Mantan Kadis Pertanian Mojokerto Dituntut 5.2 Thn Penjara Karena Diduga Korupsi Sebesar Rp474 Juta

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Apakah Korupsi dalam pelaksanaan suatu Proyek APBD mulai dari tanda tangan kontrak hingga pencairan dana di disalah Satu Dinas hanya dilakukan oleh Kepala Dinas selaku PA yang juga PKK, sehingga Tersangka/Terakwanyapun hanya 1 orang saja? Lalu kemana PPTK, PPHP dan Konsultan?#</span></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhxcznN3LKAYZWRuo5DSV2xuMv9zk7yhOMV7eiE-B-0Fb2kl9VwP6PnUPALI-ZGxxtXFB8u5FQZb3hcTZMyPmqLPH4UJy_IIGiQLZtN5iK9A3Dye041Fcn-udr6C6vn5r2pXHs8WMOitx9Z7rInW8n44DavyC1C5UJvmEREo2uZJV2BeHo-rmsX7m9-=s1334" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhxcznN3LKAYZWRuo5DSV2xuMv9zk7yhOMV7eiE-B-0Fb2kl9VwP6PnUPALI-ZGxxtXFB8u5FQZb3hcTZMyPmqLPH4UJy_IIGiQLZtN5iK9A3Dye041Fcn-udr6C6vn5r2pXHs8WMOitx9Z7rInW8n44DavyC1C5UJvmEREo2uZJV2BeHo-rmsX7m9-=w640-h288" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Senin, 17 Januari 2022, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Gio Dwi N dari Kejari (Kejaksaan Negeri) Kabupaten Mojokerto mununtut terdakwa Ir. Suliestyawati, MM (mantan) Kepala Dinas Pertanian (Dinsparta) Kabupaten Mojokerto dengan pidana penjara selama 5 tahun dan 2 bulan denda sebesar Rp200 juta Subsider 3 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp474.877.674,13 Subsider pidana penjara selama 2 tahun dan 8 bulan karena dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal / Sumur Dangkal pada Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2016 dengan pagu anggaran yang bersumber dari DAK (Dana Alokasi Khusus) APBD Kab. Mojokerto sebesar Rp4.180.000.000  dengan nilai Kontrak pekerjaan senilai Rp. 3.961.036.000 yang merugikan keunagan negara sejumlah 474.867.674,13<br /><br />Kasus perkara ini sedikitmenggelitik dan menjadi pertanyaan oleh berbagai pihak. Sebab JPU menjelaskan dalam dakwaan maupun tuntutannya, bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas yang juga Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan perbuatan melawab hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tentang Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal / Sumur Dangkal pada Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2016<br /><br />Selain itu JPU juga mengatakan, bahwa pada pelaksanaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal / Sumur Dangkal pada Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2016, terdapat selisih pekerjaan yang tercantum dalam kontrak dengan pakta dilapangan, namun Terdakwa tetap membayar penuh sesuai dengan Kontrak. Total dana yang sudah direalisasikan / dicairkan sesuai addendum kontrak sebesar Rp2.864.190.000 dari nilai kontrak sebesar Rp3.961.036.000. Sehingga prosentase dari pagu anggaran sebesar Rp4.188.000.000. Sehingga penyerapan anggaran sebesar 68,52 % berdasarkan surat perintah membayar (SPM)<br /><br />Kalau memang terjadi selisih pekerjaan antara kontrak dengan pakta dilapangan sesuai dengan hasil laporan dari PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Pekerjaan), PPHP (Pejabata Penerima Hasil Pekerjaan) maupun dari Konsultan, apakah proses pencairan dana terhadap pelaksana pekerjaan hanya dilakukan oleh Terdakwa dan tidak ada pihak lain?<br /><br />Kalau terjadi selisih pembayaran sebesar Rp474.867.674,13 yang dianggap menjadi kerugian negara, apakah uang itu dinikmati oleh Terdakwa atau dinikmati oleh orang lain? Apakah memang PPTK, PPHP dan Konsultan maupun Kontraktor tidak terlibat dalam hal ini? Dan apakah Korupsi hanya dilakukan oleh Satu orang saja?<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEinuJfV0LIyKzDv9P8lfPihTf5oxZ7rBvtG8jgOekvONgk-l2dDfUsSM4mXPm42Q3Er3Gd8nWcgteX-gC-P6kJx5Pp_uo405h5EzkK7sO29IMW3Qrc-d0ThzbFCIVXth6PY8Grc91xKNChAV2GU9wNJ2PS1WKXaClHiRYsRsH6XFRWeTo2mpoYfpnGY=s1334" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEinuJfV0LIyKzDv9P8lfPihTf5oxZ7rBvtG8jgOekvONgk-l2dDfUsSM4mXPm42Q3Er3Gd8nWcgteX-gC-P6kJx5Pp_uo405h5EzkK7sO29IMW3Qrc-d0ThzbFCIVXth6PY8Grc91xKNChAV2GU9wNJ2PS1WKXaClHiRYsRsH6XFRWeTo2mpoYfpnGY=w640-h288" width="640" /></a></div>Sementara tuntutan pidana terhadap Terdakwa Ir. Suliestyawati, MM dibacakan JPU Gio Dwi N dari Kejari Kabupaten Mojokerto dalam persidangan secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Senin, 17 Januari 2022) dengan agenda Tuntutan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Luman Hakim, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa, yaitu Wijono Subagyo, SH dan dihadiri pula oleh Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negara) Mojokerto karena masih dalam kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam surta tuntutannya JPU menjelaskan, bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Suliestyawati, MM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan  ditambah  dengan   Undang-Undang  Nomor 20 tahun 2001 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana<br /><br />“MENUNTUT: Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan : 1. Menyatakan Terdakwa Ir. Suliestyawati, MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan  ditambah  dengan   Undang-Undang  Nomor 20 tahun 2001 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana; 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ir. Suliestyawati, MM selama lima (5) tahun dan dua (2) bulan denda sebesar Rp200.000. 000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan; 3. Menuntut Terdakwa Ir. Suliestyawati, MM untuk membayar uang pengganti sebesar Rp474.877.674,13 subsidair pidana penjara selama dua (2) tahun dan delapan (8) bulan,” ucap JPU Gio diakhir surat tuntutannya.<br /><br />Atas tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa maupun Tim Penasehat Hukum terdakwa untuk menyampaikan Pembelaan atau Pledoi pada sidang pekan depan<br /><br />“Tuntutan kita (JPU) Pasal 2 dengan pidana penjara 5tahun dan 2 bulan denda Rp200 juta Subsider 3 bulan kurungan dan UP (uang pengganti) Rp474.877.674,13 Subsider 2 tahun dan 8 bulan. Kalau pengembangan, nanti dilihat dulu,” kata Gio <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiameJ_T9uj1BVNSmHml72zpz4PAvt3hTrdcrmZo4YiZFSd0TWl0CM0yMhuD1cRxPfzrohfs9BMlBkojfeCPeD1KvYmepoFp6gX5bHhhZk9ScGhlGjXDFxe7GNMjX1NTBAZI_AkE7_WSLMweAW8-s_LIscvl2sOBr1Qva8Bt_LPnmXYdHJj3ey3hSdp=s1366" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiameJ_T9uj1BVNSmHml72zpz4PAvt3hTrdcrmZo4YiZFSd0TWl0CM0yMhuD1cRxPfzrohfs9BMlBkojfeCPeD1KvYmepoFp6gX5bHhhZk9ScGhlGjXDFxe7GNMjX1NTBAZI_AkE7_WSLMweAW8-s_LIscvl2sOBr1Qva8Bt_LPnmXYdHJj3ey3hSdp=w640-h288" width="640" /></a></div>Dalam dakwaan maupun tuntutan JPU dijelaskan, bahwa pada tahun 2016, pada Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto terdapat kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal / sumur dangkal dengan sumber dana berasal dari APBD Kabupaten Mojokerto (Dana Alokasi Khusus/ DAK Pertanian) Tahun Anggaran 2016 dengan pagu anggaran Rp4.180.000.000 (empat milyar seratus delapan puluh juta rupiah).<br /><br />Bahwa Pagu Anggaran untuk kegiatan pembangunan irigasi air tanah dangkal / sumur dangkal dengan sumber dana berasal dari APBN (Dana Alokasi Khusus/ DAK Pertanian) Tahun Anggaran 2016 yang sudah ditransfer ke daerah sebagaimana yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah tahun anggaran 2016 Nomor : DPPA SKPD  : 2.01 01 01 19 36 5 2 Program Peningkatan Produksi pertanian/perkebunan dengan nama kegiatan pembangunan irigasi air tanah dangkal/sumur dangkal (DAK Sub Bidang Pertanian) pada Dinas Pertanian Kab Mojokerto dengan pagu anggaran Rp4.389.000.000 ,- (empat milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:<br /><br />1. Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal/Sumur Dangkal dengan harga satuan sebesar Rp110.000.000 jumlah Rp4.180.000.000 untuk 38  (tiga puluh delapan) titik.; 2. Belanja Perencanaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal/Sumur Dangkal dengan harga satuan sebesar Rp1.650.000, total Rp62.700.000 untuk 38  (tiga puluh delapan)  titik.; 3. Belanja Pengawasan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal/Sumur Dangkal dengan harga                  satuan sebesar Rp1.650.000, total sebsar Rp 62.700.000  untuk 38  (tiga puluh delapan)  titik<br /><br />Dalam pengelolaan keuangan daerah Terdakwa Ir. SULIESTYAWATI, MM Binti TEGODJOYOWISASTRO selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :<br />1. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD);<br />2. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD);<br />3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;<br />4. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;<br />5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;<br />6. Melaksanakan pemungutan, penerimaan bukan pajak;<br />7. Mengadakan ikatan kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;<br />8. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);<br />9. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang dipimpinnya;<br />10. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinan;<br />11. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati Mojokerto;<br />12. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Mojokerto;<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhTlGcLFYbKXhQePz3f5RfCzSDxNFUweOgcWByThoJZA3XpToqy4UV5YbbLt9vihiRuRrBF9P9BvMSUrCbTFTIw-rT5TQtlIQuxqlma7Lv0TLQiLZicfa417iwwd25M3hd7EBebQdZ8y07qVwCdCCoAiDqNtTNX-nnJ63DUtoAOfH2PtoKpKKXwtnqw=s1334" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhTlGcLFYbKXhQePz3f5RfCzSDxNFUweOgcWByThoJZA3XpToqy4UV5YbbLt9vihiRuRrBF9P9BvMSUrCbTFTIw-rT5TQtlIQuxqlma7Lv0TLQiLZicfa417iwwd25M3hd7EBebQdZ8y07qVwCdCCoAiDqNtTNX-nnJ63DUtoAOfH2PtoKpKKXwtnqw=w640-h288" width="640" /></a></div>Sedangkan dalam proses pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Ir. SULIESTYAWATI, MM Binti TEGODJOYOWISASTRO selaku Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2016 memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :<br />A. Selaku Penguna Anggaran<br />1. Menetapkan Rencana umum Pengadaan; 2. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I; 3. Menetapkan PPK; 4. Menetapkan Pejabat Pengadaan; 5. Menetapkan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan <br /><br />6. Menetapkan : a. Pemenang pada pelelangan atau Penyedia pada Penunjukkan Langsung untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai di atas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah),; b. Pemenang pada seleksi atau penyedia pada Penunjukkan Langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan Nilai di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);<br /><br />7. Mengawasi pelaksanaan anggaran; 8. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 9. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; 10. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/ jasa;<br /><br />B. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)<br />1. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, yang meliputi : a. Spesifikasi teknis barang/jasa; b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); c. Rancangan Kontrak; 2. Menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa; 3. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/ Surat Perjanjian; 4. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa; 5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak; 6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA; 7. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan; 8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; 9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj3InrDU6YFQsowCsiOTbMhwXie8SujVgixN9n2wDsVERGIf2LQTYqZoAZPAB93aog66P2L3G-8bT3QG2Tg2v2ACjfr_dGUXhJ5HkkNuqxX7O3HGYso-jgZbhxDGxTRUxqH3eESUZ-OkWlCya6weJNT0pwGvRzCCEWVoRafJR3DAiN7ntyrVgsJP4Zb=s964" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="570" data-original-width="964" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj3InrDU6YFQsowCsiOTbMhwXie8SujVgixN9n2wDsVERGIf2LQTYqZoAZPAB93aog66P2L3G-8bT3QG2Tg2v2ACjfr_dGUXhJ5HkkNuqxX7O3HGYso-jgZbhxDGxTRUxqH3eESUZ-OkWlCya6weJNT0pwGvRzCCEWVoRafJR3DAiN7ntyrVgsJP4Zb=w640-h378" width="640" /></a></div>Bahwa Terdakwa  selaku Pengguna Anggaran juga merangkap Pejabat Pembuat Komitmen /PPK menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Nomor : 188.45/113/KEP/416-113/2016 tanggal 4 Januari 2016 tahun anggaran 2016 yaitu : Ristin Riwayanti.<br /><br />Bahwa Terdakwa  selaku Pengguna Anggaran juga merangkap Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Nomor : 188/098/416-113/2016 tanggal 4 Januari 2016 tahun anggaran 2016 yaitu : Siti Arofah.