Sidang Perkara Kasus Dugaan KDRT Di Dilmil III-12 Surabaya Diskors, Ketua Majelis Hakim Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH : “Berarti Pemohon Tidak Beretikad Baik”

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVeb1hox6kvoK6_sU4IgWwMtmE7lBDaK7MEGijAoxt7bCRzg7h8Sm4sefsq3hdcy2yJtDDXX0bytGmm5mdwVeoVUYUchTcyNKF-CN03z6uY3W9g-4VaEgXVOZC4S8cNQ2G1Rblk8Jclt6i7PYYCPlJn3Pu2A-r_fyC72kmcq2qid29b2rzeYq9b7wYYyI/s1040/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVeb1hox6kvoK6_sU4IgWwMtmE7lBDaK7MEGijAoxt7bCRzg7h8Sm4sefsq3hdcy2yJtDDXX0bytGmm5mdwVeoVUYUchTcyNKF-CN03z6uY3W9g-4VaEgXVOZC4S8cNQ2G1Rblk8Jclt6i7PYYCPlJn3Pu2A-r_fyC72kmcq2qid29b2rzeYq9b7wYYyI/w640-h360/1.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya, Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH dengan dibantu dua Hakim anggota, yaitu Letkol (CHK) Muhammad Saleh, SH dan Letkol (Kum) Wing Eko Joedha H, SH., MH, pada Selasa, 10 Desember 2024, sempat menskors sidang perkara Permohonan Restitusi Ganti Rugi dalam kasus dugaan KDRT (Kekerasan Dalam Ruumah Tangga) yang disidangkan di Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya dengan Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra kepada istrinya, dr. Maedy Christiyani Bawolje dan kedua anak tirinya, yaitu Christia Sanika Putri Aprilia (24) dan Adisha Satya Putri Aprilia (21) pada tanggal 29 April 2024 di Jalan Semolowaru Bahari Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Surabaya<br /><br />Pemohon Restitusi Ganti Rugi dalam perkara ini adalah dr. Maedy Christiyani Bawolj melalui Kuasa Hukumnya. Sedangkan Termohon yaitu suami Pemohon, Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra yang didampingi Tim Kuasa Hukum-nya, Mayor Laut (H) Teguh Iman S, SH dan Serka Mar. Khaerul Bahro, SH., MH<br /><br />Sidang diskors untuk beberapa waktu, karena Kuasa Hukum Pemohon Perkara Restitusi Ganti Rugi kasus dugaan KDRT tidak melengkapi bukti yang sudah diperintahkan oleh Ketua Majelis Hakim Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH pada persidangan pekan lalu, Senin 4 Desember 2024<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLhgHfVt9S0y41sAwLtCvdm3XNX5yRRio-QQdXxCkYxEypI68oGi-dLHZSuQnY8Z23t8viIOFcRC08Qj1PkqhkTmn3e18HxBSK-gUDtzSbRBgo9SGFijE53hhq0VDOF0dsE27Ad7-AH3s9ZTCf-AsJmJVXgc8DY0fcyxNMAC-CWUb72tzmSXjVmgID0cw/s1040/2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLhgHfVt9S0y41sAwLtCvdm3XNX5yRRio-QQdXxCkYxEypI68oGi-dLHZSuQnY8Z23t8viIOFcRC08Qj1PkqhkTmn3e18HxBSK-gUDtzSbRBgo9SGFijE53hhq0VDOF0dsE27Ad7-AH3s9ZTCf-AsJmJVXgc8DY0fcyxNMAC-CWUb72tzmSXjVmgID0cw/w640-h360/2.jpg" width="640" /></a></div>Sebelum sidang di skors, Ketua Majelis Hakim Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH sempat marah kepada Kuasa Hukum Pemohon karena dianggap tidak melaksanakan perintah Undan-Undang terkait bukti untuk sidang Pembukian Pemohon Perkara Restitusi Ganti Rugi karena Termohon belum menerima bukti berupa foto copy   <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">“Mengapa belum dilengkapi ? Minggu lalu kan sudah saya perintahkan. Berarti Pemohon tidak berikad baik. Perintah Majelis Hakim adalah Undang-Undang,” ucap Ketua Majelis Hakim Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH kepada Kuasa Hukum Pemohon, dan akhirnya sidang pun diskor untuk beberapa waktu<br /><br />Anehnya, sekalipun persidangan sudah di skors, Kuasa Hukum Pemohon juga tidak memberikan foto copy bukti secara lengkap. Yang diberikan hanya 5 foto copy bukti yaitu terkait surat yang dikirim Pemohon kepada Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Lalu dan ke yang lainnya. Sedangkan foto copy bukti nomor 1 sampai dengan nomor 13 tidak diberikan. <br /><br />Alasan Pemohon tidak memberikan foto copy bukti kepada Termohon adalah karena sudah terlampir dalam surat Permohonan Restitusi Ganti Rugi. Kuasa Hukum Termohon pun merasa keberatan, namun akhinya Ketua Majelis Hakim mengatakan, “Majelis Hakim yang akan menilai”. Hal ini dikatakan Mayor Laut (H) Teguh Iman S, SH dan Serka Mar. Khaerul Bahro, SH., MH selaku Penasehat Hukum Termohon kepada beritakorupsi.co seusai persidangan saat ditemui di ruang PH (Penasehat Hukum) di Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada Senin, 2 Desember 2024 <br /><br />“Ada 18 bukti yang diajukan Pemohon tetapi bukti nomor 1 sampai nomor 13 tidak mau memberikan padahal kita sudah minta dari minggu kemarin. Bukti yang diberikan  hanya 5 yaitu surat yang dikirim. Padahal kita ingin melihat bukti rekning Bank-nya,” ungkapnya   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuuM3z-EAfgooxPgIF5RRtCNh5BNbMbXICjoT29C2oKugytaAGElSa9XCy2dx1M7R-RuiLAxMuXAJOxEgPlI5hsACmT0sY155AILgHWYj3bO-jhC2kln7IG1cd9_YFXJdL0VKqwSmOd6Hs5t2MYrlmjwov8xRKIZNUaMZiCszXpeWC69Lm9XPUZe3uQm0/s1280/b.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuuM3z-EAfgooxPgIF5RRtCNh5BNbMbXICjoT29C2oKugytaAGElSa9XCy2dx1M7R-RuiLAxMuXAJOxEgPlI5hsACmT0sY155AILgHWYj3bO-jhC2kln7IG1cd9_YFXJdL0VKqwSmOd6Hs5t2MYrlmjwov8xRKIZNUaMZiCszXpeWC69Lm9XPUZe3uQm0/w640-h360/b.jpg" width="640" /></a></div>Ke- 5 bukti tersebut dan lampiran yang ada dalam surat Permohonan Restitusi Ganti Rugi, diperlihatkan oleh Mayor Laut (H) Teguh Iman S, SH dan Serka Mar. Khaerul Bahro, SH., MH kepada beritakorupsi.co di ruang PH (Penasehat Hukum) di Pengadilan Militer III-12 Surabaya<br /><br /> Ke- 5 bukti itu diantaranya adalah surat yang dikirim oleh dr. Maedy Christiyani Bawolj kepada Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) pada Agustus 2024, namun tidak mendapat tanggapan. Hal inipun disampaikan kuasa hukum dr. Maedy Christiyani Bawolj selaku Pemohon melalui Pengacaranya pada persidangan, Selasa, 10 Desember 2024<br /><br />Sementara lampiran berupa foto copy transaksi Bank BNI yang ada dalam surat Permohonan Restitusi Ganti Rugi, sedikit menarik. Sebab dalam lampiran berupa foto copy transaksi Bank BNI tersebut sepertinya ada yang hilang atau tertutupi. Hal itupun dikatakan oleh Mayor Laut (H) Teguh Iman S, SH dan Serka Mar. Khaerul Bahro, SH., MH kepada beritakorupsi.co<br /><br />“Ini (sambil menunjukkan), sepertinya ada yang dihapus atau ditutup. Kalau rekening Bank ada stempel Bank-nya,” ucapnya<br /><br />“Ada aliran uang masuk yang tidak sedikit setelah perkara ini dan untuk membiyayai perkara ini,” ucapnya lagi yang ditimpali Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra. “Ini sengaja ditutupi,” ucap dr. Raditya<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgg1V_VPWgSIK5AeciFTQMi1qEDojMBHMgUL1a6l8oVNrBdpMvWr2At8YM_maHWpwxweOBeGNqxY9UQU8wiQ9TOQhNA5HbGaifpNYS1k6S8h16t3Bv0NL2fsuiZPoo44hMcZqTocKXUloJNZztIUlionoRBmw7y7LBOZL3vKGEVs4IFbQ1vHwUWD2jozVE/s1040/2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgg1V_VPWgSIK5AeciFTQMi1qEDojMBHMgUL1a6l8oVNrBdpMvWr2At8YM_maHWpwxweOBeGNqxY9UQU8wiQ9TOQhNA5HbGaifpNYS1k6S8h16t3Bv0NL2fsuiZPoo44hMcZqTocKXUloJNZztIUlionoRBmw7y7LBOZL3vKGEVs4IFbQ1vHwUWD2jozVE/w640-h360/2.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Sedangkan salah satu Foto copy bukti yang dilampirkan dalam Permohonan Restitusi Ganti Rugi kasus KDRT oleh Pemohon, yaitu ;<br /></div><div style="text-align: justify;">a. Mutasi transaksi pembayaran ke Pondok Tempo Doelu Sidoarjo sebesar Rp1.239.315</div>b. Mutasi transaksi pembayaran ke Kunokini sebesar Rp1.476.665<br />c. Mutasi transaksi pembayaran ke Seribu Rempah sebesar Rp1.420.650<br />d. Mutasi transaksi pembayaran ke Pempek Farina Nginden Surabaya sebesar Rp174.501<br />e. Mutasi transaksi pembayaran ke Amor Restaurant & Café sebesar Rp645.500<br />f. Mutasi transaksi pembayaran ke Amor Restaurant & Café sebesar Rp1.005.500<br />g. Struk pembayaran pemesanan online sebesar Rp635.000<br />h. Struk pembayaran pemesanan online sebesar Rp752.500<br />i. Struk pembayaran pemesanan online sebesar Rp256.000<br /><br />Ada yang menarik dan menjadi pertanyaan dari rincin transaksi pembayaran oleh Pemohon yang dilampirkan sebagai bukti dalam Permohonan sidang perkara Restitusi Ganti Rugi dalam perkara KDRT, yaitu ; mengapa Pemohon tidak menjelaskan secara rinci atau lengkap pada setiap biaya engeluaran?  <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dan pertanyaannya selanjutnya adalah, mengapa Pemohon tidak memberikan foto copy bukti nomor 1 - 13 dari total 18  bukti kepada Termohon dihadapan Majelis Hakim dalam sidang pembuktian perkara Restitusi Ganti Rugi kasus Dugaan KDRT Di Dilmil III-12 Surabaya? <br /><br />Apakah memang dalam Hukum  Acara Persidangan untuk Pembuktikan, bahwa Termohon tidak berhak mendapatkan foto copy bukti dari Pemohon kecuali Odmil dan Majelis Hakim?. Ada apa dan mengapa?<br /><br />Yang kecewa terkait bukti, ternyata bukan hanya Tim Penasehat Hukum Terdakwa melainkan Odmil Letkol CHK Yadi Mulyadi pada saat meminta file softcopy dalam bentuk word bukan pdf kepada Pemohon tetapi tidak diberikan dengan alasan rahasia. Hal itu dikatakan Odmil Letkol CHK Yadi Mulyadi kepada beritakorupsi.co, pada Senin, 2 Desember 2024 seusai persidangan<br /><br />“Tadi saya minta file softcopy dalam bentuk word bukan pdf tapi katanya itu rahasia. Kalau rahasia ia sudah, saya fokus dalam tunutan pidananya saja,” kata Letkol CHK Yadi Mulyadi kepada beritakorupsi.co saat ditemui di ruang Odmil di Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada Senin, 2 Desember 2024 seusai persidangan<br /><br />Yang lebih menarik lagi dari kasus perkara ini sejak disidaangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah, adanya pihak-pihak lain dilingkungan TNI baik AL maupun AD. Hal itu dari pengamatan Wartawan beritakorupsi.co. <br /><br />Itulah sebabnya, seusai persidangan pada Selasa, 22 Oktober 2024, Wartawan beritakorupsi.co menanyakkan kepada Odmil Letkol CHK Yadi Mulyadi, “apakah ada interfensi dari pihak lain”. Namun dibantah oleh Letkol CHK Yadi Mulyadi<br /><br />“Tidak ada,” ucapnya. (Jnt) <br /></div>

News Perdata Pidana Regional Sidang Perkara Kasus Dugaan KDRT Di Dilmil III-12 Surabaya Diskors, Ketua Majelis Hakim Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH : “Berarti Pemohon Tidak Beretikad Baik”

BERITA KORUPSI .CO – Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya, Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH dengan dibantu dua ...

