Odmil III-11 Sby Bacakan Revisi Tuntutan Pidana Perkara Dugaan KDRT Di Dilmil III-12 Surabaya Setelah Tanggapan Pemohon dan Pembuktikan Permohonan Restitusi

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8wKOOqGZXhKHk291fEAkdLH-EJkjfwaPqWuuKW8x1rdjWkl2nmQkwidEu4sL6f-XJCpuPjXAg9bPGFwy1wmMdwx6Uk4UxYZ-Qev2yyyCpW0vWqzZMybNqsLOLebwNfKP7LbwKNq3xVUev7A2FAqtAO6XcNercwkM9Wkz4U9NUgBIhcMNrCGIwszQSQuQ/s640/i..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="356" data-original-width="640" height="356" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8wKOOqGZXhKHk291fEAkdLH-EJkjfwaPqWuuKW8x1rdjWkl2nmQkwidEu4sL6f-XJCpuPjXAg9bPGFwy1wmMdwx6Uk4UxYZ-Qev2yyyCpW0vWqzZMybNqsLOLebwNfKP7LbwKNq3xVUev7A2FAqtAO6XcNercwkM9Wkz4U9NUgBIhcMNrCGIwszQSQuQ/w640-h356/i..jpg" width="640" /></a></div><i><span style="color: red; font-size: large;">“Mengapa Pemohon Tidak Memberikan Foto Copy Bukti Nomor 1 - 13 Dari Total 18  Bukti Kepada Pemohon Dihadapan Majelis Hakim Dalam Sidang Pembuktian Perkara Restitusi Ganti Rugi Kasus Dugaan KDRT Di Dilmil III-12 Surabaya? Apakah Memang Dalam Hukum  Acara Persidangan Untuk Pembuktikan Bahwa Termohon Tidak Berhak Mendapatkan Foto Copy Bukti Dari Pemohon Kecuali Odmil dan Majelis Hakim?. Ada Apa?”</span></i></h3><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b><br />Apakah surat tuntutan yang sudah dibacakan dalam persidangan yang terbua untuk umum dapat dibatalkan atau direvisi kembali oleh Majelis Hakim pada saat agenda sidang pembacaan Pledoi atau Pembelaan dari Terdakwa yang ditetapkan? Lalu diatur di Undang-Undang Nomor berapa, Tahun berapa, Tentang apa dan Pasal berapa?<br /><br />Hal inilah yang terjadi sekaligus menjadi pertanyaan banyak pihak dalam sidang perkara kasus dugaan Tindak Pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) oleh Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra kepada istrinya, dr. Maedy Christiyani Bawolje dan kedua anak tirinya, yaitu Christia Sanika Putri Aprilia (24) dan Adisha Satya Putri Aprilia (21) pada tanggal 29 April 2024 di Jalan Semolowaru Bahari Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Surabaya yang disidangkan di Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur<br /><br />Sidang perkara ini diketuai Majelis Hakim Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota, yaitu Letkol (CHK) Muhammad Saleh, SH dan Letkol (Kum) Wing Eko Joedha H, SH., MH dengan Oditur Militer (Odmil) pada Oditorat Militer III-11 Surabaya Letkol CHK Yadi Mulyadi menggantikan Mayor (CHK) Sahroni Hidayat, SH  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPnU-syvl2OYZ-GeZe70rlfWD_MvYSJUw-cy6zM-rp4ZZ3QkuV6k2NoqZYDdI6eJ8H3x8aelrv9T3ti4tv51lLI3MEXhUV7Wzj65XRzaK0NL-0vD2fhaxl8wOtQJzbhSi0WcfHIBX-IQrroMbmfnlozKj8tu_5z-c89TpXIpadfNO4FG-6WKksLSiThS4/s640/j.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="546" data-original-width="640" height="546" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPnU-syvl2OYZ-GeZe70rlfWD_MvYSJUw-cy6zM-rp4ZZ3QkuV6k2NoqZYDdI6eJ8H3x8aelrv9T3ti4tv51lLI3MEXhUV7Wzj65XRzaK0NL-0vD2fhaxl8wOtQJzbhSi0WcfHIBX-IQrroMbmfnlozKj8tu_5z-c89TpXIpadfNO4FG-6WKksLSiThS4/w640-h546/j.jpg" width="640" /></a></div>Ibarat peribahasa “masak malam, mentah pagi siang. Yang artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah Suatu hal yang telah putus (sudah jadi), tetapi tidak lama kemudian berubah”. Peribahasa ini sepertinya menjawab pertanyaan diatas, dan menjadi fakta bahwa surat tuntutan yang sudah dibacakan dalam persidangan di  dihadapan Majelis Hakim yang terbuka untuk umum dalam kasus dugaan Tindak Pidana KDRT yang disidangkan di Dilmil III-12 Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur dapat dibatalkan atau direvisi kembali pada saat agenda sidang pembacaan Pledoi atau Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa<br /><br />Persidangan yang berlangsung pada Selasa, 19 Nopember 2024, Oditur Militer (Odmil) pada Oditorat Militer III-11 Surabaya Letkol CHK Yadi Mulyadi membacakan surat tuntutannya dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Suarabaya setelah melalui tahapan proses persidangan mulai dari pembacaan surat dakwaan, Eksepsi, Replik, Duplik, pemeriksaan saksi-saksi, ahli dan barang bukti. <br /><br />Usai pembacaan surat tuntutan, kemudian Ketua Majelis Hakim menetapkan persidangan selanjutnya, yaitu pembacaan Pledoi atau Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa pada Selasa, 26 November 2024  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4wl7ZrUleK9PxOapRFgpHU0YvmgAKqQc7NpAf3O34c0lbaI2v9-lYeI_YzGOVjiwLXz9hwXUdlWbMLgCRCEfrFe0SnI4AYz7l9xARcM7IRjzwOtNtg3bbaXY9VBZxIiZc4o7BFp-t_cuymngsHIRYVBMEU7AKnWB3Cb9FpEvtv0LagFy2MN9FVqjqSps/s640/k.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4wl7ZrUleK9PxOapRFgpHU0YvmgAKqQc7NpAf3O34c0lbaI2v9-lYeI_YzGOVjiwLXz9hwXUdlWbMLgCRCEfrFe0SnI4AYz7l9xARcM7IRjzwOtNtg3bbaXY9VBZxIiZc4o7BFp-t_cuymngsHIRYVBMEU7AKnWB3Cb9FpEvtv0LagFy2MN9FVqjqSps/w640-h360/k.jpg" width="640" /></a></div>Namun fakta yang terjadi pada persidangan hari Selasa, 26 November 2024 sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Ketua Majelis Hakim, bukan pembacaan Pledoi atau Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, melainkan penundaan sidang dan Ketua Majelis Hakim memerintahkan Odmil untuk merevisi kembali tuntutannya <br /><br />Alasannya, karena pada persidangan saat itu (Selasa, 26 November 2024), sebelum Tim Penasehat Hukum Terdakwa, Mayor Laut (H) Teguh Iman S, SH dan Serka Mar. Khaerul Bahro, SH., MH membacakan Pledoi atau Pembelaannya, Tim Kuasa Hukum dr. Maedy Christiyani Bawolje menyerahkan surat Permohonan Restitusi Ganti Rugi kepada Termohon yaitu Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra melalui Majelis Hakim<br /><br />Permohonan Restitusi Ganti Rugi oleh Pemohon dr. Maedy Christiyani Bawolje kepada suaminya, yaitu Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra selaku Termohon dalam perkara Tindak Pidana KDRT, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Hal ini disampaikan Ketua Majelis Hakim kepada Odmil Letkol CHK Yadi Mulyadi pada persidangan Selasa, 26 November 2024<br /><br />“Tuntutannya untuk di revisi terkait dengan rsetitusi ganti rugi,” ucap Ketua Majelis Hakim Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH<br /><br />Oditur Milter Letkol CHK Yadi Mulyadi sepertinya terlihat bingung sehingga memanyakkan Ketua Majelis Hakim. “Apakah permohonannya terpisah,” tanya Oditur Milter Letkol CHK Yadi Mulyadi. Dan dengan tegas Ketua Majelis Hakim Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH menjelaskan isi PERMA RI No. 1 Tahun 2022<br /><br />“Dalam Perma ini perintahnya jelas, penuntut umum wajib mencantumkan permohonan restitusi dalam tuntutan pidana,” ucap Ketua Majelis Hakim Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirLnZCLi_rx8dqHTENdbq9Wva-SqQyzHeY-d-IDgApqTsShlCehEWgEd0oyEL6f3L4MSgkK-s4bTA6bObCqZm3c9t3RYO3nGrqSmEbwUcgv3d4x8hnBLHfj3-FG2RsxNFVfrdR5jHi-4GocWQeu082WgYhbQ0gOgV1HAzsxjptVEx_Dq4wnjUAJ2YSRgQ/s1040/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirLnZCLi_rx8dqHTENdbq9Wva-SqQyzHeY-d-IDgApqTsShlCehEWgEd0oyEL6f3L4MSgkK-s4bTA6bObCqZm3c9t3RYO3nGrqSmEbwUcgv3d4x8hnBLHfj3-FG2RsxNFVfrdR5jHi-4GocWQeu082WgYhbQ0gOgV1HAzsxjptVEx_Dq4wnjUAJ2YSRgQ/w640-h360/a.jpg" width="640" /></a></div>Anehnya, yang diucapkan Ketua Majelis Hakim adalah Pasal 8 ayat (10) PERMA RI No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Sedangkan ayat sebelumnya dalam Pasal yang sama berbunyi;<br /><br /><i>Pasal 8 ayat (2) berbunyi : Dalam hal permohanan diajukan melalui penyidik atau LPSK, penyidik atau LPSK menyampaikan berkas permohanan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Penuntut Umum disertai Keputusan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi jika terdapat Keputusan dan pertimbangan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan atau paling lambat sebelum Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana.<br /><br />Pasal 8 ayat (3) berbunyi : Dalam hal permohanan Restitusi diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan, Penuntut Umum wajib memuat permahanan tersebut ke dalam surat dakwaan dan memasukkan berkas permahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam berkas perkara dan segera menyampaikan salinannya kepada terdakwa atau penasihat hukumnya.<br /><br />Dan Pasal 8 ayat (4) berbunyi : Dalam hal Karban Restitusi dan Karban tidak mengajukan dihadirkan dalam permohanan Persidangan sebagai saksi, Hakim memberitahukan hak Karban untuk memperoleh Restitusi yang dapat diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.  </i><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3tYhgDARiR18G1bhLqqBIW0Mp1QcfOYYwtP5hbnqiqQuntQkXqHmLUph28_YhhCnxfYB_aPwvsndRN50EOIdN5phTfHTMmVuhiNbPgrUZRNBANcFjh4EObc7OdXiNJoEWNPz4jAFpp-_kHHfOiiW47v76rTjutYGA5GYZOh25_jlnmzwoswAvEgTYBVU/s1280/g.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3tYhgDARiR18G1bhLqqBIW0Mp1QcfOYYwtP5hbnqiqQuntQkXqHmLUph28_YhhCnxfYB_aPwvsndRN50EOIdN5phTfHTMmVuhiNbPgrUZRNBANcFjh4EObc7OdXiNJoEWNPz4jAFpp-_kHHfOiiW47v76rTjutYGA5GYZOh25_jlnmzwoswAvEgTYBVU/w640-h360/g.jpg" width="640" /></a></div>Pertanyaannya adalah, mengapa Pemohon baru menyampaikan surat permohonan Restitusi Ganti Rugi kepada Pemohon melalui Majelis Hakim setelah selesai tahapan proses persidangan mulai dari pembacaan surat dakwaan, Eksepsi, Replik, Duplik, pemeriksaan saksi-saksi, ahli dan barang bukti, dimana dr. Maedy Christiyani Bawolje selaku Saksi korban/Pelapor sekaligus Pemohon dihadirkan pada persidangan?<br /><br />Mengapa Majelis Hakim atau Ketua Majelis Hakim Ketua Majelis Hakim Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH tidak menyampaikan hak-hak korban dalam perkara KDRT kepada dr. Maedy Christiyani Bawolje pada saat dihadirkan dipersidangan?<br /><br /><i>Padahal, dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer sudah diatur, yaitu ;<br /><br />Angka 3. Persidangan<br />a. Acara Pemeriksaan Biasa<br />6) Dalam hal suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan menimbulkan kerugian bagi orang lain, orang yang dirugikan dapat mengajukan permohonan penggabungan pemeriksaan perkara gugatan ganti rugi pada perkara pidana.