Diduga Korupsi “Air” Rp478 Juta, Mantan Dirut PDAM Tulungagung Drs. Haryono, M.Si Meringkuk di Penjara

<div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhOcTuZ-e-JEa6Lf-EaPgJS0q35AbRL92rRMmprRDcZU7W4I8OAFAAneFOvYQsW8ec4-HlEMwPYqjbib7VJOcr7A6ux516-l4JXxo_-vlyN7Py3YouTj8YHuyyu9DGpsD8SOBJM57A9nh2S7E6xYVtFsNLfyLz9wpojWfHeAvWtVUqqCITo_GETKBN0=s639" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhOcTuZ-e-JEa6Lf-EaPgJS0q35AbRL92rRMmprRDcZU7W4I8OAFAAneFOvYQsW8ec4-HlEMwPYqjbib7VJOcr7A6ux516-l4JXxo_-vlyN7Py3YouTj8YHuyyu9DGpsD8SOBJM57A9nh2S7E6xYVtFsNLfyLz9wpojWfHeAvWtVUqqCITo_GETKBN0=w640-h360" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Mantan Dirut PDAM Tulungagung Drs. Haryono, M.Si saat sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Surabaya (Foto Dok. BK)</span></span><br /></td></tr></tbody></table> <span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Tak lama lagi, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya akan mengadili mantan Dirut (Direktur Utama) Utama PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) PT Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung periode tahun 2014 - tahun 2018 Drs. Haryonoo, M.Si yang saat ini meringkuk dipenjara karena diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi penyelewengan dana Pelaksanaan Program Hibah Air Minum untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang bersumber dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah yang merugikan keuangan negara sebesar Rp478.295.157 (Empat ratus Tujuh puluh Delapan juta Dua ratus Sembilan puluh Lima ribu Seratus Lima puluh Tujuh rupiah).<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga:</b></span></span> <span style="color: #2b00fe;">“Bau Busuk” PDAM Tulungagung “Menguap”, Dirut Kebagian 80 Persen - http://www.beritakorupsi.co/2020/11/bau-busuk-pdam-tulungagung-menguap.html</span><br /><br />Hal ini diketahui setelah penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tulungagung melakukan Tahap II kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kabupaten Tulungagung pada Rabu, tanggal 22 Desember 2021.<br /><br />“Bahwa pada hari ini, Rabu tanggal 22 Desember 2021, JPU Kejaksaan Negeri Tulungagung telah melakukan (Tahap II) Pidsus (Pidana Khusus) dengan Tersangka atas nama Drs. Haryono, M.Si Bin Sudjono (Alm) selaku mantan Direktur Utama pada PDAM “Tirta Cahya Agung” Kabupaten Tulungagung sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 yang diduga menyalahgunakan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tulungagung kepada Kantor Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Cahaya Agung Kabupaten Tulungagung dalam Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp478.295.157,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kab. Tulungagung Mujiarto, SH., MH<br /><br />Setelah dilakukan penelitian, lanjut Mujiarto, SH., MH, tersangka dan barang bukti, disaksikan oleh JPU Kejari Tulungagung, Penasihat Hukum Tersangka dan Pihak Bank Mandiri Cabang Tulungagung, tersangka menitipkan uang sejumlah Rp120.000.000 yang diserahkan langsung kepada pihak Bank Mandiri Cabang Tulungagung selaku yang menerima titipan, dan disetorkan ke Rekening penitipan milik Kejaksaan Negeri Tulungagung.<br /><br />“Selanjutnya, terhadap tersangka dilakukan penahanan di Cabang Rutan Klas I Surabaya pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur,”  ucap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kab. Tulungagung Mujiarto, SH., MH. (Pri/Jnt)<br /></div>

News Tipikor Diduga Korupsi “Air” Rp478 Juta, Mantan Dirut PDAM Tulungagung Drs. Haryono, M.Si Meringkuk di Penjara

Mantan Dirut PDAM Tulungagung Drs. Haryono, M.Si saat sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Surabaya (Foto Dok. BK)   BERITA KORUPSI .CO – Tak...

»

Tiga Terdakwa Korupsi Pembangunan IGD RS. Paru Dungus Kab. Madiun di Vonis 5.6 Tahun Penjara