»

Tuntutan Pidana Perkara Dugaan KDRT Direvisi Majelis Hakim Dilmil III-12 Surabaya, Yang Dilanjut Sidang Pembacaan Permohonan Restitusi Ganti Rugi dan Pemeriksaan Saksi Serta Jawaban Termohon

<div style="text-align: justify;"><h3><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhx8g8EFHSlEb1aRscqDf2bT9RdqdeFONB-KlG-aqkaDdI_vDTCn3tWgVbOmcqbM9sk_gszEDhFVq3_nCHYGVwYcRWF8Y7ULCqEKl5UwEo7YB3EVtg_2H3F7LNTfq5AVZjwpfEL7KDoCPR_XU05GFtWzfn_i7R8Kx0-IeNJv8oRTpVkAeOsmaRsacDyxp0/s1280/c.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhx8g8EFHSlEb1aRscqDf2bT9RdqdeFONB-KlG-aqkaDdI_vDTCn3tWgVbOmcqbM9sk_gszEDhFVq3_nCHYGVwYcRWF8Y7ULCqEKl5UwEo7YB3EVtg_2H3F7LNTfq5AVZjwpfEL7KDoCPR_XU05GFtWzfn_i7R8Kx0-IeNJv8oRTpVkAeOsmaRsacDyxp0/w640-h360/c.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Pengacara Pemohon dr. Maedy Christiyani Bawolje (berdiri) saat membacakan Permohonan Restitusi Ganti Rugi di Pengadilan Militer III-12 Sby. Foto. BK    </span><br /></td></tr></tbody></table><span style="color: red; font-size: large;">“Dalam Persidangan, Ketua Majelis Hakim Menugur Penasehat Hukum Terdakwa Saat Menayankkan Ahli Pemohon Dari LPSK Terkait Pengajuan Permohonan Restitusi Ganti Rugi Setelah Oditur Membacakan Tuntutan Pidana”</span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Peribahasa “Masak malam, mentah pagi siang. Yang artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah Suatu hal yang telah putus (sudah jadi), tetapi tidak lama kemudian berubah”. <br /><br />Peribahasa diatas sepertinya terjadi dalam sidang perkara kasus dugaan KDRT (Kekerasan Dalam Ruumah Tangga) yang disidangkan di Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya dengan Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra kepada istrinya, dr. Maedy Christiyani Bawolje dan kedua anak tirinya, yaitu Christia Sanika Putri Aprilia (24) dan Adisha Satya Putri Aprilia (21) pada tanggal 29 April 2024 di Jalan Semolowaru Bahari Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Surabaya<br /><br />Sebab, dalamh sidang perkara kasus dugaan KDRT yang disidangkan di Dilmil III-12 Surabaya, sudah melalui tahapan persidangan mulai dari pembacaan surat dakwaan oleh Oditur Militer (Odmil), Eksepsi dari Panasehat Hukum Terdakwa, Replik dari Odmil, Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa, Putusan Sela oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Pemeriksaan saksi-saksi, mualai dari saksi korban, saksi meringankan, ahli dan pemeriksaan barang bukti serta  pemeriksaan Terdakwa (sidang pemeriksaan pemeriksaan Terdakwa, pada Rabu, 13 November 2024) hingga pembacaan tuntutan pidana oleh Odmil (sidang pembacaan surat tuntutan oleh Odmil, pada Selasa, 19 Nopember 2024)  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipqHJHSBv-ttsE3R2lrH7QauiESpO5AJx-P6zEKBPQSmeBvqpCDbyHp1mOZpVQSkOIGqzlG-9g-sBP6PqQhZsF3U74N_D90sUXZx4Z-OPlz-2mqQA45Zt_t58in6tcxhfZVIsPBchnMmwsVXQc_tpMD9dEuMTOSZ8uD_cpit77grBS7mLFJiftdZl0_7Q/s639/d..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="423" data-original-width="639" height="424" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipqHJHSBv-ttsE3R2lrH7QauiESpO5AJx-P6zEKBPQSmeBvqpCDbyHp1mOZpVQSkOIGqzlG-9g-sBP6PqQhZsF3U74N_D90sUXZx4Z-OPlz-2mqQA45Zt_t58in6tcxhfZVIsPBchnMmwsVXQc_tpMD9dEuMTOSZ8uD_cpit77grBS7mLFJiftdZl0_7Q/w640-h424/d..jpg" width="640" /></a></div>Setelah pembacaan surat tuntutan oleh Odmil pada Selasa, 19 Nopember 2024, Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pun menetapkan jadwal persidangan berikutnya, yaitu pada Selasa, 26 November 2024 dengan agenda pembacaan Pledoi atau Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa atas tuntutan pidana dari Odmil <br /><br />Namun anehnya, agenda persidangan pada Selasa, 26 November 2024 yang sudah ditetapkan oleh Majelis Hakim pada Selasa, 19 Nopember 2024untuk pembacaan Pledoi atau Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa menjadi tertunda. <br /><br />Tertunda, bukan karena Penasehat Hukum Terdakwa belum siap untuk membacakan Pledoinya dihadapan Majelis Hakim, namun karena Pengacara korban yang juga istri sah dari Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra yaitu istrinya, dr. Maedy Christiyani Bawoblje yaitu dr. Maedy Christiyani Bawolj dan juga dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) menyerahkan Surat Pemohonan Restitusi Ganti Rugi kepada Terdakwa melalui Majelis Hakim sebelum Penasehat Hukum Terdakwa membacakan Pledoi atau Pembelaannya    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAlnXDX2BTbFFPeFWN0eXFkGJHm0JVkYW6eSW35PL63k3ixQgnc1wYPTEWqLeFXTl8yBJKx0R82p0ZVeqJpq84pK-_mpwbODsG9W1b2RocSo3NCi5l4KM_jT2vtQmRei-MTTRSopxbQp4cCmqWs80DefCDKrgBWO2Q3NmLeXXi-wdCWNzFZ5ymZhyoAiw/s640/l.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAlnXDX2BTbFFPeFWN0eXFkGJHm0JVkYW6eSW35PL63k3ixQgnc1wYPTEWqLeFXTl8yBJKx0R82p0ZVeqJpq84pK-_mpwbODsG9W1b2RocSo3NCi5l4KM_jT2vtQmRei-MTTRSopxbQp4cCmqWs80DefCDKrgBWO2Q3NmLeXXi-wdCWNzFZ5ymZhyoAiw/w640-h360/l.jpg" width="640" /></a></div>Yang lebih anehnya lagi adalah bukan hanya penundaan persidangan, melainkan surat tuntutan pidana yang sudah di bacakan oleh Odmil dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim pada Selasa, 19 Nopember 2024 diminta untuk direvisi dengan alasan adanya Pemohonan Restitusi Ganti Rugi dari pemohon sesuai dengan ayat (10) Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana<br /><br />Pasal 8 ayat (10) berbunyi : Penuntut Umum wajib mencantumkan permohonan Restitusi dalam tuntutan pidana.<br /><br />Sementara Pasal 8 ayat (2) berbunyi : Dalam hal permohanan diajukan melalui penyidik atau LPSK, penyidik atau LPSK menyampaikan berkas permohanan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Penuntut Umum disertai Keputusan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi jika terdapat Keputusan dan pertimbangan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan atau paling lambat sebelum Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana.<br /><br />Dan Pasal 8 ayat (3) berbunyi : Dalam hal permohanan Restitusi diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan, Penuntut Umum wajib memuat permahanan tersebut ke dalam surat dakwaan dan memasukkan berkas permahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam berkas perkara dan segera menyampaikan salinannya kepada terdakwa atau penasihat hukumnya.<br /><br />Serta Pasal 8 ayat (4) berbunyi : Dalam hal Korban Restitusi dan Korban tidak mengajukan dihadirkan dalam permohanan Persidangan sebagai saksi, Hakim memberitahukan hak Karban untuk memperoleh Restitusi yang dapat diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuC1oy59okf5r7QiWoOiQp7JqzwgWUvlr1RL6KXaC6Ud30N2sD3-UumwXA1SkEj-Kfx-8mzchV-bDkbhfacf-HrO4zKUpgxEEPhkLiucFbOaL0Vbr4ENtjyDWenireAGto0rlgD5PRLcTKub5Ww4jYoAibD7lDuM3fnwMW1Y5yUIvjjecqQFtzadW6jN0/s640/k.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuC1oy59okf5r7QiWoOiQp7JqzwgWUvlr1RL6KXaC6Ud30N2sD3-UumwXA1SkEj-Kfx-8mzchV-bDkbhfacf-HrO4zKUpgxEEPhkLiucFbOaL0Vbr4ENtjyDWenireAGto0rlgD5PRLcTKub5Ww4jYoAibD7lDuM3fnwMW1Y5yUIvjjecqQFtzadW6jN0/w640-h360/k.jpg" width="640" /></a></div>Terkait revisi surat tuntutan yang sudah dibacakan, tidah terdapat dalam Kapita Selekta Proses Perkara di Pengadilan Militer sebagaimana dikutip dari : <i><a href="https://dilmil-bandung.go.id/peradilan-militer/">https://dilmil-bandung.go.id/peradilan-militer/</a></i>, yaitu :<br /><br />Tuntutan Pidana (Requisitoir) dan Pembelaan (Pledoi) :<br />1. Tuntutan (Requisitoir), Pledooi dan duplik disiapkan dalam bentuk tertulis.<br />2. Apabila Hakim Ketua berpendapat bahwa pemeriksan terhadap Terdakwa, Saksi-saksi, barang-barang bukti dan alat-alat bukti lainnya telah selesai maka Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan selesai kemudian memberi kesempatan kepada Oditur Penuntut Umum untuk membacakan tuntutannya.<br /><br />3. Apabila Oditur Penuntut Umum belum siap, sidang ditunda untuk memberikan waktu kepada Oditur Penuntut Umum  untuk menyusun tuntutan.<br /><br />4. Oditur Penuntut Umum membacakan tuntutannya dengan sikap berdiri, kecuali jika Hakim Ketua menentukan lain. Pada waktu Oditur Penuntut Umum membacakan tuntutannya Terdakwa berdiri dengan sikap sempurna, Terdakwa berdiri dengan sikap sempurna menghadap Hakim Ketua. Setelah selesai membacakan tuntutan Oditur Penuntut Umum menyerahkan kepada Hakim Ketua, Terdakwa atau Penasihat Hukumnya masing-masing satu eksemplar.<br /><br />5. Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan atau Penasihat Hukum untuk menanggapi tuntutan Oditur. Pembelaan dapat dibacakan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum secara sendiri-sendiri atau hanya oleh Penasihat Hukum saja. Setelah selesai dibacakan naskah pembelaan (Pledooi) diserahkan kepada Hakim Ketua dan Oditur Penuntut Umum masing-masing satu eksemplar, pembacaan pledooi dibacakan dengan sikap berdiri, apabila dibacakan oleh Terdakwa ia berdiri di sebelah kanan kursi Penasihat Hukum.<br /><br />6. Terhadap pembelaan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum, Oditur Penuntut Umum dapat mengajukan jawaban (replik) selanjutnya Terdakwa atau Penasihat Hukum dapat me-ngajukan duplik.<br /><br />7. Dalam hal mengajukan pidana berdasarkan asas kesatuan penuntutan terutama  mengenai perkara berat, seyogianya Oditur Penuntut Umum mengadakan konsultasi dengan Kabaotmil atau Orjen TNI sebelum tuntutan dalam sidang. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfb7WeVNylSt5jFJnZjm68kfUb9Pw2DhhPDrOecQ7jIkqBA-rXRGwc_HoAaaPQLzDy0clH5pCGhPNINTXyziSFnvhY7cfr0gIfXNpCQkaq4LUUnnjvnXJy3XuVyHQdbrzcCROl4NPfjo6ESYGlVKs-dtKwQhwWyGDABDRLSvLinVE7m9E0rgJwHGhRh4I/s640/i..