Kabid Trantib Sat Pol PP Surabaya Dituntut 5 Thn Penjara

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><i><span style="font-size: large;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEqy91kkZk8MUnC7sTLe-MpmgpvkhKdYe_tSGJWylMC0xchnPJhOPUk8JY9yc6nXKCBFvzRzO7Abl8E1xb1ZPhoaKRBE13-daP4-Fo3m7c9Zwpwmc7R-eIioQROSWzqFoF6UX8qguHzxEAtwrUsBtNonEQLeWp99AOhJM-Yw6S2R5MclYjYWP2YPU6/s640/FERRI.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="452" height="621" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEqy91kkZk8MUnC7sTLe-MpmgpvkhKdYe_tSGJWylMC0xchnPJhOPUk8JY9yc6nXKCBFvzRzO7Abl8E1xb1ZPhoaKRBE13-daP4-Fo3m7c9Zwpwmc7R-eIioQROSWzqFoF6UX8qguHzxEAtwrUsBtNonEQLeWp99AOhJM-Yw6S2R5MclYjYWP2YPU6/w439-h621/FERRI.jpg" width="439" /></a></div>“Negara Akan Mendapat Kucuran Dana Sebesar Rp45 Juta Melalui JPU Kejari Surabaya Atas Perkara Korupsi Dengan Terdakwa Ferri Jacom, S.Sos., M.Si selaku Kabid Trantib Sat Pol PP Kota Surabaya Karena  Menjual Barang Sitaan Milik Masyarakat Pelanggar Perda Sebesar Rp500 Juta”<br /></span></i></span><br /><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b><br />Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Rabu, 16 Nopember 2022, menuntut Terdakwa Ferri Jacom, S.Sos., M.Si selaku Kepala Bidang (Kabid) Ketertiban Umum dan Ketentraman (Trantib) Masyarakat  Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Surabaya dengan pidana penjara selama lima (5) tahun denda sebesar Rp100 juta Subsider kurangan selama enam (6) bulan dan uang sebesar Rp45 juta rampas untuk negara karena Terdakwa dianggap Terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan jabatan menjual Barang-barang Hasil Sitaan Petugas Sat Pol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kota Surabaya dari gudang penyimpanan milik Sat Pol PP di Jalan Tanjung Sari No. 11 - 15 Surabaya pada bulan Mei 2022 sebesar Rp500 juta<br /><br />Menurut JPU, bahwa perbuatan Terdakwa Ferri Jacom yang menjual barang-barang hasil Sitaan Petugas Sat Pol PP Kota Surabaya yang sewaktu-waktu dapat diambil kembali adalah melanggar (Dakwaan Primer) Pasal 10 huruf (a) jo pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga: Kabid Trantib Sat Pol PP Surabaya Diadili Korupsi Karena Jual Barang Sitaan Sebesar Rp500 Juta - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/09/kabid-trantib-sat-pol-pp-surabaya.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/09/kabid-trantib-sat-pol-pp-surabaya.html</a></span></span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6HOTHuxIvtTaJ7kxz-KUPu0mJSnv7NX35dq6O73FUHVMfHVG8lXvLNKVeZyz9Kg1tYkGuryD88GVnF31gUvwqpi0E3pR0zWZIOtMRYXcGutgfGSkoFJ-bG8Lb4p8g-R8qSajBL0PO71fuuGUMk9jkAmpeMeV-DE-HGUuyA23XcnB3Sgx1ZA3-UzhW/s640/sat%20pol%20pp3.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="452" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6HOTHuxIvtTaJ7kxz-KUPu0mJSnv7NX35dq6O73FUHVMfHVG8lXvLNKVeZyz9Kg1tYkGuryD88GVnF31gUvwqpi0E3pR0zWZIOtMRYXcGutgfGSkoFJ-bG8Lb4p8g-R8qSajBL0PO71fuuGUMk9jkAmpeMeV-DE-HGUuyA23XcnB3Sgx1ZA3-UzhW/w452-h640/sat%20pol%20pp3.jpg" width="452" /></a></div>Pertanyaannya adalah, mengapa penyidik dan JPU Kejaksaan Negeri Suarabaya hanya menyeret Ferri Jacom untuk diadili sebagai Terdakwa, sementara penyidik dan JPU menyertakan Pasal 53 ayat (1) KUHP yang berbunyi “....bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.<br /><br /><i>Pasal 10 berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja :<br /><br />Huruf a berbunyi: Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat  dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau<br /><br />Pasal 15 berbunyi: Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5     sampai dengan Pasal 14.<br /><br />Pasal 53 ayat (1) KUHP berbunyi: Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan  karena kehendaknya sendiri</i><br /><br />Yang menarik dari kasus ini adalah negara akan mendapat kucuran dana sebesar Rp45 juta melalui JPU Kejari Surabaya atas perkara korupsi penjualan barang-barang hasil sitaan Petugas Sat Pol PP Kota Surabaya dari gudang penyimpanan milik Sat Pol PP di Jalan Tanjung Sari No. 11 - 15 Surabaya pada bulan Mei 2022 sebesar Rp500 juta yang dilakukan oleh Terdakwa Ferri Jacom, S.Sos., M.Si selaku Kabid Trantib Sat Pol PP Kota Surabaya bila tuntutan JPU dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya<br /><br />Kasus inipun menarik, menggelitik dan mengundang berbagai pertaanyan diantaranya adalah, apakah barang-barang milik masyarakat yang melanggar Perda (Peraturan Darah) lalu disita oleh petugas Sat Pol PP Kota Surabaya yang sewaktu-waktu dapat diambil oleh pemiliknya sudah sah sesuai hukum menjadi barang milik negara atau Pemkot / Sat Pol PP Surabaya sehingga uang sebesar Rp45 juta itu dirampas untuk negara?<br />  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6b2HDvzP5GpiTAx9JgEzkMkWUcQM0rgXUC4Wh_cJrPitaNCl9skc_BlLSEJVulU9cGPknaabMHvwxaUtkE-ANfc9IuAA1Kky1S04G-_SPw98E7iqdH7CG34cSb9QfpTTPv8F9RO4Jy-SIZ_Y9AZmc7wZGnYqSsdM2bde949irilUw05Gn_oYDXsu4/s640/sat%20pol%20pp4.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="406" height="608" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6b2HDvzP5GpiTAx9JgEzkMkWUcQM0rgXUC4Wh_cJrPitaNCl9skc_BlLSEJVulU9cGPknaabMHvwxaUtkE-ANfc9IuAA1Kky1S04G-_SPw98E7iqdH7CG34cSb9QfpTTPv8F9RO4Jy-SIZ_Y9AZmc7wZGnYqSsdM2bde949irilUw05Gn_oYDXsu4/w406-h608/sat%20pol%20pp4.jpg" width="406" /></a></div>Yang menggelitik dari kasus ini adalah, Terdakwa Ferri Jacom, S.Sos., M.Si didakwa melakukan penjualan barang-barang milik masyarakat yang melanggar Perda, tetapi uang sebesar Rp45 juta itu disita penyidik Kejari Surabaya dari tangan Abdul Mu’in bukan dari Terdakwa<br /><br />Abdul Mu’in mendapat uang sebesar Rp45 juta dari PT Reksa dari penjualan barang-barang milik masyarakat pelanggar Perda berupa besi tower dan besi utilitas yang diangkut dari gudang penyimpanan milik Sat Pol PP di Jalan Tanjung Sari No. 11 - 15 Surabaya pada tanggal 19 Mei 2022 atas peritah Terdakwa Ferri Jacom, S.Sos., M.Si<br /><br />Anehnya adalah, pemilik PT Reksa “terselamatkan” tidak dihadirkan sebagai saksi di persidangan untuk menjelaskan bagaimana proses jual beli barang tersebut. Anehnya lagi, Abdul Mu’in pun “terselamatkan” tidak terseret sebagai ‘Tersangka’ bersama Terdakwa Ferri Jacom karena menjual barang barang-barang sitaan milik masyarakat pelanggar Perda oleh Sat Pol PP Surabaya.<br /><br />Yang tak kalah menggelitiknya adalah terkait penyerahan uang sebesar Rp500 juta sebagai hasil penjulan barang oleh Sunadi (Cak Sun), saksi Yateno (Yatno), saksi M Mohammad S Hanjaya (abah Yaya), dan saksi Slamet Sugianto (Sugi) kepada Terdakwa Ferri Jacom, S.Sos adalah diruang kerja Lurah Pradah Kali Kendal, Hajar Sulistyono, S.Sos,M.Si<br /><br />Mengapa penyerahan uang sebanyak Rp500 juta dari hasil penjulan barang-barang sitaan Sat Pol PP Surabaya oleh Sunadi (Cak Sun), saksi Yateno (Yatno), saksi M Mohammad S Hanjaya (abah Yaya), dan saksi Slamet Sugianto (Sugi) kepada Terdakwa Ferri Jacom, S.Sos., M.Si di ruang kerja Lurah Pradah Kali Kendal, Hajar Sulistyono, S.Sos,M.Si?<br /><br />Apakah sudah pembicaraan sebelumnya antara Terdakwa Ferri Jacom Lurah Pradah Kali Kendal, Hajar Sulistyono terkait pelaksanaan penyerahan uang sehingga Lurah memberikan kunci pintu ruang kerjanya?