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Uang sebesar Rp522 juta mengalir ke dr. Dita Artingtyas (Direktur RS Paru Dungus Kab. Madiun), Suratno (PPK, Perawat RS Paru Dungus Kab. Madiun), Agus Winarto (PPTK, RS Paru Dungus Kab. Madiun), Heri Sustyo (PU CKTR Jatim), Ir. Wahyu Sukoco (PU CKTR Jatim), Rizal Muttaqin (Konsultan Pengawas) dan Indra Budi (Konsultan Pengawas). Apakah Polres Kab. Madiun akan menyeret pihak-pihak yang terlibat sebagai Tersangka atau....?”</span></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhzbPECGmzCnTupSgy4PgIOLiprXNzN-IA-ZxwpjbkWyAJ5A5t9wsYxUGiVxQQwV9JSzu4_ZLejgC4REX6hYPPmU9X6cDixnwCD71JnjsiEeHh_4ksgYMXwW1d87JarDbK7DOE-qCFZwvUPEqxb2_dw_c2kjPksuZyadcse8wGQljoVM3e9bB8N83cB=s1600" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhzbPECGmzCnTupSgy4PgIOLiprXNzN-IA-ZxwpjbkWyAJ5A5t9wsYxUGiVxQQwV9JSzu4_ZLejgC4REX6hYPPmU9X6cDixnwCD71JnjsiEeHh_4ksgYMXwW1d87JarDbK7DOE-qCFZwvUPEqxb2_dw_c2kjPksuZyadcse8wGQljoVM3e9bB8N83cB=w640-h288" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Rabu, 22 Desember 2021), menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, yaitu Yohanes Widodo Agung Pradjoko (Terdakwa I), Alex Wibisono, ST Bin Djayadi (Terdakwa II) dan Pitoyo Karsanto Bin Minhat (Terdakwa III) dengan pidana penjara masing-masing selama 5 tahun dan 6 bula denda masing-masing sebesar Rp50 juta subsider 2 bulan kurangan serta membayar uang pengganti untuk terdakwa I sebesar Rp474.873.374, Terdakwa II sejumlah Rp 484.873.374 dan Terdakwa III senilai Rp 474.873.374 dengan subsider pidana penjara masing-masing selama 2 tahun karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secaraa bersama-sama dalam pekerjaan proyek Pembangunan Gedung IGD RS (Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit) Paru Dungus Kabupaten Madiun Tahun 2015 yang menelan anggaran sebesar Rp9.400.000.000 dan mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp1.715.882.622 berdasarkan hasil audit BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor : SP-537/PW13/5/2021<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga</b></span></span>: <span style="color: #2b00fe;">Apakah Heri Susetyo, ST., MM "Akan Tersangka" Dalam Perkara Korupsi Proyek IGD RS. Paru Dungus Kab. Madiun Rp1,072M? - http://www.beritakorupsi.co/2021/09/apakah-heri-susetyo-st-mm-akan.html</span><br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga:</b></span></span> <span style="color: #2b00fe;">Diduga Korupsi Rp1.7 M, Tiga Terdakwa Pelaksana Proyek IGD RS. Paru Dungus Kab. Madiun Diadili - http://www.beritakorupsi.co/2021/08/diduga-korupsi-rp1072-m-tiga-terdakwa.html</span> </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj0lL6Ws0Ld6uopc3U28OKgNeW5jNdupbCcRnb2vyYgF2IklGfXct9Pftp9F9iwddu0fd9WbjCnRey2TJ2gprDDNwzv8arGIwd748_wsvwW20ggyMyDOsn3GYd0YeEiH-oU9J-tqPi_IzRIKlRsKu9xQVIfUZyrgyoTh9m3_SschUccN8Gu796sL3S2=s640" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="480" data-original-width="640" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj0lL6Ws0Ld6uopc3U28OKgNeW5jNdupbCcRnb2vyYgF2IklGfXct9Pftp9F9iwddu0fd9WbjCnRey2TJ2gprDDNwzv8arGIwd748_wsvwW20ggyMyDOsn3GYd0YeEiH-oU9J-tqPi_IzRIKlRsKu9xQVIfUZyrgyoTh9m3_SschUccN8Gu796sL3S2=w640-h480" width="640" /></a></div>Ketiga Terdakwa (Yohanes Widodo Agung Pradjoko, Alex Wibisono, ST Bin Djayadi dan Pitoyo Karsanto Bin Minhat) ini adalah selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung IGD RS Paru Dungus Kabupatena Madiun yang buan sebagai pekerja/karyawan di PT Tunggal Jaya Raya<br /><br />Ketiga Terdakwa diadili bersama-sama dengan Suwandi selaku Direktur PT Tunggal Jaya Raya (diajukan dalam berkas perkara terpisah dan belum dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor) karena melakukan Tindak Pidana Korupsi secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam pekerjaan pembangunan Gedung IGD RS Paru Dungus Kabupatena Madiun yang tidak sesuai dengan Kontrak dan menikmati hasilnya <br /><br />Ketiga Terdakwa, selain melanggar Undang-Undang Tentang Pemberantasan Korupsi, juga melanggar Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah<br /><br />Sesuai fakta persidangan, bahwa Ketiga Terdakwa ini terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secaraa bersama-sama, menguntungkan diri sendiri maupun orang lain dalam pekerjaan proyek Pembangunan Gedung IGD RS (Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit) Paru Dungus Kabupaten Madiun Tahun 2015 yang menelan anggaran sebesar Rp9.400.000.000 hingga mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp1.715.882.622<br /><br />Anehnya, kasus perkara Korupsi “Mark Up” pekerjaan proyek pembangunan gedung IGD (instalasi gawat darurat) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Paru Dungus Kabupaten Madiun Tahun 2015, sepertinya “ada benang merah di tempat yang terang benderang namun tak terlihat” <br /><br />“Benang yang dimaksud” adalah terkait pihak-pihak yang terlibat yang dibeberkan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri (JPU Kejari) Kabupaten Madiun dalam dakwaan maupun tuntutannya termasuk dalam putusan Majelis Hakim terhadap ke- 3 Terdakwa, yaitu Yohanes Widodo Agung Pradjoko (Terdakwa I), Alex Wibisono, ST Bin Djayadi (Terdakwa II) dan Pitoyo Karsanto Bin Minhat (Terdakwa III)<br /><br />Pihak-pihak yang diduga terlibat adalah, dr. Dita Artingtyas (Direktur RS Paru Dungus Kab. Madiun), Suratno (PPK, Perawat RS Paru Dungus Kab. Madiun), Agus Winarto (PPTK, RS Paru Dungus Kab. Madiun), Heri Sustyo (PU CKTR Jatim), Ir. Wahyu Sukoco (PU CKTR Jatim), Rizal Muttaqin (Konsultan Pengawas) dan Indra Budi (Konsultan Pengawas) dan Suwandi selaku Direktur PT Tunggal Jaya Raya</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiLouf0usjy1hwPw2zOu0E-zIrWljPgwwpzrRWMvnf_AVh5F1u3PF2dCTVoN5TU7pymU-DUcVBGYzU5Nv1hjO2kkhjFfnFGwa_lmfe6271UTkHC2NFsXK60z8enLwiFF3jaLt_s43NfBYK9JT9C76gaL2vtJKUnjnaAjpTrjpfi_H1E-6MnzAGh15dq=s640" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiLouf0usjy1hwPw2zOu0E-zIrWljPgwwpzrRWMvnf_AVh5F1u3PF2dCTVoN5TU7pymU-DUcVBGYzU5Nv1hjO2kkhjFfnFGwa_lmfe6271UTkHC2NFsXK60z8enLwiFF3jaLt_s43NfBYK9JT9C76gaL2vtJKUnjnaAjpTrjpfi_H1E-6MnzAGh15dq=w640-h288" width="640" /></a></div>Mengapa? Karena duit sebesar Rp1.7 miliar yang diperoleh para Terdakwa dari pekerjaan proyek pembangunan gedung IGD RSUD Paru Dungus Kabupaten Madiun Tahun 2015 sebagai keuntungan yang tidak benar, mengalir ke dr. Dita Artingtyas selaku Direktur RS Paru Dungus Kab. Madiun sebesar Rp100 juta;, Suratno selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen, Perawat RS Paru Dungus Kab. Madiun) sebesar Rp10.000.000;, Agus Winarto selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tekni Pekerjaan, RS Paru Dungus Kab. Madiun) sebesar Rp10.000.000;, Rizal Mutaqin (Konsultan Pengawas) sebesar Rp22.850.000;, Indra Budi (Konsultan Pengawas) sebesar Rp22.850.000;, Heri Sustyo selaku Pengelola Teknis Proyek di Dinas PU CKTR (Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang) Provinsi Jatim sebesar Rp100.000.000 dan Ir. Wahyu Sukoco selaku Pengelola Teknis Proyek di Dinas PU CKTR (Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang) Provinsi Jatim sebesar Rp50 juta dan Suwandi selaku Direktur PT Tunggal Jaya Raya sebesar Rp207.000.000<br /><br />Lalu mengapa yang diadili hanya ke- 3 Terdakwa (Yohanes Widodo Agung Pradjoko, Alex Wibisono, ST Bin Djayadi dan Pitoyo Karsanto Bin Minhat) dan Suwandi selaku Direktur PT Tunggal Jaya<br /><br />Anehnya lagi adalah, terkait penetapan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) oleh PPK yang didapat dari perhitungan dan Gambar Rencana (DED (Detail Engineering Design)) yang dibuat oleh Konsultan Perencana yaitu PT. Dewi Permata Mandiri<br /><br />Dalam surat dakwaan maupun tuntutan JPU termasuk putusan Majelis Hakim mengatakan, bahwa PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri yang didapatkan dari perhitungan dan Gambar Rencana (DED) yang dibuat oleh Konsultan Perencana yaitu PT. Dewi Permata Mandiri yang ditunjuk berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027/1706/111.20/2014 tanggal 19 Mei 2014 dengan nama paket pekerjaan Belanja Modal Gedung Tempat Kerja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung IGD, Program pengadaan peningkatan sarana dan sarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru paru/rumah sakit mata, kegiatan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan, kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok. Saat itu saksi Suratno menetapkan HPS dengan Nilai Rp9.354.117.000<br /><br />Sehingga perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</div><div style="text-align: justify;"><br />Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbunyi : “Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi: <br /><br />a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS); b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan; c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal; d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya; e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia; f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain; g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate); h. norma indeks; dan/atau i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi-T4M0zuCVS0uV7S1ZAryNifm0k8bqogD63qPJ774yMQhMOHaZCq2hbmna9c4kJVCTJB0nuLeBL6Jr4TgfZOreI73-sBA2puv7cP1h5moQSam9n6bpMR4v2fm6Whw2bBgczentfKQYm1Q9taOa_-lswEKSIhmOdNCQB6hGOSdvSImN_XCaNKCAIR5B=s639" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="639" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi-T4M0zuCVS0uV7S1ZAryNifm0k8bqogD63qPJ774yMQhMOHaZCq2hbmna9c4kJVCTJB0nuLeBL6Jr4TgfZOreI73-sBA2puv7cP1h5moQSam9n6bpMR4v2fm6Whw2bBgczentfKQYm1Q9taOa_-lswEKSIhmOdNCQB6hGOSdvSImN_XCaNKCAIR5B=w640-h288" width="640" /></a></div> Pertanyaannya adalah, apakah hanya Ketiga Terdakwa bersama Suwandi selaku Direktur PT Tunggal Jaya Raya (diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang dianggap bertanggung jawab secara hukum dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung IGD RS Paru Dungus Kabupatena Madiun?<br /><br />Lalu bagaimana dengan pihak-pihak lainnya yang juga disebutkan JPU dalam dakwaannya turut menikmamati uang “haram” tersebut, yaitu dr. Dita Artingtyas selaku Direktur RS Paru Dungus Kab. Madiun, Suratno selaku PPK, Agus Winarto selaku PPTK, Rizal Muttaqin (Konsultan Pengawas), Indra Budi (Konsultan Pengawas), Heri Sustyo selaku Pengelola Teknis Proyek di Dinas PU CKTR Provinsi Jatim dan Ir. Wahyu Sukoco selaku Pengelola Teknis Proyek di Dinas PU CKTR Provinsi Jatim sebesar Rp50 juta???? Ada apa????<br /><br />Disatu sisi, JPU menyebutkan kerugian keuangan negara dalah sebesar Rp1.715.882.622. Namun disisi lain, bahwa uang yang dinikmati Ketiga Terdakwa dan Suwandi selaku Direktur PT Tunggal Jaya Raya adalah sebesar Rp550 juta, dan yang sebesar Rp522 juta dinikmati pihak lain<br /><br />Pertaannya selaanjutnya adalah, kalau memang pekerjaan pembangunan gedung IGD RSUD  Paru Dungus Kabupatena Madiun tidak sesuai dengan Kontrak sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar 1 miliar lebih, apakah PA (Pngguna Anggaran), KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), PPTK (Pelaksana Teknik Pekerjaan), PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan), Konsultan Pengawas dan Panitia Pengaadaan Tidak turut bertanggungjawab secara hukum? Apakah Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun dan Polres Kab. Madiun akan menyeret pihak-pihak yang terlibat sebagai Tersangka atau cukup pada ke- 3 Terdakwa dan Swandi....?”</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa I Yohanes Widodo Agung Pradjoko, Terdakwa II Alex Wibisono, ST Bin Djayadi  dan Terdakwa III Pitoyo Karsanto Bin Minhat dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Rabu, 22 Desember 2021) dengan agenda Putusan yang diketuai Hakim Marper Pandeangan, SH., MH dan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Asep Priyatno, SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Ketiga Terdakwa dan dihadiri Ketiga Terdakwa secaraa Teleconference (Zoom) dari Rutan Kejati Cabang Surabaya karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh0slxRJ1DXjX876NWMnysz-j5TjRssP-B5bvUo6Fo2VFWX_i_twZ5cRXGOVcf-hXCDjJO6uo4qHIMU68ComLEBTRyi40B-ess1U8Xi2oO6yoDzuzosd_PHK5Y3JPhS41IN_soMBKzwM5NplbUcbUfiGh9bAZmck_t20sCkvui16HU8fgC3kpHqKpmU=s640" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh0slxRJ1DXjX876NWMnysz-j5TjRssP-B5bvUo6Fo2VFWX_i_twZ5cRXGOVcf-hXCDjJO6uo4qHIMU68ComLEBTRyi40B-ess1U8Xi2oO6yoDzuzosd_PHK5Y3JPhS41IN_soMBKzwM5NplbUcbUfiGh9bAZmck_t20sCkvui16HU8fgC3kpHqKpmU=w640-h288" width="640" /></a></div>Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa Terdakwa I Yohanes Widodo Agung Pradjoko, Terdakwa II Alex Wibisono, ST Bin Djayadi  dan Terdakwa III Pitoyo Karsanto Bin Minhat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUP  <br /><br />“Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa I Yohanes Widodo Agung Pradjoko, Terdakwa II Alex Wibisono, ST Bin Djayadi  dan Terdakwa III Pitoyo Karsanto Bin Minhat oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 tahun dan 6 bula’denda masing-masing sebesar Rp50 juta dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan;<br /><br />Menghukum para Terdakwa untuk membaya uang pengganti untuk Terdakwa I sebesar Rp474.873.374, Terdakwa II sebesar Rp 484.873.374 dan Terdakwa III sebesar Rp474.873.374 dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim Marper Pandeangan, SH., MH diakhir putusannya.<br /><br />Atas putusan dari Majelis Hakim, Terdakwa I Yohanes Widodo Agung Pradjoko, Terdakwa II Alex Wibisono, ST Bin Djayadi  dan Terdakwa III Pitoyo Karsanto Bin Minhat maupun melalui Penasehat Hukum-nya termasuk JPU mengatakan pikir-pikir. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Tiga Terdakwa Korupsi Pembangunan IGD RS. Paru Dungus Kab. Madiun di Vonis 5.6 Tahun Penjara

“Uang sebesar Rp522 juta mengalir ke dr. Dita Artingtyas (Direktur RS Paru Dungus Kab. Madiun), Suratno (PPK, Perawat RS Paru Dungus Kab. Ma...

