BERITAKORUPSI.CO

Kades Muslik ‘Tak Jujur” Dalam Sidang Perkara Korupsi TKD Yang Status Tanah Verponding

<div style="text-align: justify;"><h3>Saksi Abu Sofyan, Mantan Sekretaris Desa Warungdowo Tahun 1987 - 2019: "Pencatatan letter C dilakukan sejak tahun 2002 untuk keperluan pembayaran pajak tanah Desa    </h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhYfE7ACdOPyH3tpRhSC_1Fz2zd-AJYVW0s16aYg1VzHtDkv3z2poV4Nzflb-QqlmfwNVpLPO4fjygXqa2XsffEQsni0bIjlE5FlR7i5h_A7s4RwThi5mOxRRW4LYvtwMbuJv4WxjI3xI62ArFHyrF2wFGZQb1FtKjFJDiHtDzyVF2XUh08qnbDlAQ/s1040/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhYfE7ACdOPyH3tpRhSC_1Fz2zd-AJYVW0s16aYg1VzHtDkv3z2poV4Nzflb-QqlmfwNVpLPO4fjygXqa2XsffEQsni0bIjlE5FlR7i5h_A7s4RwThi5mOxRRW4LYvtwMbuJv4WxjI3xI62ArFHyrF2wFGZQb1FtKjFJDiHtDzyVF2XUh08qnbDlAQ/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>BERITAKORUPSI.CO - “Meskipun kebohongan itu lari secepat kilat, satu waktu kebenaran itu akan mengalahkannya. Prof. Dr. Jacob Elfinus Sahetapy”.  Pesan moral yang pernah diucapkan almarhum Prof. Dr. Jacob Elfinus Sahetapy ini bisa jadi akan terkuak dalam kasus perkara Korupsi TKD (tanah kas desa) Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan Sebab kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi TKD (tanah kas desa) Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan sepertinya ada “sandiwara yang dibuat” agar kasus dugaan Pungli (pungutan liar) PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang menarik biaya sebesar Rp650.000 untuk staus tanah milik perorangan sebanyak 950 KK (kepala keluarga), dan 4 juta rupiah untuk status tanah ‘Verponding’ tanpa prosedu pelepasan bagi sebanyak 42 yang ditangani oleh Polres Pasuruan Kota yang hingga saat ini “bagikan terhembus angin malam”    </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Baca juga: Warga Pemilik Bengkel di Tanah Verponding Diadili Korupsi TKD Rp1.2 M - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/08/warga-pemilik-bengkel-di-tanah.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/08/warga-pemilik-bengkel-di-tanah.html</a> Berita terkait: Kapolres Pasuruan Kota ‘Diam’ Terkait Dugaan Pungli PTSL di Desa Warungdowo Antara 650 - 4 Juta Rupiah - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/08/kapolres-pasuruan-kota-diam-terkait.html " target="_blank">http://www.beritakorupsi.co/2022/08/kapolres-pasuruan-kota-diam-terkait.html</a>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheyx0SqJgdaUGJOQSvOX_EyQicMaoLTVhuET55_iX988PE76aF56urMSV7XrcvtrBz1H5BFPcWr0yHY6Ta-X15Dx1RJdrCa1MpoC8dp5P6NGIxamgqXV58AbSHo66LWb9rx9At2wnTWARocP1SH6J2aGJW7DovpT8nvYofOTXiWFYqOx8E__aYxtnS/s1040/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheyx0SqJgdaUGJOQSvOX_EyQicMaoLTVhuET55_iX988PE76aF56urMSV7XrcvtrBz1H5BFPcWr0yHY6Ta-X15Dx1RJdrCa1MpoC8dp5P6NGIxamgqXV58AbSHo66LWb9rx9At2wnTWARocP1SH6J2aGJW7DovpT8nvYofOTXiWFYqOx8E__aYxtnS/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>Selain itu, kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi TKD (tanah kas desa) Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan yang status tanah negara bekas Hak Opstal Verponding Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage ‘seperti ”drama” polisi tembak polisi di rumah polis cctv hilang karena bermula ada pelecehan seksual yang akhirnya terkuak bahwa bukan tembak menembak melainkan penembakan dan juga tidak ada pelecehan”. Lalu apakah kasus tanah negara bekas Hak Opstal Verponding Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage yang di klaim sebagai tanah TKD (tanah kas desa) Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan akan terkuak fakta yang sebenarnya? Atau JPU dari Kejari Kabupaten Pasuruan dan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor akan tetap menghukum Terdakwa Moch. Romli yang bukan perangkat Desa melainkan seorang warga Desa yang membuka usaha bengkel sejak tahun 2013 dengan surat Keterangan Usaha Nomor. Reg. 471/128//424.217.2.02/2013 tanggal 15 Januari 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Desa Warungdowo M. Muslik ??? Sebab, M. Muslik selaku Kepala Desa, Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan sejak tahun 2011 hingga sekarang, yang membuat laporan ini ke Kejaksaan Negeri  (Kejari) Kabupaten Pasuruan pada awal tahun 2022 sepertinya tak jujur memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim dipersidangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Berbeda dengan saksi Abu Sofyan, mantan Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Warungdowo periode tahun 1987 hingga 2019, yang jauh lebih mengetahui tantang pemerintahan Desa Warungdowo bila dibandingkan dengan M. Muslik selaku Kepala Desa <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCwozuLtE36xvEmQxT8DHUE1Rxx4Hp0rbVRzSYZtQ1iIFl4_lcIbjzzsyBid3hvmpPRy7S4wIcS0a5RbhkgUaWZaIDcQ8RieStw33vvUcUkwJ455HlesYRuHParqmBoq_NzKNOFko1aaiC3WbL6QjSZnHcHkSPMrr2Rt7ptBvN4K5Ls3aiDcSNoUA9/s1040/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCwozuLtE36xvEmQxT8DHUE1Rxx4Hp0rbVRzSYZtQ1iIFl4_lcIbjzzsyBid3hvmpPRy7S4wIcS0a5RbhkgUaWZaIDcQ8RieStw33vvUcUkwJ455HlesYRuHParqmBoq_NzKNOFko1aaiC3WbL6QjSZnHcHkSPMrr2Rt7ptBvN4K5Ls3aiDcSNoUA9/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>M. Muslik selaku Kepala Desa, dan Abus Sofyan selaku mantan Sekretaris (Sekdes) Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan bersama beberapa orang lainnya dihadirkan oleh JPU dari Kejari Kabupaten Pasuruan  ke Persidangan pada Selasa, 16 Agustus 2022 sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Tanah Kas Desa yang merugikan keuangan negara sebesa Rp1.3 miliar dengan Terdakwa Moch. Romli salah seorang warga Desa Warundowo yang membuka usaha bengkel sejak tahun 2013 di tanah negara bekas Hak Opstal Verponding Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage Beberapa saksi yang dimasud adalah Ir.Iswandi MM selaku Camat Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan,; Suharwati selaku Bendahara Desa Warungdowo,; Eko Yulianto,; Suharto Edi Rianto,; Muhammad Rio Santoso,; Mohamad Asror,; Sutikno,; Herman Syampurno,; Hendro Wibisono dan Saifudin Zuhri Persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Selasa, 16 Agustus 2022) dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan JPU dari Kejari Kabupaten Pasuruan dengan Terdakwa Moch. Romli yang didampingi Tim Penasehat Hukum-nya yang diketuai Majelis Hakim Darwanto, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH., MH dan Alex Cahyono, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Rudy Kartiko, SH., MH. Sementara Terdakwa mengikuti pesidangan melalui Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kelas II B Bangil, Kabupaten Pasuruan karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019) Kepada Majelis Hakim, Kades M. Muslik mengatakan, bahawa bangunan bengkel semi pernanen milik Terdakwa Moch. Romli adalah tanah kas desa (TKD) Desa Warungdowo berdasrkan Buku Letter C Desa Warungdowo Nomor Persil 76 kelas desa d.II luas 9.000 m2 dan seluas 8000 m2 dikuasai oleh Terdakwa Moch. Romli “Itu milik TKD seluas 9000 meter dan 8000 meter dikuasi oleh Romli,” kata M. Muslik Saksi Kades M. Muslik juga mengakui, bahwa pada tahun 2018 pernah mengajukan PTSL TKD pada GOR Warungdowo. Namun karena ada panggilan dari Polisi untuk klarifikasi terkait somasi yang dilayangkan oleh Kades terhadap Moch. Romli, sehingga proses sertifikat yang proses pengurusan administarasi sudah selesai menjadi terhambat   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgK1bR_lbzHQBdo6HpdHFQgyTVBeRxrPTgSA80yah6Hln_kstQU7VHzuidwP20nukOU4aLMSOl9UHx5YtZFhzCVyf9pjRpRIAEI3oCEHlu_x-57nQOqRIJCM1H4pdA6JMzUS1HMxCBtfIte48i9gJTTzA0TVrFVEuMaYblvVh5W6y79UeS2U9jop7dz/s1040/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgK1bR_lbzHQBdo6HpdHFQgyTVBeRxrPTgSA80yah6Hln_kstQU7VHzuidwP20nukOU4aLMSOl9UHx5YtZFhzCVyf9pjRpRIAEI3oCEHlu_x-57nQOqRIJCM1H4pdA6JMzUS1HMxCBtfIte48i9gJTTzA0TVrFVEuMaYblvVh5W6y79UeS2U9jop7dz/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Anehnya, apa yang disampaikan oleh Kades Muslik ini sepertinya tak sesuai dengan fakta. Sebab hasil investigasi wartawan dilapangan terungkap, bahwa luas tanah yang dipakai untuk usaha bengkel oleh Terdakwa Moch. Romli adalah kurang lebih sekitar 300 meter. Dan program PTLS di Desa Warungdowo adalah pada tahun 2020 yang diduga menarik biaya sebesar 4 juta rupiah terhadap 42 KK yang status tanahnya diduga tanah Verponding, dan menarik biaya sebesar Rp650 ribu terhadap 950 KK yang status tanahnya milik perorangan atau Petok D Beberapa warga Desa Warungdowo yang berhasil ditemui Wartawan pada Sabtu, 13 Agustus 2022 menyebutkan, bahwa perbedaan biaya yang dikenakan adalah tergantung status tanah. Dan biaya PTSL yang ditari sebesar 4 juta rupiah sempat di protes warga karena terlalu besar. Namun menurut warga, Kades akan mengembalikan uang dan menarik sertifikat milik 42 warga “Tidak pernah ada rapat, hanya mulut ke mulut. Biayanya dibedakan. Kalau tanah perorangan ditarik enam ratus lima puluh ribu, kalau tanah Verponding ditarik empat juta. Uang kami setorkan ke Pak Edi Carik baru, ke Bu Wiwik perangkat Desa dan Bu Har Bendahara Desa,” kata warga. Pernah kami tanyakkan tapi Kepala Desa marah dan mengatakan “akan mengembalikan uangnya dan menarik sertifikat”, kami nggak mau,” kata warga yang minta namanya dirahasikan demi kemanan warga Kasus PTLS inipun sudah sempat ditangani oleh Polres Pasuruan Kota karena Desa Warungdowo terletak di wilayah hukum Polres Pasuruan Kota. Selain itu, berdasar infomasi yang diterima wartawan, bahwa awalnya ada Laporan Informasi (LI) ke Mabes Polri dan dari Mabes Polri diteruskan ke Polda Jatim. Dan dari Polda Jatim diteruskan ke Polres. Namun hingga saat ini tak ada kelanjutannya “bagaikan hilang terhempas angin malam” Anehnya lagi adalah, apa yang disampaikan oleh Kades M. Muslik berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Abu Sofyan selaku Sekretaris Desa (Sekkdes) Desa Warungdowo sejak tahun 1987 hingga 2019.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwXDDX0fMrHEXuScKDmh7QwI-cmKc59B8q3hkNk2BCsXhX1Y4SYLpR5nQHG0UBd8UXxeWAk7SR0xXcwtO1FS7mDJAg4vZXAk1AwP5Y_5kOWP-6EiwRzIc7z3mnqLTdEhDglk7pLnlDxEURlQYwW78MTKS-Dfiy0jQSa-RrIUDgUXFnxsasW2pqJohf/s1040/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwXDDX0fMrHEXuScKDmh7QwI-cmKc59B8q3hkNk2BCsXhX1Y4SYLpR5nQHG0UBd8UXxeWAk7SR0xXcwtO1FS7mDJAg4vZXAk1AwP5Y_5kOWP-6EiwRzIc7z3mnqLTdEhDglk7pLnlDxEURlQYwW78MTKS-Dfiy0jQSa-RrIUDgUXFnxsasW2pqJohf/w640-h288/5.jpg" width="640" /></a></div>Kepada majelis Hakim, saksi Abu Sofyan menjelaskan, tanah Eigendom atau tanah negara bekas Hak Opstal Verponding Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage adalah tanah kosong dan dipakai oleh Desa untuk kegiatan olah raga ““Pencatatan dilakukan sejak tahun 2002 untuk keperluan pembayaran pajak,” kata saksi Abu Sofyan Saksi Abus Sofyan menjelaskan, bahwa tanah tersebut kosong sejak tahun 1987 dan sering digunakan untuk kegiatan olah raga dan kegiatan lain tidak ada pihak lain yang menguasai tanah lapangan GOR warungdowo Atas keterangann saksi Kades M. Muslik dan saksi mantan Sekdes Abus Sofyan sempat diingatkan Ketua Majelis Hakim Darwanto, SH., MH agar hati-hati untuk memberikan keterangan karena kasus ini adalah perkara Korupsi. Ketua Majelis Hakim bahkan mengatakan, kalau kasus ini adalah pidana umum maka akan diputus onslag (Onslag van recht vervolging. Yang artinya, segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana "Kalau ini pidana umum akan saya putus Onslag. Tapi karena ini pidana Korupsi maka hati-hati memberikan keterangan," kata Ketua Majelis Hakim. Namun JPU terlihat senyum tipis seakan meyakinkan Majelis Hakim bahwa kasus ini adalah murni Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Tedakwa Sementara saksi Suharwati selaku Bendahara Desa Warungdowo menjelaskan terkait pembangunan beberapa lapak di Lapangan/GOR Warungdowo adalah menggunakan dana swadaya masyarakat termasuk Kades didalamnya, yang harga per lapak adalah sebesar Rp25.500.000 “Itu menggunakan dana swadaya masyarakat termasuk Kades didalamnya. Yang didapat warga adalah lapak,” kata saksi Dari hasil investigasi wartawab dan pengakuan salah seorang warga yang mengetahui persis pembanguanan lapak mengatakan bahwa lapak yang dibangun tahun 2015 terletak di pinggir jalan raya Desa Warungdowo bukan di lapangan/GOR Desa Warungdowo yang status tanah negara bekas Hak Opstal Verponding Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage “Itu (lapak) dibagun tahun 2015 ada 36 lapak. Kalau tidak salah itu adalah tanah PT KAI. Nggak jauh dari sini stasiun kereta api. Katanya dulu sebagai hak pakai selama 18 tahun, harganya dua puluh lima juta lima ratus. DP-nya sepuluh juta lima ratus dan sisanya diangsur tidak ada suratnya. Surat dikasih setelah ada kasus ini (kasus dugaan korupsi TKD),” kata salah seorang warga yang meminta namanya dirahasaikan demi keselamatan dirinya. <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAaMWo0QpniRe8uIZl0kmt91BAnos8lPnxS7zTfcvHn7rYZuuQUr3ZSEGN5G7WmVlR8HEcQEWA4WoqiQRx0q_glNIaD7wldBrhd60bQUmKqUrILfKxB49njFXk8Llua6RB4hl7cf2xmTBjyrbcffsgcn_IQQIFuvw8TZUdg8caeeRIgZtkVY44DGAq/s640/lapangan%20warungdowo....jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="302" data-original-width="640" height="302" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAaMWo0QpniRe8uIZl0kmt91BAnos8lPnxS7zTfcvHn7rYZuuQUr3ZSEGN5G7WmVlR8HEcQEWA4WoqiQRx0q_glNIaD7wldBrhd60bQUmKqUrILfKxB49njFXk8Llua6RB4hl7cf2xmTBjyrbcffsgcn_IQQIFuvw8TZUdg8caeeRIgZtkVY44DGAq/w640-h302/lapangan%20warungdowo....jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Sebanyak 36 Lapak yang diduga milik PT KAI dibagun oleh Kades pada tahun 2015 </td></tr></tbody></table>Namun yang menjadi pertanyaan dalam kasus perkara ini adalah, apakah benar bahwa tanah negara bekas Hak Opstal Verponding Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage yang terletak di Desa Warungdowo menjadi milik Desa atau Tanah Kas Desa? Kapan dan bagaimana proses peraalihannya dari tanah negara bekas Hak Opstal Verponding Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage menjadi milik Desa atau Tanah Kas Desa Desa Warungdowo? Apakah pendaftaran di Buku letter C Desa Warungdowo dengan Nomor Persil 76 Kelas Desa d.II dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dengan Nomor Objek Pajak 35.14.180.002.000-2471.7 yang terdaftar di Desa Warungdowo adalah sebagai bukti kepemilikan Desa bahwa tanah negara bekas RVO (Recht van Opstal) Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage sebagai Tanah Kas Desa? Kalau memang tanah negara bekas RVO (Recht van Opstal) Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage tersebut adalah Tanah Kas Desa, mengapa tidak dikuasai atau dimanfaatkan oleh Kepala Desa Warungdowo sejak 1970 an? Bukankah TKD salah satu sumber penghasilan dan menjadi “rebutan” para Kepala Desa? Kalau memang tanah negara bekas RVO (Recht van Opstal) Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage tersebut adalah Tanah Kas Desa, mengapa pada tahun 2013, Kepala Desa Warungdowo M. Muslik mengeluarkan Surat Keterangan Usaha bengkel kepada Moch. Romli? mengapa Kepala Desa M. Muslik tidak membuat surat perjanjian sewa menyewa TKD dan menyebutkan nilai sewa terhadap Moch. Romli sebagai penyewa lahan TKD sebagai dasar hukum yang akan dipergunakan untuk menagih? Apakah rencana pembangunan lapak yang belum terlaksana dapat dikatakan sebagai kerugian negaara?. Mengapa beberapa masyarakat yang mendirikan bangunan dan membuka usaha ditanah pemerintah dan atau tanah negara tidak semuanya di proses hukum sebagai Terdakawa Tindak Pidana Korupsi melainkan mendirikan bagunan liar dan dikemudian digusur?.