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfb7WeVNylSt5jFJnZjm68kfUb9Pw2DhhPDrOecQ7jIkqBA-rXRGwc_HoAaaPQLzDy0clH5pCGhPNINTXyziSFnvhY7cfr0gIfXNpCQkaq4LUUnnjvnXJy3XuVyHQdbrzcCROl4NPfjo6ESYGlVKs-dtKwQhwWyGDABDRLSvLinVE7m9E0rgJwHGhRh4I/w640-h360/i..jpg" width="640" /></a></div>Selain itu, juga tidak terdapat dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer sebagaimana dikutip dari :  <a href="https://www.dilmiltama.go.id/home/images/stories/dilmiltama/pdf/juknisadmmilatrium.pdf"><i>https://www.dilmiltama.go.id/home/images/stories/dilmiltama/pdf/juknisadmmilatrium.pdf</i></a>, yaitu ;<br /><br />3. Persidangan<br />a. Acara Pemeriksaan Biasa<br />6) Dalam hal suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan menimbulkan kerugian bagi orang lain, orang yang dirugikan dapat mengajukan permohonan penggabungan pemeriksaan perkara gugatan ganti rugi pada perkara pidana.<br /><br />7) Penggabungan pemeriksaan perkara gugatan ganti rugi pada pemeriksaan perkara pidana dapat dilakukan paling lambat sebelum Oditur mengajukan Tuntutan.<br /><br />8) Atas pengajuan permohonan penggabungan perkara ganti rugi tersebut Hakim Ketua mengeluarkan Penetapan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Rugi (Formulir Model : 10).<br /><br />Setelah persidangan tertunda sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 26 November dan 2 Desember 2024, akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang diketuai Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Letkol (CHK) Muhammad Saleh, SH dan Letkol (Kum) Wing Eko Joedha H, SH., MH pun kembali melanjutkan persidangan pada hari in, Rabu, 4 Desember 2024 di ruang sidang utama dengan agenda pembacaan Pemohonan Restitusi Ganti Rugi dari Pemohon dr. Maedy Christiyani Bawolj yang diwakili Pengacaran-nya, lanjut pemeriksaan atau mendengarkan pendapat ahli dari LPSK yang dihadirkan oleh Pemohon dan selanjutnya jawaban Termohon kemudian pemeriksaan barang bukti yang dari Pemohon </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7_seRQ2O1iBmHtMP9EfPRDJgTrQDLk6Y3SxKndtSU9ih4F9SyARUHol4jcXwM94MUO9FkPA-l01sqkEGBsVoYsMMx68aLWcXQyA9EKfJCc_XrI2LKWPJPjOxMPGE0HHL_bWU0rDL3_nUuS4m6XHKWosA9HiS4q4ikVSU47XQ7fUNVdm7tDKwsP9Tpw1Y/s1280/b.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7_seRQ2O1iBmHtMP9EfPRDJgTrQDLk6Y3SxKndtSU9ih4F9SyARUHol4jcXwM94MUO9FkPA-l01sqkEGBsVoYsMMx68aLWcXQyA9EKfJCc_XrI2LKWPJPjOxMPGE0HHL_bWU0rDL3_nUuS4m6XHKWosA9HiS4q4ikVSU47XQ7fUNVdm7tDKwsP9Tpw1Y/w640-h360/b.jpg" width="640" /></a></div>Ada yang menarik dalam persidangan pada saat Pemohon membacakan Pemohonan Restitusi Ganti Rugi, yaitu sikap diam sejak awal hingga akhir persidaangan oleh Oditur Militer (Odmil) Letkol CHK Yadi Mulyadi. Bisa jadi hal ini buntut dari permintaannya kepada Pemohon yaitu agar diberikan berikan file softcopy dalam bentuk word bukan pdf. Namun Pemohon tidak memberikannya dengan alasan rahasia. Hal itupun disampaikan Odmil Letkol CHK Yadi Mulyadi kepada wartawan, pada Senin, 2 Desember 2024 seusai persidangan<br /><br />“Tadi saya minta file softcopy dalam bentuk word bukan pdf tapi katanya itu rahasia. Kalau rahasia ia sudah, saya fokus dalam tunutan pidananya saja,” kata Letkol CHK Yadi Mulyadi<br /><br />Sementara dalam persidangan yang berlangsung, Ketua Majelis Hakim Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH menegur Penasehat Hukum Terdakwa, Serka Mar. Khaerul Bahro, SH., MH saat menanyakkan ahli dari LPSK terkait dengan Permohonan Restitusi Ganti Rugi yang disampaikan Pemohon setelah Odmil telah selesai membacakan tuntutannya<br /><br />“Permohonan ini diajukan setelah tuntutan, bagaimana menurut ahli?,” tanya Serka Mar. Khaerul Bahro, SH., MH. Namun sebelum ahli daari LPSK menjawab, Ketua Majelis Hakim Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH mengingatkan Penasehat Hukum Terdakwa ,Serka Mar. Khaerul Bahro, SH., MH<br /><br />“Tuntutan sudah direvisi jangan ditanyakan lagi,” ucap Ketua Majelis Hakim Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7ZIIVEW_A1tkPIoEJwjPPYF_b55c1bu2blr2_MZqGupU5tGd5wC8XcGsAeiT2n9AonGawOWKW_0GABbyX7y6PAks3Tk1TUj-uTO9hG8iKyqRRqIDSakCtx7YM6pRyENf8su3yUnycErfD9vjbUB1C4KwzGkDN-470O69WiaJ2Wqlep0oiK9unuJNmDLk/s1280/g.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7ZIIVEW_A1tkPIoEJwjPPYF_b55c1bu2blr2_MZqGupU5tGd5wC8XcGsAeiT2n9AonGawOWKW_0GABbyX7y6PAks3Tk1TUj-uTO9hG8iKyqRRqIDSakCtx7YM6pRyENf8su3yUnycErfD9vjbUB1C4KwzGkDN-470O69WiaJ2Wqlep0oiK9unuJNmDLk/w640-h360/g.jpg" width="640" /></a></div>Termohon melalui Penasehat Hukum-nya juga menyinggung atau menanyakkan ke ahli dari LPSK terkait adanya orang lain atau pihak lain yang membiayayai Pemohon. Namun ahli dari LPSK menjelaskan tidak mengetahui hal tersebut.<br /><br />Sebelumnya, ahli dari LPSK juga menjelaskan kepada Pemohon maupun Termohon terkait Pemohonan Restitusi Ganti Rugi sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (10) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, yaitu : Penuntut Umum wajib mencantumkan permohonan Restitusi dalam tuntutan pidana<br /><br />Pasal 8 ayat (2) Dalam hal permohanan diajukan melalui penyidik atau LPSK, penyidik atau LPSK menyampaikan berkas permohanan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Penuntut Umum disertai Keputusan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi jika terdapat Keputusan dan pertimbangan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan atau paling lambat sebelum Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEPBVCWPv5yI1mcYXcYOgR4AkhqLfBRqgGROrE82lFFqG4Sf3gaNdFJ23BznoZjhtEEVdLKlj4JBUqaXrWGqA9bpKS7BAhDXEhXuDvIZ1mvyqywlcAWCEkVivE3C7aH8ce2a29fMw_YhWlsusC9nC1i23fskWBZ_O5OaH3R-LeUOh_P8eAV00f5ucbbu0/s1280/g.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEPBVCWPv5yI1mcYXcYOgR4AkhqLfBRqgGROrE82lFFqG4Sf3gaNdFJ23BznoZjhtEEVdLKlj4JBUqaXrWGqA9bpKS7BAhDXEhXuDvIZ1mvyqywlcAWCEkVivE3C7aH8ce2a29fMw_YhWlsusC9nC1i23fskWBZ_O5OaH3R-LeUOh_P8eAV00f5ucbbu0/w640-h360/g.jpg" width="640" /></a></div>Pasal 8 ayat (3) Dalam hal permohanan Restitusi diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan, Penuntut Umum wajib memuat permahanan tersebut ke dalam surat dakwaan dan memasukkan berkas permahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam berkas perkara dan segera menyampaikan salinannya kepada terdakwa atau penasihat hukumnya.<br /><br />Pasal 8 ayat (4) Dalam hal Karban Restitusi dan Karban tidak mengajukan dihadirkan dalam permohanan Persidangan sebagai saksi, Hakim memberitahukan hak Karban untuk memperoleh Restitusi yang dapat diajukan sebelu<br /><br />Dalam surat Pemohonan Restitusi Ganti Rugi yang dibacakan oleh Pemohon dr. Maedy Christiyani Bawolj melalui Pengacara-nya dihdapan Majelis Hakim, menyebutkan nilai nominal yang harus digani oleh Termohon yang juga suami sah dari Pemohon, Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra adalah sebesar Rp158 juta lebih sesiai dengan keputusan dari LPSK<br /><br />Kerugian yang dialami oleh korban yang juga istri sah dari Terdakwa, diantaranya untuk biaya pendampingan selama proses persidangan, biaya konseling, kehilangan fee dari pekerjaan (bukan pekerjaan pokok sebagai PNS di KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan))<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAp3_o1FSYA3vbiXVx1fcKVB2r92FDux3iiZrWdJa5Q_eB3By0i_AJLcXO_p5j7KvgHqsvG6SRLUNHkNiv5zhu-49brmxN2Wch7ky3__Qh_ThGr1asR2f0nzWZ9r0dbjYU5CHGhL8mKRsKY_sY23i9oYTrYCzsi6ofGaAEznS6YGDWqzFgr6ALsQk6LOw/s1280/d.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAp3_o1FSYA3vbiXVx1fcKVB2r92FDux3iiZrWdJa5Q_eB3By0i_AJLcXO_p5j7KvgHqsvG6SRLUNHkNiv5zhu-49brmxN2Wch7ky3__Qh_ThGr1asR2f0nzWZ9r0dbjYU5CHGhL8mKRsKY_sY23i9oYTrYCzsi6ofGaAEznS6YGDWqzFgr6ALsQk6LOw/w640-h360/d.jpg" width="640" /></a></div>Namun jawaban dari Termohon melalui Penasehat Hukum-nya, Laut (H) Teguh Iman S, SH dan Serka Mar. Khaerul Bahro, SH., MH adalah menolak secara keseluruhan dengan alasan, karena Pemohon masih berstatus istri sah dari Termohon dan Termohon masih memberikan kewajibannya termasuk anak (anak tiri) Termohon yang terdaftar dalam Kartu Keluarga TNI AL<br /><br />Selain itu, Termohon melalui Penasehat Hukum-nya juga menyinggung terkait biaya pendampingan selama proses hukum. Menurut Termohon, bahwa keluarga militer berhak memdapat pendampingan hukum dari Kesatuan sesuai dengan Peraturan Panglima TNI dan Kasal (Kepala Staf Angkatan Laut) dengan mengajukan permohonan resmi. Namun faktanya, Pemohon mendapat pendapingan dari luar militer TNI AL<br /><br />Terkait dengan biaya konseling Pemohon, Termohon melalui Penasehat Hukum-nya menjelaskan, bahwa keluarga milliter mendapat bantuan kesehatan atau BPJS, apalagi Pemohon berstatus PNS (Pegawai Negeri Spil) di kantor KKP. Namun Pemohon justru menggunakan diluar pelayanan itu.<br /><br />Itulah sebabnya Termohon melalui Penasehat Hukum-nya, menolak secara keseluruhan Permohonan Restitus Ganti Rugi sebesar Rp158 juta lebih yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan melalui Majelis Hakim.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHemBNCCSzfq5TP9eqavzHEnitLyhXb1xbRI8_tWs2rdyRrLCN2WsZQns6xaLQag8FlCk57MxANr6tX6745Z9XFabqgur_PbR62hwrBve55Woe48msWO_5d_5LLJFhfQjCfAWmV0idTCfenBEaK7Kx9SxKW_ZEUammDdp4ewdibeQvtnZmoj7BIZj_nAQ/s1280/b.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHemBNCCSzfq5TP9eqavzHEnitLyhXb1xbRI8_tWs2rdyRrLCN2WsZQns6xaLQag8FlCk57MxANr6tX6745Z9XFabqgur_PbR62hwrBve55Woe48msWO_5d_5LLJFhfQjCfAWmV0idTCfenBEaK7Kx9SxKW_ZEUammDdp4ewdibeQvtnZmoj7BIZj_nAQ/w640-h360/b.jpg" width="640" /></a></div>Persidangan ini sudah berlangsung kurang lebih sebanyak 13 kali, dan sepertinya masih memakan waktu beberapa minggu kedepan dan mungkin hingga Januari 2025, mengingat agenda sidang pada tangggal 10 Desember 2024 adalah tanggapan dari Pemohon atas jawaban dari Termohon setelah Pemohon membacakan Pemohonan Restitusi Ganti Rugi. Sementara, Ketua Majelis Hakim akan berlibur <br /><br />Andai saja Persidangan ini tidak tertunda sebanyak dua kali, dan perkara Pemohonan Restitusi Ganti Rugi disidangkan dalam perkara tersendiri setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap karena Permohonan Restitusi Ganti Rugi diajukan setelah Odmil  sudah membacakan surat tuntutan pidananaya, bisa jadi sidang perkara ini sudah putus atau vonis. (Jnt)  <br /></div>

