Bupati Ponorogo Akui Terima Uang Dari Bupati Ngawi dan Bupati Nganjuk Rp2.8 M

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><u>JPU KPK Arif Suhermanto :</u> </span></b><span style="font-size: large;">Terkait dengan pihak-pihak lain, tentu nanti kita akan dalami lagi dan kita kaji kembali terkait bukti-bukti yang ada.  </span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZVymRsv6a2g6B3Zby6oI3ZtkqpCGJxL3J6TWAUumyDGWEIMFyZeiJi-AIcILwAkvRChzPJS4YrjpPHNdFKSG4elxfZYfkd-DqwdHmQmIVDsmijZIeg7sqlCEnIdCAAn5w8YXniKYfVTI/s1334/IMG20210301133146-2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZVymRsv6a2g6B3Zby6oI3ZtkqpCGJxL3J6TWAUumyDGWEIMFyZeiJi-AIcILwAkvRChzPJS4YrjpPHNdFKSG4elxfZYfkd-DqwdHmQmIVDsmijZIeg7sqlCEnIdCAAn5w8YXniKYfVTI/w640-h288/IMG20210301133146-2.jpg" width="640" /></a></div><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />“Ibarat menonton Film action, semakin lama semakin menarik dan seru”. Itulah yang terjadi dalam sidang perkara dugaan Korupsi Gratifikasi Penerimaan Hadia Berupa Uang sebesar Rp25.6 miliar dan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) sejumlah Rp10.7 miliar sejak tahun 2012 hingga 2017 dengan terdakwa yang juga terpidana Korupsi Suap  Taufiqurrahman yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Senin, 1 Maret 2021<br /><br />Persidangan yang berlangsung melalui sidang Vidio Conference (Vidcon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Senin, 1 Januari 2021) adalah agenda pemeriksaan/mendengarkan keterangan 9 orang saksi yang dihadirkan Tim JPU KPK di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota yaitu, H. Hisbullah Indris, SH., MH dan Hakim Ad Hock M. Mahin, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Wahyu Wibawati, SH dengan dihadiri Penasehat Hukum terdakwa, yakni Fariji, Rangga, Dodi dkk, dimana Terdakwa Taufiqurrahman mengikuti persidangan dari Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Porong, Sidoarjo karena sedang menjalani hukuman pidana dan dalam kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019)<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimpo_aR-oaWnZ7QYxhoJWZBmRP73Gy8SGFTlwNFocwE7VcqozHkBrKK1bsdW8V7tvhf6FdgoAHCxmnl-9MMeVDKlvqDw5ZRbKqA2elGOwIr79zr72yEGINfWQySqNjycQG4_snSJDWSDM/s1334/IMG20210301133146-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimpo_aR-oaWnZ7QYxhoJWZBmRP73Gy8SGFTlwNFocwE7VcqozHkBrKK1bsdW8V7tvhf6FdgoAHCxmnl-9MMeVDKlvqDw5ZRbKqA2elGOwIr79zr72yEGINfWQySqNjycQG4_snSJDWSDM/w640-h288/IMG20210301133146-1.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Saksi yang dihadirkan Tim JPU KPK Arif Suhermanto dkk, adalah Dr. Bambang Eko, mantan Kepala Bapeda (Badan Perencanaan Pembangunan)  Kab. Nganjuk,; Muslimin Hasmoyo, mantan Sekretaris Bapeda yang saat ini menjabat Sekretaris Kominfo, Kab. Nganjuk,;  Hardjito (mantan kabid Bapeda),; Febri (Kabid Bapeda) ,; Sasminto (Carik Desa Kertos,; Tri Basuki mantan Camat Kertosono),; Darsono (mantan Kepala Dusun),; Ribut (ajudan Bupati Ponorogo H. Amin) dan H. Amin, mantan Bupati Ponorogo periode 2010 -  2015<br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Persidangan semakin menarik dan seru sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, karena selain keterlibatan para pejabat mulai dari Camat, Kepala Dinas, Sekda, anggota Dewan, Aparat Penegak Hukum (Kepolisian dan Kejaksaan), BPKP, Wartawan dan LSM serta beberapa pengusaha di Kabupaten Nganjuk, ternyata menyeret 3 nama mantan Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota), yaitu H. Amin selaku Bupati Ponorogo periode 2010 – 2015, Bupati Ngawi periode 2010 – 2015 dan 2016 – 2021 yang dijabat “Budi Sulistyono alias Kanang”, dan Wali Kota Madiun tahun 2015 yang saat itu dijabat “Bambang Irianto yang saat ini berstatus terpidana Korupsi” serta Ketua DPC PDIP Ponorogo tahun 2015<br /><br />Loh, kog bisa ?. Buktinya bisa, dan ini fakta yang terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Senin, 1 Maret 2021).<br /><br />Pada tahun 2015, saat H. Amin hendak maju sebagai calon Bupati Ponorogo untuk periode ke-2, H. Amin menerima kucuruan dana kampanye dari Bupati Ngawi sebesar Rp1.6 miliar. Uang sebesar Rp1.6 miliar itu ada yang langsung diterima oleh H. Amin, ada pula yang melalui si Ribut selaku ajudan Bupati Ponorogo H. Amin, ada yang melalui Ketua DPC PDIP Ponorogo yang juga selaku Ketua Tim Pemenanangan H. Amin. Dan uang yang diterima H. Amin, kemudian diserahkan ke Ketua Tim Pemenanangannya<br /><br />Si Ribut awalnya adalah ajudan Bupati Madiun. Dan pada saat H. Amin menjabat sebagai Bupati Ponorogo tahun 2010 - 2015, si Ribut menjadi ajudan Bupati Ponorogo. Nah, saat H. Amin tidak lagi terpilih atau tidak lagi sebagai Bupati Ponorogo untuk periode ke-2, si Ribut balik kandang dan saat ini menjadi pegawai Dispenda Kab. Madiun <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmN-0YSk7hsjEVhFpf_Cp__HIOPddXZtKaiihrb9HXVwcYvtOJlNIv4KuSqK8KDG0XZXK9H8YemdWiavwPkVCPVPBWEVUXpzcxa4BvzPamBbFS62dGxXdYD_zptW4OiXqTOqWK-JhFQBI/s1366/IMG20210301133129.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmN-0YSk7hsjEVhFpf_Cp__HIOPddXZtKaiihrb9HXVwcYvtOJlNIv4KuSqK8KDG0XZXK9H8YemdWiavwPkVCPVPBWEVUXpzcxa4BvzPamBbFS62dGxXdYD_zptW4OiXqTOqWK-JhFQBI/w640-h288/IMG20210301133129.jpg" width="640" /></a></div>Ditahun yang sama atau 2015, H. Amin juga menerima kucuruan dana kampanye dari terdakwa Taufiwurrahman selaku Bupati Nganjuk sebesar Rp1.2 miliar. Uang itu, diterima H. Amin melalui ajudannya si Ribut di rumah Wali Kota Madiun sebesar Rp1 miliar, dan sisanya sebesar Rp200 juta diterima H. Amin melalui ajudannya si Ribut di Hotel Aston Madiun<br /><br />Selain itu, H. Amin juga menerima kucuran dana kampanye dari DPD PDIP Jawa Timur sebesar Rp250 juta. Menurut H. Amin, bantuan dana kampanye dari Bupati Nganjuk, Bupati Ngawi dan DPD PDIP Jawa Timur, karena ada intruksi dari DPP PDIP yang menurut H. Amin  kepada Majelis Hakim mengatakan, kalau ada anggota yang mau jadi Bupati supaya dibantu.<br /><br />Hal ini diterangkan H. Amin dihadapan Majelis Hakim. Dan apa yang disampaikan H. Amin di persidangan, juga dijelaskan oleh Suyitno, selaku Penasehat Hukum H. Amin kepada beritakorupsi.co melalui sambungan telepon Aplikasi WhastApp beberapa saat sesuai persidangan.<br /><br />Menurut Suyitno, bantuan dana kampanye dari Bupati Nganjuk, Bupati Ngawi dan DPD PDIP Jawa Timur karena sesama kader Partai berlambang Banteng bermoncong putih itu. <br /><br />“Karena sama-sama kader PDIP dan ada intruksi dari DPP supaya saling membantu,” kata Suyitno<br /><br />Suyitno menjelaskan, “Uang dari Bupati Ngawi sebesar Rp1.6 miliar. Uang itu diterima beberapa kali, ada yang langsung diterima oleh H. Amin, ada yang melalui mas Ribut, ada yang melalui Ketua DPC PDIP Ponorogo yang juga selaku Ketua Tim Pemenanangan, ada juga melalui Bendahara Pemenangan. Dan uang itu diserahkan ke Ketua Tim Pemenanangannya.  Berapa jumlahnya tidak pernah dihitung langsung oleh H. Amin,” lanjut Suyitno<br /><br />Terkait uang dari terdakwa Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk, Suyitno menjelaskan bahwa H. Amin tidak tau kapan dan dimana penerimaannya, dan bukan H. Amin yang menentukan tempatnya<br /><br />“Satu miliar di rumah Wali Kota Madiun, dan Rp250 juta di loby Hotel Aston Madiun. Yang menerima adalah Mas Ribut. H. Amin tidak tau dan bukan H. Amin yang menentukan tempatnya. H. Amin tau setelah uang itu disampaikan oleh Mas Ribut dan itupun tidak dihitung,” kata Suyitno kepada beritakorupsi.co mewakili H. Amin<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsStfw0PCQb-j3PS6hBdRXj488zHe8RLvTarU4b6yDa5-UAjMLiFWDZzFMqlKSifCygWWnDKh4DG1nTw9uQo5TEo6RexdC8u6UeCr2t7JNsZy-ezg_NwCTu4bqqyn5JPFgpWRUrmcS-mQ/s1040/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsStfw0PCQb-j3PS6hBdRXj488zHe8RLvTarU4b6yDa5-UAjMLiFWDZzFMqlKSifCygWWnDKh4DG1nTw9uQo5TEo6RexdC8u6UeCr2t7JNsZy-ezg_NwCTu4bqqyn5JPFgpWRUrmcS-mQ/w640-h360/3.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Sementara keterangan Doktor (Dr) Bambang Eko selaku Kepala Bapeda (Badan Perencanaan Pembangunan)   Kab. Nganjuk, Muslimin Hasmoyo selaku Sekretaris Bapeda, Hardjito dan Feri yang mejabat sebagai Kabid di Bapeda juga tak jauh beda dengan keterangan saksi-saksi sebelumnya yang mengatakan, ada pemberian uang ke Bupati Taufiqurrahman yang besarnya ratusan juta rupiah.<br /><br />Menurut Dr. Bambang Eko, bahwa uang yang diberikan untuk terdakwa Taufiqurrahman selaku Buapti Nganjuk adalah dana Taktis atau dana yang mendesak. Dana taktis itu dikumpulkan dari duap Perjalanan Dinas di beberapa Bidang di Bapeda<br /><br />“Diambil dari dana taktis beberapa Bidang, sebagai uang perjalanan Dinas,” kata Dr. Bambang Eko kepada Majelis Hakim menjawab pertanyaan JPU KPK Arif Suhermanto. Apa yang diterangkan Dr. Bambang Eko, juga tak dibantah oleh mantan anak buahnya.<br /><br />Dan kasus inipun ibarat Peribahasa yang berbunyi, “Satu makan Nangka, semua kena getahnya”. <br /><br />Mengapa ? Ini sesuai fakta yang terungkap dala persidangan, bahwa duit sebesar Rp25.6 miliar yang diduga diterima terdakwa Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk sejak tahun 2012 hingga 2017 bukan berasal dari Satu orang saja, melainkan dari beberapa pejabat mulai dari Camat, Kepala Dinas, Sekda termasuk beberapa  rekanan (pengusaha) melalui beberapa Kepala Dinas dilingkuan Pemda Kab. Nganjuk, diantaranya Masduqi, mantan Kadis (Kepala Dinas) Pengairan yang juga mantan Kadis Ciptakarya dan Sekda  Kab. Nganjuk,; Fajar Yudiono (mantan Kadis Cipatkarya Kab. Nganjuk),; Nyoto Mujiono (Kasi di Dinas Pengairan),; Heri Wahyudi (mantan ajudan Bupati),; Nuri Prihandoko (mantan ajudan Bupati),; Agus Subagio selaku Kepala Dinas Pengairan, yang juga mantan Sekda Kab. Nganjuk tahun 2017 – Agustus 2020,; Zakin (mantan Kabid Dinas Pertanian Kab. Nganjuk),; Hanif Adi Nugroho (Kepala Seksi di Dinas Pengairan Kab. Nganjuk),; Sri Widyastuti (Sekretaris  Dinas Pertanian Kab. Nganjuk),; Budi Sucahyo (mantan Kepala Dinas Peternakan),; Dr. Bambang Eko, mantan Kepala Bapeda Kab. Nganjuk,; Muslimin Hasmoyo, mantan Sekretaris Bapeda yang sekarang menjabat Sekretaris Kominfo Kab. Nganjuk,;  Hardjito mantan Kabid Bapeda dan Febri, Kabid Bapeda.<br /><br />Dan uang dari Agus Subagio selaku Kepala Dinas Pengairan, yang juga mantan Sekda Kab. Nganjuk tahun 2017 – Agustus 2020 ini, selain ke terdakwa Taufiqurrahman, juga mengalir ke Polres, Kejaksaan, BPKP, LSM, Wartawan termasuk beberapa anggota DPRD di Kabupaten Nganjuk</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiy-pOxS9M3rgNi-wQCme6DXRL5Eqbg0CWCExfU0e25ll5EX6_LqEKi-PDmCpkwVHcK0SumkUjkrcgRVBoiIE23xBSivrWFisR2WR1EaHmRJdM5LseXBmdWEsTnhM88B561ODUhCn363Uc/s640/IMG20210215132354.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiy-pOxS9M3rgNi-wQCme6DXRL5Eqbg0CWCExfU0e25ll5EX6_LqEKi-PDmCpkwVHcK0SumkUjkrcgRVBoiIE23xBSivrWFisR2WR1EaHmRJdM5LseXBmdWEsTnhM88B561ODUhCn363Uc/w640-h288/IMG20210215132354.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Sedangkan uang diduga diterima terdakwa Taufiqurrahman, berali menjadi beberapa kendaraan roda 4 alias mobil, menjadi beberapa bidang tanah dan beralih juga ke H. Amin saat menjabat sebagai Bupati Ponorongo tahun 2010 – 2015, dan akan maju lagi untuk periode ke-2 yaitu 2015 – 2021. Namun apa dikata, ibarat Peribahasa, “Maksud hati memeluk gunung apa daya tangan tak sampai. Maksudnya H. Amin akan menjadi Bupati Ponorogo untuk periode kedua, namun apa dikata harapan tak tercapai”<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah diperbolehkan sesuai aturan dan perungdang-undangan yang belaku, para pejabat dilingan Pemerintah Daerah (Pemda) baik Camat, Kepala Dinas dan Sekda <br />terlebih swasta memberikan hadiah atau uang kepada Kepala Daerah?. Kalau diperbolehkan, diatur dimana ? Peraturan apa tentang apa, Nomor berapa dan tahun berapa? <br /><br />Kalau tidak diperbolehkan sesuai aturan dan perungdang-undangan yang belaku, lalu bagaimana pihak-pihak yang memberikan uang kepada terdakwa Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk ?<br /><br />Pertanyaan berikutnya adalah, apakah ada aturan hukum yang menyatakan seorang Bupati diperbolehkan memberikan bantuan dana kampanye yang jumlahnya miliaran rupiah kepada Bupati atau calon Bupati lain dengan alasan karena sesama satu Partai Politik? <br /><br />Kalau tidak ada aturan hukumnya, lalau bagaimana dengan Bupati Ngawi yang memberikan uang sebesar Rp1.6 miliar kepada H. Amin selaku Bupati Ponorogo saat mencalonkan Bupati Ponorogo untuk periode berikutnya? Lalu bagaimana pula dengan nasib H. Amin yang mengakui telah menerima dana kampanye dari Bupati Ngawi dan Bupati Nganjuk yang tidak melaporkannya kepada KPK<br /><br />Akankah ada Jilid III? Apakah KPK akan menyeret pihak-pihak yang terlibat dalam perkara korupsi Gratifikasi dan TPPU terdakwa Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk seperti Peribahasa, “Satu makan Nangka semua kena getahnya?, Taufiqurrahman yang diadili namun terungkap pula pihak-pihak lain yang terlibat?”<br /><br />Menanggapi hal ini, JPU KPK Arif Suhermanto mengatakan, terkait dengan pihak-pihak lain, tentu nanti KPK akan mendalami lagi dan mengkaji kembali terkait bukti-bukti yang ada. Hal itu dijelaskan JPU KPK Arif Suhermanto saat diwawancarai beritakorupsi seusa persidangan<br /><br />“Terkait dengan pihak-pihak lain, tentu nanti kita akan dalami lagi, dan kita kaji kembali terkait bukti-bukti yang ada. Jadi kami sekarang masih lebih fokus mendalami pembuktian perkara terdakwa Taufiqurrahman,” ujar JPU KPK Arif Suhermanto<br /><br />Artinya, saat ini KPK masih fokus mendalami pembuktian kasus Gratifikasi dan TPPU terdakwa Taufiqurrahman (di jawab JPU KPK Arif Suhermanto.....Ia tentu saja begitu). Tapi tidak menutup kemungkinan sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, KPK akan mendalami?<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAPghuI-RsHP78LPSmL80POtansqq27sEp-awwWuthIzAEkhx3iqT02aoQQP82jgN8i8kOTyEd4YK36KX96nUFvOOJA4O0njIglXIgFMpYzOWqrHiSzhMMWRmersVJNvCUyv5S9iBWYkQ/s640/IMG20210201141910.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAPghuI-RsHP78LPSmL80POtansqq27sEp-awwWuthIzAEkhx3iqT02aoQQP82jgN8i8kOTyEd4YK36KX96nUFvOOJA4O0njIglXIgFMpYzOWqrHiSzhMMWRmersVJNvCUyv5S9iBWYkQ/w640-h288/IMG20210201141910.jpg" width="640" /></a></div>“Ia. Kinerja KPK seperti itu. Ketika ada bukti-bukti kuat terkait fakta-fakta perbuatan mana, tentu akan digali kembali,” tegas JPU KPK Arif Suhermanto<br /><br />Artinya, apa yang dijelaskan saksi-saksi selama ini dalam persidangan menjadi fakta persidangan?<br /><br />“Semua yang diterangkan saksi dalam perkara ini di persidangan adalah menjadi fakta persidangan yang tentu menjadi pertimbangan hukum dalam menganalisa yuridis tuntutan maupun putusan tentunya nanti. Semau fakta yang terungkap dalam persidaangan akan dikaji nanti,” tegas JPU KPK Arif Suhermanto<br /><br />Apa yang dijelaskan para saksi dalam persidangan akan menjadi fakta untuk proses hukum lebih lanjut ?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div><div style="text-align: justify;">“BAP maupun keterangan saksi dalam persidangan hampir sama, karena ketika dipeyidikanpun selalu menanyakan, apakah saksi didalam memberikan keterangan benar di penyidik, dan dijawab benar dan tidak ada paksaan. Maka keterangan saksi dalam BAP tentu akan menjadi pertimbangan. Keterangan saksi yang berkembang di persidangaan tentu menjadi fakta persidangan juga selain di BAP yang diungkap dalam persidangan,” ujar JPU KPK Arif Suhermanto <br /><br />Lalu bagaimana dengan keterangan mantan Kepala Bapeda dan 2 Kabid yang mengakui memberikan sejumlah uang kepada terdakwa Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk yang dikatakan sebagai dana taktis. <br /><br />“Itu istilah meraka memberikan uang untuk kepentingan Bupati,” jawab JPU KPK Arif Suhermanto<br /><br />Artinya KPK dapat mendalami keterangan saksi-saksi sejak awal termasuk Masduqi yang memberikan uang 1 miliar rupiah untuk menjadi Sekda ?<br /><br />“Ya. Dan tadi juga ada saksi yang menjadi Camat memberikan 100 juta dari Sekretaris Camat menjadi Camat. Itu juga akan menjadi fakta persidangan,” JPU KPK Arif Suhermanto diakhr wawancara dengan beritakorupsi.co. (Jnt/Nng)<br /></div></div>