<br /><br />7) Penggabungan pemeriksaan perkara gugatan ganti rugi pada pemeriksaan perkara pidana dapat dilakukan paling lambat sebelum Oditur mengajukan Tuntutan.<br /><br />8) Atas pengajuan permohonan penggabungan perkara ganti rugi tersebut Hakim Ketua mengeluarkan Penetapan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Rugi (Formulir Model : 10). Hal ini sebagaimana dilansir dari</i> : <a href="https://www.dilmiltama.go.id/home/images/stories/dilmiltama/pdf/juknisadmmilatrium.pdf">https://www.dilmiltama.go.id/home/images/stories/dilmiltama/pdf/juknisadmmilatrium.pdf</a>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSaI7JjW6jPlp_e5ZQ8QClDrdXjGAGJGPpOnoXCtKLtfNaHKkKtwk45-SkGVqT09XJwQoeTgmrIsUb1v8uxerjU3BJFSK43eTnY86_NeHvSdRM8ToMv55GHMxowoorpcHTTftZfpXLeqfz9jWDJ9UrhV1shXLi9mquDKY_KhVhZNGw7nobM_Gmv7cqNyY/s1280/c.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSaI7JjW6jPlp_e5ZQ8QClDrdXjGAGJGPpOnoXCtKLtfNaHKkKtwk45-SkGVqT09XJwQoeTgmrIsUb1v8uxerjU3BJFSK43eTnY86_NeHvSdRM8ToMv55GHMxowoorpcHTTftZfpXLeqfz9jWDJ9UrhV1shXLi9mquDKY_KhVhZNGw7nobM_Gmv7cqNyY/w640-h360/c.jpg" width="640" /></a></div>Setelah persidangan tertunda sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 26 November dan 2 Desember 2024, akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang diketuai Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Letkol (CHK) Muhammad Saleh, SH dan Letkol (Kum) Wing Eko Joedha H, SH., MH pun kembali melanjutkan persidangan pada Rabu, 4 Desember 2024 dengan agenda pembacaan Pemohonan Restitusi Ganti Rugi dari Pemohon dr. Maedy Christiyani Bawolj yang diwakili Pengacaran-nya, lanjut pemeriksaan atau mendengarkan pendapat ahli yang menghitung kerugian yang dialami Pemohon/Korban dari LPSK yang dihadirkan oleh Pemohon dan selanjutnya jawaban Termohon kemudian pemeriksaan barang bukti dari Pemohon<br /><br />Sementara pada persidangan hari ini, Selasa, 10 Desember 2024, ada beberapa ageda sidang, yaitu yang pertama Pembuktian terkait bukti yang diajukan Pemohon dalam  sidang perkara Permohonan Restitusi Ganti Rugi dan dilanjutkan dengan pembacaan tanggapan dari Pemohon atas Jawaban Termohon terkait isi Permohonan Termohon yang meminta Majelis Hakik untuk menghukum Termohon membayar ganti rugi yang dilami Pemohon sebesar Rp158 juta lebih<br /><br />Setelah sidang Pembuktian dan pembacaan tanggapan dari Pemohon, Oditur Militer (Odmil) pada Oditorat Militer III-11 Surabaya Letkol CHK Yadi Mulyadi barulah membacakan revisi surat tuntutan dari surat tuntutan yang sudah dibacakan pada tanggal 19 November 2024. Isinya hanya menambah tuntutan terhadap Terdakwa terkait  nilai ganti rugi sebesar Rp158 juta lebih   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeLmt12okwRJ9pc1aM-yeT4QOFmECdhziAe65rNaNO3o54OSKu_5D4prVvtnMCut63aP39KsGKqbEsV7dPK1S5CDVHYn1laKP7V-yhw3kVP58vzZqIgkmPPZYn23eLDTqZBMOMrfEjp2Z31MMlaViwRFmYMNKU-WJe4ymnF1qWUuSX3sQTPFjNfTSiLpc/s1040/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="545" data-original-width="1040" height="336" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeLmt12okwRJ9pc1aM-yeT4QOFmECdhziAe65rNaNO3o54OSKu_5D4prVvtnMCut63aP39KsGKqbEsV7dPK1S5CDVHYn1laKP7V-yhw3kVP58vzZqIgkmPPZYn23eLDTqZBMOMrfEjp2Z31MMlaViwRFmYMNKU-WJe4ymnF1qWUuSX3sQTPFjNfTSiLpc/w640-h336/3.jpg" width="640" /></a></div>Ada yang menarik dan menggelitik dalam sidang Pembuktian perkara Permohonan Restitusi Ganti Rugi, yaitu terkait dengan bukti dari Pemohon yang sepertinya tidak dilengkapi, sehingga Ketua Majelis Hakim Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH sempat marah kepada Pemohon hingga persidangan sempat diskor beberapa waktu<br /><br />“Mengapa belum dilengkapi ? Minggu lalu kan sudah saya perintahkan. Berarti Pemohon tidak berikad baik. Perintah Majelis Hakim adalah Undang-Undang,” ucap Ketua Majelis Hakim Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH kepada Pemohon dan sidang pun diskor beberapa waktu<br /><br />Yang menarik lagi adalah terkait dengan foto copy bukti dari Pemohon yang tidak berikan kepada Termohon pada saat sidang pembuktian dihadapan Majelis Hakim. Alasan Pemohon bahwa sudah ada dalam lampiran surat Permohonan Restitusi Ganti Rugi. Sehingga Ketua Majelis Hakim mengatakan, “Majelis Hakim yang akan menilai”. Hal ini dikatakan Mayor Laut (H) Teguh Iman S, SH dan Serka Mar. Khaerul Bahro, SH., MH selaku Penasehat Hukum Pemohon yang juga Terdakwa Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra<br /><br />“Ada 18 bukti yang diajukan Pemohon tetapi bukti nomor 1 sampai nomor 13 tidak mau memberikan padahal kita sudah minta dari minggu kemarin. Bukti yang diberikan  hanya 5 yaitu surat yang dikirim. Padahal kita ingin melihat bukti rekning Bank-nya,” ungkapnya seusai persidangan<br /><br />Ke- 5 bukti tersebut dan lampiran yang ada dalam surat Permohonan Restitusi Ganti Rugi, diperlihatkan oleh Mayor Laut (H) Teguh Iman S, SH dan Serka Mar. Khaerul Bahro, SH., MH kepada beritakorupsi.co di ruang PH (Penasehat Hukum) di Pengadilan Militer III-12 Surabaya   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEGT3bxkhmhTIqxKDHty35BIXdZFq-1izHDCfF3vPgPcf9VkppGFzr4lytGEH7GcEmXFpMDC_EU6ovKSAXsvfV4T2IlcYRXm0IjGSfzwViEIIqlDKhy8vB0TbjzT6oyQnhTCVpgjPclsfl9MMRhxzuSaaFhWDR6ucfrfcCG7NDxkQ5RacNLH3r6ClNIG8/s1280/b.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEGT3bxkhmhTIqxKDHty35BIXdZFq-1izHDCfF3vPgPcf9VkppGFzr4lytGEH7GcEmXFpMDC_EU6ovKSAXsvfV4T2IlcYRXm0IjGSfzwViEIIqlDKhy8vB0TbjzT6oyQnhTCVpgjPclsfl9MMRhxzuSaaFhWDR6ucfrfcCG7NDxkQ5RacNLH3r6ClNIG8/w640-h360/b.jpg" width="640" /></a></div>Ke- 5 bukti itu diantaranya adalah surat yang dikirim oleh dr. Maedy Christiyani Bawolj kepada Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) pada Agustus 2024, namun tidak mendapat tanggapan. Hal inipun disampaikan kuasa hukum dr. Maedy Christiyani Bawolj selaku Pemohon melalui Pengacaranya pada persidangan, Selasa, 10 Desember 2024<br /><br />Sementara lampiran berupa foto copy transaksi Bank BNI yang ada dalam surat Permohonan Restitusi Ganti Rugi, sedikit menarik. Sebab dalam lampiran berupa foto copy transaksi Bank BNI tersebut sepertinya ada yang hilang atau tertutupi. Hal itupun dikatakan oleh Mayor Laut (H) Teguh Iman S, SH dan Serka Mar. Khaerul Bahro, SH., MH kepada beritakorupsi.co<br /><br />“Ini (sambil menunjukkan), sepertinya ada yang dihapus atau ditutup. Kalau rekening Bank ada stempel Bank-nya,” ucapnya<br /><br />“Ada aliran uang masuk yang tidak sedikit setelah perkara ini dan untuk membiyayai perkara ini,” ucapnya lagi yang ditimpali Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra. “Ini sengaja ditutupi,” ucap dr. Raditya<br /><br />Dari penjelasan Mayor Laut (H) Teguh Iman S, SH dan Serka Mar. Khaerul Bahro, SH., MH maupun Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra,   </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sedangkan salah satu Foto copy bukti yang dilampirkan dalam Permohonan Restitusi Ganti Rugi kasus KDRT oleh Pemohon, yaitu ;<br /></div><div style="text-align: justify;">a. Mutasi transaksi pembayaran ke Pondok Tempo Doelu Sidoarjo sebesar Rp1.239.315</div><div style="text-align: justify;">b. Mutasi transaksi pembayaran ke Kunokini sebesar Rp1.476.665<br />c. Mutasi transaksi pembayaran ke Seribu Rempah sebesar Rp1.420.650<br />d. Mutasi transaksi pembayaran ke Pempek Farina Nginden Surabaya sebesar Rp174.501<br />e. Mutasi transaksi pembayaran ke Amor Restaurant & Café sebesar Rp645.500<br />f. Mutasi transaksi pembayaran ke Amor Restaurant & Café sebesar Rp1.005.500<br />g. Struk pembayaran pemesanan online sebesar Rp635.000<br />h. Struk pembayaran pemesanan online sebesar Rp752.500<br />i. Struk pembayaran pemesanan online sebesar Rp256.000<br /></div><div style="text-align: justify;"><br />Ada yang menarik dan menjadi pertanyaan dari rincin transaksi pembayaran oleh Pemohon yang dilampirkan sebagai bukti dalam Permohonan sidang perkara Restitusi Ganti Rugi dalam perkara KDRT, yaitu ; mengapa Pemohon tidak menjelaskan secara rinci atau lengkap pada setiap biaya engeluaran? <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dan pertanyaan berikutnya adalah, mengapa Pemohon tidak memberikan foto copy bukti nomor 1 - 13 dari total 18  bukti kepada Termohon dihadapan Majelis Hakim dalam sidang pembuktian perkara Restitusi Ganti Rugi kasus Dugaan KDRT Di Dilmil III-12 Surabaya? <br /><br />Apakah memang dalam Hukum  Acara Persidangan untuk Pembuktikan, bahwa Termohon tidak berhak mendapatkan foto copy bukti dari Pemohon kecuali Odmil dan Majelis Hakim?. Ada apa dan mengapa? <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLjVKpSczxVWP-FGm7v3p0yKSgBfA8NAf6oxLNCRR7mNRbfflTHlWHICmtWT5V4jvJtcQLPeptwh55l6P_-F48d0C2QcLs962TK9tDYrvhkZ0gjRH-nO4U_rAu0AJm-w-LmpAVo98VXgvd-XN9kJ9EDqtBk4sh98UD7N7eyQY9RPlvaS9XGYW2lNhRRfg/s1040/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLjVKpSczxVWP-FGm7v3p0yKSgBfA8NAf6oxLNCRR7mNRbfflTHlWHICmtWT5V4jvJtcQLPeptwh55l6P_-F48d0C2QcLs962TK9tDYrvhkZ0gjRH-nO4U_rAu0AJm-w-LmpAVo98VXgvd-XN9kJ9EDqtBk4sh98UD7N7eyQY9RPlvaS9XGYW2lNhRRfg/w640-h360/1.jpg" width="640" /></a></div>Yang kecewa terkait bukti, ternyata bukan hanya Tim Penasehat Hukum Terdakwa melainkan Odmil Letkol CHK Yadi Mulyadi pada saat meminta file softcopy dalam bentuk word bukan pdf kepada Pemohon tetapi tidak diberikan dengan alasan rahasia. Hal itu dikatakan Odmil Letkol CHK Yadi Mulyadi kepada beritakorupsi.co, pada Senin, 2 Desember 2024 seusai persidangan<br /><br />“Tadi saya minta file softcopy dalam bentuk word bukan pdf tapi katanya itu rahasia. Kalau rahasia ia sudah, saya fokus dalam tunutan pidananya saja,” kata Letkol CHK Yadi Mulyadi kepada beritakorupsi.co saat ditemui di ruang Odmil di Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada Senin, 2 Desember 2024 seusai persidangan<br /><br />Yang lebih menarik lagi dari kasus perkara ini sejak disidaangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah, adanya pihak-pihak lain dilingkungan TNI baik AL maupun AD. Hal itu dari pengamatan Wartawan beritakorupsi.co. <br /><br />Itulah sebabnya, seusai persidangan pada Selasa, 22 Oktober 2024, Wartawan beritakorupsi.co menanyakkan kepada Odmil Letkol CHK Yadi Mulyadi, “apakah ada interfensi dari pihak lain”. Namun dibantah oleh Letkol CHK Yadi Mulyadi<br /><br />“Tidak ada,” ucapnya. (Jnt) <br /></div>