<br /><br />Apakah kasus yang menjerat Terdakwa Ferri Jacom merugikan keuangan atau perekonomian negara dalam hal ini Pemkot/Sat Pol PP Surabaya sehingga uang sebesar Rp45 juta itu dirampas untuk negara? Atau perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat karena tidak akan mendapatkan lagi barang miliknya bila denda sesuai Perda dibayar? Atau kasus ini hanya untuk memenjarakan Terdakwa Ferri Jacom saja?<br /><br />“Ya dirampas untuk negara,” kata JPU Nur Rachmansyah, SH., MH dari Kejari Surabaya seusai persidangan  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_RrxXEcskdDLjYreLse2gIkQCVkRm4GVS-cK0t3d1guUpfrZahSvC750ivcQ6byb7EaBNWCjx_F3AiGLJaRMNyJfE6TkKbsWpC27rlMSE8UgyZYqaZtvxd1bLgGoLueoeC3O-_gWqL72Ra8OM0UefNP3CXSS20fMxXrbKfI-F184eOxuvft9NGs60/s640/sat%20pol%20pp2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_RrxXEcskdDLjYreLse2gIkQCVkRm4GVS-cK0t3d1guUpfrZahSvC750ivcQ6byb7EaBNWCjx_F3AiGLJaRMNyJfE6TkKbsWpC27rlMSE8UgyZYqaZtvxd1bLgGoLueoeC3O-_gWqL72Ra8OM0UefNP3CXSS20fMxXrbKfI-F184eOxuvft9NGs60/w640-h288/sat%20pol%20pp2.jpg" width="640" /></a></div>Sementara Iwan Harimurti selaku Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan bahwa kasus yang menjerat kliennya tidak ada kerugian keuangan negara sebab barang-barang itu bukan milik negara melainkan masyarakat pelanggar Perda yang sewaktu-waktu dapat diambil kembali<br /><br />Tetapi bisa jadi kalau kasus ini hanya untuk memenjarakan Terdakwa karena tidak ada kerugian keuangan negara dan bila dibandingkan dengan kasus Tangkap Tangan oleh  Polrestabes Surabaya terhadap (mantan) Lurah Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri Surabaya Budi Santoso dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp35 juta karena melakukan pungli atau pungutan liar PTSL (program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap) yang dilakukan Budi Santoso selaku Lurah Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri Surabaya yang terjadi pada Juli 2019 lalu<br /><br />Budi Santoso yang saat itu menjabat selaku Lurah tertangkap tangan keran menerima suap yang jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Pasal 11 atau Pasal 12 namun nasibnya sangat mujur dibandingkan dengan Terdakwa Ferri Jacom yang menjual barang-barang sitaan milik masyarakat pelanggar Perda yang sekwatu-waktu masih dapat diambil bila membayar denda sesuai Perda dimaksud <br /><br />Nasib mujur Budi Santoso adalah tidak dipenjarakan melainkan hanya dipecat sebagai PNS Pemkot Surabaya sehingga mudah untuk mencari pekerjaan atau membuka usaha lain bersama keluarganya dan tidak “menerima gelar Korutor” <br /><br />Sedangkan Terdakwa Ferri Jacom yang saat ini meringkuk dibalik jeruji besi sebagai tembok pemisah kehidupanya dengan anak istri dan keluarganya akibat menjual barang-barang sitaan milik masyarakat pelanggar Perda yang sekwatu-waktu masih dapat diambil bila membayar denda sesuai Perda dimaksud namun dianggap lebih melanggar Undang-Undang tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Apakah karena jumlah uang yang berbeda dari kedua kasus tersebut diatas sehingga Kejari dan Polrestabes Surabaya enggan melakukan proses hukum terhadap Budi Santoso? Atau mengandung unsur 5 W 1 H yaitu what (apa), who (siapa), when (kapan), where (di mana),  why (mengapa) dan how (bagaimana)? <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqyL7DS_o_qikVJ0cgohgKLIfqrL0rO20ZZGwSzURSshN_Q4gPZZvdmYTu3G6UfQl0YFUdVTalsgdJtQZrHRqOAwnFi7XjuQ360KboJuIziwAhQN_KMfH-F2SAo9_w0CgV5IeuFWwouGM-HJ6f6i0pjjR8_Z9Uo2REbYH-7VsSNKkxNqgra6p72mlM/s640/sat%20pol%20pp..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqyL7DS_o_qikVJ0cgohgKLIfqrL0rO20ZZGwSzURSshN_Q4gPZZvdmYTu3G6UfQl0YFUdVTalsgdJtQZrHRqOAwnFi7XjuQ360KboJuIziwAhQN_KMfH-F2SAo9_w0CgV5IeuFWwouGM-HJ6f6i0pjjR8_Z9Uo2REbYH-7VsSNKkxNqgra6p72mlM/w640-h288/sat%20pol%20pp..jpg" width="640" /></a></div>Dan tidak hanya disitu. Kejari Surabaya pun enggan menindak lanjuti laporan masyarakat yang masuk ke Kejari Surabaya pada tahun 2019 terkait salah satu Kepala SMPN di Surabaya yang bekerja sama dengan salah satu pengurus almuni SMPN tersebut membuat surat dengan Kop Surat Pemkot Surabaya Dinas Pendidikan Surabaya untuk mengumpulkan uang gunakan pembelian sarana prasana Mesjid yang di bangun Pemkot Surabaya di lokasi SMPN tersebut<br /><br />Padahal, pengurus alumni SMPN yang tercantum dalam surat permintaan bantuan tersebut bukanlah pengurus resmi, sebab Ketua alumni sesuai akta Notaris adalah salah satu Hakim Tipikor Surabaya yang kini menjadi Hakim HAM di Pengadilan Tinggi untuk menangani Pelanggaran HAM Berat di Indonesia<br /><br />Sementara tuntutan pidana penjara terhadap Terdakwa Ferri Jacom dibacakan oleh JPU Nur Rachmansyah, SH., MH dari Kejari Surabaya dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Suarabaya, Rabu, 16 November 2022 dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim A.A. Gd Agung Parnata, SH., CN dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH., MH dan Alex Cahyono, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Achmad Fajarisman, S.Kom., SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum-nya, Iwan Harimurti dan Abd. Saleh dan dihadiri pula oleh Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinggi Jatinggi – Jawa Timur Cabang Surabaya<br /><br />Sebelum JPU membacakan tuntutan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu JPU menyampaikan hal-hal yang memberatkan perbuatan Terdakwa yaitu tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan Korupi. Sedangkan yang meringankan adalah bahwa Terdakwa bersikap sopan, belum pernah di hukum dan menjadi tulang punggung kelaurga<br /><br />Hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa yang disebutkan oleh JPU adalah sama dengan perbuatan ratusan bahkan ribuan Terdakwa-Terdakwa lainnya dan tidak ada hal yang berbeda.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmPFuwvu5PUCRwX6EoXtsBTSCQQKaTBedR6fBkbmkNh_HZ8zQwd_ZBP8pZ1q1Q4kG3aAQ0CjkfIFmma5hEMfufT4XGeA1tX2G7mF5zxgqC0yri10ISdDQKk2e4tTOQEeddbYYoX7Aho7PH5QF_aAB9y-eBrJk-kgD8vw0AG4VWx3q5NvXe5r55mv8D/s640/sat%20pol%20pp3.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="452" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmPFuwvu5PUCRwX6EoXtsBTSCQQKaTBedR6fBkbmkNh_HZ8zQwd_ZBP8pZ1q1Q4kG3aAQ0CjkfIFmma5hEMfufT4XGeA1tX2G7mF5zxgqC0yri10ISdDQKk2e4tTOQEeddbYYoX7Aho7PH5QF_aAB9y-eBrJk-kgD8vw0AG4VWx3q5NvXe5r55mv8D/w452-h640/sat%20pol%20pp3.jpg" width="452" /></a></div>JPU mengatakan dalam tuntuntannya, bahwa perbuatan Terdakwa Ferri Jacom sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 huruf a jo pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana<br /><br />“MENUNTUT: Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Suarabaya menjatuhkan hukuman: <br />1. Menyatakan Terdakwa Ferri Jacom, S.Sos., M.Si terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 10 huruf a jo pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Primer;<br /><br />2. Menghukum Terdakwa Ferri Jacom, S.Sos., M.Si dengan pidana penjara selama lima (5) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiahSubsider enam (6) bulan kuruang;<br /><br />3. Menyatakan barang bukti berupa uang sebesar Rp45 juta (empat puluh lima juta rupiah) dirampas untuk negara,” ucap JPU Nur Rachmansyah, SH., MH<br /><br />Atas tuntutan JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap Terdakwa maupun melalui Penasehat Hukum-nya untuk menyampaikan Pembelaan atau Pledoinya pada persidangan berikutnya yang akan di gelar pekan depan. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Kabid Trantib Sat Pol PP Surabaya Dituntut 5 Thn Penjara

