Terdakwa Karna Suswandi selaku Bupati Situbondo Dituntut KPK Selama 8,6 Tahun Penjara dan Membayar Uang Pengganti Rp4 M

<div style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;"><h3><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzQFfag0XpRYbm1gDhjbdBU6y46jTzRhIuBbrk0T44TGQZK9kVRokqiySAeOwyySTMvWI4hOEmzuhnhEW4R71ZXQcUj3jrOjAorPfrX_SmiljRSkUoTuZLA4k9wJKSBJl10WHkOCrjfHdomjBq3_HMb7p2sTIj2fOZLkh-RTVZ5AO0_XcDfE9gvL0fRXo/s1040/9.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzQFfag0XpRYbm1gDhjbdBU6y46jTzRhIuBbrk0T44TGQZK9kVRokqiySAeOwyySTMvWI4hOEmzuhnhEW4R71ZXQcUj3jrOjAorPfrX_SmiljRSkUoTuZLA4k9wJKSBJl10WHkOCrjfHdomjBq3_HMb7p2sTIj2fOZLkh-RTVZ5AO0_XcDfE9gvL0fRXo/w640-h288/9.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Terdakwa Karna Suswandi saat minta pendapat dari Tim Penasehat Hukum-nya, Dedi Rahman Hasyim terkait isi dakwaan JPU KPK (Dok BK)</span><br /></td></tr></tbody></table></h3><div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span></div><div>Tim JPU Arjun Budi Satria Tambunan, Mohammad Tang dkk dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, 01 Oktober 2025, menuntut Terdakwa Karna Suswandi selaku Bupati Situbondo dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp350 juta subsider 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar 4 miliar rupiah subsider 1 tahun kurungan karena dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana orupsi Suap dan Gratifiasi sejak tahun 2021 – 2024 sebesar Rp5.000.000.000 yang diterima dari sejumlah Kontraktor yang menegerjakan proyek di Kabupaten Situbondo yang didanai dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang disebut sebagai dana Investasi atau Ijon sebesar 7,5 - 15% dari nilai kontrak.</div></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Selain Terdakwa Karna Suswandi, JPU KPK juga menuntut Terdakwa Eko Prionggo Jati selaku Kabid yang juga Plt. sekaligus selaku Kadis PUPR Kabupaten Situbondo dalam perkara yang sama. Terdakwa Eko Prionggo Jati dituntut pidana penjara selama 6 tahun dan 2 bulan denda sebesar Rp350 juta subsider 3 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar 1 miliar rupiah subsider 1 tahun penjara karena dianggap juga terbukti melakukan Tindak Pidana orupsi Suap dan Gratifiasi secara bersama-sama dengan Terdakwa Karna Suswandi selaku Bupati Situbondo sejak tahun 2021 – 2024 sebesar Rp5.000.000.000 yang diterima dari sejumlah Kontraktor yang menegerjakan proyek di Kabupaten Situbondo yang didanai dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang disebut sebagai dana Investasi atau Ijon sebesar 7,5 - 15% dari nilai kontrak.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga : </span><span style="color: red;"><br />Karna Suswandi selaku Bupati Situbondo dan Eko Prionggo Jati selaku Kabid yang juga Plt. Kadis PUPR Kabupaten Situbondo Diadili Karena Dugaan Korupsi Rp4,555 M - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/06/karna-suswandi-selaku-bupati-situbondo.html">https://www.beritakorupsi.co/2025/06/karna-suswandi-selaku-bupati-situbondo.html</a></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><br />Karna Suswandi selaku Bupati Situbondo dan Eko Prionggo Jati selaku Kabid yang juga Plt. Kadis PUPR Kabupaten Situbondo Diadili Karena Dugaan Korupsi Rp4,555 M - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/06/karna-suswandi-selaku-bupati-situbondo_25.html">https://www.beritakorupsi.co/2025/06/karna-suswandi-selaku-bupati-situbondo_25.html</a></span><br /></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><br />Sidang yang berlangsung diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Rabu, 01 Oktober 2025 adalah agenda pembacaan surat tuntutan dari JPU KPK terhadap Terdakwa Karna Suswandi dan Eko Prionggo Jati (perkara penuntutan terpisah) dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Cokia Ana Pontia Oppusunggu, SH., MH dan dibantu 2 anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH., MH dan Arief Agus Nindito, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hock serta Panitra Pengganti (PP). Sementara Kedua Terdakwa masing-masing didampingiTim Penasehat Hukum-nya<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhd9EQ-DgBKFIg4BdvUb5YX_Z6N2OyPJp6qh1AlBAU_KPgL73Lm2_v5TRXaJeOTVXZ8L9B8qo435UYXSFXjBsZ6RxnSGKuEkaN0WoyusfvyovUz0gOu-EfJQ7JOIUxljQ0Igyqr521u4HC5Fcsm8TGO2J6RTrxjkuBIb5dGYYX-uxDWQn1IrwZR2PU1LAY/s479/7.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="479" data-original-width="468" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhd9EQ-DgBKFIg4BdvUb5YX_Z6N2OyPJp6qh1AlBAU_KPgL73Lm2_v5TRXaJeOTVXZ8L9B8qo435UYXSFXjBsZ6RxnSGKuEkaN0WoyusfvyovUz0gOu-EfJQ7JOIUxljQ0Igyqr521u4HC5Fcsm8TGO2J6RTrxjkuBIb5dGYYX-uxDWQn1IrwZR2PU1LAY/w626-h640/7.jpg" width="626" /></a></div>Dalam tuntutannya JPU KPK kembali membeberkan asal usul sejumlah duit yang diterima Kedua Terdakwa, yaitu dari sejumlah Kontraktor yang ada di Situbondo dan Bondowoso yang mengerjakan proyek ABPD Kabupaten Situbondo sejak tahun 2021 – 2024 yang disebut dana investasi atau ijon sebesar 7,5 - 15% dari nilai kontrak<br /><br />Para Kontraktor yang dimaksud adalah terdapat pula orang tua atau ayah mantan Terpidana Korupsi OTT KPK yakni Andika Imam Wijaya dan Yossy Sandra Setiawan, yaitu Sanusi (Alm) selaku Direktur CV. Dwi Karya, Tjahjono Gunawan selaku CV. Citra Bangun Persada dan PT. Citra Pembangunan. </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Nama Tjahjono Gunawan hadir juga dalam sidang perkara Korupsi OTT KPK terhadap Puji Triasmoro selaku Kajari Bondowoso, Alexander Silaen selaku Kasi Pidsus Kejari Bondowoso, Andhika Imam Wijaya selaku Direktur CV. Wijaya Gemilang dan Yossy Sandra Setiawan selaku Direktur CV. Yoko. Dimana Tjahjono Gunawan terlibat juga dalam pemberian sejumlah uang fee proyek kepada Kajari Bondowoso yaitu (Terpidana) Puji Triasmoro<br /><br />Kemudiandari Afriadi selaku Direktur CV. Artha Griya yang juga salah satu Ketua Asosiasi Konstruksi di Situbondo, Sugeng selaku Direktur CV. Madiun,; Firdaus selaku Direktur PT. Sunan Muria,; Roespandi Selaku Direktur Cv. Ronggo, dan As'al Fany Balda selaku Direktur PT. Badja Karya Nusantara  </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dan itulah sebabnya, dari sejumlah pengusaha Kontraktor di Situbondo dan Bondowosos itupun sebanyak 5 orang telah ditetapkan sebagai Terngka oleh penyidik KPK dan tinggal menunggu ke-5 Tersangka ditahan dan perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya untuk diadili<br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Atas tuntutan JPU KPK tersebut, Ketua Majelis Hakim mengabulkan permohonan Tim Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan Pledoi atau Pembelaan dalam dua pekan. (*)<br /></div></div>

News Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor Terdakwa Karna Suswandi selaku Bupati Situbondo Dituntut KPK Selama 8,6 Tahun Penjara dan Membayar Uang Pengganti Rp4 M

Terdakwa Karna Suswandi saat minta pendapat dari Tim Penasehat Hukum-nya, Dedi Rahman Hasyim terkait isi dakwaan JPU KPK (Dok BK) BERITA KOR...

»

Sidang Perkara Korupsi Penjualan Aset Desa Sidokerto Kabupaten Sidoarjo, 9 Orang Saksi Mengaku Menerima Uang Dari Suriyan dan Uangnya Sudah Dititipkan Kepada Kejaksaan

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><h3><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgmocvPW2QrLgEWt-8uJ5mgIJ_HI3DZB4UaV575atr9i_5UnS1cU-wC68KhaEZktBzbUfJ-F7BCsH8xDEjS0a8qm74LP8vhsq6dmL_tjgxAOwyTpQS8ERHXz4KHzhG4MonQ3Kp9lRATkBDEdz0wRNcDxhzrO7QdyrDgJ9LMLnkmVMOnlPOaDjE2KrhlQs/s1040/SDA.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgmocvPW2QrLgEWt-8uJ5mgIJ_HI3DZB4UaV575atr9i_5UnS1cU-wC68KhaEZktBzbUfJ-F7BCsH8xDEjS0a8qm74LP8vhsq6dmL_tjgxAOwyTpQS8ERHXz4KHzhG4MonQ3Kp9lRATkBDEdz0wRNcDxhzrO7QdyrDgJ9LMLnkmVMOnlPOaDjE2KrhlQs/w640-h288/SDA.jpg" width="640" /></a></h3></div><h3><span style="color: red; font-size: large;">#Terdakwa Ali Nasikin, ST selaku Kepala Desa sudah mengetahui tanah gogol tidak tetap di Dusun Klanggri Blok Kidul Kali sudah tidak ada berdasarkan buku C Desa Sidokerto karena tahun 1996 - 1997 telah dijual kepada PT. Yekape dan telah dimohon sertifikat dan telah menjadi Perumahan Taman Dika dan Perumahan Park Royal. Sehingga sisa tanah ceklekan / cuilan seluas 4.118 m2 adalah merupakan Asset Desa Sidokerto. Pada tahun 2022 Asset Desa tersebut dijual oleh Ali Nasikin, ST selaku Kepala Desa Sidokerto, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo, Samiun selaku Ketua RW 06  Desa Sidokerto,  Kec. Buduran, H. Kastain Selaku Tim 9 dan Suriyan selaku Bendahara Tim 9 yang juga Bendahara RW 06  Desa Sidokerto,  Kec. Buduran, Kab. Sidaorjo. Lalu menagapa Suriyan hanya menjadi saksi? Apakah ada kaitannya salah satu anak Suriyan dan istri Kasi Pidsus Sidoarjo sama-sama anggota Polri di Polda Jatim?#</span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.C0 –</b></span><br />Tim JPU Wido, SH, Wahyu Dwi Prasetyo, SH, dkk dari Kejari Sidoarjo, Senini, 29 September 2025 kembali menghadirkan saksi sebanyak sembilan orang kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya untuk didengar keterangannya dalam perkara Tindak Pidana Korupsi penjualan asset Desa, Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo berupa tanah seluas 4.118 M² pada tahun 2022 - 2024 yang merugikan keuangan negara Cq. Desa Sidokarto sebesar Rp3.141.100.000 dengan Empat Terdakwa yaitu Samiun selaku Ketua RW 06  Desa Sidokerto,  Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo,; Ali Nasikin, S.T selaku  Kepala Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo,;  H. Kastain Selaku Tim 9 dan Eko selaku Direktur PT. Kembang Kenongo Property (yang masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah)<br /><br /><span style="font-size: small;">Sekedar mengingatkan kembali sesuai dakwaan JPU terkait asal tanah seluas 4.118 M² yang menjadi asset Desa, Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. <br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga :</span><span style="font-size: small;"><span style="color: red;"><br />Bagaimana Sasib DR. Tri Susilowati, SH., M.Kn., Ph.D selaku Notaris dan Suriyan Selaku Bendahara Tim 9 Penjualan Aset Desa Di Kabupaten Sidoarjo, Apakah Akan Jadi Tersangka - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/09/bagaimana-sasib-dr-tri-susilowati-sh.html">https://www.beritakorupsi.co/2025/09/bagaimana-sasib-dr-tri-susilowati-sh.html<br /></a><br />Apakah Suriyan Selaku Bendahar Tim 9 Akan Jadi Tersangka Atau Sudah Teramankan Dalam Perkara Duguaan Korupsi Rp2,4 M Hasil Penjualan Aset Desa Di Kab. Sidoarjo? - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/09/apakah-suriyan-selaku-bendahar-tim-9.html">https://www.beritakorupsi.co/2025/09/apakah-suriyan-selaku-bendahar-tim-9.html</a></span> <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyoHl_ZNnKMKoxaZb_-IIPXYjXPes9qZigWyxGBfZiHqcJ-FO7poYbPAl3h-PqW8OQK5OiUPu6YT3mPCaGLL7nLG669WTxeTIBANqUzPV_yESt96ARdGEhw7DSEG8MEjroXqGeJIRVTeVMWI7oEE-3MmBU6eRWoXHhuPzFEdh5oNi5wmdk45KbbmjJE_U/s1280/Suriyan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="709" data-original-width="1280" height="354" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyoHl_ZNnKMKoxaZb_-IIPXYjXPes9qZigWyxGBfZiHqcJ-FO7poYbPAl3h-PqW8OQK5OiUPu6YT3mPCaGLL7nLG669WTxeTIBANqUzPV_yESt96ARdGEhw7DSEG8MEjroXqGeJIRVTeVMWI7oEE-3MmBU6eRWoXHhuPzFEdh5oNi5wmdk45KbbmjJE_U/w640-h354/Suriyan.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Desa Sidokerto, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo memiliki 2 Dusun yaitu Dusun Klanggri dan Dusun Sono. Di Dusun Klanggri terdapat dua lokasi tanah gogol tidak tetap yang terletak di blok Kidul Kali dan Lor Kali. Tanah gogol  yang terletak di Dusun Klanggri Blok Kidul Kali dan Lor Kali masing - masing diperuntukan bagi </span>warga gogol sebanyak 25 orang pegogol .<br /><br />Dan tanah gogol tidak tetap terletak di Dusun Klanggri Blok Kidul Kali telah dilakukan  pembagian dan pengukuran kembali yang untuk setiap ancernya di ceklek / dicuil sehingga tercetak menjadi 26 ancer/bidang, dengan tujuan 1 ancer untuk keperluan Desa yang dikelolah Kaur Kesra / Modin (Yatiman alm) yang hasilnya dipergunakan untuk kepentingan Masjid, dan sebagian untuk ganjaran tuwowo / juru air. Sedangkan 25 ancer digarap/dikelolah oleh 25 warga gogol.<br /><br />Pada sekitar tahun 1982, sebagian tanah ceklekan / cuilan tersebut telah dijual oleh Kaur Kesra / Modin  (Yatiman. alm)  kepada P. Marijo (alm). Sehingga tanah ceklekan / cuilan tersisa setengahnya dengan luas sekitar 4.118 meter persegi.<br /><br />Pada tahun 1996 - 1997,  tanah gogol tidak tetap Blok Kidul Kali sebanyak 25 ancer telah dijual oleh warga gogol pengelola kepada PT. YEKAPE dan sekarang menjadi Perumahan Taman Dika dan Park Royal.<br /><br />Pada sekitar  tahun 2018 Terdakwa Ali Nasikin, ST selaku Kepala Desa Sidokerto mendapatkan informasi dari mantan Kepala Desa Sidokerto ( Idris Sutrisno ) bahwa  ada tanah sisa / ceklekan / cuilan di Blok Kidul Kali, dan  atas informasi tersebut Terdakwa Ali Nasikin, ST menyampaikan dan mengajak saksi Samiun selaku Ketua RW 06 dimana tanah sisa / ceklekan / cuilan berada, untuk menjual.  <br /><br />Bahwa saksi Samiun mengajak  saksi H. Kastain, H. Sukamdi alm, dan saksi Suriyan yang menjabat sebagai Bendahara RW 06 untuk menemui H. Bisri. alm (mantan perangkat Desa)  dengan keperluan menanyakan perihal tanah tersebut, dan oleh H. Bisri. alm diberitahukan ada tanah sisa / ceklekan / cuilan di Blok Kidul Kali, tanah tersebut jangan dijual karena merupakan tanah sisa.<br /><br />Atas peringatan H. Bisri (alm)  tersebut, saksi Samiun mengajak beberapa orang ahli waris mantan pegogol tidak tetap untuk rapat di rumah H. Sukamdi (alm), dan dalam rapat tersebut oleh saksi Samiun dan beberapa orang ahli waris mantan pegogol ditunjuk sebagai panitia penjualan atas tanah sisa / ceklekan / cuilan dengan luas sekira 4.118 meter persegi tersebut antara lain : H. SAMIUN; (ketua),; H. Kastain,; Suriyan,; H. Sukamdi (Alm),; Abdul Manab,; Kariyo,; M. Jefri,; Jovano Lutfi, dan Said Muadham.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJphCBkGjC2OTTJUEczRLNGH35upS4dPh3QZ12EQtOXwl-rUPDipTpUZKSyLEY8TiHukTdV7wOJt7z0jrMTL6cQKlrpskH7hgmayIL-6hf2F0syiVYWBQUABkIvg6svbjMrjiUTQGhODBVdbKrUYfHxUiJNMZZ6w8vxjUG_qpn5Jb9rzNK0oy6nfLsi3U/s583/SDA1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="583" data-original-width="468" height="558" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJphCBkGjC2OTTJUEczRLNGH35upS4dPh3QZ12EQtOXwl-rUPDipTpUZKSyLEY8TiHukTdV7wOJt7z0jrMTL6cQKlrpskH7hgmayIL-6hf2F0syiVYWBQUABkIvg6svbjMrjiUTQGhODBVdbKrUYfHxUiJNMZZ6w8vxjUG_qpn5Jb9rzNK0oy6nfLsi3U/w447-h558/SDA1.jpg" width="447" /></a></div>Dari 9 orang yang ditunjuk sebagai panitia penjualan atas tanah sisa / ceklekan / cuilan dengan luas sekira 4.118 meter persegi tersebut, yang aktif mencari pembeli dan melakukan penjualan adalah saksi Samiun, Saksi H. Kastain, Saksi H. Sukamdi. alm,  dan Saksi Suriyan.<br /><br />Selanjutnya saksi Samiun, H. Kastain, H. Sukamdi. alm dan Suriyan menjual tanah sisa / cekelekan / cuilan di Blok Kidul Kali seluas 4.118 meter persegi tersebut kepada Sujono. Alm seharga Rp800.000.000 yang pembayarannya diangsur selama 1 tahun dan 6 bulan.<br /><br />Kemudian saksi Samiun, bersama-sama saksi H. Kastain, dan Saksi  Suriyan, menyampaikan hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa Ali Nasikin, ST selaku Kepala Desa Sidokerto  di Kantor Desa Sidokerto, sekalian membahas surat-surat dari tanah tersebut.<br /><br />Bahwa terdakwa Ali Nasikin, ST. sebagai Kepala Desa berdasarkan buku C Desa Sidokerto, sudah mengetahui tanah gogol tidak tetap Dusun Klanggri Blok Kidul Kali sudah tidak ada karena  tahun 1996-1997 telah dijual kepada PT. Yekape dan telah dimohon sertifikat dan telah menjadi Perumahan Taman Dika dan Perumahan Park Royal. Sehingga hanya tersisa tanah ceklekan / cuilan seluas 4.118 M2 yang merupakan asset Desa Sidokerto.<br /><br />Sementara Kesembilan saksi yang dihadirkan JPU dalam persidangan, Senin, 29 September 2025 adalah Siti Alifah (Istri Suriyan selaku Bendahara Tim 9),; Rokim,; Sugiono,; Miskan,; Sri Nafisah,; Hj.Mulyani,; Rini Fristioningsih,; Sulistyowati, dan Sunarnik. Kesembilan saksi ini adalah ahli wali waris tanah bekas gogol yang terletak di Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo<br /><br />Sidang berlangsung di ruang sidang Cakra Gedung Pengadilan Topikor Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Senin, 29 September 2025 yang diketuai Majelis Hakim Ni Putu Sri Indayani, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Athoillah, S.H, Ibnu Abas All, SH, MH masing-masing Ad Hock serta Panitera Pengganti (PP) Hari Santoso, SH. Sementara Ke-4 Terdakwa hadiri dalam persidangan dengan didampingi masing-masing Tim Penasehat Hukum-nya<br /> <br />Dari keterangan ke-9 orang saksi dihadapan Majelis Hakim terungkap bahwa para saksi termasuk Istri Suriyan selaku Bendahara Tim 9, Siti Alifah menerima uang yang disebut sebagai “rejeki” dari Suriyan. Dan uang tersebut telah dititipkan kepada Kejaksaan kecuali Siti Alifah mengembalikannya kepada Ali Nasikin setelah kasus ini mulai ramai diperbincangkan<br /><br />“Saya terima dari Suriyan tiga belas juta katanya rejeki,” kata para saksi.<br /><br />Saat JPU menanyakan terkait sebagai ahli waris tanah sisa/ceklekan/cuilan, para saksi mengatakan sudah tidak ada karena sudah dijual sekitar yahun 1990an. Namun terkait uang yang diterima para saksi dari Suriyan, para saksi mengaku sudah mengembalikannya kepada Kejaskaan<br /><br />Kalau tanah seluas 4.118 m2 adalah merupakan Asset Desa Sidokerto yang sudah diketahui oleh Ali Nasikin, ST selaku Kepala Desa berdasarkan buku C Desa Sidokerto, namun dijual oleh Ali Nasikin, ST selaku Kepala Desa Sidokerto, Samiun selaku Ketua RW 06  Desa Sidokerto,  Kec. Buduran, H. Kastain Selaku Tim 9 dan Suriyan selaku Bendahara Tim 9 yang juga Bendahara RW 06  Desa Sidokerto,  Kec. Buduran, Kab. Sidaorjo, apakah ada yang dipilah untuk dipilih menjadi Tersangka/Terdakwa<br /><br />Bukankan Suriyan selaku Bendahara Tim 9 yang disebut dalam surat dakwaan JPU adalah termasuk orang yang aktif mencari pembeli dan melakukan penjualan serta menerima uang sebanyak Rp800 juta? <br /><br />Lalu menagapa Suriyan hanya dijadikan sebagau saksi? Apakah ada kaitannya salah satu anak Suriyan dan istri Kasi Pidsus Sidoarjo sama-sama anggota Polri di Polda Jatim? <br /><br />Ketika hal itu ditanyakan ke JPU Wido maupun Wahyu, tak ada komentar apapun kecuali hanya mengatakan “silahkan ikti persidangannya”. (*) <br /></div>