<br /><br />Bahwa Terdakwa  selaku Pengguna Anggaran juga merangkap Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK menunjuk  Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Nomor : 188.45/327/KEP/416-113/2016 tanggal 2 Februari 2016 dengan susunan Pengurus sebagai berikut  : KETUA; Ir. ALI BUDIYONO, MMA, SEKRETARIS; Drs. M. JAMIL MM, ANGGOTA; RESO WIYONO, ST, MT dan SUKAMTO<br /><br />Bahwa sebelum dilakukan paket lelang kegiatan dilakukan penujukan langsung konsultan perencananan oleh terdakwa selaku kepala dinas pertanian dan selaku pejabat pembuat komitmen yaitu 2 konsultan perencana: 1. CV. Gapura Agung dan 2. CV. Ganesha Mitra Karya <br />   <br />Bahwa dalam pelaksanaan Program (Dana Alokasi Khusus/DAK Pertanian) Tahun Anggaran 2016 dengan pagu anggaran Rp 4.180.000.000,- (empat milyar seratus delapan puluh juta rupiah) kemudian dilakukan tender/pelelangan umum untuk memilih penyedia jasa kontruksi dan didapatkan penyedia jasa kontruksi dengan nilai kontrak seluruhnya adalah sebesar Rp 3.709.596.000,- (tiga milyar tujuh ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut :<br />1. Paket pertama di 7 (Tujuh) lokasi antara lain:<br />- Desa Singowangi Kecamatan Kutorejo, <br />- Dusun Muteran, Desa Wonodadi Kecamatan Kutorejo, <br />- Desa Windurejo Kecamatan Kutorejo, <br />- Dusun Sumberkembang Desa Wonodadi Kecamatan Kutorejo, <br />- Desa Kutorejo Kecamatan Kutorejo, <br />- Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo, <br />- Desa Sawoo Kecamatan Kutorejo <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjRIMyVEN7r8lys_r81oIDgR0vcNb15JPbpEuwvepVsb0_i1MTr2_y2RGrSrsrzZcb0aAV7QQxfFxxMTLjkyrmKu308LLHU12RQZj06yP2ggK8qM4grNAAyUEAs9h-soyA_W4SkJqfGt2_kP_bxhz8DKhsFhUGIdJUmjNeKByDOburqp8UXT2fqpM9S=s822" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="591" data-original-width="822" height="460" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjRIMyVEN7r8lys_r81oIDgR0vcNb15JPbpEuwvepVsb0_i1MTr2_y2RGrSrsrzZcb0aAV7QQxfFxxMTLjkyrmKu308LLHU12RQZj06yP2ggK8qM4grNAAyUEAs9h-soyA_W4SkJqfGt2_kP_bxhz8DKhsFhUGIdJUmjNeKByDOburqp8UXT2fqpM9S=w640-h460" width="640" /></a></div>Dengan pagu anggaran senilai Rp 770.000.000 dikerjakan oleh CV. Coloni Jaya dengan nilai kontrak Rp748.650.000 berdasarkan surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pembangunan irigasi air tanah dangkal/sumur dangkal Kec Kutorejo Nomor : 027/3117/416-113/IX/2016 tanggal 26 September 2016, antara Ir. Suliestyawati, MM Binti TEGODJOYOWISASTRO selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto dengan Anggia Zulfikar selaku Direkur CV Colonie Jaya Jl Baruk Utara VI/32 Pondok Nirwana Surabaya dengan nilai Rp 748.650.000. Konsultan pengawas adalah CV. Mulia Karya berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 027/2313/416-113/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016. <br /><br />2. Paket Kedua di  8 (delapan) titik lokasi antara lain di :<br />- Desa Pakis Kecamatan Trowulan, <br />- Desa Temon Kecamatan Trowulan, <br />- Desa Sentonorejo Kecamatan Trowulan, <br />- Desa Gayam Kecamatan Bangsal, <br />- Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal, <br />- Desa Peterongan Kecamatan Bangsal, <br />- Desa Pekuwon kecamatan Bangsal, <br />- Desa Sumbertebu Kecamatan Bangsal<br /><br />Dengan Pagu Anggaran senilai Rp880.000.000 dikerjakan oleh CV. Coloni Jaya dengan nilai kontrak sebesar Rp855.600.000 berdasarkan surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pembangunan irigasi air tanah dangkal/sumur dangkal Kec. Trowulan Kec. Bangsal Nomor : 027/3119/416-113/IX/2016 tanggal 26 September 2016, antara Ir. Suliestyawati, MM Binti TEGODJOYOWISASTRO selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto dengan Anggia Zulfikar selaku Direkur CV Colonie Jaya Jl Baruk Utara VI/32 Pondok Nirwana Surabaya dengan nilai Rp 855.600.000 <br /><br />Konsultan pengawas adalah CV. Bumi Panjalu Raya berdasarkan Surat Perintah Nomor : 027/2312/416-113/IX/2016 tanggal 27 September 2016 antara Ir. Suliestyawati, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto dengan Mahsun, ST selaku Direkur CV Bumi Panjalu Raya Jl. Prof Moestopo RT 01 RW 01 Desa Ngadiluwih Kab Kediri dengan nilai Rp 12.650.000,- (dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)<br /><br />3. Paket Ketiga di 6 (enam) lokasi antara lain :<br />- Desa Sumbergirang Kecamatan Puri, <br />- Desa Medali Kecamatan Puri, <br />- Desa Ketemas Ndungus Kecamatan Puri,<br />- Desa Sumolawang Kecamatan Puri, <br />- Desa Sumber Jati Kecamatan Mojoanyar, <br />- Desa Wunut Kecamatan Mojoanyar <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgHxNMmUdoqkL8MVZEncUeFG_j5tLXkLGIQJV_AevsTW-_QCFjgmf2cmUH2FCd1JvZa1TJHgyxeSKubjKU4m3B7Z38oGz3utlFmRQOkBoP6nqXL_mmerfvqx3xgCdxDCM9uFe2ZiP4xTOKU_DKoG4FOhpZzm4pVWloX_obwj32ORV6tqg9WfNKeedn3=s1334" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgHxNMmUdoqkL8MVZEncUeFG_j5tLXkLGIQJV_AevsTW-_QCFjgmf2cmUH2FCd1JvZa1TJHgyxeSKubjKU4m3B7Z38oGz3utlFmRQOkBoP6nqXL_mmerfvqx3xgCdxDCM9uFe2ZiP4xTOKU_DKoG4FOhpZzm4pVWloX_obwj32ORV6tqg9WfNKeedn3=w640-h288" width="640" /></a></div>Dengan nilai Pagi Anggaran Sebesar Rp660.000.000 dikerjakan oleh CV. Coloni Jaya dengan dilai kontrak sebesar Rp641.700.000 berdasarkan surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pembangunan irigasi air tanah dangkal / sumur dangkal Kec. Puri Kec. Mojoanyar Nomor : 027/3118/416-113/IX/2016 tanggal 26 September 2016, antara Ir. Suliestyawati, MM Binti TEGODJOYOWISASTRO selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto dengan Anggia Zulfikar selaku Direkur CV Colonie Jaya Jl Baruk Utara VI/32 Pondok Nirwana Surabaya dengan nilai Rp641.700.000 <br /><br />Konsultan pengawas adalah CV Bumi Panjalu Raya berdasarkan Surat Perintah Nomor : 027/2311.1/416-113/IX/2016 tanggal 27 September 2016 antara Ir. Suliestyawati, MM Binti TEGODJOYOWISASTRO selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto dengan Mahsun, ST selaku Direkur CV Bumi Panjalu Raya Jl. Prof Moestopo RT 01 RW 01 Desa Ngadiluwih Kab Kediri dengan nilai Rp 9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)<br /><br />4. Paket Keempat di 9 (Sembilan Titik antara lain :<br />- Desa Sambiroto Kecamatan Sooko<br />- Desa Japan Kecamatan Sooko<br />- Desa Balongsari Kecamatan Gedeg<br />- Desa Mberat Wetan Kecamatan gedeg<br />- Desa Pagerejo Kecamatan Gedeg<br />- Desa Mojowatesrejo Kecamatan Kemlagi<br />-Desa Japanan Kecamatan Kemlagi<br />- Desa Tanjungan Kecamatan Kemlagi <br /><br />Dari pekerjaan-pekerjaan tersebut dengan nilai Pagu anggaran sebesar Rp990.000.000 dikerjakan oleh CV. Azka Karya Globalindo dengan nilai kontrak Rp. 839.790.000 berdasarkan surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pembangunan irigasi air tanah dangkal / sumur dangkal Kec. Sooko Kec Gedeg Kec. Kemlagi Nomor : 027/3501/416-113/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 antara Ir Suliestyawati, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto dengan Abdur Rohman selaku Direktur CV. Azka Karya Globalindo Jl. Simerejo Timur XI / No. 24 Simomulyo Sukomanunggal Surabaya dengan nilai Rp839.790.000. Konsultan pengawas adalah CV. Mulia Karya berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 027/2315/416-113/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016..<br /><br />5. Paket kelima di 8 (Delapan) lokasi antara lain <br />- Desa Randuharjo Kecamatan Pungging<br />- Desa Lebaksono Kecamatan Pungging<br />- Desa Tunggalpager Kecamatan Pungging<br />- Desa Nggrame Kecamatan Pungging<br />- Desa Kalipuro Kecamatan Pungging<br />- Dusun Sumberraji Desa Karang Jeruk Kecamatan Jatirejo<br />- Dusun Karangri Desa Karang Jeruk Kecamatan Jarirejo<br />- Desa Padangasri Kecamatan Jatirejo <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhZIrF5B05AFDifuhP_ng342YNvwlupOO2ek_JhhqIJK5wDEytsdTAmYcZXcMGEE8l35cw2Q852MYwKBRz-3WKFebvuxvSHcexXBO56guSa5oxlzrP5ll1K3C6qWnnKHS8YnPSRrFsw3MPCAkJipSUUSttFKCvNKcHOYUlG81NbFSk-xNNsBaFTuuJG=s1334" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhZIrF5B05AFDifuhP_ng342YNvwlupOO2ek_JhhqIJK5wDEytsdTAmYcZXcMGEE8l35cw2Q852MYwKBRz-3WKFebvuxvSHcexXBO56guSa5oxlzrP5ll1K3C6qWnnKHS8YnPSRrFsw3MPCAkJipSUUSttFKCvNKcHOYUlG81NbFSk-xNNsBaFTuuJG=w640-h288" width="640" /></a></div>Dimana pekerjaan-pekerjaan tersebut dengan nilai Pagu anggaran Rp 880.000.000 yang dikerjakan oleh CV. Dirga Perkasa dengan nilai kontrak sebesar Rp875.296.000 berdasarkan surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pembangunan irigasi air tanah dangkal / sumur dangkal Kec Pungging Kec. Kutorejo Nomor : 027/3499/416-113/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016, antara Ir. Suliestyawati, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto dengan  Danar Dirga Fanani, A.Md selaku Direkur CV Dirga Perkasa Dsn. Bapang 4/2 Desa Sumbermulyo Kec. Joogoroto Kab Jombang dengan nilai Rp875.296.000. Konsultan pengawas adalah CV. Mulia Karya berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 027/2314/416-113/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016.<br /><br />Bahwa dalam pelaksanaannya kelima paket tersebut dilakukan addendum sebagai berikut: <br />1. Untuk pembangunan irigasi air tanah dangkal / sumur di Kecamatan Kutorejo dengan nomor kontrak : 027/3117/416-113/IX/2016 tanggal 26 September 2016 dengan nilai kontrak Rp748.650.000 dengan pemenang CV. COLONIE JAYA, terealisasikan dari nilai kontrak sebesar Rp456.400.000 dengan bobot prestasi 60,95% dengan masa kerja 60 (enam puluh) hari kalendar, yang dituangkan dalam addendum Surat Perjanjian I Nomor : 027/3732.6/416-113/XI/2016 tanggal 21 November 2016<br /><br />2. Untuk pembangunan irigasi air tanah dangkal / sumur di Kecamatan Puri dan Kecamatan Mojoanyar dengan nomor kontrak : 027/3118/416-113/IX/2016 tanggal 26 September 2016 dengan nilai kontrak Rp641.700.000 dengan pemenang CV. COLONIE JAYA, terealisasi dari nilai kontrak sebesar Rp. 390.260.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan bobot prestasi 60,82 % dengan masa kerja 60 (enam puluh) hari kalendar, yang dituangkan dalam addendum Surat Perjanjian I Nomor : 027/3732.6/416-113/XI/2016 tanggal 21 November 2016.<br /><br />3. Untuk pembangunan irigasi air tanah dangkal / sumur di Kecamatan Trowulan dan Kecamatan Bangsal dengan nomor kontrak : 027/3119/416-113/IX/2016 tanggal 26 September 2016 dengan nilai kontrak Rp855.600.000 dengan pemenang CV. COLONIE JAYA, terealisasi dari nilai kontrak sebesar Rp. 510.330.000,- (lima ratus sepuluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan bobot prestasi 59,65 % dengan masa kerja 60 (enam puluh) hari kalendar, yang dituangkan dalam addendum Surat Perjanjian I Nomor : 027/3732.8/416-113/XI/2016 tanggal 21 November 2016.<br /><br />4. Untuk pembangunan irigasi air tanah dangkal / sumur di Kecamatan Sooko, Kecamatan Gedeg dan Kecamatan Kemlagi dengan nomor kontrak : 027/3501/416-113/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 dengan nilai kontrak Rp839.790.000 dengan pemenang CV. AZKA KARYA GLOBALINDO, terealisasi dari nilai kontrak sebesar Rp753.830.000 dengan bobot prestasi 89,76 % dengan masa kerja 35 (tiga puluh lima) hari kalendar, yang dituangkan dalam addendum Surat Perjanjian I Nomor : 027/3732/416-113/XI/2016 tanggal 25 November 2016<br /><br />5. Untuk pembangunan irigasi air tanah dangkal / sumur di Kecamatan Pungging, Kecamatan Jatirejo dengan nomor kontrak : 027/3499/416-113/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 dengan nilai kontrak Rp875.296.000 dengan pemenang CV. DIRGA PERKASA, terealisasi dari nilai kontrak sebesar Rp753.370.000 dengan bobot prestasi 86,67 % dengan masa kerja 35 (tiga puluh lima) hari kalendar, yang dituangkan dalam addendum Surat Perjanjian I Nomor : 027/3732.2/416-113/XI/2016 tanggal 25 November 2016.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEghqdlHJEZftZnPDCA1ypwjKXWHFa7KEhr9RecVm2h-OxwOMkEx6VCIVKpjM4y1gGDDobF7MG0lJmncAJkkRIlokGJpIDZtmptD_VHJ-TsV3xENuR7DWehZDllJJ3-KCtrJvoD1nvXpugRUa4nMjd2VJT-lENEtaN8S5Pnolhbuv025Lpm6YP6lXmJa=s822" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="591" data-original-width="822" height="460" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEghqdlHJEZftZnPDCA1ypwjKXWHFa7KEhr9RecVm2h-OxwOMkEx6VCIVKpjM4y1gGDDobF7MG0lJmncAJkkRIlokGJpIDZtmptD_VHJ-TsV3xENuR7DWehZDllJJ3-KCtrJvoD1nvXpugRUa4nMjd2VJT-lENEtaN8S5Pnolhbuv025Lpm6YP6lXmJa=w640-h460" width="640" /></a></div>Bahwa total dana yang sudah direalisasikan / dicairkan sesuai addendum kontrak sebesar Rp2.864.190.000 dari nilai kontrak sebesar Rp3.961.036.000, sehingga prosentase dari pagu anggaran sebesar Rp4.188.000.000, sehingga penyerapan anggaran sebesar 68,52 % berdasarkan surat perintah membayar sebagai berikut: <br /><br />1. Bahwa berdasarkan SPM Nomor : 0179/SPM-LS/2.01.01/2016 tanggal 29 Desember 2016 untuk pembayaran pekerjaan pembangunan irigasi air tanah dangkal Kecamatan Pungging dan Kecamatan Jatirejo sebesar Rp. 753.370.000,- (tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) An. CV. DIRGA PERKASA, diterbitkan SP2D Nomor : 0159/LS/2.01.01/2016 tanggal 30 Desember 2016<br /><br />2. Bahwa berdasarkan SPM Nomor : 0180/SPM-LS/2.01.01/2016 tanggal 29 Desember 2016, untuk pembayaran pekerjaan pembangunan irigasi air tanah dangkal Kecamatan Sooko, Kecamatan Gedeg dan Kecamatan Kemlagi sebesar Rp. 753.830.000,- (tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) An. CV. AZKA KARYA GLOBALINDO, diterbitkan SP2D Nomor : 0160/LS/2.01.01/2016 tanggal 30 Desember 2016.<br /><br />3. Bahwa berdasarkan SPM Nomor : 0181/SPM-LS/2.01.01/2016 tanggal 29 Desember 2016, untuk pembayaran pekerjaan pembangunan irigasi air tanah dangkal Kecamatan Trowulan dan Kecamatan Bangsal sebesar Rp. 510.330.000,- (lima ratus sepuluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) An. CV. COLONIE JAYA, diterbitkan SP2D Nomor : 0161/LS/2.01.01/2016 tanggal 30 Desember 2016.<br /><br />4. Bahwa berdasarkan SPM Nomor : 0182/SPM-LS/2.01.01/2016 tanggal 29 Desember 2016, untuk pembayaran pekerjaan pembangunan irigasi air tanah dangkal Kecamatan Puri dan Kecamatan Mojoanyar sebesar Rp. 390.260.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) An. CV. COLONIE JAYA, diterbitkan SP2D Nomor : 0162/LS/2.01.01/2016 tanggal 30 Desember 2016.<br /><br />5. Bahwa berdasarkan SPM Nomor : 0183/SPM-LS/2.01.01/2016 tanggal 29 Desember 2016, untuk pembayaran pekerjaan pembangunan irigasi air tanah dangkal Kecamatan Kutorejo sebesar Rp. 456.400.000,- (empat ratus lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) An. CV. COLONIE JAYA, diterbitkan SP2D Nomor : 0163/LS/2.01.01/2016 tanggal 30 Desember 2016.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiqO9vgER_CZPWjck3MGRHuJfm1ggxSLQphh9NT1lP66R4US61e4n-sIvL6rQMFF9rlAlYa1TUMCorpKy93uRVHkayOpe_zZ_05yYCk3xaT3dDEmRIhNp-yHdKxcGQVEsVyt1GqVH9ZREKKbFb5tataKZY4rZoSiHIXHzBt24NQTFMUuVVDP38IYJhS=s1334" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiqO9vgER_CZPWjck3MGRHuJfm1ggxSLQphh9NT1lP66R4US61e4n-sIvL6rQMFF9rlAlYa1TUMCorpKy93uRVHkayOpe_zZ_05yYCk3xaT3dDEmRIhNp-yHdKxcGQVEsVyt1GqVH9ZREKKbFb5tataKZY4rZoSiHIXHzBt24NQTFMUuVVDP38IYJhS=w640-h288" width="640" /></a></div>6. Bahwa berdasarkan SPM Nomor : 0184/SPM-LS/2.01.01/2016 tanggal 29 Desember 2016, untuk pembayaran Pengawasan pekerjaan pembangunan irigasi air tanah dangkal Kecamatan Kutorejo sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) An. CV. MULIA KARYA, diterbitkan SP2D Nomor : 0164/LS/2.01.01/2016 tanggal 30 Desember 2016.<br /><br />7. Bahwa berdasarkan SPM Nomor : 0185/SPM-LS/2.01.01/2016 tanggal 29 Desember 2016, untuk pembayaran Pengawasan pekerjaan pembangunan irigasi air tanah dangkal Kecamatan Pungging dan Kecamatan Jatirejo sebesar Rp. 12.705.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah) An. CV. MULIA KARYA, diterbitkan SP2D Nomor : 0165/LS/2.01.01/2016 tanggal 30 Desember 2016.