl8y6CmT0DIy2lM9FMIpNJ3FoCoPRpAY6CBYCvpBimrWWaPMeUuThHdIrobV2P45Wca4XhPJti3K5v6f14WjFUD4DeSD9EZ1RvW1ianSM5Mj1zAY0Icx6TNguLMl25BDkxaa-wV7Z4Tm2w4xrpYvfh_ZjXYR8/w640-h360/16.jpg" width="640" /></a></div>MENGADILI; I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan                permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II HASAN AMINUDDIN tersebut; II. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor             42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 13 Februari 2025 yang dimintakan banding tersebut sekedar         mengenai lamanya pidana penjara, serta menguatkan untuk selain dan selebihnya sehingga amar             putusan selengkapnya sebagai berikut: <ol><li>Menyatakan Terdakwa II HASAN AMINUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan KESATU Pasal 12 B Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP;</li><li>Menyatakan Terdakwa II HASAN AMINUDDIN telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan KEDUA Allternatif Pertama Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP;</li><li>Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II HASAN AMINUDDIN olehkarena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;</li><li>Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II HASAN AMINUDDIN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</li><li>Menetapkan Terdakwa II HASAN AMINUDDIN tetap berada dalam tahanan;</li><li>Menghukum Pidana Tambahan kepada Terdakwa II HASAN AMINUDDIN membayar Uang Pengganti sebesar Rp.52.093.127.914,15,- (lima puluh dua miliar sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus empat belas koma lima belas rupiah) jika Terdakwa II HASAN AMINUDDIN tidaknmembayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa II HASAN AMINUDDIN tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;</li><li>Menghukum pidana tambahan kepada Terdakwa II HASAN AMINUDDIN berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam pemilihan jabatan publik atau politik selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya;</li><li>Menetapkan barang bukti berupa:</li><li>Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa II HASAN AMINUDDIN dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);</li></ol>Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis, tanggal 10 April 2025 oleh Hj. Sri Herawati, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Haryono, SH.,MH., dan UGO, SH.,MH., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta Syarifuddin, SH.,M.Hum., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya. (Jen) </div>

Hakim PT Peringan Hukuman Terdakwa Korupsi dan TPPU Rp147,687 M Yang Juga Mantan Narapidana Korupsi Hasan Aminuddin Menjadi 4 Tahun Penjara

News Tipikor Hakim PT Peringan Hukuman Terdakwa Korupsi dan TPPU Rp147,687 M Yang Juga Mantan Narapidana Korupsi Hasan Aminuddin Menjadi 4 Tahun Penjara

Gubernur LSM LIRA DPW Jatim, Samsudin, SH: Putusan Ringan Hakim PT Terhadap Terdakwa Korupsi dan TPPU Rp147,687 M Yang Juga Mantan Narapida...

Gubernur LSM LIRA DPW Jatim, Samsudin, SH: Hakim PT Mendukung Koruptor Layak Dicopot