News Pemerintahan Pidana Regional Odmil III-11 Sby Bacakan Revisi Tuntutan Pidana Perkara Dugaan KDRT Di Dilmil III-12 Surabaya Setelah Tanggapan Pemohon dan Pembuktikan Permohonan Restitusi

“Mengapa Pemohon Tidak Memberikan Foto Copy Bukti Nomor 1 - 13 Dari Total 18  Bukti Kepada Pemohon Dihadapan Majelis Hakim Dalam Sidang Pemb...

»

Sidang Perkara Kasus Dugaan KDRT Di Dilmil III-12 Surabaya Diskors, Ketua Majelis Hakim Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH : “Berarti Pemohon Tidak Beretikad Baik”

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVeb1hox6kvoK6_sU4IgWwMtmE7lBDaK7MEGijAoxt7bCRzg7h8Sm4sefsq3hdcy2yJtDDXX0bytGmm5mdwVeoVUYUchTcyNKF-CN03z6uY3W9g-4VaEgXVOZC4S8cNQ2G1Rblk8Jclt6i7PYYCPlJn3Pu2A-r_fyC72kmcq2qid29b2rzeYq9b7wYYyI/s1040/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVeb1hox6kvoK6_sU4IgWwMtmE7lBDaK7MEGijAoxt7bCRzg7h8Sm4sefsq3hdcy2yJtDDXX0bytGmm5mdwVeoVUYUchTcyNKF-CN03z6uY3W9g-4VaEgXVOZC4S8cNQ2G1Rblk8Jclt6i7PYYCPlJn3Pu2A-r_fyC72kmcq2qid29b2rzeYq9b7wYYyI/w640-h360/1.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya, Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH dengan dibantu dua Hakim anggota, yaitu Letkol (CHK) Muhammad Saleh, SH dan Letkol (Kum) Wing Eko Joedha H, SH., MH, pada Selasa, 10 Desember 2024, sempat menskors sidang perkara Permohonan Restitusi Ganti Rugi dalam kasus dugaan KDRT (Kekerasan Dalam Ruumah Tangga) yang disidangkan di Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya dengan Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra kepada istrinya, dr. Maedy Christiyani Bawolje dan kedua anak tirinya, yaitu Christia Sanika Putri Aprilia (24) dan Adisha Satya Putri Aprilia (21) pada tanggal 29 April 2024 di Jalan Semolowaru Bahari Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Surabaya<br /><br />Pemohon Restitusi Ganti Rugi dalam perkara ini adalah dr. Maedy Christiyani Bawolj melalui Kuasa Hukumnya. Sedangkan Termohon yaitu suami Pemohon, Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra yang didampingi Tim Kuasa Hukum-nya, Mayor Laut (H) Teguh Iman S, SH dan Serka Mar. Khaerul Bahro, SH., MH<br /><br />Sidang diskors untuk beberapa waktu, karena Kuasa Hukum Pemohon Perkara Restitusi Ganti Rugi kasus dugaan KDRT tidak melengkapi bukti yang sudah diperintahkan oleh Ketua Majelis Hakim Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH pada persidangan pekan lalu, Senin 4 Desember 2024<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLhgHfVt9S0y41sAwLtCvdm3XNX5yRRio-QQdXxCkYxEypI68oGi-dLHZSuQnY8Z23t8viIOFcRC08Qj1PkqhkTmn3e18HxBSK-gUDtzSbRBgo9SGFijE53hhq0VDOF0dsE27Ad7-AH3s9ZTCf-AsJmJVXgc8DY0fcyxNMAC-CWUb72tzmSXjVmgID0cw/s1040/2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLhgHfVt9S0y41sAwLtCvdm3XNX5yRRio-QQdXxCkYxEypI68oGi-dLHZSuQnY8Z23t8viIOFcRC08Qj1PkqhkTmn3e18HxBSK-gUDtzSbRBgo9SGFijE53hhq0VDOF0dsE27Ad7-AH3s9ZTCf-AsJmJVXgc8DY0fcyxNMAC-CWUb72tzmSXjVmgID0cw/w640-h360/2.jpg" width="640" /></a></div>Sebelum sidang di skors, Ketua Majelis Hakim Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH sempat marah kepada Kuasa Hukum Pemohon karena dianggap tidak melaksanakan perintah Undan-Undang terkait bukti untuk sidang Pembukian Pemohon Perkara Restitusi Ganti Rugi karena Termohon belum menerima bukti berupa foto copy   <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">“Mengapa belum dilengkapi ? Minggu lalu kan sudah saya perintahkan. Berarti Pemohon tidak berikad baik. Perintah Majelis Hakim adalah Undang-Undang,” ucap Ketua Majelis Hakim Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH kepada Kuasa Hukum Pemohon, dan akhirnya sidang pun diskor untuk beberapa waktu<br /><br />Anehnya, sekalipun persidangan sudah di skors, Kuasa Hukum Pemohon juga tidak memberikan foto copy bukti secara lengkap. Yang diberikan hanya 5 foto copy bukti yaitu terkait surat yang dikirim Pemohon kepada Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Lalu dan ke yang lainnya. Sedangkan foto copy bukti nomor 1 sampai dengan nomor 13 tidak diberikan. <br /><br />Alasan Pemohon tidak memberikan foto copy bukti kepada Termohon adalah karena sudah terlampir dalam surat Permohonan Restitusi Ganti Rugi. Kuasa Hukum Termohon pun merasa keberatan, namun akhinya Ketua Majelis Hakim mengatakan, “Majelis Hakim yang akan menilai”. Hal ini dikatakan Mayor Laut (H) Teguh Iman S, SH dan Serka Mar. Khaerul Bahro, SH., MH selaku Penasehat Hukum Termohon kepada beritakorupsi.co seusai persidangan saat ditemui di ruang PH (Penasehat Hukum) di Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada Senin, 2 Desember 2024 <br /><br />“Ada 18 bukti yang diajukan Pemohon tetapi bukti nomor 1 sampai nomor 13 tidak mau memberikan padahal kita sudah minta dari minggu kemarin. Bukti yang diberikan  hanya 5 yaitu surat yang dikirim. Padahal kita ingin melihat bukti rekning Bank-nya,” ungkapnya   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuuM3z-EAfgooxPgIF5RRtCNh5BNbMbXICjoT29C2oKugytaAGElSa9XCy2dx1M7R-RuiLAxMuXAJOxEgPlI5hsACmT0sY155AILgHWYj3bO-jhC2kln7IG1cd9_YFXJdL0VKqwSmOd6Hs5t2MYrlmjwov8xRKIZNUaMZiCszXpeWC69Lm9XPUZe3uQm0/s1280/b.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuuM3z-EAfgooxPgIF5RRtCNh5BNbMbXICjoT29C2oKugytaAGElSa9XCy2dx1M7R-RuiLAxMuXAJOxEgPlI5hsACmT0sY155AILgHWYj3bO-jhC2kln7IG1cd9_YFXJdL0VKqwSmOd6Hs5t2MYrlmjwov8xRKIZNUaMZiCszXpeWC69Lm9XPUZe3uQm0/w640-h360/b.jpg" width="640" /></a></div>Ke- 5 bukti tersebut dan lampiran yang ada dalam surat Permohonan Restitusi Ganti Rugi, diperlihatkan oleh Mayor Laut (H) Teguh Iman S, SH dan Serka Mar. Khaerul Bahro, SH., MH kepada beritakorupsi.co di ruang PH (Penasehat Hukum) di Pengadilan Militer III-12 Surabaya<br /><br /> Ke- 5 bukti itu diantaranya adalah surat yang dikirim oleh dr. Maedy Christiyani Bawolj kepada Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) pada Agustus 2024, namun tidak mendapat tanggapan. Hal inipun disampaikan kuasa hukum dr. Maedy Christiyani Bawolj selaku Pemohon melalui Pengacaranya pada persidangan, Selasa, 10 Desember 2024<br /><br />Sementara lampiran berupa foto copy transaksi Bank BNI yang ada dalam surat Permohonan Restitusi Ganti Rugi, sedikit menarik. Sebab dalam lampiran berupa foto copy transaksi Bank BNI tersebut sepertinya ada yang hilang atau tertutupi. Hal itupun dikatakan oleh Mayor Laut (H) Teguh Iman S, SH dan Serka Mar. Khaerul Bahro, SH., MH kepada beritakorupsi.co<br /><br />“Ini (sambil menunjukkan), sepertinya ada yang dihapus atau ditutup. Kalau rekening Bank ada stempel Bank-nya,” ucapnya<br /><br />“Ada aliran uang masuk yang tidak sedikit setelah perkara ini dan untuk membiyayai perkara ini,” ucapnya lagi yang ditimpali Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra. “Ini sengaja ditutupi,” ucap dr. Raditya<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgg1V_VPWgSIK5AeciFTQMi1qEDojMBHMgUL1a6l8oVNrBdpMvWr2At8YM_maHWpwxweOBeGNqxY9UQU8wiQ9TOQhNA5HbGaifpNYS1k6S8h16t3Bv0NL2fsuiZPoo44hMcZqTocKXUloJNZztIUlionoRBmw7y7LBOZL3vKGEVs4IFbQ1vHwUWD2jozVE/s1040/2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgg1V_VPWgSIK5AeciFTQMi1qEDojMBHMgUL1a6l8oVNrBdpMvWr2At8YM_maHWpwxweOBeGNqxY9UQU8wiQ9TOQhNA5HbGaifpNYS1k6S8h16t3Bv0NL2fsuiZPoo44hMcZqTocKXUloJNZztIUlionoRBmw7y7LBOZL3vKGEVs4IFbQ1vHwUWD2jozVE/w640-h360/2.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Sedangkan salah satu Foto copy bukti yang dilampirkan dalam Permohonan Restitusi Ganti Rugi kasus KDRT oleh Pemohon, yaitu ;<br /></div><div style="text-align: justify;">a. Mutasi transaksi pembayaran ke Pondok Tempo Doelu Sidoarjo sebesar Rp1.239.315</div>b. Mutasi transaksi pembayaran ke Kunokini sebesar Rp1.476.665<br />c. Mutasi transaksi pembayaran ke Seribu Rempah sebesar Rp1.420.650<br />d. Mutasi transaksi pembayaran ke Pempek Farina Nginden Surabaya sebesar Rp174.501<br />e. Mutasi transaksi pembayaran ke Amor Restaurant & Café sebesar Rp645.500<br />f. Mutasi transaksi pembayaran ke Amor Restaurant & Café sebesar Rp1.005.500<br />g. Struk pembayaran pemesanan online sebesar Rp635.000<br />h. Struk pembayaran pemesanan online sebesar Rp752.500<br />i. Struk pembayaran pemesanan online sebesar Rp256.000<br /><br />Ada yang menarik dan menjadi pertanyaan dari rincin transaksi pembayaran oleh Pemohon yang dilampirkan sebagai bukti dalam Permohonan sidang perkara Restitusi Ganti Rugi dalam perkara KDRT, yaitu ; mengapa Pemohon tidak menjelaskan secara rinci atau lengkap pada setiap biaya engeluaran?  <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dan pertanyaannya selanjutnya adalah, mengapa Pemohon tidak memberikan foto copy bukti nomor 1 - 13 dari total 18  bukti kepada Termohon dihadapan Majelis Hakim dalam sidang pembuktian perkara Restitusi Ganti Rugi kasus Dugaan KDRT Di Dilmil III-12 Surabaya? <br /><br />Apakah memang dalam Hukum  Acara Persidangan untuk Pembuktikan, bahwa Termohon tidak berhak mendapatkan foto copy bukti dari Pemohon kecuali Odmil dan Majelis Hakim?. Ada apa dan mengapa?<br /><br />Yang kecewa terkait bukti, ternyata bukan hanya Tim Penasehat Hukum Terdakwa melainkan Odmil Letkol CHK Yadi Mulyadi pada saat meminta file softcopy dalam bentuk word bukan pdf kepada Pemohon tetapi tidak diberikan dengan alasan rahasia. Hal itu dikatakan Odmil Letkol CHK Yadi Mulyadi kepada beritakorupsi.co, pada Senin, 2 Desember 2024 seusai persidangan<br /><br />“Tadi saya minta file softcopy dalam bentuk word bukan pdf tapi katanya itu rahasia. Kalau rahasia ia sudah, saya fokus dalam tunutan pidananya saja,” kata Letkol CHK Yadi Mulyadi kepada beritakorupsi.co saat ditemui di ruang Odmil di Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada Senin, 2 Desember 2024 seusai persidangan<br /><br />Yang lebih menarik lagi dari kasus perkara ini sejak disidaangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah, adanya pihak-pihak lain dilingkungan TNI baik AL maupun AD. Hal itu dari pengamatan Wartawan beritakorupsi.co. <br /><br />Itulah sebabnya, seusai persidangan pada Selasa, 22 Oktober 2024, Wartawan beritakorupsi.co menanyakkan kepada Odmil Letkol CHK Yadi Mulyadi, “apakah ada interfensi dari pihak lain”. Namun dibantah oleh Letkol CHK Yadi Mulyadi<br /><br />“Tidak ada,” ucapnya. (Jnt) <br /></div>

News Perdata Pidana Regional Sidang Perkara Kasus Dugaan KDRT Di Dilmil III-12 Surabaya Diskors, Ketua Majelis Hakim Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH : “Berarti Pemohon Tidak Beretikad Baik”

BERITA KORUPSI .CO – Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya, Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH dengan dibantu dua ...

»

Tuntutan Pidana Perkara Dugaan KDRT Direvisi Majelis Hakim Dilmil III-12 Surabaya, Yang Dilanjut Sidang Pembacaan Permohonan Restitusi Ganti Rugi dan Pemeriksaan Saksi Serta Jawaban Termohon