<br /><br />8. Bahwa berdasarkan SPM Nomor : 0186/SPM-LS/2.01.01/2016 tanggal 29 Desember 2016, untuk pembayaran Pengawasan pekerjaan pembangunan irigasi air tanah dangkal Kecamatan Sooko, Kecamatan Gedeg dan Kecamatan Kemlagi sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) An. CV. MULIA KARYA, diterbitkan SP2D Nomor : 0166/LS/2.01.01/2016 tanggal 30 Desember 2016<br /><br />9. Bahwa berdasarkan SPM Nomor : 0187/SPM-LS/2.01.01/2016 tanggal 29 Desember 2016, untuk pembayaran Pengawasan pekerjaan pembangunan irigasi air tanah dangkal Kecamatan Puri dan Kecamatan Mojoanyar sebesar Rp. 9.530.000,- (sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) An. CV. BUMI PANJALU RAYA, diterbitkan SP2D Nomor : 0167/LS/2.01.01/2016 tanggal 30 Desember 2016<br /><br />10. Bahwa berdasarkan SPM Nomor : 0188/SPM-LS/2.01.01/2016 tanggal 29 Desember 2016, untuk pembayaran Pengawasan pekerjaan pembangunan irigasi air tanah dangkal Kecamatan Trowulan dan Kecamatan Bangsal sebesar Rp. 12.650.000,- (dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) An. CV. BUMI PANJALA RAYA, diterbitkan SP2D Nomor : 0168/LS/2.01.01/2016 tanggal 30 Desember 2016.<br /><br />11. Bahwa berdasarkan SPM Nomor : 0038/SPM-LS/2.01.01/2016 tanggal 28 Juli 2016, untuk pembayaran jasa konsultan perencanaan pembangunan irigasi air tanah dangkal sebesar Rp. 60.203.000,- (enam puluh juta dua ratus tiga ribu rupiah) An. CV. TRI MUKTI ANDAYANI, diterbitkan SP2D Nomor : 0026/LS/2.01.01/2016 tanggal 28 Juli 2016<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhcQA26gh2fTwAipFeiFGXDTtErgkKOfFPMQsCvTTDTi1f3V8UjPJnbci6X9jwJKDMcxz_4k6XoRXHOAENd7nIrJ4oF33C0RZBP5UBJnP6-Sp50cshNpD9AiKwqne4Zj9--BymDpjS4cGHXgqVnTgfVG_0pJIsrFb4K0JIDvN6a1LbOmr8zbkwOhn_v=s822" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="591" data-original-width="822" height="460" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhcQA26gh2fTwAipFeiFGXDTtErgkKOfFPMQsCvTTDTi1f3V8UjPJnbci6X9jwJKDMcxz_4k6XoRXHOAENd7nIrJ4oF33C0RZBP5UBJnP6-Sp50cshNpD9AiKwqne4Zj9--BymDpjS4cGHXgqVnTgfVG_0pJIsrFb4K0JIDvN6a1LbOmr8zbkwOhn_v=w640-h460" width="640" /></a></div>Bahwa pekerjaan pembangunan irigasi air tanah dangkal / sumur dangkal terdapat kekurangan setalah dilakukan pemeriksaa oleh tim penitian / pejabat hasil pekerjaan (PPHP) ditemukan kekurangan pekerjaan sebagai berikut:<br />a). Di Kecamatan Puri ada 4 (empat) pembangunan irigasi air tanah dangkal / sumur dangkal yaitu  : Dusun Sumbertempur Desa Sumbergirang Kecamatan Puri; Dusun Subuntoro Desa Medali Kecamatan Puri; Dusun Ketemas Desa Ketemas Dungus Kecamatan Puri dan Dusun Balonglombok Desa Sumolawang Kecamatan Puri.<br /><br />b). Di Kecamatan Mojoanyar ada 2 (dua) pembangunan irigasi air tanah dangkal / sumur dangkal yaitu : Dusun Rangkah Desa Sumberjati Kecamatan Mojoanyar dan Dusun Bendungan Desa Wunut Kecamatan Mojoanyar<br /><br />c). Tim PPHP memeriksa desa-desa antara lain :<br />I. Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) memeriksa kegiatan untuk Dusun Sumbertempur, Desa Sumbergirang, Kecamatan Puri, pada Hari Sabtu tanggal 3 Desember 2016 dengan hasil sebagai berikut : Panjang rumah pompa 3,1 m. lebar 4,1 m. tinggi belakang 2,8 m. tinggi depan 3,1 m.; Ukuran pintu lebar 1,6 m. Tinggi 1.9 m; Pipa keluar ukuran 3 Inci. <br /><br />Dan Pada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) memeriksa pompa dalam keadaan hidup, air keluar belum maksimal. Sedang dilaksanakan pengeboran ulang. Kedalaman sumur bor 17,4 m.; - Kekurangan pekerjaan irigasi air tanah dangkal / sumur dangkal Dusun Sumbertempur, Desa Sumbergirang, Kecamatan Puri adalah : - Kedalaman sumur yang kurang seharusnya 30 m sesuai kontrak dan pekerjaan paralon dan pemasangannya tidak dikerjakan. Dan - Tinggi pondasi tidak diperiksa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)<br /><br />II. Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) memeriksa kegiatan untuk Dusun Subuntoro Desa Medali, Kecamatan Puri, pada Hari Kamis tanggal 24 November 2016 dengan hasil sebagai berikut: - Panjang rumah pompa 4,2 m. lebar 3,28 m. tinggi depan 3,19 m. tinggi belakang 3 m.; - Papan nama kontrak belum ada.; - Ukuran pintu lebar 1,7 m. Tinggi 2.1 m.; - Sumur ada, air keluar.; - Kunci rumah pompa rusak dan harus diganti.; - Kedalaman bor sumur 29 m,; - Pipa PvC 3 Inci hanya 30 (tiga) puluh batang dan belum terpasang dan diletakkan dirumah pompa.; - Tinggi pondasi tidak diperiksa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan - Pekerjaan pengadaan paralon dan pemasangan paralon tidak dikerjakan / tidak ada<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgazRWORNuBNZLH9ODKK-LJ8BooIjx9uE-9easYz_FlTLMJgmb04402jO5PAWiHcp5_KlEg5_rBWADy8W1QYMFxin1UmDtcIXFL_QwVAsF-znhRcr3x2RF4JuNUscZT-ewhUba6qR_KFLyVhItbWyou3C002O6HQKrtVb2OY0KgAf0Oli9xDXL_G1UM=s964" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="570" data-original-width="964" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgazRWORNuBNZLH9ODKK-LJ8BooIjx9uE-9easYz_FlTLMJgmb04402jO5PAWiHcp5_KlEg5_rBWADy8W1QYMFxin1UmDtcIXFL_QwVAsF-znhRcr3x2RF4JuNUscZT-ewhUba6qR_KFLyVhItbWyou3C002O6HQKrtVb2OY0KgAf0Oli9xDXL_G1UM=w640-h378" width="640" /></a></div>III. Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) memeriksa kegiatan untuk Dusun Ketemas, Desa Ketemas Dungus, Kecamatan Puri pada Hari Kamis tanggal 24 November 2016 dengan hasil sebagai berikut : - Ukuran rumah pompa panjang 4,1 m. Lebar 3,7m. Tinggi belakang 3.28 m. Tinggi depan 3,20 m.; - Ukuran pintu lebar 1,6 m. Tinggi 2,0 m.; - Uji pompa belum dilaksanakan dikarenakan pompa bocor selangnya.; - Kedalaman perlu dites; - Pengadaan pipa PVC 3 Inci ada 30 (tiga puluh) batang.; - pemeriksaan berikutnya PPHP air sudah keluar, dan - Papan belum ada.<br /><br />IV. Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) memeriksa kegiatan untuk Dusun Balonglombok Desa Sumolawang Kecamatan Puri pada Hari Kamis tanggal 24 November 2016 dengan hasil sebagai berikut : - Ukuran rumah pompa panjang 4,2 m. Lebar 3,17m. Tinggi depan 3,30 m. Tinggi belakang 3,30 m; - Ukuran pintu lebar 1,1 m. Tinggi 1,95 m; - Uji pompa dilaksanakan air keluar.; - Pengadaan pipa PVC 3 Inci ada 30 (tiga puluh) batang; - Papan nama belum ada; - Kekurangan pekerjaan irigasi air tanah dangkal / sumur dangkal Dusun Sumbertempur, Desa Sumbergirang, Kecamatan Puri adalah : - Kedalaman sumur 28 m seharusnya 30 m sesuai kontrak dan pekerjaan pemasangan paralon tidak dikerjakan / tidak ada dan Tinggi pondasi tidak diperiksa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).<br /><br />V. Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) memeriksa kegiatan untuk Dusun Rangkah Desa Sumberjati Kecamatan Mojoanyar, pada Hari Kamis tanggal 24 November 2016 dengan hasil sebagai berikut : - Ukuran rumah pompa panjang 4,2 m. Lebar 3,17 m. Tinggi depan 3,30 m.; - Tinggi belakang 3,10 m; - Ukuran pintu tinggi 1,95 m. lebar 1,10 m; - Uji pompa dilaksanakan air keluar; - Papan nama belum ada; - Kekurangan pekerjaan irigasi air tanah dangkal / sumur dangkal Dusun Rangkah Desa Sumberjati Kecamatan Mojoanyar adalah : -  Kedalaman sumur 28 m seharusnya 30 m sesuai kontrak dan pekerjaan pengadaan paralon dan pemasangan paralon tidak dikerjakan / tidak ada, dan Tinggi pondasi tidak diperiksa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)<br /><br />VI. Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) memeriksa kegiatan untuk Dusun Bendungan Desa Wunut Kecamatan Mojoanyar pada Hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 dengan hasil sebagai berikut: - Ukuran rumah pompa panjang 4,20 m. Lebar 3,17 m. Tinggi depan 3,30 m. Tinggi belakang 3,10 m.; Ukuran pintu tinggi 1,95 m. lebar 1,10 m.; Uji pompa dilaksanakan air keluar; Kekurangan pekerjaan irigasi air tanah dangkal / sumur dangkal Dusun Bendungan Desa Wunut Kecamatan Mojoanyar adalah : Kedalaman sumur 28 m seharusnya 30 m sesuai kontrak; Pekerjaan pengadaan paralon dan pemasangan paralon tidak dikerjakan / tidak ada, dan Tinggi pondasi tidak diperiksa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEihi_jV9kbZK3nShc6BoCrMpnX19R_K-WZoRr-Y4q23hW-_utYGdJcad88_ZS-QVRtsOAPtP88eIAnzsP2efIiIhPwmGHeRNuR4pUHyytq2cIk_FiJNBcQyqCFrgpkn-nBu9tM0u9UYjPzvEf6TQqxxr1y7CN1dxi0tzPgB28C50EgREctktco-YLk3=s1334" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEihi_jV9kbZK3nShc6BoCrMpnX19R_K-WZoRr-Y4q23hW-_utYGdJcad88_ZS-QVRtsOAPtP88eIAnzsP2efIiIhPwmGHeRNuR4pUHyytq2cIk_FiJNBcQyqCFrgpkn-nBu9tM0u9UYjPzvEf6TQqxxr1y7CN1dxi0tzPgB28C50EgREctktco-YLk3=w640-h288" width="640" /></a></div>Bahwa telah dilakukan penghitungan oleh Tenaga Ahli bidang Teknik Sipil ditemukan adanya kekurangan volume pada beberapa item pekerjaan, misalnya : <br />- pekerjaan pemasangan pipa distribusi, adanya kekurangan pada lantai mesin pompa serta adanya kekurangan volume pada lantai rumah pompa, serta aksesoris kelengkapan pipa misalnya gate valve, flange, T pipa.<br />- Adanya kekurangan volume pekerjaan galian dan timbunan tanah pada pekerjaan pemasangan pipa yang berkisar antara 25 – 30 cm, hal ini tidak sesuai dengan perencanaan maupun as built drawing yang menyebutkan kedalaman sedalam 50 cm.<br />- Adanya pembayaran pekerjaan yang tidak dilaksanakan yaitu item pekerjaan pengukuran bouwplank sepanjang 236 meter <br /><br />Bahwa dari perhitungan tersebut total rekapitulasi terhadap perhitungan selisih paket pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal / Sumur Dangkal (DAK Pertanian) pada Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :<b><span style="font-size: medium;"> </span></b></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"> </span></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: small;">       </span></b><u><b><span style="font-size: small;">No  Paket Pekerjaan                        MC 100% (Rp)     Lapangan (Rp)       Selisih (Rp)  </span></b></u><br /></div><ol style="text-align: justify;"><li>Paket Pungging - Jatirejo                   753.422.335           707.898.328            45.524.007                 </li><li>Paket Sooko, Gedeg, Kemlagi           753.568.145          612.332.51              141.235.628</li><li>Paket Puri – Mojoanyar                     392.448.876          352.809.240              39.639.636</li><li>Paket Kutorejo                                   456.558.724         444.326.795               12.231.93</li><li>Paket Trowulan – Bangsal               510.413.316        467.430.477                 42.982.839                      <b>Jumlah                                         2.866.411.397       2.584.797.357         281.614.040</b>  <br /></li></ol><div style="text-align: justify;">Bahwa terhadap kekurangan pekerjaan tersebut oleh terdakwa Ir. SULIESTYAWATI, MM Binti TEGODJOYOWISASTRO selaku Pengguna Anggaran selaku Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2016 tetap dibayar keseluruhan sejumlah sesuai dengan kontrak paket pekerjaan.<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa Ir. SULIESTYAWATI, MM Binti TEGODJOYOWISASTRO selaku Pengguna Anggaran selaku Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2016 tersebut  tidak sesuai dengan : <br />1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 18 Ayat (3) <br />2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 54 ayat (1) yang menyatakan ;<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi_RQIZ_XvOOEi4ENE4LXpUjb7l6Ju5GnR9yZjQ1KwuQkru_c6dJSNRiTstrE2KP9vPpyPFpZYTM21dCavsVGW2x6JdepaM159sRzfRAsegsoy90SyWryri7nnfKwwpTmn1E4eDA5KvJcfmTE3t14SzfKimhL_7zXR27SvaohXeTFB3yGA_EAok1KAE=s1334" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi_RQIZ_XvOOEi4ENE4LXpUjb7l6Ju5GnR9yZjQ1KwuQkru_c6dJSNRiTstrE2KP9vPpyPFpZYTM21dCavsVGW2x6JdepaM159sRzfRAsegsoy90SyWryri7nnfKwwpTmn1E4eDA5KvJcfmTE3t14SzfKimhL_7zXR27SvaohXeTFB3yGA_EAok1KAE=w640-h288" width="640" /></a></div>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pada Pasal 122 ayat (9) dan ayat (10), Pasal 132 ayat (1) dan  (2) <br /><br />4. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010  Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah pasal 8 ayat (1) huruf c dan d , Pasal 11 ayat (1)  huruf a point 1 dan 2 dan huruf  b , pasal 12 ayat (2b) pasal 18 ayat (5) huruf a, b dan c dan Pasal 55 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) yang menegaskan :<br /><br />5. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang diatur dalam pasal 6 huruf c, huruf f, huruf g, huruf h serta pasal 89 dan pasal 95 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (7), ayat (8) <br /><br />Dari pekerjaan-pekerjaan yang telah selesai dilakukan tersebut masih terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa yang disebabkan karena:<br />1. Kelalaian Pengguna Anggaran Terdakwa Ir. SULIESTYAWATI, MM Binti TEGODJOYOWISASTRO Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto dalam Melakukan Pengendalian Pengelolaan Keuangan ;<br /><br />2. Pengguna Anggaran Terdakwa Ir. SULIESTYAWATI, MM Binti TEGODJOYOWISASTRO dalam proses pengadaan tidak mempedomani ketentuan pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah <br /><br />3. Kelalaian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa Ir. SULIESTYAWATI, MM Binti TEGODJOYOWISASTRO dalam pelaksanaan tugas pokok dan kewenangannya dalam pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiHNd9WIkld7g0eRyX-VJtuXvM35gsEWYFszpbyhWOObJlKb9rz_0gl4wDY6IXuTCijUv_r1Rnc4L8NuXGiKZHqwr4TJ3SK495iZPNI4FEJe--x_teXDD-ikq8vJPHBO7PNCE5Nrr4EIVzROxFui0Disbc9gBTa3sR5RO2gIoYKIEyJxc82oXcxaaOs=s1334" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiHNd9WIkld7g0eRyX-VJtuXvM35gsEWYFszpbyhWOObJlKb9rz_0gl4wDY6IXuTCijUv_r1Rnc4L8NuXGiKZHqwr4TJ3SK495iZPNI4FEJe--x_teXDD-ikq8vJPHBO7PNCE5Nrr4EIVzROxFui0Disbc9gBTa3sR5RO2gIoYKIEyJxc82oXcxaaOs=w640-h288" width="640" /></a></div>Bahwa Perbuatan Terdakwa Ir. SULIESTYAWATI, MM Binti TEGODJOYOWISASTRO selaku Pengguna Anggaran selaku Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2016 telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi  dan merugikan keuangan daerah kurang lebih sebesar Rp. 474.867.674,13,- dengan rincian sebagai berikut :<br /><br />1. Jumlah pembayaran atas pekerjaan sebesar Rp2.864.190.000,00; 2; PPN 10 % yang dipungut dan disetor sebesar Rp260.380.909,10; 3. Jumlah fisik kontruksi yang dibayar (1-2) sebesar Rp2.603.809.090,90; 4. Jumlah nilai fisik bangunan menurut ahli kontruksi (setelah dikurangai PPN) sebesar Rp2.346.934.932,25; 5. Nilai selisih kurang (3-4) sebesar Rp256.874.158,65; 6. Jumlah keuntungan penyedia yang tidak berhak diterima  sebesar Rp217.993.515,48. Sehingga Jumlah kerugian negara sebesar Rp474.867.674,13<br /><br />Perbuatan Terdakwa Ir. SULIESTYAWATI, MM Binti TEGODJOYOWISASTRO sebagaimana  diatur  diancam pidana dalam Pasal 2  ayat  (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan  ditambah  dengan Undang-Undang  Nomor 20 tahun 2001 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Mantan Kadis Pertanian Mojokerto Dituntut 5.2 Thn Penjara Karena Diduga Korupsi Sebesar Rp474 Juta