News Tipikor Bupati Ponorogo Akui Terima Uang Dari Bupati Ngawi dan Bupati Nganjuk Rp2.8 M

JPU KPK Arif Suhermanto : Terkait dengan pihak-pihak lain, tentu nanti kita akan dalami lagi dan kita kaji kembali terkait bukti-bukti yang...

»

PH Terdakwa : Pengembalian Kerugian Negara Juni 2020, Penyidikan November 2020

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Sidang lanjutan Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi di Dinas Komunikasi Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan yang merugikan keuangan negera sebesar Rp108.136.366#  </span></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBpAcCsagIbFgrY6HFvcPNPhcIferGiMdC-XiA_1iHP0MBoYz8r2P3cNNQWC7LLeuczrfgYL0e_WlOz04G3oozpHcIFjsUAOCz1w85ZdxFMRUSfMWatDQpZtbsnpmpNHHXPLumwzRmCVk/s1366/IMG20210225140838.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBpAcCsagIbFgrY6HFvcPNPhcIferGiMdC-XiA_1iHP0MBoYz8r2P3cNNQWC7LLeuczrfgYL0e_WlOz04G3oozpHcIFjsUAOCz1w85ZdxFMRUSfMWatDQpZtbsnpmpNHHXPLumwzRmCVk/w640-h288/IMG20210225140838.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Penaseha Hukum (PH) terdakwa Fendy Krisdiyono, S.P., MM selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan, yaitu Samuel dkk, dan PH terdakwa Meindahlia Pratiwi, S.T Binti Wahyudi Prasetyo sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yakni Dr. Solahuddin dkk mengatakan, bahwa kerugian negara bedasarkan hasil audit BKP (Badan Pemeriksa Keuangan) sudah dikembalikan sebesar Rp289 juta pada Juni 2020, namun penyidikan dilakukan pada November 2020 dan kerugian negara berdasarkan hasil audit Inpektorat pada Januari 2021 sebesar Rp15 juta, namun dalam surat dakwaan sebesar Rp108.136.366<br /><br />Hal ini diungkapkan Penaseha Hukum (PH) terdakwa I Fendy Krisdiyono, S.P., MM maupun  Penaseha Hukum terdakwa II Meindahlia Pratiwi, S.T dalam didang lanjutan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembuatan Sistem Aplikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Dinas Komunikasi Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan yang menggunakan anggaran APBD Pemkot Pasuruan TA (tahun anggaran) 2019 sebesar Rp375.000.000 (tiga rarus tujuh puluh lima juta rupiah) dan merugikan keuangan negara senilai Rp108.136.366 berdasarkan penghitungan Inspektrat Kota Pasuruan Nomor : R.700/423.300/LHP.INV/2021 tanggal 08 Januari 2021 dengan terdakwa I Fendy Krisdiyono, S.P., MM selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan dan terdakwa II Meindahlia Pratiwi, S.T Binti Wahyudi Prasetyo sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Kamis, 25 Februari 2021<br /><br />Sidang yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya melalui sidang Vidio Conference (Vidcon) adalah agenda pembacaan Eksepsi atau Keberatan dari  Penaseha Hukum Kedua terdakwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Pasuruan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Dede Suryaman, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu John Desta, SH., MH dan Mochamad Mahin, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Aris Andriana, SH yang dihari  JPU, sementara Ke- 2 Terdakwa mengikuti persidangan melalui Vidcon di Rutan Kejaksaan karena kondisi Pandemi Covid19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Selain pengembalian uang oleh terdakwa pada Juni 2020 berdasarkan audit BPK yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa I, Penaseha Hukum terdakwa II juga menyebutkan, bahwa penghitungan kerugian keuangan negara dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdapat perbedaan, yaitu bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan 2 (dua) aplikasi yaitu Sistem Perhitungan Suara (Situra) dan Sistem Informasi Pengawasan Daerah (Sipanda) masing-masing anggaran Rp75.000.000<br /><br />“Dewi Kusworini selaku Direktur PT Program Indo Utama menyerahkan uang sejumlah Rp50.818.183 kepada Muhammad Chusnaivi, S.Kom dari nilai SPK sebesar Rp75.000.000 setelah dipotong pajak (PPh/PPn) sebesar Rp8.181.817 dan biaya/fee atas peminjaman bendera perusahaan sebesar Rp21.818.183. Dari jumlah tersebut terdapat perbedaan, yaitu apabila Rp50.818.183 + Rp8.181.817 + Rp21.818.183 = Rp80.818.183,” ucap Dr. Solahuddin<br /><br />Dr. Solahuddin melanjutkan, Eko Suwarno selaku Direktur CV. Tiga Karya Abadi mentransfer uang sebesar Rp63.477.000 ke rekening terdakwa II Meindahlia Pratiwi, S.T di Bank Mandiri Cabang Pasuruan Nomor 144-00-16773365 dari nilai SPK sebesar Rp75.000.000 setelah dipotong pajak (PPh/PPn) sebesar Rp8.181.817 dan biaya/fee atas peminjaman bendera perusahaan sebesar Rp3.341.185. Dari jumlah tersebut juga terdapat perbedaan, yaitu apabila Rp63.477.000 + Rp8.181.817 + Rp3.341.185 = Rp75.000.002. <br /><br />“Uang sebesar Rp50.818.183 pengembalian dari PT Program Indo Utama dan uaang sebesar Rp63.477.000 pengembalian dari CV. Tiga Karya Abadi). Namun bila dihitung Rp50.818.183 + Rp63.477.000 hasilnya bukan Rp108.136.366 melainkan Rp114.295.183,” ujar Dr. Solahuddin dalam Eksepesinya<br /><br />Penasehat Hukum Kedua terdakwapun meminta kepada Majelis Hakim untuk menolak surat dakwaan JPU dan membebaskan terdakwa dengan alasan bahwa surat dakwaan JPU tidak cermat dan uang kerugian negara sudah dikembalikan.<br /><br />Atas Eksepsi Penasehat Hukum Kedua terdakwa, Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH meminta bukti dari hasil audit BPK. Karena Ketua Majelis Hakim beranggapan bahwa itu adalah perlu<br /><br />“Saya minta buktinya kalau memang itu ada,” kata Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-gIdiF4A6CrV2UqZZhonMe3fHnrfEq9k619Wko3gfhM25KAFPd5Jmkb5j2-WtpKHgDV2vHiqpozBHzEIj-cKZhCPcQJ8C_-4rgHBHrPnTAePvF7s-mRlteg2SgsplVMKnck86cO5Rfq8/s1366/IMG20210225141031.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-gIdiF4A6CrV2UqZZhonMe3fHnrfEq9k619Wko3gfhM25KAFPd5Jmkb5j2-WtpKHgDV2vHiqpozBHzEIj-cKZhCPcQJ8C_-4rgHBHrPnTAePvF7s-mRlteg2SgsplVMKnck86cO5Rfq8/w640-h288/IMG20210225141031.jpg" width="640" /></a></div>Seusai persidangan. Pansehat Hukum Kedua terdakwa kepada beritakorupsi.co mengatakan, bahwa hasil audit Inspektorat adalah sebesar Rp15.300.000, sedangkan dari Jaksa sebesar Rp108.136.366 karena Jaksa tidak memperhitungkan pengembalian ke Kas Daerah<br /><br />“Yang dikembalikan Kas Daerah sebesar Rp289 juta untuk 2 Aplikasi. Kalau Inspektorat, auditnya per masa waktu. Jadi masa waktu Plt. Fendy Krisdiyono ini 2 Aplikasi, anggarannya Rp150 juta. Sudah dikembalikan ke Kas Daerah, sehingga ada kekurangan sebesar Rp15.300.000. Tapi fersi Kejaksaan, itu Rp108.136.366,” kata Samuel dan Dr. Solahuddin<br /><br />“Penghitungan Kejaksaan dan Inspektorat berbeda tapi dasar yang dipakai Kejaksaan dalam perkara ini adalah dari Inspektorat,” kata Samuel<br /><br />Apa yang disampaikan Penasehat Hukum Kedua terdakwa ini terkait hitung-hitunngan duit dalam surat dakwaan JPU memang tak salah.<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU disebutkan, bahwa uang pembayaran atas pekerjaan pengadaan/pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA pada Diskominfotik Kota Pasuruan masing-masing senilai Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) setelah dipotong pajak telah masuk ke rekening masing-masing perusahaan yang ditunjuk sebagai Penyedia, yaitu PT Program Indo Utama Nomor rekening : 0678529567 pada Bank Nasional Indonesia (BNI) Cabang Pasuruaun dan CV. Tiga Karya Abadi Nomor rekening 1440017143907 Pada Bank Jatim Cabang Malang.<br /><br />Atas pembayaran tersebut, saksi Muhammad Chusnaivi, S.Kom langsung menghubungi saksi Dewi Kusworini selaku Dircktur PT Program Indo Utama lalu memberitahukan bahwa uang pencairan atas pekerjaanpengadaan/pembuatan aplikasi SITURA sudah masuk ke rekening perusahaan, dan saksi Dewi Kusworini diminta untuk menyerahkan kembali uang tersebut kepada saksi Muhammad Chusnaivi, S.Kom setelah dipotong biaya atau fee atas peminjaman bendera perusahaan<br /><br />Atas permintaan tersebut, kemudian saksi Dewi Kusworini langsung menyerahkan uang sejumlah Rp50.818.183 (lima puluh juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) kepada saksi Muhammad Chusnaivi, S.Kom di kantor Diskominfotik Kota Pasuruan dari nilai SPK sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) setelah dipotong pajak (PPh/PPn) sebesar Rp8.181.817 (delapan juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) dan biaya/fee atas peminjaman bendera perusahaan sebesar Rp21.818.183 (dua puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh tiga rupiah)<br /><br />Disinilah terdapat pebedaan bila dijumlah antara nilai SPK sebesar Rp75.000.000 dengan uang dikembalikan oleh PT Program Indo Utama Rp50.818.183 setelah dikurangi pajak PPh/PPn sebesar Rp8.181.817 dan fee untuk PT Program Indo Utama sebesar Rp21.818.183 menjadi Rp80.818.183<br /><br />Dan Eko Suwarno selaku Direktur CV. Tiga Karya Abadi mentransfer uang sebesar Rp63.477.000 ke rekening terdakwa II Meindahlia Pratiwi, S.T di Bank Mandiri Cabang Pasuruan Nomor 144-00-16773365 dari nilai SPK sebesar Rp75.000.000 setelah dipotong pajak (PPh/PPn) sebesar Rp8.181.817 dan biaya/fee atas peminjaman bendera perusahaan sebesar Rp3.341.185<br /><br />Dari jumlah tersebut diatas juga terdapat perbedaan, yaitu apabila Rp63.477.000 + Rp8.181.817 + Rp3.341.185= Rp75.000.002. <br /><br />Selain itu, jumlah kerugian keuangan negara yang disebutkan JPU dalam surat dakwaannya sebesar Rp108.136.366 adalah hasil penjumlahan pengembalian uang dari PT Program Indo Utama sebesar Rp50.818.183 dan pengembalian uang dari CV. Tiga Karya Abadi sebesar Rp63.477.000. Padahal kalau dihitung Rp50.818.183 + Rp63.477.000 = Rp114.295.183<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRozFSyckl4sUf5S6JWG197PBb7PheIQXxx0IST5gvXeKUIKuZG4TNg_YLHyryjHUpJA5l8q5dhzHCTvlWFJVmnFor67_vE8JT66xjL8kSeTb0nzWr33IzWBS1fdeO3Y3qEcBsM1IrM5w/s1334/IMG20210225134902.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRozFSyckl4sUf5S6JWG197PBb7PheIQXxx0IST5gvXeKUIKuZG4TNg_YLHyryjHUpJA5l8q5dhzHCTvlWFJVmnFor67_vE8JT66xjL8kSeTb0nzWr33IzWBS1fdeO3Y3qEcBsM1IrM5w/w640-h288/IMG20210225134902.jpg" width="640" /></a></div>JPU juga menyebutkan dalam surat dakwaannya, bahwa uang dalam penguasaan Muhammad Chusnaivi, S.Kom adalah sebesar Rp67.336.366 (atau Rp108.136.366 - Rp40.800.000). Dimana uang sebesar Rp40.800.000 adalah dengan rincian ; sebesar Rp25.500.000 diberikan kepada 7 orang pegawai Tenaga Harian Lepas (THL) yang membuat aplikasi,; untuk membayar makan, minum, dan lembur sebesar Rp1.800.000,; Tunjangan Hari Raya kepada para THL sebesar Rp13.500.000, Total sebesar Rp40.800.000<br /><br />Dari hal ini ada yang menjadi pertanyaan, apakah uang sudah habis dipakai oleh ke 7 Tenaga Harian Lepas tersebut dan uang yang masih dikuasi oleh Muhammad Chusnaivi, S.Kom harus dikembalikan oleh Kedua tedakwa ?<br /><br />Sementara dalam pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi : ayat (1) : Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : huruf b : pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.<br /><br />Seperti yang diberitkan sebelumnya (Kamis, 18 Februari 2021). Bahwa Terdakwa I Fendy Krisdiyono, S.P., MM dan Terdakwa II Meindahlia Pratiwi, S.T bersama dengan saksi Tata Rini Wulandari, SKom. dan saksi Mummad Chusnaivi Soegono, S.Kom.<br /><br />Pada tanggal 02 Januari 2019 sampai bulan Mei 2019 atau setidak-setidaknya dalam waktu lain antara bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2019 atau setidak-setidaknya dalam waktu lain pada Tahun 2019, bertempat di kantor Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 53 Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan<br /><br />Atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atan suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :<br /><br />Pemerintah Kota Pasuruan melalui Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan pada Tahun Anggaran (TA) 2019, mengalokasikan anggaran Belanja Modal untuk pengadaan Pembuatan Sistem Aplikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) senilai Rp375.000.000 (tiga rarus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 2.10 01 24 17 5 2 tanggal 31 Desember 2018, yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pasuruan T.A. 2019<br /><br />Bahwa untuk melaksanakan pengadaan Pembuatan Sistem Aplikasi OPD, Terdakwa 1 Fendy Krisdiyono, S.P., MM anak dari Nyono Martowijoyo sebagai Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Walikota Pasuruan Nomor: 821.4/2039/423.202/PLT/2018 tanggal 28 September 2018, dan sebagai Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Keputusan Walikota Pasuruan Nomor: 188/4/423.011/2019 Tentang Penunjukkan Dan Pengangkatan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan tanggal 07 Januari 2019 menunjuk dan mengangkat Terdakwa II Meindahlia Pratiwi, S.T Binti Wahyudi Prasetyo sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Nomor: 188/02/423.118/2019 Tentang Penunjukkan Dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2019 tanggal 02 Januari 2019:<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipM0_BsUT8fobuJTt9Jo2-wMYn2jmysB39N5XbrrsBxITuV2V6xDb-7JjL1FisugQ28kI7d0Q8HFr_-7_dIb1_1sMSE1XBRbYe_65B4LLYJBPQgqpKmEppvJVY7KxxKx_-LNI1rq8hm28/s640/IMG20210218123247.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipM0_BsUT8fobuJTt9Jo2-wMYn2jmysB39N5XbrrsBxITuV2V6xDb-7JjL1FisugQ28kI7d0Q8HFr_-7_dIb1_1sMSE1XBRbYe_65B4LLYJBPQgqpKmEppvJVY7KxxKx_-LNI1rq8hm28/w640-h288/IMG20210218123247.