04.25 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh82eiwvUpsPgRheAy7XeF3zhe6COC-svniQ8qgOf1Fdi_xTFilOZf6pFODWKD94tcFoFca1MsQAdYeZTJGFFQO8juzsbq6kYX5EAMu5LAeDAXs2F6pcJxLSc6O6sfArABIXoU_t35nPsuwza_4YwAPvmrVASeiyoc7N1Qr-YfYaneL55oXW6gVFDOr76A/s433/Hasan.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="323" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh82eiwvUpsPgRheAy7XeF3zhe6COC-svniQ8qgOf1Fdi_xTFilOZf6pFODWKD94tcFoFca1MsQAdYeZTJGFFQO8juzsbq6kYX5EAMu5LAeDAXs2F6pcJxLSc6O6sfArABIXoU_t35nPsuwza_4YwAPvmrVASeiyoc7N1Qr-YfYaneL55oXW6gVFDOr76A/s320/Hasan.jpg" width="239" /></a></div></h3><div>#Hakim PT Memperingan Hukuman Terdakwa Korupsi dan TPPU Rp147,687 M Yang Juga Mantan Narapidana Korupsi Hasan Aminuddin, selaku anggota DPR RI Dari F-Nasdem Periode 2014 - 2019 dan 2019 - 2024 yang juga mantan Bupati dan mantan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dari 6 Menjadi 4 Tahun Penjara dengan alasan karena Terdakwa memiliki anak-anak yang masih kecil yang membutuhkan pengasuhan dari kedua orang tuanya# </div><div> </div><div>BERITAKORUPSI.CO – </div><div> Gubernur Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Timur (LSM LIRA DPW Jatim) Samsudin, SH mengatakan bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur yang memvonis ringan hukuman Terdakwa Korupsi dan TPPU sebesar Rp147.687.236.500 yang juga mantan narapidana Korupsi Hasan Aminuddin selaku anggota DPR RI dari F-Nasdem periode 2014 - 2019 dan 2019 - 2024 yang juga mantan Bupati dan mantan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dari 6 menjadi 4 tahun penjara adalah bentuk dukungan kepada Koruptor khususnya di Jawa Timur dan layak dicopot. Hal itu disampaikan Samsudin,SH kepada Jurnalis beritakorupsi.co melalui sambungan telepon pada Sabtu, 3 Mei 2025 sekitar pukul 22.00 Wib dengan mengirimkan memori putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur Nomor : 25/PID.SUS-TPK/2025/PT. SBY tanggal 10 April 2025</div> “Hukuman Hasan menjadi empat tahun di PT. Ini adalah bentuk dukungan Hakim PT kepada para Koruptor khususnya di Jawa Timur maka layak dicopot oleh Ketua MA. Kalau para koruptor dihukum ringan oleh hakim, maka Koruptor tidak akan berkurang tetapi sebaliknya,” kata Samsudin, SH  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBs_rY2FPCkT9VL0VcGBX4zgZJP6KjI6hrXa0zRYb2YVN1E-9m86tfd8u7EaNUC2PAHEi082vfEN5ktgd7PPu-5PEVWBmK_o_Cj7-N9XmBYGDyY4rcmvnLQKqg2uoyCBIEzzkaA-4mh7Ey5MGBeRCiszXnFk7Ftx5RmJVfylmFZxmw4UWXK9Y2Otzo7ro/s664/IMG_20240718_080715-768x576-1-664x498.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="498" data-original-width="664" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBs_rY2FPCkT9VL0VcGBX4zgZJP6KjI6hrXa0zRYb2YVN1E-9m86tfd8u7EaNUC2PAHEi082vfEN5ktgd7PPu-5PEVWBmK_o_Cj7-N9XmBYGDyY4rcmvnLQKqg2uoyCBIEzzkaA-4mh7Ey5MGBeRCiszXnFk7Ftx5RmJVfylmFZxmw4UWXK9Y2Otzo7ro/w640-h480/IMG_20240718_080715-768x576-1-664x498.jpg" width="640" /></a></div>Samsudin, SH menambahkan, alasan Hakim PT mengurangi hukuman Terdakwa yang juga mantan narapidan Koruptor Hasan Aminuddin hanya karena memiliki anak yang masih kecil yang membutuhkan pengasuhan dari kedua orang tuanya, sementara Terdakwa I Puput Tantriana Sari selaku Bupti Probolinggo adalah istri Terdakwa II Hasan Aminuddin sudah menerima putusan 6 tahun penjara “Inikan pertimbangan konyol. Padahal Terdakwa I dan Terdakwa II sama-sama dihukum 6 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Surabaya. Terdakwa I menerima putusan itu. Terdakwa II banding. Hakim PT tidak mempetimbangkan perbuatan Terdakwa apalagi Si Hasan ini kan sudah dua kali diadili dalam perkara Korupsi. Kasus ini kan sebagai pengembangan dari kasus OTT KPK tahun 2021 lalu,” ucap Samsudin,SH dengan nada kecewa “Dalam waktu dekat ini, kami dari LSM LIRA DPW Jatim akan bersurat kepada Ketua MA dan KY terkait putusan ringan Hakim PT terhadap Terdakwa Koruptor dan kami akan melakukan aksi,” lanjut Samsudin, SH Gubernur LSM LIRA DPW Jatim Samsudin, SH menambahkan, sejak KPK melakukan OTT terhadap Puput (Puput Tantriana Sari) selaku Bupati Probolinggo dan suaminya, Hasan Aminuddin selaku anggota DPR RI di OTT KPK pada Minggu, 29 Agustus 2021, Lira selalu aktif mengikuti dan mengawal sidang perkaranya sekalipun kami mendapat perlawanan dan ancaman dari orang-orangnya Hasan baik di Kabupaten Probolinggo maupun di Pengadilan Tipikor Surabaya “Kami tau perbuatan Terdakwa ini karena kami selalu aktif mengikti dan mengawal sidang perkaranya bahkan kami yang melaporkan. Ini Hakim PT malah menghukum ringan. Kalau begini putusan Hakim terhadapa para Koruptor, apakah mereka tidak tertawa bahagia?. Lalu pakah Hakim PT mendukung program Presiden Prabowo untuk menghukum berat para Koruptor?,” ucap Samsudin, SH dengan nada tanya.