Sidang Perkara Dugaan Korupsi Penyalahgunaan Pendapatan Desa Sidokelar di Kab. Lamongan Rp382,375 : JPU Kejari Lamongan Mengahdirkan 10 Orang Saksi

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiilaYkAnNmBuonsm3lx2Xrs0SCDS2zOdQYN26UyjaP91LakNGD5LhRK3ZdX8FrDosqNoo6gYyviiULuyV6UmA_6L9eBBof7WQgAfDILQhFLy4-o172sNuOCvCOLI8IUAcGU23sB2sUrn7gouvMKBlBpcBrc-6q4IesAgaomsKnUb5uxcSWURsRh1IXpPw/s1600/10.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiilaYkAnNmBuonsm3lx2Xrs0SCDS2zOdQYN26UyjaP91LakNGD5LhRK3ZdX8FrDosqNoo6gYyviiULuyV6UmA_6L9eBBof7WQgAfDILQhFLy4-o172sNuOCvCOLI8IUAcGU23sB2sUrn7gouvMKBlBpcBrc-6q4IesAgaomsKnUb5uxcSWURsRh1IXpPw/w640-h288/10.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;"><b><u>Hj. Naning Erna Susanti, SH., MH</u></b> selaku Penasehat Hukum Terdakwa Syafi'in mengatakan, “dari fakta persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa Syafi'in tidak menggunakan uang yang disangkakan oleh JPU. Terdakwa Syafi'in menerima uang Rp380 juta dan sudah di setorkan kepada Kades Sidokeler Ahmad Syaiful Bahri”</span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> <br />Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya bersama JPU Kejari Lamongan, Rabu, 05 Nopember 2025, kembali menggelar sidang dengan agenda mendengarkan keterangan Saksi sebanyak 10 orang yang dihadirkan JPU dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Pendapatan Desa Sidokelar, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan yang berasal dari Dana Kompensasi atas Penggunaan Jalan Masyarakat Desa oleh PT. Sari Dumai Sejati tahun 2014 – 2019 yang merugikan keuangan negara Cq. Desa Sidokelar Sebesar Rp382.375.384,61 berdasarkan hasil pengitungan Inspektorat Kab. Lamongan Nomor: 700.1.2.3/15/LHP/413.201/2025 Tanggal 11 Juli 2025, dengan dua Terdakwa, yaitu Terdakwa Syafi'in Bin Marjo selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sidokelar, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan periode 2013 - 2019, dan Moh. Saiful Bahri Bin (Alm.) Sobari selaku Kepala Desa Sidokelar, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan periode 2018 – 2024<br /><br />Kesepuluh saksi yang dihadirkan JPU Kejari Lamongan adalah Farida sebagai Sekdes Desa Sidokelar,; Sony Tri Warsono Pimpinan BPR Nusamba,; Nurhakim,; Dedi,; Devi,; Fadruloh,; Ghozi,; Martokan,; Khusnul Hadi,; Ahmad Taufik  <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVu_Gipdl11hX4AhB7xYp4fKiNEBMNqN-wirhN_a88f7vX6Fmcb5FSw9qYZoxmQHDjrgmdioEZKPM106APaIubdeRFIPoCCDOPQzFJFdqEv4Zhhb_bgJ4nq5lDFPM5wa4ZMj9E7pMRWsI_ppwKK93KTAI9hq7ozh0kLe9N-msNQny2QYUd1FSIN3-tBMo/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVu_Gipdl11hX4AhB7xYp4fKiNEBMNqN-wirhN_a88f7vX6Fmcb5FSw9qYZoxmQHDjrgmdioEZKPM106APaIubdeRFIPoCCDOPQzFJFdqEv4Zhhb_bgJ4nq5lDFPM5wa4ZMj9E7pMRWsI_ppwKK93KTAI9hq7ozh0kLe9N-msNQny2QYUd1FSIN3-tBMo/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Persidangan berlangsung di ruang Sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Rabu, 05 Nopember 2025 yang diketuai Majelis Hakim Cokia Ana Pontia Oppusunggu, SH., MH dan dibantu 2 anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH., MH dan Arief Agus Nindito, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hock serta Panitra Pengganti (PP). Sementara Terdakwa yang dihadrikan langsung ke persidangan oleh JPU, didampingi oleh masing-masing Tim Penasehat Hukum-nya<br /><br />Namun yang menarik dalam persidangan ini adalah permohonan Penasehat Hukum Terdakwa Moh. Saiful Bahri kepada Ketua Majelis Hakim terkait salah seorang Saksi yaitu istri Terdakwa agar dihadirkan JPU ke Persidangan. Permohonan itu bukan tidak beralasan, yaitu karena istri Terdakwa telah mengembalikan uang sekitar Rp200 juta lebih kepada Kejaksaan.<br /><br />Hal itupun disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa seusai persidangan kepada beritakorupsi.co. “Saksi itu istri Terdakwa. Dia telah mengembalikan uang sekitar dua ratus jutalah ke Kejaksaan,” ucapnya<br /><br />Sementara Penasehat Hukum Syafi'in Bin Marjo, Hj. Naning Erna Susanti, SH., MH kepada beritakorupsi.co mengatakan, dakwaan JPU terhadap Terdakwa Syafi'in Bin Marjo tidak sama dengan Moh. Saiful Bahri. Uang sebesar 5 juta sudah dikembalikan ke Jaksa, sedangkan yang Rp382 juta sudah dikembalikan kepada Kepala Desa  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnMyIP3JtRsnbSXJziQxTM7ROAor6k2JR1vrzSaqaLs8ESbSTKDCN_quDGJ8mGdKZpp-VQnHLcFtbaNoUZGShKddC-yIEGN4mQR_8qFrAOO3n_mtskpiZFyZCB2yaYRGvECL1kX3XXSm-5Ga5UE1wRJvHuxPZOnKGQ9HbHa5C9UjjRhz0MDggIG78pkZ4/s778/11..jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="778" data-original-width="720" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnMyIP3JtRsnbSXJziQxTM7ROAor6k2JR1vrzSaqaLs8ESbSTKDCN_quDGJ8mGdKZpp-VQnHLcFtbaNoUZGShKddC-yIEGN4mQR_8qFrAOO3n_mtskpiZFyZCB2yaYRGvECL1kX3XXSm-5Ga5UE1wRJvHuxPZOnKGQ9HbHa5C9UjjRhz0MDggIG78pkZ4/w370-h400/11..jpg" width="370" /></a></div>“Hasil sidang menunjukkan bahwa Terdakwa Syafi'in tidak menggunakan uang yang disangkakan oleh JPU. Terdakwa Syafi'in menerima uang Rp380 juta dan sudah di setorkan kepada Kades Sidokeler Ahmad Syaiful Bahri” uacap Hj. Naning Erna Susanti, SH., MH<br /><br />“Dakwaan JPU kepada Terdakwah Saiful Bahri, bahwa Terdakwa Syafi'in turut serta dalam dugaan yang telah tertera pada dakwaan, tidak sama sekali dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi yang telah dihadirkan oleh JPU.”<br /><br />sementara dalam surat dakwaan JPU dijelaskan, bahwa ia Terdakwa SYAFI'IN Bin MARJO selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sidokelar, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan periode 2013 s/d 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 1 188/253/Kep/413.013/2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Pemberhentian dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sidokelar, Kecamatan Paciran, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi MOH. SAIFUL BAHRI Bin (Alm.) SOBARI selaku Kepala Desa Sidokelar, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan periode 2018 s/d 2024 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/236/Kep/413.013/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pengangkatan Kepala Desa Sidokelar Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan (yang masing-masing penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah), sebagai orang yang telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yakni pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti <br /><br />Atau pada waktu tertentu antara bulan Maret 2014 sampai dengan bulan Januari 2019 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Desa Sidokelar, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum yakni menggunakan uang secara langsung dan memasukan ke rekening pribadi milik Terdakwa SYAFI'IN Bin MARJO, serta menyetorkan uang ke rekening pribadi Saksi MOH. SAIFUL BAHRI Bin (alm.) SOBARI dimana uang tersebut merupakan Pendapatan Desa Sidokelar yang berasal dari Dana Kompensasi atas Penggunaan Jalan Masyarakat Desa Sidokelar Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan dari PT. Sari Dumai Sejati dengan tidak mengindahkan ketentuan :<br /><ul><li>Pasal 63 huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 37 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, </li><li>Pasal 91 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, </li><li>Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, </li><li>Pasal 60 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, </li><li>Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, </li><li>Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pasal 50 Ayat (1) dan Pasal 73 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, </li><li>Pasal 1 ayat (1) Perjanjian Kompensasi Penggunaan Jalan Masyarakat Desa Sidokelar Kecamatan Paciran Nomor: 470/01/413.345.11/2013, memperkaya diri sendiri, </li></ul><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvPHoBcq1JkzMW-kG1YIm7ivAKwZHBkFzfdPeh5Gf-dvw3tpxg9Fk077o-Q-6c0td4FVPmX-xAbQ4pW-hFxqxjrqxLwoYMWYJFQG42gKh4B1Yb3kSFjBmlZZHrodxkKTuwoSzFgsVuLkJh7SNCEv6mkURfa_ZaievV_4l03SnQhuNO6XOv657VZXSju5s/s866/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="866" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvPHoBcq1JkzMW-kG1YIm7ivAKwZHBkFzfdPeh5Gf-dvw3tpxg9Fk077o-Q-6c0td4FVPmX-xAbQ4pW-hFxqxjrqxLwoYMWYJFQG42gKh4B1Yb3kSFjBmlZZHrodxkKTuwoSzFgsVuLkJh7SNCEv6mkURfa_ZaievV_4l03SnQhuNO6XOv657VZXSju5s/w532-h640/3.jpg" width="532" /></a></div>Atau orang lain, atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri Terdakwa SYAFI'IN Bin MARJO sebesar Rp63.090.561,31 (enam puluh tiga juta sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah koma tiga puluh satu sen) dan memperkaya orang lain yaitu:<br />1.     Saksi MOH. SAIFUL BAHRI Bin (Alm.) SOBARI sebesar Rp284.284.823,30 (dua ratus delapan  </div><div style="text-align: justify;">        puluh empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah koma tiga</div><div style="text-align: justify;">       puluh sen), <br />2.    Sdr. AHMAD JAELANI (alm.) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), <br />3.    Saksi BURHAN FALAKHI sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), <br />4.    Sdr. BAGUS SUBIANTO (alm.) sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), <br />5.    Saksi NUR SHOLEH HADI sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), <br />6.    Saksi KHUSNO sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), <br />7.    Saksi AMIN THOHARI sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), <br />8.    Saksi SODIKIN sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), serta memperkaya <br />9.    Saksi AHMAD RUBAIN sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu berdasarkan Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kab. Lamongan Nomor: 700.1.2.3/15/LHP/413.201/2025 Tanggal 11 Juli 2025 sebesar Rp.382.375.384,61 (tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah koma enam puluh satu sen) atau setidak-tidaknya sekitar sejumlah itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:<br /><br />Bahwa pada tanggal 11 Juni 2013 bertempat di Balai Desa Sidokelar, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, dilaksanakan rapat Pemerintahan Desa Sidokelar yang dihadiri oleh Terdakwa SYAFI'IN Bin MARJO, Sdr. (Alm.) AHMAD JAELANI selaku Kepala Desa, Sdr. (Alm.) BAGUS SUBIANTO, Saksi BURHAN FALAKHI, Saksi AHMAD RUBAIN, Saksi KHUSNO, Saksi AMIN THOHARI, Saksi SODIKIN, dan Saksi NUR SHOLEH dengan hasil rapat menyatakan persetujuan penyewaan jalan desa di Dusun Klayar kepada PT. Sari Dumal Sejati selama 15 (lima belas) tahun dan menetapkan kompensasi jalan desa tersebut sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah).  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJ79CLfcutm4fBp0giLigou4CNXhYVo0937UnIe1PWB2riPmFwnxdGNiIYoz9TjwWv_1h7oab7SFPC761CXJ-46usNP9HnndVNkoPn2zeiCvls9028TT82ZWYI6pYOxS8h6BESO37vZrRfELZkEcy7Ojmya-DJYvidYQneYKzB847pARMb-XCEyfXqIB8/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJ79CLfcutm4fBp0giLigou4CNXhYVo0937UnIe1PWB2riPmFwnxdGNiIYoz9TjwWv_1h7oab7SFPC761CXJ-46usNP9HnndVNkoPn2zeiCvls9028TT82ZWYI6pYOxS8h6BESO37vZrRfELZkEcy7Ojmya-DJYvidYQneYKzB847pARMb-XCEyfXqIB8/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa selanjutnya, pada tanggal 13 Juni 2013, telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kompensasi Penggunaan Jalan Masyarakat Desa Sidokelar Kecamatan Paciran Kabupaten Lamorigan Nomor: 470/01/413.345.1.1/2013 antara Sdr. (Alm.) AHMAD JAELANI selaku Kepala Desa Sidokelar dengan Sdr. Bintang Aryana selaku Konsultan PT. Sari Dumai Sejati yang mana dalam perjanjian tersebut dicantumkan bahwa kompensasi Jalan Desa sebesar Rp420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) berlaku untuk periode 13 Juni 2013 sampai dengan. 13 Juni 2028, dan dana tersebut akan digunakan sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Sidokelar untuk mendukung percepatan pembangunan desa.<br /><br />Bahwa pada tanggal 8 Juli 2013, PT. Sari Dumai Sejati telah merealisasikan pembayaran kompensasi sebesar Rp420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) kepada Pemerintah Desa Sidokelar melalui rekening atas nama AHMAD JAELANI pada Bank BRI dengan nomor rekening 6312-01-000285-50-6. Bahwa uang kompensasi jalan desa sebesar Rp420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) yang telah diterima dari PT. Sari Dumai Sejati tersebut tidak pernah dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sidokelar dan tidak dicatat sebagai Pendapatan Asli Desa (PADes). <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBafnwRWXjB6QvPx7U3fBjRjeaQggzwUYF9oLyxrkx1YAzaCmig84r_rlHwanyYnnN-TeBnbaK19u72FXGBd0Wqyo5EPsVupCnHuce-ZZTFGMgIMRCbhEs8Ye8mSc_-PQ6JQkfBj3thvtb3BTog-VA9sjAfg0VEQZC0IH7S0UmwtpYidl8y6eGewHz3GI/s1600/10.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBafnwRWXjB6QvPx7U3fBjRjeaQggzwUYF9oLyxrkx1YAzaCmig84r_rlHwanyYnnN-TeBnbaK19u72FXGBd0Wqyo5EPsVupCnHuce-ZZTFGMgIMRCbhEs8Ye8mSc_-PQ6JQkfBj3thvtb3BTog-VA9sjAfg0VEQZC0IH7S0UmwtpYidl8y6eGewHz3GI/w640-h288/10.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa pada sekira awal tahun 2014, Terdakwa SYAFI'IN Bin MARJO selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sidokelar telah menerima uang sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Sdr. (Alm.) AHMAD JAELANI dimana uang tersebut merupakan uang kompensasi penggunaan jalan desa dari PT. Sari Dumai Sejati. Bahwa setelah Terdakwa SYAFI'IN Bin MARJO menerima uang sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa SYAFI'IN Bin MARJO membuat kesepakatan dengan Sdr. (Alm.) BAGUS SUBIANTO dan Saksi BURHAN FALAKHI, untuk menggunakan uang kompensasi jalan masyarakat tersebut yaitu sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang diperuntukkan sebagai pesangon atau tali asih anggota BPD dan Kepala Desa; dengan pembagian sebagai berikut:<br />1.    Terdakwa SYAFI'IN Bin MARJO selaku anggota BPD sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);<br />2.   Sdr. (Alm.) AHMAD JAELANI selaku Kepala Desa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta </div><div style="text-align: justify;">       rupiah);<br />3.    Saksi BURHAN FALAKHI selaku anggota BPD sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);<br />4.    Sdr. (Alm.) BAGUS SUBIANTO selaku anggota BPD sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);<br />5.    Saksi NUR SHOLEH Hadi selaku anggota BPD sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);<br />6.    Saksi KHUSNO selaku Anggota BPD sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);<br />7.    Saksi AMIN THOHARI selaku Anggota BPD sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);<br />8.    Saksi SODIKİN selaku Anggota BPD sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);<br />9.    Saksi AHMAD RUBAIN selaku Anggota BPD sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).<br /><br />Bahwa setelah menggunakan uang sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta) tersebut, selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2014, Terdakwa SYAFI'IN Bin MARJO memasukkan uang kompensasi jalan desa tersebut ke dalam rekening pribadi Terdakwa SYAFI'IN Bin MARJO di PT BPR Nusamba Brondong dengan Nomor Rekening: 1050306511 sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirTGiaJG7MyrXEQABipNHrOQEkrnq3-tN4aIL0VVcOYf3cf9L7aHzuFT1VkH7UIA7dOMrM8jpkLNCQX4YpDcSthLdpFKedmqTWg623nvOlzaalTOGnCtJnxKQ628hLrq0SQ6G4WcoL8Nf6w2pMw8MJtU6KfOqnxGX2OIPN0VZGOFpca7JgtWV2XJO3-qQ/s1600/7.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirTGiaJG7MyrXEQABipNHrOQEkrnq3-tN4aIL0VVcOYf3cf9L7aHzuFT1VkH7UIA7dOMrM8jpkLNCQX4YpDcSthLdpFKedmqTWg623nvOlzaalTOGnCtJnxKQ628hLrq0SQ6G4WcoL8Nf6w2pMw8MJtU6KfOqnxGX2OIPN0VZGOFpca7JgtWV2XJO3-qQ/w640-h288/7.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa uang sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut tetap dikuasai dan dibiarkan mengendap pada rekening pribadi Terdakwa SYAFI'IN Bin MARJO sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019 dạn selama waktu tersebut Terdakwa SYAFI'IN Bin MARJO memperoleh bunga netto sebesar Rp58.090.561,31, (lima puluh delapan juta sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah koma tiga puluh satu sen) yang telah digunakan Terdakwa SYAFI'IN Bin MARJO untuk kepentingan pribadinya. <br /><br />Bahwa pada tanggal 14 Januari 2019, Terdakwa SYAFI'IN bin MARJO bersama-sama dengan Saksi MOH. SAIFUL BAHRI bin (Alm.) SOBARI selaku Kepala Desa Sidokelar, Saksi ERIDA, S.E. selaku Sekretaris Desa, dan Saksi DEVI NUR FARAH selaku Bendahara Desa mendatangi kantor PT BPR Nusamba Brondong, sesampainya di kantor PT BPR Nusamba Brondong Terdakwa SYAFI'IN Bin MARJO melakukan penarikan tunai sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dari rekening pribadinya dengan nomor rekening 105030651, selanjutnya Saksi MOH. SAIFUL BAHRI bin (Alm.) SOBARI membuka rekening pribadi dengan nomor 1050441586 a.n. Moh. Syaiful Bahri, kemudian Terdakwa SYAFI'IN Bin MARJO menyetorkan uang sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) ke rekening Saksi MOH. SAIFUL BAHRI Bin (Alm.) SOBARI tersebut.<br /><br />Bahwa pada tanggal 24 Desember 2021, Saksi NUR HAKIM selaku Ketua BPD Desa Sidokelar periode tahun 2019 s/d 2022, melalui surat nomor: 09/413.314.11/12/2021 meminta kepada Saksi MOH. SAIFUL BAHRI Bin (Alm.) SOBARI selaku Kepala Desa Sidokelar untuk membuatkan Laporan Realisasi Pelaksanaan Program Pembangunan Semester Kedua (Desember) dan Laporan Dana Kas Desa sebesar Rp380.000.000,-(tiga ratus delapan puluh juta rupiah) sampai akhir bulan Desember 2021.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGCTcFxmcPIJ_a0TT-jS6IQmklsOULjO3tQqS08MdwltFhvjgb8Kje43gNpWFsHv59q5huEGcLWmK_vxlZ9EGUkV4sckXr7r6zdYyKlJ-CrbiQP8CfZu3JLZKtFK9hhmAOBAxwtZkNqb2nSXR33L3MaK8QXGWqap904xLYeyQpIMdSkVbNxBIbd2ei304/s866/3.