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Terdakwa I selaku Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Pasuruan juga telah melakukan penunjukkan dan pengangkatan saksi Tata Rini Wulandari, S.Kom sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melalui Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Nomor: 188/01/423.118/2019 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Tanggal 02 Januari 2019, disamping yang bersangkutan secara struktural juga menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Layanan E-Government pada Diskominfotik Kota Pasuruan<br /><br />Pada awal bulan Januari tahun 2019, Terdakwa I mengadakan pertemuan dengan Terdakwa II, Saksi saksi Tata Rini Wulandari, S.Kom dan Saksi Muhammad Chunaivi Soegondo, S.Kom selaku Kepala Seksi (Kasi) Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi pada Diskominfotik Kota Pasuruan di ruangan Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik Kota Pasuruan untuk membicarakan rencana penyerapan alokasi anggaran untuk pengadaan pembuatan Sistem Aplikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019<br /><br />Bahwa dalam pertemuan tersebut, dibahas cara untuk meningkatkan pencapaian target Indikator kinerja Sistem Pengadaan Berbasis Elektronik (SPBE), Terdakwa I meminta Saksi Muhammad Chunaivi Soegondo, S.Kom untuk menyampaikan hasil studi bandingnya di Kabupaten Banyuwangi yang menemukan pembuatan aplikasi–aplikasi pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi dilakukan dengan cara pinjam/sewa bendera perusahaan dari rekanan yang ditetapkan sebagai Penyedia dan melibatkan para Tenaga Harian Lepas (THL) dalam pembuatannya<br /><br />Bahwa menurut Saksi Muhammad Chunaivi Soegondo, S.Kom, cara yang tersebut dapat dilaksanakan di Kota Pasuruan, karena Diskominfotik Kota Pasuruan memiliki Tenaga Harian Lepas (THL) yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam pembuatan aplikasi yang dibutuhkan, sehingga sudah tidak lagi tergantung dengan pihak ketiga dan dapat meningkatkan kesejahteraan para THL.<br /><br />Mendengar hal tersebut, Terdakwa I menanyakan kepada Saksi Muhammad Chunaivi Soegondo, S.Kom, apakah aman proses yang demikian tersebut, dan dijawab “ternyata sampai sekarang faktanya aman-aman saja Pak''.<br /><br />Terdakwa I kemudian memberikan arahan agar dalam pengadaan nanti pihak rekanan/Penyedia yang akan ditunjuk harus memiliki kompetensi/keahlian di bidangnya dalam pembuatan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan dan untuk proses pelaksanaannya mempercayakan kepada Terdakwa II selaku PPK serta Saksi Muhammad Chunaivi Soegondo, S.Kom<br /><br />Dengan arahan Terdakwa I tersebut, Saksi Muhammad Chunaivi Soegondo, S.Kom mencari/merekomendasikan salah satu rekanan perusahaan yang akan dipinjam/disewa bendera perusahaannya, yaitu PT. Program Indo Utama untuk ditetapkan sebagai Penyedia dalam pembuatan aplikasi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (BKBDP) Kota Pasuruan, sedangkan Terdakwa II merekomendasikan CV. Tiga Karya Abadi untuk ditetapkan sebagai Penyedia dalam pembuatan aplikasi yang kedua yaitu Aplikasi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Inspektorat Kota Pasuruan<br />Proses peminjaman/sewa bendera perusahaan kepada masing-masing rekanan yang akan ditetapkan sebagai Penyedia dalam pengadaan/pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD tersebut dilakukan dengan cara :<br /><br />1. Sekitar bulan Januari 2019, Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom mendatangi Saksi DEWI KUSWORINI selaku Direktur PT. PROGRAM INDO UTAMA untuk menawarkan pekerjaan pengadaan/pembuatan aplikasi di Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019.<br /><br />Dalam pertemuan tersebut disepakati, bahwa pihak PT. PROGRAM INDO UTAMA yang nantinya ditunjuk sebagai Penyedia tidak perlu melaksanakan pekerjaan karena pihak Diskominfotik Kota Pasuruan telah memiliki tenaga-tenaga ahli, yaitu para Tenaga Harian Lepas (THL) yang dapat membuat aplikasi yang dibutuhkan.<br /><br />Adapun berkaitan dengan seluruh dokumen pengadaan dalam pekerjaan pembuatan aplikasi sejak proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan dan serah terima hasil pekerjaan serta pembayaran, akan dipersiapkan oleh Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom,  sehingga Saksi DEWI KUSWORINI hanya menandatanganinya saja<br /><br />2. Pada sekitar bulan Maret 2019, Terdakwa II menghubungi Saksi EKO SUWARNO selaku Direktur CV. TIGA KARYA ABADI, lalu Terdakwa II meminjam perusahaan untuk Pembuatan aplikasi OPD. Terdakwa II kemudian meminta data-data administrasi yang berkaitan dengan profil perusahaan CV. TIGA KARYA ABADI untuk dipinjam/disewa bendera perusahaannya dalam pekerjaan pembuatan aplikasi di Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEir9GBi2pO9hcLwhJn7H9mAnMIT5fcrSugSYeTtfcIgILjXlMTaHqfYu8A1Ir9qI_0_Z9qKWWK5ZqkaX2BQa9EEKahw8dPvS0irPLPC3Hxz5Z2qaxbNQ44rXooBz0_tqo2t_5rRTIhvcO8/s640/IMG20210218123318+%25281%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEir9GBi2pO9hcLwhJn7H9mAnMIT5fcrSugSYeTtfcIgILjXlMTaHqfYu8A1Ir9qI_0_Z9qKWWK5ZqkaX2BQa9EEKahw8dPvS0irPLPC3Hxz5Z2qaxbNQ44rXooBz0_tqo2t_5rRTIhvcO8/w640-h288/IMG20210218123318+%25281%2529.jpg" width="640" /></a></div>Terhadap permintaan Terdakwa II tersebut, Saksi EKO SUWARNO bersedia meminjamkan bendera perusahaan CV. TIGA KARYA ABADI karena Terdakwa II adalah adik Kelas Saksi EKO SUWARNO dulu di Kampus dan setelah lulus, Terdakwa II pernah bekerja sama dengan Saksi EKO SUWARNO. Disamping itu, saksi EKO SUWARNO juga ingin menambah referensi pengalaman pekerjaan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di wilayah Kota Pasuruan<br /><br />Untuk melaksanakan Proses Pengadaan Aplikasi, Terdakwa II selaku PPK merumuskan perencanaan pengadaan untuk Pembuatan Sistem Aplikasi OPD senilai Rp375.000.000 (tiga ratus tujuhpuluh lima juta rupiah) dengan menetapkan kebijakan pemaketan pengadaan yang berorientasi pada volume barang dan harga satuan dengan cara memecah menjadi 5 (lima) paket pengadaan aplikasi, yaitu masing-masing aplikasi senilai Rp75.000.000 sebagaimana tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).<br /><br />Adapun metode pemilihan Penyedia yang digunakan untuk pembuatan masing-masing Sistem Aplikasi OPD tersebut, telah ditetapkan oleh Terdakwa II selaku PPK dengan metode pengadaan langsung sebagaimana tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK)<br /><br />Proses pengadaan langsung untuk pemilihan Penyedia dalam kegiatan pengadaan Pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD, seharusnya di proses oleh Saksi AGUS AUNUR ROVIO, Amd selaku Pejabat Pengadaan yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Nomor : 188/03/423.118/2019 Tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada DinasKomunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2019 Tanggal 02 Januari 2019 akan tetapi AGUS AUNUR ROVIO, Amd hanya menandatangani dokumen-dokumen pemilihan Penyedia berikut dengan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) karena Terdakwa II yang secara keseluruhan memproses dan menyiapkan dokumen Pengadaan Langsung, kemudian Terdakwa II selaku PPK menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBI), sebagai berikut :<br /> <br />1. Nama Aplikasi, Sistem Perhitungan Suara (Situra), Pemilihan Penyedia PT. PROGRAM INDO UTAMA beralamat di Komplek Ruko Grand Parimas jl. Panglima Sudirman Purworejo Kota Pasuruan. Nomor/Tanggal SPPBJ : 027/114.1/423 118PPKM/2019 tanggal 06 Pebruari 2019<br /><br />2. Sistem Informasi Pengawasan Daerah(SIPANDA), Pemilihan Penyedia CV. TIGA KARYA ABADI beralamat di Perum. Griyashanla Blok J291 MojolanguLowokwani Kota Malang. Nomor/Tanggal SPPBJ : 027/270/423 118/PPKM/2019 tanggal 06 Marci 2019<br /><br />Bahwa pengadaan pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD yang pada akhirnya diberi nama: Sistem Perhitungan Suara (SITURA) dan Sistem Informasi Pengawasan Daerah (SIPANDA) pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019 secara administratif masing-masing telah dibuatkan kontrak oleh Terdakwa II dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK) yang didalamnya tertera tandatangan antara Terdakwa II selaku PPK dengan masing-masing Penyedia, dengan nilai kontrak dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan<br /><br />Bahwa pada kenyataannya, masing-masing Penyedia yang telah ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan dalam pengadaan/pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD, yaitu Sistem Perhitungan Suara (SITURA) dan Sistem Informasi Pengawasan Daerah (SIPANDA) pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019 tidak pernah melaksanakan pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam SPK<br /><br />Aplikasi Sistem Perhitungan Suara (SITURA) dan Sistem Informasi Pengawasan Daerah (SIPANDA) dibuat oleh para Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai Tenaga Sub Profesional pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA 2019 yang ditunjuk dan diangkat berdadarkan keputusan Terdakwa I selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik Kota Pasuruan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor: 800/07.1/423.118/2019 Tanggal 02 Januari 2019 dan Nomor: 800/09.1/423.118/2019 Tanggal 15 Maret 2019 Tentang Penunjukkan Dan Pengangkatan Tenaga Sub Profesional (Teknisi Jaringan, Programmer, Multimedia) Untuk Kegiatan Peningkatan Implementasi E-Government Tahun Anggaran 2019<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUPk6SrhyY215-lBz77tFPGjxTwdxMI92JPVZDd9R3BYtJPiff8CSELh83AQTm3OEcZWmerJPId418zU5uiMGeRAANYESgZQ_jBp2peCGv6An7Me85t_6lhmXuXCTyk6_abijaWblmfgk/s524/IMG20210225134926.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="237" data-original-width="524" height="290" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUPk6SrhyY215-lBz77tFPGjxTwdxMI92JPVZDd9R3BYtJPiff8CSELh83AQTm3OEcZWmerJPId418zU5uiMGeRAANYESgZQ_jBp2peCGv6An7Me85t_6lhmXuXCTyk6_abijaWblmfgk/w640-h290/IMG20210225134926.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa para THL (1. MUZAKKI,; 2. HENDRIK ISTIAWAN,; 3. ANISA EVI NUR ROHMAH,; 4. CANDRA EMELIA FRANSISCA,; 5. HAMMERZOELPAGARMAHDIAS,; 6. SOFYAN SAHRUL,; 7. MOHAMAD ALIFFIO I.W.R) yang direkrut pada awal tahun 2019, bekerja pada Diskominfotik Kota Pasuruan sebagai Tenaga Sub Profesional masing-masing telah dibuatkan Surat Perintah Kerja (SPK) oleh Terdakwa II selaku PPK untuk Belanja Jasa Tenaga Ahli (Sub Tenaga Profesional), Kegiatan Peningkatan Implementasi E-Government TA. 2019 dengan Honorarium masingmasing sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) tiap bulan selama tenggang waktu 12 (dua belas) bulan dalam Tahun Anggaran 2019<br />Bahwa berdasarkan SPK tersebut, uraian pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh para THL sebagai tenaga sub profesional adalah tidak untuk membuat aplikasi yang telah ditunjuk perusahaan penyedianya, akan tetapi melaksanakan tugas-tugas dalam rangka kegiatan Peningkatan Implementasi E-Government di lingkunpan Pemerintah Kota Pasuruan untuk:<br /><br />a. Mendukung pengembangan konten Sistem Informasi di Pemerintah Kota Pasuruan,; b. Membantu mengelola Infrastruktur Jaringan yang dimiliki Pemernntah Kota Pasuruan,; c. Membantu mengelola rekayasa sistem dan analisis pada server,; d. Mengamankan seluruh sistem informasi pemerintahan sesuai standar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kcgiatan kepada atasan.<br /><br />Proses pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA telah dituangkan ke dalam Laporan Harian yang disusun tiap bulan oleh para THL, yang kemudian laporan tersebut telah disampaikan kepada Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom selaku Kepala Seksi (Kasi) Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi yang diketahui oleh Terdakwa II selaku PPK dan telah disetujut oleh Saksi TATA RINI WULANDARI selaku PPTK<br /><br />Selanjutnya laroran tersebut diteruskan kepada Terdakwa I selaku PA yang dijadikan sebagai dasar pencairan Honorarium kepada para THL, yaitu masing-masing sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) tiap bulan sesuai dengan SPK, yang mana diketahui oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, bahwa pekerjaan aplikasi SITURA dan SIPANDA tidak termasuk dalam tugas dan tanggungjawab para THL<br /><br />Disamping itu, Terdakwa II selaku PPK juga selalu melaporkan perkembangan/progress pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan pembuatan apikasi SITURA dan SIPANDA yang dikerjakan para THL kepada Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom selaku KepalaSeksi (Kasi) Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi, yang kemudian laporan tersebut disampaikan kepada saksi TATA RINI WULANDARI, S.Kom selaku Kepala Bidang Layanan E-Govemment, dan sekaligus sebagai PPTK yang selanjutnya dilaporkan kepada Terdakwa I selaku PA:<br /><br />Setelah pekerjaan pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA selesai dikerjakan oleh para THL, kemudian Terdakwa II selaku PPK menerima hasil pekerjaan pembuatan aplikasi-aplikasi tersebut dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan  (BASTHP) seolah-olah diserahkan dari Penyedia yang terikat dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yaitu sebagai berikut:<br /><br />1. Nama Aplikasi, Sistem Perhitungan Suara (Situra). Nomor/Tanggal Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan  (BASTHP) : 027/608/423.118/2019 tanggal 8 April 2019<br />2. Sistem Informasi Pengawasan Daerah(SIPANDA). Nomor/Tanggal Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan  (BASTHP) :027/794/423.1182018 tanggal 7 Mei 2019<br /><br />Bahwa Terdakwa I selaku PA yang telah mengetahui proses pengadaan dalam pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA dilakukan dengan cara pinjam/sewa bendera perusahaan dari Penyedia dan dikerjakan oleh para THL dalam pembuatannya, ditindaklanjuti dengan menerima penyerahan hasil pengadaan/pekerjaan tersebut dari Terdakwa II selaku PPK, yaitu dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Nomor: 027/609/423.118/2019 tanggal 08 April 2019 untuk hasil pekerjaan pembuatan aplikasi SITURA, dan Berita Acara Serah Terima Nomor: 027/795/423.118/2019 tanggal 7 Mei 2019 untuk hasil pekerjaan pembuatan aplikasi SIPANDA<br /><br />Kemudian Terdakwa I selaku PA langsung menindaklanjuti hasil pekerjaan pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA yang diserah terimakan tersebut dengan meminta kepada Saksi H. DAMAR TJATUR RAHARDJO, S.H. selaku Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Nomor: 188/04/423.118/2019 Tentang Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2019 Tanggal 2 Januari 2019 untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap hasil pekerjaan yang diserah terimakan<br /><br />Bahwa selanjutnya Saksi H. DAMAR TJATUR RAHARDJO, S.H. selaku PPHP tanpa melakukan pemeriksaan/pengujian sebagaimana mestinya, ternyata hanya menandatanyani dokumen-dokumen dihadapan Terdakwa I yang secara keseluruhan dokumen-dokumen tersebut sudah disiapkan oleh Terdakwa II.