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSooaZ6hxcW_vNrkTp0O_ZIvAh6z812JIel0LiPxgSd62pTEKv6CtEKwXPSl9O6hvHu5uLOzZbXZT6_pF4UwviPEVUWHm_O3eUGtmDCrwNLpVdVOP7txEa__KrNYeF0NKND3ZeYnHNIfruoMvoAoft9px-eTYEbaMAxg0Vhb0b706NNulCL9czaNG3voI/s640/4-.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="640" height="432" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSooaZ6hxcW_vNrkTp0O_ZIvAh6z812JIel0LiPxgSd62pTEKv6CtEKwXPSl9O6hvHu5uLOzZbXZT6_pF4UwviPEVUWHm_O3eUGtmDCrwNLpVdVOP7txEa__KrNYeF0NKND3ZeYnHNIfruoMvoAoft9px-eTYEbaMAxg0Vhb0b706NNulCL9czaNG3voI/w640-h432/4-.jpg" width="640" /></a></div>Terkait dengan putusan Mejelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur terhadap Terdakwa yang juga mantan narapidan Hasan Aminuddin, hingga saat ini belum ada tanggapan dari KPK kepada Jurnalis beritakorupsi.co, apakah KPK akan melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI Mengingat JPU KPK melakukan upaya hukum banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya terkait hukuman tambahan terhadap Terdakwa II Hasan Aminuddin berupa membayar uang pengganti sebesar Rp52.093.127.914,15 subsider piada penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Sedangkan dalam tuntutan JPU KPK, yaitu agar Terdakwa II Hasan Aminuddin membayar uang pengganti sebesar Rp57.321.177.914,15 subsider pidana penjara selama 3 tahun Sementara dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur Nomor : 25/PID.SUS-TPK/2025/PT. SBY tanggal 10 April 2025 menyebutkan, sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana yang diuraikan dalam putusannya 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, tanggal 13 Februari 2025  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4dTmTssVlMZbMykUXQX2skUkJgTo7jvn4HkIlYmESGx7OuXgRhh8gsWTD3U0UJ_5T3dRritEFbGIsP-fmPlVypa50fWbROb5xVCvryD88feF1_fF5qJf6JYoaJfKed8ipfUTEy0H2qkur98cmW0tjAoY2ldOb3b1BRiNSKr5bsiJ0PlMZ70kBofGw95I/s640/16.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4dTmTssVlMZbMykUXQX2skUkJgTo7jvn4HkIlYmESGx7OuXgRhh8gsWTD3U0UJ_5T3dRritEFbGIsP-fmPlVypa50fWbROb5xVCvryD88feF1_fF5qJf6JYoaJfKed8ipfUTEy0H2qkur98cmW0tjAoY2ldOb3b1BRiNSKr5bsiJ0PlMZ70kBofGw95I/w640-h360/16.jpg" width="640" /></a></div>Tapi anehnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur tidak sependapat dengan hukuman pemidaan terhadap Terdakwa II Hasan Aminuddin yaitu dengan pidana penjara selama 6 tahun dengan alasan Terdakwa memiliki anak yang masih kecil. Hal itu termuat dari putusan yang sebagian dikutip, menyebutkan; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, tanggal 13 Februari 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut: Menimbang, bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana yang diuraikan dalam putusannya 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, tanggal 13 Februari 2025; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memerhatikan fakta-fakta hukum yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa Terdakwa I PUPUT TANTRIANA SARI dan Terdakwa II HASAN AMINUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan KESATU Pasal 12 B Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP, <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNWi765jPtRge30natlCX938LU6w1fs6jQO1Se9eA0h2DXEaKtj2VEu3ONYwdbtnDTgNbJxYov18AD98WLNUtj33POgne-hFusLWP1Kl1Xw99z3-8xj8BNUTjIS51SeoHVUET0FTQlkWhZYQNEaVqDaGqZ6KE82Eljr2sGmWhsEfv3aOK9yUb6W4JRRng/s640/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNWi765jPtRge30natlCX938LU6w1fs6jQO1Se9eA0h2DXEaKtj2VEu3ONYwdbtnDTgNbJxYov18AD98WLNUtj33POgne-hFusLWP1Kl1Xw99z3-8xj8BNUTjIS51SeoHVUET0FTQlkWhZYQNEaVqDaGqZ6KE82Eljr2sGmWhsEfv3aOK9yUb6W4JRRng/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Dan Terdakwa I PUPUT TANTRIANA SARI dan Terdakwa II HASAN AMINUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan KEDUA Allternatif Pertama Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP, Dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I PUPUT TANTRIANA SARI dan Terdakwa II HASAN AMINUDDIN oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan Pidana Denda masingmasing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dan menghukum Pidana Tambahan kepada Terdakwa II HASAN AMINUDDIN membayar Uang Pengganti sebesar Rp52.093.127.914,15,- (lima puluh dua miliar sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus empat belas koma lima belas rupiah) jika Terdakwa II HASAN AMINUDDIN tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa II HASAN AMINUDDIN tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, Dan menghukum pidana tambahan kepada Terdakwa I PUPUT TANTRIANA SARI dan Terdakwa II HASAN AMINUDDIN masing-masing berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam pemilihan jabatan publik atau politik selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Para Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya, dan juga telah mempertimbangkan keadaan yang memberat kan dan keadaan yang meringankan,   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjyQ8W2tc5cpRlcFVUqPzSd5C5VTGdcJIHfSY4okUifgoGkcyvIwny6Y9ol4dMmoHgGDQJMlT_r9rCfgwy9fOBWNwN2-dRuEhe6gDNQ2HXFEbesvl2ZGni-4bg9FXTILHT0s_oDVYy5-JBd6Cx8-VpCtg1PB4LOToG97hYcaFv-qlDI8nj70l5PgfxPEg/s640/2...