17 Calon Pejabat Desa di Kab. Probolinggo Yang Tertangkap Tangan KPK Diadili

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#18 dari 22 Tersangka Korupsi Tangkap Tangan KPK kini sudah diadili (1 Terdakwa diadili terlebih dahulu), dan 4 Tersangka lainnya yaitu Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo, Hasan Aminudin (DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem yang juga mantan Bupati Probolinggo), Doddy Kurniawan (Camat Krejengan) dan Muhamad Ridwan (Camat Paiton) masih berada di “Hotel” Merah Putih KPK# </span></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizvRbId9bTe3EhUVLK97YHTLmnsfpESEccK_al3bcKjcTDh9b8Wm8tVG_wnVrOwQI3sJr3jBgZFn88rVc3GO729SUNn59TJcY9mEyIgaw1XLEp5XNbZSQtvcs-blq_vY7HSGKRW9fyDIk/s800/a.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="800" data-original-width="800" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizvRbId9bTe3EhUVLK97YHTLmnsfpESEccK_al3bcKjcTDh9b8Wm8tVG_wnVrOwQI3sJr3jBgZFn88rVc3GO729SUNn59TJcY9mEyIgaw1XLEp5XNbZSQtvcs-blq_vY7HSGKRW9fyDIk/w640-h640/a.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />“Mimpi indah menjadi derita karena ambisi jabatan dan duit”. Kalimat inilah yang mungkin dialami oleh 18 orang ASN (paratur spil negera) atau yang dulu dikenal dengan sebuan PNS (pegawai negeri spil) calon Pejabat Desa di wilayah Kecamatan Krejengan dan Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo<br /><br />Ke- 18 orang ASN itu adalah; 1. Sumarto, 2. Ali Wafa, 3. Mawardi, 4. Mashudi, 5. Maliha, 6. Mohammad Bambang, 7. Masruhen, 8. Abdul Wafi, 9. Kho’im, 10. Ahkmad Saifullah, 11. Jaelani, 12. Uhar, 13. Nurul Hadi (Kecamatan Krejengan, dimana Tersangka Doddy Kurniawan sebagai Camat), 14. Nuruh Huda, 15. Hasan, 16. Sahir, 17. Sugito dan 18. Samsudin (Kecamatan Paiton, dimana Tersangka Muhamad Ridwan sebagai Camat Paiton)<br /><br />Karena ambisi ingin menduduki jabatan walau hanya sekedar Pejabat Desa selama waktu 6 bulan sambil menunggu pelaksanaan pelihan Kepala Desa, sehingga 17 dari 18 ASN inipun bersedia memberikan sejumlah uang kepada Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari melalui suaminya, Hasan Aminuddin sebagai anggota DPR RI yang juga mantan Bupati Probolinggo yang digantikan istrinya. Dan bahkan ada ASN yang menawarkan diri untuk diangkat sebagai Pejabat Desa serta bersedia pula memberikan sejumlah duit<br /><br />Dari 17 ASN ini terdiri dari 2 Kecamatan, yaitu Kecamatan Krejengan sebanyak 12 orang yang dikoordinir oleh Sumarto atas perintah Doddy Kurniawan sebagai Camat, dan 5 ASN dari Kecamatan Paiton yang yang dikoordinir langsung oleh Muhamad Ridwan selaku Camat. <br /><br />Doddy Kurniawan dan Muhamad Ridwan, sebelumnya sudah mendapat tugas dari suami Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari yaitu Hasan Aminuddin. Karena peran Hasan Aminuddin sangatlah besar untuk mengusulkan seseorang diangkat menjadi Pejabat Desa oleh istrinya sebagai Bupati Probolinggo<br /><br />Nah, setelah uang terkumpul di tangan Sumarto dari 12 orang ASN di Kecamatan Krejengan, kemudian diserahkanlah ke Camat Doddy Kurniawan, dan begitu juga ke 5 ASN di Kecamatan Paioton yang menyerahkan uang ke Camat Muhamad Ridwan. Dan bahkan Camat Muhamad Ridwanpun bersedia untuk menggunakan uangnya terlebih dahulu membantu ASN yang dicalonkan sebagai Pejabad Desa. <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiK6cyenJn3r2H_j6lu-bU5EW6_HBlnlwjx64I8O7V55-2qQQUxl5OglOh3xMeQzlJWInxeKzYLbVsYcVolx7zt1AdBevdEb2UHc1XtFyabu8ZYLdPeuY2D5D1XdTmlGgHt6BmJ9AxfL-s/s932/15.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="528" data-original-width="932" height="362" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiK6cyenJn3r2H_j6lu-bU5EW6_HBlnlwjx64I8O7V55-2qQQUxl5OglOh3xMeQzlJWInxeKzYLbVsYcVolx7zt1AdBevdEb2UHc1XtFyabu8ZYLdPeuY2D5D1XdTmlGgHt6BmJ9AxfL-s/w640-h362/15.jpg" width="640" /></a></div>Uang yang terkumpul ditangan Kedua Camat terbut, sesuai kesepatakan akan diserahkan ke Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari melalui suaminya melalui Hasan Aminuddin. Karena peran Hasan Aminuddin untuk menentukan seseorang diangak menjadi Pejabat Desa sangatlah besar sekalipun bukan lagi menjabat sebagai Bupati<br /><br />Lalu apakah hal ini hanya terjadi di Kabupaten Probolinggo? Apakah pengangkatan seseorang pejabat di lingkungan Pemerintah daerah oleh kepala daerah hanya di lakukan oleh Bupati Probolinggo, sementara kepala daerah yang lain bersih?. Dari beberapa kasus Korupsi yang meneyeret kepala daerah sebagai terdakwa kasus korupsi, hampir rata-rata juga melakukan seperti apa yang terjadi di Kabupaten Probolinggo. Mungkin karena “Sri Dewi” tidak berpihak kepada Bupati Probolinggo dkk sehingga tertangkap tangan KPK<br /><br />Nah, ibarat Peribahasa. “Maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Bermimpi duduk dikursi jabatan sebagai Pejabat Kepala Desa, namun karena salah cara mau duduk di kursi jabatan akhirnya masuk “jurang” alis penjara. <br /><br />Karena sebelum dilantik sebagai Pejabat Desa, sejumlah petugas dari lembaga Anti Rasuah sudah datang secara tiba-tiba ibarat petir disiang bolong mengagetkan sejumlah orang di Kabupaten Probolinggo sekira pukul 10.00 waktu Indonesia bagian barat tepatnya pada tanggal 29 Agustus 2021.<br /><br />Kedatangan lembaga Anti Rasuah di Kabupaten Prolinggo, Minggu, 29 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIBB, langsung meringkus Sumarto, Doddy Kurniawan, Ali Wafa, Mawardi, Mashudi, Maliha, Mohammad Bambang, Masruhen, Abdul Wafi, Kho’im, Ahkmad Saifullah, Jaelani, Uhar, Nurul Hadi, Nuruh Huda, Hasan, Sahir, Sugito dan Samsudin kemudian  Muhamad Ridwan, Hasan Aminuddin serta Bupati Pasuruan Puput Tantriana Sari <br /><br />Setelah penyidik KPK meringkus Bupati Pasuruan Puput Tantriana Sari dkk, kemudian dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah selaku pemberi suap jual beli jabatan sebanyak 18 orang yaitu; 1. Sumarto, 2. Ali Wafa, 3. Mawardi, 4. Mashudi, 5. Maliha, 6. Mohammad Bambang, 7. Masruhen, 8. Abdul Wafi, 9. Kho’im, 10. Ahkmad Saifullah, 11. Jaelani, 12. Uhar, 13. Nurul Hadi, 14. Nuruh Huda, 15. Hasan, 16. Sahir, 17. Sugito dan 18. Samsudin <br /><br />Sementara Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo, Hasan Aminudin (anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem yang juga mantan Bupati Probolinggo), Doddy Kurniawan (Camat Krejengan) dan Muhamad Ridwan (Camat Paiton) adalah selaku penerima suap jual beli jabatan<br /><br />Mimpi indah bagi 18 orang ASN dari Kecamatan Krejengan dan Kecamatan Paiton inipun  berubah seketika menjadi derita. Hal yang sama juga dialami oleh Doddy Kurniawan selaku Camat Krejengan dan Muhamad Ridwan selaku Camat Paiton</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPdjsts-VIJpA7IWvMNTwOeFbuM8dbLYQPx1zwB60VMTabLIzyEpcpIppisFBuz0LOi3SktnSxc8qKh0UzblVIm5Y-k2XrYtcM3Nb61o1v2SylPDiyn_Lu6TCCuN4iz-ncMNHOsZTAVSI/s640/IMG20211117101441+++++sumarto.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPdjsts-VIJpA7IWvMNTwOeFbuM8dbLYQPx1zwB60VMTabLIzyEpcpIppisFBuz0LOi3SktnSxc8qKh0UzblVIm5Y-k2XrYtcM3Nb61o1v2SylPDiyn_Lu6TCCuN4iz-ncMNHOsZTAVSI/w640-h288/IMG20211117101441+++++sumarto.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Keterangan Foto. Sidang Dakwaan dengan Terdakwa Sumarto (Senin, 17 November 2021)/Dok.BK</span></span><br /></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;">Yang lebih bermimpi buruk adalah Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo dan Hasan Amanuddin selaku anggota DPR RI. Karena kapal yang dinahkodai Puput Tantriana Sari tenggelam ditengah lautan alias masuk penjara jauh sebelum masa jabatannya berakhir. Puput Tantriana Sari tidak lagi duduk bersama dengan pejabat Forkpimda Kabupaten Probolinggo untuk membahas berbagai kepentingan masyarakat<br /></div><div><div style="text-align: justify;"><br />Begitu juga dengan suaminya, Hasan Aminuddin, tak lagi duduk di kursi empuk di gedung Senayan sebagai anggota Dewan yang terhormat bersama anggota Dewan lainnya untuk membahas berbagai hal bagi kepentingan rakyat Indonesia. <br /><br />Puput Tantriana Sari dan Hasan Aminuddin bersama 22 orang lainnya hanya bisa meratapi “mengapa ini terjadi, mimpi indah menjadi derita”.<br /><br />Dari 22 orang yang diringkus KPK, 18 orang diantaranya saat ini sudah diadili sebagai Terdakwa pemberi suap, yaitu Sumarto (perkara tersendiri dan diadili terlebih dahulu padaRabu, 17 Nopember 2021). <br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> <span style="color: #2b00fe;">Tertangkap Tangan KPK, Sumarto (PNS Kab. Probolinggo) Diadili - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/11/tertangkap-tangan-kpk-sumarto-diadili.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/11/tertangkap-tangan-kpk-sumarto-diadili.html</a></span><br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Kemudian pada Selasa, 23 November 2021, menyusul diadili sebagai Terdakwa pemberi suap adalah Ali Wafa, Mawardi, Mashudi, Maliha, Mohammad Bambang, Masruhen, Abdul Wafi, Kho’im, Ahkmad Saifullah, Jaelani, Uhar, Nurul Hadi (satu berkas perkara), serta Nuruh Huda, Hasan, Sahir, Sugito dan Samsudin (satu berkas perkara) <br /><br />Ke- 18 Terdakwa inipu diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a (atau Kedua Pasal 13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Sementara Tersangka Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo, Tersangka Hasan Aminudin (DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem yang juga mantan Bupati Probolinggo), Tersangka Doddy Kurniawan (Camat Krejengan) dan Tersangka Muhamad Ridwan (Camat Paiton) masih berada di “Hotel” Merah Putih KPK<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhn-ZDAI6wixiykmQenzxkz00F7ztqxa7XczkPlfOL9-j1g7J0m-HBOXxOBa5SnjK-erKLrheAGrgidneXigeBQVkUzNxMavNoKkS5RbQzcaNcpE0qB_cdTsIOFSG6cnConFCpiTyZ38Jc/s1210/b.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1210" data-original-width="901" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhn-ZDAI6wixiykmQenzxkz00F7ztqxa7XczkPlfOL9-j1g7J0m-HBOXxOBa5SnjK-erKLrheAGrgidneXigeBQVkUzNxMavNoKkS5RbQzcaNcpE0qB_cdTsIOFSG6cnConFCpiTyZ38Jc/w477-h640/b.jpg" width="477" /></a></div>Dan hari ini, Selasa, 23 Nopember 2021, JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Arif Suhermanto, Wawan Yunarwanto, Iriawan Agustiartono, Riniyati Karnasih, Meyer Volmar Simanjuntak, Yoga Pratomo, Nur Haris Arhadi dan Handry Sulistiawan menyeret Ali Wafa, Mawardi, Mashudi, Maliha, Mohammad Bambang, Masruhen, Abdul Wafi, Kho’im, Ahkmad Saifullah, Jaelani, Uhar, Nurul Hadi, serta Nuruh Huda, Hasan, Sahir, Sugito dan Samsudin ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur untuk diadili sebagai Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi suap masing-masing sebesar Rp20 juta terhadap Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari melalui Hasan Aminudin yang Tertangkap Tangan KPK</div><div style="text-align: justify;"> pada Minggu, 29 Agustus 2021 <br /></div><div style="text-align: justify;">Pada persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya adalah agenda pembacaan surat dakwaan oleh Tim JPU KPK terhadap para Terdakwa dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Tongani, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Psters Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Sikan, S.Sos., SH dan Fitri Indriati, SH., MH yang dihadiri para Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinggi Jatinggi – Jawa Timur Cabang Surabaya karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019) dengan dihadiri langsung oleh Tim Panasehat Hukum para Terdakwa<br /><br />Persidangan berlangsung dalam 2 Session, yang pertama adalah pembacaan surat dakwaan JPU KPK terhadap 5 Terdakwa, yaitu Terdakwa I Nurul Huda, Terdakwa II Hasan, Terdakwa III Sahir,  Terdakwa IV Sugito dan Terdakwa V Samsudin<br /><br />Kemudian dilanjutkan sidang pembacaan dakwaan terhadap 12 Terdakwa, yakni Terdakwa I Ali Wafa, Terdakwa II Mawardi, Terdakwa III Mashudi, Terdakwa IV Maliha, Terdakwa V Mohammad Bambang,  Terdakwa VI Masruhen, Terdakwa VII Abdul Wafi, Terdakwa VIII Kho’im, Terdakwa IX Ahkmad Saifullah, Terdakwa X Jaelani,  Terdakwa XI Uhar,  dan Terdakwa XII Nurul Hadi,<br /><br />Dalam surat dakwaannya JPU KPK mengatakan, bahwa pada tahun 2021, Puput Tantriana Sari memberitahukan kepada para camat tentang kewenangan dari Hasan Aminudin yang merupakan suami dari Puput Tantriana Sari sekaligus mantan Bupati Probolinggo, dimana untuk pengusulan, penilaian dan penetapan (ACC) Penjabat Kepala Desa (Kades) akan dilakukan oleh Hasan Aminudin untuk kemudian di setujui oleh Puput Tantriana Sari <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghWrYo7wsn_u9MVzrrVOoxW5KI_o48EXqy-lnQTtJFiItuFekmAPGT2ud82xF4LgU4E6LZuIJrKf1hp9Eo4jb3t477-MEAM3YvBjDqR_XpPwtzrhjHTtgmxTu_CFfdF5S-jFGH8vC5J4k/s1040/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghWrYo7wsn_u9MVzrrVOoxW5KI_o48EXqy-lnQTtJFiItuFekmAPGT2ud82xF4LgU4E6LZuIJrKf1hp9Eo4jb3t477-MEAM3YvBjDqR_XpPwtzrhjHTtgmxTu_CFfdF5S-jFGH8vC5J4k/w640-h360/1.jpg" width="640" /></a></div>Padahal Hasan Aminudin adalah anggota DPR RI dan tidak memiliki kewenangan dalam pengangkatan dan pemberhentian pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.<br /><br />Pada bulan Agustus 2021, Puput Tantriana Sari mengetahui adanya 253 (dua ratus lima puluh tiga) Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya dan akan dilakukan pemilihan Kepala Desa secara serentak pada bulan Desember 2021, namun Puput Tantriana Sari mengeluarkan kebijakan pelaksanaannya diundur sampai bulan Februari 2022<br /><br />Sehingga akan terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa kurang lebih selama 6 (enam) bulan. Oleh karena itu, diperlukan Penjabat Kepala Desa yang diangkat oleh Bupati sampai adanya Kepala Desa terpilih. <br /><br />Untuk pemenuhan Penjabat Kepala Desa tersebut, Puput Tantriana Sari meminta Hasan Aminuddi melakukan seleksi dan penentuan calon-calon Penjabat Kepala Desa yang diusulkan melalui camat masing-masing wilayah kecamatan, yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang ada pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo.<br /><br />Padahal Hasan Aminuddin adalah anggota DPR RI dan tidak memiliki kewenangan dalam pengangkatan dan pemberhentian pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.<br /><br />Selanjutnya, pada awal bulan Agustus 2021, atas sepengetahuan dari Puput Tantriana Sari, Hasan Aminuddi melakukan pertemuan dengan beberapa camat dan memberikan arahan terkait usulan calon Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan struktural dilingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo sekaligus meminta para calon Penjabat Kepala Desa memberikan uang untuk Puput Tantriana Sari yang dikumpulkan kepada camat berdasarkan nilai besaran hasil sewa tanah bengkok desa.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijEy9kHQzMeaZbVRhopJBWfEY0Dr0I4RukY6cshqJgVBvT6PsWVygW64_Zndy3WWisqWui_UqSttw6a58H5xXrV08dtmo9UFGnsGZESzjs9txUOPO7q4P6aTGJpRB6Lmp3zgjomO615j8/s891/14..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="484" data-original-width="891" height="348" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijEy9kHQzMeaZbVRhopJBWfEY0Dr0I4RukY6cshqJgVBvT6PsWVygW64_Zndy3WWisqWui_UqSttw6a58H5xXrV08dtmo9UFGnsGZESzjs9txUOPO7q4P6aTGJpRB6Lmp3zgjomO615j8/w640-h348/14..jpg" width="640" /></a></div>Pemberian uang tersebut, akan menjadi pertimbangan bagi Hasan Aminudin untuk melakukan persetujuan karena tanpa persetujuan Hasan Aminudin, Puput Tantriana Sari tidak akan mengeluarkan surat keputusan pengangkatan.<br /><br />Menindaklanjuti pertemuan dengan Hasan Aminudin, pada tanggal 23 Agustus 2021, Muhammad Ridwan mengadakan kegiatan apel pagi terhadap Pegawai Kantor Kecamatan Paiton dengan menyampaikan adanya 12 (dua belas) Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya sehingga diperlukan Penjabat Kepala Desa yang diambil dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Probolinggo dan akan dilakukan pengangkatan oleh Bupati Puput Tantriana Sari<br /><br />Setelah disetujui dan direkomendasikan oleh Hasan Aminudin dengan kesanggupan memberikan uang kurang lebih sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Atas hal tersebut Terdakwa III Sahir dan Terdakwa V Samsudin menyanggupinya sehingga Muhammad Ridwan memasukkannya kedalam list / daftar usulan, dimana Terdakwa III mengatakan “siap ikut Pak Camat”.<br /><br />Kemudian untuk menindaklanjuti kesediaan Terdakwa III dan Terdakwa V tersebut, Muhammad Ridwan memerintahkan Abdul Hamid, Abdul Bari dan Absyr Wahyudi untuk menghubungi Para Terdakwa agar menyiapkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)-nya dan uang kurang lebih sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah).<br /><br />Pada Tanggal 26 Agustus 2021, Terdakwa I Nurul Huda melakukan pertemuan dengan Abdul Bari selaku Sekretaris Camat Paiton, dalam pertemuan tersebut Abdul Bari menyampaikan bahwa Terdakwa I Nurul Huda akan di usulkan menjadi Penjabat Kepala Desa, atas penyampaian tersebut Terdakwa I Nurul Huda menyatakan bersedia.<br /><br />Mengetahui adanya usulan Penjabat Kepala Desa di lingkup Kecamatan Paiton, Terdakwa II Hasan yang merupakan pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo, pada sekitar bulan Agustus 2021 menemui Muhammad Ridwan dan menyampaikan keinginannya untuk di usulkan menjadi Penjabat Kepala Desa, <br /><br />tas hal tersebut Muhammad Ridwan menyampaikan agar Terdakwa II Hasan menyiapkan uang kurang lebih sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa II Hasan menyanggupinya. <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvv4FbAM8JsjwXrhxKTS_kQwDwD8CG2l3QwmGqBtJohEs2ebEHulJ5RMGKS7u2gsa2Fc1yXxFsJ6Mrk-gGD4ZsJuJhvvVqaxohqaRsIUWEhtNh2_73rpWskLcgT6C-di9sIPb3sm3ozak/s1040/3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvv4FbAM8JsjwXrhxKTS_kQwDwD8CG2l3QwmGqBtJohEs2ebEHulJ5RMGKS7u2gsa2Fc1yXxFsJ6Mrk-gGD4ZsJuJhvvVqaxohqaRsIUWEhtNh2_73rpWskLcgT6C-di9sIPb3sm3ozak/w640-h360/3.jpg" width="640" /></a></div>Pada sekira tanggal 27 Agustus 2021, Terdakwa IV Sugito melakukan pertemuan dengan Abdul Hamid selaku pegawai Kecamatan Paiton, dalam pertemuan tersebut Abdul Hamid  menyampaikan bahwa Terdakwa IV Sugito diusulkan sebagai Penjabat Kepala Desa di Kecamatan Paiton dan harus menyetorkan uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk Puput Tantriana Sari melalui Hasan Aminuddin dan Muhammad Ridwan, atas penyampaian Abdul Hamid tersebut Terdakwa IV Sugito menyanggupinya, <br /><br />Selanjutnya Terdakwa IV Sugito menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan uang sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada Abdul Hamid<br /><br />untuk menindaklanjuti kesediaan Terdakwa V Samsudin diusulkan menjadi Penjabat Kepala Desa di lingkup Kecamatan Paiton, selanjutnya pada sekitar bulan Agustus 2021, Terdakwa V Samsudin melakukan pertemuan dengan Abdul Hamid dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa V Samsudin menyerahkan dokumennpersyaratan, sedangkan terkait dengan uang yang akan diserahkan kepada Puput Tantriana Sari, Terdakwa V Samsudin menyampaikan agar uang tersebut dibayarkan oleh Muhammad Ridwan terlebih dahulu. <br /><br />Setelah Para Terdakwa bersedia untuk diusulkan sebagai Penjabat Kepala Desa di wilayah Kecamatan Paiton dengan syarat memberikan uang kepada Puput Tantriana Sari melalui Hasan Aminuddin dan Muhammad Ridwan, selanjutnya agar proses pengisian Penjabat Kepala Desa di wilayah Paiton dapat segera memperoleh persetujuan dari Puput Tantriana Sari melalui Hasan Aminuddin, <br /><br />Maka Muhammad Ridwan selaku Camat yang mendapatkan tugas membuat usulan tersebut segera mengajukan usulannya kepada Hasan Aminuddin sehingga untuk memenuhi syarat pemberian uang kepada Puput Tantriana Sari melalui Hasan Aminuddin tersebut, maka Para Terdakwa yang belum sanggup menyerahkan uang akan dibayarkan terlebih dahulu oleh Muhammad Ridwan</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAleF1ChAi7YD9tFad_cL-kAzy1Nxqjdubkwj_vXJuu-A41ROsv452Jn5dSpnwDeS_3OkOdwtF437ERFOLrRPZxNlnmzPEsEGvZClWZxVzjJ74eGRJUUmiH3sTAmYGsnvW9UxFMeOM2Sk/s932/15.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="528" data-original-width="932" height="362" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAleF1ChAi7YD9tFad_cL-kAzy1Nxqjdubkwj_vXJuu-A41ROsv452Jn5dSpnwDeS_3OkOdwtF437ERFOLrRPZxNlnmzPEsEGvZClWZxVzjJ74eGRJUUmiH3sTAmYGsnvW9UxFMeOM2Sk/w640-h362/15.jpg" width="640" /></a></div>Sehingga terkumpul sejumlah uang sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan perincian; Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dari Terdakwa IV Sugito dan Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dari Terdakwa I Nurul Huda, Terdakwa II Hasan, Terdakwa III Sahir dan Terdakwa V Samsudin, yang sumber dananya atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa I Nurul Huda. Terdakwa II Hasan, Terdakwa III Sahir dan Terdakwa V Samsudin disediakan terlebih dahulu oleh Muhammad Ridwan. <br /> </div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Adapun usulan Penjabat Kepala Desa untuk Para Terdakwa yaitu:<br />a. Terdakwa I Nurul Huda yang diusulkan menjadi Penjabat Kepala Desa Kalikajar Wetan, <br />b. Terdakwa II Hasan yang diusulkan menjadi Penjabat Kepala Desa Randu Tatah, <br />c. Terdakwa III Sahir yang diusulkan menjadi Penjabat Kepala Desa Pondok Kelor, <br />d. Terdakwa IV Sugito yang diusulkan menjadi Penjabat Kepala Desa Sumberanyar dan <br />e. Terdakwa V Samsudin yang diusulkan menjadi Penjabat Kepala Desa Binor<br /><br />Hal itu sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 141/264/426.412/2021 tanggal 30 Agustus 2021 perihal Usulan Calon Penjabat Kepala Desa (PJ) yang ditandatangani oleh Muhammad Ridwan selaku Camat Paiton Kabupaten Probolinggo<br /><br />Selanjutnya sekitar tanggal 28 Agustus 2021, Muhammad Ridwan menemui Hasan Aminuddin  di rumah Jalan A. Yani Mayangan Kabupaten Probolinggo mengajukan usulan Penjabat Kepala Desa di daerah Kecamatan Paiton serta menyampaikan bahwa uang dari para calon Penjabat Kepala Desa sebanyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) telah terkumpul<br /><br />Untuk itu Hasan Aminuddin  atas sepengetahuan Puput Tantriana Sari memberikan persetujuan dengan cara memberikan disposisi “ACC” dan paraf pada surat nomor 141/264/426.412/2021 perihal Usulan Calon Pejabat Kepala Desa (PJ) tertanggal 30 Agustus 2021 serta memerintahkan agar uang di simpan dahulu. <br /><br />Pada tanggal 29 Agustus 2021, setelah uang untuk Puput Tantriana Sari telah di terima melalui Muhammad Ridwan, sekitar pukul 11.00 WIB Muhammad Ridwanmendapat perintah dari Hasan Aminuddin  yang disampaikan melalui ajudannya Pitra Jaya Kusuma agar nanti malam saat menghadap Hasan Aminuddin  tidak membawa uang dulu, uangnya diserahkan dilain waktu saja dan perintah tersebut disampaikan Muhammad Ridwan kepada camat lainnya yang akan menghadap Hasan Aminuddin  .</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgN3KUlDDXETXjbPBmuqvziIF_1q4FT52jPt6PcI3Zgh92YGV5l5lfPujbPtiGjSV1LesuL-TxZLik3__aPpRPYrNF87cUzZAIOByPMHNsWBI_aYyXImv3ArSqPkJ2E16GmUz2-P4IQ2pI/s891/14..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="484" data-original-width="891" height="348" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgN3KUlDDXETXjbPBmuqvziIF_1q4FT52jPt6PcI3Zgh92YGV5l5lfPujbPtiGjSV1LesuL-TxZLik3__aPpRPYrNF87cUzZAIOByPMHNsWBI_aYyXImv3ArSqPkJ2E16GmUz2-P4IQ2pI/w640-h348/14..jpg" width="640" /></a></div>Bahwa perbuatan Para Terdakwa memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang masing-masing sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada Puput Tantriana Sari melalui Hasan Aminuddin dan Muhammad Ridwan, dimaksudkan agar Puput Tantriana Sari  mengangkat Para Terdakwa menjadi Penjabat Kepala Desa sebagaimana usulan yang diajukan, yang bertentangan dengan kewajiban Puput Tantriana Sari sebagaimana dimaksud dalam :<br /><br />1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.<br />a. Pasal 67 Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi: Huruf e : “menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik”.<br /><br />b. Pasal 76 ayat (1), Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilarang : Huruf a : “ membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;”<br /><br />Huruf e : “melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan”<br /><br />2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam Pasal 5 angka 4 yang menentukan : “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme”; <br /><br />Dan Pasal 5 angka 6 yang menentukan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” Jo. Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo Pasal 76 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Derah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<br /><br />Perbuatan Terdakwa Nurul Huda, bersama-sama dengan Terdakwa II Hasan, Terdakwa III Sahir, Terdakwa IV Sugito dan Terdakwa V Samsudin merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 ayat (1) huruf a (atau Dakwaan Kedua Pasal 13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.<br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-large;">Selanjutnya.... </span></span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9o7fYLRyFHkG4C6-VxC5HX3NtvwlBcf9e_X-9tVUj7k8fed61otjVVfutsPMw_td_c7AkggyHbIf5BsIHM4IiWGI8j7qMf7WgsfkxCVx7MQVKA6HnZahCp1obzQdXa08-Bsg72rMf8eI/s986/16..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="509" data-original-width="986" height="330" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9o7fYLRyFHkG4C6-VxC5HX3NtvwlBcf9e_X-9tVUj7k8fed61otjVVfutsPMw_td_c7AkggyHbIf5BsIHM4IiWGI8j7qMf7WgsfkxCVx7MQVKA6HnZahCp1obzQdXa08-Bsg72rMf8eI/w640-h330/16..jpg" width="640" /></a></div>Dalam sidang Session ke II dengan 12 Terdakwa, JPU KPK dalam surat dakwaannya mengatakan, pada bulan Agustus 2021, PUPUT TANTRIANA SARI mengetahui adanya 253 Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya dan akan dilakukan pemilihan Kepala Desa secara serentak pada bulan Desember 2021, namun PUPUT TANTRIANA SARI mengeluarkan kebijakan pelaksanaannya diundur sampai bulan Februari 2022 sehingga akan terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa kurang lebih selama 6 (enam) bulan. Oleh karena itu, diperlukan Penjabat Kepala Desa yang diangkat oleh Bupati sampai adanya Kepala Desa terpilih. <br /><br />Untuk pemenuhan Penjabat Kepala Desa tersebut, PUPUT TANTRIANA SARI meminta HASAN AMINUDDIN melakukan seleksi dan penentuan calon-calon Penjabat Kepala Desa yang diusulkan melalui camat masing-masing wilayah kecamatan, yang berasal dari pegawai negeri sipil yang ada pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo.<br /><br />Selanjutnya, pada awal bulan Agustus 2021, atas sepengetahuan dari PUPUT TANTRIANA SARI, HASAN AMINUDDIN melakukan pertemuan dengan beberapa camat dan memberikan arahan terkait usulan calon Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan struktural dilingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo sekaligus meminta para calon Penjabat Kepala Desa memberikan uang untuk PUPUT TANTRIANA SARI yang dikumpulkan kepada camat berdasarkan nilai besaran hasil sewa tanah bengkok desa. Pemberian uang tersebut, <br /><br />Akan menjadi pertimbangan bagi HASAN AMINUDDIN untuk melakukan persetujuan karena tanpa persetujuan HASAN AMINUDDIN, PUPUT TANTRIANA SARI tidak akan mengeluarkan surat keputusan pengangkatan.<br /><br />Pada tanggal 6 Agustus 2021, HASAN AMINUDDIN melalui PITRA JAYA KUSUMA menghubungi DODDY KURNIAWAN selaku Camat Krejengan, menyampaikan agar pada tanggal 7 Agustus 2021 DODDY KURNIAWAN menghadap dirinya di Pendopo Bupati (rumah dinas Bupati Probolinggo) yang beralamat di Jl. Ahmad Yani, Probolinggo bersama Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya tanggal 9 September 2021, <br /><br />Kemudian keesokannya tanggal 7 Agustus 2021 DODDY KURNIAWAN bersama 12 (dua belas) Kepala Desa menghadap HASAN AMINUDDIN dan dalam pertemuan tersebut, HASAN AMINUDDIN menyampaikan terima kasih kepada 12 Kepala Desa yang akan berakhir jabatannya dan meminta DODDY KURNIAWAN untuk menyiapkan usulan calon Penjabat Kepala Desa dan uang untuk PUPUT TANTRIANA SARI </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjIu1iUhely5ULGMCBjg9eTGFDmgiagGyXRnN9nzf8ARmJx1LWLeREyvxjxWsVj9D7i5BZ7pFu42kdUPdPLBWWkflC-WRiYxKzaa57O-ABabTmhBM_rFnPavUjgPMWGzKPTxxn1fxUkSc/s1040/3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjIu1iUhely5ULGMCBjg9eTGFDmgiagGyXRnN9nzf8ARmJx1LWLeREyvxjxWsVj9D7i5BZ7pFu42kdUPdPLBWWkflC-WRiYxKzaa57O-ABabTmhBM_rFnPavUjgPMWGzKPTxxn1fxUkSc/w640-h360/3.jpg" width="640" /></a></div>Dimana besaran uang yang diberikan senilai hasil sewa tanah bengkok desa kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena sebelumnya DODDY KURNIAWAN telah mengajukan SUMARTO sebagai Penjabat Kepala Desa Karangren dan telah diangkat oleh Bupati PUPUT TANTRIANA SARI dengan menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui HASAN AMINUDDIN.<br /><br />Setelah pertemuan dengan HASAN AMINUDDIN tersebut, sebagai tindak lanjutnya DODDY KURNIAWAN menyuruh PERMANA HERMANI JOEDHIANTO selaku Kasi Pembangunan Kecamatan Krejengan untuk membuat daftar calon Penjabat Kepala Desa, dan menginformasikan kepada para staf pegawai negeri sipil di Kantor Kecamatan Krejengan yang bersedia untuk diusulkan menjadi Penjabat Kepala Desa pada 13 (tiga belas) Desa di Kecamatan Krejengan yakni Desa Petemon, Desa Jatiurip, Desa Opo-Opo, Desa Kamal Kuning, Desa Tanjungsari, Desa Krejengan, Desa Sentong, Desa Gebangan, Desa Seboro, Desa Kedung Caluk, Desa Wedoro, Desa Sumber Katimoho dan Desa Dawuhan.<br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WIB DODDY KURNIAWAN mengumpulkan para stafnya diruangan kerja camat yang dihadiri oleh Terdakwa I ALI WAFA, Terdakwa II MAWARDI, Terdakwa IV MALIHA, Terdakwa V MOHAMMAD BAMBANG, Terdakwa VI MASRUHEN, Terdakwa VIII KHO’IM, Terdakwa IX AKHMAD SAIFULLAH, Terdakwa X JAELANI, Terdakwa XI UHAR dan MUSLIH. Selanjutnya dari 13 (tiga belas) Desa, dikarenakan HAIRUL ANWAR sebagai calon Kades untuk Desa Opo-Opo akan menghadap sendiri kepada HASAN AMINUDIN, <br /><br />Maka DODDY KURNIAWAN hanya menyampaikan 12 (dua belas) jabatan Kepala Desa dengan membacakan draft daftar posisi Para Terdakwa yang akan diusulkan sebagai Penjabat Kepala Desa. Untuk dapat diusulkan dan diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa tidak ada yang gratis, tetapi harus memberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Bupati PUPUT TANTRIANA SARI melalui HASAN AMINUDDIN dan sesuai kesepakatan, uang tersebut diserahkan kepada DODDY KURNIAWAN. Atas penyampaian dari DODDY KURNIAWAN tersebut, <br /><br />Kemudian Para Terdakwa menyetujuinya sedangkan MUSLIH tidak bersedia di calonkan menjadi Penjabat Kepala Desa Kamal Kuning. Bahwa dikarenakan tidak mengikuti pertemuan, Terdakwa III MASHUDI, Terdakwa VII ABDUL WAFI, dan Terdakwa XII NURUL HADI datang menemui DODDY KURNIAWAN dan mendapat informasi yang sama dengan yang disampaikan kepada para terdakwa lainnya bahwa untuk dapat menduduki jabatan sebagai Penjabat Kepala Desa agar memberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Atas tawaran tersebut, ketiga Terdakwa menerima dan menyanggupinya. <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNM8dv5Gdl1y4UN1-taJXreuCZ0VlRdD5eUXL9mp7CtsViztPy8RRdDIpEhUBjxmmFh0OtW1qaP067GAX_sWGqUiM6T0gi03IQYCDBYuX06T6ysi0Lw0XNI7PDHjxOg2hx2ZJmBcYwz0U/s1040/9.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNM8dv5Gdl1y4UN1-taJXreuCZ0VlRdD5eUXL9mp7CtsViztPy8RRdDIpEhUBjxmmFh0OtW1qaP067GAX_sWGqUiM6T0gi03IQYCDBYuX06T6ysi0Lw0XNI7PDHjxOg2hx2ZJmBcYwz0U/w640-h360/9.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021, untuk merealisasikan kesepakatan pemberian uang kepada PUPUT TANTRIANA SARI melalui HASAN AMINUDDIN dan DODDY KURNIAWAN, Para Terdakwa menyerahkan uang sekaligus kelengkapan dokumen kepada PERMANA HERMANI JOEDHIANTO atau SUMARTO yakni:<br /><br />1. Sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa VII ABDUL WAFI menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada PERMANA HERMANI JOEDHIANTO di Kantor Kecamatan Krejengan. Kemudian uang tersebut diserahkan kepada SUMARTO.<br /><br />2. Sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa X JAELANI menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada SUMARTO di Kantor Kecamatan Krejengan.<br /><br />3. Sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa IV MALIHA melalui Terdakwa VIII. KHO’IM menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada SUMARTO di Kantor Kecamatan Krejengan. <br /><br />4. Sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa V MOHAMMAD BAMBANG menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada SUMARTO di Kantor Kecamatan Krejengan.<br /><br />5. Sekitar pukul 10.15 WIB Terdakwa VI MASRUHEN menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada SUMARTO di Kantor Kecamatan Krejengan.<br /></div></div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">6. Sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa II MAWARDI dan Terdakwa XI UHAR datang menemui SUMARTO di Kantor Kecamatan Krejengan untuk menyerahkan uang. Terdakwa II MAWARDI menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa XI UHAR menyerahkan uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sedangkan untuk kekurangan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) akan diserahkan hari Senin sehingga kekurangannya tersebut akan ditalangi oleh SUMARTO terlebih dahulu. <br /><br />7. Sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa IX AKHMAD SAIFULLAH menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada SUMARTO di Kantor Kecamatan Krejengan.<br /><br />8. Sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa I ALI WAFA menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada SUMARTO di Kantor Kecamatan Krejengan. <br /><br />9. Sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa III MASHUDI menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada SUMARTO dirumahnya di Desa Pabean Kecamatan Dringu, sedangkan kekurangannya Terdakwa III MASHUDI meminta waktu untuk membayarnya dan sesuai arahan PERMANA HERMANI JOEDHIANTO bahwa kekurangan uang tersebut akan ditalangi oleh SUMARTO. Atas hal tersebut, Terdakwa III MASHUDI setuju.<br /><br />10. Terdakwa VIII KHO’IM menyampaikan kepada PERMANA HERMANI JOEDHIANTO tidak memilki uang sehingga PERMANA HERMANI JOEDHIANTO mengatakan bisa dipinjamkan dulu oleh SUMARTO sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Atas hal tersebut, Terdakwa VIII KHO’IM setuju dan menerimanya.<br /><br />11. Terdakwa XII NURUL HADI yang sebelumnya menyatakan siap dan sanggup memberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun dikarenakan belum memiliki uang sehingga DODDY KURNIAWAN menawarkan akan mencarikan pinjaman dan Terdakwa XII NURUL HADI setuju, sehingga SUMARTO atas perintah dari DODDY KURNIAWAN menalangi uang untuk Terdakwa XII NURUL HADI.</div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOnz72IO0sVl0sTvWflGdI3DR471-xzw88n_eXGcF5w74_aiZhIVbe2BzbvP5fPubFE0N-H6XRBWWGLirvu4KdCn-QenO-C7adT5bv76r3SYpgO95JLhQUmzO-ks1ZXB1LZ_auv8pNi4w/s1040/c.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOnz72IO0sVl0sTvWflGdI3DR471-xzw88n_eXGcF5w74_aiZhIVbe2BzbvP5fPubFE0N-H6XRBWWGLirvu4KdCn-QenO-C7adT5bv76r3SYpgO95JLhQUmzO-ks1ZXB1LZ_auv8pNi4w/w640-h360/c.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Setelah Para Terdakwa menyerahkan uang, maka pada tanggal 27 Agustus 2021, DODDY KURNIAWAN menyampaikan usulan kepada PUPUT TANTRIANA SARI  melalui Nota Dinas nomor 420/181/426.415/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yaitu:<br /></div><div style="text-align: justify;"><br />1. Ali Wafa, SH, jabatan Satf Pelaksana diusulkan sebagai Peabat Desa Patemon <br />2. Mawardi, jabatan sebagai staf pelaksana diusulkan sebagai Pejabat desa Jatiurip<br />3. Hairul Anwar, jabatan sebagai staf pelaksana diusulkan sebagai pejabat Desa Opo Opo<br />4. Mashudi, jabatan sebagai Staf Pelaksana diusulkan sebagai Peabat Desa Kamalkuning<br />5. Maliha, jabatan sebagai Staf Pelaksana diusulkan sebagai Peabat Desa Tanjung Sari<br />6. Mohammad Bambang, SH, jabatan Staf Pelaksana diusulkan sebagai Pejabat Desa Krenjengan <br />7. Masruhen, jabatan    Staf Pelaksana    diusulkan sebagai Peabat Desa Sentong<br />8. Abdul Wafi, jabatan Anggota Satpol PP diusulkan sebagai Peabat Desa Gebangan <br />9. Kho’im, jabatan Staf Pelaksana diusulkan sebagai Peabat Desa Seboro <br />10. Akhmad Saifullah, jabatan Staf Pelaksana diusulkan sebagai Peabat Desa Kedung Caluk </div><div style="text-align: justify;">11. Jaelani, SH, jabatan Staf Pelaksana diusulkan sebagai Peabat Desa Widoro <br />12. Uhar, SH, jabatan    Staf Pelaksana    diusulkan sebagai Peabat Desa Sumberkatimoho<br />13. Nurul Hadi, jabatan Staf Pelaksana diusulkan sebagai Peabat Desa Dawuhan </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pada tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, DODDY KURNIAWAN dengan menggunakan mobil dinas yang dikemudikan SUMARTO menuju rumah HASAN AMINUDDIN di Jalan Ahmad Yani Mayangan Kabupaten Probolinggo dengan membawa uang dari Para Terdakwa namun sebelum sampai, HASAN AMINUDDIN memerintahkan DODDY KURNIAWAN melalui MUHAMMAD RIDWAN agar uang diserahkan pada lain waktu, <br /><br />Oleh karenanya DODDY KURNIAWAN hanya menyerahkan Nota Dinas No. 420/181/426.415/2021 tanggal 27 Agustus 2021 perihal Permohonan Usulan Pengisian Penjabat Kepala Desa di Kecamatan Krejengan sebanyak 13 (tiga belas) orang kepada HASAN AMINUDDIN serta melaporkan bahwa uang dari Para Terdakwa terkumpul sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), untuk itu HASAN AMINUDDIN memberikan persetujuan dengan menuliskan pada nota dinas tersebut “Yth. PMD ACC”. <br /><br />Setelah mendapatkan persetujuan dari HASAN AMINUDDIN, DODY KURNIAWAN membawa kembali nota dinas tersebut guna dikeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan oleh PUPUT TANTRIANA SARI selaku Bupati Probolinggo, namun saat perjalanan pulang DODDY KURNIAWAN beserta SUMARTO diamankan oleh petugas KPK dan di temukan uang sebesar Rp239.900.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) milik PUPUT TANTRIANA SARI yang berasal dari pemberian Para Terdakwa.<br /></div></div><div></div><div></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgM4-SKIHeu0vMCIiGCQ2x12UcGS0JWRwdu9_zjupX3rm_PRSIuJnYgUbYfmeAUz3XX76kDtIazfhhtErEWsy6KlBsvZV96eqKmLTIHsW76vs97foFX0M8f5mLIHwBkRpqz9T-28NNWJEY/s1040/13.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgM4-SKIHeu0vMCIiGCQ2x12UcGS0JWRwdu9_zjupX3rm_PRSIuJnYgUbYfmeAUz3XX76kDtIazfhhtErEWsy6KlBsvZV96eqKmLTIHsW76vs97foFX0M8f5mLIHwBkRpqz9T-28NNWJEY/w640-h360/13.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa perbuatan Para Terdakwa memberi sesuatu berupa uang, masing-masing sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada PUPUT TANTRIANA SARI melalui HASAN AMINUDDIN dan DODDY KURNIAWAN dimaksudkan agar PUPUT TANTRIANA SARI sebagai Bupati Probolinggo mengangkat Para Terdakwa menjadi Penjabat Kepala Desa sebagaimana usulan yang diajukan, yang bertentangan dengan kewajiban PUPUT TANTRIANA SARI sebagaimana dimaksud dalam :<br />1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 67 Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi: Huruf e : “menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik”.<br /><br />2. Pasal 76 ayat (1) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilarang : Huruf a : “membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;” Huruf e : “melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan”<br /><br />3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam Pasal 5 angka 4 yang menentukan : “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme”; dan Pasal 5 angka 6 yang menentukan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” Jo. <br /><br />Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo Pasal 76 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Derah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah<br /><br />Perbuatan Terdakwa I ALI WAFA, bersama-sama dengan Terdakwa II MAWARDI, Terdakwa III MASHUDI, Terdakwa IV MALIHA, Terdakwa V MOHAMMAD BAMBANG, Terdakwa VI MASRUHEN, Terdakwa VII ADBUL WAFI, Terdakwa VIII KHO’IM, Terdakwa IX AKHMAD SAIFULLAH, Terdakwa X JAELANI, Terdakwa XI UHAR dan Terdakwa XII NURUL HADI merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 ayat (1) huruf a (atau dakwaan Kedua Pasal 13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dan atas surat dakwaan JPU KPK ini, para Terdakwa tak terima sehingga akan menyampaikan keberatannya atau Pledoinya kepada Majelis Hakim pada persidangan berikutnya. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor 17 Calon Pejabat Desa di Kab. Probolinggo Yang Tertangkap Tangan KPK Diadili

#18 dari 22 Tersangka Korupsi Tangkap Tangan KPK kini sudah diadili (1 Terdakwa diadili terlebih dahulu), dan 4 Tersangka lainnya yaitu Pupu...

»

Sidang Perkara Korupsi Bupati (Nonaktif) Nganjuk Novi Rahman Hidhayat, Ahli Hukum Pidana Dr. M. Sholehuddin, SH, MH: OTT Tidak Perlu Ada Surat Tugas

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><i>“Keterangan saksi Insan Nirmolo selaku Kasir dari bisnis SPBU keluarga Novi Rahman Hidhayat (Bupati Nganjuk) menyebutan, bahwa Terdakwa pernah menerima uang sebesar Rp1 miliar sebagai keuntungan dari 14 SPBU dengan Kwitansi tulisan tangan tanpa Materai”</i></span></span> <br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKk2me7kAWYeVJqd4zoouSnCMmVpr-AelRtAJwkt7tfhFxqQNI8khzfkCnBd0ju7rCSIHpWegRzWI1EjsnUhZcHksGQuygOFM-w5I3l1Nplu3mKU3AiBEx4S3ZALL-PZl9Mjt86vTF_7o/s1366/IMG20211122142313.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKk2me7kAWYeVJqd4zoouSnCMmVpr-AelRtAJwkt7tfhFxqQNI8khzfkCnBd0ju7rCSIHpWegRzWI1EjsnUhZcHksGQuygOFM-w5I3l1Nplu3mKU3AiBEx4S3ZALL-PZl9Mjt86vTF_7o/w640-h288/IMG20211122142313.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Dr. M. Sholehuddin, SH, MH</span></span></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Ahli Hukum Pidana, Filsafat Hukum dan Kriminologi dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya Dr. M. Sholehuddin, SH, MH mengatakan, bahwa dalam OTT (Operasi Tangkap Tangan), tidak perlu ada surat tugas<br /><br />“OTT itu bukan bahasa hukum. Yang benar menurut Hukum Acara Pidana adalah tertangkap tangan dan yang secara limitatif sudah jelas diatur. Kalau operasi itu sudah direncanakan oleh penegak hukum, jadi tidak sah kecuali oleh KPK karena ada Lex specialis untuk hal tersebut. Tapi Penyidik Polri atau Kejaksaan tidak boleh melakukan itu. Memang kalau benar-benar tertangkap tangan tidak perlu ada Surat Tugas. Dalam konteks kasus Bupati Nganjuk, fakta hukum di persidangan menunjukkan bukan termasuk tertangkap tangan. Dengan kata lain akan berdampak pada keabsahan (validitas) ALAT BUKTI yang diperoleh Penyidik itu menjadi TIDAK SAH. Seperti uang yang disita dalam Brankas  yang berada di ruang kerja Bupati bukan tertangkap tangan.,” kata Dr. M. Sholehuddin, SH, MH kepada Majelis Hakim, Senin, 22 November 2021<br /><br />Hal itu dikatakan Dr. M. Sholehuddin, SH, MH dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya (Senin, 22 Nopember 2021) atas pertanyaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk, yaitu Tis’at Afriyandi dan Dias Suroyo, SH., MH terkait kegiatan Tangkap Tangan yang dilakukan oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Minggu, 9 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat bersama ajudannya, yaitu M. Izza Muhtadin dan 5 orang Camat yakni; 1. Dupriono (Camat Pace); 2. Edie Srijanto (Camat Tanjunganom); 3. Haryanto (Camat Berbek); 4. Bambang Subagio (Camat Loceret); dan 5. Tri Basuki Widodo selaku mantan Camat Sukomoro (Ke- 5 Terdakwa ini sudah di Vonis penjara masing-masing selama 1 tahun).<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga :</span></span> <span style="color: #2b00fe;">Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidhayat Diadili Dalam Perkara Korupsi Tangkap Tangan ‘Sebesar Rp629 Juta’</span> - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/08/bupati-nganjuk-novi-rahman-hidhayat.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/08/bupati-nganjuk-novi-rahman-hidhayat.html</a><br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfw-g5VsvmbSgwlW9OyEAId9efZN2c6WLbge2uZVR6_lofw4r9dBpos9mS5oCqs0tj9ZFloB1KHeimr2D1oOAZjlznnvzhN6ogsBFao8oQ8a_syACOT668xWqUkObFYPQWgMuU5P_jnFE/s1334/IMG20211122120436.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfw-g5VsvmbSgwlW9OyEAId9efZN2c6WLbge2uZVR6_lofw4r9dBpos9mS5oCqs0tj9ZFloB1KHeimr2D1oOAZjlznnvzhN6ogsBFao8oQ8a_syACOT668xWqUkObFYPQWgMuU5P_jnFE/w640-h288/IMG20211122120436.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Dr. Emanuel Sudjatmoko, S.H., M.S</span></span></td></tr></tbody></table>Selain itu, Dr. M. Sholehuddin, SH, MH juga mengatakan, bahwa penyidik, memilih dan memilah seseorang untuk tidak dijadikan Tersangka apabila seseorang itu dianggap sebagai saksi mahkota yang dapat mengungkap kasus yang terjadi<br /><br />“Penyidik, memilih dan memilah seseoarang tidak dijadikan sebagai Tersangka apabila seseoarang itu dianggap sebagai saksi mahkota yang dapat mengungkap. Jadi saksi mahkota itu bukan sesama terdakwa,” kata Dr. M. Sholehuddin, SH, MH kemudian kepada Majelis Hakim atas pertaanyaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa<br /><br />Pertanyaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa Novi Rahman Hidhayat kepada Dr. M. Sholehuddin, SH, MH, terkait nama Jumali selaku Kades Joho, Kec. Pace, Kab. Nganjuk Tidak Tersangka, karena pada saat penyidik Bareskrim Mabes Polri dan KPK melakukan Tangkap Tangan di Kabupaten Nganjuk pada Minggu, 9 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB, yang pertama kalinya di Tangkap adalah Jumali dengan barang bukti berupa uang sebesar 10 juta rupiah<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Berita terkait:</span></span> <span style="color: #2b00fe;">2 Penyidik Mabes Polri dan 3 Pejabat Kab. Nganjuk Dihadirkan Sebagai Saksi Dalam Perkara Korupsi Terdakwa Novi Rahman Hidayat (Bupati Nganjuk) Dkk - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/09/2-penyidik-mabes-polri-dan-3-pejabat.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/09/2-penyidik-mabes-polri-dan-3-pejabat.html</a></span><br /><br />Pakar Hukum Pidana, Filsafat Hukum dan Kriminologi dari Fakultas Hukum (FH) Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya Dr. M. Sholehuddin, SH, MH yang juga Ketua Perhimpunan Dosen Ilmu Hukum Pidana Indonesia (DIHPA) ini, dihadirkan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa Novi Rahman Hidhayat sebagai ahli dalam perkara Tindak Pidana Korupsi “Suap Tangkap Tangan” oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Minggu, 9 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat bersama ajudannya, yaitu M. Izza Muhtadin dan 5 orang Camat yakni; 1. Dupriono (Camat Pace); 2. Edie Srijanto (Camat Tanjunganom); 3. Haryanto (Camat Berbek); 4. Bambang Subagio (Camat Loceret); dan 5. Tri Basuki Widodo selaku mantan Camat Sukomoro (Ke- 5 Terdakwa ini sudah di Vonis penjara masing-masing selama 2 tahun).<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAvran3irvNMRRrETj39w798f42hutO5JV820vi4G_Xid7PbHiNbIL4WOi8nmQy87SZqHW_O5K6EaSWw85Hks4-IjBI8FVd2bCWf_IY0Uc4Hg05aI5A_di1fffh8HBK6uABLBdksqGs3M/s1333/IMG20211122120411.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAvran3irvNMRRrETj39w798f42hutO5JV820vi4G_Xid7PbHiNbIL4WOi8nmQy87SZqHW_O5K6EaSWw85Hks4-IjBI8FVd2bCWf_IY0Uc4Hg05aI5A_di1fffh8HBK6uABLBdksqGs3M/w640-h288/IMG20211122120411.jpg" width="640" /></a></div>Selain Dr. M. Sholehuddin, SH, MH, Tim Penasehat Hukum Terdakwa Novi Rahman Hidhayat juga menghadirkan Dr. Emanuel Sudjatmoko, S.H., M.S, pakar hukum Administrasi, Hukum  Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Pemerintahan Daerah, Pengantar Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, dan Pancasila dari Fakultas Hukum (FH) Universitas Airlangga (Unair) Subaya<br /><br />Selain kedua ahli, Tim Penasehat Hukum Terdakwa Novi Rahman Hidhayat juga menghadirkan 9 orang saksi yang meringankan atau A de Charge, yaitu Sapta Suryansyah (staf Humas dan Protokol Pemkab Nganjuk), Miftachul Nasiqin (Koordinator Rumah Tangga Pribadi Bupati), Dyah Widyawati dan Ayu Herlina (Asisten pribadi istri Bupati), Insan Nirmolo (Kasir Corporate bisnis SPBU keluarga Novi Rahman Hidhayat), Yudi Santoso (mandor di salah satu perusahaan keluarga Novi Rahman Hidhayat), Agung Efendi selaku Lurah Kauman, Kecamatan Nganjuk Kab. Nganjuk yang juga mantan ajudan Bupati Novi Rahman Hidhayat), Basuki Rahmat (Ketua Unit Usaha Bumdes Lunto Makmur), dan Broto Sudarmono (anggota Bumdes)<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> <span style="color: #2b00fe;">Lima Dari Tujuh Terdakwa Korupsi Suap Tangkap Tangan Dituntut Masing-Masing 2 Tahun Penjara - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/11/ima-dari-tujuh-terdakwa-korupsi-suap.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/11/ima-dari-tujuh-terdakwa-korupsi-suap.html</a></span><br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhU7m8hhccBK3Q1gLI8ksx6XRfpUS6v2T4bRkt2nJPlDfauNJULDaojuFcZGayIl_7AB7LZyZycFnRhLyaLsF6M0H2mttE8_WFAdWQ43l149e4prqTfToSjQcYbrZaPSUKXc4QRZJ-DOGA/s1333/IMG20211122103514.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhU7m8hhccBK3Q1gLI8ksx6XRfpUS6v2T4bRkt2nJPlDfauNJULDaojuFcZGayIl_7AB7LZyZycFnRhLyaLsF6M0H2mttE8_WFAdWQ43l149e4prqTfToSjQcYbrZaPSUKXc4QRZJ-DOGA/w640-h288/IMG20211122103514.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Saksi Sapta Suryansyah (staf Humas dan Protokol Pemkab Nganjuk), Miftachul Nasiqin (Koordinator Rumah Tangga Pribadi Bupati), Dyah Widyawati dan Ayu Herlina (Asisten pribadi istri Bupati), Insan Nirmolo (Kasir Corporate bisnis SPBU keluarga Novi Rahman Hidhayat) dan Yudi Santoso (mandor di salah satu perusahaan keluarga Novi Rahman Hidhayat)</span></span></td></tr></tbody></table></div><div style="text-align: justify;">Persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Senin, 22 November 2021) adalah agenda mendengarkan keterangan saksi A de Charge (meringankan) sebanyak 9 orang, dan 2 Ahli yang dihadirkan Tim Penasehat Hukum Terdakwa Novi Rahman Hidhayat, yaitu Tis’at Afriyandi dan Dias Suroyo, SH., MH ke hadapan Majelis Hakim yang diketuai I Ketut Suarta, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Achmad Fajarisma, SH., MH termsuk Tim JPU Andie Wicaksono, SH., MH dkk dari Kejari Kabupaten Nganjuk dan JPU Eko Barito, SH., MH dkk dari Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Sementara Terdakwa Novi Rahman Hidhayat mengkuti persidangan melalui Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negara) Kabupaten Nganjuk karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Persidangan berlangsung dalam IV Session, yaitu yang Pertaman adalah mendengarkan keterangan saksi A de Charge sebanyak 5 orang, yaitu Sapta Suryansyah (staf Humas dan Protokol Pemkab Nganjuk), Miftachul Nasiqin (Koordinator Rumah Tangga Pribadi Bupati), Dyah Widyawati dan Ayu Herlina (Asisten pribadi istri Bupati), Insan Nirmolo (Kasir Corporate bisnis SPBU keluarga Novi Rahman Hidhayat), Yudi Santoso (mandor di salah satu perusahaan keluarga Novi Rahman Hidhayat)</div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBkZ3vVXECgzQaEuML1kK1JuqOVFCVh_UDMs-qrcgB5P2th52roOiNHA7eG5tV2c3B7AX1ZebcvZQJBLHcP0Z8W61wnxiRcouMhjEga1IspqdPLnzVyqtJPhyphenhyphenf25iSNS1m_xmeov3QBBY/s1333/IMG20211122111203.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBkZ3vVXECgzQaEuML1kK1JuqOVFCVh_UDMs-qrcgB5P2th52roOiNHA7eG5tV2c3B7AX1ZebcvZQJBLHcP0Z8W61wnxiRcouMhjEga1IspqdPLnzVyqtJPhyphenhyphenf25iSNS1m_xmeov3QBBY/w640-h288/IMG20211122111203.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Saksi Agung Efendi selaku Lurah Kauman, Kecamatan Nganjuk Kab. Nganjuk yang juga mantan ajudan Bupati Novi Rahman Hidhayat), Basuki Rahmat (Ketua Unit Usaha Bumdes Lunto Makmur), dan Broto Sudarmono (anggota Bumdes)</span></span></td></tr></tbody></table> Pada session ke II, mendengarkan keterangan saksi A de Charge sebanyak 4 orang, yaitu Agung Efendi selaku Lurah Kauman, Kecamatan Nganjuk Kab. Nganjuk yang juga mantan ajudan Bupati Novi Rahman Hidhayat), Basuki Rahmat (Ketua Unit Usaha Bumdes Lunto Makmur), dan Broto Sudarmono (anggota Bumdes)</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Dan pada session ke III dan ke IV adalah mendengarkan pendapat 2 orang ahli, yaitu Dr. M. Sholehuddin, SH, MH (Ahli Hukum Pidana dari FH Ubhara Surabaya), dan Dr. Emanuel Sudjatmoko, S.H., M.S, (Ahli hukum Administrasi dari FH Unair Surabaya)<br /><br />Namun yang menjadi pertanyaan dari keterangan sejumlah saksi A de Charge (meringankan) yang dihadirkan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa adalah terkait keterangan dari saksi Insan Nirmolo selaku Kasir dari bisnis SPBU keluarga Novi Rahman Hidhayat (Bupati Nganjuk) yang mengatakan, bahwa Terdakwa pernah menerima uang sebesar Rp1 miliar sebagai keuntungan dari 14 SPBU dengan Kwitansi tulisan tangan tanpa Materai, dan keterangan saksi Dyah Widyawati terkait Parsel<br /><br />“Setelah dilakukan rapat. Ada Kwitansi ditulis tangan tidak ada materai. Materai untuk internal. Uang itu dari emta belas (14) SPBU, saya tidak tau berapa jumlahnya dari masing-masing SPBU. Bentuknya UD, semua UD,” kata saksi kepada Majelis Hakim atas pertanyaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa Novi Rahman Hidhayat<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1Yz4OpgidJP03NhqV0Vk1cls_s_5FFiaq5OopwfZ5haEq-023FLaBr7ESA3f-n4ygdbWuf6ISjL6THFzjl717avcMHiqYe6NXe7XKSAX1qGXrnqKlqxfvNOvZkY7g74ji1fcueh4IALY/s640/Novi.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="434" data-original-width="640" height="434" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1Yz4OpgidJP03NhqV0Vk1cls_s_5FFiaq5OopwfZ5haEq-023FLaBr7ESA3f-n4ygdbWuf6ISjL6THFzjl717avcMHiqYe6NXe7XKSAX1qGXrnqKlqxfvNOvZkY7g74ji1fcueh4IALY/w640-h434/Novi.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Pertanyaannya adalah, kalau memang 14 SPBU di Kabupaten Nganjuk adalah milik Terdakwa, mengapa Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp1 miliar dengan Kwitansi tulisan tangan tanpa materai? Mengapa bukan Terdakwa yang membagikan keuntungan dan menerima lapran hasil bisnis 14 SPBU tersebut? <br /><br />Lalu apakah pejabat penyelenggara negara atau aparatur spil negara (ASN) boleh menerima atau memberikan Parsel kepada sesama ASN/ pejabat penyelenggara negara? Kalau boleh, diatur di Undang-Undang Nomor berapa, tahun berapa dan tentang apa?. <br /><br />Sedangkan pejabat penyelenggara negara atau aparatur spil negara (ASN) yang menerima hadiah wajib melaporkannya ke KPK berdasarkan Peraturan KPK Nomor 02 Tahun 2014 dan Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi, dan Gratifikasi sekecil apapun yang diterima wajib dilaporakan ke KPK dalam waktu 30 hari kerja sejak gratifikasi tersebut diterima berdasarkan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Sementara sangsi bagi pemberi hadiah kepada pejabat penyelenggara negara atau aparatur spil negara (ASN) diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Namun tak sedikit pejabat atau ASN yang menerima hadiah/gratifikasi, yang tidak melaporkannya ke KPK karena tidak ada yang mengetahuinya.  Kecuali Presiden RI Ir. Joko Widodo pada tahun 2019. (Jnt)<br /></div>

News Opini Tipikor Sidang Perkara Korupsi Bupati (Nonaktif) Nganjuk Novi Rahman Hidhayat, Ahli Hukum Pidana Dr. M. Sholehuddin, SH, MH: OTT Tidak Perlu Ada Surat Tugas

“Keterangan saksi Insan Nirmolo selaku Kasir dari bisnis SPBU keluarga Novi Rahman Hidhayat (Bupati Nganjuk) menyebutan, bahwa Terdakwa pern...

»

Hardadi (Pegawai Bapeda Kab. Madiun) Diadili, Diduga “Makan” Duit PBB Rp89 Juta

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKKatAATPuhdzz-yCiJkMwgZzSOvtR3qFwDPrGiu8GxxTJQBhJHigtb_xQWq6HRGCCBkLpjLyhyphenhyphenGbp5lfDqI8gP9TNgvXsN-93OWvMIvKhlMICvETMH8gcnlMi4A873hsG0tAV0zJHofs/s1599/d.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1022" data-original-width="1599" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKKatAATPuhdzz-yCiJkMwgZzSOvtR3qFwDPrGiu8GxxTJQBhJHigtb_xQWq6HRGCCBkLpjLyhyphenhyphenGbp5lfDqI8gP9TNgvXsN-93OWvMIvKhlMICvETMH8gcnlMi4A873hsG0tAV0zJHofs/w640-h410/d.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>,CO –</b></span><br />“Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit”. Seperti bunyi Peribahasa inilah yang mungkin dilakukan oleh Hardadi selaku Pegawai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Madiun saat “menikmati” duit hasil setoran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dari masyarakat di 7 Desa, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 yang totalnya sebesar Rp89.531.117<br /><br />Duit yang diterima Hardadi selaku Koordinator Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dari para Koordinator Pemungut Pajak Desa, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, tidak seluruhnya disetorkan ke Kas Bapeda melalui Bank Jatim Cabang Kabupaten Madiun, melainkan dikurangi sedekit demi sedikit hingga totalnya sebesar Rp89.531.117. Hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Madiun Nomor : 045/118/402.060/2021 tanggal 8 Juli 2021<br /><br />Itulah sebabnya, Hardadi diseret oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur untuk diadili dihadapan Majelis Hakim, Senin, 22 Nopember 2021</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1eTsf89Yjkq1CtI63hZNIbrctI4QOK_QJRK5dZdo6YQnlMbSlirHgt34OJH2at3vg3-VmATfeZMC9bwdh6RmPRunGJrLeRRdqWo5jWyOrIxRq5S1hiJRi8hYGb5auiqJsByfq5pbDrZ4/s1187/g.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="630" data-original-width="1187" height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1eTsf89Yjkq1CtI63hZNIbrctI4QOK_QJRK5dZdo6YQnlMbSlirHgt34OJH2at3vg3-VmATfeZMC9bwdh6RmPRunGJrLeRRdqWo5jWyOrIxRq5S1hiJRi8hYGb5auiqJsByfq5pbDrZ4/w640-h340/g.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidaorjo, Jawa Timur (Senin, 22 November 2021) adalah pembacaan Surat Dakwaan oleh Tim JPU Purning Dahono Putro, SH, dkk dari Kejari Kabupaten Madiun terhada Terdakwa Hardadi dihadapan Majelis Hakim yang diketuai I Ketut Suarta, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota, yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Suwarningsih, SH., M.Hum yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadiri juga oleh Terdakwa melalui Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kabupaten Madiun karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam surat dakwaannya JPU mengatakan, bahwa terdakwa HARDADI selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Madiun, Juga ditunjuk sebagai Koordinator Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dengan Surat Perintah Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Nomor : 829/50/402.204/2018 tanggal 8 Januari 2018, <br /><br />Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, sekira tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Desa Nampu, Desa Winong, Desa Sebayi, Desa Gemarang, Desa Tawangrejo, Desa Batok dan Desa Durenan, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun <br /><br />Atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcro3nICgI3ftMQEjU4gyWHZOIhjN4rbjPySLNDIakst2wPuMFzE8vszARCRhEWucrCklL38ydPr-rtl9SXYcZFsne69JlirCs-3KUsi4et-Wz-QljSHYhRLPCNYBoInrAh1_amLR7Q20/s1414/c.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="888" data-original-width="1414" height="402" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcro3nICgI3ftMQEjU4gyWHZOIhjN4rbjPySLNDIakst2wPuMFzE8vszARCRhEWucrCklL38ydPr-rtl9SXYcZFsne69JlirCs-3KUsi4et-Wz-QljSHYhRLPCNYBoInrAh1_amLR7Q20/w640-h402/c.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa berdasarkan Keputusan Mentari Keuangan Republik Indonesia Nomor 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Watakotamadya Kepala Daerah tingkat II dalam pasal 1 huruf b, bahwa wewenang penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dilimpahkan kepada masing-masing Daerah kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat lain yang ditunjuk untuk daerah lainnya dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2007 tentang Penunjukan Tempat dan Tata cara pembayaran pajak Bumi dan Bangunan pasal 1 ke- 1 menyebutkan, bahwa Petugas Pemungut adalah petugas yang ditunjuk untuk memungut PBB sektor Pedesaan dan/atau sektor Perkotaan dan menyetorkannya ke tempat Pembayaran, <br /><br />Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Pajak PBB P2) pada semua Desa yang berada di Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun pada tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019 dilakukan dengan pemungutan pajak kepada masing-masing Wajib Pajak (WP), dengan mekanisme, yakni Koordinator Pemungut Pajak PBB P2 dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Madiun memberikan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) kepada Pemungut Pajak di Desa yang menangani penyetoran Pajak PBB P2 seperti Kepala Desa atau Sekretaris Desa atau Bendahara Desa, <br /><br />Selanjutnya SPPT tersebut diberikan kepada Wajib Pajak, setelah itu uang pembayaran PBB P2 disetorkan oleh Wajib Pajak ke masing-masing Ketua RT, selanjutnya Ketua RT menyetor kepada Pemungut Pajak Desa yang menangani penyetoran Pajak PBB P2 seperti Kepala Desa atau Sekretaris Desa atau Bendahara Desa, selanjutnya Kepala Desa atau Sekretaris Desa atau Bendahara Desa tersebut menyetor ke Koordinator Pemungut Pajak PBB P2 dari Bapenda Kabupaten Madiun, selanjutnya Koordinator Pemungut Pajak PBB P2 dari Bapenda Kabupaten Madiun yang akan menyetor ke Bank Jatim Cabang Madiun;<br /><br />Mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, para Koordinator Pemungut Pajak Desa yang berada di Kecamatan Gemarang, telah melakukan penyetoran kepada Koordinator Pemungut Pajak PBB P2 Kecamatan Gemarang yakni Terdakwa HARDADI selaku Koordinator Pemungut Pajak PBB P2 pada Kecamatan Gemarang yang dibuktikan dengan kwitansi pembayaran;<br /><br />Pada tahun 2019, ketika diadakan verifikasi lapangan oleh Bapenda Kabupaten Madiun,  diketahui bahwa pada tahun 2018 dan tahun 2019 terdapat tunggakan PBB P2 Desa Nampu, Desa Batok, Desa Tawangrejo dan Desa Durenan yang berada di Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun. <br /><br />Ketika tim verifikasi dan validasi berkunjung ke Kecamatan Gemarang dan menanyakan PBB pada tahun berjalan, dimana pada saat itu dilakukan pertemuan terkait pembayaran PBB yang dihadiri oleh para pemungut pajak dari desa (Perangkat Desa), koordinator pemungut pajak, pihak kecamatan (Camat) dan Tim Bapenda yang mana menyampaikan pada masing-masing desa di Kecamatan Gemarang telah lunas pajak.  </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_ySngdL4oeC-044PCYZ6jqDcpQCXCF1Pas0g5HSo_JAGdLsdFq8B4RSIBzSHeBjLUxbGZDHVAP5BTME_PC_k8dy52vJYYWqq0jmEZVpne6S6ZbEUAnFUqgONSANMOB-Yf8PUYtTv0Xyo/s1264/f.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="523" data-original-width="1264" height="264" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_ySngdL4oeC-044PCYZ6jqDcpQCXCF1Pas0g5HSo_JAGdLsdFq8B4RSIBzSHeBjLUxbGZDHVAP5BTME_PC_k8dy52vJYYWqq0jmEZVpne6S6ZbEUAnFUqgONSANMOB-Yf8PUYtTv0Xyo/w640-h264/f.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Tetapi setelah di cek di sistem. ditemukan ada sejumiah tunggakan pada Desa Nampu, Desa Batok, Desa Tawangrejo dan Desa Durenan. Padahal uang setoran PBB P2 tersebut telah diberikan Pemungut Pajak Desa yang menangani penyetoran Pajak PBB P2 seperti Kepala Desa atau Sekretaris Desa atau Bendahara Desa kepada Koordinator Pemungut Pajak PBB P2 dari Bapenda Kabupaten Madiun <br /><br />Tetapi ternyata tidak disetorkan ke Bank Jatim Cabang Madiun, bahwa Bapenda Kabupaten Madiun mengetahui ada tunggakan dari sistem komputerisasi pada tahun 2018 dengan mengecek by name by NOP (Sistem Pembayaran PBB) menggunakan aplikasi Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak (SISMIOP): <br /><br />Bahwa Koordinator Pemungut Pajak PBB P2 dari Bapenda Kabupaten Madiun pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 adalah Terdakwa HARDADI. Hal ini berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 829/50/402.204/2018 yang menugaskan Terdakwa HARDADI menjadi Koordinator Pemungutan PBB-P2 Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun tertanggal 8 Januari 2020 yang ditandatangani oleh INDRA SETYAWAN, S.E, M.Si selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun, <br /><br /><b>I. PBB P2 Tahun 2016</b><br />1. Bahwa di Desa Gemarang, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun pada tahun 2016, saksi WISANG WIJAYA selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Gemarang, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp32.588.202 (Tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah ). <br /><br />Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda sebesar Rp26.795.971 ( Dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah ). Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp5.792.231 ( Lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah ) yang didalamnya terdapat pembayaran PBB-P2 untuk tower sebesar Rp1.321.294 ( Satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah ). Sehingga selisih setor menjadi Rp4.470.937; <br /><br />2. Di Desa Sebayi, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun pada tahun 2016, saksi HERU WIRATNO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Sebayi, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp38.547.409. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp35.621.016. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp2.926.393 dimana didalamnya terdapat selisih baku sebesar Rp123.930 ( Seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah ). Sehingga selisih setor menjadi Rp2.802.46;<br /><br />3. Desa Nampu, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun pada tahun 2016, saksi SUGENG DWI PRIANTO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Nampu, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp35.955.696. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda sebesar Rp35.955.696: <br /><br />4. Di Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2016 saksi RIYANTO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Batok, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp62.273.647. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp61.954.052. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp319.595;<br /><br />5. Di Desa Durenan, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun pada tahun 2016, saksi DWI INDAH WAHYUNINGSIH selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Durenan, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp60.920.000. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda sebesar Rp51.697.022. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp9.222.978 dimana di dalamnya terdapat selisih baku sebesar Rp65.400 sehingga selisih setor menjadi Rp9.157.578 <br /><br />6. Di Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2016, saksi SUYATNO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Tawangrejo, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp58.113.500. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda sebesar Rp47.299.873). Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp10.813.627 dimana di dalamnya terdapat selisih baku sebesar Rp950.476 sehingga selisih setor menjadi Rp9.863.151; <br /><br />7. Di Desa Winong Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2016, saksi PODHO HADI PRAYITNO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Winong, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp57.534.117. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp57.062.330. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp471.787 dimana di dalamnya terdapat selisih baku sebesar Rp396.500 sehingga selisih setor menjadi Rp75.287 <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEij37yBBmTx8uFKc6BeLJwG7_3bA3AsDtKKx8tBPmk1keRDH6H-SN7gjk8AoFpr9V6N_2sGYp5CdAK36bRBBFg2fmwcEsGhrpBX7zBL-zkYkU0EuPdfHW_hAf_K2KD1dmY5yy8OV8UNdcA/s1599/d.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1022" data-original-width="1599" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEij37yBBmTx8uFKc6BeLJwG7_3bA3AsDtKKx8tBPmk1keRDH6H-SN7gjk8AoFpr9V6N_2sGYp5CdAK36bRBBFg2fmwcEsGhrpBX7zBL-zkYkU0EuPdfHW_hAf_K2KD1dmY5yy8OV8UNdcA/w640-h410/d.jpg" width="640" /></a></div><b>II. PBB P2 Tahun 2017</b><br />1. Bahwa di Desa Gemarang Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2017 saksi WISANG WIJAYA selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Gemarang, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp40.861.152. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp39.680.102. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp1.181.050 yang merupakan kekurangan pembayaran untuk tower, <br /><br />2. Di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2017, saksi HERU WIRATNO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Sebayi, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDAD! selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp48.957.982. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda sebesar Rp48.957.982: <br /><br />3. Di Desa Nampu Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2017, saksi SUGENG DWI PRIANTO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Nampu, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp42.949.775. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda sebesar Rp43.768.982, dimana didalamnya terdapat selisih baku sebesar Rp819.207 <br /><br />4. Bahwa di Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2017 saksi RIYANTO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Batok, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp77.394.557. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda sebesar Rp76.587.667. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp806.890 dimana di dalamnya terdapat selisih baku sebesar Rp345. Sehingga selisih setor menjadi Rp461.136; <br /><br />5. Di Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2017, saksi DWI INDAH WAHYUNINGSIH selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Desa Durenan, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp73.445.724. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda sebesar Rp64.130.694. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp9.315.030 dimana didalamnya terdapat selisih baku sebesar Rp83.799. Sehingga selisih setor menjadi Rp9.231.231 <br /><br />6. Di Desa Tawangrejo Kecamatan Semarang Kabupaten Madiun pada tahun 2017, saksi SUYATNO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Tawangrejo, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp73.337.545. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda sebesar Rp. 71.284.571. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp2.052.974 dimana didalamnya terdapat selisih baku sebesar Rp103.411. Sehingga selisih setor menjadi Rp1.949.563;<br /><br />7. Di Desa Winong Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2017 saksi PODHO HADI PRAYITNO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Winong, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp65.821.808. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda sebesar Rp65.967.655 dimana didalamnya terdapat selisih baku antara baku pajak desa dengan baku pajak Bapenda sebesar Rp407.715. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp145.847;</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivj6w2tTmg4wrcTt23l0IlaNS2GYN0dDX5ZU5oHzySxehTex41UoKIikvRDL_JMKewi8X89DZHJPUSfIPA_-K7srsVoDwtG1mLEOYJWujC34yfwvl7iY6ToJ2mJTUdTd6b5F6P_zYEgLM/s1414/c.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="888" data-original-width="1414" height="402" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivj6w2tTmg4wrcTt23l0IlaNS2GYN0dDX5ZU5oHzySxehTex41UoKIikvRDL_JMKewi8X89DZHJPUSfIPA_-K7srsVoDwtG1mLEOYJWujC34yfwvl7iY6ToJ2mJTUdTd6b5F6P_zYEgLM/w640-h402/c.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><b>III. PBB P2 Tahun 2018</b><br />1. Bahwa di Desa Gemarang Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2018, saksi WISANG WIJAYA selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Gemarang, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp40.873.652. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda sebesar Rp39.680.102. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp1.193.350 yang mana merupakan pembayaran untuk kekurangan tower, <br /><br />2. Di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2018, saksi HERU WIRATNO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Sebayi, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp49.017.048. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp49.017.048 <br /><br />3. Di Desa Nampu Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2018, saksi SUGENG DWI PRIANTO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Nampu, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp43.610.153. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp43.610.153 <br /><br />4. Di Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2018, saksi RIYANTO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Batok, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp77.404.000. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda sebesar Rp77.834.787 yang mana di dalamnya terdapat selisih baku pajak antara baku pajak desa dengan baku pajak Bapenda sebesar Rp. 510.227. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp430.787 <br /><br />5. Di Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2018, saksi DWI INDAH WAHYUNINGSIH selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Desa Durenan, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp73.777.904. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda sebesar Rp73.995.439. Sehingga terdapat selisih setoran sebesar Rp217.535 yang mana ini merupakan selisih antara baku pajak desa dengan baku pajak yang tercatat dalam Bapenda: <br /><br />6. Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2018, saksi SUYATNO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Tawangrejo, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp79.054.867. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp79.692.007. Sehingga terdapat selisih kelebihan setoran sebesar Rp637.140 dimana didalamnya terdapat juga selisih antara baku pajak desa dengan baku pajak yang tercatat dalam Bapenda sebesar Rp2.714<br /><br />7. Di Desa Winong Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2018, saksi PODHO HADI PRAYITNO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Winong, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp65.821.808. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp86.446.703. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp624.895 yang mana ini merupakan selisih antara baku pajak desa dengan baku pajak yang tercatat dalam Bapenda, <br /><br /><b>IV. PBB P2 Tahun 2019</b><br />1. Bahwa di Desa Gemarang Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2019, saksi WISANG WIJAYA selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Gemarang, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp40.935.778. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp39.729.728. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp1.206.050 yang mana itu merupakan kekurangan pembayaran untuk tower, <br /><br />2. Di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2019, saksi HERU WIRATNO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Sebayi telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp40.028.493. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp49.028.493 <br />    <br />3. Bahwa di Desa Nampu Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2019, saksi SUGENG DWI PRIANTO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Nampu, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp43.400.915. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp23.527.094. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp19.873.821 dimana didalamnya terdapat selisih baku sebesar Rp205.172. Sehingga selisih setor menjadi Rp19.688.649: <br /><br />4. Di Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2019, saksi RIYANTO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Batok, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp78.599.000. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp62.358.545. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp16.242.455 dimana didalamnya terdapat selisih baku sebesar Rp93.691. Sehingga selisih setor menjadi Rp18.148.764: <br /><br />5. Di Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2019, saksi OWI INDAH WAHYUNINGSIH selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Desa Durenan, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp74.101.324. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp74.278.039. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp176.715 yang mana didalamnya terdapat selisih baku pajak sebesar Rp175.130<br /><br />6. Di Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2019 saksi SUYATNO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Tawangrejo, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp. - 69.070.000. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp51.382.859. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp17.687.141 dimana didalamnya terdapat selisih baku sebesar Rp1.984.783. Sehingga selisih setor menjadi Rp15.702.358 <br /><br />7. Di Desa Winong Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2019 saksi PODHO HADI PRAYITNO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Winong, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp65.857.194. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp66.494.589. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp637.395 yang mana itu merupakan selisih baku pajak desa dengan baku pajak Bapenda, <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPjWX0zfikoveBJDEFB1QlVX5V9-Mc799my2L20PHCxxi_4NnD8qjIn8Ndp-sUZPNm30olJtghAd06KBP8tiUYmDfyirKWNoAz_jEsYL7pHhV7V0FBDw0q5mH1FsVGgnfKtXZ2Bl0bClI/s1264/f.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="523" data-original-width="1264" height="264" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPjWX0zfikoveBJDEFB1QlVX5V9-Mc799my2L20PHCxxi_4NnD8qjIn8Ndp-sUZPNm30olJtghAd06KBP8tiUYmDfyirKWNoAz_jEsYL7pHhV7V0FBDw0q5mH1FsVGgnfKtXZ2Bl0bClI/w640-h264/f.jpg" width="640" /></a></div>Setelah ditemukan adanya tunggakan, pada tanggal 12 Juni 2020, Bapenda Kabupaten Madiun memanggil Koordinator Pemungut Pajak PBB P2 yaitu Terdakwa HARDADI untuk melakukan klarifikasi. Dan Terdakwa HARDADI mengakui bahwa benar tidak menyetorkan uang wajib pajak yang seharusnya disetor ke Kas Daerah melalui Bank Jatim Cabang Madiun sebesar tersebut diatas <br /><br />Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang setoran PBB-P2 Desa Tawangrejo, Desa Nampu dan Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 untuk kepentingan pribadi sejumlah Rp87.723.384, sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 12 Juni 2020 yang dibuat oleh Terdakwa<br /><br />Bahwa terdakwa HARDADI selaku Petugas Pemungut Pajak pada Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 telah dengan sengaja tidak menyetorkan uang setoran Pajak PBB-P2, namun digunakan untuk kepentingan pribadinya. Sehingga menimbulkan kerugian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana Laporan Hasil Audit yang dilakukan oleh inspektorat Kabupaten Madiun Nomor : 045/118/402.060/2021 tanggal 8 Juli 2021<br /><br />Bahwa Berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara tersebut, Terdakwa HARDADI Selaku Koordinator Pemungut Pajak Kecamatan Gemarang pada tahun 2016 s/d tahun 2019 telah melawan hukum dengan tidak menyetorkan PBB-P2 ke Bank Jatim Cabang Madiun sebesar Rp89.531.117 <br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa HARDADI tersebut, bertentangan dengan ketentuan : <br />a. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2007 yang menyatakan bahwa "Dalam hal PBB terutang dipungut oleh Petugas Pemungut, setiap hari kerja Petugas Pemungut wajib menyetorkan hasil pemungutan PBB tersebut ke TP (Tempat Pembayaran)", <br /><br />b. Pasal 7 Peraturan Bupati Madiun Nomor 42 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang menyatakan bahwa “Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan oleh Petugas Pemungut dilakukan ke Bank Persepsi tidak lebih dari 1x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dengan menggunakan Daftar Penerimaan Harian”: <br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa HARDADI yang telah secara sengaja dan melawan hukum tidak menyetorkan seluruh uang setoran pajak PBB-P2 yang diterimanya dari para pemungut pajak Desa di Kecamatan Gemarang Kab. Madiun sebagaimana diuraikan di atas, telah memperkaya diri terdakwa kurang lebih sebesar Rp89.531.117 yang kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, <br /><br />Sehingga perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara Cg. Pemerintah Kabupaten Madiun sebesar Rp89.531.117 <br /><br />Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1), (atau Subsidair Pasal 3) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Jnt)<br /></div>

News Opini Tipikor Hardadi (Pegawai Bapeda Kab. Madiun) Diadili, Diduga “Makan” Duit PBB Rp89 Juta

BERITA KORUPSI ,CO – “Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit”. Seperti bunyi Peribahasa inilah yang mungkin dilakukan oleh Hardadi sel...

»

Terbukti Korupsi Rp4.1 M, Pegawai Bank BRI Kanwil Surabaya Di Vonis 6.6 Thn Penjara

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxG4n_N2NjyTQCiq-xZRaipOEkPPiYc1C8_lH5KDApmjOZ_s6FQRy93n7JcIr36870pPgU16B-sOLwVQjLKItfwNA5ji8ySbXiJAGSMmbfoIPdviV2n3YnDOWgTXbkxIlm6wdMZfHNaZA/s640/IMG20210924132021-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="576" data-original-width="640" height="576" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxG4n_N2NjyTQCiq-xZRaipOEkPPiYc1C8_lH5KDApmjOZ_s6FQRy93n7JcIr36870pPgU16B-sOLwVQjLKItfwNA5ji8ySbXiJAGSMmbfoIPdviV2n3YnDOWgTXbkxIlm6wdMZfHNaZA/w640-h576/IMG20210924132021-1.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />“Tuhan... Ada kah seseorang yang Kau siapkan untuk ku - Untuk bersama menopang beban yang ku pikul ini - Agar mau ku bagi kesedihan ku - Mau ku bagi derita ku”. <br /><br />Kalimat diatas adalah sebahagian dari cuplikan Puisi berjudul “Derita”. Dan barangkalipula, seperti puisis inilah jeritan hati pria muda berusia 30 tahunan berstatus bujangan, yaitu Harizki Catur Novanto, Sarjana Hukum (S.H) yang harus menghabiskan masa mudanya dibalik jeruji besi alias di penjara selama “8 tahun dan 6 bulan” karena tersandung perkara Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan negaara Cq. Bank BRI sebesar Rp4.1 miliar <br /><br />Harizki Catur Novanto, S.H adalah pegawai Bank  Rankyat Indonesia (BRI) Kantor Wilayah (Kanwil) Surabaya sejak 2013 tahun lalu. Dia dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi penggunaan dana Perjalanan Dinas fiktif sebesar Rp4.196.964.667 sejak taahun 2019 hingga 2021 sebanyak 653 kali <br /><br />Dari 653 kali perjalanan dinas yang dilakukan oleh Harizki Catur Novanto, S.H, hanya 3 klailah yang memang benar-benar dilakukan. Sementara yang 650 kali perjalan dinas hanya akal-akalan. Duit yang diperoleh Harizki Catur Novanto, S.H sejak tahun 2019 hingga 2021 sebesar Rp4.196.964.667 dipergunakan untuk membeli Burung, Kura-kura, Mobil dan untuk biaya jalan-jalan<br /><br />Dari jumlah kerugian keuangan negara Cq. Bank BRI Kanwil Surabaya, Harizki Catur Novanto, S.H hanya dapat mengembalikannya kurang lebih sebesar Rp900 juta setelah Ia dijembloskan ke penjara oleh penyidik Kejaksaan Negeri Surabaya sejak Juni 2021<br /><br />Aneh memang, sekelas Bank BRI Kantor Wilayah Surabaya milik negara yang begitu besar dan lengkap peralatan canggih bisa kecolongan duit sebesar 4 miliar rupiah lebih untuk biaya perjalanan dinias fiktif selama 3 tahun sebanyak 653 kali yang dilakukan oleh pegawai biasa.<br /><br />Dan tak heran memang, bila ditelisik dari beberapa perkara Tindak Pidana Korupsi yang menyangkut Bank milik pemerintah yang sudah diadili di Pengadilan Tipikor pada PN Suaranbaya adalah karena lemahnya pengawasan dari pejabat Bank itu sendiri terhadap bahwahannya.<br /><br />Dan yang lebih anehnya adalah, disaat nasabah yang hanya sekedar melakukan clearing (kliring) buku tabungan atau karena kartu ATM terblokir, berbagai persyaratan dari pihak Bank wajib dipatuhi. Dan hal ini seringkaali di sampaikan oleh Majelis Hakim dalam persidangan disaat pihak Bank dihadirkan sebagai saksi.<br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcNPEbxCK7jQMUpwkiI-1189VhNjaO3xMBaNMJ5ZPPPIRmXOUvdvdQNRRfBgn_2E4zFSmA0PcErFraGFX0-p1Od4Tz-KPnl3HNDSB3zkhdUqezvuUR-s0KvwRwFN2f8crUw0xmcKaPAOI/s640/IMG20210924131244.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcNPEbxCK7jQMUpwkiI-1189VhNjaO3xMBaNMJ5ZPPPIRmXOUvdvdQNRRfBgn_2E4zFSmA0PcErFraGFX0-p1Od4Tz-KPnl3HNDSB3zkhdUqezvuUR-s0KvwRwFN2f8crUw0xmcKaPAOI/w640-h288/IMG20210924131244.jpg" width="640" /></a></div>Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaiamana laporan pertanggungjawan maupun pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Bank BRI Kantor Wiliyah (Kakanwil) Surabaya terkait kinerja pegawai Bank BRI Kanwil Surabaya, maupun pertanggung jawaban anggaran yang dikeluarkan oleh Bank BRI bagi pegawai Bank BRI yang melakukan Perjalanan Dinas? <br /><br />Apakah Kepala Kontor Bank BRI Wilayah Surabaya tidak menanyakan hasil dari Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H sejak tahun 2019 hingga 2021 sebanyak 653 kali?<br /><br />Dan karena Harizki Catur Novanto, S.H dianggap bersalah, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya pun menjatuhan hukuman (Vonis) pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp250 juta subsidair 4 bulan kurungan, dan membayar uang pengganti sebesar Rp3.230.390.667 subsidair pidana penjara selama 2 tahun. sehingga total hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Harizki Catur Novanto, S.H adalah selama 8 tahun dan 6 bulan<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan secara Virtual (Zoom) diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jumat, 19 November 2021 dengan agenda putusan yang diketuai Hakim Tongani, SH., MH dan dibantu 2 hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Sikan, S.Sos, SH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa, yaitu Sultan Akbar P. S.H., M.H., C.L.A dan Arif Wahyu Dwinata, S.H., M.H., Kes., C.L.A serta Lalu Abdi Mansyah, S.H dari Kantor S.A.Paalevi and Partners Law Firm maupun JPU Nur Rachmansyah, SH., MH dari Kejari Surabaya serta dihadiri oleh Terdakwa Terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H melalui Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negara) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Cabang Surabaya karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa pada periode bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Juni 2021, terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., melakukan 653 (enam ratus lima puluh tiga) kali perjalanan dinas jabatan fiktif dengan cara :<br /><br />1. Melakukan input data perjalanan dinas jabatan fiktif melalui BRISTARS pada aplikasi Perjalanan Dinas Versi 2.0.<br /><br />2. Tanpa sepengetahuan dan seijin pemimpin menggunakan akun dan password milik : Chindy Vaniie Arie selaku Kepala Bagian Retail Payment and Card PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Surabaya, Andjar Gladianto selaku Kepala Bagian Operasional Jaringan dan Layanan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Wilayah Surabaya, Deral Morest selaku Kepala Bagian Dana dan Jasa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Wilayah Surabaya untuk memberikan persetujuan/approval, memberikan konfirmasi kedatangan maupun kepulangan atas input data perjalanan dinas jabatan fiktif tersebut.<br /><br />Setelah uang perjalanan dinas jabatan fiktif tersebut terbayarkan dan masuk ke rekening gaji (payroll) terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., yaitu : rekening BRI nomor rekening 020601070271506, uang tersebut digunakan oleh terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., untuk kepentingan pribadinya.  <br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6YUI9-H20X_rS27pCqD5yE57ftZTkSbU80tzksrzROxgViWH06FD63Ip4YsrP71j5QzUAL5jWv6GHatTe_sBY92mGthJM5B1DQjGpxkMYmZ-AqcHc5D02E6JP-Zpt78hED8WavToPJqI/s640/IMG20210924132021.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6YUI9-H20X_rS27pCqD5yE57ftZTkSbU80tzksrzROxgViWH06FD63Ip4YsrP71j5QzUAL5jWv6GHatTe_sBY92mGthJM5B1DQjGpxkMYmZ-AqcHc5D02E6JP-Zpt78hED8WavToPJqI/w640-h288/IMG20210924132021.jpg" width="640" /></a></div></span><span style="font-size: small;">Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan melawan hukum dan memperkaya diri sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H telaah terbukti sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1)  Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  <br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Majelis Hakim mengatakan, karena Terdakwa terbukti bersalah, haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya dan dijatuhi hukuman berupa membayar denda dan membayar uang pengganti kerugian negara Cq. Bank BRI Kanwil Surabaya.<br /><br />“MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair;<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H dengan pidana penjara selama enam (6) tahun dan enam (6) bulan dan bayar denda sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair empat (4) bulan kurungan;<br /><br />3. Menghukum Terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H untuk membayar uang pengganti sebesar Rp3.230.390.667 dengan ketentuan bilamana Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama dua (2) tahun;<br /><br />4. Menetapkan masa penahanan yang dijatuhkan terhada Terdakwa dikurangkan selruhnya selama Terdakwa menjalani tahanan sementara<br />5. Menetapakan agar Terdakwa tetap dalam tahan negara<br />4. Menetapak uang sebesar Rp460.000.000, uang sebesar Rp430.000.000 dan uang sebesar Rp1.500.000 dirampas untuk negara Cq. Bank BRI Kanwil Surabaya sebagai uang pengganti,” ucap Ketua Majelis Hakim Tongani, SH., MH daikhir tuntutannya<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya maupun JPU sama-sama mengatakan pikir-pikir<br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMi4ExNY2UX5ybjnLWdhfDyu9Nm15MN2Re6KsDQ-nYKjYLcy9hUSzlfUlvsd5QNRwZK3m9mh31HREzContJrxuRnrVdLsSkx3LpQOTS90vMz4x0jBwX59UINDJz10dmDMJhAx2RjVop3w/s638/IMG20210924131749.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="638" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMi4ExNY2UX5ybjnLWdhfDyu9Nm15MN2Re6KsDQ-nYKjYLcy9hUSzlfUlvsd5QNRwZK3m9mh31HREzContJrxuRnrVdLsSkx3LpQOTS90vMz4x0jBwX59UINDJz10dmDMJhAx2RjVop3w/w640-h288/IMG20210924131749.jpg" width="640" /></a></div>Diberitakan sebelumnya. Bahwa terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., selaku pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Divisi Kebijakan dan Pengembangan SDM Nokep : 357-KPS/PKR/10/2014 tanggal 22 Oktober 2014 Tentang Pengangkatan Pekerja Tetap Divisi Kebijakan Dan Pengembangan SDM PT. BRI (Persero) Tbk an. Harizki Catur Novanto,<br /><br />Pada bulan Juli 2019 sampai dengan Juni 2021 atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 bertempat di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Wilayah (Kanwil) Surabaya, Jl. Basuki Rahmat No. 122-138 Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan Ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI   Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya secara melawan hukum, yaitu :<br /><br />Bahwa pada periode bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Juni 2021 terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., melakukan 653 (enam ratus lima puluh tiga) kali perjalanan dinas jabatan fiktif dengan cara :<br /><br />1. Melakukan input data perjalanan dinas jabatan fiktif melalui BRISTARS pada aplikasi Perjalanan Dinas Versi 2.0.<br /><br />2. Tanpa sepengetahuan dan seijin pemimpin menggunakan akun dan password milik : Chindy Vaniie Arie selaku Kepala Bagian Retail Payment and Card PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Surabaya, Andjar Gladianto selaku Kepala Bagian Operasional Jaringan dan Layanan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Wilayah Surabaya, Deral Morest selaku Kepala Bagian Dana dan Jasa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Wilayah Surabaya untuk memberikan persetujuan/approval, memberikan konfirmasi kedatangan maupun kepulangan atas input data perjalanan dinas jabatan fiktif tersebut.<br /><br />Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam :  <br /><br />1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Perbankan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.<br /><br />2. Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Pusat Nomor : S.97-DIR/KPS/08/2014 tanggal 1 Agustus 2014 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Di Dalam Negeri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.<br /><br />3. Surat Kepala Divisi Operasional SDM PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Nomor : B.460.e-OPS/SIM/06/2016 tanggal 09 Juni 2016 perihal Implementasi Aplikasi Perjalanan Dinas versi 2.0, dijelaskan mengenai prosedur operasional dan petunjuk penggunaan aplikasi perjalanan dinas versi 2.0, prosedur penerbitan dan penggunaan Surat Perjalanan Dinas Jabatan.<br /><br />Bahwa setelah uang perjalanan dinas jabatan fiktif tersebut terbayarkan dan masuk ke rekening gaji (payroll) terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., yaitu : rekening BRI nomor rekening 020601070271506, uang tersebut digunakan oleh terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., untuk kepentingan pribadinya. Bahwa perbuatan terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., telah memperkaya diri sendiri atau orang lain<br /><br />Atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebesar Rp. 4.196.964.667,- (empat milyar seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah). Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., dengan cara-cara sebagai berikut :<br /></span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2VU9mKzLVlHaYYC0AkT7zP1OlnQI55_xqSTovmk4TnyNHxwCqQrOqOAcLkR_L3Ib2BZc1fZ4RU2SI57aPxNFdSDby55hVMs9Z_rfY0yrzj4FIIN4d_xlOLUJ8J5V-c-YnP2rWZYxw9sk/s640/IMG20210924132021-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="576" data-original-width="640" height="576" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2VU9mKzLVlHaYYC0AkT7zP1OlnQI55_xqSTovmk4TnyNHxwCqQrOqOAcLkR_L3Ib2BZc1fZ4RU2SI57aPxNFdSDby55hVMs9Z_rfY0yrzj4FIIN4d_xlOLUJ8J5V-c-YnP2rWZYxw9sk/w640-h576/IMG20210924132021-1.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: small;">Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepemilikan sahamnya sebagian besar dimiliki oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Tambahan Berita Negara RI Nomor: 22 tanggal 16 Maret tahun 2007.  Pengumuman dalam Berita Negara RI sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan tentang Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. disingkat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: W7-HT.01.04-612, pada BAB Modal Pasal 4 Angka 2 huruf b, terlihat bahwa Negara Republik Indonesia memiliki saham sebesar 56.75% dari jumlah nilai seluruh saham PT. Bank BRI (Persero) Tbk.<br /><br />Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah (Kanwil) Surabaya adalah salah satu kantor wilayah dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.</span> <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Bahwa pada periode bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Juni 2021 terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., melakukan 658 (enam ratus lima puluh delapan) perjalanan dinas jabatan, dengan perincian :<br /><br />1. Perjalanan Dinas Jabatan fiktif sebanyak 653 (enam ratus lima puluh tiga) kali perjalanan.<br />2. Perjalanan Dinas Jabatan yang benar-benar dilaksanakan ada 3 (tiga) kali yaitu 1 (satu) kali ke Bali, 1 (satu) kali ke Jakarta dan 1 (satu) kali ke Pandaan.<br />3. Pengajuan Perjalanan Dinas Jabatan yang unsuccessfull (transaksi gagal) sebanyak 2 (dua) kali.<br /><br />Bahwa terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., melakukan 653 kali perjalanan dinas jabatan fiktif dengan cara :<br /><br />1. Melakukan input data perjalanan dinas jabatan fiktif melalui BRISTARS pada aplikasi Perjalanan Dinas Versi 2.0.<br />2. Tanpa sepengetahuan dan seijin pemimpin menggunakan akun dan password milik Chindy Vaniie Arie selaku Kepala Bagian Retail Payment and Card PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Surabaya, Andjar Gladianto selaku Kepala Bagian Operasional Jaringan dan Layanan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Wilayah Surabaya, Deral Morest selaku Kepala Bagian Dana dan Jasa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Wilayah Surabaya untuk memberikan persetujuan/approval, memberikan konfirmasi kedatangan maupun kepulangan atas input data perjalanan dinas jabatan fiktif tersebut.<br /><br />Bahwa 653 perjalanan dinas jabatan fiktif yang dilakukan oleh terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., adalah sebagai berikut :<br /></div><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHqHvGi8p6qqrvtvLlSjGwMeiL58euW0t0uJ30wKxehxMgwyBbGgTiByHHeqwBXKXZZkAR0vhAB7DI9QTtqNMnWinPo5kFYe7XeWI_NJJkaNR29-cA0iW8yKqDA7z12FgI_4maDzGu2Q0/s640/BRI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="375" data-original-width="640" height="376" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHqHvGi8p6qqrvtvLlSjGwMeiL58euW0t0uJ30wKxehxMgwyBbGgTiByHHeqwBXKXZZkAR0vhAB7DI9QTtqNMnWinPo5kFYe7XeWI_NJJkaNR29-cA0iW8yKqDA7z12FgI_4maDzGu2Q0/w640-h376/BRI.jpg" width="640" /></a>Setelah uang biaya perjalanan dinas jabatan fiktif tersebut terbayarkan dan masuk ke rekening gaji (payroll) terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., yaitu rekening BRI nomor rekening 020601070271506, dengan total sebesar Rp4.196.964.667 (empat milyar seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) uang biaya perjalanan dinas fiktif tersebut kemudian digunakan oleh terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., untuk kepentingan pribadinya.<br /><br />Perbuatan yang dilakukan terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam :  <br /><br />1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Perbankan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.<br /><br />Pasal 49 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa ”Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank”.<br /><br />2. Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Pusat Nomor : S.97-DIR/KPS/08/2014 tanggal 1 Agustus 2014 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Di Dalam Negeri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.<br /><br />3. Surat Kepala Divisi Operasional SDM PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Nomor : B.460.e-OPS/SIM/06/2016 tanggal 09 Juni 2016 perihal Implementasi Aplikasi Perjalanan Dinas versi 2.0.<br /><br />Perbuatan terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., telah memperkaya diri terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., yang mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebesar Rp4.196.964.667 (empat milyar seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).<br /><br />Bahwa terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., pada tahap penyidikan telah melakukan pengembalian uang  sebesar Rp891.500.000 (delapan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tahap penuntutan sebesar Rp75.074.000 (tujuh puluh lima juta tujuh puluh empat ribu rupiah).<br /> <br />Perbuatan terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jnt)</div>

News Tipikor Terbukti Korupsi Rp4.1 M, Pegawai Bank BRI Kanwil Surabaya Di Vonis 6.6 Thn Penjara

BERITA KORUPSI .CO – “Tuhan... Ada kah seseorang yang Kau siapkan untuk ku - Untuk bersama menopang beban yang ku pikul ini - Agar mau ku ba...

»