News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sidang Perkara Korupsi Penjualan Aset Desa Sidokerto Kabupaten Sidoarjo, 9 Orang Saksi Mengaku Menerima Uang Dari Suriyan dan Uangnya Sudah Dititipkan Kepada Kejaksaan

#Terdakwa Ali Nasikin, ST selaku Kepala Desa sudah mengetahui tanah gogol tidak tetap di Dusun Klanggri Blok Kidul Kali sudah tidak ada berd...

»

Majelis Hakim Mnghukum Ringan Terdakwa Irwan Bachtiar Rachmat selaku Wakil Bupati Bondowoso tahun 2019 - 2024 Yang Terbukti Korupsi Rp2,303 M Divonis 1,3 Tahun Penjara

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgONe_9h0LevVEGlcr3scr9H0a4G5JxOYfN2eH2C0wBPqDt8WB8Z7N1AjyBt8i3Gtf6Fv8Oh3zcnJgqEKi2hT4-loPsxjXtOolFR-ZeyG2CTF2jsQ8TYw6EEqWD0KIgrhHjEop3uG6FtfRPLSJEWy9-kAEsEXJ2tYD94A2XfW6n7Ak_mYNmaALYYhUF02M/s2431/IMG_20250612_202558.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1843" data-original-width="2431" height="486" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgONe_9h0LevVEGlcr3scr9H0a4G5JxOYfN2eH2C0wBPqDt8WB8Z7N1AjyBt8i3Gtf6Fv8Oh3zcnJgqEKi2hT4-loPsxjXtOolFR-ZeyG2CTF2jsQ8TYw6EEqWD0KIgrhHjEop3uG6FtfRPLSJEWy9-kAEsEXJ2tYD94A2XfW6n7Ak_mYNmaALYYhUF02M/w640-h486/IMG_20250612_202558.jpg" width="640" /></a></div><h3><span style="color: red; font-size: large;">"Dalam Dakwaan JPU disbutkan bahwa Terdakwa Irwan Bachtiar Rachmat memarkup harga Meumbler dan mengarahkan 69 Lembaga/Yayasan termasuk 10 diantaranya atas usulan Irsan selaku anggota DPRD Bondowoso yang juga anak Terdakwa Irwan Bachtiar Rachmat agar memesan/membeli Meubler dari Toko milik Terdakwa yakni UD. Mega Antik Furniture. Lalu apakah Kejari Bondowoso akan menyeret pihak lain yang terlibat atau sudah cukup sampai disini saja?</span> <br /></h3></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />Majelis Hakim Pengadilan Topikor pada PN Surabaya, Kamis, 25 September 2025, menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Irwan Bachtiar Rachmat selaku Wakil Bupati Bondowoso tahun 2019 - 2024 dengan pidana penjara lebih tendah 3 bulan dari tuntutan JPU yaitu 1 tahun dan 3 bulan denda sebesar Rp50 juta Subsider 2  bulan (tuntutan JPU agar membayar denda Rp500 juta subsider 4 bulan kurungan) kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp2.303.108.000 dikurangkan dengan uang yang dititipkan ke Kejaksaan Negeri Bondowoso sebesar Rp2.303.108.000 dan dihitung sebagai uang pengganti karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi me-markup harga pembelian Mebeler dan mengarahkan agar 59 Lembaga/Yayasan Pendidikan Swasta memveli dari Tokonya UD. Mega Antik Furniture yang bersumber dari dana hibah APBD Kab. Bondowoso tahun 2023 hingga merugikan keuangan negara sebesar yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2.303.108.000<br /><br />Selain Terdakwa Irwan Bachtiar Rachmat, Majelis Hakim juga Memvonis Terdakwa Muhammad Hidayah selaku Koordinator dana Hibah yang juga Ketua salah satu Yayasan dalam perkara yang sama.<br /><br />Terdakwa Irwan Bachtiar Rachmat divonis lebih ringan dari Terdakwa Irwan Bachtiar Rachmat, yaitu dengan Pidana penjara selama 1 tahun denda sebesar Rp50 juta Subsider 2  bulan kurungan tanpa membayar uang pengganti (tuntutan JPU untuk membayar denda sebesar Rp500 juta)  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTeVxf57dSdyxgIO3p_DKUpFNjLWHhK5Sx6cFE9AMgTsUB1MQtrtuO9eXq-0yo0jSqEfMdl2HL4TxiSge2Gzi8tSgyb4Gsm_lNFU7-Yo-2_rlTAeBWKUFuwJQ5x4OE9oCc8uMH7cK709tXtsKVB8YaD6U_ut7YsGP7vHQPRmAN7yPQl31otg6JecKBlHw/s4160/IMG20250612131752.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTeVxf57dSdyxgIO3p_DKUpFNjLWHhK5Sx6cFE9AMgTsUB1MQtrtuO9eXq-0yo0jSqEfMdl2HL4TxiSge2Gzi8tSgyb4Gsm_lNFU7-Yo-2_rlTAeBWKUFuwJQ5x4OE9oCc8uMH7cK709tXtsKVB8YaD6U_ut7YsGP7vHQPRmAN7yPQl31otg6JecKBlHw/w640-h288/IMG20250612131752.jpg" width="640" /></a></div>Oleh Majelis Hakim, bahwa Kedua Terdakwa Terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korporasi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 atas perubahan UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Yang menjadi pertanyaan adalah terkait dalam surat dakwaan JPU yang disbutkan bahwa Terdakwa Irwan Bachtiar Rachmat memarkup harga Meumbler dan mengarahkan 69 Lembaga/Yayasan termasuk 10 diantaranya atas usulan Irsan selaku anggota DPRD Bondowoso yang juga anak Terdakwa Irwan Bachtiar Rachmat agar memesan/membeli Meubler dari Toko milik Terdakwa yakni UD. Mega Antik Furniture. Lalu apakah Kejari Bondowoso akan menyeret pihak lain yang terlibat atau sudah cukup sampai disini saja?"<br /><br />Sementara dalam putusan Majelis Hakim hanya menyebutkan sebanyak 59 Lembaga/Yayasan. Sedangkan JPU juga tidak bisa memastikan apakah akan ada pengembangan berikutnya atau tidak. Lalu apakah 10 lembaga/Yayasan atas usulan Irsan selaku anggota DPRD Kabupaten Bondowoso yang juga anak Terdakwa Irwan Bachtiar Rachmat yang memesan/membeli meumbeler dari UD. Mega Antik Furniture milik Terdakwa sudah dianggap selesai? </div><div style="text-align: justify;"><br />Sementara atas putusan Majelis Hakim tersebut, Terdakwa Irwan Bachtiar Rachmat dan Terdakwa Muhammad Hidayah sama-sama menerima, sedangkan JPU masih pikir-pikir </div><div style="text-align: justify;"><br />"Masih pikir-pikir Karena harus laporan dulu ke pimpinan," ujar JPU Dian Pranata Depari, SH dari Kejari Bondowoso. (*) <br /></div>

News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Majelis Hakim Mnghukum Ringan Terdakwa Irwan Bachtiar Rachmat selaku Wakil Bupati Bondowoso tahun 2019 - 2024 Yang Terbukti Korupsi Rp2,303 M Divonis 1,3 Tahun Penjara

"Dalam Dakwaan JPU disbutkan bahwa Terdakwa Irwan Bachtiar Rachmat memarkup harga Meumbler dan mengarahkan 69 Lembaga/Yayasan termasuk ...

»

Afifah Bashiroh, S.Pd., M.Pd Selaku Pendamping PKH Desa Lombok Kulon Kec. Wonosari Kab. Bondowoso Diadili Karena Dugaan Korupsi Rp290.878.350

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimzNaKCJY8HNx05mdQQ86XWoa_g7T3k7jrzB-4iED_QJHudc2DlwIXRjRC_-LQgp65fZDdQyuV7P34mmA6VWNn0ZPUicsWB8_epriy2ZCFm8HkXIHnSrwFUBdNyh9KJ3s65rGWEpBwmvjoBmqIajGgfjnCcvavu1h8HltJSgV4kIrEqmAqaVP_-pT6tIU/s526/1758782374_03f12710ea76707126b8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="344" data-original-width="526" height="418" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimzNaKCJY8HNx05mdQQ86XWoa_g7T3k7jrzB-4iED_QJHudc2DlwIXRjRC_-LQgp65fZDdQyuV7P34mmA6VWNn0ZPUicsWB8_epriy2ZCFm8HkXIHnSrwFUBdNyh9KJ3s65rGWEpBwmvjoBmqIajGgfjnCcvavu1h8HltJSgV4kIrEqmAqaVP_-pT6tIU/w640-h418/1758782374_03f12710ea76707126b8.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br />JPU Dian Pranata Depari dan M. Rizal Sikanna dari Kejaksaan Negeri Bondowoso, Rabu, 24 September 2025, menyeret Afifah Bashiroh, S.Pd., M.Pd. Binti Alm. Rokip selaku pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lombok Kulon Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 untuk diadili dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Topikir pada PN Surabaya dalam perkara dugaan Korupsi pemotongan dana PKH sebesar Rp290.878.350 (dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang bersumber dari APBN untuk masyarakat tidak mampu yang merugikan keuangan negara Rp290.878.350 (dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah)<br /><br />Dalam surat dakwaannya JPU mengatakan bahwa Terdakwa melakukan pemotongan dana bantuan milik peserta PKH dan juga menyimpan  kartu PKH milik sejumlah keluarga penerima manfaat, serta mencairkan dana tanpa izin pemilik kartu sebanyak 84 penerima PKH <br /><br />Menurut JPU, bahwa perbuatan Terdakwa Afifah Bashiroh, S.Pd., M.Pd. Binti Alm. Rokip sebagaimana diatur dan diancam pidana  dalam Dakwaan Primer Pasal 2 ayat (1) Atau Subsider Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 atas perubahan UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP<br /><br />Atas surat Dakwaan JPU, Terdakwa Afifah Bashiroh, S.Pd., M.Pd. Binti Alm. Rokip maupun melalui Penasehat Hukum-nya tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi sehingga persidangan akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi yang akan dihadirkan JPU. (*)<br /></div>

News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Afifah Bashiroh, S.Pd., M.Pd Selaku Pendamping PKH Desa Lombok Kulon Kec. Wonosari Kab. Bondowoso Diadili Karena Dugaan Korupsi Rp290.878.350

BERITA KORUPSI .CO - JPU Dian Pranata Depari dan M. Rizal Sikanna dari Kejaksaan Negeri Bondowoso, Rabu, 24 September 2025, menyeret Afifah ...

»

Tiga Terdakwa Korupsi Dana Hibah DPRD Jatim Ke Pokmas Kab. Sampang Divonis Berbeda

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHwB7M-4uKTgxZZufy3AP05waUypwOl7hRsCnGraJgr_Zhxui6qmXsjs9VFlIoDaa7gaDa8EqmCLx2z8ND5Mv0fcdu2wC8hTEXHNd1g0B6rM8AKpVKzi3uUcrbWEVJdcI0xZzKodajT6I3dqh6WXGtXBEDd6sCXAb1fdO6Yboe7LkipVyYbpu_jnYqDgk/s640/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHwB7M-4uKTgxZZufy3AP05waUypwOl7hRsCnGraJgr_Zhxui6qmXsjs9VFlIoDaa7gaDa8EqmCLx2z8ND5Mv0fcdu2wC8hTEXHNd1g0B6rM8AKpVKzi3uUcrbWEVJdcI0xZzKodajT6I3dqh6WXGtXBEDd6sCXAb1fdO6Yboe7LkipVyYbpu_jnYqDgk/w640-h360/1.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">#Dalam fakta persidangan terungkap dari keterangan Saksi Zaenal Afif Subeki selaku Kasubbag Rapat dan Risalah Kesekretariatan DPRD Provinsi Jatim Mengaku bahwa dana hibah yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mengalir ke Pokmas Dewan Daru dan Pokmas Panca Indra adalah dana pokir Abdul Halim selaku anggota DPRD Jawa Timur yang juga Ketua Fraksi Gerinda#</span><br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Majelis Hakim Pengadilan Topikor pada PN Surabaya, Selsa, 23 September 2025, menjatuhkan hukuman pidana penjara yang berbeda terhadap Tiga Terdakwa Korupsi penyalahgunaan dana hibah APBD Pemprov Jatim tahun anggaran (TA) 2020 kepada Dua Pokmas di Kabupaten Sampang yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.095.549.302<br />Ketiga Terdakwa itu adalah Maryam Faizah selaku Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Dewan Daru, dan Terdakwa Siti Romzeh selaku Ketua (Pokmas) Panca Indra divonis masing-masing dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp50 juta Subsider 2 bulan kurungan <br /><br />Sedangkan Terdakwa Syaifuddin, S.Kep. selaku  bendahara Pokmas Panca Indra (berkas perkara penuntutan dilakukan masing-masing terpisah) divonis penjara selama 3 tahun dan 3 bulan Rp50 juta Subsider 2 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp311 juta subsider 2 tahun penjara <br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap Ketiga Terdakwa (Maryam Faizah, Siti Romzeh dan Syaifuddin, S.Kep) dijatuhkan Majelis Hakim yang diketuai I Made Yuliada, SH., MH  dengan dibantu dua Hakim anggota yaitu  Darwin Panjaitan, SH., MH dan Agus Kasiyanto, SH., MH masing-masing sebagai Ad Hock serta Panitra Pengganti (PP) yang digadiri Penasehat Hukum para Terdakwa dan JPU Eddy Soedradjat dari Kejari Sampang<br /><br />Menurut Majelis Hakim, bahwa perbuatan Ketiga Terdakwa (Maryam Faizah, Siti Romzeh dan Syaifuddin, S.Kep) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama "karena jabatan dan kewenangan (sebagai Pejabat Ketua dan Bendahara Pokmas)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 atas perubahan UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP<br /><br />Dari putusan Majelis Hakim ini dapat dilihat bahwa Pasal 3 UU Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak hanya berlaku kepada Pejabat Negara/Pemerintah atau PNS tetapi juga terhadap masyarakat yang memiliki jabatan diantaranya sebagai Ketua Pokmas <br /><br />Dalam fakta persidangan terungkap dari keterangan Saksi Zaenal Afif Subeki selaku Kasubbag Rapat dan Risalah Kesekretariatan DPRD Provinsi Jatim mengatakan, bahwa semua Pokmas adalah usulan seluruh anggota DPRD Jawa Timur melalui dirinya dan kemudian disampaikan ke OPD (Organisasu Pemerintah Daerah atau Dinas terkait) yang setiap tahunnya berjumlah 20 ribu pokmas <br /><br />Saksi Zaenal Afif Subeki menjelaskan, bahwa dana hibah yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mengalir ke Pokmas Dewan Daru dan Pokmas Panca Indra adalah dana pokir Abdul Halim selaku anggota DPRD Jawa Timur yang juga Ketua Fraksi Gerinda <br /><br />Namun hingga perkara ini divonis, Abdul Halim selaku anggota DPRD Jawa Timur periode 2019 - 2025 yang juga Ketua Fraksi Gerinda tidak pernah dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan.<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah keterangan Saksi Zaenal Afif Subeki selaku Kasubbag Rapat dan Risalah Kesekretariatan DPRD Provinsi Jatim hanya terungkap dalam persidangan atau sudah ada dalam BAP (berita acara pemeriksaan) saksi pada saat di penyidikan ?. (*)<br /></div>

News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Tiga Terdakwa Korupsi Dana Hibah DPRD Jatim Ke Pokmas Kab. Sampang Divonis Berbeda

#Dalam fakta persidangan terungkap dari keterangan Saksi Zaenal Afif Subeki selaku Kasubbag Rapat dan Risalah Kesekretariatan DPRD Provinsi ...