“Negara Akan Mendapat Kucuran Dana Sebesar Rp45 Juta Melalui JPU Kejari Surabaya Atas Perkara Korupsi Dengan Terdakwa Ferri Jacom, S.Sos., M...

»

Begitu Kuatkah 'Mafia' Tanah Dari Aparat Penegak Hukum?

<div style="text-align: justify;"><h3 style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">Lusy: “Kami adalah salah satu korban mafia tanah. Kami merupakan ahli waris Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe. Pada Tahun 1991, adik kami Toe (alm) membeli tanah seluas 1,9 hektare yang berlokasi di depan SDN 3 Mantun, Desa Mantun, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Prov. Nusa Tenggara Barat. Toe (alm) membeli tanah dari Imran Zain mantan Kades Goa, Kecamatan Jereweh, KSB pada Tahun 1991. Dalam transaksi jual beli ini disertai dengan sertifikat hak milik (SHM) No. 507 yang diterbitkan BPN pada Tahun 1987”  <br /></span></span></h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZ8hgRRKQuRgjUC33KLm9L4-jDjqAldTR0jbTx5CrwENsi7SpiEQrNFWU1eqaGYlVuKpIrhCYrmzrMWGjsnfKAU7oqJxpo643ftcupAuGdyoCn0Df9HZUkRZ7HaVqEQQ8Ezonpr4iZejhWqYTvrxtzCVDqm9EJl5Ny-eRDAMrwbsFfRjPP_-38VPiq/s1280/lusi1.jpg" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="960" height="487" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZ8hgRRKQuRgjUC33KLm9L4-jDjqAldTR0jbTx5CrwENsi7SpiEQrNFWU1eqaGYlVuKpIrhCYrmzrMWGjsnfKAU7oqJxpo643ftcupAuGdyoCn0Df9HZUkRZ7HaVqEQQ8Ezonpr4iZejhWqYTvrxtzCVDqm9EJl5Ny-eRDAMrwbsFfRjPP_-38VPiq/w365-h487/lusi1.jpg" width="365" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">Sumbawa, BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br /><i>“Begitu Kuatkah Mafia Tanah Dari Aparat Penegak Hukum?”</i>. Pertanyaan inilah yang seringkali terdengar di kalangan masyarakat luas terkait kasus  sengketa tanah yang tak habis-habisnya. Ibarat Peribahasa yang berbunyi “mati satu tumbuh seribu”. Dan yang paling mengherankan sekaligus menjadi “biang keroknya” adalah terbitnya dua Sertifikat Hak Milik (SHM) di lahan yang sama dengan pemilik yang berbeda<br /><br />Padahal perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada jajaran Menteri termasuk Aparat Penegak Hukum (APH) sangat jelas dan tegas agar menindak dan 'melenyapkan' mafia tanah yang kerap kali merugikan masyarakat <br /><br />Namun anehnya, laporan masyarakat terkait kasus sengketa tanah karena terbitnya dua Sertifikat Hak Milik (SHM) di lahan yang sama dengan pemilik yang berbeda "seperti mencari jarim di lumpur yang dalam”<br /><br />Dan itulah yang dirasakan oleh Lusy, seorang warga Sumbawa Besar yang sudah melaporkan kasus tanahanya ke Polres Sumabwa Barat, ke Kapolda Nusa Tenggara Barat, ke Kejaksaan  termasuk mendatangi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumbawa Barat hingga ke ke Kapolri, namun belum ada hasilnya. <br /><br /><i>“Kami adalah salah satu korban mafia tanah. Kami merupakan ahli waris Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe. Pada Tahun 1991, adik kami Toe (alm) membeli tanah seluas 1,9 hektare yang berlokasi di depan SDN 3 Mantun, Desa Mantun, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Prov. Nusa Tenggara Barat. Toe (alm) membeli tanah dari Imran Zain mantan Kades Goa, Kecamatan Jereweh, KSB pada Tahun 1991. Dalam transaksi jual beli ini disertai dengan sertifikat hak milik (SHM) No. 507 yang diterbitkan BPN pada Tahun 1987,”</i> kata Lusy kepada beritakorupsi.co melalui sambungan telepon, Sabtu, 12 November 2022 sekitar pkl. 17.00 Wib<br /><br />Nah, karena merasa kasus tanah miliknya yang dilaporkannya ke pihak Kepolisian tak kunjung ada perkembangan bahkwan tidak ada tanggapan atas surat pengaduannya ke pejabat negeri ini, harapannyapun hanya satu yaitu mengirin surat pengaduan ke Presiden Jokowi. Dan kalau tidak berhasil atau tidak ada tanggapan dari Presiden Jokowi maka Lusy pun hanya<i> pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa</i> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0qrfhtVKoPQxtsh6hFMl5yiem_CQllSdrn68jR1i30II9_00aCosJ_HifOUXpk3nCRFRmwf9xgbmrJDKPFVTIJOTX9BdBT9vkMmhG8QusvGG004KX_2x9SMCKDQrHvqgr1JFtiEzykqmwP5u4S9cIlEC2OyToPEUJXZnGNP4Ci-B1t9n68evXgbt5/s2452/DAFTAR%20%20DAFTAR%20TANAH%20DIMALUK_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1510" data-original-width="2452" height="394" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0qrfhtVKoPQxtsh6hFMl5yiem_CQllSdrn68jR1i30II9_00aCosJ_HifOUXpk3nCRFRmwf9xgbmrJDKPFVTIJOTX9BdBT9vkMmhG8QusvGG004KX_2x9SMCKDQrHvqgr1JFtiEzykqmwP5u4S9cIlEC2OyToPEUJXZnGNP4Ci-B1t9n68evXgbt5/w640-h394/DAFTAR%20%20DAFTAR%20TANAH%20DIMALUK_1.jpg" width="640" /></a></div>Lusi menceritakan. Kasus tanah ini baru muncul pada tahun 2021 ketika Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe meninggal. Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe adalah salah satu adik kandung dari Lusy .<br /><br /><i>“Ketika (Alm) Toe meninggal dunia pada tahun 2021, kasus tanah ini muncul ke permukaan. Lalu Imran Halilintar mengklaim tanah milik (Alm) Toe ini adalah miliknya. Klaim ini dilakukan secara sepihak tanpa ada sepotong dokumen yang mendukung bagi kepemilikan tanah tersebut,”</i> kata Lusy <br /><br /><i>“Imran Halilintar hanya bermodalkan pengakuan dan kesamaan nama dengan Imran Zain selaku penjual tanah kepada (Alm) Toe. Sama-sama “Imran”. Imran Halilintar juga mengaku memiliki bukti pendaftaran penerbitan sertifikat atas namanya entah darimana dia dapatkan,”</i> lanjut Lusi<br /><br />Menurut Lusy, Imran Halilintar menguasai dan menjual tanah itu kepada sejumlah warga. Kini tanah tersebut telah didiami oleh lebih dari 100 kepala keluarga (KK). Ironisnya, tanah yang sudah ber sertifikat (SHM) inipun terbit lagi sebanyak 23 sertifikat hak milik (SHM) baru. <br /><br /><i>“Sebenarnya masalah ini sudah beberapa kali dimediasi Kades Mantun Kecamatan Maluk, Sahril S.Sos. Pertemuan pertama dilaksanakan pada Hari Kamis, 28 Januari 2022 pukul 09.00 Wita di Kantor Desa Mantun dengan agenda klarifikasi Tanah. Yang hadir waktu itu H. Imran selaku pemilik asal tanah (SHM 507), Imran Halilintar pihak yang mengklaim lahan SHM 507, saya (Lusy) selaku ahli waris Toe, dan beberapa perwakilan warga yang menempati lahan tersebut,” </i>ujar Lusy  <br /><br />Dalam pertemuan tersebut, lanjut Lusy,<i> “Imran Halilintar akhirnya mengakui jika tanah 1,9 hektar itu bukan miliknya. Namun Imran Halilintar mengaku sempat menguasainya yang kemudian dikembalikan kepada para penggarap. Padahal faktanya tanah itu telah dijual bukan dikembalikan. Tapi, karena mendapat angin segar dari pihak BPN Kabupaten Sumbawa Barat, Imran Halilintar kembali memantapkan diri sebagai pemilik tanah 1,9 hektar tersebut (SHM 507)”.</i></div><div style="text-align: justify;"><i><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi09WYSjNZSai-IFzlonAFBtxj-xBgOYPv8ZNSehLuvoutgtP5Sf32IU9d6oe2-oOFzi-WEHQJr_HBisiQm0YnXf_EoVPKe8Fsl6tyKnCtNuXCxCS_njP1qtuBrDUkI3QrfqKA9aQggNRmyTMtdled0nVi0DqhivN4O1PVOWVZObsj-BMwH01SV9B0-/s960/lusi.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="948" data-original-width="960" height="395" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi09WYSjNZSai-IFzlonAFBtxj-xBgOYPv8ZNSehLuvoutgtP5Sf32IU9d6oe2-oOFzi-WEHQJr_HBisiQm0YnXf_EoVPKe8Fsl6tyKnCtNuXCxCS_njP1qtuBrDUkI3QrfqKA9aQggNRmyTMtdled0nVi0DqhivN4O1PVOWVZObsj-BMwH01SV9B0-/w400-h395/lusi.jpg" width="400" /></a></div></i><br />Lebih lanjut Lusy menjelaskan. Pertemuan kedua di Kantor Desa Mantun pada Hari Rabu, 9 Februari 2022 pukul 10.00 Wita dengan agenda klarifikasi Tanah. Selain kepala desa, pertemuan itu dihadiri Aswar A (Kasi Pemerintahan Kantor Camat Maluk), Lusy selaku ahli waris Toe, dan beberapa perwakilan warga yang menempati lahan tersebut. Pada pertemuan itu Ahli Waris (Alm) Toe dengan warga yang mendiami tanah tersebut. Warga sepakat akan membayar tanah itu kepada Ahli Waris (Alm) Toe. Sebab harga yang diberikan Ahli Waris (Alm) Toe sangat murah, terjangkau dan jauh dari harga tanah di sekitarnya. <br /><br />Untuk merealisasikan transaksi jual beli ini, Ahli Waris (Alm) Toe menemui kendala di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumbawa Barat, terutama keinginan Ahli Waris (Alm) Toe untuk melakukan pengukuran dan pemecahan sertifikat. Ini ketika Ahli Waris (Alm) Toe, Kades Mantun, dan Imran Zain menemui Kepala Kantor BPN setempat, seraya memperlihatkan akta tanah berupa SHM No. 507, pada 9 Februari 2022 siang hingga sore, atau setelah rapat di Kantor Desa Mantun.   <br /><br />Selain itu Imran Zain selaku pemilik asal tanah tersebut juga memberikan penjelasan bahwa nama Imran di SHM itu adalah namanya. Terkait adanya embel-embel “Zain” di belakang namanya adalah nama orang tuanya yang disematkan saat dia sudah dewasa. Untuk menguatkannya, Imran Zain memperlihatkan surat keterangan dari dinas terkait. Tapi Kepala BPN KSB menolak untuk memprosesnya. Kepala BPN KSB mengharuskan Ahli Waris (Alm) Toe menyelesaikan urusannya dengan Imran Halilintar. Atau akan melakukan pengukuran ulang atas lahan itu setelah Ahli Waris Toe mendapat restu dari Imran Halilintar. <br /><br />Sikap Kepala Kantor BPN KSB ini tentu menimbulkan kecurigaan, karena cenderung tendensius dan berpihak kepada Imran Halilintar. Sikap kepala BPN ini juga kami nilai tidak mencerminkan sebagai penyelenggara pelayanan public yang professional, terutama dalam memberikan kepastian hukum terhadap SHM No. 507 yang notabene adalah produknya sendiri. Sebagaimana diamanatkkan dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. <br /><br />Berikutnya, Hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, Ny Lusy selaku ahli waris Toe didampingi Aswar A selaku Kasi Pemerintahan Kantor Camat Maluk mendatangi Kantor BPN Sumbawa Barat untuk kembali mengajukan permohonan pengukuran tanah SHM 507. Ny. Lusi tidak masuk ke dalam kantor BPN, hanya menunggu di mobil, sedangkan yang masuk hanya Aswar Kasi Pemerintahan Camat Maluk yang kemudian diterima Wahyu Saputra—pegawai BPN. Terhadap permohonan itu, Petugas BPN meminta ahli waris Toe untuk menunggunya. Namun sampai sekarang, permohonan itu belum ditanggapi. Beberapa kali BPN Sumbawa Barat berjanji untuk melakukan pengukuran tapi belum direalisasikan.   </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJzhihFGvEC46L3_XtUgU1cCF-bH_PYvoTWeYNyzB4W-tPzfE_0fNSn7j9TVctpxxptkNrvJgMpyMAjYYE6OfPpX5e9OMAg24OfkBHQDp1ZaTSfTtRLJDhDNE1tjRxSQO2WbUUYrjsfwFSa74dX6QIfTc-wYMAzUOo-LgAuUG399DSoCQO1J-p-W4E/s960/lusi..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="782" data-original-width="960" height="522" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJzhihFGvEC46L3_XtUgU1cCF-bH_PYvoTWeYNyzB4W-tPzfE_0fNSn7j9TVctpxxptkNrvJgMpyMAjYYE6OfPpX5e9OMAg24OfkBHQDp1ZaTSfTtRLJDhDNE1tjRxSQO2WbUUYrjsfwFSa74dX6QIfTc-wYMAzUOo-LgAuUG399DSoCQO1J-p-W4E/w640-h522/lusi..jpg" width="640" /></a></div>Sebelumnya, pada Hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022, Ny Lusi selaku Ahli Waris Toe sudah melaporkan Imran Halilintar secara pidana ke Polsek Maluk, Polres Sumbawa Barat tentang tindak pidana memberikan keterangan palsu sebagaimana pasal 242 KUHP. Polsek Maluk telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan No: SP.Lidik/  /I/2022/Reskrim, tertanggal 12 Maret 2022 yang ditandatangani Kapolsek Maluk, Kompol Sidik Pria Mursita SH. Sampai saat ini belum ada progress dari hasil penyelidikan. <br /><br />Selain lahan ber-SHM 507 yang enggan diukur BPN Sumbawa Barat, BPN juga berlaku sama dengan lahan milik ahli waris (Alm) Toe bersertifikat hak milik No. 115 atas nama Sapruddin. Tanah seluas 10.750 meter persegi (m2) berlokasi di Desa Mantun, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat. Di atas lahan bersertifikat ini, BPN menerbitkan sertifikat baru di atasnya. Jumlahnya sekitar 17 sertifikat. Yaitu bernama Lalu Mas’ud, Mindah Maryati, Husni Mubarak, H. Ibrahim, Sandi Sakti Ardi, H. Ibrahim, Yayasan Lukmanul Hakim, Erfan Chakim, Islahuddin, Saprudin Kapitang, Ihwan Arianto, Idham Khalid, Zulkifli, Bung Waker Hadi, Baiq Nursani, Budi Santoso dan Aunurrofik.   <br /><br />“Kami selaku ahli waris Toe sudah beberapa kali mendatangi kantor BPN Sumbawa Barat, termasuk telah mengajukan permohonan pengukuran. Tapi entah ada masalah apa, BPN Sumbawa Barat kerap mengulur dan menunda waktu setiap akan melakukan pengukuran. Padahal jadwal pengukuran sudah ditetapkan, namun selalu ditunda. Dan sampai sekarang belum dilakukan,” kata Lusy. (*) <br /></div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Perdata Pidana Regional Tipikor Begitu Kuatkah 'Mafia' Tanah Dari Aparat Penegak Hukum?