»

Sebanyak 10.400 Warga Korban Erupsi Gunung Semeru Tersebar Di 406 Titik Pengusian

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgu14Vhqirat_Fofy0LsrCR0IvPieP1a8TnOPyzpscfJYA2GP6XwBGdKmAVpIM-BLVQyFjBMPFct4hbpZKt8eonJf3ahg2hvsgEo7s55WDNGciZ84-4Ltlx9vS6c4ku3YkZOafGKPd0Y58XkcBU7dJBTpsn81nrYi5iMPHx2orJ46yz8Ffn6qBRVoWD=s1261" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1261" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgu14Vhqirat_Fofy0LsrCR0IvPieP1a8TnOPyzpscfJYA2GP6XwBGdKmAVpIM-BLVQyFjBMPFct4hbpZKt8eonJf3ahg2hvsgEo7s55WDNGciZ84-4Ltlx9vS6c4ku3YkZOafGKPd0Y58XkcBU7dJBTpsn81nrYi5iMPHx2orJ46yz8Ffn6qBRVoWD=w366-h640" width="366" /></a></div><p></p><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">Jakarta, BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </span></b></div><div style="text-align: justify;">Plt. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPBAbdul Muhari, Ph.D dalam siaran Pers-nya menyampaikan, pada hari ini (Senin, 20 Desember 2021sekitar pukul 10.00 WIB) tercatat sebanyak 10.400 warga mengungsi akibat erupsi gunung Semeru di Kabupaten Lumajang pada tanggal 4 dan 16 Desember 2021 tersebar di 406 titik pengungsian. Sebagian besar warga mengungsi di dalam wilayah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. </div><div style="text-align: justify;">Titik pengungsian masih terpusat di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Candipuro 21 titik dengan 4.645 jiwa, Pasirian 17 titik 1.732 jiwa dan Pronojiwo 4 titik 1.077 jiwa. Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat Bencana Awan Panas dan Guguran Gunung Semeru terus memutakhirkan data warga mengungsi. Selain terpusat di tiga kecamatan, sebaran titik pengungsian lainnya berada di wilayah Kabupaten Lumajang, seperti Sumbersuko, Pasrujambe, dan Lumajang. </div><p style="text-align: justify;">Titik pengungsian di luar Kabupaten Lumajang teridentifikasi di Kabupaten Malang 9 titik dengan total 341 jiwa, Blitar 1 titik 20 jiwa, Probolinggo 1 titik 11 jiwa dan Jember 3 titik 13 jiwa. Memasuki minggu ketiga, Posko masih memfokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar para warga di titik-titik pengungsian, di antaranya makanan, kesehatan dan pendidikan.<br /></p><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Posko secara pararel melakukan pembersihan lahan yang nantinya akan digunakan sebagai lokasi relokasi. Hingga hari ini, kegiatan pembersihan area relokasi yang berada di Desa Sumber Mujur itu sudah mencapai 17 persen. Data sementara, total rumah rusak akibat awan panas guguran mencapai 1.027, dengan rincian rumah rusak berat 505 unit di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro. Sedangkan di Desa Supituriang, Kecamatan Pronojiwo, rumah rusak berat sebanyak 437 unit dan rusak ringan 85 unit. </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Pada hari ini 20 Desember 2021, aktivitas vulkanik Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Malang dan Lumajang masih terus terjadi. Pos Pengamatan Gunung api memantau adanya 1 kali awan panas guguran (APG) dengan jarak luncur 3.000 meter arah Besuk Kobokan dan 1 kali APG dengan jarak luncur 200 meter arah Curah Kobokan. </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih berstatus level III atau ‘siaga,’ yang dinaikkan sejak 16 Desember 2021 lalu. <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dengan kenaikan aktivitas vukanik, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi memberikan rekomendasi, Pertama,  tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi). Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Kedua,  tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah/puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar).</div><p style="text-align: justify;">Selanjutnya, mewaspadai potensi (APG), guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai/lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan<br /></p><div style="text-align: justify;">Terkait dengan korban jiwa, Posko mencatat total jumlah warga meninggal dunia sebanyak 50 jiwa. Sebelumnya korban meninggal dunia tercatat 49 jiwa, namun pada hari ini (20/12) satu warga yang mengalami luka berat dikonfirmasi meninggal dunia. Selain itu, petugas SAR gabungan mengumpulkan 5 potongan tubuh dari lokasi terdampak. (*)<br /></div><p style="text-align: justify;">Sumber: Abdul Muhari, Ph.D, Plt. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB</p>

News Pemerintahan Regional Sebanyak 10.400 Warga Korban Erupsi Gunung Semeru Tersebar Di 406 Titik Pengusian

Jakarta, BERITA KORUPSI .CO – Plt. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPBAbdul Muhari, Ph.D dalam siaran Pers-nya menya...

»

Terbuti Korupsi Dana Kemenag RI, Tenaga Ahli Anggota DPR RI dan Asisten Lawyer Azhar Pasaribu Partners di Vonis 3 Tahun Penjara

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#5 Terdakwa dalam kasus yang sama sudah di Vonis terlebih dahulu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun, yaitu Samsul Khoiri, (Pimpinan Lembaga Mambahul Ulum), Abdul Wahid (Kepala Sekolah MDT Nurul Hidayah), Akhmad Sukaeri alias Suher (Ustadz) dan Dr. Drs. Munif, S.Ag.I selaku Plt. Kementerian Agama (Kemenag) Kota Pasuruan#</span></span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiSrRnymaT2T8Dif65sl3jjQ-QZwkBR50h31-5cQgu4aArutbnkjhsk-PDEDTPLNUHQrKONJNfXoPLhPHiLewBpRfz1-RxZpu6qPt-zMSn2LbX6ZX3z6gKsGpQC8fSiUbPCL1miNpZMVHXrMrds0DE3jrnQFW2SBIfsOfdjxiZsVJj-QeCBGdeRgsdX=s1600" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1440" data-original-width="1600" height="576" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiSrRnymaT2T8Dif65sl3jjQ-QZwkBR50h31-5cQgu4aArutbnkjhsk-PDEDTPLNUHQrKONJNfXoPLhPHiLewBpRfz1-RxZpu6qPt-zMSn2LbX6ZX3z6gKsGpQC8fSiUbPCL1miNpZMVHXrMrds0DE3jrnQFW2SBIfsOfdjxiZsVJj-QeCBGdeRgsdX=w640-h576" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Senin, 20 Desember 2021), menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa I Rinawan Herasmawanto, S.T.A Bin Soemarto selaku Tenaga Ahli yang juga  Pimpinan Rumah Aspirasi anggota DPR RI Fraksi Gerindra Laksdya TNI (Purn) H. Moekhlas Sidik, MPA, dan Terdakwa II Nurdin, S.Pd Bin M. Amin ABO sebagai Asisten Lawyer Azhar Pasaribur Patners dengan pidana penjara masing-masing selama 3 tahun dan denda sebesar Rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan serta hukuman pidana tambahan berupa membayar uang pengganti (UP) untuk Terdakwa I sebesar Rp132 juta dan Terdakwa II senilai Rp158.500.000 dengan subsidair pidana penjara masing-masing selama 1 tahun karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama Pemotongan dana Bantuan Operasional Pesantren (BOP) untuk Pondok Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam yang Diperuntukkan Bagi Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) yang berasal dari Pemerintah Republik Indonesia (RI) melalui Kementerian Agama Cg. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI pada Masa Pandemi COVID-19 (Coronavirus disease 2019) Tahun Anggaran (TA) 2020 sebesar Rp2.599.015.000.000 (dua triliun lima ratus sembilan puluh sembilan miliar lima belas juta rupiah) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp305.500.000<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga:</b></span></span> <span style="color: #2b00fe;">Tenaga Ahli DPR RI dan Asisten Lawyer Azhar Pasaribu Partners Diadili Karena Dugaan Korupsi Dana ‘Pesantren’ Rp305,5 Juta –  <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/08/tenaga-ahli-dpr-ri-dan-asisten-lawyer.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/08/tenaga-ahli-dpr-ri-dan-asisten-lawyer.html</a></span><br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga:</b></span></span> <span style="color: #2b00fe;">Plt. Kemenag Kota Pasuruan DR. Drs. Munif, S.Ag.I di Vonis 1 Tahun Penjara Karena Terbukti Korupsi Rp15 Juta -<a href=" http://www.beritakorupsi.co/2021/10/plt-kemenag-kota-pasuruan-dr-drs-munif.html" target="_blank"> http://www.beritakorupsi.co/2021/10/plt-kemenag-kota-pasuruan-dr-drs-munif.html</a></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjJFzEJaSK4cOt3TBrzjVp9gD15qZF6fIQmrM3WKzJ7nixgyvLy08KDzpRVgpe4iMNhG-tddisGQdlnHgDCjOXEudIrijQBXLhznWfWpO1VRY_y2p-_2q-QLdwl03rpxmfSNdR8A07BrV-11lnOdPgXUH2PUAQpRYQB-zcGEIIc93RHwUqCRvYDvkkV=s640" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjJFzEJaSK4cOt3TBrzjVp9gD15qZF6fIQmrM3WKzJ7nixgyvLy08KDzpRVgpe4iMNhG-tddisGQdlnHgDCjOXEudIrijQBXLhznWfWpO1VRY_y2p-_2q-QLdwl03rpxmfSNdR8A07BrV-11lnOdPgXUH2PUAQpRYQB-zcGEIIc93RHwUqCRvYDvkkV=w640-h360" width="640" /></a></div>Terdakwa Terdakwa I Rinawan Herasmawanto, S.T.A Bin Soemarto dan Terdakwa II Nurdin, S.Pd Bin M. Amin ABO terseret dalam kasus perkara Tindak Pidana Korupsi Pemotongan dana Bantuan Operasional Pesantren (BOP) yang diperuntukkan bagi Pondok Pesantren dan Madin (Madrasah Diniyah) se-Kota Pasuruan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020 di masa Pandemi Covid-19 sebesar Rp2.599.015.000.000 (dua triliun lima ratus sembilan puluh sembilan miliar lima belas juta rupiah) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp305.500.000<br /> </div><div style="text-align: justify;">Yang terseret dalam perkara ini adalah sebanyak 6 orang, yaitu Samsul Khoiri, Abdul Wahid, Akhmad Sukari dan DR. Drs. Munif, S.Ag.I selaku Plt. Kementerian Agama (Kemenag) Kota Pasuruan (sudah divonis terlebih dahulu) termasuk ke- 2 Terdakwa (Rinawan Herasmawanto, S.T.A Bin Soemarto dan Terdakwa II Nurdin, S.Pd Bin M. Amin ABO)<br /><br />Dari 6 Terdakwa ini, 4 diantaranya yaitu Samsul Khoiri, (Pimpinan Lembaga Mambahul Ulum), Abdul Wahid (Kepala Sekolah MDT Nurul Hidayah), Akhmad Sukaeri alias Suher (Ustadz) dan Dr. Drs. Munif, S.Ag.I selaku Plt. Kementerian Agama (Kemenag) Kota Pasuruan sudah dijatuhui hukuman (Vonis) pidana penjara masing-masing selama 1 tahun denda masing-masing sebesar Rp50 juta subsidari 6 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga:</b></span></span> <span style="color: #2b00fe;">Pimpian Mambahul Ulum, Kepsek dan Ustadz di Vonis 1 Tahun Penjara Karena Terbukti Korupsi Dana Kemenag RI - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/11/pimpian-mambahul-ulum-kepsek-dan-ustadz.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/11/pimpian-mambahul-ulum-kepsek-dan-ustadz.html</a></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhHNQ33s9uZ-VZELX2uzpCVrgsnjYofUHp-L7q4P3Ud8X0O6OhBzZ823EVT4eeqOXOV4PFmNKux3mGkMOYNLxb_TNOhZ5CbtamNSBzKpOGEgvM77zoCITrmYqa2j0gIv1qwsKMUjaIs4nwxzLTN2L5YoKz0ZZgjcFlVPruXWKPEURRYknQL6ubHlJk0=s1600" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhHNQ33s9uZ-VZELX2uzpCVrgsnjYofUHp-L7q4P3Ud8X0O6OhBzZ823EVT4eeqOXOV4PFmNKux3mGkMOYNLxb_TNOhZ5CbtamNSBzKpOGEgvM77zoCITrmYqa2j0gIv1qwsKMUjaIs4nwxzLTN2L5YoKz0ZZgjcFlVPruXWKPEURRYknQL6ubHlJk0=w640-h288" width="640" /></a></div>Sementara hukuman pidana penjara terhadap Kedua Terdakwa (Terdakwa I Rinawan Herasmawanto, S.T.A Bin Soemarto dan Terdakwa II Nurdin, S.Pd Bin M. Amin ABO) dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Senin, 20 Desember 2021) dengan agenda Putusan yang diketuai Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu dua Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Hj. Erna Puji Lestari, SH., MH yang dihadiri Tim JPU dari Kejari Kota Pasuruan maupun Tim Penasehat Hukum Terdakwa, yakni Rahmat Sahlen Sugianto, Muhammad Fathoni dkk serta diahdiri pula oleh Kedua Terdakwa melalui Teleconfernce (Zoom) dari Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Kota Pasuruan karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam Putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa Terdakwa I Rinawan Herasmawanto, S.T.A Bin Soemarto dan Terdakwa II Nurdin, S.Pd Bin M. Amin ABO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama melakukan pemotongan dana Bantuan Operasional Pesantren (BOP) yang diperuntukkan bagi Pondok Pesantren dan Madin (Madrasah Diniyah) se-Kota Pasuruan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020 di masa Pandemi Covid-19 sebesar Rp2.599.015.000.000 (dua triliun lima ratus sembilan puluh sembilan miliar lima belas juta rupiah)<br /><br />Perbuatan Terdakwa I Rinawan Herasmawanto, S.T.A Bin Soemarto dan Terdakwa II Nurdin, S.Pd Bin M. Amin ABO sebagaaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga: </b></span></span><span style="color: #2b00fe;">Tenaga Ahli Anggota DPR RI dan Asisten Lawyer Azhar Pasaribu Partners Dituntut Pidana 5 Tahun Penjara Dalam Peraka Korupsi Dana ‘Pesantren’ Rp305,5 Juta - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/11/tenaga-ahli-anggota-dpr-ri-dan-asisten.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/11/tenaga-ahli-anggota-dpr-ri-dan-asisten.html</a></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: #2b00fe;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjZgo9_tdUd4uIsy7xOwQYSDwq6zU67mH-IVdl-KVD9FcYoZtO1A9Fxucchk2NyzHX1sM6MeBk0oExOqorHjuu08tEfRpiFgwTqZ9z6XEFmSjYEAbaVjtRPygvwK6QrawDKjf69TSF0U8ocLH0pssSaOJJkMnyCJMV_nnvD9ySpfKIfAj33pJZTpXzW=s1600" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjZgo9_tdUd4uIsy7xOwQYSDwq6zU67mH-IVdl-KVD9FcYoZtO1A9Fxucchk2NyzHX1sM6MeBk0oExOqorHjuu08tEfRpiFgwTqZ9z6XEFmSjYEAbaVjtRPygvwK6QrawDKjf69TSF0U8ocLH0pssSaOJJkMnyCJMV_nnvD9ySpfKIfAj33pJZTpXzW=w640-h288" width="640" /></a></div></span>“MENGADILI; 1. Menyatakan Terdakwa I Rinawan Herasmawanto, S.T.A Bin Soemarto dan Terdakwa II Nurdin, S.Pd Bin M. Amin ABO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa I Rinawan Herasmawanto, S.T.A Bin Soemarto dan Terdakwa II Nurdin, S.Pd Bin M. Amin ABO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 tahun dan bayar denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;<br /><br />3. Menghukum Terdakwa I Rinawan Herasmawanto, S.T.A Bin Soemarto untuk membayar uang pengganti sebesar Rp132 juta dan Terdakwa II Nurdin, S.Pd Bin M. Amin ABO sebesar Rp158.500.000 dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun;<br /><br />4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 5. Barang bukti berupa uang sebesar 8 juta rupiah, uang 7 juta rupiah dan uang 15 juta rupiah dirampas untuk negara,” ucap Ketua Majelis Hakim diakhir putusannya<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim tersebut, Kedua Terdakwa melalui Penasehat Hukum-nya maupun JPU sama-sama mengatakan pikir-pikir.(Jnt)<br /></div>