»

Bagaimana Sasib DR. Tri Susilowati, SH., M.Kn., Ph.D selaku Notaris dan Suriyan Selaku Bendahara Tim 9 Penjualan Aset Desa Di Kabupaten Sidoarjo, Apakah Akan Jadi Tersangka

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimgG4k6cTlqVEJg7fI3qMmNejqf3rG-xzhvSOoSWPxN5MSa5GQWNIoGlaHennotWuPHbxiv8GV2uJIFcYKixsqVX3K8DvgR8dZL_ihB3P0QQ4NhnrIL57phLqYT4Injz1BehyphenhyphenQT8fne9DaHGTMoQbYDUQd1aQEe09uvX_pqL1FnIVEZO00T_1VgQD9ekc/s705/b..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="705" height="448" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimgG4k6cTlqVEJg7fI3qMmNejqf3rG-xzhvSOoSWPxN5MSa5GQWNIoGlaHennotWuPHbxiv8GV2uJIFcYKixsqVX3K8DvgR8dZL_ihB3P0QQ4NhnrIL57phLqYT4Injz1BehyphenhyphenQT8fne9DaHGTMoQbYDUQd1aQEe09uvX_pqL1FnIVEZO00T_1VgQD9ekc/w640-h448/b..jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.C0 – </span></b><br />Dihadapan Majelis Hakim terungkap bahwa Saksi Suriyan selaku Bendahara Tim 9 aktif mencari pembeli seluas 4.118 M² tanah yang terletak di Dusun Klanggri, Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022<br /><br />Padahal pada tahun 2019, Suriyan sudah mengetahui melalui Suhermanto kalau tanah yang akan dijual itu bukanlah tanah gogol. Selain itu, pada tahun 2019, warga juga pernah membuat surat somasi dan membuat spanduk di lokasi tanah<br /><br />Selain itu, terungkap pula bahwa Saksi Suriyan juga menerima sejumlah uang sebesar Rp675 juta yang tercatat dan Rp125 juta tidak tercatat atau total uang diterima Saksi Suriyan adalah totalnya sebesar Rp800 juta. Menurut Saksi Suriyan, bahwa uang yang diterimanya itu sebagian untuk Masjid sebesar Rp40 juta, untuk pembangunan makam Rp35 juta, untu waris bekas tanah gogol masing-masing sebesar Rp13 juta sebanyak 25 orang dan untuk pengajian Rp75 juta<br /><br />“Saya hanya menerima enam ratus tujuh puluh lima tidak sampai lapan ratus,” kata Saksi Suriyan menjawab pertanyaan Majelis Hakim Athoillah, SH <br /><br />Majelis Hakim pun menanyakan saksi uang yang diterimnaya itu kemana saja. Dan di jawab oleh Saksi Suriyan,  “untuk Masjid sebesar Rp40 juta, untuk pembangunan makam Rp35 juta, untu waris bekas tanah gogol masing-masing sebesar Rp13 juta sebanyak 25 orang dan untuk pengajian Rp75 juta”.<br /><br />Dari rincian yang disampaikan Saksi Suriyan, Majelis Hakim pun mengatakan bahwa tidak sampai Rp800 ratus juta. “Apakah ada uang saudara terima yang tidak tercatat berapa?,” tanya Majelis Hakim kemudian. Dan di jawab oleh saksi “sebesar seratus dua puluh lima juta”.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgK0tnHS_PxKKwigKrQuOVnpvpoFldokASpiUx-44vnz4m98VrrPBsxqHLnPzWZ0WOOL7nkBTMe264ZY11V-Dh9U3XLz5QS4zBaV_BDpdTWX4BqOzw4pnHG7j2Qfc6lMSygWMUGw_EOqFE_hVJUKv2AgngUrrPgz1saDsCPNGRuAGXhFcgrmNcVjeLcJL4/s747/1..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="747" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgK0tnHS_PxKKwigKrQuOVnpvpoFldokASpiUx-44vnz4m98VrrPBsxqHLnPzWZ0WOOL7nkBTMe264ZY11V-Dh9U3XLz5QS4zBaV_BDpdTWX4BqOzw4pnHG7j2Qfc6lMSygWMUGw_EOqFE_hVJUKv2AgngUrrPgz1saDsCPNGRuAGXhFcgrmNcVjeLcJL4/w616-h640/1..jpg" width="616" /></a></div>Anehnya, saat JPU menanyakan beberapa kali terkait jumlah uang sebesar Rp800 juta, Saksi Suriyan selalu mengatakan tidak terima kecuali sebesar Rp18 juta sebagai Bendahara Tim 9 yang kerjaanya hanya mencatat pengeluaran dan tidak pernah memegan uang.<br /><br />Sementara saksi DR. Tri Susilawati, SH., M.Kn., Ph.D selaku Notaris yang membuat PPJB (pengikatan jual beli), membuat Surat Kuasa Jual Beli yang dibawa Basuki (menurut saksi Broker) tanpa ada surat kuasa dari ahl waris hanya berdasarkan keterangan Kepala Desa yang sudah Terdakwa dalam perkara ini<br /><br />Hal itu terungkap dalam persidangan yang berlangsung pada Senin, 22 September 2025 saat JPU Wahyu dan Wido menghadirkan DR. Tri Susilawati, SH., M.Kn., Ph.D selaku Notaris sebagai saksi dihadapan Majelis Hakim   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiopBg0RPpq2JQWoX9obSStZcLZ8vLtsik1UMYobkgZUj1jZLCOD-5_t1OQn4P-dk6oBlrHa7-mU8wPU3xJb54iasDTR3O6lUs0BVP9wjV9CjhKP6XfmqWo42BN3rkI_djPwR0d_jD6N61tgTyuTsBJmzT_r6V_Gw8FUtrPnBkXUgx6k21qiP916QE-uzk/s4096/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="3106" data-original-width="4096" height="486" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiopBg0RPpq2JQWoX9obSStZcLZ8vLtsik1UMYobkgZUj1jZLCOD-5_t1OQn4P-dk6oBlrHa7-mU8wPU3xJb54iasDTR3O6lUs0BVP9wjV9CjhKP6XfmqWo42BN3rkI_djPwR0d_jD6N61tgTyuTsBJmzT_r6V_Gw8FUtrPnBkXUgx6k21qiP916QE-uzk/w640-h486/2.jpg" width="640" /></a></div>Pertanyaannya adalah, apakah yang dilakukan Saksi Suriyan selaku Bendahara Tim 9 dan saksi DR. Tri Susilawati, SH., M.Kn., Ph.D selaku Notaris sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?<br /><br />Kalau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lalu apakah keduanya hanya cukup sebagai saksi ?<br /><br />Atau adakah kaitannya, bahwa anak Saksi Suriyan dan istri Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sidoarjo sama-sama anggota Kepolisian di Polda Jatim sehingga Suriyan hanya sebagai Saksi?. (Jen)</div>

News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Bagaimana Sasib DR. Tri Susilowati, SH., M.Kn., Ph.D selaku Notaris dan Suriyan Selaku Bendahara Tim 9 Penjualan Aset Desa Di Kabupaten Sidoarjo, Apakah Akan Jadi Tersangka

BERITA KORUPSI .C0 – Dihadapan Majelis Hakim terungkap bahwa Saksi Suriyan selaku Bendahara Tim 9 aktif mencari pembeli seluas 4.118 M² tana...

»

Ketua Majelis Hakim Dilmil III-12 Sby “Meragukan” Keterangan Ahli Psikologi DR. Riza Wahyuni, S.Psi., M.Psi Yang Dihadirkan Otmil III-11 SbyDalam Perkara Dugaan Penca**lan

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIcSdgLjvgnEwjxQaYavXNbk48zaeF0HtSGwR5zKDzp5BUBH30JI5RiSOX6l5K2vz_GM0APL3VU-3F-zLanavU-7JZE-KTWKxyiSgitEVzYOcxYvUp-_lqv0vK3K6OoujLkh3cK_47460aRuerMD5URczo-FIk8tGRKCpzwm_XySbI7E0rSKhk0xe1PKs/s1280/IMG20250922112107_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIcSdgLjvgnEwjxQaYavXNbk48zaeF0HtSGwR5zKDzp5BUBH30JI5RiSOX6l5K2vz_GM0APL3VU-3F-zLanavU-7JZE-KTWKxyiSgitEVzYOcxYvUp-_lqv0vK3K6OoujLkh3cK_47460aRuerMD5URczo-FIk8tGRKCpzwm_XySbI7E0rSKhk0xe1PKs/w640-h360/IMG20250922112107_01.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: x-large;">“Pada sidang Perkara KDRT pada tahun 2024 Dengan Terdakwa yang sama dalam perkara Penca*lan yaitu Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra, DR. Riza Wahyuni, S.Psi., M.Psi sudah dihadirkan Otmil III-11 Surabaya dan dalam perkara kedua (Penca*lan), DR. Riza Wahyuni, S.Psi., M.Psi hadir dalam persidangan sebagai pendamping Korban. Sementara Surat atau Memoradum Nomor : M 1309/1a.5.1.HSHP/LPSK/09/2025 dari LPSK kepada Sekretaris Jenderal LPSK untuk membuat surat tugas atas  Surat Panggilan Saksi dari Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor: B/1348/IX/2025, tanggal 19 September 2025 untuk memanggil Psikolog Rujukan LPSK atas nama DR. Riza Wahyuni, S.Psi., M.Psi, Psikolog untuk dapat menyampaikan keterangan pemeriksaan Psikologis pada tanggal 22 September 2025 di Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk Terdakwa atas nama Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra. Dari surat tugas ini, apakah keterangan Riza Wahyuni, S.Psi., M.Psi sebagai Ahli Psikolog atau SaksiTambahan? Lalu Apakah keterangan Riza Wahyuni, S.Psi., M.Psi sebagai Ahli Psikolog dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP?”</span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Sidang perkara pidana dugaan penca**lan dengan Terdakwa Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra terhadap korban selaku anak tiri kedua Terdakwa (lahir tahun 2003, anak pertama lahir tahun tahun 2000) atau anak kandung kedua  dari pernikahan pertama antara dr. Maedy Christiyani Bawolje, anak mantan Danlantamal III Surabaya tahun 2002 atau sekarang Kodaeral V Surabaya,  dengan suami pertamanya yakni AKBP Pol. Hendrik Aswan Aprilian (saat ini bertugas di Mabes Polri) yang menikah pada Novmber 2001 (bercerai pada tahun 2011 di PN Batam). Sedangkan dari pernikahan kedua pada tahun 2013 (bercerai pada tahun 2017 di PA Surabaya), memiliki anak 1 angkat laki-laki. Sementara pernikan ketiga dr. Maedy Christiyani Bawolje dengan Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra pada tahun 2021 belum dikaruniai anak (bercerai pada September 2025 di PA Aurabaya), kembali disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Senin, 22 September 2025 dengan agenda mendengarkan keterangan Ahli Psikologi Klinis-Forensik dari LSPSK yang dihadirkan oleh Oditur Militer (Otmil) III-11 Surabaya  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBkLjucEb2KCyFClOHRlTofp-ZHD7ACa142UowiD-wqI3FIxRRvk-E_Fx08PnrGFgJOdOQiyGxiFpZ3_DqIC_J_-AJxQrn9kCbf9237FAzxU3FwAta5kzNfplpw7Qm-YaUI3LkmQOGxg6Ar66cFGCoTx0cynrJ_A-xPLP1nUh8rYCBUNdHBKHyn4hy634/s1280/IMG20250922110612_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBkLjucEb2KCyFClOHRlTofp-ZHD7ACa142UowiD-wqI3FIxRRvk-E_Fx08PnrGFgJOdOQiyGxiFpZ3_DqIC_J_-AJxQrn9kCbf9237FAzxU3FwAta5kzNfplpw7Qm-YaUI3LkmQOGxg6Ar66cFGCoTx0cynrJ_A-xPLP1nUh8rYCBUNdHBKHyn4hy634/w640-h360/IMG20250922110612_01.jpg" width="640" /></a></div>Ahli yang dihadirkan Otmil  III-11 Surabaya Mayor CHK Kurnia, SH (atau yang sidang Letkol CHK Yadi Mulyadi) di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Senin, 22 September 2025 adalah DR. Riza Wahyuni, S.Psi., M.Psi, jabatan : Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, Kesatuan : Psikologi (sesuai surat panggilan Otmil yang didapat dari Tim PH Terdakwa)<br /><br />Sementra persidangan berlangung di ruang Sidang Utama Pengadilan Militer III-12 Surabaya,  Senin, 22 September 2025 diketuai Majelis Hakim yang juga Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya Kolonel Laut (H) Amriandle, SH., MH dengan dibantu dua Hakim anggota yaitu Letkol CHK M. Arif Sumarsono, SH., MH dan Mayor  Laut (H) Mirza Ardiyansah, SH., MH.,  serta Panitra Letnan Satu Destri Prasetyoandi, SH., MH, dimana Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra didampingi Tim Penasihat Hukum (PH) Terdakwa dari Yayasan LBH Wira Yuda Jakarta yang terdiri dari Brigjen TNI (Purn) S. Samsul, SH., MH,; Kolonel (Purn) Misdin Simarmata, SE., SH;, Kolonel (Purn) Raden Hudi Pumomo, SH. M.Hum,;  Kolonel (Purn) Bhumi A, SH., MH,; Letkol (Purn) Rudi Sangadji, SH., MH dan Letkol (Purn) Suharno, SH., MH serta dari Lanmar (Pangkalan Korps Marinir) Surabaya yakni Letda TNI AL Dadang dan Finistri Noor <br /><br />Dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim terungkap, ternyata DR. Riza Wahyuni, S.Psi., M.Psi sebelumnya pernah dihadirkan sebagai saksi dari LPSK dalam perkara KDRT yang sudah berkekuatan hukum tetap atas vonis dari Mahkamah Agung RI  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg__UZu8gXAmaARlTBJVI_9B82iDB3j8t8vRx7RQ36dj4LhrcXzLblDravehd25kknCYRbqJSOawdpVMyYEvtvhgP-MXypJMgr2SN6-bAB1OEdgYKUGQetM3O_q6_iPPIGI7_z6vRnqN0eAVtqbK06wkqKbGtcIFelNhvPeilY4_FrNzome8WNBz90xS9Y/s1280/IMG20250922110612_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg__UZu8gXAmaARlTBJVI_9B82iDB3j8t8vRx7RQ36dj4LhrcXzLblDravehd25kknCYRbqJSOawdpVMyYEvtvhgP-MXypJMgr2SN6-bAB1OEdgYKUGQetM3O_q6_iPPIGI7_z6vRnqN0eAVtqbK06wkqKbGtcIFelNhvPeilY4_FrNzome8WNBz90xS9Y/w640-h360/IMG20250922110612_01.jpg" width="640" /></a></div>Selain jadi dalam perkara KDRT, DR. Riza Wahyuni, S.Psi., M.Psi juga mengikuti persidangan perkara kedua yaitu dugaan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP yang berbunyi : <i>“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".</i><br /><br />Kehadiran DR. Riza Wahyuni, S.Psi., M.Psi dan mengikti jalannya mengikuti persidangan dalam perkara kedua yaitu dugaan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP karena DR. Riza Wahyuni, S.Psi., M.Psi mendampingi korban saat memberikan keterangan dalam persidangan <br /><br />Hal ini dismapaikan Ketua Majelis Hakim Dilmil III-12 Surabaya Kolonel Laut (H) Amriandle, SH., MH kepada DR. Riza Wahyuni, S.Psi., M.Psi seusai Otmil III-11 Surabaya, Tim PH Terdakwa dan dua anggota Majelis Hakim mengajukan puluhan pertannyaan, dimana persidangan bejalan hampi2 2 jam lebih yang dimonopoli pertanyaan dari Tim PH Terdakwa<br /><br />“Keterangan saudara tidak relefan sebagai ahli karena saudara sebagai saksi dalam perkara sebelumnya dan perkara ini saudara mengikti sebagai penamping korban/saksi,” ucap Ketua Majelis Hakim Dilmil III-12 Surabaya Kolonel Laut (H) Amriandle, SH., MH. Dan hal itu diakui oleh DR. Riza Wahyuni, S.Psi., M.Psi<br /><br />“Ahli itu harusnya tidak mengikuti,” lanjut Ketua Majelis Hakim Dilmil III-12 Surabaya Kolonel Laut (H) Amriandle, SH., MH<br /><br />Saat Ketua Majelis Hakim Kolonel Laut (H) Amriandle, SH., MH menanyakkan DR. Riza Wahyuni, S.Psi., M.Psi ahli Psikologi terkait penyebab trauma dan depresi, apakah bisa diakibatkan faktor lain, dan dijawan oleh DR. Riza Wahyuni, S.Psi., M.Psi ahli Psikologi “bisa”.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWNZp3XSXfBsd6PEWtXD25ssbcCV6OtYIpusx8TVfAiXSE4ZbiBtUgnH0QMRtN1TQIjBbYT81IYqNjoqGF1Kfk6WTNIDQMnUyPzrjkpaQKGinjrc-LR6o-ghFrFvapiIP_Fcs8Hb6TouLHrP3lcgn9zgN_hyphenhyphenfrJRpBBDe1YN9dPHRMlxlL2d0h8L8pVU4/s1066/LPSK..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="610" data-original-width="1066" height="366" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWNZp3XSXfBsd6PEWtXD25ssbcCV6OtYIpusx8TVfAiXSE4ZbiBtUgnH0QMRtN1TQIjBbYT81IYqNjoqGF1Kfk6WTNIDQMnUyPzrjkpaQKGinjrc-LR6o-ghFrFvapiIP_Fcs8Hb6TouLHrP3lcgn9zgN_hyphenhyphenfrJRpBBDe1YN9dPHRMlxlL2d0h8L8pVU4/w640-h366/LPSK..jpg" width="640" /></a></div>Disisi lain, Tim PH Terdakwa juga meragukan keterangan DR. Riza Wahyuni, S.Psi., M.Psi sebagai Ahli Psikologi, karena Tim PH terdakwa menganggap babhwa keterangan DR. Riza Wahyuni, S.Psi., M.Psi tendensius memberatkan Terdakwa karena DR. Riza Wahyuni, S.Psi., M.Psi sudah mengetahui dua perkara yang menyeret Terdakwa<br /><br />Salah satu keterangan DR. Riza Wahyuni, S.Psi., M.Psi yang dianggap tendensius dan dianggap memberatkan Terdakwa adalah, bahwa trauma, dan depresi yang dialami Korban adalah akibat pelecehan sekssual yang dilakukan oleh Terdakwa<br /><br />Menurut DR. Riza Wahyuni, S.Psi., M.Psi sebagai Ahli Psikologi, bahwa keterangan Korban dianggap jujur atai tidak berbohong. Sementara dalam putusan Pengadilan Militer (Dimil) III-12 Surabaya, Pengadilan Militer Tinggi (Dilmilti) III Surabaya maupun Mahkamah Agungu menyetakan, bahwa “apa yang dialami Korban bukan hanya akibat dari perbuatan Terdakwa tetapi disebabkan multi factorial (banyak faktor) dan adanya kekerasan dalam rumah tangga dari perkainan sebelumnya”.<br /><br />Dalam pertimbangan Majelis Hakim menjelaskan terkait “hasil Visum et Repertum dari rumah sakit Al Irsyad Surabaya Nomor 06 / VIS / RSAI / IV / 2024 tanggal 29 April 2024, saksi-3 (atau Saksi-1 dalam perkara Penca**lan) mengalami luka memar di punggung, dada dan lengan sesuai Visum et Repertum dari rumah sakit Al Irsyad Surabaya Nomor 08 / VIS / RSAI / IV / 2024 tanggal 29 April 2024<br /><br />Namun saksi- 1 (dr. Maedy Christiyani Bawolje), saksi-2 (anak pertama dr. Maedy Christiyani Bawolje) dan saksi- 3 (atau Saksi-1 dalam perkara Penca**lan) tidak mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRsvbsWrnFl6TatwIOtPpD22IQJPYdh4jZ1oEYodLXnw0UcXVLIzbrpIECneWOcKY0OkfKXnh1yLiusNJyUvA_abUicgiwlPboAe1lGDUCCPC7zuUroLgmLu3HHebhXVa_kbnwqvW5YXjkoNXKyp6gLDPde5C3A30EPNyPiMUBb-34v2yg-pIKV8wY8PQ/s1280/IMG20250922112107_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRsvbsWrnFl6TatwIOtPpD22IQJPYdh4jZ1oEYodLXnw0UcXVLIzbrpIECneWOcKY0OkfKXnh1yLiusNJyUvA_abUicgiwlPboAe1lGDUCCPC7zuUroLgmLu3HHebhXVa_kbnwqvW5YXjkoNXKyp6gLDPde5C3A30EPNyPiMUBb-34v2yg-pIKV8wY8PQ/w640-h360/IMG20250922112107_01.jpg" width="640" /></a></div>Namun DR. Riza Wahyuni, S.Psi., M.Psi sebagai Ahli Psikologi tidak menjawab pertanyaan Tim PH Terdakwa terkait hubungan S** antara Koraban dengan teman sekolahnya pada tahun 2021 sebelum pernikahan dr. Maedy Christiyani Bawolje dengan Terdakwa berlangsung dan di selesaikan secara kekeluargaan, dan saksi salah seorang guru Korban dihadirkan pada persidangan sebelumnya<br /><br />Sementara keterangan selaku ahli hukum pidana, Filsafat Hukum dan Kriminologi  dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya Dr. Sholahuddin, SH., MH yang dihadirkan Otmil III-11 Surabaya dalam persidangan yang berlangsung pada Rabu, 10 September 2025, menjelaskan bahwa kekerasan dan memaksa adalah berbeda<br /><br />"Kalau kekerasan itu misalnya ada bekas kuku, cengkraman atau tangan masuk ke kenaluan perempuan," kata Dr. Sholahuddin, SH., MH<br /><br />Saat Otmil Letkol CHK Yadi Mulyadi menanyakan Ahli terkait tangan korban yang menepis (dengan memperagakan) perbuatan Terdakwa, apakah itu kekerasan atau memaksa, dan menurut Ahli bahwa itu adalah memaksa<br /><br />Ahli juga menjelaskan terkait barang bukti yang sah kapan ditemukan, bagiamana ditemukan dan kapan ditemukan. "Kalau alat bukti itu ditemukan sebelum ada penyidikan itu tidak relevan," ucap Dr. Sholahuddin, SH., MH<br /><br />"Saksi itu yang mendengar, melihat dan merasakan peristiwa," lanjut Dr. Sholahuddin, SH., MH  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0Oda7nX5pbWsk0sKqUxzGCF3VYWnmTagreFXWJKK70mvqG1LqjVsX92v_im9FRRE1SskgYVNyoI4BQINwux7IOo3DllhC7eJlVCWTVPDWNysGl69Wjdt0xsbwYsLKO6cskvAMa4lmpewpkpZHlzDKNktyk2mysTI5ygKesjZOMMrINmzOkl9pEkDDIOQ/s1280/IMG20250922110612_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0Oda7nX5pbWsk0sKqUxzGCF3VYWnmTagreFXWJKK70mvqG1LqjVsX92v_im9FRRE1SskgYVNyoI4BQINwux7IOo3DllhC7eJlVCWTVPDWNysGl69Wjdt0xsbwYsLKO6cskvAMa4lmpewpkpZHlzDKNktyk2mysTI5ygKesjZOMMrINmzOkl9pEkDDIOQ/w640-h360/IMG20250922110612_01.jpg" width="640" /></a></div>Pertanyaan Tim PH Terdakwa kepada Ahli bukan tidak beralasan. Sebab barang bukti dan saksi yang dijadikan Otmil dalam perkara dugaan penca**lan yang saat ini diadili, sudah pernah dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara KDRT dengan Terdakwa maupun korban yang sama<br /><br />Tanggapan dari Tim PH Terdakwa adalah bahwa keterangan saksi 2, saksi 3 dan saksi 4 pada keterangannya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, karena tidak terpenuhinya kriteria sebagai alat bukti yang sah, sebab hanya mendengar tidak melihat dan tidak mengalami sendiri peristiwa dugaan pencabulan yang hanya berdasarkan cerita dari saksi korban.<br /><br />"Putusan MA No 65 tahun 2010 menyebutkan bahwa saksi merupakan testimonium de auditu yang tidak bisa dijadikan sebagai keterangan saksi dan alat bukti yang sah. Sehingga  tidak terdapat adanya saksi fakta atas dugaan pencabulan perkara aquo sebagaimana diperkuat oleh Ahli pidana dalam persidangan," ujarnya.<br /><br />"Mengenai perluasan alat bukti sbagaimana dalam putusan MK tahun  2010 tidak terpenuhi untuk dijadikan alat bukti petunjuk karena tidak didukung dengan keberadaan alat bukti VeR atau bukti-bukti fisik sebagai bukti terjadinya perbuatan pidana pencabulan," lanjutnya.<br /><br />Yang menjadi pertanyaan adalah terkait surat pengembalian berkas perkara pada saat masih penyidikan dari Otmil III-11 Surabaya kepada Danpomal V Surabaya  Nomor : B/185/XII/2024 taggal 16 desember 2024 tentang : <br />a. Agar dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap Tersangka (Terdakwa), Korban, dr. Maedy </div><div style="text-align: justify;">   Christiyani Bawolje (apakah Tersangka melakukan kekerasan atau pemaksaan saat dilakukan Cabul),; <br />b. Agar ditambahkan Saksi Ahli dari RSPAL yang memeriksa (Korban) untuk menyelaraskan apakah </div><div style="text-align: justify;">    akibat perbuatan cabul yang diterima (Korban) mengalami traumatic stress disonder yang diterima </div><div style="text-align: justify;">   (Korban) atau dampak lain karena jarak dilakukan perbuatan cabul tahun 2021 sedangkan saat </div><div style="text-align: justify;">   dilangsungkan pemeriksaan tahun 2024,; <br />c. Agar ditambahkan Saksi yang mengetahui perbuatan tersebut (sesuai dokumen yang diperoleh dari </div><div style="text-align: justify;">   Tim PH Terdakwa)<br /><br />namun menurut Tim PH Terdakwa, hal itu tidak pernak ada dihadirkan di persidangan terkait siapa yang mengetahui perbuatan tersebut dan Terdakwa pun tidak pernah diminta keterangannya oleh penyidik Pomal V Surabaya. (Jen) <br /></div>