Lusy: “Kami adalah salah satu korban mafia tanah. Kami merupakan ahli waris Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe. Pada Tahun 1991, adik kami T...

»

Diduga Permainan Mafia Tanah dan BPN, Lahan Seluas 20 Hektare Dikuasai Orang Lain Pemilik Lapor Presiden

<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">“Lusi Selaku Pemilik Tanah SHM Seluas 8000 M Menduga Adanya Keterlibatan BPN Sumbawa Barat Yang Mengeluarkan SHM Ganda”</span></h3><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTIM68RPv53PfLcR4cueFmE4CyYv46DzrkxTbF0-osZhuWCct5KfqfGICpJDZ95Ie4MjcVlozlIzW9CeeTmcAwVfBeyWhJ39lsh-q3Lyjka_xarpL9n0dgb-VFSGyNgde5dk1i4Jl3NTD0AkdTEMOM83dqGMdGxrTwVrdEbrikTk4tG-sp02LGE_dV/s1280/IMG-20221111-WA0020.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="960" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTIM68RPv53PfLcR4cueFmE4CyYv46DzrkxTbF0-osZhuWCct5KfqfGICpJDZ95Ie4MjcVlozlIzW9CeeTmcAwVfBeyWhJ39lsh-q3Lyjka_xarpL9n0dgb-VFSGyNgde5dk1i4Jl3NTD0AkdTEMOM83dqGMdGxrTwVrdEbrikTk4tG-sp02LGE_dV/w480-h640/IMG-20221111-WA0020.jpg" width="480" /></a></div><b>Sumbawa, BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></div><div style="text-align: justify;">Kasus  sengketa tanah sepertinya tak habis-habisnya dikalangan masyarakat Indonesia. Ibarat Peribahasa yang berbunyi “mati satu tumbuh seribu”. Dan yang paling mengherankan sekaligus menjadi “biang keroknya” adalah terbitnya dua Sertifikat Hak Milik (SHM) di lahan yang sama dengan pemilik yang berbeda</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pertanyaannya adalah, Bagaimana prosedur sesuai peraturan yang berlaku hingga BPN mengelurkan 2 SHM dilahan yang sama dengan pemilik yang berbeda? Apakah setiap SHM yang dikeluarkan BP tidak dimasukan ke dalam dokumen sehingga sebidang tanah memiliki lebih dari satu SHM dengan pemilik yang berbeda-beda? Mungkinkah ada “seorang anak lahir dari rahim dua wanita?”. Dan bila ada, itulah jawaban masalah terbitnya SHM ganda</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Anehnya adalah, perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada jajaran Menteri termasuk Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindak tegas dan 'melenyapkan' mafia tanah yang kerap kali merugikan masyarakat sepertinya tak berarti</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Buktinya, laporan salah seorang warga Sumbawa Barat ke Polres Sumbawa Barat terkait tanah SHM miliknya seluas 20.000 meter yang terletak di Blok Tulu, pinggir Jalan Raya Sekongkang, Desa Sekongkang Bawah, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang dikuasai orang laing hingga saat ini belum ada hasilnya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Itulah sebanya, selain melaporkannya ke Kepolisian, Lusi akan melporkan kasus tanah miliknya yang dikuasi orang lain ke KPK, Kapolri, Kepala Jaksaan Agung termasuk ke Presiden Jokowi</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Sudah saya laporkan ke Polisi tapi belum ada hasilnya. Dan saya akan melaporkan ke KPK, Kapolri, Kepala Jaksaan Agung termasuk ke Presiden Jokowi. Karena saya menduga ada pemalsuan dokumen sehingga terbit SHM atas nama orang lain,” kata lusi kepada media ini melalui sambungan telepon, Kamis, 10 November 2022 pkl. 22.15 Wib</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lusi menjelaskan, bahwa ada dugaan keterlibatan mafia tanah termasuk BPN, sehingga SHM yang dikelurkan oleh BPN pada tahun 1987 atas tanah seluas 8000 meter yang terletak di Blok Tulu, pinggir Jalan Raya Sekongkang, Desa Sekongkang Bawah, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat dikeluarkan lagi pada tahun 2018 atas nama orang lain</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Hampir semua tanah saya selalu saja adasertifikat atas nama orang lain. Saya menduga ada permainan mafia tanah termasuk BPN, kok bisa ada dua Sertifikat Tanah di lahan yang sama tapi pemiliknya beda,” kata Lusi dari ujung telepon selulernya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lusi menceritakan. Munculnya sertifikat ganda ini bermula dari Desa saat melakukan proses penerbitan sporadik. Padahal data tanah itu baik berupa SPPT yang dibayar setiap tahun dengan keterangan telah bersertifikat (bukti lampiran SHM), maupun nama para penggarap sudah tercatat jelas. Bahkan kembali dipertegas lagi dengan surat pernyataan yang dibuat di Kantor Desa Mantun yang ditandatangani Kades, Sahril S.Sos, dan Selamet Riyadi (Toe) selaku pemilik hak.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Adanya dua sertifikat ganda diduga kuat karena permainan mafia tanah dan BPN. Sebab proses munculnya sertifikat ganda ini bermula dari Desa saat melakukan proses penerbitan sporadik. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dikatakan Nyonya Lusi, adanya sertifikat di atas sertifikat ini, diduga kuat karena peran dari oknum pemerintah desa hingga oknum BPN. Sebab proses munculnya sertifikat ganda ini bermula dari Desa saat melakukan proses penerbitan sporadik.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Surat pernyataan yang dibuat 18 Oktober 2021 tercatat ada 10 orang penggarap lahan seluas 20.000 meter. Mereka adalah Rosidi, Amaq Jidah, Amaq Azis, Mahsun (Conk), Baiq Maheran, Parihun S.Ag, Sobirin, Haji Wantikno, Amaq Agus dan Kades Mantun sendiri, Sahril,” kata Lusi</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Lusi, data tanah itu baik berupa SPPT yang tetap terbayar setiap tahun, keterangan telah bersertifikat (bukti lampiran SHM). Nama para penggarap sudah tercatat jelas bahkan kembali surat pernyataan yang dibuat di Kantor Desa Mantun yang ditandatangani Kades, Sahril S.Sos, dan Selamet Riyadi (Toe) selaku pemilik hak. (*)</div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Perdata Pidana Regional Tipikor Diduga Permainan Mafia Tanah dan BPN, Lahan Seluas 20 Hektare Dikuasai Orang Lain Pemilik Lapor Presiden

“Lusi Selaku Pemilik Tanah SHM Seluas 8000 M Menduga Adanya Keterlibatan BPN Sumbawa Barat Yang Mengeluarkan SHM Ganda” Sumbawa, BERITA KORU...