News Pemerintahan Perdata Pidana Regional Tuntutan Pidana Perkara Dugaan KDRT Direvisi Majelis Hakim Dilmil III-12 Surabaya, Yang Dilanjut Sidang Pembacaan Permohonan Restitusi Ganti Rugi dan Pemeriksaan Saksi Serta Jawaban Termohon

Pengacara Pemohon dr. Maedy Christiyani Bawolje (berdiri) saat membacakan Permohonan Restitusi Ganti Rugi di Pengadilan Militer III-12 Sby. ...

»

Sidang Perkara Kasus Dugaan KDRT Di Dilmil III-12 Surabaya Kembali Ditunda

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjd_3N8z3OldsCiVz8ZGtR-r7q5dhq9CuVXZo5ZYaeywSXl6nmK9EqMd9gfbja-pBC5duY__Utr0JC-30XCsu4TAic002L4G58slAToJ27ERzedu9OgJX4lWf0pFeBZYK5Pdl-bSoGx9e9WATSf-Tb9IsZl8J97ArgEYeVII-N-QL2euvk-Zsjs2YV9-SQ/s1040/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjd_3N8z3OldsCiVz8ZGtR-r7q5dhq9CuVXZo5ZYaeywSXl6nmK9EqMd9gfbja-pBC5duY__Utr0JC-30XCsu4TAic002L4G58slAToJ27ERzedu9OgJX4lWf0pFeBZYK5Pdl-bSoGx9e9WATSf-Tb9IsZl8J97ArgEYeVII-N-QL2euvk-Zsjs2YV9-SQ/w640-h360/a.jpg" width="640" /></a></div><h3><span style="font-size: large;"><b>Oditur Militer (Odmil) III-11 Surabaya Letkol CHK Yadi Mulyadi :</b> <i>“Pengacara-nya (dr. Maedy Christiyani Bawolje) tidak ada yang pake Toga, dan tadi saya minta file softcopy dalam bentuk word bukan PDF tapi katanya itu rahasia. Kalau rahasia ia sudah, saya fokus dalam tunutan pidananya saja”</i></span></h3><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b><br />Untuk kedua kalinya, Majelis Hakim Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya yang diketuai Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Letkol (CHK) Muhammad Saleh, SH dan Letkol (Kum) Wing Eko Joedha H, SH., MH, pada Senin, 02 Desember 2024, kembali menunda sidang perkara kasus dugaan KDRT yang dilakukan oleh Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra kepada istrinya, dr. Maedy Christiyani Bawolje dan kedua anak tirinya, yaitu Christia Sanika Putri Aprilia (24) dan Adisha Satya Putri Aprilia (21) pada tanggal 29 April 2024 di Jalan Semolowaru Bahari Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Surabaya dengan agenda pembacaan revisi surat tuntutan oleh Oditur Militer (Odmil) pada Oditorat Militer III-11 Surabaya terkait Permohonan Restitusi Ganti Rugi yang diajukan oleh dr. Maedy Christiyani Bawolj selaku Pemohon atau korban melalui Tim Pengacara-nya dan juga dari LPSK pada Selasa, 26 November 2024<br /><br />Sebelumnya (Selasa, 26 November 2024), Majelis Hakim Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya juga sudah menunda persidangan yang sudah ditetapkan agendanya pada Selasa, 19 Nopember 2024 adalah pembacaan Pledoi atau Pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa atas surat Tuntutan dari Oditur Militer (Odmil) pada Oditorat Militer III-11 Surabaya terhadap Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra yang menuntut Terdakwa dengan piadana penajar selama 8 (delapan) bulan<br />  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTECUlIiUeJfRPKajisN_9YTMNP_mCLvQlH0SY5-N3PaDb9bB2DBSnIOOk30qLA1iiGEw1smJWOefchr5Rkk8lojh5Rvm9XPwKiVmt2CK13KNMQu7u50HLzG-oU7TqA1BEyVulZ67PuQ1DaCx2vKeulcog2Bk005TWFvKyBg7spoMMT77HoNKyNTBJM_Y/s640/a..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTECUlIiUeJfRPKajisN_9YTMNP_mCLvQlH0SY5-N3PaDb9bB2DBSnIOOk30qLA1iiGEw1smJWOefchr5Rkk8lojh5Rvm9XPwKiVmt2CK13KNMQu7u50HLzG-oU7TqA1BEyVulZ67PuQ1DaCx2vKeulcog2Bk005TWFvKyBg7spoMMT77HoNKyNTBJM_Y/w640-h360/a..jpg" width="640" /></a></div>Ditundanya persidangan untuk yang kedua kalinya, karena hingga hari ini (Snin, 02 Desember 024), Tim Pengacara dari dr. Maedy Christiyani Bawolj belum menyerahkan dokumen asli  bukti-bukti yang tercantum dalam surat permohonan restitusi ganti rugi kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya. Sehingga persidangan akan dilanjutkan pada Rabu, 4 Desember 2024<br /><br />Sementara Oditur Militer (Odmil) III-11 Surabaya Letkol CHK Yadi Mulyadi saat ditemui beritakorupsi.co seusai persidangan mengatakan, bahwa Pencagara dari dr. Maedy Christiyani Bawolje tidak ada yang memakai Toga dan juga belum menyerahkan file softcopy dalam bentuk word dengan alasan rahasi<br /><br /><i>“Pengacara-nya (dr. Maedy Christiyani Bawolje) tidak ada yang pake Toga. Dan tadi saya minta file softcopy dalam bentuk word bukan PDF tapi katanya itu rahasia. Kalau rahasia ia sudah, saya fokus dalam tunutan pidananya saja,”</i> kata Letkol CHK Yadi Mulyadi<br /><br />Permohonan Restitusi Ganti Rugi yang diajukan oleh dr. Maedy Christiyani Bawolje selaku korban melalui Tim Penasehat Hukum-nya dan LPSK kepada Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra yang didampingi Tim Penasehat Hukum-nya, Mayor Laut (H) Teguh Iman S, SH dan Serka Mar. Khaerul Bahro, SH., MH adalah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj53HRrdZIvDP27ml-4TosL1GvxhZDSoxQl33LbR9OgczK43p_aNDWV_1E3GKPpWjyPAsGG_2ru7uDgAOZpw37luC1hUp3h0Xiy2CbM_2wJ9Pk-3POheih3SVgx6AKIH-TJSbg4eLTB2LgJsAHI4yIA6escIMwjAtSl8hfep2w_UBdsmPiEJtbv5z9Ua0o/s640/b..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="546" data-original-width="640" height="546" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj53HRrdZIvDP27ml-4TosL1GvxhZDSoxQl33LbR9OgczK43p_aNDWV_1E3GKPpWjyPAsGG_2ru7uDgAOZpw37luC1hUp3h0Xiy2CbM_2wJ9Pk-3POheih3SVgx6AKIH-TJSbg4eLTB2LgJsAHI4yIA6escIMwjAtSl8hfep2w_UBdsmPiEJtbv5z9Ua0o/w640-h546/b..jpg" width="640" /></a></div>Namun sebelum pembacaan Pledoi, Tim Penasehat Hukum dari dr. Maedy Christiyani Bawolje selaku Pemohon dan juga dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), baru menyerahkan Surat Permohonan Restitusi Ganti Rugi kepada Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra melalui Majelis Hakim Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya pada Selasa, 26 November 2024, <br /><br />Sehingga persidangan dengan agenda pembacaan Pledoi atau Pembelaan pun ditunda, dan Ketua Majelis Hakim memerintahhkan Oditur Militer (Odmil) pada Oditorat Militer III-11 Surabaya Letkol CHK Yadi Mulyadi untuk merevisi surat tuntutan terkait Permohonan Restitusi Ganti Rugi sesuai dengan ayat (10) Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana yang berbunyi : “Penuntut Umum wajib mencantumkan permohonan Restitusi dalam tuntutan pidana”<br /><br /><i>Anehnya, Permohonan Restitusi Ganti Rugi yang diajukan oleh dr. Maedy Christiyani Bawolje selaku Pemohon melalui Tim Pengacaranya dan LPSK diajukan setelah Oditur Militer (Odmil) pada Oditorat Militer III-11 Surabaya Letkol CHK Yadi Mulyadi selesai membacakan surat tuntutan atau pada saat agenda pembacaan Pledoi atau Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa</i><br /><br /><i>Pertanyaannya adalah, mengapa Perma Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana baru dibahas setelah sepekan Oditur Militer membacakan surat tuntutan pidana atau pada saat agenda sidang pembacaan Pledoi atau Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa?<br /><br />Padahal ayat (2) Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 1 Tahun 2022 berbunyi : Dalam hal permohanan diajukan melalui penyidik atau LPSK, penyidik atau LPSK menyampaikan berkas permohanan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Penuntut Umum disertai Keputusan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi jika terdapat Keputusan dan pertimbangan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan atau paling lambat sebelum Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana.<br /><br />Pada ayat (3) berbunyi : Dalam hal permohanan Restitusi diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan, Penuntut Umum wajib memuat permahanan tersebut ke dalam surat dakwaan dan memasukkan berkas permahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam berkas perkara dan segera menyampaikan salinannya kepada terdakwa atau penasihat hukumnya.<br /><br />Dan ayat (4) berbunyi : Dalam hal Karban Restitusi dan Karban tidak mengajukan dihadirkan dalam permohanan Persidangan sebagai saksi, Hakim memberitahukan hak Karban untuk memperoleh Restitusi yang dapat diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.<br /><br />Apakah berita acara persidangan di Pengadilan Militer berbeda dengan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) tentang sidang perkara Tindak Pidana berdasarkan UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sehingga surat tuntutan yang sudah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan persidanganpun sudah ditutup oleh Majelis Hakim serta menetapkan agenda persidangan selanjutnya, namun surat tuntutan itu dapat di revisi kembali terkait permohonan restitusi ganti rugi sesuai dengan PERMA RI No. 1 Tahun 2022 ?.</i>   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFgfpC17dHTIhlR_AmMe7i0ZnZedhrWHNO7eMXWEYf8lzXBQY8x-NCyfBXmWXzDA81Q6P-oNHWlZvu8IbPYWkwdyU4LiqjHhQnjlsAKJSpDl8CZY48kE7zZzbnsdKyRx-5CpexxSCBC_PxZrgH6rL8q2m6MPPmwzdUsaXIYPWs3ZB8RaVVs6zQKRbkHJ8/s640/8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFgfpC17dHTIhlR_AmMe7i0ZnZedhrWHNO7eMXWEYf8lzXBQY8x-NCyfBXmWXzDA81Q6P-oNHWlZvu8IbPYWkwdyU4LiqjHhQnjlsAKJSpDl8CZY48kE7zZzbnsdKyRx-5CpexxSCBC_PxZrgH6rL8q2m6MPPmwzdUsaXIYPWs3ZB8RaVVs6zQKRbkHJ8/w640-h360/8.jpg" width="640" /></a></div>Lebih lanjut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, dalam Pasal 8 berbunyi ;<br /><br /><i><b>Pasal 8 ayat (1)</b> berbunyi : Permahanan Restitusi kepada Pengadilan selain diajukan melalui LPSK, </i></div><div style="text-align: justify;"><i>                     penyidik, atau Penuntut Umum, dapat  diajukan aleh Karban.<br /> <br /><b>ayat (2)</b> berbunyi : Dalam hal permohanan diajukan melalui penyidik atau LPSK, penyidik atau LPSK </i></div><div style="text-align: justify;"><i>           menyampaikan berkas permohanan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada    </i></div><div style="text-align: justify;"><i>           Penuntut Umum disertai Keputusan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi jika terdapat </i></div><div style="text-align: justify;"><i>           Keputusan dan pertimbangan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi sebelum berkas perkara </i></div><div style="text-align: justify;"><i>           dilimpahkan ke Pengadilan atau paling lambat sebelum Penuntut Umum membacakan tuntutan  </i></div><div style="text-align: justify;"><i>           pidana.<br /><br /><b>ayat (3)</b> berbunyi : Dalam hal permohanan Restitusi diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan, </i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>    </span>  Penuntut Umum wajib memuat permahanan tersebut ke dalam surat dakwaan dan memasukkan <span>    </span><span></span>         berkas permahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam berkas perkara dan segera </i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>    </span>  menyampaikan salinannya kepada terdakwa atau penasihat hukumnya.<br /><br /><b>ayat (4)</b> berbunyi : Dalam hal Karban Restitusi dan Karban tidak mengajukan dihadirkan dalam </i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>   </span>permohanan Persidangan sebagai saksi, Hakim memberitahukan hak Karban untuk memperoleh <span>    </span><span>    </span><span>  </span>Restitusi yang dapat diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan </i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>   </span>pengadilan berkekuatan hukum tetap.<br /><br /><b>ayat (5)</b> berbunyi : Permahanan dapat dicabut paling lambat sebelum hakim menjatuhkan putusan.<br /><br /><b>ayat (6)</b> berbunyi : Penuntut Umum mengajukan alat bukti di persidangan untuk membuktikan </i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>    </span>permohonan   Restitusi.<br /><br /><b>ayat (7)</b> berbunyi : Hakim memberikan kesempatan pada Pemohon dan/ atau LPSK untuk </i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>    </span>menyampaikan keterangan serta alat bukti tambahan berdasarkan permintaan Pemohon, LPSK, </i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>    </span>dan/atau Penuntut Umum.<br /><br /><b>ayat (8)</b> berbunyi : Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya untuk </i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>    </span>menyampaikan tanggapan atas permohonan Restitusi dan mengajukan alat bukti.<br /><br /><b>ayat (9)</b> berbunyi : Dalam hal Restitusi akan dibayarkan oleh Pihak Ketiga, Pihak Ketiga wajib </i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>    </span>dihadirkan dalam sidang untuk dimintai persetujuannya.<br /><br /><b>ayat (10)</b> berbunyi : Penuntut Umum wajib mencantumkan permohonan Restitusi dalam tuntutan </i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>    </span>pidana.<br /><br /></i></div><div style="text-align: justify;"><i><b>ayat (11)</b> berbunyi : Hakim memeriksa berkas permohonan Restitusi dan memberikan penilaian </i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>    </span>hukum  terhadap alat bukti yang  diajukan di persidangan serta mempertimbangkannya di dalam </i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>    </span>putusan.<br /></i></div><div style="text-align: justify;"><i><br /><b>ayat (12)</b> berbunyi : Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) wajib memuat:<br />        a. pernyataan diterima atau tidaknya Permohonan Restitusi<br />        b. alasan untuk menenma atau menolak, baik sebagian atau untuk seluruh permohonan    </i></div><div style="text-align: justify;"><i>           Restitusi;  dan<br />        c. besaran Restitusi yang harus dibayarkan terdakwa atau orang tua terdakwa dalam hal </i></div><div style="text-align: justify;"><i>           terdakwa  adalah anak, dan/ atau Pihak Ketiga.<br /> <br /><b>ayat (13)</b> berbunyi : Dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dan terorisme, putusan memuat </i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>    </span>  pula lamanya pidana penjara atau kurungan pengganti sesuai dengan ketentuan Undang-</i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>    </span> Undang, yakni dalam hal harta kekayaan terdakwa dan/ atau Pihak Ketiga tidak mencukupi, yang <br /></i></div><div style="text-align: justify;"><i> <span>    </span><span>    </span>dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah Restitusi yang telah dibayarkan oleh terdakwa</i></div><div style="text-align: justify;"><i> <span>    </span><span>    </span>dan/ atau  Pihak Ketiga.<br /><br /><b>ayat (14)</b> berbunyi : Pidana penjara atau kurungan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (13) </i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>    </span>tidak dapat dijatuhkan kepada orang tua terdakwa, dalam hal terdakwa adalah anak.<br /><br /><b>ayat (15)</b> berbunyi : Dalam hal terdakwa lebih dari 1 (satu) orang, perincian besaran Restitusi yang </i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>    </span>harus dibayarkan ditetapkan untuk masing-masing terdakwa sesuai dengan peran dan kesalahan</i></div><div style="text-align: justify;"><i> <span>    </span><span>    </span>yang mengakibatkan timbulnya kerugian.<br /><br /><b>ayat (16)</b> berbunyi : Dalam hal Hakim memutus bebas atau lepas dari tuntutan hukum, permohonan</i></div><div style="text-align: justify;"><i> <span>    </span><span>    </span><span>  </span>Restitusi dinyatakan tidak dapat diterima.<br /><br /><b>ayat (17)</b> berbunyi : Dalam hal terdakwa dinyatakan bersalah namun permohonan restitusi ditolak <span>  </span></i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>  </span><span>    </span><span>    </span><span>  </span>sebagian atau seluruhnya, dengan atau tanpa permintaan Pemohon, Penuntut Umum dapat</i></div><div style="text-align: justify;"><i> <span>    </span><span>    </span><span>    </span>mengajukan permohonan banding dan/ atau kasasi</i>. (Jnt) <br /></div>

News Pemerintahan Perdata Pidana Regional Sidang Perkara Kasus Dugaan KDRT Di Dilmil III-12 Surabaya Kembali Ditunda

Oditur Militer (Odmil) III-11 Surabaya Letkol CHK Yadi Mulyadi : “Pengacara-nya (dr. Maedy Christiyani Bawolje) tidak ada yang pake Toga, ...

»

Sidang Perkara KDRT Agenda Pledoi Di Dilmil III-12 Surabaya Ditunda, Ketua Majelis Hakim Perintahkan Odmil Merevisi Tuntutan Terkait Restitusi