#Apakah Korupsi dalam pelaksanaan suatu Proyek APBD mulai dari tanda tangan kontrak hingga pencairan dana di disalah Satu Dinas hanya dilaku...

»

Bupati, Wakil Bupati Sidoarjo dan Sejumlah Pebat ‘Ajak Suami/Istri’ Ke Bali Ditengah Pandemi Covid19

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg_SIbyjd4h4kcoy3RSbogZ3BU0myjvenKRteGwGJfJNT7Ys_BBxoTzWMEQD1pFyIWIjRrE_bq7y6EjlMwT_70lKRnW-oSiHQ5-oNtvNOR7Do1d8T6kVe7_N7AU6xxnHCh4LXD7SRsMzNxPGkAmM0__Xdi3u6nMMGY9ov3uq_nLMhxGf2cX8ajjSD0A=s1067" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1067" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg_SIbyjd4h4kcoy3RSbogZ3BU0myjvenKRteGwGJfJNT7Ys_BBxoTzWMEQD1pFyIWIjRrE_bq7y6EjlMwT_70lKRnW-oSiHQ5-oNtvNOR7Do1d8T6kVe7_N7AU6xxnHCh4LXD7SRsMzNxPGkAmM0__Xdi3u6nMMGY9ov3uq_nLMhxGf2cX8ajjSD0A=w640-h360" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Apakah Peningkatan Kapasitas Kepala Perangkat Daerah (Kepla Dinas) dan Dirut BUMD harus mengajak suami/isri ke luar pulau dengan menghabisakan anggaran ratusan juta untuk mendudukung/menguatkan Visi dan Misi Kepala Daerah ditengah acaman Covid19 Varian baru Omicron? Hal inilah yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo yang menggelar kegiatan di Pulau Dewat Bali<br /><br />Namun saat beritakorupsi.co hendak menanyakan lebih lanjut terkait kegiatan tersebut dengan  mengirimkan pesan melalui Aplikasi WastApp ke Nomor WhastApp (HP) Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor Ali maupun ke Sekda Achmad Zaini (Jumat, 14 Januari 2022 sekitar pukul 22.07 WIB), kedua pejabat itu ‘diam seribu bahasa’<br /><br />Hal serupa juga pernah dilaksanakan oleh Pemda Sidoarjo pada tahun 2015 dengan mengajak sejumlah ‘Wartawan’ yang sehari-hari meliput di Pemkab Sidoarjo untuk Kunker (kunjungan kerja) ke Bali dan Bandung.<br /><br />Namun ketika hal itu ditanyakan beritakorupsi kepada Saiful Ilah di ruang tahanan Pengadilan Tipikor yang saat itu sedang menjalani proses persidangan karena kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK, Siful Ilah tak tahu. Alasannya karena kegiatan itu dilaksanakan oleh Kominfo dan tidak ada laporan<br /><br />“Saya tidak tau, itu Kominfo tidak ada laporannya,” jawab Saiful Ilah saat itu<br /><br />Saat ini, Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor Ali, Wakil Bupati H. Subandi dan sejumlah pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Camat, Kepala Bagian (Kabid) serta Direktur Utama (Dirut BUMD) di lingkungan Kabupaten Sidoarjo dengan mengajak suami/istri masing-masing para pejat sedang berada di Pulau Dewata Bali selama 3 hari sejak tanggal 14 – 16 Januari 2022 ditengah Pandemi Covid19 (Coronavirus Disease 2019) yang telah menewaskan jutaan orang dan juga dalam acaman Covid19 Varian baru Omicron<br /><br />Keberadaan pejabat Kabupaten Sidorjo termasuk Bupati dan Wakil Bupati di Pulau Dewata Bali adalah untuk melaksanakan/menguatkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati yaitu Peningkatan Kapasitas Kepala Perangkat Daerah dan Dirut BUMD serta Peran Keluarga Dalam Mendukung Kepemimpinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo<br /><br />Sedangkan biaya untuk Narasumber kegiatan berasal dari anggaran BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kabupaten Sidoarjo, sedangkan untuk biaya fullboard meeting, uang harian dan transportasi menjadi tanggung jawab PD (Perangkat Daerah) masing-masing. <br /><br />Hal ini tertuang dalam surat pemberitaahuan Nomor : 438/37/438.6.4/2022 tanggal 8 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sekda (Sekretaris Daerah) Kabupaten Sidoarjo Achmad Zaini yang beredar di Group WhastApp sejumlah Wartawan. (Jnt)</div>

News Pemerintahan Bupati, Wakil Bupati Sidoarjo dan Sejumlah Pebat ‘Ajak Suami/Istri’ Ke Bali Ditengah Pandemi Covid19

BERITA KORUPSI .CO – Apakah Peningkatan Kapasitas Kepala Perangkat Daerah (Kepla Dinas) dan Dirut BUMD harus mengajak suami/isri ke luar pul...

»

Bupati (Nonaktif) Probolinggo Puput Tantriana Sari dan Aggota DPR RI Hasan Aminuddin Mununggu Waktu Diadili

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgw49gU_7hK5CKCFqQlvUAb1fuB4KW6RhD-2sokiwRAcAsFdMuJpjmCjGCOBPKz2MYPiL__4s8fxXkLlJ_3Gi6dII4d6mMhacx9urEg1tBYTkp3Woj_tQIpqshlVp5znJLtVHS_fa22aSxV9TjZthqjjcX3WnrNoc1vWwpK5cmSMvAOXX2of2Jcguvj=s1122" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1122" height="584" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgw49gU_7hK5CKCFqQlvUAb1fuB4KW6RhD-2sokiwRAcAsFdMuJpjmCjGCOBPKz2MYPiL__4s8fxXkLlJ_3Gi6dII4d6mMhacx9urEg1tBYTkp3Woj_tQIpqshlVp5znJLtVHS_fa22aSxV9TjZthqjjcX3WnrNoc1vWwpK5cmSMvAOXX2of2Jcguvj=w640-h584" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –<br /></b><span style="font-size: small;">Puput Tantriana Sari selak</span></span><span style="font-size: small;">u</span> Bupati Probolinggo periode 2013 - 2018 dan 2019 - 2024) dan suaminya, Hasan Aminudin selaku anggota DPR RI periode 2019 – 2024 yang juga mantan Bupati Probolinggo periode 2003-2008 dan 2008-2013 yang Tertangkap Tangan Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Minggu, tanggal 29 Agustus 2021 karena kasus Korupsi Suap ‘Jual Beli Jabatan’ menunggu waktu untuk diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya setelah berkas perkaranya dilimpahkan JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari KPK ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya hari ini, Jumat, 14 Januari 2022<br /><br />“Yang kita (KPK) limpah hari ini adalah berkas perkara Puput Tantriana Sari dan Hasan Aminudin,” kata JPU KPK Arif Suhermanto kepada beritakorupsi.co, Jumat, Januari 2022<br /><br />Sementara, Herry, SH., MH  selaku Staf Administrasi dan Akhmad Nur,SH., MH Selaku Panmud Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya saat ditemui diruang kerjanya mengatakan, bahwa KPK telah melimpahkan perkara baru, naamun untuk jadwal sidang belum tau<br /><br />“Ada satu perkara baru yang masuk dari KPK, tanya Pak Nur aja untuk lebih jelasnya,” kata Herry<br /><br />“Ya ada, tapi untuk jadwal sidang dan Majelis Hakimnya belum tau karena menunggu penetapan dari Ketua PN,” kata Akhmad Nur <br /><br />Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo dan suaminya, Hasan Aminudin selaku anggota DPR RI periode 2019 - 2024 yang juga mantan Bupati Probolinggo periode 2003 - 2008 dan 2008 – 2013 bersama 2 Camat yaitu Doddy Kurniawan selaku Camat Krenjengan dan Muhamad Ridwan selaku Camat Paiton Kabupaten Probolinggo (juga menunggu jadwal sidang) dan Sumarto yang baaru 4 hari dilantik selaku Pj (Pejabat) Kepala Desa Karangren, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo (diadili terlebih dahulu) serta 17 calon Pj.Kepala Desa di 2 Kecamatan (Krenjengan dan Kecamatan Paiton dan saat ini sudah sdiadili) terjaring Operasi Senyap oleh Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Minggu, tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIBB (waktu Indonesia bagian barat) karena kasus Korupsi Suap ‘Jual Beli Jabatan’<br /><br />Terdakwa Sumarto (berkas perkara sendiri) bersama 17 Terdakwa lainnya (calon Pj.Kepala Desa di 2 Kecamatan (Krenjengan dan Kecamatan Paiton) yakni; 1.  Ali Wafa, 2. Mawardi, 3. Mashudi, 4. Maliha, 5. Mohammad Bambang, 6. Masruhen, 7. Abdul Wafi, 8. Kho’im, 9. Ahkmad Saifullah, 10. Jaelani, 11. Uhar, 12. Nurul Hadi (satu berkas perkara penuntutan) dan 13. Nurul Huda, 14. Hasan, 15. Sahir, 16. Sugito, 17. Samsudin (satu berkas) diadili dan didakwa selaku pemberi suap sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a (atau Kedua Pasal 13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Sedangkan Terangka/Terdakwa Doddy Kurniawan selaku Camat Krenjengan dan Tersangka/Terdakwa Muhamad Ridwan selaku Camat Paiton Kabupaten Probolinggo (satu berkas perkara) serta Sedangkan Terangka/Terdakwa Puput Tantriana Sari dan Hasan Aminudin (satu berkas perkara) dijerap selaku penerima suap sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b (atau Kedua Pasal 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Dan Khusus untuk Terangka/Terdakwa Puput Tantriana Sari dan Terangka/Terdakwa Hasan Aminuddin, selain dijerat sebagai penerima suap, juga dijerat sebagai penerima Gratifikasi berupa hadiah yang dianggap suap sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf B dan sebagai Tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (Jnt)<br /><br />Yang masih menjadi pertanyaan adalah, apakah akan ada pihak lian yang terseret dalam kasus Korupsi Gartifikasi dan TPPU Terangka/Terdakwa Puput Tantriana Sari dan Terangka/Terdakwa Hasan Aminuddin?. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Bupati (Nonaktif) Probolinggo Puput Tantriana Sari dan Aggota DPR RI Hasan Aminuddin Mununggu Waktu Diadili