News Tipikor Terbuti Korupsi Dana Kemenag RI, Tenaga Ahli Anggota DPR RI dan Asisten Lawyer Azhar Pasaribu Partners di Vonis 3 Tahun Penjara

#5 Terdakwa dalam kasus yang sama sudah di Vonis terlebih dahulu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun, yaitu Samsul Khoiri, (P...

»

Tiga Terdakwa Korupsi “Persusuan” Kab. Pasuruan Sebesar Rp25 M Dituntut Berbeda

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>Ahli Hukum Pidana, Filsafat Hukum dan Kriminologi Dr. M. Sholehuddin, S.H, M.H: Subsidair dalam hukuman pidana denda bukan penjara tetapi kurungan, ini yang disebut Hukum Penitensier atau sangks pidana </b></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjnN7nnIUQ35axl4MR0b-1KC0fnDEMmaskyLSt52fAxrKWNDpwtV6-Irp-_prRNdc8HiLr1I3EcoQ8JByoTRNyFYwJYrDyOtakrDmZRZE6ceeytvxQ5U9ZTktti5O7uhH5cBxHWENiqwvLO0spZzV05doMne2aOSb3puH2_68vnLgo27z8UplRYran5=s1040" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjnN7nnIUQ35axl4MR0b-1KC0fnDEMmaskyLSt52fAxrKWNDpwtV6-Irp-_prRNdc8HiLr1I3EcoQ8JByoTRNyFYwJYrDyOtakrDmZRZE6ceeytvxQ5U9ZTktti5O7uhH5cBxHWENiqwvLO0spZzV05doMne2aOSb3puH2_68vnLgo27z8UplRYran5=w640-h288" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Ada Peribahasa yang berbunyi,<i> “Lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikan. Lain tempat lain kebiasaannya, lain daerah lain pula adat istiadatnya”. </i><br /><br />Barangkali ibarat Peribahasa inilah yang diterapkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan saat membuat dan membacakan surat tuntutannya terhadap Terhadap Terkwa Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Sebab, dari ribuan perkara Korupsi yang sudah disidangkan Khususnya di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya sejak berdirinya pada 17 Desember 2010 silam hingga Desember 2021, belum ada satupun Terdakwa yang dituntut untuk membayar denda dengan subsidair pidana penjara melainkan pidana kurungan<br /><br />Selain itu, Terdakwa yang dinyatakan oleh JPU tidak menikmati hasil kejahatan (Korupsi), juga tidak dituntut pidana membayar uang pengganti. Namun kedua hal ini sepertinya berbeda penerapan hukumnya oleh  JPU Kejari Kabupaten Pasuruan saat menuntut Tiga Terdakwa Korupsi dana bergulir dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk peningkatan Persusuan di Kabupaten Pasuruan</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga: </b></span></span><span style="color: #2b00fe;">Siapa “Dalang” Dibalik Kasus Korupsi “Persusuan” Kab. Pasuruan Sebesar Rp25 M? - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/12/siapa-dalang-dibalik-kasus-korupsi.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/12/siapa-dalang-dibalik-kasus-korupsi.html</a></span><br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga: </b></span></span>J<span style="color: #2b00fe;">PU Hadirkan Auditor Dari Akuntan Publik Dalam Perkara Korupsi ‘Persusuan’ Kab. Pasuruan Sebesar Rp25 M - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/11/jpu-hadirkan-auditor-dari-akuntan.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/11/jpu-hadirkan-auditor-dari-akuntan.html</a></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi69Tjz_muwDD76HnXphPvfNM61lRrr2ZXI0h4l_H28_h1EbEK8BeqzK5hanPlYDk4wG5GcSe4Xh8r4mqdlnW0Zov3sEjymbu94-i1LnStguKKTHAKM64SB0J1GeR1C9E5kNvKCob3TrGYG0ij7TUW1F2L9Uj9V-BAGmvsJQBfQ0dBOuu-nR843lkv9=s1040" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi69Tjz_muwDD76HnXphPvfNM61lRrr2ZXI0h4l_H28_h1EbEK8BeqzK5hanPlYDk4wG5GcSe4Xh8r4mqdlnW0Zov3sEjymbu94-i1LnStguKKTHAKM64SB0J1GeR1C9E5kNvKCob3TrGYG0ij7TUW1F2L9Uj9V-BAGmvsJQBfQ0dBOuu-nR843lkv9=w640-h288" width="640" /></a></div>Tiga Terdakwa perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pengelolaan Keuangan Dana Bergulir yang bersumber dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop dan UKM) untuk Pengembangan Sarana Usaha Persusuan Pada Pusat Koperasi Industri Susu (PKIS) Sekar Tanjung Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp25 miliar yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp25 miliar berdasarkan hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur (BPKP) Perwakilan Jawa Timur Nomor : SR-467/PW13/5/2021 Tanggal 21 Juli 2021 yang dituntut dengan pidana penjara yang berbeda antara 4 hingga 9 tahun<br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Ketiga Terdakwa itu adalah Koesnan selaku Ketua PKIS Sekar Tanjung Kabupaten Pasuruan, Riang Kulup Prayuda selaku Sekretaris PKIS Sekar Tanjung Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2003 yang juga mantan Wakil Bupati Pasuruan tahun 2013 – 2018 dan Terdakwa Wibisiono selaku  Direktur CV Nurwy Steel Enginering (CV NSE)<br /><br />Terdakwa Kusnan dituntut pidana penjara selama 9 tahun denda sebesar 1 miliar rupiah subsidair 6 bulan kurungan penjara serta membayar uang pengganti sebesar Rp5.838.033.033 subsidair pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. <br /><br />Dan Terdakwa Riang Kulup Prayuda dituntut pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan denda sebesar 1 miliar rupiah subsidair 6 bulan penjara serta membayar uang pengganti sebesar Rp3.833.000.000 subsidair pidana penjara selama 2 tahun dan 3 bulan<br /><br />Serta Terdakwa Wibisono dituntut pidana penjara selama 7 tahun denda sebesar 1 miliar rupiah subsidair 6 bulan penjara serta membayar uang pengganti sebesar Rp5.750.000.000 subsidair pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhZnkTBK_f2h4ns0MRu0qkyrTfYErGO2OglSS-HRAw7idqk4p_fSDu7slMmI7YfxNZwr3hyWERykV0rn7X48PhYQQqCbb3FNGDlKDKpkS1VTvUzF0Eua2I-ojanIoXMeh-QaaYJN4D2DF6R6HZuTqmTsJtPLeskHVxDgsoyTvqkuOemLlyO7yyVYtSF=s814" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="436" data-original-width="814" height="342" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhZnkTBK_f2h4ns0MRu0qkyrTfYErGO2OglSS-HRAw7idqk4p_fSDu7slMmI7YfxNZwr3hyWERykV0rn7X48PhYQQqCbb3FNGDlKDKpkS1VTvUzF0Eua2I-ojanIoXMeh-QaaYJN4D2DF6R6HZuTqmTsJtPLeskHVxDgsoyTvqkuOemLlyO7yyVYtSF=w640-h342" width="640" /></a></div>Menurut JPU, bahwa perbuatan Ketiga Terdakwa ini terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana<br /> </div><div style="text-align: justify;">Tuntutan pidana terhadap Ketiga Terdakwa (Kusnan, Riang Kulup Prayuda dan Wibisono) dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dimas Rangga Ahimsa, SH dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan dalam persidangan secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Kamis, 16 Desember 2021) dengan agenda Tuntutan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Marper Pandeangan, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Yaid Indra Harjono, SH., MH, Wenny Rosalina Anas, S.Sos., S.Pd, SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Terdakwa Riang Kulup Prayuda, yaitu J.B. Rahardjo, SH, Noldy F Wisan, SH., CLA, KRT. Sudarmono, SH., MH dab Moh. Rohom, SH dari Kantor Mavin Lau Firm, serta Tim Penasehat Hukum Terdakwa Wibisono, yiatu RR. Tantie Supriatsih, SH., MH dkk dari Kantor Hukum Grahati, Prya Sulistyo & Associaates. Serta dihadiri pula oleh Ketiga Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Pasuran karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Persidangan berlangsung dalam III Session, yang pertama adalah tuntutan JPU terhadap Terdakwa Kusnan, kemudian dilanjutkan dengan tuntutan terhadap Terdakwa Riang Kulup Prayuda dan terkhir tuntutan JPU terhadap Terdakwa Wibisono<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhJnkZvXsoqzNz9_RxwqST9us5aSRpb7ZRJuj7lYUYXM0DcLr60pBn6SAE-wOTxvyHJ9Kc4Sw4LKqM8Csui6HhC76C_zjdQlBSWuMlXw0u1Lt_0Qq6HiIj3Rwwe0q_Qr2XWRJj-IaBNkraE0OqiVqqfWL7eNEiB1tEqbs1J8CCBeEfZmgC1Q-KjIUm0=s1040" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhJnkZvXsoqzNz9_RxwqST9us5aSRpb7ZRJuj7lYUYXM0DcLr60pBn6SAE-wOTxvyHJ9Kc4Sw4LKqM8Csui6HhC76C_zjdQlBSWuMlXw0u1Lt_0Qq6HiIj3Rwwe0q_Qr2XWRJj-IaBNkraE0OqiVqqfWL7eNEiB1tEqbs1J8CCBeEfZmgC1Q-KjIUm0=w640-h288" width="640" /></a></div>Dalam tuntutannya terhadap Terdakwa Riang Kulup Prayuda, JPU mengatakan hal-hal yang meringankan bahwa Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, Terdakwa bukan aktor utama dalam perkara ini, Terdakwa tidak menikmati hasil kejahatannya.