News Pemerintahan Pidana Regional Ketua Majelis Hakim Dilmil III-12 Sby “Meragukan” Keterangan Ahli Psikologi DR. Riza Wahyuni, S.Psi., M.Psi Yang Dihadirkan Otmil III-11 SbyDalam Perkara Dugaan Penca**lan

“Pada sidang Perkara KDRT pada tahun 2024 Dengan Terdakwa yang sama dalam perkara Penca*lan yaitu Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Ek...

»

Beranikah Majelis Hakim Dilmil III-12 Sby Membebaskan Terdakwa Setelah Mendengarkan Pendapat Ahli Hukum Pidana Dr. Sholahuddin, SH., MH?

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicEOTJ8BQB9QdTvui7W9M9lTUBlnMpcP7dM7Sh0-xX6yNOBfLL_YuLWzClDnAr_iACz1SNTO0qjsfmYyxRnGypJ3WqM9rRU2JXzbmNm1xZ5GtBN7vfmNrOded1U9SAbK9I_M4kJfbfJBybs23q5jWeGPj65nwpXvs4nppLlOVxBBEE_yBTFdPj0TgS6fE/s1040/2..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicEOTJ8BQB9QdTvui7W9M9lTUBlnMpcP7dM7Sh0-xX6yNOBfLL_YuLWzClDnAr_iACz1SNTO0qjsfmYyxRnGypJ3WqM9rRU2JXzbmNm1xZ5GtBN7vfmNrOded1U9SAbK9I_M4kJfbfJBybs23q5jWeGPj65nwpXvs4nppLlOVxBBEE_yBTFdPj0TgS6fE/w640-h288/2..jpg" width="640" /></a></div><h3><span style="font-size: large;"><span style="color: red;"><b>#Pertanyaan Tim PH Terdakwa kepada Ahli hukum pidana adalah terkait barang bukti dan saksi yang dijadikan Otmil dalam perkara dugaan penca**lan yang saat ini diadili, sudah pernah dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara KDRT dengan Terdakwa maupun korban yang sama#</b></span></span></h3><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br />Sidang perkara pidana dugaan pencabulan dengan Terdakwa Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra terhadap korban selaku anak tiri Terdakwa atau anak kedua dari pernikahan pertama antara dr. Maedy Christiyani Bawolje, anak mantan Danlantamal III Surabaya tahun 2002 atau sekarang Kodaeral V Surabaya,  dengan suami pertamanya yakni AKBP Pol. Hendrik Aswan Aprilian (saat ini bertugas di Mabes Polri). Sedangkan Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra adalah suami ketiga dr. Maedy Christiyani Bawolje yang menikah tahun 2021 setelah dr. Maedy Christiyani Bawolje bercerai dengan suami keduanya pada tahun 2017 lalu, kembali disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Sby, Rabu, 10 September 2025 dengan agenda mendengarkan keterangan ahli hukum pidana yang dihadirkan oleh Oditur Militer (Otmil) III-11 Sby, dan dua orang saksi meringankan dihadirkan Tim Penasehat Hukum Terdakwa <br /><br />Ahli yang dihadirkan Otmil Mayor CHK Kurnia, SH (atau yang sidang Otmil Letkol CHK Yadi Mulyadi) dari Otmil  III-11 Surabaya adalah Dr. Sholahuddin, SH., MH selaku ahli hukum, Filsafat Hukum dan Kriminologi  dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCM6-HZgIDjADw-Q9n02RFMp6LJOFvqQKw7AnRgWiriPMqOFDQZnzRGvXSj3pwwdp_CLyM1fwU4lZ-uVigb4LXe7vbgEts7uh0inOVNCtFr2vQVufsFdF15r1vtqZvkT5MiPKH3GzSXgVzNSd-c-wLCjPjD4eTVuC5pWPOmbHdOxdJIVEs4bKkqiL8LUI/s1040/4..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCM6-HZgIDjADw-Q9n02RFMp6LJOFvqQKw7AnRgWiriPMqOFDQZnzRGvXSj3pwwdp_CLyM1fwU4lZ-uVigb4LXe7vbgEts7uh0inOVNCtFr2vQVufsFdF15r1vtqZvkT5MiPKH3GzSXgVzNSd-c-wLCjPjD4eTVuC5pWPOmbHdOxdJIVEs4bKkqiL8LUI/w640-h288/4..jpg" width="640" /></a></div>Sedangkan dua orang saksi meringankan yang dihadirkan Tim Penasihat Hukum Terdakwa dari Yayasan LBH Wira Yuda Jakarta yang terdiri dari Brigjen TNI (Purn) S. Samsul, SH., MH,; Kolonel (Purn) Misdin Simarmata, SE., SH;, Kolonel (Purn) Raden Hudi Pumomo, SH. M.Hum,;  Kolonel (Purn) Bhumi A, SH., MH,; Letkol (Purn) Rudi Sangadji, SH., MH dan Letkol (Purn) Suharno, SH., MH dan dari Lanmar (Pangkalan Korps Marinir) Surabaya yakni Letda TNI AL Dadang dan Finistri Noor adalah Djunaedi Abdullah, adik kandung Hidayati selaku ibu kandung dr. Maedy Christiyani Bawolje serta salah seorang guru di salah satu SMA Swasta di Surabaya.<br /><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Baca juga :</span><span style="color: red;"><br />Benarkah Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra Melakukan Pen**bulan Terhadap Anak Tirinya (18) Hingga Kembali Diadili Di Dilmil III-12 Surabya? - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/08/benarkah-lettu-laut-k-dr-raditya-bagus.html">https://www.beritakorupsi.co/2025/08/benarkah-lettu-laut-k-dr-raditya-bagus.html</a></span><br /><br />Kehadiran Djunaedi Abdullah sebagai saksi yang meringankan untuk Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Militer III-12 Sby kali ini (Rabu, 10 September 2025), adalah untuk yang kedua kalinya. Sebab sebelumnya atau pada sidang perkara KDRT, Djunaedi Abdullah dan Hoesniati, adik kandung Hidayati selaku ibu kandung dr. Maedy Christiyani Bawolje juga hadir sebagai saksi yang meringankan untuk Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra<br /><br />Sedangkan saksi yaitu salah seorang guru di salah satu SMA Swasta di Surabaya yang dihadirkan Tim Penasihat Hukum Terdakwa adalah terkait kasus hubungan antara salah seorang siswanya laki-laki dengan korban atau anak tiri kedua Terdakwa Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra atau anak kedua dari pernikahan pertama antara dr. Maedy Christiyani Bawolje dengan suami pertamanya yakni AKBP Pol. Hendrik Aswan Aprilian, yang pernah diselesaikan di sekolah secara kekeluargaan oleh orang tua siswa laki-laki dengan siswi perempuan (korban) yang diwakili (Terdakwa) Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra atas permintaan dr. Maedy Christiyani Bawolje dengan mantan suaminya, AKBP Pol. Hendrik Aswan Aprilian pada tahun 2021 sebelum pernikahan ketiga antara dr. Maedy Christiyani Bawolje dengan Terdakwa berlangsung juga di tahun 2021  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRuqSOruX3eNh8OuLX6IEt5ZWhz9kPXBKjdnLZ-icgL2b0H60-UX6nvOTys02NWDuoNuVGd45bK-BoYw5fxHJ-8L8LEN9djYVajlH20N6Xga00yn0QQ0MCYPqEA8aakkHwpoU3XYniZ4DgwAgv6MHMBTt6hdJGLCuRMr6ZbEs4AoZMkGlApAVQH_2_D4E/s1040/3..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRuqSOruX3eNh8OuLX6IEt5ZWhz9kPXBKjdnLZ-icgL2b0H60-UX6nvOTys02NWDuoNuVGd45bK-BoYw5fxHJ-8L8LEN9djYVajlH20N6Xga00yn0QQ0MCYPqEA8aakkHwpoU3XYniZ4DgwAgv6MHMBTt6hdJGLCuRMr6ZbEs4AoZMkGlApAVQH_2_D4E/w640-h288/3..jpg" width="640" /></a></div>Sementra persidangan yang berlangung di ruang Sidang Utama Pengadilan Militer III-12 Surabaya,  Rabu, 10 September 2025 diketuai Majelis Hakim yang juga Ketua Pengadilan Militer III-12 Sby Kolonel Laut (H) Amriandle, SH., MH dengan dibantu dua Hakim anggota yaitu Letkol CHK M. Arif Sumarsono, SH., MH dan Mayor  Laut (H) Mirza Ardiyansah, SH., MH., MA serta Panitra Letnan Satu Destri Prasetyoandi, SH., MH<br /><br />Dalam persidangan kepada Majelis Hakim, Dr. Sholahuddin, SH., MH selaku ahli hukum, Filsafat Hukum dan Kriminologi  dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya, menjelaskan bahwa kekerasan dan memaksa adalah berbeda <br /><br />"Kalau kekerasan itu misalnya ada bekas kuku, cengkraman atau tangan masuk ke kenaluan perempuan," kata Dr. Sholahuddin, SH., MH<br /><br />Saat Otmil Letkol CHK Yadi Mulyadi menanyakan Ahli terkait tangan korban yang menepis (dengan memperagakan) perbuatan Terdakwa, apakah itu kekerasan atau memaksa, menurut Ahli bahwa itu adalah memaksa <br /><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Baca juga :</span><span style="color: red;"><br />Sidang Perkara KDRT Di Dilmil III-12 Sby, PH Terdakwa Ungkap Fakta Mengejejutkan Saat Membacakan Pledoi - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2024/12/sidang-perkara-kdrt-di-dilmil-iii-12.html">https://www.beritakorupsi.co/2024/12/sidang-perkara-kdrt-di-dilmil-iii-12.html</a><br /><br /> Sidang Perkara KDRT Di Dilmil III-12 Sby, Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra Divonis 6 Bulan Penjara Dengan Percobaan 8 Bulan - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/01/sidang-perkara-kdrt-di-dilmil-iii-12.html">https://www.beritakorupsi.co/2025/01/sidang-perkara-kdrt-di-dilmil-iii-12.html</a></span> <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhq1JkonLfZAomw1fM1LjsWzpmpFItDBT37g6Sew3k1BM71es9WZ83F1lOHP-Yp9vrSjYKZCCS_tiFWpLexMPdaAjg8XnONJ4honwe0AHjUhPwJ6CEyPUxkto-JoPKOPiD37mkcqrPUeNJF-m3jgo88wtQQpaNg1utANneaLmHIjqBipVmCqFtPnSr6x4/s1040/1..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="780" data-original-width="1040" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhq1JkonLfZAomw1fM1LjsWzpmpFItDBT37g6Sew3k1BM71es9WZ83F1lOHP-Yp9vrSjYKZCCS_tiFWpLexMPdaAjg8XnONJ4honwe0AHjUhPwJ6CEyPUxkto-JoPKOPiD37mkcqrPUeNJF-m3jgo88wtQQpaNg1utANneaLmHIjqBipVmCqFtPnSr6x4/w640-h480/1..jpg" width="640" /></a></div>Sementara pertanyaannya Tim PH Terdakwa kepada Ahli adalah terkait alat bukti yang sudah pernah dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara lain dan keteangan saksi yang hanya mendengar cerita dari korban. Menurut Ahli bahwa itu tidak relevan <br /><br />Ahli menjelaskan terkait barang bukti kapan ditemukan, bagiamana ditemukan dan kapan ditemukan. "Kalau alat bukti itu ditemukan sebelum ada penyidikan itu tidak relevan," ucap Dr. Sholahuddin, SH., MH<br /><br />"Saksi itu yang mendengar, melihat dan merasakan peristiwa," lanjut Dr. Sholahuddin, SH., MH<br /><br />Pertanyaan Tim PH Terdakwa kepada Ahli bukan tidak beralasan. Sebab barang bukti yang dijadikan Otmil dalam perkara dugaan penca**lan yang saat ini diadili, sudah pernah dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara KDRT dengan Terdakwa maupun korban yang sama<br /><br />Sementara Saksi yang dihadirkan Otmil dalam perkara dugaan penca**lan maupun perkara KDRT adalah korban, ibu dan kakak kandung korban serta tante atau adik ibu kandung korban yang hanya mendengar cerita dari korban sendiri pada tahun 2021 lalu, dan kemudian kejadian itu barulah dilaporkan pada tahun 2024 bersamaan dengan kasus KDRT <br /><br />Lalau pertanyaannya adalah, apakah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Sby berani memvonis bebas atau lepas Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusima Eka Putra dalam perkara dugaan penca**lan, atau Terdakwa akan tetap divonis bersalah seperti dalam perkara sebelumnya sekalipun alat bukti dan saksi yang dijadikan Oditur Militer tidak relavan seperti yang dijelaskan ahli ?  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNWgBL5JZap82s24DTQv1kRLGAPd5yQ0GZE9E0dn2K1pdyHDL6P3RnKZE4b-TFfqqepkL29v8gkeYMqrTy8j-RldgTzIqK-yfWAkKV5hlxG43Mk0kk7I6XoobBlIUZqwH8VCE2JQzLcXPiZE0vxwTBMEV_9IOeRpqTrUMcxOx8GISBlOmaPV0XPUpOlwA/s1040/2..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNWgBL5JZap82s24DTQv1kRLGAPd5yQ0GZE9E0dn2K1pdyHDL6P3RnKZE4b-TFfqqepkL29v8gkeYMqrTy8j-RldgTzIqK-yfWAkKV5hlxG43Mk0kk7I6XoobBlIUZqwH8VCE2JQzLcXPiZE0vxwTBMEV_9IOeRpqTrUMcxOx8GISBlOmaPV0XPUpOlwA/w640-h288/2..jpg" width="640" /></a></div>Pertanyaan selaanjutnya adalah terkait kehadiran KY (Komisi Yudisial) Perwakilan Jawatimur maupun LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) yang hadir untuk memantau persidangan. Apakah kedua lemabaga ini menerima laporan bahwa persidangan yang berlangsung tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku tentang hukum acara pidana Militer? Atau agar Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Sby tetap menghukum Terdakwa dengan pidana penjara sekalipun alat bukti dan saksi yang dijadikan Oditur Militer tidak relavan seperti yang dijelaskan ahli ?<br /><br />Sementara Tanggapan Tim PH Terdakwa terkait keterangan Ahli menjelaskan, bahwa keterangan ahli yang dihadirkan Otmil  justru menguatkan dalil dalil PH Terdakwa, dimana disebutkan bahwa  setiap dakwaan harus terpenuhi minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana disebut dalam KUHAP dan UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer<br /><br />"Sehingga  dakwaan dugaan tindak pidana pencabulan Padal 289 KUHP tidak mencukupi alat bukti yang sah.  Perkara ini dibawa kepersidangan, dan sesuai kewenangan penuntut umum pada Oditur  sepatutnya menuntut bebas atau lepas dari dakwaan," ujar salah seorang dari Tim PH Terdakwa <br /><br />Lebih lanjut dijelaskan, adapun keterangan saksi 2, saksi 3 dan saksi 4 pada keterangannya sebelumnya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, karena tidak terpenuhinya kriteria sebagai alat bukti, sebab hanya mendengar tidak melihat dan tidak mengalami sendiri peristiwa dugaan pencabulan yang hanya berdasarkan cerita dari saksi korban. <br /><br />"Sebagaimana putusan MA No 65 tahun 2010 menyebutkan bahwa saksi merupakan testimonium de auditu yg tidak bisa dijadikan sebagai keterangan saksi dan alat bukti yang sah. Sehingga  tidak terdapat adanya saksi fakta atas dugaan pencabulan perkara aquo sebagaimana diperkuat oleh Ahli pidana dalam persidangan," ujarnya.<br /><br />"Mengenai perluasan alat bukti sbagaimana dalam putusan MK tahun  2010 tidak terpenuhi untuk dijadikan alat bukti petunjuk karena tidak didukung dengan keberadaan alat bukti VeR atau bukti-bukti fisik sebagai bukti terjadinya perbuatan pidana pencabulan," lanjutnya. <br /> </div><div style="text-align: justify;">Penulis : Jentar <br /></div>

