Korupsi Dana Hibah, Direktur PDAU Kab.Pacitan Dituntut 4 Thn Penjara, Sekda dan Kepala DPPKAD Menunggu?

<div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;"><span>“Bupati Meninggal, Sekda Kabupaten Pacitan Ir. Mulyono, MM dan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pacitan Dra. Mariatun, MM akan jadi tersangka kasus dugaan Korupsi Dana Hibah sebesar Rp1 M Thn 2010-2011?”</span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;">  </span><br /></span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgw2h9l3p_rsjkHw8hR2rHLBROvj0n1ojffraheDVqjini34bErsZUtXAacBNVA3Iv4nAoNvlyJ28r8mMJLRyYOHW-asnIqzKKXHvXbCk4de5GDfqXKaXQMDKPiUI79hA-U_4y5NuQMT38/s1334/IMG20210209125051.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgw2h9l3p_rsjkHw8hR2rHLBROvj0n1ojffraheDVqjini34bErsZUtXAacBNVA3Iv4nAoNvlyJ28r8mMJLRyYOHW-asnIqzKKXHvXbCk4de5GDfqXKaXQMDKPiUI79hA-U_4y5NuQMT38/w640-h288/IMG20210209125051.jpg" width="640" /></a></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span><b> </b></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Sidang Kasus perkara Korupsi dana Hibah APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggarann (TA) 2010 – 211 tak lama lagi akan berakhir setelah Tim JPU Kejari Kabupaten Pacitan membacakan surat tuntutan pidana terhadap terdakwa Agung Hariyadi, ST selaku Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah (Perusda) Aneka Usaha Kab. Pacitan di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Selasa, 9 Pebruari 2021<br /><br />Dalam perkara ini ada yang menarik berdasarkan fakta yang terungkap di persidanga, yaitu adanya keterlibatan Bupati (sudah meninggal) dan Sekda Kabupatena Pacitan yaitu Ir. Mulyono, MM dan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pacitan Dra. Mariatun, MM<br /><br />Itulah sebabnya dalam surat tuntutan Tim JPU Kejari Kabupaten Pacitan terhadap terdakwa Agung Hariyadi, ST mejelaskan kepada Majelis Hakim terkait pasal pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi : orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana, dipidana sebagai pelaku tindak pidana. (orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi juga dipidana dengan ancaman pidana yang sama dengan pelaku tindak pidana korupsi).<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah penyidik Kejari Kabupaten Pacitan akan menyeret Ir. Mulyono, MM selaku Sekda dan Dra. Mariatun, MM selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pacitan sebagai tersangka dalam kasus ini?<br /><br />“Kita tunggu putusan dari Majelis Hakim. Tapi fakta yang terungkap dalam persidangan, baik keterangan saksi-saki maupun alat bukti kita sampaikan dalam surat tuntutan,” ucap Didit Agung Nugrooho, SH selaku Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Pacitan kepada beritakorupsi.co</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiekVqooZU7xvfoTSEKHfUJTagzgvAH2RA08OG7RKNyDhbhdv2_zckaZFLtoVN7gQEYkz42WkyDc8WzRXEd1_HNHXNSLr2JeDkUeBmKKu0tKdRr-7-rvLlgjNVExz70vky4aEkejuuPeP4/s640/IMG20210112121715.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiekVqooZU7xvfoTSEKHfUJTagzgvAH2RA08OG7RKNyDhbhdv2_zckaZFLtoVN7gQEYkz42WkyDc8WzRXEd1_HNHXNSLr2JeDkUeBmKKu0tKdRr-7-rvLlgjNVExz70vky4aEkejuuPeP4/w640-h360/IMG20210112121715.jpg" width="640" /></a></div>Faktanya dalam kasus ini adalah, bahwa dana Hibah yang mengalir ke Perusahaan Daerah (Perusda) Aneka Usaha Kab. Pacitan TA 2010 sebesar Rp500 juta dan TA 2011 sebesaar Rp500 juta tanpa adanya Proposal pengajuan dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kab. Pacitan<br /><br />Dasar Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah telah diatur berdasarkan pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, menyebutkan  Surat Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial ditandatangani oleh pimpinan Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, kelompok, masyarakat/anggota masyarakat atau organisasi kemasyarak harus dilengkapi dengan Proposal<br /><br />Psal 8 ayat (4) yang menyatakan, bahwa Permohonan hibah diajukan kepada Bupati melalui Kepala SKPD sesuai tugas dan fungsinya, ditetapkan dengan keputusan Bupati: Pasal 10 ayat (1) menyatakan, bahwa huruf a, b dan c menyatakan bahwa Kepala SKPD atau Bagian melakukan Verifikasiusulan untuk Proposal yang diajukan, membuat dan menyapaikan surat pengantar kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan hibah, kemudian meneruskan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah yang telah disampaikan oleh penerima hibah kepada Bupati<br /><br />Namum faktanya, Dra. Mariatun, MM selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Pacitan tetap memasukkan hibah sebesar Rp500 juta ke dalam Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA) Kabupaten Pacitan untuk Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kab. Pacitan TA 2010 – 2011 sebesar Rp1<br /><br />Kemudian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten pacitan yang diketuai oleh Ir. Mulyono, MM. selaku Ketua TAPD selaaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan membahas RKA-SKPN dan RKA PPKD, yang kemudian TAPD menetapkan Dana hibah untuk Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan masuk kedalam Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA)  dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).<br /><br />Pertanyaannya kemudian adalah, apakah DPRD Kabupaten Pacitan turut bertanggungjawab dalam pembahasan dana Hibah APBD Kabupaten Pacitan TA 2010 – 2011 ke Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan?</span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiw8rx3avJb4Q_IFzKfkAcDrdKwpMKkeF60WqOdgelG0fBjGqVgjMSci0PwSrwztOABVJ4285q1_f1-8iHu-vD_O5Keud5J1j2wzZLCUp7kI9ohMJXgCBqeNTzlLFmJlXprw8g7CldVvF8/s917/IMG20210209125725.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="546" data-original-width="917" height="382" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiw8rx3avJb4Q_IFzKfkAcDrdKwpMKkeF60WqOdgelG0fBjGqVgjMSci0PwSrwztOABVJ4285q1_f1-8iHu-vD_O5Keud5J1j2wzZLCUp7kI9ohMJXgCBqeNTzlLFmJlXprw8g7CldVvF8/w640-h382/IMG20210209125725.jpg" width="640" /></a></span></div><span style="font-size: small;">Sementara dalam persidangan, Selasa, 9 Pebruari 2021, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kab. Pacitan menuntut terdakwa Agung Hariyadi, ST selaku Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah (Perusda) Aneka Usaha Kab. Pacitan dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp300 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp1 miliar (sudah dikembalikan) karena dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Dana Hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Pacitan Tahun 20210 – 2011<br /><br />Menurut Tim JPU, bahwa perbuatan terdakwa Agung Hariyadi, ST selaku Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah (Perusda) Aneka Usaha Kab. Pacitan melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Tuntutan pidana penjara terhadap Terdakwa, terucap dari Tim JPU Kejari Kabupaten Pacitan Didit Agung Nugrooho, SH dkk saat membacakan Surat Tuntutannya dihadapan Majelis Hakim dalam Sidang yang berlangsung melalui Vidio Conference (Vidcon) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo (Selasa, 9 Pebruari 2021) dengan agenda Tuntutan  yang diketua Majelis Hakim H. Hisbullah Idris, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu John Desta, SH., MH dan M. Mahin, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Eni Fauzi, SH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum terdakwa. Sementara Terdakwa mengikuti persidangan melalui Vidcon di Rutan Kejaksaan karena kondisi Pandemi Covid19 (Coronavirus disease 2019).