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKYjOlnQef4mB34ZFWjeIFeazBzllGbVxOml9tc75X8fgP1Lgen3bGQkHvss1OgrlexxHfr5pJj5wTCupOA-wjJd7djFTPfEU44knKqJbPJHvpAG3qZCmyCekMWwfvSxilb0Vn59OAxh4PfRbzl-rsyDQj0U25tpyqj_bO2_BxRCyTxo6xpjNl3ysH/s1040/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKYjOlnQef4mB34ZFWjeIFeazBzllGbVxOml9tc75X8fgP1Lgen3bGQkHvss1OgrlexxHfr5pJj5wTCupOA-wjJd7djFTPfEU44knKqJbPJHvpAG3qZCmyCekMWwfvSxilb0Vn59OAxh4PfRbzl-rsyDQj0U25tpyqj_bO2_BxRCyTxo6xpjNl3ysH/w640-h288/5.jpg" width="640" /></a></div>Sementara Terdakwa Moch. Romli kepada kepada Wartawan melalui sambungan Telepon Umum yang ada di Rutan Kelas II B Bangil mengatakan, pada tahun 1970, tanah negara bekas RVO (Recht van Opstal) Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage ditempati oleh orang tuanya, M. Soleh. Dan setelah M. Soleh meninggal dunia pada tahun 1986, tanah tersebut kosong. dan kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat menjadi tempat kegiatan seperti olah raga, pameran dan lain-lain secara gratis “Tahun 1970 tanah itu ditempati oleh Bapak saya, M. Soleh. Pada tahun 1986, Bapak saya meninggal sehingga tanah itu sempat kosong dan kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan. Makanya dikenal dengan lapangan  GOR Desa Warungdowo,” kata Romli dari ujung teleponnya. Romli menjelaskan, pada tahun 2013, tanah itu dipergunakan sebagai tempat usaha dengan membuka bengkel bus truk body dan repair, sesuai dengan surat keterangan usaha Nomor. Reg. 471/128//424.217.2.02/2013 tanggal 15 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Warungdowo yang ditandatangani M. Muslik selaku Kepala Desa “Tahun 2013 tanah itu saya pakai untuk buka bengkel, dan saya mengurus surat ijin usaha ke Kepala Desa,” imbuhnya Moch. Romli menuturkan, pada tahun 2019, Kepala Desa Warungdowo M. Muslik mendatanginya dan meminta agar memindahkan bengkelnya dari Timur ke sisi Barat dengan alasan mengganggu kantor PBNU. Padahal, lanjut Moch. Romli, pengurus PBNU tidak pernah menegur atau keberatan. “Tahun 2013 samapi tahun 2015, bengkel itu masih sepi tapi saya mempekerjakan 2 oarng. Tahun 2016 baru mulai ramai dan saya mempekerjakan 6 orang. Tahun 2019, saya didatangi Kepala Desa dan menyuruh saya untuk memindahkan bengkel dari Timur ke Barat alasannya mengganggu kantor PBNU,” kata Romli Moch. Romli pun menceritakan awal mula timbulnya masalah antara dirinya dengan Kepala Desa Warungdowo M. Muslik, yaitu pada sekitar bulan Mei 2021, dimana dirinya menerima surat somasi dari Kepala Desa hingga berujung laporan ke Kejari Kabupaten Pasuruan “Pada sekitar bulan Mei sehabis Idul Fitri 2021, saya disomasi oleh Kepala Desa. Saya diminta mengosongkan lahan dalam waktu 7 hari. Seminggu kemudian somasi kedua, saya diminta mengosongkan dalam waktu 3 hari, kalau saya tidak mengosongkan akan di laporkan ke aparat pengegak hukum,” ucap Moch. Romli. Merasa tak bersalah, Moch. Romli pun melaporkan surat somasi dari Kepala Desa ke Polres Pasuruan Kota, karena letak usaha bengkel miliknya masuk dalam wilayah hukum Polres Pasuruan Kota. Namun laporan itu di SP3 kan alias dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti “Saat itu juga saya melaporkan ke Polres Pasuruan Kota tapi dua bulan kemudian di SP3 alasannya tidak cukup bukti,” Moch. Romli menuturkan, pada tanggal 13 Januari 2022, dirinya mengetahui kalau Kepala Desa melaporkannya ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan. Hal itu diketahuinya dari pemberitaan di media masa. Dan pada tanggal 26 Januari 2022, Moch. Romli menerima surat klarifikasi dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan. “Tanggal 13 Januari 2022 saya dilaporkan, saya mengetahui dari media masa. Tanggal 26 Januari 2022, saya menerima surat klarifikasi dari Kejari. Saya ditanyai tentang tanah tempat bengkel. Ya saya jelaskan kalau tanah itu adalah RVO (Recht van Opstal),” katanya Pada tanggal 10 Februari 2022, Moch. Romli menerima surat panggilan dari Kejari Kabupaten Pasurusan, dan sekitar 10 menit kemudian dijadikan Tersangka dan ditahan dengan pengawalan dari Polisi dan TNI “Tanggal 10 Pebruari 2022, saya menerima surat panggilan dari Kejari. Sekitar 10 menit saya ditanyain langsung dijadikan Tersangka. Disitu sudah banyak Wartawan, polisi saya seperti teroris. Saya diantar ke rutan menggunakan bis dikawal TNI,” ucap Moch. Romli   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaYtwDU1pPHv0doWeoWLrTtbX8Dey4Yv0-tUHpgxmPE0OlSnZTXFNm5k_BHsmHboa7RV7axAOwBWWKRu6BuVFy-3encGevqSFdi9zM6vcL4-n83mO_VI9MBRygKxsIZ7NWCl3uOfZ10qkTkYlBjY92ME31RvLkDJiUySV-W2kNcSs91crYunMjhQar/s1040/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaYtwDU1pPHv0doWeoWLrTtbX8Dey4Yv0-tUHpgxmPE0OlSnZTXFNm5k_BHsmHboa7RV7axAOwBWWKRu6BuVFy-3encGevqSFdi9zM6vcL4-n83mO_VI9MBRygKxsIZ7NWCl3uOfZ10qkTkYlBjY92ME31RvLkDJiUySV-W2kNcSs91crYunMjhQar/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>Moch. Romli mengatakan, beberapa hari setelah di tahan di Rutan, ada pencara dan beberapa Jaksa dari Kejari Kabupaten Pasuruan mendatanganinya dan meminta untuk menandatangani surat kuasa, namun ditolaknya “Beberapa hari setelah saya ditahan, ada pengacara namanya Wiwik di temani 4 orang Jaksa yang saya ingat namanya Taufik dan Dimas Rangga. Waktu Wiwik menemi saya mereka diluar. Wiwik meminta saya untuk menandatangani surat kuasa tapi saya tolak. Setelah itu masuklah Jaksa. Jaksa marah dan memukul meja karena saya menolak menandatangani surat kuasa karena saya sudah ada pengacara. ,” kata Moch. Romli   Sementara, saat beritakorupsi.oc menanyakan terkait status tanah negara bekas RVO (Recht van Opstal) Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage yang dilaporkan sebagai TKD dan dugaan penarikan biaya PTSL, ke Kepala Desa melalui pesan WhastApp pada, Jumat, 12 Agustus 2022, tak ada tanggapan walau pesan tersebut sudah dibaca dengan tanda centaang biru 2 Sealin itu, hingga berita ini ditayangkan di laman beritakorupsi,co terkait apa yang disampaikan Terdakwa, belum ada tanggapan darri pihak Kejari Kabupaten Probolinggo Merasa dikriminalisasi, Moch. Romli melalui pengacaranyapun mengajukan permohonan gugatan ke Pengadilan Negeri Bangil dengan Nomor Perkara 20/Pdt.G/2022/PN.Bil taggal 04 April 2022 yang hingga saat ini masih proses persidangan Penasehat Hukum Penggugat dalam surat gugatannya menjelsakan, bahwa sejak sekitar tahun 1970-an, orang tua pemohon telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun Warungdowo Utara, Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek,  Kabupaten Pasuruan yang lebih dikenal dengan lapangan Desa Warungdowo. Setelah orang tua penggugat meninggal dunia kemudian penguasaan atas tanah tersebut diteruskan oleh pemohon dengan cara mendirikan bangunan semi permanen di atas sebidang tanah tersebut untuk keperluan usaha hingga saat ini Berdasarkan data dan informasi, diketahui jika sebidang tanah tersebut adalah tanah bekas RVO (Recht van Opstal) Nomor 1251 ditulis juga SVN dan gambar situasi Nomor 1719/198 atas nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage Namun kemudian, pemohon disomasi oleh Kepala Desa Warungdowo sebagaimana surat somasinya masing-masing Nomor 470/557/424.313.2.02/2021 tanggal 6 Agustus 2021 junto somasi Nomor 470/557/424.313.2.02/2021 tanggal 31 Juli 2021. Somasi tersebut pada pokoknya meminta agar pemohon membongkar bangunan milik pemohon dan menyerahkan tanah Aqua kepada Kepala Desa Warungdowo dengan dalil bahwa tanah Aqua diklaim sebagai Tanah Kas Desa yang selanjutnya disingkat TKD dan akan difungsikan untuk fasilitas umum yang didasarkan kepada Peraturan Desa Warungdowo Keanehannya adalah terhadap tanah bekas hak barat tersebut telah diterbitkan letter C oleh Kepala Desa Warungdowo yaitu letter C nomor 2069 Persil Nomor 76. Padahal yang menunjukkan bahwa tanah aquo adalah tanah bekas RVO/tanah yang dikuasai langsung oleh negara (bukti terlampir)   <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUBmY7JXec8XxyT_JnnBMp98FreAZBJDlZmEVdPs8Kgfu_7JWwZhodDaRUmzTVTWPF8QBxIpvn5lyXTJjD10QGXPDOXFvjtLVau89hhBVLSvCulG6XVFCXLyJpw1jSLP59af_1vcSI1L8l0OHRQ0917XKmoU3CUiuyAJ-1tYIygCsbT_NJ0lNntUfl/s1280/sertifikat.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="960" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUBmY7JXec8XxyT_JnnBMp98FreAZBJDlZmEVdPs8Kgfu_7JWwZhodDaRUmzTVTWPF8QBxIpvn5lyXTJjD10QGXPDOXFvjtLVau89hhBVLSvCulG6XVFCXLyJpw1jSLP59af_1vcSI1L8l0OHRQ0917XKmoU3CUiuyAJ-1tYIygCsbT_NJ0lNntUfl/w480-h640/sertifikat.jpg" width="480" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Sertifikat PTSL </td></tr></tbody></table> Selain bukti sebagaimana lampiran 2 tersebut di atas, hal itu juga didasarkan kepada Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur beserta lampirannya nomor 1238/520.1/35/1991 tertanggal 4 September 1991 tentang pelepasan hak atas sebagian tanah aquo kepada 53 orang/masyarakat menjadi hak milik. Dan surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan nomor 996/8-35.14.100/IV/2022 tanggal 19 April 2022 tentang surat balasan informasi atas sebidang tanah (bukti terlanpir) Nah, sementara Pengacara Negara dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan mewakili Kepala Desa selaku Termohon/Tergugat mengakui bahwa tanah tersebut adalah tanah tanah bekas RVO (Recht van Opstal) bukan tanah TKD Dalam surat jawaban Termohon/Tergugat menjelaskan,kalau tanah yang di sebut sebagai TKD adalah tanah bekas RVO (Recht van Opstal) atau tertulis SVN Nomor 1251 ditulis juga SVN dan gambar situasi Nomor 1719/198 atas nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage adalah milik penggugat. Justru didalam gugatan disebutkan dengan terang benderang jika sebidang tanah tersebut adalah tanah bekas RVO (Recht van Opstal) Nomor 1251 ditulis juga SVN dan gambar situasi Nomor 1719/198 Termohon/Tergugat melalui Pengacara Negara dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan menyatakan, bahwa uraian tentang waktu penguasaan oleh tergugat atas tanah bekas RVO nomor 1251 dan gambar situasi nomor 1719/1981 tersebut hanyalah merupakan uraian kronologis peristiwa untuk dirumuskan ke dalam suatu peristiwa hukum tentang adanya suatu hak penguasaan dan hak kebendaan. Sehingga terdapat korelasi antara peristiwa hukum dengan dasar hukum suatu gugatan oleh karena itu perlu kiranya dipahami tentang perbedaan antara hak atas tanah dan hak penguasaan atas tanah Anehnya dalah terkait dakwaan JPU terhadap Terdakwa Moch. Romli yang mengatakan, perbuatan Terdakwa Moch. Romli telah dengan secara sengaja tidak memenuhi kewajibannya untuk menyetorkan ke kas desa maupun kas daerah dan tetap menjalankan usaha bengkelnya sedangkan diketahui dan disadari sepenuhnya oleh mereka bahwa Tanah tersebut masih berstatus sebagai Tanah Kas Desa atau setidak-tidaknya merupakan kekayaan milik daerah / desa tidak sesuai dengan  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan itu, dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku JPU mengatakan, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Moch. Romli  dengan tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar ke kas desa Warungdowo maupun ke Kas Daerah dengan menguntungkan diri terdakwa sendiri, serta tindakannya yang secara terang-terangan dan secara fisik juga menghalang-halangi program Pemerintah Desa Warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.233.969.000, Total biaya yang seharusnya dikenakan atas penggunaan lapangan GOR Desa Warungdowo yang digunakan aktivitas bengkel oleh Sdr. M. Romli mulai  tahun 2016    sampai dengan 2021 adalah sebesar Rp1.225.816.000 + Rp 8.113.000 = Rp1.233.969.000,00. Sehingga total kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh Terdakwa Moch. Romli  adalah sebesar Rp1.233.969.000 Yang lebih anehnya lagi adalah, JPU menyebutkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan itu, dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku Apakah masyarakat dapat dikenakaan sangsi atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, atau hal itu dikenakan kepada penyelenggara /PNS ? Tak kalah anehnya adalah, JPU dapat membuat hitung-hitungan tentang kerugian keuangan negara sebesar Rp1.233.969.000 akibat terdakwa tidak menyetorkan hasil usaha bengkelnya sejak tahun 2016 hingga 2021. Padahal terdakwa membuka usaha bengkel sudah sejak tahun 2013 sesuai dengan surat keterangan usaha Nomor. Reg. 471/128//424.217.2.02/2013 tanggal 15 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Warungdowo yang ditandatangani M. Muslik selaku Kepala Desa Pertanyaannya adalah, mengapa JPU tidak menyebutkan dasar hukum atas pengelolaan TKD yang dimasud? Apakah ada surat keterangan atau pernyataan sewa menyewa TDK antara Terdakwa dengan Kepala Desa? Apakah Kepala Desa lupa atas surat keterangan usaha yang dikeluarkannya pada tahun 2013? Mengapa Kepala Desa mengeluarkan Surat Keterangan Usaha, bukan surat keterangan atau surat kernyataan sewa menyewa dengan menyebutkan nilai nominal yang harus dibayar oleh Terdakwa? Mengapa JPU hanya menyebutkan, berdasarkan fakta lapangan yang dilakukan pemeriksaan Bersama Tim Penyidik, Tim dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan serta tim Auditor Inspektorat diketahui bahwa sebagian Lapangan Warungdowo digunakan sebagai bengkel oleh Sdr. Romli Sehingga lapangan GOR Warungdowo tidak dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk kepentingan desa dan apabila dilihat dari sisi pemanfaatan dapat disimpulkan bahwa Sdr. Romli menggunakan/ memanfaatkan keseluruhan luasan area Lapangan GOR Desa Warungdowo dikarenakan banyaknya barang- barang sisa yang berserakan di Lapangan GOR Warungdowo sebagai akibat dari aktivitas bengkel yang dilakukan oleh Sdr. ROMLI. Sehingga penghitungan biaya  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgY4Zsi7nRfOwyAPyLhzBiwHiWGmJoJ-VmGBsuulx0puOrYINPPmX727keaCTL0i-GyKSd9JvIVzgeY5lR7AHe3HiIfDkSMPtooctnbP7qh-TcDxtNf8Y0Imxw-W-FiGHHogAyJfYtaiXvbiJyhZNPlhGYfVIpzIIEGvsqwhfVVU5B1bZCGyMQUVhlM/s900/SURAT.