<br /><br />Adapun mengenai dokumen dimaksud pada pokoknya menerangkan, bahwa dokumen administratif dalam proses pekerjaan pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA sejak perencanaan sampai dengan serah terima pekerjaan telah dicukupi dan memberikan rekomendasi kepada Pengguna Anggaran untuk melanjutkan ke proses berikutnya.<br /><br />Hal ini sebagaimana tertuang dalam Berita Hasil Pemeriksaan Administratif Nomor: 027/611/423.118/2019 tertanggal 8 April 2019 (untuk pekerjaan pembuatan aplikasi SITURA) dan Berita Hasil Pemeriksaan Administratif Nomor: 027/797/423.118/2019 tanggal 7 Mei 2019 (untuk pekerjaan pembuatan aplikasi SIPANDA)<br /><br />Setelah mencrima surat pengajuan permohonan pembayaran dari PT. PROGRAM INDO UTAMA dan CV. TIGA KARYA ABADI (masing-masing selaku Penyedia yang dipinjam/disewa bendera perusahaannya), Terdakwa I selaku PA tetap menindaklanjuti ke proses pembayaran dengan diajukannya Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang/Jasa oleh Saksi GAGUK EKO PRATIKTO selaku Bendahara Pengeluaran yang diketahui oleh Saksi TATA RINI WULANDARI, S.Kom selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang kemudian Terdakwa I selaku PA memberikan perintah untuk membayar dengan menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPMLS) Nomor: 00050/SPM-LS/2.10.01.01/2019 tanggal 18 April 2019 untuk pembayaran pengadaan/pcmbuatan aplikasi SITURA, dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 00062/SPM-LS/2.10.01.01/2019 tanggal 13 Mei 2019 untuk pembayaran pengadaan/pembuatan aplikasi SIPANDA<br /><br />Penerbitan SPM-LS terscbut mengakibatkan adanya pengeluaran anggaran belanja atas pengadaan pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA yang pada akhirnya dibayarkan kepada PT. PROGRAM INDO UTAMA dan CV. TIGA KARYA ABADI berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Pasuruan<br /><br />Bahwa uang pembayaran atas pekerjaan pengadaan/pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA pada Diskominfotik Kota Pasuruan masing-masing senilai Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) setelah dipotong pajak telah masuk ke rekening masing-masing perusahaan yang ditunjuk sebagai Penyedia, yaitu PT. PROGRAM INDO UTAMA Nomor rekening : 0678529567 pada Bank Nasional Indonesia (BNI) Cabang Pasuruaun dan CV. TIGA KARYA ABADI Nomor rekening 1440017143907 Pada Bank Jatim Cabang Malang.<br /><br />Atas pembayaran tersebut, Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom langsung menghubungi Saksi DEWI KUSWORINI selaku Dircktur PT. PROGRAM INDO UTAMA lalu memberitahukan bahwa uang penairan atas pekerjaanpengadaan/pembuatan aplikasi SITURA sudah masuk ke rekening perusahaan, dan Saksi DEWI KUSWORINI diminta untuk menyerahkan kembali uang tersebut kepada Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom setelah dipotong biaya atau fee atas peminjaman bendera perusahaan<br /><br />Atas permintaan tersebut, kemudian Saksi DEWI KUSWORINI langsung menyerahkan uang sejumlah Rp50.818.183 (lima puluh juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) kepada Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom di kantor Diskominfotik Kota Pasuruan dari nilai SPK sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) setelah dipotong pajak (PPh/PPn) sebesar Rp8.181.817 (delapan juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) dan biaya/fee atas peminjaman bendera perusahaan sebesar Rp21.818.183 (dua puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh tiga rupiah)<br /><br />Sehubungan telah dibayarkannya pembuatan aplikasi SIPANDA kepada CV. TIGA KARYA ABADI, selanjutnya Terdakwa II menghubungi Saksi EKO SUWARNO selaku Direktur CV. TIGA KARYA ABADI untuk memberitahukan bahwa uang pencairan atas pekerjaan pengadaan/pembuatan aplikasi SIPANDA sudah masuk ke rekening perusahaan, dan Saksi EKO SUWARNO diminta untuk menyerahkan kembali uang tersebut kepadaTerdakwa II setelah dipotong biaya atau /fee atas peminjaman bendera perusahaan<br /><br />Atas permintaan tersebut, Saksi EKO SUWARNO melalui stafnya langsung mengirim kembali uang sejumlah Rp63.477.000 (enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) melalui pengiriman transfer ke rekening Terdakwa II Nomor : 144-00-16773365 pada Bank Mandiri Cabang Pasuruan dari nilai SPK sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) setelah dipotong pajak (PPh PPn) sebesar Rp8.181.818 (delapan juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan betas rupiah), dan biaya/fce atas peminjaman bendera perusahaan sebesar Rp3.341.185 (tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu seratus delapan puluh tiga rupiah)<br /><br />Setelah menerima uang sebesar Rp63.477.000 (enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari Saksi EKO SUWARNO, kemudian Terdakwa II langsung melaporkan kepada Terdakwa I bahwa uangnya sudah ada, lalu Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II agar menyerahkan uang tersebut kepada Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom dan diketahui oleh Saksi TATA RINI WULANDARI. S.Kom<br /><br />Jumlah keseluruhan uang yang berada dalam penguasaan Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom yang diperoleh dari hasil pengembalian PT. PROGRAM INDO UTAMA dan CV. TIGA KARYA ABADI atas pengadaan/pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA adalah sebesar Rp108.136.366 (seratus delapan juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah)<br /><br />Dan atas perintah Terdakwa I, uang tersebut disimpan di dalam laci meja kerja saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom yang disertai dengan kata-kata,”Simpan dulu kalau ada pemeriksaan BPK baru dikembalikan"<br /><br />Setelah Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom. berkoordinasi dengan Saksi TATA RINI WULANDARI yang kemudian diketahui oleh Terdakwa I, uang sebesar Rp108.136.366 (seratus delapan juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) yang berada dalam penguasaan Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom telah dipergunakan untuk diberikan kepada para THL yang sudah membuat aplikasi SITURA dan SIPANDA sebesar Rp25.500.000 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)<br /><br />Kemudian telah dikeluarkan untuk membayar makan, minum, dan lembur sebesar Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) serta telah dibayarkan untuk uang Tunjangan Hari Raya kepada para THL sebesar Rp13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga sisa uang adalah Rp108.136.366 - Rp40.800.000 = Rp67.336.366 (enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah)<br /><br />Bahwa sisa uang yang berada dalam penguasaan Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom sebesar Rp67.336.366 (enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) telah dilaporkan kepada Saksi TATA RINI WULANDARI, S.Kom dan Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I memerintahkan agar uang tersebut disimpan oleh Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom hingga pada akhirnya uang tersebut berada dalam penguasaan Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom selama 1 (satu) tahun<br /><br />Bahwa Terdakwa I selaku PA dan Terdakwa II selaku PPK seharusnya tidak melakukan kerjasama dengan masing-masing penyedia yang berakibat terjadinya pemufakatan pinjam/sewa bendera perusahaan dalam proses pembuatan 2 (dua) sistem aplikasi OPD pada Diskominfotik Kota Pasuruan T.A. 2019, karena seluruh tugas-tupas pekerjaaan dalam pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA seharusnya menjadi tugas dan tanggungjawab masing-masing Penyedia sesuai dengan kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK)<br /><br />Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Huruf g Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa ;  semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika "menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi”,<br /><br />Guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan/pembuatan 2 (dua) sistem aplikasi OPD pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019, Terdakwa I selaku PA dan Terdakwa II selaku PPK seharusnya masing-masing bekerja secara profesional dan mandiri untuk tidak melaksanakan proses pengadaan dengan cara pinjam/sewa bendera perusahaan dari rekanan Penyedia.<br /><br />Disamping itu, Terdakwa I dan Terdakwa Il seharusnya tidak melakukan serah terima hasil pekerjaan dalam pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA, karena baik Terdakwa I maupun Terdakwa II masing-masing mengetahui bahwa pekerjaan tersebut dilakukan dengan cara pinjam/sewa bendera perusahaan dari Penyedia dan dikerjakan oleh para THL dalam pembuatannya<br /><br />Hal ini bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (1) Huruf b Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa ; semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika : bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan Baraang/Jasa<br /><br />Bahwa Terdakwa I selaku PA seharusnya tidak menindaklanjuti proses pengadaan pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA ke tahap pengajuan pembayaran yang telah mengakibatkan adanya pengeluaran anggaran belanja/pembayaran atas pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA kepada masing-masing Penyedia yang hanya dipinjam/disewa bendera perusahaannya<br /><br />Hal ini bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (1) Huruf f Perpres No. 16 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa ; semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika: "menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara”.<br /><br />Bahwa Terdakwa I selaku PA dan Terdakwa II selaku PPK seharusnya tidak memberikan biaya/fee kepada masing-masing Penyedia yang telah dipinjam/disewa bendera perusahaannya dalam pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD, dan tidak menerima pembayaran balik (kick back) dari masing-masing Penyedia yang secara keseluruhan uang tersebut diperoleh dari hasil pencairan atas pengadaan/pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD<br /><br />Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Huruf h Perpres No. 16 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa ; semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika: "tidak menerima, tidak menawarkan, atau fidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa”.<br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam pengadaan/pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019 sebagaimana tersebut di atas bertentangan pula dengan Pasal 4 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor<br /><br />13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, yang menyebutkan :  <br /><br />Ayat (1) : “Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”.<br /><br />Ayat (2) : "secara tertib sebagaimana dimaksud pada Ayat (I) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”.<br /><br />Ayat (3)  "taat pada peraturan perundang-undangan Sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan”.<br /><br />Sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengadaan 5 (Lima) Aplikasi Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Komunikast, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Nomor : R.700/423.300/LHP.INV/2021 tanggal 08 Januari 2021 dari Inspektorat Kota Pasuruan, perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II diatas telah mengakibatkan kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp108.136.366 (seratus delapan juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.<br /><br />Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1), (atau Pasa 12 huruf i) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor PH Terdakwa : Pengembalian Kerugian Negara Juni 2020, Penyidikan November 2020