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjyQ8W2tc5cpRlcFVUqPzSd5C5VTGdcJIHfSY4okUifgoGkcyvIwny6Y9ol4dMmoHgGDQJMlT_r9rCfgwy9fOBWNwN2-dRuEhe6gDNQ2HXFEbesvl2ZGni-4bg9FXTILHT0s_oDVYy5-JBd6Cx8-VpCtg1PB4LOToG97hYcaFv-qlDI8nj70l5PgfxPEg/w640-h360/2...jpg" width="640" /></a></div>Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa II HASAN AMINUDDIN selama 6 (enam) Tahun, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kurang sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama karena masih terlalu berat dengan pertimbangan bahwa Terdakwa II HASAN AMINUDDIN masih memiliki tanggungan keluarga dan memiliki anak-anak yang masih kecil yang membutuhkan pengasuhan dari kedua orang tuanya mengingat isteri Terdakwa II HASAN AMINUDDIN yang bernama PUPUT TANTRIANA SARI juga menjadi Terdakwa dalam kasus/ perkara yang sama yakni sebagai Terdakwa I, selain itu juga bahwa Terdakwa II HASAN AMINUDDIN telah banyak memberikan konstribusi positif terhadap pembangunan Kabupaten Probolinggo semasa menjabat; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, tanggal 13 Februari 2025 yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa II HASAN AMINUDDIN, sehingga harus dirubah yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dalam putusan dibawah ini; Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa II HASAN AMINUDDIN tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUj0_rqn9yEJA2OgJkJXaPHkxGUDN_qzUXmXxQGvYFTx6u9tD4QYXGQPxIAMgQWQ7TD8_6tHlOsLhtTCT-MxUyb_dOzFWHkCKD8RbKJ9v79bJDmAGMUecdnFKySvosNsQgLE6phlMBkUXzIYDvNz50FIXVo0NhPjNpFY8aWxgv3iOZKMAJ976_5S9SZDw/s640/4-.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="640" height="432" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUj0_rqn9yEJA2OgJkJXaPHkxGUDN_qzUXmXxQGvYFTx6u9tD4QYXGQPxIAMgQWQ7TD8_6tHlOsLhtTCT-MxUyb_dOzFWHkCKD8RbKJ9v79bJDmAGMUecdnFKySvosNsQgLE6phlMBkUXzIYDvNz50FIXVo0NhPjNpFY8aWxgv3iOZKMAJ976_5S9SZDw/w640-h432/4-.jpg" width="640" /></a></div>MENGADILI; Mengingat Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan; MENGADILI; I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan               permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II HASAN AMINUDDIN tersebut; II. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor            42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 13 Februari 2025 yang dimintakan banding tersebut sekedar        mengenai lamanya pidana penjara, serta menguatkan untuk selain dan selebihnya sehingga amar            putusan selengkapnya sebagai berikut: <ol><li>Menyatakan Terdakwa II HASAN AMINUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan KESATU Pasal 12 B Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP;</li><li>Menyatakan Terdakwa II HASAN AMINUDDIN telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan KEDUA Allternatif Pertama Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP;</li><li>Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II HASAN AMINUDDIN olehkarena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;</li><li>Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II HASAN AMINUDDIN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</li><li>Menetapkan Terdakwa II HASAN AMINUDDIN tetap berada dalam tahanan;</li><li>Menghukum Pidana Tambahan kepada Terdakwa II HASAN AMINUDDIN membayar Uang Pengganti sebesar Rp.52.093.127.914,15,- (lima puluh dua miliar sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus empat belas koma lima belas rupiah) jika Terdakwa II HASAN AMINUDDIN tidaknmembayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa II HASAN AMINUDDIN tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;</li><li>Menghukum pidana tambahan kepada Terdakwa II HASAN AMINUDDIN berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam pemilihan jabatan publik atau politik selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya;</li><li>Menetapkan barang bukti berupa:</li><li>Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa II HASAN AMINUDDIN dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);</li></ol>Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis, tanggal 10 April 2025 oleh Hj. Sri Herawati, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Haryono, SH.,MH., dan UGO, SH.,MH., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta Syarifuddin, SH.,M.Hum., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya. (Jen) </div>