News Pemerintahan Pidana Regional Beranikah Majelis Hakim Dilmil III-12 Sby Membebaskan Terdakwa Setelah Mendengarkan Pendapat Ahli Hukum Pidana Dr. Sholahuddin, SH., MH?

#Pertanyaan Tim PH Terdakwa kepada Ahli hukum pidana adalah terkait barang bukti dan saksi yang dijadikan Otmil dalam perkara dugaan penca**...

»

KPH Bondowoso Misbakhul Munir : "Kasus Ijen Bukan Dengan Perhutani Dengan PTPN"

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiTNPSyC3MwKKtFbwrrGlpMvnwrx_WdtZ09Co23suvusQKBqWUHPoFROiGbTaBGIxghSR-JKOrpkJ5YdXc4vPT9y3XHCikJVwy4Zgj7mYm4ZtvOQrjP3xdTUjgiDbcPSvUPi67AJt7BA_X6-E4hjSxc1kXc-681B0izG_azXKEKvxuX4Is2iWC8uF8DmI/s1005/2.jpg" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1005" data-original-width="574" height="504" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiTNPSyC3MwKKtFbwrrGlpMvnwrx_WdtZ09Co23suvusQKBqWUHPoFROiGbTaBGIxghSR-JKOrpkJ5YdXc4vPT9y3XHCikJVwy4Zgj7mYm4ZtvOQrjP3xdTUjgiDbcPSvUPi67AJt7BA_X6-E4hjSxc1kXc-681B0izG_azXKEKvxuX4Is2iWC8uF8DmI/w283-h504/2.jpg" width="283" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">"Kasus Alih Fungsi Lahan Hutan Di Kawasan Gunung Ijen Bondowoso Masih Tahap Penyelidikan Di Kejaksaan Negeri Bondowoso. Lalu Butuh Berapa Lama Lagi Kejari Bondowoso Melakukan Penyelidikan? Atau Apakah Kasus Penangan Perkara Yang Dilakukan Oleh (Terpidana) Puji Triasmoro Selaku Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso dan (Terpidana) Alexander Silaen Selaku Kasi Pidsus Kejari Bondowoso Yang Di OTT KPK Pada Tahun 2023 Lalu Akan Terulang Kembali?"</span></h3><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b><br />Misbakhul Munir selaku Administratur KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Bondowoso membantah keras issu yang beredar di masyaraka bahwa puluhan bahkan ratusan ribu hektar lahan milik Perum Perhutani (Perusahaan Umum Kehutanan Negara) di Kabupaten Bondowoso bermasalah, namun sebaliknya melakukan penertiban dan pengukuran serta melakukan penandatangan perjanjian kerja sama (PKS) dengan masyarakat yang sudah puluhan tahun menggarapnya. Hal itu disampaikan Misbakhul Munir saat ditemui diruang kerjanya pada Senin, 25 Agustus 2025<br /><br />“Kasus di Ijen itu bukan dengan Perhutani tapi dengan PTPN I sampai dibakar. Sebelum ada ijin kita sudah kumpulin para petani,” kata Misbakhul Munir yang menjabat sebagai KPH Bondowoso sejak Agustus 2024, sambil memperlihatkan beberapa dokumen-dokumen yang berkaitan kegiatan yang dilakukan kepada para petani<br /><br />Saat disinggung terkait penandatanganan PKS (Perjanjian Kerja Sama) yang sudah dilakukan antara Perum Perhutani dengan beberapa masyarakat petani, namun salah seorang petani yang berhasil ditemui mengakui bahwa dokumen PKS hanya dipegang saat foto bersama dan kemudian dokumen PKS tersebut diambil kembali<br /><br />Menanggapi hal tersebut diatas, Misbakhul Munir mengakui bahwa dokumen PKS belum dibagikan kepada para petani karena belum dilakukan pengukuran lahan, dan dokumen PKS akan dibagikan ke masing-masing setelah semuanya lengkap<br /><br />“Memang kita belum bagikan karena belum dilakukan pengukuran baru PKS dan setelah dilakukan pengukuran serta tanda tangan para saksi maka masing-masing akan dibagikan. Untuk PKS kita mengundang 49 orang yang hadir 11 atau 13 orang. Undangan satu dengan lampirannya,” jelas Munir<br /><br />Saat ditanya lebib lanjut, apakah PKS lebih dahulu dilakukan sebelum pengukuran atau pengukuran lebih dahulu? Lalu apakah penandatanganan PKS dilakukan atas usulan petani melalui LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) atau atas inisiatif Perum Perhutani?<br /><br />Munir menjelaskan, “Boleh dilakukan PKS terlebih dahulu atau pengukuran dan salah satunya boleh. Kita melakukan hal ini adalahs sebagai penertiban agar lebih jelas karena lahan itu sudah bertahun-tahun digarap oleh para petani. Jadi kasus di Ijen bukan dengan Perhutani, dengan PTPN I,” jawab Munir<br /><br />Lebih lanjut Misbakhul Munir menjelaskan, bahwa pihaknya telah melakukan pengukuran dan dihadiri para petani namun yang hadir dalam PKS tidak semuanya hadir pada saat pengukuran sehingga akan dilanjutkan kemudian<br /><br />“Kamis kemarin kita sudah melakukan pengukuran ada sembilan orang yang hadir. Dan ada satu yang pulang karena alasan menjemput anaknya sedangkan dua orang lagi menitipkan KTP alasannya sakit dan kita hargai itu makanya akan kita lanjutkan pengukuran itu,” ungkapnya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara pihak PTPN I tidak memberikan respon saat dihubungi ke salah seorang Manajer melalui pesan ke Nomor HP/WhatsApp pada Selasa, 26 Agustus 2025<br /><br />Sedangkan Kejaksaan Negeri Bondowoso saat ini sendang melakukan penyelidikan terkait alih fungsi lahan hutan di kawasan gunung Ijen Bondowoso menjadi lahan pertanian. Hal itu diakui Kasi Intel Kejari Bondowoso Adi Harsanto, SH., MH saat ditemui diruang kerjanya<br /><br />“Masih penyelidikan,” ucapnya<br /><br />Saat ditanya lebih lanjut, apakah penyelidikan yang dilakukan oleh Kejari Bondowoso terkait lahan yang digarap para petani berdasrkan PKS antara PTPN I dengan petani, dimana petani melakukan pembayaran atau penyetoran sejumlah uang sebagai bagi hasil?. Adi Harsanto, SH., MH tidak dapat menjelaskan karena masih penyelidikan<br /><br />“Ini masih penyelidikan,” jawabnya singkat<br /><br />Pertanyaannya adalah, butuh berapa lama lagi Kejari Bondowoso melakukan penyelidikan hingga kepenyidikan? Apakah penyelidikan ini akan berhenti sendirinya seiring dengan lamanya waktu berputar? <br /><br />Atau kasus penangan perkara yang dilakukan oleh (Terpidana) Puji Triasmoro selaku Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso dan (Terpidana) Alexander Silaen selaku Kasis Pidsus Kejari Bondowoso yang di OTT KPK pada tahun 2023 lalu akan terulang kembali?<br /><br />Kalau Kejari Bondowoso meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan, lalu siapa yang akan menjadi Tersangka? Apakah para petani karena menggarap lahan milik negara (BUMN) atau dari pihak BUMN selaku pemilim lahan yang menerima sejumlah uang dari para petani sebagai bagai hasil dari PKS yang tidak disetorkan ke kas negara melalu PTPN I sebagai PNBP (penerimaan negara bukan pajak)?. <br /><br />Penulis : Jentar <br /></div>

News Pemerintahan Perdata Pidana Regional Tipikor KPH Bondowoso Misbakhul Munir : "Kasus Ijen Bukan Dengan Perhutani Dengan PTPN"

"Kasus Alih Fungsi Lahan Hutan Di Kawasan Gunung Ijen Bondowoso Masih Tahap Penyelidikan Di Kejaksaan Negeri Bondowoso. Lalu Butuh Bera...

»

Apakah Penyelidikan Yang Dilakukan Kejari Bondowoso Terkait Alih fungsi Lahan Hutan Di Kawasan Gunung Ijen Akan Berlanjut?

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1I2z2ElEnA4lqmdkCGH45M7F4gp3_vxxbVZKBGeQCRDRQCO4HzAn-kfDSSCIXgKMLHO7d3uM39M7_CdRmFxQn4PJ9suDvJTRf6POOX4qQOQBEcfpSbkt-8hWia1AsvYUL5ud2p8GahyFTcF1BtIBAaZ1HN5gs1yUTTH8CIANemf_yx6BEPAADJEbgzcw/s1600/Kejari%20%20Bondowoso.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1I2z2ElEnA4lqmdkCGH45M7F4gp3_vxxbVZKBGeQCRDRQCO4HzAn-kfDSSCIXgKMLHO7d3uM39M7_CdRmFxQn4PJ9suDvJTRf6POOX4qQOQBEcfpSbkt-8hWia1AsvYUL5ud2p8GahyFTcF1BtIBAaZ1HN5gs1yUTTH8CIANemf_yx6BEPAADJEbgzcw/w640-h480/Kejari%20%20Bondowoso.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">“Sementara Lahan KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Bondowoso RPH (Resor Pengelolaan Hutan) Wringintapung Di Kecamatan Grujugan Kab. Bondowoso Milik Perum Perhutan Seluas 15 Hektar Dalam Pembinaan Kejari Bondowoso Dengan Menanami Bibit Pohon Alpukat”</span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />Alih fungsi lahan hutan di kawasan gunung Ijen di Kabupaten Bondowoso yang saat ini menjadi lahan pertanian sudah tahap penyelidikan di Kejaksaan Negeri Bondowoso. Hal itu, selain informasi yang diterima <i><a href="http://beritakorupsi.co">beritakorupsi.co</a></i>, juga diakui Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bondowoso Adi Harsanto, SH., MH saat ditemui diruang kerjanya, Selasa, 19 Agustus 2025<br /><br />"Sudah penyelidikan. Jadi ada issu kalau ini ada tukar guling dalam arti supaya penyelidikan dihentikan itu tidak benar sudah penyeledikan," kata Kasi Intel Kejari Bondowoso <br /><br />Namun saat ditanya "apakah penyelidikan yang dilakukan oleh Kejari Bondowoso dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) atau Pidana Umum (Pidum), mengingat kawasan hutan gunung Ijen Bondowoso dikuasai tiga lembaga, yaitu Kementerian Kehutanan dan Perum Perhutani serta PTPN I".  Kasi Intel Kejari Bondowoso Adi Harsanto, SH., MH belum bisa menjelaskan lebih rinci <br /><br />Saat disinggung lahan KPH Bondowoso RPH Wringintapung di Kecamatan Grujugan Kab. Bondowoso seluas 15 hektar dalam pembinaan Kejari Bondowoso yang sudah ditanami ratusan bibit pohon Alpukat. Kasi Intel Kejari Bondowoso Adi Harsanto, SH., MH belum bersedia menjelaskan karena harus mendapat ijin terlebih dahulu dari atasannya, yaitu Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bondowoso Zakiyul Fikri, SH., MH<br /><br />“Saya harus ijin dulu dengan Kajari apakah boleh saya menjelaskan,” kata Adi Harsanto, SH., MH sambil menawarkan atau mengajak <i><a href="http://beritakorupsi.co">beritakorupsi.co</a></i> untuk melihat lokasi atau lahan KPH Bondowoso RPH Wringintapung di Kecamatan Grujugan seluas 15 hektar yang dalam pembinaan Kejari Bondowoso. <br /><br />Dan saat itu, Adi Harsanto, SH., MH sudah mengganti pakaian dinas dengan pakaian bebas berwarna hitam. Namun hingga pukul 15.00 Wib menurut Adi Harsanto, SH., MH yang disampaikan kepada <i><a href="http://beritakorupsi.co">beritakorupsi.co</a></i>, bahwa belum ada kabar dan Kajari  belum ada di kantor  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXuGFLhaij-YpFHa8gBkY2QWM4QMAOIz_Bdqf6Bl9YuJXwRkmprsh_QswLncHrS9KupOwvc357x4WiroPzfu16nYJQoA4t0Hh78LPfgDHZvqWvW0dRGi1nkS2QRZGaQ1f5suAmtGSQ1o7iFRg7UnoMmY6w6TKicQzcxfAQ6e_epg9yHp7YKq3jH3Hnews/s715/a..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="335" data-original-width="715" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXuGFLhaij-YpFHa8gBkY2QWM4QMAOIz_Bdqf6Bl9YuJXwRkmprsh_QswLncHrS9KupOwvc357x4WiroPzfu16nYJQoA4t0Hh78LPfgDHZvqWvW0dRGi1nkS2QRZGaQ1f5suAmtGSQ1o7iFRg7UnoMmY6w6TKicQzcxfAQ6e_epg9yHp7YKq3jH3Hnews/w640-h300/a..jpg" width="640" /></a></div>Pertanyaannya adalah, apakah pembinaan yang dilakukan oleh Kejari Bondowoso terhadap lahan KPH Bondowoso RPH Wringintapung di Kecamatan Grujugan seluas 15 hektar termasuk diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penertiban Kawasan Hutan?<br /><br />Selain itu, penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bondowoso terkait alih fungsi lahan hutan di kawasan gunung Ijen, Kabupaten Bondowoso, juga dibenarkan oleh KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Bondowoso Misbakhul Munir saat dihubungi melalui telepon App. WhatsApp, Selasa, 19 Agustus 2025<br /><br />"Tau," jawabnya singkat <br /><br />Saat disinggung lahan KPH Bondowoso RPH Wringintapung di Kecamatan Grujugan Kab. Bondowoso seluas 15 hektar yang dalam pembinaan Kejari Bondowoso yang sudah ditanami ratusan bibit pohon Alpukat, KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Bondowoso Misbakhul Munir mengatakan hanya pengasan dan tidak tau kalau ditanam pohon Alpukat<br /><br />“Pengawasan aja. Kalau itu (penanaman pohon Alpukat) saya tidak tau,” ucapnya<br /><br />Saat ditanya, apakah pembinaan atau pengawasan yang dilakukan oleh Kejari Bondowoso?. Misbakhul Munir mengatakan bahwa binaan dan pengawasan sama. “Sama,” jawabnya<br /><br />Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah proses hukum yang dilakukan Kejari Bondowoso terkait alih fungsi lahan hutan di kawasan gunung Ijen di Kabupaten Bondowoso yang saat ini menjadi lahan pertanian hanya sebatas penyelidikan atau hingga ke penyedikan? <br /><br />Kalau Kejari Bondowoso meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan, lalu siapa yang akan menjadi Tersangka? Apakah para petani atau ada pihak lain? Atau penyelidikan akan berhenti karena dianggap sudah selesai dengan dibuatnya PKS (Perjanjian Kerja Sama) ?<br /><br />Berdasarkan informasi, masalah alih fungsi lahan hutan di Gunung Ijen Bondowoso sudah berlangsung sejak 2016 lalu namun hingga saat ini tak kunjung tuntas. <br /><br />Lalu apakah ada pihak-pihak lain yang berkepentingan "bermain" dalam kasus ini hingga penyelesaiannya berlarut-larut??<br /><br />Penulis : Jentar <br /></div>

News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Apakah Penyelidikan Yang Dilakukan Kejari Bondowoso Terkait Alih fungsi Lahan Hutan Di Kawasan Gunung Ijen Akan Berlanjut?