#Sidang lanjutan Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi di Dinas Komunikasi Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan yang meru...

»

Diduga Korupsi APBDes Rp514 Juta, Kades Di Kabupaten Sidoarjo Diadili

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Ketua Majelis Hakim Tanyakan Nama JPU dalam surat dakwaan yang tidak ikut dalam persidangan”   <br /></span></span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNkuY9EBvPGe3rIUVUNpLRWoZ6dUE-4BU34BQ-2TQt5-Fi39d4HkYb39KEfv-9vnrKUcaT74GyABfo1eKbU_qGJ8YLsbnIbSx3aKwECPBMQK9J6UPL5_ocVM-mZfg2Kdo7wIODkjhxod0/s1334/IMG20210225110247.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNkuY9EBvPGe3rIUVUNpLRWoZ6dUE-4BU34BQ-2TQt5-Fi39d4HkYb39KEfv-9vnrKUcaT74GyABfo1eKbU_qGJ8YLsbnIbSx3aKwECPBMQK9J6UPL5_ocVM-mZfg2Kdo7wIODkjhxod0/w640-h288/IMG20210225110247.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b><br />Satu tahun setelah Bupati Sidoarjo Saiful Ilah diadili dan di Vonis pidana penjara karena terbukti melakukan Korupsi Suap, kini giliran Kepala Desa, Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo yakni Bambang Sugeng yang diadili karena diduga melakukan Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp541.912.794 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Sidoarjo <br /><br />Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, JPU Wahyu dan Wido dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sidoarjo menyeret Bambang Sugeng ke Pengadilan Tipikor pada Pengadian Negeri (PN) Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo untuk diadili dihadapan Majelis Hakim<br /><br />Kamin, 25 Pebruari 2021, JPU Wahyu dan Wido membacakan surat dakwaannya terhadap Bambang Sugeng selaku Kepala Desa, Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya melalui sidang Vidio Conference (Vidcon) dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Marper Pandeangan, SH., MH dengan dibantu Dua Hakim anggota (Ad Hock) yaitu John Desta, SH., MH dan M. Mahin, SH, MH serta Panitra Pengganti (PP) Yanid Indra Hardjono, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum terdakwa yakni Agus, sementara terdakwa mengikuti persidangan melalui Vidcon di Rutan Kejaksaan karena kondisi Pandemi Covid19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam persidangan, ada yang menarik. Karena Ketua Majelis Hakim mempertanyakan Jaksa Penuntut Umum yang hanya 1 (satu) tercantum dalam surat dakwaan yaitu Lingga Nuarie, SH., MH yang juga Kasi Pidsus (Kepala Seksi Pidana Khusus) Kejaksaan Negeri Kabupaten Sidoarjo, namun yang hadir ada Dua dan tidak tercantum dalam surat dakwaan yakni Wahyu dan Wido<br /><br />“Mana nih Jaksa yang dalam surat dakaan ini, nggak ada?,” tanya Ketua Majelsi Hakim Dede Suryaman, SH., MH<br /><br />Apa yang ditanyakan Ketua Majelis Hakim, bukan kali pertama terjadi. Dari pengamatan wartan dalam beberapa sidang perkara Korupsi sejak tahun 2011, tak sedikit hal itu terjadi. JPU yang tercantum dalam surat dakwaan tak pernah hadir dalam persidangan bahkan hingga Vonis. Mungkin hal ini adalah biasa. Berbeda dengan JPU KPK, dimana yang tercantuk dalam surat dakwaan itulah yang hadir dalam persidangan. <br /><br />Dalam surat dakwaannya JPU mengatakan, bahwa pada tahun 2018, pendapatan Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebelum Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) sebesar Rp1.548.994.849,85 (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah koma delapan puluh lima sen), kemudian setelah dilakukan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) menjadi Rp1.612.981.577,63 (satu milyar enam ratus dua belas juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma enam puluh tiga sen).</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhANSVh0kBxP4FTabJE2B5Zt33lTb04550KOj7yzppMMg973ugnGrqPmOr0NWhCuiqT0rnbYw8WyO_dsLpYXjZ6QEHsWlwD94uthfRRrfiFxs4WqDd6gs9aQN7NTFRtBPk6ZmQY46t0amA/s1334/IMG20210225105940.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhANSVh0kBxP4FTabJE2B5Zt33lTb04550KOj7yzppMMg973ugnGrqPmOr0NWhCuiqT0rnbYw8WyO_dsLpYXjZ6QEHsWlwD94uthfRRrfiFxs4WqDd6gs9aQN7NTFRtBPk6ZmQY46t0amA/w640-h288/IMG20210225105940.jpg" width="640" /></a></div>Sedangkan Pendapatan Desa Kemantren Tahun 2019 sesuai dengan APBDes sebelum Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) sebesar Rp1.700.846.944,50 (satu milyar tujuh ratus juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah koma lima puluh sen). Kemudian setelah dilakukan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) berubah menjadi Rp1.942.719.276,50 (satu milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah koma lima puluh sen).<br /><br />Selanjutnya terdakwa Bambang Sugeng bersama dengan saksi Andri Yani, SE mencairkan dana Pemerintah Desa Kemantren dari Rekening Pemerintah Desa Kemantren berupa Rekening Giro No. 073100778 di Bank Jatim Cabang Sidoarjo, Cabang Pembantu Tulangan, secara bertahap sejak Tanggal 08 bulan Juni Tahun 2018 sampai dengan Tanggal 12 Desember 2018 sebesar Rp1.339.260.750 (satu milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) <br /><br />Setelah dana dikuasai oleh terdakwa Bambang Sugeng, seharusnya dipergunakan untuk kegiatan yang ada didalam APBDes Tahun 2018, namun kenyataannya hanya sebahagian yang dipergunakan, meskipun seluruh dananya telah dicairkan dan dikuasai oleh terdakwa Bambang Sugeng<br /><br />“Setelah ada Pemeriksaan dari Inspektorat, terdakwa Bambang Sugeng mengembalikan uang sebesar Rp206.457.346 (dua ratus enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) ke Rekening Bank pada Tanggal 12 Juni 2019,” kata JPU<br /><br />JPU menungkapkan, pada bulan Februari Maret 2020, Inspektorat melakukan pemantauan, ternyata diketahui ada kegiatan Tahun 2018 yang belum dilaksanakan namun uangnya telah dicairkan dan dikuasai terdakwa Bambang Sugeng, yaitu : 1. Kegiatan pembangunan Plengsengan Batas jalan Kedung Jalin Rp50.236.000, 2. Pendirian BUMDES Rp8.718.200. Jumlah Rp58.954.200 (lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah)<br /><br />Berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Sidoarjo terhadap keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kemantren Tahun 2018 dan Tahun 2019, telah ada secara nyata kerugian Keuangan Negara Cg. Pemerintah Desa Kemantren sebesar Rp541.912.794 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).<br /><br />Akibat dari perbuatan terdakwa Bambang Sugeng, lanjut JPU, telah merugikan Keuangan Negara Cg. Pemerintah Desa Kemantren sebesar Rp541.912.794 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) dan telah memperkaya diri sendiri Terdakwa BAMBANG SUGENG sebesar Rp541.912.794 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah). <br /><br />“Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1), (atau pasal 3) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ucap JPU diakhir membacakan surat dakwaannya.<br /><br />Atas surat dakwaan JPU, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan. Sehingga Ketua Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk menghadirkan saksi-saksi dan barang bukti.</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRDAox3jF1-qlaZXO3LUkpC8WWxR52JYRGa-o5jzOO8WsewaH687ezX60ez5FS_DPDTJbqXvZOPaiZxqFwzwzfsJPIKFvzJknLPX0PjXRh74GN07r-c8zjXXpaJcLc4i6u8P9uVpPzgos/s1334/IMG20210225110058.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRDAox3jF1-qlaZXO3LUkpC8WWxR52JYRGa-o5jzOO8WsewaH687ezX60ez5FS_DPDTJbqXvZOPaiZxqFwzwzfsJPIKFvzJknLPX0PjXRh74GN07r-c8zjXXpaJcLc4i6u8P9uVpPzgos/w640-h288/IMG20210225110058.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut dalam surat dakwaan JPU dijelaskan. Bahwa Terdakwa BAMBANG SUGENG yang menjabat sebagai Kepala Desa Kemantren Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo pada hari Jum'at Tanggal 08 Bulan Juni Tahun 2018 sampai hari Jum'at Tanggal 19 Bulan Juli Tahun 2019 atau setidak tidaknya dalam Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 bertempat di Kantor Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo <br /><br />Atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi <br /><br />Yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara cg. Pemerintah Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 541.912.794 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara ;<br /><br />Bahwa Terdakwa BAMBANG SUGENG yang menjabat selaku Kepala Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188 / 816 / 404.1.32 / 2013 Tanggal 12 Agustus 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Kemantrenn Kecamatan Tulangann Kabupaten Sidoarjo.  Sebelumnya, Terdakwa BAMBANG SUGENG juga penah menjabat sebagai Kepala Desa Kemantren sejak Tahun 2007 - Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo. <br /><br />Bahwa Terdakwa BAMBANG SUGENG selaku Kepala Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut : 1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang : <br /><br />a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa. c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, d. Menetapkan Peraturan Desa, e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa: f. Membina kehidupan masyarakat Desa, g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa, h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar besarnya kemakmuran desa: i. Mengembangkan sumber pendapatan desa: j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa: k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa, l. Memmanfaatkan teknologi tepat guna: m. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif, n. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, <br /><br />Bahwa Pendapatan Desa Kemantren Tahun 2018 sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebelum Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) sebesar Rp1.548.994.849,85 (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah koma delapan puluh lima sen), kemudian setelah dilakukan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) menjadi Rp1.612.981.577,63 (satu milyar enam ratus dua belas juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma enam puluh tiga sen). <br /><br />Sedangkan Pendapatan Desa Kemantren Tahun 2019 sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebelum Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) sebesar Rp1.700.846.944,50 (satu milyar tujuh ratus juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah koma lima puluh sen). Kemudian setelah dilakukan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) berubah menjadi Rp1.942.719.276,50 (satu milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah koma lima puluh sen).<br /></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBSnqyz-FhyphenhyphenoMahont1OlY-wd4A1nGsQc2C-Lxu38fzA3ZFgH0P4P19JWt4XY0br1KscLqx5WOzCwySRH6Me6dKRIRtblaPlYgWKSq2p62bAZHf0Wk4YRERPxTEeuVlOQm3RmvmFHPNfs/s1334/IMG20210225110247.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBSnqyz-FhyphenhyphenoMahont1OlY-wd4A1nGsQc2C-Lxu38fzA3ZFgH0P4P19JWt4XY0br1KscLqx5WOzCwySRH6Me6dKRIRtblaPlYgWKSq2p62bAZHf0Wk4YRERPxTEeuVlOQm3RmvmFHPNfs/w640-h288/IMG20210225110247.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa Pemerintah Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, memiliki Rekening Giro No. 073100778 di Cabang Pembantu Tulangan Bank Jatim Cabang Sidoarjo yang di pergunakan untuk menampung dan menyimpan Pendapatan Desa Kemantren baik yang berasal dari Pendapatan Asli Desa maupun berasal dari Dana Transfer Pemerintah Kabupaten Sidoarjo termasuk dari Pemerintah Pusat, dan sejak Tanggal 26 Juni 2019 dipindahkan ke BPR Delta Artha Sidoarjo dengan jenis Rekening Tabungan TAMMARA, atas nama RKD (Rekening Kas Desa) Kemantren Tulangan Nomor Rekening 1041 000 1406. <br /><br />Untuk dapat mencairkan dana dari Rekening Bank Jatim Cabang Pembantu Tulangan, Cabang Sidoarjo maupun yang ada di BPR Delta Artha Sidoarjo, harus memerlukan tanda tangan Terdakwa BAMBANG SUGENG selaku Kepala Desa dan tanda tangan Saksi ANDRI YANI, SE selaku Bendahara Desa yang menjabat sejak bulan Mei 2017 s/d April 2020. <br /><br />Selanjutnya Terdakwa BAMBANG SUGENG bersama dengan Saksi ANDRI YANI, SE telah mencairkan dana Pemerintah Desa Kemantren dari Rekening Pemerintah Desa Kemantren berupa Rekening Giro No. 073100778 Cabang Pembantu Tulangan Bank Jatim Cabang Sidoarjo, secara bertahap sejak Tanggal 08 bulan Juni Tahun 2018 sampai dengan Tanggal 12 Desember 2018 yang jumlah seluruhnya sebesar Rp1.339.260.750 (satu milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) <br /><br />Dana sebesar Rp1.339.260.750 dicairkan sebanyak 8 (delapan) kali penarikan dengan perincian sebagai berikut : 1. Tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp. 200.080.500,; 2. Tanggal 26 Juni 2018 sebesar Rp. 349.167.500,; 3. Tanggal 28 Juni 2018 sebesar Rp. 84.500.000,; 4. Tanggal 25 Juli 2018 sebesar Rp. 26.357.550,; 5. Tanggal 19 September 2018 sebesar Rp. 96.459.500,; 6. Tanggal 18 Oktober 2018 sebesar Rp. 101.940.000,; 7. Tanggal 26 Nopember 2018 sebesar Rp. 305.755.700 dan 8. Tanggal 12 Desember2018 sebesar Rp. 175.000.000<br /><br />Bahwa secara melawan hukum terhadap dana dana yang telah dicairkan tersebut oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG tidak dikelola oleh Bendahara Desa, justru kenyataannya setelah dana dicairkan dari Cabang Pembantu Tulangan Bank Jatim Cabang Sidoarjo uangnya langsung diminta dan dikuasai serta dibawa oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG selaku Kepala Desa. <br /><br />Setelah dana dikuasai oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG yang seharusnya dipergunakan untuk kegiatan yang ada didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2018 beserta Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Tahun 2018, namun tidak seluruh kegiatan yang ada didalam APBDEs maupun PAK Tahun 2018 dilaksanakan seluruhnya meskipun seluruh dananya telah dicairkan dan dikuasai oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG. <br /><br />Beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan akan tetapi uangnya sudah dicairkan dan dikelola sendiri oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG adalah sebagai berikut : 1. Pembayaran honoraium Kader Desa sebesar Rp870.000, 2. Beberapa kegiatan belum terlaksana Rp147.562.346, 3. Rehab Ruang Pelayanan Rp56.875.000, 4. Honor Pejabat Pengelolah Kegiatan Rp1.150.000. Jumlah Rp206.457.346 (Dua ratus enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah). <br /><br />Seluruh uangnya dikuasai dan dibawa oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG, dan setelah ada Pemeriksaan dari Inspektorat, dikembalikan pada Tanggal 12 Juni 2019 ke Rekening Bank Jatim sebesar Rp206.457.346 (dua ratus enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah)<br /><br />Kemudian pada bulan Februari Maret 2020, Inspektorat melakukan pemantauan, ternyata diketahui ada kegiatan Tahun 2018 yang belum dilaksanakan namun uangnya telah dicairkan dan dikuasai Terdakwa BAMBANG SUGENG, yaitu : 1. Kegiatan pembangunan Plengsengan Batas jalan Kedung Jalin Rp50.236.000, 2. Pendirian BUMDES Rp8.718.200. Jumlah Rp58.954.200 (lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah).<br /><br />Selanjutnya untuk Tahun Anggaran 2019, Terdakwa BAMBANG SUGENG bersama dengan Saksi ANDRI YANI, SE telah mencairkan dana Pemerintah Desa Kemantren dari Rekening Pemerintah Desa Kemantren berupa Rekening Giro No. 073100778 Cabang Pembantu Tulangan Bank Jatim Cabang Sidoarjo dan di BPR Delta Artha Sidoarjo dengan jenis Rekening Tabungan TAMMARA Nomor Rekening 1041 000 1406 atas nama RKD (Rekening Kas Desa), secara bertahap sejak Tanggal 04 April 2019 sampai dengan Tanggal 19 Juli 2019 sebesar yang jumlah seluruhnya <br /><br />Dana sebesar Rp902.682.047 (sembilan ratus dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu empat puluh tujuh rupiah) dicairkan sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian sebagai berikut : 1. Pencairan Di Bank Jatim Tanggal 04 April 2019 sebesar Rp192.000.000, 2. Tanggal 02 Mei 2019 sebesar Rp64.450.000, 3. Tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 100.040.000, 4. Tanggal 12 Juni 2019 sebesar Rp. 239.173.297, 5. Tanggal 17 Juni 2019 sebesar Rp. 206.172.000. Jumlah Rp. 801.835.297, dan 6. Pencairan di BPR Delta Artha Tanggal 19 Juli 2019 sebesar Rp. 100.846.750. Jumlah seluruhnya Rp. 902.682.047 (Sembilan ratus dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu empat puluh tujuh rupiah). <br /><br />Bahwa secara melawan hukum terhadap uang yang telah dicairkan tersebut oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG, tidak dikelolah oleh Bendahara Desa, justru kenyataannya setelah dana dicairkan dari Cabang Pembantu Tulangan Bank Jatim Cabang Sidoarjo dan di BPR Delta Artha Sidoarjo dengan jenis Rekening Tabungan TAMMARA Nomor Rekening 1041 000 1406 atas nama RKD (Rekening Kas Desa) uangnya langsung diminta dan dikuasai serta dibawa oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG selaku Kepala Desa. <br /><br />Setelah dana dikuasai oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG, seharusnya dipergunakan untuk kegiatan yang ada didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 beserta Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Tahun 2019, namun tidak seluruh kegiatan yang ada didalam APBDEs maupun PAK Tahun 2019 dilaksanakan meskipun seluruh dananya telah dicairkan dan dikuasai oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG.<br /><br />Beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan meskipun uangnya sudah dicairkan oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG adalah sebagai berikut : <br /></div><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWXjEsSt9BR9iCIiUW8NnYAV_ygSpDyq-DwCiLZT_9oUh0AsAlERFTHEKCMBris-sazZkBCpD7oc5SQEy3CACqvTYA_jccE8k-o9Isp3xbvzMtBrlUgmSMv5Nw6TIpa1eQh6q0zE1-6dE/s903/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="727" data-original-width="903" height="516" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWXjEsSt9BR9iCIiUW8NnYAV_ygSpDyq-DwCiLZT_9oUh0AsAlERFTHEKCMBris-sazZkBCpD7oc5SQEy3CACqvTYA_jccE8k-o9Isp3xbvzMtBrlUgmSMv5Nw6TIpa1eQh6q0zE1-6dE/w640-h516/1.jpg" width="640" /></a><br />Bahwa dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain dana yang dicairkan Tahun 2018 dan Tahun 2019 yang tidak direalisasikan sejumlah Rp58.954.200 dan Rp482.958.594  seluruhnya Rp541.912.794 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) yang seharusnya untuk melaksanakan kegiatan kegiatan tersebut diatas yang uangnya telah dicairkan dan dikuasai oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG, justru uangnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa BAMBANG SUGENG, dan tidak dapat dipertanggung jawabkan. <br /><br />Bahwa berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Sidoarjo terhadap keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kemantren Tahun 2018 dan Tahun 2019, telah ada secara nyata kerugian Keuangan Negara Cg. Pemerintah Desa Kemantren sebesar Rp541.912.794 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).</div><div style="text-align: justify;"><br />Akibat dari perbuatan Terdakwa BAMBANG SUGENG telah merugikan Keuangan Negara Cg. Pemerintah Desa Kemantren sebesar Rp541.912.794 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) dan telah memperkaya diri sendiri Terdakwa BAMBANG SUGENG sebesar Rp541.912.794 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah). <br /><br />Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1), (atau pasal 3) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jnt)</div></div>

News Tipikor Diduga Korupsi APBDes Rp514 Juta, Kades Di Kabupaten Sidoarjo Diadili

“Ketua Majelis Hakim Tanyakan Nama JPU dalam surat dakwaan yang tidak ikut dalam persidangan”     BERITA KORUPSI .CO – Satu tahun setelah Bu...

»

Hadir Sebagai Ahli Di Sidang Korupsi, Wakil Ketua LPSK : “Belum Ada Aturan Pembatalan JC”