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="866" data-original-width="720" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGCTcFxmcPIJ_a0TT-jS6IQmklsOULjO3tQqS08MdwltFhvjgb8Kje43gNpWFsHv59q5huEGcLWmK_vxlZ9EGUkV4sckXr7r6zdYyKlJ-CrbiQP8CfZu3JLZKtFK9hhmAOBAxwtZkNqb2nSXR33L3MaK8QXGWqap904xLYeyQpIMdSkVbNxBIbd2ei304/w333-h400/3.jpg" width="333" /></a></div>Bahwa baru pada tanggal 29 Februari 2024, Saksi MOH. SAIFUL BAHRI Bin (Alm.) SOBARI membuat catatan Pengeluaran Dana sebesar Rp380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:<ol><li>Bego perbaikan jembatan & TPT Sumur Tiban Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah):</li><li>Pak Amin Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);</li><li>Pengerukan laut di Klayar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);</li><li>Pengerukan laut Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);</li><li>Pasang PLN Rp.338.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah); </li><li>H. Amin plengsengan Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);</li><li>Doser meratakan tanah TPA Perdoto Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);</li><li>Biaya truk pedel lapangan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);</li><li>Perbaikan Kabel (Doto Klayar) Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);</li><li>urangan biaya kabel Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);</li><li>Lapangan voly Klayar Rp.84.450.000,- (delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);</li><li>Pembangunan kantor Asis Rp.63.845.000,- (enam puluh tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);</li><li>Dipinjam Saksi MOH. SAIFUL BAHRI Bin (Alm.) SOBARI Rp.189.882.000,-(seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).</li></ol>Bahwa seluruh penggunaan dana oleh Saksi MOH. SAIFUL BAHRI Bin (Alm.) tersebut tidak disertai dengan dokumen pendukung berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB), kwitansi, maupun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), serta tidak pernah dimasukkan delam APBDes Desa Sidokelar, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan<br /><br />Bahwa sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan 1 Maret 2025, Saksi MOH SAIFUL BAHRI Bin (Alm.) SOBARI telah menerima bunga bank netto sejumlah Rp12.423.438,16 (dua belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh -delapan rupiah koma enam belas sen) atas penyimpanan uang di PT BPR Nusamba Brondong dengan Nomor Rekening 1050441586 atas nama Moh. Saiful Bahri  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglR_JLS9IV-xSLNXAqC6mQolCXm-omXncT2ZXyb5klWtsBmpYiZeMSxo8_MSMKtx6sOYi3vuI1awYuhgKH2PfbLOmvSVYasuKnpcDJpqTx2uwo4kKfDZpDXdPnzMIh6bl0eAtmt1uCeW2jqAmsy91F2dwQcEC0fTdl5CaAazhWuUGQMJk6qcZ2jXSntK8/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglR_JLS9IV-xSLNXAqC6mQolCXm-omXncT2ZXyb5klWtsBmpYiZeMSxo8_MSMKtx6sOYi3vuI1awYuhgKH2PfbLOmvSVYasuKnpcDJpqTx2uwo4kKfDZpDXdPnzMIh6bl0eAtmt1uCeW2jqAmsy91F2dwQcEC0fTdl5CaAazhWuUGQMJk6qcZ2jXSntK8/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa perbuatan Terdakwa SYAFI'IN Bin MARJO, menggunakan uang secara langsung sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 12 Maret 2014 memasukan sisa uang sebesar Rp380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta ruplah) ke rekening pribadi Terdakwa SYAFI'IN Bin MARJO di PT BPR Nusamba Brondong dengan Nomor Rekening: 1050306511 a.n. Syafi'in, lalu pada tanggal 14 Januari 2019 menyetorkan uang sebesar Rp380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta ruplah) tersebut ke rekening pribadi Saksi MOH. SAIFUL BAHRI-Bin (alm)) SOBARI dengan Nomor Rekening 1050441586 a.n. Moh. Saiful Bahri, telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut:<ol><li>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 63 menyatakan "anggota badan permusyawaratan desa wajib:" huruf d menyatakan "mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan";</li><li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 37 ayat (2) menyatakan "anggota BPD mempunyai kewajiban" huruff menyatakan "mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan",</li><li>eraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 91 menyatakan "seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa";</li><li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 8 Ayat (1) menyatakan "Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa"; </li><li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 60 menyatakan "anggota BPD wajib:" huruf c menyatakan mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan",</li><li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 ayat (1) menyatakan "Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran</li><li>Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pasal 6 menyatakan "Seluruh jenis pendapatan, harus disalurkan melalui kas desa yang pengelolaannya ditetapkan dalam APB Desa";</li><li>Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 50 Ayat (1) menyatakan "Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa pada Bank yang ditunjuk Bupati". </li><li>Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 73 menyatakan: "Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengan cara: </li></ol>          a. Disetor langsung ke bank oleh Pemerintah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten,     <br />          b. Disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga, <br />          c. Disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga<br />    10.    Perjanjian Kompensasi Penggunaan Jalan Masyarakat Desa Sidokelar Kecamatan Paciran     <br />             Nomor:  470/01/413.345.11/2013. Pasal 1 ayat (1) menyatakan "mengoptimalkan pendapatan  <br />             (PAD) Desa Sidokelar untuk percepatan pembangunan.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXk4i-0ZO-kJ_0ww8G8p5U5_lwJagmmyxzmPSL29dibxXhcWTrSP-2jQghKHUG3duT9Vwc1cGNjPRhJEtbtR9wsPte5H9t-u_rP4ccjvV2l27ysWydleo0fzh5-okLPL1uUGSuq9kDkfAIQ-y9YPIrEZDaTdXYdwVxIm7AD8hm31VGB7jqzZcqR3ngo5w/s778/11..jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="778" data-original-width="720" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXk4i-0ZO-kJ_0ww8G8p5U5_lwJagmmyxzmPSL29dibxXhcWTrSP-2jQghKHUG3duT9Vwc1cGNjPRhJEtbtR9wsPte5H9t-u_rP4ccjvV2l27ysWydleo0fzh5-okLPL1uUGSuq9kDkfAIQ-y9YPIrEZDaTdXYdwVxIm7AD8hm31VGB7jqzZcqR3ngo5w/w370-h400/11..jpg" width="370" /></a></div><br />Bahwa menurut Ahli Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lamongan yaitu Ahli Yanuar Rosyidi, S.SOS. dan Ahli Anang Budi Santosa, SH, M. SI menjelaskan sebagai berikut:<br /><br />Menurut Ahli, Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kompensasi Penggunaan Jalan Masyarakat Desa Sidokelar Kec Paciran Nomor 470/01/413.345.11/2013 tanggal 13 Juni 2013 antara Sdr. (Aim) AHMAD JAELANI selaku Kepala Desa dengan Sdr. Bintang Aryana, S.E selaku Konsultan PT Sari Dumal Sejati, seharusnya masuk dalam PADes dan Tercatat dalam APBDes Desa Sidokelar Kec. Paciran Kab. Lamongan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kompensasi tersebut dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan Mengoptimalkan pendapatan (PAD) Désa Sidokelar untuk Percepatan Pembangunan.<br /><br />Menurut Ahli, Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menerangkan bahwa<ol><li>"Penerimaan Desa disetor ke rekening Kas Desa dengan cara a penerimaan desa disetor ke rekening desa dengan cara disetor langsung ke bank oleh pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;</li><li>disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga;</li><li>disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh oleh pihak ketiga."</li></ol>Menurut Ahli, setiap Pendapatan Desa harus tertuang ke dalam APBdes hal ini sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17.Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa yang menerangkan bahwa "seluruh jenis pendapatan harus disalurkan melalui kas desa yang pengelolaannya ditetapkan dalam APBdesa".<br /><br />Menurut Ahli, Dana Kompensasi Jalan di Dusun Klayar Desa Sidokelar Kec. Paciran Kab. Lamongan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a jo. Pasal 12 huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa dapat dikualifikasikan sebagai Sumber Pendapatan Asli Desa yang sah dari hasil kekayaan desa berupa jalan-jalan desa<br /><br />Menurut Ahli, Dana Kompensasi sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) yang tidak masuk menjadi PADes dan tidak tercatat di APBdes Desa Sidokelar serta penggunaan Dana Kompensasi sebesar Rp. 420.000.000,-(empat ratus dua puluh juta rupiah) oleh Kepala Desa maupun oleh BPD secara langsung tanpa adanya Musyawarah Desa (Musdes) telah bertentangan dengan ketentuan pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan "Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNw3YZhjk73hAdImHweG2KtSHmUshO4eyXd92UUCSJyKSm42_I4G6QUZUXefBMq5mEZGBmTxJKhpUKtVH9RCz4Qohxdyvc5adAEnuScviiYmBGkgnyctcdGuYd5ZTRKICk8doaOSXn37XPqHQ_2E54G382gKxVyEgwe1xkRdCPZdQBYOoeGkOxBw7r5vM/s866/3.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="866" data-original-width="720" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNw3YZhjk73hAdImHweG2KtSHmUshO4eyXd92UUCSJyKSm42_I4G6QUZUXefBMq5mEZGBmTxJKhpUKtVH9RCz4Qohxdyvc5adAEnuScviiYmBGkgnyctcdGuYd5ZTRKICk8doaOSXn37XPqHQ_2E54G382gKxVyEgwe1xkRdCPZdQBYOoeGkOxBw7r5vM/w333-h400/3.jpg" width="333" /></a></div><br />Bahwa menurut Tim Ahli Teknis Universitas Islam Lamongan yaitu Ahli Nur Indah Mukhoyyaroh, S.T.,M.T. menjelaskan sebagai berikut: Menurut Ahli, berdasarkan hasil pemeriksaan teknis yang dilakukan di lokasi keglatan pembangunan Desa Sidokelar atas penggunaan dana sebesar Rp380.000.000,- (tiga ratus delapan juta rupiah), dapat disampaikan sebagai berikut:<br />1. Ditemukan selisih hasil antara laporan pelaksanaan anggaran dengan kondisi fisik di lapangan.<br />Beberapa pekerjaan tidak sesuai dengan Anggaran Biaya maupun spesifikasi teknis yang seharusnya. Hasil pengukuran menunjukkan adanya selisih nilai yang cukup signifikan, antara lain:<br /><ul><li>Laparigan Voli menunjukkan selisih sebesar Rp 31.342.375,06 (tiga puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah koma enam sen);</li><li>Plengsengan sawah mengalami selisih sebesar Rp 1.926.994,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah)</li><li>Pembangunan Rumah Dinas menunjukkan selisih nilai sebesar Rp 28.506.984,43 (dua puluh delapan juta lima ratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah koma empat puluh tiga sen).</li></ul><br />2. Sebagian kegiatan tidak dapat diverifikasi secara teknis maupun fisik. Hal ini dikarenakan tidak </div><div style="text-align: justify;">    adanya bukti pendukung, tidak jelasnya lokasi, atau tidak ditemukannya hasil pekerjaan saat  </div><div style="text-align: justify;">    pemeriksaan. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:<ul><li>Perbaikan Jembatan dan TPT di Sumur Tiban Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah): Tidak ada dokumentasi awal maupun akhir.</li><li>Pengerukan Laut di Klayar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Pengerukan Laut lainnya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah): Tidak ditemukan lokasi jelas maupun buangan tanah. </li><li>Pasang PLN Rp 338.000,00 (tiga ratus tiga puluh delpan rupiah): Hanya ditemukan box PLN tanpa rincian pekerjaan. </li><li>Perbaikan Kabel Doto - Klayar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah): Tidak ada bukti pekerjaan maupun dokumentasi pemasangan. </li><li>Penggunaan Doser di Perdoto Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah): Tidak ada lokasi jelas, perintah kerja, maupun dokumen pendukung </li></ul>Bahwa menurut Ahli Auditur dari Inspektorat Kabupaten Lamongan yaitu Ahli Ecy Irwana Santi, SE, M.Ak. dan Mahendra Nurhuda, S.E., M.Si., menjelaskan sebagai berikut:<br /><br />Atas uang kompensasi jalan masyarakat oleh PT. Sari Dumai Sejati sebesar Rp.420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) yang merupakan. Pendapatan Asli Desa dari hasil kekayaan desa berupa jalan-jalan desa terdapat kerugian keuangan desa sebesar Rp.382.375.384,61 (tiga ratus delapan puluh dua juga tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah enam puluh satu sen) terdiri dari:<br /><br />a) Saksi Moh. Saiful Bahri Bin (Alm.) Sobari selaku Kepala Desa Sidokelar bertanggungjawab atas uang sebesar Rp.284.284.823,30 (dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah koma tiga puluh sen) dengan rincian: <br /><br />1) Dipergunakan oleh Saksi Moh. Saifül Bahri Bin (Alm.) Sobari selaku Kepala Desa Sidokelar sebesar Rp.189.882.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);<br /><br />2) Bunga bank sebesar Rp. 12.438.469,81 (dua belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah koma delapan puluh satu sen) yang berada di Rekening PT BPR Nusamba Brondong an. Moh Saiful Bahri No. Rek. 1050441586;<br /><br />3) Selisih Anggaran Blaya Rumah Dinas sebesar Rp.28.506.984,43 (dua puluh delapan juta lima ratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah koma empat puluh tiga sen);<br /><br />4) Selisih Anggaran Biaya Lapangan Voli Dusun Klayar sebesar Rp.31.342.375,06 (tiga puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah koma enam sen);<br /><br />5) Selisih Anggaran Biaya Plengsengan Pak Amin sebesar Rp.1.926.994,00 (satu Juta sembilan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);<br /><br />6) Kegiatan yang tidak dapat diyakini kebenarannya sebesar Rp.20.188.000,00 (dua puluh juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) antara lain:<br />Pengerukan Laut di Klayar sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);<br />a.    Pengerukan Laut sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah); Pasang PLN sebesar Rp.338.000,00 </div><div style="text-align: justify;">       (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah); <br />b.    Doser Meratakan Tanah TPA Perdoto sebesar Rp.350.000,00 (tiga lima ratus ribu rupiah).<br />c.    Perbaikan Kabel (Doto Klayar) sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta ratus lima puluh ribu rupiah)<br />d.    Penggunaan uang yang tidak sesuai ketentuan (Pesangon/Tali Asih Kepala Desa dan BPD) sebesar</div><div style="text-align: justify;">       Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang menjadi tanggungjwab: <br />1.    Sdr. (Alm.) AHMAD JAELANI sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); <br />2.    Terdakwa SYAFI'IN Bin MARJO sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);<br />3.    Saksi BURHAN FALAKHI sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah); <br />4.    Sdr. (Alm) BAGUS SUBIANTO sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);<br />5.    Saksi KHUSNO sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);<br />6.    Saksi AHMAD RUBAIN sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);<br />7.    Saksi Moh. SODIKIN sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);<br />8.    Saksi AMIN THOHARI sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);<br />9.    Saksi NUR SHOLEH Hadi Utomo sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).<br /><br />c) Terdakwa SYAFI'IN Bin MARJO selaku anggota BPD Sidokelar bertanggungjawab atas penggunaan bunga bank sebesar Rp.58.090.561,31 (lima puluh delapan juta sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah koma tiga puluh satu sen) yang berada di Rekening PT BPR Nusamba Brondong an. Syafiin S.Pd No. Rek. 1050306511. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJmxh9eXXPHT-WnDfBsvurRGpWx0sZ-MR0Bv0R9fBe4Qo3HpcF9YomKjjt5cSXCrtQ4S8_r6FdDkfjTQ4NIZCZdF-CaBc7EVD4aSDGdzOkYboR4mnlWj7Zuyf_hgtw3um436LxfRdUiQBZn57rRYBrvABpQf87xFYmmkQ5xF58Z5w_0h_ljjzL4lzKnpg/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJmxh9eXXPHT-WnDfBsvurRGpWx0sZ-MR0Bv0R9fBe4Qo3HpcF9YomKjjt5cSXCrtQ4S8_r6FdDkfjTQ4NIZCZdF-CaBc7EVD4aSDGdzOkYboR4mnlWj7Zuyf_hgtw3um436LxfRdUiQBZn57rRYBrvABpQf87xFYmmkQ5xF58Z5w_0h_ljjzL4lzKnpg/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa perbuatan Terdakwa SYAFI'IN Bin MARJO bersama dengan Saksi MOH. SAIFUL BAHRI Bin (Alm.) SOBARI telah memperkaya diri Terdakwa SYAFI'IN Bin MARJO sebesar Rp63.090.561,31 (enam puluh tiga juta sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah koma tiga puluh satu sen) dan memperkaya orang lain diantaranya:<br /><br />1.    Saksi MOH. SAIFUL BAHRI Bin (Alm.) SOBARI sebesar Rp284.284.823,30 (dua ratus delapan  </div><div style="text-align: justify;">       puluh empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah koma tiga </div><div style="text-align: justify;">       puluh sen);<br />2.    Sdr. (Alm.) AHMAD JAELANI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);.<br />3.    Saksi BURHAN FALAKHI sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);<br />4.    Sdr. (Alm.) BAGUS SUBIANTO sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);<br />5.    Saksi NUR SHOLEH HADI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);<br />6.    Saksi KHUSNO sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);<br />7.    Saksi AMIN THOHARI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);<br />8.    Saksi SODIKIN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);<br />9.    Saksi AHMAD RUBAIN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).<br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa SYAFI'IN Bin MARJO bersama dengan Saksi MOH. SAIFUL BAHRI Bin (Alm.) SOBARI telah merugikan keuangan negara/ daerah/ desa berdasarkan Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kab. Lamongan Nomor: 700.1.2.3/15/LHP/413.201/2025 Tanggal 11 Juli 2025 sebesar Rp.382.375.384,61 (tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah koma enam puluh satu sen) atau setidak-tidaknya sekitar sejumlah itu.<br /><br />Perbuatan Terdakwa SYAFI'IN Bin MARJO (dan MOH. SAIFUL BAHRI Bin (Alm.) SOBARI) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Atau Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Jen)<br /></div>