“Sementara Lahan KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Bondowoso RPH (Resor Pengelolaan Hutan) Wringintapung Di Kecamatan Grujugan Kab. Bondowoso ...

»

Sidang Perkara Korupsi Dana Investasi Atau Ijon Proyek Kabupaten Situbondo Semakin Menarik, Apakah Firdaus, Yossi Sandra Setiawan, Andika Imam Wijaya, dan Sugeng Setiana Akan Terseret Sebagai Tersangka Baru?

<div style="text-align: justify;"><h3><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyk__eeH8ujx4OvC5uYRXCwD8FW_e1sZtQcwJh4negCqx82nT1HB0EWEsd20uvxK_SEQGKPxu6sWJWS3zzFqFAg4yb3a137SFPlAyp88DLAlfXUgPWaNK84PBEVRY1V6JOFznWGNEW9WHKQoav34pqf9w1in1Lw2mGzaiAj_Na8QXhQTL1r_-DdWousC8/s1599/1.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="899" data-original-width="1599" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyk__eeH8ujx4OvC5uYRXCwD8FW_e1sZtQcwJh4negCqx82nT1HB0EWEsd20uvxK_SEQGKPxu6sWJWS3zzFqFAg4yb3a137SFPlAyp88DLAlfXUgPWaNK84PBEVRY1V6JOFznWGNEW9WHKQoav34pqf9w1in1Lw2mGzaiAj_Na8QXhQTL1r_-DdWousC8/w640-h360/1.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Firdaus selaku Direktur PT Sunan Muria <br /></span></span></td></tr></tbody></table><span style="color: red; font-size: large;">“Dalam Persidangan Terungkap Bahwa Firdaus Selaku Direktur PT Sunan Muria Pemilik Perusahaan Aspal Terkemuka Di Kabupaten Jember Ternyata  Menyerahkan Uang Sebesar Rp200 Juta Kepada Eko Prionggo Jati Selaku Kadis PUPR Yang Kemudian Mendapatkan Paket Pekerjaan Di Situbondo Senilai Hampir Rp1,8, Begitu Juga Dengan Sugeng Setiana, Direktur CV. Madiun Bersama Sanusi (Alm) Menyetorkan Uang Rp220 Juta Lebih dan Rp150 Juta Saat Masa pencalonan hingga Karna Suswandi Terpilih Menjadi Bupati Situbondo. Tak Ketinggalan, Dua Kakak Beradik Yang Sama-Sama Mantan Narapidana Korupsi Tangkap Tangan KPK, Yaitu Yossi Sandra Setiawan dan Andika Imam Wijaya Juga Menyerahkan Uang Sebesar Rp960 Juta Unruk Kepentingan Pribadi Terdakwa Karna Suswandi Selaku Bupati Situbondo”.</span> <br /></h3></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Sidang perkara Korupsi Suap dan Gratifikasi dana Investasi atau Ijon Proyek di Kabupaten Situbondo yang menyeret Karna Suswandi Selaku Bupati Situbondo tahun 2021 – 2025, dan Terdakwa Eko Prionggo Jati selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sitobondo semakin menarik perhatian masyarakat khusunya di Kabupaten Situbondo setelah JPU KPK menghadirkan puluhan Saksi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya<br /><br />Dari fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa beberapa saksi yang semula hanya sebagai pengusha Kontraktor, ternyata juga terlibat pemberian sejumlah uang kepada Bupati Situbondo Karna Siswandi baik secara langsung maupun melalui Eko Prionggo Jati selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sitobondo agar mendapatkan paket pekerjaan proyek APBD Kabupaten Situbondo<br /><br />Saksi-saksi yang terlibat pemberian sejumlah uang kepada Bupati Situbondo Karna Siswandi, diantaranya pengusaha AMP atau Aspal terkemuka di Kabupaten Jember, Bondowoso dan Situbondo yaitu Firdaus selaku Direktur PT Sunan Muria   <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQ_gHlkDrw_dakHOWo5i1kyaWV2VaWGctx7FesSVYEiNkgq_HZZD1B1yPvGvYUF7fICgv5_kF8j0SHmpbpDOvWpKvHHEA-Rs9G0RPllAlxcewK9zA0Reo3SJ-ILYyxvReZUlNT7gu1lPP77P8c-Y0Ag_grCw2m9QOdElHKskQgsv2_LNv7rR28iowEa4o/s1280/3.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQ_gHlkDrw_dakHOWo5i1kyaWV2VaWGctx7FesSVYEiNkgq_HZZD1B1yPvGvYUF7fICgv5_kF8j0SHmpbpDOvWpKvHHEA-Rs9G0RPllAlxcewK9zA0Reo3SJ-ILYyxvReZUlNT7gu1lPP77P8c-Y0Ag_grCw2m9QOdElHKskQgsv2_LNv7rR28iowEa4o/w640-h360/3.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Sugeng Setiana selaku Direktur CV. Madiun (tengah)</span><br /></td></tr></tbody></table>Firdaus awalnya tak mengakui memberikan sejumlah uang untuk mendapatkan paket pekerjaan. Namun atas pertanyaan Majelis Hakim , Firadasu akhirnya mengakui telah memberikan uang sebesar Rp200 kepada Karna Siswandi melalui Eko Prionggo Jati selaku Kepala Dinas PUPR, yang kemudian Firdaus melalui PT Sunan Muria mendapatkan paket proyek pekerjaan peningkatan jalan (aspal) di Situbondo senilai hampir Rp1,8 miliar <br /><br />Sementara Sugeng Setiana selaku Direktur CV. Madiun bersama Sanusi (Almarhum) juga menyetorkan uang lebih dari sebesar Rp 220 Juta, dan Rp150 Juta sejak masa pencalonan hingga Karna Suswandi terpilih menjadi Bupati Situbondo<br /><br />Yang menarikanya lagi adalah peran dua kakak beradik yang sama-sama mantan narapidana korupsi tangkap tangan KPK pada tahun 2023 lalu, yaitu Yossi Sandra Setiawan selaku Direktur CV.Yoko, dan Andika Imam Wijaya Direktur PT Andhika Karya Wijaya ternyata tidak hanya memberikan sejulah uang kepada (Kajari Bondowoso) Terpidana Puji Triasmoro dan Terpidana Alexander Silaen (selaku Kasi Pidsus) agar penyelidikan perkara dugaan Korupsi proyek di Bondowoso dihentikan. <br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicEztJ1lDaqmksPBirispectsssp8zrHV_cvtfvfzj8YJ9sNFu0XnnXHYdO_PMofKeymSiELckKBdCmqnrg7_yXhkUfdn4JaglnkJSveh41ENFCNmjZBEHw8JQpTUBYYZKjz_FCcuQctNlP9TdThRDSqyN8sFu_Eza8sz1zzgcWBvTVRtlAXZa3TaGX8I/s1280/4.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicEztJ1lDaqmksPBirispectsssp8zrHV_cvtfvfzj8YJ9sNFu0XnnXHYdO_PMofKeymSiELckKBdCmqnrg7_yXhkUfdn4JaglnkJSveh41ENFCNmjZBEHw8JQpTUBYYZKjz_FCcuQctNlP9TdThRDSqyN8sFu_Eza8sz1zzgcWBvTVRtlAXZa3TaGX8I/w640-h360/4.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Yossi Sandra Setiawan selaku Direktur CV.Yoko (kiri, kemeja kotak-kotak)<br /></span></td></tr></tbody></table>Tetapi  Yossi Sandra Setiawan dan adiknya, Andika Imam Wijaya juga menyerahkan uang sebesar Pp960 juta untuk kepentingan pribadi Terdakwa Karna Suswandi selaku Bupati Situbondo seperti untuk pembelian beras dan pembayaran dana politik.   </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Tak heran, kalau 13 perusahaan milik keluarga Yossi Sandra Setiawan selalu mendapat paket pekerjaan selama Karna Siswandi menjabat Kepala Dinas PUPR di Bondowosos, lalu pindah ke Lumjang sebagai Kepala Dinas PUPR dan terakhir, Karna Siswandi menjadi Bupati Situbondo hingga mengantarkan Karna Siswandi menjadi Terdakwa dalam perkara Korupsi Suap dan Gratifikasi bersama sahabatnya sekaligus anak buahnya, Eko Prionggo Jati Selaku Kabid Dinas PUPR lalu Plt Kepala Dinas PUPR dan kemudian menjadi Kepala Dinas. <br /><br />Sementara informasi yang didapat Wartawan beriakorupsi.co dari sumber terpercaya, bahwa penyidk KPK telah menetapkan 5 Tersangka selaku pemberi Suap, yaitu Tjahjo Gunawan alias Jang, Roespandi,; H. Adit Ardian Rendy Hidayat,; As'al, dan Amran.   <br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEju6bTWQg3pJM9QCrwUJNsknomXHhgusznSNRtVnl1l_34rQ06ZZWJW-oPCYI-sg_KaUsDsaT8HlZ6puOo75yBrEu4PLkIW8uOlIA7b2jau397iWJE0EWupUrOL2pvWbsV0B2RmLOZ7MrRGOF2OONbgAAVr8NQb1M5catysM0FzcGQ3LEG4YqGyffCf38o/s1280/2.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEju6bTWQg3pJM9QCrwUJNsknomXHhgusznSNRtVnl1l_34rQ06ZZWJW-oPCYI-sg_KaUsDsaT8HlZ6puOo75yBrEu4PLkIW8uOlIA7b2jau397iWJE0EWupUrOL2pvWbsV0B2RmLOZ7MrRGOF2OONbgAAVr8NQb1M5catysM0FzcGQ3LEG4YqGyffCf38o/w640-h360/2.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Andika Imam Wijaya Direktur PT Andhika Karya Wijaya (kanan, belakang)<br /></span></td></tr></tbody></table>Kalau kelima nama tersebut diatas ditetapkan sebagai Tersangka pemberi Suap kepada pejabat penyelenggara negara yaitu Terdakwa Karna Suswandi selaku Bupati Situbondo dan Terdakwa Eko Prionggo Jati selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Situbonodo, apakah Firdaus, Yossi Sandra Setiawan, Andika Imam Wijaya, dan Sugeng Setiana akan terseret sebagai Tersangka berikutnya?<br /><br />Hal itupun bukan tidak beralasan, sebab Terdakwa Karna Suswandi selaku Bupati Situbondo dan Terdakwa Eko Prionggo Jati selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Situbonodo dijerat selaku penerima Suap dan /atau Gratifikasi berupa hadiah yang dianggap Suap sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 atau Pasal 12 a dan Pasal 12 B UU Tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi<br /><br />Lalu bagaimana dengan pihak pemberi Suap kepada pejabat penyelenggara negara yaitu Terdakwa Karna Suswandi selaku Bupati Situbondo dan Terdakwa Eko Prionggo Jati selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Situbonodo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 5 atau Pasal 13 UU Tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi?. (Jnt)<br /></div>

News Pemerintahan Regional Tipikor Sidang Perkara Korupsi Dana Investasi Atau Ijon Proyek Kabupaten Situbondo Semakin Menarik, Apakah Firdaus, Yossi Sandra Setiawan, Andika Imam Wijaya, dan Sugeng Setiana Akan Terseret Sebagai Tersangka Baru?

Firdaus selaku Direktur PT Sunan Muria “Dalam Persidangan Terungkap Bahwa Firdaus Selaku Direktur PT Sunan Muria Pemilik Perusahaan Aspal T...

»

JPU Kejari Kota Kediri Menghadirkan Lima Orang Saksi Dalam Perkara Korupsi KONI Sebesar Rp2.429 M