News Tipikor Gubernur LSM LIRA DPW Jatim, Samsudin, SH: Hakim PT Mendukung Koruptor Layak Dicopot

#Hakim PT Memperingan Hukuman Terdakwa Korupsi dan TPPU Rp147,687 M Yang Juga Mantan Narapidana Korupsi Hasan Aminuddin, selaku anggota DPR ...

Sidang Lanjutan Perkara Dugaan Korupsi Penyalahgunaan PSU Perumhaan Di Kota Madiun Sebesar Rp2,4 M

21.25 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><h3><table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiA_8Lv6DCjxkfe1yk5xCxqB_Vnqqacpls0eeS9Hu51Oa3uTP8R8bM3ThHThh98h27HwJ5U9sg1LSHqO7Gz60MqeK3OBCVVTw82UeSlvz6Om-JeTvNYe7MdXHHklanKSkyj946VvpRvcMNRmqaFdk6ZyGZLH2xtHgQM0D1CMo7sgibWTBk0clYfLAOfi4A/s830/2.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="830" data-original-width="579" height="503" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiA_8Lv6DCjxkfe1yk5xCxqB_Vnqqacpls0eeS9Hu51Oa3uTP8R8bM3ThHThh98h27HwJ5U9sg1LSHqO7Gz60MqeK3OBCVVTw82UeSlvz6Om-JeTvNYe7MdXHHklanKSkyj946VvpRvcMNRmqaFdk6ZyGZLH2xtHgQM0D1CMo7sgibWTBk0clYfLAOfi4A/w351-h503/2.jpg" width="351" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Purwanto Anggoro Mantan Kadis PU </td></tr></tbody></table>Tiga Terdakwa Yang Diadili Dalam Perkara Dugaan Korupsi PSU Perumahan, Yaitu Sudarmadi selaku ATR/BPN Kota Madiun, Hans Sutrisno selaku Direktur PT PLP dan Tommy Iswahyudi selaku Manajer Operasional PT PLP</h3>BERITAKORUPSI.CO – JPU Arfan Halim, SH, dkk dari Kejari Kota Madiun bersama Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Rabu, 19 Maret 2025, kembali menggelar sidang dengan agenda pemeriksaan saksi dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai fasilitas umum (Fasum) atau fasilitas sosial (Fasos) di Perumahan Puri Asri Lestari Kota Madiun oleh PT Puri Larasati Propertindo (PLP) selaku Developer tahun 2012 yang merugikan keuangan negara cq. Pemkot Madiun sebesar Rp2,4 miliar dengan Terdakwa Sudarmadi selaku Kepala Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Madiun tahun 2012 yang didampingi Tim Penasehat Hukum-nya Dalam kasus perkara ini, yang terseret bukan hanya Terdakwa Sudarmadi, tetapi juga Hans Sutrisno selaku Direktur PT Puri Larasati Propertindo dan Tommy Iswahyudi selaku Manajer Operasional PT Puri Larasati Propertindo (berkas perkara penuntutan masing-masing terpisah) Sementara saksi yang dihadirkan JPU Kejari Kota Madiun adalah sebanyak empat orang, salah satunya adalah mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun yakni Purwanto Anggoro yang akrab dipanggil Ipung, kemudian Aditiya Widiapsari dari Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Madiun, S. Nugroho dari Dinas PU (Kabid PU) Pemkot Madiun dan Nurdin Agung Wicaksono dari Dinas Perijinan Pemkot Madiun Persidangan pemeriksaan Ke- 4 Saksi tersebut diatas, berlangsung diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Rabu, 19 Maret 2025 dengan ketua Majelis Hakim Cokia Ana Pontia Oppusunggu, SH., MH dan dibantu dua Hakim anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH., MH dan Arief Agus Nindito, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hock serta Panitra Pengganti (PP)  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEictNesI6zQ0Z3mh2yCmzQhvX5IRvtsU1l4UNVxSoygddUJyzZp8m-aAvjVsv21zmhnEo6ugHPNjsalY6wmMUNljPPUb49U7Lv9FUTEE0fLBryjDxRfUcweYYAduxOKEgET-MFz1Lzw1NAQYi7UqdSWA34E0AQxSwocJR9ZIIUlO7g4XVPYduekt2t6txM/s1280/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEictNesI6zQ0Z3mh2yCmzQhvX5IRvtsU1l4UNVxSoygddUJyzZp8m-aAvjVsv21zmhnEo6ugHPNjsalY6wmMUNljPPUb49U7Lv9FUTEE0fLBryjDxRfUcweYYAduxOKEgET-MFz1Lzw1NAQYi7UqdSWA34E0AQxSwocJR9ZIIUlO7g4XVPYduekt2t6txM/w640-h360/1.jpg" width="640" /></a></div>Terdakwa Sudarmadi selaku Kepala Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Madiun tahun 2012, Terseret dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai fasilitas umum (Fasum) atau fasilitas sosial (Fasos) di Perumahan Puri Asri Lestari Kota Madiun oleh PT Puri Larasati Propertindo (PLP) selaku Developer berawal pada tahun 2012 Jadi yang terseret dalam kasus perkara ini bukan saja Sudarmadi selaku Kepala Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Madiun. Tetapi juga menyeret Hans Sutrisno selaku Direktur PT Puri Larasati Propertindo dan Tommy Iswahyudi selaaku Manajer Operasional PT Puri Larasati Propertindo Pada tahun 2012, salah satu perusahaan Developer atau pengembang terbesar di Kota Madiun yaitu PT Puri Larasati Propertindo (PLP) mengajukan permohonan pengembangan atau pembangunan perumahan di Jalan Pilang AMD, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun dengan Site Plan atau rencana tapak (gambar) awal yang diajukan yaitu untuk 38 unit rumah dari seluas tanah sesuai penggabungan 2 SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) menjadi satu Atas permohonan PT PLP tersebut, Pemkot Madiun hanya menyetuji untuk pembangunan perumahan sebanyak 35 unit sesuai dalam SKRK (Surat Keterangan Rencana Kota) atau advice planning atau surat rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Tatakota, Dinas Cipta Karya atau Dinas Tata Ruang, Dinas Perijinan Pemkot Madiun <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqp5ZXk1P9S1oAs6j7ETOr14Gt5sC6UWIROQwIWyYeWemnsZo-gZXHgEQlU0GvDgdfFoWOQb8dBFnclHN2LtbxE-GlSHrH6fpQQExAl0Ru6rWwkyWeLCOohVSCAWFzNLhyphenhyphen0pxvje6f8UuVr-YRxG3Kxfqh-ZKNbwQXs45T1VM4NLri3Ye3lNeLz97sFoA/s1280/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqp5ZXk1P9S1oAs6j7ETOr14Gt5sC6UWIROQwIWyYeWemnsZo-gZXHgEQlU0GvDgdfFoWOQb8dBFnclHN2LtbxE-GlSHrH6fpQQExAl0Ru6rWwkyWeLCOohVSCAWFzNLhyphenhyphen0pxvje6f8UuVr-YRxG3Kxfqh-ZKNbwQXs45T1VM4NLri3Ye3lNeLz97sFoA/w640-h360/3.jpg" width="640" /></a></div>Tetapi kenyataannya dilapangan, pihak pengembang tetap membangun sebaanyak 38 unit rumah sesuai dengan mengajukan permohonan dan pemecahan sertipikat tanah di Kantor BPN Kota Madiun serta mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan cara PT PLP selaku pengembang diduga melakukan memanipulasi data dokumen Dan konyolnya, Kantor BPN Kota Madiun menyetujui permohonan dari pengembang untuk menerbitkan 38 SHGB tersebut. Padahal sesuai Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2010, mensyaratkan dalam permohonan oleh Badan Hukum untuk menerbitkan pemecahan SHGB yaitu rencana tapak atau site plan yang ditetapkan oleh Pemkot Madiun Akibat perbuatan PT Puri Larasati Propertindo yang tidak menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai fasilitas umum (Fasum) atau fasilitas sosial (Fasos) di Perumahan Puri Asri Lestari Kota Madiun ke Pemkot Madiun, dan juga BPN Kota Madiun yang menerbitkan 38 SHGB yang harusnya 35 SHGB, sehingga menimbul kerugian keuangan negara cq. Pemerintah Kota Madiun sebesar Rp2,4 miliar sesuai hasil penghitungan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Sehingga perbuatan ketiga Terdakwa (Terdakwa Sudarmadi dan Hans Sutrisno serta Tommy Iswahyudi) sebagaiaman diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Atau Pasal 3 Jo pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah ubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. Sebelum Ketiga Terdakwa ini diadili di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Hans Sutrisno selaku Direktur PT Puri Larasati Propertindo dan Tommy Iswahyudi selaku Manajer Operasional PT Puri Larasati Propertindo mempraperadilkan Kejaksaan Negeri Kota Madiun atas penetapnya sebagai Tersangka. Namun gugutannya kandas karena Majelis Hakim PN Madiun menolak, dan menganggap bahwa penetapan Tersangka terhadap Hans Sutrisno dan Tommy Iswahyudi oleh penyidik Kejari Kota Madiun adalah sak. Tak berhenti disitu. Hans Sutrisno dan Tommy Iswahyudi juga menggugat Walikota Madiun, dan lagi-lagi, Majelis Hakim PN Madiun juga menolak gugatan keduanya secara keseluruhan. (Jnt) </div>