<br /><br />“MENUNTUT: Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Suarabaya menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Riang Kulup Prayuda dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan dan membayar denda sebesar 1 miliar rupiah subsidair 6 bulan kurungan penjara. Menjatuhkan pidana uang pengganti terhadap Terdakwa sebesar Rp3.833.333.333 subsidair 2 tahun dan 3 bulan penjara,” ucap JPU  <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dari tuntutan JPU ini ada yang menggelitik, mengherankan, membingungkan dan juga menjadi pertanyaan, diantaranya terkait dengan pidana denda yang dituntut terhadap Ketiga Terdakwa dengan subsidair pidana penjara, yang baru kali ini diterapkan oleh JPU Kejari Kabupaten Pasuruan bila dibandingkan dengan ribuan perkara Korupsi yang sudah disidangkan Khususnya di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya sejak berdirinya pada 17 Desember 2010 silam.<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga:</b></span></span> <span style="color: #2b00fe;">Diduga Korupsi “Persusuan” Rp25 M, Sekretaris PKIS Riang Kulup Prayuda (Ex.Bupati) Diadili - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/09/diduga-korupsi-persusuan-rp25-m.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/09/diduga-korupsi-persusuan-rp25-m.html</a></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhK2-O7Bi6OkPQqBG08Yrn_wkhtMo2-sk98IZFnTMFo4G_DxsY7qTCiPyz_zmHvm3x9anFwB4St4mFRYZcBe8LHgtzIU91LuWGNUOgGOvg9-xDv0v8HCArlWxovRYhDSnS64zq9pRcqSRvQbJN90tRApxe-6r9c9fl82WKJ-BGXxaQvGbbVCijQoqwm=s1040" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhK2-O7Bi6OkPQqBG08Yrn_wkhtMo2-sk98IZFnTMFo4G_DxsY7qTCiPyz_zmHvm3x9anFwB4St4mFRYZcBe8LHgtzIU91LuWGNUOgGOvg9-xDv0v8HCArlWxovRYhDSnS64zq9pRcqSRvQbJN90tRApxe-6r9c9fl82WKJ-BGXxaQvGbbVCijQoqwm=w640-h288" width="640" /></a></div>Dari ribuan perkara Korupsi yang sudah disidangkan Khususnya di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya sejak Januari 2011 hingga Desember 2021, Susidair dalam pidana denda adalah kurungan bukan penjara, dan berbeda dengan pidana membayar uang penganti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) a, b, c, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Selain itu yang mengherankan adalah terkait tuntutan JPU terhadapa Terdakwa Riang Kulup Prayuda yang mengatakan, bahwa Terdakwa tidak menikmati uang hasil Korupsi, tetapi JPU menuntut Terdakwa untuk membayar uang pengganti. Padahal, dalam Pasal 18 ayat (1) b berbunyi: pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.  <br /> </div><div style="text-align: justify;">Kalau memang JPU tidak dapat membuktikan dan mengatakan dalam tuntutannya, bahwa Terdakwa Riang Kulup Prayuda tidak menikmati uang hasil Korupsi. Lalu mengapa Terdakwa Riang Kulup Prayuda dituntut pidana untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp3 miliar lebih? Apakah tanggung jawab pidana dapat dijerat kepada semua pengurus PKIS Sekar Tanjung, apabila perbuatan pidana itu tidak dilakukan semau pengurus PKIS? Apakah tanggung jawab pengusus PKIS yang diatur dalam Undang-Undang Koperasi sama dengan sangsi pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Tentang Pemberantasan Korupsi?<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiSrpyixFJqqG46VO8vd-v3os1atv2Eydk8D0dFxtRRA36tkc_wwNHvq7J3MKUDzXrKKIQRcAbp1avpRCwbsQDYWiD1X9Jy1Q7EDG7mWo-7f3oZ0h77pVwbRsFljcxY_x1jyfj3Lyth9aJ-LndQH_uSGhiXOiiGGAJJ9dnVQ1Or5afxbzrMnHrvlXqO=s599" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="599" data-original-width="468" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiSrpyixFJqqG46VO8vd-v3os1atv2Eydk8D0dFxtRRA36tkc_wwNHvq7J3MKUDzXrKKIQRcAbp1avpRCwbsQDYWiD1X9Jy1Q7EDG7mWo-7f3oZ0h77pVwbRsFljcxY_x1jyfj3Lyth9aJ-LndQH_uSGhiXOiiGGAJJ9dnVQ1Or5afxbzrMnHrvlXqO=w500-h640" width="500" /></a></div><br /></div><div style="text-align: justify;">Yang menurut JPU, bahwa Terdakwa adalah Sekretaris Pusat Koperasi Industri Susu (PKIS) Sekar Tanjung, bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh PKIS Sekar Tanjung sesuai dengan Undang-Undang Koperasi dan Pasal 55 KUHP. Selain itu menurut JPU, ada feedback sebesar Rp13.5 miliar masuk ke rekening PKIS Sekar Tanjung<br /><br />“Karena uang pengganti itu domainnya adalah perbuatannya. Dinikmati sendiri atau tidak, itu kan berbeda. Disini domainnya, Dia (Terdakwa Riang Kulup Prayuda) adalah pengurus. Dia bertanggung jawab apa yang dilakukan oleh koperasi. Menikmatinya mungkin tidak secara langsung tapi Sesuai dengan pasal 55 yang turut melakukan dan sebagainya, kualifikasi seperti itu. Seperti yang saya katakan tadi, ada feedback Rp13,5 M, meskipun secara tidak langsung menikmati, bertanggung jawab di situ meskipun derajatnya berbeda dengan Kusnan,” kata JPU menjelaskan<br /><br />Yang megherankan adalah, penjelasan JPU Dimas Rangga Ahimsa, SH terkait perbedaan pidana kurungan dengan pidana penjara yang ditanyakan beritakorupsi.co seusai persidangan. yang menurut JPU Dimas Rangga Ahimsa, SH bahwa kurungan adalah penjatuhan kurungan perampasan hak, sedangkan penjara adalah perampasan kemerdekaan terbatas pada instansi<br /><br />“Kalau kurungan itu kan kita lebih kearah penjatuhan kurungan perampasan hak. Kalau penjara perampasan kemerdekaan terbatas pada instansi,” kata JPU Dimas Rangga Ahimsa, SH kepada beritakorupsi.co<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgHBHcOAFLgWk0VYeC8CTIM_E-ysd1ygSb8eanMWFRON0GSccFYsjQhXnXPUTvJpR7Fhw3QKkkcmRlPlFkK59UJGs2a1toqVcX7r9_8I5VrIKtIQ2R_p-BcQDZag8PpeAeVNdp1aSiKDKFeXjuxIEfxoNhVthPwnF1W5VUdpMJbVwdYzXPxfgp43vYL=s879" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="879" height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgHBHcOAFLgWk0VYeC8CTIM_E-ysd1ygSb8eanMWFRON0GSccFYsjQhXnXPUTvJpR7Fhw3QKkkcmRlPlFkK59UJGs2a1toqVcX7r9_8I5VrIKtIQ2R_p-BcQDZag8PpeAeVNdp1aSiKDKFeXjuxIEfxoNhVthPwnF1W5VUdpMJbVwdYzXPxfgp43vYL=w640-h340" width="640" /></a></div>Saat ditanya tentang nama Nurwyndo yang disebut-sebut selaku Presiden Direktur PKIS, JPU Dimas Rangga Ahimsa, SH  bahwa status Nurwyndo saat ini dalam tahap penyidikan namun belum ditahan<br /><br />“Status Nurwyndo sekarang ini dalam tahap penyidikan,” ujar JPU Dimas<br /><br />“Apakah sudah ditahan? Ada orangnya atau masih DPU, dan apakah sudah Tersangka.” Tanya bertitakorupsi.co lebih lanjut<br /><br />“Kalau ditahan Belum tapi masih kita proses. Ada, awalnya kita DPO-kan setelah kita cari ketemu masih proses penyidikan belum ditahan. Kalau itu rahasia penyidikan,” kata JPU Dimas<br /><br />Terkait Subsidair denda dan perbedaan kurungan dengan penjara, menurut Ahli Hukum Pidana, Filsafat Hukum dan Kriminologi dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya Dr. M. Sholehuddin, SH, MH kepada beritakorupsi.co mengatakan, bukan penjara tetapi kurungan<br /><br />“Kalau subsidair pidana denda bukan penjara tetapi kurungan, dan kalau pidana uang pengganti barulah pidana penjara. Kalau Subsidair tidak ada penjara, ini yang disebut Hukum Penitensier atau sanksi pidana dan proses pembinaan terhadap narapidana. Hukuman itu ada pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tambahan misalnya pencabutan hak politik. Ada namnya hakk Pistole, yaitu hak yang dimiliki setiap narapidana kurungan untuk memperbaaiki diri, dia boleh bawa gitar, bawa TV. Kalau narapidana penjara, itu tidak boleh. Dia harus ikut aturan yang dibuat oleh petugas Lapas yang berbeda dangan narapidana kurungan,” kata Dr. M. Sholehuddin, SH, MH mejelaskan<br /><br />Dr. M. Sholehuddin, SH, MH menambahkan, “Jadi kalau penjara, ada didalam sel tetaapi kalau kurungan tidak, dia ada di luar sel dalam Lapas”. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Tiga Terdakwa Korupsi “Persusuan” Kab. Pasuruan Sebesar Rp25 M Dituntut Berbeda