»

Seorang Warga Pemilik Usaha Bengkel Di ‘Tanah Kas Desa’ Dinyatakan Korupsi dan Di Vonis 5 Tahun Penjara

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><i>“Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya “Sepakat” Dengan JPU Kejari Kabupaten Pasuruan Bahwa RENCANA Pembangunan Lapak Dengan Menggunakan Uang Masyarakat Yang TIDAK TERLAKSANA Oleh Kepala Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan Adalah Korupsi”</i></span></span>  </h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSrGhrNp6A8zkmT58uzpNaEynQ2HsxtSQNgE9RrQjQAdPFu0jVqA0TwDVLiwtraLIodF5Zt01PsrbmwcnznUuWcr7OKLWiptgsXu66Lg8owAxzm0xCcnhnuqz3ROaXdAf6u6Em6zUarJYrBMKfCxCQmUh0227bIB9_v2Xl_df3XCknMmz2VTBzGXFg/s600/tipikor.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="600" height="534" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSrGhrNp6A8zkmT58uzpNaEynQ2HsxtSQNgE9RrQjQAdPFu0jVqA0TwDVLiwtraLIodF5Zt01PsrbmwcnznUuWcr7OKLWiptgsXu66Lg8owAxzm0xCcnhnuqz3ROaXdAf6u6Em6zUarJYrBMKfCxCQmUh0227bIB9_v2Xl_df3XCknMmz2VTBzGXFg/w640-h534/tipikor.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br /><i>Felling penulis menjadi nyata. Sebab beberapa bulan lalu, tepatnya pada Selasa, 23 Agustus 2022, saat itu adalah sidang yang kedua kalinya digelar dengan agenda pemeriksaan sebanyak 12 saksi, penulis sudah menduga bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Khusus Surabaya akan menyatakan bahwa Terdakwa Moch. Romli Terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan “Tanah Kas Desa” dengan membuka usaha bengkel mobil, sehingga RENCANA Pembangunan Lapak sebanyak 314 dari RENCANA SEMULA sebanyak 342 Lapak (kios) dengan menggunakan uang masyarakat TIDAK TERLAKSANA oleh Kepala Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan yang mengakibatkan kerugian keuangan negera Cq. Desa Warungdowo sebesar Rp1.233.969.000 sesuai perhitungan Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Inspektorat Kabupaten Pasuruan</i><br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga: Moch. Romli Warga Desa Warungdowo Pemilik Bengkel di TKD Akan Tetap di Vonis Korupsi??? - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/08/moch-romli-warga-desa-warungdowo.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/08/moch-romli-warga-desa-warungdowo.html</a><br /><br />Baca juga: Sorang Warga Pemilik Bengkel di Tanah Verponding Didakwa Korupsi TKD dan Dituntut 7.6 Tahun Penjara - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/10/sorang-warga-pemilik-bengkel-di-tanah.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/10/sorang-warga-pemilik-bengkel-di-tanah.html</a></span></span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6aHhTvZZCHXRppud6rHWYIpZbMQQVCRqr3p1KFIpUyywNSUhvxiOo2GRfrvShIeirTfGlLVwORh7OQMMZBQvn-rYW3_gANcsej5FnAm0ww1Lt6YQzewE5OtGakJQeFUP_WdOosgAJESEIiMtDMltrHIauqV_XfFIbE4iwGkDwUmvFnoG6KqsaiFOI/s839/d.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="839" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6aHhTvZZCHXRppud6rHWYIpZbMQQVCRqr3p1KFIpUyywNSUhvxiOo2GRfrvShIeirTfGlLVwORh7OQMMZBQvn-rYW3_gANcsej5FnAm0ww1Lt6YQzewE5OtGakJQeFUP_WdOosgAJESEIiMtDMltrHIauqV_XfFIbE4iwGkDwUmvFnoG6KqsaiFOI/w550-h640/d.jpg" width="550" /></a></div>Saat itu (Selasa, 23 Agustus 2022), Ketua Majelis Hakim Darwanto, SH., MH dalam persiadangan memerintahkan JPU untuk membuat surat tuntutan terhadap Terdakwa sesuai dengan keyakinannya, apakah itu Tanah Kas Desa atau tanah negara tetap ada Korupsinya<br /><br />“Silahkan membuat surat tuntutan sesuai keyakinan Jaksa. Tanah Kas Desa atau tanah negara tetap ada Korupsinya,” ucap Ketua Majelis Hakim Darwanto, SH., MH (Selasa, 23 Agustus 2022)<br /><br />Dan nyatanya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Khusus Surabaya, Selasa, 08 Nopember 2022, menghukum seorang warga Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan yakni Moch. Romli terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Lahan “Tanah Kas Desa (TKD)” dengan membuka usaha bengkel pada tahun 2013 lalu dan di Vonis pidana penjara selama lima (5) tahun denda sebesar Rp200 juta Subsider pidana kurungan selama empat (4) bulan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp1.233.969.000 Subsider pidana penjara selama tiga (3) tahun <br /><br />Terdakwa Moch. Romli dinyatakan bersalah karena membuka usaha bengkel mobil (bukan memiliki tanah) pada tahun 2013 lalu di tanah kosong seluas kurang lebih 300 meter dari total luas tanah 9000 meter tanah milik negara bekas RVO (Recht van Opstal) atau bekas Hak Opstal Verponding Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage yang dikenal dengan lapangan Gor (gelanggang olah raga) Warungdowo terletak di Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan yang di klaim sebagai tanah kas desa (TKD) berdasarkan Letter C Desa Warungdowo Nomor Persil 76 Kelas Desa d.II SPPT Nomor Objek Pajak 35.14.180.002.000-2471.7 yang dicatat di buku kas Desa pada tahun 2002 dan dibuat tahun mundur (1986) oleh Sekretaris Desa atas perintah Kepala Desa saat itu   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLnWQeKcn401Lc8EwHeHM3HH6keVj5YNeFvc_3ukFmc78gYJay9jQhi5go9_X7yjPpfpPNuKUybADeFX4pK6Xq3fZ8_zeZZ91ehXV1aG_ER_LhFhcUGHLeZUEtvAhc7eBezwDw7NUsIGndr3Tf9qAuWJrxGQRxpvLVBIwYEUFQfyunMlYVwwYipbNi/s900/tks.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="332" data-original-width="900" height="236" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLnWQeKcn401Lc8EwHeHM3HH6keVj5YNeFvc_3ukFmc78gYJay9jQhi5go9_X7yjPpfpPNuKUybADeFX4pK6Xq3fZ8_zeZZ91ehXV1aG_ER_LhFhcUGHLeZUEtvAhc7eBezwDw7NUsIGndr3Tf9qAuWJrxGQRxpvLVBIwYEUFQfyunMlYVwwYipbNi/w640-h236/tks.jpg" width="640" /></a></div>Karena Terdakwa membuka usaha bengkel mobil, sehingga <span style="color: red;">RENCANA</span> Pembangunan Lapak sebanyak 314 dari <span style="color: red;">RENCANA SEMULA</span> sebanyak 342 Lapak (kios) dengan menggunakan uang masyarakat <span style="color: red;">TIDAK TERLAKSANA</span>  oleh Kepala Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan yang mengakibatkan kerugian keuangan negera Cq. Desa Warungdowo sebesar Rp1.233.969.000 sesuai perhitungan Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Inspektorat Kabupaten Pasuruan<br /><br />Perbuatan Terdakwa Moch. Romli yang membuka usaha bengkel mobil mengakibatkan <span style="color: red;">RENCANA</span> Pembangunan Lapak<span style="color: red;"> TIDAK TERLAKSANA</span> dan mengakibatkan kerugian keuangan negera Cq. Desa Warungdowo sebesar Rp1.233.969.000 sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Anehnya dalam perkara ini adalah terkait penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.233.969.000 bukan dalam bentuk duit DD (Dana Desa) yang dikucurkan oleh Kepala Desa Warungdowo atau  APBD Kabupaten Pasuruan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ataupun sewa lahan TKD yang tidak dibayar oleh Terdakwa Moch. Romli Kepada Desa Warungdowo.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEN3SEzbAmb7GBUgkBVeEqHDt0XMGAII4VWGHBs1-pP4_OLlc7522z7kKxvYOt9weXS_5YfaHP1agRPWPVHMDasZCRGC1ajAx7G_Z-YvOdQUrtTpK-brE7gSb9uF2WXKaR-Vf4niv5eloHQOjPAjr-1eG91ZVIHGeeX_Md4IQ-PrUORxEzpvBqowF0/s1596/audit.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="850" data-original-width="1596" height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEN3SEzbAmb7GBUgkBVeEqHDt0XMGAII4VWGHBs1-pP4_OLlc7522z7kKxvYOt9weXS_5YfaHP1agRPWPVHMDasZCRGC1ajAx7G_Z-YvOdQUrtTpK-brE7gSb9uF2WXKaR-Vf4niv5eloHQOjPAjr-1eG91ZVIHGeeX_Md4IQ-PrUORxEzpvBqowF0/w640-h340/audit.jpg" width="640" /></a></div>Melinkan karena Terdakwa Moch. Romli membuka usaha bengkel (bukan memiliki atau memperjual belikan tanah) sejak tahun 2013 sesuai Surat Keterangan Usaha Nomor. Reg. 471/128//424.217.2.02/2013 Tanggal 15 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh M. Muslik selaku Kepala Desa Warungdowo. Sehingga <span style="color: red;">RENCANA</span> pembangunan lapak oleh Kepala Desa menjadi tertunda alias <span style="color: red;">TIDAK TERLAKSANA</span>.<br /><br />Majelis Hakim pun ‘sependapat’ dengan JPU Kejari Kabupaten Pasuruan bahwa <span style="color: red;">RENCANA</span> Pembangunan Lapak sebanyak 342 dikuranGi dengan 33 Lapak yang sudah dibagung oleh Kepala Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan dengan menggunakan uang warga dan haslinya adalah sebanyak 314 Lapak yang <span style="color: red;">TIDAK TERBANGUN</span> di tambah biaya sewa sebesar Rp50 ribu per tahun per Lapak di kalikan biaya retbusi sebesar Rp2000 per Lapak per hari (366 hari per tahun) <span style="color: red;">MENJADI KERUGIAN NEGARA</span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlRmySCJtzVh6lbpzBSoL-nXoFLk9v2tDfb89nvStr6hUHXtC4CwxjMUb9eYREOqC_iwLbAab006iEVSKfVdEitlXSWohoGaxPgEQ0cFzRkHYztf4BFFBlLpepMTqgWEHTN3ee6orQg1wetKJap2DC1FCV7qOoCLSq0l93YV2zotxSY6U8M4vQp1ME/s640/jpu.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlRmySCJtzVh6lbpzBSoL-nXoFLk9v2tDfb89nvStr6hUHXtC4CwxjMUb9eYREOqC_iwLbAab006iEVSKfVdEitlXSWohoGaxPgEQ0cFzRkHYztf4BFFBlLpepMTqgWEHTN3ee6orQg1wetKJap2DC1FCV7qOoCLSq0l93YV2zotxSY6U8M4vQp1ME/w640-h288/jpu.jpg" width="640" /></a></div>Anehnya adalah, JPU maupun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi Abu Sofyan, mantan Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Warungdowo periode tahun 1987 hingga 2019, yang mengatakan bahwa dirinyalah yang mencatat tanah kosong seluas 9000 m yang terletak di Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan ke buku kas Desa pada tahun 2002 atas perintah Kepala Desa untuk untuk keperluan pembayaran pajak tanah yang kosong sejak tahun 1987<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga: Sidang Perkara Korupsi TKD, Dasar Penghitungan Kerugian Negara adalah Rencana Pembangunan Lapak - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/08/sidang-perkara-korupsi-tkd-dasar.