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="900" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgY4Zsi7nRfOwyAPyLhzBiwHiWGmJoJ-VmGBsuulx0puOrYINPPmX727keaCTL0i-GyKSd9JvIVzgeY5lR7AHe3HiIfDkSMPtooctnbP7qh-TcDxtNf8Y0Imxw-W-FiGHHogAyJfYtaiXvbiJyhZNPlhGYfVIpzIIEGvsqwhfVVU5B1bZCGyMQUVhlM/w640-h426/SURAT.jpg" width="640" /></a></div>Ironisnya, Majelis Hakimpun menolak Eksepsi atau keberatan Terdakwa melalui Penasehat Hukum-nya atas surat dakwaan JPU. Apakah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya sependapat dengan JPU bahwa tanah negara bekas RVO (Recht van Opstal) Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage tersebut adalah Tanah Kas Desa?. Dalam surat dakwaan JPU dijelaskan, bahwa ia terdakwa MOCH ROMLI, pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2021 bertempat di Lapangan Warungdowo Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur Atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Dengan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Bermula pada Tahun 2014, Terdakwa Moch ROMLI mendirikan bangunan semi permanen dengan membuat pondasi-pondasi serta pengecoran lantai guna membuka usaha bengkel mobil tanpa dilengkapi suatu perijinan yang dilakukan diatas tanah kas desa yang berlokasi pada lapangan atau GOR warungdowo desa warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan, Dan tanah tersebut tercatat pada Buku Letter C Desa Warungdowo dengan nomor Persil 76 kelas desa d.II luas 9.000 m2 dan belum sama sekali ada perubahan serta berdasarkan nomenklatur pada SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Tahun 2021 dengan Nomor Objek Pajak : 35.14.180.002.000-2471.7 Nama Alamat Objek Pajak GOR Warungdowo Desa Warungdsowo Kabupaten Pasuruan dengan Luas 9.000 m2. (Sembilan ribu meter persegi). Dan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 seiring berkembangnya usaha bengkel milik Terdakwa Moch ROMLI semakin banyak menempati lahan pada Lapangan / Gor Warungdowo  yang digunakan sebagai tempat parkir mobil-mobil, maupun truck yang menjadi pelanggan bengkel tersebut. Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2014 Tanggal 6 Agustus 2014 Tentang Pembangunan Pasar Desa Warungdowo, maka lapangan/gor warungdowo difungsikan sebagai pasar desa yang direncanakan akan dibangun lapak sebanyak 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) buah dengan ukuran luas setiap lapaknya adalah 12 meter2 (3 x 4 meter2). Pada Tahun 2015 dimulai pembangunan beberapa lapak di Lapangan/gor warungdowo dengan dasar Peraturan Desa Warungdowo Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Pembangunan dan Pengelolaan Lapak Depan Lapangan Desa Warungdowo Tanggal 09 Januari 2015 yang dimana pada tahap awal ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian warga masyarakat sekitar. Adapun kewajiban yang harus dipenuhi adalah membayar sewa lapak untuk maksimal 18 Tahun sejak tahun 2015 sampai dengan 2033 senilai Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dapat dibayar secara tunai maupun cicilan/angsuran. Dan berdasarkan Peraturan Desa Warungdowo Nomor : 3 Tahun 2015 Tanggal 07 September 2015 Tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar Desa dan Sewa Lahan Lapak Depan Lapangan Desa Warungdowo dengan kewajiban bagi penyewa membayar retribusi harian lapak senilai Rp2.000 (dua ribu rupiah) dan biaya sewa lahan pasar desa tahunan senilai Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah). Dan pengelolaan lapak pada pasar desa tersebut dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Warung dowo untuk dimanfaatkan sepenuhnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa. Pada Tahun 2016 Terdakwa Moch. ROMLI menghalangi kegiatan Upacara 17 Agustus dengan melawan pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Pohjentrek karena tidak mau ditertibkan dan tidak mau memindahkan barang-barang serta mobil-mobil milik pelanggannya yang terparkir dan menguasai secara dominan di lapangan/gor warungdowo dan pada akhirnya kegiatan Upacara 17 Agustus tersebut berpindah ke tempat lain. Sehingga dengan adanya pemakaian lahan lapangan / gor warungdowo secara dominan oleh Terdakwa MOCH. ROMLI juga menghambat kegiatan olahraga siswa-siswi SD Negeri Warungdowo pada masa sebelum pandemi covid-19 yang pada akhirnya juga dialihkan ke tempat lain.   Pada Tahun 2017 Terdakwa Moch. Romli tidak mentaati adanya aturan baru dalam pemanfaatan tanah kas desa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Desa Warungdowo Nomor : 1 Tahun 2017 Tanggal 02 Januari 2017 Tentang pemanfaatan tanah kas desa yang di dalamnya diatur terkait besaran harga sewa tanah kas desa yakni Rp1.000 (seribu rupiah) per meter2.   Pada Tahun 2020 dengan dikeluarkannya Peraturan Desa Warungdowo Nomor : 6 Tahun 2020 Tanggal 26 Oktober 2020 Tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa Warungdowo yang di dalamnya diatur terkait penggunaan tanah kas desa yang digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta kepentingan umum yaitu pada lapangan/gor warungdowo. Dan pada akhirnya program desa pada Tahun 2020 tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena mendapatkan perlawanan secara fisik dari Terdakwa Moch. ROMLI yang menempati mayoritas luas lahan lapangan/gor warungdowo. Kegiatan bengkel milik Terdakwa Moch. Romli sejak mulai awal berdiri kurang lebih pada tahun 2014 hingga pada tahun 2021 tidak memiliki ijin maupun sama sekali serta tidak ada pemasukkan ke kas desa maupun (BUMDes) Badan Usaha Milik Desa warungdowo dalam bentuk apapun dan tidak ada pendapatan yang masuk ke kas daerah. Sementara masyarakat lainnya apabila akan melakukan aktivitas berdagang menggunakan lahan tanah kas desa pada lapangan/gor warungdowo harus memenuhi persyaratan dengan membayar sewa, retribusi, dan kewajiban mengikat lainnya kepada Badan Usaha Milik Desa Selaku pihak yang mengelola lapangan/gor warungdowo sebagai pasar desa warungdowo. Dan. Kegiatan bengkel milik Terdakwa Moch. ROMLI selama ini sangat sulit untuk ditertibkan dan selalu mendapatkan perlawanan secara fisik dari Terdakwa Moch. ROMLI sehingga Pemerintah Desa Warungdowo mengalami kendala untuk kemudian melaksanakan program-program Desa Warungdowo. Perbuatan Terdakwa Moch. Romli telah dengan secara sengaja tidak memenuhi kewajibannya untuk menyetorkan ke kas desa maupun kas daerah dan tetap menjalankan usaha bengkelnya sedangkan diketahui dan disadari sepenuhnya oleh mereka bahwa Tanah tersebut masih berstatus sebagai Tanah Kas Desa atau setidak-tidaknya merupakan kekayaan milik daerah / desa tidak sesuai dengan  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan itu, Dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku adalah sebagai berikut : • Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang pada pokoknya menyatakan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”; • Pasal 77 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang pada pokoknya menyatakan “Pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi dan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa”; • Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”; • Pasal 14 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, yang pada pokoknya menyatakan “hasil pemanfaatan kekayaan desa (termasuk didalamnya tanah kas desa) yang dimaksud dalam pasal 8, pasal 9 ,Pasal  10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 merupakan penerimaan/pendapatan desa dan pendapatan desa tersebut wajib seluruhnya disetorkan pada Rekening Kas Desa”; • Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa Jo. Pasal 18 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Aset Desa, yang pada pokoknya menyatakan “hasil pemanfaatan (termasuk didalamnya tanah kas desa) sebagaimana dalam pasal 12, pasal 14, dan Pasal  15 merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke Rekening Kas Desa”. • Peraturan Desa Warungdowo Nomor : 5. Tahun 2014 Tanggal 06 Agustus 2014 Tentang Pembangunan Pasar Desa Warungdowo. • Peraturan Desa Warungdowo Nomor : 1 Tahun 2015 Tanggal 09 Januari 2015. Tentang Pembangunan dan Pengelolaan Lapak Depan Lapangan Desa Warungdowo. • Peraturan Desa Warungdowo Nomor : 3 Tahun 2015 Tanggal 07 September 2015 Tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar Desa dan Sewa Lahan Lapak Depan Lapangan Desa Warungdowo. • Peraturan Desa Warungdowo Nomor : 1 Tahun 2017 Tanggal 02 Januari 2017 Tentang pemanfaatan tanah kas desa yang di dalamnya diatur terkait besaran harga sewa tanah kas desa yakni Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per meter2. • Peraturan Desa Warungdowo Nomor : 6 Tahun 2020 Tanggal 26 Oktober 2020 Tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa Warungdowo yang di dalamnya diatur terkait penggunaan tanah kas desa yang digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta kepentingan umum. Bahwa Keuangan Negara berdasarkan Pasal 2 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 dijelaskan sebagai berikut : a. Hak Negara untuk memungut Pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga. c. Penerimaan Negara. d. Pengeluaran Negara. e. Penerimaan Daerah. f. Pengeluaran Daerah. g. Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah. h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum. Berdasarkan hasil audit investigatif Bersama antara Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dengan Tim Auditor Inspektorat Kabupaten Pasuruan selaku APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) yang kemudian ditindaklanjuti dengan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dituangkan pada Laporan Hasil Perhitungan (LHP) Nomor : x.700/ A.I.V/ 06.01/ 424.060/2022  Tanggal 15 Juni 2022 dengan perhitungan adalah sebagai berikut :   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdgXsZ7A8PRyDSxiW0ygjmkKNAru6a2bpkOqw2CJiMxaQR1EUSIo663t61uwbPKYilX_3jiIvOBC2fxz6iaX34-_UyJL87rn7pTKwNiZJgsvgvJTrjQzecxL2CE4J3gi4vvr_ZCIxOJdC_gZn1yZ73zFZkIQWPdbwLmjzxh135hXxv0qN9nTGkU22N/s640/GAMABR%201.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="240" data-original-width="640" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdgXsZ7A8PRyDSxiW0ygjmkKNAru6a2bpkOqw2CJiMxaQR1EUSIo663t61uwbPKYilX_3jiIvOBC2fxz6iaX34-_UyJL87rn7pTKwNiZJgsvgvJTrjQzecxL2CE4J3gi4vvr_ZCIxOJdC_gZn1yZ73zFZkIQWPdbwLmjzxh135hXxv0qN9nTGkU22N/w640-h240/GAMABR%201.jpg" width="640" /></a></div>Berdasarkan fakta lapangan yang dilakukan pemeriksaan Bersama Tim Penyidik, Tim dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan serta tim Auditor Inspektorat diketahui bahwa sebagian Lapangan Warungdowo digunakan sebagai bengkel oleh Sdr. ROMLI sehingga lapangan GOR Warungdowo tidak dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk kepentingan desa Dan apabila dilihat dari sisi pemanfaatan dapat disimpulkan bahwa Sdr. Romli menggunakan/ memanfaatkan keseluruhan luasan area Lapangan GOR Desa Warungdowo dikarenakan banyaknya barang- barang sisa yang berserakan di Lapangan GOR Warungdowo sebagai akibat dari aktivitas bengkel yang dilakukan oleh Sdr. ROMLI. Sehingga penghitungan biaya yang seharusnya dikenakan sebagai pendapatan asli desa mulai tahun 2016 sampai dengan 2020 adalah sebesar Rp1.225.816.000,00 dengan perhitungan sebagai berikut : <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwXwIh4Rh9fmr0XD4OCyYQrBSH_VBHjU-jcRzKkPU-TLstRXUC9AQpqDkg11wUo4xAlClS8htgtWJIDQNDGoCJVfQGsnnSYsJ4NaPQZtBp-pjOn-cmY4mC0-vhhcUsZ2W7YWYJcVx5qdmyV908D8FZYAICxSPseRWUpAplkO8LNG6-vc0gmEuPQwmV/s636/GAMBAR%202.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="142" data-original-width="636" height="142" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwXwIh4Rh9fmr0XD4OCyYQrBSH_VBHjU-jcRzKkPU-TLstRXUC9AQpqDkg11wUo4xAlClS8htgtWJIDQNDGoCJVfQGsnnSYsJ4NaPQZtBp-pjOn-cmY4mC0-vhhcUsZ2W7YWYJcVx5qdmyV908D8FZYAICxSPseRWUpAplkO8LNG6-vc0gmEuPQwmV/w640-h142/GAMBAR%202.jpg" width="640" /></a></div>Total biaya yang seharusnya dikenakan atas penggunaan lapangan GOR Desa Warungdowo yang digunakan aktivitas bengkel oleh Sdr. M. Romli mulai tahun 2016 sampai dengan 2021 adalah sebesar: Rp1.225.816.000 + Rp 8.113.000 = Rp1.233.969.000 Sehingga total kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh Terdakwa MOCH ROMLI adalah sebesar Rp. 1.233.969.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah). Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka hasil pengelolaan Bengkel oleh Terdakwa MOCH. ROMLI yang berdiri diatas Tanah Kas Desa / tanah kekayaan milik desa yang seharusnya masuk ke dalam kas negara, kas daerah, atau kas desa termasuk dalam ruang lingkup Keuangan Negara.   Sehingga jika kewajiban membayar segala biaya resmi yang timbul sesuai peraturan yang berlaku dan mengikat tersebut ternyata tidak masuk dalam kas negara, kas daerah, atau kas desa dinilai sebagai kerugian keuangan negara Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa MOCH. ROMLI dengan tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar ke kas desa Warungdowo maupun ke Kas Daerah dengan menguntungkan diri terdakwa sendiri, serta tindakannya yang secara terang-terangan dan secara fisik juga menghalang-halangi program Pemerintah Desa Warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.233.969.000 (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah). Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (jnt) </div>