Ahli Hukum Pidana, Filsafat Hukum dan Kriminologi Dr. M. Sholehuddin, S.H, M.H: Subsidair dalam hukuman pidana denda bukan penjara tetapi ku...

»

Terpidana Mustofa Kamal Pasa (Ex. Bupati Mojokerto) Dituntut 2 Tahun Penjara Dalam Perkara Korupsi Normalisasi Sungai

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Dalam perkara yang sama, Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan (DPUP) Kabupaten Mojokerto sudah lebih dahulu di Vonis pidana penjara selama 1 tahun dan membayar uang pengganti sebesar Rp1.030.135.995 pada tanggal 10 Desember 2020#      <br /></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: red;">    </span></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjob7DwRiZrGPoLeh6sdM3NRXKRP5Wtm90O1KVSNYuwM2jYECeuPBZeYsPymEU6Z4gnFM4U9RAuXP_nF_P4aRugXZnvk1fTFcuVezcDBaeKDlF-NWe5nCnzZKPtDzrv_dvZ68sXlnrpuy_B3qarxXOoMOBFc_rXkU6hhvMB1QYbY7D79-BXkz6C00mY=s500" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="302" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjob7DwRiZrGPoLeh6sdM3NRXKRP5Wtm90O1KVSNYuwM2jYECeuPBZeYsPymEU6Z4gnFM4U9RAuXP_nF_P4aRugXZnvk1fTFcuVezcDBaeKDlF-NWe5nCnzZKPtDzrv_dvZ68sXlnrpuy_B3qarxXOoMOBFc_rXkU6hhvMB1QYbY7D79-BXkz6C00mY=w386-h640" width="386" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b><br /><i>“Mengapa ini harus terulang kembali - Terluka lagi, tersiksa lagi - Haruskah derita yang s'lalu ku alami - Di dalam hati, tiada akhir”</i>. Ini adalah sebahagian dari penggalan lirik lagu yang berjudul Derita Tiada Akhir<br /><br />Dan mungkin seperti lirik lagu inilah yang saat ini dirasakan oleh  Terpidana Mustofa Kamal Pasa atau yang akrab disapa MKP selaku Bupati Mojokerto periode 2010 – 2015 dan 2015 – 2020 yang juga suami Bupati Mojokerto (periode 2021-2026) dr. Ikfina Fahmawati, M.Si<br /><br />Pasalnya, sebelum jabatan Bupati berakhir pada tahun 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan Mutofa Kamal Pasa ke penjara dan menyeret ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya untuk diadili dalam perkara Tindak Pidana Korupsi suap sebesar Rp2.750.000.000 terkait pemberian ijin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 11 Tower Telekomunikasi milik PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (TBG), dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) di wilayah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2015. Dari kasus ini, Mustofa Kamal Pasa di Vonis pidana penjara selama 8 tahun<br /><br />Ibarat ungkapan, “Musibah datang silih berganti, sudah jatuh tertimpa tangga”. Belum selesai menjalani hukuman selama 8 tahun penjara, Terpidana Mustofa Kamal Pasa masih berstatus Tersangka dalam perkara dugaan Korupsi Gratifikasi berupa uang yang dianggap Suap dan TPPU (Tindak Pidana Pencuian Uang) di KPK<br /><br />Selain itu, Terpidana Mustofa Kamal Pasa bisa jadi akan diseret oleh KPK sebagai Tersangka dalam kasus perkara Korupsi Gratifikasi penerimaan hadiah berupa uang sebagai fee proyek di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2016 dari Hedrawan Maruszma (anak mantan Jamwas)  selaku Komisaris/Direktur PT Enfys Nusantara Karya (PT ENK) yang menyeret Zaenal Abidin selaku Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum Bina Marga (PU-BM) Kabupaten Mojokerto yang sudah diadili dan dinyatakan terbukti bersalah  melakukan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi. <br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi1NXGLBoGzJHBTc0LVCWKWnoka2TIZI6wJodjyIJekVZLsyD4QUngryumFTYag7C5NRS4v1OMfguYtptocqRfIhcxCebI4ZBUs9lOr2ce-aCGg1_IkCo7oCKsGlaXRYeuU5GTApEqNl_CP9wlPb3JlFubLLzCu07YbISV8JKE8BqHex-rbYHfJCQv7=s640" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="503" data-original-width="640" height="504" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi1NXGLBoGzJHBTc0LVCWKWnoka2TIZI6wJodjyIJekVZLsyD4QUngryumFTYag7C5NRS4v1OMfguYtptocqRfIhcxCebI4ZBUs9lOr2ce-aCGg1_IkCo7oCKsGlaXRYeuU5GTApEqNl_CP9wlPb3JlFubLLzCu07YbISV8JKE8BqHex-rbYHfJCQv7=w640-h504" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Foto kiri, Terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo M.Si dan terpidana Mustofa Kamal Pasa (mantan Bupati Mojokerto)</span></span></td></tr></tbody></table><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;"></span></span>Belum diadili dalam perkara dugaan Korupsi Gratifikasi dan TPPU, Terpidana Mustofa Kamal Pasa terseret dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Daerah dari hasil Normalisasi Sungai Landaian dan Sungai Jurang Cetot di Kecamatan Jatirejo dan Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto pada tahun 2016 - 2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.030.135.995 bedasarkan hasil audit PBKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor. SR-814/PW13/5/2019 tanggal 30 Oktober 2019<br /><br />Sebelum Terpidana Mustofa Kamal Pasa diadiali dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Suarabaya telah menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan membayar uang pengganti sebesar Rp1.030.135.995 terhadap Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan (DPUP) Kabupaten Mojokerto pada tanggal 10 Desember 2020<br /><br /><span style="color: red;"><b><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></b></span> <span style="color: #2b00fe;">Korupsi Rp1.030 M, Kadis PU Pengairan Kab. Mojokerto di Vonis 1 Thn Penjara - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2020/12/korupsi-rp1030-m-kadis-pu-pengairan-kab.html">http://www.beritakorupsi.co/2020/12/korupsi-rp1030-m-kadis-pu-pengairan-kab.html</a></span><br /><br />Sementara Terpidana Mustofa Kamal Pasa dalam perkara ini dituntut pidana penjara selama 2 (dua) tahun denda sebesar Rp100 juta subsidair 3 (tiga) bulan kurungan karena JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto mengganggap bahwa Terdakwa Mustofa Kamal Pasa terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Daerah dari hasil Normalisasi Sungai Landaian dan Sungai Jurang Cetot di Kecamatan Jatirejo dan Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto pada tahun 2016 - 2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.030.135.995 bedasarkan hasil audit PBKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor. SR-814/PW13/5/2019 tanggal 30 Oktober 2019</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEggTrJgN3tQ0ZnZOyDeS5pQWg4eie-ELtakl3RH4JRJC9yGgrkZEvfsxL81W-G-PEA0c9eQf8UNg4d0i-aoeLIH7fuOWXj5qLZWz44eRiMmH5ocihSBcQv_yL3BVNUnP3qQaYqZdGF2YX5EB_MFbIEGpUThfhMwPpX2YWl1ArWVdaRx_U9BZsNHugGp=s640" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEggTrJgN3tQ0ZnZOyDeS5pQWg4eie-ELtakl3RH4JRJC9yGgrkZEvfsxL81W-G-PEA0c9eQf8UNg4d0i-aoeLIH7fuOWXj5qLZWz44eRiMmH5ocihSBcQv_yL3BVNUnP3qQaYqZdGF2YX5EB_MFbIEGpUThfhMwPpX2YWl1ArWVdaRx_U9BZsNHugGp=w640-h288" width="640" /></a></div>Tuntutan pidana terhadap Terdakwa yang juga Terpidana Mustofa Kamal Pasa dibacakan JPU Gio Dwi N dari Kejari Kabupaten Mojokerto dalam persidangan secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Rabu, 15 Desember 2021) dengan agenda Tuntutan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Marper Pandeangan, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Asep Priyatno, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadiri Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Surabaya, Prong, Sidoarjo karena sedang menjalani hukuman pidana sebagi Terpidana Koruptor dan juga dalam kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam tuntutannya JPU Gio megatakan, bahwa perbuatan Terdakwa Mustofa Kamal Pasa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana<br /><br /><span style="color: red;"><b><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></b></span> <span style="color: #2b00fe;">Mustofa Kamal Pasa, SE (Ex. Buapti Mojokerto) Kembali Diadili Dalam Perkara Dugaan Korupsi Normalisasi SungaiRp1.030 M – <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/09/mustofa-kamal-pasa-se-ex-buapti.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/09/mustofa-kamal-pasa-se-ex-buapti.html</a></span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh_djfQSu37dBKceOUe1qfTpfSS3JuBmfsvviEt3LUsmnvEW7lh3bEK1M2LbJ0wJvHjFHlb4-XDmfiDtK5CkJPGgZ5JtQIT3aK3I1FRXbi0VEdsIIpi7FFp7TgN0TW5nXohXECpuzG2HAQTARLQ732AykoJlS3gSAA7OFQYuDXzu_gtHH8Zz8OD34C1=s623" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="351" data-original-width="623" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh_djfQSu37dBKceOUe1qfTpfSS3JuBmfsvviEt3LUsmnvEW7lh3bEK1M2LbJ0wJvHjFHlb4-XDmfiDtK5CkJPGgZ5JtQIT3aK3I1FRXbi0VEdsIIpi7FFp7TgN0TW5nXohXECpuzG2HAQTARLQ732AykoJlS3gSAA7OFQYuDXzu_gtHH8Zz8OD34C1=w640-h360" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">“MENUNTUT: Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan : 1. Menyatakan Terdakwa Mustofa Kamal Pasa, SE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Mustofa Kamal Pasa, SE, selama dua (2) tahun dan denda sebesar Rp100.000. 000 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan,” ucap JPU Gio diakhir surat tuntutannya.<br /><br />Atas tuntutan JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap Terdakwa maupun melalui Penasehat Hukum-nya untuk menyampaikan Pledoi atau Pembelaan pada persidangan berikutnya. <br /><br />“Saudara atau melalui Pensehat Hukum saudara, diberi kesempatan untuk menyampaikan Pembelaan. Sidang kita tunda Satu minggu,” ucap Ketua Majelis Hakim Marfer Pandeangan, SH., MH sebelum menutup persidangan. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Terpidana Mustofa Kamal Pasa (Ex. Bupati Mojokerto) Dituntut 2 Tahun Penjara Dalam Perkara Korupsi Normalisasi Sungai