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">Pakar Hukum Pidana, Dr. M. Sholehuddin, SH., MH : Pemberian JC Khususnya terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi hanya hal-hal yang meringankan pemidanaan saja tetapi itu akan menjadi kewenangan Hakim   </span></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1bXUOQPhH7cB4Zc5IsiD25YkLafkVB9RwagL861lU2DkMcGZoT4B16yZlW9qhySgWByZ5hAn70ozCO9Bx3VMzC9-L4a43nfu6SiuPY3ynaAn9h94J1kJhbw5nw6ZEVkz39O2YCuZZ5g0/s961/4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="512" data-original-width="961" height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1bXUOQPhH7cB4Zc5IsiD25YkLafkVB9RwagL861lU2DkMcGZoT4B16yZlW9qhySgWByZ5hAn70ozCO9Bx3VMzC9-L4a43nfu6SiuPY3ynaAn9h94J1kJhbw5nw6ZEVkz39O2YCuZZ5g0/w640-h340/4.jpg" width="640" /></a></div> </div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO  -</b></span><br />Pemberian JC (Justice Collaborator) oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kepada saksi mapun korban dalam suatu perkara tertentu, diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014 atas Perubahan UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) RI Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 10 Agustus 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (whistle blower) dan Saksi Pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu<br /><br />Dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011angka 9 huruf a berbunyi : Yang bersangkutan merupakan salah satu pelau tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan<br /><br />Dan menurut pakar hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya, Dr. M. Sholehuddin, SH, MH kepada beritakorupsi.co saat dihubungi melalui telepon selulernya mengatakan, bahwa pemberian JC kepada terdakwa Tindak Pidana Korupsi adalah untuk memberikan hukuman ringan, namun yang berwenang untuk mengabulkannya adalah Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan<br /><br />“JC itu kan hanya untuk keringanan hukuman saja tetapi yang berwenang untuk mengabulkannya adalah Hakim sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan,” kata Dr. M. Sholehuddin, SH, MH, Selasa, 23 Pebruari 2021<br /><br />Anehnya, dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 atas Perubahan UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban maupun SEMA Nomor 4 Tahun 2011, tidak diatur mengenai pembatalan atau pencabutan JC terhadap terdakwa yang dianggap sebagai salah satu pelaku utama Khususnya dalam perkara Tindak Pidana Korupsi<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWUHRlDRgIimRCmsUKfn3BQG3m6zuoZK7SQhBarMI5faetX-b2xsc0WLscMi3WVcva7xV_oZhDIfbJzH4XVROD_w1WE7la98q9G7vg6z8HUE4rorHPlI24TzAx1F0R_fQmEwVflQmvyo0/s1010/5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="525" data-original-width="1010" height="332" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWUHRlDRgIimRCmsUKfn3BQG3m6zuoZK7SQhBarMI5faetX-b2xsc0WLscMi3WVcva7xV_oZhDIfbJzH4XVROD_w1WE7la98q9G7vg6z8HUE4rorHPlI24TzAx1F0R_fQmEwVflQmvyo0/w640-h332/5.jpg" width="640" /></a></div>Sehingga timbul pertanyaan. Apakah seorang terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang termasuk sebagai pelaku utama, layak atau pantas memperoleh JC, sementara pembatalan atau pencabutan JC tersebut  tidak diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 atas Perubahan UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Korban maupun SEMA Nomor 4 Tahun 2011?<br /><br />Terkait pembatalan atau pencabutan JC terhadap terdakwa dalam perkara Korupsi yang dianggap sebagai pelaku utama, hingga saat ini belum ada aturannya. Hal inipun disampaikan oleh Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Susilaningtias, SH., MH menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim dalam sidang Perkara Korupsi Gratifikasi Penerimaan Hadiah berupa uang sebesar Rp4.875.000.000 (epat miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tahun 2011 samapi dengan tahun 2018 dengan terdakwa Eryk Armando Talla, seorang Pengusaha di Kabupaten Malang bersama Rendra Kresna (juga terdakwa dalam perkara terpisah) selaku Bupati Malang periode 2010 - 2015 dan periode 2016 – 2021, yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Selasa, 23 Februari 2021<br /><br />Dalam perkara ini, terdakwa Eryk Armado Talla memperoleh JC (Justice Collaborator) dari LPSK. Sehingga Eryk Armado Talla mendapat perlindungan dari LPSK dan pengawalan super ketat dari sejumlah petugas Brimob lengkap dengan senjata laras panjang berjaga di pintu masuk ruang sidang saat Eryk Armando Talla dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa/terpidana Ali Murtopo pada Kamis, 17 Januari 2019 lalu.<br /><br />Kehadiran Wakil Ketua LPSK Susilaningtias, SH., MH dalam persidangan bahkan untuk yang pertama kalinya sejak berdirinya Pengadian Tipikor di Jawa Timur di bahwa Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Surabaya pada tanggal 17 Desember 2010 lalu,  adalah sebagai Ahli yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum terdakwa Eryk Armando Talla, yakni Iki Dulagin dan Meka Dedendra, sementara terdakwa Rendra Kresna tidak menghadirkan satupun saksi.<br /><br />Persidangan yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya (Selasa, 23 Pebruari 2021) melalui Vidio Conference (Vidcon) dalam kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) adalah agenda mendengarkan keterangan Ahli dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Dr. Johanis Hehamony, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota yaitu I Ketut Suarta, SH., MH,  dan Hakim Ad Hock Emma Elliani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Wahyu Wibawa, SH yang dihadiri Tim JPU KPK Arif Suhermanto dan Joko Hermawan. Sementara terdakwa Eryk Armando Talla mengkitu persidangan melalui Vidcon di rutan KPK, sedangkan terdakwa Rendra Kresna mengkuti persidangan melalui Vidcon di Lapas Porong, karena terdakwa Rendra Kresna sedang menjalani hukuman sebagai terpidana Korupsi Suap<br /><br />Kepada Majelis Hakim, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Susilaningtias, SH., MH ini menjelaskan, bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi terdakwa adalah membuat surat pernyataan kesanggupannya untuk mengembalikan uang yang diperoleh dari Tindak Perkara Korupsi, maka LPSK dapat merekomondasian kepada Penuntut Umum untuk dimuat agar mendapatkan hukuman ringan. Selain kepada Penuntut Umum, LPSK juga akan merekomondasikan kepada Kementerian Hukum agar terdakwa mendapat hak seperti remisi dan pembebasan bersyarat (BP)<br /><br />“Membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan uang. LPSK dapat merekomondasian kepada Penuntut Umum untuk dimuat agar mendapatkan hukuman ringan. LPSK juga akan merekomondasikan kepada Kementerian Hukum agar yang berangkutan mendapat hak seperti remisi dan pembebasan bersyarat (BP),” kata Susilaningtias, SH., MH kepada Majelis Hakim menjawab pertanyaan JPU KPK<br /><br />“Apakah sudah mengirimkan kepada Penuntut Umum?” tanya JPU KPK Arif Suhermanto. Dan dijawab oleh ahli, “sudah seminggu yang lalu”<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgk8B8wdrm5QfHFWGYmX0fqHLTtgv3TechfYnAMtW6O72PRNOa3DiDUfve2zgROEw7y26oOFPhIy4RNOBckE83j3S3UBxqL4MqlmDx7brGVA1hJpWtBL4nPTs1W9HRZ6d-7AlNQNx980Fs/s640/IMG20190117105937+Kamis%252C+17+Januari+2019.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgk8B8wdrm5QfHFWGYmX0fqHLTtgv3TechfYnAMtW6O72PRNOa3DiDUfve2zgROEw7y26oOFPhIy4RNOBckE83j3S3UBxqL4MqlmDx7brGVA1hJpWtBL4nPTs1W9HRZ6d-7AlNQNx980Fs/w640-h360/IMG20190117105937+Kamis%252C+17+Januari+2019.jpg" width="640" /></a></div>Kemudian JPU KPK Joko Hermawan juga bertanya kepada ahli terkait surat pernyataan kesanggupan mengembalikan uang oleh terdakwa. “Apakah hanya surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan uang atau ada suatu fakta kenyataan. Dan bagaimana bila yang bersangkutan tidak membayar”. <br /><br />Menjawab pertanyaan dari JPU KPK Joko Hermawan, ahli Susilaningtias, SH., MH menjelaskan hanya sebatas surat pernyataan. Dan kalau tidak ada pengembalian, maka LPSK akan mencabut perlidungan dan bisa untuk tidak memberikaan rekomondasik mendapatkan haknya.<br /><br />“Hanya surat pernyataan. LPSK dapat mencabut perlingannya. Karena sampai saat ini belum ada aturan untu itu. tapi kita bisa untuk tidak memberikan rekomondasi <br /><br />Aneh bukan ?. Hanya dengan surat pernyataan kesanggupan mengembalikan uang Korupsi, kemudian terdakwa atas rekomondasi dari LPSK kepada Penuntut Umum berdasarkan UU PSK (Perlindungan Saksi dan Korban), dituntut dan divonis ringan oleh Majelis Hakim. <br /><br />Sementara uang yang dinikmati oleh terdakwa dari hasil Korupsi belum juga dikembalikan atau bahkan terdakwa tidak memiliki harta senilai uang Korupsi yang dinikmati oleh terdakwa. LPSK hanya mencabut perlindungannya. Tetapi harapan dan keinginan terdakwa untuk memperoleh hukuman ringan sudah tercapai. Apakah ini termasuk keadilan dimata masyarakat dalam penegakan hukum kasus Perkara Tindak Pidana Korupsi ?<br /><br />Atau bisa jadi, pelaku-pelaku utama dalam kasus perkara Tindak Pidana Korupsi akan berbondong-bondong mengajukan sebagai JC ke LPSK dengan berterus terang atas kasus yang menjeratnya serta membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan uang hasil Korupsi dengan tujuan untuk mendapakan hukuman ringan. Inikah keadilan dimata masyarakat dalam penegakan hukum kasus Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dianggap sebagai salah satu kejahatan yang luar biasa dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ?<br /><br />Selain JPU KPK, Majelis Hakim juga bertanya kepada ahli LPSK ini terkait pemberian dan perlindungan JC oleh LPSK.<br /><br />Anggota Majelis Hakim, Emma Elliani, SH., MH menanyakan kepada ahli Susilaningtias, SH., MH. “Kalau misalnya dalam suatu perkara, si terdakwa ini aktif menggerakan segala sesuatu sehingga lancarlah tindak pidana itu. Apakah itu masuk kategori yang mendapatkan JC?”.<br /><br />Atas pertanyaan dari Anggota Majelis Hakim, Emma Elliani, SH., MH, ahli dari LPSK ini menjelaskan, bahwa tidak termasuk apabila dalaampersidangan ditemukan bahwaa terdakwa bukan pelaku minor melainkan pelau utama<br /><br />“Kalau kemudian fakta di pengadilan menemukan bahwa yang bersangkutan tidak dikatakan sebagai pelaku minor malah sebagai pelaku utama, maka tidak dapat dikatakan sebagai JC,” kata Susilaningtias, SH., MH menjawab<br /><br />Dari pertanyaan Anggota Majelis Hakim, Emma Elliani, SH., MH ini, sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, bisa jadi menyangkut terdakwa Eryk Armando Talla. Namun Hakim Ad Hock ini tidak menyebutkan secara langsung<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyAev6puSudMFy-gFS1Nklb5oUEJc5fL4D23y6J8J0PORBIykfYe0pLqaBesv3EMudy9RBPLOfLg_Ik2LgELBu0gUHoiZ2p_kPYEmJtoM1UdTeWlbyPb6EotTuHp35LaeBWBYeSTbemCY/s860/2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="497" data-original-width="860" height="370" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyAev6puSudMFy-gFS1Nklb5oUEJc5fL4D23y6J8J0PORBIykfYe0pLqaBesv3EMudy9RBPLOfLg_Ik2LgELBu0gUHoiZ2p_kPYEmJtoM1UdTeWlbyPb6EotTuHp35LaeBWBYeSTbemCY/w640-h370/2.jpg" width="640" /></a></div>Sementara Ketua Majelis Hakim Dr. Johanis Hehamony, SH., MH menanyakan tentang mekanisme terkait hanya surat pernyataan kesanggupan mengembalikan uang dari hasil korupsi oleh terdakwa yang memperoleh JC lalu ada rekomondasi dari LPSK kepada Penuntut Umum dan Kementerian agar terdakwa mendapat hukuman ringan sementara uang dari hasil korupsi yang dinikmati oleh terdakwa belum dikembalikan.<br /><br />“Bila ditentukan sebagai JC dalam putusan tapi tidak mengembalikan uang sesuai surat pernyataan, maka JC dapat dicabut. Nah, membingungkan bagi saya. Mekanisme apa, sedangkan itu putusan Hakim dalam proses persidangan,” tanya Ketua Majelis Hakim Dr. Johanis Hehamony, SH., MH<br /><br />Ahli Susilaningtias, SH., MH menjawab, “Jadi maaf, bukan dicabut, kami mencabut perlindungannya. Mekanismenya sampai saat ini belum ada pembatalan mengenaai JC. Itu yang sedang dibahas oleh Menteri Hukum dan HAM”.<br /><br />Ketua Majelis Hakim Dr. Johanis Hehamony, SH., MH kembali menanyakan ahli tentang Indikator (petunjuk) bagi Hakim <br /><br />“Indikator apa sajakah yang selama ini yang dapat dipedomani Hakim yang dapat menilai JC tentang pengembalian itu sehingga dapat dikabulkan. Apa Indikator lain yang mempunyai peran untuk menentukan seseorang sebagai JC terkait pernyataan pengembalian itu. Sampai sejauh mana Hakim mempertimbangkan ? Indikator-indikator apa ? Apakah hanya cukup yang Ibu jelaskan tadi yaitu cukup dengan kesediaan atau perlua adanya suatu penelitian Khusus dari appraisal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki nilai ekonomis sebagai jaminan?,” tanya Ketua Majelis Hakim Dr. Johanis Hehamony, SH., MH<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJGvqW9J_hcN2Oj9m2VrHdacg-DezJKRV_8gKxEd8id602iWRJDDlGwI6JFD8KvEbX21NsLYInJhyphenhyphenvQCeOciqZGlZQUEfNhK9yrG3w362V19Q-rC2JNIFM17P0creCORB9KwMIorAvrFI/s640/IMG20201217103505.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="438" data-original-width="640" height="438" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJGvqW9J_hcN2Oj9m2VrHdacg-DezJKRV_8gKxEd8id602iWRJDDlGwI6JFD8KvEbX21NsLYInJhyphenhyphenvQCeOciqZGlZQUEfNhK9yrG3w362V19Q-rC2JNIFM17P0creCORB9KwMIorAvrFI/w640-h438/IMG20201217103505.jpg" width="640" /></a></div>Ahli LPKS ini tidak menjawab dan hanya menyampaikan, akan lebih bagus lagi karena selama ini belum ada standar<br /><br />Seusai persidangan. beritakorupsi.co menanyakan kepada ahli LPSK, Susilaningtias, SH., MH tentang SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 10 Agustus 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (whistle blower) dan Saksi Pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu,  angka 9 huruf a berbunyi : Yang bersangkutan merupakan salah satu pelau tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan<br /><br />“Apakah pemberian JC dapat diberikan kepada pelaku utama?,”. menurut ahli Susilaningtias, SH., MH, bahwa JC tidak bisa iberikan kepada pelaku utama <br /><br />Kemudain beritakorupsi.co menanyakan kembali terkait penjelasan ahli Susilaningtias, SH., MH mengenai rekomondasi kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dimuat dalam tuntutan agar terdakwa mendaapatkan keringanan hukuman<br /><br />“Apakah LPSK pernah berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU), apakah terdakwa ini sebagai salah satu pelaku utama dalam kasus ini atau bukan,” <br /><br />Menurut ahli Susilaningtias, SH., MH, bahwa LPSK sudah pernah melakukan koordinasi dengan JPU dengan berkirim surat ke KPK terkait posisi terdakwa (Eryk Armando Talla) yang bukan merupakan pelaku utama<br /><br />“Sudah pernaah kami lakukan dengan berkirim surat ke KPK terkait posisi terdakwa (Eryk Armando Talla) yang bukan merupakan pelaku utama dan bisa dijadikan sebagai Justice Collaborator. Seperti itu, kami sudah pernaah berkirim surat tapi belum ada balasan. Karena KPK beranggapan bahwa nanti akan di uji apakah yang bersangkutan ini, terdakwa ini dimuka pengadilan itu mengungkapkan semua yang diketaahui informasi,” ujar ahli ini menjelaskan<br /><br />Lalu beritakorupsi.co kembali menanyakan pertanyaan Anggota Majelis Hakim Emma Elliani,SH., MH. Dan kemudian dijelakan oleh ahli. <br /><br />Ahli menjelaskan, sebenarnya dalam kontek tadi, Ibu Hakim bertanya bukan konteks terdakwa. Tapi Ibu Hakim bertanya, kalau orang secara aktif apakah bisa. Saya bilang, bahw kalau itu memang terbukti dimuka persidangan yang bersangkutan ternyata bukan dinyatakan sebagai pelaku utama ternyata dia hanya pelaku minor ya nggak mungkin. Nah, yang terjadi adalah yang sebenarnya, logikanya dalam kontek yang melakukan Korupsi adalah pejaabat negara, pegawai negeri, sementara terdakwa bukan. Jadi yang memang melaakukan setting yang pasti, yang mengubah kebijakan kemuidan mengambil kebijakan adalah pejabat negara dan pegwai negeri spil. Seperti itu. sementara peran terdakwa ini adalah hanya melakukan gratifikasi. Jadi Dia (Eryk Arando Talla) bukan termasuk pelaku utama, karena yang mengubah yang mengambil kebijakan justru pejaabaat negara ini.</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNpeXy8TK7rMQWZcXpjyv1FgJ4IIhyphenhyphenkwATaoFfLL_wdsFLyLPdOWCTSWSDbZWc6lphl6OQszr3IYQ_ZL-rXWhUcvFEkWB-kdFqr7befoWNaRGsCZs6wnFr03_irDuKTCz70OhfQEio-6U/s638/Erik+dan+Rendra+Kresna.