News Tipikor Kades Muslik ‘Tak Jujur” Dalam Sidang Perkara Korupsi TKD Yang Status Tanah Verponding

Saksi Abu Sofyan, Mantan Sekretaris Desa Warungdowo Tahun 1987 - 2019: "Pencatatan letter C dilakukan sejak tahun 2002 untuk keperluan...

Kapolres Pasuruan Kota ‘Diam’ Terkait Dugaan Pungli PTSL di Desa Warungdowo Antara 650 - 4 Juta Rupiah

19.30 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><h3>#Pada Juni 2022, Polres Pasuruan Kota penah memanggil 5 warga RW 8 Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan terkait  dugaan Pungli PTSL antara Rp650 ribu - Rp4 juta yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa, Adik salah seorang Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan dalam program PTSL tahun 2020, namun “hilang bagaikan tertiup angin”#</h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwkFs-5jvn2mjM934bW4X-Hz-Dqhfd80ZTErFzmlK6kYXjEevRPIk1t-xs4bZxwyM27xz_Pp4ZdcSR5Ozg1r_65JrEIqTs286iyDiIkzK5uYdJQxF5DaCQiYrPbZ_k1qakWCT84xYy5LLL1IBdShXIdOwHKKJuaYgV4d8ogO3UWeNLYkMcwlwUbbMZ/s1280/sertifikat.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="960" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwkFs-5jvn2mjM934bW4X-Hz-Dqhfd80ZTErFzmlK6kYXjEevRPIk1t-xs4bZxwyM27xz_Pp4ZdcSR5Ozg1r_65JrEIqTs286iyDiIkzK5uYdJQxF5DaCQiYrPbZ_k1qakWCT84xYy5LLL1IBdShXIdOwHKKJuaYgV4d8ogO3UWeNLYkMcwlwUbbMZ/s16000/sertifikat.jpg" /></a></div>BERITAKORUPSI.CO - “Penegakan hukum dan pemberantasan Korupsi sepertinya bukan apa kata Undang-Undang tetapi apa kata Aparat Penegak Hukum (APH) yang punya kewenangan untuk melaksanakannya dan siapa pula yang terlibat. Jadi tak salah bila masyarakat menilai bahwa hukum itu tajam ke bawah tumpul ke atas”. Mungkin inilah yang terjadi atas dugaan adanya Pungli (Pungutan Liar) dalam program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) pemberian Sertifikat tanah gratis oleh pemerintah bagi masyarakat Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan pada tahun 2020 lalu dengan menarik biaya sebesar Rp650.000 untuk staus tanah perorangan bagi 950 peserta, dan 4 juta rupiah sebanyak 42 peserta dengan status tanhanya adalah ‘Verponding’ yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa Warungdowo M. Muslik, adik salah seorang anggota DPRD Kabupaten Pasuruan Baca juga: Warga Pemilik Bengkel di Tanah Verponding Diadili Korupsi TKD Rp1.2 M - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/08/warga-pemilik-bengkel-di-tanah.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/08/warga-pemilik-bengkel-di-tanah.html</a> Mengapa? Karena kasus adanya dugaan Pungli dalam program PTSL di Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, pernh ditangani Polres Pasuruan Kota namun hingga hari ini tak ada kelanjutannya, “hilang bagaikan terhebus angin”. Padahal, sekitar Juni 2022, Polres Pasuruan Kota penah memanggil 5 warga RW 8 Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan terkait dugaan Pungli PTSL di Desa Warungdowo. Hal ini disampaikan salah seorang warga peserta PTSL yang ditemui beritakorupsi.co saat melakukan penelusuran ke lapangan pada Sabtu dan Minggu, 13 dan 14 Agustus 2022 Mengapa Polres Pasuruan Kota yang menanganinya? Karena Desa Warungdowo berada di wilayah hukum Polres Pasuruan Kota. Selain itu, menurut sumber beritakoorupsi.co, bahwa kasus dugaan Pungli PTSL Desa Warungdowo ini pernah ada LI (Laporan Infrmasi) ke Mabes Polri, dari Mabes Polri turun ke Polda Jatim dan dari Polda Jatim diteruskan ke Polres Pasuruan Kota untuk ditandak lanjuti “Ada 5 orang yang pernah dipanggil ke Polres Pasuruan Kota dari RW 8 setelah Fdul Fitri tahun ini. Tapi setelah itu nggak tau lagi kelanjutannya. Tolong nama kami tidak disebutkan,” beberapa warga yang juga peserta PTLS dan minta namanya tidak sebutkan demi keselamatan dirinya saat ditemui beritakorupsi.co pada Sabtu, 13 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wib “Ikut dalam program PTSL? Berapa biaya yang ditarik? Apakah pernah dikumpulkan atau ada rapat? Lalu kemana uang itu disetorkan?,” tanya beritakorupsi.co Menurut warga, perbedaan biaya yang ditarik dari masyarakat peserta PTSL adalah dilihat dari status tanah. Kalau tanah tersebut adalah milik perorangan, biayanya sebesar Rp650 ribu, dan kalau tanah itu adalah milik ‘Verponding’ dikenakan biaya sebesar 4 juat rupiah tanpa ada rapat antara masyarakat dengan perangkat Desa “Tidak pernah ada rapat, hanya mulut ke mulut. Biayanya dibedakan. Kalau tanah perorangan ditarik enam ratus lima puluh ribu, kalau tanah Verponding ditarik empat juta. Uang kami setorkan ke Pak Edi Carik baru, ke Bu Wiwik perangkat Desa dan Bu Har Bendahara Desa,” kata warga “Tapi saya penah juga ke Kepala Desa,” kata warga lain Yang menarik dari penjelasan warga Desa Warungdowo ini adalah terkait tanah ‘Verponding’ yang sudah ditempati selama kurang lebih 40 tahun, dan yang diinginkan warga adalah sesuai prosedur ada hak pelepasan bukan sertifikat PTSL “Dulu tanah itu dibeli orang tua saya sudah lama ada kurang lebih empat puluh tahun, ukurannya 9 kali 12 harganya sembilan ribu tapi tidak ada suratnya. Katanya tanha itu milik pegawai PLN.,” kata salah seorang warga yang sudah berusia sekiatar 60 tahun “Ada petok D-nya. Tapi pada saat kami mengurus pajaknya di Desa, petok D-nya diambil Kepala Desa dan tidak dikembalikan katanya akan diurus setifikatnya. Kami diminta empat juta untuk biaya sertifikat. Pernah kami tanyakan karena malah kalau PTSL tapi Kepala Desa marah dan mengatakan akan mengambilan uang tapi sertifikat diambil,” kata waga yang lain sambil menunjukan setifikat miliknya “Lalu apa yang diingian warga dari penarikan biaya PTSL? Andaikan ada proses hukum lalu sertifikat akan disita sebagai bukti, bagaimana?,” tanya beritakorupsi.co “Ya nggak apa-apa kalau di tarik yang penting ada proses hukum,” kata warga <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoNQRc8VFd_uSAdQDjDKgZHaZVsVX-nunfLpuvizh7Com8gxQB8p-NT4mDInAVi_xC2oFvv-vCYJaimILC4kEcjtl7F1oYpdon7iRJsOXQrToPIUwqQKEnr4I2kwheq8KAAyy6IpuBFvRSc0d4A9gaXIorJIrPJ-O9WFLh5prW95LfL_h-iwmdCQJg/s900/SURAT.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="900" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoNQRc8VFd_uSAdQDjDKgZHaZVsVX-nunfLpuvizh7Com8gxQB8p-NT4mDInAVi_xC2oFvv-vCYJaimILC4kEcjtl7F1oYpdon7iRJsOXQrToPIUwqQKEnr4I2kwheq8KAAyy6IpuBFvRSc0d4A9gaXIorJIrPJ-O9WFLh5prW95LfL_h-iwmdCQJg/w640-h426/SURAT.jpg" width="640" /></a></div>Selain dugaan Pungli PTSL, beritakorupsi.o juga menerima informasi dari warga Desa Warungdowo terkait pembangunan 36 lapak (kios) ditanah yang diduga milik PT KAI Daop IX yang terletak di pinggir Ralan raya didepan lapangan GOR Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan sebagai tanah negara bekas RVO (Recht van Opstal) Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage yang di klaim sebagai Tanah Kas Desa (TKD) Sehingga Moch. Romli, warga Desa Warungdowo yang membuka usaha bengkel di tanah tersebut sejak tahun 2013 (sebelumnya ditepati orang tuanya pada tahun 1970) diadili sebagai Terdakwa Korupsi TKD atas laporan Kepala Desa M. Muslik ke Kejari Kabupaten Pasuruan Pembangunan 36 lapak tersebut di bangun pada tahun 2015 oleh Kepala Desa Warungdowo M. Muslik, dan menjualnya ke masyarakat sebesar Rp25.500.000 per lapak dengan menjanjikan sebagai hak pakai selama 18 tahu tanpa memberikan secarik kertas sebagai bukti Namun seiring dengan laporan Kepala Desa Warungdowo M. Muslik ke Kejari Kabupaten Pasuruan terkait dugaan Korupso TKD pada januari 2022, barulah Kepala Desa M. Muslik membuat surat dengan tahun mundur, berupa “Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah Pembangunan Lapak Depan Lapangan Perdes Nomor 141/20/KEP/424.217/2.02/2015, namun baru ditandatangani pada tahun 2022 “Itu (lapak) dibagun tahun 2015 ada 36 lapak. Kalau tidak salah itu adalah tanah PT KAI. Nggak jauh dari sini stasiun kereta api. Katanya dulu sebagai hak pakai selama 18 tahun, harganya dua puluh lima juta lima ratus. DP-nya sepuluh juta lima ratus dan sisanya diangsur tidak ada suratnya. Surat dikasih setelah ada kasus ini (kasus dugaan korupsi TKD),” kata salah seorang warga yang meminta namanya dirahasaikan demi keselamatan dirinya. Terkait hal ini, beberapa kali beritakoorupsi.co menanyakkan hal tersebut kepada Kepala Desa M. Muslik dengan mengirim pesan melalui App WhastApp namun tak mau memberikan komentar sekalipun pesan sudah terliha dibaca dengan tanda centang dua berwarna biru Anehnya adalah, Kapolrs Pasuruan Kota AKBP R.M Jauhari S.H S.I.K. M.SI hanya diam  dan tak memberikan komemtar apapun saat beritakorupsi.co menanyakan terkait dugaan Pungli PTSL di Desa Warungdowo. Ada apa?. “Saya masih ambil arahan, perintah,” jawab AKBP R.M Jauhari S.H S.I.K. M.SI (Senin, 15 Agustus 2022 sekitar pukul 09.43 Wib) saat beritakorupsi.co memperkenalkan diri dan kemudian menanyakkan terkait adanya dugaan pungli PTSL melalui pesan WhastApp serta melampirkan salah satu foto sertifikat milik warga. Namun hingga berita ditayangkan sang Kapolres tak ada kabar lagi. (Jnt)  </div>

News Tipikor Kapolres Pasuruan Kota ‘Diam’ Terkait Dugaan Pungli PTSL di Desa Warungdowo Antara 650 - 4 Juta Rupiah

#Pada Juni 2022, Polres Pasuruan Kota penah memanggil 5 warga RW 8 Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan terkait dugaan...