#Dalam perkara yang sama, Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan (DPUP) Kabupaten Mojokerto sudah ...

»

Majelis Hakim Menolak Eksepsi 17 Terdakwa, Perkara Korupsi Suap Jual Beli Jabatan di Kab. Probolinggo Lanjut

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj0IR_Sr1_ONVz3IAezerczZPx___jJnRFg_jgrCE6m_Z1tZifybAs_oO-Xk82wfF6YuCji2cmIefp3DJiRgv6uO-HMY0mxgScj5ICUQ2i21VwmUYI6JpSicD1snKcc9eVfyVz8hhUiomkdNUygz-oRmcghGQyxcvfWx8SgQJ4FhRzoXvtxXro290SR=s1600" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj0IR_Sr1_ONVz3IAezerczZPx___jJnRFg_jgrCE6m_Z1tZifybAs_oO-Xk82wfF6YuCji2cmIefp3DJiRgv6uO-HMY0mxgScj5ICUQ2i21VwmUYI6JpSicD1snKcc9eVfyVz8hhUiomkdNUygz-oRmcghGQyxcvfWx8SgQJ4FhRzoXvtxXro290SR=w640-h288" width="640" /></a></div> <span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br /><span style="font-size: small;"><i>“Kuingin marah melampiaskan - Tapi kuhanyalah sendiri di sini - Ingin kutunjukkan pada siapa saja yang ada - Bahwa hatiku kecewa”.</i> Ini adalah sebahagian dari penggalan lirik lagu yang berjudul Kecewa, yang dinyanyikan artis Ibu Kota Bunga Citra Lestari.<br /><br />Dan mungkin seperti lirik lagu inilah yang dirasakan oleh Tim Penasehat Hukum 17 Terdakwa termasuk Terdakwa sendiri karena eksepsi atau keberatannya atas surat Dakwaan JPU (Jaksa Penuntut Umum)  dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Suap jual beli jabatan terhadap Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari melalui suaminya, Hasan Aminudin selaku anggota DPR RI yang sama-sama Tertangkap Tangan oleh Tim penyidik KPK pada Minggu, 29 Agustus 2021 ditolak Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya, dalam sidang yang berlangsung pada Selasa, 14 Desember 2021<br /><br />Ke- 17 Terdakwa adalah 1. Ali Wafa, 2. Mawardi, 3. Mashudi, 4. Maliha, 5. Mohammad Bambang, 6. Masruhen, 7. Abdul Wafi, 8. Kho’im, 9. Ahkmad Saifullah, 10. Jaelani, 11. Uhar, 12. Nurul Hadi (PNS di Kecamatan Krejengan, dalam satu berkas perkara), dan 13. Nuruh Huda, 14. Hasan, 15. Sahir, 16. Sugito serta 17. Samsudin (PNS di Kecamatan Paiton, dalam satu berkas perkara)</span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiiAM-Zobtm_sJKpYvPmoBQHZ6YQhSNTA0sT5pv7BVg5ptCraIKGW_tQQCtawrrvZ55ZOft0hzZb1If_kSTh5islhUyo5egOPygD-2vkzApR1Xc_5GkD3z3WCofmA3_AGwcKapDkcCRF0jG0x-NF6dc_c1m6QBETxSgE_wiNAkCIRfSItodzyjjx5Rb=s640" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiiAM-Zobtm_sJKpYvPmoBQHZ6YQhSNTA0sT5pv7BVg5ptCraIKGW_tQQCtawrrvZ55ZOft0hzZb1If_kSTh5islhUyo5egOPygD-2vkzApR1Xc_5GkD3z3WCofmA3_AGwcKapDkcCRF0jG0x-NF6dc_c1m6QBETxSgE_wiNAkCIRfSItodzyjjx5Rb=w640-h640" width="640" /></a></div><span style="color: red;"><b><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></b></span> <span style="color: #2b00fe;">17 Calon Pejabat Desa di Kab. Probolinggo Yang Tertangkap Tangan KPK Diadili - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/11/17-calon-pejabat-desa-di-kab.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/11/17-calon-pejabat-desa-di-kab.html</a></span> <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Ke- 17 terdakwa ini Tertangkap Tangan KPK pada Minggu, 29 Agustus 2021 bersama-sama dengan Sumarto, selaku Pj (Pejabat) Kepala Desa Karangren, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolingg, Doddy Kurniawan (Camat Krejengan), Muhamad Ridwan (Camat Paiton) dan Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo serta suaminya, Hasan Aminudin selaku anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem yang juga mantan Bupati Probolinggo sebelum Puput Tantriana Sari karena dugaan suap jual beli jabatan. Sehingga jumlah Tersangka/Terdakwa yang yang ditetapkan oleh KPK adalah sebanyak 22 orang<br /><br />Setelah KPK menetapkan 22 sebagai Tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Suap jual beli jabatan, selanjutnya dibagi 2 kategori, yaitu 18 Tesangka yang saat ini sudah menjadi Terdakwa adalah sebagai pemberi suap, yakni; 1. Sumarto, 2. Ali Wafa, 3. Mawardi, 4. Mashudi, 5. Maliha, 6. Mohammad Bambang, 7. Masruhen, 8. Abdul Wafi, 9. Kho’im, 10. Ahkmad Saifullah, 11. Jaelani, 12. Uhar, 13. Nurul Hadi, 14. Nuruh Huda, 15. Hasan, 16. Sahir, 17. Sugito dan 18. Samsudin</span></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjeiRRQRO9A9jJBJFUwVRKwdSrOHCeAlHXevq5J6ySG19OaH3YcVyJt236rvc2IxIU5P2qKt69maggrvVsQDEGejElAoeu_82rqGhEtj1rg_DHedKPVjEfnTaRRajwRlpjSa7Bvxti_qZZ2MLlyw5RAzXXlW6rsrewQL_RLjxmqlcQvBrzQogpAUrtB=s640" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjeiRRQRO9A9jJBJFUwVRKwdSrOHCeAlHXevq5J6ySG19OaH3YcVyJt236rvc2IxIU5P2qKt69maggrvVsQDEGejElAoeu_82rqGhEtj1rg_DHedKPVjEfnTaRRajwRlpjSa7Bvxti_qZZ2MLlyw5RAzXXlW6rsrewQL_RLjxmqlcQvBrzQogpAUrtB=w640-h288" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Keterangan Foto. Sidang Dakwaan dengan Terdakwa Sumarto (Senin, 17 November 2021). Dok.BK</span></span></td></tr></tbody></table><span style="font-size: small;">Ke- 18 Terdakwa selaku pemberi suap ini diancam pidana sebagaimana daitur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a (atau Kedua Pasal 13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Namun dari 18 Terdakwa, Sumarto (berkasa perkara tersendiri) sudah lebih dahulu diadili dari 17 Terdakwa. Sementara Tersangka Doddy Kurniawan (Camat Krejengan), Tersangka Muhamad Ridwan (Camat Paiton) dan Tersangka Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo serta Tersangka Hasan Aminudin (DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem yang juga mantan Bupati Probolinggo), masih berada di “Hotel” Merah Putih KPK</span></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgVIBLYP7vOUNX06oXUHsWCRB443PTx4i7UdmGPL6-TPzMY3X9Diqt8vjno0b2fB6dBHo1ThWvDxXacV3Q4A3u7F7Kd9WrAoE_95vIRNG_P6J2V4TVpBohCewVQcUyKhVdQTvJruo0YwLBYt5TrjF-dua96KEBaHWyoNf6AQL3zxIARnm3loTxJrMAG=s640" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgVIBLYP7vOUNX06oXUHsWCRB443PTx4i7UdmGPL6-TPzMY3X9Diqt8vjno0b2fB6dBHo1ThWvDxXacV3Q4A3u7F7Kd9WrAoE_95vIRNG_P6J2V4TVpBohCewVQcUyKhVdQTvJruo0YwLBYt5TrjF-dua96KEBaHWyoNf6AQL3zxIARnm3loTxJrMAG=w640-h360" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;"><b>Tim JPU KPK<br /></b></span></span></td></tr></tbody></table><span style="color: red;"></span><span style="font-size: small;">Sementara Tersangka Doddy Kurniawan (Camat Krejengan), Muhamad Ridwan (Camat Paiton) dan Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo serta suaminya, Hasan Aminudin selaku anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem yang juga mantan Bupati Probolinggo adalah selaku Penerima suap dan dijerat Pasal Pasal 12 huruf a (atau Pasal 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</span><br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Baca juga:</span> </b></span><span style="color: #2b00fe;">Tertangkap Tangan KPK, Sumarto (PNS Kab. Probolinggo) Diadili - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/11/tertangkap-tangan-kpk-sumarto-diadili.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/11/tertangkap-tangan-kpk-sumarto-diadili.html</a><br /></span><br /><span style="font-size: small;">Sementara dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya adalah agenda Putusan Sela atas Eksepsi Penasehat Hukum 17 Terdakwa oleh Majelis Hakim yang diketuai Hakim Tongani, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Psters Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Sikan, S.Sos., SH dan Fitri Indriati, SH., MH yang dihadiri Tim JPU KPK Arif Suhermanto, dkk dan Tim Tim Panasehat Hukum para Terdakwa serta dihadiri oleh para Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinggi Jatinggi – Jawa Timur Cabang Surabaya karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019) </span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjNrwY3YYctm5xP2Sq1cO6l0UpJXXZKJKKda6YhFwAEj63dNUniXMRfwGcDIsxdS6VWb0jPd0aPMAqEfw-s8DiC-uDFH6DFziMeYc2s9mBzJOVuSo0kjBgJ8jhY0Ys23ZbSDRPZrBnFyKbfwNOI2odfB3hDMgAYQWUM2keLxgkTqFRkTG-GJskFecSq=s640" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="348" data-original-width="640" height="348" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjNrwY3YYctm5xP2Sq1cO6l0UpJXXZKJKKda6YhFwAEj63dNUniXMRfwGcDIsxdS6VWb0jPd0aPMAqEfw-s8DiC-uDFH6DFziMeYc2s9mBzJOVuSo0kjBgJ8jhY0Ys23ZbSDRPZrBnFyKbfwNOI2odfB3hDMgAYQWUM2keLxgkTqFRkTG-GJskFecSq=w640-h348" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Dalam putusan Sela, Majelis Hakim menolak keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang mengatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut umum tidak cermat dan tidak jelas karena para Terdakwa dipasksa. Sehingga Keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa haruslah ditolah<br /><br />“Perkara ini tetap dilanjutkan dan memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi,” ucap Ketua Majelis Hakim Tongani, SH., MH<br /><br />“Apakah Jaksa sudah siap,” tanya Majelis Hakim Tongani, SH., MH kepada JPU KPK, yang dijawab oleh JPU KPK Arif Suhermanto memohon waktu sepekan<br /><br />“Kami minta waktu satu minggu,” jawab JPU KPK Arif Suhermanto<span style="color: #2b00fe;"></span><br /><br />Sidangpun ditutup dan akan dilanjutkan kembali pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang akan dihadirkan JPU. (Jnt)</span></div>