News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sidang Perkara Dugaan Korupsi Penyalahgunaan Pendapatan Desa Sidokelar di Kab. Lamongan Rp382,375 : JPU Kejari Lamongan Mengahdirkan 10 Orang Saksi

Hj. Naning Erna Susanti, SH., MH selaku Penasehat Hukum Terdakwa Syafi'in mengatakan, “dari fakta persidangan menunjukkan bahwa Terdakw...

»

UPAYA HUKUM DALAM PERKARA PIDANA: Sebuah Analisis dan Perbandingan Menyongsong KUHAP Baru

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEeatXS1OZ60naCxUxyeBMVlZM7R6X9HPIfstyrvHXBBrFh-m8eTYkBjqf-ZSxVnX1-b_IKE_vxYSC-GoHFfbz2DNocFjqQN5LcmZcw-jMSfCYf17pTrKXKgmzQXitmikTfp0M5kMGUcoNSXUdXQR_i7Z2H4RlHIwwVOTeuYHfMURU9MDt1sC16_3B5Jg/s627/Hakim%20Safri.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="627" data-original-width="450" height="394" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEeatXS1OZ60naCxUxyeBMVlZM7R6X9HPIfstyrvHXBBrFh-m8eTYkBjqf-ZSxVnX1-b_IKE_vxYSC-GoHFfbz2DNocFjqQN5LcmZcw-jMSfCYf17pTrKXKgmzQXitmikTfp0M5kMGUcoNSXUdXQR_i7Z2H4RlHIwwVOTeuYHfMURU9MDt1sC16_3B5Jg/w284-h394/Hakim%20Safri.jpg" width="284" /></a></div>Surabaya, 4 November 2025 - <b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO</b> - Artikel ini menganalisis upaya hukum dalam perkara pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku, dengan perbandingan terhadap rancangan KUHAP baru yang masih sedang digodok. Fokus utama adalah pada upaya hukum biasa (praperadilan, banding, kasasi) dan luar biasa (peninjauan kembali), serta implikasinya terhadap penegakan hukum pidana yang lebih adil dan berorientasi pada Hak Asasi Manusia (HAM). Analisis ini mengintegrasikan pandangan ahli seperti Andi Hamzah, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan restoratif. Perbandingan menunjukkan bahwa KUHAP baru berpotensi memperkuat due process of law, meskipun tantangan implementasi tetap ada. Kata kunci: upaya hukum pidana, KUHAP lama, KUHAP baru, analisis perbandingan.<br /><br />Sistem peradilan pidana di Indonesia bergantung pada KUHAP yang disahkan pada 1981, yang mengatur proses dari penyidikan hingga eksekusi putusan. Upaya hukum pidana, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 KUHAP, merupakan hak terdakwa atau penuntut umum untuk menentang putusan pengadilan melalui mekanisme seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Namun, seiring perkembangan zaman, KUHAP lama dinilai kurang adaptif terhadap dinamika sosial, teknologi, dan tuntutan HAM, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai diskusi reformasi hukum .<br /><br />Pembaruan KUHAP menjadi mendesak menyusul pengesahan KUHP Nasional melalui UU No. 1 Tahun 2023, yang akan berlaku pada 2 Januari 2026. Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHAP 2025, yang dirilis secara resmi pada 21 Maret 2025 oleh Komisi III DPR, bertujuan menyelaraskan prosedur acara pidana dengan KUHP baru, termasuk penguatan restoratif justice dan perlindungan korban . Artikel ini bertujuan menganalisis upaya hukum pidana saat ini, membandingkannya dengan ketentuan RUU KUHAP, dan mengeksplorasi implikasinya bagi penegak hukum. Analisis ini didasarkan pada prinsip due process of law, sebagaimana ditegaskan oleh Wakil Menteri Hukum Edward Omar Shariffudin, yang menekankan perlindungan HAM dalam KUHAP baru. Penulis, sebagai praktisi peradilan dengan pengalaman panjang, melihat pembaruan ini sebagai peluang untuk meningkatkan integritas sistem hukum pidana di Indonesia.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Profil Penulis</b></span><br /><br />Safri, SH., MH., sebelum menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Surabaya pada akhir Oktober 2025, sebelumnya Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya. Kemudian Ketua PN Kendari dan Ketua PN Poso. Dengan karir gemilang di bidang peradilan pidana. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kendari dan Ketua Pengadilan Negeri Poso, di mana ia memimpin penanganan berbagai perkara kompleks yang melibatkan upaya hukum pidana. Sebagai akademisi dan praktisi, Safri telah menulis 8 buku tentang hukum, filsafat dan humaniora termasuk analisis reformasi KUHAP. Selain itu, beliau sering menjadi narasumber di berbagai seminar dan temu ilmiah nasional, seperti diskusi tentang Rancangan KUHAP. Pengalaman ini membentuk pandangan beliau bahwa upaya hukum harus menjadi instrumen keadilan, bukan sekadar formalitas.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Analisis Upaya Hukum dalam KUHAP Lama</b></span><br /><br />Dalam KUHAP lama, upaya hukum pidana dibagi menjadi biasa dan luar biasa, bertujuan memberikan kesempatan koreksi atas putusan yang dianggap tidak adil. Menurut Andi Hamzah, seorang guru besar hukum pidana yang menulis buku Upaya Hukum dalam Perkara Pidana dan Hukum Acara Pidana Indonesia, upaya hukum adalah mekanisme esensial untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan individu, dengan menekankan prinsip ne bis in idem (tidak dapat diadili dua kali untuk perkara yang sama) .<br /><br />Andi Hamzah berpendapat bahwa upaya hukum bukan hanya hak formil, melainkan alat untuk mencari kebenaran materiil, di mana hakim harus mempertimbangkan bukti baru untuk menghindari kesalahan yudisial.<br /><br /><b><span style="font-size: medium;">Upaya Hukum Biasa</span></b><br /><ul><li>° Praperadilan (Pasal 77-83 KUHAP): Digunakan untuk menguji sahnya penetapan tersangka, penahanan, atau penyitaan. Ini adalah upaya pra-peradilan untuk melindungi hak individu dari penyalahgunaan wewenang aparat. Dalam praktik, praperadilan sering menjadi pintu masuk bagi korban pelanggaran prosedural, meskipun efektivitasnya terbatas oleh beban pembuktian yang tinggi .</li><li>° Banding (Pasal 67-76 KUHAP): Diajukan ke pengadilan tinggi dalam waktu 7 hari setelah putusan tingkat pertama. Banding memungkinkan pemeriksaan ulang fakta dan hukum, tetapi terbatas pada putusan yang belum inkracht (berkekuatan hukum tetap). Menurut Hamzah, banding efektif untuk mengoreksi kesalahan hakim tunggal, tetapi sering terhambat oleh prosedur yang kaku .</li><li>° Kasasi (Pasal 244-254 KUHAP): Diajukan ke Mahkamah Agung untuk kesalahan penerapan hukum, bukan fakta. Ini adalah upaya tertinggi biasa, dengan batas waktu 14 hari. Hamzah menekankan bahwa kasasi harus fokus pada keseragaman yurisprudensi untuk mencegah inkonsistensi antar-pengadilan .</li></ul><span style="font-size: medium;"><b>Upaya Hukum Luar Biasa</b></span><br /><br />Peninjauan Kembali (PK, Pasal 263-276 KUHAP): Hanya untuk putusan inkracht, dengan alasan novum (bukti baru) atau kesalahan hakim. Hamzah dalam karyanya menyatakan bahwa PK adalah "pintu terakhir keadilan", tetapi jarang berhasil karena syarat ketat, hanya sekitar 5-10% yang dikabulkan berdasarkan data Mahkamah Agung .<br /><br />Secara keseluruhan, KUHAP lama menjamin akses upaya hukum, tetapi dikritik karena kurang melindungi korban dan terlalu berfokus pada terdakwa, serta tidak mengakomodasi teknologi digital dalam proses banding atau kasasi .<br /><br />Perbandingan dengan RUU KUHAP Baru (2025)<br /><br />RUU KUHAP 2025, yang ditandatangani Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada 23 Juni 2025 oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, memperkenalkan paradigma baru yang selaras dengan KUHP Nasional . Perbandingan utama dengan KUHAP lama adalah sebagai berikut:<ul><li>Penguatan Due Process dan HAM: KUHAP lama berorientasi pada efisiensi penyidikan, sementara RUU baru menekankan perlindungan HAM sejak tahap awal, termasuk hak korban atas restoratif justice (misalnya, mediasi pidana untuk kasus ringan). Ini berbeda dari KUHAP lama ruang mediasi . Wakil Menteri Hukum menegaskan bahwa KUHAP baru harus mencegah penahanan sewenang-wenang, dengan batas waktu lebih ketat (maksimal 60 hari untuk penyidikan) .</li><li>Upaya Hukum Biasa: Praperadilan diperluas untuk mencakup pengawasan penyadapan digital, yang absen di KUHAP lama. Banding dan kasasi kini memungkinkan e-filing untuk mempercepat proses, mengatasi keterlambatan kronis di KUHAP lama (rata-rata 6-12 bulan). Hamzah's teori tentang keseimbangan hukum didukung di sini, dengan penambahan hak korban untuk mengajukan banding terbatas.</li><li>Upaya Hukum Luar Biasa: PK diperluas dengan alasan baru seperti bukti ilmiah digital (e.g., rekaman CCTV), dan batas waktu diperpanjang menjadi 180 hari. Ini kontras dengan KUHAP lama yang kaku, di mana PK sering gagal karena kurangnya inovasi . Namun, RUU baru berpotensi kontroversial karena memperbolehkan PK berulang untuk kasus HAM berat, yang bisa menimbulkan kekacauan jika tidak diatur bijak .</li><li>Impl Perbandingan:</li><li>KUHAP baru lebih adaptif terhadap konteks Indonesia, seperti integrasi nilai Pancasila dalam restoratif justice, berbeda dari KUHAP lama yang warisan kolonial . Tantangan utama adalah harmonisasi dengan KUHP baru, di mana delik pidana lebih luas (e.g., kohabitasi), memerlukan upaya hukum yang lebih fleksibel .</li></ul>Dari perspektif penulis, perbandingan ini menunjukkan kemajuan, tetapi memerlukan pelatihan bagi hakim dan jaksa untuk menghindari inkonsistensi.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Implikasi Menyongsong KUHAP Bar</b></span>u<br /><br />Pembaruan KUHAP akan merevolusi peradilan pidana dengan mengurangi backlog kasus (saat ini >100.000 perkara tahunan) melalui digitalisasi upaya hukum. Menurut Hamzah, ini selaras dengan tujuan hukum pidana sebagai alat restoratif, bukan retributif semata. Namun, implikasi negatif potensial termasuk peningkatan beban Mahkamah Agung jika PK tidak dibatasi. Di Surabaya, sebagai pusat peradilan khusus, penulis merekomendasikan pilot project e-court untuk upaya hukum, guna memastikan transisi mulus pada 2026 .<br /><br /><b><span style="font-size: medium;">Kesimpulan</span></b><br />Safri, SH., MH yang telah menulis 8 judul buku dan Nara Sumber diberbagai Seminar/temu ilmiah mengatakan, upaya hukum pidana dalam KUHAP lama telah memberikan fondasi keadilan, tetapi RUU KUHAP 2025 menawarkan perbaikan signifikan melalui penguatan HAM, restoratif justice, dan adaptasi teknologi. Mengintegrasikan pandangan Andi Hamzah, pembaruan ini harus menjaga keseimbangan antara efisiensi dan keadilan. Sebagai praktisi, penulis menekankan urgensi sosialisasi untuk penegak hukum, agar KUHAP baru benar-benar menyongsong era hukum pidana nasional yang berkeadilan. Rekomendasi: DPR segera sahkan RUU dengan masukan stakeholder untuk menghindari polemik.<br /><span style="font-size: medium;"><br /><b>Daftar Pustaka:</b></span><ol><li>Hukum Acara Pidana. Sinar (Andi Hamzah - 2008). </li><li>Silent Court - (Safri, SH., MH)</li><li>Judicial Activism,</li><li>Keyakinan Hakim (Sebuah telaah filsafat Hkm), - (Safri, SH., MH) <br /></li><li>Mahkamah: Dari keadilan normatif menuju keadilan substantif, - (Safri, SH., MH)</li><li>Catatan Seorg Hakim - (Safri, SH., MH)</li><li>In the name of law. - (Safri, SH., MH)</li><li>Refleksi Seorg Hakim. - (Safri, SH., MH)</li><li>Kamus Hukum Para Hakim - (Safri, SH., MH)</li><li>1Sumber Web: marinews. mahkamahagung.go.id</li></ol></div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Perdata Pidana Regional Tipikor UPAYA HUKUM DALAM PERKARA PIDANA: Sebuah Analisis dan Perbandingan Menyongsong KUHAP Baru