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlNB5qOgnr7zMct7Ucf2HqHrVEeseB1m1rWPbyJ0w-NjVze6v_qqOkU-vlwkRwYupe-Yxvhtp8ZJQ6oAFhzh5iEv2HgV7s90n93ZtqDBYDvL2rMp53Z5Z9am6jiZXojkHIQGj1-Z6mZhJMz4Wb-AQD1XdfXe_jmngwLuvyctWt4w7jW_mRYGwDzPfDxM8/s1040/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlNB5qOgnr7zMct7Ucf2HqHrVEeseB1m1rWPbyJ0w-NjVze6v_qqOkU-vlwkRwYupe-Yxvhtp8ZJQ6oAFhzh5iEv2HgV7s90n93ZtqDBYDvL2rMp53Z5Z9am6jiZXojkHIQGj1-Z6mZhJMz4Wb-AQD1XdfXe_jmngwLuvyctWt4w7jW_mRYGwDzPfDxM8/w640-h360/a.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;"><i><span style="color: red;">“Permohonan Restitusi Ganti Rugi Baru Diajukan Oleh dr. Maedy Christiyani Bawolj Selaku Pemohon Atau Korban Melalui Penasehat Hukum-nya Bersama LPSK  Setelah Oditur Militer Selesai Membacakan Surat Tuntutannya Terhadap Terdakwa Pada Persidangan Pekan Lalu (Selasa, 19 Nopember 2024). Lalu Mengapa Perma Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana Baru Dibahas Untuk Merevisi Surat Tuntutan?”</span></i></span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Majelis Hakim Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya yang diketuai Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Letkol (CHK) Muhammad Saleh, SH dan Letkol (Kum) Wing Eko Joedha H, SH., MH, pada Selasa, 26 November 2024, menunda sidang agenda pembacaan Pledoi atau Pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa atas surat Tuntutan Pidana, dan memerintah Oditur Militer (Odmil) pada Oditorat Militer III-11 Surabaya Letkol CHK Yadi Mulyadi untuk merevisi surat tuntutan terkait Permohonan Restitusi Ganti Rugi yang diajukan oleh dr. Maedy Christiyani Bawolj selaku Pemohon atau korban melalui Tim Penasehat Hukum-nya dan LPSK sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 1 Tahun 2022 dalam perkara kasus dugaan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang dilakukan oleh Terdakwa Lettu Laaut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra kepada istrinya, dr. Maedy Christiyani Bawolje dan kedua anak tirinya, yaitu Christia Sanika Putri Aprilia (24) dan Adisha Satya Putri Aprilia (21) pada tanggal 29 April 2024 di Jalan Semolowaru Bahari Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Surabaya <br /><br />“Tuntutannya untuk di revisi terkait dengan rsetitusi ganti rugi,” ucap Ketua Majelis Hakim Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH<br /><br />Oditur Milter Letkol CHK Yadi Mulyadi sepertinya terlihat bingung sehingga memanyakkan Ketua Majelis Hakim. “Apakah permohonannya terpisah,” tanya Oditur Milter Letkol CHK Yadi Mulyadi.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJNv5eqDQkt-fOeWVZ_VMW0edWoqaQXR9TZFhV2aCP7Xu6a3LRdbJ9IBVDGHSJL1ijHP5FnjGGZBsbxL3RZ0d_1Th-KAxHv3BKApp9QieUuQVjF7xfq9O1R1cpGvlfCGpi_YkzuoS5O2GTpox3ehS-jjHvG9IMxFjD2J1tpwxfA5SDktlpuaYnFmLG2QY/s640/b.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJNv5eqDQkt-fOeWVZ_VMW0edWoqaQXR9TZFhV2aCP7Xu6a3LRdbJ9IBVDGHSJL1ijHP5FnjGGZBsbxL3RZ0d_1Th-KAxHv3BKApp9QieUuQVjF7xfq9O1R1cpGvlfCGpi_YkzuoS5O2GTpox3ehS-jjHvG9IMxFjD2J1tpwxfA5SDktlpuaYnFmLG2QY/w640-h360/b.jpg" width="640" /></a></div>Dengan Tegas Ketua Majelis Hakim Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH menjelaskan isi PERMA RI No. 1 Tahun 2022<br /><br />“Dalam Perma ini jelas, penuntut umum wajib mencantumkan permohonan restitusi dalam tuntutan pidana,” ucap Ketua Majelis Hakim Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH<br /><br />Permohonan restitusi ganti rugi dalam perkara Tindak Pidana KDRT yang disidangkan di Dilmil III-12 Surabaya, baru diajukan atau disampaikan oleh dr. Maedy Christiyani Bawolj selaku Pemohon atau korban melalui Tim Penasehat Hukum-nya dan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) kepada Majelis Hakim setelah Oditur Militer selesai membacakan surat tuntutannya terhadap Terdakwa Lettu Laaut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra pada persidangan pekan lalu, Selasa, 29 Oktober 2024<br /><br />Seusai persidangan, Wartawan beritakorupsi.co meminta tanggapan dari Tim Panasehat Hukum Terdakwa, Mayor Laut (H) Teguh Iman S, SH dan Serka Mar. Khaerul Bahro, SH., MH terkait dengan nilai restitusi khususnya revisi surat tuntutan yang diperinthkan Ketua Majelis Hakim kepada Oditur Milter Letkol CHK Yadi Mulyadi<br /><br />“Saya juga baru pertama kali tau, dan ini akan menjadi pertimbangan kami dalam Pembelaan kami. Kalu menegenai restitusi ganti rugi nanti saja setelah persidangan permohonan itu ya,” kata Mayor Laut (H) Teguh Iman S, SH<br /><br />Sementara Oditur Milter Letkol CHK Yadi Mulyadi belum dapat diminta tanggapannya karena langsung bersidangan bersama Ke-3 Majelis Hakim dalam perkara yang lain  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZLJnRcZ8oOO_L5K18u6uziFUUu7xtw1pb-Bow2px8pfpqmcn1D2BWJuXSSXequGkIWoj6jnt_GCSfQk-5LX_KqdABuvd4xj4ksq9fE3mxF3T6AQTnBMy-GFGtWUzVI9gpQRrvDMn7vdvwJRRFtI-2YQeP8zZWs17bnBZ1pd36lJNOq6ZqhuN70M8grNo/s1040/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZLJnRcZ8oOO_L5K18u6uziFUUu7xtw1pb-Bow2px8pfpqmcn1D2BWJuXSSXequGkIWoj6jnt_GCSfQk-5LX_KqdABuvd4xj4ksq9fE3mxF3T6AQTnBMy-GFGtWUzVI9gpQRrvDMn7vdvwJRRFtI-2YQeP8zZWs17bnBZ1pd36lJNOq6ZqhuN70M8grNo/w640-h360/2.jpg" width="640" /></a></div>Wartawan beritakorupsi.co berusaha hendak menemui Ketua atau Humas ataun Panitra Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya, namun tidak berhasil karena menurut salah seorang petugas bahwa ketiga pejabat itu sedang dinas luar kantor<br /><br /><i>Terkait dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, dalam Pasal 8 berbunyi ;</i><br /><br /></div><div style="text-align: justify;"><i>(1) Permahanan Restitusi kepada Pengadilan selain diajukan melalui LPSK, penyidik, atau Penuntut </i></div><div style="text-align: justify;"><i>Umum, dapat  diajukan aleh Karban.</i></div><div style="text-align: justify;"><i> </i></div><div style="text-align: justify;"><i><b>(2)<span> </span>Dalam hal permohanan diajukan melalui penyidik atau LPSK, penyidik atau LPSK menyampaikan berkas permohanan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Penuntut Umum disertai Keputusan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi jika terdapat Keputusan dan pertimbangan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan atau paling lambat sebelum Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana.</b></i></div><div style="text-align: justify;"><i><br /><b>(3) Dalam hal permohanan Restitusi diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan, Penuntut Umum wajib memuat permahanan tersebut ke dalam surat dakwaan dan memasukkan berkas permahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam berkas perkara dan segera menyampaikan salinannya kepada terdakwa atau penasihat hukumnya.</b><br /><br /><b>(4) Dalam hal Karban Restitusi dan Karban tidak mengajukan dihadirkan dalam permohanan Persidangan sebagai saksi, Hakim memberitahukan hak Karban untuk memperoleh Restitusi yang dapat diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.</b><br /><br />(5)  <span></span>Permahanan dapat dicabut paling lambat sebelum hakim menjatuhkan putusan.<br />(6)  <span></span>Penuntut Umum mengajukan alat bukti di persidangan untuk membuktikan permohonan   Restitusi.<br /><br />(7)  <span></span>Hakim memberikan kesempatan pada Pemohon dan/ atau LPSK untuk menyampaikan keterangan serta alat bukti tambahan berdasarkan permintaan Pemohon, LPSK, dan/atau Penuntut Umum.<br /><br />(8)  <span></span>Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya untuk menyampaikan tanggapan atas permohonan Restitusi dan mengajukan alat bukti.<br /><br />(9) Dalam hal Restitusi akan dibayarkan oleh Pihak Ketiga, Pihak Ketiga wajib dihadirkan dalam sidang untuk dimintai persetujuannya.<br /><br /><b>(10)  <span></span>Penuntut Umum wajib mencantumkan permohonan Restitusi dalam tuntutan pidana.</b><br />(11)  Hakim memeriksa berkas permohonan Restitusi dan memberikan penilaian hukum  terhadap alat bukti yang  diajukan di persidangan serta mempertimbangkannya di dalam putusan.<br /><br />(12) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) wajib memuat:</i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>    </span>a. pernyataan diterima atau tidaknya Permohonan Restitusi</i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>   </span>b. alasan untuk menenma atau menolak, baik sebagian atau untuk seluruh permohonan  Restitusi;</i></div><div style="text-align: justify;"><i> <span>    </span><span>    </span><span>  </span>dan</i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>    </span><span>c. </span>besaran Restitusi yang harus dibayarkan terdakwa atau orang tua terdakwa dalam hal terdakwa</i></div><div style="text-align: justify;"><i> <span>    </span><span>    </span><span>   </span>adalah anak, dan/ atau Pihak Ketiga.<br /> </i></div><div style="text-align: justify;"><i>(13)  Dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dan terorisme, putusan memuat pula lamanya pidana penjara atau kurungan pengganti sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, yakni dalam hal harta kekayaan terdakwa dan/ atau Pihak Ketiga tidak mencukupi, yang dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah Restitusi yang telah dibayarkan oleh terdakwa dan/ atau Pihak Ketiga.<br /><br />(14) <span></span>Pidana penjara atau kurungan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (13) tidak dapat dijatuhkan kepada orang tua terdakwa, dalam hal terdakwa adalah anak.<br /><br />(15)  Dalam hal terdakwa lebih dari 1 (satu) orang, perincian besaran Restitusi yang harus dibayarkan ditetapkan untuk masing-masing terdakwa sesuai dengan peran dan kesalahan yang mengakibatkan timbulnya kerugian.<br /><br />(16) <span></span>Dalam hal Hakim memutus bebas atau lepas dari tuntutan hukum, permohonan Restitusi dinyatakan tidak dapat diterima.<br /><br />(17) Dalam hal terdakwa dinyatakan bersalah namun permohonan restitusi ditolak sebagian atau seluruhnya, dengan atau tanpa permintaan Pemohon, Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan banding dan/ atau kasasi.</i><br /><br /><i>Pertanyaannya adalah, mengapa Perma Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana baru dibahas untuk merevisi surat Tuntutan yang sudah dibacakan oleh Oditur Militer pada saat agenda sidang pembacaan Pledoi atau Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa?<br /><br />Mengapa Pemohon baru menyampaikan Permohonan Restitusi ganti rugi  kepada Majelis Hakim dalam persidangan setelah Oditur Militer selesai membacakan surat tuntutan pidana, dan mengapa tidak sejak awal?<br /><br />Diatur dalam Undang-Undang Nomor berapa dan tahun berapa, merevisi surat tuntuntutan sepekan setelah surat tuntutan itu dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum terkait permohonan Restitusi ganti rugi? Apakah berita acara persidangan di Pengadilan Militer berbeda dengan Peradilan Umum tentang sidang perkara Tindak Pidana KDRT sesuai dengan UURI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?</i>. (Jnt)<br /></div>

News Pemerintahan Perdata Pidana Regional Sidang Perkara KDRT Agenda Pledoi Di Dilmil III-12 Surabaya Ditunda, Ketua Majelis Hakim Perintahkan Odmil Merevisi Tuntutan Terkait Restitusi

“Permohonan Restitusi Ganti Rugi Baru Diajukan Oleh dr. Maedy Christiyani Bawolj Selaku Pemohon Atau Korban Melalui Penasehat Hukum-nya Bers...

»

Arif Suhermanto Selaku Kasatgas Penuntutan KPK Mendukung Dilaksanakannya Pemanfaatan Forensic Accounting

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQ5kDjI3xxhn_PxAfDPBucl3gl9FrekkpE836AS1SD_Ben8TE1hfXWE_RGYDn7nPqvwBBCWYuMx1Gw9Vm6G4vtAoDBmSBaN6rfKbXZYU6DvQqxie1qNrg_DY718-iQmldxG2HebAFCrIIJY8FUiEfdWTThcq8bwKcAkqIDen8xPWu4LoiCN4V0bZKNImE/s1271/IMG_20240619_150348.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1271" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQ5kDjI3xxhn_PxAfDPBucl3gl9FrekkpE836AS1SD_Ben8TE1hfXWE_RGYDn7nPqvwBBCWYuMx1Gw9Vm6G4vtAoDBmSBaN6rfKbXZYU6DvQqxie1qNrg_DY718-iQmldxG2HebAFCrIIJY8FUiEfdWTThcq8bwKcAkqIDen8xPWu4LoiCN4V0bZKNImE/w362-h640/IMG_20240619_150348.jpg" width="362" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Arif Suhermanto Kasatgas Penuntutan KPK. </span><span style="font-size: x-small;">Foto BK</span></td></tr></tbody></table><h3 style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;"><span><span>"</span><span face="prompt, sans-serif">S</span><b style="font-family: sans-serif;">alah satu kebijakan KPK pada 2024 adalah memaksimalkan serta memberikan optimalisasi pengembalian</b></span><b style="font-family: sans-serif;"> pengembalian </b><b style="font-family: sans-serif;">kerugian keuangan negara atau </b><span> </span><b style="font-family: sans-serif;">asset recovery"</b></span></h3><div dir="auto"><div dir="auto" style="font-family: sans-serif; text-align: justify;"><b><span>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b></div><div dir="auto" style="font-family: sans-serif;"><div dir="auto" style="text-align: justify;">Arif Suhermanto selaku Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung penuh eksistensi Unit <span face="prompt, sans-serif" style="color: #17222b;"><span><i>Forensic Accounting</i></span></span> di Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi KPK.</div><div dir="auto"><br /></div><div dir="auto" style="text-align: justify;">Hallo itu disampaikan Arif Suhermanto saat mengikuti Diklat Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II angkatan ke- III Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (ESDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) </div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto" style="text-align: justify;">Arif Suhermanto mengatakan, salah satu arah kebijakan KPK pada 2024 adalah memaksimalkan serta memberikan optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara atau <span face="prompt, sans-serif"><span><i>asset recovery</i></span></span>.</div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto" style="text-align: justify;">"Optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara atau <span face="prompt, sans-serif"><span>asset recovery y</span></span>aitu melalui penanganan perkara dalam bentuk<i> case building TPPU (</i>Tindak Pidana Pencucian Uang), dan tindak pidana dengan korporasi sebagai subjek hukum," ujar Arif Suhermanto </div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto"><div dir="auto" style="text-align: justify;">Arif Suhermanto menjelaskan, sebagai landasan KPK memperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara untuk dijadikan dasar dalam Penuntutan  subjek hukum di persidangan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 31/ PUU-X/2012</div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto" style="text-align: justify;">"Dalam prosesnya terkadang ada hambatan atau kendala di birokrasi maupun durasi waktu yang lama untuk mendapatkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara dari lembaga yang memiliki kewenangan itu," ungkap Arif Suhermanto </div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto" style="text-align: justify;">Arif Suhermanto selaku Kasatgas Penuntutan KPK menegaskan, bahwa alternatif yang dapat menjadi opsi bagi KPK yakni dengan mendukung peran aktif Unit <span face="prompt, sans-serif" style="color: #17222b;"><span><i>Forensic Accounting</i></span></span> yang berada di Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi</div></div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto"><div dir="auto" style="text-align: justify;">"Tugas dan kewenangan <span face="prompt, sans-serif" style="color: #17222b;"><span><i>Forensic Accounting</i></span></span> di antaranya, yaitu melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, yang hasilnya dapat digunakan untuk kebutuhan pencegahan, penindakan dalam proses peradilan," kata Arif Suhermanto </div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto" style="text-align: justify;">Lebih lanjut Arif Suhermanto menjelaskan salah satu contoh perkara yang menggunakan hasil olahan data dan metode dari Unit <span face="prompt, sans-serif" style="color: #17222b;"><span><i>Forensic Accounting </i></span></span>adalah perkara korupsi pengadaan helikopter angkut AW-101 di TNI AU Tahun 2016 dengan terdakwa Irfan Kurnia Saleh, yang nilai kerugian keuangan negara mencapai Rp738,9 miliar. </div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto" style="text-align: justify;">"Salah satu contohnya adalah perkara korupsi pengadaan helikopter angkut AW-101 di TNI AU Tahun 2016. Dalam perkara itu salah satu Jaksanya, Saya," ungkap Arif Suhermanto</div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto"><div dir="auto" style="text-align: justify;">Arif Suhermanto menambahkan, perkara lain yang juga memanfaatkan hasil penghitungan kerugian negara Unit <i><span face="prompt, sans-serif" style="color: #17222b;"><span>Forensic</span></span><span face="prompt, sans-serif" style="color: #17222b;"><span> Accounting</span></span></i>, yakni korupsi pengadaan monitoring satelit Badan Keamanan Laut (Bakamla) TA 2016 dengan Terdakwa Korporasi PT Merial Esa, dan korupsi pengadaan Quayside Container Crane (QCC) di PT Pelindo II 2010 dengan terdakwa RJ Lino.</div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto" style="text-align: justify;">"Putusan untuk Ketiga perkara tersebut dinyatakan berkekuatan hukum tetap," kata Arif Suhermanto </div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto" style="text-align: justify;">Kasatgas Penuntutan KPK inipun memberikan masukan yaitu agar dibuat keputusan pimpinan dalam bentuk Surat Edaran berkaitan dengan penguatan dan pemanfaatan forensik akuntansi termasuk penyusunan naskah akademik dalam penguatan kelembagaan</div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto" style="text-align: justify;">"Ini mendapatkan persetujuan dari para <span face="prompt, sans-serif" style="color: #17222b;">stakeholder</span> KPK. Kita berharap dalam penyelesaian perkara dicapai pemulihan kerugian keuangan negara yang selanjutnya disetorkan ke kas negara,"  ucap Arif Suhermanto. (Jnt)</div></div></div></div></div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Perdata Regional Tipikor Arif Suhermanto Selaku Kasatgas Penuntutan KPK Mendukung Dilaksanakannya Pemanfaatan Forensic Accounting

Arif Suhermanto Kasatgas Penuntutan KPK. Foto BK " S alah satu kebijakan KPK pada 2024 adalah memaksimalkan serta memberikan optimalisa...