BERITA KORUPSI .CO – Puput Tantriana Sari selak u Bupati Probolinggo periode 2013 - 2018 dan 2019 - 2024) dan suaminya, Hasan Aminudin sela...

»

Dua Anggota Polisi Penganiaya Wartawan Tempo dituntut dan di Vonis Ringan

<div style="text-align: justify;"><i><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Terdakwanya Polisi, yang menyidik Polisi dan menuntut Jaksa lalu di Vonis Hakim. Hasilnya...?"</span></span></i></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;"><i><span style="color: red;"><span> </span></span></i></span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjO-Q03CMifLkTcAYl-aaysOKo45dilO1JFkRTI4tBGl1sSyP3O6voqD4A4A_7a-KdIe9hvpvzdlh5LCuB8sbW6INUvuyFp7fQ8wEedutm3D0UCWyr8988hVui78thTM1WSwLfxk9crpChEgbv063qZA-63cXPpQ1SMwy89a1snIvAenUZeC5QuCZfH=s1032" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="581" data-original-width="1032" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjO-Q03CMifLkTcAYl-aaysOKo45dilO1JFkRTI4tBGl1sSyP3O6voqD4A4A_7a-KdIe9hvpvzdlh5LCuB8sbW6INUvuyFp7fQ8wEedutm3D0UCWyr8988hVui78thTM1WSwLfxk9crpChEgbv063qZA-63cXPpQ1SMwy89a1snIvAenUZeC5QuCZfH=w640-h360" width="640" /></a></div><span style="font-size: xx-small;"><b>  <br /></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br /><i>Pelau penculikan dan penganiyaan adalah anggota Kepolisian selaku Aparat Penegak Hukum (APH), penyidiknyapun anggota Kepolisian pula dan menuntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang juga selaku pengak hukum lalu di Vonis Hakim, hasilnya ringan???</i><br /><br />Inilah yang terjadi dalam perkara pidana penculikan dan penganiayaan terhadap Wartawan Tempo Nurhadi beberapa waktu lalu, dengan Terdakwa 2 anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yaitu Brigadir Polisi Kepala (Bripka) Purwanto dan Brigadir Muhammad Firman Subkhi yang dituntut dan di Vonis ringan <br /><br />Kedua Aparat Penegak Hukum (Bripka Purwanto dan Brigadir Muhammad Firman Subkhi) yang melanggar hukum yaitu melakukan penculikan dan penganiayaan terhadap Wartawan Tempo Nurhadi saat menjalankan profesinya (Investigasi) di Gedung Samudra Bumimoro di Jl Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Surabaya beberapa waktu lalu terkait kasus dugaan Korupsi Suap yang dilakukan oleh Direktur Pemeriksaan Ditjen Pajak Kemenkeu (Kementerian Keuangan) Angin Prayitno Aji yang sedang ditangani KPK, dituntut dan di Vonis ringan<br /><br />Oleh penyidik Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kedua Terdakwa ini didakwa melangar Pasal 18 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Juncto pasal 55 ayat (1) KUHP, dan Pasal 170 ayat (1) KUHP tentang Pengeroyokan, Juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP, Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan, Juncto Pasal 55 ayat (1) serta Pasal 335 ayat (1) tentang Perbuatan tidak menyenangkan, Juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP<br /><br /><i>Pasal 18 ayat (1) UU Pers berbunyi: “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah)<br /><br />Pasal 4 ayat (2) berbunyi: “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Ayat (3) berbunyi: “Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi”<br /><br />Sedangkan Pasal 170 ayat (1) KHUP berbunyi: “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”</i></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgZWjIF6i_3FLaJfMQ2Yp3LL9RY4SJy1jFYQds5VPMRRtChiCZLgax1Ev6u5ivpk0hMS_wgz51mA4DCyXVoPvn6h6syMBB7pgHMjco1l-Om1-xPT6M2VqUTH8lDtV7fMOQPhC_J-TLOgXcHqidw4E53vyAcJ-OfisFOXFuHs6znA6XJKNhqmtj-DZgQ=s1600" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgZWjIF6i_3FLaJfMQ2Yp3LL9RY4SJy1jFYQds5VPMRRtChiCZLgax1Ev6u5ivpk0hMS_wgz51mA4DCyXVoPvn6h6syMBB7pgHMjco1l-Om1-xPT6M2VqUTH8lDtV7fMOQPhC_J-TLOgXcHqidw4E53vyAcJ-OfisFOXFuHs6znA6XJKNhqmtj-DZgQ=w640-h480" width="640" /></a></div> Namun menurut JPU Winarko dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, bahwa Kedua Terdakwa ini “hanya menghambat atau menghalangi pelaksanaan” kegiatan Wartawan Tempo Nurhadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Juncto pasal 55 ayat (1) KUHP bukan melakukan penculikan dan penganiayaan<br /><br />Sehingga tuntutan pidana yang dijatuhkan oleh JPU Winarko (Rabu, 1 Desember 2021) terhadap Terdakwa Bripka Purwanto dan Terdakwa Brigadir Muhammad Firman Subkhi adalah pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan dan memberikan Restitusi kepada korban Wartawan Tempo Nurhadi sebesar Rp13.813.000, untuk Muhammad Fahmi sebesar Rp42.650.000 jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan<br /><br />Majelis Hakim sependapat dengan JPU yang mengatakan, bahwa Kedua Terdakwa (Bripka Purwanto dan Terdakwa Brigadir Muhammad Firman Subkhi) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 18 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Juncto pasal 55 ayat (1) KUHP bukan melakukan penculikan dan penganiayaan<br /><br />Namun sepertinya tunutan JPU terhadap Kedua Terdakwa sesama pengak hukum dianggap terlalu berat, sehingga oleh Majelis Hakim PN Surabaya mengurangi 8 bulan menjadi 10 bulan penjara dan memberikan Restitusi kepada korban Wartawan Tempo Nurhadi sebesar Rp13.813.000 dan untuk Muhammad Fahmi sebesar Rp 21.650.000<br /><br />“Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Bripka Purwanto dan Terdakwa Brigadir Muhammad Firman Subkhi dengan pidana penjara selama sepuluh (10) bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim <br /><br />Andai saja JPU dan Majelis Hakim menjerat Kedua Terdakwa telah melangar Pasal 170 ayat (1) KHUP, maka cerita proses hukum terhadap Kedua Terdakwa selaku Aparat Penegak Hukum yang melakukan pelanggaran hukum akan lain<br /><br />Sementaara hukuman pidana penjara terhadap 2 Terdakwa selaku anggota Kepolisian Republik Indonesia (Bripka Purwanto dan Brigadir Muhammad Firman Subkhi) ini, dibacakan dalam sidang Putusan yang berlangsung diruang Sidang Cakra PN Surabaya Jalan Arjuna Surabaya (Rabu, 12 Januari 2022) oleh Majelis Hakim yang diketuai Mohammad Basir dengan dibantu 2 Hakim anggota serta Panitra Pengganti dengan diahdiri langsun oleh Kedua Terdakwa yang didampingi Tim Penasehat Hukum-nya, Joko Cahyono dkk seta Jaksa Penuntut Umum (JPU) Winarko dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya<br /><br />Selain hukuman ringan yang dijatuhkan JPU maupun Majelis Hakim terhadap Terdakwa Bripka Purwanto dan Terdakwa Brigadir Muhammad Firman Subkhi, Keduanya inipun tidak dilakukan penahanan di rumah tahanan negara (Rutan)<br /><br />“Pertimbangan Hakim tadi karena Terdakwa tidak dilakukan penahan oleh Jaksa. Di eksekusi kalau sudah Inkrah,”. Kata JPU Winarko kepada beritakorupsi.co. (Jnt)</div>

News Pidana Dua Anggota Polisi Penganiaya Wartawan Tempo dituntut dan di Vonis Ringan

“Terdakwanya Polisi, yang menyidik Polisi dan menuntut Jaksa lalu di Vonis Hakim. Hasilnya...?"     BERITA KORUPSI .CO – Pelau penculik...

»

Terpidana 8 Thn Penjara Kasus Korupsi, Mustofa Kamal Pasha (Ex. Bupati Mojokerto) Akan Segera Diadili Kembali