Surabaya, 4 November 2025 - BERITA KORUPSI .CO - Artikel ini menganalisis upaya hukum dalam perkara pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang ...

»

Sidang Perkara Korupsi KONI Kota Kediri Sebesar Rp2.429, PH Terdakwa : JPU "Kacau Balau" Tidak Dapat Membuktikan Jumlah Kerugian Negara

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXT1GRsRVedH7wfE1-6i7DitHMmv2TUICwG8M97WEy2Bk9Kb_66_rVnXO2BtkDQJFA0hLDlcW771grxQ4G7CxWZCh3tIYi4D-Hb05BcBlk6LmDC3VEwxQNE6I3KffJ1LFYgZN6vqKR-JzHxVyDA0NjHwBPtKcgayeQFtj22cUJQD2DxN7HGdsyfq48flI/s640/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXT1GRsRVedH7wfE1-6i7DitHMmv2TUICwG8M97WEy2Bk9Kb_66_rVnXO2BtkDQJFA0hLDlcW771grxQ4G7CxWZCh3tIYi4D-Hb05BcBlk6LmDC3VEwxQNE6I3KffJ1LFYgZN6vqKR-JzHxVyDA0NjHwBPtKcgayeQFtj22cUJQD2DxN7HGdsyfq48flI/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;"><b><u>Eko Budiono, SH., MH selaku Penasehat Hukum Terdakwa Arif Wibowo, SE., MM selaku Bendahar KONI Kota Kediri mengatakan</u></b>, “Pengakuan Arif Wibowo ada aliran uang ke Walikota atau mantan Walikota Kediri Abu Bakar (Abdullah Abu Bakar. SE), yang mengantar adalah Ketua Kwin Atmoko Yuwono dan Arif. Arif Wibowo di lobby, Ketua masuk. Tapi dipersidangan tidak diakui Ketua. Arif meminta gara CCTV dibuka.”</span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya bersama JPU Kejari Kota Kediri, Kamis, 30 Oktober 2025, kembali menggelar sidang perkara dugaan Korupsi dan hibah untuk membiayai pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga atlet berprestasi di KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Cabang Kota Kediri yang bersumber dari APBD Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri tahun anggaran (TA) 2023 sebesar Rp10.000.000.000 yang merugikan keuangan negara Cq. Pemkot Kediri sebesar Rp2.429.941.492 berdasarkan hasil audit Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : PE.03.03/SR-1200/PW13/5.1/2024 tanggal 30 Desember 2024, dengan agenda pembacaan Pledoi atau Pembelaan dari Terdakwa maupun dari masing-masing Tim Penasehat Hukum Terdakwa atas tuntutan pidana penjara dari JPU Kota Kediri<br /><br />Ketiga Terdakwa adalah selaku pengurus KONI Cabang Kota Kediri, yaikni Drs. H. Kwin Atmoko Yuwono, MM selaku Ketua Umum KONI Kota Kediri dituntut pidana penajara selama 3 tahun 6 bulan denda sebesar Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan tanpa membayar uang pengganti. Kemudian Arif Wibowo, SE., MM Bin Suandoko selaku Wakil Bendahara KONI Kota Kediri dan Dian Ariyani, SE., M.Si selaku Bendahara KONI Kota Kediri maing-masing dituntut pidana penajara selama 4 tahun 6 bulan denda sebesar Rp 250 juta subsider 4 bulan kurungan dan membayar uang pengganti untuk Terdakwa Arif Wibowo sebesar Rp2.210 lebih atau sekitar Rp1,510 miliar lebih setelah dikurangi uang yang sudah dititipan Terdakwa ke Kejaksaan sebasar Rp700 juta. Sedangkan uang pengganti untuk Terdakwa Dian Ariyani sebesar Rp219 juta subsider pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan<br /><br />Agenda sidang yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis, 30 Oktober 2025 adalah Pledoi atau Pembelaan dari Terdakwa dan dari masing-masing Tim Penasehat Hukum Terdakwa, diketuai Majelis Hakim Ferdinan Marcus Leander, SH., MH dengan dibantu dua hakim anggota yaitu Abdul Gani, SH., MH dan Pultoni, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hock serta Panitra Penganti (PP) Prof (HC). DR (HC). Suparman, SH., MH   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtlCualzMqws0TOilhC9D-3dDGv63sq8sCk6CM0qGsO7XD3sMJoRgZFL5e6a19F3w-kMM9AlB4nwVuTeAUyrHHKwyI1RyyE6m9PJUuPFHdT4hNVJjnUUWB2D9fk_R7XVVkEV1NQGg5JERct-mwrJEn77AAgEr-sfKu4oTagdN3LMTuTu1_2BBA0ZGGrJA/s640/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtlCualzMqws0TOilhC9D-3dDGv63sq8sCk6CM0qGsO7XD3sMJoRgZFL5e6a19F3w-kMM9AlB4nwVuTeAUyrHHKwyI1RyyE6m9PJUuPFHdT4hNVJjnUUWB2D9fk_R7XVVkEV1NQGg5JERct-mwrJEn77AAgEr-sfKu4oTagdN3LMTuTu1_2BBA0ZGGrJA/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Dihadapan Majelis Hakim, Eko Budiono, SH., MH selaku Penasehat Hukum Terdakwa Arif Wibowo mengatakan, ketidaksesuaian antara dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap serta tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.<br /><br />“Surat Dakwaan yang menerangkan 19 kali penarikan, yang kemudian berubah dalam Surat Tuntutan menjadi 21 kali penarikan, memperlihatkan Jaksa Penuntut umum KACAU BALAU dalam menghitung Kerugian Negara, serta TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN DENGAN TEPAT BERAPA KERUGIAN NEGARA YANG SEBENARNYA, hal tersebut menunjukkan jika Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP serta tidak memenuhi Asas Hukum bahwa Dalam Perkara Pidana Bukti Bukti Haruslah Lebih Terang Daripada Cahaya,” beber Eko Budiono, SH., MH<br /><br />Eko Budiono, SH., MH menjelaskan, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam menghitung Kerugian Negara hanya mendasar pada ILMU KIRA KIRA saja, TIDAK MENDASAR PADA FAKTA YANG SEBENARNYA, dapat dilihat dari berubah ubahnya Jaksa Penuntut Umum mendalilkan jumlah penarikan, baik dalam Surat Dakwaan yang menerangkan 19 kali penarikan, maupun Surat Tuntutannya yang menerangkan 21 kali penarikan, jumlah penarikan dana sebesar Rp10.033.010.028, FAKTA YANG SEBENARNYA dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutannya, Perhitungan Jaksa Penuntut Umum SALAH DAN KACAU BALAU, sehingga dalam persidangan tidak diketemukan berapa Kerugian Negara yang pasti, apakah Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan telah dapat membuktikan Berapa Kerugian Negara yang Pasti ???<br /><br />“Dalam persidangan TIDAK ADA SATUPUN SAKSI yang dapat menerangkan siapa yang menikmati Uang Kerugian Negara tersebut, sampai dengan persidangan selesai, TIDAK DIKETEMUKAN SATUPUN SAKSI yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah yang menikmati Uang Kerugian Negara tersebut” ucapnya  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgw2RVaq_B606swF13-wCV-duAEyPIoxTuWO7i_GJ26Ig8iUnLDjiU6rji9dpxUoltgFHKUVd6dJgVn2ayemt9b_4id2RfckYSqCRPdiH2bg8nWH2uaXrE-zthB4E2VUPi_vfVOcXBx65RjB5z5I-WfNq3C80yYd2UiX72VCfK_fYEIXYy-Pm90zn-19E4/s640/1..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="378" data-original-width="640" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgw2RVaq_B606swF13-wCV-duAEyPIoxTuWO7i_GJ26Ig8iUnLDjiU6rji9dpxUoltgFHKUVd6dJgVn2ayemt9b_4id2RfckYSqCRPdiH2bg8nWH2uaXrE-zthB4E2VUPi_vfVOcXBx65RjB5z5I-WfNq3C80yYd2UiX72VCfK_fYEIXYy-Pm90zn-19E4/w640-h378/1..jpg" width="640" /></a></div>Eko Budiono, SH., MH juga menjelaskan, jadi bagaimana cara Jaksa Penuntut Umum dapat menghitung Uang Kerugian Negara yang dinikmati oleh Terdakwa sebesar Rp2.210.491.492, Saksi (Terdakwa.Red) DIAN ARIYANI, S.E., M.Si, sebesar Rp219.450.000, dan Saksi (Terdakwa.red) Drs. H. KWIN ATMOKO YUWONΝΟ, M.M. NIHIL ATAU ZERO ATAU NOL ???, Dari mana Jaksa Penuntut Umum menghitungnya, apakah dengan ILMU KIRAKIRA ???. Apakah menentukan UANG PENGGANTI UNTUK TERDAKWA juga menggunakan ILMU KIRA-KIRA ???, <br /><br />“Mohon dijelaskan oleh Jaksa Penuntat Umum dalam Repliknya, agar hukum dapat ditegakkan seadil-adilnya, jika tidak dapat menjelaskan apa yang kami buat dalam Pledoi kami, kami harapkan Dakwaan dan Tuntutan yang NGAWUR dan KACAU BALAU untuk dikesampingkan dan TERDAKWA untuk dibebaskan demi hukum,” ujarnya memohon<br /><br />Seusai persidangan, kepada beritakorupsi.co Eko Budi, SH., MH kembali mengatakan, bahwa dakwaan dan tuntutan JPU tidak jelas dan berubah-ubah terkait jumlah penarikan dan nilai nominal, begitu juga dengan keterangan Ahli dari BPKP. <br /><br />“Dalam dakwaan Jaksa mengatakan ada penarikan sebanyak 19 kali dengan nominal sepuluh miliar sekian. Dan dituntutan itu berubah menjadi 21 kali penarikan dengan nominal yang sama. Sementara fakta persidangan dan juga kami hitung, penarikan sebanyak 19 kali dengan nominal sembilan miliar sekian. Lalu sisianya kemana atau dari mana? Ahli dari BPKP juga berbeda. Dalam persidangan mengatakan 21 kali. Tapi tidak bisa menjelaskan dari mana 21 kali atau selisihnya 3 kali penarikan?,” kata Eko Budi dengan nada heran  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTPQ6KK1EcfhVIoELneXwkGEF39F61KC7J77xgEGT-jV4Lg_EYug3JyxtUd9Mo-UoXHJGZFR5xLCnouoEjZ76Q0FetTP1oxNS1lVk5DKX71cUStWVDBY5dpfVPvt5tw_anoACuOqNOI23UNMX-g_MWBW8LXZXroHDDSgO_4_SVMBO6r71SVgNpy0nkdYM/s640/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTPQ6KK1EcfhVIoELneXwkGEF39F61KC7J77xgEGT-jV4Lg_EYug3JyxtUd9Mo-UoXHJGZFR5xLCnouoEjZ76Q0FetTP1oxNS1lVk5DKX71cUStWVDBY5dpfVPvt5tw_anoACuOqNOI23UNMX-g_MWBW8LXZXroHDDSgO_4_SVMBO6r71SVgNpy0nkdYM/w640-h288/6.jpg" width="640" /></a></div>Saat ditanya terkait penghitungan yang dilakukan, Eko Budi menjelaskan, berdasarkan fakta persidangan. “Kami menghitung dengan  cermat, ada memang penarikan sebanyak 19 kali bukan 21 kali, jumlahnya sembilan miliar sekian (Rp9.883.010.028),” ungkap Eko Budi sambil memperlihatkan Pledoinya<br /><br />Saat ditanya lebih lanjut, apakah memang ada perbuatan sesuai dakwaan Jaksa dan apakah hanya ketiga Terdakwa ini yang terlibat atau ada pihak lain?.<br /><br />Menanggapi hal itu, Eko Budi mengakui, bahwa ada perbuatan. Ada pergeseran anggaran dan itu dilakukan atas perintah. Dan yang menikmati uang bukan Terdakwa melainkan ada eksekutif dan legislatif. Di BPA (berita acara pemeriksaan) tercantun dan juga dijelaskan Terdakwa saat sidang agenda pemeriksaan Terdakwa <br /><br />“Ada memang pergesaran anggaran dan itu dilakukan atas perintah. Ada (yang terlibat), bukan hanya ketiga Terdakwa ini. Ada dari ekesekutif dan legislatif. Ada mantan Walikota, Sekda, Dispora. Di BAP ada, Terdakwa Arif juga mengatakan saat pemeriksaan Terdakwa,” ungkap Eko Budi<br /><br />“Ada aliran duit?” tanya beritakorupsi.co penasaran, lalu dijawab Eko Budi “ada”<br /><br />“Pengakuan Arif Wibowo ada aliran uang ke Walikota atau mantan Walikota Kediri Abu Bakar (Abdullah Abu Bakar. SE), yang mengantar adalah Ketua Kwin Atmoko Yuwono dan Arif. Arif Wibowo di lobby, Ketua masuk. Tapi dipersidangan tidak diakui Ketua. Arif meminta gara CCTV dibuka,” ungkap Eko Budi.  <br /><br /><b><span style="color: #2b00fe; font-size: large;">Baca juga : </span><span style="color: #2b00fe;"><br /></span><span style="color: red;">JPU Kejari Kota Kediri Menghadirkan Lima Orang Saksi Dalam Perkara Korupsi KONI Sebesar Rp2.429 M -</span><span style="color: #2b00fe;"> <a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/08/jpu-menghadirkan-zachrie-ahmad-ssos.html">https://www.beritakorupsi.co/2025/08/jpu-menghadirkan-zachrie-ahmad-ssos.html</a></span></b><br /><br />Apa yang dikatakan Eko Budi selaku Penasehat Hukum Terdakwa sesuai BAP dan pengakuan Terdakwa dalam persidangan, tidak jauh beda dengan keterangan saksi dalam persidangan yang berlangusung pada Kamis, 7 Agsutus 2025, saat JPU Kejari Kota Kediri menghadirkan 5 orang Saksi  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEn1szwqykeMmD8p_P21JPju7PX2atFLfKUxR63eIRnIj4MJbgOB2OwI4oMDdXOSqlkvedXh0-vsL9eOiiF9EQi-lUMh_-74eB9rOb4km_I9bvpcocO-jl3nXJLKeCTNd1poVrzZVgGZ75b_9_zlPZ9JVg7TixJWtg-Kf97jclxJZurs7dMH3zh6TvWgQ/s640/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEn1szwqykeMmD8p_P21JPju7PX2atFLfKUxR63eIRnIj4MJbgOB2OwI4oMDdXOSqlkvedXh0-vsL9eOiiF9EQi-lUMh_-74eB9rOb4km_I9bvpcocO-jl3nXJLKeCTNd1poVrzZVgGZ75b_9_zlPZ9JVg7TixJWtg-Kf97jclxJZurs7dMH3zh6TvWgQ/w640-h360/5.jpg" width="640" /></a></div>Kelima Saksi dimaksud yaitu Drs. Hery Purnomo (PNS), Wakil Ketua I KONI Kota Kediri, Efni Tuani Lubis (guru), Ketua Perencanaan  Anggaran KONI Kota Kediri, Sri Wibowo, A.Md (swasta EO), Sekretaris Umum KONI Kota Kediri,; Agung Yulianto (PNS), Wakil Sekretaris Umum KONI Kota Kediri, dan Andra Dwi Yulianto (karyawan swasta), Anggota Bidang Organisasi dan  Pendataan KONI Kota Kediri/Satgas Monev Kota Kediri<br /><br />Dalam persidangan saat itu (Kamias, 7 Agustus 2025), Majelis Hakim dibuat bingung atas pengakuan saksi yang tidak menerima uang (gaji) tetapi ada bukti bahwa saksi mengakui bahwa tanda tangan yang diperlihatkan JPU dihadapan Majelis Hakim diakui. <br /><br />Yang membuat Majelis Hakim merasa jengkel adalah keterangan saksi Sri Wibowo selaku Sekretaris Umum KONI Kota Kediri, karena dalam bukti yang diperlihatkan JPU dihadapan Majelis Hakim, ternyata Saksi Sri Wibowo lah yang membuat notulen<br /><br />Selain itu. Pertanyaan salah seorang Terdakwa kepada Kelima saksi terkait keuangan KONI, “apakah diketahui Ketua dan Sekretaris”, tak satupun Saksi yang mengetahuinya. Padahal, para Saksi juga sebagai pengurus di KONI Kota Kediri. <br /><br />Pertanyaan selanjutnya dari salah seorang Terdakwa adalah terkauit “apakah Saksi (Kelima saksi) menerima uang dana taktis?”. Juga tak satupun saksi mengakuinya. Ketua Majelis Hakim pun menyarankan kepada Terdakwa agar membuat dalam Pledoi atau Pembelaannya<br /><br />Nah, pertanyaannya adalah, mengapa JPU tidak menghadirkan mantan Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar. SE, Sekda, pejabat Dispora dan anggota DPRD Kota Kediri sebagai Saksi agar perkara ini dapat terang benderang ?. <br /><br />Penulis : Jent <br /></div>