Warga Pemilik Bengkel di Tanah Verponding Diadili Korupsi TKD Rp1.2 M

06.33 beritakorupsi 1

<div style="text-align: justify;"><h3>Terdakwa Moch. Romli: “Saya diintimidasi di Rutan dengan memaksa saya untuk menandatangani surat kuasa kepada pengacara Wiwik yang dipilih Jaksa, padahal saya sejak awal sudah didampingi pengacara”</h3><h3></h3><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg59JQpsgrQw6GJmb9ZkTNg5aNU5CP8FGGzC51tizrpOLqhCqBWV_3HAMujxVYRgyoaG1UJAq5HXyzzahRoXxSeiHWA4gMvyS5ncupp7u4IUod4HNR5bWOLbTxAUxVy_VVoNUNoAFAtcm8rWivOWTcQtlfj3PRQJN1pmRBouSxV1UD2S478Tkd4kurA/s1280/lapangan%20warungdowo....jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="604" data-original-width="1280" height="302" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg59JQpsgrQw6GJmb9ZkTNg5aNU5CP8FGGzC51tizrpOLqhCqBWV_3HAMujxVYRgyoaG1UJAq5HXyzzahRoXxSeiHWA4gMvyS5ncupp7u4IUod4HNR5bWOLbTxAUxVy_VVoNUNoAFAtcm8rWivOWTcQtlfj3PRQJN1pmRBouSxV1UD2S478Tkd4kurA/w640-h302/lapangan%20warungdowo....jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Tanah negara bekas RVO (Recht van Opstal) yang menjadi Tanah Kas Desa  (foto penelusuran google) </td></tr></tbody></table><h3>“Apakah kasus dugaan Korupsi TKD yang dilaporkan oleh Kepala Desa untuk menutupi kasus dugaan Korupsi PTLS tahun 2020 yang menarik biaya Rp4 juta per orang yang dikabarkan bawa tanah tersbut adalah milik PT KAI Daop IX?”</h3>BERITAKORUPSI.CO - Jakarta baru-baru ini dihebohkan dengan “Drama polisi tembak polisi CCTV hilang”. Di Jawa Timur, tepatnya di Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, ada “Drama” seorang warga diadili sebagai Terdakwa Korupsi Tanah Kas Desa (TKD) karena membuka usaha bengkel di tanah Verponding Kedua kasus tersebut diatas, mungkin untuk pertama kalinya terjadi dalam sejarah Indonesia sejak merdeka tahun 1945 silam yang tak lama lagi merayakan usia ke- 77 tahun. Terlebih sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tanah negara bekas Hak Opstal Verponding berubah menjadi Tanah Kas Desa (TKD) Pada awal tahun 2022, Moch. Romli, warga Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, dilaporkan oleh M. Muslik selaku Kepala Desa ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan karena membuka bengkel di tanah negara bekas Hak Opstal Verponding Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage yang terletak di Desa Warungdowo yang oleh warga sekitar dikenal dengan lapangan olah raga Desa Warungdowo Hasilnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kabupaten Pasuruan menyeret Moch. Romli ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya untuk diadili sebgai Terdakwa dugaan Tindak Pidana Korupsi TKD yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.2 miliar karena Terdakwa tidak menyetorkan hasil usaha bengkel ke Kas Desa. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah dan / atau sejak kapan tanah negara bekas Hak Opstal Verponding Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage yang terletak di Desa Warungdowo menjadi milik Desa atau Tanah Kas Desa? Apakah letter C Desa Warungdowo dengan Nomor Persil 76 Kelas Desa d.II dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dengan Nomor Objek Pajak 35.14.180.002.000-2471.7 yang terdaftar di Desa Warungdowo adalah sebagai bukti kepemilikan bahwa tanah negara bekas RVO (Recht van Opstal) Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage sebagai Tanah Kas Desa? Kalau memang tanah negara bekas RVO (Recht van Opstal) Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage tersebut adalah Tanah Kas Desa, mengapa tidak dikuasai atau dimanfaatkan oleh Kepala Desa Warungdowo sejak dulu? Bukankah TKD salah satu sumber penghasilan dan menjadi “rebutan” para Kepala Desa? <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1XcBWJd0wyMAad99gYdLRaEhxZbn1RZq_Zszz983kvVoNErspGq66iCG1LBS71aT5ZE7uucWL4dx9S7sR_K4HaPnOIjIN6x1ZcGtvXKs5SdThmRlqiKPV_ESjNkBwlTmMDPfANITTISq0ixKLiL5hBvVvkLNdOASF58mBzTuylFe3oOr7n5P3sW3u/s1600/SK-%20Kades.jpg" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1200" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1XcBWJd0wyMAad99gYdLRaEhxZbn1RZq_Zszz983kvVoNErspGq66iCG1LBS71aT5ZE7uucWL4dx9S7sR_K4HaPnOIjIN6x1ZcGtvXKs5SdThmRlqiKPV_ESjNkBwlTmMDPfANITTISq0ixKLiL5hBvVvkLNdOASF58mBzTuylFe3oOr7n5P3sW3u/w480-h640/SK-%20Kades.jpg" width="480" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Surat Keterangan Ijin Usaha </td></tr></tbody></table>Kalau memang tanah negara bekas RVO (Recht van Opstal) Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage tersebut adalah Tanah Kas Desa, mengapa pada tahun 2013, Kepala Desa Warungdowo M. Muslik mengeluarkan Surat Keterangan Usaha bengkel kepada Moch. Romli? Bukankah Kepala Desa dan Moch. Romli membuat surat keterangan sewa menyewa pengelolaan Tanah Kas Desa?. Aneh bukan? Atau laporan ini dibuat oleh Kepala Desa Warungdowo M. Muslik untuk menutupi kasus dugaan Korupsi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2020 yang menarik biaya sebesar 4 juta rupiah per orang? Dimana tanah tersebut dikabarkan adalah tanah milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop IX? Hal inilah yang disampaikan oleh Terdakwa Moch. Romli kepada beritakorupsi.co melalui sambungan telepon seluler dari Rutan (rumah tahanan negara) Kelas II B Bangil dengan meminjam Handphone (HP) petugas Rutan Moch. Romli menjelaskan, pada tahun 1970, tanah negara bekas RVO (Recht van Opstal) Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage ditempati oleh orang tuanya, M. Soleh. Dan setelah M. Soleh meninggal dunia pada tahun 1986, tanah tersebut kosong. dan kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat menjadi tempat kegiatan seperti olah raga, pameran dan lain-lain secara gratis “Tahun 1970 tanah itu ditempati oleh Bapak saya, M. Soleh. Pada tahun 1986, Bapak saya meninggal sehingga tanah itu sempat kosong dan kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan. Makanya dikenal dengan lapangan  GOR Desa Warungdowo,” kata Romli dari ujung teleponnya. Romli menjelaskan, pada tahun 2013, tanah itu dipergunakan sebagai tempat usaha dengan membuka bengkel bus truk body dan repair, sesuai dengan surat keterangan usaha Nomor. Reg. 471/128//424.217.2.02/2013 tanggal 15 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Warungdowo yang ditandatangani M. Muslik selaku Kepala Desa “Tahun 2013 tanah itu saya pakai untuk buka bengkel, dan saya mengurus surat ijin usaha ke Kepala Desa,” imbuhnya Moch. Romli menuturkan, pada tahun 2019, Kepala Desa Warungdowo M. Muslik mendatanginya dan meminta agar memindahkan bengkelnya dari Timur ke sisi Barat dengan alasan mengganggu kantor PBNU. Padahal, lanjut Moch. Romli, pengurus PBNU tidak pernah menegur atau keberatan. “Tahun 2013 samapi tahun 2015, bengkel itu masih sepi tapi saya mempekerjakan 2 oarng. Tahun 2016 baru mulai ramai dan saya mempekerjakan 6 orang. Tahun 2019, saya didatangi Kepala Desa dan menyuruh saya untuk memindahkan bengkel dari Timur ke Barat alasannya mengganggu kantor PBNU,” kata Romli Moch. Romli pun menceritakan awal mula timbulnya masalah antara dirinya dengan Kepala Desa Warungdowo M. Muslik, yaitu pada sekitar bulan Mei 2021, dimana dirinya menerima surat somasi dari Kepala Desa hingga berujung laporan ke Kejari Kabupaten Pasuruan “Pada sekitar bulan Mei sehabis Idul Fitri 2021, saya disomasi oleh Kepala Desa. Saya diminta mengosongkan lahan dalam waktu 7 hari. Seminggu kemudian somasi kedua, saya diminta mengosongkan dalam waktu 3 hari, kalau saya tidak mengosongkan akan di laporkan ke aparat pengegak hukum,” ucap Moch. Romli. Merasa tak bersalah, Moch. Romli pun melaporkan surat somasi dari Kepala Desa ke Polres Pasuruan Kota, karena letak usaha bengkel miliknya masuk dalam wilayah hukum Polres Pasuruan Kota. Namun laporan itu di SP3 kan alias dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti “Saat itu juga saya melaporkan ke Polres Pasuruan Kota tapi dua bulan kemudian di SP3 alasannya tidak cukup bukti,” Moch. Romli menuturkan, pada tanggal 13 Januari 2022, dirinya mengetahui kalau Kepala Desa melaporkannya ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan. Hal itu diketahuinya dari pemberitaan di media masa. Dan pada tanggal 26 Januari 2022, Moch. Romli menerima surat klarifikasi dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan. “Tanggal 13 Januari 2022 saya dilaporkan, saya mengetahui dari media masa. Tanggal 26 Januari 2022, saya menerima surat klarifikasi dari Kejari. Saya ditanyai tentang tanah tempat bengkel. Ya saya jelaskan kalau tanah itu adalah RVO (Recht van Opstal),” katanya Pada tanggal 10 Februari 2022, Moch. Romli menerima surat panggilan dari Kejari Kabupaten Pasurusan, dan sekitar 10 menit kemudian dijadikan Tersangka dan ditahan dengan pengawalan dari Polisi dan TNI “Tanggal 10 Pebruari 2022, saya menerima surat panggilan dari Kejari. Sekitar 10 menit saya ditanyain langsung dijadikan Tersangka. Disitu sudah banyak Wartawan, polisi saya seperti teroris. Saya diantar ke rutan menggunakan bis dikawal TNI,” ucap Moch. Romli Moch. Romli mengatakan, beberapa hari setelah di tahan di Rutan, ada pencara dan beberapa Jaksa dari Kejari Kabupaten Pasuruan mendatanganinya dan meminta untuk menandatangani surat kuasa, namun ditolaknya “Beberapa hari setelah saya ditahan, ada pengacara namanya Wiwik di temani 4 orang Jaksa yang saya ingat namanya Taufik dan Dimas Rangga. Waktu Wiwik menemi saya mereka diluar. Wiwik meminta saya untuk menandatangani surat kuasa tapi saya tolak. Setelah itu masuklah Jaksa. Jaksa marah dan memukul meja karena saya menolak menandatangani surat kuasa karena saya sudah ada pengacara. ,” kata Moch. Romli</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sementara, saat beritakorupsi.oc menanyakan terkait status tanah negara bekas RVO (Recht van Opstal) Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage yang dilaporkan sebagai TKD dan dugaan penarikan biaya PTSL, ke Kepala Desa melalui pesan WhastApp pada, Jumat, 12 Agustus 2022, tak ada tanggapan walau pesan tersebut sudah dibaca dengan tanda centaang biru 2</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sealin itu, hingga berita ini ditayangkan di laman beritakorupsi,co terkait apa yang disampaikan Terdakwa, belum ada tanggapan darri pihak Kejari Kabupaten Probolinggo </div><div style="text-align: justify;"> Merasa dikriminalisasi, Moch. Romli melalui pengacaranyapun mengajukan permohonan gugatan ke Pengadilan Negeri Bangil dengan Nomor Perkara 20/Pdt.G/2022/PN.Bil taggal 04 April 2022 yang hingga saat ini masih proses persidangan Penasehat Hukum Penggugat dalam surat gugatannya menjelsakan, bahwa sejak sekitar tahun 1970-an, orang tua pemohon telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun Warungdowo Utara, Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek,  Kabupaten Pasuruan yang lebih dikenal dengan lapangan Desa Warungdowo. Setelah orang tua penggugat meninggal dunia kemudian penguasaan atas tanah tersebut diteruskan oleh pemohon dengan cara mendirikan bangunan semi permanen di atas sebidang tanah tersebut untuk keperluan usaha hingga saat ini Berdasarkan data dan informasi, diketahui jika sebidang tanah tersebut adalah tanah bekas RVO (Recht van Opstal) Nomor 1251 ditulis juga SVN dan gambar situasi Nomor 1719/198 atas nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage Namun kemudian, pemohon disomasi oleh Kepala Desa Warungdowo sebagaimana surat somasinya masing-masing Nomor 470/557/424.313.2.02/2021 tanggal 6 Agustus 2021 junto somasi Nomor 470/557/424.313.2.02/2021 tanggal 31 Juli 2021. Somasi tersebut pada pokoknya meminta agar pemohon membongkar bangunan milik pemohon dan menyerahkan tanah Aqua kepada Kepala Desa Warungdowo dengan dalil bahwa tanah Aqua diklaim sebagai Tanah Kas Desa yang selanjutnya disingkat TKD dan akan difungsikan untuk fasilitas umum yang didasarkan kepada Peraturan Desa Warungdowo Keanehannya adalah terhadap tanah bekas hak barat tersebut telah diterbitkan letter C oleh Kepala Desa Warungdowo yaitu letter C nomor 2069 Persil Nomor 76. Padahal yang menunjukkan bahwa tanah aquo adalah tanah bekas RVO/tanah yang dikuasai langsung oleh negara (bukti terlampir) Selain bukti sebagaimana lampiran 2 tersebut di atas, hal itu juga didasarkan kepada Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur beserta lampirannya nomor 1238/520.1/35/1991 tertanggal 4 September 1991 tentang pelepasan hak atas sebagian tanah aquo kepada 53 orang/masyarakat menjadi hak milik. Dan surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan nomor 996/8-35.14.100/IV/2022 tanggal 19 April 2022 tentang surat balasan informasi atas sebidang tanah (bukti terlanpir) Nah, sementara Pengacara Negara dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan mewakili Kepala Desa selaku Termohon/Tergugat mengakui bahwa tanah tersebut adalah tanah tanah bekas RVO (Recht van Opstal) bukan tanah TKD Dalam surat jawaban Termohon/Tergugat menjelaskan,kalau tanah yang di sebut sebagai TKD adalah tanah bekas RVO (Recht van Opstal) atau tertulis SVN Nomor 1251 ditulis juga SVN dan gambar situasi Nomor 1719/198 atas nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage adalah milik penggugat. Justru didalam gugatan disebutkan dengan terang benderang jika sebidang tanah tersebut adalah tanah bekas RVO (Recht van Opstal) Nomor 1251 ditulis juga SVN dan gambar situasi Nomor 1719/198 Termohon/Tergugat melalui Pengacara Negara dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan menyatakan, bahwa uraian tentang waktu penguasaan oleh tergugat atas tanah bekas RVO nomor 1251 dan gambar situasi nomor 1719/1981 tersebut hanyalah merupakan uraian kronologis peristiwa untuk dirumuskan ke dalam suatu peristiwa hukum tentang adanya suatu hak penguasaan dan hak kebendaan. Sehingga terdapat korelasi antara peristiwa hukum dengan dasar hukum suatu gugatan oleh karena itu perlu kiranya dipahami tentang perbedaan antara hak atas tanah dan hak penguasaan atas tanah Anehnya dalah terkait dakwaan JPU terhadap Terdakwa Moch. Romli yang mengatakan, perbuatan Terdakwa Moch. Romli telah dengan secara sengaja tidak memenuhi kewajibannya untuk menyetorkan ke kas desa maupun kas daerah dan tetap menjalankan usaha bengkelnya sedangkan diketahui dan disadari sepenuhnya oleh mereka bahwa Tanah tersebut masih berstatus sebagai Tanah Kas Desa atau setidak-tidaknya merupakan kekayaan milik daerah / desa tidak sesuai dengan  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan itu, dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku JPU mengatakan, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Moch. Romli  dengan tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar ke kas desa Warungdowo maupun ke Kas Daerah dengan menguntungkan diri terdakwa sendiri, serta tindakannya yang secara terang-terangan dan secara fisik juga menghalang-halangi program Pemerintah Desa Warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.233.969.000, Total biaya yang seharusnya dikenakan atas penggunaan lapangan GOR Desa Warungdowo yang digunakan aktivitas bengkel oleh Sdr. M. Romli mulai  tahun 2016    sampai dengan 2021 