News Tipikor Majelis Hakim Menolak Eksepsi 17 Terdakwa, Perkara Korupsi Suap Jual Beli Jabatan di Kab. Probolinggo Lanjut

  BERITA KORUPSI .CO – “Kuingin marah melampiaskan - Tapi kuhanyalah sendiri di sini - Ingin kutunjukkan pada siapa saja yang ada - Bahwa ha...

»

HAKORDIA 2021: Titik Nadir Pemberantasan Korupsi dan Merosotnya Integritas Pejabat Publik

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidGoXVMgUG1oUMsQX_Dayx4ojy83kfbMwNZ1X5g_ASLAaYTVp8Cblc-JqqR1hC-zHqD2GI6oeVAnIHwHCN9637kH9pHYyOSxWEUQB0UHUu3Psv5nKxccCU3y61L8W7xg07tctvoKGRMrg/s600/ICW.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidGoXVMgUG1oUMsQX_Dayx4ojy83kfbMwNZ1X5g_ASLAaYTVp8Cblc-JqqR1hC-zHqD2GI6oeVAnIHwHCN9637kH9pHYyOSxWEUQB0UHUu3Psv5nKxccCU3y61L8W7xg07tctvoKGRMrg/s16000/ICW.jpeg" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b></div><div style="text-align: justify;">Pemberantasan korupsi kian mendekati titik nadir. Fenomena state capture, dimana cabang-cabang kekuasaan negara semakin terintegrasi dengan kekuatan oligarki untuk menguasai sumber daya publik dengan cara-cara korup dan kemampuan untuk meruntuhkan sistem penegakan hukum terjadi di berbagai bidang. <br /><br />Demikian halnya dengan penanganan Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019), justru dimanfaatkan oleh sejumlah elit politik yang berkelindan dengan pelaku bisnis untuk meraup keuntungan di tengah kemerosotan ekonomi dan peningkatan masalah sosial. Apa yang telah dijanjikan oleh Pemerintah untuk memperkuat pemberantasan korupsi tidak terwujud. Sebaliknya, masyarakat terus menjadi korban atas kejahatan korupsi.<br /><br />Sejumlah survei terbaru yang telah dirilis berbagai lembaga telah menggambarkan situasi pemberantasan korupsi di Indonesia yang semakin mengkhawatirkan. Misalnya, Indeks Perilaku Antikorupsi 2021 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Temuannya menunjukkan adanya peningkatan praktik suap-menyuap yang dilakukan masyarakat saat mengakses pelayanan publik. Hal itu pun diperkuat oleh survei Litbang Kompas yang dirilis beberapa waktu lalu. Setidaknya hampir setengah dari total responden mengatakan perilaku korupsi semakin parah di tengah masyarakat. <br /><br />Sedangkan dari sisi negara, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia juga anjlok, baik skor maupun peringkatnya dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Bahkan, lembaga survei Indikator memberikan peringatan serius atas fenomena menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).<br /><br />Temuan-temuan di atas sebenarnya bukan hal mengejutkan lagi. Sebab, satu tahun terakhir masyarakat dapat secara jelas melihat agenda pemberantasan korupsi semakin dikesampingkan oleh negara. Bagaimana tidak, dari aspek penegakan hukum saja, kebijakan atau keputusan yang diambil justru semakin tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi yang sungguh-sungguh. Misalnya putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak pengujian materi UU KPK, penghapusan syarat memperketat remisi bagi pelaku korupsi oleh Mahkamah Agung, hingga vonis ringan atas kasus korupsi yang melibatkan pejabat politik.<br /><br />Agenda penguatan KPK sebagaimana disampaikan oleh Presiden jauh panggang dari api. Kebijakan politik revisi UU KPK, terpilihnya komisioner KPK bermasalah, pemecatan puluhan pegawai lembaga antirasuah secara ugal-ugalan melalui Tes Wawasan Kebangsaan mencerminkan bukti pelemahan anti-korupsi, alih-alih penguatan. Celakanya, Presiden tidak mengambil tindakan berarti, meskipun rekomendasi lembaga negara seperti Ombudsman dan Komnas HAM yang menemukan praktik pelanggaran serius atas TWK KPK .Bisa dikatakan, Presiden gagal menjadi panglima besar dalam agenda pemberantasan korupsi.<br /><br />Meredupnya kebijakan politik untuk memperkuat agenda pemberantasan korupsi dapat dipotret dari politik legislasi nasional. Sejumlah regulasi penting seperti Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal, dan Revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak pernah dimasukkan dalam program legislasi nasional prioritas.<br /><br />Merosotnya upaya pemberantasan korupsi berimbas pada semakin buruknya pengelolaan etika pejabat publik. Praktik rangkap jabatan publik, menyatunya kepentingan politik dan bisnis, seperti konflik kepentingan pejabat dalam bisnis PCR dan obat-obatan dalam penanganan pandemi COVID-19 menjadi bukti konkret melemahnya tata kelola pemerintahan.<br /><br />Momentum Hari Antikorupsi Dunia ini patut kita rayakan dengan kesedihan. Pada saat yang sama, masyarakat perlu menyadari bahwa menyandarkan harapan tinggi pada negara untuk memberantas korupsi akan jatuh pada mimpi belaka. Karena korupsi selalu mengorbankan kita sebagai warga masyarakat, momentum hari Antikorupsi Dunia ini dapat menjadi titik balik perlawanan masyarakat terhadap korupsi. Mari perkuat suara kita, mari kita perkuat peran kita untuk melawan korupsi.<br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sumber: ICW (Indonesia Corruption Watch)</div><div style="text-align: justify;">Editor: Jent <br /></div>

News Tipikor HAKORDIA 2021: Titik Nadir Pemberantasan Korupsi dan Merosotnya Integritas Pejabat Publik

BERITA KORUPSI .CO - Pemberantasan korupsi kian mendekati titik nadir. Fenomena state capture, dimana cabang-cabang kekuasaan negara semakin...

»