News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sidang Perkara Korupsi KONI Kota Kediri Sebesar Rp2.429, PH Terdakwa : JPU "Kacau Balau" Tidak Dapat Membuktikan Jumlah Kerugian Negara

Eko Budiono, SH., MH selaku Penasehat Hukum Terdakwa Arif Wibowo, SE., MM selaku Bendahar KONI Kota Kediri mengatakan , “Pengakuan Arif Wibo...

»

Kejari Tanjung Perak Tetap Konsisten Mengungkap Kasus Korupsi Di Tengah Serangan Buzzer Influence

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiemdywH05462AnRJV7wKpYu7UQ2eNXGHVN3W70Y8158oQOpq5EmoFNFpqmoTIgdPylg6m68q4BWFYAjUVaeLTcHCSFQuVHrazMdRQq9HtGRl-F6oTceUcZZrRHJWluNUAV21fG4Zj10onwbuhyphenhyphenY7-GorNVTBuene73VXnPW8G4VwuviTD_1IKHAo1_yw/s639/Kejari%20Perak..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="582" data-original-width="639" height="582" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiemdywH05462AnRJV7wKpYu7UQ2eNXGHVN3W70Y8158oQOpq5EmoFNFpqmoTIgdPylg6m68q4BWFYAjUVaeLTcHCSFQuVHrazMdRQq9HtGRl-F6oTceUcZZrRHJWluNUAV21fG4Zj10onwbuhyphenhyphenY7-GorNVTBuene73VXnPW8G4VwuviTD_1IKHAo1_yw/w640-h582/Kejari%20Perak..jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;">“<b><u>Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Dr. Ricky Setiawan Anas, SH., MH., CSSL :</u></b> Tidak akan mempengaruhi proses hukum dan kami tetap tegak lurus untuk melaksanakan perintah pimpinan dalam hal ini Bapak Jaksa Agung RI untuk mengungkap perkara Tipikor di 3 BUMN termasuk PT Pelindo, Persero Regional III Surabaya, dan PT APBS Surabaya tahun 2023 – 2024 dengan kerugian negara Rp70 miliar lebih”</span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />Suka atau tidak, senang atau sedih, pahit atu manis, hukum memang harus ditegakkan dan kasus Korupsi harus di ungkap tuntas hingga ke akar-akarnya tanpa memandang dimana dan siapa serta jabatannya apa selama bukti kuat telah digenggaman aparat penegak hukum sekalipun mendapat tantangan dari berbagai pihak.<br /><br />Mengungkap kasus korupsi memang bukanlah semudah membalikan telapak tangan sebab dibutuhkan keteguhan, kesabaran, dan kerja keras oleh aparat penegak hukum untuk membongkar jaringan korupsi yang rumit dan kompleks khusunya di perusahaan milik negara (BUMN) karena bisa jadi melibatkan banyak pihak apalagi jumlah kerugian keuangan negara yang begitu besar dan seringkali membuat proses pengungkapan menjadi lebih sulit dan belum lagi menghadapi serangan dari Buzzer Influence yang mempengaruhi kepercayaan publik kepada aparat penegak hukum. <br /><br />Dan itulah yang saat ini dihadapi oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak setelah mengungkap kasus dugaan Korupsi disalah satu perusahaan milik negara atau BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yaitu PT Pelindo (Pelabuhan Indonesia), Persero Regional III Surabaya di Jalan Perak Timur Surabaya, dan PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) yang juga di Jalan Perak Timur Surabaya terkait proyek pekerjaan Pemeliharaan dan Pengusahaan Kolam Pelabuhan Tanjung Perak yang menelan anggaran sebesar Rp196 miliar lebih dengan jumlah kerugian keuangan negara senilai Rp75 miliar lebih berdasarkan audit BPKP Perwakilan Jawa Timur<br /><br />Salah satu sumber beritakorupsi.co mengatakan dan sekaligus bertanya, setelah Kejari Tanjung Perak mengungap kasus Korupsi puluhan miliar beberapa waktu lalu, saat ini di serangan Buzzer Influence. Apakah Kejari Tanjung Perak akan kendor?<br /><br />“Mungkinkah Kejari Tanjung Perak akan menghentikan penanganan kasus Korupsi setelah mendaat serangan Buzzer Influence,” ucap sumber ragu dengan nada tanya, Rabu, 22 Oktober 2025<br /><br />Untuk menanggapi pertanyaan itu, beritakorupsi.co pun menghubungi Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Dr. Ricky Setiawan Anas, SH., MH., CSSL dan Hendi Sinatrya Imran, SH selaku Kepala Seksi Pidana Khusus yang menggantikan Ananto Tri Sudibyo, SH., MH, melalui sambungan telepon seluler, Rabu, 22 Oktober 2025<br /><br />Saat dihubungi, Dr. Ricky Setiawan Anas, SH., MH., CSSL mengatakan, sudah hal biasa dan tidak akan mempengaruhi proses hukum namun tetap konsisten atau tegak lurus untuk menlaksanakan perintah tertinggi di lembaga Adhyaksa RI untuk mengungkap kasus Korupsi di wilayah hukumnya, dimana kejari Tanjung Perak dalam 6 bulan terakhir ini telah melakukan penyidikan 3 (tiga) perkara Korupsi di ingkungan BUMN, yaitu BUMN Perikanan, BUMN Perbankan dan BUMN Pelabuha,  <br /><br />Dr. Ricky Setiawan Anas, SH., MH., CSSL menjelaskan, dalam bulan ini sempat membuat rame pemberitaan di Media lokal Jawa Timur khususnya Kota Surabaya saat Kejari Tanjung Perak melakukan Penyidikan dalam perkara Korupsi di PT Pelindo (Pelabuhan Indonesia), Persero Regional III Surabaya, dan PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) tahun 2023 - 2024 terkait proyek pekerjaan Pemeliharaan dan Pengusahaan Kolam Pelabuhan Tanjung Perak yang menelan anggaran sebesar Rp196 miliar lebih dengan jumlah kerugian keuangan negara senilai Rp70 miliar lebih <br /><br />“Hal biasa. Bukan hanya dari Buzzer Influence telepon masuk juga ada tetapi tidak akan mempengaruhi proses hukum, tetapi kami akan tetap tegak lurus untuk melaksanakan perintah pimpinan kejaksaan RI dalam hal ini Bapak Jaksa Agung RI untuk mengungkap perkara tipikor di wilayah hukum Kejaksaan Tanjung Perak,” ucapnya<br /><br />Saat ditanya, “apakah penyelidikan atau sudah penyidikan.”. Dr. Ricky Setiawan Anas, SH., MH., CSSL menjawab, “sudah penyidikan dan lebih jelasnya coba hubingi Kasi Pidsus,” ujarnya<br /><br />Dan menurut Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Tanjung Perak Hendi Sinatrya Imran, SH saat dihubungi melalui sambungan telepon selulernya menjelaskan, bahwa kasus PT Pelindo dan PT APBS sudah masuk tahap penyidikan dengan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp70 miliar lebih serta telah melakukan pemeriksaan terhadap lebih 25 orang saksi ditambah dengan ahli, surat dan petunjuk sehingga 2 alat bukti sudah terpenuhi <br /><br />“Sudah tahap penyidikan jumlah kerugian keuangan negara sekitar tujuh puluh miliar lebih. Beberapa barang bukti yang disita yaitu beberapa unit laptop, dokumen kontrak dan dokumen penting terkait pelaksanaan kegiatan,” ungkapnya<br /><br />Saat ditanya terkait jumlah dan nama Tersangka, Hendi Sinatrya Imran, SH tidak menjelaskan dan hanya mengatakan, “tunggu saja kami pasti rilise ke teman-teman media.” ujarnya. (*) <br /></div>

News Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor Kejari Tanjung Perak Tetap Konsisten Mengungkap Kasus Korupsi Di Tengah Serangan Buzzer Influence

“ Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Dr. Ricky Setiawan Anas, SH., MH., CSSL : Tidak akan mempengaruhi proses hukum dan kami tetap tegak...

»

Terpidana Kasus KDRT Dieksekusi Ke Lemasmil, Siapa Eksekutor Dalam Pelaksanaan Putusan, Apakah Odmil, Lanmar Atau Bintara ?