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Kasus yang menyeret Mustofa Kamal Pasha selaku Bupati Mojokerto periode 2010 – 2020, berawal dari Perkara Korupsi Suap sebesar Rp2.250 M atas pemberian Ijin IPPR dan IMB 11 Tower Telekomunikasi milik PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (TBG) dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) di wilayah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2015#</span></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi7-3qI_UsWRNvFWKlgm8KC-bj8dFBa4nf6nKAUr9stu_l-HyCxIq6Igv2bvNoRh82YMn7riFjxw7ul3jcybdiNKgPwZKUt_8IaI528fvECGAnWQVM3VG5UphMOitT8o5UnkthK75PcB8Gj4pd2UDgOqhQ981l1x_g3zHQ9ak36y9F6gafVjPqRhV_z=s900" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="800" data-original-width="900" height="568" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi7-3qI_UsWRNvFWKlgm8KC-bj8dFBa4nf6nKAUr9stu_l-HyCxIq6Igv2bvNoRh82YMn7riFjxw7ul3jcybdiNKgPwZKUt_8IaI528fvECGAnWQVM3VG5UphMOitT8o5UnkthK75PcB8Gj4pd2UDgOqhQ981l1x_g3zHQ9ak36y9F6gafVjPqRhV_z=w640-h568" width="640" /></a></div></b></span><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO</b></span><br /><div style="text-align: justify;">Terpidana Koruptor Mustofa Kamal Pasha (selaku Bupati Mojokerto periode 2010 – 2020), belum selesai menjalani hukuman pidana penjara selama 8 tahun dalam perkara Korupsi Suap pemberian Ijin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 11 Tower Telekomunikasi milik PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (TBG), dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) di wilayah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2015 sebesar Rp2.250.000.000, dan juga belum di Vonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya atas tuntutan JPU Kejari Kabupaten Mojokerto (Rabu, 15 Desember 2021) selama 2 tahun penjara dalam Perkara Korupsi Penerimaan Daerah dari hasil Normalisasi Sungai Landaian dan Sungai Jurang Cetot di Kecamatan Jatirejo serta Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto pada tahun 2016 – 2017 sebesar Rp1.3030.000.000, Mustofa Kamal Pasha, suami Bupati Mojokerto dr. Ikfina Fahmawati, M.Si, akan segera diadili kembali dalam 2 perkara, yaitu Krupsi Gratifikasi penerimaan hadiah berupa uang dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) setelah berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya oleh JPU KPK, Selasa, 11 Januari 2022</div><div style="text-align: justify;"> </div><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga:</b></span></span>  <span style="color: #2b00fe;"><span style="font-size: small;"><span style="font-weight: normal;">Terpidana Mustofa Kamal Pasa (Ex. Bupati Mojokerto) Dituntut 2 Tahun Penjara Dalam Perkara Korupsi Normalisasi Sungai - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/12/dalam-perkara-yang-sama-ir.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/12/dalam-perkara-yang-sama-ir.html</a></span></span></span><br /><br />Hal itu seperti yang disampaikan langsung oleh Arif Suhermanto selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada beritakorupsi.co seusai melimpahkan berkas perkara Tersangka yang juga Terpidana Mustofa Kamal Pasha ke Panmud (Panitra Muda) Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Akhamd Nur, SH., MH<br /><br />“Hari ini kita (KPK) melimpahkan berkas perkara Tersangka Mustofa Kamal Pasha ke Pengadilan Tipikor,” kata JPU KPK Arif Suhermanto, Selasa, 11 Januari 2022<br /><br />Hal itu juga disampaikan oleh Herry, SH., MH  selaku Staf Administrasi maupun Akhmad Nur,SH., MH Selaku Panmud Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya saat ditemui diruang kerjanya, Selasa, 11 Januari 2022<br /><br />“Ada perkara baru masuk dari KPK. Untuk lebih jelaskanya ke Pak Nur (Akhmad Nur,SH., MH) aja,” kata Herry</div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b></b></span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiUM2i549yk17XwzaQDWHYhgR2vH-RskbeyOMYkcczglcP68RB4AN0cw6HbRIxLhvKstI4pl9sJ2tCRZzScofEV3qnKkFJDrG3aySWsCfS1XGqXqruTxco6Y5Vs9iG0htli-Hj_JEEfxTz5VTZG1ckdhM7EqwatOfIlszPlpgx6w40mdTVOzVDv60dI=s899" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="523" data-original-width="899" height="372" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiUM2i549yk17XwzaQDWHYhgR2vH-RskbeyOMYkcczglcP68RB4AN0cw6HbRIxLhvKstI4pl9sJ2tCRZzScofEV3qnKkFJDrG3aySWsCfS1XGqXqruTxco6Y5Vs9iG0htli-Hj_JEEfxTz5VTZG1ckdhM7EqwatOfIlszPlpgx6w40mdTVOzVDv60dI=w640-h372" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Sementara Panmud Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Akhamd Nur, SH., MH kepada beritakorupsi.co menjelaskan, untuk jadwal sidang dan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara Mustofa Kamal Pasha masih menunggu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang juga Ketua Pengadilan Tipikor<br /><br />“Ya, tadi ada perkara baru dari KPK, tapi untuk jadwal sidang dan Majelis Hakimnya, menunggu penetapan dari Ketua PN,” kata Akhmad Nur<br /><br />Kasus yang menyeret suami Bupati Mojokerto dr. Ikfina Fahmawati, M.Si, Mostofa Kamal Pasha selaku Bupati (manatan) Mojokerto periode 2010 – 2015 dan 2015 2020, bermula pada tahun 2018 lalu<br /><br />Saat itu, Mostofa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto diseret KPK ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili dalam perkara Korupsi suap pemberian 11 Izin IPPR (Prinsip Pemanfataan Ruang) dan 11 izin IMB (Izin Mendirikan Banguan) pembangunan Tower di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2015 lalu sebesar Rp2.250.000.000 (dua miliyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Onggo Wijaya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam persidangan, ternyata Mustofa Kamal Pasha tidak hanya menerima duit “haram” dari Onggo Wijaya selaku Direktur Pemasaran PT Protelindo melainkan diduga menerima duit “haram” juga dari beberapa pihak lainnya. <br /><br />Menurut KPK, duit “Haram” yang diduga diterima Mustofa Kamal Pasha selaku Bupati Mojokerto itu dialihkan ke bentuk lainnya seperti tanah, sehingga KPK menjerat Mustofa Kamala Pasha dalam 2 perkara dan 2 Undang-Undang, yaitu Perkara Korupsi Gratifikasi penerimaan hadia berupa uang yang diatur dalam Pasal 12 huruf B Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang daitur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang<br /><br />Salah satu aset Mustofa Kamal Pasha yang disita KPK pada tanggal 14 September 2020 adalah berupa tanah dan bangunan seluas 31.815 m2 atas nama Ahmad Syamsu Wirawan yang terletak di kelurahan Soak Baru, Kec. Sekayu, Kab. Muba, Provinsi Sumsel (Sumatra Selatan) yang diduga dibeli Mustofa Kamal Pasha pada tahun 2015 dan dijadikan sebagai usaha AMP-Hotmix PT. Musi Karya Perkasa untuk mengerjakan Proyek pekerjaan Jalan di Dinas PUPR Kab. Musibanyuasin tahun 2015.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sementara dalam perkara Korupsi Suap pemberian 11 Ijin IPPR dan 11 ijin IMB pada tahun 2015, KPK tidak hanya meyeret si MPK panggilan akrab Mustofa Kamal Pasha, melainkan sebanyak 5 tersangka/terdakwa lainnya yang saat ini sudah berstatus terpidana termasuk mantan Wakil Bupati Malang Achmad Subhan dan Onggo Wijaya selaku Direktur Pemasaran PT Protelindo,; Ockyanto dari PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Group,;  Nabiel Titawano serta Ahmad Suhawi selaku penyedia Jasa di PT Tower Bersama Group.<br /><br />Anehnya, hingga saat ini, kasus inipun belum tuntas. Siapa tersangka baru dalam kasus Korupsi pemberian 11 ijin IPPR (Ijin Prinsip Pemanfataan Ruang) dan 11 ijin IMB (Izin Mendirikan Bangunan) pembangunan Tower Telekomunikasi yang sudah dibangun 1 tahun sebelum ada ijin oleh PT Protelindo di Kabupaten Mojokerto tahun 2015 selaku pemilik yang menyewakan kepada Perusahaan Telkomsel, XL dan Tree? <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh8R_h23YK_b4QU0PrJKv7GHhJTzVNBjvpYatrXct2iOZZgCnp6Xh_4Fxk_icL5RDB5t5gz29u1Pz1cin8SwFlX3ZnN_MLBtUyGLkgF243FQ71erF7XXNmAmjw4Qn6FIYXIQOF_1KwILKTZHwdBjJwcBFf91_tL6x0qx9bmXzrO2xqRY8v408MmiZzV=s640" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="480" data-original-width="640" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh8R_h23YK_b4QU0PrJKv7GHhJTzVNBjvpYatrXct2iOZZgCnp6Xh_4Fxk_icL5RDB5t5gz29u1Pz1cin8SwFlX3ZnN_MLBtUyGLkgF243FQ71erF7XXNmAmjw4Qn6FIYXIQOF_1KwILKTZHwdBjJwcBFf91_tL6x0qx9bmXzrO2xqRY8v408MmiZzV=w640-h480" width="640" /></a></div>Pertanyaan inipun muncul karena dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya saat membacakan surat putusan (Vonis) terhadap 5 (lima) terdakwa (terpidana), yaitu Ockyanto, Nabiel Titawano, Onggo Wiajaya, Suhawi dan Subhan mengatakan, barang bukti dikembalikan kepada Jaksa untuk perkara lain. “Perkara lain yang mana?”<br /><br />Dalam fakta yang terungkap di persidangan, bahwa untuk biaya pengurusan Ijin Tower milik PT Protelindo adalah dari Bambang Wahyudi selaku Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto menyampaikan ke Achmad Subhan, saat Achmad Subhan menemui Bambang Wahyudi dengan memperkenalkan diri sebagai Wakil Bupati Malang untuk membantu Suhawi, yang mengalami kesulitan untuk pengurusan Ijin dan meminta bantuan Achmad Subhan. Dan Achmad Subhan pun mengalami kesulitan untuk menemui Buapti Mojokerto Mustofa Kamal Pasha<br /><br />Penyerahan uang fee perijinan Tower milik PT Protelindo terhadap Mustofa Kamal Pasha bukan dari kelima terdakwa. Karena yang terungkap dalam fakta persidangan adalah, setelah  Onggo Wijawa berkomunikasi dengan Herman Setya Budi selaku Presiden Direktur PT Tower Bersama Infrastucture. Tbk, dan Direktur Utama PT Solu Sindo Kreasi Pratama terkait penyegelan tower, kemudian Onggo Wijaya kepada Suhawi.<br /><br />Alur penyerahan fee pemberian ijin tower adalah dari Suhawi kepada Achmad Subhan, lalu dari Achmad Subhan kepada Nano Santoso Hudiarto alias Nono dihadapan Bambang Wahyudi. Dari Nano Santoso Hudiarto alias Nono kepada Lutfi Arif Mustaqin selaku ajudan Bupati. Dari Lutfi Arif Mustaqin inilah baru disampaikan ke Mustofa Kamal Pasha.<br /><br />Jadi tak salah memang, bila pada saat persidangan Mustofa Kamal Pasha mengatakan, tidak menerima duit dari Ockyanto, Nabiel Titawano, Onggo Wiajaya, Suhawi dan Achmad Subhan selaku pemberi suap. <br /><br />Pertanyaannya terkait putusan Majelis Hakim adalah, perkara lain yang mana dan tersangkanya siapa? Apakah untuk perkara Korupsi Gratifikasi dan TPPU Mustofa Kamal Pasha atau ada pihak lain yang luput tangan dari penyidik KPK???<br /><br />Pertanyaan inilah yang belum terjawab oleh KPK hingga saat ini, belum lagi puluhan kasus perkara Korupsi suap tangkap tangan KPK terhadap 16 Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) di Jawa Timur termasuk kasus korupsi tangkap tangan KPK terhadap Dirut PT PAL dan Ketua Komisi B DPRD Jatim tahun 2017 yang semakin menambah kasus perkara Korupsi yang belum tuntas. (Jen)<br /></div>

News Tipikor Terpidana 8 Thn Penjara Kasus Korupsi, Mustofa Kamal Pasha (Ex. Bupati Mojokerto) Akan Segera Diadili Kembali

#Kasus yang menyeret Mustofa Kamal Pasha selaku Bupati Mojokerto periode 2010 – 2020, berawal dari Perkara Korupsi Suap sebesar Rp2.250 M at...

»

Novi Rahman Hidhayat Selaku Bupati Nganjuk Terbukti Korupsi di Vonis 7 Thn Penjara