<div style="text-align: justify;"><h3><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhx8g8EFHSlEb1aRscqDf2bT9RdqdeFONB-KlG-aqkaDdI_vDTCn3tWgVbOmcqbM9sk_gszEDhFVq3_nCHYGVwYcRWF8Y7ULCqEKl5UwEo7YB3EVtg_2H3F7LNTfq5AVZjwpfEL7KDoCPR_XU05GFtWzfn_i7R8Kx0-IeNJv8oRTpVkAeOsmaRsacDyxp0/s1280/c.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhx8g8EFHSlEb1aRscqDf2bT9RdqdeFONB-KlG-aqkaDdI_vDTCn3tWgVbOmcqbM9sk_gszEDhFVq3_nCHYGVwYcRWF8Y7ULCqEKl5UwEo7YB3EVtg_2H3F7LNTfq5AVZjwpfEL7KDoCPR_XU05GFtWzfn_i7R8Kx0-IeNJv8oRTpVkAeOsmaRsacDyxp0/w640-h360/c.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Pengacara Pemohon dr. Maedy Christiyani Bawolje (berdiri) saat membacakan Permohonan Restitusi Ganti Rugi di Pengadilan Militer III-12 Sby. Foto. BK    </span><br /></td></tr></tbody></table><span style="color: red; font-size: large;">“Dalam Persidangan, Ketua Majelis Hakim Menugur Penasehat Hukum Terdakwa Saat Menayankkan Ahli Pemohon Dari LPSK Terkait Pengajuan Permohonan Restitusi Ganti Rugi Setelah Oditur Membacakan Tuntutan Pidana”</span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Peribahasa “Masak malam, mentah pagi siang. Yang artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah Suatu hal yang telah putus (sudah jadi), tetapi tidak lama kemudian berubah”. <br /><br />Peribahasa diatas sepertinya terjadi dalam sidang perkara kasus dugaan KDRT (Kekerasan Dalam Ruumah Tangga) yang disidangkan di Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya dengan Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra kepada istrinya, dr. Maedy Christiyani Bawolje dan kedua anak tirinya, yaitu Christia Sanika Putri Aprilia (24) dan Adisha Satya Putri Aprilia (21) pada tanggal 29 April 2024 di Jalan Semolowaru Bahari Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Surabaya<br /><br />Sebab, dalamh sidang perkara kasus dugaan KDRT yang disidangkan di Dilmil III-12 Surabaya, sudah melalui tahapan persidangan mulai dari pembacaan surat dakwaan oleh Oditur Militer (Odmil), Eksepsi dari Panasehat Hukum Terdakwa, Replik dari Odmil, Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa, Putusan Sela oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Pemeriksaan saksi-saksi, mualai dari saksi korban, saksi meringankan, ahli dan pemeriksaan barang bukti serta  pemeriksaan Terdakwa (sidang pemeriksaan pemeriksaan Terdakwa, pada Rabu, 13 November 2024) hingga pembacaan tuntutan pidana oleh Odmil (sidang pembacaan surat tuntutan oleh Odmil, pada Selasa, 19 Nopember 2024)  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipqHJHSBv-ttsE3R2lrH7QauiESpO5AJx-P6zEKBPQSmeBvqpCDbyHp1mOZpVQSkOIGqzlG-9g-sBP6PqQhZsF3U74N_D90sUXZx4Z-OPlz-2mqQA45Zt_t58in6tcxhfZVIsPBchnMmwsVXQc_tpMD9dEuMTOSZ8uD_cpit77grBS7mLFJiftdZl0_7Q/s639/d..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="423" data-original-width="639" height="424" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipqHJHSBv-ttsE3R2lrH7QauiESpO5AJx-P6zEKBPQSmeBvqpCDbyHp1mOZpVQSkOIGqzlG-9g-sBP6PqQhZsF3U74N_D90sUXZx4Z-OPlz-2mqQA45Zt_t58in6tcxhfZVIsPBchnMmwsVXQc_tpMD9dEuMTOSZ8uD_cpit77grBS7mLFJiftdZl0_7Q/w640-h424/d..jpg" width="640" /></a></div>Setelah pembacaan surat tuntutan oleh Odmil pada Selasa, 19 Nopember 2024, Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pun menetapkan jadwal persidangan berikutnya, yaitu pada Selasa, 26 November 2024 dengan agenda pembacaan Pledoi atau Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa atas tuntutan pidana dari Odmil <br /><br />Namun anehnya, agenda persidangan pada Selasa, 26 November 2024 yang sudah ditetapkan oleh Majelis Hakim pada Selasa, 19 Nopember 2024untuk pembacaan Pledoi atau Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa menjadi tertunda. <br /><br />Tertunda, bukan karena Penasehat Hukum Terdakwa belum siap untuk membacakan Pledoinya dihadapan Majelis Hakim, namun karena Pengacara korban yang juga istri sah dari Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra yaitu istrinya, dr. Maedy Christiyani Bawoblje yaitu dr. Maedy Christiyani Bawolj dan juga dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) menyerahkan Surat Pemohonan Restitusi Ganti Rugi kepada Terdakwa melalui Majelis Hakim sebelum Penasehat Hukum Terdakwa membacakan Pledoi atau Pembelaannya    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAlnXDX2BTbFFPeFWN0eXFkGJHm0JVkYW6eSW35PL63k3ixQgnc1wYPTEWqLeFXTl8yBJKx0R82p0ZVeqJpq84pK-_mpwbODsG9W1b2RocSo3NCi5l4KM_jT2vtQmRei-MTTRSopxbQp4cCmqWs80DefCDKrgBWO2Q3NmLeXXi-wdCWNzFZ5ymZhyoAiw/s640/l.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAlnXDX2BTbFFPeFWN0eXFkGJHm0JVkYW6eSW35PL63k3ixQgnc1wYPTEWqLeFXTl8yBJKx0R82p0ZVeqJpq84pK-_mpwbODsG9W1b2RocSo3NCi5l4KM_jT2vtQmRei-MTTRSopxbQp4cCmqWs80DefCDKrgBWO2Q3NmLeXXi-wdCWNzFZ5ymZhyoAiw/w640-h360/l.jpg" width="640" /></a></div>Yang lebih anehnya lagi adalah bukan hanya penundaan persidangan, melainkan surat tuntutan pidana yang sudah di bacakan oleh Odmil dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim pada Selasa, 19 Nopember 2024 diminta untuk direvisi dengan alasan adanya Pemohonan Restitusi Ganti Rugi dari pemohon sesuai dengan ayat (10) Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana<br /><br />Pasal 8 ayat (10) berbunyi : Penuntut Umum wajib mencantumkan permohonan Restitusi dalam tuntutan pidana.<br /><br />Sementara Pasal 8 ayat (2) berbunyi : Dalam hal permohanan diajukan melalui penyidik atau LPSK, penyidik atau LPSK menyampaikan berkas permohanan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Penuntut Umum disertai Keputusan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi jika terdapat Keputusan dan pertimbangan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan atau paling lambat sebelum Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana.<br /><br />Dan Pasal 8 ayat (3) berbunyi : Dalam hal permohanan Restitusi diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan, Penuntut Umum wajib memuat permahanan tersebut ke dalam surat dakwaan dan memasukkan berkas permahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam berkas perkara dan segera menyampaikan salinannya kepada terdakwa atau penasihat hukumnya.<br /><br />Serta Pasal 8 ayat (4) berbunyi : Dalam hal Korban Restitusi dan Korban tidak mengajukan dihadirkan dalam permohanan Persidangan sebagai saksi, Hakim memberitahukan hak Karban untuk memperoleh Restitusi yang dapat diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuC1oy59okf5r7QiWoOiQp7JqzwgWUvlr1RL6KXaC6Ud30N2sD3-UumwXA1SkEj-Kfx-8mzchV-bDkbhfacf-HrO4zKUpgxEEPhkLiucFbOaL0Vbr4ENtjyDWenireAGto0rlgD5PRLcTKub5Ww4jYoAibD7lDuM3fnwMW1Y5yUIvjjecqQFtzadW6jN0/s640/k.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuC1oy59okf5r7QiWoOiQp7JqzwgWUvlr1RL6KXaC6Ud30N2sD3-UumwXA1SkEj-Kfx-8mzchV-bDkbhfacf-HrO4zKUpgxEEPhkLiucFbOaL0Vbr4ENtjyDWenireAGto0rlgD5PRLcTKub5Ww4jYoAibD7lDuM3fnwMW1Y5yUIvjjecqQFtzadW6jN0/w640-h360/k.jpg" width="640" /></a></div>Terkait revisi surat tuntutan yang sudah dibacakan, tidah terdapat dalam Kapita Selekta Proses Perkara di Pengadilan Militer sebagaimana dikutip dari : <i><a href="https://dilmil-bandung.go.id/peradilan-militer/">https://dilmil-bandung.go.id/peradilan-militer/</a></i>, yaitu :<br /><br />Tuntutan Pidana (Requisitoir) dan Pembelaan (Pledoi) :<br />1. Tuntutan (Requisitoir), Pledooi dan duplik disiapkan dalam bentuk tertulis.<br />2. Apabila Hakim Ketua berpendapat bahwa pemeriksan terhadap Terdakwa, Saksi-saksi, barang-barang bukti dan alat-alat bukti lainnya telah selesai maka Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan selesai kemudian memberi kesempatan kepada Oditur Penuntut Umum untuk membacakan tuntutannya.<br /><br />3. Apabila Oditur Penuntut Umum belum siap, sidang ditunda untuk memberikan waktu kepada Oditur Penuntut Umum  untuk menyusun tuntutan.<br /><br />4. Oditur Penuntut Umum membacakan tuntutannya dengan sikap berdiri, kecuali jika Hakim Ketua menentukan lain. Pada waktu Oditur Penuntut Umum membacakan tuntutannya Terdakwa berdiri dengan sikap sempurna, Terdakwa berdiri dengan sikap sempurna menghadap Hakim Ketua. Setelah selesai membacakan tuntutan Oditur Penuntut Umum menyerahkan kepada Hakim Ketua, Terdakwa atau Penasihat Hukumnya masing-masing satu eksemplar.<br /><br />5. Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan atau Penasihat Hukum untuk menanggapi tuntutan Oditur. Pembelaan dapat dibacakan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum secara sendiri-sendiri atau hanya oleh Penasihat Hukum saja. Setelah selesai dibacakan naskah pembelaan (Pledooi) diserahkan kepada Hakim Ketua dan Oditur Penuntut Umum masing-masing satu eksemplar, pembacaan pledooi dibacakan dengan sikap berdiri, apabila dibacakan oleh Terdakwa ia berdiri di sebelah kanan kursi Penasihat Hukum.<br /><br />6. Terhadap pembelaan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum, Oditur Penuntut Umum dapat mengajukan jawaban (replik) selanjutnya Terdakwa atau Penasihat Hukum dapat me-ngajukan duplik.<br /><br />7. Dalam hal mengajukan pidana berdasarkan asas kesatuan penuntutan terutama  mengenai perkara berat, seyogianya Oditur Penuntut Umum mengadakan konsultasi dengan Kabaotmil atau Orjen TNI sebelum tuntutan dalam sidang. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfb7WeVNylSt5jFJnZjm68kfUb9Pw2DhhPDrOecQ7jIkqBA-rXRGwc_HoAaaPQLzDy0clH5pCGhPNINTXyziSFnvhY7cfr0gIfXNpCQkaq4LUUnnjvnXJy3XuVyHQdbrzcCROl4NPfjo6ESYGlVKs-dtKwQhwWyGDABDRLSvLinVE7m9E0rgJwHGhRh4I/s640/i..