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="font-size: large;"><span style="color: red;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8UlfeqImMJJHVxO3fUaNT09rljrgHbAb79T7pm4YWxrpdo9TWLuHhzliC1l-sJi5p2uZL5boQTnV3m71J6F6z70G3bHFKx4aVmuBahan-iiVjkuSI6Ssy9KgQ_62gxtfTZ_0M5bEU5XRygiYPeMNdTZnweJZQ-bvYKeZnplXUPJINWrq6i1Qy6_EaA64/s1040/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8UlfeqImMJJHVxO3fUaNT09rljrgHbAb79T7pm4YWxrpdo9TWLuHhzliC1l-sJi5p2uZL5boQTnV3m71J6F6z70G3bHFKx4aVmuBahan-iiVjkuSI6Ssy9KgQ_62gxtfTZ_0M5bEU5XRygiYPeMNdTZnweJZQ-bvYKeZnplXUPJINWrq6i1Qy6_EaA64/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>“Lalu apakah ada perlakuan hukum yang berbeda dalam pelaksanaan Eksekusi Putusan Inkracht (inkracht van gewijsde) atau putusan yang mempunyai kekuatan Hukum  tetap terhadap Dua Terpidana selaku anggota TNI AL dengan kondisi penyakit yang sama yaitu Kangker Kelenjar Getah Bening?”</span></span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Equality before the law, atau kesetaraan di depan hukum adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum modern yang menjamin bahwa setiap individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, ras, agama, atau latar belakang lainnya memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum<br /><br />Dan suka atau tidak, senang atau sedih, pahit atu manis, hukum memang harus ditegakkan terhadap siapapun tanpa memandang perbedaan, siapa dan jabatannya apa selama putusan sudah Inkracht (inkracht van gewijsde) atau putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena setiap orang sama di mata hukum. Dan itulah yang dilakukan oleh Oditur Militer (Otmil) III-11 Surabaya dalam pelaksanaan eksekusi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 171.K/Mil/2025 tanggal 28 Agustus 2025 dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan Terpidana Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra dalam kasus perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) pada tanggal 28 April 2024 terhadap istrinya, dr. Maedy Christiyani Bawolje, anak mantan Danlantamal III Surabaya tahun 2002 atau sekarang Kodaeral V Surabaya, dan kedua anak tirinya di Jalan Semolowaru Bahari Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Surabaya   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieiTgAdL2_uxL3nh2THExswKWlyRSGoYTp3VHPjjmHAlKUV6w2PvVTjjHOEyd7kaTET8KIZn2lhPG4RnhFDo-rFWJHpnv5hocdaSvG0xvft4VSNPX_MQ9mFfsmvIMXhoClq9HEqdzjjAKME5Q8Rb-UZizZ53ZWw_kzO-rRElA-L43SxDP-WBGxlDgQixE/s1040/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieiTgAdL2_uxL3nh2THExswKWlyRSGoYTp3VHPjjmHAlKUV6w2PvVTjjHOEyd7kaTET8KIZn2lhPG4RnhFDo-rFWJHpnv5hocdaSvG0xvft4VSNPX_MQ9mFfsmvIMXhoClq9HEqdzjjAKME5Q8Rb-UZizZ53ZWw_kzO-rRElA-L43SxDP-WBGxlDgQixE/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>Senin, 20 Oktober 2025, Terpidana Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra diantar oleh Wakil Komandan (Wadan) Pangkalan Korps Marinir atau Lanmar Surabaya Letkol Marinir I Nyoman Polih Indra Purnama, M.Tr.Opsla bersama beberapa anggotanya mengantar Terpidana Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra ke kantor Otmil III-11 Surabaya di Jalan Bundaran Waru Bungurasih  Surabaya untuk menjalani pidananya di Lemasmil (Lembaga Pemasyarakatan Militer) III Surabaya berdasarkan surat Oditurat Jenderal TNI Oditurat Militer III-11 Surabaya No. B/1496/X/2025 tanggal 15 Oktober 2025 kepada Danlanmar Surabaya, yang ditanda tangani oleh Kepala Oditurat Militer III-11 Surabaya Kolonel Chk (K) Dewi Kusumaningtyas, SH., MH. Dan surat tersebut ditembusakan kepada Orjen, Kadilmil III-12 Surabaya dan Danpom Kodaeral V Surabaya<br /><br />Namun anehnya, yang mengatar Terpidana Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra ke Lemasmil III Surabaya di Jl. Raya Lebo No 4 desa rame kec. Wonoayu Kab Sidoarjo bukan Oditur Militer Mayor Chk (K) Kurnia, SH sesuai berita acara penyerahan Terpidana tanggal 20 Oktober 2025 yang ditanda tangani oleh Mayor Chk (K) Kurnia, SH sendiri dan diterima Serma Hendra Ismmawan, namun diantar oleh Wadan Lanmar Surabaya bersama beberapa anak buahnya serta beberapa Bintara dari Otmil III-11 Surabaya. <br /><br />Sementara dari pihak Terpidana, ada Tim Penasehat Hukum-nya, yaitu Letkol (Purn) Suharno, SH., MH (PPAD) dari LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Wira Yuda Jakarta dan Letda TNI AL Dadang dari Lanmar Surabaya serta kedua orang tua kandung Terpidana. Hal itu terlihat dari pengatamatan wartawan sebelum diminta keluar dari ruang lobby atau penerimaan tamu bersama kedua orang tua Terpidana oleh petugas Lemasmil III Surabaya<br /><br />Dan untuk memastikan ada tidaknya Otmil Mayor Chk (K) Kurnia, SH yang mengantar Terpidana Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra ke Lemasmil III Surabaya, wartawan pun menghubungi Otmil Letkol CHK Yadi Mulyadi dan menanyakan melalui pesan yang dikirim ke Nomor WhastApp dan dijawab “Otmil cukup para Bintara bagian eksekusi pengantar narapidana. Anak buahnya Mayor Kurnia 3 orang”.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3qur1fZx-CLiAYHQ4HXCTBgxsPsHTiu_O8YeujcNFpr0v9ZozgKgVFIypXb4ssUpI3c1KknSM10nFZmgGcKkCCimVuw-LTOtQfk4upclU5rKoDQSA-NVnNJtvRyPb6GOBJ9M-oXQLNvvOW8cmHvx1C1VdGg850VyD4kt4vtwI4-DJ32EUk7iMg4FGSJQ/s1040/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3qur1fZx-CLiAYHQ4HXCTBgxsPsHTiu_O8YeujcNFpr0v9ZozgKgVFIypXb4ssUpI3c1KknSM10nFZmgGcKkCCimVuw-LTOtQfk4upclU5rKoDQSA-NVnNJtvRyPb6GOBJ9M-oXQLNvvOW8cmHvx1C1VdGg850VyD4kt4vtwI4-DJ32EUk7iMg4FGSJQ/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>Nah. Pertanyaan dari hal tersebut diatas adalah, siapa eksekutor dalam pelaksanaan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 171.K/Mil/2025 tanggal 28 Agustus 2025 terhadap Terpidana Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra? Apakah Bintara bagian eksekusi mewakili Otmil Mayor Chk (K) Kurnia, SH? Atau Pangkalan Korps Marinir atau Lanmar Surabaya? Lalu kapan surat berita acara penyerahan Terpidana ditandatangai oleh Otmil III-11 Surabaya Mayor Chk (K) Kurnia, SH?<br /><br />Sementara dalam surat Oditurat Jenderal TNI Oditurat Militer III-11 Surabaya No. B/1496/X/2025 tanggal 15 Oktober 2025 kepada Danlanmar Surabaya, yang ditanda tangani oleh Kepala Oditurat Militer III-11 Surabaya Kolonel Chk (K) Dewi Kusumaningtyas, SH., MH bukan untuk mengantar Terpidana Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra ke Lemasmil III Surabaya di Jl. Raya Lebo No 4 desa rame kec. Wonoayu Kab Sidoarjo melainkan mengantar Terpidana Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra dengan pengawalan Polisi Militer ke kantor Otmil III-11 Surabaya di Jalan Bundaran Waru Bungurasih  Surabaya<br /><br />Pertanyaan yang lebih menarik adalah, apakah ada perlakuan hukum yang berbeda dalam pelaksanaan eksekusi putusan Inkracht (inkracht van gewijsde) atau putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap Dua Terpidana yang sama-sama anggota TNI AL dengan kondisi penyakit yang sama yaitu Kangker Kelenjar Getah Bening yaitu Terpidana Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 171.K/Mil/2025 tanggal 28 Agustus 2025 dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dalam kasus perkara KDRT, dan Terpidana Praka Mar Gatot Sugiharto dengan pidana penajara selama 10 (sepuluh) bulan berdasarkan putusan Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya No. 75-K/PM.III-12/AL/VII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 dalam kasus perkara “Pemalsuan Surat”.<br /><br />Terpidana Praka Mar Gatot Sugiharto yang divonis piadan penjara selama 10 (sepuluh) bulan oleh Majelis Hakim Dilmil III-12 Surabaya tanggal 23 Agustus 2023 dan Inkracht (inkracht van gewijsde) atau putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena Praka Mar Gatot Sugiharto maupun Otmil III-11 Surabaya Mayor Chk (K) Kurnia, SH sama-sama menerima putusan itu.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh30Dh96wVHhWMUlUF5bgxVw__kIkGCeFQcHGHru5XG21tyHh1_AnNjWbcF8bWa4pruboDEe2RMpqVe79-8w7f9ek-XaHO1MoBg45d_cBafSySI4yHv8lXBj9UJOCkOMxP5IBWXPzOTZB5o-TXKahSZ1jtTwPabHAcjvVWRPyd5HnbLEHrWgTysBSdlPxA/s1040/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh30Dh96wVHhWMUlUF5bgxVw__kIkGCeFQcHGHru5XG21tyHh1_AnNjWbcF8bWa4pruboDEe2RMpqVe79-8w7f9ek-XaHO1MoBg45d_cBafSySI4yHv8lXBj9UJOCkOMxP5IBWXPzOTZB5o-TXKahSZ1jtTwPabHAcjvVWRPyd5HnbLEHrWgTysBSdlPxA/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>Namun hingga hari ini, Terpidana Praka Mar Gatot Sugiharto belum di eksekusi ke Lemasmil III Surabaya karena berdasarkan informasi dari sumber terprcaya di lingungan TNI AL Surabaya menyebutkan Terpidana Praka Mar Gatot Sugiharto menderta penyakit Kangker Kelenjar Getah Bening berdasarkan Surat Keterangan dari Rumkitalmar Rumkitalmar (Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Marinir) Ewa Pangalilla Gunungsari Surabaya, sehingga Pusat Lembaga Pemasyarakatan Militer Lembaga Pemasyarakatan Militer III Surabaya mengembalikan Terpidana Praka Mar Gatot Sugiharto ke Otmil III-11 Suarabaya<br /><br />“Jadi Gatot pernah di eksekusi juga, cuma dengan adanya surat dr RS EWA (Rumkitalmar Ewa Pangalilla), Lemasmil tdk mau menerima. Dr (dari.Red hasil koordinasi dg (dengan.Red) Lanmar dan POMAL, Gatot dititipkan di Tahanan POMAL utk (untuk.Red) menjalani pidana dg (dengan.Red) harapan mudah dlm (dalam.Red) pengobatan. Tetapi sempat kambuh dan dikiriuke RSAL (RSPAL.Red),” ucap sumber dengan meminta agar namanya tidak dipublikasikan sesuai dengan Kode Etik Jurnalis<br /><br />Menanggapi hal tersebut diatas, Otmil Letkol CHK Yadi Mulyadi menjelaskan melalui pesan WhastApp atas pertanyaan Wartawan, “Praka Gatot sudah dieksekusi namun saat itu sama ditolak Lemasmil sesuai juk Orjen agar di masukan penjara di Bintahmil Pomal saat itu.....setelah masuk Sel Bintahmil bbrp hari Tumbang di Sel dg dikuatkan oleh dokter Angkatan Laut jika si Gatot ini parah harus perawatan rumah sakit...kemudian kejadian ini dilaporkan kembali ke JKT dan petunjuknya sampai dg sembuh dg Ket dari dokter baru bisa dimasukan kembali ke Bintahmil kalo perlu ke Lemasmil juga”.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqA0sfqkGIwWCLn4l1zxtPKwCaIb5MD0M8_VBe21zFj62ZiH0kiUq_iz5aDZT417sr94XEMtYT8cTpPqY8FxLvyQzWjQY-L_HFlX0DCvbgTH1nFUaAeH0C4AC-GXGTCRO4DBgghzChWsApE9Jb9bz3ISLwT-BYZg5eGuCn7ezflXr_v1Sgp5xpktuq5nw/s1040/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqA0sfqkGIwWCLn4l1zxtPKwCaIb5MD0M8_VBe21zFj62ZiH0kiUq_iz5aDZT417sr94XEMtYT8cTpPqY8FxLvyQzWjQY-L_HFlX0DCvbgTH1nFUaAeH0C4AC-GXGTCRO4DBgghzChWsApE9Jb9bz3ISLwT-BYZg5eGuCn7ezflXr_v1Sgp5xpktuq5nw/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Sementara Terpidana Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra juga mengalami penyakit yang haampir sama atau mungkin lebih berat dari penyakit yang dialami oleh Terpidana Praka Mar Gatot Sugiharto, dimana Terpidana Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra mengalami pembesaran Kelenjar Getah Bening dan benjolan di dalam perut, paha kanan dan kiri sehingga perlu tindakan lanjutan pengobatan dan Diagnostik Biopsy. Hal ini berdarkan Surat Keterangan dari National Hospital tanggal 24 Oktober 2024 yang tercantum dalam surat Pusat Lembaga Pemasyarakatan Militer Lembaga Pemasyarakatan Militer III Surabaya No. B/776/IX/2025tanggal 8 September 2025 yang ditujukan kepada Kepala Otmil III-11 Surabaya. <br /><br />Dalam Pusat Lembaga Pemasyarakatan Militer Lembaga Pemasyarakatan Militer III Surabaya juga menjelasakan, terkait hasil pemeriksaan Radiologi dari Rumah Sakit Kangker Dharmais Jakarta tanggal 25 Agustus 2025 dengan status Limfoma Non Hodgkin Inguinal Post Kemoterapi (2021), tampak Limfadenopati dengan sentral hilus hipermetabolik (SUV tertinggi 4.2) pada perijuguler superior kanan diameter 0,5 cm, kiri 0,5 cm; dan<br /><br />Surat Keterangan dari Komandan Rumkitalmar Ewa Pangalila Nomor SKD/113/IX/2025 tanggal 8 September 2025 dengan hasil pemeriksaan tidak memenuhi syarat kesehatan dengan Resume Medis Riwayat Limfoma Non Hodgkin Inguinal (Post Kemoterapi tahun 2021), Limfadenopati Reaktif Perijuguler Superior Bilateral, dan menurut hasil pemeriksaan dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Hematologi Onkologi Medik dari National Hospital yang bersangkutan memerlukan Kemoterapi dengan Diagnosa Limfoma Non Hodgkin Relaps.<br /><br />Dan dijelaskan juga, oleh karena persyaratan masuk ke Lemasmil harus dalam keadaan sehat. Dengan demikian Terpidana tersebut belum dapat diterima untuk melaksanakan pidana di Lemasmil III Surabaya karena masih dalam keadaan sakit, maka dari itu agar Kaotmil III-11 Surabaya berkenan menunda (menangguhkan sementara) pelaksanaan pidana Terpidana tersebut guna menjalani pengobatan sampai sembuh dari sakit yang dideritanya dan/sampai dengan dinyatakan sehat oleh dokter Rumah Sakit TNI setempat. Kemudian apabila Terpidana dimaksud telah dinyatakan sehat oleh dokter Rumah Sakit TNI yang berwenang, maka Danlanmar Surabaya selaku Ankum agar memerintahkan kembali kepada Terpidana dimaksud untuk melaksanakan pidananya di Lemasmil III Surabaya melalui Kaotmil III-11 Surabaya.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZcDQgI4SO-o3swbDrc8rJWFgYGGVgmb7wRz_9hjJaS80-o0WQRfQk7Vv_09iSsaBqo0ArzUWGIsUblK2CP05uNxq5MT60GpmOorOVtcr1uTofdDpResc-u_kGnygiRbisPTx7iBUqu7HiqTiVEeWB7nfqaWs_sH7sT11mJB75q6_5zZBq_cre5jYi_Q0/s1040/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZcDQgI4SO-o3swbDrc8rJWFgYGGVgmb7wRz_9hjJaS80-o0WQRfQk7Vv_09iSsaBqo0ArzUWGIsUblK2CP05uNxq5MT60GpmOorOVtcr1uTofdDpResc-u_kGnygiRbisPTx7iBUqu7HiqTiVEeWB7nfqaWs_sH7sT11mJB75q6_5zZBq_cre5jYi_Q0/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>Kemudian juga dijelaskan, Surat Keterangan dari National Hospital tanggal 24 Oktober 2024, Hasil pemeriksaan Radiologi dari Rumah Sakit Kangker Dharmais Jakarta tanggal 25 Agustus 2025 dan Surat Keterangan dari Komandan Rumkitalmar Ewa Pangalila Nomor SKD/113/IX/2025 tanggal 8 September 2025 terlampir.<br /><br />Selain surat dari Pusat Lembaga Pemasyarakatan Militer Lembaga Pemasyarakatan Militer III Surabaya kepada Kepala Otmil III-11 Surabaya, juga surat dari Badan Pembinaan Hukum TNI Oditurat Jenderal Nomor : B/298/IX/2025 tanggal 23 September 2025 yang ditujukan kepada Kepala Otmil III-11 Surabaya perihal Petunjuk pelaksanaan pidana a.n. Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra terkait petunjuk penyelesaian dalam hurf c dijelaskan ;<ol><li>Bahwa Oditurat Militer III-11 Surabaya telah melakukan panggilan pelaksanaan pidana terhadap Kesatuan Terpidana agar Terpidana membawa Surat Perintah dari komandan satuan dan Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit TNL</li><li>Bahwa Kesatuan Terpidana telah menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Pidana terhadap Terpidana dengan dilampirkan Surat Keterangan Sakit dari Rumkitalmar Ewa Pangalila yang mendasari hasil pemeriksaan radiologi Rumah Sakit Nasional Hospital dan Rumah Sakit Kanker Dharmais dengan diagnose Terpidana mengalami pembesaran Kelenjar Getah Bening dan benjolan di dalam perut, paha kanan dan kiri yang memerlukan tindakan lanjutan pengobatan dan Diagnostik Biopsy, sehingga tidak memenuhi syarat kesehatan untuk melaksanakan pidana (eksekusi)</li><li>Bahwa Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya telah berusaha melaksanakan pidana dengan mengantar Terpidana ke Lemasmil Surabaya, namun tidak dapat diterima karena adanya Surat keterangan Sakit yang ditunjukkan oleh Terpidana berdasarkan Surat Kalemasmil III Surabaya Nomor B/776/IX/2025 tanggal 08 September 2025.</li><li>Berdasarkan uraian di atas agar Kaotmil III-11 Surabaya melaksanakan koordinasi dengan kesatuan Terpidana untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan Terpidana Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra NRP 21516/P ke RSPAL sampai dengan sembuh/pulih dan dapat dilakukan eksekusi <br /></li></ol><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCuzpGcfjZTo355WJVRCG7n1nuBfgfuUfBdD6AiiuH1Ll8QF_2eQ9J_LUrhfX-rql_6g8lFUGi0sXq_8le_dTB7AzN5wm6UL9H5_NnKntdBsJKXdcNKncclHKVR0CZfxmosxyqRX9gEgvxH4LpKXKexfbBFtQ8qbsbuxUOf4DrgkT-kFDzSjW_o2TrLpg/s1040/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCuzpGcfjZTo355WJVRCG7n1nuBfgfuUfBdD6AiiuH1Ll8QF_2eQ9J_LUrhfX-rql_6g8lFUGi0sXq_8le_dTB7AzN5wm6UL9H5_NnKntdBsJKXdcNKncclHKVR0CZfxmosxyqRX9gEgvxH4LpKXKexfbBFtQ8qbsbuxUOf4DrgkT-kFDzSjW_o2TrLpg/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Namun anehnya, sebelum surat Petunjuk pelaksanaan pidana dari Badan Pembinaan Hukum TNI Oditurat Jenderal Nomor : B/298/IX/2025 tanggal 23 September 2025 yang ditujukan kepada Kepala Otmil III-11 Surabaya, Terpidana Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra dibawa ke RSPAL untuk melakukan pemeriksaan pada tanggal 12 September 2025. Hal ini disampaikan Terpidana Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra kepada wartawan saat masih di Otmil III-11 Surabaya sebelum berangkat ke Lemasmil III Surabaya<br /><br />“Jadi permintaan pemeriksaan kesehatan ke RSAL atas desakan Maedy ke Danrumkit dan efek dari Surat Maedy, maka pada  tanggal 12 September 2025 Lettu  Raditya diperintahkan oleh Lanmar melalukan pemeriksaan di RSAL Jauh sebelum Surat Juknis dari Orjen TNI turun tanggal 23 September dan Lettu Raditya pun tidak menerima hasil pemeriksaan itu,” ungkap Terpidana Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra, Senin, 20 Oktober 2025<br /><br />Nah. Pertanyaannya adalah, apakah Terpidana Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra sudah benar-benar sembuh dari penyakit pembesaran Kelenjar Getah Bening dan benjolan di dalam perut, paha kanan dan kiri sebagaimana surat dari Badan Pembinaan Hukum TNI Oditurat Jenderal Nomor : B/298/IX/2025 tanggal 23 September 2025 tentang petunjuk pelaksanaan pidana terhadap Terpidana Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra?<br /><br />Apakah memang sesuai dengaan aturan perundang-undangan yang belaku bahwa Pasien dalam hal ini Terpidana Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra tidak berhak mendapat atau menerima hasil pemeriksaan dokter dari RSPAL?. Apakah memang penyakit pembesaran Kelenjar Getah Bening dan benjolan di dalam perut, paha kanan dan kiri mudah disembuhkan ? Benarkah pelaksanaan eksekusi terhadap Terpidana Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra atas desakan atau surat dr. Maedy seperti yang disampaikan Terpidana?. (*) <br /></div>