<br /><br />“Menuntut terdakwa AGUNG HARIYADI, ST dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda sebesar Rp.300.000.000 subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Menghukum terdakwa AGUNG HARIYADI, ST untuk membayar uang pengganti sejumlah Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan perincian Sebagai berikut : Uang yang disita menjadi barang bukti sebesar Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah) pada tanggal 08 September 2020: dan Uang yang diserahkan/dititipkan kepada Kejaksaan Negeri Pacitan sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) pada tanggal 27 Januari 2021. Selanjutnya dipergunakan untuk membayar uang pengganti Kerugian Keuangan Negara, dengan cara dirampas untuk Negara dan disetorkan ke Kas Daerah Pemertatah Kabupaten Pacitan,” ucap JPU diakhir pembacaan surat tntutannya.<br /><br />Dalam surat tuntutan JPU mengatakan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan keterangan saksi dan keterangan ahli serta keterangan terdakwa, yaitu: bahwa benar Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan didirikan berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha yakni : Pasal 11 yang menyatakan, Modal Perusahaan Daerah seluruhnya terdiri dari kekayaan pemerintah Kabupaten Pacitan yang dipisahkan ; Pasal 12 ayat (1) menyatakan, Besarnya modal Perusahaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 adalah sebagai berikut: a. Modal dasar dan ditempatkan sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah), b. Modal disetor sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah). <br /></span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEim_3kaG_nhFixSnOTsbtBP00kIsSF0v7igethgqx37ESj6v-mgqizCOhxUa7UT6S5B8Wmc7BXe5FkGLq8eaDbocChiATJhWF-yHlhcPYlU3-unAytt-Wd0AAfoObU2QkG9HWgOdfqQ7Is/s1334/IMG20210209124844.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEim_3kaG_nhFixSnOTsbtBP00kIsSF0v7igethgqx37ESj6v-mgqizCOhxUa7UT6S5B8Wmc7BXe5FkGLq8eaDbocChiATJhWF-yHlhcPYlU3-unAytt-Wd0AAfoObU2QkG9HWgOdfqQ7Is/w640-h288/IMG20210209124844.jpg" width="640" /></a></span></div><span style="font-size: small;">Bahwa benar, pada bulan Desember 2009, terdakwa Agung Haryadi, ST mendapat informasi dari Sugi Haryanto (kakak kandung terdakwa Agung Haryadi, ST) terdapat lowongan jabatan Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan. Kemudian terdakwa Agung Haryadi, ST mendaftar dan mengikuti tes, yang kemudian terdakwa Agung Haryadi, ST  ditetapkan sebagai Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitap perdasarkan Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 821.2/0707/408.47/KEP/2010 tanggal 6 April 2010 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha dengan masa jabatan selama 4 (empat) tahun sejak 26 April 2010. <br /><br />Bahwa benar, Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Tahur 2010 s/d 2014 adalah sebagai berikut ; Direktur Utama, Agung Haryadi, ST,; Kepala Bagian Umum, Priono, S.Sos; Kepala Bagian Umum, Joko Priono, STP., MM ; Bendahara 2010-2011, Vivit Wedyanti, SE ; Bendahara 2012-2014, Dian Rahmawati, S.Pd ; Ketua Dewan Pengawas, Drs. Maulana Mahdani ; Sekretaris Dewan Pengawas, Drs. Wijono, MM ; Anggota Dewan Pengawas, Drs. Prawito ; Manager Unit Pertambangan dan Energi, Ketik Fachrudin Arifianto, ST ; Manager Unit Agribisnis, Agus Priyono, SP ; Satf Unit Agribisnis, Ahmad dan Siswono<br /><br />Bahwa benar, terdakwa Agung Haryadi, ST sebagai Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan mendapatkan Gaji dan Tunjangan Jabatan yang diatur berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/132/408.21/2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang Penetapan Gaji Direksi dan Tunjangan Jabatan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha, yakni Gaji Direksi sebesar Rp.2.155.800 (dua juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus . Tupiah) dan Tunjangan Jabatan Direksi sebesar Rp.500.000 (seratus ribu rupiah). <br /><br />Bahwa benar, susunan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2008 s/d 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45 /58/408.11/2008 tanggal 29 Januari 2008 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan sebagai berikut : Ketua, Sekretaris Daerah Kabusaten Pacitan ; Wakil Ketua I ; Kepala BAPPEDA dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan ; Wakil Ketua II, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabusaten Pacitan ; Wakil Ketua III, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabusaten Pacitan ; <br /><br />Anggota TAPD terdiri dari : Inspektur Kabupaten Pacitan, Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan,  Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, Kepala Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Ksbupaten Pacitan, Kepala Bidang Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan, Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan, Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan, Kasi Anggaran Bidang Keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan, Staf Seksi Anggaran Bidang Keuangan Dinas Pendapatan, Pen elolaan Keuan ndan Aset Kabu ten Pacitan. </span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgh-d79km7wFEAgIaEzLT2tF3wsI4jGgr1xb7F85CDH2bmgk2xTAFcP_7QgBUH7j52DLxtaletj5UX6GzACbGDrUWNghjyjuWkfqn_ZYmebXSNnOYYxXv58ebppy5AJqCAjgxoqqrvOFYU/s1334/IMG20210209124924.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgh-d79km7wFEAgIaEzLT2tF3wsI4jGgr1xb7F85CDH2bmgk2xTAFcP_7QgBUH7j52DLxtaletj5UX6GzACbGDrUWNghjyjuWkfqn_ZYmebXSNnOYYxXv58ebppy5AJqCAjgxoqqrvOFYU/w640-h288/IMG20210209124924.jpg" width="640" /></a></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pacitan sebagai berikut : <br />1. Menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD: 2 Membantu Kepala Daerah dalam menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS): 3. Membahas Rancangan KUA dan PPAS bersama Panitia Anggaran DPRD : 4. Penyusunan dan Penyampaian Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman penyusunan RKA SKPD kepada seluruh SKPD ; 5. Menelaah kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPA dan Dokumen Perencanaan lainnya ; 6. Melakukan verifikasi Rancangan RKA-SKPD dan DPA-SKPD bersama dengan Kepala SKPD ; 7. Penyusunan Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ; 8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati. <br /><br />Bahwa benar, mekanisme penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pacitan diawali Surat Bupati Pacitan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan tentang Usulan Anggaran Tahun berikutnya, kemudian SKPD menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) masing-masing. <br /><br />Rencana anggaran tutin/ belanja tidak langsung yang didalamnya termasuk hibah dan bantuan sosial menjadi wewenang Dinas Pengelolaan, Pendapatan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Pacitan, dan Anggaran pembangunan/ belanja langsung menjadi wewenang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan. <br /><br />Setelah rencana anggaran yang disusun baik anggaran rutin/ belanja tidak langsung oleh DPPKA Kabupaten Pacitan dan anggaran pembangunan/ belanja langsung oleh BAPPEDA dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan, lalu semua rencana anggaran dihimpun Dra. Mariatun, MM. selaku Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan sekaligus sebagai Sekretaris Tim TAPD untuk dibahas TAPD yang diketuai oleh Ir, Mulyono, MM. selaku Ketua TAPD dalam jabatan sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pacitan. <br /><br />Setelah RKA SKPD dan RKA PPKD ditelaah dan diverifikasi serta disesuaikan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Dokumen Perencanaan Lainnya, hasil pembahasan TAPD menjadi Draft Rancangan APBD. Selanjutnya Draft Rancangan APBD tersebut dibahas antara TAPD dengan DPRD Kabupaten Pacitan yang menghasilkan Rancangan APBD, kemudian Rancangan APBD diajukan ke Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi dengan peraturan yang ada diatasnya, setelah disetujui oleh Gubernur barulah menjadi APBD Kabupaten Pacitan. <br /><br />Bahwa benar, Dasar Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan, yakni hibah terhadap perusahaan daerah dengan mekanisme sebagai berikut : Pasal 8 ayat (1) dan (2) menyatakan, bahwa Surat Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial ditandatangani oleh pimpinan Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, kelompok, masyarakat/anggota masyarakat atau organisasi kemasyarak harus dilengkapi dengan Proposal<br /></span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0SVerpIFS8TtLa8YRAskZZ-4B9ntBGp7wYbbKHCTHj7HuZA15oFoaXFMKcfQIjsWrJk_iFAt7txac96Fay298MJdVHfqSlwZkbaObxRurx_QA03IxkdrPD5fBQA2HYDyuMNKD7s7HrT8/s1334/IMG20210209125358.