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfb7WeVNylSt5jFJnZjm68kfUb9Pw2DhhPDrOecQ7jIkqBA-rXRGwc_HoAaaPQLzDy0clH5pCGhPNINTXyziSFnvhY7cfr0gIfXNpCQkaq4LUUnnjvnXJy3XuVyHQdbrzcCROl4NPfjo6ESYGlVKs-dtKwQhwWyGDABDRLSvLinVE7m9E0rgJwHGhRh4I/w640-h360/i..jpg" width="640" /></a></div>Selain itu, juga tidak terdapat dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer sebagaimana dikutip dari :  <a href="https://www.dilmiltama.go.id/home/images/stories/dilmiltama/pdf/juknisadmmilatrium.pdf"><i>https://www.dilmiltama.go.id/home/images/stories/dilmiltama/pdf/juknisadmmilatrium.pdf</i></a>, yaitu ;<br /><br />3. Persidangan<br />a. Acara Pemeriksaan Biasa<br />6) Dalam hal suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan menimbulkan kerugian bagi orang lain, orang yang dirugikan dapat mengajukan permohonan penggabungan pemeriksaan perkara gugatan ganti rugi pada perkara pidana.<br /><br />7) Penggabungan pemeriksaan perkara gugatan ganti rugi pada pemeriksaan perkara pidana dapat dilakukan paling lambat sebelum Oditur mengajukan Tuntutan.<br /><br />8) Atas pengajuan permohonan penggabungan perkara ganti rugi tersebut Hakim Ketua mengeluarkan Penetapan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Rugi (Formulir Model : 10).<br /><br />Setelah persidangan tertunda sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 26 November dan 2 Desember 2024, akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang diketuai Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Letkol (CHK) Muhammad Saleh, SH dan Letkol (Kum) Wing Eko Joedha H, SH., MH pun kembali melanjutkan persidangan pada hari in, Rabu, 4 Desember 2024 di ruang sidang utama dengan agenda pembacaan Pemohonan Restitusi Ganti Rugi dari Pemohon dr. Maedy Christiyani Bawolj yang diwakili Pengacaran-nya, lanjut pemeriksaan atau mendengarkan pendapat ahli dari LPSK yang dihadirkan oleh Pemohon dan selanjutnya jawaban Termohon kemudian pemeriksaan barang bukti yang dari Pemohon </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7_seRQ2O1iBmHtMP9EfPRDJgTrQDLk6Y3SxKndtSU9ih4F9SyARUHol4jcXwM94MUO9FkPA-l01sqkEGBsVoYsMMx68aLWcXQyA9EKfJCc_XrI2LKWPJPjOxMPGE0HHL_bWU0rDL3_nUuS4m6XHKWosA9HiS4q4ikVSU47XQ7fUNVdm7tDKwsP9Tpw1Y/s1280/b.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7_seRQ2O1iBmHtMP9EfPRDJgTrQDLk6Y3SxKndtSU9ih4F9SyARUHol4jcXwM94MUO9FkPA-l01sqkEGBsVoYsMMx68aLWcXQyA9EKfJCc_XrI2LKWPJPjOxMPGE0HHL_bWU0rDL3_nUuS4m6XHKWosA9HiS4q4ikVSU47XQ7fUNVdm7tDKwsP9Tpw1Y/w640-h360/b.jpg" width="640" /></a></div>Ada yang menarik dalam persidangan pada saat Pemohon membacakan Pemohonan Restitusi Ganti Rugi, yaitu sikap diam sejak awal hingga akhir persidaangan oleh Oditur Militer (Odmil) Letkol CHK Yadi Mulyadi. Bisa jadi hal ini buntut dari permintaannya kepada Pemohon yaitu agar diberikan berikan file softcopy dalam bentuk word bukan pdf. Namun Pemohon tidak memberikannya dengan alasan rahasia. Hal itupun disampaikan Odmil Letkol CHK Yadi Mulyadi kepada wartawan, pada Senin, 2 Desember 2024 seusai persidangan<br /><br />“Tadi saya minta file softcopy dalam bentuk word bukan pdf tapi katanya itu rahasia. Kalau rahasia ia sudah, saya fokus dalam tunutan pidananya saja,” kata Letkol CHK Yadi Mulyadi<br /><br />Sementara dalam persidangan yang berlangsung, Ketua Majelis Hakim Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH menegur Penasehat Hukum Terdakwa, Serka Mar. Khaerul Bahro, SH., MH saat menanyakkan ahli dari LPSK terkait dengan Permohonan Restitusi Ganti Rugi yang disampaikan Pemohon setelah Odmil telah selesai membacakan tuntutannya<br /><br />“Permohonan ini diajukan setelah tuntutan, bagaimana menurut ahli?,” tanya Serka Mar. Khaerul Bahro, SH., MH. Namun sebelum ahli daari LPSK menjawab, Ketua Majelis Hakim Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH mengingatkan Penasehat Hukum Terdakwa ,Serka Mar. Khaerul Bahro, SH., MH<br /><br />“Tuntutan sudah direvisi jangan ditanyakan lagi,” ucap Ketua Majelis Hakim Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7ZIIVEW_A1tkPIoEJwjPPYF_b55c1bu2blr2_MZqGupU5tGd5wC8XcGsAeiT2n9AonGawOWKW_0GABbyX7y6PAks3Tk1TUj-uTO9hG8iKyqRRqIDSakCtx7YM6pRyENf8su3yUnycErfD9vjbUB1C4KwzGkDN-470O69WiaJ2Wqlep0oiK9unuJNmDLk/s1280/g.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7ZIIVEW_A1tkPIoEJwjPPYF_b55c1bu2blr2_MZqGupU5tGd5wC8XcGsAeiT2n9AonGawOWKW_0GABbyX7y6PAks3Tk1TUj-uTO9hG8iKyqRRqIDSakCtx7YM6pRyENf8su3yUnycErfD9vjbUB1C4KwzGkDN-470O69WiaJ2Wqlep0oiK9unuJNmDLk/w640-h360/g.jpg" width="640" /></a></div>Termohon melalui Penasehat Hukum-nya juga menyinggung atau menanyakkan ke ahli dari LPSK terkait adanya orang lain atau pihak lain yang membiayayai Pemohon. Namun ahli dari LPSK menjelaskan tidak mengetahui hal tersebut.<br /><br />Sebelumnya, ahli dari LPSK juga menjelaskan kepada Pemohon maupun Termohon terkait Pemohonan Restitusi Ganti Rugi sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (10) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, yaitu : Penuntut Umum wajib mencantumkan permohonan Restitusi dalam tuntutan pidana<br /><br />Pasal 8 ayat (2) Dalam hal permohanan diajukan melalui penyidik atau LPSK, penyidik atau LPSK menyampaikan berkas permohanan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Penuntut Umum disertai Keputusan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi jika terdapat Keputusan dan pertimbangan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan atau paling lambat sebelum Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEPBVCWPv5yI1mcYXcYOgR4AkhqLfBRqgGROrE82lFFqG4Sf3gaNdFJ23BznoZjhtEEVdLKlj4JBUqaXrWGqA9bpKS7BAhDXEhXuDvIZ1mvyqywlcAWCEkVivE3C7aH8ce2a29fMw_YhWlsusC9nC1i23fskWBZ_O5OaH3R-LeUOh_P8eAV00f5ucbbu0/s1280/g.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEPBVCWPv5yI1mcYXcYOgR4AkhqLfBRqgGROrE82lFFqG4Sf3gaNdFJ23BznoZjhtEEVdLKlj4JBUqaXrWGqA9bpKS7BAhDXEhXuDvIZ1mvyqywlcAWCEkVivE3C7aH8ce2a29fMw_YhWlsusC9nC1i23fskWBZ_O5OaH3R-LeUOh_P8eAV00f5ucbbu0/w640-h360/g.jpg" width="640" /></a></div>Pasal 8 ayat (3) Dalam hal permohanan Restitusi diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan, Penuntut Umum wajib memuat permahanan tersebut ke dalam surat dakwaan dan memasukkan berkas permahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam berkas perkara dan segera menyampaikan salinannya kepada terdakwa atau penasihat hukumnya.<br /><br />Pasal 8 ayat (4) Dalam hal Karban Restitusi dan Karban tidak mengajukan dihadirkan dalam permohanan Persidangan sebagai saksi, Hakim memberitahukan hak Karban untuk memperoleh Restitusi yang dapat diajukan sebelu<br /><br />Dalam surat Pemohonan Restitusi Ganti Rugi yang dibacakan oleh Pemohon dr. Maedy Christiyani Bawolj melalui Pengacara-nya dihdapan Majelis Hakim, menyebutkan nilai nominal yang harus digani oleh Termohon yang juga suami sah dari Pemohon, Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra adalah sebesar Rp158 juta lebih sesiai dengan keputusan dari LPSK<br /><br />Kerugian yang dialami oleh korban yang juga istri sah dari Terdakwa, diantaranya untuk biaya pendampingan selama proses persidangan, biaya konseling, kehilangan fee dari pekerjaan (bukan pekerjaan pokok sebagai PNS di KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan))<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAp3_o1FSYA3vbiXVx1fcKVB2r92FDux3iiZrWdJa5Q_eB3By0i_AJLcXO_p5j7KvgHqsvG6SRLUNHkNiv5zhu-49brmxN2Wch7ky3__Qh_ThGr1asR2f0nzWZ9r0dbjYU5CHGhL8mKRsKY_sY23i9oYTrYCzsi6ofGaAEznS6YGDWqzFgr6ALsQk6LOw/s1280/d.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAp3_o1FSYA3vbiXVx1fcKVB2r92FDux3iiZrWdJa5Q_eB3By0i_AJLcXO_p5j7KvgHqsvG6SRLUNHkNiv5zhu-49brmxN2Wch7ky3__Qh_ThGr1asR2f0nzWZ9r0dbjYU5CHGhL8mKRsKY_sY23i9oYTrYCzsi6ofGaAEznS6YGDWqzFgr6ALsQk6LOw/w640-h360/d.jpg" width="640" /></a></div>Namun jawaban dari Termohon melalui Penasehat Hukum-nya, Laut (H) Teguh Iman S, SH dan Serka Mar. Khaerul Bahro, SH., MH adalah menolak secara keseluruhan dengan alasan, karena Pemohon masih berstatus istri sah dari Termohon dan Termohon masih memberikan kewajibannya termasuk anak (anak tiri) Termohon yang terdaftar dalam Kartu Keluarga TNI AL<br /><br />Selain itu, Termohon melalui Penasehat Hukum-nya juga menyinggung terkait biaya pendampingan selama proses hukum. Menurut Termohon, bahwa keluarga militer berhak memdapat pendampingan hukum dari Kesatuan sesuai dengan Peraturan Panglima TNI dan Kasal (Kepala Staf Angkatan Laut) dengan mengajukan permohonan resmi. Namun faktanya, Pemohon mendapat pendapingan dari luar militer TNI AL<br /><br />Terkait dengan biaya konseling Pemohon, Termohon melalui Penasehat Hukum-nya menjelaskan, bahwa keluarga milliter mendapat bantuan kesehatan atau BPJS, apalagi Pemohon berstatus PNS (Pegawai Negeri Spil) di kantor KKP. Namun Pemohon justru menggunakan diluar pelayanan itu.<br /><br />Itulah sebabnya Termohon melalui Penasehat Hukum-nya, menolak secara keseluruhan Permohonan Restitus Ganti Rugi sebesar Rp158 juta lebih yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan melalui Majelis Hakim.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHemBNCCSzfq5TP9eqavzHEnitLyhXb1xbRI8_tWs2rdyRrLCN2WsZQns6xaLQag8FlCk57MxANr6tX6745Z9XFabqgur_PbR62hwrBve55Woe48msWO_5d_5LLJFhfQjCfAWmV0idTCfenBEaK7Kx9SxKW_ZEUammDdp4ewdibeQvtnZmoj7BIZj_nAQ/s1280/b.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHemBNCCSzfq5TP9eqavzHEnitLyhXb1xbRI8_tWs2rdyRrLCN2WsZQns6xaLQag8FlCk57MxANr6tX6745Z9XFabqgur_PbR62hwrBve55Woe48msWO_5d_5LLJFhfQjCfAWmV0idTCfenBEaK7Kx9SxKW_ZEUammDdp4ewdibeQvtnZmoj7BIZj_nAQ/w640-h360/b.jpg" width="640" /></a></div>Persidangan ini sudah berlangsung kurang lebih sebanyak 13 kali, dan sepertinya masih memakan waktu beberapa minggu kedepan dan mungkin hingga Januari 2025, mengingat agenda sidang pada tangggal 10 Desember 2024 adalah tanggapan dari Pemohon atas jawaban dari Termohon setelah Pemohon membacakan Pemohonan Restitusi Ganti Rugi. Sementara, Ketua Majelis Hakim akan berlibur <br /><br />Andai saja Persidangan ini tidak tertunda sebanyak dua kali, dan perkara Pemohonan Restitusi Ganti Rugi disidangkan dalam perkara tersendiri setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap karena Permohonan Restitusi Ganti Rugi diajukan setelah Odmil  sudah membacakan surat tuntutan pidananaya, bisa jadi sidang perkara ini sudah putus atau vonis. (Jnt)  <br /></div>