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><u><b>Saksi Jumali (Kepala Desa Joho, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk):</b></u> “Kalau uang itu dikembalikan saya akan diskusikan dengan teman-teman apakah akan disumbangkan. Uang Rp10 juta adalah uang teman-teman dan yang 1 juta untuk beli Aqua saat pelantikan” </span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj6itMEGOEztzUtjJBtaW5R4VqvEBp78Talw2a9fzy4Wguwq-o_tWQcyaA6y2WNfOp3wmJ-P5r6_6IIt3XDGlzd5kD-Fc8TtdmXjhkVBlvqqmp-Sk9zGO-7zYsRl2MMduZv3MbvQSS_F9wRzQGW3BxUYhb2mkfTaSp8TTSXHyYe1UsQq6aVn4wsHheV=s640" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="352" data-original-width="640" height="352" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj6itMEGOEztzUtjJBtaW5R4VqvEBp78Talw2a9fzy4Wguwq-o_tWQcyaA6y2WNfOp3wmJ-P5r6_6IIt3XDGlzd5kD-Fc8TtdmXjhkVBlvqqmp-Sk9zGO-7zYsRl2MMduZv3MbvQSS_F9wRzQGW3BxUYhb2mkfTaSp8TTSXHyYe1UsQq6aVn4wsHheV=w640-h352" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br /><i>“Kuingin marah melampiaskan - tapi kuhanyalah sendiri di sini - ingin kutunjukkan pada siapa saja yang ada - bahwa hatiku kecewa. Hanya tersenyum kini yang mungkin bisa aku lakukan - walau ku tau hati sedikitpun tak bisa di bohongi - seakan teman yang kini kurasa untuk mengalihkan - semua yang kurasakan sebenarnya sangat menyakitkan”.</i> Ini adalah sebahagian dari penggalan lirik lagu yang berjudul Kecewa<br /><br />Dan mungkin seperti lirik lagu inipulalah yang dirasakan oleh Terdakwa Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk Periode tahun 2018 – 2023 yang Tertangkap Tangan oleh Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama penyidik Bareskrim Mabes Polri (Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia) pada Minggu, tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB dan merasa kecewa untuk Ketiga kalinya atas proses hukum yang dijalaninya<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> <span style="color: #2b00fe;">Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat Diadili Dalam Perkara Korupsi Tangkap Tangan ‘Sebesar Rp629 Juta’ - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/08/bupati-nganjuk-novi-rahman-hidhayat.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/08/bupati-nganjuk-novi-rahman-hidhayat.html</a></span><br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> <span style="color: #2b00fe;">Eksepsi Ditolak, Perkara Korupsi Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat Lanjut Diadili - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/09/eksepsi-di-tolak-perkara-korupsi-bupati.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/09/eksepsi-di-tolak-perkara-korupsi-bupati.html</a></span><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiwsECC8LoM9DPRbJGwJzM5Hc3yaVr9hMhnQFfkuq4CWFwH7cK0k46hQ5FAAwGPoQOF-ej_3igKwQcSfZdwRXPD8ey9A2cV-W_sKGAF9SbpK-L96Ib0SfciSA2oNuzIttoeh-TPdzuzzhsJoLz2_qPvGbGWN_aG7ZNWaboDe4301PRml2nPTGTMZYg6=s640" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="434" data-original-width="640" height="434" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiwsECC8LoM9DPRbJGwJzM5Hc3yaVr9hMhnQFfkuq4CWFwH7cK0k46hQ5FAAwGPoQOF-ej_3igKwQcSfZdwRXPD8ey9A2cV-W_sKGAF9SbpK-L96Ib0SfciSA2oNuzIttoeh-TPdzuzzhsJoLz2_qPvGbGWN_aG7ZNWaboDe4301PRml2nPTGTMZYg6=w640-h434" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Rasa keceawa yang pertama dirasakan Terdakwa Novi Rahman Hidhayat adalah pada saat Majelis Hakim menolak Eksepsi atau keberatannya (Senin, 20 September 2021) atas surat dakwaan Tim JPU (Tim Jaksa Penunut Umum) yang juga selaku Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Nganjuk Nophy Tennophero Suoth, SH., MH dan JPU Eko Baroto dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) yang menjelaskan bahwa Terdakwa Novi Rahman Hidhayat melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 B (atau Kedua Pasal 5 ayat (2) Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Ketiga Pasal 11) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.<br /><br />Rasa kecewa yang kedua adalah pada saat Tim JPU menyatakan bahwa Terdakwa Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e dan Pasal 5 ayat (2) Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Terdakwa Novi Rahman Hidhayat pun dituntut pidana penjara selama 9 tahun pada Kamis, 23 Desember 2021<br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga:</b></span></span> <span style="color: #2b00fe;">Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat Dituntut 9 Tahun Penjara Dalam Perkara Korupsi - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/12/bupati-nganjuk-novi-rahman-hidhayat.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/12/bupati-nganjuk-novi-rahman-hidhayat.html</a><br /></span><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga:</b></span></span> <span style="color: #2b00fe;">Kajari Nganjuk dan 5 Kasi Sebagai JPU Dalam Sidang Perkara Korupsi Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/08/kajari-nganjuk-dan-5-kasi-sebagai-jpu.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/08/kajari-nganjuk-dan-5-kasi-sebagai-jpu.html</a></span> <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgnOkYObkPCG7QHVKWLmzCL5MhX7nZUy9_9v4R7jeM6rdXCHJOq_JUxJUEHRBN20iMhENKyBuyOy6TAW8OZFLSQaVSfis86fORxHaX7rKMwCq5FZIKaG2YU1TV-n_SSwkao8OfMdVHEIHhrAONB7IwI8-WtMs1BgBSgqoM04a0Il8CR-uUEEt7oG_Yi=s640" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgnOkYObkPCG7QHVKWLmzCL5MhX7nZUy9_9v4R7jeM6rdXCHJOq_JUxJUEHRBN20iMhENKyBuyOy6TAW8OZFLSQaVSfis86fORxHaX7rKMwCq5FZIKaG2YU1TV-n_SSwkao8OfMdVHEIHhrAONB7IwI8-WtMs1BgBSgqoM04a0Il8CR-uUEEt7oG_Yi=w640-h288" width="640" /></a></div>Dua kali sudah merasa kecewa, Terdakwa Novi Rahman Hidhayat masih berharap ‘Sri Dewi’ akan berpihak padanya dan berharap bebas dari jeratan hukum sehingga dapat melaksanakan tugasnya sebagai Bupati Nganjuk hingga diakhir jabatannya pada tahun 2023 mendatang<br /><br />Itulah sebabnya, Terdakwa Novi Rahman Hidhayat maupun melalui Tim Penasehat Hukumnya, Tis'at Afriyandi dkk mengatakan bahwa kasus yang menjerat Terdakwa adalah rekayasa dan meminta kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum<br /><br />Namun ibarat Peribahasa, <i>“Maksud hati memeluk gunung apa daya tangan tak sampai. Berharap akan di Vonis bebas namun sebaliknya malah dihukum”</i>. Sehingga Terdakwa Novi Rahman Hidhayat harus menelan rasa kecewa untuk ketiga kalinya<br /><br />Rasa kecewa yang ketiga kalinya dirasakan oleh Terdakwa Novi Rahman Hidhayat adalah hari ini, Kamis, 06 Januari 2022 saat Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara selama 7 tahun karena terbukti sacara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e dan Pasal 5 ayat (2) Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga: </b></span></span><span style="color: #2b00fe;">Lima Dari Tujuh Terdakwa Korupsi Suap Tangkap Tangan Dituntut Masing-Masing 2 Tahun Penjara - <a href=" http://www.beritakorupsi.co/2021/11/ima-dari-tujuh-terdakwa-korupsi-suap.html" target="_blank">http://www.beritakorupsi.co/2021/11/ima-dari-tujuh-terdakwa-korupsi-suap.html</a></span></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjAoIdIgt1bTgSkKt_z0yvh7qYVH1Xq-WY-fdhOh1XP-yZTpleR3qXxeJ3gZYRA-NuSjIOmyWkfyhrj4cBNEx9XALfGjEUJEn0tNvLzy7v6OgaZZPG7veRlkMDzL9ioj84SIt87Jk2NhNwT7Dtheo0jqgbJnwI1g5NRxd42DhD_S9Mse7I5IwV_jRua=s640" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjAoIdIgt1bTgSkKt_z0yvh7qYVH1Xq-WY-fdhOh1XP-yZTpleR3qXxeJ3gZYRA-NuSjIOmyWkfyhrj4cBNEx9XALfGjEUJEn0tNvLzy7v6OgaZZPG7veRlkMDzL9ioj84SIt87Jk2NhNwT7Dtheo0jqgbJnwI1g5NRxd42DhD_S9Mse7I5IwV_jRua=w640-h288" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: red;">Terdakwa M. Izza Muhtadin (kemeja putih)</span></span></td></tr></tbody></table>Selain Terdakwa Novi Rahman Hidhayat,  Majelis Hakim juga menjatuhkan (Vonis) hukuman terhadap Terdakwa M. Izza Muhtadin selaku ajudan Bupati dengan pidana penjara selama 4 tahun. <br /></div><br /><div style="text-align: justify;">Dan pada sidang sebelumnya (Senin, 01 Nopember 2021), Majelis Hakim sudah terlebih dahulu menghukum (Vonis) 5 Terdakwa dalam perkara yang sama selaku pemberi suap “jual beli jabatan” dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun, yaitu 1. Haryanto (Camat Berbek); 2. Dupriono (Camat Pace); 3. Edie Srijanto (Camat Tanjunganom); 4. Bambang Subagio (Camat Loceret) dan 5. Tri Basuki Widodo (Mantan Camat Sukomoro).<br /><br />Dengan dijatuhinya hukuman pidana penjara terhadap ke- 7 Terdakwa (Novi Rahman Hidhayat, M. Izza Muhtadin, Haryanto, Dupriono, Edie Srijanto, Bambang Subagio dan Tri Basuki Widodo) daalamperkara Tindak Pidana Korupsi “jual beli” jabatan di lingkunan Pemda Kab. Nganjuk ini, berakhirlah proses hukum di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya<br /><br />Pun demikian, bukan berarti berhenti sampai disis saja. Sebab Terdakwa Novi Rahman Hidhayat maupun JPU saat ini masih pikir-pikir untuk melakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur<br /><br />“Kita masih pikir-pikir. (barang bukti berupa uang 11 juta rupiah) tetap dikembalikan (ke Jumali),” kata JPU Eko Baroto kepada beritakorupsi.co. Hal yang sama juga disampaikan oleh Tis'at Afriyandi selaku Penasehat Hukum Terdakwa Novi Rahman Hidhayat<br /><br />“Masih pikir-pikir. Masih perlu komunikasi dengan Klien (Terdakwa Novi Rahman Hidhayat). Kalau tangapan kami tetap pada pembelaan kami,” kata Tis'at Afriyandi <br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi9KDSIw7SEVeqBonPFWYrimbZyYOyAkC3FEcGzK36rJ0-4tQxLdx7ytMUOP5SY5n_1DWFFUZgZ63kGFj_JqnkH2E_FKqF6PgUaq41kcK1spr1U2iF3e78pgiQUIJU3K4OtMzUhrTiJVGPadXcYhqhkp6dG87G7vbJp_9Ybq5_bcX5cpQ_hJzONxLJw=s640" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi9KDSIw7SEVeqBonPFWYrimbZyYOyAkC3FEcGzK36rJ0-4tQxLdx7ytMUOP5SY5n_1DWFFUZgZ63kGFj_JqnkH2E_FKqF6PgUaq41kcK1spr1U2iF3e78pgiQUIJU3K4OtMzUhrTiJVGPadXcYhqhkp6dG87G7vbJp_9Ybq5_bcX5cpQ_hJzONxLJw=w640-h288" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Keterangan Foto 5 Terdakwa yang di sudah di Vonis sebelumnya, yaitu. Terdakwa Dupriono (Camat Pace); Edie Srijanto (Camat Tanjunganom); Haryanto (Camat Berbek); Bambang Subagio (Camat Loceret); dan Tri Basuki Widodo (Mantan Camat Sukomoro) saat menjalani Sidang Putusan</span></span></td></tr></tbody></table>Yang menarik dari kasus ini adalah sosok Jumali  selaku Kepala Desa Joho, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk yang turut diamankan oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri pada Minggu, tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp11 juta dari tangan Jumali, namun Jumali tidak turut diadili bersama-sama dengan ke- 7 Terdakwa (Novi Rahman Hidhayat, M. Izza Muhtadin, Haryanto, Dupriono, Edie Srijanto, Bambang Subagio dan Tri Basuki Widodo)<br /><br />Yang menarik lagi adalah terkait barang bukti berupa uang sebesar 11 juta rupiah yang diamankan dari tangan Jumali oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 9 Mei 2021. Namun dalam tuntutan JPU maupun putusan Majelis Hakim mengatakan bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp11 juta dikembalikan kepada saksi Jumali</div><div style="text-align: justify;"><br />Dan kasus ini adalah mungkin yang pertama kalinya terjadi di tanaha air sejak dibelakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasn Korupsi dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dimana seseorang yang turut diamankan dengan barang bukti tidak diadili dan malah uangpun dikembalikan</div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjAE02q42bxIpS-JBZ3fNYZuSPGxZi20L_b6ifGKrKrVT0Xoq3uOrr4t-b0eeU0FniUykxzTCmz-tqUiK90Av9UF0G33XyYhMOx2mqdRBVllxr2G5yRjt4eS_N13Vi8t8W0P3Ibrmmrm1vD5N-FwUtzUeWtgbOUie6Gch1MOhMEAJ87I7bja_08PgKw=s640" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjAE02q42bxIpS-JBZ3fNYZuSPGxZi20L_b6ifGKrKrVT0Xoq3uOrr4t-b0eeU0FniUykxzTCmz-tqUiK90Av9UF0G33XyYhMOx2mqdRBVllxr2G5yRjt4eS_N13Vi8t8W0P3Ibrmmrm1vD5N-FwUtzUeWtgbOUie6Gch1MOhMEAJ87I7bja_08PgKw=w640-h360" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Saksi dari penyidik dari Mabes Polri Baharuddin dan Ray Barnando</span></span></td></tr></tbody></table>Pertanyaannya adalah, apakah ini yang disebut reformasi penegakan hukum dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi negeri ini?<br /><br />Terkait dengan barang bukti berupa uang sebesar 11 juta rupiah yang akan dikembalikan kepada saksi Jumali, menurut Jumali akan di diskusikan terlebih dahulu dengan para Kepala Desa yang memberikan uang itu apakah disumbangkan nantinya<br /><br />“Kalau uang itu dikembalikan, saya akan diskusikan dulu dengan teman-teman apakah akan disumbangkan. Uang Rp10 juta adalah uang teman-teman (Kepala Desa), dan yang 1 juta itu adalah untuk beli Aqua saat pelantikan,” kata Jumali kepada beritakorupsi.co saat dihubungi melalui telepon Applikasi WhastApp, Kamis, 06 Januari 2022. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Novi Rahman Hidhayat Selaku Bupati Nganjuk Terbukti Korupsi di Vonis 7 Thn Penjara

Saksi Jumali (Kepala Desa Joho, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk): “Kalau uang itu dikembalikan saya akan diskusikan dengan teman-teman ap...

»

Tertangkap Tangan KPK, 2 Camat Kab. Probolinggo Akan Segera Diadili

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjluWR9Qmva1u3TqoQQ4eSX3N2KzJhYxdRax_RWJtw9MU93W3Pg4pTSv1RaRaIKdfgCL8zdaEVRZlLbFkkMsZt5Zl3Wveokbaq2B37d-pb3pgz3StDkvqgtplqF13Msss-3dDxsJiyyv9tx8wupIT46UX0udzQBPhqiKxHKUO_0t61ToCNN4yMeq2z9=s1600" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="502" data-original-width="1600" height="201" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjluWR9Qmva1u3TqoQQ4eSX3N2KzJhYxdRax_RWJtw9MU93W3Pg4pTSv1RaRaIKdfgCL8zdaEVRZlLbFkkMsZt5Zl3Wveokbaq2B37d-pb3pgz3StDkvqgtplqF13Msss-3dDxsJiyyv9tx8wupIT46UX0udzQBPhqiKxHKUO_0t61ToCNN4yMeq2z9=w640-h201" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </span></b><br />Dua Camat yang Tertangkap Tangan KPK di Kabupaten Probolinggo pada tanggal 29 Agustus 2021, yaitu Doddy Kurniawan selaku Camat Krenjengan dan Muhamad Ridwan selaku Camat Paiton Kabupaten Probolinggo akan segera diadili setelah JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melinpahkan berkas perkaranya ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidaorjo, Jawa Timur, Rabu, 5 Januari 2022<br /><br />“Yang kita limpah berkas perkara Camat, kalau Bupati belum tapi nggak lama lagi,” kata JPU KPK Arif Suhermanto kepada beritakorupsi.co sesaat setelah menyerahkan dokumen berkas perkara ke Panmud (Panitra Muda) Pengadilan Tipikor Surabaya Akhmad Nur, SH., MH, Rabu, 6 Januari 2022<br /><br />Sementara, Herry, SH., MH  selaku Staf Administrasi dan Akhmad Nur,SH., MH Selaku Panmud Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya saat ditemui diruang kerjanya mengatakan, bahwa untuk jadwa sidang masih mengunggu penetepan dari Ketua Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya<br /><br />“Untuk jadwal sidang dan Majelis Hakimnya, menunggu penetapan dari Ketua PN,” kata Akhmad Nur<br /><br />Tersangka Doddy Kurniawan selaku Camat Krenjengan dan Tersangka Muhamad Ridwan selaku Camat Paiton Kabupaten Probolinggo bersama 20 orang lainnya termasuk Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo periode 2013-2018 dan 2019-2024) dan suaminya, Hasan Aminudin selaku Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem yang juga mantan Bupati Probolinggo periode 2003-2008 dan 2008-2013, Tertangkap Tangan KPK pada tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 10.100 Wib karena dugaan kasus Korupsi jual beli jabatan Pj (Pejabat) Kepala Desa di 2 Kecamatan (Kecamatan Krenjengan dan Paiton) Kab. Probolinggo<br /><br />Para Tersangka yang saat ini sudah diadili sebagai Terdakwa pemberi suap kepada Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari melalui suaminya, Hasan Aminuddin dan Doddy Kurniawan serta Muhamad Ridwan itu adalah  1. Sumarto selaku Pj (pejabat) Kepala Desa Karangren, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo (diadili terlebih dahulu) dan 17 calon Pejabat Kepala Desa yaitu: 1.  Ali Wafa, 2. Mawardi, 3. Mashudi, 4. Maliha, 5. Mohammad Bambang, 6. Masruhen, 7. Abdul Wafi, 8. Kho’im, 9. Ahkmad Saifullah, 10. Jaelani, 11. Uhar, 12. Nurul Hadi (satu berkas perkara penuntutan) dan 13. Nurul Huda, 14. Hasan, 15. Sahir, 16. Sugito, 17. Samsudin (satu berkas perkara penuntutan)<br /><br />Ke- 18 Terdakwa ini dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a (atau Kedua Pasal 13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Sedangkan Tersangka Doddy Kurniawan, Muhamad Ridwan, Puput Tantriana Sari dan Hasan Aminuddin adalah sebagai penerima suap dan jerat Pasal 5 ayat (1) huruf b (atau Kedua Pasal 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Dan Khusus Tersangka Puput Tantriana Sari dan Hasan Aminuddin, selain dijerat sebagai penerima suap, juga dijerat sebagai penerima gratifikasi hadiah berupa uang yang dianggap suap sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf B dan dijerat pula sebagai Tersangka TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) yang diatur dalam Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Tertangkap Tangan KPK, 2 Camat Kab. Probolinggo Akan Segera Diadili

BERITA KORUPSI .CO – Dua Camat yang Tertangkap Tangan KPK di Kabupaten Probolinggo pada tanggal 29 Agustus 2021, yaitu Doddy Kurniawan selak...