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0SVerpIFS8TtLa8YRAskZZ-4B9ntBGp7wYbbKHCTHj7HuZA15oFoaXFMKcfQIjsWrJk_iFAt7txac96Fay298MJdVHfqSlwZkbaObxRurx_QA03IxkdrPD5fBQA2HYDyuMNKD7s7HrT8/w640-h288/IMG20210209125358.jpg" width="640" /></a></span></div></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Psal 8 ayat (4) yang menyatakan, bahwa Permohonan hibah diajukan kepada Bupati melalui Kepala SKPD sesuai tugas dan fungsinya, ditetapkan dengan keputusan Bupati: Pasal 10 ayat (1) menyatakan, bahwa huruf a, b dan c menyatakan bahwa Kepala SKPD atau Bagian melakukan Verifikasiusulan untuk Proposal yang diajukan, membuat dan menyapaikan surat pengantar kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan hibah, kemudian meneruskan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah yang telah disampaikan oleh penerima hibah kepada Bupati <br /><br />Pasal 10 ayat (3) menyatakan, bahwa Penerima hibah mempunyai tanggungjawab: a.  Mengajukan permohonan dengan dilampiri proposal kegiatan kepada Bupat Kepala SKPD atau Bagian,; b. Menerima dana secara tunai atau melalui transfer dari Bendahara SKPD atau Bagian yang pelaksanaannya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ; c. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang didanai dari hibah ; d. Menggunakan dana hibah sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati dan/atau Naskah Perjanjian Hibah Daerah; e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah kepada Bupati melalui Kepala SKPD atau Bagiaan: <br /><br />Pasal 12 ayat (1) menyatakan, bahwa Belanja hibah dalam bentuk uang dianggarkan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam kelompok belanja tidak langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan. Pasal 17 ayat (1) menyatakan, bahwa Penerima hibah bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Bupati melalui Kepala SKPD atau Bagian selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai. <br /><br />Bahwa benar, walau tanpa Surat Proposal Permohonan Hibah tahun 2009 dari perusahaan daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan, Dra, Mariatun, MM. selaku Kepala Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Pacitan memasukkan hibah sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ke dalam Rencana Kerja Anggaran Pejabat pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Pacitan. <br /><br />Kemudian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten pacitan yang diketuai oleh Ir. Mulyono, MM. selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan membahas RKA-SKPN dan RKA PPKD, yang kemudian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menetapkan Dana hibah untuk Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan masuk kedalam Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA)  dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). <br /><br />Selanjutnya pembahasan dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pacitan tidak mengalami kesulitan, sehingga Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang didalamnya terdapat Anggaran Dana Hibah untuk Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan ditetapkan menjadi APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2009 tentang APBD Tahun Anggaran 2010 tanggal 30 Desember 2009 Jo Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2010 (Buku I) dan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 tanggal 29 September 2010 jo Peraturan Bupati Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 (Buku II) pada APBD induk dan APBD Perubahan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam kelompok belanja tidak langsung terdapat anggaran belanja Hibah untuk perkuatan modal awal Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah). <br /><br />Bahwa benar walaupun tanpa Surat Proposal Permohonan Hibah tahun 2009 dari terusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan, tetapi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan termasuk sebagai penerima dana hibah Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/6.4/408.21/2010 tanggal 04 Januari 019 tentang Penerima dan Penanggungjawab Pelaksanaan Dana Hibah, Bantuan Sosial, bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 yakni Nomor urut 25 Penerima Perkuatan Modal Awal Perusda Aneka Usaha, Penanggungjawab Pelaksana, Direktur Perusda, SKPD Penanggungjawab: Bagian Administrasi Perekonomian, jumlah dana, Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Hal ini bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Tata Cara pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan</span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaRoN_ZyspanvCoQ-b9o9x97TMTR6EhQy9VmvZRXAcRwPkdS8_gt73ksJvMHdaf12UwWybFqPdfMjgumrj_0bY_J3w3TyKS0gJfS8_9GPgoFpGkbqmcprUzOOrttdGesQpzGQpK4mVzDo/s917/IMG20210209125725.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="546" data-original-width="917" height="382" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaRoN_ZyspanvCoQ-b9o9x97TMTR6EhQy9VmvZRXAcRwPkdS8_gt73ksJvMHdaf12UwWybFqPdfMjgumrj_0bY_J3w3TyKS0gJfS8_9GPgoFpGkbqmcprUzOOrttdGesQpzGQpK4mVzDo/w640-h382/IMG20210209125725.jpg" width="640" /></a></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Banwa benar, terdakwa Agung Hariyadi, ST. selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan baru mengajukan Permohonan Pencairan Dana Hibah kepada Bupati Pacitan berdasarkan Surat Nomor: 900/05/PDAU/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010 Perihal Permohonan Pencairan Dana Hibah Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Tahun 2010 disertai Proposal Permohonan Dana untuk Pelaksanaan Program Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 tanggal 12 Juli 2010 beserta dengan Rencana Anggaran Biaya (Non Fisik Konstruksi) sebesar Rp500.000.000 dengan rinciaan sebagai berikut ;<br /><br />1. Gaji dan Tunjangan Dewan Direksi Rp 93.249.120 93.249.120 ; 2. Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp 3.750.000 ; 3. Belanja Bahan Pakain Habis Kantor Rp 6437950 ; 4. Belanja Jasa Kantor Rp 5.580.000 ; 5. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Rp 14.076.300 ; 6. Belanja Cetak dan Pengandaan Rp 3.077.930 ; 7. Belanja Makanan dan Minuman Rp 11.640.000 ;  8. Belanja Pakaian Khusus dan Hari Tertentu Rp 6.240.000 ; 9. Belanja Perjalanan Dinas Rp 8.680.000 ;  10. Belanja Pemeliharaan Rp 1.451.800 ;  11. Belanja Modal Rp 36.167.400 ; 12. Modal Operasional Kerja Rp 309.649.500. Total sebesar Rp 500.000.000 <br /><br />Bahwa benar, Dra. Mariatun, MM selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Pacitan menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan Nomor: 900/851/408.41/2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang Pemberian Hibah kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha scbagai dasar pemberian hibah kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha. <br /><br />Bahwa benar, berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor: 900/952/408.41/2010 tanggal 23 Agustus 2010 dan Berita Acara Penyerahan Hibah Nomor: 900/853/408.41/2010 tanggal 23 Agustus 2010, Dra. Mariatun, MM selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mewakili Pemerintah Kabupaten Pacitan memberikan dana hibah sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada terdakwa Agung Hariyadi, ST Selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan, dan untuk melengkapi dokumen pencairan dana hibah, terdakwa Agung Hariyadi, ST selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan membuat : <br /><br />1. Surat Pernyataan tanggai 23 Agustus 2010 menyatakan kesanggupan ; a. Mempertanggungjawabkan penggunaan hibah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan tanggal 30 Desember 2009: b. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan melalui DPPKA rangkap 2 (dua) Asli disampaikan ke DPPKA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai ; 2. Pakta Integritas tanggal 23 Agustus 2010. <br /><br />Bahwa benar berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor: 900/852/408.41/2010 tanggal 23 Agustus 2010, Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan selaku Penerima hibah berkewajiban ; a. Memanfaatkan dana hibah sebagaimana tersebut dalam lampiran surat perjanjian ini. b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Pemberi Hibal melalui SKPD atau Bagian terkait rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke DPPKA Kabupatet Pacitan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai. e.Untuk pencairan hibah tahap berikutnya harus menyampaikan lapora pertanggungjawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya. <br /><br />Bahwa benar pada tanggal 23 Agustus 2010, berdasarkan Tanda Terima Penerimaan hibah Nomor: 900/854/408.41/2010, Perusahaan Daerah Aneka Usaha menerima dana hiba sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) melalui Rekening Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan di Bank Jatim Cabang Pacitan Nomor Rekening 021101583 atas nama Perusahaan Daerah Aneka Usaha dengan specimen tandatangan terdakwa Agung Hariyadi, ST Selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan. </span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyBAh_FJjHiI5O7MYM7tsYQxa9ZPMwFf8BHlvW-kquIAK_U6BvjbSl5-DXY6gunkHbNs0ZjjK5ZTNfZkIw7H8zGjlfzxyusxa7jb4tj5gEIoueWNVMmpCFhIsYP6znoSG4jNY3VdMwIBU/s1334/IMG20210209125121.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyBAh_FJjHiI5O7MYM7tsYQxa9ZPMwFf8BHlvW-kquIAK_U6BvjbSl5-DXY6gunkHbNs0ZjjK5ZTNfZkIw7H8zGjlfzxyusxa7jb4tj5gEIoueWNVMmpCFhIsYP6znoSG4jNY3VdMwIBU/w640-h288/IMG20210209125121.jpg" width="640" /></a></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Bahwa benar berdasarkan Proposal Permohonan Dana untuk Pelaksanaan Program Kerja  Prusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 tanggal 12 Juli 2010 dengan Rencana Anggaran Biaya (Non Fisik Konstruksi), seharusnya terdakwa Agung Hariyadi, ST menggunakan dana hibah sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk keperluan operasional Perusahaan Daerah Ancka Usaha <br /><br />Namun faktanya, terdakwa Agung Hariyadi, ST menggunakan Dana Hibah Tahun Anggaran 2010 tidak sesuai dengan rencana Anggaran Biaya (Non Fisik Konstruksi) pada Proposal Permohonan Dana untuk pelaksanaan Program Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Tahur Anggaran 2010 tanggal 12 Juli 2010, melainkan Dana Hibah digunakan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (Non Fisik Konstruksi) yang dibuat oleh terdakwa Agung Hariyadi, ST selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan setelah Dana hibah Tahun Anggaran 2010 tersebut masuk ke Rekening Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan sebesar Rp.500.000.000<br /><br />Bahwa benar terdakwa Agung Hariyadi, ST selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan tidak pernah membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun Anggaran 2010 dalam bentuk realisasi penggunaan dana hibah kepada Bupati melalui Kepala SKPD atau Bagian selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai<br /><br />Hal ini bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 35 Pahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban pelanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan yang menyatakan, Penerima hibah bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam pentuk realisasi penggunaan dana kepada Bupati melalut Kepala SKPD atau Bagian selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai. <br /><br />Bahwa benar, tanpa Surat Proposal Permohonan Hibah tahun 2010 dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan yang ditandatangani oleh terdakwa Agung Hariyadi, ST selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan, Dra. Mariatun, MM selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKAD) Kabupaten Pacitan kembali memasukkan hibah sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ke dalam Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Pacitan. <br /><br />Kemudian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pacitan yang diketuai oleh Ir. Mulyono, MM selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan kembali membahas RKA-SKPD dan RKA PPKD, yang kemudian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menetapkan Dana Hibah untuk Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan masuk kedalam Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). <br /><br />Selanjutnya pembahasan dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pacitan tidak mengalami kesulitan sehingga Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang didalamnya terdapat Anggaran Dana Hibah untuk Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan ditetapkan menjadi APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang APBD Tahun Anggaran 2011 Jo Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2011 (Buku II) dan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 Jo Peraturan Bupati Pacitan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 (Buku II) pada APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam kelompok belanja tidak langsung terdapat anggaran Belanja Hibah untuk perkuatan modal awal Perusahaan Daerah Aneka Usaha sebesar Rp.500.000.000,(lima ratus juta rupiah) <br /><br />Bahwa benar, walaupun tanpa Surat Proposal Permohonan Hibah tahun 2010 dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan yang ditandatangani oleh terdakwa Agung Hariyadi, ST selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan, tetapi Perusahaan Daerah Aneka Usaha kembali termasuk sebagai penerima dana hibah Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/351/408.21/2010 tentang Penerima dan Penanggungjawab Pelaksanaan Dana Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 tanggal 30 Desember 2010 yakni nomor urut 25 (dua puluh lima) Penerima: Perkuatan Modal Awal Perusda Aneka Usaha, Penanggungjawab Pelaksana: Direktur Perusda, SKPD Penanggungjawab: Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Pacitan, jumlah dana sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah). <br /><br />Hal ini bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Tata Cara emberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan abupaten Pacitan. <br /></span></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOf523LbDk6YID7Q2Qqzm1fi7T6YzMoAEFyHY92KwRKpPmp6Yoj_vQIBmKvU7tWsnMJ1l3UPknDsAHs1E-j09Y17DAQXnNrCODPzMNs_uyCUBRPnsHY7FkPJ6Pk8eelu9uLdCsQu52R_4/s1334/IMG20210209125358.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOf523LbDk6YID7Q2Qqzm1fi7T6YzMoAEFyHY92KwRKpPmp6Yoj_vQIBmKvU7tWsnMJ1l3UPknDsAHs1E-j09Y17DAQXnNrCODPzMNs_uyCUBRPnsHY7FkPJ6Pk8eelu9uLdCsQu52R_4/w640-h288/IMG20210209125358.jpg" width="640" /></a></span></div></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Bahwa benar pemberian dana hibah kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang diberikan secara terus menerus pada tahun 2010 sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan pada tahun 2011 sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) bertentangan dengan Pasal 44 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan, Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah. <br /><br />Bahwa benar terdakwa Agung Hariyadi, ST selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha baru mengajukan Permohonan Pencairan Dana Hibah kepada Bupati Pacitan berdasarkan surat Nomor: 900/07/408.92/2011 tanggal 06 April 2011 perihal Permohonan Pencairan Dana Hibah Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Tahun 2011 disertai Proposal pemohonan Dana untuk Pelaksanaan Program Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 tanggal 06 April 2011 beserta dengan Rencana Agaran Biaya Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Tahun 2011 tanggal 11 Agustus 2011 sebesar Rp. 500.000.000 dengan rincian sebagai berikut ; 1. Belanja Pegawai Rp 96.999.120 ; 2. Belanja Barang dan jasa Rp 57.183.980 ; 3. Belanja Modal Rp 36.167.400 ; 4. Belanja Operasional Rp 309.649.510 Total sebesar Rp 500.000.000 <br /><br />Yang kemudian dirinci lagi dengan Rencana Anggaran Biaya Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Tahun 2011 tanpa tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa Agung Hariyadi, ST selaku Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan. <br /><br />Bahwa benar berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor: 900/554/408.41/2010 tanggal 23 April 2011 dan Berita Acara Penyerahan Hibah Nomor: 900/555/408.41/2011 tanggal 23 Mei 2011, Drs. Sunaryo, MM Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mewakili Pemerintah Kabupaten Pacitan memberikan dana hibah sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada terdakwa Agung Hariyadi, ST selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan, dan untuk melengkapi dokumen pencairan dana hibah, terdakwa Agung Hariyadi, ST selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan membuat ;  <br /><br />1. Surat Pernyataan tanggal 23 Mei 2011 yang menyatakan kesanggupan : a. Mempertanggungjawabkan penggunaan hibah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan tanggal 30 Desember 2009. b. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan mclalut DPPKA rangkap 2 (dua) Asli disampaikan ke DPPKA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai ; 2. Pakta Integritas tanggal 23 Mei 2011. <br /><br />Bahwa benar berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor: 900/554/408.41/2010 tanggal 23 April 2011, Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan selaku Penerima Hibah berkewajiban : a. Memanfaatkan dana hibah sebagaimana tersebut dalam lampiran surat perjanjian ini. b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Pemberi Hibah melalui SKPD atau Bagian terkait rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke DPPKA Kabupaten Pacitan selambat-iambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai. c. Untuk pencairan hibah tahap berikutnya harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya. <br /><br />Bahwa benar kemudian pada tanggal 23 Mei 2011, berdasarkan Kwitansi dan Tanda Terima Penerimaan Hibah Nomor: 900/556/408.41/2011, Perusahaan Daerah Aneka Usaha kembali menerima dana hibah sebesar Rp.500.000.000 melalui Rekening Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan di Bank Jatim Cabang Pacitan Nomor Rekening 021101583 atas nama Perusahaan Daerah Aneka Usaha dengan specimen tandatangan terdakwa Agung Hariyadi, ST selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan. <br /><br />Bahwa benar pada tanggal 26 Agustus 2011, pada saat dilakukan pemeriksaan rutin oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Propinsi Jawa Timur, secara lisan menyarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitat mengubah dana hibah yang diberikan ke Perusahaan Daerah Aneka Usaha menjadi Penyertaa modal. <br /></span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEix4ZyH9IQsuXNL48WJiJ3wzgZxW7GiGqkziHGiist0GLkPB2A51MskVWHoTj9iyZNx_iytbpSkV22JTFozaIpxUTVhmwUsaxp5-BRginq3OGLYxSzzb2L-sgGOqK5CVSF_zbQ-vwnxVgk/s1334/IMG20210209124844.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEix4ZyH9IQsuXNL48WJiJ3wzgZxW7GiGqkziHGiist0GLkPB2A51MskVWHoTj9iyZNx_iytbpSkV22JTFozaIpxUTVhmwUsaxp5-BRginq3OGLYxSzzb2L-sgGOqK5CVSF_zbQ-vwnxVgk/w640-h288/IMG20210209124844.jpg" width="640" /></a></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Menindaklanjuti saran BPK secara lisan tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang APBD Tahun Anggaran 2011, Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggara 2011 (Buku II) diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 jo Peraturan Bupati Pacitan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 (Buku II), yaitu dana hibah sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tersebut penempatannya berubah dari semula belanja hibah menjadi penyertaan modal <br /><br />Bahahwa benar pemberian dana hibah ke Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacita tebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang diberikan pada tahun 2010 sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan pada tahun 2011 sebesar Rp.500.000.000 bertentangan dengan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usah yang menyatakan modal Perusahaan Daerah seluruhnya terdiri dari kekayaan Pemerintah Kabupaten Pacitan yang dipisahkan (Penyertaan Modal)<br /><br />Walaupun Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang dalam Penjelasannya menyatakan, terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, penyertaan modal yang telah dilakukan Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha sebesar Rp.1.000.000,000,(satu milyar rupiah). Dengan demikian, maka sisa penyertaan modal yang belum dilakukan adalah sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). <br /><br />Bahwa benar faktanya penggunaan Dana Hibah yang diterima oleh Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya pada Proposal Permohonan Dana untuk Pelaksanaan Program Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 tanggal 06 April 2011 dan Bukti dukungnya yakni dengan dibuatnya bukti-bukti transaksi keuangan fiktif dengan maksud agar penggunaan dana hibah tersebut seolah-olah telah sesuai peruntukkannya, dan realisasi yang benar. Hal ini menunjukkan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan tidak mempunyai tujuan dan perencanaan yang terukur. <br /><br />Bahwa benar terdakwa Agung Hariyadi , ST selaku Direktur Perusahaan Dacrah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun Anggaran 2011 dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Bupati melalui Kepala SKPD atau Bagian selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai. Hal ini bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan yang menyatakan, Penerima hibah bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Bupati melalui Kepala SKPD atau Bagian selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai. <br /><br />Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Keuangan Negara, Drs. Siswo Sujanto, DEAyang menyatakan, Alokasi anggaran harus didasarkan pada usulan atau rencana yang mencakup tentang tujuan yang hendak dicapai, hasil atau manfaat, dan besaran kebutuhan dana. Mengingat inisiatif kegiatan tersebut pada hakekatnya berada di pihak lain, yaitu masyarakat (penerima hibah), maka diperlukan usul/proposal dari masyarakat (penerima hibah) untuk dapat dituangkan dalam APBD. Oleh karena itu, tanpa adanya proposal dari masyarakat (penerima hibah) dana hibah tidak direalisasikan atau tidak boleh diberikan kepada pihak-pihak tertentu. <br /><br />Sehingga dengan demikian, Pemberian Dana Hibah sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tahun 2010 - 2011 dari Pemerintah Kabupaten Pacitan kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan, tanpa adanya proposal dari penerima hibah, maka dana hibah tidak direalisasikan atau tidak boleh diberikan kepada pihak-pihak tertentu dalam hal ini Perusahaan Daerah Aneka Usaha Pacitan. <br /></span></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijqWauBVKQ0j3DFKnLwuO92_8rNIDtRcMoQ8Der1uZedkPoIX-iy9OBZkk-a6Vu21EdDuysDiF-Rndi5zR6ljVTteAaLTnN_9HTW3d3nND_K-gUJQZP6OkpEoUiQi3_S0Ve_AdL1IP7JU/s1334/IMG20210209125051.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijqWauBVKQ0j3DFKnLwuO92_8rNIDtRcMoQ8Der1uZedkPoIX-iy9OBZkk-a6Vu21EdDuysDiF-Rndi5zR6ljVTteAaLTnN_9HTW3d3nND_K-gUJQZP6OkpEoUiQi3_S0Ve_AdL1IP7JU/w640-h288/IMG20210209125051.jpg" width="640" /></a></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Kerugian Keuangan Negara Dr. M. Achsin, SE., SH., MM., M.Kn, M.Ec.Dev,, M.Si., Ak, CA., CPA., CLA., CRA., CLI., CPL, CMA, menyatakan, bahwa jumlah kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti adalah : 1. Pencairan Tahap I pada tanggal 23 Agustus 2010 berdasarkan Tanda Terima Penerimaan Hibah Nomor: 900/854/408.41/2010, uang hibah tersebut masuk ke Rekening Perusahaan Daerah Aneka Usaha di Bank Jatim Cabang Pacitan Nomor Rekening 021101583 atas nama Perusahaan Daerah Aneka Usaha sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah). <br /><br />Pencairan Tahap II pada tanggal 23 Mei 2011 berdasarkan Kwitansi dan Tanda Terima Penerimaan Hibah Nomor: 900/556/408.41/2011, uang hibah tersebut masuk ke Rekening Perusahaan Daerah Aneka Usaha di Bank Jatim Cabang Pacitan Nomor Rekening 021101583 atas nama Perusahaan Daerah Aneka Usaha sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta Tupiah). <br /><br />Atas kedua tahap pencairan tersebut, maka total kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti jumlahnya adalah sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). <br /><br />Saksi Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, alat bukti surat dan keterangan terdakwa, maka disimpulkan berdasarkan keterangan Ahli Keuangan Negara Drs. SISWO SUJANTO, DEA dan Ahli Kerugian Kerugian Keuangan Negara Dr. M. Achsin, SE., SH., MM., M.Kn, M.Ec.Dev., M.Si., Ak, CA., CPA., CLA., CRA., CLI., tep” CMa, kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti dalam perkara aguo adalah sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). <br /><br />Walaupun dalam Surat Dakwaan tidak menyebutkan ketentuan mengenai deelneming yakni Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, namun sebagaimana tujuan proses peradilan adalah untuk mencari kebenaran merupakan hal yang tidak perlu diperdebatkan lagi. <br /><br />Perbedaannya hanya pada jenis kebenaran yang dicari, yaitu peradilan perdata bertujuan menemukan kebenaran formil, sedangkan peradilan pidana bertujuan menemukan kebenaran materiil (Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata, Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana, 2013, halaman 9-10). <br /><br />Sejalan dengan hal itu, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdapat pihak lain yang berperan dalam terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara aguo, yakni pada tahun Anggaran 2009 tanpa adanya Proposal Pengajuan Dana Hibah dari Perusahaar Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan untuk mendapatkan dana hibah Tahun Anggaran 2010, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diketuai oleh Ir. Mulyono, MM dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) memasukkaN pemberian dana hibah sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada Perusahaan Aerah Aneka Usaha<br /><br />Sehingga kemudian hal itu dibahas bersama DPRD Kabupaten Pacitan yang selanjutnya menjadi APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2009 tentang APBD Tahun Anggaran 2010 tanggal 30 pesember 2009 Jo Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penjabaran APBD  Tahun Anggaran 2010 (Buku II) dan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 tanggal 29 September 2010 Jo Peraturan Bupati pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 (Buku I) pada APBD Induk dan APBD Perubahan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 pada Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam kelompok belanja tidak langsung terdapat ynggaran Belanja Hibah untuk perkuatan modal awal Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah). <br /><br />Bahwa hal tersebut kemudian terjadi lagi pada Tahun Anggaran 2010 tanpa adanya proposal Pengajuan Dana Hibah dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan untuk mendapatkan dana hibah Tahun Anggaran 2011, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diketuai oleh Ir. Mulyono, MM <br /><br />Dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), memasukkan pemberian dana hibah sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha, sehingga kemudian hal itu dibahas bersama DPRD Kabupaten Pacitan yang selanjutnya menjadi APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang APBD Tahun Anggaran 2011 Jo Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2011 (Buku II)<br /></span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1xMZhglWuF72C8UyGgDpJhyphenhyphen8N4odF0Y1e5YASmci0rMF6YcdpMQgWwC0XxXD4HTm0GJal4Z8xkKeRylrenh0S0nXnNL7pBt0E7FaXAWcBbH0BXtxFzaFWmJWKvSMxQA1Ws18roQ4PKJM/s640/IMG20210112121715.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1xMZhglWuF72C8UyGgDpJhyphenhyphen8N4odF0Y1e5YASmci0rMF6YcdpMQgWwC0XxXD4HTm0GJal4Z8xkKeRylrenh0S0nXnNL7pBt0E7FaXAWcBbH0BXtxFzaFWmJWKvSMxQA1Ws18roQ4PKJM/w640-h360/IMG20210112121715.jpg" width="640" /></a></span></div><span style="font-size: small;">Dan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 Jo Peraturan Bupati Pacitan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 (Buku II) pada APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam kelompok belanja tidak langsung terdapat anggaran Belanja Hibah untuk perkuatan modal awal Perusahaan Daerah Aneka Usaha sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah). <br /><br />Bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai oleh Ir. Mulyono, MM dalam jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/58/408.11/2008 tanggal 29 Januari 2008 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pacitan memiliki tugas sebagai berikut ; <br /><br />1. Menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD ; 2. Membantu Kepala Daerah dalam menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ; 3. Membahas rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) bersama Panitia Anggaran DPRD ;  4. Penyusunan dan penyampaian Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD kepada seluruh SKPD ; 5. Menelaah kesesuaian RKA SKPD dengan KUA, PPA, dan Dokumen Perencanaan lainnya ; 6.. Melakukan verifikasi rancangan RKA SKPD dan DPA SKPD bersama dengan Kepala SKPD ; 7. Selain tugas 1 sampai dengan 6 tersebut di atas, temasuk pula dalam penyusunan perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ; 8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati. <br /><br />Bahwa Ir. Mulyono, MM dalam jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mempunyai tugas koordinasi bidang : a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD. b. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang Daerah. c. Penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD. d. Penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. e. Tugas-tugas perencana daerah, PPKD dan Pejabat Pengawas Keuangan Daerah. f. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. <br /><br />Dan berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sekretaris Daerah selain tugas koordinasi mempunyai tugas ; 1. Memimpin TAPD: 2. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD ; 3. Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah: 4 Memberikan persetujuan, pengesahan DPA SKPD dan DPPA SKPD: 5. Melaksanakan tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang e dilimpahkan oleh kepala daerah. <br /><br />Bahwa tanpa Surat Proposal Permohonan Hibah tahun 2009 dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan untuk mendapatkan dana hibah Tahun Anggaran 2010, Dra. Mariatun, MM selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Pacitan memasukkan hibah sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ke dalam gencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Pacitan. <br /><br />Kemudian Tim Anggaran pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pacitan yang diketuai oleh Ir. Mulyono, MM selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan membahas RKA-SKPD dan RKA PPKD, yang kemudian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menetapkan Dana Hibah untuk Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan masuk kedalam Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). <br /><br />Selanjutnya pembahasan dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pacitan tidak mengalami kesulitan sehingga Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang didalamnya terdapat Anggaran Dana Hibah untuk Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan ditetapkan menjadi APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2009 tentang APBD Tahun Anggaran 2010 tanggal 30 Desember 2009 Jo Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2010 (Buku II) <br /></span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1u_AXZaN8Da_uUoH8LIxuwJ79ly4ZimM6-kwVbs2nnMPkTq9kZuxgf-PUFMGyEdRp1ncuRznh3DZoz7FdyxgdWE2JardHpXjnQU7GwYUQsE32nDfshU39FtXyQfqDDwxH5Y9fFUVBCBQ/s1334/IMG20210209125358.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1u_AXZaN8Da_uUoH8LIxuwJ79ly4ZimM6-kwVbs2nnMPkTq9kZuxgf-PUFMGyEdRp1ncuRznh3DZoz7FdyxgdWE2JardHpXjnQU7GwYUQsE32nDfshU39FtXyQfqDDwxH5Y9fFUVBCBQ/w640-h288/IMG20210209125358.jpg" width="640" /></a></span></div><span style="font-size: small;">Dan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 tanggal 29 September 2010 Jo Peraturan Bupati Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 (Buku II) pada APBD Induk dan APBD Perubahan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam kelompok belanja tidak langsung terdapat anggaran Belanja Hibah untuk perkuatan modal awal Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah). <br /><br />Bahwa hal tersebut bahkan sampai berulang sebanyak 2 (dua) kali, yakni kembali terjadi pada Tahun Anggaran 2010, tanpa adanya Proposal Permohonan Dana Hibah Tahun 2010 dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan untuk mendapatkan dana hibah Tahun Anggaran 2011, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diketuai oleh Ir. Mulyono, MM dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) memasukkan pemberian dana hibah sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta ruplah) kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha<br /><br />Sehingga kemudian hal itu dibahas bersama Badan DPRD Kabupaten Pacitan yang selanjutnya menjadi APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 terdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang APBD Tahun Anggaran 2011 Jo Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2011 (Buku II) <br /><br />Dan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 Jo Peraturan Bupati Pacitan Nomar 33 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 (Buku II) pada APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 pada Dnas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam kelompok belanja tidak langsung terdapat anggaran Belanja Hibah untuk perkuatan modal awal Perusahaan Daerah Aneka Usaha 'ebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah). <br /><br />Bahwa setelah dana hibah untuk Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan masuk kedalam APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010, Terdakwa Agung Hariyadi, ST  Selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan tetap mengajukan dan menandatangani Surat Nomor: 900/05/PDAU/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010 perihal Permohonan Pencairan Dana Hibah Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Tahun 2010 disertai Proposal Permohonan Dana untuk Pelaksanaan Program Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 tanggal 12 Juli 2010 beserta dengar Rencana Anggaran Biaya (Non Fisik Konstruksi)<br /><br />Sehingga Dana Hibah Tahun Anggaran 2010 Sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dicairkan dan diterima Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan, lalu terdakwa Agung Hariyadi, ST  selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi dan / Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten. <br /><br />Bahwa sama halnya dengan Tahun Anggaran 2010, setelah dana hibah untuk Perusahaan serah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan masuk kedalam APBD Kabupaten Pacitan Tahur Anggaran 2011, Terdakwa Agung Hariyadi, ST  selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan kembali mengajukan dan menandatangani Surat Nomor: 900/07/408.92/2011 tanggal 08 April 2011 perihal Permohonan Pencairan Dana Hibah Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Tahun 2011 disertai Proposal Permohonan untuk Pelaksanaan Program Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 tanggal 06 April 2011 beserta dengan Rencana Anggaran Biaya Perusahaan paerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Tahun 2011 tanggal 11 April 2011<br /><br />Sehingga Dana Hibah Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.500.000.000,(lima ratus juta rupiah) dicairkan dan diterima Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan, lalu terdakwa Agung Hariyadi, ST  selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi dan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan<br /><br />Bahwa Ir. Mulyono, MM selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan telah turut serta/ membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pemberian Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Pacitan kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan yang tidak sesual dengan prosedur dan aturan yang benar<br /><br />Apabila tugas pokok dan fungsi Ir. Mulyono, MM selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan dijalankan sesuai dengan prosedur dan aturan yang benar dengan tidak menyetujui dianggarkannya Dana Hibah tanpa adanya proposal permohonan dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan, maka kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.000,000.000 (satu milyar rupiah) tidak akan terjadi. <br /></span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirZggta7NV-Yuc8wxb2I21Ci45nfarMd9OigUDiKrUmjsChbpNevsYzkJX1_5zQ7zesU3lnLqU6LAdrymrJ4ylirFAvLzluCs36yYQPhoiwMr7TkAcD34NwNJbtAznwJIb7LRuHGNJ-H4/s917/IMG20210209125725.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="546" data-original-width="917" height="382" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirZggta7NV-Yuc8wxb2I21Ci45nfarMd9OigUDiKrUmjsChbpNevsYzkJX1_5zQ7zesU3lnLqU6LAdrymrJ4ylirFAvLzluCs36yYQPhoiwMr7TkAcD34NwNJbtAznwJIb7LRuHGNJ-H4/w640-h382/IMG20210209125725.jpg" width="640" /></a></span></div><span style="font-size: small;">Berdasarkan hal di atas, Penuntut Umum berpendapat ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terjadi dalam perkara ini. <br /><br />Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian maka unsur “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. <br /><br />Majelis Hakim Yang Mulia, para Penasihat hukum terdakwa yang terhormat, Pengunjung Sidang yang sama kami hormati. <br /><br />Bahwa menimbang, selanjutnya tentang ketentuan Pasal 18 UU RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berkaitan “tentang pembayaran uang penganti”. <br /><br />Yang kami dakwakan, Selanjutnya akan kami buktikan. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tentang Pembayaran uang penganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi. <br /><br />Bahwa UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia UU RI Nomot 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur secara tegas cara menghitung pembayaran uang pengganti, tetapi hanya ditentukan uang pengganti yang harus tibayarkan jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak pidana Korupsi. <br /><br />Oleh karena itu, esensi dari pembayaran uang pengganti adalah adanya pengembalia Kerugian  Negara yang jumlahnya setidak-tidaknya sama dengan kerugian keuangan Negara karena perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan yang dilakukan Oleh terdakwa Agung Hariyadi, ST <br /><br />Bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa apa yang menjadi tanggungjawab terdakwa terhadap pembayaran uang pengganti hanyalah sebatas apa yang nyata-nyata terdakwa gunakan saja, dan dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap selama persidangan perkara ini, jumlah kerugian keuangan Negara yang nyata dan pasti dalam perkara aguo adalah sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) berdasarkan keterangan Ahli Keuangan Negara Drs. SISWO SUJANTO, DEA dan Ahli Kerugian Keuangan Negara Dr. M. Achsin, SE. SH., MM,, M.Kn, M.Ec.Dev,, MSSi, Ak, CA, CPA,, CLA., CRA.,, CLI,, CPL, CMA,, sehingga uang tersebut haruslah dikembalikan kepada Negara dalam bentuk uang pengganti.