News Pemerintahan Perdata Pidana Regional Tuntutan Pidana Perkara Dugaan KDRT Direvisi Majelis Hakim Dilmil III-12 Surabaya, Yang Dilanjut Sidang Pembacaan Permohonan Restitusi Ganti Rugi dan Pemeriksaan Saksi Serta Jawaban Termohon

Pengacara Pemohon dr. Maedy Christiyani Bawolje (berdiri) saat membacakan Permohonan Restitusi Ganti Rugi di Pengadilan Militer III-12 Sby. ...

»

Sidang Perkara Kasus Dugaan KDRT Di Dilmil III-12 Surabaya Kembali Ditunda

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjd_3N8z3OldsCiVz8ZGtR-r7q5dhq9CuVXZo5ZYaeywSXl6nmK9EqMd9gfbja-pBC5duY__Utr0JC-30XCsu4TAic002L4G58slAToJ27ERzedu9OgJX4lWf0pFeBZYK5Pdl-bSoGx9e9WATSf-Tb9IsZl8J97ArgEYeVII-N-QL2euvk-Zsjs2YV9-SQ/s1040/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjd_3N8z3OldsCiVz8ZGtR-r7q5dhq9CuVXZo5ZYaeywSXl6nmK9EqMd9gfbja-pBC5duY__Utr0JC-30XCsu4TAic002L4G58slAToJ27ERzedu9OgJX4lWf0pFeBZYK5Pdl-bSoGx9e9WATSf-Tb9IsZl8J97ArgEYeVII-N-QL2euvk-Zsjs2YV9-SQ/w640-h360/a.jpg" width="640" /></a></div><h3><span style="font-size: large;"><b>Oditur Militer (Odmil) III-11 Surabaya Letkol CHK Yadi Mulyadi :</b> <i>“Pengacara-nya (dr. Maedy Christiyani Bawolje) tidak ada yang pake Toga, dan tadi saya minta file softcopy dalam bentuk word bukan PDF tapi katanya itu rahasia. Kalau rahasia ia sudah, saya fokus dalam tunutan pidananya saja”</i></span></h3><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b><br />Untuk kedua kalinya, Majelis Hakim Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya yang diketuai Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Letkol (CHK) Muhammad Saleh, SH dan Letkol (Kum) Wing Eko Joedha H, SH., MH, pada Senin, 02 Desember 2024, kembali menunda sidang perkara kasus dugaan KDRT yang dilakukan oleh Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra kepada istrinya, dr. Maedy Christiyani Bawolje dan kedua anak tirinya, yaitu Christia Sanika Putri Aprilia (24) dan Adisha Satya Putri Aprilia (21) pada tanggal 29 April 2024 di Jalan Semolowaru Bahari Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Surabaya dengan agenda pembacaan revisi surat tuntutan oleh Oditur Militer (Odmil) pada Oditorat Militer III-11 Surabaya terkait Permohonan Restitusi Ganti Rugi yang diajukan oleh dr. Maedy Christiyani Bawolj selaku Pemohon atau korban melalui Tim Pengacara-nya dan juga dari LPSK pada Selasa, 26 November 2024<br /><br />Sebelumnya (Selasa, 26 November 2024), Majelis Hakim Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya juga sudah menunda persidangan yang sudah ditetapkan agendanya pada Selasa, 19 Nopember 2024 adalah pembacaan Pledoi atau Pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa atas surat Tuntutan dari Oditur Militer (Odmil) pada Oditorat Militer III-11 Surabaya terhadap Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra yang menuntut Terdakwa dengan piadana penajar selama 8 (delapan) bulan<br />  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTECUlIiUeJfRPKajisN_9YTMNP_mCLvQlH0SY5-N3PaDb9bB2DBSnIOOk30qLA1iiGEw1smJWOefchr5Rkk8lojh5Rvm9XPwKiVmt2CK13KNMQu7u50HLzG-oU7TqA1BEyVulZ67PuQ1DaCx2vKeulcog2Bk005TWFvKyBg7spoMMT77HoNKyNTBJM_Y/s640/a..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTECUlIiUeJfRPKajisN_9YTMNP_mCLvQlH0SY5-N3PaDb9bB2DBSnIOOk30qLA1iiGEw1smJWOefchr5Rkk8lojh5Rvm9XPwKiVmt2CK13KNMQu7u50HLzG-oU7TqA1BEyVulZ67PuQ1DaCx2vKeulcog2Bk005TWFvKyBg7spoMMT77HoNKyNTBJM_Y/w640-h360/a..jpg" width="640" /></a></div>Ditundanya persidangan untuk yang kedua kalinya, karena hingga hari ini (Snin, 02 Desember 024), Tim Pengacara dari dr. Maedy Christiyani Bawolj belum menyerahkan dokumen asli  bukti-bukti yang tercantum dalam surat permohonan restitusi ganti rugi kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya. Sehingga persidangan akan dilanjutkan pada Rabu, 4 Desember 2024<br /><br />Sementara Oditur Militer (Odmil) III-11 Surabaya Letkol CHK Yadi Mulyadi saat ditemui beritakorupsi.co seusai persidangan mengatakan, bahwa Pencagara dari dr. Maedy Christiyani Bawolje tidak ada yang memakai Toga dan juga belum menyerahkan file softcopy dalam bentuk word dengan alasan rahasi<br /><br /><i>“Pengacara-nya (dr. Maedy Christiyani Bawolje) tidak ada yang pake Toga. Dan tadi saya minta file softcopy dalam bentuk word bukan PDF tapi katanya itu rahasia. Kalau rahasia ia sudah, saya fokus dalam tunutan pidananya saja,”</i> kata Letkol CHK Yadi Mulyadi<br /><br />Permohonan Restitusi Ganti Rugi yang diajukan oleh dr. Maedy Christiyani Bawolje selaku korban melalui Tim Penasehat Hukum-nya dan LPSK kepada Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra yang didampingi Tim Penasehat Hukum-nya, Mayor Laut (H) Teguh Iman S, SH dan Serka Mar. Khaerul Bahro, SH., MH adalah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj53HRrdZIvDP27ml-4TosL1GvxhZDSoxQl33LbR9OgczK43p_aNDWV_1E3GKPpWjyPAsGG_2ru7uDgAOZpw37luC1hUp3h0Xiy2CbM_2wJ9Pk-3POheih3SVgx6AKIH-TJSbg4eLTB2LgJsAHI4yIA6escIMwjAtSl8hfep2w_UBdsmPiEJtbv5z9Ua0o/s640/b..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="546" data-original-width="640" height="546" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj53HRrdZIvDP27ml-4TosL1GvxhZDSoxQl33LbR9OgczK43p_aNDWV_1E3GKPpWjyPAsGG_2ru7uDgAOZpw37luC1hUp3h0Xiy2CbM_2wJ9Pk-3POheih3SVgx6AKIH-TJSbg4eLTB2LgJsAHI4yIA6escIMwjAtSl8hfep2w_UBdsmPiEJtbv5z9Ua0o/w640-h546/b..jpg" width="640" /></a></div>Namun sebelum pembacaan Pledoi, Tim Penasehat Hukum dari dr. Maedy Christiyani Bawolje selaku Pemohon dan juga dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), baru menyerahkan Surat Permohonan Restitusi Ganti Rugi kepada Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra melalui Majelis Hakim Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya pada Selasa, 26 November 2024, <br /><br />Sehingga persidangan dengan agenda pembacaan Pledoi atau Pembelaan pun ditunda, dan Ketua Majelis Hakim memerintahhkan Oditur Militer (Odmil) pada Oditorat Militer III-11 Surabaya Letkol CHK Yadi Mulyadi untuk merevisi surat tuntutan terkait Permohonan Restitusi Ganti Rugi sesuai dengan ayat (10) Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana yang berbunyi : “Penuntut Umum wajib mencantumkan permohonan Restitusi dalam tuntutan pidana”<br /><br /><i>Anehnya, Permohonan Restitusi Ganti Rugi yang diajukan oleh dr. Maedy Christiyani Bawolje selaku Pemohon melalui Tim Pengacaranya dan LPSK diajukan setelah Oditur Militer (Odmil) pada Oditorat Militer III-11 Surabaya Letkol CHK Yadi Mulyadi selesai membacakan surat tuntutan atau pada saat agenda pembacaan Pledoi atau Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa</i><br /><br /><i>Pertanyaannya adalah, mengapa Perma Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana baru dibahas setelah sepekan Oditur Militer membacakan surat tuntutan pidana atau pada saat agenda sidang pembacaan Pledoi atau Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa?<br /><br />Padahal ayat (2) Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 1 Tahun 2022 berbunyi : Dalam hal permohanan diajukan melalui penyidik atau LPSK, penyidik atau LPSK menyampaikan berkas permohanan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Penuntut Umum disertai Keputusan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi jika terdapat Keputusan dan pertimbangan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan atau paling lambat sebelum Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana.<br /><br />Pada ayat (3) berbunyi : Dalam hal permohanan Restitusi diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan, Penuntut Umum wajib memuat permahanan tersebut ke dalam surat dakwaan dan memasukkan berkas permahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam berkas perkara dan segera menyampaikan salinannya kepada terdakwa atau penasihat hukumnya.<br /><br />Dan ayat (4) berbunyi : Dalam hal Karban Restitusi dan Karban tidak mengajukan dihadirkan dalam permohanan Persidangan sebagai saksi, Hakim memberitahukan hak Karban untuk memperoleh Restitusi yang dapat diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.<br /><br />Apakah berita acara persidangan di Pengadilan Militer berbeda dengan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) tentang sidang perkara Tindak Pidana berdasarkan UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sehingga surat tuntutan yang sudah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan persidanganpun sudah ditutup oleh Majelis Hakim serta menetapkan agenda persidangan selanjutnya, namun surat tuntutan itu dapat di revisi kembali terkait permohonan restitusi ganti rugi sesuai dengan PERMA RI No. 1 Tahun 2022 ?.</i>   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFgfpC17dHTIhlR_AmMe7i0ZnZedhrWHNO7eMXWEYf8lzXBQY8x-NCyfBXmWXzDA81Q6P-oNHWlZvu8IbPYWkwdyU4LiqjHhQnjlsAKJSpDl8CZY48kE7zZzbnsdKyRx-5CpexxSCBC_PxZrgH6rL8q2m6MPPmwzdUsaXIYPWs3ZB8RaVVs6zQKRbkHJ8/s640/8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFgfpC17dHTIhlR_AmMe7i0ZnZedhrWHNO7eMXWEYf8lzXBQY8x-NCyfBXmWXzDA81Q6P-oNHWlZvu8IbPYWkwdyU4LiqjHhQnjlsAKJSpDl8CZY48kE7zZzbnsdKyRx-5CpexxSCBC_PxZrgH6rL8q2m6MPPmwzdUsaXIYPWs3ZB8RaVVs6zQKRbkHJ8/w640-h360/8.jpg" width="640" /></a></div>Lebih lanjut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, dalam Pasal 8 berbunyi ;<br /><br /><i><b>Pasal 8 ayat (1)</b> berbunyi : Permahanan Restitusi kepada Pengadilan selain diajukan melalui LPSK, </i></div><div style="text-align: justify;"><i>                     penyidik, atau Penuntut Umum, dapat  diajukan aleh Karban.<br /> <br /><b>ayat (2)</b> berbunyi : Dalam hal permohanan diajukan melalui penyidik atau LPSK, penyidik atau LPSK </i></div><div style="text-align: justify;"><i>           menyampaikan berkas permohanan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada    </i></div><div style="text-align: justify;"><i>           Penuntut Umum disertai Keputusan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi jika terdapat </i></div><div style="text-align: justify;"><i>           Keputusan dan pertimbangan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi sebelum berkas perkara </i></div><div style="text-align: justify;"><i>           dilimpahkan ke Pengadilan atau paling lambat sebelum Penuntut Umum membacakan tuntutan  </i></div><div style="text-align: justify;"><i>           pidana.<br /><br /><b>ayat (3)</b> berbunyi : Dalam hal permohanan Restitusi diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan, </i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>    </span>  Penuntut Umum wajib memuat permahanan tersebut ke dalam surat dakwaan dan memasukkan <span>    </span><span></span>         berkas permahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam berkas perkara dan segera </i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>    </span>  menyampaikan salinannya kepada terdakwa atau penasihat hukumnya.<br /><br /><b>ayat (4)</b> berbunyi : Dalam hal Karban Restitusi dan Karban tidak mengajukan dihadirkan dalam </i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>   </span>permohanan Persidangan sebagai saksi, Hakim memberitahukan hak Karban untuk memperoleh <span>    </span><span>    </span><span>  </span>Restitusi yang dapat diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan </i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>   </span>pengadilan berkekuatan hukum tetap.<br /><br /><b>ayat (5)</b> berbunyi : Permahanan dapat dicabut paling lambat sebelum hakim menjatuhkan putusan.<br /><br /><b>ayat (6)</b> berbunyi : Penuntut Umum mengajukan alat bukti di persidangan untuk membuktikan </i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>    </span>permohonan   Restitusi.<br /><br /><b>ayat (7)</b> berbunyi : Hakim memberikan kesempatan pada Pemohon dan/ atau LPSK untuk </i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>    </span>menyampaikan keterangan serta alat bukti tambahan berdasarkan permintaan Pemohon, LPSK, </i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>    </span>dan/atau Penuntut Umum.<br /><br /><b>ayat (8)</b> berbunyi : Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya untuk </i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>    </span>menyampaikan tanggapan atas permohonan Restitusi dan mengajukan alat bukti.<br /><br /><b>ayat (9)</b> berbunyi : Dalam hal Restitusi akan dibayarkan oleh Pihak Ketiga, Pihak Ketiga wajib </i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>    </span>dihadirkan dalam sidang untuk dimintai persetujuannya.<br /><br /><b>ayat (10)</b> berbunyi : Penuntut Umum wajib mencantumkan permohonan Restitusi dalam tuntutan </i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>    </span>pidana.<br /><br /></i></div><div style="text-align: justify;"><i><b>ayat (11)</b> berbunyi : Hakim memeriksa berkas permohonan Restitusi dan memberikan penilaian </i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>    </span>hukum  terhadap alat bukti yang  diajukan di persidangan serta mempertimbangkannya di dalam </i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>    </span>putusan.<br /></i></div><div style="text-align: justify;"><i><br /><b>ayat (12)</b> berbunyi : Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) wajib memuat:<br />        a. pernyataan diterima atau tidaknya Permohonan Restitusi<br />        b. alasan untuk menenma atau menolak, baik sebagian atau untuk seluruh permohonan    </i></div><div style="text-align: justify;"><i>           Restitusi;  dan<br />        c. besaran Restitusi yang harus dibayarkan terdakwa atau orang tua terdakwa dalam hal </i></div><div style="text-align: justify;"><i>           terdakwa  adalah anak, dan/ atau Pihak Ketiga.<br /> <br /><b>ayat (13)</b> berbunyi : Dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dan terorisme, putusan memuat </i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>    </span>  pula lamanya pidana penjara atau kurungan pengganti sesuai dengan ketentuan Undang-</i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>    </span> Undang, yakni dalam hal harta kekayaan terdakwa dan/ atau Pihak Ketiga tidak mencukupi, yang <br /></i></div><div style="text-align: justify;"><i> <span>    </span><span>    </span>dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah Restitusi yang telah dibayarkan oleh terdakwa</i></div><div style="text-align: justify;"><i> <span>    </span><span>    </span>dan/ atau  Pihak Ketiga.<br /><br /><b>ayat (14)</b> berbunyi : Pidana penjara atau kurungan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (13) </i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>    </span>tidak dapat dijatuhkan kepada orang tua terdakwa, dalam hal terdakwa adalah anak.<br /><br /><b>ayat (15)</b> berbunyi : Dalam hal terdakwa lebih dari 1 (satu) orang, perincian besaran Restitusi yang </i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>    </span>harus dibayarkan ditetapkan untuk masing-masing terdakwa sesuai dengan peran dan kesalahan</i></div><div style="text-align: justify;"><i> <span>    </span><span>    </span>yang mengakibatkan timbulnya kerugian.<br /><br /><b>ayat (16)</b> berbunyi : Dalam hal Hakim memutus bebas atau lepas dari tuntutan hukum, permohonan</i></div><div style="text-align: justify;"><i> <span>    </span><span>    </span><span>  </span>Restitusi dinyatakan tidak dapat diterima.<br /><br /><b>ayat (17)</b> berbunyi : Dalam hal terdakwa dinyatakan bersalah namun permohonan restitusi ditolak <span>  </span></i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>  </span><span>    </span><span>    </span><span>  </span>sebagian atau seluruhnya, dengan atau tanpa permintaan Pemohon, Penuntut Umum dapat</i></div><div style="text-align: justify;"><i> <span>    </span><span>    </span><span>    </span>mengajukan permohonan banding dan/ atau kasasi</i>. (Jnt) <br /></div>

News Pemerintahan Perdata Pidana Regional Sidang Perkara Kasus Dugaan KDRT Di Dilmil III-12 Surabaya Kembali Ditunda

Oditur Militer (Odmil) III-11 Surabaya Letkol CHK Yadi Mulyadi : “Pengacara-nya (dr. Maedy Christiyani Bawolje) tidak ada yang pake Toga, ...