News Tipikor Sidang Lanjutan Perkara Dugaan Korupsi Penyalahgunaan PSU Perumhaan Di Kota Madiun Sebesar Rp2,4 M

Purwanto Anggoro Mantan Kadis PU Tiga Terdakwa Yang Diadili Dalam Perkara Dugaan Korupsi PSU Perumahan, Yaitu Sudarmadi selaku ATR/BPN Kota ...

Apakah Seseorang Sudah Tidak Ada Haknya Untuk Memilih Advokat Begitu Ditetapkan Sebagai Tersangka Oleh Penyidik ?

17.30 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjv7aHqQvlLntVnuT4kCZca6JD9r1R-aCTXLYiXdAeYLuCAyb87mfUAAz-LPQmaKxReLo4p0LzbI6NYNe0v1WEj_sZqglT2vTMb4E2UAB6ZgE380YHm0gLXj3P5WwEQlASv3CANUMNNo_JxYkzq7xiIwcNquufSOU56xagyfPXBXuYVR9aVLTn6emXH1aU/s1280/Sumiyati.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjv7aHqQvlLntVnuT4kCZca6JD9r1R-aCTXLYiXdAeYLuCAyb87mfUAAz-LPQmaKxReLo4p0LzbI6NYNe0v1WEj_sZqglT2vTMb4E2UAB6ZgE380YHm0gLXj3P5WwEQlASv3CANUMNNo_JxYkzq7xiIwcNquufSOU56xagyfPXBXuYVR9aVLTn6emXH1aU/w640-h360/Sumiyati.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Jumiyati didampingi Staf Kejari Kota Pasuruan karena kondisi kesehata. Foto BK   -   </td><td class="tr-caption" style="text-align: center;">  </td></tr></tbody></table>BERITAKORUPSI.CO – Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah memberikan pengakuan, menjamin, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan suku, agama atau kedudukan derajat hidupnya termasuk orang yang tidak mampu, untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan dengan baik. Pasal 28 D Ayat (1) berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum“. </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dan Pasal 28 G ayat (1), yang menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi“. </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Serta Pasal 28 H ayat (2) berbunyi, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan“. Pertanyaannya adalah, apakah seseorang sudah tidak ada kahnya untuk memilih sendiri seorang Advokat atau yang lebih dikenal dikalangan masyarakat yaitu Pengacara begitu ditetapkan sebagai Tersangka oleh penyidik Kejaksaan atau Kepolisian dalam kasus dugaan Tindak Pidana Umum atau Tindak Pidana Korupsi?, sehingga penyidiklah yang berhak menentukan atau memilih seorang Advokat untuk mendampingi Tersangka pada saat pemeriksaan di penyidikan? Lalu apakah Advokat yang ditunjuk oleh penyidik untuk mendampingi seorang Tersangka pada saat pemeriksaan berlaku bagi semua Tersangka atau hanya berlaku bagi Tersangka yang tidak mampu membayar success fee seorang Advokat? Lalu bagaimana dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur bagaimana penyidk maupun seorang Tersangka/Terdakwa memperoleh pendampingan pada saat pemeriksaan sebagai Tersangka di penyidikan? Sebab pada Pasal 55 berbunyi, “Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya”. Pada Pasal 54 berbunyi, “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini”. Dan pada Pasal 56 ayat (1) berbunyi, “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka” serta Pasal 114, berbunyi, “Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56”. Sebagai informasi. Pada tanggal 27 April 2018, saat Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya mengadili perkara Tidak Pidana Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK dengan Terdakwa Inna Silestyowati selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kebupaten Jombang, Pada saat persidangan, sebelum JPU KPK membacakan surat dakwaannya, Ketua Majelis Hakim saat itu menanyakkan Terdakwa Inna Silestyowati, “apakah didampingi Penasehat Hukum atau tidak”. Lalu dijawab oleh Terdakwa, “tidak karena tidak mampu untuk membayar penngacara”. Dan Ketua Majelis Hakim pun menunjuk LBH YLKI untuk mendapinginginya dan JPU pun membacakan surat dakwaannya Namun setelah JPU selesai membacakan surat dakwaannya, Ketua Majelis Hakim pun langsung mencabut penunjukan Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk membuat surat penunjukan sendiri. Alasan Ketua Majelis Hakim saat itu adalah, karena Terdakwa Inna Silestyowati selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kebupaten Jombang mampu atau punya uang sebesar Rp1.080 milliar yang diberikan kepada Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko (Alm) sejak tahun 2016 hingga Februari 2018 saat terdakwa menjabat sebagai Kepala Puskemas Gambiran Jombang, dan kemudian Plt. Kepala Dinas Kesehatan menggantikan Dan pertanyaan diatas timbul setelah mengikuti persidangan, Selasa, 18 Maret 2025, dalam kasus dugaan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan dana kesetaraan nonformal Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan dana pendidikan pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi untuk diperuntukkan sebagai penunjang operasional kegiatan belajar mengajar bagi peserta didik kejar paket A, paket B dan paket C pada tahun 2021 – 2023 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp350 juta dengan Terdakwa Jumiyati, warga Jalan Veteran III/77, Kelurahan Bugul Lor Kota Pasuruan selaku Ketua PKBM Anggrek Kota Pasuruan Dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Selasa, 18 Maret 2025 adalah agenda pemeriksaan atau mendengarkan keterangan Terdakwa Jumiyati selaku Ketua PKBM Anggrek Kota Pasuruan yang didampingi Tim Penasehat Hukum-nya dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim I Dewa Gede Suarditha dengan dibantu 2 hakim anggota yaitu Darwin Panjaitan, SH., MH dan Agus Kasyanto, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Nurul Evarani, SH., MH <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhY8bD0B2nhzrLL0aE4en9P4tLxbom-XRF0tURLKnDKvMou4-PHkchz8HKmelZmE-jgCCgvOJXDag-abbY0abfV2wG2yYKpALK_twaOcoERZWEnWVeumoUO3Ut9DN6WmQh9SxuOVyrecMuZxyMLupEYKDcH_HM-eblb8XtJp1rOaBKmXBfvA8drFtGC20w/s1280/Sumiyati.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhY8bD0B2nhzrLL0aE4en9P4tLxbom-XRF0tURLKnDKvMou4-PHkchz8HKmelZmE-jgCCgvOJXDag-abbY0abfV2wG2yYKpALK_twaOcoERZWEnWVeumoUO3Ut9DN6WmQh9SxuOVyrecMuZxyMLupEYKDcH_HM-eblb8XtJp1rOaBKmXBfvA8drFtGC20w/w640-h360/Sumiyati.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Jumiyati didampingi Staf Kejari Kota Pasuruan karena kondisi kesehata. Foto BK</td></tr></tbody></table>Dalam persidangan, Terdakwa Jumiyati mengatakan kepada Majelis Hakim, bahwa dirinya (Terdakwa Jumiyati) diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan sebanyak tujuh kali, dan dua kali didampingi Penasehat Hukum. Penasehat Hukum yang mendampingi Terdakwa Jumiyati saat dipersiksa sebagai Tersangka,  bukan pilihannya tetapi pilihan penyidik Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan. Menurut Terdakwa Jumiyati, bukan tidak mampu membayar Penasehat Hukum asalkan tidak mahal. Hal itu dikatakan Terdakwa Jumiyati kepada Majelis Hakim atas pertanyaan dari Tim Penasehat Hukum-nya dalam persidangan, Selasa, 18 Maret 2025 “Saya diperiksa tujuh kali dan dua kali didampingi penasehat hukum. Saya mampu bayar asal tidak mahal,” kata Terdakwa Jumiyati Saat Penasehat Hukum Terdakwa Jumiyati menanyakkan, “apakah Terdakwa mengurus surat keterangan tidak mampu/miskin (SKTM)?”, dan dijawab oleh Terdakwa, “Tidak”. Pertanyaannya, jika membaca Pasal 114 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, apakah penyidik Kejari Kota Pasuruan telah memberitahukan tentang hak Tersangka untuk memperoleh bantuan hukum dan memilih sendiri penasihat hukum yang akan mendampinginya saat pemeriksaan sebagai Tersangka di penyidikan? Lalu mengapa penyidik menunjuk seorang Advokat atau penasihat hukum untuk mendampingi Tersangka tanpa memberitahukan terlebih dahulu hak Tersangka untuk memperoleh bantuan hukum, apakah akan memilih sendiri atau tidak, apakah Tersangka mampu membayar success fee Advokat atau penasihat hukum yang akan mendampinginya atau tidak? Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah pemeriksaan Tersangka yang diampingi penasehat Hukum yang bukan pilihan Tersangka sendiri tetapi atas penunjukan penyidik tanpa memberitahukan hak Tersangka, sah menurut Hukum Acara Pidana? Lalu apakah Advokat yang ditunjuk oleh penyidik untuk mendampingi seorang Tersangka pada saat pemeriksaan berlaku bagi semua Tersangka atau hanya berlaku bagi Tersangka yang tidak mampu membayar success fee seorang Advokat? Lalu bagaiman dengan Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan prinsip Miranda Rule atau Miranda Principle, berlaku bagi Tersangka yang mampu membayar success fee seorang Advokat atau Penasehat Hukum? Pasal 56 ayat (1) KUHAP berbunyi : “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka” Miranda Rule (Miranda Principle). Miranda Rule adalah merupakan hak-hak konstitusional dari tersangka atau terdakwa yang meliputi hak untuk tidak menjawab atas pertanyaan pejabat yang bersangkutan dalam proses peradilan pidana dan hak untuk didampingi atau dihadirkan Penasihat Hukum sejak dari proses penyidikan dan atau dalam semua tingkat proses peradilan (dilansir dari <a href="https://pt-ambon.go.id/berita/artikel/257-relevansi-pasal-56-ayat-1-kuhap-dengan-prinsip-miranda-rule-atau-miranda">https://pt-ambon.go.id/berita/artikel/257-relevansi-pasal-56-ayat-1-kuhap-dengan-prinsip-miranda-rule-atau-miranda</a>). (Jnt)</div>