»

Ira Rumpoko, Istri Ke- 3 Alm. Eddy Rumpoko Mantan Walikota Batu Dalam Waktu Dekat Daftarkan Gugatan Hak Waris

<div style="text-align: justify;">  <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgxiIg4L2DE7VggE6bU4V_kke-8QMj-ueDej-_QlK3bwOrXb9uWFOUNbbpwpsEB278SWhiXjyXwgm3m-6H497wvTav4k2Nm3f-srdfrd9PFk-6WwC4OhwQZV6A2kuoReXbl6gGPrdAXlCYvPb5dt7T00R2PUUdJb-VKEZOzw3VsRpFa5xi9XtlXfdCryc/s1483/IMG_20240610_133637.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1483" data-original-width="912" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgxiIg4L2DE7VggE6bU4V_kke-8QMj-ueDej-_QlK3bwOrXb9uWFOUNbbpwpsEB278SWhiXjyXwgm3m-6H497wvTav4k2Nm3f-srdfrd9PFk-6WwC4OhwQZV6A2kuoReXbl6gGPrdAXlCYvPb5dt7T00R2PUUdJb-VKEZOzw3VsRpFa5xi9XtlXfdCryc/w394-h640/IMG_20240610_133637.jpg" width="394" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Ira Rumpoko </span></td></tr></tbody></table><span style="font-size: large;">“<b>Ira</b> </span><span style="font-size: large;"><b>Rumpoko :</b> <i>“Untuk sidang gugatan Hak Waris ini, saya didampingi 10 Pengacara dari Jakarta dan Jawa Timur. Kalau nama-namanya jangan sekarang nanti akan saya kabari"</i></span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b></div><div style="text-align: justify;">Anak adalah anugrah dan buah cinta kasih dari pasangan suami istri yang wajib di besarkan, dicintai, dilindungi dan didik. Sebagai orang tua, berbagai upaya dilakukan agar anak-anaknya tumbuh dewasa dan mengenyam pendidikan. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dan hal ini pulalah yang akan  diperjuangkan istri Ke- 3 Almarhum Eddy Rumpoko, Wahyuningtyas Sahariyanto Lie atau yang lebih akrab diapnggil Ira Rumpoko (44), wanita berdarah blasteran Belanda, China dan Jawa untuk kedua anaknya dari pernikahannya dengan Eddy Rumpoko (Alm) mantan Walikota Batu 2 periode (2007 - 2017) yang juga mantan narapidana kasus Korupsi Suap OTT KPK pada tahun 2017 lalu</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Upaya yang akan dilakukan Ira Rumpoko dalam waktu dekat ini adalah gugatan hak waris untuk kedua anaknya (AH usia 15 tahun dan TYS usia 9 tahun) melalui gugatan ke Pengadilan Agama Kelas IA Kota Malang. Hal ini seperti yang disampaikan Ira Rumpoko kepada beritakorupsi.co melalui sambungan telepon pada Senin dinihari, 10 Juni 2024 pukul 02.30 WIB atau pukul 23.30 waktu Turkey </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Ira Rumpoko yang saat ini masih berada di Turkey setelah dari Belanda, gugatan hak waris yang akan dilakukannya bukan semata-mata karena materi tetapi sebagai hak anak dari ayah biologisnya sesuai dengan hukum agama</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><i>"Saat ini saya masih di Turkey setelah dari Belanda untuk urusan bisnis, dan sambil mempersiapkan dokumen gugatan hak Waris untuk saya serahkan ke pengacara saya,"</i> kata Ira Rumpoko saat menghubungi beritakorupsi.co pada Senin dinihari, 10 Juni 2024 pukul 02.30 wib atau pukul 23.30 waktu Turkey </div><div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div><div style="text-align: justify;"><i>"Ini bukan semata-mata karena materi. Kalau masalah materi, penghasilan saya lebih dari cukup karena sejak dulu sebelum menikah dengan almarhum suami, saya sudah punya usaha bisnis. Tapi ini adalah sebagai hak anak dari ayah biologisnya sesuai dengan hukum agama,"</i> lanjut Ira Rumpoko </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut Ira Rumpoko menjelaskan, gugatan hak waris akan diwakilkan kepada tim pengacaranya baik dari kantor Konsultan Hukum Wahyuningtyas maupun beberapa pengacara dari Jakarta</div><div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div><div style="text-align: justify;"><i>"Nanti gugatan akan dilakukan melalui Tim Pencarian saya dari Konsultan Hukum Wahyuningtyas maupun beberapa pengacara dari Jakarta dan Jawa Timur yang jumlahnya sekitar sepuluh orang. </i></div><div style="text-align: justify;"><i>Kalau nama-namanya jangan sekarang nanti akan saya kabari,"</i> ucapnya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Saat disinggung tentang dirinya bersama almarhum Eddy Rumpoko semasa hidupnya di masyarakat Malang Raya maupun dilingkungan pejabat, Ira Rumpoko mengatakan banyak yang tau</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahkan, lanjut Ira Rumpoko, pada tahun 2015 saat kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang, dirinya (Ira Rumpoko) bersama Eddy Rumpoko (Alm) selalu bersama</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><i>"Masyarakat maupun pejabat banyak yang tau dan mengenal saya. Saya bukan sembunyi-sembunyi tetap almarhum suami saya yang selalu melarang. Pada saat kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang tahun 2015, saya ikut kampanye,"</i> ungkap Ira Rumpoko </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><i>"Saya selalu mensupport suami menjalan tugas sebagai Walikota. Bahkan banyak program-program pemerintah yang ikut saya bantu walau secara tidak langsung,"</i> lanjut Ira Rumpoko membeberkan </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Membantu secara tidak langsung menurut Ira Rumpoko adalah, bahwa Ira Rumpoko sering memberikan saran kepada sang suaminya yaitu Eddy Rumpoko (Alm) saat menjabat sebagai Walikota Batu</div><div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div><div style="text-align: justify;"><i>"Memang tidak secara langsung,  tapi saya sering memberikan saran bahkan suami sering minta pendapat untuk program-program pemerintahan,"</i> kata Ira Rumpoko </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Disinggung tentang hubungan sehari-hari sebagai suami istri, Ira Rumpoko mengajarkan tidak ada masalah. Karena rencana setelah purna dari jabatan Walikota atau setelah bebas dari penjara akan hidup bersama. Tetapi rencana itu gagal karena Tuhan berkehendak lain</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><i>"Nggak ada masalah baik-baik saja. Bahkan rencana kami, setelah suami purna dari jabatan Walikota atau setelah bebas dari penjara kita akan hidup bersama membesarkan anak-anak. Tapi gimana lagi Tuhan berkehendak lain kan,"</i> ucap Ira Rumpoko </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Saat disinggung kembali tentang dirinya apakah sudah jiarah ke makam almarhum suaminya, Ira Rumpoko mengakui belum karena kesibukannya di luar negeri untuk urusan usaha bisnis tetapi acara dia sebagaimana ajaran Islam selalu dilakukan </div><div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div><div style="text-align: justify;"><i>"Sampai saat ini belum karena saya masih sibuk. Tetapi saya selalu mengirim doa dan selalu mengadakan doa sesuai agama Islam untuk almarhum suami saya. Kalau saya kembali ke Indonesia saya dan anak-anak pasti jiarah,"</i> ucapnya. (Jnt)</div><div style="text-align: left;"><br /></div><div style="text-align: left;"><br /></div><div style="text-align: left;"><br /></div><div style="text-align: left;"><br /></div>

News Opini Pendidikan Perdata Ira Rumpoko, Istri Ke- 3 Alm. Eddy Rumpoko Mantan Walikota Batu Dalam Waktu Dekat Daftarkan Gugatan Hak Waris

   Ira Rumpoko  “ Ira   Rumpoko : “Untuk sidang gugatan Hak Waris ini, saya didampingi 10 Pengacara dari Jakarta dan Jawa Timur. Kalau nama...

»

Ira Rumpoko, Istri Ke- 3 Alm. Eddy Rumpoko Mantan Walikota Batu Akan Menggugat Hak Waris

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOnn8Ut3f6kP4eUa53W5yP-kecnZOUHmcf7qYqCYLxMc4r1HuiX05r0aefUhBHcp8WOZe_r2ZQKgAV9aiZpBXVUYj7izknovb4VP7TL_yYJUerBovDCWkMC_li4GlfTEdvjm5vtmAFdxx0t7ICJBf-sIC-WZQTt99ddn9idmgv7ODncJ5bQ8kNgFzHQMQ/s988/Ira.jpg" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="988" data-original-width="659" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOnn8Ut3f6kP4eUa53W5yP-kecnZOUHmcf7qYqCYLxMc4r1HuiX05r0aefUhBHcp8WOZe_r2ZQKgAV9aiZpBXVUYj7izknovb4VP7TL_yYJUerBovDCWkMC_li4GlfTEdvjm5vtmAFdxx0t7ICJBf-sIC-WZQTt99ddn9idmgv7ODncJ5bQ8kNgFzHQMQ/w426-h640/Ira.jpg" width="426" /></a></div><div style="text-align: justify;"><h3><span style="font-size: large;"><b><u>Ira Rumpoko :</u></b> <i>“Dari pernikahan saya dengan almarhum Eddy Rumpoko tahun 2013 lalu dikaruniai 2 anak yang saat ini sudah tumbuh remaja. Apakaha saya salah menggugat waris untuk kedua anak saya dengan almarhum?”</i></span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.co -</b></span><br />Wahyuningtyas Sahariyanto Lie atau yang lebih akrab diapnggil Ira Rumpoko (44), wanita berdarah blasteran Belanda, China dan Jawa ini adalah istri ke- 3 dari Alm. Eddy Rumpoko Mantan Walikota Batu dua periode (2007 - 2012 dan 2012 - 2017) yang juga suami mantan Walikota Batu Dewanti Rumpoko periode 2017 - 2022, akan menggugat hak waris. Hal ini disampaikan Ira Rumopoko saat menghubungi beritakorupsi.co melalu sambungan telepon, pada Selasa, 09 April 2024 sekitar pukul 14.15 Wib <br /><br />Melalui sambungan telepon group bersama anaknya, Ira Rumpoko mengatakan, dari pernikahannya dengan Eddy Romopoko (Alm) pada tahun 2013, dikaruniai dua orang anak, laki-laki dan perempuan yang saat ini sudah tumbuh remaja, yaitu AH (15) dan TYS (9)<br /><br /><i>“Dari pernikahan saya dengan almarhum Eddy Rumpoko tahun 2013 lalu dikaruniai 2 anak. Mereka tumbuh remaja. Yang laki-laki (AH) sudah SMA dan perempuan kelas dua SD. Apakah saya salah menggugat hak waris untuk kedua anak saya dengan almarhum?,”</i> kata Ira Rumpoko yang saat ini sedang berada di Belanda<br /><br /><i>“Untuk rencana kesana (gugatan), saya sudah berkonsultasi dengan Tim pencagara saya baik dengan ahli hukum untuk mempersiapkan segala sesuatunya,</i>” lanjut Ira Rumpoko<br /><br />Nama lengkap dan sekolah kedua anak pasangan suami istri Ira Rumpoko dan Eddy Rumpoko (Alm) sengaja kami samarkan untuk menghindari hal-hal yang dapat mengganggu kepribadiannya karena masih dibawah umur.<br /><br />Ira Rumpoko menceritakan, sebelum pernikahannya dengan almarhum Eddy Rumpoko, dirinya sudah lama saling kenal sebelum almarhum menjabat Walikota Batu pada tahun 2007, dan baru menika pada tahun 2013<br /><br /><i>“Kita sudah lama saling kenal sebelum almarhum suami menjadi Walikota. Saya menegenal almarum, saat itu saya baru pulang dari Holland (Belanda) terus ke rumah keluarga di Kota Malang,”</i> ucapnya<br /><br />Ira Rumpoko menjelaskan, awal perkenalannya dengan almarhum tak terpikir atau terbayang untuk menikah. Namun seiring berjalannya waktu, hubungan asmara pun tumbuh dan berlanjut ke jenjang pernikaham bukan karena Eddy Rumpoko menjabat sebagai Walikota Batu tetapi karena rasa cinta<br /><br /><i>“Sejak awal saya tidak berpikir untuk menikah dengan almarhum. Tapi takdir berkata lain. Kami menikah tahun 2013 dan secara agama itu sah. Saya menikah dengan almarhum bukan karena jabatan dan harta tapi karena kami memang benar-benar saling mencintai,</i>” ucapnya terus terang<br /><br />Ira Rumpoko mengatakan, selama pernikahannya dengan almarhum Eddy Rumpoko, dirinya selalu mendampingi, memberi dukungan, saran, masukan agar suaminya menjalankan tugas demi kepentingan masyarakat dan selalu berhati-hati walaupun perannya tidak diketahui masyarakat secara langsung<br /><br /><i>“Peran saya kepada suami dari balik layar aja dan itu banyak yang tau. Suami menjadikan saya sebagai harapanya, semangat hidupnya,”</i> kata Ira Rumpoko <br /><br />Alasan Ira Rumpoko berencana menggugat hak waris harta peninggalan alamhum suaminya, bukan karena tidak mampu untuk mengidupi kedua anaknaya dari hasil pernikahannya dengan Eddy Rompoko (Alm), tetapi semata-mata adalah hak anak dari orang tuanya<br /><br /><i>“Bukan saya tidak mampu untuk membiyayai kehidupan kedua anak saya. Lebih dari mampu. Tapi ada hak anak dari orang tuanya kan. Anak adalah anugrah yang tidak tau menahu tentang masalah orang tuanya,”</i> ucap Ira Rumopoko<br /><br />Ira Rumpoko juga menceritakan tentang prestasi anak pertamanya dengan Eddy Rumpoko (Alm), yaitu AH yang saat ini duduk dibangku kelas IX atau kelas I SMU disalah satu Kota di Jawa Timur<br /><br /><i>“Sejak SD sudah berprestasi dibidang olah raga Bola. Pernah mendapat prestasi tingkat nasional,”</i> ungkap Ira Rompoko yang di “ia” kan anaknya<br /><br /><i>“Iya, waktu mau SD ke SMP. Sebelum tingkat nasional, meraih juara tingkat Provinsi Jawa Timur. Sekarang saya hanya futsal agar lebih fokus belajar,</i>” kata HA menyambung ucapan mamanya<br /><br />Saat disingung kematian papahnya, Eddy Rumpoko (Alm), AH mengatakan akan berjiarah kemakam Alm. Eddy Rumpoko sepulang mamahnya dari luar negeri<br /><br /><i>“Sedih, tapi bagaimana lagi. Nanti kalau mamah sudah balik ke Indonesia kita akan jiarah,”</i> uapnya. (Jnt)<br /></div>

News Perdata Regional Ira Rumpoko, Istri Ke- 3 Alm. Eddy Rumpoko Mantan Walikota Batu Akan Menggugat Hak Waris

Ira Rumpoko : “Dari pernikahan saya dengan almarhum Eddy Rumpoko tahun 2013 lalu dikaruniai 2 anak yang saat ini sudah tumbuh remaja. Apaka...