News Pemerintahan Pidana Pidmil Regional Terpidana Kasus KDRT Dieksekusi Ke Lemasmil, Siapa Eksekutor Dalam Pelaksanaan Putusan, Apakah Odmil, Lanmar Atau Bintara ?

“Lalu apakah ada perlakuan hukum yang berbeda dalam pelaksanaan Eksekusi Putusan Inkracht (inkracht van gewijsde) atau putusan yang mempunya...

»

PH Terdakwa Dalam Pledoinya Mengungkap Fakta Bahwah Berkas Perkara Yang Dilimpahkan Berbeda Dengan Yang Diperiksa Di Persidangan

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfErAbI84oLrzg4POpaWCftBY5t1GZW6BDAGGGj2hnnBq2mz6Fw9QeqnL5szgxOSe6lyY0cHjvb7oBKi09atfSvzecgxgUAVThNGGGJT5oTnma8GVLHXWFKNnlK2T8rAbpCPvZ9C5vzjhBxCNZCTKl_jJF1FhlPYsOl7qhS5M71qUqNTX5-_uovxOAAK0/s1600/6..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfErAbI84oLrzg4POpaWCftBY5t1GZW6BDAGGGj2hnnBq2mz6Fw9QeqnL5szgxOSe6lyY0cHjvb7oBKi09atfSvzecgxgUAVThNGGGJT5oTnma8GVLHXWFKNnlK2T8rAbpCPvZ9C5vzjhBxCNZCTKl_jJF1FhlPYsOl7qhS5M71qUqNTX5-_uovxOAAK0/w640-h288/6..jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">#Dalam Pledoinya Penasehat Hukum Terdakwa menyebutkan bahwa berkas perkara yang dilimpahkan Oditur Militer III-11 Surabaya ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor BP-56/II-6/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 berbeda dengan berkas perkara yang diperiksa di Persidangan yaitu Nomor 97/II-1/XI/2024 tanggal 20 November 2024 yang sudah berkeuatan hukum tetap. Lalu Apakah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tidak mengetahuinya? Apakah ada sesuatu hal yang ditutupi dalam kasus perkara dugaan pidana Pencabulan yang menyeret Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra sebagai Terdakwa?#</span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Majelis Hakim Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya, Selasa, 14 Oktober 2025, kembali menggelar sidang perkara kasus dugaan pencabulan yang dilakukan oleh  Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra sebagai Terdakwa terhadap korban “ASPA” selaku anak tiri kedua Terdakwa (korban lahir tahun 2003 dan anak tiri pertama lahir tahun tahun 2000 dari pernikahan pertama dr. Maedy Christiyani Bawolje 2001) atau anak kandung kedua  dari pernikahan pertama antara dr. Maedy Christiyani Bawolje, anak mantan Danlantamal III Surabaya tahun 2002 atau sekarang Kodaeral V Surabaya,  dengan suami pertamanya yakni AKBP Pol. Hendrik Aswan Aprilian (yang saat ini bertugas di Mabes Polri) yang menikah pada Novmber 2001 di Batu, Jawa Timur (kemudian bercerai pada tahun 2011 di PN Batam/Catatan Spil dikeluarkan Dispendukcapil Kab. Malang). Sedangkan dari pernikahan dr. Maedy Christiyani Bawolje yang kedua pada tahun 2013 (dan bercerai pada tahun 2017 di PA Surabaya) memiliki 1 anak angkat laki-laki. Sementara pernikan ketiga dr. Maedy Christiyani Bawolje dengan Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra pada tahun 2021 belum dikaruniai anak (bercerai pada September 2025 di PA Aurabaya), dengan agenda pembacaan Pledoi atau Pembelaan atas tuntutan pidana penjara selama 1 tahun dan pidana tambahan berupa dipecat dari Kesatuan TNI AL serta membayar biaya restitusi sebesar Rp52.878.222 dari Oditur Militer (Otmil) III-11 Surabaya (Selasa, 30 September 2025) terhadap Terdakwa Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFup9Z0RnN2y6p_G6zJBfQGcyj_Dv74dLwmWPASJ7RjpUQwroGWVH1Fc13KmLsOI5tljthkSvIrwVnLWuQrAUY1fkV3hEixIUUVQXdT1FoeJQ4K4cXgXt42Dd15NRUih8sizkCk6FI5keyYRw-XJTIb9Y_jsxUsegzG9x_r2E8pwxcENjC16Txbq5s9pg/s1040/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFup9Z0RnN2y6p_G6zJBfQGcyj_Dv74dLwmWPASJ7RjpUQwroGWVH1Fc13KmLsOI5tljthkSvIrwVnLWuQrAUY1fkV3hEixIUUVQXdT1FoeJQ4K4cXgXt42Dd15NRUih8sizkCk6FI5keyYRw-XJTIb9Y_jsxUsegzG9x_r2E8pwxcENjC16Txbq5s9pg/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga :</span><span style="color: red;"><br />Sidang Perkara Dugaan Penc***lan, Otmil III-11 Sby Menuntut Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Dengan Pidana Penjara 1 Tahun dan Pecat Dari TNI. Apakah Kasus ini Murni Pidana Atau Ada Intervensi? - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/10/sidang-perkara-dugaan-penclan-otmil-iii.html">https://www.beritakorupsi.co/2025/10/sidang-perkara-dugaan-penclan-otmil-iii.html</a><br /><br />Ketua Majelis Hakim Dilmil III-12 Sby “Meragukan” Keterangan Ahli Psikologi DR. Riza Wahyuni, S.Psi., M.Psi Yang Dihadirkan Otmil III-11 Sby Dalam Perkara Dugaan Penca**lan - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/09/ketua-majelis-hakim-dilmil-iii-12-sby.html">https://www.beritakorupsi.co/2025/09/ketua-majelis-hakim-dilmil-iii-12-sby.html</a></span><br /><br />Persidangan yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Dilmil III-12 Surabaya dengan agenda pembacaan Pledoi atau Pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra yang terdiri dari Brigjen TNI (Purn) S. Samsul, SH., MH,; Kolonel (Purn) Misdin Simarmata, SE., SH;, Kolonel (Purn) Raden Hudi Pumomo, SH. M.Hum,;  Kolonel (Purn) Bhumi A, SH., MH,; Letkol (Purn) Rudi Sangadji, SH., MH dan Letkol (Purn) Suharno, SH., MH dari Yayasan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Wira Yuda Jakarta dan Letda TNI AL Dadang dan Finistri Noor dari Lanmar (Pangkalan Korps Marinir) Surabaya diketuai Majelis Hakim yang juga selaku Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya Kolonel Laut (H) Amriandle, SH., MH dengan dibantu dua Hakim anggota yaitu Letkol CHK M. Arif Sumarsono, SH., MH dan Mayor  Laut (H) Mirza Ardiyansah, SH., MH., MA serta Panitra Letnan Satu Destri Prasetyoandi, SH., MH<br /><br />Dimuka persidangan dihadapan Majelis Hakim, Tim Penasehat Hukum Terdakwa mengungkap fakta bahwah berkas perkara yang dilimpahkan Oditur Militer III-11 Surabaya ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya berbeda dengan berkas perkkara yang diperiksa di persidangan  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLYfRPWo6goR01qEkXh667h6cZvKvSKWz0kfzyo5Uscr8Lx8uVMVe-dHZLxdezvys12-69mmoCjN35XIzN6SSLhHL5S5fRNfkhFboWKXjfUP8mZF41SBOaF1aizo1WZ3_gxpb3ecDnV4NhI1_Y32rxHw5Y6rhqUaFIRGhQgmgZZ91oqJcefiM0OCGQlT4/s1040/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLYfRPWo6goR01qEkXh667h6cZvKvSKWz0kfzyo5Uscr8Lx8uVMVe-dHZLxdezvys12-69mmoCjN35XIzN6SSLhHL5S5fRNfkhFboWKXjfUP8mZF41SBOaF1aizo1WZ3_gxpb3ecDnV4NhI1_Y32rxHw5Y6rhqUaFIRGhQgmgZZ91oqJcefiM0OCGQlT4/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Pledoi sebanyak 37 halaman kertas HVS itu dibacakan secara bergantian oleh Kolonel (Purn) Misdin Simarmata, SE., SH, Letkol (Purn) Suharno, SH., MH dari Yayasan LBH Wira Yuda Jakarta dan Letda TNI AL Dadang serta Finistri Noor dari Lanmar (Pangkalan Korps Marinir) Surabaya mengatakan, bahwa berkas perkara yang dilimpahkan Oditur Militer III-11 Surabaya ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor BP-56/II-6/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 berbeda dengan berkas perkara yang diperiksa di Persidangan yaitu Nomor 97/II-1/XI/2024 tanggal 20 November 2024 yang sudah berkeuatan hukum tetap. <br /><br />Dalam Pledoinya, Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan, sebagaimana tujuan persidangan adalah untuk menegakkan keadilan melalui proses hukum yang adil, transparan, dan konsisten serta melindungi hak asasi manusia setiap individu dengan melaksanakan proses peradilan yang tidak memihak.<br /><br />Penaseht Hukum Terdakwa mengatakan, adapun tindakan hukum yang dilakukan oleh Oditur Militer/penuntut umum sebelum dilakukan gelar persidangan adalah berupa pelimpahan berkas perkara kepada pengadilan. Kaitan antara berkas perkara dengan dakwaan sangat erat dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sehingga hubungannya harus sinkron (sejalan, sejajar, sesuai, selaras) antara berkas perkara dengan dakwaan. <br /><br />Surat dakwaan dengan berkas perkara berfungsi sebagai dasar pemeriksaan, tuntutan dan dasar putusan hakim sehingga sangat vital dalam proses persidangan dan berfungsi juga untuk membatasi ruang lingkup pemeriksaan persidangan artinya apa yang didakwakan harus sinkron dengan dokumen berkas perkara yang dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa di persidangan. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3Qjf1pkGh128P0nOQsmDLR_k_2ahAp306I95lD7p4sX7X40-GicSZrT1o0MXEFNz5IOMK6le49F9Emr2XI8WVLZ-OjPQd7A9I1Dq7G5JLvkKB-0BisqqBP5aYme8YyTP4m3h3Pxht4eh33lOcIOJA03fNIpG0PmbwtdJIGbZOb6vg9zBpd0fLb4vwkBI/s1040/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3Qjf1pkGh128P0nOQsmDLR_k_2ahAp306I95lD7p4sX7X40-GicSZrT1o0MXEFNz5IOMK6le49F9Emr2XI8WVLZ-OjPQd7A9I1Dq7G5JLvkKB-0BisqqBP5aYme8YyTP4m3h3Pxht4eh33lOcIOJA03fNIpG0PmbwtdJIGbZOb6vg9zBpd0fLb4vwkBI/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Sekarang, setelah pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai yaitu setelah mendengar semua keterangan saksi serta meneliti alat bukti lainnya, dan merujuk petunjuk Yang Mulia Ketua Majelis Hakim kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada persidangan untuk dapat menguraikan hal-hal tentang barang bukti dikemukakan/disampaikan pada Pledoi. <br /><br />“Berdasarkan hal tersebut, kami menyatakan sekalipun Majelis Hakim dengan pertimbangannya menolak nota keberatan (Eksepsi) namun berdasarkan pemeriksaan dalam seluruh proses persidangan yang sudah berlangsung, kami berpendapat bahwa segala sesuatu yang telah kami sampaikan dalam nota keberatan tersebut masih relevan untuk mengemukakan kembali sebagai bagian Nota Pembelaan yaitu terkait sinkronisasi dan relevansi antara surat dakwaan dan pemeriksaan berkas perkara dalam persidangan, sebagaimana akan kami uraiakan di bawah ini,” kata Kolonel (Purn) Misdin Simarmata, SE., SH saat membacakan Pleodinya<br /><br />Lebih lanjut Kolonel (Purn) Misdin Simarmata, SE., SH mengatakan dalam Pleodinya, bahwa surat dakwaan Oditur tidak sinkron dan tidak relevan dengan berkas perkara yang dilimpahkan ke pengadilan Militer. <br /><br />Kolonel (Purn) Misdin Simarmata, SE., SH mengatakan, pada permulaan persidangan yang lalu telah dibacakan surat dakwaan Oditur dengan dakwaan tunggal pelanggaran Pasal 289 KUHP, sehingga yang kita bahas dalam persidangan adalah pasal 289 KUHP tersebut selaras dengan berkas Perkara Nomor BP. 97/II-1/XI/2024 tanggal 20 November 2024 (terlampir surat kode P-1). <br /><br />“Namun faktanya dalam surat pelimpahan berkas perkara Nomor R/310/VII/2025 tanggal 21 Juli 2025 (terlampir surat kode P-3) point 1a, bahwa berkas perkara yang dilimpahkan Oditur Militer ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya ternyata adalah berkas perkara KDRT Nomor BP-56/II-6/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 (terlampir surat kode P-2), yaitu berkas perkara KDRT yang terdahulu dan yang telah diputus berkekuatan hukum tetap,” ungkap Kolonel (Purn) Misdin Simarmata, SE., SH  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitoYEUpO4a70JM3Udl8mz36dlKZ1wcSKTUIkYkeu4-Qfh8Z63C7ub4dZqjMiQpb6M6p-CDQisbKgbEggUOPKC24MjiAqiNHxSXfWnyDMr2w-jkLlD6UPkKcaG_JItX5RGJOsDY3kI4m07gGHg129HEU0RzwnckeTswTwQLI7sICFEnL3-N7TfoHHxiFSo/s1600/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitoYEUpO4a70JM3Udl8mz36dlKZ1wcSKTUIkYkeu4-Qfh8Z63C7ub4dZqjMiQpb6M6p-CDQisbKgbEggUOPKC24MjiAqiNHxSXfWnyDMr2w-jkLlD6UPkKcaG_JItX5RGJOsDY3kI4m07gGHg129HEU0RzwnckeTswTwQLI7sICFEnL3-N7TfoHHxiFSo/w640-h288/5.jpg" width="640" /></a></div>Lebih lanjut Kolonel (Purn) Misdin Simarmata, SE., SH mengatakan dalam Pledoinya, bahwa berkas yang diperiksa di persidangan adalah berkas perkara Nomor 97/II-1/XI/2024 tanggal 20 November 2024, berbeda dengan berkas perkara yang dilimpahkan ke pengadilan militer yaitu  Nomor BP-56/II-6/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024.