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="310" data-original-width="638" height="310" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNpeXy8TK7rMQWZcXpjyv1FgJ4IIhyphenhyphenkwATaoFfLL_wdsFLyLPdOWCTSWSDbZWc6lphl6OQszr3IYQ_ZL-rXWhUcvFEkWB-kdFqr7befoWNaRGsCZs6wnFr03_irDuKTCz70OhfQEio-6U/w640-h310/Erik+dan+Rendra+Kresna.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Beritakorupsi.co juga menanyakan kepada ahli. “Sejauh mana LPSK mengikuti perkara yang melibatkan JC Khususnya terdakwa Eryk Armando Talla, sejauhmana LPSK mengikuti perkara ini, artinya apakah mengikuti Dakwaan Jaksa Penuntut Umum paling tidak?<br /><br />Dijelaskan oleh ahli, bahwa LPSK mengikuti sejak awal. Bahkan ketika yang bersangkutan ini melaporkan ke KPK, dari awal kita mengikuti<br /><br />“LPSK membaca dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK terhadap terdakwa (...dijawab ahli “betul”). Dari surat dakwaan oleh LPSK, apakah terdakwa ini termasuk pelaku utama atau hanya sekedar pelaku aja dalam perkara ini” tanya beritakorupsi.co<br /><br />Ahli menjelaskan, bahwa LPSK berkeyakinan yang bersangkutan tidak termasuk pelaku utama. Jadi hanya pelaku minor saja.<br /><br />Anehnya dari penjelasan Wakil Ketua LPSK ini yang mengatakan, bahwa terdakwa Eryk Armando Talla bukan merupakan pelaku utama tapi hanya sekedar pelaku minor atau pelaku bisa dikatakan juga bahwa terdakwa hanya melakukan gratifikasi<br /><br />Sementara fakta yang terungkap dalam persidangan adalah, bahwa terdakwa Eryklah yang mengatur proyek-proyek pengadaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang sejak tahun 2011 – 2016, termasuk dengan melibatkan Hecker dalam pelaksanaan proses lelang di LPSE. <br /><br />Memang terungkap pula dari keterangan saksi Swandi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Hendri Tanjung selaku Kabag LPSE yang menjelaskan, bahwa saksi akan dibatu oleh Eryk Armando Talla.<br /><br />Bahka keterangan saksi selaku rekanan juga mengatakan dalam persidangan, bahwa para rekanan tidak bertemu dengan Bupati Rendra Kresna tetapi bertemu dengan Eryk Armando Talla.<br /><br />Artinya dari fakta persidangan yang terungkap, bukan Bupati Rendra Kresna yang mengambil kebijakan terkait pengusaha mana dan pekerjaan apa yang diberikaan tetapi Eryklah yang menentukan termasuk program bedah rumah, dimana saksinya saat itu adalah keluarganya terdakwa Eryk Armando Talla yang mengatakan kepada Majelis Hakim, bahwa program bedah rumah yang dikerjakannya adalah programnya Eryk.</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Seperti yang beritakan diawal. Bahwa Terdakwa ERYK ARMANDO TALLA bersama-sama dengan RENDRA KRESNA selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara (disidangkan secara terpisah) yakni selaku Bupati Malang Periode 2010-2015, pada bulan Oktober 2012<br /><br />Atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, bertempat di kantor CV Thalita Berkarya Jl Bendungan Lahor 86 Rt.11 Rw.2 Karangkates Sumberpucung Malang, Pujon View Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, Pringgitan Kabupaten Malang, rumah SUHARDJITO Jln. Ir. Sukarno No 26 Kota Batu, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLNRldbd0gQ0I9KCAvl6qgV4CYEnfk4cOYMHShYve_CnfRZi_CYOBXuvwcM5Smjc1-FHkaxtstOl59uFabaLdYjoWhFVWm0BWbbYURp3h6RGLWIM9pLWS5wMywTIiKvgMpa3taF_b2pUI/s640/IMG20210126133208_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLNRldbd0gQ0I9KCAvl6qgV4CYEnfk4cOYMHShYve_CnfRZi_CYOBXuvwcM5Smjc1-FHkaxtstOl59uFabaLdYjoWhFVWm0BWbbYURp3h6RGLWIM9pLWS5wMywTIiKvgMpa3taF_b2pUI/w640-h288/IMG20210126133208_01.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima gratifikasi yakni menerima uang sebesar Rp4.875.000.000 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yakni berhubungan dengan jabatan RENDRA KRESNA selaku Bupati Malang Periode 2010-2015 dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 5 angka 4 dan Pasal 5 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : <br /><br />Pada Pilkada Kabupaten Malang tahun 2010, ERYK ARMANDO TALLA menjadi Tim Pemenangan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang RENDRA KRESNA dan AKKHMAD SUBHAN. Untuk kepentingan kampanye pasangan tersebut, ERYK ARMANDO TALLA mengeluarkan uang sejumlah Rp5.000.000.000 (lima Miliar rupiah).<br /><br />Setelah Pasangan RENDRA KRESNA dan AKKHMAD SUBHAN terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Malang, maka Terdakwa ditugaskan oleh RENDRA KRESNA untuk mengurusi pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.<br /><br /><b><span style="font-size: large;">I. Penerimaan dari Mashud Yunasa terkait perolehan pekerjaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.</span></b><br /><br />Pada tahun 2011 MASHUD YUNASA bermaksud ingin mengikuti lelang pekerjaan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan PT JePe Press Media di dinas pendidikan Kabupaten Malang akan tetapi ketika akan upload di LPSE selalu gagal. Selanjutnya MASHUD YUNASA memperoleh Informasi, jika akan mendapatkan proyek di Kabupaten Malang maka harus berhubungan atau berkoordinasi dengan Terdakwa sebagai orang kepercayaan RENDRA KRESNA (Bupati Malang) yang ditugasi untuk mengatur proyek-proyek pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.<br /><br />Pada awal Juli 2012 MASHUD YUNASA menemui Terdakwa di Restoran Hotel Santika Malang. Pada pertemuan tersebut, MASHUD YUNASA meminta agar perusahaannya diberikan jatah pekerjaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Hasil pertemuan tersebut dilaporkan oleh Terdakwa kepada RENDRA KRESNA.<br /><br />Pada pertengahan bulan Juli 2012, Terdakwa melakukan pertemuan dengan MASHUD YUNASA di Komplek Ruko Istana, Dinoyo Blok C10 Kota Malang. Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa Terdakwa akan mengamankan jatah proyek milik MASHUD YUNASA dan untuk itu MASHUD YUNASA diminta untuk memberikan uang yang akan dipergunakan antara lain untuk kepentingan RENDRA KRESNA<br /><br />Menindaklanjuti pertemuan dengan MASHUD YUNASA, pada awal bulan Agustus 2012, Terdakwa menemui RENDRA KRESNA di Pringgitan Kabupaten Malang, melaporkan hasil kesepakatannya dengan MASHUD YUNASA terkait proyek pada Dinas Pendidikan Tahun 2012, atas laporan tersebut RENDRA KRESNA menyampaikan untuk dilaksanakan.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEho-q4LM7Ue67fEhBnjSCt797SAmCXET5WQtEt8fJCo-iO8ZM0zF_oAv3TxDRcHOcZt-bSdk6h7tOLCqN6i2wzXmCirJjaRdnvED1Hz10fKjPOCIZjMWFFJ8MCxgOMKqg8BCuWmCv8CUnM/s640/IMG20210202133755+Ket.foto+dari+kiri+depan%252C+Hendri+Tanjung%252C+Budiono%252C+Ubaidila%252C+Sudarso%252C+Heri+Supriambodo+dan+Andi+Nata+Elianda.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="412" data-original-width="640" height="412" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEho-q4LM7Ue67fEhBnjSCt797SAmCXET5WQtEt8fJCo-iO8ZM0zF_oAv3TxDRcHOcZt-bSdk6h7tOLCqN6i2wzXmCirJjaRdnvED1Hz10fKjPOCIZjMWFFJ8MCxgOMKqg8BCuWmCv8CUnM/w640-h412/IMG20210202133755+Ket.foto+dari+kiri+depan%252C+Hendri+Tanjung%252C+Budiono%252C+Ubaidila%252C+Sudarso%252C+Heri+Supriambodo+dan+Andi+Nata+Elianda.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya atas usaha Terdakwa dan dengan persetujuan RENDRA KRESNA, MASHUD YUNASA mendapatkan 24 (dua puluh empat) paket pekerjaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, dimana 9 (Sembilan) paket pekerjaan dikerjakan sendiri oleh MASHUD YUNASA dan 15 (lima belas) paket pekerjaan lainnya, MASHUD YUNASA meminta Terdakwa untuk mengerjakan dengan menggunakan perusahaan yang disediakan oleh Terdakwa karena MASHUD YUNASA tidak sanggup lagi Untuk mengerjakan semuanya.<br /><br />Atas permintaan tersebut, Terdakwa menyetujuinya. Setelah pekerjaan selesai, sebagian dari keuntungan yang diperoleh MASHUD YUNASA yang masuk ke rekening perusahaan yang digunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp3.875.000.000 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dimana atas perintah RENDRA KRESNA uang tersebut kemudian diserahkan kepada RENDRA KRESNA dengan perincian:<br /><br />1. Pada bulan Desember 2012, di Pujon View Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, atas perintah RENDRA KRESNA, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), untuk pemenangan KRESNA DEWANATA PHROSAKH (anak RENDRA KRESNA) dalam pemilihan ketua KNPI Kab Malang.<br /><br />2. Pada pertengahan Januari 2013 di Pringgitan Kabupaten Malang, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah).<br /><br />3. Pada pertengahan Januari 2013 di Pringgitan Kabupaten Malang, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).<br /><br />4. Pada awal Januari 2013, Terdakwa di Peringgitan Kabupaten Malang menyerahkan uang sejumlah Rp575.000.000 (/ima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).<br /><br />5. Atas perintah RENDRA KRESNA, Terdakwa melakukan kegiatan Bina Desa tahun 2013 yaitu Pleterisasi rumah penduduk sebanyak 10 14 pada setiap bulan di sekitar Kabupaten Malang pada 24 kecamatan dengan total Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>II. Penerimaan dari SUHARJITO terkait pekerjaan pada Dinas Pendidikan tahun 2012.</b></span><br /><br />Sekitar awal tahun 2012, Terdakwa bersama dengan HENRY M.B. TANJUNG menemui SUHARJITO di Rumah Suharjito Jln. Ir. Sukarno No 26 Kota Batu untuk menawarkan paket pekerjaan pengadaan buku dan alat peraga yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kabupaten Malang senilai Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah) dan Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).<br /><br />Terdakwa juga Menyampaikan bahwa untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, SUHARJITO harus menyerahkan uang yang akan diserahkan sebagian kepada RENDRA KRESNA, selanjutnya disepakati bahwa SUHARJITO akan memberikan uang. Pada awal Februari 2012, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) di rumah SUHARDJITO Jin. Ir. Sukamo No 26 Kota Batu.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidcimIZ4E8nvHPz-l7cLjVthyphenhyphenQN51L2Zmu0T4ZoPjg6tOOwluH35Dx_swdTy4cEYJzv-_SXxWuAsCmo5vNTX3u6S9KoWF-B41Evj_7zTjKd9fdHZp1sFPt4rbEv5X-nLn48HvjP3Gmqi4/s639/aksi+Sudarso+%2528kanan%2529+dan+Ramdhoni+selaku+Kepala+Dinas+PUBM+Kabupaten+Malang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="352" data-original-width="639" height="352" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidcimIZ4E8nvHPz-l7cLjVthyphenhyphenQN51L2Zmu0T4ZoPjg6tOOwluH35Dx_swdTy4cEYJzv-_SXxWuAsCmo5vNTX3u6S9KoWF-B41Evj_7zTjKd9fdHZp1sFPt4rbEv5X-nLn48HvjP3Gmqi4/w640-h352/aksi+Sudarso+%2528kanan%2529+dan+Ramdhoni+selaku+Kepala+Dinas+PUBM+Kabupaten+Malang.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Pada awal Maret 2012, Terdakwa kembali menerima uang sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) di rumah SUHARDJITO Jln. Ir. Sukarno No 26 Kota Batu. Atas perintah RENDRA KRESNA, uang tersebut digunakan antara lain untuk menjamu tamu RENDRA KRESNA, perayaan ulang tahun Kabupaten Malang, untuk biaya kunjungan ke Bali, untuk biaya penginapan diantaranya Sekretaris Daerah Kabupaten malang dan 12 Kepala SKPD di Hotel Sultan Jakarta, Biaya menjamu tamu para Kepala SKPD dan camat di Lombok, diberikan kepada LSM dan wartawan untuk pengamanan berita terkait RENDRA KRESNA. Selanjutnya Terdakwa melaporkan penggunaan uang tersebut kepada RENDRA KRESNA.<br /><br />Bahwa sejak menerima uang sejumlah Rp4.875.000.000,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), RENDRA KRESNA tidak melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Perbuatan Terdakwa bersama dengan RENDRA KRESNA menerima grafitikasi dalam bentuk uang sejumlah Rp4.875.000.000,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugas RENDRA KRESNA selaku Bupati Malang.<br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan RENDRA KRESNA menerima pemberian uang sejumlah Rp4.875.000.000 (empat miliar delapan ratus tujuh Puluh lima juta rupiah) bertentangan dengan kewajiban dan tugas RENDRA KRESNA, yaitu: <br /><br />Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yakni Pasal 5 angka 4 yang isinya menentukan “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme” dan Pasal 5 angka 6 yang isinya menentukan “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”,<br /><br />Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) kelKUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitJxV9wQLXhYabV6ZivqG2KwPUlowU47I8cVNLo76jPZeEA-Rv1FHRnl17IGBryN0KoWqTJ7xZzUhH5FS6Mz-NEAhzkut6bFMUIC3T6tN1IlGSxx8j5Pm_kOhMowEA8Cgcx4WR3Gzon6Q/s640/IMG20210216185302.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="344" data-original-width="640" height="344" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitJxV9wQLXhYabV6ZivqG2KwPUlowU47I8cVNLo76jPZeEA-Rv1FHRnl17IGBryN0KoWqTJ7xZzUhH5FS6Mz-NEAhzkut6bFMUIC3T6tN1IlGSxx8j5Pm_kOhMowEA8Cgcx4WR3Gzon6Q/w640-h344/IMG20210216185302.jpg" width="640" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">Dan Dakwaan Kedua </span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">Pertama</span></b><br /><br />Bahwa Terdakwa ERYK ARMANDO TALLA bersama-sama dengan RENDRA KRESNA (sudah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby tanggal 9 Mei 2019) selaku Bupati Malang Periode 2010-2015, pada bulan Desember 2009 sampai dengan bulan Januari 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Rumah Makan Amsterdam Malang, ruang kerja Bupati Malang, rumah dinas Bupati Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima hadiah yaitu menerima uang dari ALI MURTOPO dan UBAIDILLAH yang masing-masing merupakan penyedia barang/jasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang seluruhnya sejumlah Rp7.502.300.000,00 (tujuh miliar lima ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah)<br /><br />Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga uang tersebut diberikan karena Terdakwa bersama-sama dengan RENDRA KRESNA telah memberikan beberapa proyek pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun 2011 dan 2013 kepada ALI MURTOPO dan UBAIDILLAH melalui intervensi secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses pengadaan barang/jasa tahun 2011 dan 2013 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang<br /><br />Hal itu bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme: Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:<br /><br /><b><span style="font-size: large;">1. Penerimaan uang terkait proyek pengadaan buku dan alat peraga pada Dinas Pendidikan tahun 2011.</span></b><br /><br />Pada akhir tahun 2009 di rumah makan Amsterdam Malang, RENDRA KRESNA dan AHMAD SUBHAN selaku pasangan calon kepala daerah Kabupaten Malang 2010-2015 melakukan pertemuan dengan beberapa orang tim suksesnya yakni Terdakwa selaku orang dekat RENDRA KRESNA, CHAIRUL ANAM, JOSHUA, YOYOK, WILDAN, dan MOH. ZAINI ILYAS Alias ZAINI.<br /><br />Dalam pertemuan tersebut disepakati cara pengumpulan dana untuk kampanye pasangan RENDRA KRESNA dan AHMAD SUBHAN, yakni dengan cara pengusaha-pengusaha yang tergabung dalam tim sukses memberikan pinjaman kepada RENDRA KRESNA, yang pengembaliannya akan diambilkan dari fee atas proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten Malang jika Rendra Kresna menjadi Bupati Malang.<br /><br />Dalam pelaksanaan kampanye, RENDRA KRESNA mendapatkan dana untuk kepentingan kampanye dari Terdakwa sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan dari CHOIRUL ANAM sejumlah Rp6.900.000.000,00 (enam milyar sembilan ratus rupiah). Selain itu RENDRA KRESNA juga mendapatkan pinjaman sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dari pengusaha-pengusaha lainnya.<br /><br />Setelah dinyatakan menang dalam Pilkada pada tanggal 26 Oktober 2010, RENDRA KRESNA dilantik sebagai Bupati Malang periode 2010-2015. Selanjutnya RENDRA KRESNA melakukan pertemuan dengan HENRY M.B TANJUNG selaku Kabag PDE-LPSE Kabupaten Malang dan Terdakwa di ruang kerja Bupati Malang guna membahas mengenai pengembalian uang pinjaman yang telah dipergunakan untuk kampanye RENDRA KRESNA.<br /><br />Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa bersama HENRY M.B TANJUNG diperintah oleh RENDRA KRESNA untuk mengatur pelaksanaan lelang proyek pada LPSE agar proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten Malang hanya dapat dimenangkan oleh tim sukses RENDRA KRESNA dalam Pilkada, diantaranya ALI MURTOPO dengan kompensasi memberikan sejumlah fee kepada RENDRA KRESNA.