Apakah Seseorang Sudah Tidak Ada Haknya Untuk Memilih Advokat Begitu Ditetapkan Sebagai Tersangka Oleh Penyidik ?

News Pidana Regional Tipikor Apakah Seseorang Sudah Tidak Ada Haknya Untuk Memilih Advokat Begitu Ditetapkan Sebagai Tersangka Oleh Penyidik ?

Terdakwa Jumiyati didampingi Staf Kejari Kota Pasuruan karena kondisi kesehata. Foto BK - BERITA KORUPSI .CO – Undang-Undang Dasar N...

BERITAKORUPSI.CO

Suwandi Selaku KadesTanggul Wetan, Kab. Jember Diadili Karena Dugaan Korupsi Rp400 Juta Lebih

Empat Terdakwa Korupsi Kredit BNI Cab. Jember Sebesar Rp133,961 M Dituntut 18 Tahun Penjara

Lima Terdakwa Korupsi Dana BKKD Untuk )engadaan Mobil Siaga Desa Di Bojonegoro Dituntut dan Divonis Ringan

Hakim PT Peringan Hukuman Terdakwa Korupsi dan TPPU Rp147,687 M Yang Juga Mantan Narapidana Korupsi Hasan Aminuddin Menjadi 4 Tahun Penjara

Gubernur LSM LIRA DPW Jatim, Samsudin, SH: Hakim PT Mendukung Koruptor Layak Dicopot

Sidang Lanjutan Perkara Dugaan Korupsi Penyalahgunaan PSU Perumhaan Di Kota Madiun Sebesar Rp2,4 M

Apakah Seseorang Sudah Tidak Ada Haknya Untuk Memilih Advokat Begitu Ditetapkan Sebagai Tersangka Oleh Penyidik ?

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI