PH Terdakwa Riang Kulup Prayuda, Sekretaris PKIS (Ex.Bupati Pasuruan) : Dakwaan JPU Dalam Perkara Korupsi “Persusuan” Thn 2003 ”Expired Date”

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Pejabat Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur dan Ketua Gabungan Koperasi Susu Indonesia HR. Noer Wyndho diduga terlibat dalam perkara dugaan Korupsi “Persusuan” di Kabupaten Pasuruan tahun 2003# </span></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiodJN7b1pS43CyzHanPu6Q6fdvfpY9z8GBfLnoKRdhyphenhyphenQSBWPSLr47FBOOkxMpJEbivFCg2sqzSXa85hfnnk0Rolz3j62PJrzgkTXW47cnxJqREELuXQjq7bP4kOGc74A03Js0k827r8z0/s640/IMG20210902101413.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiodJN7b1pS43CyzHanPu6Q6fdvfpY9z8GBfLnoKRdhyphenhyphenQSBWPSLr47FBOOkxMpJEbivFCg2sqzSXa85hfnnk0Rolz3j62PJrzgkTXW47cnxJqREELuXQjq7bP4kOGc74A03Js0k827r8z0/w640-h288/IMG20210902101413.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi “Persusuan” di Kabupaten Pasuruan tahun 2003, menarik untuk diikuti oleh masyarakat khusunya warga Kabupaten Pasuruan karena salah satu Terdakwanya adalah Riang Kulup Prayuda selaku Sekretaris Pusat Koperasi Industri Susu (PKIS) Sekar Tanjung Kabupaten Pasuruan tahun 2003 yang juga mantan Wakil Bupati Pasuruan periode 2013 – 2018<br /><br />Hal lain yang menarik dari perkara ini, selain salah satu Terdakwanya adalah Riang Kulup Prayuda, yaitu Pengelolaan dana bergulir dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan “Kredit macet di Bank BNI Syariah Malang tahun 2006 – 2009”<br /> <br />Ceritanya (dalam dakwaaan), Pengurus PKIS Sekar Tanjung setelah mendapatkan dana begulir sebesar Rp25 M tahun 2003, lalu dibelikanlah mesin-mesin untuk keperluan produksi susus. Lalu pada tahun 2006 – 2009, Pengurus PKIS, mengajukan Kredit Kerja dan Kredit Investasi ke Bank BNI Syariah Malang sebesar Rp13.500.000.000 dengan jaminan mesin-mesin pengolah susu.<br /><br />Dan pada tahun 2010 – 2012, Pengurus PKIS Sekar Tanjung melakukan Take Over Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi dari Bank BNI Syariah Malang ke Bank BRI Cabang Malang dengan Agunan (Jaminan) adalah Mesin-mesin Pengolah Susu yang didapatkan dari Pengadaan Dana Bergulir<br /><br />Pada Tahun 2014, Pengurus PKIS Sekar Tanjung kembali mengajukan Take Over Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi dari Bank BRI Cabang Malang ke Bank Mandiri KCP Malang sebesar Rp31.500.000.000 dengan Agunan (Jaminan) yang sama<br /><br />Pada Tahun 2012, Pengurus PKIS Sekar Tanjung kembali mendapatkan Pembiayaan Kredit dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang merupakan Lembaga dibawah Kementerian Koperasi dan UKM dan untuk mendapatkan dana bantuan tersebut Pengurus PKIS Sekar Tanjung juga menjadikan Mesin-mesin Pengolah Susu yang didapatkan dari Pengadaan Dana Bergulir Tahun 2003 sebagai Agunan / Jaminan (namun dalam dakwaan JPU tidak menyebutkan berapa dana yang dikucurkan oleh LPDB)<br />    <br />Setelah mendapatkan bantuan dalam bentuk uang melalui Kredit Bank maupun Badan Layananan Umum dibawah Lembaga Pemerintah tersebut, sehingga Pengurus PKIS Sekar Tanjung menanggung hutang yang berlipat ganda kepada Negara bahkan hutang-hutang kepada Negara tersebut tidak dapat dibayarkan oleh Pengurus PKIS Sekar Tanjung karena telah pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga, <br /><br />Sehingga Negara mengalami kerugian yang berlipat ganda tidak hanya dari Pengelolaan Bantuan Dana Bergulir yang didapatkan Tahun 2003, tetapi juga Negara telah mengalami kerugian pada Sektor Perbankan dan pada Sektor Pembiayaan dari badan Lembaga Umum dibawah Kementerian (LPDB).<br /><br />Sehingga Hutang Jangka Panjang PKIS Sekar Tanjung atas kredit ke Bank Mandiri Cabang Malang adalah sebesar Rp149.094.412.794 dengan Jaminan berupa mesin-mesin pengolah susu yang didapatkan PKIS Sekar Tanjung dari Bantuan Dana Bergulir yang merupakan barang investasi jangka panjang non permanen dari negara<br /><br />Kemudian pada Tanggal 14 Juni Tahun 2017, melalui Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No.10/Pdt.Sus.Pailit/2017/PN.Niaga.Sby, PKIS Sekar Tanjung dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya. Sehingga mesin-mesin pengolahan susu sebagai aset (Barang Investasi Jangka Panjang Non Permanen) yang ada di PKIS Sekar Tanjung di lelang oleh Kurator. Menarik bukan????</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3fzslksmVqmx8uhRj1ikUrK-xLfZRb1xPd30Gv5DpGVwasNyOzZOI8yYDn7hhUHOsxs7QtT-MpHgdwoBWY23rG-qeUM1Yi38gyD_3W4_sjIzlHNxNOvQyM6hyPPekX5Iqqe77rzPIesY/s640/IMG20210902100626.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3fzslksmVqmx8uhRj1ikUrK-xLfZRb1xPd30Gv5DpGVwasNyOzZOI8yYDn7hhUHOsxs7QtT-MpHgdwoBWY23rG-qeUM1Yi38gyD_3W4_sjIzlHNxNOvQyM6hyPPekX5Iqqe77rzPIesY/w640-h288/IMG20210902100626.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Itulah sebabnya Pengurus PKIS (Riang Kulup Prayuda selaku Sekretaris PKIS dan Koesnan selaku Ketua PKIS serta Wibisiono selaku  Direktur CV Nurwy Steel Enginering (penyedia mesin-mesing pengolah susu) diadili dalam perkara Korupsi “Persusuan” di Kabupaten Pasuruan tahun 2003<br /><br />Riang Kulup Prayuda selaku Sekretaris Pusat Koperasi Industri Susu (PKIS) Sekar Tanjung Kabupaten Pasuruan tahun 2003 (mantan Wakil Bupati Pasuruan periode 2013 – 2018), saat ini diadili (bersama Koesnan dan Wibisiono, perkara penuntutan masing-masing terpisah) sebagai Terdakwa dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TKP) Pengelolaan Keuangan Dana Bergulir yang bersumber dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop, dan UKM) untuk Pengembangan Sarana Usaha Persusuan Pada Pusat Koperasi Industri Susu (PKIS) Sekar Tanjung Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp25 miliar, yang dianggap merugikan keuangan negara sejumlah  Rp10.626.393.465 berdasarkan hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur (BPKP) Perwakilan Jawa Timur Nomor : SR-467/PW13/5/2021 Tanggal 21 Juli 2021<br /><br />Namun menurut Tim Penasehat Hukum Terdakwa Riang Kulup Prayuda, yaitu J.B. Rahardjo, SH, Noldy F Wisan, SH., CLA, KRT. Sudarmono, SH., MH dab Moh. Rohom, SH dari Kantor Mavin Lau Firm, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pengelolaan Keuangan Dana Bergulir yang bersumber dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop, dan UKM) untuk Pengembangan Sarana Usaha Persusuan Pada Pusat Koperasi Industri Susu (PKIS) Sekar Tanjung Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2003, sudah “Expired Date” alias kadaluarsa berdasarkan Pasal 78 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)<br /><br />Selain kadaluarsa, Tim Penasehat Hukum Terdakwa Riang Kulup Prayuda juga menyebutkan, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pauruan tidak menjelaskan secara rinci siapa Terdakwa yang menjadi Pleger (orang yang melakukan), Doen Pleger (orang yang menyuruh melakukan) atau Mede Pleger (orang yang turut melakukan) berdasarakan Pasal 55-56 KUHP (Kitab Undang-Undag Hukum Pidana)<br /><br />Hal itu disampaikan oleh Tim Tim Penasehat Hukum Terdakwa Riang Kulup Prayuda, yaitu J.B. Rahardjo, SH, Noldy F Wisan, SH., CLA, KRT. Sudarmono, SH., MH dab Moh. Rohom, SH dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur pada Rabu, 08 September 2021<br /></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjL65TStvUDdWKpJGbZDEqi2XvpO-eIGqXHIszj_TzDH1CO_BFDSMUqWgW_CpE-AmmCcLGZjup7uS8td9pCcVU18VdDuO297Ta-nluyAuOnEFJYpM-A2UBydY_Za5JobIdzRnJucCiGeXs/s640/IMG20210902100759.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjL65TStvUDdWKpJGbZDEqi2XvpO-eIGqXHIszj_TzDH1CO_BFDSMUqWgW_CpE-AmmCcLGZjup7uS8td9pCcVU18VdDuO297Ta-nluyAuOnEFJYpM-A2UBydY_Za5JobIdzRnJucCiGeXs/w640-h288/IMG20210902100759.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Rabu, 08 September 2021) adalah agenda penyampaian Eksepsi atau Keberatan dari Terdakwa melalui Tim Penasehat Hukumnya atas Dakwaan Tim JPU Dimas Rangga Ahimsa, SH, La Ode Tafrimada, SH, Rudi Purwanto, SH dan Hendro Nugroho, SH dari Kajari Kabupaten Pasurusan Terhadap Terdakwa Riang Kulup Prayuda (dan Koesnan serta Wibisiono dalam perkara penuntutan masing-masing terpisah) dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Marper Pandeangan, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Penitra Pangganti (PP) Yaid Indra Harjono, SH., MH (Wenny Rosalina Anas, S.Sos., S.Pd, SH., MH) yang dihadiri Tim JPU Kejari Kabupaten Pasuruan. Sementara Terdakwa mengkuti persidangan melalui Zoom dari Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Pasuran karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam Eksepsinya, Tim Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan, bahwa berdasarkan Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan pada halaman 12 yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung RI, yang dimaksud JELAS harus mampu dirumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwakan sekaligus mampu mempadukan dengan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan oleh Terdakwa dalam surat dakwaan<br /><br />Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan, Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu primair (Pasal 2), Subsidair (Pasal 3) maupun dakwaan Kedua alternatif (Pasal 9) Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak menguraikan tindakan dan perbuatan, peran dan kualitas Terdakwa Riang Kulup Prayuda sebagai Sekretaris Pusat Koperasi Industri Susu (PKIS) “Sekar Tanjung” dalam rangkaian perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan melakukan Tindak Pidana Korupsi maupun melakukan dalam mendapatkan Alokasi Dana Bergulir dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 51.1/kep/M.KUKM/VI/2003 tanggal 04 Juni 2003 tentang bantuan Perkuatan Dana bergulir untuk pengembangan Sarana Usaha Persusuan oleh Koperasi Peternak<br /><br />“Surat Dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair serta Kedua Alternatif Saudara Penuntut Umum hanya menguraikan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang lain yang bukan dilakuan oleh Terdakwa Riang Kulup Prayuda,” kata J.B. Rahardjo<br /><br />J.B. Rahardjo melanjutkan, karena dalam uraian dakwaan Kesatu Primair tersebut (halaman 7 s/d 8), Subsidair (halaman 33) atau Kedua Alternatif (halaman 59) menguraikan tentang terjadinya peristiwa hukum mengenai perbuatan-perbuatan orang lain, yaitu “Saksi Koesnan”  selaku Ketua PKIS Sekar Tanjung pada tanggal 08 Agustus 2003 yang mengumpulkan masing-masing Ketua Koperasi Primer di kantor KUD Dadi Jaya yang terletak di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan dan mengadakan Rapat Khusus Penunjukan Pengelola Dana Bergulir, yang dihadiri oleh H.M. Moenawar Selaku Ketua KPSP Setia Kawan, Hj. Siti Rochman Abidin selaku Ketua KUTT Suka Makmur, Sarmadun (Alm) selaku Ketua KUD Dadi Jaya, Saksi Ssuhartanto selaku Ketua Koperasi KUD Sembada, Saksi Abdi Suwarno selaku Ketua Kop SAE Pujon, Saksi Drh. Hermaniadi selaku Ketua Koperasi DAU dan saksi Koesnan selaku Ketua Koperasi Sekunder PKIS Sekar Tanjung<br /><br />“Uraian perbuatan-perbuatan orang lain yang buan dilakukan oleh Terdakwa Riang Kulup Prayuda dalam dakwaan Penuntut Umum terdapat dalam Dakwaan Kesatu Primair (Halaman 10), Subsidair (Halaman 35) dan Dakwaan Kedua (Halaman 61), yaitu dalam pelaksanaan pengadaan mesin pengolah susu Ultra High Temperature (UHT) di PKIS Sekar Tanjung tersebut,” ujar Rahardjo<br /><br />“Terjadi permufakatan antara saksi Wibisono Nyoto dan HR. Noer Wyndho yang saat itu menjabat selaku Ketua Gabungan Koperasi Susu Indonesia. Permufakatan tersebut dilakukan dengan cara saksi Wibisono Nyoto selaku Direktur CV. Nurwy Steel Engineering secara bertahap, membuat surat permintaan pencairan dana kepada pengurus PKIS Sekar Tanjung serta meminta pengurus PKIS Sekar Tanjung untuk mentransfer uang pelaksanaan proyek pengadaan ke rekening Giro Bank BNI Cabang Malang dengan nomor rekening 012.486.001, namun Nomor Rekening tersebut bukan merupakan rekening atas nama saksi Wibisono Nyoto selaku Direktur CV. Nurwy Steel Engineering, melainkan Nomor Rekening tersebut tercatat atas nama HR. Noer Wyndho". Lanjut Rahardjo kemudian<br /></div></div><div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirXncvR5fdi-NEP8Gko7LlluiPUEYStfVVkWuqrcr1d0u7lcUpv8KVidej40891MHmPf4-Ye7UzDPHTaQflLFlIph63hC0M6fCvxoep06ThcZkqkKOze-QqvMr22yCD5cFrI8ej2R2Vz0/s640/IMG20210902100733.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirXncvR5fdi-NEP8Gko7LlluiPUEYStfVVkWuqrcr1d0u7lcUpv8KVidej40891MHmPf4-Ye7UzDPHTaQflLFlIph63hC0M6fCvxoep06ThcZkqkKOze-QqvMr22yCD5cFrI8ej2R2Vz0/w640-h288/IMG20210902100733.jpg" width="640" /></a></div>Penasehat Hukum Terdakwa juga menjelaskan terkait keterilibatan pejabat Dinas Provinsi Jawa Timur yang diuraikan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan<br /><br />“Dakwaan Penuntut Umum juga menjelaskan tentang adanya keterlibatan oknum atau pejabat-pejabat pada Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur sebagaimana dakwaan Kesatu Primair (halaman 4), Subsidair (halaman 29 s/d 30) atau Kedua Alternatif (halaman 55 s/d 56). Dalam dakwaannya Penuntut Umum menyebutkan Terdakwa Riang Kulup Prayuda, Terdakwa Koesnan (berkas terpisah) dan Sarmadun bekerjasama dengan Pejabat Departeman Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur (saat ini Dinas Koperasi Provinsi jawa Timur) dalam proses penerbitan Surat Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Nomor : 17/BH/KWK.13/11/2001 tanggal 08 Februari 2001, yang menunjukkan seolah-olah PKIS Sekar Tanjung sudah mengesahkan Akte Pendirian Koperasi sejak 2001, sedangkan faktanya PKIS Sekar Tanjung baru dibentuk tahun 2003,” ungkap J.B. Rahardjo<br /><br />Apabila Penuntut Umum konsekuen dengan dakwaannya, lanjut J.B. Rahardjo, tentunya tidak saja Terdakwa Riang Kulup Prayuda, Terdakwa Koesnan (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa Wibisono Nyoto (berkas perkara terpisah) dalam perkara ini yang duduk di kursi Terdakwa ini, mengingat dalam uraian dakwaan Penuntut Umum telah menjelaskan peran 6 (enam) Koperasi Primer selaku penerima Dana Bantuan Bergulir dan permufakatan antara Wibisono Nyoto dengan HR. Noerwyndo, sehingga para penerima Dana Bantuan, yakni para pengurus Koperasi Primer, yaitu KPSP Setia Kawan, KUTT Suka Makmur, KUD Dadi Jaya, Koperasi KUD Sembada, Kop SAE Pujon, Koperasi DAU, HR. Noerwyndo dan Oknum/Pejabat-pejabat pada Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur seharusnya turut sebagai Terdakwa<br /><br />Terkait dakwaan JPU Kejari Kabupaten Pasuruan yang menurut Tim Penasehat Hukum Terdakwa adalah sudah Kadaluarsa berdasarkan Pasal 78 ayat (1) ke-3 KUHP <br /><br />Penasehat Hukum Terdakwa, yaitu Noldy, Boby alias Sudarmono dan J.B. Rahardjo menjelaskaan, bahwa dalam ketentuan pasal 78 ayat (1) ke-3 KUHP disebutkan Kewenangan menuntut Pidana hapus karena daluarsa mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah duabelas tahun <br /><br />Penasehat Hukum Terdakwa menjelaskan, dalam dakwaan Penuntut Umum mempersoalkan tentang Terdakwa Riang Kulup Prayuda “memanipulasi data dan memalsukan Dokumen pendirian PKIS Sekar Tanjung dengan cara” : <br /><br />1. Membuat Surat Palsu berupa Daftar Hadir Rapat Pembentukan Pusat Koperasi Industri Susu Sekar Tanjung yang diberi tanggal 15 Desember 2000, seakan-akan pembentukan Koperasi PKIS Sekar Tanjung dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2000, yang mana dalam dokumen daftar hadir tersebut tercantum nama dan tandatangan pengurus 6 (enam) Koperasi Primer, sedangkan faktanya Pengurus 6 (enam) Koperasi Primer tidak pernah mengikuti Rapat Pembentukan PKIS Sekar Tanjung di Tahun 2000 yang dilaksanakan di Kantor KPSP Setia Kawan Nongkojajar, <br /><br />2. Membuat Dokumen Neraca Keuangan Palsu Pertanggal 30 November Tahun 2000 terkait dengan Modal Awal PKIS Sekar Tanjung yang didapatkan dari Anggota Primernya yaitu berupa Simpanan Pokok Rp5.000.000 lima juta rupiah) dari setiap anggota Koperasi Primer sehingga total simpanan sejumiah Rp30.000.000 (tigapuluh juta rupiah) dan simpanan khusus sejumlah Rp.500.000.000,(limaratus juta rupiah) dari masing-masing Koperasi Primer sehingga total simpanan khusus Rp3.000.000.000 (tiga milyard rupiah) dengan tujuan seolah-olah PKIS Sekar Tanjung sudah mempunyai modal awal untuk melaksanakan kegiatan perkoperasian, sedangkan faktanya masing-masing Pengurus Koperasi Primer tidak pernah menyerahkan Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib sebesar jumlah tersebut kepada Pengurus PKIS Sekar Tanjung <br /><br />3. Bekerjasama dengan Ir. KARDANI (Alm) selaku Kepala Kantor Wilayah Departeman Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur (saat ini Dinas Koperasi Provinsi jawa Timur) dalam proses penerbitan Surat Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Nomor : 17/BH/KWK.13/!1/2001 tanggal 08 Februari 2001, yang menunjukkan seolah-olah PKIS Sekar Tanjung sudah mengesahkan Akte Pendirian Koperasi sejak 2001, sedangkan faktanya PKIS Sekar Tanjung baru dibentuk tahun 2003 <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2CooHzqu_qp7ugI7ra0FyJy7OrJZi1JbooP9WJHGZeDy8PJobf6BTrItIDLezOugVvHVv0E0zPgB_jGQjfsgtsop8mHflb_hd1LEWirYkpTkIGPHnrqHBaxNYVrdAawVF91zKGY3LViM/s640/IMG20210902100626.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2CooHzqu_qp7ugI7ra0FyJy7OrJZi1JbooP9WJHGZeDy8PJobf6BTrItIDLezOugVvHVv0E0zPgB_jGQjfsgtsop8mHflb_hd1LEWirYkpTkIGPHnrqHBaxNYVrdAawVF91zKGY3LViM/w640-h288/IMG20210902100626.jpg" width="640" /></a></div>Ketentuan pasal 79 KUHP dijelaskan “Tenggang daluarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan” dan sebagaimana didakwakan bahwa Terdakwa RIANG KULUP PRAYUDA telah Membuat Surat Palsu berupa Daftar Hadir Rapat Pembentukan Pusat Koperasi Industri Susu Sekar Tanjung yang diberi tanggal 15 Desember 2000, Membuat Dokumen Neraca Keuangan Paisu Pertanggal 30 November Tahun 2000 terkait dengan Modal Awali PKIS Sekar Tanjung dan Bekerjasama dengan Ir. KARDANI (Alm) selaku Kepala Kantor Wilayah Departeman Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur (saat ini Dinas Koperasi Provinsi jawa Timur) dalam proses penerbitan Surat Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Nomor : 17/BH/KWK.13/1/2001 tanggal 08 Februari 2001, yang menunjukkan seolah-olah PKIS Sekar Tanjung sudah mengesahkan Akte Pendirian Koperasi sejak 2001 <br /><br />“Apabila dihitung hari sesudah adanya perbuatan sebagaimana ketentuan pasal 79 KUHP, maka bila penerbitan Surat Palsu berupa Daftar Hadir Rapat Pembentukan Pusat Koperasi Industri Susu Sekar Tanjung yang diberi tanggal 15 Desember 2000 tersebut dipersalahkan,  tentunya masa daluarsa berlaku sejak tanggal 16 Desember 2000 dan masa daluarsa tersebut adalah tanggal 16 Desember 2012,” ujar Noldy<br /><br />Noldy melanjutkan, dan apabila mengacu pada perbuatan Membuat Dokumen Neraca Keuangan Palsu Pertanggal 30 November Tahun 2000 terkait dengan Modal Awal PKIS Sekar Tanjung, maka masa daluarsa berlaku sejak 1 Desember 2000, maka daluarsa mulai berlaku sejak tanggal 1 Desember 2000 dan masa daluarsa adalah tanggal 1 Desember 2012 <br /><br />Serta adanya perbuatan Bekerjasama dengan Ir. Kardini (Alm) selaku Kepala Kantor Wilayah Departeman Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur (saat ini Dinas Koperasi Provinsi jawa Timur) dalam proses penerbitan Surat Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Nomor : 17/BH/KWK.13/1/2001 tanggal 08 Februari 2001, yang menunjukkan seolah-olah PKIS Sekar Tanjung sudah mengesahkan Akte Pendirian Koperasi sejak 2001, maka masa daluarsa berlaku sejak 9 Pebruari 2001 dan masa daluarsa tersebut adalah 9 Pebruari 2013 <br /><br />Noldy menjelaskan, apabila batas daluarsa mengacu dimulainya penuntutan sejak pelimpahan perkara di Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Surabaya, maka pelimpahan perkara atas nama Terdakwa Riang Kulup Prayuda telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Agustus 2021, sedangkan apabila batas daluarsa mengacu pada awal persidangan sebagai bentuk penuntutan, maka Dakwaan atas Terdakwa Riang Kulup Prayuda dibacakan di depan persidangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis Tanggal 2 September 2021, dengan demikian masa daluarsa jatuh pada tahun 2012/2013 dan telah lewat dari masa daluarsa untuk dilakukan penuntutan atas perkara terdakwa <br /><br />“Dengan demikian, sesuai ketentuan pasal 78 ayat (1) ke-3 KUHP, yakni mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah duabelas tahun” maka perkara ini telah memenuhi kriteria daluarsa karena masa daluarsa telah terpenuhi yang menyangkut perbuatan terdakwa ini sudah lebih dari 12 (duabelas) tahun sejak perbuatan tersebut ada, bahkan sudah lewat dari 12 (duabetas tahun),” ujar Noldy<br /><br />Boby melanjutkan, ketentuan Pasal 78 ayat (1) ke-4 KUHP disebutkan, “Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluarsa mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun,” ujar Boby <br /><br />Boby menjelskan, bahwa Terdakwa Riang Kulup Prayuda sesuai dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Kesatu Primair telah didakwa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun <br /><br />2. Bahwa dalam dakwaan Subsidair, Terdakwa RIANG KULUP PRAYUDA didakwa melanggar ketentuan Pasal 3 Jo. Pasai 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun <br /><br />“Dari kedua pasal yang didakwaan kepada Terdakwa tersebut, maka masa daluarsanya sesuai ketentuan pasal 78 ayat (1) ke4 KUHP adalah 18 (delapan belas) tahun sejak adanya perbuatan pidana yang didakwakan,” pungkas Boby<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-JMgfHpoImzPcMoliERG-3BAe5Gox7PEtX-vyZPpkFcmuSz39yDZLlRCDyUBE_n2wJ01a4w-n8Su3J7DGrz247nKVTF3c4ubMU9qtL6z0REQT7_IoR47k4NiW8kBSG13o9JAGkjSC2js/s640/IMG20210902100759.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-JMgfHpoImzPcMoliERG-3BAe5Gox7PEtX-vyZPpkFcmuSz39yDZLlRCDyUBE_n2wJ01a4w-n8Su3J7DGrz247nKVTF3c4ubMU9qtL6z0REQT7_IoR47k4NiW8kBSG13o9JAGkjSC2js/w640-h288/IMG20210902100759.jpg" width="640" /></a></div>Boby melanjutkan, dalam uraian dakwaannya Penuntut Umum pada dakwaan Kesatu Primair (halaman 5) dan dakwaan subsidair (halaman 30-31) telah menguraikan, “selain melengkapi Kriteria koperasi Penerima bantuan Dana Bergulir yang telah ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pengesahan kepengurusan Koperasi Sekunder, Pengurus PKIS Sekar Tanjung mendatangi Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan surat keputusan pengurus PKIS Sekar Tanjung Tahun 2003 yang dibuat pada tanggal 01 April 2003 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kasubdin kelembagaan yang mewakili Kepala Dinas Koperasi Provinsi jawa Timur, yang mana dokumen tersebut dibuat 2 (dua) bulan sebelum Surat Nomor : 518/1186/103/2003 tanggal 20 Juni 2003 Perihal Pengajuan Bantuan Perkuatan Dana Bergulir kepada Koperasi dikirimkan oleh Dinas Provinsi Jawa Timur kepada Kementerian Koperasi, dan 3 (tiga) bulan sebelum ditetapkannya surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor : 95.1/Kep/MKUKMIVII/2003 tanggal 08 Juli 2003 tentang Penetapan Koperasi Penerima dan Pengelola Bantuan Perkuatan Berupa Dana Bergulir Untuk Pengembangan Sarana Usaha Perusuan oleh koperasi Peternak Tahun Anggaran 2003 : <br /><br />Boby menjelaskan, peristiwa untuk mendapatkan surat keputusan pengurus PKIS Sekar Tanjung Tahun 2003 yang dibuat pada tanggal 01 April 2003, yang mana dokumen tersebut dibuat 2 (dua) bulan sebelum Surat Nomor 518/1186/103/2003 tanggal 20 Juni 2003 dan 3 (tiga) bulan sebelum ditetapkannya surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor : 95.1/Kep/MKUKM!VII/2003 tanggal 08 Juli 2003 dianggap merupakan kesalahan<br /><br />“Maka perbuatan tersebut dikaitkan dengan ketentuan pasal 79 KUHP, maka daluarsa dihitung sejak 2 April 2003 dan masa daluarsanya adalah 2 April 2021, apabila dasar perbuatan itu menimbulkan adanya surat Nomor : 518/1186/103/2003 tanggal 20 Juni 2003, maka masa daluarsa dihitung sejak 21 Juni 2003 dan masa daluarsa pada tanggal 21 Juni 2021 serta adanya surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor : 95.1/Kep/MKUKMI/VII/2003 tanggal 08 Juli 2003 yang didasari atau terbit atas perbuatan tanggal 01 April 2003, maka masa daluarsa dihitung sejak 09 Juli 2003 dan masa daluarsa pada tanggal 09 Juli 2021,” kata Boby dalam Eksepsinya<br /><br />Boby melanjutkan, apabila batas daluarsa mengacu dimulainya penuntutan sejak pelimpahan perkara di Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Surabaya, maka pelimpahan perkara atas nama Terdakwa Riang Kulup Prayuda telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Agustus 2021, sedangkan apabila batas daluarsa mengacu pada awal persidangan sebagai bentuk penuntutan, maka Dakwaan atas Terdakwa Riang Kulup Prayuda dibacakan di depan persidangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis Tanggal 2 September 2021, dengan demikian masa daluarsa untuk melakukan penuntutan perkara ini khususnya berkaitan dengan ketentuan dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair jatuh pada tanggal 2 April 2021 atau pada tanggal 21 Juni 2021 dan/atau tanggal 09 Juli 2021 dan telah lewat dari masa daluarsa untuk dilakukan penuntutan<br /><br />Atas Eksepsi Tim Penasehat Hukum Terdakwa, Tim JPU meminta waktu selama 3 Jam Kepada Ketua Majelis Hakim untuk membuat tanggapan secara tertulis. Namun karena jadwal persidaangan yang begitu padat, sehingga permohonan JPU ditolak oleh Majelis Hakim dan dilanjutkan sepekan kemudian. (Jnt) <br /></div></div>

News Tipikor PH Terdakwa Riang Kulup Prayuda, Sekretaris PKIS (Ex.Bupati Pasuruan) : Dakwaan JPU Dalam Perkara Korupsi “Persusuan” Thn 2003 ”Expired Date”

#Pejabat Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur dan Ketua Gabungan Koperasi Susu Indonesia HR. Noer Wyndho diduga terlibat dalam perkara dugaan ...

»

Direktur CV. Bhadra Raya Di Vonis 2 Tahun Penjara Karena Terbukti Korupsi Rp500 Juta

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgL1bYcVBv-5ZsemQuoeAYSJH_iYLHX_tnVzquwKmZqqpAq5FJMlVeuCmdqgYMpzwtOFhuHAbSnp2QhkkmJbLQpJn1tKYLBbn5ZqRWYM53yuCCB3jCknOMnFEQtOnm27tOStNpe7Q-2Wno/s1334/IMG20210906130300.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgL1bYcVBv-5ZsemQuoeAYSJH_iYLHX_tnVzquwKmZqqpAq5FJMlVeuCmdqgYMpzwtOFhuHAbSnp2QhkkmJbLQpJn1tKYLBbn5ZqRWYM53yuCCB3jCknOMnFEQtOnm27tOStNpe7Q-2Wno/w640-h288/IMG20210906130300.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, Senin 6 September 2021, menjatuhkan hukuman (Vonis) dengan pidana penjara selama 2 tahun denda Rp50 juta subsider 2 bulan kurungan dan membayar uang pengganti kerugian negara sejumlah Rp300.989. 903,20 subsider pidana penjara selama 1 tahun terhadap Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV Bhadra Raya karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) proyek pekerjaan peningkatan Jalan Taji Bakalan, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 yang menelan dana sebesar Rp6.939.000.000 yang bersumber dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (DPUPPR) Kabupaten Bojonegoro yang merugikan keuangan negara senilai Rp500.982.903,20 Berdasarkan Pemeriksaan Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 24 / LHP/XXI/12/2020 tanggal 30 Desember 2020<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono, dibacakan oleh Majelis Hakim secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Senin, 6 September 2021), dengan agenda Putusan yang diketuai Majelis Hakim I Ketut Suarta, SH., MH dan dibantu dua Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Kusdarwanto, SH., SE., MH dan Dr. Emma Ellyani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Achmad Fajarisman, S.Kom., SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa, yakni Gatra. Sementara Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjon mengikuti persidangan melalui Vidcon (Vidio Conference) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kabupaten Bojonegoro karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam perkara ini, Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono didakwa melanggar (Primair) Pasal 2 ayat (1), atau Subsiadir Ke 1 Pasal 3 atau Subsider Ke 2 Pasal 7 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWO5mv8uQRLBBZ4b3UGyCqWBFm7cAwLeUnyB2DuTnK3Qh9V6Be4P03ha0ama9VJfMsETHVKxqfTuuYUN9XIo-dVAMef05d-Lwm5h_RVFYFsiuWe7H3h2GKKL-79wXvBLrIG8is93zCUps/s640/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWO5mv8uQRLBBZ4b3UGyCqWBFm7cAwLeUnyB2DuTnK3Qh9V6Be4P03ha0ama9VJfMsETHVKxqfTuuYUN9XIo-dVAMef05d-Lwm5h_RVFYFsiuWe7H3h2GKKL-79wXvBLrIG8is93zCUps/w640-h360/3.jpg" width="640" /></a></div>Namun dalam Tuntutan JPU, perbuatan Terdakwa dianggap memperkaya diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam (Primair) Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Dan Terdakwa dituntut pidana penjara selama 5 tahun dan 6 denda sebesar Rp200 juta Subsidair 3 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp500.982.903,20 (dikurangi uang titipan sebesaar Rp200) Subsidair 3 tahun penjara.<br /><br />Namun dalam pertimbangan Majelis Hakim menyebutkan, bahwa perbuatan Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3  jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Salah satu pertimbangan Majelis Hakim adalah, bahwa pekerjaan peningkatan Jalan Taji Bakalan, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 sudah selesai dikerjakan dan dapat dipergunakan oleh masyarakat<br /><br />Selain itu, pertimbangan Majelis Hakim juga menyebutkan, bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan telah mengembalikan sebahagian kerugian negara, yaitu sejumlah Rp200 juta.<br /><br />Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, yaitu Gatra, tidak meminta terdakwa untuk dibebaskan karena memang mengakui kesalahannya, sehingga terdakwa hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk dihukum ringan.<br /><br />Majelis Hakim menyatakan, karena Terdakwa telah terbukti bersalah, maka terdakwa haruslah dihukum sesuai perbuatannya dan dijatuhi hukuman untuk membayar kerugian negara<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRUawl6UPbLX0E0przh2FxFbm9sO76YhMU0V-i3Qc7Ng1aRFv86z5Uhnh7dPEmmWrAI2hA9vjhgdv3HrES8SvPFtN2skjBRNy1YZheJsZzfeBCCbjJgK5eGaNA_xpqb6A6vWe5AqmJKmQ/s640/IMG20210510115712.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="275" data-original-width="640" height="276" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRUawl6UPbLX0E0przh2FxFbm9sO76YhMU0V-i3Qc7Ng1aRFv86z5Uhnh7dPEmmWrAI2hA9vjhgdv3HrES8SvPFtN2skjBRNy1YZheJsZzfeBCCbjJgK5eGaNA_xpqb6A6vWe5AqmJKmQ/w640-h276/IMG20210510115712.jpg" width="640" /></a></div>"MENGADILI : 1. Menyatakan Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Subsidair<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun denda sebesar Rp50 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar wajib diganti dengan pidana  selama 3 (tiga) bulan kurungan<br /><br />3. Menghukum terdakwa Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono untuk membayar uang pengganti sebesar Rp500.982.903,20 dikurangi Rp200 juta sehingga sisa sebesar Rp300.989. 903,20 dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti selama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh Kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang Pengganti tersebut, bilamana terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun,” ucap Ketua Majelis diakhir putusannya.<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya maupun JPU sama-sama mengatakan pikir-pikir</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEju7E79yBEvlh8CEFBHInen6QBH57BGlTzrexfc3k23DRuA-kdUw-Zt2nuqSD90PYPTmZGND9jU2lH8R96bVIf5AhqskNoX_8mXAlcmFrsXaZ_4gBdA3z-1EQJPsFLDVlC3wE7xYQ2Y_vg/s638/IMG20210510115726.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="264" data-original-width="638" height="264" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEju7E79yBEvlh8CEFBHInen6QBH57BGlTzrexfc3k23DRuA-kdUw-Zt2nuqSD90PYPTmZGND9jU2lH8R96bVIf5AhqskNoX_8mXAlcmFrsXaZ_4gBdA3z-1EQJPsFLDVlC3wE7xYQ2Y_vg/w640-h264/IMG20210510115726.jpg" width="640" /></a></div>Seperti yang diberitakan sebelumnya. Pada tahun 2019, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Dokumen Pelaksanaaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Nomor: 1.03.01.37.01.5.2 tertanggal 31 Desember 2018, mengelola dan melaksanakan program Kegiatan Peningkatan Jalan di Kabupaten Bojonegoro dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp609.416.371.779,29.<br /><br />Anggaran program kegiatan sebesar Rp609.416.371.779,29 tersebut diperuntukkan Belanja Modal Pengadaan Jalan Kabupaten Lokal, salah satunya adalah Peningkatan Jalan Taji Bakalan di wilayah Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro dengan anggaran sebesar Rp6.939.000.000,; Belanja Jasa Konsultansi perencanaan sebesar Rp166.536.000; Belanja Jasa Konsultansi pengawasan sebesar Rp138.780.000. Total anggarann sebesar Rp7.244.316,000.<br /><br />Sesuai ketentuan pelaksanaan program kegiatan pekerjaan Peningkatan Jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro tersebut dilakukan melalui Proses Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang proses tahapannya mulai dari tahap Persiapan, Perencanaan, Pemilihan Penyedia Jasa s/d Pelaksanaan Kontrak dan Pembayarannya.<br /> <br />Pada tahap Perencanaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro tahun 2019, saksi Erick Firdaus ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satker Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bojonegoro menunjuk CV. Mandalika sebagai Konsultan Perencana Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 berdasarkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Nomor : 620/160.9/SPPBJ.APBD/PRC/PJPL/412.203/2019, tanggal 04 Pebruari 2019 dengan biaya Kontrak sebesar Rp88.297.000<br /><br />Sementara untuk Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro tahun 2019, saksi Erick Firdaus ST selaku PPK menunjuk CV. Mulia Karya sebagai Konsultan Pengawas Pekerjaan Peningkatan jalan Taji Bakalan berdasarkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang /Jasa ( SPBJ) Nomor : 620/757.23/SPBJ.APBD/ PGWS.PJ-L/412.203/2019, tanggal 24 Mei 2019 yang ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian (Kontrak) No. : 620/17/SP.PJ-PGWS/APBD/412.203/2019. tanggal 12 Juni 2019 dengan Biaya kontrak Rp128.920.000<br /><br />Untuk membuat perencanaan Pekerjaan konstruksi Peningkatan Jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 tersebut, saksi Erick Firdaus ST selaku PPK Satker Dinas PUPR Kab. Bojonegoro lebih dulu menyerahkan spekteknis dan besaran harga Satuan per item pekerjaan sebagai dasar untuk membuat perencanaan, sehingga CV. Mandalika selaku konsultan perencana tinggal melakukan perhitungan Volume atau Quantity pekerjaan dan Pembuatan gambar Kerja.<br /><br />Adapun Spekteknis Perencanaan Pekerjaan Peningkatan jalan Taji Bakalan tersebut yaitu : Panjang Beton Rigid (beton mutu K-350) : 1.594 M/ Perkerasan kaku Lebar : SM Tebal : 0,20M (20cm) “Panjang pekerjaan Aspal AC WC (Oprid) : 161 M Lebar : 5 meter, Tebal : 4cm Panjang pekerjaan bahujalan : 1.594 M1 Lebar : 1 meter (kanan-kiri), Tebal (Lapis pondasi Agregat A) : 30 Cm Panjang pekerjaan lantai kerja : 1.594 M1, Lebar :5,20 M Tebal : 10cm Peninggian Existingjalan dengan agregat A : tebal 15 cm. Normalisasi bahujalan dengan agregat B : tebalnya menyesuaikan kondisi.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzZ9AjN2qioc733yjPtxuftdhgxuIX6I6ISlOlPcj8CL5yczXX9Q1o-kDU8XL5v-T9LE2uyFI78Av_2o_MsIRYrMDc_iTJyCoZE5tXQreNO9w2478vNjcGdERDL6TfOBGJlu8qxbVCgLo/s1334/IMG20210906130351.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzZ9AjN2qioc733yjPtxuftdhgxuIX6I6ISlOlPcj8CL5yczXX9Q1o-kDU8XL5v-T9LE2uyFI78Av_2o_MsIRYrMDc_iTJyCoZE5tXQreNO9w2478vNjcGdERDL6TfOBGJlu8qxbVCgLo/w640-h288/IMG20210906130351.jpg" width="640" /></a></div>Hasil Perencanaan yang dibuat CV. Mandalika untuk Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 dengan biaya konstruksi sebesar Rp6.939.000.000 tersebut sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB )<br /><br />Selanjutnya, untuk kepentingan proses pemilihan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Paket pekerjaan peningkatan Jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 yang dilakukan oleh Pokja Badan layanan Pengadaaan Barang Jasa ( BLPBJ ) Kab. Bojonegoro, saksi Erick Firdaus ST selaku PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp6.938.982.104,02<br /><br />Setelah itu saksi Erick Firdaus ST selaku PPK Satker Dinas PUPR Kab. Bojonegoro menyerahkan dokumen Pemilihan ke Badan Layanan Pengadaan Barang Jasa (BLPBJ) Bojonegoro dan melakukan input data Spesifikasi Teknis Umum dan Spesifikasi Teknis Bahan dan Peralatan ke LPSE untuk proses pemilihan penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Peningkatan jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro tahun 2019.<br /><br />Pada tahap proses lelang tanggal 22 April 2019, Pokja I BLPBJ Kab. Bojonegoro mengumumkan lelang /tender Pascakualifikasi untuk pemilihan Penyedia Jasa Pekerjaan konstruksi paket pekerjaan peningkatan Jalan Bakalan di Kecamatan Tambakrejo , Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 dengan persyaratan kualifikasi penyedia sebagai berikut : Ijin Usaha; SBUJK klasifikasi Bangunan Sipil (Kecil); klasifikasi Bangunan Sipil (Kecil Memiliki NPWP Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (2018);<br /><br />Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; Tidak masuk dalam daftar hitam; Mempunyai pengalaman paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir  baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalanan subkontrak kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 tahun, memiliki paling kurang 1 tenaga tetap bersertifikat terampil atau SKT bidang sipil dibuktikan pada saat pembuktian kualifikasi dengan membawa SKT dan bukti setor pajak PPh pasal 21 form 1721 atau form 1721-AI1. Memiliki akte pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan apabila ada perubahan<br /><br />Selain harus memenuhi persyaratan kualifikasi yang ditetapkan, peserta lelang/ calon penyedia harus menyampaikan dokumen persyaratan teknis dalam Dokumen Panawarannya sesuai yang sudah ditentukan dalam Dokumen Pemilihan, Dokumen peryaratan Teknis yang harus dipenuhi diantaranya adalah Daftar personil beserta bukti sesuai yang dipersyaratkan dalam Lembar Data Pemilihan (LDP) Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo , Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 dari pengalaman maupun kompetensinya, tujuan dari pemenuhan syarat data personil inti dari pengalaman maupun kompetensinya adalah untuk mendapatkan penyedia yang benar-benar memiliki kompetensi pada bidangnya, sehingga pada saat pelaksanaan kontrak output yang dihasilkan benar-benar optimal dan dapat memberikan manfaat pada Negara<br /><br />Pada tanggal 30 April 2019, saat Pokja I Badan Layanan Pengadaan Barang Jasa (BLPBJ) Kab. Bojonegoro melakukan kegiatan pembukaan penawaran, terdapat 10 penyedia yang memasukkan dokumen penawaran Paket pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan,  diantaranya adalah CV. Bhadra Raya yang berada pada urutan Nomor 2 dengan nilai penawaran terendah sebesar Rp5.558.792.324,14 yang selengkapnya sebagai berikut : 1. CV. Hikmah : Rp5.524.176.234,5,; 2. CV. Bhadra Raya : Rp5.558.792.324,14,; 3. CV. Citra Sangkuriang : Rp5.757.018.620,82,; 4. CV. Alba Jaya : Rp5.803.362.389,; 5. CV. Pengestu : RP5.956.562.400,59,; 6. CV. Mliwis putih : Rp6.213.321.288,14,; 7. CV. Janur Kuning : Rp6.465.284.213,82,; 8. PT. Alfita Teknik : Rp6.587.319.056,15,; 9. CV. Gama Citra Mandiri : Rp6.657.167.524,92 dan 10.CV. Yudistira jaya : Rp6.724.820,589,9<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5EZ3E64iLSQy47kPaV72HaF2KPH7orhHl7cXfbZ5U5fmuneEdsPWzXhwm4BCUn4SMRxvtDE3V7za2B3k5A6874OW6FnrTCMbxoBY44U3lGbU241nulDYQFyEJ8iK1C7BnhCUCk2i8A7Q/s639/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="382" data-original-width="639" height="382" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5EZ3E64iLSQy47kPaV72HaF2KPH7orhHl7cXfbZ5U5fmuneEdsPWzXhwm4BCUn4SMRxvtDE3V7za2B3k5A6874OW6FnrTCMbxoBY44U3lGbU241nulDYQFyEJ8iK1C7BnhCUCk2i8A7Q/w640-h382/4.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Pokja I BLPBJ Kab. Bojonegoro selanjutnya melakukan Evaluasi Dokumen Penawaran yaitu Evaluasi Administrasi, evaluasi Kualifikasi, Evaluasi Teknis dan Evaluasi Harga terhadap 3 peserta penawar terendah yaitu :1. CV. Hikmah : Rp5.524.176.234,5 ; 2. CV. Bhadra Raya : Rp5.558.792.324,14  dan 3. CV. Citra Sangkuriang : Rp5.757.018.620,82. Hasil dari Evaluasi dokumen penawaran tersebut, Pokja I BLPBJ Kab. Bojonegoro menyatakan CV. Hikmah, gugur. Sementara CV. Bhadra Raya dinyatakan lolos dan memenuhi syarat menjadi penawar terendah No. 1. Kemudian di lanjutkan dengan pembuktian kualifikasi yang menyatakan CV. Bhadra Raya Lolos dan memenuhi syarat<br /><br />Pada tanggal 15 Mei 2019, Pokja l BLPBJ Kab. Bojonegoro melalui sistem LPSE menetapkan CV. Bhadra Raya sebegai pemenang lelang pekerjaan konstruksi Paket pekerjaan peningkatanjalan Taji Bakalan dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp5.558.792.324,14.<br /><br />Selanjutnya Pada tanggal 29 Mei 2019, bertempat di Kantor Dinas PUPR Kab. Bojonegoro mengadakan Rapat Persiapan Penunjukkan Penyedia (RPPP) pekerjaan Konstruksi peningkatanjalan Taji Bakalan dengan tujuan untuk mencocokkan dan kesesuaian dokumen kualifikasi Asli CV. Bhadra Raya seperti yang diapploud dalam LPSE .<br /><br />Dalam Rapat tersebut, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya mengubah dokumen penawaran sehingga dokumen penawaran yang diupload ke LPSE yang ditunjukkan pada Rapat Persiapan Penunjukkan Penyedia (RPPP) berbeda. Dokumen tersebut diantaranya adalah SKT asli atas nama Tri Suhartoyo yang ditunjukkan dalam RPPP tidak sesuai dengan SKT Aslinya. Namun adanya kesalahan tersebut, pihak Pokja 1, PPK dan Tim Teknis yang ikut dalam rapat tersebut saat itu tidak mengetahuinya . Aneh bukan ?<br /><br />Setelah dilaksanakan Rapat Persiapan Penunjukkan Penyedia ( RPPP), saksi Jafar Sodig selaku PPK Satker Dinas PUPR Kab. Bojonegoro menunjuk CV. Bhadra Raya dan Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur sebagai Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Paket pekerjaan peningkatan Jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo , Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 berdasarkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 620/842/SPPBJ.APBD/PJ-L/412.203/2019, tanggal 31 Mei 2019 yang ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian (Kontrak ) Nomor : 620/16/SP.PJ/APBD/412.203/2019, tanggal 12 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Kedua belah pihak yaitu saksi Jafar Sodig ST.MM jabatan Kuasa Pengguna Anggaran (PA) Bidang Jalan dan Prasarana Dinas pekerjaan Umjum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya, dengan harga kontrak sebesar Rp5.558.792.324,14,<br /><br />Dan untuk melaksanakan pekerjaan Konstruksi paket pekerjaan Peningkatan jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019, PPK mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 620/16.1/ SPMK.PJ/APBD/412.203/2019 tanggal 12 Juni 2019.<br /><br />Berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 620 / 16 / SP.PJ/ APBD/412.203/2019 tanggal 12 Juni 2019, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya sebagai kontraktor / penyediajasa pekerjaan Konstruksi Paket Pekerjaan Peningkatan jalan Taji Bakalan di wilayah Tambakrejo, Kab. Bojonegoro mempunyai Tugas dan berkewajiban untuk melaksanakan, menyelesaikan pekerjaan, memperbaiki dan melakukan perawatan hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sesuai yang ditentukan dalam dokumen kontrak pekerjaan yang telah disepakati yaitu, “Harga borongan: Rp5.558.792.324,14“ Jangka waktu pelaksanaan : 120 hari kalender sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Terhitung Mulai 12 Juni 2019 s/d 09 Oktober 2019. “Masa Pemeliharaan : selama 180 hari kalender sejak tanggal Penyelesaian pekerjaan (BAST I). Cara pembayaran :<br /><br />1. Pembayaran uang muka : 30% Sebesar Rp5.558.792.324, 14 x 30% = Rp.1.667.637.697,24 ; 2. Pembayaran Termin 1: 30 %, setelah fisik mencapai 35% Sebesar : Rp5.558.792.324,14 x 35%= Rp1.667.637.697,24. Pengembalian uang muka  30 % Rp500.21.309,17 - Rp1.667.637.697,24,<br /><br />3. Pembayaran Termyn II : 40 % Setelah fisik mencapai 75% Rp5.558.792 324,14 x 40% = Rp2.223.516.929,66, Pengembalian uang muka 40%, Rp667.055.078,90 – Rp1.556.461.850,76 dan<br /><br />4, Pembayaran Termyn III 30 % Setelah fisik mencapai 100%,  Rp5.558.792.324,14 x 30 % = Rp1.667.637.697,24. Pengembalian uang muka 30 % = Rp1.667.637.697,24 - Rp500.291.309,17 = R1.167.346.388,07</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKLnsi3u8aFbbQkNqLBkAS2TGOHItPpQ4BIQzwMZ0Af24xKpdSJfuLUgKbEXoNf9ecNelXpfaQ2XOlgD_jZPWDCW2aav29K8TaWPF9vF2nJv19j2xT5HkHbdropMfIaFi8sD-q_uUsY8Y/s1330/IMG20210906130407.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1330" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKLnsi3u8aFbbQkNqLBkAS2TGOHItPpQ4BIQzwMZ0Af24xKpdSJfuLUgKbEXoNf9ecNelXpfaQ2XOlgD_jZPWDCW2aav29K8TaWPF9vF2nJv19j2xT5HkHbdropMfIaFi8sD-q_uUsY8Y/w640-h288/IMG20210906130407.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya sebagai Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Peningkatan jalan Taji Bakalan sesuai ketentuan pasal 17 ayat (1) Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, bahwa Penyedia harus bertanggungjawab penuh atas : a. Pelaksanaan kontrak; b. Kualitas barang/jasa; c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume; d. Ketepatan waktu penyerahan dan e. Ketepatan tempat penyerahan<br /><br />Oleh karena kapasitas dan kedudukan serta tanggungjawab penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur pada pasal 17 ayat (1) Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa tersebut, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya sebagai Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro tahun 2019, mempunyai kewajiban untuk melaksanakan, menyelesaikan pekerjaan paket Pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan sesuai kualitas dan volume yang ditentukan dalam dokumen kontrak pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan yang telah disepakati,<br /><br />Sehingga Tujuan dari Pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan pasal 4 huruf a Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang jasa/ Pemerintah untuk memberikan Value for Money menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang negara yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dapat tercapai sesuai dokumen kontrak harga borongan pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 yang telah disepakati adalah sebesar Rp5.558.792.324,14<br /><br />Untuk melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro tersebut , terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya sebagai Kontraktor/penyedia jasa pekerjaan konstruksi harus menugaskan dan menempatkan personil sesuai dengan pengalaman dan kompetensinya yang dipersyaratkan dan ditawarkan dalam dokumen penawaran di lokasi proyek untuk melaksanakan pekerjaan<br /><br />Tenaga personil yang dibutuhkan untuk ditempatkan dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 yang telah dipersyaratkan kompetensi dan pengalamannya dalam dokumen pengadaan pakrejaan peningkatan jalan Taji Bakalan dengan maksud personil /dan Tenaga ahli yang dibutuhkan tersebut mampu melaksanaan/melakukan pekerjaan dengan baik dan mendapatkan hasil pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan baik kwantitas dn kualitas yang telah direncanakan dalam dokumen kontrak<br /><br />Namun saat melaksanakan pekerjaan peningkatan Jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya sengaja tidak menempatkan tenaga personil yang dibutuhkan sesuai dokumen yang ditawarkan tersebut.<br /><br />Terdakwa Ir. Bambang Minggarjono dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari upah tenaga kerja yang lebih murah , menempatkan personil diluar data personil ditawarkan. yaitu : tenaga Freeland bernama Haris Miftahudin, Juwari dan M. Syifa yang tidak mempunyai kompetensi dan pengalaman yang dipersyaratkan untuk melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan dilapangan.<br /><br />Penempatan personil yang tidak sesuai dokumen yang ditawarkan tersebut seharusnya mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK ) sesuai yang ditentukan Surat Perjanjian (Kontrak ) Nomor : 620/16/SP.PJ/APBD/412.203/2019, tanggal 12 Juni 2019, yang disebutkan; syarat-syarat umum Kontrak pada huruf C Angka 54.1.b “bahwa penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum menunjuk personil Managerial yang namanya tidak tercantum dalam Lapiran A SSKK ,“ dan Angka 54.2.c “Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis pengawas pekerjaan sebelum mengubah personil Managerial dan atau peralatan utama“.<br /><br />Penempatan tenaga personil dilapangan untuk melaksaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai orangnya, pengalaman maupun kompetensinya tersebut menyebabkan personil tersebut tidak bisa memahami dokumen kontrak pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan secara utuh,  sehingga dalam melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan dokumen kontrak yang mengakibatkan output / atau hasil pekerjaan Peningkatan jalan Taji Bakalan yang dihasilkan tidak sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen kontrak baik kuantitas dan kualitasnya .<br /><br />Perbuatan terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono yang mengganti dan menempatkan personil yang tidak sesuai dokumen yang ditawarkan tanpa persetujuan tertulis dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai yang ditentukan dalam syarat-syarat Umum Kontrak tersebut telah menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 620/16/SP.PJ/APBD/412.203/2019, tanggal 12 Juni 2019 .<br /><br />Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya mempunyai tanggungjawab melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan sesuai kualitas dan volume yang tercantum dalam dokumen kontrak Pekerjaan peningkatanjalan Taji Bakalan<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifNexvRlkJbCSbm1dWIyZRsLq5izWCkZs3maL3YmyIhCd7b2o5rnWEhvlbD6Kj-eb6EjA4JGdnxP3fWYBOG91AjzBWsCkiHw3ZUOA7RGJjoRz6NIS-48sSoPuigywX0mveXLbdmJhRvLo/s638/IMG20210510115726.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="264" data-original-width="638" height="264" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifNexvRlkJbCSbm1dWIyZRsLq5izWCkZs3maL3YmyIhCd7b2o5rnWEhvlbD6Kj-eb6EjA4JGdnxP3fWYBOG91AjzBWsCkiHw3ZUOA7RGJjoRz6NIS-48sSoPuigywX0mveXLbdmJhRvLo/w640-h264/IMG20210510115726.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Dalam pelaksanaan pekerjaan lapis Pondasi agregat A dan agregat B , terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya mendatangkan matarial Agregat A dan B dengan volume lebih kecil dari yang ditentukan dalam RAB yaitu : Dari CV. Sari Bumi (alamat : Pamotan , Kab. Rembang) Agregat A :40Truk : berat : 569,06 Ton AgregatB :1 Truk :berat : 19,18 Ton. Dari PT. Asli Indo Raya (alamat : Pamotan , Kab. Rembang) Basecourse : 13 Truk : berat : 119,06 Ton. Basecourse : 7 Truk : berat : 61,27 Ton. 180,33 Ton Dari Koperasi Serba Usaha Kusuma Karya Bersama Bojonegoro . BasecouseA:20 Truk : berat : 251,22 Ton Base Course B: 13 Truk : berat : 162,92 Ton<br /><br />Jumlah seluruhnya agregat A berat : 1.000,61 Ton 769,70 M3 Jumlah seluruhnya agregat B berat : 182,10 Ton 140,08 M3. Yang seharusnya terdakwa mengerjakan sesuai dokumen kontrak : Lapis Pondasi Agregat A seluruhnya berjumlah : 1.504,57 m3 Lapis Pondasi Agregat B sebanyak : 742 M3<br /><br />Untuk menambah volume lapis pondasi Agregat A pada pekerjaan perkerasan dan pelebaran bahu jalan, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya melalui pelaksana pekerjaan di lapangan M. Syifa, membeli material tanah liat dari Saksi Suryono dan digunakan untuk menguruk pekerjaan bahu jalan pada pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan , setelah diurug dengan tanah liat baru diatasnya diberi Base course / Agregat A.<br /><br />Untuk pelaksanaan pekerjaan Perkerasan beton semen dengan anyaman tulangan ganda berdasarkan dokumen kontrak perjanjian pengadaan Barang /Jasa pekerjaan kosntruksi peningkatan jalan Taji Bakalan, ditentukan spekteknis pekerjaan perkerasan Rigid Beton semen ditentukan kualitas mutu beton terpasang sesuai dokumen kontrak (gambar Kerja dan Analisa Harga Satuan) pekerjaan Perkerasan beton Semen dengan anyaman tulangan ganda (Rigid Beton) adalah beton mutu K-350 dengan panjang 1.594 M , tebal 20 cm , lebar 5 meter, dan sesuai dokumen penawaran material beton Rydemix untuk pekerjaan perkerasan beton semen bersumber dari PT. Asia Beton,<br /><br />Dalam pelaksanaannya, Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya, untuk pekerjaan perkerasan Beton Semen dengan anyaman tulangan ganda pada pekerjaan Peningkatan Jalan Taji Bakalan membeli beton Rydemix di luar dokumen penawaran tanpa persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),<br /><br />Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya membeli beton Rydemix dari PT Standar Beton Indonesia (SBI), dan PT. Beton Budi Mulia (BBM). Setelah beton Rydemix dihampar di lokasi pekerjaan, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV, Bhadra Raya sengaja tidak melaksanakan pekerjaan curring compound yang merupakan bagian dari Item perkerasan Beton Semen yang wajib dilakukan dengan tujuan untuk menjaga mutu betonterpasang sesuai yang telah ditentukan spesifikasi teknis pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan<br /><br />Perbutan terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya yang tidak melaksanakan pekerjaan Curring Compound tersebut mengakibatkan hasil pekerjaan perkerasan beton semen (Rigid Beton) terpasang tidak sesuai kualitas mutu beton yang dipersyaratkan<br /><br />Sehingga pada tanggal 02 Oktober 2019, saat dilakukan pengambilan sampel benda uji inti (Coredril) Rigid beton semen untuk diujikan di lembaga Independen sebagai kelengkapan syarat pembayaran prestasi pekerjaan, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono membawa sampel benda uji ke Laboratorium Bahan Konstruksi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Malang<br /><br />Dari hasil pengujian kuat tekan beton terhadap sampel Rigid Beton semen terpasang, tidak sesuai spekteknis mutu beton K-350 sesuai yang disyaratkan dokumen kontrak yaitu: 1. Berdasarkan Hasil Pengujian Kuat tekan Beton Nomor 027.04.X/VLBK/2019 tanggal 4 Oktober 2019 sebagai berikut : Kuat tekan konversi ke 28 hari menurut SNI 2002 rerata kuat tekan adalah : 219,232 kg/cm2 = K-219,232 = 17,832 MPa.,; 2. Berdaarkan Hasil Pengujian Kuat tekan Beton Nomor 028.08.X/I/LBK/2019 tanggal 8 Oktober 2019 sebagai berikut : Kuat tekan konversi ke 28 hari menurut SNI 2002 rerata kuat tekan adalah : 228,679 kg/cm2 K-228,679 = 18,601 MPa.<br /><br />Pada akhir kontrak tanggal 09 Oktober 2019, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku direktur CV. Bhadra Raya tidak dapat menyelesaikan fisik pekerjaan Peningkatan Jalan Taji Bakalan 10094 , progres fisik pekerjaan sesuai Laporan Mingguan, dari konsultan pengawas baru mencapai 89,034%.<br /><br />Adapun pekerjaan yang belum selesai adalah : Pekerjaan pelebaran bahujalan fisik masih 054. Pekerjaan perkerasan beton volume kurang 0,1549 Panjang 6 meter. Saksi Jafar Sodig selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Taji Bakalan Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro, kemudian memberikan kesempatan kepada terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya selama 14 hari Kerja terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2019 s/d 23 Oktober 2019 untuk menyelesaikan pekerjaan Perungkatan Jalan Taji Bakalan yang dituangkan dalam Adenddum Perjanjian Kontrak Nomor : 620/16/SP.PJ.ADD.01/PAPBD/412.203/2019 tanggal 8 Oktober 2019.<br /><br />Pada tanggal 17 Oktober 2019, sebelum batas akhir kontrak tanggal 23 Oktober 2019, Tim Teknis Dinas PU Bina Marga Kab. Bojonegoro bersama Konsultan Pengawas dan Kontraktor pelaksana melakukan Monitoring dan pemeriksaan pekerjaan sekaligus pengambilan sampel benda uji Rigid beton semen sesuai Spekteknis mutu K-350 sebagai kelengkapan persyaratan pembayaran prestasi pekerjaan termin III (100%).<br /></div><div style="text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmR0KpTnMuLmotask9Jou2DdaWDdaCB6jBWTwSMUUK_w_5BkRmzmg2sG1Ejv35O-fS1ZAiv02RSLZqkZ5JsaqNrRDTnxTYi4IknpTpYIR8FUqYHSRX6AdOi3ml-c-D4BO_mmFItPg6s3c/s1334/IMG20210906130321.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmR0KpTnMuLmotask9Jou2DdaWDdaCB6jBWTwSMUUK_w_5BkRmzmg2sG1Ejv35O-fS1ZAiv02RSLZqkZ5JsaqNrRDTnxTYi4IknpTpYIR8FUqYHSRX6AdOi3ml-c-D4BO_mmFItPg6s3c/w640-h288/IMG20210906130321.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Sesuai hasil pemeriksaan dalam Lembar Kertas Kerja tertanggal 17 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa Bambang Sigit selaku Kontraktor, Konsultan Pengawas (Kadarman) dan Tim Teknis (Ilham dan Budi) terkait dengan pekerjaan Bahu jalan yang dikerjakan oleh CV. Bhadra Raya ditemukan pekerjaan bahu jalan tidak sesuai speksifikasi dan volume dalam RAB yaitu : Bahujalan ada agregat yang tidak sesuai RAB dan gambar, Lebar bahu jalan kurang dari gambar dan RAB, Hasil pengukuran dari total panjang jalan 1.594 setelah diukur dari 6 Sekmen diperoleh panjang total 1.590,5.<br /><br />Pada tanggal 22 Oktober 2019, Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono mengajukan surat permohonan Nomor : 052/CV-BR/SDA/X/2019 perihal permohonan pemeriksaan penambahan pekerjaan, namun pada akhir kontrak tanggal 23 oktober 2019, Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya belum menyelesaikan progres fisik pekerjaan Peningkatan jalan TajiBakalan 10090 akan tetapi hanya dikerjakan 92, 076 Yo, Progres pekerjaan tersebut sesuai laporan mingguan pada bulan Oktober 2019 periode tanggal 18 Oktober 2019 s/d 22 Oktober 2019 yang dibuat oleh Konsultan pengawas.<br /><br />Adapun Pekerjaan yang tidak / belum diselesai yaitu : pekerjaan perkerasan dan pelebaran bahu jalan sesuai Dokumen Kontrak volume 1.067,07, M3 (lebar 1 meter dan dalam / tebal 30 cm) namun hanya dikerjakan dengan volume 371,23 M3 (lebar hanya 0,5 meter dan dalam /tebal 30 cm). Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2019 berdasarkan Surat dari PPK Nomor : 620 / 2412/PJ.412.203/2019, tanggal 23 Oktober 2019, Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan yang dimohonkan terdakwa dan menindaklanjuti hasil temuan monitoring yang dilaksanakan oleh Tim Teknis tanggal 17 Oktober 2019.<br /><br />Dari hasil pemeriksaan pekerjaan peningkatan Jalan Taji Bakalan dilapangan, ternyata saat itu hasil pekerjaan fisik belum mencapai 100%. Hal tersebut berdasarkan Temuan pemeriksaan Sesuai dengan catatan / Instruksi lapangan dari Tim Teknis adalah : Pekerjaan Beton Rigid mengalami retak Rambut / halus , harus diberi Sika Grout Pekerjaan Beton Rigit mengalami pecah retak di Jack dril dan diberi sika Grout Pekerjaan bahujalan yang tidak sesuai dengan spek diganti dengan agregat A dan dipadatkan .<br /><br />Pekerjaan harus sesuai dengan spekteknis dan sepengetahuan pengawas. Catatan / Instruksi Konsultan Pengawas adalah : Pekerjaan bahujalan harus dipenuhi 1005 dan menggunakan agregat kelas A. Akan tetapi, Instruksi dari Tim Teknis dan Konsultan pengawas hasil pemeriksaan pekerjaan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya sebagai Penyedia Jasa pekerjaan Konstruksi paket pekerjaan peningkatan jalan TajiBakalan. Dan sesuai laporan mingguan pada bulan Oktober 2019 periode tanggal 18 Oktober 2019 s/d 22 Oktober 2019 yang dibuat oleh Konsultan pengawas progres fisik, tetap senilai 92, 076 %.<br /><br />Dari pengambilan sampel benda uji inti (coredril ) terhadap pekerjaan perkerasan Rigid beton semen mutu K-350 yang dilakukan tanggal 2 Oktober 2019 untuk persyaratan pembayaran prestasi pekerjaan termyn I (30%) dan II (70%) , dan pengambilan tanggal 17 Oktober 2019 untuk persyaratan pembayaran prestasi pekerjaan Termyn III (100%) yang yang dilakukan oleh Tim Teknis pekerjaan Peningkatan jalan Taji Bakalan bersama kontraktor pelaksana pekerjaan dan Konsultan Pengawas,<br /><br />Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono lalu membawa Sampel benda wyji Rigid Beton untuk dilakukan uji mutu di Laboratorium Bahan Konstruksi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Malang dari hasil pengujian diperoleh mutu beton sebegai berikut : 1. Berdasarkan hasil Pengujian Kuat tekan Beton Nomor 027.04.X//LBK/2019 tanggal 4 Oktober 2019. Hasil yang diperoleh : Kuat tekan konversi ke 28 hari menurut SNI 2002 rerata kuat tekan adalah : 219,232 kg/cm2 =  K-29,232 = 17,832 Mpa,; 2. Pengujian Kuat tekan Beton Nomor 028.08.X/I/LBK/2019 tanggal 8 Oktober 2019 adalah sebagai berikut : Hasil yang diperoleh : ah Kuat tekan konversi ke 28 hari menurut SNI 2002 rerata kuat tekan adalah 228,679 kg/cm2 = K-228,679 = 18,601 Mpa dan 3. Pengujian Kuat tekan Beton Nomor 0197.19.X/I/LBK/2019 tanggal 19 Oktober 2019 adalah hasil yang diperoleh sebagai berikut : Kuat tekan konversi ke 28 hari menurut SNI 2002 rerata kuat tekan adalah : 237,797kg/cm2 = K-237,797<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzKsR-c_UNms2EooOmKDdASunzmb6mxFnwl2zqntIP0b0drnkK5AD6eFXLYwy2OZWWAAPtHHjzKMTRbjFBAEUNY4y-iotJJYhoHJliBNx5OL13h17quviAfhv0QoPmdMYbVB_BCT0-rhw/s640/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzKsR-c_UNms2EooOmKDdASunzmb6mxFnwl2zqntIP0b0drnkK5AD6eFXLYwy2OZWWAAPtHHjzKMTRbjFBAEUNY4y-iotJJYhoHJliBNx5OL13h17quviAfhv0QoPmdMYbVB_BCT0-rhw/w640-h360/3.jpg" width="640" /></a></div>Mengetahui hasil uji mutu beton Rigid pekerjaan perkerasan beton semen tidak mencapai Mutu K-350 sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono dengan tujuan agar hasil pekerjaan perkerasan beton semen yang tidak mencapai mutu beton K-350 dapat dibayar oleh PPK Dinas PU Bina Marga Kab. Bojonegoro sesuai mutu beton K-350 yang disyaratkan dalam dokumen kontrak, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selanjutnya merekayasa 3 (tiga) hasil pengujian kuat tekan Beton yang dikeluarkan Laboratorium Bahan Konstruksi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Malang dengan cara :<br /><br />Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono membawa Hasil pengujian kuat tekan beton tersebut ke tempat foto copy untuk discan kemudian terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono merubah data yang ada dalam hasil uji Lab yaitu : Hasil Tekanan Hancur (KN) Hasil Teg. Hancur riil (Mpa) Hasil Teg. Hancur riil ( Kg/cm) dengan data yang sudah disiapkan sehingga hasilnya rata-rata kuat tekan beton menjadi memenuhi mutu beton K-350 sesuai yang disyaratkan dalam dokumen kontrak<br /><br />Selanjutnya terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono menandatangani hasil pengujian kuat tekan beton yang telah direkayasa tersebut dengan meniru tandatangan Mohammad Erfan ST,MT pejabat Laboratorium Bahan Konstruksi ITN Malang. Begitu pula dengan stempel ITN Malang. Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono memesannya sendiri di Bojonegoro untuk digunakan cap stempel Hasil uji kuat tekan beton yang telah direkayasanya.<br /><br />Setelah selesai merekayasa dokumen hasil uji kuat tekan beton dari Laboratorium Bahan Konstruksi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Malang, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono menyerahkan dokumen hasil kuat tekan beton yang sudah direkayasa tersebut kepada Sdri. Eni Noviana (Admin Freelance CV. Bhadra Raya) untuk diserahkan kepada Dinas PU. Bina Marga Kab. Bojonegoro. Namun dokumen tersebut ditolak oleh petugas Dinas PU Bina Marga Kab. Bojonegoro karena ada kesalahan yang mestinya hasil tes beton tertulis Cordrill bukan Silinder.<br /><br />Selanjutnya terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono kembali merekayasa hasil uji lab kuat tekan beton yang semula benda uji tertulis Silinder menjadi Coredrill, sehingga hasil pengujian kuat tekan beton hasil rekayasa menjadi : 1. Pengujian Kuat tekan Beton Nomor 028.04.IX/I/LBK/2019 tanggal 09 September 2019 adalah: hasil yang diperoleh sebagai berikut : Kuat tekan konversi ke 28 hari Menunt SNI 2002 retata kuat ; 384 89 kg/Cm = K-394 2 = 35,34 Mpa,; 2, Pengujian Kuat tekan Beton Nomor 029.04.X//LBK/2019 tanggal 07 Oktober 2019 adalah sebagai berikut ; hasil yang diperoleh sebagai berikut : Kuat tekan konversi ke 28 hari Menunt SNI 2002 retata kuat ; 384,89 kg/Cm = K-384,896 = 33,19 Mpa dan 3. Pengujian Kuat tekan Beton Nomor 0197.19.X/I/LBK/2019 tanggal 19 Oktober 2019 adalah Hasil yang diperoleh sebagai berikut : Kuat tekan konversi ke 28 hari menurut SNI 2002 rerata kuat tekan : 382, 93 Kg/cm2 = K-382,93<br /><br />Terdakwa kemudian kembali menyerahkan hasil rekayasa pengujian kuat tekan beton dari Laboratorium Bahan Konstruksi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Malang kepada Saksi Sdri. Eni Noviana untuk diserahkan ke petugas Dinas PU Bina Marga Kab. Bojonegoro,<br /><br />Dan berdasarkan hasil pengujian kuat tekan beton yang sudah direkayasa dan sesuai spesifikasi mutu beton yang dipersyaratkan selanjutnya Dinas PU Dinas Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro menggunakan Dokumen hasil pengujian kuat tekan beton tersebut sebagai dasar membuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan , Berita Acara serah Terima Pekerjaan dan lampiran daftar keluaran pekerjaan 100% sebagai syarat kelengkapan pembayaran prestasi pekerjaan Peningkatan Jalan Taji Bakalan .<br /></div></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh07-2hzSo_RhNdX1qNlVdjLQJZIZSiH1iFPBNwcjHhkN2oCaI6zCKI6CRthQc_xhsJudJ_LZSJrPrabj6CPN2649mO1KZp9R4qMb9e64t9Uf3HGhJGGhNoI8cNQm4ju6JvgvBW-KtJCjY/s640/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh07-2hzSo_RhNdX1qNlVdjLQJZIZSiH1iFPBNwcjHhkN2oCaI6zCKI6CRthQc_xhsJudJ_LZSJrPrabj6CPN2649mO1KZp9R4qMb9e64t9Uf3HGhJGGhNoI8cNQm4ju6JvgvBW-KtJCjY/w640-h360/3.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan , Berita Acara serah Terima Pekerjaan dan lampiran daftar keluaran pekerjaan 100% tersebut diterima oleh saksi Sdri. Eni Noviana dan padatanggal 23 Oktober 2019 waktunya malam hari sekira pukul 21.30 WIB langsung diserahkan kepada terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono yang saat itu datang bersama saksi Yeti Prabandari (Bu. Yeti) bertempat di Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro untuk ditandatangani kontraktor dan konsultan pengawas,<br /><br />Saat itu terdakwa Ir bambang Sigit Minggarjono merekayasa tandatangan Ali Imron Direktur CV. Mulia Karya selaku Konsultan Pengawas dalam Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan .<br /><br />Setelahitu sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa Ir Bambang Sigit Minggarjono kembali bersama saksi Yeti Prabandari (Bu. Yeti) menyerahkan kembali Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan , Berita Acara serah Terima Pekerjaan dan lampiran daftar keluaran pekerjaan 100% kepada saksi Sdri . Eni Noviana yang sudah ditanda tangani Direktur CV. Bhadra Raya Bambang Sigit Minggarjono selaku kontraktor, dan Direktur CV. Mulia Karya Ali Imron selaku Konsultan Pengawas, namun tidak ada Cap stempel dari CV. Mulia Karya selaku konsultan pengawas ,<br /><br />Selanjutnya saksi Yeti Prabandari (Bu. Yeti) menyampaikan “Mbak Novi kan kemarin sudah saya suruh buat stempel konsultan toh ...Mbak Novi stempel aja“. Selanjutnya saksi Sdri. Eni Noviana menggunakan stempel CV. Mulia Karya yang sebelumnya dipesan atas perintah terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono<br /><br />Setelah itu saksi Sdri Eni Noviana menyerahkan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan , Berita Acara serah Terima Pekerjaan dan lampiran daftar keluaran pekerjaan 100% kepada Tim Teknis pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan untuk dipergunakan sebagai kelengkapan syarat pembayaran prestasi pekerjaan.<br /><br />Untuk kelengkapan persyaratan pembayaran prestasi pekerjaan termyn III dengan (fisik 100%), terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono juga memanipulasi dokumen seolah-olah pekerjaan peningkatan Jalan Taji, bakalan sudah mencapai 100%<br /><br />Perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Konsultan Pengawas , terdakwa membuat sendiri Data Pendukung Mutual Check ( MC-100%) pekerjaan peningkatan Jalan Taji Bakalan yang terdiri dari : Daftar Hadir Mutual Check 100% (MC-100% ), Berita Acara Mutual Check 100% ( MC-100), Hasil pengukuran MC-100% serta Perhitungan Volume Pekerjaan<br /><br />Untuk membuat dokumen tersebut, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono menyuruh saksi Yeti Prabandari (Bu. Yeti), selanjutnya saksi Yeti Prabandari (Bu. Yeti) meminta tolong kepada saksi Afri untuk membuat dokumen tersebut tanpa dokumen pendukung . Dokumen MC-100% pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan tersebut, seharusnya diketahui dan ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, namun setelah dokumen tersebut selesai dibuat selanjutnya terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono melalui saksi Sdri . Yeti Prabandari (Bu. Yeti) menyerahkan kepada saksi Eni Noviana ,<br /><br />Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono lalu menyuruh saksi Sdri . Eni Noviana ( admin) untuk memalsu/ menembak semua tandatangan dalam data tersebut sesuai yang diperintahkan terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono sebelumnya melalui pesan WA ke saksi Eni Noviana Pada tanggal 25 Oktober 2019 yang mengirim pesan WA kesaksi Eni Noviana yang isinya “Tolong yang bukan dinas ditembak sj“ dan saksi Sdri . Yeti Prabandari Pada tanggal 8 Nopember 2019 mengirim pesan WA ke saksi Sdri. Eni Noviana “MC-0 yang bener untuk yang atas minta tolong sampeyan print terus TTD konsultan , kontraktor bisa sampeyan tembak“ .<br /><br />Pada tanggal 08 Nopember 2019, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono kembali mengirim pesan WA melalui HP No. 08113400813 ke saksi Sdri . Eni Noviana yang isinya “Sm data2 tembakan yang dari bu Yeti di print terus sampeyan tembak semua “. Pada tanggal 09 Nopember , Sdri Yeti atas perintah terdakwa mengirim pesan WA kepada saksi Sdri Eni Noviana yang isinya “ sampeyan tid seperti biasa “,<br /><br />Untuk memalsukan/atau menembak tandatangan konsultan pengawas, pelaksana lapangan, kontraktor pelaksana, dan pengawas lapangan dalam dokumen dafttar hadir MC-100?o, Berita Acara MC-100%, Hasil Pengukuran MC-100% dan Perhitungan Volume pekerjaan peningkatan Jalan Taji Bakalan, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono melalui pesan WA tanggal 8 Nopember 2019 mengirim contoh tandatangan milik kepala proyek kontraktor pelaksana atas nama Haris Miftahudin, Konsultan pengawas atas nama Suryanto, St dan Kadarman, St,<br /><br />Selanjutnya berdasarkan contoh tandatangan yang sudah diberikan oleh terdakwa Ir.Bambang Sigit Minggarjono tersebut, saksi Sdri Eni Noviana menembak tandatangan Kontraktor An. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya, Tanda tangan Konsultan Pengawas An. Suryanto , Tandatangan Pengawas Lapangan An. Kadarman ST Tandatangan Pelaksana Lapangan An. Haris Miftahudin, Amd.<br /><br />Dalam dokumen Daftar Hadir Mutual Check 100% ( MC-100% ), Berita Acara Mutual Check 100 (MC-100), hasil pengukuran MC-100% serta Perhitungan Volume Pekerjaan peningkatan Jalan Taji Bakalan,<br /><br />Setelah itu saksi Sdri Eni Noviana menyerahkan dokumen dokumen tersebut ke saksi Sdr. Ari petugas Admin Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro untuk kelengkapan persyaratan pembayaran prestasi pekerjaan termin HI (100%). yang selanjutnya dokumen-dokumen tersebut oleh Bendahara , PPTK , PPK dan Pengguna Anggaran (PA) dipergunakan untuk proses pembayaran prestasi pekerjaan Peningkatan Jalan Taji Bakalan.<br /><br />Selanjutnya berdasarkan dokumen hasil pengujian kuat tekan beton dan dokumen data proyek yang dibuat oleh terdakwa Ir Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya sebagai Penyedia jasa pekerjaan konstruksi paket pekerjaan peningkatan jalan TajiBakalan di Kec. Tambakrejo, Kab. Bojonegoro tahun 2019 tersebut diatas, maka pada tanggal 12 Desember 2019 Bendahara , PPTK , PPK dan Pengguna Anggaran selanjutnya memproses dan melakukan pembayaran biaya prestasi pekerjaan Peningkatan Jalan TajiBakaian sebesar Rp. 5.558.792.324,14 dengan rincian :<br /><br />1. Termin I (30%) sebesar Rp1.667.637.697,24 dikurangi pengembalian uang muka Rp500.291.309,17. Jumlah dibayarkan sebesar Rp1.167.637.697,24 sesuai SP2D No. 8841/LS-BJ/2019, Tgl. 15 Desember 2019 dan dicairkan melalui Bank Jatim tgl. 16 Desember 2019, di No. Rek. 0261032970 atas nama CV. Bhadra Raya (Ir. Bambang Sigit M).<br /><br />2. Termin I1 (40%) sebesar Rp2.223.516.929,6 dikurangi pengembalian uang muka Rp667.005.078,90. Jumlah dibayarkan sebesar Rp1.556.561.850,76 sesuai SP2D No. 8788/LS-BJ3/2019 , Tgl. 15 Desember 2019 dan dicairkan melalui Bank Jatim tgi. 16 Desember 2019 di No. Rek. 0261032970 atas nama CV. Bhadra Raya (Ir. Bambang Sigit M).<br /><br />3. TerminIII (30%) fisik 100% sebesar Rp1.667.637.697,24 dikurangi pengembalian uang muka Rp500.291.309,17. Jumlah dibayarkan sebesar Rp1.167.346.388.07, Sesuai SP2D No. 12971/LS-BJ/2019, Tgl.31 Desember 2019 dan dicairkan melalui Bank Jatim tgl. 31 Desember 2019, di No. Rek. 0261032970 atas nama CV. Bhadra Raya (Ir. Bambang Sigit M).<br /><br />Berdasarkan Laporan Analisis Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan jalan Taji Bakalan di Kabupaten Bojonegoro dari Ahli Konstruksi ITN Malang tertanggal 28 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli Ir. A. Agus Santosa , MT, deperoleh kesimpulan sebagai berikut : 1. Hasil perkerasan untuk beton kurus (mutu B-0) secara umum dapat diterima karena memenuhi syarat rata-rata kekutan tekannya » 85% dari yang disyaratkan .<br /><br />2. Pekerjaan Rigid Pavement Section 1 tidak memenuhi syarat karena nilai kuat tekannya «8596 dari yang disyaratkan , yaitu 297,5 Kg/cm2.<br />3. Pekerjaan Rigid Pavement Section 2 tidak diterima walau nilai kuat tekan rataratanya » 85% dari yang disyaratkan , tetapi ada 3 benda uji yang nilai kuat tekannya 75% dari yang disyaratkan .<br />4. Pekerjaan Rigid Pavement Section 3 tidak diterima karena nilai kuat tekan rataratanya « 85% dari yang disyaratkan, dan ada 1 benda uji yang nilai kuat tekannya “75% dari yang disyaratkan.<br />5. Pekerjaan Rigid Pavement Section 4 dapat diterima karena nilai kuat tekan rataratanya ? 8596 dari yang disyaratkan, dan tidak ada benda uji yang nilai kuat tekannya «75% dari yang disyaratkan.<br /><br />6. Pekerjaan Rigid Pavement Section 5 dapat diterima karena nilai kuat tekan rataratanya 85% dari yang disyaratkan , dan tidak ada benda uji yang nilai kuat tekannya «75% dari yang disyaratkan.<br />7. Pekerjaan Rigid Pavement Section 6 tidak dapat diterima karena ada benda uji yang nilai kuat tekannya «75% dari yang disyaratkan.<br />8. Lapis Pondasi agregat bahu jalan tidak memenuhi syarat sebagai lapis pondasi Agregat A baik secara ayakan maupun uji CBR.<br />9. lapis pondasi agregat leveling badan Jalan sebelah kiri memenuhi syarat agregat B dan sebelah kanan tidak memenuhi syarat agregat B.<br /><br />Kesimpulan Umum hasil pekerjaan :<br />1. Secara kualitas Bahwa hasil pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan ada yang memenuhi dan ada yang tidak memenuhi kualitas /mutu yang dipersyaratkan dalam dokumen kontrak .<br /><br />2. Secara Kuantitas. Pekerjaan Rigid beton pavement dengan lebar 5,0 meter , tebal 20 cm dan didapatkan panjang 1589,80 Meter dari 1.594,0 Meter yang ditentukan dalam kontrak sehingga ada kekurangan panjang 4,20 Meter.<br /><br />Adapun kekurangan volume pekerjaan sepanjang 4,20 meter, meliputi pekerjaan lapis pondasi agregat A dan B pada ( devisi 5), pekerjaan struktur ( Devisi 7), pekerjaan lapis pondasi bawah beton kurus ( Devidi 5) , pekerjaan perkerasan beton semen dengan anyaman tulangan ganda ( devisi 5) dan pekerjaan lapis pondasi agregat A pada bahu jalan ( devisi 4).<br /><br />3. Fungsi. Secara fungsi, pekerjaan jalan beton Rigid Pavement masih dapat digunakan walaupun secara kualitas ada yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam kontrak, akibat tidak dipenuhinya kualitas sesuai dengan yang disyaratkan akan menyebabkan umur jalan tidak sesuai dengan yang direncanakan.<br /><br />Perbuatan terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya yang telah melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan dokumen kontrak dan melakukan manipulasi /atau merekayasa dokumen :<br /><br />Hasil pengujian kuat tekan beton pekerjaan Rigid Beton dari ITN Malang; - Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Berita Acara serah Terima Pekerjaan dan lampiran daftar keluaran pekerjaan 100%; Daftar Hadir Mutual Check 10046 (MC-10044); - Berita Acara Mutual Check 100% (MC-100), Hasil pengukuran MC-100 % serta Perhitungan Volume Pekerjaan Peningkatan Jalan Taji Bakalan.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyv4TX-ViWBMCaZ4RsPlU3r1Z1Ff9vKilw2muoNe6rIuGHk_ZRwa0Pqfq0_Mvn8B2SpmPQzWSyVRe6oQh_YyMBGDSRORrNouP3xeY0AVEhwNZrDOeTVAbHAGMWj9Zp1f-aXyKImcnnnNA/s1334/IMG20210906130351.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyv4TX-ViWBMCaZ4RsPlU3r1Z1Ff9vKilw2muoNe6rIuGHk_ZRwa0Pqfq0_Mvn8B2SpmPQzWSyVRe6oQh_YyMBGDSRORrNouP3xeY0AVEhwNZrDOeTVAbHAGMWj9Zp1f-aXyKImcnnnNA/w640-h288/IMG20210906130351.jpg" width="640" /></a></div>Untuk persyaratan kelengkapan pembayaran prestasi pekerjaan hingga menerima pembayaran prestasi pekerjaan peningkatan Jalan Taji Bakalan senilai 100% sebesar Rp5.558.792.324,14 bertentangan / menyimpang dari ketentuan :<br /><br />1. Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang Jasa Pemerintah a) Pasal 4 huruf a yang menyatakan bahwa pengadaan barang jasa bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas , jumlah , waktu biaya , lokasi dan penyedia. b) Pasal 17 (1) yang menyatakan “ Penyedia harus bertanggungjawab penuh atas : a) Pelaksanaan kontrak b) Kualitas barang/jasa c) Ketepatan perhitungan jumlah atau volume d) Ketepatan waktu penyerahan dan e) Ketepatan tempat penyerahan c) Pasal 27 (4) huruf b yang menyatakan kontrak harga satuan merupakan kontrak pengadaaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya dengan harga satuan yang tetap setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas ralisasi volume pekerjaan .<br /><br />2. Lampiran Peraturan Lembaga Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaaan Barang /Jasa melalui Penyedia Angka 7.12 Pembayaran Prestasi pekerjaan ; a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.,; b. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang . tidak termasuk bahan /material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan .<br /><br />3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan pada Pekerjaan Konstruksi. Pasal 3 “Pembayaran bulanan / termyn untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan / atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserah terimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak “.<br /><br />4. Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 620/16/SP.PJ/APBD/412.203/2019, tanggal 12 Juni 2019. Pasal 13 ayat 2angka 3 yang menyatakan bahwa pembayaran termin (angsuran) Ketiga sebesar 3096 setelah prestasi pekerjaan mencapai fisik selesai 100%.<br /><br />Berdasarkan Pemeriksaan Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investifatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara / Daerah atas Pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan pada Dinas Pekerjaan Umum Binam Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro tahun Anggaran 2019 Nomor : 24 / LHP/XXI/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 , diperoleh nilai kekurangan volume pekerjaan dan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi surat perjanjian<br /><br />Sehingga dari harga borongan pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo, Kab. Bojonegoro sebesar Rp5.558.792.324,14 yang dibayarkan dan diterima oleh terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya, seharusnya berdasarkan hasil pekerjaan terpasang sesuai ketentuan pasal 4 huruf a, Pasal 17 (1), Pasal 27 (4) huruf b Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang Jasa Pemerintah Pemerintah<br /><br />Ketentuan Angka 7.12 Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaaan Barang /Jasa melalui Penyedia, Pasal 3 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan pada Pekerjaan Konstruksi dan Pasal 13 ayat (2 ) angka 3 Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 620/16/SP.PJ/APBD/412.203/2019, tanggal 12 Juni 2019 tersebut diatas Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro hanya membayar pekerjaan peningkatan jalan Taji -Bakalan sebesar : Rp5.558.792.324,14 – Rp500.982.903,20 = Rp5.057.809.420,94  <br /><br />Dengan demikian, kelebihan harga pembayaran sebesar Rp500.982.903,20 tersebut tidak seharusnya diterima dan menjadi hak terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya.<br /><br />Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya tersebut diatas, Keuangan Negara / Daerah Kabupaten Bojonegoro dirugikan sebesar Rp500.982.903,20 (lima ratus juta sembilan ratus delapan pulu dua ribu sembilan ratus tiga rupiah koma 20 sen).<br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1), (atau pasal 3 atau Pasal 7) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jnt)</div>

News Tipikor Direktur CV. Bhadra Raya Di Vonis 2 Tahun Penjara Karena Terbukti Korupsi Rp500 Juta

BERITA KORUPSI .CO – Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, Senin 6 September 2021, menjatuhkan hukuman (Vonis) d...

»

Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat Tertangkap Tangan, PH-nya Bilang Dakwaan Jaksa Tidak Jelas

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-large;">#Sidang Korupsi Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat dan 6 Terdakwa lainnya diawasi KY dan KPK. <i>Adakah sesuatu yang tidak beres dalam perkara ini???#</i> <br /></span></span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguBWKZ7wVTjCiLrjVlbPKy0J4QSc9zFxo5QL5Ek0i4fL9KG_dNVaADoV-jHbef0RFyI0hwMxonyErvwzwRIF96iXafrFzAThf-bYo92W38SaSZ_MxNvqQMeCzY4raHHpITv519MbN5-7M/s1334/IMG20210906111946.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguBWKZ7wVTjCiLrjVlbPKy0J4QSc9zFxo5QL5Ek0i4fL9KG_dNVaADoV-jHbef0RFyI0hwMxonyErvwzwRIF96iXafrFzAThf-bYo92W38SaSZ_MxNvqQMeCzY4raHHpITv519MbN5-7M/w640-h288/IMG20210906111946.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUSPI</span>.CO –</span></b><br />Sidang perkara Tindak Pidana Korupsi Tangkap Tangan Bupati Nganjuk periode 2019 - 2023 Novi Rahman Hidhayat bersama 6 terdakwa lainnya, yaitu 1. M. Izza Muhtadin (Ajudan Bupati selaku perantara);  2. Dupriono (Camat Pace); 3. Edie Srijanto (Camat Tanjunganom); 4. Haryanto (Camat Berbek); 5. Bambang Subagio (Camat Loceret); dan 6. Tri Basuki Widodo (Mantan Camat Sukomoro) kembali digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarj, Jawa Timur dengan agenda pembacaan Eksepsi atau Kebaratan dari Terdakwa Novi Rahman Hidhayat melalui Tim Penasehat Hukum (PH)-nya, yaitu Ade Dharma Maryanto, A.H. Simaela dan Tis’at Afriyandi atasa Surat Dakwaan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Nganjuk yang terdiri dari Kajari Nophy Tennophero Suoth, SH., MH, Kasi Pidsus Andie Wicaksono, SH., MH, Kasi Intel Dicky Andi Firmansyah, SH, Kasi BB Dedi Irawan, SH., MKn. MH, Kasi Datun Boma Wiragumilar, SH., MH dan Jaksa (Fungsional) Sri Hani Susilo, SH, pada Senin, 06 September 2021<br /><br />Persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Senin, 6 September 2021) adalah agenda pembacaan Eksepsi dari Tim PH Terdakwa Novi Rahman Hidhayat dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim I Ketut Suarta, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Achmad Fajarisma, SH., MH (dan Eni Fauzi, SH, Dias Suroyo, SH., MH, I Gusti Ngurah Cemeng Wijaya Kesuma, SH., MH dan Swarningsih, SH., M.Hum) yang dihadiri Tim JPU Nophy Tennophero Suoth, SH., MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten. Sementara Terdakwa Novi Rahman Hidhayat (dan 6 Terdakwa lainnya) mengkuti persidangan melalui Zoom dari Rutan (rumah tahanan negara) Kabupaten Nganjuk karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam sidang kali ini ada yang menarik bila dibadingkan dengan 15 Kepala Daerah (Bupati / Wali Kota) selaku Terdakwa Korupsi yang sudah diadili sejak tahun 2017 hingga 2021 (semunya sudah di Vonis dan sudah Inckrah).<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikKewZW3z8DBQOXuhDZjCRciJRFVapMSNbcXrB9qRJRpOwcvIEBGzbupQCgTmsvT_7cinOH3lvkbg0wo0kSlJF5gyUTzqSdkBn5QDxVeNEYPojJYZL8g-zXdDPUAz16ekE0ModeR52tvQ/s1334/IMG20210906111841.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikKewZW3z8DBQOXuhDZjCRciJRFVapMSNbcXrB9qRJRpOwcvIEBGzbupQCgTmsvT_7cinOH3lvkbg0wo0kSlJF5gyUTzqSdkBn5QDxVeNEYPojJYZL8g-zXdDPUAz16ekE0ModeR52tvQ/w640-h288/IMG20210906111841.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Menariknya Ialah, selain kehadiran puluhan Wartawan yang tidak biasanya, yaitu munculnya Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY RI) dari Jakarta  bersama KY Penghubung Provinsi Jawa Timur (Jatim), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). <br /><br />Atas kehadiran KY RI yang tugsanya adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, dan KPK yang tugasnya adalah melakukan pencegahan agar tidak terjadi korupsi, melakukan formasi dengan intansi yang berwenang dan intansi yang melayani pelayanan publik menimbulkan pertanyaan adalah, <i>adakah sesuatu yang tidak beres dalam perkara ini?</i><br /><br />Menanggapi hal ini, anggota KY Penghubung Jatim Ali Sakduddin menjelaskan, bahwa perkara yang menimpa Terdakwa Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk yang Tertangkap Tangan oleh Mabes Polri dan KPK pada 9 Mei 2021 menjadi perhatian publik, sehingga KY perlu hadir untuk mengikuti selama proses persidangan belangsung. Hal yang sama juga disampaikan oleh Koordinator KY Penghubung Jatim Dizar<br /><br />“Ini kan sidangnya Kepala Daerah. Setiap perkara yang menyangkut Kepala Daerah, mejadi perhatian publik. Kami (KY) hadir untuk mengiktinya,” kata Ali kepada beritakorupsi.co seusai persidangan<br /><br />“Ya, baru tadi pagi saya tahu kalau ada KY pusat yang turun langsung. Perkara ini mungkin karena menjadi perhatian publik. Setiap perkara yang menjadi perhatian publik, kami mengikutinya. Tidak hanya perkara Korupsi tapi juga lainnya. Kebetulan selaamaa ini kan masih PPKM,” Kata Dizar kepada beritakorupsi.co melalui sambungan telepon seluler<br /> </div><div style="text-align: justify;">Sementara dalam persiadangan yang berlangsung, Penasehat Hukum Terdakwa Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk dalam Eksepsinya mengatakan, bahwa surat dakwaan JPU Kejaksaan Negeri Nganjuk kabur, tidak jelas dan tidak cermat.<br /><br />Alasan Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan, bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nganjuk tidak menjelaskan perbuatan Terdakwa. Selain itu, Penasehat Hukum Terdakwa juga menyingung uang sebesar Rp629.900.000 atau atau setidak-tidaknya bagian dari jumlah uang sebesar Rp255.000.000 berada dalam brankas pribadi Terdakwa<br /><br />“Apakah itu hasil korupsi mengingat Terdakwa adalah pengusaha?,” kata Penasehat Hukum Terdakwa<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhK1IVL4vxIfB5pLavcY_yy-p0_3lY5_Z6oAkzzRbxNc_clmbUayrpvpbpDASGnDs3PvNt1zb9BaFUcMlnYrhyANdnzokC75KfKGXqgxvIihYwRoA8Vy98wSMKFAR443oIaqZMWN6O7ad0/s1334/IMG20210906112044.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhK1IVL4vxIfB5pLavcY_yy-p0_3lY5_Z6oAkzzRbxNc_clmbUayrpvpbpDASGnDs3PvNt1zb9BaFUcMlnYrhyANdnzokC75KfKGXqgxvIihYwRoA8Vy98wSMKFAR443oIaqZMWN6O7ad0/w640-h288/IMG20210906112044.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Penasehat Hukum Terdakwa juga menyinggu uraian pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sama, yaitu dakwaan Pertam Pasal 12 huruh e dan Dakwaan Kedua, Pertama yakni Pasal 12 huruf B atau Kedua Pasal 5 ayat (2) Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Ketiga pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP<br /><br />Terkait pasal yang didakwakan oleh JPU Kejari Nganjuk atas perbuatan Terdakwa Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk yang disinggung oleh Penasehat Hukum Terdajwa dalam Eksepsinya dalah ; <br /><br /><b>Pertama, </b><i><b>Pasal 12 berbunyi : </b> Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);<br /><br /><b>Huruf e berbunyi :</b> Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongann, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;</i><br /><br />Dalam dakwaan JPU terkait pasal 12 huruf e menyebutkan, bahwa perbuatan terdakwa yang telah memaksa para Kepala Desa yang wilayahnya mengadakan seleksi perangkat desa untuk memberikan uang sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) sebagai pengkondisian dalam seleksi perangkat desa yang disampaikan  melalui  para camat untuk diteruskan dan ditujukan kepada para kepala desa dimaksud<br /><br />Ke 5 (lima) orang Kepala Desa di Kecamatan Pace yang telah melaksanakan seleksi perangkat desa tersebut terpaksa untuk memenuhi permintaan uang oleh terdakwa selaku Bupati Nganjuk terhadap kepala desa yang wilayahnya mengadakan seleksi perangkat desa, dengan mengumpulkan uang seluruhnya sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang akan diberikan kepada terdakwa melalui Duprino<br /><br />Kemudian Tim Penyelidik Bareskrim Mabes Polri yang bekerjasama dengan KPK secara berturut-turut telah mengamankan Jumali, Sadiko dan Dupriono yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan mengamankan Edie Satrio, Haryanto, Tri Basuki Widodo, Bambang Subagio, M. Izza Muhtadin dan Terdakwa (Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk) untuk diserahkan kepada Penyidik Bareskrim Mabes Polri yang kemudian dilakukan penangkapan dan penyidikan pada tanggal 10 Mei 2021 terhadap Dupriono, Edie Satrio, Haryanto, Tri Basuki Widodo, Bambang Subagio, M. Izza Muhtadin dan Terdakwa (Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk)</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVpqbD8U2GsuEI6BeeiUBWxkdRHHzvH1kIMqx8DynE5kKwxcUrDo9lYMcrC6qogCDJF9EeW_RACenoeM5CS24u0CkC6xqPb8lX2HM2M8hpnj0R5_fib9HHD9BZzmEByCGPmhVTeTBXeB4/s640/IMG20210830120508.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVpqbD8U2GsuEI6BeeiUBWxkdRHHzvH1kIMqx8DynE5kKwxcUrDo9lYMcrC6qogCDJF9EeW_RACenoeM5CS24u0CkC6xqPb8lX2HM2M8hpnj0R5_fib9HHD9BZzmEByCGPmhVTeTBXeB4/w640-h288/IMG20210830120508.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Dan dakwaan Kedua, Pertama <i><b>Pasal 12 B ayat (1) berbunyi :</b> Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut : a. yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.<br /><br /><b>ayat (2) berbunyi : </b>Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggaran negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</i><br /><br />Terkait Pasal ini, dalam dakwaan JPU menyebutkan, bahwa adanya penerimaan uang oleh terdakwa sebesar Rp692.900.000 (enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya bagian jumlah uang sebesar Rp255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) melalui M. Izza Muhtadin tersebut adalah gratifikasi karena sejak uang diterima oleh terdakwa dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penerimaan, terdakwa tidak melaporkan uang yang diterimanya tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 C ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKD_YisDF2Pfd5IQaxlAadqPAklUzTBThD-O0_-jHEUzN8CTABQIfZufikqe9pDlIcY9zIbANURvmqMHlyJaDm9hqiWiHctDyI6RXLQcU1KRHjusy_62Xe10NhgiccDZ4UQXLrT17Uv_M/s640/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="434" data-original-width="640" height="434" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKD_YisDF2Pfd5IQaxlAadqPAklUzTBThD-O0_-jHEUzN8CTABQIfZufikqe9pDlIcY9zIbANURvmqMHlyJaDm9hqiWiHctDyI6RXLQcU1KRHjusy_62Xe10NhgiccDZ4UQXLrT17Uv_M/w640-h434/1.jpg" width="640" /></a></div>Atau Dakwaan (Kedua) Kedua Pasal 5 ayat (2) Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a, yaitu : <br /><i>Pasal 5 (2) berbunyi : Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).<br /><br />Pasal 5 ayat (1) berbunyi : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :<br /><br />huruf a berbunyi : memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau</i><br /></div><div><br /><div style="text-align: justify;">Terkait Pasal ini, dalam dakwaan JPU menyebutkan, bahwa uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) melalui M. Izza Muhtadin atau janji pemberian uang melalui Dupriono selaku Camat Pace, Edie SriJanto selaku Camat Tanjunganom, Haryanto selaku Camat Brebek, Bambang Subagio selaku Camat Loceret dan Tri Basuki Widodo selaku Mantan Camat Sukomoro dari pegawai-pegawai adalah dengan maksud supaya Terdakwa selaku Bupati Nganjuk memberikan promosi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2021 (pengisian jabatan untuk Camat dan Kasi pada kecamatan di Kabupaten Nganjuk)<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSl3URexY1gHd27uYoOsSMhMsQZRtOq4DhVCFeuV2f7V4YmlIsnakVjvhg3HjiwGW91Qpy01Z4PtMRiRA9eKgXONTTuroMPYshU4nomWlkkzv7kZ-GQftq8q8VNO9zxs0ZpiH8CIEBOn8/s638/IMG20210830121901.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="638" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSl3URexY1gHd27uYoOsSMhMsQZRtOq4DhVCFeuV2f7V4YmlIsnakVjvhg3HjiwGW91Qpy01Z4PtMRiRA9eKgXONTTuroMPYshU4nomWlkkzv7kZ-GQftq8q8VNO9zxs0ZpiH8CIEBOn8/w640-h288/IMG20210830121901.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><b>Atau Dakwaan (Kedua) Ketiga <i>Pasal 11 yang berbunyi :</i></b><i> Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.</i><br /><br />Dalam dakwaan JPU juga menjelaskan tentang perbuatan Terdakwa Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk, yaitu pada tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa  telah memerintahkan M. Izza Muhtadin (ajudan Bupai) untuk mengumpulkan atau mengkoordinir para Camat yang wilayahnya akan melaksanakan seleksi pengisian perangkat desa yang bertempat di Pringgitan/Rumah Dinas Bupati Nganjuk di Jl. Basuki Rahmat No. 1 Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.<br /><br />Dalam pertemuan dengan para camat tersebut, kemudian Terdakwa (Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk) memanggil para camat satu persatu dan menanyakan tentang kondisi wilayah masing-masing kecamatan, kesiapan panitia seleksi perangkat desa dan selanjutnya memerintahkan kepada para Camat agar dapat mengkondisikan Kepala Desa di wilayahnya yang melakukan seleksi dalam pengisian perangkat desa agar mau mengumpulkan uang sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) per kepala desa.<br /><br />Pertemuan tersebut dihadiri oleh para Camat se-Kabupaten Nganjuk, diantaranya :1. Mohammad Makrup selaku Camat Gronggot; 2. Dupriono selaku Camat Pace; 3. Kuwadi selaku Camat Parambon; 4. Bambang Subagio selaku Camat Loceret; 5. Bambang Hariyanto selaku Camat Ngetos; 6. Ardiansyah Winardi selaku Camat Sawahan; 7. Darmantono selaku Camat Gondang; 8. Sudjito selaku Camat Ngluyu. 9. Edie Srijanto selaku Camat Tanjunganom<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVYhYlEs3tcT4AeHM6_6qzUuzIWk3oPm4wyZojGv4O0y1kK_-xY1iaLDYunnZC7MLi_wJaRydz6_Rm9yDNTJGZXaBRTRlfbPbllCfd_a40bDARpChL0XUG7mw_25dxbTendMBzc_5lQr4/s640/IMG20210830121527.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="404" data-original-width="640" height="404" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVYhYlEs3tcT4AeHM6_6qzUuzIWk3oPm4wyZojGv4O0y1kK_-xY1iaLDYunnZC7MLi_wJaRydz6_Rm9yDNTJGZXaBRTRlfbPbllCfd_a40bDARpChL0XUG7mw_25dxbTendMBzc_5lQr4/w640-h404/IMG20210830121527.jpg" width="640" /></a></div>Dalam pertemuan tersebut, Mohammad Makrup selaku Camat Gronggot ditanya oleh Terdakwa (Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk) dengan mengatakan : “Bagaimana kondisi wilayah Gronggot sampai dengan sekarang”. Dan Mohammad Makrup menjawab dengan mengatakan : “Aman dan kondusif, tahapan penjaringan lancar tidak ada kendala, ujian dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2021 di satu tempat di SMP 1 Gronggot” <br /><br />Kemudian terdakwa mengatakan : “Untuk Forpimda bagaimana?”. Kemudian Mohammad Makrup menjawab : “Apa maksudnya pak?”. Dan terdakwa mengatakan : “Ya untuk Forpimda”. Kemudian Mohammad Makrup bertanya dengan mengatakan : “Berapa pak?” Selanjutnya Terdakwa menjawab : “Ya disamakan gitu 10an”. Kemudian Mohammad Makrup mengatakan : “Wah, itu kan kewenangan desa pak, nanti saya koordinasikan sama desa”.<br /><br />Setelah pertemuan tersebut, kemudian Kuwadi mengumpulkan Kepala Desa se-Kecamatan Parambon pada tanggal 4 Mei 2021 dan menyampaikan adanya permintaan Terdakwa untuk mengkondisikan perangkat desa agar menyetor sejumlah uang, untuk jabatan Kasi sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), jabatan Kaur sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan untuk jabatan Sekdes sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), namun para Kepala Desa tidak menyanggupi akan besaran uang yang terlalu besar untuk diserahkan kepada Terdakwa.<br /></div></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibaYcNHKBU4f4udzhulgHl0v3XM0ySDbt4z1XWERlBXTCp3a7ko3MO_wpC2E8ZRtii5IUTfvHv4Pf3IowzaSyNwGCEV9LhCASxGN6BvnnH3fRaspqrJ8htHO_hJYA_3aC9XADHaP3P5EU/s1334/IMG20210906123930.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibaYcNHKBU4f4udzhulgHl0v3XM0ySDbt4z1XWERlBXTCp3a7ko3MO_wpC2E8ZRtii5IUTfvHv4Pf3IowzaSyNwGCEV9LhCASxGN6BvnnH3fRaspqrJ8htHO_hJYA_3aC9XADHaP3P5EU/w640-h288/IMG20210906123930.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Pada tanggal 5 Mei 2021, saksi DUPRIONO selaku Camat Pace menindaklanjuti permintaan terdakwa dengan mengadakan pertemuan kepala desa di Kantor Kecamatan Pace yang dihadiri oleh 13 Kepala Desa yang mengisi perangkat desa di Kecamatan Pace, untuk membahas adanya permintaan uang oleh terdakwa sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp15. 000.000 (lima belas juta rupiah) per Kepala Desa untuk pengisian formasi perangkat desa, namun para kepala desa merasa keberatan akan besaran uang yang terlalu besar untuk diserahkan kepada terdakwa.<br /><br />Kemudian pada tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa mengumpulkan kembali para Camat sebagai tindak lanjut dari pertemuan tanggal 3 Mei 2021 bertempat di Pringgitan/Rumah Dinas Bupati Nganjuk di Jl. Basuki Rahmat No. 1 Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur<br /><br />Pada waktu itu Camat yang hadir antara lain: 1. MOHAMAD MAKRUP selaku Camat Gronggot; 2. DUPRIONO selaku Camat Pace; 3. KUWADI selaku Camat Parambon; 4. BAMBANG SUBAGIO selaku Camat Loceret; 5. BAMBANG HARIANTO selaku Camat Ngetos; 6. ARDIANSYAH WINARDI selaku Camat Sawahan; 7. DARMANTONO selaku Camat Gondang; 8. SUDJITO selaku Camat Ngluyu; 9. HARIYANTO selaku Camat Brebek; 10. EDIE SRIJANTO selaku Camat Tanjunganom.<br /><br />Pada waktu itu para Camat juga dipanggil satu persatu untuk menghadap terdakwa, selanjutnya pada waktu SUDJITO selaku Camat Ngluyu menghadap terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan : “Gimana hasil lobi yang kemarin”, selanjutnya SUDJITO menjawab : “Waduh Pak, kalau dimintain seperti itu, semua kades keberatan”, dan dijawab kembali oleh terdakwa dengan mengatakan : ”Iya sudah, upayakan kondisinya aman, ndak harus dijawab sekarang”.<br /><br />Selanjutnya terdakwa memanggil KUWADI dimana sebelumnya sudah dipanggil BAMBANG HARIANTO, kemudian terdakwa mengatakan : ”Piye hasilnya mas”, kemudian KUWADI menjawab : ”Pak kepala desa keberatan kalau seperti itu”, kemudian terdakwa mengatakan : ”Mosok ngga bisa mengkondisikan seperti itu”, selanjutnya dijawab oleh KUWADI dengan mengatakan : ”saya ga bisa intervensi pak”, kemudian terdakwa mengatakan : “Iya sudah, tetap diupayakan, ndak harus dijawab sekarang”.<br /></div></div><div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgL3N_kzzyBBzU_YczOES4TbDC0kr6DiOJ1HX4kWYqjA-ChNUsURRxG5S5NeQWBEUmqZJC-yGnA7YMM7WFZhkklXQN5RePn72jn26W-FVMSVZi2o_DsGzLrNELybzn0Zt8o3llsOT9ZLTE/s1334/IMG20210906112057.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgL3N_kzzyBBzU_YczOES4TbDC0kr6DiOJ1HX4kWYqjA-ChNUsURRxG5S5NeQWBEUmqZJC-yGnA7YMM7WFZhkklXQN5RePn72jn26W-FVMSVZi2o_DsGzLrNELybzn0Zt8o3llsOT9ZLTE/w640-h288/IMG20210906112057.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Setelah pertemuan tersebut selesai, sekira pukul 20.00 WIB DUPRIONO selaku Camat Pace langsung mengumpulkan kembali Kepala Desa se-Kecamatan Pace dan menyampaikan kembali adanya permintaan uang dari terdakwa serta membahas pelantikan perangkat desa di Kecamatan Pace. Pada saat itu juga sudah ada pengumpulan uang sebesar Rp80.000.000 yang berasal dari SADIKO selaku Kepala Desa Sanan sebesar Rp30.000.000, ROKHIM selaku Kepala Desa Jampes sebesar Rp30.000.000 dan PURWOTO selaku Kepala Desa Melandangan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan melalui DUPRIONO untuk selanjutnya akan diserahkan kepada terdakwa melalui SUGENG PURNOMO selaku Kepala Desa Kepanjen sekaligus Wakil Ketua Paguyuban Kepala Desa di Kecamatan Pace yang ditunjuk sebagai koordinator untuk mengkoordinir atau mengantarkan pemberian uang dari Kepala Desa di Kecamatan Pace kepada terdakwa.<br /><br />Akan tetapi pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 11.00 WIB SUGENG PURNOMO mengembalikan uang tersebut kepada masing-masing kepala desa yang telah memberikan atau mengumpulkan uang tersebut, dikarenakan SUGENG PURNOMO menolak untuk mengkoordinir pemberian uang tersebut dari Kepala Desa kepada terdakwa, hal ini juga atas persetujuan dari ALI MUKAROM selaku Ketua Paguyuban Kepala Desa di Kecamatan Pace dan DARMADI selaku Kepala Desa Bodor.<br /><br />Pada tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 08.00 WIB JUMALI selaku Kepala Desa Joho bertemu dengan SADIKO selaku Kepala Desa Sanan dan DARMADI selaku Kepala Desa Bodor betempat di Gudang milik JUMALI yang terletak di samping rumah tempat tinggal JUMALI di Dusun Joho, Desa Joho, RT. 11 RW. 04, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk dengan tujuan untuk memikirkan permintaan terdakwa selaku Bupati Nganjuk melalui DUPRIONO<br /><br />Karena merasa tidak enak atas adanya permintaan terdakwa selaku Bupati Nganjuk sebagaimana penyampaian melalui DUPRIONO, maka JUMALI, SADIKO dan DARMADI berencana untuk memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saja kepada DUPRIONO selaku Camat Pace terkait dengan telah dilaksanakannya pengisian perangkat desa di Kecamatan Pace.<br /><br />Selanjutnya setelah JUMALI, SADIKO dan DARMADI berdiskusi, maka disepakati hanya 5 (lima) kepala desa yang mengumpulkan uang untuk diberikan kepada DUPRIONO. Adapun kelima kepala desa tersebut yaitu Kepala Desa Joho yakni JUMALI, Kepala Desa Sanan yakni SADIKO, Kepala Desa Bodor yakni DARMADI, Kepala Desa Banaran yakni ALI MUKAROM dan Kepala Desa Kepanjen yakni SUGENG PURNOMO.</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMt9eRF9JnFGzOUWLF8mlubfOuJwrGypKyCVDUIehCXur-ZARI154yEDeNaPty4Q6Pw119FQB7X2Zmf2HecGk9DrOKALUHiCHCAfb5R2PzLA9DbnGzB1dIeHBFYIO0ggQgUx2A58zor50/s1334/IMG20210906112600.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMt9eRF9JnFGzOUWLF8mlubfOuJwrGypKyCVDUIehCXur-ZARI154yEDeNaPty4Q6Pw119FQB7X2Zmf2HecGk9DrOKALUHiCHCAfb5R2PzLA9DbnGzB1dIeHBFYIO0ggQgUx2A58zor50/w640-h288/IMG20210906112600.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Dalam diskusi tersebut disepakati untuk masing-masing Kepala Desa memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dikompulir oleh JUMALI, untuk ALI MUKAROM dan SUGENG PURNOMO ditalangi oleh DARMADI, sehingga jumlah uang yang terkumpul seluruhnya adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).<br /><br />Selanjutnya pada tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB, setelah uang terkumpul kemudian JUMALI menghubungi DUPRIONO melalui telepon menggunakan nomor telepon SADIKO menyampaikan tindak lanjut untuk menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000 yang terkumpul dari 5 (lima) kepala desa tersebut guna memenuhi permintan terdakwa, yang selanjutnya DUPRIONO menyetujui atas pemberian uang sebesar Rp10.000.000 tersebut untuk terdakwa.<br /><br />Ke 5 (lima) orang kepala desa di Kecamatan Pace yang telah melaksanakan seleksi perangkat desa tersebut terpaksa untuk memenuhi permintaan uang oleh terdakwa selaku Bupati Nganjuk terhadap kepala desa yang wilayahnya mengadakan seleksi perangkat desa, dengan mengumpulkan uang seluruhnya sebesar Rp10.000.000 yang akan diberikan kepada terdakwa melalui DUPRIONO<br /><br />Dari uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nganjuk terkait perbuatan Terdakwa Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk yang disinggung oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa adalah jelas adanya perintah dari Terdakwa selaku Bupati Nganjuk kepada ajudannya M. Izza Muhtadin untuk mengumpulkan atau mengkoordinir para Camat<br /><br />Kedua, adanya perintah Terdakwa selaku Bupati Nganjuk kepada para Camat yang dipanggil satu per satu agar mau mengumpulkan uang sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) per kepala desa termasuk uang untuk Forpimda<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwU4wXxZQeY7wmNkM3EbMkwwkkAsVp1eOPaX5QuLqP363PDsQxDS2pp0olMdISJAVSENhzktcPxBNGnHWFKK2yzuUe0atP6X0QjLg1KN39j06-1xapMOh9kUpMo_RCMbmMIONDGlhhBDo/s640/IMG20210830120508.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwU4wXxZQeY7wmNkM3EbMkwwkkAsVp1eOPaX5QuLqP363PDsQxDS2pp0olMdISJAVSENhzktcPxBNGnHWFKK2yzuUe0atP6X0QjLg1KN39j06-1xapMOh9kUpMo_RCMbmMIONDGlhhBDo/w640-h288/IMG20210830120508.jpg" width="640" /></a></div>Justru yang menjadi pertanyaan adalah, apakah terlaksana pengumpulan dan pemberiaan uang kepada pejabat Forpimda ? Siapa saja pejabat Forpimda yang menerima, sebab pejabat Forpimda terdiri dari Pimpinan DPRD, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kejaksaan, dan Pimpinan Satuan Teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah.<br /><br />Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah M. Izza Muhtadin sebagai ajudan Terdakwa Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk termasuk para Camat termasuk Terdakwa maupun para Kepala Desa akan terbuka secara terang-terangan dalam persidangan atau mereka akan menutupi fakta yang sebenarnya????. <br /><br />Pertanyaan berikutnya, yaitu terkait Eksepsi atau Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyebutkan dalam surat dakwaan JPU, bahwa uang sebesar Rp629.900.000 atau setidak-tidaknya bagian dari uang sebesar Rp255.000.000 berada dalam brankas rumah dinas Terdakwa dan Terdakwa seorang pengusaha<br /> <br />Apakah Kepala Daerah selalu menyimpan uang ratusan juta rupiah dalam brankas yang ada di rumah dinas? Untuk apa? Apakah uang dari hasil usaha (perusahaan) disimpan dalam brankas rumah dinas atau disimpan tersendiri dan tidak digabung dari pendapatan atau gaji sebagai Kepala Daerah? <br /><br />Sementara Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kabupaten Ngajuk Andie Wicaksono, SH., MH kepada beritakorupsi.co seusai persidangan menjelaskan, bahwa surat dakwaan sudah dibuat secara jelas dan cermat<br /><br />“Sudah jelas diuraikan dalam dakwaan. Kita akan tanggapi secara tertulis, dan untuk selanjutnya Kajari yang akan menjelaskan,” kata Andie (Jnt)<br /></div></div></div>

News Tipikor Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat Tertangkap Tangan, PH-nya Bilang Dakwaan Jaksa Tidak Jelas

#Sidang Korupsi Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat dan 6 Terdakwa lainnya diawasi KY dan KPK. Adakah sesuatu yang tidak beres dalam perkara...

»