<br /><br />Menindaklanjuti pertemuan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan HENRY M.B TANJUNG beberapa kali melakukan pertemuan membahas teknis pengaturan lelang di LPSE. Dari pertemuan-pertemuan tersebut, disepakati bahwa untuk pengaturan lelang akan dilaksanakan oleh TRI DHARMAWAN selaku Administrator Pejabat Pengadaan Elektronik (PPE) pada Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Malang, ALI MURTOPO, ERYK ARMANDO TALLA dan GALIH PUTRA PRADHANA.<br /><br />Pada bulan November 2010, di ruang kerja Bupati Malang, Terdakwa melakukan pertemuan dengan RENDRA KRESNA, ALI MURTOPO, SUWANDI selaku kepala dinas pendidikan, HENRY M.B TANJUNG, ANWAR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, SUJONO selaku kepala dinas Petrnakan, WILLEM PETRUS SALAMENA selaku kepala dinas pengelolaan dan pendapatan aset dan beberapa kepala SKPD lainnya.<br /><br />Dalam pertemuan tersebut disepakati akan dilakukan pengaturan lelang Eprocurement agar pemenangnya adalah tim sukses RENDRA KRESNA, serta adanya kewajiban pemenang lelang untuk memberikan fee kepada RENDRA KRESNA yang besarnya telah ditentukan,  yakni untuk proyekproyek di dinas pengairan sebesar 17,5% - 20 %, untuk proyek di dinas Pekerjaan Umum sebesar 15% - 17.5% dan untuk proyek di dinas pendidikan sebesar 17,5% -  20%. <br /></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjh9yiBUVecnnkz2lPWxGMqQG_xKvKxY4Cml0D7SXTzhKoozc_5qC2Dii134Ur1BDr8n48C836S3TMlZsCQ9ZU6hlyZbc7QR7pCm05sPv6Hxuk8rNN7KXaOIlUiLU_OxzAvfTfPmJQbAiA/s639/aksi+Sudarso+%2528kanan%2529+dan+Ramdhoni+selaku+Kepala+Dinas+PUBM+Kabupaten+Malang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="352" data-original-width="639" height="352" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjh9yiBUVecnnkz2lPWxGMqQG_xKvKxY4Cml0D7SXTzhKoozc_5qC2Dii134Ur1BDr8n48C836S3TMlZsCQ9ZU6hlyZbc7QR7pCm05sPv6Hxuk8rNN7KXaOIlUiLU_OxzAvfTfPmJQbAiA/w640-h352/aksi+Sudarso+%2528kanan%2529+dan+Ramdhoni+selaku+Kepala+Dinas+PUBM+Kabupaten+Malang.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Dalam pertemuan itu ALI MURTOPO ditunjuk sebagai pihak yang akan mengerjakan proyek peningkatan mutu pada dinas pendidikan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus.<br />Menindaklanjuti pertemuan tersebut, pada bulan Desember 2010, di kantor dinas pendidikan Kabupaten Malang, Terdakwa melakukan pertemuan dengan ALI MURTOPO dan SUWANDI beserta stafnya. Dalam pertemuan tersebut disepakati, Terdakwa akan berkoordinasi dengan HENRY M.B TANJUNG guna pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) serta akan membentuk tim IT Hacker guna mengkondisikan proses pelelangan elektronik agar pemenangnya adalah pihak-pihak yang telah ditentukan oleh RENDRA KRESNA<br /><br />Sedangkan ALI MURTOPO akan langsung melakukan pemesanan buku dan alat peraga kepada produsen atau perantara produsen, yakni BAGUS TRISAKTI selaku Direktur PT. Jakarta Smart Media dan MANSYUR TUALEKA selaku perantara produsen buku PT Tiga Serangkai. Karena ALI MURTOPO telah ditentukan sebagai pelaksana proyek pengadaan buku dan alat peraga, ALI MURTOPO melakukan pemesanan buku dan alat peraga dari BAGUS TRISAKTI meskipun belum dilakukan pelelangan, dengan perincian sebagai berikut:<br /><br />a. Study kit untuk IPA, IPBA, IPS dan Bahasa untuk Pendidikan tingkat SD.<br />b. Alat permainan matematika, IPS, Bentang Alam dan alat pembelajaran elektronik untuk SD dan SMP.<br />c. Peralatan elektronik dan permainan matematika untuk SD.<br /><br />Selanjutnya, dalam menentukan spesifikasi teknis atas barang-barang tersebut, ALI MURTOPO, HENRY TANJUNG dan KHUSNUL FARID menyesuaikan spesifikasi teknis dengan barang-barang yang telah dipesan oleh ALI MURTOPO sebelumnya.<br /><br />Pada tanggal 8 November 2011, ULP mengumumkan lelang penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan dari Dana Alokasi Khusus tahun 2010 dan 2011. Setelah pengumuman tersebut, ALI MURTOPO mengikuti pelelangan 4 (empat) paket pekerjaan dengan menggunakan 6 (enam) perusahaan, yakni CV Sawunggaling, CV Karya Mandiri, CV Kartika Fajar Utama, CV Tunjang Langit, CV Adhijaya Sakti dan CV Adhikersa.<br /><br />Guna memenangkan perusahaan-perusahaan tersebut, Terdakwa dan GALIH PUTRA PRADHANA melakukan peretasan (hacking) terhadap sistem teknologi informasi ULP, sehingga perusahaan-perusahaan tersebut dapat dimenangkan sesuai dengan arahan RENDRA KRESNA.<br /><br />Pada tanggal 20 Desember 2011, panitia lelang menetapkan beberapa perusahaan yang dipergunakan ALI MURTOPO tersebut sebagai pemenang lelang, dan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak antara PPK Dinas Pendidikan dengan direktur perusahaan-perusahaan tersebut, sebagai berikut:<br /><br />1. Paket Pengadaan buku pangayaan, buku referensi dan Buku panduan pendidik SD/SDLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp8.930.000.000,00 (delapan milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Sawunggaling.<br /><br />2. Paket Pengadaan peralatan pendidikan SMP yang meliputi peralatan laboratorium bahasa, alat peraga matematika, alat peraga IPS, alat olahraga dan alat kesenian dengan nilai kontrak sejumlah Rp7.050.000.000,00 (tujuh milyar lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Karya Mandiri<br /><br />3. Paket Pengadaan alat peraga pendidikan, sarana penunjang pembelajaran dan sarana TIK penunjang perpustakaan elektronik dan multimedia interaktif pembelajaran SD/SDLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp7.952.776.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Kartika Fajar Utama<br /><br />4. Paket Pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik SMP/SMPLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp12.232.346.500,00 (dua belas milyar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Adhikersa.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0wP4L7StmzUuFvj1FzvKWByZFUUHAKLlH2iyN_OkhlfiI5rewGqRyLxluoQdwE-uavDH5my-cNhY2Q6z1ErjoRL6VwwiIdOK_-5voxAKIoVpm8lMzKIV-XlCy5-7CsVl3uyro_bDgs5I/s640/IMG20210126133208_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0wP4L7StmzUuFvj1FzvKWByZFUUHAKLlH2iyN_OkhlfiI5rewGqRyLxluoQdwE-uavDH5my-cNhY2Q6z1ErjoRL6VwwiIdOK_-5voxAKIoVpm8lMzKIV-XlCy5-7CsVl3uyro_bDgs5I/w640-h288/IMG20210126133208_01.jpg" width="640" /></a></div>Pada tanggal 27 dan 28 Desember 2011, perusahaan-perusahaan pemenang lelang tersebut menerima pembayaran dari pemerintah daerah kabupaten Malang sebagai berikut:<br /><br />a. CV Sawunggaling menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp8.808.227.250,00 (delapan milyar delapan ratus delapan juta dua ratus dua puluh rujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang dikirim melalui Bank Jawa Timur Nomor rekening 0011192815<br /><br />b. CV Adikersa menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp12.065.541.775,00 (dua belas milyar enam puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) yang dikirim melalui rekening Bank Jatim Nomor rekening 0011190898.<br /><br />c. CV Karya Mandiri menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp6.312.954.400,00 (enam milyar tiga ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah) melalui rekening Bank Jatim nomor rekening 0041048719<br /><br />d. CV Kartika Fajar menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp7.121.349.300,00 (tujuh miliar seratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).<br /><br />Selanjutnya uang pembayaran tersebut diberikan kepada ALI MURTOPO seluruhnya berjumlah Rp29.156.345.000,00 (dua puluh sembilan milyar seratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:<br /><br />a. Dari MOH ZAINI ILYAS selaku Direktur CV Sawunggaling sejumlah Rp8.450.000.000,00 (delapan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) melalui rekening BCA milik ALI MURTOPO nomor 3170461010<br /><br />b. Dari ADIK DWI PUTRANTO sejumlah Rp11.885.000.000,00 (sebelas milyar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) melalui SUDARSO yang bersumber dari rekening CV Adikersa pada Bank Jatim nomor 0011190898<br /><br />c. Dari HARI MULYANTO sejumlah Rp4.552.300.000,00 (empat milyar lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) menggunakan cek Bank Jatim nomor BA 118287, nomor BA 118293 dan transfer dari rekening CV Karya Mandiri nomor 0041048719.<br /><br />d. Dari CHOIRIYAH selaku pemilik CV Kartika Fajar Utama Sejumlah Rp4.269.045.000,00 (empat milyar dua ratus enam puluh Sembilan juta empat puluh lima ribu rupiah).<br /><br />Selanjutnya sebagian uang tersebut diberikan ALI MURTOPO kepada RENDRA KRESNA seluruhnya berjumlah Rp3.026.000.000,00 (tiga milyar dua puluh enam juta rupiah) sebagai realisasi fee sebesar 7,5% sebagaimana kesepakatan sebelumnya, dengan perincian sebagai berikut:<br /><br />1. Pada tanggal 5 Januari 2012, Terdakwa menerima uang dari ALI MURTOPO sejumlah Rp880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah). Selanjutnya RENDRA KRESNA memerintahkan Terdakwa agar menggunakan uang tersebut guna diberikan kepada beberapa Wartawan dan LSM di Kabupaten Malang untuk mengamankan praktek pengaturan lelang di Kabupaten Malang.<br /><br />2. Pada tanggal 13 Januari 2012, RENDRA KRESNA meminta uang fee kepada ALI MURTOPO sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. Menindaklanjuti perintah tersebut, selanjutnya ALI MURTOPO menyerahkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa di gudang Jalan Raya Karangploso.<br /><br />3. Pada tanggal 16 Januari 2012, RENDRA KRESNA kembali meminta uang fee kepada ALI MURTOPO sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan memerintahkan agar uang tersebut diberikan melalui BUDIONO. Atas permintaan tersebut, selanjutnya ALI MURTOPO menyerahkan uang sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada BUDIONO.<br /><br />4. Pada tanggal 14 Maret 2012, ALI MURTOPO kembali menyerahkan uang fee kepada RENDRA KRESNA melalui BUDIONO sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) di Pringgitan Pendopo Kabupaten Malang.<br /><br />5. Selain itu, dalam kurun waktu antara 16 Desember 2011 sampai dengan 27 Maret 2012, Terdakwa atas perintah RENDRA KRESNA juga beberapa kali menerima uang dari ALI MURTOPO secara bertahap sejumlah Rp546.000.000,00 (Jima ratus empat puluh enam juta rupiah).<br /><br />Bahwa selain itu, pada bulan Januari 2012, RENDRA KRESNA juga menerima sejumlah uang dari HARI MULYANTO sejumlah Rp881.300.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:<br /><br />a. Pada tanggal 2 Januari 2012 sejumlah Rp631.300.000,00 (enam ratus tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan cek Bank Jatim Nomor BA 118279<br /><br />b. Pada tanggal 24 Januari 2012 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan cek Bank Jatim Nomor BA 118290.<br /><br />c. Pada tanggal 26 Januari 2012 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan menggunakan cek Bank Jatim Nomor BA 118291<br /><br />Uang tersebut merupakan bagian realisasi fee untuk RENDRA KRESNA dari proyek yang dikerjakan oleh ALI MURTOPO dengan menggunakan CV Karya Mandiri.<br /> </div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">2. Penerimaan uang terkait proyek peningkatan mutu pada Dinas Pendidikan tahun 2013.</span></b><br /><br />Pada sekira bulan Oktober 2012 di hotel Santika Malang, atas persetujuan RENDRA KRESNA, Terdakwa melakukan pertemuan dengan HENRY M.B TANJUNG dan UBAIDILLAH selaku penyedia barang/jasa di Kabupaten Malang. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa menawarkan beberapa proyek peningkatan mutu pada dinas pendidikan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus tahun 2013, yang kemudian disepakati bahwa proyek tersebut akan diberikan kepada UBAIDILLAH dengan kompensasi fee untuk RENDRA KRESNA sebesar 22,5% dari nilai kontrak.<br /><br />Selain itu disepakati pula bahwa penyusunan HPS, RKS, Spesifikasi Teknis dan dokumen lelang lainnya yang sebenarnya merupakan kewajiban panitia lelang dan PPK, akan disusun oleh UBAIDILLAH.<br /><br />Bahwa setelah melalui proses pelelangan yang dilakukan secara melawan hukum tersebut di atas, UBAIDILLAH memenangkan 5 (lima) paket pekerjaan proyek pengingkatan mutu pada dinas pendidikan tahun anggaran 2013 sebagai berikut:<br /><br />a. Pengadaan Peralatan Laboratorium SMK dengan nilai kontrak Rp3.474.000.000,00 (tiga milyar empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah) menggunakan perusahaan CV. Atrium Delapan Belas.<br /><br />b. Pengadaan Peralatan Laboratorium SMK Negeri dengan nilai kontrak sebesar Rp679.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) menggunakan CV. Bangkit Jaya Lestari.<br /><br />c. Pengadaan Peralatan IPS SMP, IPA SMP, Matematika SMP, Peralatan Olah Raga SMP (swasta) dengan nilai kontrak sejumlah Rp2.500.057.000,00 (dua milyar lima ratus juta lima puluh tujuh ribu rupiah) menggunakan perusahaan CV. Atrium Delapan Belas.<br /><br />d. Pengadaan Peralatan IPS SMP, IPA SMP, Matematika SMP, Peralatan Olah Raga SMP (Negeri) dengan nilai kontrak sejumlah Rp1.955.797.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) menggunakan perusahaan CV. Sandan Utama.<br /><br />e. Pengadaan Peralatan Pendidikan Matematika SD, Peralatan Pendidikan IPA SD, Peralatan IPS SD, Peralatan Pendidikan Bahasa SD, Peralatan Penjas Orkes SD, Peralatan Pendidikan Seni Budaya dengan nilai kontrak sejumlah Rp4.052.795.000,00 (empat milyar lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) menggunakan perusahaan CV. Bima Media Mandiri.<br /><br />Setelah RENDRA KRESNA dan Terdakwa memberikan beberapa proyek tersebut kepada UBAIDILLAH, RENDRA KRESNA melalui Terdakwa menerima fee dari UBAIDILLAH seluruhnya berjumlah Rp2.745.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) yang diberikan secara bertahap melalui rekening Bank Mandiri Nomor 144-00-139-30-190 atas nama ERYK ARMANDO TALLA yakni:<br /><br />a. Tanggal 20 Desember 2013 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)<br />b. Tanggal 28 Desember 2013, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)<br />c. Tanggal 30 Desember 2013 sejumlah Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah)<br />d. Pada tanggal 31 Desember 2013 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)<br />e. Tanggal 28 Januari 2014 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)<br /><br />Selain itu, RENDRA KRESNA dan Terdakwa juga menerima uang realisasi fee sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya secara bertahap seluruhnya berjumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dari UBAIDILLAH, yang kemudian dipergunakan oleh RENDRA KRESNA untuk biaya pembangunan atau renovasi rumah milik anaknya yakni KRESNA TILOTTAMA PHROSAKH di Perumahan Bumi Araya Megah Cluster Greenwood dengan perincian sebagai berikut:<br /><br />a. Pada tanggal 20 Januari 2014 sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari UBAIDILLAH metalui A. KHOLIK menggunakan bank Mandiri nomor rekening 1440013930190 atas nama ERYK ARMANDO TALLA<br /><br />b. Pada tanggal 28 Januari 2014 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta) melalui bank Mandiri nomor rekening 1440013930190 atas nama Terdakwa yang sumbernya dari rekening Bank Mandiri Cabang Waru nomor 1410007317811 atas nama KURNIAWATI yang merupakan istri UBAIDILLAH<br /><br />c. Pada tanggal 28 Januari 2014 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) melalui rekening Terdakwa di BCA Cabang Kawi nomor 3850410177 yang bersumber dari rekening BCA Cabang Pepelegi atas nama KURNIAWATI.<br /><br />Bahwa Terdakwa dan RENDRA KRESNA mengetahui atau setidak-tidaknya patut menduga uang yang diterimanya seluruhnya berjumlah Rp7.502.300.000,00 (tujuh miliar lima ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut karena RENDRA KRESNA dan Terdakwa telah memberikan atau setidak-tidaknya menyetujui memberikan beberapa proyek kepada ALI MURTOPO dan UBAIDILLAH melalui intervensi secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses pengadaan barang/jasa tahun 2011 dan 2013 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang<br /><br />Hal itu bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme: Pasal 3 ayat (1) UndangUndang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 5 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.<br /><br />Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b (atau pasal 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangx Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. (Jnt)<br /></div></div>

News Tipikor Hadir Sebagai Ahli Di Sidang Korupsi, Wakil Ketua LPSK : “Belum Ada Aturan Pembatalan JC”

Pakar Hukum Pidana, Dr. M. Sholehuddin, SH., MH : Pemberian JC Khususnya terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi hanya hal-hal yang meringanka...

»