»

Sidang Perkara KDRT Agenda Pledoi Di Dilmil III-12 Surabaya Ditunda, Ketua Majelis Hakim Perintahkan Odmil Merevisi Tuntutan Terkait Restitusi

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlNB5qOgnr7zMct7Ucf2HqHrVEeseB1m1rWPbyJ0w-NjVze6v_qqOkU-vlwkRwYupe-Yxvhtp8ZJQ6oAFhzh5iEv2HgV7s90n93ZtqDBYDvL2rMp53Z5Z9am6jiZXojkHIQGj1-Z6mZhJMz4Wb-AQD1XdfXe_jmngwLuvyctWt4w7jW_mRYGwDzPfDxM8/s1040/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlNB5qOgnr7zMct7Ucf2HqHrVEeseB1m1rWPbyJ0w-NjVze6v_qqOkU-vlwkRwYupe-Yxvhtp8ZJQ6oAFhzh5iEv2HgV7s90n93ZtqDBYDvL2rMp53Z5Z9am6jiZXojkHIQGj1-Z6mZhJMz4Wb-AQD1XdfXe_jmngwLuvyctWt4w7jW_mRYGwDzPfDxM8/w640-h360/a.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;"><i><span style="color: red;">“Permohonan Restitusi Ganti Rugi Baru Diajukan Oleh dr. Maedy Christiyani Bawolj Selaku Pemohon Atau Korban Melalui Penasehat Hukum-nya Bersama LPSK  Setelah Oditur Militer Selesai Membacakan Surat Tuntutannya Terhadap Terdakwa Pada Persidangan Pekan Lalu (Selasa, 19 Nopember 2024). Lalu Mengapa Perma Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana Baru Dibahas Untuk Merevisi Surat Tuntutan?”</span></i></span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Majelis Hakim Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya yang diketuai Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Letkol (CHK) Muhammad Saleh, SH dan Letkol (Kum) Wing Eko Joedha H, SH., MH, pada Selasa, 26 November 2024, menunda sidang agenda pembacaan Pledoi atau Pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa atas surat Tuntutan Pidana, dan memerintah Oditur Militer (Odmil) pada Oditorat Militer III-11 Surabaya Letkol CHK Yadi Mulyadi untuk merevisi surat tuntutan terkait Permohonan Restitusi Ganti Rugi yang diajukan oleh dr. Maedy Christiyani Bawolj selaku Pemohon atau korban melalui Tim Penasehat Hukum-nya dan LPSK sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 1 Tahun 2022 dalam perkara kasus dugaan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang dilakukan oleh Terdakwa Lettu Laaut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra kepada istrinya, dr. Maedy Christiyani Bawolje dan kedua anak tirinya, yaitu Christia Sanika Putri Aprilia (24) dan Adisha Satya Putri Aprilia (21) pada tanggal 29 April 2024 di Jalan Semolowaru Bahari Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Surabaya <br /><br />“Tuntutannya untuk di revisi terkait dengan rsetitusi ganti rugi,” ucap Ketua Majelis Hakim Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH<br /><br />Oditur Milter Letkol CHK Yadi Mulyadi sepertinya terlihat bingung sehingga memanyakkan Ketua Majelis Hakim. “Apakah permohonannya terpisah,” tanya Oditur Milter Letkol CHK Yadi Mulyadi.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJNv5eqDQkt-fOeWVZ_VMW0edWoqaQXR9TZFhV2aCP7Xu6a3LRdbJ9IBVDGHSJL1ijHP5FnjGGZBsbxL3RZ0d_1Th-KAxHv3BKApp9QieUuQVjF7xfq9O1R1cpGvlfCGpi_YkzuoS5O2GTpox3ehS-jjHvG9IMxFjD2J1tpwxfA5SDktlpuaYnFmLG2QY/s640/b.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJNv5eqDQkt-fOeWVZ_VMW0edWoqaQXR9TZFhV2aCP7Xu6a3LRdbJ9IBVDGHSJL1ijHP5FnjGGZBsbxL3RZ0d_1Th-KAxHv3BKApp9QieUuQVjF7xfq9O1R1cpGvlfCGpi_YkzuoS5O2GTpox3ehS-jjHvG9IMxFjD2J1tpwxfA5SDktlpuaYnFmLG2QY/w640-h360/b.jpg" width="640" /></a></div>Dengan Tegas Ketua Majelis Hakim Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH menjelaskan isi PERMA RI No. 1 Tahun 2022<br /><br />“Dalam Perma ini jelas, penuntut umum wajib mencantumkan permohonan restitusi dalam tuntutan pidana,” ucap Ketua Majelis Hakim Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH<br /><br />Permohonan restitusi ganti rugi dalam perkara Tindak Pidana KDRT yang disidangkan di Dilmil III-12 Surabaya, baru diajukan atau disampaikan oleh dr. Maedy Christiyani Bawolj selaku Pemohon atau korban melalui Tim Penasehat Hukum-nya dan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) kepada Majelis Hakim setelah Oditur Militer selesai membacakan surat tuntutannya terhadap Terdakwa Lettu Laaut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra pada persidangan pekan lalu, Selasa, 29 Oktober 2024<br /><br />Seusai persidangan, Wartawan beritakorupsi.co meminta tanggapan dari Tim Panasehat Hukum Terdakwa, Mayor Laut (H) Teguh Iman S, SH dan Serka Mar. Khaerul Bahro, SH., MH terkait dengan nilai restitusi khususnya revisi surat tuntutan yang diperinthkan Ketua Majelis Hakim kepada Oditur Milter Letkol CHK Yadi Mulyadi<br /><br />“Saya juga baru pertama kali tau, dan ini akan menjadi pertimbangan kami dalam Pembelaan kami. Kalu menegenai restitusi ganti rugi nanti saja setelah persidangan permohonan itu ya,” kata Mayor Laut (H) Teguh Iman S, SH<br /><br />Sementara Oditur Milter Letkol CHK Yadi Mulyadi belum dapat diminta tanggapannya karena langsung bersidangan bersama Ke-3 Majelis Hakim dalam perkara yang lain  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZLJnRcZ8oOO_L5K18u6uziFUUu7xtw1pb-Bow2px8pfpqmcn1D2BWJuXSSXequGkIWoj6jnt_GCSfQk-5LX_KqdABuvd4xj4ksq9fE3mxF3T6AQTnBMy-GFGtWUzVI9gpQRrvDMn7vdvwJRRFtI-2YQeP8zZWs17bnBZ1pd36lJNOq6ZqhuN70M8grNo/s1040/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZLJnRcZ8oOO_L5K18u6uziFUUu7xtw1pb-Bow2px8pfpqmcn1D2BWJuXSSXequGkIWoj6jnt_GCSfQk-5LX_KqdABuvd4xj4ksq9fE3mxF3T6AQTnBMy-GFGtWUzVI9gpQRrvDMn7vdvwJRRFtI-2YQeP8zZWs17bnBZ1pd36lJNOq6ZqhuN70M8grNo/w640-h360/2.jpg" width="640" /></a></div>Wartawan beritakorupsi.co berusaha hendak menemui Ketua atau Humas ataun Panitra Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya, namun tidak berhasil karena menurut salah seorang petugas bahwa ketiga pejabat itu sedang dinas luar kantor<br /><br /><i>Terkait dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, dalam Pasal 8 berbunyi ;</i><br /><br /></div><div style="text-align: justify;"><i>(1) Permahanan Restitusi kepada Pengadilan selain diajukan melalui LPSK, penyidik, atau Penuntut </i></div><div style="text-align: justify;"><i>Umum, dapat  diajukan aleh Karban.</i></div><div style="text-align: justify;"><i> </i></div><div style="text-align: justify;"><i><b>(2)<span> </span>Dalam hal permohanan diajukan melalui penyidik atau LPSK, penyidik atau LPSK menyampaikan berkas permohanan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Penuntut Umum disertai Keputusan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi jika terdapat Keputusan dan pertimbangan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan atau paling lambat sebelum Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana.</b></i></div><div style="text-align: justify;"><i><br /><b>(3) Dalam hal permohanan Restitusi diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan, Penuntut Umum wajib memuat permahanan tersebut ke dalam surat dakwaan dan memasukkan berkas permahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam berkas perkara dan segera menyampaikan salinannya kepada terdakwa atau penasihat hukumnya.</b><br /><br /><b>(4) Dalam hal Karban Restitusi dan Karban tidak mengajukan dihadirkan dalam permohanan Persidangan sebagai saksi, Hakim memberitahukan hak Karban untuk memperoleh Restitusi yang dapat diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.</b><br /><br />(5)  <span></span>Permahanan dapat dicabut paling lambat sebelum hakim menjatuhkan putusan.<br />(6)  <span></span>Penuntut Umum mengajukan alat bukti di persidangan untuk membuktikan permohonan   Restitusi.<br /><br />(7)  <span></span>Hakim memberikan kesempatan pada Pemohon dan/ atau LPSK untuk menyampaikan keterangan serta alat bukti tambahan berdasarkan permintaan Pemohon, LPSK, dan/atau Penuntut Umum.<br /><br />(8)  <span></span>Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya untuk menyampaikan tanggapan atas permohonan Restitusi dan mengajukan alat bukti.<br /><br />(9) Dalam hal Restitusi akan dibayarkan oleh Pihak Ketiga, Pihak Ketiga wajib dihadirkan dalam sidang untuk dimintai persetujuannya.<br /><br /><b>(10)  <span></span>Penuntut Umum wajib mencantumkan permohonan Restitusi dalam tuntutan pidana.</b><br />(11)  Hakim memeriksa berkas permohonan Restitusi dan memberikan penilaian hukum  terhadap alat bukti yang  diajukan di persidangan serta mempertimbangkannya di dalam putusan.<br /><br />(12) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) wajib memuat:</i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>    </span>a. pernyataan diterima atau tidaknya Permohonan Restitusi</i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>   </span>b. alasan untuk menenma atau menolak, baik sebagian atau untuk seluruh permohonan  Restitusi;</i></div><div style="text-align: justify;"><i> <span>    </span><span>    </span><span>  </span>dan</i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>    </span><span>c. </span>besaran Restitusi yang harus dibayarkan terdakwa atau orang tua terdakwa dalam hal terdakwa</i></div><div style="text-align: justify;"><i> <span>    </span><span>    </span><span>   </span>adalah anak, dan/ atau Pihak Ketiga.<br /> </i></div><div style="text-align: justify;"><i>(13)  Dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dan terorisme, putusan memuat pula lamanya pidana penjara atau kurungan pengganti sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, yakni dalam hal harta kekayaan terdakwa dan/ atau Pihak Ketiga tidak mencukupi, yang dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah Restitusi yang telah dibayarkan oleh terdakwa dan/ atau Pihak Ketiga.<br /><br />(14) <span></span>Pidana penjara atau kurungan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (13) tidak dapat dijatuhkan kepada orang tua terdakwa, dalam hal terdakwa adalah anak.<br /><br />(15)  Dalam hal terdakwa lebih dari 1 (satu) orang, perincian besaran Restitusi yang harus dibayarkan ditetapkan untuk masing-masing terdakwa sesuai dengan peran dan kesalahan yang mengakibatkan timbulnya kerugian.<br /><br />(16) <span></span>Dalam hal Hakim memutus bebas atau lepas dari tuntutan hukum, permohonan Restitusi dinyatakan tidak dapat diterima.<br /><br />(17) Dalam hal terdakwa dinyatakan bersalah namun permohonan restitusi ditolak sebagian atau seluruhnya, dengan atau tanpa permintaan Pemohon, Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan banding dan/ atau kasasi.</i><br /><br /><i>Pertanyaannya adalah, mengapa Perma Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana baru dibahas untuk merevisi surat Tuntutan yang sudah dibacakan oleh Oditur Militer pada saat agenda sidang pembacaan Pledoi atau Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa?<br /><br />Mengapa Pemohon baru menyampaikan Permohonan Restitusi ganti rugi  kepada Majelis Hakim dalam persidangan setelah Oditur Militer selesai membacakan surat tuntutan pidana, dan mengapa tidak sejak awal?<br /><br />Diatur dalam Undang-Undang Nomor berapa dan tahun berapa, merevisi surat tuntuntutan sepekan setelah surat tuntutan itu dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum terkait permohonan Restitusi ganti rugi? Apakah berita acara persidangan di Pengadilan Militer berbeda dengan Peradilan Umum tentang sidang perkara Tindak Pidana KDRT sesuai dengan UURI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?</i>. (Jnt)<br /></div>

News Pemerintahan Perdata Pidana Regional Sidang Perkara KDRT Agenda Pledoi Di Dilmil III-12 Surabaya Ditunda, Ketua Majelis Hakim Perintahkan Odmil Merevisi Tuntutan Terkait Restitusi

“Permohonan Restitusi Ganti Rugi Baru Diajukan Oleh dr. Maedy Christiyani Bawolj Selaku Pemohon Atau Korban Melalui Penasehat Hukum-nya Bers...