adalah sebesar Rp1.225.816.000 + Rp 8.113.000 = Rp1.233.969.000,00. Sehingga total kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh Terdakwa Moch. Romli  adalah sebesar Rp1.233.969.000 Yang lebih anehnya lagi adalah, JPU menyebutkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan itu, dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku Apakah masyarakat dapat dikenakaan sangsi atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, atau hal itu dikenakan kepada penyelenggara /PNS ? Tak kalah anehnya adalah, JPU dapat membuat hitung-hitungan tentang kerugian keuangan negara sebesar Rp1.233.969.000 akibat terdakwa tidak menyetorkan hasil usaha bengkelnya sejak tahun 2016 hingga 2021. Padahal terdakwa membuka usaha bengkel sudah sejak tahun 2013 sesuai dengan surat keterangan usaha Nomor. Reg. 471/128//424.217.2.02/2013 tanggal 15 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Warungdowo yang ditandatangani M. Muslik selaku Kepala Desa Pertanyaannya adalah, mengapa JPU tidak menyebutkan dasar hukum atas pengelolaan TKD yang dimasud? Apakah ada surat keterangan atau pernyataan sewa menyewa atas TDK yang dimaksud? Apakah Kepala Desa lupa atas surat keterangan usaha yang dikeluarkannya pada tahun 2013? Mengapa Kepala Desa mengeluarkan Surat Keterangan Usaha, bukan surat keterangan atau surat kernyataan sewa menyewa dengan menyebutkan nilai nominal yang harus dibayar oleh Terdakwa? Mengapa JPU hanya menyebutkan, berdasarkan fakta lapangan yang dilakukan pemeriksaan Bersama Tim Penyidik, Tim dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan serta tim Auditor Inspektorat diketahui bahwa sebagian Lapangan Warungdowo digunakan sebagai bengkel oleh Sdr. Romli Sehingga lapangan GOR Warungdowo tidak dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk kepentingan desa dan apabila dilihat dari sisi pemanfaatan dapat disimpulkan bahwa Sdr. Romli menggunakan/ memanfaatkan keseluruhan luasan area Lapangan GOR Desa Warungdowo dikarenakan banyaknya barang- barang sisa yang berserakan di Lapangan GOR Warungdowo sebagai akibat dari aktivitas bengkel yang dilakukan oleh Sdr. ROMLI. Sehingga penghitungan biaya Ironisnya, Majelis Hakimpun menolak Eksepsi atau keberatan Terdakwa melalui Penasehat Hukum-nya atas surat dakwaan JPU. Apakah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya sependapat dengan JPU bahwa tanah negara bekas RVO (Recht van Opstal) Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage tersebut adalah Tanah Kas Desa?. Dalam surat dakwaan JPU dijelaskan, bahwa ia terdakwa MOCH ROMLI, pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2021 bertempat di Lapangan Warungdowo Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur Atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Dengan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Bermula pada Tahun 2014, Terdakwa Moch ROMLI mendirikan bangunan semi permanen dengan membuat pondasi-pondasi serta pengecoran lantai guna membuka usaha bengkel mobil tanpa dilengkapi suatu perijinan yang dilakukan diatas tanah kas desa yang berlokasi pada lapangan atau GOR warungdowo desa warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan, Dan tanah tersebut tercatat pada Buku Letter C Desa Warungdowo dengan nomor Persil 76 kelas desa d.II luas 9.000 m2 dan belum sama sekali ada perubahan serta berdasarkan nomenklatur pada SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Tahun 2021 dengan Nomor Objek Pajak : 35.14.180.002.000-2471.7 Nama Alamat Objek Pajak GOR Warungdowo Desa Warungdsowo Kabupaten Pasuruan dengan Luas 9.000 m2. (Sembilan ribu meter persegi). Dan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 seiring berkembangnya usaha bengkel milik Terdakwa Moch ROMLI semakin banyak menempati lahan pada Lapangan / Gor Warungdowo  yang digunakan sebagai tempat parkir mobil-mobil, maupun truck yang menjadi pelanggan bengkel tersebut. Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2014 Tanggal 6 Agustus 2014 Tentang Pembangunan Pasar Desa Warungdowo, maka lapangan/gor warungdowo difungsikan sebagai pasar desa yang direncanakan akan dibangun lapak sebanyak 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) buah dengan ukuran luas setiap lapaknya adalah 12 meter2 (3 x 4 meter2). Pada Tahun 2015 dimulai pembangunan beberapa lapak di Lapangan/gor warungdowo dengan dasar Peraturan Desa Warungdowo Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Pembangunan dan Pengelolaan Lapak Depan Lapangan Desa Warungdowo Tanggal 09 Januari 2015 yang dimana pada tahap awal ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian warga masyarakat sekitar. Adapun kewajiban yang harus dipenuhi adalah membayar sewa lapak untuk maksimal 18 Tahun sejak tahun 2015 sampai dengan 2033 senilai Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dapat dibayar secara tunai maupun cicilan/angsuran. Dan berdasarkan Peraturan Desa Warungdowo Nomor : 3 Tahun 2015 Tanggal 07 September 2015 Tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar Desa dan Sewa Lahan Lapak Depan Lapangan Desa Warungdowo dengan kewajiban bagi penyewa membayar retribusi harian lapak senilai Rp2.000 (dua ribu rupiah) dan biaya sewa lahan pasar desa tahunan senilai Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah). Dan pengelolaan lapak pada pasar desa tersebut dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Warung dowo untuk dimanfaatkan sepenuhnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa. Pada Tahun 2016 Terdakwa Moch. ROMLI menghalangi kegiatan Upacara 17 Agustus dengan melawan pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Pohjentrek karena tidak mau ditertibkan dan tidak mau memindahkan barang-barang serta mobil-mobil milik pelanggannya yang terparkir dan menguasai secara dominan di lapangan/gor warungdowo dan pada akhirnya kegiatan Upacara 17 Agustus tersebut berpindah ke tempat lain. Sehingga dengan adanya pemakaian lahan lapangan / gor warungdowo secara dominan oleh Terdakwa MOCH. ROMLI juga menghambat kegiatan olahraga siswa-siswi SD Negeri Warungdowo pada masa sebelum pandemi covid-19 yang pada akhirnya juga dialihkan ke tempat lain.   Pada Tahun 2017 Terdakwa Moch. Romli tidak mentaati adanya aturan baru dalam pemanfaatan tanah kas desa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Desa Warungdowo Nomor : 1 Tahun 2017 Tanggal 02 Januari 2017 Tentang pemanfaatan tanah kas desa yang di dalamnya diatur terkait besaran harga sewa tanah kas desa yakni Rp1.000 (seribu rupiah) per meter2.   Pada Tahun 2020 dengan dikeluarkannya Peraturan Desa Warungdowo Nomor : 6 Tahun 2020 Tanggal 26 Oktober 2020 Tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa Warungdowo yang di dalamnya diatur terkait penggunaan tanah kas desa yang digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta kepentingan umum yaitu pada lapangan/gor warungdowo. Dan pada akhirnya program desa pada Tahun 2020 tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena mendapatkan perlawanan secara fisik dari Terdakwa Moch. ROMLI yang menempati mayoritas luas lahan lapangan/gor warungdowo. Kegiatan bengkel milik Terdakwa Moch. Romli sejak mulai awal berdiri kurang lebih pada tahun 2014 hingga pada tahun 2021 tidak memiliki ijin maupun sama sekali serta tidak ada pemasukkan ke kas desa maupun (BUMDes) Badan Usaha Milik Desa warungdowo dalam bentuk apapun dan tidak ada pendapatan yang masuk ke kas daerah. Sementara masyarakat lainnya apabila akan melakukan aktivitas berdagang menggunakan lahan tanah kas desa pada lapangan/gor warungdowo harus memenuhi persyaratan dengan membayar sewa, retribusi, dan kewajiban mengikat lainnya kepada Badan Usaha Milik Desa Selaku pihak yang mengelola lapangan/gor warungdowo sebagai pasar desa warungdowo. Dan. Kegiatan bengkel milik Terdakwa Moch. ROMLI selama ini sangat sulit untuk ditertibkan dan selalu mendapatkan perlawanan secara fisik dari Terdakwa Moch. ROMLI sehingga Pemerintah Desa Warungdowo mengalami kendala untuk kemudian melaksanakan program-program Desa Warungdowo. Perbuatan Terdakwa Moch. Romli telah dengan secara sengaja tidak memenuhi kewajibannya untuk menyetorkan ke kas desa maupun kas daerah dan tetap menjalankan usaha bengkelnya sedangkan diketahui dan disadari sepenuhnya oleh mereka bahwa Tanah tersebut masih berstatus sebagai Tanah Kas Desa atau setidak-tidaknya merupakan kekayaan milik daerah / desa tidak sesuai dengan  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan itu, Dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku adalah sebagai berikut : • Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang pada pokoknya menyatakan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”; • Pasal 77 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang pada pokoknya menyatakan “Pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi dan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa”; • Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”; • Pasal 14 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, yang pada pokoknya menyatakan “hasil pemanfaatan kekayaan desa (termasuk didalamnya tanah kas desa) yang dimaksud dalam pasal 8, pasal 9 ,Pasal  10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 merupakan penerimaan/pendapatan desa dan pendapatan desa tersebut wajib seluruhnya disetorkan pada Rekening Kas Desa”; • Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa Jo. Pasal 18 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Aset Desa, yang pada pokoknya menyatakan “hasil pemanfaatan (termasuk didalamnya tanah kas desa) sebagaimana dalam pasal 12, pasal 14, dan Pasal  15 merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke Rekening Kas Desa”. • Peraturan Desa Warungdowo Nomor : 5. Tahun 2014 Tanggal 06 Agustus 2014 Tentang Pembangunan Pasar Desa Warungdowo. • Peraturan Desa Warungdowo Nomor : 1 Tahun 2015 Tanggal 09 Januari 2015. Tentang Pembangunan dan Pengelolaan Lapak Depan Lapangan Desa Warungdowo. • Peraturan Desa Warungdowo Nomor : 3 Tahun 2015 Tanggal 07 September 2015 Tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar Desa dan Sewa Lahan Lapak Depan Lapangan Desa Warungdowo. • Peraturan Desa Warungdowo Nomor : 1 Tahun 2017 Tanggal 02 Januari 2017 Tentang pemanfaatan tanah kas desa yang di dalamnya diatur terkait besaran harga sewa tanah kas desa yakni Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per meter2. • Peraturan Desa Warungdowo Nomor : 6 Tahun 2020 Tanggal 26 Oktober 2020 Tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa Warungdowo yang di dalamnya diatur terkait penggunaan tanah kas desa yang digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta kepentingan umum. Bahwa Keuangan Negara berdasarkan Pasal 2 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 dijelaskan sebagai berikut : a. Hak Negara untuk memungut Pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga. c. Penerimaan Negara. d. Pengeluaran Negara. e. Penerimaan Daerah. f. Pengeluaran Daerah. g. Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah. h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum. Berdasarkan hasil audit investigatif Bersama antara Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dengan Tim Auditor Inspektorat Kabupaten Pasuruan selaku APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) yang kemudian ditindaklanjuti dengan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dituangkan pada Laporan Hasil Perhitungan (LHP) Nomor : x.700/ A.I.V/ 06.01/ 424.060/2022  Tanggal 15 Juni 2022 dengan perhitungan adalah sebagai berikut :  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiieBakQ5lDeDPRzy_lnNPegWU0vUijS2-i1ExeFSg0rbji50uAI-V2438H7wcglPKmELshgEgO1kDv-YnwdByxlf6oDBO05puEC69X4a_gmg_DlhJOsHpyyuEx0sI_GsWQwzH1gPfOsdlixmnH25ssefcvif7PpU_1j7KyEImi4Xw7u8Zay5AMf8UU/s3384/GAMABR%201.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1272" data-original-width="3384" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiieBakQ5lDeDPRzy_lnNPegWU0vUijS2-i1ExeFSg0rbji50uAI-V2438H7wcglPKmELshgEgO1kDv-YnwdByxlf6oDBO05puEC69X4a_gmg_DlhJOsHpyyuEx0sI_GsWQwzH1gPfOsdlixmnH25ssefcvif7PpU_1j7KyEImi4Xw7u8Zay5AMf8UU/w640-h240/GAMABR%201.jpg" width="640" /></a></div>Berdasarkan fakta lapangan yang dilakukan pemeriksaan Bersama Tim Penyidik, Tim dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan serta tim Auditor Inspektorat diketahui bahwa sebagian Lapangan Warungdowo digunakan sebagai bengkel oleh Sdr. ROMLI sehingga lapangan GOR Warungdowo tidak dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk kepentingan desa Dan apabila dilihat dari sisi pemanfaatan dapat disimpulkan bahwa Sdr. Romli menggunakan/ memanfaatkan keseluruhan luasan area Lapangan GOR Desa Warungdowo dikarenakan banyaknya barang- barang sisa yang berserakan di Lapangan GOR Warungdowo sebagai akibat dari aktivitas bengkel yang dilakukan oleh Sdr. ROMLI. Sehingga penghitungan biaya yang seharusnya dikenakan sebagai pendapatan asli desa mulai tahun 2016 sampai dengan 2020 adalah sebesar Rp1.225.816.000,00 dengan perhitungan sebagai berikut : <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjeGtOG0m1O4Dt-LMVcLKUgkiPRW3mPLof1QjAossraf4U90hw9lOx-pOuYP67VVDmuarbr6hAK8vbBwcW3MT-78kT50RMmhwF8EKDBzlbexsutlxfotI-S218GxcyWLPE4u0gQzTeyRChCwgmBe-6lPHKgKGouapfPouXm6sy8P1mQ5vYY9D9LYT7m/s2482/GAMBAR%202.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="554" data-original-width="2482" height="142" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjeGtOG0m1O4Dt-LMVcLKUgkiPRW3mPLof1QjAossraf4U90hw9lOx-pOuYP67VVDmuarbr6hAK8vbBwcW3MT-78kT50RMmhwF8EKDBzlbexsutlxfotI-S218GxcyWLPE4u0gQzTeyRChCwgmBe-6lPHKgKGouapfPouXm6sy8P1mQ5vYY9D9LYT7m/w640-h142/GAMBAR%202.jpg" width="640" /></a></div>Total biaya yang seharusnya dikenakan atas penggunaan lapangan GOR Desa Warungdowo yang digunakan aktivitas bengkel oleh Sdr. M. Romli mulai tahun 2016 sampai dengan 2021 adalah sebesar: Rp1.225.816.000 + Rp 8.113.000 = Rp1.233.969.000 Sehingga total kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh Terdakwa MOCH ROMLI adalah sebesar Rp. 1.233.969.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah). Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka hasil pengelolaan Bengkel oleh Terdakwa MOCH. ROMLI yang berdiri diatas Tanah Kas Desa / tanah kekayaan milik desa yang seharusnya masuk ke dalam kas negara, kas daerah, atau kas desa termasuk dalam ruang lingkup Keuangan Negara.   Sehingga jika kewajiban membayar segala biaya resmi yang timbul sesuai peraturan yang berlaku dan mengikat tersebut ternyata tidak masuk dalam kas negara, kas daerah, atau kas desa dinilai sebagai kerugian keuangan negara Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa MOCH. ROMLI dengan tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar ke kas desa Warungdowo maupun ke Kas Daerah dengan menguntungkan diri terdakwa sendiri, serta tindakannya yang secara terang-terangan dan secara fisik juga menghalang-halangi program Pemerintah Desa Warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.233.969.000 (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah). Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (jnt) </div>