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2BLl09JOxQbWLMQhq_kUKNWX0T6ibwXDEdQzbiMi3SGno6Q2CZ1ysHql74dy7P3TuDUE9wwKOa2oJswxxr_9vCr4fkb8_-Et-fNhnsm4OlJKPSRC0cNv8qu4MMaWuZbK-fSxSXaCRoSsClaqG2c4AjeAIIi-XLYpnhXgmMc8n0WpuiPiinWMvPIcZg7U/s1040/2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2BLl09JOxQbWLMQhq_kUKNWX0T6ibwXDEdQzbiMi3SGno6Q2CZ1ysHql74dy7P3TuDUE9wwKOa2oJswxxr_9vCr4fkb8_-Et-fNhnsm4OlJKPSRC0cNv8qu4MMaWuZbK-fSxSXaCRoSsClaqG2c4AjeAIIi-XLYpnhXgmMc8n0WpuiPiinWMvPIcZg7U/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">#Majelis Hakim Merasa Jengkel Atas Keterangan Saksi Sri Wibowo, A.Md Selaku Sekretaris Umum KONI Kota Kediri Dalam Persidangan, Karena Ternyata Notulen Dibuat Oleh Saksi Sri Wibowo. Selain Itu,  Saksi Sri Wibowo, Zachrie Ahmad, S.Sos dan empat Saksi Lainnya Tidak Mengakui Atas Pertanyaan Terdakwa Terkait Penerimaan Dana Taktis.#</span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span> <br />Tim JPU Kejari Kota Kediri, pada Kamis, 07 Agustus 2025, menghadirikan sebanyak 5 orang Saksi dalam perkara dugaan Korupsi dan hibah APBD Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri untuk membiayai pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga atlet berprestasi tahun 2023 sebesar Rp10 miliar yang merugikan keuangan negara Cq. Pemkot Kediri sebesar Rp2.429.941.492 (dua miliar empat ratus sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh Tim Audit Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor : PE.03.03/SR-1200/PW13/5.1/2024 tanggal 30 Desember 2024 untuk 3 (tiga) Terdakwa, yaitu : Sri Wibowo, SE., MM Bin Suandoko selaku Wakil Bendahara KONI Kota Kediri,; Dian Ariyani, SE., M.Si selaku Bendahara KONI Kota Kediri dan Drs. H. Kwin Atmoko Yuwono, MM selaku Ketua Umum KONI Kota Kediri (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah)<br /><br />Kelima Saksi tersebut diantaranya Drs. Hery Purnomo (PNS), Wakil Ketua I KONI Kota Kediri, Efni Tuani Lubis (guru), Ketua Perencanaan  Anggaran KONI Kota Kediri, Sri Wibowo, A.Md (swasta EO), Sekretaris Umum KONI Kota Kediri,; Agung Yulianto (PNS), Wakil Sekretaris Umum KONI Kota Kediri, dan Andra Dwi Yulianto (karyawan swasta), Anggota Bidang Organisasi dan  Pendataan KONI Kota Kediri/Satgas Monev Kota Kediri<br /><br />Sementara persidangan berlangsung di ruang sidang Cndra Pengadilan Tipikor Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis, 7 Agustus 2025 dengan agenda pemeriksaan sebanyak 6 orang saksi untuk yang pertama kalinya dihadirkan ke muka persidangan yang diketuai Majelis Hakim Ferdinan Marcus Leander, SH., MH dengan dibantu dua hakim anggota yaitu Abdul Gani, SH., MH dan Pultoni, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hock serta Panitra Penganti (PP) Prof (HC). DR (HC). Suparman, SH., MH untuk 3 (tiga) Terdakwa, yaitu Arif Wibowo, SE., MM dan Dian Ariyani, SE., M.Si serta Drs. H. Kwin Atmoko Yuwono, MM yang didampingi Tim Penasehat Hukum-nya, salah satunya adalah Eko Budiono dari Kota Kediri  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrH1YdKxtH5KQOpNMKyjcOD5LNI1BcIIFdlj8zaaSBcT4LRvNddouGDzN-ZO8urR8oMU8VNXmlqj96HMPvRQbS07eMxu7U41CkH3KaTeeFK_IrLkBW3lq_ILU-x-ETsjFdNb4uk9j9VbkCKhCGnnhzRODKs_pQfU1qalK-3_HwIrS64xi3RnxpGAzMIVQ/s1040/6.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrH1YdKxtH5KQOpNMKyjcOD5LNI1BcIIFdlj8zaaSBcT4LRvNddouGDzN-ZO8urR8oMU8VNXmlqj96HMPvRQbS07eMxu7U41CkH3KaTeeFK_IrLkBW3lq_ILU-x-ETsjFdNb4uk9j9VbkCKhCGnnhzRODKs_pQfU1qalK-3_HwIrS64xi3RnxpGAzMIVQ/w640-h288/6.jpg" width="640" /></a></div>Dalam persidangan, Majelis Hakim dibuat bingung atas pengakuan saksi yang tidak menerima uang (gaji) tetapi ada bukti bahwa saksi mengakui bahwa tanda tangan yang diperlihatkan JPU dihadapan Majelis Hakim diakui. Yang membuat Majelis Hakim merasa jengkel ada keterangan saksi Sri Wibowo selaku Sekretaris Umum KONI Kota Kediri, karena dalam bukti yang diperlihatkan JPU dihadapan Majelis Hakim, ternyata Saksi Sri Wibowo lah yang membuat notulen<br /><br />Selain itu. Pertanyaan salah seorang Terdakwa kepada keenam saksi terkait keuangan KONI “apakah diketahui Ketua dan Sekretaris”, tak satupun Saksi yang mengetahuinya. Padahal, para Saksi juga sebagai pengurus di KONI Kota Kediri. Pertanyaan selanjutnya dari salah seorang Terdakwa adalah terkauit “apakah Saksi (keenam saksi) menerima uang dana taktis?”. Juga tak satupun saksi mengakuinya. Ketua Majelis Hakim pun menyarankan kepada Terdakwa agar membuat dalam Pledoi atau Pembelaannya<br /><br />Lebih lanjut dalam surat dakwaan JPU dijelaskan, bahwa Terdakwa Arif Wibowo, S.E., M.M Bin Suandoko selaku Wakil Bendahara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Kediri bersama-sama Saksi Dian Ariyani, S.E., M.Si selaku Bendahara KONI Kota Kediri dan Saksi Drs. H. Kwin Atmoko Yuwono, M.M selaku Ketua Umum KONI Kota Kediri (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antara bulan Maret 2023 sampai bulan Desember 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2023, bertempat di Kantor KONI Kota Kediri Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa Nomor 77 Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu mengelola dana hibah Komite OlahragaNasional Indonesia (KONI) Kota Kediri Tahun Anggaran 2023 sejumlah Rp10.000.000.000 sehingga menguntungkan Terdakwa sejumlah Rp2.210.491.492. <br /><br />Dan Saksi Dian Ariyani, S.E., M.Si , sejumlah Rp219.450.000 menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Wakil Bendahara KONI Kota Kediri membantu tugas Bendahara yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sejumlah Rp2.429.941.492, atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil AuditPerhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah KONI Kota Kediri Tahun Anggaran 2023 Nomor : PE.03.03/SR-1200/PW13/5.1/2024 tanggal 30 Desember 2024 oleh Tim Audit Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwYctRzL-OcEXB5Sy2rpcVQ3i6bSS7wfdyFTg7cjjym4YsW12PqxZMEqqYRBzF4vJJiXRWbZMKfkr4Y78gPRh0zT_WBNAXwE39bAi0bR50BdRWJcYmLs_sYQrs4Wc3-Gt1ykIt37SAirwCww7mmwbzfYyrOpN_97fL2Tp2YfVoV5YiE9hdU18eROcNQ5U/s793/1..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="793" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwYctRzL-OcEXB5Sy2rpcVQ3i6bSS7wfdyFTg7cjjym4YsW12PqxZMEqqYRBzF4vJJiXRWbZMKfkr4Y78gPRh0zT_WBNAXwE39bAi0bR50BdRWJcYmLs_sYQrs4Wc3-Gt1ykIt37SAirwCww7mmwbzfYyrOpN_97fL2Tp2YfVoV5YiE9hdU18eROcNQ5U/w640-h378/1..jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Kediri sebagai organisasi induk dari 50 cabang olahraga di Kota Kediri dan Terdakwa sebagai Pengurus menjadi Wakil Bendahara KONI Kota Kediri sejak Tahun 2009 sampai 2019, Ketua KONI Kota Kediri saat itu Sdr. HERU MARWANTO, selanjutnya ditetapkan kembali kepengurusan KONI Kota Kediri melalui Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor Nomor : 821.2/SK.172/601.1/2019 Tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Kota Kediri Masa Bakti 2019-2023 Tanggal 14 November 2019, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jawa Timur Nomor : 821.2/SK.82/601.1.2022 Tanggal 07 Nopember 2022, Tentang Pergantian Pengurus Antar Waktu KONI Kota Kediri Masa Bakti 2019-2023, terlampir dalam Surat Keputusan terakhir tersebut Susunan Personalia Pergantian Waktu Ke-Dua Pengurus Koni Kediri Masa Bakti 2019-2023, huruf D Pengurus, sebagai berikut :<br /><br />Bahwa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Kediri sebagai organisasi induk dari 50 (lima puluh) cabang olahraga di Kota Kediri dan kepengurusan KONI Kota Kediri ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor Nomor : 821.2/SK.172/601.1/2019 Tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Kota Kediri Masa Bakti 2019-2023 Tanggal 14 November 2019, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jawa Timur Nomor : 821.2/SK.82/601.1.2022 Tanggal 07 Nopember 2022, Tentang Pergantian Pengurus Antar Waktu KONI Kota Kediri Masa Bakti 2019-2023, terlampir dalam Surat Keputusan terakhir tersebut Susunan Personalia Pergantian Waktu Ke-Dua Pengurus Koni Kediri Masa Bakti 2019- 2023, huruf D Pengurus, sebagai berikut :<br />    Ketua Umum         <span>    </span><span>    </span><span>    </span>: Drs. H. Kwin Atmoko Yuwono, M.M.<br />    Wakil Ketua Umum I        : Drs. Heri Purnomo<br />    Wakil Ketua Umum II       : Dr. Nurbaedah, S.H, M.H.<br />    Sekretaris Umum        <span>    </span><span>   </span>: Sri Wibowo, A.Md.<br />    Wakil Sekretaris Umum    : Agung Yulianto, S.E.<br />    Bendahar        <span>    </span><span>    </span><span>    </span><span>    </span><span>    </span>: Dian Ariyani, S.E., M.Si.<br />    Wakil Bendahara        <span>    </span><span>    </span>: Arif Wibowo, S.E., M.M.<br />     </div><div style="text-align: justify;"><span>    </span> Auditor Internal<br />     Ketua         : Febri Atmaji, A. Md.<br />    Anggota      : 1.  Merza Yona Franky R, S.STP.<br />                        : 2.  Dodi<br />   </div><div style="text-align: justify;">    Bidang Organisasi& Pendataan <br />     Ketua        <span>    </span><span>    </span>: Joko Arianto, SE, ME,M.Si.<br />     Wakil Ketua      : Bambang Murtedjo, S.Sos.<br />     Anggota        <span>    </span>: 1. Heppy Firanandi<br />                                2. Andra Dwi Yulianto<br />                                3. Tri Cahyono<br /><br />     Bidang Pembinaan Prestasi, Sport Sciance & Pengembangan<br />     Ketua               : Eko Agus Koko    <br />     Wakil Ketua     : Drs. Mukono, M.Pd.<br />     Anggota           : 1. Dra. Hamidah<br />                              : 2. Gatus Setyawan<br />                              : 3. Drs. Slamet Junaedi, M.Pd.<br />                              : 4. Drs. R. Marsudi Nugroho, M.Pd.<br />                              : 5. Dr. Abdian Asgi Sukmana, M.Or.<br /> </div><div style="text-align: justify;">     Bidang Perencanaan& Anggaran <br />     Ketua         : Efni Tuani Lubis, S.Pd.<br />     Wakil Ketua     : Drs. Gandung Satriono, ST, MM.<br />     Anggota ``       :1. Drs. Abdul Rahamn Saleh<br />                              : 2. Desy Setyawan Priambodo, S.Pd.<br />                              : 3. Dra. Marwati<br /><br />     Bidang Media, Humas & Kerjasama <br />     Ketua         : Drs. Syamsul Bahri, MM.<br />     Wakil Ketua     : dr. Soewito    <br />     Anggota           : 1. Mujani, SH.<br />                              : 2. Mudji Slamet, S.Pd, MM.<br />                              : 3. Mega Wulandari<br />                              : 4. Arief Cholisudin, S.STP, MM. </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Bahwa untuk menunjang kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga, pada tanggal 14 Februari 2022, Maria Karangora, SH, MM, selaku Ketua KONI Kota Kediri melalui surat Nomor : 11/KONI-KDR/II/2022 mengajukan Permohonan Hibah KONI Kota Kediri Tahun Anggaran 2023 yang ditujukan kepada Walikota Kediri, terlampir dalam surat tersebut Rencana Anggaran Biaya senilai Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah).  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgH7Cb9tHSwMBeh-tQKi9EhMSL4_saVNp6wfyB05O6JE8R9mNOQeHDXJQFtRM01hhAOZCDRpE2nnrm8v16XXy8YuRbQ4MevPWWTxIRpIkkE72i9twaPYRGrGOiY71ltV2s7YFLoQCK7c5Ma8ebyojqYsBFB-52-5zS0vHmmcJZ2A4TpWUGt5BDTgjeoBw8/s1280/5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgH7Cb9tHSwMBeh-tQKi9EhMSL4_saVNp6wfyB05O6JE8R9mNOQeHDXJQFtRM01hhAOZCDRpE2nnrm8v16XXy8YuRbQ4MevPWWTxIRpIkkE72i9twaPYRGrGOiY71ltV2s7YFLoQCK7c5Ma8ebyojqYsBFB-52-5zS0vHmmcJZ2A4TpWUGt5BDTgjeoBw8/w640-h360/5.jpg" width="640" /></a></div>Dan pada tanggal 16 Maret 2023, Walikota Kediri menerbitkan Keputusan Walikota Kediri Nomor : 188.45/99/419.033/2023 tanggal 16 Maret 2022 Tentang Daftar Penerima Hibah Dan Besaran Hibah Berupa Uang pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Tahun Anggaran 2023, terlampir dalam Keputusan tersebut daftar penerima hibah Tahun Anggaran 2023 salah satunya Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Kediri, alamat penerima Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa Nomor 77 Kota Kediri senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).<br /><br />Bahwa dengan perubahan nilai hibah, untuk pengajuan pencairan perlu dilakukan penyesuaian di Rencana Anggaran Biaya (RAB) menjadi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), selanjutnya Terdakwa yang mengerjakan penyesuaian di Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan melakukan perubahan perincian biaya sebagai berikut :<br /></div><div style="text-align: justify;"><img alt="" height="296" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh4BkzDb1z2Spq0a3nKlkkR4PwpWzrLr81lkVdBrMX0PIvEMHeHLm1AG70tOKQh1aMfOew_Sh_-yFFUZf1vG-kVi_AWUdlbj8fYCvPBIF6Ygf9grYdrbMl8siQyCQXgEmPLhwVr5OSLONFMWeCHgvI8cLRymh2kRRX1Qya5SYB7McK71wP1oiE_xm0_n4A=w635-h296" width="635" /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Terdakwa juga menyiapkan surat permohonan pencairan dana hibah ditujukan kepada Kepala DISBUDPARPORA Kota Kediri, surat Nomor : 11/KONI-KDR/III/2023 Tanggal 20 Maret 2023, perihal Permohonan Pencairan Hibah KONI Kota Kediri TA.2023, untuk ditandatangani Saksi Drs. H. Kwin Atmoko Yuwono, M.M selaku Ketua Umum KONI Kota Kediri, terlampir dalam surat tersebut Rencana Anggaran Biaya (RAB) senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tanggal 23 Maret 2023, dengan rincian sebagai berikut :<br /></div><div style="text-align: justify;"><img alt="" height="1024" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgzC18YzP505xNiynk-8qubOaBCNQZTpRk-fEn8t2yjzdypTX9goD9fUUFbjXDKYUKErncwWYbJW_JZKGa_1Tm2w-ulcA05G9WS_Q_gfOW-0eUI5QmLTw24hd_NrNFQ35YwsZgY_fwEuHUSAF5-kfjZ7EeMJYLsgAqBHGDH99T0hlpG0Tanc9KoffMpkLA=w664-h1024" width="664" /></div><div style="text-align: justify;"><img alt="" height="769" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgf7rWcyg3gz45e3rX73LFmd9xgSCjar0OvfIIVBP8h0o2Airoc92T0npbEoqVKt29xQnBoCeb6tnyjrXhdbmigiRbM_Tm-l9WttL-1jfOBQZuy53kPSy3vDLC-_DP1PH0UOI90yFYgKkpn6FDjlmIIiwe_ObwJLjAKm2TdDgGRHqWrwVG8qeodvJ9AL2A=w671-h769" width="671" /></div><div style="text-align: justify;"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgR2e3iXi_DL7eAg32lm9XGkYcdJ9aSETaKeWP1wbXS7hFNLlYH6LbF5m4YAwST7bp5F751cM0lfVrzbmUjTOogrLIJ8jMZBAuHLElBN_u-bpjmFfeyDMmX4VSmFWFI6HzTjMkL_HUGs85D-BOsmRL5Qxpu7NCqWPmabja840S1wDv9cQWeVl84YSIeyIc/s1040/4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgR2e3iXi_DL7eAg32lm9XGkYcdJ9aSETaKeWP1wbXS7hFNLlYH6LbF5m4YAwST7bp5F751cM0lfVrzbmUjTOogrLIJ8jMZBAuHLElBN_u-bpjmFfeyDMmX4VSmFWFI6HzTjMkL_HUGs85D-BOsmRL5Qxpu7NCqWPmabja840S1wDv9cQWeVl84YSIeyIc/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Rencana Anggaran Biaya (RAB) ditandatangani oleh Saksi Drs. H. Kwin Atmoko Yuwono, M.M selaku Ketua Umum KONI Kota Kediri, Saksi Dian Ariyani, S.E., M.Si selaku Bendahara Umum KONI Kota Kediri dan telah diteliti serta disetujui oleh Saksi Suminarto, S.P.,M.M. selaku Kepala Bidang Olahraga, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri, Mengetahui Saksi Zachrie Ahmad, S.Sos selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri.<br /><br />Bahwa selain menyiapkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sebagai syarat pencairan dana hibah Terdakwa juga menyiapkan Kuitansi tanda terima bermaterai cukup, fotocopy buku rekening penerima hibah, fotocopy KTP nama yang tertera pada rekening penerima hibah, fotocopy KTP Ketua penerima hibah, Pakta Integritas ditandatangani Ketua Umum KONI Kota Kediri sebagai dari Penerima Hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).<br /><br />Kemudian sesuai Keputusan Walikota Kediri Nomor : 188.45/42/419.033/2023 tanggal 06 Februari 2023 Tentang Pelimpahan Wewenang Walikota Kediri Untuk Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Tahun Anggaran 2023, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 Saksi Zachrie Ahmad, S.Sos, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kota Kediri (bertindak untuk dan atas nama Walikota Kediri (selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesatu) dan Saksi Drs. H. Kwin Atmoko Yuwono, M.M. bertindak untuk dan atas nama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Kediri yang selanjutnya disebut Pihak Kedua, menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) : Nomor : 180/055/419.105/2023    Tentang Pemberian Hibah Daerah Kepada KONI Nomor : 12/KONI-KDR/III/2023 Kota Kediri Tahun Anggaran 2023 Dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), dana hibah yang diterima tersebut disepakati untuk membiayai pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga agar tercapai atlet berprestasi.<br /><br />Bahwa pencairan dana hibah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (DISBUDPARPORA) Kota Kediri Tahun Anggaran 2023 pada kode rekening 2.19.03.2.04.02.5.1.05.05.03.0001, dan pada tanggal 28 Maret 2023 Kuasa Bendahara Umum Daerah melakukan pembayaran Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan/Belanja Hibah Uang Kepada KONI Kota Kediri Tahun 2023 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05.31/04.0/000020/LS/2.22.3.25.2.10.04.000/M/2023 Tanggal 28 Maret 2023 senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditransfer dari rekening Kas Daerah ke rekening Bank Jatim Cabang Kediri Nomor rekening 0062045604 atas nama KONI Kota Kediri.<br /><br />Bahwa setelah dana hibah ada direkening KONI Kota Kediri, Terdakwalah yang sepenuhnya mengelola dana hibah tersebut termasuk menerima, menyimpan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan yang mana seharusnya tugas tersebut menjadi tanggungjawab Saksi Dian Ariyani, S.E., M.Si selaku Bendahara.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqloadPuSdtZMBi6N8W87YUt1ogKmYQ3LcTymyA9HRimNf-RpMDhx2cKMbJDSWF2eiOgQoks7lYK5cPhF-bgT3lm8Bf1S68_ofdNw7mBDFLC6zMq-nBwQnJQ92kHgycuaijitJf_gFAOgcqyIBq-AEbN-QfZTJJ5ABOG6NVKxXrThLhZmZlNA1RbSaOro/s1280/8.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqloadPuSdtZMBi6N8W87YUt1ogKmYQ3LcTymyA9HRimNf-RpMDhx2cKMbJDSWF2eiOgQoks7lYK5cPhF-bgT3lm8Bf1S68_ofdNw7mBDFLC6zMq-nBwQnJQ92kHgycuaijitJf_gFAOgcqyIBq-AEbN-QfZTJJ5ABOG6NVKxXrThLhZmZlNA1RbSaOro/w640-h360/8.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Terdakwa memegang buku rekening Bank Jatim Cabang Kediri atas nama KONI Kota Kediri dan setiap pengajuan pencairan/penarikan dana hibah dari KONI Kota Kediri pada Bank Jatim Cabang Kediri Terdakwalah yang menyiapkan kelengkapan pencairan berupa :<ol><li>Surat permohonan perihal Pencairan Dana KONI TA. 2023 dari Bendahara ditujukan kepada Ketua Umum KONI Kota Kediri.</li><li>Surat Tugas ditandatangani oleh Saksi Drs. H. Kwin Atmoko Yuwono, M.M.</li><li>Rencana Kebutuhan Belanja Kegiatan KONI tertulis nominal yang akan dicairkan.</li><li>Lembar/slip penarikan dari Bank Jatim Cabang Kediri ditandatangani oleh Saksi Drs. H. Kwin Atmoko Yuwono, M.M Saksi Dian Ariyani, S.E., M.Si dan Terdakwa Arif Wibowo, S.E., M.M.</li></ol>Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan kelengkapan untuk pencairan, Saksi Drs. H. Kwin Atmoko Yuwono, M.M dan Saksi Dian Ariyani, S.E., M.Si langsung menandatanganinya, kemudian Terdakwa membawa semua kelengkapan dan buku rekening untuk melakukan transaksi di Bank Jatim Cabang Kediri, setelah dana dicairkan, Terdakwa tidak menyimpan dana pencairan tersebut di brankas KONI melainkan menyimpannya di rumah Terdakwa.<br /><br />Bahwa dalam penggunaan dana hibah KONI Tahun Anggaran 2023, terdapat perubahan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) tanpa adanya persetujuan dari Pihak Kesatu sebagai Pemberi Hibah. Terdakwa telah melakukan perubahan kegiatan belanja dana hibah KONI Kota Kediri Tahun Anggaran 2023 tanpa didukung dokumen perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan :<ol><li>Pusat Latihan Kota (PUSLATKOT), bantuan transport untuk Atlet sebesar Rp45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) jumlah Rp1.080.000.