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/08/sidang-perkara-korupsi-tkd-dasar.html</a><br /><br />Baca: Kades Muslik ‘Tak Jujur” Dalam Sidang Perkara Korupsi TKD Yang Status Tanah Verponding - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/08/kades-muslik-tak-jujur-dalam-sidang.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/08/kades-muslik-tak-jujur-dalam-sidang.html</a></span></span><br />  <br />Selain itu, JPU maupun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi Timbul Wijoyo selaku Kabid Aset BPKAD Kab. Pasuruan yang mengatakan bahwa tanah kosong seluas 9000 m yang terletak di Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan Tidak masuk dalam daftar aset pemerintah daerah<br /><br />“Tidak masuk dalam daftar aset pemerintah daerah,” kata saksi Timbul Wijoyo selaku Kabid Aset BPKAD Kab. Pasuruan kepada Majelis Hakim  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8Lzs5LE1iOHoQ1ojDQTp0Odqsn9euVw0Lbzixuhz1-zbgcvOIochIpLf6NX32_jbYUVuwcTJj2row_NhC5GHo-d0wpODt11XIlqvFiheFKzOd12QBexGmK7EaR1opEUk6qN0WatiTcfyyfhrQrN4CIxbJ1lWu60DWeNo6DCrv5LC-YsCawhxhpt-K/s1600/h.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8Lzs5LE1iOHoQ1ojDQTp0Odqsn9euVw0Lbzixuhz1-zbgcvOIochIpLf6NX32_jbYUVuwcTJj2row_NhC5GHo-d0wpODt11XIlqvFiheFKzOd12QBexGmK7EaR1opEUk6qN0WatiTcfyyfhrQrN4CIxbJ1lWu60DWeNo6DCrv5LC-YsCawhxhpt-K/w640-h288/h.jpg" width="640" /></a></div>Dan keterangan saksi Ratna dari BPN Kabupaten Pasuruan menjelaskan bahwa  tanah kas desa lapangan GOR Desa Warungdowo belum terdaftar di BPN Kabupaten Pasuruan. Namun saksi mengakui bahwa pada tahun 2021, BPN melakukan pengukuran atas pengajuan Sertifikat lewat program PTLS (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) oleh Kepala Desa, namun kemudian tidak berlanjut karena Kepala Desa berkirim surat ke BPN dengan alasan ada proses kajian data. <br /><br />“Belum masuk di PBN. Pada tahun 2021 kita melakukan pengukuruan untuk sertifikat PTSL tetapi tidak jadi karena menurut Kepala Desa ada proses kajian data. Tidak tau apa,” ucap saksi Ratna saat itu<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga: Terdakwa Ungkap Identitas Saksi Palsu, Majelis Hakim Akan Tetap Menghukumnya Penjara? - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/10/terdakwa-ungkap-identitas-saksi-palsu.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/10/terdakwa-ungkap-identitas-saksi-palsu.html</a></span></span><br /><br />Yang lebih anehya lagi adalah terkait kehadiran saksi “palsu” yang dihadirkan JPU pada persidangan (Selasa, 23 Agustus 2022), yaitu Khafidhotul laily yang dipanggil dalam persidangan saat itu bernama Chori Sa’adah (pemilik lapak). Chori Sa’adah adalah ibunda Lely<br /><br />Dan persidangan selanjutnya (Selasa, 30 Agustus 2022), Ketua Majelis Hakim Darwanto, SH., MH menyarankan Nizar Fikkri, SH., MH selaku Penasehat Hukum Terdakwa untuk membuat laporan  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLiAGXMo6zrZ4q5ZwdhSduzeDePlK1bZf6DrEt6JEWxFN5C8ydgymXt4err1JJRyueOsk8VCbfgvZ4Gm0RTATvRKS8mARf85tysDRTdBgLVDl3_2FLI-_mjZvTccvug7u4JoZ8qxiBBoaE8n09uu0YhoOWqDF7jCj3a5PJM8Ggnc2USkVZAqjo4PYU/s600/saksi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="600" height="534" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLiAGXMo6zrZ4q5ZwdhSduzeDePlK1bZf6DrEt6JEWxFN5C8ydgymXt4err1JJRyueOsk8VCbfgvZ4Gm0RTATvRKS8mARf85tysDRTdBgLVDl3_2FLI-_mjZvTccvug7u4JoZ8qxiBBoaE8n09uu0YhoOWqDF7jCj3a5PJM8Ggnc2USkVZAqjo4PYU/w640-h534/saksi.jpg" width="640" /></a></div>“Silahkan buat laporan,” ucap Ketua Majelis Hakim Darwanto, SH., MH sebelum sidang ditutup<br /><br />Namun anehnya, pada saat membacakan putusannya, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi keterangan saksi Khafidhotul laily yang dipanggil sebagai Chori Sa’adah. Dan itulah sebabnya Penasehat Hukum Terdakwa keberatan atas apa yang diucapak Majelis Hakim terkait keterangan saksi “palsu” dimaksud.<br /><br />Yang mengerikan dalam penegakan hukum selanjutnya akibat dari perkara ini adalah, bahwa masyarakat yang tidak membayar retriibusi dan membuka usaha ditanah kosong milik pemerintah bukan lagi dianggap melanggar Perda melainkan bisa jadi diseret oleh Kejaksaan sebagai Tersangka kasus dugaan Korupsi karena <span style="color: red;">RENCANA</span> pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah <span style="color: red;">TIDAK TERLAKSANA</span>.<br /><br />Yang menarik perhatian masyarakat yang melintas di sekitar jalan Raya Juanda depan gedung Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya adalah peletakan Batu Nisan bertuliskan “Keadilan alias Dilan 8 - 11 -2022” dan beberapa tulisan diletakan di samping kanan pintu masuk gedung Pengadilan oleh keluarga dan masyarakat yang memberi dukungan terhadap Terdakwa yang sengaja datang dari Kabupaten Pasuruan.<br /><br />Yang menurut mereka bahwa Batu Nisan bertuliskan “Keadilan alias Dilan 8 - 11 -2022” itu adalah sebagai tanda “matinya” keadilan khusunya dalam perkara yang menyeret Terdakwa Moch. Romli.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhb8QPi4xdDd5gt7Hxvrvx6F2GPZtmcx22MlbkmP0ZrD9bbG6rrNLq56zjEuj-qydlO1y7OOn6bx6qFQDNG0fOuM60ScLdPyXpFlEx-38dxb7AFW0H7AiNkkholi3iU_XA5UPUe3swF8GxFLX1G17S5j1nv5EhQx1KdfNGPsTG6YeYy7FTavdHgHhU8/s1600/g.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhb8QPi4xdDd5gt7Hxvrvx6F2GPZtmcx22MlbkmP0ZrD9bbG6rrNLq56zjEuj-qydlO1y7OOn6bx6qFQDNG0fOuM60ScLdPyXpFlEx-38dxb7AFW0H7AiNkkholi3iU_XA5UPUe3swF8GxFLX1G17S5j1nv5EhQx1KdfNGPsTG6YeYy7FTavdHgHhU8/w640-h288/g.jpg" width="640" /></a></div>Dengan adanya kasus yang menyeret Terdakwa Moch. Romli adalah sebagai ‘pengunci rapat’ kasus dugaan pungutan liar PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) tahun 2020 yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa M. Muslik kepada masyarakat peserta PTSL sebanyak 950  Kepala Keluarga selaaku pemohon dengan biaya sebesar Rp650 ribu yang status tanahnya perorangan dan sebesar Rp4 juta bagi sebanyak 40 pemohon yang status tanhanya Verponding atau milik negara bekas belanda<br /><br />“Tidak pernah ada rapat, hanya mulut ke mulut. Biayanya dibedakan. Kalau tanah perorangan ditarik enam ratus lima puluh ribu (Rp650.000), kalau tanah Verponding ditarik empat juta (Rp4.000.000). Uang kami setorkan ke Pak Edi Carik baru, ke Bu Wiwik perangkat Desa dan Bu Har Bendahara Desa. Kami pernah tanyakan tapi Kepala Desa marah, Dia mau mengembalikan uangnya tapi sertifikatnya diambil. Kalau PTSL kan terlalu mahal. Kami kira melalui hak pelepasan,” kata warga kepada Wartawan yang minta namanya dirahasikan demi keamanan, Sabtu, 13 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wib<br /><br />“Pernah dipanggil Polres Pasuruan Kota, ada 5 orang dari RW 8 setelah Fdul Fitri tahun ini (tahun 2022.Red). Setelah itu nggak tau lagi kelanjutannya,” lanjut warga yang selalu berpesan agar namanya dirahasikan<br /><br />Sementara hukuman pidana terhadap Terhadap Terdakwa Moch. Romli dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra  Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidaorjo, Jawa Timur (Selasa, 8 November 2022) dengan Ketua Majelis Hakim Darwanto, SH., MH dan  dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH., MH dan Alex Cahyono, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Rudy Kartiko, SH., MH yang dihadiri JPU Dimas Rangga dari Kejari Kabupaten Pasuruan maupun Tim Penasehat Hukum Terdakwa, Nizar Fikkri, SH., MH dkk dan dihadiri pula oleh Terdakwa melalui Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kelas II B Bangil, Kabupaten Pasuruan karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7IEf3qJOSziv7MN_AdxgoVMfymMJ09SIl3wHXk30YWyy_reayuyVfP35S207CQ0JGaahTIhisTt-6ZMLqv2zj2ltRcwKMDc1k3oX-WMsUMx36IKpH5s_4g2a3WRG0mWiZfBfAiTmMBHdIAzx4Epoo-Uu2Nx1F5k9nn9zbWSLLlVoT3fdziTobyq4A/s1599/c.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="899" data-original-width="1599" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7IEf3qJOSziv7MN_AdxgoVMfymMJ09SIl3wHXk30YWyy_reayuyVfP35S207CQ0JGaahTIhisTt-6ZMLqv2zj2ltRcwKMDc1k3oX-WMsUMx36IKpH5s_4g2a3WRG0mWiZfBfAiTmMBHdIAzx4Epoo-Uu2Nx1F5k9nn9zbWSLLlVoT3fdziTobyq4A/w640-h360/c.jpg" width="640" /></a></div>Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, atas perbuatan Terdakwa Moch. Romli sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum.<br /><br />“MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Moch. Romli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam piadana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Moch. Romli dengan pidana penjara selama lima tahun (5) tahun dan membayar denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama empat (4) bulan kurungan<br /><br />3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang di jatuhkan<br /><br />4. Menghukum Terdakwa Moch. Romli untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.233.969.000 dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama tiga (3),” ucap Ketua Majelis Hakim Darwanto, SH., MH diakhir putusannya<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim, Terdakwa maupun JPU sama-sama mengatakan pikir-pikir. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Seorang Warga Pemilik Usaha Bengkel Di ‘Tanah Kas Desa’ Dinyatakan Korupsi dan Di Vonis 5 Tahun Penjara

“Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya “Sepakat” Dengan JPU Kejari Kabupaten Pasuruan Bahwa RENCANA Pembangunan Lapak Dengan Menggunakan...

»

Agung Astanto Soeleman Direktur PT. ABI Di Vonis “12.4” Tahun Penjara Karena Terbukti Korupsi Kredit Fiktif Bank BNI Rp28.365 M

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><i>“Apakah kasus Kredit Bank Pemerintah yang Bermasalah Sama Dengan Kasus Perampokan Yang Hanya Melibatkan Pihak Luar Sehingga Yang Diadili Hanyalah Debitur Semenatar Pihak Bank Cukup Sebagai ‘Penonton’ Alias Saksi Di Persidangan?. Lalu Bagaimana Dengan Eko Wiji Santoso selaku Direktur PT ABI dan Chesdianto selaku Direktur CV. Indo Bumi Energy “ditangan” Penyidik Kejari Surabaya?"</i></span></span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_5GOtpLUO-7aomUCqjCXkdeHWzYpB7qtrjJwdPxbC-lM3w8T5D93u3MPizC3MoOKXiL4yonkslLM28baypfrM969E4We8s8M4tT75KcNCSqLl2XR4C08bvi4X70FlMYyFxQ-AyOElKZpEEl_mScbaj18mMNXdaVnMaFUaOr8FmKi5GHEf2n53iVQh/s640/11.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_5GOtpLUO-7aomUCqjCXkdeHWzYpB7qtrjJwdPxbC-lM3w8T5D93u3MPizC3MoOKXiL4yonkslLM28baypfrM969E4We8s8M4tT75KcNCSqLl2XR4C08bvi4X70FlMYyFxQ-AyOElKZpEEl_mScbaj18mMNXdaVnMaFUaOr8FmKi5GHEf2n53iVQh/w640-h288/11.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin, 7 November 2022, menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Korupsi Kredit Fiktif Bank BNI (Bank Negara Indonesia) Agung Astanto Soeleman, warga Dharmahusada Mega Permai Kav. 29 RT.006 RW. 006, Mulyorejo Kota Surabaya atau warga Tenggilis Permai Kav. B2, Tenggilis Mejoyo, Surabaya selaku Direktur PT. Atlantic Bumi Indo (PT ABI) dengan pidana penjara selama delapan (8) tahun denda sebesar Rp200 juta Subsider empat (4) bulan kurangan dan membayar uang pengganti (UP) sejumlah Rp28.365.000.000 Subsider pidana penjara selama empat (4) tahun karena terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif oleh PT ABI melalui Terdakwa selaku Direktur kepada Bank BNI (PT. Bank Negara Indonesia (Persero). Tbk, Sentra Kredit Menengah Kantor Wilayah (Kanwil) Surabaya pada tahun 2014 yang merugikan keuangan negara Cq. Bank BNI sebesar Rp28.365.000.000<br /><br />Sehingga total hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya terhadap Terdakwa Agung Astanto Soeleman adalah selama dua belas (12) tahun dan empat (4) bulan<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga: Agung Astanto Soeleman Direktur PT. ABI Dituntut “26.10” Tahun Penjara Karena Perkaara Korupsi Kredit Fiktif Bank BNI Rp28.365 M - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/10/agung-astanto-soeleman-direktur-pt-abi.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/10/agung-astanto-soeleman-direktur-pt-abi.html</a><br /><br />Baca juga: Pengacara Tugianto Lauw Membantah Menjajikan Bebas Terdakwa Korupsi “Bank BNI Rp28.365 M” Agung Astanto Soeleman - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/07/kasus-korupsi-bank-bni-rp28365-m.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/07/kasus-korupsi-bank-bni-rp28365-m.html</a>  </span></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmfUOjEYgrn1ZHodWyW35HWcdJYEztb8INBSczRR8ndGAVcS1Xl6iVmYg5dHMK1ZMl6VS0rzAasPKGqxemQFblnab5xheybOvaT5HXaC51eogzQWdP1k4briFnJzsLH4ebsinTezRV2-PT52Kc_ATtCnFgTS3ea9UTyGZVJjHM4Fu0I524pcvPks_k/s640/b.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmfUOjEYgrn1ZHodWyW35HWcdJYEztb8INBSczRR8ndGAVcS1Xl6iVmYg5dHMK1ZMl6VS0rzAasPKGqxemQFblnab5xheybOvaT5HXaC51eogzQWdP1k4briFnJzsLH4ebsinTezRV2-PT52Kc_ATtCnFgTS3ea9UTyGZVJjHM4Fu0I524pcvPks_k/w640-h288/b.jpg" width="640" /></a></div>Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan Terdakwa Agung Astanto Soeleman terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam dakwaan Primer Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana<br /><br />Pada sidang sebelumnya (Senin, 17 Oktober 2022), Terdakwa Agung Astanto Soeleman selaku Direktur PT. Atlantic Bumi Indo (PT ABI), dituntut oleh JPU Kejari Surabaya dengan pidana penjara selama tujuh belas (17) tahun denda sebesar Rp500 juta Subsider sepuluh (10) bulan kurugan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp28.365.000.000 Subsider pidana penjara selama sembilan (9) tahun<br /><br />Sementara Tugianto Lauw selaku Penasehat Hukum Terdakwa kepada beritakorupsi.co sebelumnya mengatakan, bahwa kasus yang menjerat Kliennya adalah bukan Korupsi melainkan hutang piutang atau perdata<br /><br />Tugianto Lauw dkk selaku Penasehat Hukum Terdakwa menggantikan Penasehat Hukum sebelumnya karena tidak dapat menjamin kalau Terdakwa akan bebas. Sedangkan Tugianto Lauw, menurut salah satu Tim Panasehat Hukum sebelumnya mengatakan dapat menjajinkan bebas namun hal itu dibantah Tugianto Lauw<br /><br />“Saya tidak menjanjikan bebas, pengacara kan tidak boleh menjanjikan bebas. Kalau menganalisa akan bebas sesuai bukti-bukti yang ada kan boleh,” kata Tugianto Lauw saat dikonfirmasi beritakorupsi.co sebelum sidang dimulai, Senin, 04 September 2022  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpLcE8_6JUhd2j4cO8SEMT7YG69XqGAqCMw6lujjPhZkAiD0Dl1WVczpc6uyLPPadn_gq-7exW0QgW07n2DaK6aIlrSqspADnEf_wXrfKqzek01HyxyFzkEpfRmN4xiiYfmfiCfQJdhoXt8GcvvK_qrRUvOmB8zidyuAzbFezksckB1r83dKY5Ck41/s640/c.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpLcE8_6JUhd2j4cO8SEMT7YG69XqGAqCMw6lujjPhZkAiD0Dl1WVczpc6uyLPPadn_gq-7exW0QgW07n2DaK6aIlrSqspADnEf_wXrfKqzek01HyxyFzkEpfRmN4xiiYfmfiCfQJdhoXt8GcvvK_qrRUvOmB8zidyuAzbFezksckB1r83dKY5Ck41/w640-h288/c.jpg" width="640" /></a></div>Namun yang menjadi pertanyaan dari kasus perkara ini setelah mejelis Hakim menghukum Terdakwa Agung Astanto, bagaimana dengan Eko Wiji Santoso selaku Direktur PT ABI dan Chesdianto selaku Direktur CV. Indo Bumi Energy “ditangan” Penyidik Kejari Surabaya?<br /><br />Sebab dalam dakwaan JPU dijelaskan, bahwa PT. Atlantic Bumi Indo dalam permohonan pencairan kreditnya melampirkan commercial Invoice CV. Indo Bumi Energy yang ditandatangani oleh Chesdianto selaku Direktur CV. Indo Bumi Energy.<br /><br />Padahal Direktur CV. Indo Bumi Energy bukanlah Chesdianto melainkan Agung Astanto Soelaiman yang juga merupakan Direktur PT. Atlantic Bumi Indo. Agung Astanto Soelaiman menjadi Direktur CV. Indo Bumi Energy tanggal 15 April 2011 sebagaimana Akta Pemasukan dan Pengeluaran Anggota Persero dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Indo Bumi Energy No. 15 tanggal 15 April 2011 yang dibuat dihadapan Yuni Astuti, S.H., Notaris di Kota Balikpapan.<br /><br />Menanggapi hal itu, JPU Nur Rachmansyah, SH., MH memang mengatakan sebelumnya bahwa masih ada pihak Debitur yang terlibat namun saat ini sedang menjalani hukuman di Medan, Sumatra Utara dalam perkara lain<br /><br />“Masih ada dari pihakDebitur, Eko saat ini masih menjalani hukuman dalam perkara lain di Medan. Kalau dari pihak Bank ada yang sudah meninggal. Tapi penyidik yang lebih tau,” kata JPU Nur Rachmansyah, SH., MH seusai persidangan, Senin, 17 Oktober 2022<br /><br />Lalu sampai kapan penyidik Kejari Surabaya menyeret Eko Wiji Santoso untuk diadili dalam perkara Korupsi ini? Apakah menunngu Eko Wiji Santoso selesai menjalani hukumannya di Medan, Sumatra Utara? Lalu bagaimana pula dengan Chesdianto selaku Direktur CV. Indo Bumi Energy?  