News Tipikor Warga Pemilik Bengkel di Tanah Verponding Diadili Korupsi TKD Rp1.2 M

Terdakwa Moch. Romli: “Saya diintimidasi di Rutan dengan memaksa saya untuk menandatangani surat kuasa kepada pengacara Wiwik yang dipilih ...

Tigor Prakasa, Penyuap Bupati Syahri Mulyo Sebesar Rp14.4 M di Vonis 3.6 Tahun Penjara

15.00 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><h3>#Tak lama lagi, KPK akan menyidangkan 3 Tersangka Korupsi Suap “uang ketuk palu” APBD Kab. Tulungagung dan ‘menyeret’ Tersangka Baru Kasus dugaan Korupsi Dana Bantuan Keuangan (BK) APBD Jatim ke Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Lainnya. Lalu bagaimana nasib Suharminto, anggota DPRD Tulungagung dari Farkasi PDIP yang menerima aliran uang Rp1.2 M? Apakah KPK akan jadi Tersangka?# </h3><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAi6BbcKVogcOJt1X4V98NHqGdA-57EXAWt2rzviMTjGYp-Se5Lptlfex24sadr2NpmSyqye6vvobrLXFJMspki58cUISpyr7XHBtsGgy4aFrgML9L-abLLPTO4fBgaalVNlObmJxha8GIoHPa3ZQcm0i3PF014qRxgcRsKaGxekQYsE0Moeiz-aOe/s923/HAKIM.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="923" height="324" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAi6BbcKVogcOJt1X4V98NHqGdA-57EXAWt2rzviMTjGYp-Se5Lptlfex24sadr2NpmSyqye6vvobrLXFJMspki58cUISpyr7XHBtsGgy4aFrgML9L-abLLPTO4fBgaalVNlObmJxha8GIoHPa3ZQcm0i3PF014qRxgcRsKaGxekQYsE0Moeiz-aOe/w640-h324/HAKIM.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Tigor Prakasa (foto dalam layar monitor) </td></tr></tbody></table>BERITAKORUPSI.CO - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya , Rabu, 10 Agustus 2022 menghukum Terdakwa Tigor Prakasa (35 thn), Pengusaha muda warga Medang Kamulan Rt.032 / Rw.008 No 33 Kelurahan Balowerto, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Jawa Timur dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp200 juta subsider pidana kurungan selama 2 bulan karena terbuti melakukan Tindak Pidana Korupsi Suap Fee Proyek APBD Tahun Anggaran (TA) 2016, 2017 dan 2018 sebesar Rp14.414.829.000 terhadap Bupati (mantan) Tulungagung Syahri Mulyo (Terpidana 8 tahun penjara) Baca juga: Tigor Prakasa, Penyuap Bupati Syahri Mulyo Sebesar Rp14.4 M Dituntut 3.6 Tahun Penjara - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/07/tigor-prakasa-penyuap-bupati-syahri.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/07/tigor-prakasa-penyuap-bupati-syahri.html</a> Baca juga: KPK Mencegah BS (Dr. Ir. Budi Setiawan, M.MT) Mantan Kepala Bapeda Jatim - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/08/kpk-mencegah-bs-dr-ir-budi-setiawan-mmt.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/08/kpk-mencegah-bs-dr-ir-budi-setiawan-mmt.html</a> Kasus yang menyeret Terdakwa Tigor Prakasa, berawal pada tanggal 6 Juni 2018 lalu. Saat itu, KPK menangkap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Kepala Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Kabupaten Tulungagung Sutrisno (Terpidana 8 tahun penjara), Agung Prayitno (orang dekat Bupati Syahri Mulyo,Terpidana 5 tahun penjara) dan Susilo Prabowo atau Embun (mantan Terpidana), pengusaha Kontraktor di Tulungagung dan Blitar yang memiliki 5 perusahaan yang bergerak dibidang Konstruksi   Syahri Mulyo menjabat sebagai Bupati Tulungagung sejak 2012 - 2017 untuk periode pertama. Dan kemudian terlipilih lagi untuk periode kedua 2018 - 2023. Diakhir jabatan peride pertama, Syahri Mulyo Tertangkap Tangan KPK karena saat itu diduga menerima sejumlah duit suap dari beberapa Kontraktor sebagai fee proyek APBD Kabupaten Tulungagung.    <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZnmthyNqjEbGAuz2c-7pl_TSEUar50rdtnWUNu2mfQ5ghDq0HhthHnZ-UEIHx19HmYKiLHYgqdPyldY4bAUmF8tf5ACq8mZvHTvkmbzQ7H04CvDzqDgHBZm7M258DDNodd80SpL5Ln-zjC2ntvbXKGbO7UcWJZzC1L0-R8w2_reAujIgeqOU6cnhu/s1040/JPU.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZnmthyNqjEbGAuz2c-7pl_TSEUar50rdtnWUNu2mfQ5ghDq0HhthHnZ-UEIHx19HmYKiLHYgqdPyldY4bAUmF8tf5ACq8mZvHTvkmbzQ7H04CvDzqDgHBZm7M258DDNodd80SpL5Ln-zjC2ntvbXKGbO7UcWJZzC1L0-R8w2_reAujIgeqOU6cnhu/w640-h288/JPU.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto dalalam layar monitor, Terpidana Syahri Mulyo </td></tr></tbody></table>Anehnya, sekalipun Syahri Mulyo saat itu sudah meringkuk di Tahanan KPK, masyarakat Tulungagung masih memilih Syahri Mulyo sebagai Bupatinya. Namun di periode ke 2, Syahri Mulyo menjabat sebagai Bupati Tulungagung hanya 5 menit saja karena karena harus menjalani proses hukum  Nah! Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan saat Si Syahri Mulyo, Sutrisno dan Si Agung Prayitno di adili, bahwa total duit suap yang diterima Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung sejak 2012 - 2018 maupun melalui Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Tulungagung adalah sebesar Rp138.434.647.619. Duit suap sebesar Rp138.434.647.619 itu adalah berasal dari pengusaha Susilo Prabowo alias Embun (mantan Terpidana) sebesar Rp38.331.136.616 dan dari Tigor Prakoso sebesar Rp14.414.829.000 termasuk dari sejumlah Ketua Assosiasi Konstruksi yang ada di Kabupaten Tulungagung yang masing-masing memberikan fee sebesar 15 persen dari nilai anggaran proyek APBD Kab. Tulungagung TA 2016, 2017 dan 2018 Pengurus Assosiasi Kontruksi yang terlibat pemberian fee proyek sebesar 15 persen dari nilai anggaran proyek itu diantaranya; 1.Abror, pengurus Gapeksindo (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia) Kabupaten Tulungagung; 2. Anjar Handriyanto, pengurus Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia) Kabupaten Tulungagung; 3. Santoso, pengurus Apaksindo (Asosiasi Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia) Kabupaten Tulungagung; 4. Rohmat (pengurus Gapeknas) Kabupaten Tulungagung; 5. Hendro Basuki (pengurus Gapensinas) Kabupaten Tulungagung dan 6. Ari Kusumawati selaku Ketua Apeksindo (Asosiasi pengusaha Konstruksi Indonesia) Sedikit menarik tentang wanita cantik Ari Kusumawati. Menariknya, saat ini Ari Kusumawati berstatus Tersangka dalam kasus dugaan Korupsi Proyek APBD Kab. Tulungagung yang sejak awal penetapan Tersangka tidak ditahan oleh penyidik Kejari Tulungagung, dan akhirnya  menambah pekerjaan Kejaksaan untuk mencari keberadaan wanita cantik tersebut yang masuk dalam daftar DPO (Daftar Pencarian Orang) <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxo_LMx64Pcg8HbpNUCLZ3LBvCY1HmeuGR8Cg3tj2M86OoFLCFFbIDxrDuSKX9gd6x1aObSRmHrY7FBne6jvFGbUwabBm66J-zNKgjqb9EInlY8Yjx_QFuNVdnDmLzyYTxfwnSmGK4XuLzVQr-an0unB5qw8Xmrkjn2C8X2_MFXKgduWMQIhRRbqNQ/s640/IMG20181115132624.jpg" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="361" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxo_LMx64Pcg8HbpNUCLZ3LBvCY1HmeuGR8Cg3tj2M86OoFLCFFbIDxrDuSKX9gd6x1aObSRmHrY7FBne6jvFGbUwabBm66J-zNKgjqb9EInlY8Yjx_QFuNVdnDmLzyYTxfwnSmGK4XuLzVQr-an0unB5qw8Xmrkjn2C8X2_MFXKgduWMQIhRRbqNQ/w346-h640/IMG20181115132624.jpg" width="346" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ari Kusumawati </td></tr></tbody></table> Kita kembali ke si Syahri Mulyo dan si Tigor Prakasa.   Uang haram ternyata tidak hanya dinikmati oleh Syahri Mulyo dan Sutrisno, melainkan mengalir juga ke sejumlah pejabat lainnya diantaranya Ketua DPRD Kab. Tulungungagun Supriono dari F-PDIP sebesar Rp4.8 miliar,; Sekda Kab. Tulungagung Indra Fauzi 2 miliar rupiah,; Kepala BPAKD Tulungagung  Hendry Setiyawan Rp2.985 milliar,; Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Provinsi Jawa Timur sejumlah Rp8.025 milliar,; Budi Setiyawan selaku Kepala Keuangan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp3.750.000 milliar,; Tony Indrayanto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Provinsi Jawa Timur Rp6.750 milliar,; Chusainuddin Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2014 - 2019 sebesar Rp1 milliar dan  Ahmad Riski Sadiq anggota DPR RI periode 2014 - 2019  sebesar Rp2.931 milliar Dalam putusan Majelis Hakim saat menjatuhkan hukuman terhadap Syahri Mulyo, Sutrisno dan Agung Prayitno mengatakan, bahwa dari total duit suap yang diterima Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung sejak 2012 hingga 2018 melalui Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR sebesar Rp138.434.647.619 masih ada uang suap sebesar Rp41 miliar yang dapat dilakukan penuntutan oleh KPK Nah! Itulah sebabnya KPK melakukan pengembangan pada tahun 2020 dan menyeret Supriyono selaku Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung dari F-PDIP periode 2014 - 2019 ke Pengadilan Tipikor untuk diadili, dan saat ini Supriyono pun sudah berstatus terpidana selama  8 tahun penjara. Namun duit haram itu tidak hanya dinikmati oleh Supriyono selaku Ketua DPRD “sekaligus sebagai “Powerful alias orang yang paling berkuasa” di Kabupaten Tulungagung. Namun hampir seluruh anggota Legislator Kabupaten Tulungagung periode 2014 - 2019 (tak jauh beda dengan kasus DPRD Kota Malang periode yang sama) yang menerima “Uang Ketuk Palu” dan fee Pikor (pkok-pokok Pikiran), yaitu; 1. Heru Santoso Rp 75 juta ; 2. Nurhamim Rp 46 juta ; 3. Choirurrohim Rp 135 juta ; 4. Muti'iin Rp 55 juta ; 5. Mashud Rp 14.5 juta ; 6. Subani Sirab 70.5 jut ; 7.  Sunarko Rp 35 juta ; 8. Riyanah Rp 60 juta ; 9. Asrori Rp 60 juta ; 10. Adrianto Rp 25 juta ; 11. Gunawan Rp 25 jut ; 12. Faruq TriFauzi Rp 30 juta ; 13. Widodo Prasetyo Rp150 juta ; 14. Fendy Yuniar Rp 85 juta ; 15. Imam Koirodin Rp 80 juta ; 16. SaifulAnwar Rp 50 juta ; 17. Basroni Rp 95 juta ; 18. Adib Makarim Rp 230 juta ; 19.  Susilowati Rp 34 juta ; 20.  Sutomo Rp 55 juta ; 21.  Imam Kembali Rp 130 juta ; 22.  Agus Budiarto Rp 270 juta ; 23. Ahmad Baharudin Rp 100 juta ; 24.   Joko Tri Asmoro Rp 60 juta ; 25.  Wiwik Triasmoro Rp 5 juta ; 26.  Amag Armanto Anggito Rp 20 juta ; 27.  Suprapto Rp 117 juta ; 28.  Imam Ngakoib Rp 57 juta ; 29.  Makin Rp 35 juta ; 30.  Marikan Al Gatot Susanto Rp 20 juta ; 31.  SamsuI Huda Rp 110 juta ; 32.  Sumarno Rp 80 juta ; 33.  Agung Darmanto Rp 40 juta ; 34.  Indra Fauzi (Sekda) Rp 97 juta dan 35.  Michael Utomo Rp 5 juta  <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfzb5KKmyvdysaz5GNLhhoanVNhgRILRfvYje2mVX8gygUvbrO249CDjU4raE6pvs_LY-ojC40JyXh4O04sF3cDVLY_OGvOBMhmH37fMF0rj8eZI1EzcADaTeSC7MrhEmrkvHpmSrseJJHDCzd9d4yxdVd8AnNNsqqH4qwMAJP1Iv6CdHRAXNolW5O/s640/4..jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfzb5KKmyvdysaz5GNLhhoanVNhgRILRfvYje2mVX8gygUvbrO249CDjU4raE6pvs_LY-ojC40JyXh4O04sF3cDVLY_OGvOBMhmH37fMF0rj8eZI1EzcADaTeSC7MrhEmrkvHpmSrseJJHDCzd9d4yxdVd8AnNNsqqH4qwMAJP1Iv6CdHRAXNolW5O/w640-h360/4..jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">saksi para anggota DPRD Tulungagung periode 2014 - 2019 </td></tr></tbody></table>Baca juga: KPK Tahan Wakil Ketua DPRD Tulungagung Terkait Dugaan Korupsi Suap - http://www.beritakorupsi.co/2022/08/kpk-tahan-wakil-ketua-dprd-tulungagung.html Kemudian pada tahun 2021, KPK kembali melakukan pengembangan dan hasilnya menetapkan Tigor Prakasa sebagai Tersangka Tindak Pidana Korupsi pemberian suap kepada Bupati Tulungagung Syahri Mulyo sebesar Rp14.414.829.000. tulah sebabnya si Tigor Prakasa diadili Ternyata tidak berhenti disini. Pada tahun 2022, KPK kembali melakukan pengembangan kasus dua Korupsi di Tulungagung, yaitu yang pertama terkait kasus Korupsi “uang ketuk palu” pembahasan Perubahan APBD kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015 dengan menetapkan Tiga Tersangka selaku anggota DPRD Tulungagung periode 2014 - 2019 dan menahannya di gedung merah putih KPK, yakni Adib Makarim dari Fraksi PKB saat ini menjabat Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Agus Budiarto dari Fraksi GERINDRA dan Imam Kambali dari Fraksi HANURA saat sebagai anggota DPRD Tulungagung Anenya, kasus ini masih meninggalkan ‘duri yang belum dicabut’ oleh KPK terkait nama Suharminto selaku anggota DPRD Tulungagung sejak 2014 hingga sekarang dari Fraksi PDIP. Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah, adanya aliran uang suap ke Suharminto sebesar Rp1.2 miliar yang belum dikembalikan. Suharminto adalah adik kandung Terpidana Supriono (mantan Ketua DPRD Tulungagung periode 2014 - 2019). Kedua kakak beradik ini dijuluki sebagai “Powerful alias orang paling berkuasa” di kabupaten Tulungagung. Dan itu terbukti, ketika Suharminto bersama satu orang temannya membuat keributan di Pendopo Kabupaten Tulungungung karena tidak bertemu dengan Bupati, Kapolres dan Kajari Tulungagung “takut” menyeret Suharmonto ke Pengadilan. Yang diseret ke Pengadilan adalah temannya Suharminto Lalu pertanyaannya adalah, apakah KPK akan menyeret Suharminto untuk menyusul kakandanya di Hotel Prodoe alias penjara? Atau Suharminto akan tetap menjadi “Powerful alias berkuasa” di Kabupaten Tulungagung?. Kasus kedua di Tulungagung yang ditangani KPK adalah dugaan Korupsi Suap Dana BK (Bantuan Keuangan), DAU (dana alokasi Umum) dan DAK (dana alokasi khusus) ke Kabupaten Tulungagung dan beberapa Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Jawa Timur tahun 2014 hingga 2018 Dalam kasus ini, KPK telah mencegah Dr. Ir. Budi Setiawan, MMT selaku Kepala Bapeda Jatim (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Timur) tahun 2016 - 2019 untuk bepergian ke Luar Negeri selama 6 bulan kedepan hingga Desember 2022. Sedangkan Budi Jiniarto selaku Kabid (Kepala Bidang) Fisik dan Prasarana Bapeda Jawa Timur sudah ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu namun Budi Juniarto dikabarkan telah meninggal Pintu Masuk KPK untuk mengungkap Korupsi yang jauh lebih besar Perkara Korupsi Suap Bupati (mantan) Tulungagung Syahri Mulyo ini ibarat pintu masuk bagi  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengungkap kasus Korupsi yang jauh lebih besar, yaitu terkait kasus dugaan Korupsi dana BK atau Bantuan Keuangan dan DAU (dana alokasi Umum) dari APBD Provinsi Jawa Timur serta DAK (dana alokasi khusus) dari APBN ke Kabupaten Tulungagung dan beberapa Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Jawa Timur yang sudah masuk dalam tahap penyidikan dan bahkan penyidik KPK telah menetapkan beberapa Tersangka baik dari pejabat Tulungagung maupun dari Provinsi Jawa Timur. Siapa mereka? Baca juga: KPK Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Suap Dana BK Pemprov Jatim Ke Kaab. Tulungagung - http://www.beritakorupsi.co/2022/06/kpk-tetapkan-tersangka-kasus-dugaan.html Berdasarkan data beritakorupsi.co maupun fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah, pada tahun 2014 - 2018, Pemerintah Kabupubaten (Pemkab) Tulungagung menerima kucuran dana BK (Bantuan Keuangan) dan DAU (Dana Alokasi Umum) yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah pusat yang bersumber dari APBN     Cairnya dana BK, DAK dan DAU ini berawal dari terpilihnya Syahri Mulyo sebagai Bupati periode 2013 - 2018. Dan pada tanggal 24 April 2013, Bupati Syahri Mulyo mengajak Kepala Dinas PUPR Sutrisno, Sudigdo Prasetyo selaku Kepala Bappeda Kabupaten Tulungagung dan Hendry Setyawan selaku Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung untuk menemui Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur Fatayasin (saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Pamekasan, Madura, Jawa Timur) dan kemudian Budi Setiwan guna mendapatkan dukungan pembangunan di Kabupaten Tulungagung. Kemudian Bupati Syahri Mulyo memerintahkan Kordinator Asosiasi Kontroksi yaitu  Santoso, Endro Basuki, Anjar Handriyanto dan Wawan untuk mengurus Dana DAU, DAK dan BK Prov Jatim ke Kabupaten Tulungung “Saya menemui Fatayasin dan Budi Setiawan untuk mengurus dan bantuan,” kata Syahri Mulyo, (06 Juli 2022)   Sementara Sutrisno saat memberikan keterangan sebagai Terdakwa maupun sebagai saksi untuk Terdakwa/Terpidana Syahri Mulyo dan Terdakwa/Terpidana Supriyono maupun sebagai saksi untuk Terdakwa Tigor Prakasa menjelaskan, bahwa untuk memperoleh dana BK, DAU dan DAK tidak cair begitu saja ke Pemkab Tulungagun, tetapi ada istilah ‘mahar’ yang besarnya adalah 7.5 persen sedangkan untuk DAK sebesar 6.5 persen. “Untuk pengurusan Bantuan Propinsi, ada peran yang besar oleh kordinator Asosiasi yaitu  Santoso, Endro Basuki, Anjar Handriyanto dan Wawan. Merekalah yang berperan mengurus anggaran Ban Prop (Bantuan Provinsi) kepada Budi Juniarto. Hubungan mereka sangat dekat  karena Santoso dan Wawan  masih mempunyai hubungan Keluarga dengan mantan Kabid (Kepala Bidang) Fisik sebelum Budi Juniarto. Sehingga mulai tahun 2014, 2015 dan tahun 2016, Empat orang inilah yang berperan  melakukan pungutan unduhan kepada anggota Asosiasi yang lain  sebesar 10 % dan menyetorkan  unduhan ke Kabid Fisik sebesar  7,5 %,” kata Sutrisno kepada Majelis Hakim dalam persidangan, Kamis, 3 Januari 2019 dan keterangan Sutrisno ini kembali disampaikan pada persidangan tanggal 06 Juli 2022 “Ada maharnya. Tidak mungkin cair dana bantuan ke setiap Kabupatena Kota di Jawa Timur kalau tidak ada mahar. Untuk dana BK maharnya tujuh setengah persen dan untuk DAK sebesar 6 setengah persen dibayar didepan. Untuk DAK ke Chusainuddin Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dan DAK ke Ahmad Riski Sadiq anggota DPR RI,” lanjut Sutrisno saat itu (Kamis, 3 Januari 2019) dan keterangan Sutrisno ini kembali disampaikan pada persidangan tanggal 06 Juli 2022    1. Tahun 2014, dana BK Jatim ke Kab. Tulungagung yaitu DAU sebesar Rp3.807 miliar, Unduhan (istilah untuk mendapatkan) DAK sebesar Rp1.4 miliar, dana BK Prov sebesar Rp3.760 miliar, dan di akhir pekerjaan Rp1.368 miliyar. Total sebesar Rp10.335 miliyar. 2. Tahun 2015, DAU Rp5.605 miliyar, Unduhan DAK Rp2.300 miliar, BK Prov Rp4.000 miliar, di akhir pekerjaan Rp1.278 miliyar. Total Rp13.183 miliyar. 3. Tahun 2016, DAU Rp6.381 miliar, Unduhan DAK Rp12.965 miliar, BK Prov Rp2.400 miliar, akhir pekerjaan Rp3.365 miliar. Total Rp25.111 miliyar. 4. Tahun 2017, DAU Rp7.046 miliar, Unduhan DAK Rp4.600 miliar, BK Prov Rp4.000 miliar, akhir pekerjaan Rp1.764 miliar. Total Rp17.410 miliar. 5. Tahun 2018, DAU Rp4.000 miliar, Unduhan DAK Rp7.600 miliar, BK Prov Rp6.000 miliar. Total Rp17.600 miliyar Sebagai Terdakwa mapun sebagai saksi, Sutrisno pun membeberkan aliran duit haram kesejumlah pejabat sejak tahun 2014 hingga 2018, yaitut;   1. Tahun 2014, Budi Juniarto selaku Kabid Fisik Prasarana Bapeda Jatim sebesar Rp3.25 M, Supriyono (Terpidana), Ketua DPRD Tulungagung sebesarRp150 juta, Komisi D sebesar R180 juta, untuk operasional Bupati Syahri Mulyo sebesar Ro3.25 M, Kepala DPPKAD sebesar Rp2.507 M, Operasional Dinas 100 juta, untuk Bina Lingkungan sebesar Rp273 juta; 2. Tahun 2015 Budi Setiawan, Kepalada Bapeda Jatim sebesar Rp3.750 M, Supriyono selaku Ketua DPRD Rp150 juta, Komisi D Rp180 juta, Operasional Bupati Syahri Mulyo sebesar Rp4 M, Kepala DPPKD Rp4.405 M, Operasional Dinas Rp125 juta, Bina Lingkungan Rp173 juta; 3. Tahun 2016 Riski Sadig (anggota DPR RI dari PAN) Rp10.530 M, Budi Juniarto Rp2.250 M, Ketua DPRD Rp150 juta, Komisi D Rp180 juta, Operasional Bupati Rp3.850 M, DPPKD Rp5.381 M, Operasional Dinas Rp150 juta, Bina Lingkungan Rp915 juta; 5. Tahun 2017, Riski Sadig (anggota DPR RI dari PAN) Rp2.990 M, Toni Indrayanto Rp2.250 M, Ketua Dewan Rp150 juta, Komis D Rp180 juta, Operasional Bupati Rp2.256 M, Kepala DPPKD Rp6.740 M, Kusainudin (anggota DPRD Jatim) Rp1 M, Operasional Dinas Rp150 juta, Bina Lingkungan Rp754 juta 5. Tahun 2018, Riski Sadig (anggota DPR RI dari PAN) Rp4.940 M, Toni Indrayanto Rp4.500 M, Ketua Dewan Rp150  juta, Komisi D Rp175 juta, Kepala DPPKAD Rp3.500 M, Renovasi rumah Dinas dan Kantor Sentra Polres Rp500 juta, Operasional Bupati Syahri Mulyo Rp2.500 M, Operasional Dinas Rp100 juta, Bina Lingkung Rp85 juta. Pengakuan Budi Setiyawan selaku Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur dan Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Sarana dan  Prasarana Bapeda Provinsi Jawa Timur   Pada Selasa, 9 Juni 2020, Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Sarana dan  Prasarana Provinsi Jawa Timur yang pensiun dini, dan Budi Setiyawan selaku Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur yang kemudian menjabat sebagai Komisaris Bank Jatim memberikan keterangan dipersidangan dihadapan Majelis Hakim sebagai saksi untuk Terdakwa Supriyono selaku Ketua DPRD Kab. Tulungaung saat diadili dalam perkara Korupsi penerima suap sebesar Rp3.8 miliar Saat itu (Selasa, 9 Juni 2020), kepada Majelis Hakim, Budi Juniarto dan Budi Setiyawan mengakui menerima duit, namun berapa jumlahnya, keduanya sama-sama menjawab lupa. Menurut Budi Juniarto, bahwa besaran uang yang ditermima terkait Ban Prov(Bantuan Provinsi)  adalah 7 persen dari jumlah anggaran yang dicairkan. Dana BanProv yang dicairkan adalah ke 25 Kabupaten Kota di Jawa Timur “Kepala Bapeda Ir. Zaenal Abidin, kemudian  digantikan Fatayasin dan  Fatayasin digantikan Budi Setyawan. Bantuan Keuangan Pemprov atas usulan Kabupaten. Terima, saya lupa,” kata saksi Budi Juniarto kepada Majelis Hakim. Pada tahun 2020, KPK telah menetapkan Budi Juniarto sebagai Tersangka. Namun kabar yang diterima beritakorupsi.co dari sumber terpecaya, bahwa Budi Juniarto telah meninggal dunia tahun lalu Sementara Budi Setyawan hanya menyebutkan jumlah uang haram yang diterimanya dari Sutrisno selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Tulungagung yaitu sebesar Rp2.5 milliar. “Lupa. Dua setengah miliar, saya terima dari Sutrisno. Saya tidak menerima tapi hanya partisipasi, sukarela,” jawab saksi Budi Setiawan enteng Mendengar jawaban pejabat Pemprov Jatim ini yang tidak jujur dan mengatakan lupa berapa jumlah uang ‘haram’ yang diterimanya, anggota Majelis Hakim Kusdarwanto pun saat itu marah “Lupa karena terlalu banyak ya ?. Dari setiap Kabupaten, berapa yang saudara terima. Di Jawa Timur ada 38 Kabupaten Kota,” tanya Anggota Majelis Hakim saat itu, yang dijawab Budi Setiawan, “menerima dari 5 Kabupaten yang mengajukan dana Banprov”. Baca juga: Jubir KPK Ali Fikri : KPK Memastikan Akan Melakukan Pengembangan Kasus Suap Ketua DPRD Tulungagung - http://www.beritakorupsi.co/2020/06/jubir-kpk-ali-fikri-kpk-memastikan-akan.html?m=1 Lalu pada Jumat, 12 Juni 2020, Jubir KPK Ali Fikri kepada beritakorupsi mengatakan, “Bahwa fakta-fakta hukum dalam persidangan tentu sudah dicatat dengan baik oleh JPU dan akan menjadi bahan analisa yuridis. KPK memastikan akan melakukan pengembangan dengan menetapkan pihak lain sebagai tersangka setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana ketentuan UU. Perkembangannya tentu nanti KPK akan sampaikan kepada masyarakat dan rekan-rekan media”.   Sementara dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur pada Rabu, 10 Agustus 2022 adalah agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa Tigor Prakasa dengan Ketua Majelis Hakim Marper Pandiangan, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Sujarwati, SH yang dihadiri Tim JPU Andy Bernard Desman Simanjuntak dkk dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Penasehat Hukum Terdakwa, Budi Mustika Nugraha dkk dan dihadiri pula oleh Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) gedung Merah Putih KPK karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019) Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa total uang suap dari fee proyek yang diberikan Terdakwa terhadap Bupati Syahri Mulyo melalui Sutrisno selaku Kepada Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung sejak tahun 2016, 2017 dan 2018 adalah sebesar Rp14.414.829.000 Majelis Hakim mengatakan, terkait pemberian uang kepada Bupati Syahri Mulyo yang tidak diakui oleh Terdakwa haruslah dikesampingkan keran berdasarkan alat bukti, surat, keterangan Sutrisno telah berkesesuaian Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Kesatu melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan kesatu “MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Tigor Prakasa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut sebagaimana dakwaan Kesatu melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana 2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Tigor Prakasa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersbut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan 3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,” ucap Ketua Majelis Hakim Marper Pandiangan, SH., MH Diakhir putusan, Ketua Majelis Hakim Marper Pandiangan, SH., MH menyebutkan, beberapa barang bukti dikembalikan kepada penyidik untuk perkara lain. Atas putusan tersebut, Terdakwa Tigor Prakasa langsung mengatakan banding. Sedangkan JPU KPK masih pikir-pikir. (jnt) </div>

News Tipikor Tigor Prakasa, Penyuap Bupati Syahri Mulyo Sebesar Rp14.4 M di Vonis 3.6 Tahun Penjara

#Tak lama lagi, KPK akan menyidangkan 3 Tersangka Korupsi Suap “uang ketuk palu” APBD Kab. Tulungagung dan ‘menyeret’ Tersangka Baru Kasus d...

BERITAKORUPSI.CO

Kades Muslik ‘Tak Jujur” Dalam Sidang Perkara Korupsi TKD Yang Status Tanah Verponding

Kapolres Pasuruan Kota ‘Diam’ Terkait Dugaan Pungli PTSL di Desa Warungdowo Antara 650 - 4 Juta Rupiah

Warga Pemilik Bengkel di Tanah Verponding Diadili Korupsi TKD Rp1.2 M

Tigor Prakasa, Penyuap Bupati Syahri Mulyo Sebesar Rp14.4 M di Vonis 3.6 Tahun Penjara

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI