Ketua Koni Kab. Jombang Diadili Karena Diduga Korupsi Rp275 Juta

<div><div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Mengapa Dakwaan Primair JPU terhadap Terdakwa hanya menyebutkan Pasal 2 UU Tipikor tanpa menyebutkan Ayat (1) atau ayat (2)?”</span></span><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyugXjcbjIIEtyF6JK67BvLALWq7foyEYGutxElSte8sSFEOVJA6ZD9gvw3neW8DRupmenqe74uaaqalgho1Jye1EZh1Je_wODp8Vxr_nEsycHDyFGlnRbUcf8TXq_KbtSqQ3lfeVsgOI/s892/IMG20210422135713.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="892" height="430" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyugXjcbjIIEtyF6JK67BvLALWq7foyEYGutxElSte8sSFEOVJA6ZD9gvw3neW8DRupmenqe74uaaqalgho1Jye1EZh1Je_wODp8Vxr_nEsycHDyFGlnRbUcf8TXq_KbtSqQ3lfeVsgOI/w640-h430/IMG20210422135713.jpg" width="640" /></a></div><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Tito Kadar Isman, S.Psi, selaku Ketua Koni (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Kabupaten Jombang Periode 2017 – 2021, diadili sebagai terdakwa karena diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi dana Koni tahun 2017, 2018 dan 2019 sebesar Rp275.927.950<br /><br />Kamis, 22 April 2021, JPU (Jaksa Penuntut Umum) Muhammad Salahuddin, SH., MH dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Jombang membacakan surat dakwaannya terhadap Terdakwa Tito Kadar Isman, S.Psi selaku Ketua Koni Kab. Jombang dimuka persidangan yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo dalam perkara Tindak Pidana Korupsi penggunaan dana Koni yang berasal dari dana Hibah Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Jombang tahun anggaran (TA)  2017, 2018 dan 2019 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp275.927.950 (dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) berdasarkan Hasil audit Inspektorat Pemda Kabupaten Jombang Nomor : X.700/99/415.15/2020 tanggal 3 Desember 2020 melalui sidang Vidio Conference (Vidcon) dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Marfer Pandeangan, SH., MH dengan dibantu Dua Hakim Ad Hock masing-masing selaku anggota, yaitu John Desta, SH., MH dan M. Mahin, SH, MH serta Panitra Pengganti (PP) I Wayan Soedarsana Wibawa, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum (PH) terdawa, yaitu Ma’ruf. Sementara terdakwa mengikuti persidangan melalui Vidcon di Rutan Kejaksaan karena kondisi Pandemi Covid19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dari surat dakwaan JPU ada yang menggelitik dan sekaligus untuk yang pertama kalinya terjadi, yaitu terkait  pasal dalam dakwaan Primair yang dikenakan (dijerat) terhadap terdakwa yang hanya menyebutkan pasal 2 tanpa menyebutkan ayat berapa. Karena Pasal 2 Undang-Undang Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) terdiri dari 2 (dua) ayat.<br /><br />Dalam surat dakwaan Primair disebutkan, bahwa perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 2 atau dakwaan Subsidair Pasal 3 juncto pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br /><i>Bunyi pasal 2 ayat (1) :  Setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum  melakukan  perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara,  dipidana  penjara  dengan  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling  singkat  4  (empat)  tahun  dan  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). <br /><br />Bunyi pasal 2 ayat (2) : Dalam  hal  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dilakukan  dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Pertanyaannya adalah, pasal 2 ayat berapa yang dikenakan JPU atas perbuatan tedakwa? </i><br /><br />Lebih lanjut dalam surat dakwaan JPU mengatakan, bahwa terdakwa Tito Kadar Isman, SPsi selaku Ketua Umum KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Jombang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Jawa Timur Nomor: 821.2/SK 21/601.1/2017 tanggal 4 Januari 2017 dan SK NP 821.2/SK 21/601.1/2017 tanggal 27 Desember 2017</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizjVLIdKxMReOBF5B43I1ZoRjQpanUZv_doopPMzLtxnvjev38pyGPQwKP_IYNzfFknxQjoOgfcUtOjMISPP0sFN9oLAqLrBLnAZGidC1wuEUMR5xznjZoN3cur4ikl02e-wvwrvNnH2w/s1267/IMG20210422135657.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="539" data-original-width="1267" height="272" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizjVLIdKxMReOBF5B43I1ZoRjQpanUZv_doopPMzLtxnvjev38pyGPQwKP_IYNzfFknxQjoOgfcUtOjMISPP0sFN9oLAqLrBLnAZGidC1wuEUMR5xznjZoN3cur4ikl02e-wvwrvNnH2w/w640-h272/IMG20210422135657.jpg" width="640" /></a></div>Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, mulai bulan Januari 2017 hingga bulan Desember 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 hingga tahun 2019, bertempat di Kantor KONI Jombang Jl. Gusdur No 4 Gedung Olah Raga Kec. Jombang Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Bahwa terdakwa Tito Kadar Isman, SPsi secara melawan hukum dalam pengelolaan dana hibah Koni Kabupaten Jombang sejak tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2019, yang tidak bisa mempertanggungjawabkan penggunaan dana hibah Koni Kabupaten Jombang, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri terdakwa sejumlah Rp275.927.950 (dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus Ilma puluh rupiah) yang berasal dari Dana Hibah Koni Kabupaten Jombang, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp275.927.950 atau setidak-tidaknya sejumlah itu berdasarkan Surat Nomor : X.700/99/415.15/2020 03 Desember 2020 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penggunaan Dana Hibah Koni Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2017 2019, perbuatan terdakwa Tito Kadar Isman, S.Psi dilakukan dengan cara sebagai berikut : <br /><br />Terdakwa Tito Kadar Isman, S.Psi menjabat sebagai Ketua Umum KONI Kab. Jombang tahun 2017 - 2021 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Jawa Timur Nomor:821.2/SK.2/601.1/2017 tanggal 4 Januari 2017 dan berdasarkan SK Ketua Umum KONI Jawa Timur Nomor : 821.2/SK.86/601.1/2017 tanggal 27 Desember 2017. <br /><br /><span style="font-size: large;"><b>A. DANA HIBAH TAHUN ANGGARAN 2017 </b></span><br /><br />Setelah menjabat sebagai Ketua Umum KONI Jombang pada awal tahun 2017 terdakwa beserta anggota dan 30 pengurus cabang olah raga melakukan Rapat Internal. Kesekretariatan KONI dan Pengurus masing-masing cabang olahraga mengajukan proposal kebutuhan anggarannya kepada Ketua Umum KONI untuk kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran 2017. <br /><br />Setelah terdakwa menyetujui, kemudian terdakwa mengkompilasi dari Kesekretariatan KONI dan Pengurus masing-masing cabang olahraga. Kemudian terdakwa mengajukan Proposal Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) tahun 2017 sebesar Rp2.000.000.000 kepada Bupati Jombang melalui Kepala Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata Kab. Jombang dengan rincian sebagai berikut ; 1. Biaya operasional untuk pembinaan olah raga prestasi Rp617.310.006,; 2. Kegiatan pembinaan oleh KONI Rp292.690.000,; 3. Kegiatan pembinaan oleh Cabang Olah Raga Rp1.090.000.000. Jumlah Rp2.000.000.000, Jumlah Rp2.000.000.000<br /><br />Pengeluaran Biaya operasional pembinaan untuk olahraga prestasi dan kegiatan pembinaan KONI, keuangannya menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku Ketua Umum KONI Jombang. Sedangkan kegiatan pembinaan oleh Cabang Olahraga (Cabor), keuangannya menjadi tanggung jawab Ketua Cabor masing-masing. <br /><br />Selanjutnya RKA KONI Kab. Jombang diproses di Pemerintah Kabupaten Jombang dan disetujui sebesar Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah) yang didasarkan pada SK Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/78/415.10.34/2017 tentang Persetujuan Pemberian Hibah Berupa uang Kepada KONI Kab. Jombang Tahun Anggaran 2017 tanggal 17 Februari 2017 sebesar Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 556/220/415.25/2017 No. 069/KONI.JBG/III/2017 tanggal 1 Maret 2017 sebesar Rp2.000.000.000<br /><br />Sesuai dengan NPHD Tahun 2017 Pasal 1 ayat (2) menerangkan bahwa ” PIHAK KEDUA bersedia menerima hibah daerah berupa uang sebesar Rp2.000.000.000 dari PIHAK PERTAMA yang akan digunakan untuk kegiatan pembinaan olahraga prestasi oleh Komite Olah Raga Nasional Kabupaten Jombang sebagaimana tercantum dalam proposal <br /><br />Setelah menerima anggaran hibah dari Pemerintah daerah Kabupaten Jombang sebesar Rp 1.999.997.801, terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kab. Jombang menggunakan dana hibah tersebut dengan rincian sebagai berikut ; 1. Biaya operasional unuk pembinaan olah raga prestasi Rp 594.847.801,; 2. Kegiatan pembinaan oleh KONI Rp 293.100.000,; 3. Kegiatan pembinaan oleh Cabang Olah Raga dan bantuan kegiatan olahraga masyarakat Rp 1.112.050.000. Jumlah Rp 1.999.997.801<br /><br />Penggunaan dana hibah tersebut telah dipertanggungjawabkan Terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kab. Jombang tertanggal 29 Desember Tahun 2017, namun terdakwa tidak pernah menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban kepada Bupati Jombang selaku pemberi hibah ssuai perjanjian NPHD Tahun 2017 Pasal 3 ayat (3) yang menerangkan, " Penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah daerah berupa uang sebagaimana dimaksud ayat (2), dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2017"<b><span style="font-size: large;"><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheuZKMY33E5T6-Yo-mdzN7xy9XaUDWItR4iIqMwFgAFbUoaLMuzIcCrn_Yd_gZhyphenhyphen_z7OiwKMUn8_MFliFuoQDkEL_HkFnT3TUt9ARo5KwWiJKcb-AND_4SQdLNKlhVtcDRSARhhTWCdL8/s1226/IMG20210422135705.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="538" data-original-width="1226" height="280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheuZKMY33E5T6-Yo-mdzN7xy9XaUDWItR4iIqMwFgAFbUoaLMuzIcCrn_Yd_gZhyphenhyphen_z7OiwKMUn8_MFliFuoQDkEL_HkFnT3TUt9ARo5KwWiJKcb-AND_4SQdLNKlhVtcDRSARhhTWCdL8/w640-h280/IMG20210422135705.jpg" width="640" /></a></div>B. DANA HIBAH TAHUN ANGGARAN 2018 </span></b><br /><br />Pada awal tahun anggaran 2018, terdakwa sebagai Ketua Umum KONI Jombang beserta anggota dan 30 pengurus cabang olah raga melakukan Rapat Internal untuk mengajukan anggaran KONI tahun 2018. Kesekretariatan KONI dan Pengurus masing-masing cabang olahraga mengajukan proposal kebutuhan anggarannya kepada Ketua Umum KONI untuk kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran 2018 sebesar Rp 2.000.000.000. <br /><br />Setelah terdakwa menyetujui kemudian terdakwa mengkompilasi dari Kesekretariatan KONI dan Pengurus masing-masing cabang olahraga. Kemudian terdakwa mengajukan Proposai Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) tahun 2018 kepada Bupati Jombang melalui Kepala Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Panwisata Kab. Jombang dengan rincian sebagai berikut : 1. Biaya operasional, kesekretariatan dan kegiatan KONI Rp 397.723.800,; 2. Biaya kegiatan Cabang Olahraga Rp 1.602.276.200. Jumlah sebesar Rp 2.000.000.000<br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Pengeluaran Biaya operasional, kesekretariatan dan kegiatan KONI, keuangannya menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku Ketua Umum KONI Jombang. Sedangkan kegiatan Cabang Olahraga (Cabor) keuangannya menjadi tanggung jawab Ketua Cabor masing-masing. Selanjutnya diproses di Pemerintah Kabupaten Jombang dan disetujui sebesar Rp2.000.000.000 yang didasarkan pada SK Bupati Jombang Nomor. 188.4.45/154/415.10.3.4/2018 tentang Hibah Berupa Uang Kepada KONI Kab. Jombang Tahun Anggaran 2018 tanggal 12 Maret 2018 sebesar Rp.2.000.000.000 dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 426/254/415.25/2018, No 037/KONI.JBG/111/2018 Tanggal 13 Maret 2018 sebesar Rp.2.000.000.000 <br /><br />Sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Tahun 2018 Pasal 1 ayat (2) menerangkan bahwa ”PIHAK KEDUA bersedia menerima hibah daerah berupa uang sebesar Rp.2.000.000.000,(dua milyar rupiah) dari PIHAK PERTAMA yang akan digunakan untuk kegiatan pembinaan olahraga prestasi oleh Komite Olah Raga Nasional Kabupaten Jombang sebagaimana tercantum dalam proposal”. Setelah menerima anggaran hibah dari Pemerintah daerah Kabupaten Jombang, terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kab.Jombang menggunakan dana hibah tersebut sebagai berikut: 1. Rekapitulasi LPJ KONI Januari Desember Rp. 2.000.000.000<br /><br />Penggunaan dana hibah tersebut telah dipertanggungjawabkan Terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kab. Jombang pada tanggal 31 Desember Tahun 2018, namun terdakwa tidak pernah menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban kepada Bupati Jombang selaku pemberi hibah sesuai dengan NPHD Tahun 2017 Pasal 3 ayat (3) yang menerangkan "Penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah daerah berupa uang sebagaimana dimaksud ayat (2), dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2018”<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>C. DANA HIBAH TAHUN ANGGARAN 2019 </b></span><br /><br />Awal tahun 2019, terdakwa beserta anggota dan 30 pengurus cabang olah raga melakukan Rapat Internal. Kesekretariatan KONI dan Pengurus masing-masing cabang olahraga mengajukan proposal kebutuhan anggarannya kepada Ketua Umum KONI untuk kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran 2019. Setelah terdakwa menyetujui kemudian terdakwa mengkompilasi dari Kesekretariatan KON! dan Pengurus masing-masing cabang olahraga. Kemudian terdakwa mengajukan Proposal Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) tahun 2019 kepada Bupati Jombang melalui Kepala Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata Kab. Jombang dengan rincian sebagai berikut: 1. Biaya operasional, kesekretariatan dan kegiatan KONI Rp 430.803.000, 2. Biaya kegiatan cabang olahraga Rp 1.569.197.000,| Jumlah sebesar Rp 2.000.090.000,<br /><br />Pengeluaran Biaya operasional, kesekretariatan dan kegiatan KONI, keuangannya menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku Ketua Umum KONI Jombang. Sedangkan kegiatan Cabang Olahraga (Cabor) keuangannya menjadi tanggung jawab Ketua Cabor masing-masing. Selanjutnya diproses di Pemerintah Kabupaten Jombang dan disetujui sebesar Rp.2.000.000.000 yang didasarkan pada SK Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/127/415.10.1.3/2019 tentang Penerimaan Hibah Kepada KONI yang telah di evaluasi oleh Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2019 tanggai 14 Maret 2019 sebesar Rp.2.000.000.000 dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 426/360/415.25/2019 No 041/KONI.JBG/1/1/2019 Tanggal 15 Maret 2019 sebesar Rp.2.000.000.000 <br /><br />Sesuai dengan NPHD Tahun 2019 Pasal 1 ayat (2) menerangkan bahwa ”PIHAK KEDUA bersedia menerima hibah daerah berupa uang sebesar Rp.2.000.000.000 dari PIHAK PERTAMA yang akan digunakan untuk kegiatan pembinaan olahraga prestasi oleh Koni  Kabupaten Jombang dan Pekan Olah Raga Provinsi (PORPROV) Jawa Timur IV sebagaimana tercantum dalam proposai” <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpnUnI5zuShHdzeArFImHNaUmzsJR6vOMOxSmDZ7fQ-mOiK35_yB8oXXHf3EvFAPo5S9DZ8__OW7aIstyqCCtgjSfEjw5uGbdfOhXFkOFJPlsL6s5afWipXOd2cU1TGj3suirLA8eKtNs/s1321/IMG20210422135810.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="545" data-original-width="1321" height="264" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpnUnI5zuShHdzeArFImHNaUmzsJR6vOMOxSmDZ7fQ-mOiK35_yB8oXXHf3EvFAPo5S9DZ8__OW7aIstyqCCtgjSfEjw5uGbdfOhXFkOFJPlsL6s5afWipXOd2cU1TGj3suirLA8eKtNs/w640-h264/IMG20210422135810.jpg" width="640" /></a></div>Setelah menerima anggaran hibah dari Pemerintah daerah Kabupaten Jombang, terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kab.Jombang menggunakan dana hibah tersebut sebagai berikut: 1. Rekapitulasi LPJ KONI Januari Desember 2018 sebesar Rp. 2.000.000.000. <br /><br />Penggunaan dana hibah tersebut telah dipertanggungjawabkan Terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kab. Jombang pada tanggai 31 Desember Tahun 2019. Namun terdakwa tidak pernah menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban kepada Bupati Jombang selaku pemberi hibah sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Tahun 2019 Pasal 3 ayat (3) menerangkan "Penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah daerah berupa uang sebagaimana dimaksud ayat (2), dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2019”. <br /><br /><span style="font-size: large;"><b>DANA TAMBAHAN PAK (PERUBAHAN ANGGARAN KEUANGAN) TAHUN 2019</b></span><br /><br />Dlam kegiatan PORPROV 2019, terdakwa sebagai Ketua Umum Koni Jombang beserta anggota dan 30 pengurus cabang olah raga melakukan Rapat Internal. Kesekretariatan Koni dan Pengurus masing-masing cabang olahraga mengajukan proposal kebutuhan anggarannya kepada Ketua Umum KONI untuk kegiatan PORPROV 2019. Setelah terdakwa menyetujui kemudian terdakwa mengkompilasi dari Kesekretariatan KONI dan Pengurus masing-masing cabang olahraga. Kemudian terdakwa mengajukan Proposal Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) PAK tahun 2019 kepada Bupati Jombang melalui Kepala Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata Kab. Jombang sebagai berikut: 1. Pemberian tali asih atlet dan pelatih peraih medali PORPROV VI, pembelian alat fitnes, pembelian inventaris kantor, pembelian peralatan olahraga dan penyerapan anggaran Cabor 2019 sebesar Rp1.500.000.000<br /><br />Pengeluaran Biaya PORPROV PAK 2019 seluruh keuangannya menjadi tanggung jawab terdakwa selaku Ketua Umum KONI Jombang. Selanjutnya diproses di Pemerintah Kabupaten Jombang dan disetujui sebesar Rp.1.500.000.00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang didasarkan pada SK BUPATI JOMBANG Nomor: 188.4.45/388/415.10.1.3/2019 tentang Persetujuan Pemberian Hibah Berupa Uang Kepada KONI Kab. Jombang Tahun Anggaran 2019 PAK tanggal 2 Oktober 2019 sebesar Rp.1.500.000.600 dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 426/1530/415.25/2019 No. 177/KONIL.JBG/X/2019 Tanggai 4 Oktober 2019 sebesar Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah). <br /><br />Sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah PAK Tahun 2019 Pasal 1 ayat (2) menerangkan bahwa ”PIHAK KEDUA bersedia menerima hibah daerah berupa uang sebesar Rp.1.500.000.000,(satu milyar lima ratus juta rupiah) dari PIHAK PERTAMA yang akan digunakan untuk pemberian tali asih kepada atiet dan pelatih peraih medali PORPROV Jatim VI tahun 2019 serta pembelian peralatan Cabang olahraga sebagaimana tercantum dalam proposal”. <br /><br />Setelah menerima anggaran hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang, terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kab.Jombang menggunakan dana hibah tersebut senilai Rp1.495.000.000. Penggunaan dana hibah tersebut telah dipertanggungjawabkan Terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kab. Jombang pada tanggal 31 Desember Tahun 2019, namun terdakwa tidak pernah menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban kepada Bupati Jombang selaku pemberi hibah sesuai Perjanjian Hibah Daerah Tahun 2019 PAK Pasal 3 ayat (3) menerangkan, Penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah daerah berupa uang sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2019”.<br /><br />LPJ yang dibuat oleh terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kab. Jombang ternyata tidak di dukung dengan bukti dukung yang sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, membuat laporan pertanggung jawaban manipulatif, membuat pengeluaran ganda dan melakukan mark Up pengadaan. <br /><br />Terdakwa melakukan dengan cara sebagai berikut : Selama tahun 2017, 2018 dan 2019, terdakwa Tito Kadar Isman, SPsi selaku Ketua Umum KONI Kab. Jombang memerintahkan bendahara Dra. Irchamna Kamalia, Msi (2017) dan bendahara Verawati, SPd (2018-2019) untuk melakukan pengeluaran sejumlah uang untuk beberapa kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak didukung dengan bukti dokumen pertanggung jawaban yang sah. <br /><br />Hanya ada bukti pengeluaran namun tidak didukung bukti kegiatan seperti SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas), surat undangan atau kegiatan dinasnya. Terdakwa juga telah membuat laporan pertanggungjawaban LPJ KONI Kab. Jombang 2019 dengan cara manipulatif memalsu jumlah keuangan dalam rincian LPJ di sekretariatan. <br /><br />Pengeluaran tertulis sejumlah Rp723.431.000 (tujuh ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) namun setelah dilakukan cek audit oleh inspektorat hanya sejumlah Rp643.144.000 (enam ratus empat puluh tiga juta seratus empat puluh empat ribu rupiah). Sehingga terdapat kekurangan keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa senilai Rp80.287.000 (delapan puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). <br /><br />Perbuatan terdakwa melaksanakan kegiatan tanpa bukti dukung yang sah dan laporan manipulatif mengakibatkan timbulnya kerugian negara tahun 2017,2018 dan 2019 sebesar Rp236.567.738 (dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) sebagaimana bukti hasil audit inspektorat Pemerintah Daerah Kab.Jombang sebagai berikut : Tahun 2017 sebesar Rp88.968.338, Tahun 2018 sebesar Rp39.482.900 dan Tahun 2019 sebesar Rp108.116.500, Total sebesar Rp236.567.738<br /><br />Pada anggaran tahun 2019, terdakwa Tito Kadar Isman, SPsi selaku Ketua Umum KONI Kab.Jombang telah melakukan pengeluaran ganda untuk anggaran kebutuhan tranportasi bagi panitia pada kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur VI Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 6 sampai dengan 13 Juli 2019 bertempat di Kabupaten Tuban, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro. <br /><br />Pada kegiatan POR PROV 2019, KONI Jombang mendapatkan anggaran bantuan operasional KONI Jawa Timur senilai Rp105.600.000 (seratus lima juta enam ratus ribu rupiah) yang diantaranya digunakan untuk uang transport PP Tim Monitoring dan biaya transportasi local senilai Rp11.250.000 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Namun dalam pelaksanaannya, KONI Jombang juga mengeluarkan anggaran yang didapat dari dana hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dengan membuat pertanggungawaban tanda terima uang transport PP Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Porprov Jatim VI 2019 untuk 25 orang dengan Total Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan membuat pertanggungajawaban atas biaya transportasi lokal panitia tim monev Kabupaten Jombang senilai Rp.8.750.000 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). <br /><br />Akibat adanya pengeluaran ganda yang dilakukan terdakwa untuk pembayaran transport PP dan Transport Lokal pada kegiatan Porprov tahun 2019 senilai Rp.11.250.000 mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.11.250.000 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sebagaimana hasil audit inspektorat Pemerintah Daerah Kab.Jombang. <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3t4t6GNywLLHKW_PqwRUqJ_2eg_Tl-xC9ENDWUAcCHcpR2YYRyNI3NSUL_eTEtkHycpKqQwPjX9RB4X3K40fnQNwzWkEaPCKzIgOW9FkYbOSZKrS2nhyphenhyphenPIVJOXE6QZZY7zhmcNoLflrE/s1267/IMG20210422135657.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="539" data-original-width="1267" height="272" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3t4t6GNywLLHKW_PqwRUqJ_2eg_Tl-xC9ENDWUAcCHcpR2YYRyNI3NSUL_eTEtkHycpKqQwPjX9RB4X3K40fnQNwzWkEaPCKzIgOW9FkYbOSZKrS2nhyphenhyphenPIVJOXE6QZZY7zhmcNoLflrE/w640-h272/IMG20210422135657.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Pada Tahun 2017,2018 dan 2019, KONI Kabupaten Jombang memiliki anggaran belanja BBM untuk transportasi. Terdakwa Tito Kadar Isman, SPsi selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Jombang telah mengeluarkan anggaran belanja tersebut. <br /><br />Terdakwa memerintahkan pendahara Dra. Irchamna Kamalia, Msi  (2017) dan bendahara Verawati, SPd (20182019) untuk mengeluarkan anggaran kegiatan transportasi dengan membeli BBM. Bahwa LPJ kegiatan transportasi yang di laksanakan hanya di dukung oleh bukti nota kwitansi pembelian BBM dari POM Bensin yang tidak jelas peruntukannya karena tanpa di dukung bukti kegiatan berupa SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas), surat undangan atau kegiatan dinasnya. Ditemukan adanya pengeluaran-pengeluaran yang tidak untuk kepentingan dinas yang tidak didukung dengan dokumen bukti kegiatan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan timbulnya kerugian negara senilai Rp13.610.212 sebagaimana hasil audit inspektorat Pemerintah Daerah Kab.Jombang.  <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Pada tahun 2019, juga ditemukan adanya kemahalan harga pada pembelian jaket dan training untuk kontingen KONI Jombang dalam rangka PORPROV Jawa Timur VI Tahun 2019. Terdakwa Tito Kadar Isman, Spsi selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Jombang membutuhkan 290 jaket dan training untuk kebutuhan atlet pada PORPROV Jawa Timur 2019. Terdakwa kemudian menghubungi Khoirul Hasym, SPd., MPd penyedia PH group. <br /><br />Khoirul Hasym, SPd., MPd datang ke kantor KONI menemui terdakwa dan disepakati harga jaket dan training (1 stel) senilai Rp200.000 per stel. Kemudian Khoirul Hasym, SPd., MPd mengerjakan training jaket selesai pada tanggal 25 Juni 2019 dengan total biaya sebesar Rp.58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah) dan diserahkan kepada terdakwa. <br /><br />Terdakwa menyuruh Galih Riski P untuk mengambil nota kwitansi pada Khoirul Hasym, SPd., MPd dan Galih Riski P menyerahkan nota kwitansi pada terdakwa. Selanjunya terdakwa menyuruh bendahara Verawati, SPd untuk membayarnya pada Khoirul Hasym, SPd., MPd. Bendahara Verawati, SPd kemudian membayar tunai kepada Khoirul Hasym, SPd., MPd sebesar Rp. 58.000.000 <br /><br />Dalam hal ini sebelumnya Terdakwa tidak melakukan survey harga dipasaran. Padahal harga pasaran untuk jaket dan training dengan spesifikasi yang sama yaitu bahan diadora di Kab.Jombang pada periode yang sama (kurun waktu tahun 2019) seharganya sebesar Rp. 150.000 per stel. Sehingga ditemukan adanya kemahalan harga per stel sebesar Rp.50.000. Total kelebihan pembayaran Rp.50.000 X 290 stel = Rp14.500.000 <br /><br />Akibat kelebihan pembayaran sebesar Rp.14.500.000 tersebut mengakibatkan kerugian negara senilai Rp.14.500.000 sebagaimana hasil audit inspektorat Pemerintah Daerah Kab.Jombang. <br /><br />Bahwa Jumlah kerugian negara secara keseluruhan akibat perbuatan terdakwa Tito Kadar Isman, SPsi sebagaimana perhitungan audit inspektorat Pemerintah Daerah Kab. Jombang senilai Rp275.927.950 (dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut : <br /><br />1. Kegiatan yang tidak didukung dengan bukti pertanggung jawaban tahun 2017, 2018 dan 2019  Rp 236.567.738,; 2. Pengeluaran ganda pembayaran transport PP dan transport Lokal kegiatan PORPROV 2019 Rp11.250. 000,; 3. Pengeluaran belanja BBM 2017, 2018 dan 2019 Rp 13.610.2124,; 4. Kelebihan pembayaran jaket training PORPROV 2019 Rp14.500.000. Jumlah  Rp275.927.950<br /><br />Bahwa terdakwa Tito Kadar Isman, SPsi selaku Ketua Umum KONI Jombang sebagai penerima Hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang bertanggung jawab sepenuhnya atas keuangan yang diterimanya. Perbuatan terdakwa tersebut, merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar peraturan perundang-undangan, antara lain: <br /><br />a. Pasal 19 ayat (1) Permendagri No. 32 tahun 2011 jo Permendagri No. 14 tahun 2016 jo Permendagri No. 123 tahun 2018, “Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan materiil atas penggunaan hibah yang diterimanya“. <br /><br />b. Pasal 52 ayat (3) Perbup Jombang No. 37/2018 " Kebenaran dan keabsahan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab PENERIMA HIBAH dan bantuan sosial ". <br /><br />c. Pasal 3 ayat (1) dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) 2017-2018-2019-PAK 2019 menerangkan “ PIHAK KEDUA bertangungjawab secara administrative, keuangan, teknis dan yuridis atas penggunaan hibah daerah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (2). <br /><br />d. Pasal 4 ayat (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) 2017-2018-2019-PAK 2019 menerangkan "Pengelolaan dan Penatausahaan keuangan dalam rangka untuk kegiatan program pembinaan olahraga prestasi Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Jombang yang pembiayaannya bersumber dari Hibah daerah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) sepenuhnya merupakan kewenangan dan tanggungjawab PIHAK KEDUA selaku penerima Hibah". <br /><br />e. Pasal 41 Permendagri No 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial bahwa “Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) terdapat penggunaan hibah dan bantuan social yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah dan bantuan social yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan”. <br /><br />f. Pasal 4 ayat (2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) 2017-2018 " penggunaan hibah daerah berupa uang sebgaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) hanya untuk kegiatan pembinaan olahraga prestasi oleh Komite Olah Raga Nasional Indonesia Kabupaten Jombang dan PIHAK KEDUA wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan ”<br /><br />g. Pasal 4 ayat (2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) 2019 ” penggunaan hibah daerah berupa uang sebgaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) hanya untuk kegiatan pembinaan olahraga prestasi oleh Komite Olah Raga Nasional Indonesia Kabupaten Jombang dan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Timur VI, PIHAK KEDUA wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku” <br /><br />h. Pasal 4 ayat (2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) 2019 PAK " penggunaan hibah daerah berupa uang sebgaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) hanya untuk kegiatan Pemberian Tali Asih kepada Atiet dan Pelatih Peraih Medali PORPROV Jatim VI Tahun 2019 serta Pembelian Peralatan Cabang Olahraga . PIHAK KEDUA wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku”<br /><br />Bahwa berdasarkan Hasil audit Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang Nomor : X.700/99/415.15/2020 tanggal 3 Desember 2020 terhadap KONI Kabupaten Jombang, ditemukan adanya kerugian negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang senilai Rp275.927.950 (dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) akibat perbuatan dari terdakwa Tito Kadar Isman, SPsi <br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 (atau Subsidair Pasal 3) jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Ketua Koni Kab. Jombang Diadili Karena Diduga Korupsi Rp275 Juta

“Mengapa Dakwaan Primair JPU terhadap Terdakwa hanya menyebutkan Pasal 2 UU Tipikor tanpa menyebutkan Ayat (1) atau ayat (2)?” BERITA KORUPS...

»

dr. H. Samsul Ashar (mantan Wali Kota Kediri) Diadili Karena Dugaan Korupsi Rp6.7 M

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>“Siapa sosok ‘misterius’ berinisial “PRI” dalam pertemuan terdakwa dr. H. Samsul AsharSp.PD selaku Wali Kota Kediri dengan Punggowo Santoso, Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo dan  Tjahjo Widjojo alias Ayong di Hotel Hyatt Surabaya yang disebut JPU dalam surat dakwaannya?</b></span></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSqVPLycCi6bgOnjUUOVr1jRRvdfsBqmgJjdAQO_hEV1Df6qjae3JNNJkiZCdtzH_rQcHnyHMpq5vu-Cfz5JSWeX4pV4o6QE9GdnCTQYUwsVjl8nC3DSh21slE8k1tLPsMyivIITlO24s/s916/IMG20210408124530.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="916" data-original-width="768" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSqVPLycCi6bgOnjUUOVr1jRRvdfsBqmgJjdAQO_hEV1Df6qjae3JNNJkiZCdtzH_rQcHnyHMpq5vu-Cfz5JSWeX4pV4o6QE9GdnCTQYUwsVjl8nC3DSh21slE8k1tLPsMyivIITlO24s/w536-h640/IMG20210408124530.jpg" width="536" /></a></div><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />“Lambat ada yang ditunggu, cepat ada yang dikejar”. Kalimat inilah yang barangkali terjadi dalam penanganan beberapa kasus perkara Mega Korupsi di Jawa Timur, diantaranya ; 1.  Kasus Korupsi Proyek Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri tahun 2010 – 2013 sebesar Rp71 miliar dengan nilai anggaran 66.409.000.000 berdasarkan penunjukan penyedia  Barang/Jasa No. 1538/VIII/SPPBJ/APBD/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) No.1856/IX/SPMK FISIK/APBD/2010 tanggal 27 September 2010 dengan  jangka waktu proyek 2010 – 2013. Pemenag lelang adalah PT Surya Graha Semesta (SGS) namun dikerjakan oleh PT Fajar Parahiyangan <br /><br />2. Proyek pembangunan RSUD Gambiran II dengan anggaran Rp208.685.176.000 berdasarkan SPMK No.1035/X/SPMK FISIK/APBD/2009 tanggal 14 Oktober 2009 dengan masa waktu  tanggal 14 Oktober 2009 – 31 Desember 2013. Dikerjakan oleh PT Murni Konstruksi Indonesia (Group PT SGS)<br /><br />3. Proyek pembangunan gedung Poltek II Kediri dengan nilai anggaran Rp88.901.861.280 sesuai SPMK No. 1035/X/SPMK FISIK/APBD/2009 tanggal 14 Oktober 2009 dengan masa  waktu tanggal 14 Oktober 2009 – 22 Desember 2013, dikerjakan oleh PT Nugraha  Adi Taruna (Group PT SGS)<br /><br />Ketiga kasus Mega Korupsi ini sempat menghebohkan masyarakat Khususnya di Jawa Timur karena ramainya pemberitaan dari berbagai media massa baik lokal maupun nasional, baik  cetak maupun elektronik saat Polda Jatim mulai mengusutnya pada tahun 2013 silam <br /><br />Semula hangat dan menarik untuk disimak, namun karena terlau lama, masyarakatpun mungkin sudah mulai lupa seiring dengan bergantinya abad 20 ke abad 21 atau sejak proses  penanganan tahun 2013 (abad 20) hingga tahun 2021 (abad 21) atau selama 8 tahun, dan mulai disidangkan pada tahun 2018 dengan terdakwa (terpidana), yaitu ; 1. H.M.  Moenawar (Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan Jatim dan Bali di Surabaya), 2. Rudi Wahono (Direktur PT. Surya Graha Semesta atau PT. SGS), 3. Kasenan, S.T., M.T., M.M (Plt.  Kepala Dinas PU), 4. Nur Iman Satrio Widodo, S.T (PPK Dinas PU), 5. Wijanto, S.T (Panitia Pengadaan) dan 6. Yoyo Kartoyo (Direktur Utama PT. Fajar Parahiyangan di Kota Bandung)<br /><br />Setelah 8 tahun berjalan, barulah giliran mantan Wali Kota Kediri periode 2014 - 2019, yang juga mantan Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUD Gambiran Kediri 2004 – 2011, mantan  Ketua Ikatan Doker Indonesia (IDI) Kota Kediri tahun 2004 –  2011 serta mantan Plh. Wakil Direktur (Wadir)  Yanmed RSUSD Gambiran Kediri 2006 – 2011, yaitu dr. H. Samsul Ashar,  Sp.PD yang diadili<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6khgjcPsC_CRA90b6bbibRytWoKGCyCI5VvLlRHy6VtIcpsPENyIyYmFJ625_UudU-S6BAiidbLtO7ckGOmueAU4rk9DXBRQF7aFkci7Zub6tGaUV0i5wC6S2-_AYskkyxsARht_a2t4/s1334/IMG20210408123541.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="536" data-original-width="1334" height="258" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6khgjcPsC_CRA90b6bbibRytWoKGCyCI5VvLlRHy6VtIcpsPENyIyYmFJ625_UudU-S6BAiidbLtO7ckGOmueAU4rk9DXBRQF7aFkci7Zub6tGaUV0i5wC6S2-_AYskkyxsARht_a2t4/w640-h258/IMG20210408123541.jpg" width="640" /></a></div>Dalam kasus ini, bisa jadi akan menyeret anggota DPRD Kota Kediri periode 2014 – 2019. Sebab, DPRD Kota Kediri menerbitkan surat No. 170 792/419.20/2010 tanggal 12 Nopember  2010 tentang persetujuan anggaran proyek multi years (tahun jamak) pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri, walaupun proyek belum mendapat persetujuan dari Banggar  DPRD Kota Kediri, namun dalam tahun 2010 telah muncul Nota kesepahaman Nomor : 910/1482/419.16/2010 tanggal 23 Nopember 2010 antara Walikota Kediri 170/810/19.20/2010  dengan 3 (tiga) unsur pimpinan DPRD Kota Kediri untuk rencana anggaran pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri secara multi years tidak tercantum dalam RAPBD (Rancangan  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) maupun APBD tahun 2010<br /><br />Yang tercantum hanya pembangunan Jembatan Brawijaya dalam APBD perubahan dengan penetapan alokasi anggaran sebesar Rp1.695.000.000 dari yang diusulkan sebesar  Rp1.700.009.000<br /><br />“Berakit-rakit dahulu berenang-renang ketepian. Bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian”. Peribahasa inipun sepertinya tak berlaku bagi Terdakwa dr. H. Samsul Ashar,  Sp.PD yang saat ini berusia 60 Tahun (16 September 1961)<br /><br />Sebab, di saat tak lagi menjabat sebagai Wali Kota, apalagi dengan kondisi ‘sakit Kangker’ yang perlu banyak istrahat, namun sebaliknya karena harus menjalani persidangan untuk  diadili sebagai Terdakwa dalam kasus dugaan Korupsi Pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri  di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya di Jalan Raya Juanda  Sidoarjo, Jawa Timur<br /><br />Dalam kasus ini, mantan Wali Kota Kediri ini (dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD) diduga menikmati “Jembtatan Brawijaya” sebesar Rp6.925.000.000 dari Komisaris PT. Surya Graha Semesta  (PT. SGS) Tjahjo Widjojo alias Ayong dengan rincian, melalui keluarganya yaitu Fajar Poerna Wijaya sejumlah Rp3.475.000.000 dan diterima secara tunai oleh Terdakwa dari Tjahjo  Widjojo alias Ayong senilai Rp3.450.000.000  <br /><br />Kamis, 8 April 2021, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri ‘menyeret’ dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD selaku Wali Kota Kediri periode 2014 – 2019  dengan didampingi Tim Penasehat Hukumnya ke ruang sidang dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya  dengan Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim Ad Hock masing-masing sebagai Hakim anggota yaitu Kusdarwanto, SH., SE., MH dan Dr. Emma  Ellyani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Moh. Hamdan, SH dalam agenda pembacaan Surat Dakwaan dalam perkara Nomor 31/Pid Sus-TPK/2021/PN Sby Kasus Tindak Pidana  Korupsi (TPK) Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri tahun 2010 – 2013 yang menelan anggaran APBD Kota Kediri Tahun Anggaran (TA) 2010 - 2012 sebesar  Rp66.409.000.000 yang merugikan keuangan negara Rp14.457.382.325,48 sesuai hasil laporan audit PKKN (Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) atas dugaan penyimpangan  dalam Pengadaan Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun 2010 sampai tahun 2013 Nomor : SR219/PW /13/5/2016 tanggal 19 April 2016<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHcqljooh6yZ1pgdmSv1__Tt1L_8n9PSgLgl7pTTUIm2Pd5Fosn_gDUBesIWhhBzYypEFTlKRdd1vK0LuvFndzyHWzSbp4BGMebgvgBTJwPAuobl91ErFh2RMXVV3kr0bS6EArp160unA/s1334/IMG20210408123612.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="537" data-original-width="1334" height="258" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHcqljooh6yZ1pgdmSv1__Tt1L_8n9PSgLgl7pTTUIm2Pd5Fosn_gDUBesIWhhBzYypEFTlKRdd1vK0LuvFndzyHWzSbp4BGMebgvgBTJwPAuobl91ErFh2RMXVV3kr0bS6EArp160unA/w640-h258/IMG20210408123612.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh Tim JPU Kejari Kota Kediri yaitu Nur Ngali dan JPU Ribut menyebutkan, bahwa perbuatan Terdakwa  dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD  sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 2 Ayat (1) atau Subsidair Pasal 3 atau lebih Subsidair Pasal 5 ayyat (2) atau lebih-lebih Subsidair Pasal 12 huruf a Jo. Pasal 18 Ayat  (1) huruf a, b,c, d, Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001  tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP<br /><br />Lebih lanjut JPU mengatakan, bahwa terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD sebelum menjabat sebagai Walikota Kediri, dan pada saat menjabat sebagai Walikota Kediri yang diangkat  berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Nomor : 131.35-308 Tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Walikota Kediri Jawa Timur  periode tahun 2009 sampai tahun 2014 baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong (Komisaris PT Surya Graha Semesta, yang  dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi H.M. Moenawar selaku Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan Jatim dan Bali di Surabaya (Terpidana), saksi Rudi Wahono selaku Direktur  PT. Surya Graha Semesta / PT. SGS (Terpidana), saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M (Terpidana), saksi Nur Iman Satrio Widodo, S.T (Terpidana), saksi Wijanto, S.T (Terpidana), saksi  Yoyo Kartoyo (Terpidana), dan saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo<br /><br />Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008  sampai dengan tahun 2013, bertempat di Hotel Hyat Surabaya Jalan Basuki Rahmad No.106-128 Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng Kota Surabaya, Kantor Walikota Kediri Jl.  Jenderal Basuki Rahmat No.15 Kelurahan Pocanan, Kecamatan Kota Kediri, Kota Kediri, Kantor Cabang PT Fajar Parahiyangan Rungkut Megah Raya Blok L31 Surabaya dan di Kantor  PT Surya Graha Semesta Komplek Pertokoan Jati Kepuh Indah Blok C2 4 Mojopahit, Larangan Candi Sidoarjo <br /><br />Atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili  berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan  yang ada hubungannya sedemikan rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum merencanakan pembagian pengerjaan proyek di Kota  Kediri yang bertentangan dengan Ketentuan Kepres No. 80 Tahun 2003 dan Perubahannya tentang Perubahan Ketujuh atas Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan  Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 13 Ayat (1) huruf c, Pasal 5 huruf g<br /><br />Dan melaksanakan pembangunan proyek jembatan Brawijaya Kota Kediri yang seharusnya dilaksanakan oleh PT. Fajar Parahyangan berdasarkan penetapan pemenang lelang Nomor :  050/383/419,15/2010 tanggal 23 Nopember 2010 tentang Penetapan pemenang lelang pekerjaan Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun Anggaran 2010 sampai dengan  2012 (tahun jamak) bertentangan Ketentuan Kepres No. 80 Tahun 2003 dan Perubahannya tentang Perubahan Ketujuh atas Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman  Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 5 huruf c, e dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sebesar Rp6.925.000.000 atau orang lain atau suatu  korporasi yaitu saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong sebesar Rp6.760.882.325, saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M sebesar Rp396.500.000, saksi Nur Iman Satrio Widodo, ST sebesar  Rp25.000.000, saksi Yoyo Kartoyo sebesar Rp350.000.000, Saksi Agus Wahyudi sebesar Rp135.000.000 yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar  Rp14.457.382.325,48 (empat belas milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah empat puluh delapan), atau setidak- tidaknya sekitar jumlah tersebut, , sebagaimana tercantum dalam Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor : SR219/PW/13/5/2016 Tanggal 19 April 2019, yang  dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEMEMqoOluqcRXR-MaymG4kxI2qA2oL3z1Qn6wzpElqwaYSMrl7deV_YXkaERAoQ3CfvlWvBGFg9D1uSTTr6v7yW_WAXy3ytbz4_R-Brz-mAREYlpbDkOUS3iL0q2R7097woX6NLIwbpc/s1276/IMG20210408123654.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="542" data-original-width="1276" height="272" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEMEMqoOluqcRXR-MaymG4kxI2qA2oL3z1Qn6wzpElqwaYSMrl7deV_YXkaERAoQ3CfvlWvBGFg9D1uSTTr6v7yW_WAXy3ytbz4_R-Brz-mAREYlpbDkOUS3iL0q2R7097woX6NLIwbpc/w640-h272/IMG20210408123654.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Berawal dari pertemuan antara terdakwa dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD yang saat itu mencalonkan diri untuk menjadi Walikota Kediri dengan saksi Punggowo Santoso, saksi Drs.  Widiyanto Hadi Sumartoyo, seseorang yang bernama “PRI”, dan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong di Hotel Hyatt Surabaya. <br /><br />Pada pertemuan yang diinisiasi oleh saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo dan orang yang bernama “PRI” tersebut, terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD mengutarakan niatnya  mencari investor untuk pencalonan diri menjadi Walikota Kediri periode 2009 sampai dengan 2014, dan pengembangan klinik Dahlia Medika milik terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD  yang berada di Kota Kediri. <br /><br />Dan dalam pertemuan tersebut, saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong dan saksi Punggowo Santoso yang kedudukannya sebagai Komisaris PT. SGS (Surya Graha Semesta), menyetujui dan  sepakat sesuai kemampuan akan memberi bantuan dan akan direalisasikan sebelum pelaksanaan Pilkada Kota Kediri. <br /><br />Selanjutnya, saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo mengatakan pada saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong, bahwa terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD membutuhkan dana untuk  merenovasi kliniknya, dan untuk pencalonan diri terdakwa sebagai Walikota Kediri. Atas perintah saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong, saksi Ratna Widya Astuti mengeluarkan dana/uang  untuk terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD yang diberikan secara tunai dengan rincian sebagai berikut : 1. Tanggal 28 Nopember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar  Rp500.000.000. 2. Tanggal 1 Desember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp500.000.000. 3. Tanggal 15 Desember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid   sebesar Rp500.000.000. 4. Tanggal 24 Desember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp500.000.000. 5. Tanggal 13 Februari  2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid   sebesar Rp500.000.000. 6. Tanggal 6 Maret 2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp300.000.000. 7. Tanggal 19 Juni 2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar  Rp250.000.000. 8. Tanggal 24 Juni 2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp400.000.000.<br /><br />Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD antara tahun 2008 sampai tahun 2009 total sebesar Rp3.450.000.000 (Tiga milyar empat ratus lima puluh juta  rupiah) yang menggunakan istilah “pinjaman” dan kode “WL” atau Walikota telah diserahkan secara tunai melalui “P. Wid” atau saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo tersebut adalah  tindaklanjut dari hasil kesepakatan Terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong pada pertemuan di Hotel Hyatt Surabaya. <br /><br />Pada tanggal 24 Maret 2009, terdakwa dr.H. Samsul Ashar,Sp.PD dinyatakan sebagai pemenang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Kediri dan dilantik menjadi Walikota  Kediri berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-308 tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Walikota Kediri Jawa Tmur  periode Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014. <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjs-Ss7Kd6mkWMJOh7z2F8O3vpKA2ayj2XwuRh9xti4uqT-SUQVdzHZPcmA758BrJVRU_RWMwWDklE1k716EiXHXD86Sj_JycfGKmykn31CmrBX7M0tOYcDgXH0a6VH-YlA2D7DYzCGGjE/s1085/IMG20210408123702.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="543" data-original-width="1085" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjs-Ss7Kd6mkWMJOh7z2F8O3vpKA2ayj2XwuRh9xti4uqT-SUQVdzHZPcmA758BrJVRU_RWMwWDklE1k716EiXHXD86Sj_JycfGKmykn31CmrBX7M0tOYcDgXH0a6VH-YlA2D7DYzCGGjE/w640-h320/IMG20210408123702.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Ketika terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD menjabat sebagai Walikota Kediri periode tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014, Pemerintah Kota Kediri melaksanakan pekerjaan  pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri, atau sesuai dengan kesepakatan Terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong pada pertemuan di  Hotel Hyatt Surabaya yang akan memberikan pekerjaan/proyek di Kota Kediri. <br /><br />Proyek pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum secara multi years (tahun jamak) dengan perencanaan anggaran yang diusulkan  pada APBD Perubahan Kota Kediri Tahun 2010 yaitu sebesar R1.700.000.000 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk pengadaan tiang pancang, Tahun kedua anggaran APBD Kota  Kediri Tahun 2011 sebesar Rp51.000.000.000 (lima puluh satu milyar rupiah) untuk struktur dan Tahun ketiga anggaran APBD Kota Kediri Tahun 2012 sebesar Rp18.300.000.000  (delapan belas milyar tiga ratus juta rupiah) untuk sebagian struktur dan finishing. <br /><br />Sumber dana untuk pengadaan pembangunan Jembatan Brawijaya berasal dari APBD Pemerintah Kota Kediri Anggaran Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013 sesuai DPA /DPPA <br />(Dokumen Pelaksanaan Anggaran / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Nomor : 1.03 01 01 15 05 5 2 dengan kode rekening  1.03.1.03.01.15.05 pada Dinas Pekerjaan Umum. <br /><br />Terdakwa dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD sebagai Walikota Kediri pada tanggal 24 Juni 2010, menjawab surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri dengan memberikan disposisi yang  ditujukan kepada Ketua Tim Anggaran untuk memproses pangajuan anggaran yang disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri. <br /><br />Untuk mengelola dan melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri, telah dibentuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa oleh saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M  selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri dengan Surat Keputusan tentang penunjukan dan pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota  Kediri TA 2010 No. Surat 188.45/06/419.48/2010 tanggal 8 Juli 2010 dengan susunan panitia sebagai berikut; Ketua : Wijanto (Alm), Sekretaris : Sunardi, S.E, Anggota : Wijanto  (Alm), Sunardi, S.E, Ubaidilah, ST, Dedik Suwandrianto, ST dan Rony Yusianto <br /><br />Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri No. 188.45.08/419.48/2010 tanggal 7 Juli 2010, saksi Nur Iman Satrio Widodo, ST diangkat sebagai Pejabat  Pembuat Komitmen (PPK). <br /><br /></div><div style="text-align: justify;">Pada tanggal 7 Juli 2010, saksi Kasenan, ST., MT., MM selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri didatangi saksi Drs.Widiyanto Hadi Sumartono (bagian pemasaran PT  Surya Graha Semesta) atas perintah saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong untuk menanyakan waktu pelaksanaan lelang pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri. </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiE4nO0PhG_r_lS-oUuY4zorVAEP5nJ2b40kWfBkrFn6NbqnuH4BAId4HWJtZMiK6Qri2atnuW2P4CYqvi4sD0cOKx8kPxFhU90TgZFy3WRdF76Br6G9fNaCPwoONV9RNkSFGu8VbDF3xs/s450/PhotoGrid_1517825863179.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="450" data-original-width="450" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiE4nO0PhG_r_lS-oUuY4zorVAEP5nJ2b40kWfBkrFn6NbqnuH4BAId4HWJtZMiK6Qri2atnuW2P4CYqvi4sD0cOKx8kPxFhU90TgZFy3WRdF76Br6G9fNaCPwoONV9RNkSFGu8VbDF3xs/w320-h320/PhotoGrid_1517825863179.jpg" width="320" /></a></div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya Saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M memanggil saksi Wijanto (Almarhum, telah disidangkan secara terpisah dengan Nomor Perkara : 06/Kdri/11/2017 dan sudah berkekuatan  hukum tetap) yaitu staf pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri dan meminta saksi Wijanto untuk segera membuat pengumuman proses pelelangan Jembatan Brawijaya Kota Kediri di  media massa, padahal anggaran untuk proyek tersebut belum disetujui atau disahkan DPRD Kota Kediri, serta belum dibuat HPS serta saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M memerintahkan  saksi Wijanto untuk memakai harga Estimate Engineering (EE) dari PT Geopland Konsultan Perencana sebesar Rp70.000.000.000 (tujuh puluh milyar rupiah)<br /><br />Padahal Estimate Engineering yang dibuat oleh PT Geopland Konsultan Perencana sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), dan dalam proses pelelangan nanti sesuai  arahan saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M kepada saksi Wijanto agar berkoordinasi dengan saksi Drs.Widiyanto Hadi Sumartono. <br /><br />Saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong selanjutnya memerintahkan saksi Erwanto dan saksi Munawar menemui saksi Yoyo Kartoyo sebagai Direktur Utama PT. Fajar Parahiyangan di Kota  Bandung untuk meminjam bendera dengan membuka cabang di Jawa Timur dengan tujuan, agar bisa mengikuti kegiatan penawaran tender proyek Jembatan Brawijaya di Kota Kediri<br /><br />Hal tersebut dikarenakan perusahaan PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) milik saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong hanya mempunyai nilai grade 5 (lima), atau tidak memenuhi syarat  untuk mengajukan penawaran. Dan permintaan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong untuk meminjam bendera disetujui oleh saksi Yoyo Kartoyo dengan kompensasi sebesar  Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian, akan dibayar pada saat pencairan termin. <br /><br />Dan setelah terjadi kesepakatan antara saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong dan saksi Yoyo Kartoyo, selanjutnya Saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong menunjuk saksi Munawar sebagai  Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan wilayah Jatim dan Bali, walaupun fakta yang sebenarnya saksi Munawar hanyalah seorang Kepala Keamanan di PT Surya Graha Semesta (PT.  SGS) milik Saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong. <br /><br />Terdakwa dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD sebagai Walikota Kediri telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 681 Tahun 2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang Pembangunan Jembatan  Brawijaya secara multiyears (tahun jamak). <br /><br />Surat ini digunakan sebagai dasar pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Kota Kediri yang diikuti oleh Badan Administrasi Pembangunan, Bappeda, DPPKA, Bagian Hukum, dibawah  Ketua Tim Anggaran yaitu Sekretaris Kota Kediri untuk membahas anggaran yang diusulkan terkait proyek multi years (tahun jamak) pembangunan Jembatan Brawijaya kota Kediri. <br /><br />Pada tanggal 9 Juli 2010, lelang pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri diumumkan di media cetak dan elektronik, dengan metode lelang Umum sistem Pra kualifikasi. Kemuidan  saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong, memerintahkan saksi Erwanto untuk mengumpulkan 9 (sembilan) company profile dari beberapa perusahaan untuk mengikuti lelang dan memasukkan  penawaran untuk proyek pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri. <br /><br />Pada tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan tanggal 19 Juli 2010, ada 9 (sembilan) Perusahaan/penyedia jasa yang mengambil dokumen lelang dan memasukkan penawaran pada  tahapan prakualifikasi, yaitu PT Bangkit Lestari Jaya, PT Cipto Mapan Santoso, PT Adhikarya, PT Widjaya Karya, PT Anisa Putri Ragil, PT Agra Budi Karya Marga, PT Adi Murni  Pratama, PT Fajar Parahyangan, PT Nugraha Adi Taruna <br /></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1iNsIokrf_DBi4sZhrPhU6lCX_XVKLNDTBAp4HowH5CqV1KQbV7GX_87zs3fiUE1nI6MicVEdbxVAgq9Z2dAONNxFdjxiNQwr6XPn-6aYeZeyp9xCbvGzu4zxt_pKHm_9ilKluKN4zuI/s532/IMG20180413163242++Foto+dari+kanan%252C+Kasnan%252C+Wijayanto+dan+Nur+Iman+Satriyo+Widodo.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1iNsIokrf_DBi4sZhrPhU6lCX_XVKLNDTBAp4HowH5CqV1KQbV7GX_87zs3fiUE1nI6MicVEdbxVAgq9Z2dAONNxFdjxiNQwr6XPn-6aYeZeyp9xCbvGzu4zxt_pKHm_9ilKluKN4zuI/w640-h360/IMG20180413163242++Foto+dari+kanan%252C+Kasnan%252C+Wijayanto+dan+Nur+Iman+Satriyo+Widodo.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto dari kanan, Kasnan, Wijayanto dan Nur Iman Satriyo Widodo (Dok. BK)<br /></td></tr></tbody></table><br /><div style="text-align: justify;">Yang tidak memasukkan dokumen tahapan prakualifikasi, yaitu 1. PT Bangkit Lestari Jaya, 2. PT Cipto Mapan Santosa Bahwa yang tidak lulus Prakualifikasi yaitu PT Adi Murni  Pratama. Yang diusulkan sebagai pemenang lelang yaitu 1. PT Fajar Parahyangan. 2. PT Anisa Putri Ragil dan 3. PT Nugraha Adi Taruna <br /><br />DPRD Kota Kediri membentuk Pansus terkait Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri dengan hasil rapat Pansus tertanggal 23 Agustus 2011 tentang pembahasan pembangunan  Jembatan Brawijaya multy years (tahun jamak) Kota Kediri, yaitu Menolak surat Persetujuan Pimpinan tahun 2010 Tidak dimasukkan didalam hukum (konsideran) hasil pansus Menolak  Anggaran PAK/KUPA (Perubahan Anggaran Keuangan/Kebijakan Umum Perubahan Anggaran) tahun 2010, menyetujui Anggaran pembangunan Jembatan Brawijaya Multy Years (tahun  jamak) sebesar Rp69.300.000.000 dengan rincian : Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp7.000.900.000 dan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp33.000.000.000,Tahun Anggaran 2013  sebesar Rp29.300.000.000<br /><br />Hasil pansus rapat kemudian ditindaklanjuti dalan Nota Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Kediri dengan DPRD Kota Kediri tentang persetujuan anggaran pembangunan  Jembatan Brawijaya Kota Kediri tahun jamak (multy years) Nomor : 631/21/419.16/2011 Nomor : 631/534/419.202011 Tanggal 25 Agustus 2011 dengan penganggaran sebsar Rp  71.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut : 1. Tahun anggaran 2010 sebesar Rp1.700.000.000, 2. Tahun anggaran 2011 sebesar Rp7.000.000.000, 3. Tahun anggaran 2012  sebesar Rp33.000.000.000 dan 4. Tahun anggaran 2013 sebesar Rp29.300.000.000<br /><br />Pada tanggal 26 Agustus 2010, Ketua Panitia Pengadaan yaitu saksi Wijanto membuat usulan penetapan pemenang lelang kepada Walikota Kediri dengan surat No.  1061/VIII/PL.Usul/2010 tanggal 25 Agustus 2010 yaitu : 1. PT Fajar Parahyangan, 2. PT Anisa Putri Ragil dan ke 3. PT Nugraha Adi Taruna <br /><br />Selanjutnya terdakwa dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD sebagai Walikota Kediri membuat surat kepada Ketua DPRD Kota Kediri tentang permintaan persetujuan anggaran proyek multi years  (tahun jamak) pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri dengan surat Nomor 050/3264/419.15/2010 tanggal 20 Oktober 2010 dengan tujuan untuk mendapatkan persetujuan  angggaran dari DPRD kota Kediri dengan anggaran dari APBD Kota Kediri untuk 3 (tiga) tahun anggaran, yaitu untuk tahun 2010 sebesar Rp1.700.000.000, tahun anggaran 2011  sebesar Rp51.000.000.000 dan tahun anggaran 2012 sebesar Rp18.300.000.000  <br /><br />DPRD Kota Kediri menerbitkan surat No. 170 792/419.20/2010 tanggal 12 Nopember 2010 tentang persetujuan anggaran proyek multi years (tahun jamak) pembangunan Jembatan  Brawijaya Kota Kediri, walaupun proyek belum mendapat persetujuan dari Banggar DPRD Kota Kediri, namun dalam tahun 2010 telah muncul Nota kesepahaman Nomor :  910/1482/419.16/2010 tanggal 23 Nopember 2010 antara Walikota Kediri 170/810/19.20/2010 dengan 3 (tiga) unsur pimpinan DPRD Kota Kediri untuk rencana anggaran  pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri secara multi years tidak tercantum dalam RAPBD maupun APBD tahun 2010<br /><br />Yang tercantum hanya pembangunan Jembatan Brawijaya dalam APBD perubahan dengan penetapan alokasi anggaran sebesar Rp1.695.000.000 dari yang diusulkan sebesar  Rp1.700.009.000. <br /></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-tJYaY_pn7_14JkZ2PCnKf5Ja5Aohm9J-YGd4NjHGqBTHa28QREWp_Jzb28QfY3AcE1sqMUkG4di662B0PX6s5qJk-Yc3Lal4FN8IT2X1BkC65VaAChDZWJndWN9EBrHyJFYhXsfKIrY/s1334/IMG20210408124712.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="542" data-original-width="1334" height="260" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-tJYaY_pn7_14JkZ2PCnKf5Ja5Aohm9J-YGd4NjHGqBTHa28QREWp_Jzb28QfY3AcE1sqMUkG4di662B0PX6s5qJk-Yc3Lal4FN8IT2X1BkC65VaAChDZWJndWN9EBrHyJFYhXsfKIrY/w640-h260/IMG20210408124712.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Tjahjo Widjojo alias Ayong (Komisaris Utama PT SGS) juga diadili dalam pekara yang sama<br /></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya terdakwa dr. H Samsul Ashar, Sp.PD menerbitkan surat No. 050/383/419.15/2010 tanggal 23 Nopember 2010 tentang Penetapan pemenang lelang pekerjaan  Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2012 (tahun jamak), dengan pemenang lelang adalah PT. Fajar Parahyangan dengan nilai kontrak  Rp66.409.000.000. <br /><br />Dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri yang seharusnya dikerjakaan oleh Pemenang lelang yaitu PT. Fajar Parahyangan, akan tetapi fakta  dilapangan pekerjaan tersebut dikerjakaan oleh PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) sesuai dengan kesepakatan baik antara terdakwa dr. H Samsul Ashar,Sp.PD dengan saksi Tjahjo  Widjojo alias Ayong maupun kesepakatan antara saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong dengan saksi Yoyo Kartoyo sebagai Direktur Utama PT. Fajar Parahiyangan yang berkedudukan di  kota Bandung <br /><br />Sesuai dengan perjanjian kerja konstruksi, Harga Satuan (Kontrak Induk) No : 1697/XIVKONT.FISIK/APBD/2010 tanggal 8 Desember 2010 untuk melaksanakan jasa pelaksanaan  konstruksi (pemborongan) pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri, antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri yaitu Nur Iman Satrio Widodo,  S.T. dengan PT. Fajar Parahyangan yaitu saksi H. M. Moenawar selaku Kepala Cabang PT Fajar Parahyangan Jawa Timur dan Bali, dengan anggaran sebesar Rp66.409.000.000  dengan jangka waktu 755 (tujuh ratus lima puluh lima) hari. <br /><br />Jumlah Anggaran untuk pelaksanaan pembangunan Jembatan Brawijaya sesuai kontrak sebesar Rp66.409.000.000.000 dengan perincian sebagai berikut : 1. DPPA tanggal 21  September 2010 dengan nilai anggaran sebesar Rp1.481.250.000 untuk uang muka konstruksi, 2. DPA tanggal 19 Januari 2011 dengan nilai anggaran sebesar Rp1.885.000.000 untuk  konstruksi dipotong untuk pengembalian uang muka Rp377.000.000 masuk Kasda (Kas Daerah), 3. DPPA tanggal 18 Oktober 2011 dengan nilai anggaransebesar Rp5.090.000.000  untuk konstruksi dipotong pengembalian uang muka Rp951.180.000 masuk Kasda, 4. DPPA tanggal 7 Pebruari 2012 dengan nilai anggaran sebesar Rp 29.470.3000.000 untuk  konstruksi, 5. DPPA tanggal 18 September 2012 dengan nilai anggaran sebesar Rp 1.694.000.000. untuk konstruksi, 6. DPA tanggal 28 Januari 2013 dengan nilai anggaran sebesar Rp  21.223.262.200 untuk konstruksi, 7. DPPA tanggal 29 Oktober 2013 dengan nilai anggaran sebesar Rp 7.046.437.800 untuk konstruksi. <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_iyua2mPCOJXLnuYbFTUrILyqZRMLIk3C8puqRgUTSp5MOdZ5YZPb2V1BOYlW_dbmbLlZmP0wyglXumlkjg72Q3A1DMv9sBzzwnkkkvpq7jTBNpUvk01vlWHOwBfkZaoDveN6aJx_d0Q/s1334/IMG20210408123612.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="537" data-original-width="1334" height="258" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_iyua2mPCOJXLnuYbFTUrILyqZRMLIk3C8puqRgUTSp5MOdZ5YZPb2V1BOYlW_dbmbLlZmP0wyglXumlkjg72Q3A1DMv9sBzzwnkkkvpq7jTBNpUvk01vlWHOwBfkZaoDveN6aJx_d0Q/w640-h258/IMG20210408123612.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa pembayaran atas pembangunan Jembatan Brawijaya sebesar Rp47.231.600.440 atau 71,12 % dari nilai kontrak melalui 13 (tiga belas) kali pembayaran dan dipotong pajak  sebesar Rp5.581.916.414, sehingga yang diterima oleh PT Fajar Parahyangan sebesar Rp41.649.684.026 dengan perincian sebagai berikut : <br /><br />1. SP2D Nomor : 00003/1.03.01/1 03.15.05/LSB, tanggal 31 Desember 2010 sebesar      Rp1.328.180.000,  PPN Rp120.743.636 PPh Rp36.223.091, jumlah bersih  Rp1.171.213.273<br />2. SP2D Nomor : 00001/1.03.01/1 03.15.05/LSB, tanggal 4 Agustus 2011 sebesar Rp1.508.000.000, PPN  Rp137.090.909, PPh Rp41.127.273, jumlah bersih Rp1.329.781.818<br />3. SP2D Nomor : 00002/1.03.01/1. 03.15.05/LSB, tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp1.593.820.000, PPN  Rp144.892.727, PPh Rp43.467.818, jumlah bersih Rp1.405.459.455<br />4. SP2D Nomor: 00003/1.03.01/1. 03.15.05/LSB, tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp2.545.000.000, PPN  Rp Rp.231.363.636, PPh Rp Rp. 69.409.091, jumlah bersih  Rp2.244.227.273<br /><br />5. SP2D Nomor : 00001/1.03.01/1 03.15.05/LSB, tanggal 17 Pebruari 2012 sebesar Rp5.894.060.000, PPN  Rp160.747.091, PPh Rp160.747.091, jumlah bersih Rp5.197.489.273<br />6. SP2D Nomor : 00002/1.03.01/1. 03.15.05/LSB, tanggal 6 Juni 2012 sebesar Rp5.894.060.000, PPN  Rp535.823.636, PPh Rp160.747.091, jumlah bersih Rp5.197.489.273<br />7. SP2D Nomor : 00004/1.03.01/1. 03.15.05/LSB, tanggal 6 Agustus 2012 sebesar Rp5.894.060.000, PPN  Rp535.823.636, PPh Rp160.747.091, jumlah bersih Rp5.197.489.273<br />8. SP2D Nomor : 00006/1.03.01/1. 03.15.05/LSB, tanggal 11 Oktober 2012 sebesar Rp4.715.248.000,  PPN  Rp428.658.909, PPh Rp128.597.673, jumlah bersih Rp4.157.991.418<br />9. SP2D Nomor : 00012/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 30 Nopember 2012 sebesar Rp4.715.248.000,  PPN  Rp428.658.909, PPh Rp128.597.673, jumlah bersih Rp4.157.991.418<br /><br />10. SP2D Nomor : 00013/1.03.01/1.0 3.15.05/LSB, tanggal 11 Desember 2012 Rp2.357.624.000, PPN Rp214.329.455, PPh Rp64.298.836, jumlag bersih Rp2.078.995.709<br />11. SP2D Nomor : 00017/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 26 Desember 2012 Rp1.694.000.000, PPN Rp. 154.000.000, PPh Rp.46.200.000, jumlah bersih Rp1.493.800.000<br />12. SP2D Nomor : 00001/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 29 April 2013 Rp6.059.560.000, PPN  Rp550.869.091, PPh Rp165.260.727, jumlah bersih Rp5.343.430.182<br />13. SP2D Nomor : 00002/1.03.01/1.0 3.15.05/LSB, tanggal 19 Agustus 2013 Rp3.032.740.440, PPN  Rp275.703.676, PPh Rp82.711.103, jumlah bersih Rp2.674.325.661<br /><br />Dalam pencairan pekerjaan tersebut berdasarkan SPM yang ditandatangani oleh Kasenan, S.T., M.T., M.M selaku pejabat penandatangan SPM dan SPP (surat permintaan  pembayaran) yang ditandatangani Nur Iman Satrio Widodo (selaku PPK) sesuai dengan SP2D dikirim ke rekening No. 0011231080 atas nama PT. Fajar Parahyangan melalui PT Bank  Jatim Surabaya dan setelah dipotong PPN 10% dan PPH 3%, seluruh dana tersebut dipindahkan ke Bank Jatim atas nama PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) dengan No Rek  0261013606. <br /><br />Dalam proses pekerjaan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri, PT. Fajar Parahyangan atau PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) selaku pelaksana pekerjaan mengalami  keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebagaimana Laporan Konsultan Pengawas dalam pelaksanaan Sub Kontrak V Progres fisik pekerjaan jauh lebih lambat dari jadwal perencanaan  pekerjaan. <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFV8pe3Nrtpd4GN3cEABMjy1nj07fV52pBQAEcXfWP3tLfoi_rfg1lEN51p4KqkEahFT_gEQEO-UvzBgH-jNY-f9FU_aQ4WV-Ncw79XLOgRp8_ktwv2MLWCgKFc1Nh4Q64W2VpXf6jLsY/s1334/IMG20210408123656.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="545" data-original-width="1334" height="262" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFV8pe3Nrtpd4GN3cEABMjy1nj07fV52pBQAEcXfWP3tLfoi_rfg1lEN51p4KqkEahFT_gEQEO-UvzBgH-jNY-f9FU_aQ4WV-Ncw79XLOgRp8_ktwv2MLWCgKFc1Nh4Q64W2VpXf6jLsY/w640-h262/IMG20210408123656.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Atas keterlambatan pekerjaan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri tersebut,  Konsultan Pengawas PT Ganes Engenering Consultan dan PPK telah melakukan beberapa kali  teguran dan peringatan kepada PT. Fajar Parahyangan dengan materi penambahan jumlah dan jam kerja, tenaga serta minimnya ketersediaan material dan alat bantu. Disamping itu,  PPK telah mengadakan kegiatan ; <br /><br />1. Show Cost meeting pada tanggal 4 Juli 2013 (rapat pembuktian) yang dihadiri oleh Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana PT. Fajar Parahyangan atau PT. Surya Graha  Semesta (PT. SGS) selaku pelaksana pekerjaan. 2. Pada tanggal 17 Oktober 2013 dihadiri oleh Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana. 3. Pada tanggal 20 Nopember 2013  dihadiri oleh Konsultan Pengawas dan Konsultan Pelaksana PT Fajar Parahyangan atau PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) selaku pelaksana pekerjaan. <br /><br />Terhadap ketidakmampuan kontaktor dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut, sehingga PPK Nur Iman Satrio Widodo, S.T dan Pengguna Anggaran Kasenan, S.T., M.T., M.M  menerbitkan Surat No.050/927/419.48/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang pemutusan kontrak antara PT. Fajar Parahiyangan sebagai penyedia paket pembangunan Jembatan  Brawijaya, dan untuk kemajuan progres sampai dengan tanggal putus kontrak tanggal 24 Desember 2013 yaitu 71% dari keseluruhan kontrak berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan  pekerjaan pada tanggal 27 Desember 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan Penerimaan Hasil Pekerjaan No 900/130-PPHP/419.48/2013 tanggal 27 Desember 2013. <br /><br />Sesuai catatan dalam Buku Kas Masuk dan Buku Kas Keluar (BKK) PT Surya Graha Semesta (PT. SGS), untuk fisik pembangunan Jembatan Brawijaya hingga pekerjaan dihentikan,  anggaran yang telah dikeluarkan atau yang telah diterima adalah sebesar Rp24.846.754.942 <br /><br />Sebagian dari anggaran proyek pembangunan Jembatan Brawijaya kota Kediri tersebut,  ditransfer oleh PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) atas perintah saksi Tjahjo Widjojo alias  Ayong ke rekening BCA No. 0331397431 milik Fajar Poerna Wijaya yang merupakan saudara / keluarga dari terdakwa dr. H Samsul Ashar, Sp.PD sebanyak 20 kali transfer degan total   sebesar Rp3.475.000.000<br /><br />Saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong melalui PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) bukanlah peserta lelang dan bukan pula pemenang lelang, namun PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS)  adalah pihak yang mengerjakan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri atas sepengetahuan dan persetujuan terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan saksi Tjahjo Widjojo  alias Ayong, dimana terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD telah menerima sejumlah uang dari saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong yakni sebesar Rp3.475.000.000 ditambah uang yang  telah diserahkan secara tunai melalui Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo sebesar Rp3.450.000.000  <br /><br />Sehingga uang yang diterima oleh terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan total sebesar Rp6.925.000.000, yang mana uang tersebut merupakan bentuk kompensasi yang  disepakati antara terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong dari nilai anggaran kontrak proyek Jembatan Brawijaya. <br /><br />Perbuatan Terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD bersama-sama dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi H.M. Moenawar selaku Kepala  Cabang PT. Fajar Parahyangan Jatim dan Bali di Surabaya (Terpidana), saksi Rudi Wahono selaku Direktur PT. Surya Graha Semesta/PT. SGS (Terpidana), saksi Kasenan, S.T., M.T.,  M.M (Terpidana), saksi Nur Iman Satrio Widodo, S.T (Terpidana), saksi Wijanto, S.T (Terpidana), saski Yoyo Kartoyo (Terpidana), dan saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo  bertentangan dengan Kepres No. 80 Tahun 2003 dan perubahannya tentang perubahan ketujuh atas Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang /  Jasa pemerintah :<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiv7k-xzwQI_PiZi-d8UfdsQ-iPUKmKz1UWMNfCzOwIh21otiNanQ62kH6bn8S5AxpgvtW6xzldQ4hdXUa99tBeLMmsud_iY6_RC2o4aZLseQvdn5uey2ipassk6CIFqZ-Z_brUVPjmy-g/s1334/IMG20210408123612.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="537" data-original-width="1334" height="258" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiv7k-xzwQI_PiZi-d8UfdsQ-iPUKmKz1UWMNfCzOwIh21otiNanQ62kH6bn8S5AxpgvtW6xzldQ4hdXUa99tBeLMmsud_iY6_RC2o4aZLseQvdn5uey2ipassk6CIFqZ-Z_brUVPjmy-g/w640-h258/IMG20210408123612.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"> 1. Pasal 13 Ayat (1) huruf c dan e, Pengadaan barang /jasa wajib menerapkan prinsip. Huruf c : Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang / jasa yang memenuhi persayaratan  dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat /kreteria tertentuberdasarkan ketentuan dan proseduryang jelas dan  transparan. Hurufe : adil/diskriminatif, berarti memberikan perlakukan yang sama bagi semua calon penyedia barang / jasa tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak  tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun <br /><div style="text-align: justify;"><br />2. Pasal 5 huruf c, e dan g. Pejabat pembuat komitmen, penyedia barang / jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai  berikut : huruf c : Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak Jangsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat. Huruf e : Menghindari dan  mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak Jangsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest). huruf g :  menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung  merugikan negara. <br /><br />3. Lampiran 1 BAB II A.1.1.5 huruf a dan b. Huruf a : syarat syarat yang diminta berdasarkan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dipenuhi / dilengkapi dan isi setiap dokumen  benar serta dapat dipastikan bahwa dokumen penawaran ditandatangani orang yang berwenang. Huruf b : dokumen penawaran yang masuk menunjukkan adanya persaingan yang  sehat, tidak terjadi pengaturan bersama (kolusi) diantara para peserta dan/atau dengan pejabat / panitia pengadaan /unit layanan pengadaan (procurement Unit) yang dapat  merugikan negara dan/atau peserta lainnya. <br /><br />4. Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Ayat : penyedia barang /jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh (3) pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain. Ayat  : Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan dengan pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali  disubkontrakkan kepada penyedia barang /jasa spesialis. Paragraf kelima pembayaran uang muka dan prestasi pekerjaan <br /><br />5. Pasal 33, Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak  Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan / atau bahan yang menjadi bagian dari hasil  pekerjaan yang akan diserahterimakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak. <br /><br />Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD bersama-sama  dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong, saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo, saksi  Kasenan, S.T., M.T., M.M., Munawar dan saksi Rudi Wahono, Negara mengalami kerugian sebesar Rp14.457.382.325,48 (empat belas miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga  ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah empat puluh delapan sen) sesuai hasil laporan audit PKKN atas dugaan penyimpangan dalam Pengadaan Pembangunan  Jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun 2010 sampai tahun 2013 Nomor : SR219/PW /13/5/2016 tanggal 19 April 2016 dengan perincian : <br /><br />1. Realisasi pembayaran yang sudah dibayarkan sampai dengan termin 13 (tidak termasuk PPN) kepada PT. Fajar Parahyangan sebesar Rp42.937.818.584,; <br /></div></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">2. Nilai fisik pembangunan Jembatan Brawijaya Sesuai hitungan ahli (tidak termasuk PPN) sebesar Rp28.480.436.258,52. Jumlah Kerugian Negara (1- 2 atau Rp42.937.818.584 -  Rp28.480.436.258,52) yaitu sebesar Rp14.457.382.325,48 <br /><br />Perbuatan terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Subsidair Pasal 3 atau lebih Subsidair Pasal 5 ayyat (2) atau  lebih-lebih Subsidair Pasal 12 huruf a Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b,c, d, Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat  (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor dr. H. Samsul Ashar (mantan Wali Kota Kediri) Diadili Karena Dugaan Korupsi Rp6.7 M

“Siapa sosok ‘misterius’ berinisial “PRI” dalam pertemuan terdakwa dr. H. Samsul AsharSp.PD selaku Wali Kota Kediri dengan Punggowo Santoso,...

»

Komisaris PT SGS Diadili Bersama Mantan Wali Kota Kediri Karena Dugaan Korupsi Rp14 M

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong selaku Komisaris Utama PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) saat ini menunggu putusan Kasasi atas Vonis Pidana Penjara selama 8 Thn dalam kasus korupsi Kredit macet Bank Jatim tahun 2011 sebesar Rp155.036.704.86421 yang merugikan keuangan negara senilai Rp51.772.000.000”</span></span><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEog9l_NC9M07nHFAhrHpdlLcIYMBIfTClEccqiQvHE7gtK9brQgH28Yw5eCDcb4l4Z5iQmrIY6ixCYDXnzcP2drbMKKM_1bObIdzK9WMtChIJnXj5qzS0wP-PWjpyiA3xaLK43GaSJWc/s1106/IMG20210408125742.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1106" height="348" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEog9l_NC9M07nHFAhrHpdlLcIYMBIfTClEccqiQvHE7gtK9brQgH28Yw5eCDcb4l4Z5iQmrIY6ixCYDXnzcP2drbMKKM_1bObIdzK9WMtChIJnXj5qzS0wP-PWjpyiA3xaLK43GaSJWc/w640-h348/IMG20210408125742.jpg" width="640" /></a></div><p></p><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPPSI</span>.CO –</span></b></div><div style="text-align: justify;"><i>“Masa tua, adalah saatnya menikmati hidup bersama anak cucu”. Ungkapan ini seringkali terdengar dimasyarakat.</i> Namun sepertinya tidak selalu berlaku bagi setiap orang, salah satunya Tjahjo Widjojo alias Ayong </div><div style="text-align: justify;"><br />Tjahjo Widjojo memang seorang pengusaha asal Surabaya dengan beberapa anak perusahannya yang bergerak dibidang jasa Suplier dan Jasa Kosntruksi Konstruksi. Namun dimasa tua Tjahjo Widjojo saat ini, tidak bisa menikmati hidup bersama anak cucunya karena terseret dalam Dua kasus Mega Korupsi, yaitu kasus korupsi kredit macet Bank Jatim tahun 2011 sebesar Rp155.036.704.86421 yang merugikan keuangan negara senilai Rp51.772.000.000. Dalam kasus ini, Tjahjo Widjojo sudah di Vonis pidana penjara selama 8 tahun</div><div style="text-align: justify;"><br />Tjahjo Widjojo dinyatakan bersalah melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemhrantasan dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tenatng Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Saat ini Tjahjo Widjojo bersama Penasehat Hukumnua, Yuliana Heriyanti Ningsih. SH., MH  menunggu putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI)</div><div style="text-align: justify;"><br />Ibarat Peribahasa, <i>“Sudah jatuh tertimpa tangga”.</i> Sambil menunggu putusan Kasasi dari MA RI atas hukuman penjara selama 8 tahun, kini Tjahjo Widjojo kembali terancam hukuman  pidana puluhan tahun penjara karena kasus dugaan Korupsi yang Kedua kalinya.</div><div style="text-align: justify;"><br />Saat ini,  Tjahjo Widjojo selaku Komisaris Utama PT SGS, bersama dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD selaku Wali Kota Kediri periode 2014 – 2019, diadili bersama-sama di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur dalam perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri tahun 2010 – 2013 yang menelan anggaran APBD Kota Kediri Tahun Anggaran (TA) 2010 - 2012 sebesar Rp66.409.000.000 yang merugikan keuangan negara Rp14.457.382.325,48 sesuai hasil laporan audit PKKN (Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) atas dugaan penyimpangan  dalam Pengadaan Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun 2010 sampai tahun 2013 Nomor : SR219/PW /13/5/2016 tanggal 19 April 2016</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjUQjPkD0SHXuVwkUvmGD_LWJppZ9NBPSpU9vZRY47aIj3aZkJrPKPji_6TFjj3WT0cFYbS4M4eaJFKXhPGxBvMuZHNdTNLgrWQh1FJTlEicv-LMqRfeaLtbuIvzutALTm9zVgVSfyPJ4/s1334/IMG20210408124712.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="542" data-original-width="1334" height="260" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjUQjPkD0SHXuVwkUvmGD_LWJppZ9NBPSpU9vZRY47aIj3aZkJrPKPji_6TFjj3WT0cFYbS4M4eaJFKXhPGxBvMuZHNdTNLgrWQh1FJTlEicv-LMqRfeaLtbuIvzutALTm9zVgVSfyPJ4/w640-h260/IMG20210408124712.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"> Ada yang menarik perhatian dari kondisi Kedua Terdakwa ini, yaitu sama-sama Lansia alias lanjut usia dengan kondisi kesehatan yang kurang baik alias sakit. Itulah sebabnya, Kedua Terdakwa kasus dugaan Korupsi ini tidak di jebloskan ke penjara seperti <i>‘si pencuri sandal  jepit’</i> yang dianggap lebih jahat dari Koruptor<div style="text-align: justify;"><br />Yang menarik lagi, ibarat Peribahasa,<i> “Berakit-rakit dahulu berenang-renang ketepian. Bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian”. </i>Peribahasa inipun sepertinya sama-sama tak menarik bagi Kedua Terdakwa untuk sementara ini. Sebab di usia tuanya, Kedua Terdakwa  tak dapat meniikmati hidup dengan gembira ria bersama keluarga, namun sebaliknya karena harus menjalani persidangan untuk  diadili sebagai Terdakwa dalam kasus dugaan Korupsi </div><div style="text-align: justify;"><br />Dalam kasus ini, Terdakwa Tjahjo Widjojo selaku Komisaris Utama PT SGS diduga <i>"menikmati Jembtatan Brawijaya”</i> sebesar Rp6.760.882.325, sedangkan dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD selaku Wali Kota Kediri periode 2014 – 2019 diduga <i>"menikmati Jembtatan Brawijaya”</i> sebesar Rp6.925.000.000 dari Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong dengan rincian, melalui Fajar Poerna Wijaya yang masih keluarga  dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD sejumlah Rp3.475.000.000 dan diterima secara tunai oleh dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dari Tjahjo  Widjojo alias Ayong senilai Rp3.450.000.000  </div><div style="text-align: justify;"><br />Kamis, 8 April 2021, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri ‘menyeret’ Tjahjo Widjojo selaku Komisaris Utama PT SGS dengan didampingi Penasehat Hukumnya, Yuliana Heriyanti Ningsih. SH., MH ke ruang sidang dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya  dengan Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim Ad Hock masing-masing sebagai Hakim anggota yaitu Kusdarwanto, SH., SE., MH dan Dr. Emma  Ellyani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Moh. Hamdan, SH dalam agenda pembacaan Surat Dakwaan dalam perkara Nomor 31/Pid Sus-TPK/2021/PN Sby Kasus Tindak Pidana  Korupsi (TPK) Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri tahun 2010 – 2013 yang menelan anggaran APBD Kota Kediri Tahun Anggaran (TA) 2010 - 2012 sebesar  Rp66.409.000.000 yang merugikan keuangan negara Rp14.457.382.325,48 sesuai hasil laporan audit PKKN (Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) atas dugaan penyimpangan  dalam Pengadaan Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun 2010 sampai tahun 2013 Nomor : SR219/PW /13/5/2016 tanggal 19 April 2016</div></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh Tim JPU Kejari Kota Kediri yaitu Nur Ngali dan JPU Ribut menyebutkan, berawal dari pertemuan antara terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong, saksi Punggowo Santoso, saksi Drs.  Widiyanto Hadi Sumartoyo, seseorang yang bernama “PRI”, dengan saksi dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD di Hotel Hyatt Surabaya yang saat itu mencalonkan untuk mmenjadi Wali Kota Kediri<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFxiV3sZbpKIGYTpPJ_vG8Ja9XcvQVwrTsQ2tpGeajme6AWzSA8Gz-EgXTjA6C4mb9EM3V9XgCWCutjGPwEhVNnS-06SV2eOuHhiUAZ_Ndl-lGO1AxEnLLd6GpzL1tytJVGNlUAmwtIyg/s307/IMG20210408125053.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="307" data-original-width="270" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFxiV3sZbpKIGYTpPJ_vG8Ja9XcvQVwrTsQ2tpGeajme6AWzSA8Gz-EgXTjA6C4mb9EM3V9XgCWCutjGPwEhVNnS-06SV2eOuHhiUAZ_Ndl-lGO1AxEnLLd6GpzL1tytJVGNlUAmwtIyg/w563-h640/IMG20210408125053.jpg" width="563" /></a></div><div style="text-align: justify;">Pada pertemuan yang diinisiasi oleh saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo dan orang yang bernama “PRI” tersebut, saksi dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD mengutarakan niatnya  mencari investor untuk pencalonan diri menjadi Walikota Kediri periode 2009 sampai dengan 2014, dan pengembangan klinik Dahlia Medika milik saksi dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD  yang berada di Kota Kediri. <br /><br />Dan dalam pertemuan tersebut, Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong dan saksi Punggowo Santoso yang kedudukannya sebagai Komisaris PT. SGS (Surya Graha Semesta), menyetujui dan sepakat sesuai kemampuan akan memberi bantuan dan akan direalisasikan sebelum pelaksanaan Pilkada Kota Kediri.<br /><br />Pada tanggal 7 Juli 2010, saksi Kasenan, ST., MT., MM selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri didatangi saksi Drs.Widiyanto Hadi Sumartono (bagian pemasaran PT  Surya Graha Semesta) atas perintah Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong untuk menanyakan waktu pelaksanaan lelang pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri.<br /><br />Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong selanjutnya memerintahkan saksi Erwanto dan saksi Munawar menemui saksi Yoyo Kartoyo sebagai Direktur Utama PT. Fajar Parahiyangan di Kota  Bandung untuk meminjam bendera dengan membuka cabang di Jawa Timur dengan tujuan, agar bisa mengikuti kegiatan penawaran tender proyek Jembatan Brawijaya di Kota Kediri<br /><br />Hal tersebut dikarenakan perusahaan PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) milik Terdakwa  Tjahjo Widjojo alias Ayong hanya mempunyai nilai grade 5 (lima), atau tidak memenuhi syarat  untuk mengajukan penawaran. Dan permintaan Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong untuk meminjam bendera disetujui oleh saksi Yoyo Kartoyo dengan kompensasi sebesar  Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian, akan dibayar pada saat pencairan termin.<br /><br />Dan setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong dan saksi Yoyo Kartoyo, selanjutnya Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong menunjuk saksi Munawar sebagai  Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan wilayah Jatim dan Bali, walaupun fakta yang sebenarnya saksi Munawar hanyalah seorang Kepala Keamanan di PT Surya Graha Semesta (PT.  SGS) milik Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong.<br /><br />Pada tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan tanggal 19 Juli 2010, ada 9 (sembilan) Perusahaan/penyedia jasa yang mengambil dokumen lelang dan memasukkan penawaran pada  tahapan prakualifikasi, yaitu PT Bangkit Lestari Jaya, PT Cipto Mapan Santoso, PT Adhikarya, PT Widjaya Karya, PT Anisa Putri Ragil, PT Agra Budi Karya Marga, PT Adi Murni  Pratama, PT Fajar Parahyangan, PT Nugraha Adi Taruna <br /><br />Dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri yang seharusnya dikerjakaan oleh Pemenang lelang yaitu PT. Fajar Parahyangan, akan tetapi fakta  dilapangan pekerjaan tersebut dikerjakaan oleh PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) sesuai dengan kesepakatan baik antara terdakwa dr. H Samsul Ashar,Sp.PD dengan Terdakwa Tjahjo  Widjojo alias Ayong maupun kesepakatan antara Terdakkwa Tjahjo Widjojo alias Ayong dengan saksi Yoyo Kartoyo sebagai Direktur Utama PT. Fajar Parahiyangan yang berkedudukan di  kota Bandung <br /><br />Sesuai catatan dalam Buku Kas Masuk dan Buku Kas Keluar (BKK) PT Surya Graha Semesta (PT. SGS), untuk fisik pembangunan Jembatan Brawijaya hingga pekerjaan dihentikan,  anggaran yang telah dikeluarkan atau yang telah diterima adalah sebesar Rp24.846.754.942 </div><div style="text-align: justify;"><br />Sebagian dari anggaran proyek pembangunan Jembatan Brawijaya kota Kediri tersebut,  ditransfer oleh PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) atas perintah Terdakwa Tjahjo Widjojo alias  Ayong ke rekening BCA No. 0331397431 milik Fajar Poerna Wijaya yang merupakan saudara / keluarga dari saksi dr. H Samsul Ashar, Sp.PD sebanyak 20 kali transfer degan total   sebesar Rp3.475.000.000<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixOLk66CtLQ_0BzTKFoxLmNL4Ag5ejIZZFKD2nR7awe7-kdC8YQI0B85IgDy92-JLHIM-w2MGeIpXgJZ0TZkwxx24TT62csURvWhMC4dKkn2enfcNSPBraHH7RYMfiZfBH2yCGmqdTG-w/s1334/IMG20210408124852.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixOLk66CtLQ_0BzTKFoxLmNL4Ag5ejIZZFKD2nR7awe7-kdC8YQI0B85IgDy92-JLHIM-w2MGeIpXgJZ0TZkwxx24TT62csURvWhMC4dKkn2enfcNSPBraHH7RYMfiZfBH2yCGmqdTG-w/w640-h288/IMG20210408124852.jpg" width="640" /></a></div><div><div style="text-align: justify;">Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong melalui PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) bukanlah peserta lelang dan bukan pula pemenang lelang, namun PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS)  adalah pihak yang mengerjakan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri atas sepengetahuan dan persetujuan saksi dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan Terdakwa Tjahjo Widjojo  alias Ayong, dimana saksi dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD telah menerima sejumlah uang dari terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong yakni sebesar Rp3.475.000.000 ditambah uang yang  telah diserahkan secara tunai melalui Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo sebesar Rp3.450.000.000  <br /><br />Sehingga uang yang diterima oleh saksi dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan total sebesar Rp6.925.000.000, yang mana uang tersebut merupakan bentuk kompensasi yang  disepakati antara saksi dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong dari nilai anggaran kontrak proyek Jembatan Brawijaya. <br /><br />Perbuatan Tjahjo Widjojo alias Ayong bersama-sama dengan Terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi H.M. Moenawar selaku Kepala  Cabang PT. Fajar Parahyangan Jatim dan Bali di Surabaya (Terpidana), saksi Rudi Wahono selaku Direktur PT. Surya Graha Semesta/PT. SGS (Terpidana), saksi Kasenan, S.T., M.T.,  M.M (Terpidana), saksi Nur Iman Satrio Widodo, S.T (Terpidana), saksi Wijanto, S.T (Terpidana), saski Yoyo Kartoyo (Terpidana), dan saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo  bertentangan dengan Kepres No. 80 Tahun 2003 dan perubahannya tentang perubahan ketujuh atas Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang /  Jasa pemerintah :<br /><br />1. Pasal 13 Ayat (1) huruf c dan e, Pengadaan barang /jasa wajib menerapkan prinsip. Huruf c : Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang / jasa yang memenuhi persayaratan  dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat /kreteria tertentuberdasarkan ketentuan dan proseduryang jelas dan  transparan. Hurufe : adil/diskriminatif, berarti memberikan perlakukan yang sama bagi semua calon penyedia barang / jasa tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak  tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun <br /><br />2. Pasal 5 huruf c, e dan g. Pejabat pembuat komitmen, penyedia barang / jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai  berikut : huruf c : Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak Jangsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat. Huruf e : Menghindari dan  mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak Jangsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest). huruf g :  menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung  merugikan negara. <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiE0SbNZy4yalQd9a8mhTpFosYvtwDU4C2cNmvL97QcK_eemcjBBDoeN3b2jdWJEKuY5YRnF806eLWF3yVd-fBQ3VwJvsQJ5YYvw2XdJsI_AOM9TwzKxYEYy5QUF3w6TQeC1dh7tLyvptA/s1334/IMG20210408124733.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="542" data-original-width="1334" height="260" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiE0SbNZy4yalQd9a8mhTpFosYvtwDU4C2cNmvL97QcK_eemcjBBDoeN3b2jdWJEKuY5YRnF806eLWF3yVd-fBQ3VwJvsQJ5YYvw2XdJsI_AOM9TwzKxYEYy5QUF3w6TQeC1dh7tLyvptA/w640-h260/IMG20210408124733.jpg" width="640" /></a></div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div style="text-align: justify;"> 3. Lampiran 1 BAB II A.1.1.5 huruf a dan b. Huruf a : syarat syarat yang diminta berdasarkan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dipenuhi / dilengkapi dan isi setiap dokumen  benar serta dapat dipastikan bahwa dokumen penawaran ditandatangani orang yang berwenang. Huruf b : dokumen penawaran yang masuk menunjukkan adanya persaingan yang  sehat, tidak terjadi pengaturan bersama (kolusi) diantara para peserta dan/atau dengan pejabat / panitia pengadaan /unit layanan pengadaan (procurement Unit) yang dapat  merugikan negara dan/atau peserta lainnya. <div style="text-align: justify;"><br />4. Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Ayat : penyedia barang /jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh (3) pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain. Ayat  : Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan dengan pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali  disubkontrakkan kepada penyedia barang /jasa spesialis. Paragraf kelima pembayaran uang muka dan prestasi pekerjaan <br /><br />5. Pasal 33, Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak  Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan / atau bahan yang menjadi bagian dari hasil  pekerjaan yang akan diserahterimakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak. </div></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong bersama-sama  dengan saksi dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD, saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo, saksi  Kasenan, S.T., M.T., M.M., Munawar dan saksi Rudi Wahono, Negara mengalami kerugian sebesar Rp14.457.382.325,48 (empat belas miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga  ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah empat puluh delapan sen) sesuai hasil laporan audit PKKN atas dugaan penyimpangan dalam Pengadaan Pembangunan  Jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun 2010 sampai tahun 2013 Nomor : SR219/PW /13/5/2016 tanggal 19 April 2016 dengan perincian : <br /><br />1. Realisasi pembayaran yang sudah dibayarkan sampai dengan termin 13 (tidak termasuk PPN) kepada PT. Fajar Parahyangan sebesar Rp42.937.818.584,; <br /><br />2. Nilai fisik pembangunan Jembatan Brawijaya Sesuai hitungan ahli (tidak termasuk PPN) sebesar Rp28.480.436.258,52. Jumlah Kerugian Negara (1- 2 atau Rp42.937.818.584 -  Rp28.480.436.258,52) yaitu sebesar Rp14.457.382.325,48 <br /><br />Perbuatan terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf a atau Subsidair Pasal 3 atau lebih Subsidair Pasal 5 ayat (1) huruf a atau  lebih-lebih Subsidair Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b,c, d, Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat  (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Komisaris PT SGS Diadili Bersama Mantan Wali Kota Kediri Karena Dugaan Korupsi Rp14 M

“Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong selaku Komisaris Utama PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) saat ini menunggu putusan Kasasi atas Vonis Pi...

»