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDAnm_3n1znBjhpL2TO87N5gcV7W5PDjbbXa4XkQDPGZG_P3FEIxBRitwlxgtcTP-F9y3ElBFB9NIDAIRrHyxYOHJ00kn-trHJ6MTIHh9m1vtQsyFK6NBVN6S7isaeP4t9Vt2l7Z27W5ri-MoavBpSC26RD2irB4tpn21wi-exGyIYulEECzdliJaU/s640/sat%20pol%20pp3.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="452" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDAnm_3n1znBjhpL2TO87N5gcV7W5PDjbbXa4XkQDPGZG_P3FEIxBRitwlxgtcTP-F9y3ElBFB9NIDAIRrHyxYOHJ00kn-trHJ6MTIHh9m1vtQsyFK6NBVN6S7isaeP4t9Vt2l7Z27W5ri-MoavBpSC26RD2irB4tpn21wi-exGyIYulEECzdliJaU/w452-h640/sat%20pol%20pp3.jpg" width="452" /></a></div><br />Apakah pihak Bank BNI tidak ada yang terlibat dalam proses pemberian Kredit bermasalah ini kepada PT. Atlantic Bumi Indo melalui Terdakwa Agung Astanto Soelaiman? Apakah proses kredit hanya melibatkan Debitur dalam hal ini Terdakwa mulai dari pemeriksaan dokumen, wawancara, penandatanganan akta perjanjian kredit di Notaris hingga pencairan uang dari Bank BNI ke PT. Atlantic Bumi Indo melalui Terdakwa Agung Astanto Soelaiman?<br /><br />Apakah kasus Kredit bermasalah sama dengan kasus perampokan yang hanya melibatkan pihak luar dan tidak melibatkan pihak Bank itu sendiri sehingga yang diadili hanyalah Debitur semenatar pihak Bank hanya cukup sebagai ‘penonton’ alias saksi di persidangan? <br /><br />Sementara hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa Agung Astanto Soelaiman, dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidaorjo, Jawa Timur (Senin, 7 November 2022) yang di ketuai Hakim Cokorda Gede Arthana, SH., MH dengan dibantu dua Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Abdul Gani. SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Sutris, SH., MH yang dihadiri oleh JPU dari Kejari Surabaya maupun Penasehat Hukum Terdakwa, Tugianto Lauw dkk dan dihadiri pula oleh Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinggi Jatinggi – Jawa Timur Cabang Surabaya karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Agung Astanto Soelaiman, sengaja menggunakan dokumen, data dan keterangan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dalam proses kredit PT. Atlantic Bumi Indo sehingga PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Surabaya menyetujui dan mencairkan dana kredit dan setelah dana tersebut cair ternyata dialokasikan untuk kegiatan yang tidak sesuai peruntukanya,  <br /><br />Sehingga PT. Atlantic Bumi Indo tidak dapat membayar kewajiban kreditnya kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Surabaya, merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan : 1. Perjanjian Kredit Nomor 14.063 tanggal 24 Juli 2014. ; 2. Perjanjian Kredit Nomor 14.064 tanggal 24 Juli 2014. ; 3. Perjanjian Kredit Nomor 15.082 tanggal 30 September 2015.<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, Terdakwa Agung Astanto Soelaiman sengaja menggunakan dokumen, data dan keterangan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dalam proses Kredit PT. Atlantic Bumi Indo. Sehingga PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Wilayah Surabaya menyetujui dan mencairkan dana kredit, dan setelah dana tersebut cair ternyata dialokasikan untuk kegiatan yang tidak sesuai peruntukanya  <br /><br />Bahwa PT. Atlantic Bumi Indo dalam permohonan pencairan kreditnya melampirkan commercial Invoice CV. Indo Bumi Energy yang ditandatangani oleh Chesdianto selaku Direktur CV. Indo Bumi Energy, dimana Direktur CV. Indo Bumi Energy bukanlah Chesdianto melainkan Agung Astanto Soelaiman yang juga merupakan Direktur PT. Atlantic Bumi Indo. Agung Astanto Soelaiman menjadi Direktur CV. Indo Bumi Energy tanggal 15 April 2011 sebagaimana Akta Pemasukan dan Pengeluaran Anggota Persero dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Indo Bumi Energy No. 15 tanggal 15 April 2011 yang dibuat dihadapan Yuni Astuti, S.H., Notaris di Kota Balikpapan.     <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDHYuWO-LFLarXdb7Kz7sOQ32cl6G6opg1AJMFJ-BVcloJHp1Y3tDQG430jhkBo_L109cKT3Mqecl8ZR4IbVQOK1BigpS2Q2NkGILl4I07s2CSjKx1fGprqwyHzHi5AZZlLnEApwudOD-sgFIUhkcDZ9Lz0-BEWrEfmLK6McwCJaZveo-z-Ml1stOF/s640/a.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDHYuWO-LFLarXdb7Kz7sOQ32cl6G6opg1AJMFJ-BVcloJHp1Y3tDQG430jhkBo_L109cKT3Mqecl8ZR4IbVQOK1BigpS2Q2NkGILl4I07s2CSjKx1fGprqwyHzHi5AZZlLnEApwudOD-sgFIUhkcDZ9Lz0-BEWrEfmLK6McwCJaZveo-z-Ml1stOF/w640-h288/a.jpg" width="640" /></a></div>Perbuatan Terdakwa, lanjut JPU Nur Rachmansyah, SH., MH, adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan : 1. Perjanjian Kredit Nomor 14.063 tanggal 24 Juli 2014. ; 2. Perjanjian Kredit Nomor 14.064 tanggal 24 Juli 2014. ; 3. Perjanjian Kredit Nomor 15.082 tanggal 30 September 2015.<br /><br />Akibat perbuatan Terdakwa Agung Astanto Soelaiman telah memperkaya diri sendiri atau orang lain  yaitu diri Terdakwa Agung Astanto Soelaiman, PT. Atlantic Bumi Indo, CV. Indo Buni Energy sebesar Rp28.365.000.000<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan Terdakwa Agung Astanto Soelaiman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum<br /><br />Dari pertimbangan Majelis Hakim atas perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim pun menolak Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa dan sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena Terdakwa bersalah maka haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal<br /><br />“MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Agung Astanto telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primer Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Agung Astanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama delapan (8) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan bayar denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan kurungan selama empat (4) bulan; <br /><br />3. Menghukum Terdakwa Agung Astanto untuk membayar uang pengganti sebesar Rp28.365.000.000 (dua puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama empat (4) tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim Cokorda Gede Arthana, SH., MH<br /><br />Atas putusan dari Majelis Hakim tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum-nya langsung mengatakan banding. Semtara JPU  mengtakan pikir-pikir. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Agung Astanto Soeleman Direktur PT. ABI Di Vonis “12.4” Tahun Penjara Karena Terbukti Korupsi Kredit Fiktif Bank BNI Rp28.365 M

“Apakah kasus Kredit Bank Pemerintah yang Bermasalah Sama Dengan Kasus Perampokan Yang Hanya Melibatkan Pihak Luar Sehingga Yang Diadili Han...

»