»

Tiga Terdakwa Korupsi “Persusuan” Kab. Pasuruan Sebesar Rp25 M di Vonis Berbeda

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><u><b>Penasehat Hukum Terdakwa Riang Kulup Prayuda, J.B. Rahardjo, SH:</b></u> Kalau memang terbukti ada pemalsuan dokumen Koperasi PKIS Sekar Tanjung tahun 2001, harusnya Terdakwa di jerat Pasal 9. Sementara Terdakwa baru menjabat sebagai Sekretaris PKIS tahun 2003. Lalu siapa yang memalsu, sedangkan semua dokumen PKIS yang menyerahkan ke Dinas Koperasi adalah Kusnan selaku Ketua PKIS</span><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgW2zjkfax1IiGjpaoLq0rTI4GHfQY5sEb0gYZif9z-8vAXIGxk1iEtfatYU2BToT7P78lX6avLHb_2YcauJMLYcK-e-abakBmID1OaiTX1YO0WTJRdJvabBELZlgBZwGb8lpLb9bBCfuuTaJeFK8YMkhd7RaYeQXKN439jDPyUENRgJhzTAwMshOok=s800" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="639" data-original-width="800" height="512" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgW2zjkfax1IiGjpaoLq0rTI4GHfQY5sEb0gYZif9z-8vAXIGxk1iEtfatYU2BToT7P78lX6avLHb_2YcauJMLYcK-e-abakBmID1OaiTX1YO0WTJRdJvabBELZlgBZwGb8lpLb9bBCfuuTaJeFK8YMkhd7RaYeQXKN439jDPyUENRgJhzTAwMshOok=w640-h512" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br /><i>“Karena susu orang bisa tidur, dan karena susu pula orang bisa masuk penjara”.</i> Itulah yang dialami oleh Tiga Terdakwa Korupsi Dana Bergulir dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM) untuk peningkatan Persusuan di Kabupaten Pasuruan Pada Pusat Koperasi Industri Susu (PKIS) Sekar Tanjung Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp25 miliar yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp25 miliar berdasarkan hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur (BPKP) Perwakilan Jawa Timur Nomor : SR-467/PW13/5/2021 Tanggal 21 Juli 2021 yang di Vonis dengan pidana penjara yang berbeda oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya, Rabu, 05 Januari 2022<br /><br />Ke- 3 Terdakwa itu adalah Koesnan selaku Ketua PKIS dan Riang Kulup Prayuda selaku Sekretaris PKIS Sekar Tanjung Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2003 yang juga mantan Wakil Bupati Pasuruan tahun 2013 – 2018 serta Terdakwa Wibisiono selaku  Direktur CV Nurwy Steel Enginering (CV NSE) <br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga: </b></span></span><span style="color: #2b00fe;">Tiga Terdakwa Korupsi “Persusuan” Kab. Pasuruan Sebesar Rp25 M Dituntut Berbeda - <a href="goog_1936680959">http://www.beritakorupsi.co/2021/12/tiga-terdakwa-korupsi-persusuan-kab.html</a></span><a href="goog_1936680959"><br /></a><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga:</b></span></span> <span style="color: #2b00fe;">Diduga Korupsi “Persusuan” Rp25 M, Sekretaris PKIS Riang Kulup Prayuda (Ex.Bupati) Diadili - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/09/diduga-korupsi-persusuan-rp25-m.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/09/diduga-korupsi-persusuan-rp25-m.html</a></span><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhCWAo6Tp-NQ0-4sJbzU8YWuuT26Wdr5zw2dVDz54Ixf7gJP44WYwuvnMqps_X19lQq_iCrE488haMZCd879dWbFZ2l4KIpLdMDr-7kBa05cwaSOB_Xtw4SHrDViChDu6RQ9JKMAx91_qhXo7EvWch8ZkF2yLHMrjbwoavUhfcXnQVqk8sqkRRUIgEs=s551" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="551" height="334" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhCWAo6Tp-NQ0-4sJbzU8YWuuT26Wdr5zw2dVDz54Ixf7gJP44WYwuvnMqps_X19lQq_iCrE488haMZCd879dWbFZ2l4KIpLdMDr-7kBa05cwaSOB_Xtw4SHrDViChDu6RQ9JKMAx91_qhXo7EvWch8ZkF2yLHMrjbwoavUhfcXnQVqk8sqkRRUIgEs=w640-h334" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Terdakwa Koesnan di Vonis pidana penjara selama 7 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp300 juta Subsidair pidana kurungan selama 3 bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp5.833.333.333 Subsidair pidana penjara selama 2 tahun dan 3 bulan. Sementara tuntutan JPU adalah dengan pidana penjara selama 9 tahun denda sebesar 1 miliar rupiah subsidair 6 bulan kurungan penjara dan membayar uang pengganti sebesar Rp5.838.033.033 subsidair pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan.<br /><br />Dan Terdakwa Riang Kulup Prayuda di pidana penjara selama 4 tahun denda sebesar Rp200 juta Subsidair pidana kurungan selama 2 bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp3.833.000.000 Subsidair pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Tuntutan JPU adalah dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan denda sebesar 1 miliar rupiah subsidair 6 bulan kurungan penjara serta membayar uang pengganti sebesar Rp3.833.000.000 subsidair pidana penjara selama 2 tahun dan 3 bulan<br /><br />Serta Terdakwa Wibisono di pidana penjara lebih ringan, yaitu selama 4 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp300 juta Subsidair pidana kurungan selama 3 bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp5.750.000.000 Subsidair pidana penjara selama 2 tahun dan 3 bulan. Tuntutan JPU adalah dengan pidana penjara selalama 7 tahun denda sebesar 1 miliar rupiah subsidair 6 bulan kurungan penjara serta membayar uang pengganti sebesar Rp5.750.000.000 subsidair pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan<br /><br />Dalam peertimbangannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa Terdakwa Kusnan, Riang Kulup Prayuda dan Terdakwa Wibisono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUP  <br /><br /><span style="color: red;"><b><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></b></span> <span style="color: #2b00fe;">JPU Hadirkan Auditor Dari Akuntan Publik Dalam Perkara Korupsi ‘Persusuan’ Kab. Pasuruan Sebesar Rp25 M - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/11/jpu-hadirkan-auditor-dari-akuntan.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/11/jpu-hadirkan-auditor-dari-akuntan.html</a></span><br /><br /><span style="color: red;"><b><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></b></span> <span style="color: #2b00fe;">Siapa “Dalang” Dibalik Kasus Korupsi “Persusuan” Kab. Pasuruan Sebesar Rp25 M? - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/12/siapa-dalang-dibalik-kasus-korupsi.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/12/siapa-dalang-dibalik-kasus-korupsi.html</a></span><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh8EJBwGF0SZPFWv0pPlFefB3cFf_pRo6lOc842B6AxGC_WuNZXIIcTA4oSgQ5DkGVDF09Nz__ZoklKRPhQ-flGitvgxSrB_bsuD_ZEpIK5d7ju97zjVmVATkNZmCRmbYDUhzREcpqX3yYH1kWxlWYtGs6gCe6bEaApUljENhbOYmrhh5GVPCnrKmX2=s677" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="417" data-original-width="677" height="394" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh8EJBwGF0SZPFWv0pPlFefB3cFf_pRo6lOc842B6AxGC_WuNZXIIcTA4oSgQ5DkGVDF09Nz__ZoklKRPhQ-flGitvgxSrB_bsuD_ZEpIK5d7ju97zjVmVATkNZmCRmbYDUhzREcpqX3yYH1kWxlWYtGs6gCe6bEaApUljENhbOYmrhh5GVPCnrKmX2=w640-h394" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga:</b></span></span><span style="color: #2b00fe;">PH Terdakwa Riang Kulup Prayuda, Sekretaris PKIS (Ex.Bupati Pasuruan) : Dakwaan JPU Dalam Perkara Korupsi “Persusuan” Thn 2003 ”Expired Date” - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/09/ph-terdakwa-riang-kulup-prayuda.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/09/ph-terdakwa-riang-kulup-prayuda.html</a></span><br /><span style="color: #2b00fe;"></span><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa Terdakwa Kusnan, Terdakwa Riang Kulup Prayuda dan Sarmadun (alm) yang mewakili Pengurus Koperasi memalsukan dokumen pendirian PKIS Sekar Tanjung pada tahun 2000 dan dokumen neraca keuangan bekerja sama dengan Ir. Kardani (Alm) selaku Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur<br /><br />Memalsukan Laporan Keuangan / Neraca Keuangan dalam Pertanggungjawaban Pengurus Tahun 2005 setelah PKIS Sekar Tanjung melaksanakan kegiatan Produksi dan menjalankan kegiatan usaha, yang dalam Laporan Pertanggungjawaban Pengurus tersebut PKIS Sekar Tanjung memiliki Total Simpanan Pokok sebesar Rp30.000.000 dan Simpanan Khusus sebesar Rp3.000.000.000, sedangkan faktanya satu-satunya Modal Usaha PKIS Sekar Tanjung adalah sebesar Rp25.000.000.000 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah) yang merupakan bantuan dana bergulir dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Tahun 2003.</div><div style="text-align: justify;"><br />Selain itu, Majelis Hakim mengatakan bahwa PKIS tidak pernah membagikan keutungan Koperasi PKIS Sekara Tanjung kepada 6 Koperasi Sekunder <br /><br />Sehingga menurut Majelis Hakim, bahwa perbuatan melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang laing telah terbukti yang dilakukan oleh Terdakwa dan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp25 miliar<br /><br />Sementara menurut Penasehat Hukum Terdakwa Riang Kulup Prayuda, JB. Rahardjo mengatakan kepada beritakorupsi.co, kalau memang Terdakwa terbukti memalsukan dokumen PKIS tahun 2000 dan neraca keuangan, seharusnya Terdakwa dikenakan Pasal 9 bukan pasal 2 Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi<br /></div> <div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj1Ct9qlLauO5uSl0aiPyrx9mUsmes0LxZcfEfrPjlSzydcyK4ejSC5tQ_0ecdyi1SoJQS0Xcs6ibAJzmVyQGlPHTKdDLTuUB_hNsMNDA8_gzc-1lebzFoPUg78mcDBYBwlHcfYkRBFlHu6vOg04Uf-rwv_HX5TcRcNlCmQN0OWfLXXOOzTBO6X94FG=s1040" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj1Ct9qlLauO5uSl0aiPyrx9mUsmes0LxZcfEfrPjlSzydcyK4ejSC5tQ_0ecdyi1SoJQS0Xcs6ibAJzmVyQGlPHTKdDLTuUB_hNsMNDA8_gzc-1lebzFoPUg78mcDBYBwlHcfYkRBFlHu6vOg04Uf-rwv_HX5TcRcNlCmQN0OWfLXXOOzTBO6X94FG=w640-h288" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">“Kita menghormati putusan Majelis Hakim. Tapi kalau memang Terdakwa terbukti memalsukan dokumen PKIS tahun 2000 dan neraca keuangan, seharusnya Terdakwa dikenakan Pasal 9 bukan pasal 2,” kata JB. Rahardjo<br /><br />JB. Rahardjo juga mempertanyakan sesuai fakta persidangan terkait pemalsuan dokumen PKIS. “Siapa yang memalsukan. Keterangan Kusnan selaku Ketua PKIS, bahwa semua dokumen PKIS Dia yang mengirimkan ke Dinas Koperasi. Lalu siapa yang memalsukan, sedangkan Terdakwa Riang Kulup baru masuk ke PKIS sebagai Sekretaris pada tahun 2003” kata Rahardjo dengan nada bertanya.<br /><br />JB. Rahardjo juga menyinggung terkait pidana tambahan yang dikenakan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa, dimana dalam tuntutan Jaksa mengatakan bahwaa Terdakwa bukanlah pelaku utaman dan tidak menikmati hasil kejahatan atau hasil Korupsi<br /><br />Sementara hukuman pidana penjara terhadap Ketiga Terdakwa (Kusnan, Riang Kulup Prayuda dan Wibisono) dibacakan dalam Putusan Majelis Hakim dipersidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Rabu, 05 Januari 2022) dengan agenda Putusan yang diketuai Hakim Marper Pandeangan, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Yaid Indra Harjono, SH., MH, Wenny Rosalina Anas, S.Sos., S.Pd, SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Terdakwa Riang Kulup Prayuda, yaitu J.B. Rahardjo, SH, Noldy F Wisan, SH., CLA, KRT. Sudarmono, SH., MH dan Moh. Rohom, SH dari Kantor Mavin Lau Firm, serta Tim Penasehat Hukum Terdakwa Wibisono, yiatu RR. Tantie Supriatsih, SH., MH dkk dari Kantor Hukum Grahati, Prya Sulistyo & Associaates. Serta dihadiri pula oleh Ketiga Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Pasuran karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhTQJ5x4AHD5gu7REwToE0ZvN7EG9Iv_f2orggcOFkuGs4eGEua6bnIDlSDprkF2dioN_dHKB9PVe_sN0OTxVtscuP9wjI6s7fbdTsqpvTaNzQKbMw-w60hNSo0xeVgYODSEicpUvUhhUVL4_elcG7nZIAple4iqCJUx_Vn-SWd-l7P25WMy8e9gQAm=s1040" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhTQJ5x4AHD5gu7REwToE0ZvN7EG9Iv_f2orggcOFkuGs4eGEua6bnIDlSDprkF2dioN_dHKB9PVe_sN0OTxVtscuP9wjI6s7fbdTsqpvTaNzQKbMw-w60hNSo0xeVgYODSEicpUvUhhUVL4_elcG7nZIAple4iqCJUx_Vn-SWd-l7P25WMy8e9gQAm=w640-h288" width="640" /></a></div>Persidangan berlangsung dalam III Session, yang pertama adalah putusan Majelis Hakim terhadap Terdakwa Kusnan, lalu dilanjutkan dengan putusan terhadap Terdakwa Riang Kulup Prayuda. Terakhir, putusan terhadap Terdakwa Wibisono<br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa Terdakwa Kusnan (Raing Kulup Prayuda dan Wibisono) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUP  <br /><br />“Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Kusnan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp300 juta. Jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan; Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp5.833.333.333 dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 3 bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim Marper Pandeangan, SH., MH<br /><br />Setelah selesai membacakan putusan terhadap Terdakwa Kusnan, Majelis Hakim melanjutkan pembacaan putusan terhadap Terdakwa Riang Kulup Prayuda<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhj8LEinvS6MmVQIl0iWvtt30pFLbZs3UnU3nIawv0gc0CoLgD4fLlMkUMouWBBcWRnGQw6OUt_Wcz0QmBewYFTLlxnC90slVdgYHBIeNr0rGI_t4jVAWXzhG-w6mp9LYtoMru7QEt4ECeeW_UuxqBb8L4vUorh0i9RH5hKOf-fmZYZj8hm2IMafJej=s640" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhj8LEinvS6MmVQIl0iWvtt30pFLbZs3UnU3nIawv0gc0CoLgD4fLlMkUMouWBBcWRnGQw6OUt_Wcz0QmBewYFTLlxnC90slVdgYHBIeNr0rGI_t4jVAWXzhG-w6mp9LYtoMru7QEt4ECeeW_UuxqBb8L4vUorh0i9RH5hKOf-fmZYZj8hm2IMafJej=w640-h288" width="640" /></a></div>“Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Riang Kulup Prayuda oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun denda sebesar Rp200 juta. Jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan; Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp3.833.000.000 dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim Marper Pandeangan, SH., MH<br /><br />Selanjutnya putusan (Vonis) terhadap Terdakwa Wibisono. Oleh Majelis Hakim, Terdakwa Wibisono mendapat hukuman jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa, yaitu dengan pidana penjara selama 7 tahun denda sebesar 1 miliar rupiah subsidair 6 bulan kurungan penjara serta membayar uang pengganti sebesar Rp5.750.000.000 subsidair pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan<br /><br />Sementara oleh Majelis Hakim, Terdakwa Wibisono dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp300 juta Subsidair pidana kurungan selama 3 bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp5.750.000.000 Subsidair pidana penjara selama 2 tahun dan 3 bulan<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim, Terdakwa Kusnan dan Terdakwa Riang Kulup Prayuda langsung mengatakan keberan dan banding, sementara Terdakwa Wibisono termasuk JPU mengatakan pikir-pikir. (Jnt) <br /></div></div>

News Tipikor Tiga Terdakwa Korupsi “Persusuan” Kab. Pasuruan Sebesar Rp25 M di Vonis Berbeda

Penasehat Hukum Terdakwa Riang Kulup Prayuda, J.B. Rahardjo, SH: Kalau memang terbukti ada pemalsuan dokumen Koperasi PKIS Sekar Tanjung ta...

»