»

Publik Menang: PTUN Menolak Keberatan Kemenkeu, Hasil Audit BPKP Terkait JKN-BPJS Kesehatan Adalah Terbuka Untuk Publik

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwQg0cWiyHcLO7of7A1ulNbA-fkCd8_EXbU_Z7-aFmB082n7eQNfD5f9NOQ0XeMWgq3M0mbY5a8mgZ3oLlI0b_1llSkUhnORzg3EziOsCe1RMIYKy7CVFTVrnllTAn9yqVSbpTwUs0mAKPjh-jBavZwNEhf7apm3-WTarVhIvDgcdOpO_yWP3D54t8yYo/s750/ICW%20menang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="460" data-original-width="750" height="392" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwQg0cWiyHcLO7of7A1ulNbA-fkCd8_EXbU_Z7-aFmB082n7eQNfD5f9NOQ0XeMWgq3M0mbY5a8mgZ3oLlI0b_1llSkUhnORzg3EziOsCe1RMIYKy7CVFTVrnllTAn9yqVSbpTwUs0mAKPjh-jBavZwNEhf7apm3-WTarVhIvDgcdOpO_yWP3D54t8yYo/w640-h392/ICW%20menang.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br />Jalan panjang yang dilalui Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk membuktikan keterbukaan informasi publik hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akhirnya berbuah manis dengan ditolaknya keberatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Selasa, 8 Juni 2023<br /><br />Majelis Hakim PTUN dalam putusannya mengatakan sependapat dengan putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang menilai bahwa hasil audit BPKP tersebut merupakan informasi terbuka untuk publik. Hal ini disampaikan oleh ICW dalam rilisnya pada Kamis, 22 Juni 2023<br /><br />Dalam rilisnya disampaikan bahwa Majelis Hakim PTUN yang membacakan putusannya pada hari Kamis, 22 Juni 2023 menyatakan bahwa dalil-dalil keberatan Kementerian Keuangan atas putusan KIP yang memenangkan ICW tidak bersifat esensial. Sebab, majelis KIP telah mempertimbangkan bahwa informasi hasil audit BPKP atas program JKN adalah informasi yang dikecualikan, tapi sudah habis jangka waktu pengecualiannya. Dengan demikian, informasi yang tadinya dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan tersebut saat ini sudah semestinya dikategorikan sebagai informasi terbuka.<br /><br />Putusan tersebut didasarkan pada:<br />1. Pasal 2 ayat (2) UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyebutkan bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;<br /> <br />2. Pasal 20 ayat (1) UU No. 14 tahun 2008 yang menyebutkan bahwa pengecualian atas informasi yang apabila dibuka dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional bersifat tidak bersifat permanen;<br /><br />3. Pasal 11 Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008 yang menyebutkan bahwa informasi publik yang dikecualikan apabila telah habis jangka waktu pengecualiannya menjadi informasi yang dapat diakses publik.<br /><br />Sebagai pemohon informasi yang menilai bahwa informasi ini penting diketahui publik demi pengawalan pembenahan penyelenggaraan JKN, ICW sangat mengapresiasi putusan hakim PTUN yang sejalan dengan putusan KIP. Putusan ini sekaligus menegaskan bahwa badan publik tidak boleh sewenang-wenang dalam mengecualikan sebuah informasi. Pengecualian informasi mempunyai jangka waktu yang semestinya tidak diperpanjang secara terus menerus.<br /><br />Informasi hasil audit BPKP atas JKN yang ICW mohon telah habis jangka waktu pengecualiannya pada 31 Desember 2020. Hal inilah yang membuat hakim KIP dan PTUN menilai informasi tersebut  sebagai informasi publik. Masa waktu yang jelas mengenai pengecualian informasi juga dinilai hakim PTUN penting untuk menjamin kepastian hukum mengenai kapan publik dapat mengakses informasi tersebut. Hal itu juga untuk mencegah upaya untuk menjadikan pengecualian informasi menjadi permanen dan berakibat pada hilangnya hak publik atas informasi dimaksud.<br /><br />Meski pada sengketa sebelumnya, yaitu antara peneliti ICW Egi Primayoga dengan BPKP, PTUN dan Mahkamah Agung (MA) memutuskan bahwa hasil audit BPKP adalah informasi yang dikecualikan, hakim PTUN sepakat dengan ICW bahwa esensi masalah hukum pada dua sengketa tersebut berbeda. Sengketa antara ICW dengan Kemenkeu saat ini berkaitan dengan informasi berupa hasil audit BPKP terkait program JKN sebagai informasi yang dikecualikan, tetapi telah berakhir jangka waktu pengecualiannya. Sedangkan dalam putusan sengketa sebelumnya, esensinya lebih kepada klasifikasi informasi hasil audit BPKP terkait program JKN sebagai informasi yang dikecualikan.<br /><br />Atas putusan ini, ICW menyatakan:<br />Mendesak Kementerian Keuangan untuk segera membuka hasil audit BPKP atas JKN dan menyudahi sengketa informasi ini tanpa melakukan langkah lanjutan berupa keberatan ke Mahkamah Agung. Apabila Kementerian Keuangan masih bersikukuh menutup informasi, Kementerian Keuangan patut dipandang sebagai badan publik yang menghambat hak publik untuk mendapat informasi demi pengawalan JKN yang lebih baik.<br /><br />Mengapresiasi putusan PTUN No. 47/G/KI/2023/PTUN.JKT yang menguatkan putusan KIP No. 016/VII/KIP-PS-A/2020 dan berpihak pada ICW dengan menyebut bahwa informasi hasil audit BPKP atas program JKN adalah informasi yang tidak lagi dikecualikan (terbuka).<br /><br />Keterbukaan informasi hasil audit JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan ini dapat menjadi amunisi baru bagi publik untuk mengawal pembenahan penyelenggaraan JKN. Patut diingat bahwa hingga saat ini, penyelenggaraan JKN masih diselimuti sejumlah persoalan. Oleh karena itu, selain terus mendesak Kementerian Keuangan untuk terus membuka informasi hasil audit, ICW juga mengajak publik untuk bersama-sama mengawal pembenahan pelayanan JKN. (*)<br />Sumber : ICW <br /></div>

News Opini Pemerintahan Perdata Regional Publik Menang: PTUN Menolak Keberatan Kemenkeu, Hasil Audit BPKP Terkait JKN-BPJS Kesehatan Adalah Terbuka Untuk Publik

BERITA KORUPSI .CO - Jalan panjang yang dilalui Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk membuktikan keterbukaan informasi publik hasil audit ...

»

Kuasa Hukum Ny. Lusy, Sahran, SH., MH Mengadukan Penyidik Polda NTB, Team Audito dan Ang San San Ke Kapolri

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="font-size: large;"><b><u>Kuasa Hukum Ny. Lusy, Sahran, SH., MH:</u></b> “Penyitaan yang dilakukan penyidik menyalahi aturan karena yang diminta ijin penyitaan ke PN Sumbawa hanya lima tetapi yang disita ada enam tanpa menunjukan bukti penyitaan dari PN”. </span>    </h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwSkgVRIoLsbj7p_sjAGfv-CfzBqWQwDn1nFeowx8T8vKfdEI_85iX2w9aLMoE3a040MEAu4FCyxJdsrLaEGfQv9uQ84QgwbDdNMO1b7yEtWMbwv0QvswackzdiIYbNk_FXG9DFWjm2QK2oE4IDuELjuf5AJn8jUg30DZszYXWCDndDHQZ1rpDurB5/s600/Sahran,%20SH.,%20MH.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="436" data-original-width="600" height="466" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwSkgVRIoLsbj7p_sjAGfv-CfzBqWQwDn1nFeowx8T8vKfdEI_85iX2w9aLMoE3a040MEAu4FCyxJdsrLaEGfQv9uQ84QgwbDdNMO1b7yEtWMbwv0QvswackzdiIYbNk_FXG9DFWjm2QK2oE4IDuELjuf5AJn8jUg30DZszYXWCDndDHQZ1rpDurB5/w640-h466/Sahran,%20SH.,%20MH.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br />No viral no justice. “Tidak viral tidak ada keadilan, dan mencari keadilan itu ibarat mencari jarum di kedalaman air yang berlumpur”. Ungkapan inilah yang seringkali terucap dari masyarakat ketika dirinya menghadapi proses hukum yang ditangani oleh aparat penegak hukum salah satunya dialami oleh Ny. Lusy, seorang warga Jalan Kartini, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) <br /><br />Ny. Lusy saat ini sedang mencari keadilan bila masih ada tersisa atas beberapa kasus yang dialaminya mulai dari raibnya tanah seluas 1.9 ha yang diduga melibatkan mafia tanah dan sudah membuat laporan ke Polres hingga Mabes Polri namun tak kunjung ada titik terangnya.<br /><br />Dan kini Ny. Lusy kembali mencari keadilan yang tersisa bila masih ada terkait penyitaan barang bukti yang diduga tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku oleh penyidik Polda NTB atas laporan Ang San San, mantan istri almarhum Almarhum Slamet Riyadi Kuantanaya adik kandung Ny. Lusi, dengan membuat surat pengaduan ke Kapolri atas tindakan penyidik Polda NTB<br /><br />Untuk kasus ini, Ny. Lusy mempercayakan kepada Kuasa Hukumnya, Sahran, SH., MH dan Sahli, SH yang berkantor di Jalan Raya Geguntur Kota Mataram Nuasa Tenggara Barat. Hal itu diakui Sahran, SH., MH saat dihubungi team beritakorupsi.co melalui telepon seluler pada Minggu, 07 Mei 2023<br /><br />Menurut Sahran, bahwa dalam surat pengaduan yang ditujukan kepada Kapolri melalui Kapolda NTB adalah terkait tindakan penyidik Polda NTB atas penyitaan barang bukti berupa 3 buah BPKB, 1 unit sepeda motor dan 2 unit mobil yang dilakukan oleh penyidik Polda NTB pada tanggal 13 Maret 2023 tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku maupun team audor termasuk  Ang San San selaku pelapor<br /><br />“Penyitaan yang dilakukan penyidik menyalahi aturan karena yang diminta ijin penyitaan ke PN Sumbawa hanya lima tetapi yang disita ada enam tanpa menunjukan bukti penyitaan dari PN ke klien kami dan penyidik tidak menghiraukan ketika Ny. Lusy meminta waktu ke penyidik untuk menunggu Kuasa Hukumnya” ujar Sahran<br /><br />“Kami menemui bagian Humas PN Sumbawa yang menjelaskan bahwa ijin yang diminta penyidik adalah untuk lima barang bukti, tapi faktanya yang disita ada enam. Semua dari awal sudah kami jelaskan dalam surat pengaduan termasuk prosedur yang dilakukan oleh team uaditor maupun terkait laporan pelapor (Ang San San),” kata Sahran  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcNZ95YIt1ifGmxqeOOvEGf9juSOrfQCcXfFxVS14V3lXja6M8Pxe-dj7KnfGtLVgb0e_knHsEG65x-RGCzd1wCQFtD1_aY1pzQx48KSiQdV3qFezCAE9H_k3eknwirPENi_Fy7QoJcKpPjx9VybbuKvBdpUadOBKh63lulV8KkmeJkoU8QaB6fvAI/s600/Sahran,%20SH.,%20MH.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="436" data-original-width="600" height="291" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcNZ95YIt1ifGmxqeOOvEGf9juSOrfQCcXfFxVS14V3lXja6M8Pxe-dj7KnfGtLVgb0e_knHsEG65x-RGCzd1wCQFtD1_aY1pzQx48KSiQdV3qFezCAE9H_k3eknwirPENi_Fy7QoJcKpPjx9VybbuKvBdpUadOBKh63lulV8KkmeJkoU8QaB6fvAI/w400-h291/Sahran,%20SH.,%20MH.jpg" width="400" /></a></div>Dalam surat pengaduan yang dibuat oleh Kuasa Hukum Ny. Lusy, Sahran, SH., MH dan Sahli, SH kepada Kapolri dan Kabid Propam Mabes Polri melalui Kapolda NTB dijelaskan;<br /><br />1. Bahwa antara terlapor (Ny. Lusy) dan pelapor (Ang San San) sebelumnya terikat persaudaraan karena pelapor menikah dengan adik kandung dari terlapor yang bernama Slamet Riyadi Kuantanaya (almarhum) sebagaimana pencatatan sipil Kota Mataram dalam kutipan akta perkawinan Nomor 41/C/KM/2006, namun pernikahan tersebut telah putus karena perceraian pada tanggal 19 Januari 2020 sebagaimana kutipan akta cerai Nomor 5271-CR-09012020-0001. Dan selama pernikahan, pelapor tersebut tidak dikaruniai anak/keturunan. Maka secara hukum keperdataan tidak ada lagi hubungan keluarga dengan terlapor<br /><br />2. Bahwa Slamet Riyadi kuantanaya meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2021 sebagaimana akta kematian/surat keterangan kematian Nomor: 474.36/V/2021 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa, Kecamatan Sumbawa, Kelurahan Bugis<br /><br />3. Bahwa selama terkait pernikahan antara pelapor dengan Selamat Riyadi Kuantanaya (almarhum) telah membuat atau mendirikan Commaditaire Vennootschap (CV) yang diberi nama CV Sumber Elektronik yang beralamat di Jalan Hasanuddin Nomor 9 Sumbawa Besar, dimana Slamet Riyadi Kuantanaya (almarhum) bertindak sebagai Sekutu Aktif Komplementer yaitu sebagai Direktur (penanggung jawab pelaksana dan lain sebagainya terkait dengan keberlangsungan usaha) sedangkan pelapor Ang San San sebagai Sekutu Pasif (komanditer) sebagaimana akta pendirian Nomor 58 tanggal 27 Oktober 2014 dibuat di kantor Notaris dan PPAT Effendi Winarto SH yang berkedudukan di Sumbawa<br /><br />4. Bahwa adapun syarat sahnya pendirian CV oleh pasangan suami istri yaitu harus membuat perjanjian kawin untuk mengatur pemisahan harta pasangan suami istri tersebut dihadapan hukum, namun jika tidak ada perjanjian tersebut maka pasangan suami istri tersebut harus menambahkan orang lain lagi sebagai anggota CV untuk memenuhi persyaratan pendirian CV.<br /><br />Namun dalam hal ini kami asumsikan sebelum pendirian CV Sumber Elektronik telah ada perjanjian kawin antara pelapor dengan Slamet Riyadi Kuantanaya (almarhum) sebagai syarat sah pendirian CV sebagaimana Pasal 119 KUHPerdata karena tidak adanya orang/pihak lain sebagai sekutu dalam pendirian CV Sumber Elektronik<br /><br />Namun belakangan setelah kami cek kebenaran data pelapor di kantor Notaris atau Notaris pengganti tempat diterbitkannya Akta pendirian CV Sumber Elektronik tersebut, tidak ada sedikitpun dana yang masuk atau bersumber dari pelapor. Kebenaran informasi tersebut dapat kami pertanggungjawabkan dengan menghadirkan Notaris pada saat pembuktian di pengadilan. Dan adapun pelapor dalam pengurusan sebagai Sekutu Komanditer dalam CV Sumber Elektronik hanya sebagai formalitas dari legalitas berdirinya CV Sumber Elektronik tersebut<br /><br />5. Setelah perceraian antara pelapor dengan Selamat Riyadi Kuantanaya (almarhum), secara hukum sebagaimana kutipan akta perceraian Nomor 5271-CR-09012020-0001, pelapor telah terlebih dahulu meninggalkan suaminya yaitu Slamet Riyadi Kuantanaya (almarhum) sejak tahun 2017 sehingga tahun 2021 dengan membawa harta benda yang dianggap milik pribadinya pelapor. <br /><br />Maka sejak itu pula Selamat Riyadi Kuantanaya (almarhum) mengelola sendiri CV Sumber Elektronik sampai menjelang meninggal dunia pada tahun 2021, sehingga segala kerugian,  hutang Bank dan pajak menjadi tanggung jawab sendiri oleh Selamat Riyadi Kuantanaya (almarhum). Bahwa selain membawa harta benda yang dianggap milik pribadinya pelapor, juga membawa kabur perhiasan dan surat berharga milik keluarga besar dari terlapor (Ny. Lusy dkk)<br /><br />6. Bahwa sebagai bahan pertimbangannya dengan ini pula melampirkan:<br />a. Kopi KTP terlapor<br />b. Kopi SK khusus pidana terlapor<br />c. Kopi selsilah keluarga terlapor<br />d. Surat keterangan waris<br />e. Kopi KTP atas nama Slamet Riyadi kuantanaya<br />f. Kopi akta pendirian CV sumber elektronik<br />g. Kopi akta perkawinan Slamet Riyadi kuantanaya<br />h. Kopi kartu keluarga Slamet Riyadi kuantanaya<br />i. Kopi akta perceraian Slamet Riyadi kuantanaya, dan<br />j. Kopi akta/surat keterangan kematian Slamet Riyadi kuantanaya<br /><br />7. Adapun yang menjadi dasar laporan pelapor (Ang San San) di Polda NTB sebagaimana dengan pasal 372 KUHP dan atau pasal 167 KUHP adalah terkait barang-barang elektronik dan atau kas/aset dari CV Sumber Elektronik, yang mana jika pelapor merasa dirugikan seharusnya menggugat Selamat Riyadi Kuantanaya (almarhum) secara perdata pada saat masih hidup.<br /><br />Sehingga permasalahan ini jadi terang benderang terlebih lagi toko tempat beroperasinya CV Sumber Elektronik masa sewanya akan berakhir pada awal 2024 yang pastinya menjadi tanggung jawab ahli waris almarhum Slamet Riyadi Kuantanaya untuk melanjutkan atau tidak, selebihnya dalam poin ini telah kami sampaikan pada angka 4<br /><br />8. Bahwa berdasarkan klausa dalam perjanjian akta pendirian CV Sumber Elektronik pada pasal 11 menyatakan bahwa ; a. Jika seorang Persero meninggal dunia, maka perseroan ini diteruskan oleh persero-persero yang masih ada dengan para ahli waris dari Persero yang meninggal dunia itu sebagai Persero Komoditer yaitu sebesar bagiannya Persero yang meninggal dunia itu dalam perseroan ; b. Dalam hal demikian para ahli waris tersebut menunjuk seorang dari para mereka untuk mewakili mereka terhadap perseroan<br /><br />9. Bahwa sejak meninggalnya almarhum Slamet Riyadi Kuantanaya pada tanggal 5 Mei 2021, CV Sumber Elektronik tidak pernah beroperasi, namun karena adanya tagihan dari pihak PT Bank BNI Cabang Sumbawa yang mengharuskan ahli waris untuk menyetor tagihan angsuran atau membayar sejumlah uang atas pinjaman atau kewajiban dari CV Sumber Elektronik pada Bank BNI Cabang Sumbawa dengan jaminan yang berasal dari harta warisan yang sampai saat ini tercatat kurang lebih 1,2 miliar rupiah <br /><br />Setelah pinjaman di atas ada juga kewajiban pajak yang harus ditanggung oleh ahli waris. Maka berdasarkan hal tersebut pihak terlapor berinisiatif membuka dan mengoperasikan kembali toko CV Sumber Elektronik agar dapat membayar atau setidaknya mengurangi kewajiban dari CV Sumber Elektronik pada Bank BNI dan kantor perpajakan<br /><br />10. Adapun terhadap laporan Polisi Nomor LP/182/IV/2021/NTB/SPKT tanggal 24 Mei 2021, pada saat itu pihak terlapor dalam (Lusy Cs) sedang dalam masa bergabung atas meninggalnya Selamat Riyadi Kuantanaya (almarhum) pada tanggal 6 Mei 2021 dan belum sempat pula untuk menghitung harta benda peninggalan milik almarhum antara harta warisan keluarga dan harta yang akan diklaim sebagai harta bersama oleh pelapor (Ang San San).<br /><br />Jadi sangat tidak beralasan hukum jika laporan Polisi tanggal 24 Mei 2021 tersebut ditujukan kepada para terlapor (Ny. Lusy Cs) atas dugaan penggelapan dan atau memasuki pekarangan tertutup karena terlapor lebih berhak atas harta benda bawaan (warisan keluarga) almarhum<br /><br />11. Bahwa Pasal 372 KUHP tentang penggelapan tentu tidak bisa dikenakan kepada Terlapor (Ny. Lusy dkk) karena merupakan ahli waris dari almarhum Slamet Riyadi Kuantanaya yang berhak melanjutkan usaha dan berkewajiban untuk membayar hutang, membayar gaji karyawan yang tertunggak dan pajak dari CV Sumber Elektronik sebagaimana pada angka 7 di atas <br /><br />Dan terkait Pasal 167 KUHP tentang memasuki pekarangan tertutup haruslah tidak dapat dipaksakan karena Terlapor (Ny. Lusy dkk) juga berhak untuk melanjutkan usaha CB Sumber Elektronik.  <br /><br />Lalu dari mana para ahli waris/Terlapor (ny. Lusy dkk) mendapatkan uang untuk membayar kewajiban CV Sumber Elektronik pada Bank BNI Cabang Sumbawa yang sewaktu-waktu bisa melakukan lelang, terlebih lagi jaminannya masih merupakan warisan milik keluarga besar para Terlapor (Ny. Lusy dkk), kewajiban pajak dan lainnya jika tidak dengan cara memasuki, membuka dan atau mengoperasikan kembali tokoh CV Sumber Elektronik? <br /><br />Sedangkan pelapor (Ang San San) sudah lama meninggalkan kewajiban-kewajibannya sebagai  Sekutuk Komoditer atas hutang dan tanggungan CV Sumber Elektronik dan atau kewajibannya sebagai seorang istri pada saat terikat perkawinan, lalu tiba-tiba saja mengklaim harta benda tersebut menjadi miliknya dari beberapa hari saja setelah meninggalnya amarhum Slamet Riyadi Kuantaranya sedangkan kewajiban-kewajiban dari CV Sumber Elektronik diserahkan begitu saja kepada para Terlapor (Ny. Lusy dkk)<br /><br />12. Bahwa untuk selanjutnya keberatan kami adalah pada proses penyitaan mobil dan motor pada tanggal 13 Maret 2023 oleh Penyidik Polda NTB, yang dilakukan secara tidak procedural dimana tujuan awal hanya untuk mengecek dan melihat kondisi mobil, motor dan surat- suratnya yang ujung-ujungnya dilakukan penyitaan paksa, padahal saat itu Terlapor hanya meminta jika mau disita maka diminta tunggu Pengacara/Kuasa Hukum Terlapor yang pada saat itu sedang dalam perjalanan menuju tempat penyitaan namun dijawab enteng oleh Penyidik jika keberatan; Terlapor atau kuasanya dipersilahkan untuk Praperadilan <br /><br />Padahal tujuan utama menunggu Pengacara Terlapor adalah untuk memastikan bahwa tindakan penyitaan tersebut telah sesuai prosedur dan sesuai dengan Undang-undang dan peraturan lainnya terkait penyitaan sebagaimana Pasal 1 KUHAP, Pasal 39 KUHAP dan Pasal 128, 129 dan 130 KUHAP, yang artinya bahwa Penyidik bersikap tendensius, parsial dan berat sebelah dalam memeriksa atau hanya mementingkan Pelapor tanpa mengutamakan kebenaran laporan itu sendiri atau dengan kata lain Penyidik bertindak berdasarkan keinginan/hasrat Pelapor bukan berdasarkan KUHP dan KUHAP serta peraturan lainnya terkait kebenaran dan fakta-fakta dalam permasalahan yang dilaporkan oleh Pelapor.<br /><br />13. Bahwa selain keberatan terkait penyitaan diatas kasus yang dilaporkan oleh Pelapor ini telah dilakukan 2 kali audit, yang pertama pada tanggal 14 Juli 2021 oleh Akuntan Publik Dwi Haryadi Nugraha bersifat tertutup hanya disaksikan oleh Penyidik dan Team Auditor untuk catatan atau list barang (Asset) sejak tahun 2018-2021 selanjutnya pada saat proses audit ini Team Auditor telah melebihi kewenangan sebagai Auditor Eksternal Polda NTB yang tentunya hasil audit tersebut kami ragukan karena fle data atau dokumen asli (Hardisk Computer) dibawa oleh team audit Polda NTB yang tentunya sewaktu-waktu bisa dirubah, <br /><br />Hal tersebut kami dapati pada saat audit yang kedua oleh team audit yang berbeda yaitu pada tanggal 11 April 2023 dalam audit ini team auditor menyebutkan mulai audit dari list barang/pembukuan kas (asset) dari tahun 2015 - 2023, hal ini nampak janggal karena adanya perbedaan antara audit yang pertama dan kedua, yang pertama akan melakukan audit untuk CV. Sumber Elektronik dari list barang/kas 2018-2021 <br /><br />Sedangkan untuk audit yang kedua dimulai dari list barang/kas tahun 2015 – 2023. Disini jelas sekali perbedaan untuk mulai tahun auditnya yang tentunya kedua hasil audit team auditor dari Polda NTB sangat kami ragukan, lalu hasil audit mana yang akan kami percaya kalau team auditor bekerja hanya untuk kepentingan Pelapor. Team Auditor dan Penyidik harusnya dapat menarik benang merah dalam kasus ini namum justru menambah keruwetan benang merahnya, karena data ataupun dokumen asli yang dibawa oleh Team Auditor dan Penyidik sampai sekarang masih berada dalam penguasaan Team Auditor yang pertama, begitu juga dengan Team Audit yang kedua telah melakukan penyitaan terhadap 3 kulkas dan 4 mesin cuci tanpa<br />ada surat perintah yang harus melakukan penyitaan oleh Team Auditor.<br /><br />14. Bahwa seharusnya perkara atau kasus ini oleh Pihak Penyidik Direskrimum Polda NTB tidak terkesan dipaksakan (bekerja sesuai keinginan Pelapor saja) hal mana Laporan Polisi dari tahun 2021 namun sampai 2023 masih dalam proses penyidikan; karena jelas sekali perkara ini merupakan ranah perdata , untuk lebih memastikan apakah Pelapor berhak dan berapa bagian Pelapor dari barang atau keuntungan CV. Sumber Elektronik setelah dipotong biaya-biaya ataupun kewajiban dari CV. Sumber Elektronik pada Bank BNI Cab. Sumbawa sebesar 1.2 Milyard Rupiah, dan apabila setelah adanya putusan pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini serta diputuskan pula bagian masing-masing dari Pelapor dan Terlapor, dan jika nanti bagian dari Pelapor berdasarkan Putusan Pengadilan tidak diberikan oleh Terlapor maka barulah Penyidik agresif bertindak sesuai kewenangan seperti sekarang ini.<br /><br />15. Bahwa sebagai akhir dari pengaduan dan keberatan ini, kami mohon kepada Bapak Kapolri, Cq. Kabid Propam Mabes Polri, Bapak Kapolda NTB, Cq. Kabid Propam Polda NTB. Agar berkenan memerintahkan kepada Direskrimum Polda NTB untuk kasus ini (Laporan Polisi No.: LP/182/IV/2021/NTB/SPKT Tanggal 24 Mei 2021) agar dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) berdasarkan kronologis yang telah kami sampaikan diatas dan dalam rangka membangun sinergitas yang baik antara Aparat Penegak Hukum dengan masyarakat dalam penegakan hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Instansi Polri, sehingga tidak ada lagi atau setidaknya dapat mengurangi narasi-narasi liar masyarakat kepada Instansi Kepolisian Republik Indonesia yang kita cintai. <br /><br />Terkait apa yang dijelaskan oleh Sahran, SH., MH(Jnt) atas surat pengaduannya ke Kapolri melalui Kapolda NTB, beritakorupsi.co belum dapat menghubungi pihak Polda NTB untuk meminta tanggapannya. (Jnt) <br /></div>

News Pemerintahan Perdata Pidana Regional Kuasa Hukum Ny. Lusy, Sahran, SH., MH Mengadukan Penyidik Polda NTB, Team Audito dan Ang San San Ke Kapolri

Kuasa Hukum Ny. Lusy, Sahran, SH., MH: “Penyitaan yang dilakukan penyidik menyalahi aturan karena yang diminta ijin penyitaan ke PN Sumbawa...

»