<br /><br />Kolonel (Purn) Misdin Simarmata, SE., SH mengatakan, setelah Tim Penasehat Hukum mengadakan pemeriksaan lebih lanjut, bahwa ternyata berkas perkara Nomor BP. 97/II-1/XI/2024 tanggal 20 November 2024 tersebut berdasarkan surat Kaotmil (Kepala Oditur Militer) III-11 Surabaya Nomor B/1850/XII/2024 tanggal 16 desember 2024 telah dikembalikan ke Penyidik Pomal Lantamal V untuk dilengkapi karena berkas perkara tersebut terdapat kekurangan syarat formil maupun materiil. <br /><br />Lebih lanjut Kolonel (Purn) Misdin Simarmata, SE., SH membeberkan, adapun petunjuk Kaotmil agar penyidik melengkapi kekurangan syarat formil maupun materiil tersebut adalah sebagai berikut :<ol><li>Agar dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap Tersangka, Sdri, Adisha Satya Putri Aprilia dan Sdri. dr. Maedy Christiyani Bawolje (apakah Tersangka melakukan kekerasan atau pemaksaan saat dilakukan perbuatan cabul).</li><li>Agar ditambahkan saksi ahli dari RSPAL yang memeriksa “Korban” (untuk menyelaraskan apakah akibat dari perbuatan cabul yang diterima “Korban” mengalami traumatic stress disorder atau dampak yang lain karena jarak dilakukan perbuatan cabul tahun 2021 sedangkan saat dilangsungkan pemeriksaan tahun 2024).</li><li>Agar ditambahkan Saksi yang mengetahui perbuatan Tersangka tersebut. (terlampir surat kode P-4)</li></ol><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHHF_lA_CQRR0TH1l5rAAD22bYyJDZpvuta7cxMHbUYBAmoiwzRDEPgP5dK0AwQnWsSYIO3u1dGjEOIrmkbqOakgPQaRQGZiefnXukpDB8sqU_wVsz3yvyUMDzSj-K2ZqWJwtEWimkomv2HN6-NjHuXTs-uv4OFL74f5kp0bb2zzWcdK_JOeskspdXbiU/s640/4..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="504" data-original-width="640" height="504" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHHF_lA_CQRR0TH1l5rAAD22bYyJDZpvuta7cxMHbUYBAmoiwzRDEPgP5dK0AwQnWsSYIO3u1dGjEOIrmkbqOakgPQaRQGZiefnXukpDB8sqU_wVsz3yvyUMDzSj-K2ZqWJwtEWimkomv2HN6-NjHuXTs-uv4OFL74f5kp0bb2zzWcdK_JOeskspdXbiU/w640-h504/4..jpg" width="640" /></a></div>Bahwa fakta persidangan, dalam surat dakwaan Oditur Nomor Sdak/100/K/AL/VII/2025 tanggal 15 Juli 2025 Nomor urut 4.a tercantum Saksi-5 atas nama dr. Sadya Wendra,Sp.KJ, dokter Ahli Madya Subspesialis Forensic RSPAL dr. Ramelan Surabaya yang pada tanggal 14 Agustus 2024 memeriksa Kesehatan jiwa/psikiatri saksi a.n. Sdri Christia Sanika Putri Amelia (Saksi-3) dan Saksi-1 (korban). <br /><br />Bahwa Saksi-5 dr. Sadya Wendra, Sp.KJ, termasuk dalam daftar saksi yang dilimpahkan pada surat dakwaan Oditur yang mana dinyatakan oleh sidang sebagai saksi tambahan. “Namun kami berpendapat bahwa saksi tambahan tersebut bukanlah saksi tambahan sebagaimana maksud dari surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/1850/XII/2024 tanggal 16 desember 2024 karena pelaksanaan pemeriksaan psikiatri dilakukan sebelum adanya surat Kaotmil III-11 Surabaya yang memberi petunjuk kepada Penyidik Pomal Lantamal V untuk melengkapi berkas perkara Nomor BP. 97/II-1/XI/2024 tanggal 20 November 2024,’ ungkap Kolonel (Purn) Misdin Simarmata, SE., SH<br /><br />Sehingga, lanjut Kolonel (Purn) Misdin Simarmata, SE., SH, pemeriksaan tambahan ini atau saksi tambahan ini tidak ada relevansinya dengan surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/1850/XII/2024 tanggal 16 desember 2024. Dengan fakta-fakta persidangan jelaslah bahwa terdapat proses persidangan yang membahas berkas perkaranya yang keliru, seharusnya berkas perkara yang dilimpahkan adalah berkas perkara Nomor BP. 97/II-1/XI/2024 tanggal 20 November 2024 yang telah terlebih dahulu harus dilengkapi kekurangan syarat formil dan materiilnya sesuai petunjuk Kepala Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor B/1850/XII/2024 tanggal 16 desember 2024, dan tidak semestinya melimpahkan berkas perkara KDRT ke pengadilan untuk membahas dan memeriksa perkara Pasal 289 KUHP yang mana perkara KDRT tersebut tidak perlu diperiksa atau dibahas lagi.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4xshehtmt8RI6XjarBH3nPLib45OTa21ie8DU2kRclV2ETUfXbd-3RfIVxTy2vjVQME_vsAFx7F_3OfGjH_14aJ1GSN6g5BVXrU1RBTBJNhIx56wbMMCBGY_fQ5du-uW0hBE76ru4Y2YBXIpPAE_4olmimbA9RePnnvShXwNeUjYj4eVk6nnr8TouYlM/s639/d.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="516" data-original-width="639" height="516" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4xshehtmt8RI6XjarBH3nPLib45OTa21ie8DU2kRclV2ETUfXbd-3RfIVxTy2vjVQME_vsAFx7F_3OfGjH_14aJ1GSN6g5BVXrU1RBTBJNhIx56wbMMCBGY_fQ5du-uW0hBE76ru4Y2YBXIpPAE_4olmimbA9RePnnvShXwNeUjYj4eVk6nnr8TouYlM/w640-h516/d.jpg" width="640" /></a></div>“Atas dasar hal-hal yang kami uraikan diatas, fakta serta argumentasi selama pemeriksaan persidangan dan seluruh proses hukum, dikarenakan tidak sinkron dan tidak relevan antara Surat Dakwaan dan Berkas Perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, maka kami berpendapat cukup alasan untuk menyatakan bahwa Dakwaan dan seluruh argumentasi pada pemeriksaan selama proses persidangan batal demi hukum,” ucap Kolonel (Purn) Misdin Simarmata, SE., SH dengan tegas<br /><br />Kemudian Kolonel (Purn) Misdin Simarmata, SE., SH mengatakan dalam Pledoinya, bahwa dakwaan Oditur tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap (obscuur libel).<br /><br />Sebagaimana telah kami definisikan diatas bahwa dakwaan adalah merupakan pedoman yang menjadi dasar pemeriksaan perkara pidana di persidangan, dan sebagai dasar tuntutan untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap Terdakwa serta dasar pembelaan bagi Terdakwa atau Penasihat Hukum-nya.<br /><br />Bahwa sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan tunggal Oditur, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam Pasal 289 KUHP, “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8_TdDjNcWJKnvZuyp3SULIQ28iHQmty53hh0kjHUhoJY__ahdrJqLIpZPLBe6HotUpF9Vw11jlzzFLmO8T-CkS0E0tG1wU_AGnsvfh59YIyebs_W47j3DlfYfZONksTlAu2FtGtyl1Kbw4YJQAIGtdxwFCnfACzoVvHAAbDc5RDSP0zTvtwm44F3J9SU/s640/2..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="323" data-original-width="640" height="324" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8_TdDjNcWJKnvZuyp3SULIQ28iHQmty53hh0kjHUhoJY__ahdrJqLIpZPLBe6HotUpF9Vw11jlzzFLmO8T-CkS0E0tG1wU_AGnsvfh59YIyebs_W47j3DlfYfZONksTlAu2FtGtyl1Kbw4YJQAIGtdxwFCnfACzoVvHAAbDc5RDSP0zTvtwm44F3J9SU/w640-h324/2..jpg" width="640" /></a></div>Namun dalam surat dakwaan Oditur Nomor : Sdak/100/K/AL/VII/2025 tanggal 15 Juli 2025 pada point 2i diuraikan bahwa Terdakwa selain melakukan perbuatan tindak pidana Pasal 289 KUHP diuraikan juga Terdakwa melakukan tindak pidana KDRT. <br /><br />“Dengan demikian, kami berpendapat bahwa sebagian dakwaan tersebut kabur dan tidak jelas karena tidak ada hubungannya satu sama lain padahal dakwaan dalam pemeriksaan persidangan hanya perkara Pasal 289 KUHP saja, hal ini mengakibatkan rumusan tindak pidananya tidak jelas, tidak cermat dan kabur (obscuur libel) serta melanggar asas lex certa dan asas lex stricta dalam hukum pidana bahwa dimana rumusan delik pidana harus jelas dimaknai tegas tanpa ada analogi,” ungkap Kolonel (Purn) Misdin Simarmata, SE., SH<br /><br />Yang menjadi pertanyaan dari penjelasan Tim Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya adalah, apakah Ketiga Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya (Kolonel Laut (H) Amriandle, SH., MH selaku Ketua Majelis Hakim bersama dua Hakim anggota yaitu Letkol CHK M. Arif Sumarsono, SH., MH dan Mayor  Laut (H) Mirza Ardiyansah, SH., MH., MA) serta Panitra Letnan Satu Destri Prasetyoandi, SH., MH tidak memeriksa atau membaca antara berkas perkara yang dilimpahkan Oditur Militer III-11 Surabaya ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan berkas perkara yang diperiksa selama dalam persidangan ?  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbCR8sKP4ZVmoDDcm6GgsdritxNIS1HWebjgf0lpHFIq5GHQk9-l6jposW2p-8TnY3nkMDbSOE2T9xGYfJWeIKKA1Phczowib_oHFlMyeATSzW3AuenfxIBKWKUvraToYdhCbklGFsCOTB12JyxhCFnl1pYfsg-fU5tqiBfqfwXWNQiiFFSXsGAByo2IU/s1040/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbCR8sKP4ZVmoDDcm6GgsdritxNIS1HWebjgf0lpHFIq5GHQk9-l6jposW2p-8TnY3nkMDbSOE2T9xGYfJWeIKKA1Phczowib_oHFlMyeATSzW3AuenfxIBKWKUvraToYdhCbklGFsCOTB12JyxhCFnl1pYfsg-fU5tqiBfqfwXWNQiiFFSXsGAByo2IU/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>Apakah Ketiga Majelis Hakim dan Panitra Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak mengetahui adanya perbedaan antara berkas perkara yang diterima oleh Dilmil III-12 Surabaya dari Oditur Militer III-11 Surabaya dalam pelimpahaan berkas perkara dalam kasus dugaan Tindak Pidana KDRT dengan berkas perkara yang diperiksa selama proses persidangan berlangsung yaitu Tindak Pidana pencabulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 KUHP?<br /><br />Apakah Ketiga Majelis Hakim dan Panitra Pengadilan Militer III-12 Surabaya sudah  mengetahui adanya perbedaan antara berkas perkara yang diterima oleh Dilmil III-12 Surabaya dari Oditur Militer III-11 Surabaya dalam pelimpahaan berkas perkara namun tetap disidangkan setelah Majelis Hakim Dilmil III-12 Surabaya menolak Eksepsi atau Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa atas surat dakwaan Otmil III-11 Surabaya?<br /><br />Apakah ada sesuatu hal yang ditutupi agar Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra tetap diadili di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagai Terdakwa dalam kasus perkara dugaan pidana Pencabulan mengingat istri Terdakwa yaitu dr. Maedy Christiyani Bawolje adalah anak mantan Danlantamal III Surabaya tahun 2002 atau sekarang Kodaeral V Surabaya atau mantan suami pertama dr. Maedy Christiyani Bawolje yitu AKBP Pol. Hendrik Aswan Aprilian yang saat ini bertugas di Mabes Polri dan kabarnya satu angkatan dengan beberapa Perwira TNI tahun 2001 ?. (*) <br /></div>

News Pemerintahan Pidana Pidmil Regional PH Terdakwa Dalam Pledoinya Mengungkap Fakta Bahwah Berkas Perkara Yang Dilimpahkan Berbeda Dengan Yang Diperiksa Di Persidangan

#Dalam Pledoinya Penasehat Hukum Terdakwa menyebutkan bahwa berkas perkara yang dilimpahkan Oditur Militer III-11 Surabaya ke Pengadilan Mil...

»