»

Odmil Pada Oditorat Militer III-11 Surabaya Menuntut Lettu Laut (K) dr. Raditya Sebagai Terdakwa Kasus Dugaan KDRT Dengan Pidana Penjara Selama 8 Bulan

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9eAfjz3s9FoxIM2YOkw-yuSnD2SI1ym5PY5kDp5M1hL_EksM_VeTYz8OKbRN-ob14250mChhCkaPBy3F_92gHlySA6cspfVuMCzjGJ9zyS-n9ygzKLxpxBEBqdIFUTaSx4JYMCUn6oUZzQv3LcO7u8Wk6lvT7q0GUzgCmk890IgSeQRYSO_hAxnnx72k/s1280/b.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9eAfjz3s9FoxIM2YOkw-yuSnD2SI1ym5PY5kDp5M1hL_EksM_VeTYz8OKbRN-ob14250mChhCkaPBy3F_92gHlySA6cspfVuMCzjGJ9zyS-n9ygzKLxpxBEBqdIFUTaSx4JYMCUn6oUZzQv3LcO7u8Wk6lvT7q0GUzgCmk890IgSeQRYSO_hAxnnx72k/w640-h360/b.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;"><b><u>Odmil Militer III-11 Surabaya Letkol CHK Yadi Mulyadi </u></b></span>:<span style="font-size: large;"> <span style="font-weight: normal;">“Untuk Saksi saya kira sudah jelas, Oditur yang bersidang pada saat itu. Ibu Hidayati dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkan karena ada surat keterangannya untuk dihadirkan dalam persidangan. Kalau Nama-nama, Karena Ini Terbuka Untuk Umum Sah-sah Aja Wartawan Untuk Mencatat Tidak Salah Menulis Nama-nama Itu Tidak Melanggar Hukum”</span></span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />Oditur Militer (Odmil) pada Oditorat Militer III-11 Surabaya Letkol CHK Yadi Mulyadi, pada Selasa, 19 Nopember 2024, membacakan surat tuntutannya terhadap Terdakwa Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan karena dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Piadana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada istrinya, dr. Maedy Christiyani Bawolje, dan kedua anak tirinya yaitu Christia Sanika Putri Aprilia (24 tahun) dan Adisha Satya Putri Aprilia (20 tahun) pada tanggal 29 April 2024 di Jalan Semolowaru Bahari Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya<br /><br />Surat tuntutan itu dibacakan Odmil Letkol CHK Yadi Mulyadi menggantikan Odmil Mayor (CHK) Sahroni Hidayat, SH di ruang sidang utama Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya terhadap Terdakwa Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra dengan didampingi Tim Penasehat Hukum-nya dari Pasmar (Pasukan Marinir) 2 Surabaya Mayor Laut (H) Teguh Iman S, SH dan Serka Mar. Khaerul Bahro, SH., MH yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Letkol (CHK) Muhammad Saleh, SH dan Letkol (Kum) Wing Eko Joedha H, SH., MH  <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcLJH4D_iKyqCSvwIA18H1d_ddqRZtOnY6nLQfpEQ_BT5FIVnIN9zznI9ucZkThmfmIiA0A92BMgT0tLDHiKQ9y81Ef12Pp1akzlA04hLiemNxZZXN1Fcqdcp9Bo4bhNIveCpItaCzcBV9hx7rFButnGyqXWezFqx-bXVi5iNov7_ji2cENMLWgzUQuHw/s745/b..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="635" data-original-width="745" height="546" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcLJH4D_iKyqCSvwIA18H1d_ddqRZtOnY6nLQfpEQ_BT5FIVnIN9zznI9ucZkThmfmIiA0A92BMgT0tLDHiKQ9y81Ef12Pp1akzlA04hLiemNxZZXN1Fcqdcp9Bo4bhNIveCpItaCzcBV9hx7rFButnGyqXWezFqx-bXVi5iNov7_ji2cENMLWgzUQuHw/w640-h546/b..jpg" width="640" /></a></div>Dihadapan Majelis Hakim, Odmil Letkol CHK Yadi Mulyadi menyatakan bahwa Terdakwa Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kekerasan fisik dan fsikis terhadap saksi-1, saksi-2 dan saksi-3 sebagaiamana dakwaan ke-1 yaitu Pasal 44 ayat (4) dan ke-2 Pasal Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 5 huruf b UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.<br /><br /><i>“Kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa selama Delapan bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan membayar biaya perkara sebesar lima belas ribu rupiah,”</i> ucap Odmil Letkol CHK Yadi Mulyadi<br /><br />Atas tuntutan dari Odmil Pada Oditorat Militer III-11 Surabaya, Ketua Majelis Hakim Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk menyampaikan Pledoi atau Pembelaannya dalam persidangan yang akan dilangsungkan pada pekan depan, Selasa, 26 November 2024<br /><br />Sebelum Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang, Majelis Hakim menerima permohonan gugatan restitusi dari pemohon yaitu dr. Maedy Christiyani Bawolje yang diwakili oleh LPSK (Lembaga Perlidungan Saksi dan Korban) dan dari Kuasa Hukum pemohon terhadap pemohon yakni Terdakwa Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra dengan Tim Penasehat Hukum-nya dari Pasmar (Pasukan Marinir) 2 Surabaya Mayor Laut (H) Teguh Iman S, SH dan Serka Mar. Khaerul Bahro, SH., MH  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7q0hDhvkgG0eSl_SbVi0TAy1rCDYOZnp5qIrTZuKXsRK3b33lkvIUQR23ZCRejwLPAHT9YotWtQi9HEaKI50dK9mqF6BlDuwnPbb-jH-G90WjSLvvQqmr8HCOnEaDqcPmuJQrQJted18mmQ1em5fG8D0IZO0-KqDPDWENJUmTaJOryrlq1HF9INo6gQQ/s1040/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7q0hDhvkgG0eSl_SbVi0TAy1rCDYOZnp5qIrTZuKXsRK3b33lkvIUQR23ZCRejwLPAHT9YotWtQi9HEaKI50dK9mqF6BlDuwnPbb-jH-G90WjSLvvQqmr8HCOnEaDqcPmuJQrQJted18mmQ1em5fG8D0IZO0-KqDPDWENJUmTaJOryrlq1HF9INo6gQQ/w640-h360/a.jpg" width="640" /></a></div>Seusai persidangan, wartawan beritakorupsi.co meminta tanggapan dari Oditur Militer Letkol CHK Yadi Mulyadi terkait nama Hidayati yang disebutkan dalam surat dakwaan maupun surat tuntannya namun tidak dihadirkan dalam persidangan atau tidak diperiksa sebagai saksi dalam berita acara pemeriksaan (BAP) oleh penyidik Pomal V Surabaya<br /><br />Hidayati adalah ibu mertua Terdakwa Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra atau ibu kandung korban dr. Maedy Christiyani Bawolje yang tinggal serumah di di Jalan Semolowaru Bahari Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya<br /><br />Dalam surat dakwaan dan tuntutan Oditur Militer III-11 Surabaya disjelaskan ;<br />Bahwa setelah Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 berada di ruang ruang tengah, kemudian Saksi-1 menyuruh Saksi-2 dan Saksi-3 untuk menutup dan mengunci semua akses pintu kearah ruang tengah agar Terdakwa tidak bisa masuk, selanjutnya diruang tengah Saksi-2 menghubungi Sdri. Nathalia Christiyana (Saksi-4) untuk meminta tolong datang kerumah dengan mengatakan "Ma tolong, saya dipukul dan diludahi Raditya, mama tolong kesini", lalu Saksi-4 jawab "kamu kenapa Chrisa, mana mama mu, saya segera kesana tapi butuh waktu", sedangkan Saksi-3 menghubungi ayahnya AKBP Pol Hendrik memberitahukan kejadian tersebut lalu AKBP Pol Hendrik berkoordinasi dengan Pom Lantamal V,<br /><br />Tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 diruang tengah melalui pintu bawah tangga namun tidak bisa masuk lalu Terdakwa berteriak minta dibukakan dan akan membuka pintu dengan paksa, namun tidak dihiraukan lalu Terdakwa mengedar- gedor kaca jendela namun tidak bisa terbuka juga, kemudian Terdakwa menuju pintu belakang dan saat lewat lorong ruang tamu bertemu Ibu Saksi-1 dan bertanya kepada Terdakwa "ada permasalahan apa kok ribut-ribut", namun Terdakwa hanya diam saja menuju ke dapur  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_8HMNylD44MMS2o54CERJYNSqVz17M4zebvnehCZCOzHmV2-pzUcL0NrSCFfW_5o_qQDtC2Y4fSxeHfIyQyCn_LDjILEsmy39fShnOteKaaRKLY0wH0zNVQTpYTthCbimzv_277HYIf4dkkm8VeE8lFIF50h6WuK_pQODyWj_1qlhtIo9gsG7u2mfx5c/s1040/e.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_8HMNylD44MMS2o54CERJYNSqVz17M4zebvnehCZCOzHmV2-pzUcL0NrSCFfW_5o_qQDtC2Y4fSxeHfIyQyCn_LDjILEsmy39fShnOteKaaRKLY0wH0zNVQTpYTthCbimzv_277HYIf4dkkm8VeE8lFIF50h6WuK_pQODyWj_1qlhtIo9gsG7u2mfx5c/w640-h360/e.jpg" width="640" /></a></div>Menanggapi hal itu,  Oditur Militer Letkol CHK Yadi Mulyadi mengatakan bahwa saksi-saksi dianggap sudah cukup dan Hidayati tidak memungkinkan dihadirkan dalam persidangan karena keadaan sakit dengan adanya surat keterangan<br /><br /><i>“Untuk Saksi saya kira sudah jelas, Oditur yang bersidang pada saat itu. Ibu Hidayati dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkan karena ada surat keterangannya untuk dihadirkan dalam persidangan,” </i>kata Oditur Militer Letkol CHK Yadi Mulyadi<br /><br /> Kemudian, lanjut Oditur Militer Letkol CHK Yadi Mulyadi, “untuk saksi yang lainnya, saya rasa Oditur sesuai kesepakatan didalam persidangan sudah sepakat dengan penasehat hukum tidak akan menghadirkan untuk sakksi tambahan yang sudah disepaakaati. Kemudian kami dengan yakin pada saksi-saksi juga pada saat itu sudah dengan dakwaan satu dan dakwaan dua bahwa Terdakwa berbuat seperti itu,” jelasnya<br /><br />“Artinya dengan keyakinan itu, Hidayati tidak perlu dihadirkan sebagai saksi karena sudah cukup?,” tanya wartawan yang dijawab Oditur Militer Letkol CHK Yadi Mulyadi <i>“Ya”</i><br /><br />Tak lupa, Wartawan beritakorupsi.co juga menanyakkan tentang hukum Militer atau dalam perkara di Pengdilan Militer kepada Oditur Militer Letkol CHK Yadi Mulyadi terkait dalam pemberitaan yang menyebutkan atau menulis nama-nama yang ada dalam surat dakwaan  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgm3pDUxvm6SrWlmzKo3VWk9zGJRtyJ9NVELn-oKqb7jn_ySdaCREXticrBKKwjWusewZEWoRO4IZactPO8jkFNsq5EpcEDCk5hr4fadj0H_e8KM-HibQEKF_HdV6r2gNrJli4txwXd5o272911WVUlcjL2PKS1TuxbzCEsdH0A4z__K5Tm28VOyuluprg/s640/8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgm3pDUxvm6SrWlmzKo3VWk9zGJRtyJ9NVELn-oKqb7jn_ySdaCREXticrBKKwjWusewZEWoRO4IZactPO8jkFNsq5EpcEDCk5hr4fadj0H_e8KM-HibQEKF_HdV6r2gNrJli4txwXd5o272911WVUlcjL2PKS1TuxbzCEsdH0A4z__K5Tm28VOyuluprg/w640-h360/8.jpg" width="640" /></a></div>Oditur Militer Letkol CHK Yadi Mulyadi menjelaskan, karena sidang terbuka untuk umum maka sah-saha saja Wartawan mecatata nama-nama itu tidak salah dan tidak melanggar hukum <br /><br /><i>“Kalau untuk nama-nama sih, karena ini terbuka untuk umum sah-sah aja Wartawan untuk mencatat nama-nama  itu, tidak salah tidak melanggar hukum,”</i> tegasnya<br /><br />Namun apa yang dijelaskan Oditur Militer Letkol CHK Yadi Mulyadi terkait nama Hidayati, sedikit berbeda dengan keterangan Oditur Militer Mayor (CHK) Sahroni Hidayat, SH pada selasa, 22 Oktober 2024 saat ditemui Wartawan beritakorupsi.co seusai persidangan<br /><br />Bahkan Oditur Militer Mayor (CHK) Sahroni Hidayat, SH mengatakan dalam persidangan “keberatan” saat Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk menghadirkan Hidayati sebagai saksi  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQqnTI7u9rBw43kDoFWH5nn0zxUtLVTbdftJMWuyKCiZmouyuM1Ixeiervg2UVf-SGjY2zDRA9fZ_793eoVyK8SKLFTln7GZ6aJCUNSVWWqYRNUyuqldgasnGlSznuYGtVxF_GEoRHXO2bv1koIkOgmajqBJCO2cHRw28OL_6ev0t7boknMoKf8cN1ONg/s639/d.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="423" data-original-width="639" height="424" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQqnTI7u9rBw43kDoFWH5nn0zxUtLVTbdftJMWuyKCiZmouyuM1Ixeiervg2UVf-SGjY2zDRA9fZ_793eoVyK8SKLFTln7GZ6aJCUNSVWWqYRNUyuqldgasnGlSznuYGtVxF_GEoRHXO2bv1koIkOgmajqBJCO2cHRw28OL_6ev0t7boknMoKf8cN1ONg/w640-h424/d.jpg" width="640" /></a></div>Menurut Oditur Militer Mayor (CHK) Sahroni Hidayat, SH (Selasa, 22 Oktober 2024), bahwa Oditur menerima berkas perkara berdasarkan alat bukti dan saksi, dan menurutnya bahwa saksi sudah cukup sehingga bisa diolah dan bisa di proses untuk disidangkan<br /><br /><i>“Seandainya di persidangan ada saksi yang tidak ada dalam berkas bisa dilakukan saksi tambahan. Terkait dengan tadi bahwa saya keberatan, okeylah saya terima. Namun kesaksian tadi kan sudah diwakilkan oleh dua orang saksi yang dihadirkan sebagai saksi tambahan. Sehingga kalau misalkan datang juga, toh sama juga keterangannya dengan saksi yang tadi hadir. Karena menurut dua orang saksi itu informasi dari ibunya itu,” </i>kata Mayor (CHK) Sahroni Hidayat, SH kepada beritakorupsi.co seusai persidangan, Selasa, 22 Oktober 2024  <br /><br />Saksi tambahan yang dimaksud oleh Oditur Militer Mayor (CHK) Sahroni Hidayat, SH adalah Saksi Djunaedi Abdullah dan Hoesniati. Saksi Djunaedi Abdullah adalah adik kandung Hidayati yang ke- 10 dan Saksi Hoesniati adik kandung Hidayati nomor 4 dari 12 bersaudara sedangkan Hidayati anak nomor 3. (Jnt) <br /></div>

News Pemerintahan Pidana Regional Odmil Pada Oditorat Militer III-11 Surabaya Menuntut Lettu Laut (K) dr. Raditya Sebagai Terdakwa Kasus Dugaan KDRT Dengan Pidana Penjara Selama 8 Bulan

Odmil Militer III-11 Surabaya Letkol CHK Yadi Mulyadi : “Untuk Saksi saya kira sudah jelas, Oditur yang bersidang pada saat itu. Ibu Hidaya...

»