- (satu juga delapan puluh ribu rupiah)/bulan, Pelatih sebesar Rp55.000.-, (lima puluh lima ribu rupiah) jumlah Rp1.320.000.-/bulan selama 9 kali (Januari s/d September 2023) faktanya Atlet menerima Rp40.000.- (empat puluh ribu rupiah) jumlah Rp800.000.- (delapan ratus ribu rupiah)/bulan Pelatih menerima Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah), jumlah Rp1.050.000.- (satu juta lima puluh ribu rupiah)/bulan selama 5 kali (April s/d Agustus 2023).</li><li>Honorarium Satgas Monev PUSLATKOT, sebanyak 19 orang menerima honor bulan Januari sampai September 2023 (9 kali), faktanya honorarium yang diterima hanya 5 kali yaitu bulan April s/d Agustus 2023.</li><li>Pemberian uang saku PORPROV untuk Atlet dan Pelatih masing-masing Pelatih menerima Rp175.000.- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Atlet Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) faktanya masing-masing Pelatih menerima Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) Atlet menerima Rp100.000.- (seratus ribu rupiah).</li><li>Pengadaan Atribut PORPROV Jatim, alokasi pengadaan 1 set training pack untuk Atlet, Pelatih dan Official PORPROV, faktanya terhadap atlet mandiri juga mendapat 1 set training pack sehingga melebihi alokasi dalam RAB</li></ol><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1fiaYgcqlzal-K44C2IHltl7j7I3jLt71mWuavZHCeWEt8b1sqKy4npNV7OEL-ZOniVdGRxLE6kU_FkHyDhmeamF2nlA7gt-NHAzhn34KZmPXdkaZa923FrNvQ3kWLOYuLIZeDElC6SOQ1dZMksdS4d6jvmaEQe761wS_ncnMK0DklaGMwrIux6wd3ug/s1040/2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1fiaYgcqlzal-K44C2IHltl7j7I3jLt71mWuavZHCeWEt8b1sqKy4npNV7OEL-ZOniVdGRxLE6kU_FkHyDhmeamF2nlA7gt-NHAzhn34KZmPXdkaZa923FrNvQ3kWLOYuLIZeDElC6SOQ1dZMksdS4d6jvmaEQe761wS_ncnMK0DklaGMwrIux6wd3ug/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa adanya perubahan penggunaan dana hibah diluar Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah disetujui untuk kegiatan PUSLATKOT dan PORPROV diketahui oleh Saksi Drs. H. Kwin Atmoko Yuwono, M.M dan Saksi Dian Ariyani, S.E., M.Si dan jumlah pemberian bantuan transport untuk Atlet menerima sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan Pelatih menerima sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diberikan selama 5 (lima) kali bulan April sampai dengan bulan Agustus Tahun 2023 disampaikan oleh Saksi Drs. H. Kwin Atmoko Yuwono, M.M pada rapat tanggal 28 Maret 2023 dengan Ketua Cabang Olahraga dan pemberian 1 set traning pack bagi atlet mandiri disampaikan Saksi Drs. H. Kwin Atmoko Yuwono, M.M pada rapat tanggal 20 Juli 2023 yang mana di Rencana Anggaran Belanja (RAB) tidak ada alokasi untuk pengadaan 1 set training pack atlet mandiri.<br /><br />Bahwa untuk penyerahan uang bantuan transport PUSLATKOT untuk Atlet dan pelatih, Terdakwa yang memasukkan uangnya ke dalam amplop lalu diserahkan kepada Atlet dan Pelatih semua cabang olahraga dibantu oleh beberapa Pengurus bertempat di Kantor KONI Kota Kediri.<br /><br />Bahwa untuk menutupi perbuatannya agar seolah-olah penggunaan dana hibah KONI Tahun Anggaran 2023 telah sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), akan tetapi faktanya tidak seluruhnya mengacu pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disetujui dan menjadi satu kesatuan yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), antara pemberi hibah dengan penerima hibah, maka Terdakwa membuat bukti-bukti pengeluaran yang tidak sesuai dengan pengeluaran yang sebenarnya. Terdakwa melakukan mark-up bukti pertanggungjawaban dengan cara sebagai berikut :<ol><li>Membuat 2 lembar Daftar Penerima Bantuan Transport Atlet dan Pelatih nominal yang berbeda, pertama Atlet menerima Rp40.000.- (empat puluh ribu rupiah) total penerimaan tiap bulan Rp800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) Pelatih Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah), total penerimaan tiap bulan Rp1.050.000.- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang kedua untuk laporan pertanggungjawaban Daftar Penerima Bantuan Trasnport Atlet dan Pelatih tertulis masing masing Atlet menerima Rp45.000.- (empat puluh lima ribu rupiah) total menerima Rp1.080.000.- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) tiap bulan Pelatih menerima Rp55.000.- (lima puluh lima ribu rupiah), total menerima Rp1.320.000.-(satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tiap bulan, dengan jumlah Atlet 324 orang, Pelatih 76 orang dari 39 Cabang Olahraga.</li><li>Membuat Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Standar Pemberian Uang Transport Latihan Bagi Atlet Dan Pelatih Serta Honorarium Satgas Monitoring Dan Evaluasi Pembinaan Prestasi Pemusatan Pelatihan Kota (PUSLATKOT) KONI Kota Kediri Tahun Anggaran 2023, Tanggal 5 Januari 2023, ditandatangani Ketua Umum KONI Kota Kediri Drs. H. Kwin Atmoko Yuwono, M.M.</li><li>Membuat 2 lembar Daftar Penerima Uang Saku PORPROV VIII Jatim dengan nominal yang berbeda, pertama tertulis Pelatih menerima sebesar Rp175.000.- (serratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Atlet sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kedua untuk pertanggungjawaban, Pelatih menerima sebesar Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), Atlet menerima sebesar Rp100.000.- (seraus ribu rupiah) dengan jumlah Atlet 326 orang, Pelatih 76 orang dari 39 Cabang Olahraga.</li></ol><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEia0eeRCpU6OK093SNmrFmiFXGoDNqW2aoJtDRM4nxjqlbeUZckW1FdoamOJzfSyrU5SKJmDMfiE9AEcWI7x8_SbAQdNt4J4Ym7jhWW2C2om6KgiUjCzvEEtlokt1hgOfoTSSQpJhOfzRYGBKLwDVQAw26Dv3hbMIy-toEjACim7wlW5zRZfFaSUYY0Dj4/s1280/5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEia0eeRCpU6OK093SNmrFmiFXGoDNqW2aoJtDRM4nxjqlbeUZckW1FdoamOJzfSyrU5SKJmDMfiE9AEcWI7x8_SbAQdNt4J4Ym7jhWW2C2om6KgiUjCzvEEtlokt1hgOfoTSSQpJhOfzRYGBKLwDVQAw26Dv3hbMIy-toEjACim7wlW5zRZfFaSUYY0Dj4/w640-h360/5.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa bukti pertanggungjawaban yang direkayasa oleh Terdakwa tersebut telah diketahui dan ditandatangani oleh Saksi Drs. H. Kwin Atmoko Yuwono, M.M dan Saksi Dian Ariyani, S.E., M.Si, selain itu Terdakwa juga merekayasa penggunaan dana hibah untuk kegiatan pengadaan barang/jasa yaitu tidak menguraikan secara terperinci kebutuhan transportasi dan akomod Bahwa bukti pertanggungjawaban yang direkayasa oleh Terdakwa tersebut telah diketahui dan ditandatangani oleh Saksi Drs. H. Kwin Atmoko Yuwono, M.M dan Saksi Dian Ariyani, S.E., M.Si, <br /><br />Selain itu, asi baik dari volume, jenis, jangka waktu pemakaian maupun tarif harga satuan sewa untuk kegiatan PORPROV Jatim VIII. Bahwa Terdakwa melaksanakan sendiri kegiatan pengadaan akomodasi dan transportasi PORPROV Jatim VIII yaitu menghubungi Penyedia Jasa yaitu PT. Kediri Trans Java dan PT. Audi Mecca Travel Group bertemu tanpa melibatkan Pejabat Pengadaan. Selanjutnya untuk pembayarannya masing-masing sebesar Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisa tagihannya dibayarkan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga (DISBUDPARPORA) Kota Kediri. Terdakwa baru meminta bantuan Pejabat Pengadaan yaitu Saksi Febri Fahrudin Widyanto , S. Sos. menyusun adminsitrasi pengadaan untuk keperluan pertangungjawaban setelah selesai pelaksanaan PORPROV Jatim VIII.<br /><br />Bahwa Terdakwa dalam setiap pengajuan pencairan dana dari rekening KONI di Bank Jatim, menyertakan dokumen yaitu Surat permohonan perihal Pencairan Dana KONI TA. 2023 ditujukan kepada Ketua Umum KONI Kota Kediri, Surat Tugas ditandatangani oleh Saksi Drs. H. Kwin Atmoko Yuwono, M.M Rencana Kebutuhan Belanja Kegiatan KONI tertulis nominal yang akan dicairkan dan Lembar/slip penarikan dari Bank Jatim Cabang Kediri ditandatangani oleh Saksi Drs. H. Kwin Atmoko Yuwono, M.M, Saksi Dian Ariyani, S.E., M.Si dan Terdakwa Arif Wibowo, S.E., M.M, selanjutnya Terdakwa melakukan pencairan di Bank Jatim Cabang Kediri.<br /><br />Bahwa selama periode bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 Terdakwa telah melakukan 19 kali penarikan/pencairan dana hibah dari rekening atas nama KONI Kota Kediri untuk membiayai kegiatan KONI Kota Kediri Tahun 2023, dengan jumlah penarikan/pencairan sebesar Rp10.033.010.028,00 (sepuluh miliar tiga puluh tiga juta sepuluh ribu dua puluh delapan rupiah), sesuai slip penarikan sebagai berikut :<ol><li>Slip penarikan tanggal 30 Maret sejumlah Rp1.880.542.624,- (satu miliar delapan ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);</li><li>Slip penarikan tanggal 04 April 2023 sejumlah Rp944.500.000,- (sembilan ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);</li><li>Slip penarikan tanggal 06 April 2023 dengan nominal sebesar Rp245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);</li><li>Slip penarikan tanggal 17 April 2023 sejumlah Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);</li><li>Slip penarikan tanggal 03 Mei 2023 sejumlah Rp163.777.057,- (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh tujuh rupiah);</li><li>Slip penarikan tanggal 15 Mei 2023 dengan nominal sebesar Rp107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah);</li><li>Slip penarikan tanggal 23 Mei 2023 sejumlah Rp556.285.802 (lima ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus dua rupiah);</li><li>Slip penarikan tanggal 09 Juni 2023 sejumlah Rp44.901.460,- (empat puluh empat juta sembilan ratus satu ribu empat ratus enam puluh rupiah);</li><li>Slip penarikan tanggal 27 Juni 2023 sejumlah Rp116.285.718 (seratus enam belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus delapan belas rupiah);</li><li>Slip penarikan tanggal 05 Juli 2023 sejumlah Rp461.640.000,- (empat ratus enam puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);</li><li>Slip penarikan tanggal 26 Juli 2023 dengan nominal sebesar Rp520.942.967,- (lima ratus dua puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah);</li><li>Slip penarikan tanggal 08 Agustus 2023 ejumlah sebesar Rp280.773.800,- (dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);</li><li>Slip penarikan 22 Agustus 2023 sejumlah Rp862.899.800,- (delapan ratus enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);</li><li>Slip penarikan tanggal 30 Agustus 2023 sejumlah Rp324.646.800,- (tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah);</li><li>Slip penarikan tanggal 04 September 2023 sejumlah Rp82.474.000,- (delapan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);</li><li>Slip penarikan tanggal 07 September 2023 sejumlah Rp472.340.000,- (empat ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);</li><li>Slip penarikan tanggal 25 September 2023 dengan nominal sebesar Rp2.528.000.000,- (dua miliar lima ratus dua puluh delapan juta rupiah);</li><li>Slip penarikan tanggal 10 Oktober 2023 sejumlah Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);</li><li>Slip penarikan tanggal 07 November 2023 sejumlah Rp65.000.000,- (enam puluh lima jutaru<br />rupiah); <br /></li></ol><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihuIBk-oYnjVDJbiNyN8_CdVod94vIGeYRY-JJ7ng8BzzjL91SoAO7JKGsnwE0GD166bdkvN5ubqprVxPJscPCA3U8huHQ-JEHmKhjQRNZekOXyxUH8L60u5eEK2pKd1N6I2fCtb6gVgUUWGH1RVzPKnw3lyTlnFlUGu6clAqAwHpFLL5Ulgx8e3SNJBY/s793/1..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="793" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihuIBk-oYnjVDJbiNyN8_CdVod94vIGeYRY-JJ7ng8BzzjL91SoAO7JKGsnwE0GD166bdkvN5ubqprVxPJscPCA3U8huHQ-JEHmKhjQRNZekOXyxUH8L60u5eEK2pKd1N6I2fCtb6gVgUUWGH1RVzPKnw3lyTlnFlUGu6clAqAwHpFLL5Ulgx8e3SNJBY/w640-h378/1..jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban penggunan dana hibah KONI Kota Kediri Tahun 2023 kepada Pemerintah Kota Kediri, yang menjadi dasar pembuatan laporan pertanggung jawaban KONI Kota Kediri adalah Buku Kas Umum (BKU) bulan Januari 2023 sampai bulan Desember 2023.<br /><br />Bahwa Tim Audit Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur yang melakukan penghitungan menemukan adanya ketidaksesuaian dalam laporan pertanggunggjawaban penggunaan dana hibah KONI Kota Kediri Tahun 2023 yang bukti-buktinya terlampir di Buku Kas Umum sebesar Rp9.885.160.480,00 (sembilan miliar delapan ratus delapan puluh lima juta seratud enam puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dengan nilai riil yang dibayarkan sebesar Rp7.601.068.536,00 (tujuh miliar enam ratus satu juta enam puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) menimbulkan selisih sebesar Rp2.284.091.944,00 (dua miliar dua ratus delapan ratus empat juta sembilan ratus empat puluh empat rupiah).<br /><br />Selain itu ditemukan adanya jumlah sisa Kas sejumlah Rp145.849.548,00 (seratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) dan tidak ada bukti pertanggungjawaban.<br /><br />Bahwa Terdakwa laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa adalah tidak benar, karena alasan untuk menutupi kegiatan KONI Kota Kediri Tahun Anggaran 2023 yang tidak ada dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan untuk biaya operasional dalam kegiatan Pekan Olahraga Provinsi VIII Jatim yang diselenggarakan di 4 (empat) Kabupaten/Kota di Jawa Timur tersebut diluar perhitungan atau melebihi Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan perbuatan tersebut diketahui oleh Saksi Drs. H. Kwin Atmoko Yuwono, M.M dan Saksi Dian Ariyani, S.E., M.si.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUk8L9Es2wZTVjLXjrVSl3BBJfFUGXFUUUMH-2UYleUwe_68cPmdwpyYD25fyLVW1xuPgDUuL1lQ_TK1xOpJfI6Shq2W_Xv9tI-1lw2z-pRPBV24mBmzBr_KwwQhlYgbjJ_oEzwRuzWtEEUTGgCBTC_Ga4dtNn06Z2LBCHB-n4tDIQDtIZBsE0mV9Frog/s1040/4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUk8L9Es2wZTVjLXjrVSl3BBJfFUGXFUUUMH-2UYleUwe_68cPmdwpyYD25fyLVW1xuPgDUuL1lQ_TK1xOpJfI6Shq2W_Xv9tI-1lw2z-pRPBV24mBmzBr_KwwQhlYgbjJ_oEzwRuzWtEEUTGgCBTC_Ga4dtNn06Z2LBCHB-n4tDIQDtIZBsE0mV9Frog/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa dalam prakteknya anggaran KONI Kota Kediri tidak mencukupi untuk pendanaan kegiatan PUSLATKOT Tahun 2023 dan pendanaan kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jatim VIII Tahun 2023 sehingga perlu tambahan anggaran dan Terdakwa menyiapkan Surat Nomor : 85.1/KONI-KDR/VIII/2023 Tanggal 8 Agustus 2023 ditandatangani Ketua Umum KONI Kota Kediri Drs. H. Kwin Atmoko Yuwono, M.M ditujukan kepada Walikota Kediri Perihal Permohonan Hibah Perubahan Anggaran Kerja (PAK) Tahun Anggaran 2023. Terlampir dalam surat tersebut Proposal Permohonan Hibah Perubahan Anggaran Kerja (PAK) Tahun Anggaran 2023 sejumlah Rp1.392.000.000,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah).<br /><br />Bahwa Terdakwa selalu memberitahu Saksi Drs. H. Kwin Atmoko Yuwono, M.M dan Saksi Dian Ariyani, S.E., M.Si setiap akan membiayai kegiatan KONI Kota dan dalam mengelola keuangan dana KONI baik penerimaan maupun pengeluaran ataupun progam-progam yang pendanaannya yang dibiayai oleh KONI tidak pernah melibatkan Auditor Internal KONI untuk melakukan pengawasan.<br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Drs. H. Kwin Atmoko Yuwono, M.M dan Saksi Dian Ariyani, S.E., M.Si bertentangan dengan :<ol><li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, huruf d. Belanja Daerah, 2. Ketentuan Belanja Operasi, huruf e. Belanja Hibah, angka butir 8, “ Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya”.</li><li>Peraturan Walikota Kediri Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial Yang Bersumber dari Pendapatan dan Belanja Daerah,</li></ol><ul><li>Pasal 21 Ayat (1) ” Penerima hibah dalam bentuk uang bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya”.Ayat (2) huruf c. “Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang”.</li><li>Pasal 23 ayat (2) “Apabila penerima hibah berupa uang dalam melaksanakan kegiatannya terdapat sisa dana maka : a. disetor ke kas umum daerah paling lambat 5 (lima) hari setelah laporan pertanggungjawaban disampaikan”.</li></ul>   3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 180/055/419.105/2023 dan Nomor : 12/KONI-<span>    </span><span>    </span><span>  </span>KDR/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 Tentang Pemberian Hibah Kepada KONI Kota Kediri Tahun <span>    </span>   Anggaran 2023:</div><div style="text-align: justify;"><ul><li>Bab III Hak dan Kewajiban, Pasal 3 ayat (2) huruf d. “ Melaksanakan kegiatan <span>    </span>   sesuai pengajuan usulan/proposal dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kegiatan dari dana <span>    </span>   hibah yang telah disetujui PIHAK KESATU”.</li><li>Bab VI Ketentuan Lain-lain, Pasal 6 ayat (4) “Apabila terjadi perubahan Rencana Kegiatan Belanja dapat diatur dalam perubahan Rencana Kegiatan Belanja yang telah disetujui oleh para Pihak”.</li></ul>     4.    Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Pasal 3 :<ul><li>Ayat (3) “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia”.</li><li>Ayat (6) “Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan/atau tidak terduga disediakan dalam bagian anggaran tersendiri yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah”.</li></ul><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5D9vry8SZ684ksyJ8HVccZSxrF4Ay2bqQhQaOZ8i1t9hyphenhyphenxCpX0b3cippfG_InuHijPQIygYdcLu8Y5fOSJAqLHnk6qL47vVmlRZscRgAizJ0LAn5hbnWv9Ydk9wPoETjN2tgusAnLW6rIn3KiI2u3g5Rl9_EQqORW0tuUMw-fc8lteJqUeORim8hUtEc/s793/1..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="793" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5D9vry8SZ684ksyJ8HVccZSxrF4Ay2bqQhQaOZ8i1t9hyphenhyphenxCpX0b3cippfG_InuHijPQIygYdcLu8Y5fOSJAqLHnk6qL47vVmlRZscRgAizJ0LAn5hbnWv9Ydk9wPoETjN2tgusAnLW6rIn3KiI2u3g5Rl9_EQqORW0tuUMw-fc8lteJqUeORim8hUtEc/w640-h378/1..jpg" width="640" /></a></div>Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa telah memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp2.210.491.492,00 (dua miliar dua ratus sepuluh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) atau orang lain yaitu memperkaya Saksi Dian Ariyani, S.E., M.Si sebesar Rp219.450.000,-. (dua ratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).<br /><br />Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Drs. H. Kwin Atmoko Yuwono, M.M dan Saksi Dian Ariyani, S.E., M.Si dalam mengelola dana hibah KONI Kota Kediri Tahun Anggaran 2023 mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.429.941.492,00 (dua miliar empat ratus sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) sebagaimana hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh Tim Audit Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor : PE.03.03/SR-1200/PW13/5.1/2024 tanggal 30 Desember 2024 dengan perincian sebagai berikut :<br /></div><div style="text-align: justify;"><img alt="" height="249" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg-RXXv9MCuG5bUJpaIvDvO2GQOyS1cClwyZTL0G9ru-dms-pYAQmICidc1ph5vVMsCFEIkf3E6VFf5q-3LCrFV8cxBA6ZFZdpyRBf6wr5t28zMLIjOGLI8OcLzBu09UZHkQj-9EpN1JhqcFeZYmUsH1RM3yPPIQY_ezGNWASIZHuZ6r-BHwtg0MEx9LeM=w658-h249" width="658" /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Perbuatan Terdakwa ARIF WIBOWO, S.E., M.M Bin SUANDOKO, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Sit) <br /></div>

News Pemerintahan Regional Tipikor JPU Kejari Kota Kediri Menghadirkan Lima Orang Saksi Dalam Perkara Korupsi KONI Sebesar Rp2.429 M

#Majelis Hakim Merasa Jengkel Atas Keterangan Saksi Sri Wibowo, A.Md Selaku Sekretaris Umum KONI Kota Kediri Dalam Persidangan, Karena Terny...

»