<br /><br />Bahwa atas Kerugian Keuangan Negara perkara tindak pidana korupsi pemberian Dana Hibah oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk perkuatan modal awal Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang diberikan kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan tahun 2010 - 2011, terdakwa AGUNG HARIYADI, ST. selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan melalui Penasehat Hukumnya ERWAN SURYADI, SH dan saudaranya SOEGI HARJONO telah mengembalikan kerugian keuangan negara ke Kejaksaan Negeri Pacitan yaitu pada tahap Penyidikan tanggal 08 September 2020 sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan pada tahap Penuntutan tanggal 27 Januari 2021 sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sebagaimana keterangan Ahli Keuangan Negara Drs. SISWO SUJANTO, DEA dan Ahli Kerugian Keuangan Negara Dr. M. Achsin, SE., SH., MM,, M.Kn, M.Ec.Dev,, M.Si., Ak., CA., CPA., CLA., CRA., CLL, CPL, CMA., yang menyatakan jumlah kerugian keuangan Negara yang nyata dan pasti dalam perkara aguo adalah sebesar Rp.1.000.000.000,(satu milyar rupiah)<br /><br />Sehingga kerugian keuangan negara dalam perkara ini yang telah dikembalikan pada saat proses hukum sebesar Rp.1.000.000.099 (satu milyar rupiah) sudah pulih sepenuhnya. Dengan demikian, unsur Pasal 18 telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. <br /><br />Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang temberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang temberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan, pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. <br /><br />Bahwa hal ini dipertegas melalui yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1401K/Pid/1992 tanggal 29 Juni 1994, yang dalam pertimbangannya pada pokoknya menyatakan, meskipun kerugian keuangan daerah sudah dikembalikan oleh terdakwa, tetapi sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa tetap ada dan tidak hapus dan tidak dapat dianggap sebagai alasan pembenar atau pemaaf atas kesalahan terdakwa serta tetap dapat dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku. <br /><br />Bahwa walaupun pada Penjelasan Pasal 4 menyebutkan pengembalian kerugian keuangan atau perekonomian negara merupakan salah satu faktor yang meringankan pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3, namun hal ini harus mendasarkan pada kemauan atau tidak atas kemauan terdakwa untuk membayar/mengembalikan kerugian keuangan negara (R. Wiyono, SH., Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Orupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 57). <br /><br />Memang kemauan atau tidak atas 'mauan tidak memiliki ukuran sebagai suatu hal yang pasti, namun pertimbangan tersebut dilakukan 'dengan menilai sifat dan kemauan terdakwa untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah terjadi, tidak menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa dan bukan merupakan alasan pembenar atau pemaaf atas kesalahan terdakwa. Sehingga terhadap terdakwa AGUNG HARIYADI, ST. akan tetap dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya. <br /><br />Berdasarkan uraian-uralan yang telah kami kemukakan tersebut diatas dan oleh karena semua unsur delik yang kami dakwakan yakni dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkar menurut hukum<br /><br />Maka kami berkeyakinan bahwa terdakwa harus dipersalahkan melakukan Tinda Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Dan dengan demikian, kami berkeyakinan terdakwa tersebut dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan atas diri terdakwa, sehingga terhadap terdakwa telah sepantasnya dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.<br /><br />Oleh karena Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasai 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Oleh karena pada diri terdakwa AGUNG HARIYADI, ST. tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut, maaka kepada diri Terdakwa seharusnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Namun sebelum kami Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana terhadap diri Terdakwa terlebih dahulu kami kemukakan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :<br />    <br />Hal-hal yang memberatkan. Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Negara/ daerah karena Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan seharusnya tidak menerima dana hibah tersebut. <br /><br />Hal-hal yang meringankan. Pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar ruptah) atau 100% dari kerugian keuangan negara, yaitu: <br />1. Tahap Penyidikan sebesar Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah) pada tanggai 08 September 2020. <br />2. Tahap Penuntutan sebesar Rp.800.000.000,(delapan ratus juta rupiah) pada tanggal 27 januari 2021. Terdakwa belum pernah dipidana. Terdakwa bersikap kooperatif dalam menjalani proses persidangan. <br /><br />Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, kami Penuntut Umum dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan : <br /><br />MENUNTUT :<br />Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : <br /><br />1. Menyatakan terdakwa AGUNG HARIYADI, ST, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum. <br /><br />2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUNG HARIYADI, ST. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. <br /><br />3. Menghukum terdakwa AGUNG HARIYADI, ST. untuk membayar denda sebesar Rp.300.000.000 subsidair 6 (enam) bulan kurungan<br /><br />4. Menghukum terdakwa AGUNG HARIYADI, ST. untuk membayar uang pengganti sejumlah Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan perincian Sebagai berikut : Uang yang disita menjadi barang bukti sebesar Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah) pada tanggal 08 September 2020: dan Uang yang diserahkan/dititipkan kepada Kejaksaan Negeri Pacitan sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) pada tanggal 27 Januari 2021. Selanjutnya dipergunakan untuk membayar uang pengganti Kerugian Keuangan Negara, dengan cara dirampas untuk Negara dan disetorkan ke Kas Daerah Pemertatah Kabupaten Pacitan,” ucap JPU diakhir pembacaan surat tuntutannya. (Jen)</span></div></div>

News Tipikor Korupsi Dana Hibah, Direktur PDAU Kab.Pacitan Dituntut 4 Thn Penjara, Sekda dan Kepala DPPKAD Menunggu?

“Bupati Meninggal, Sekda Kabupaten Pacitan Ir. Mulyono, MM dan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupat...

»

Perkara Korupsi Gratifikasi Bupati Malang Rendra Kresna Akan Menyeret Banyak Tersangka Baru?

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Bagaimana ‘nasib’ Mashud Yunasa (Direktur PT JePe Press Media Utama, Group Jawa Pos), Kris Haryanto (Komisaris PT Intan Pariwara), Tukini (Direktur PT Intan Pariwara), Suhardito (Direktur PT Dharma Utama), Khusnul Farid (Ketua Panitia Pengadaan di PPE LPSE Kab.Malang), Budianto (Kabid Dinas Pendidikan Menengah Kab. Malang), Swandi (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun tahun 2007 – 2012),  Tri Darmawan Sambodo (Staf PPE – LPSE), Edi Suhartono (Kepala Dinas Pendidikan Kab.Malang), Heri Tanjung (Kabag PPE LPSE Kab.Malang), Ubaidilah (Kontraktor), Sudarso (Kontraktor) dan Andi Nata Elianda (adik terdakwa Eryk Armando Talla)? Akankah dijadikan sebagai tersangka baru?”</span></span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXtrtYLMxyUuHpdAHC0oTiOezFUscvrxrIyQO0i_rohkeMP1btYiJo8akxOddapsM6LiiRNaW2BOZd1R2lP2QMWLJ5PfEqpR26zMVoaN5KiS4DdhgFwdfKaaw9JbcdHt0Q3936Nraeqks/s2048/IMG20210202133755.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1320" data-original-width="2048" height="412" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXtrtYLMxyUuHpdAHC0oTiOezFUscvrxrIyQO0i_rohkeMP1btYiJo8akxOddapsM6LiiRNaW2BOZd1R2lP2QMWLJ5PfEqpR26zMVoaN5KiS4DdhgFwdfKaaw9JbcdHt0Q3936Nraeqks/w640-h412/IMG20210202133755.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">      <span style="color: black;"> Ket.foto dari kiri depan, Hendri Tanjung, Budiono, Ubaidila, Sudarso, Heri Supriambodo dan Andi Nata Elianda </span></span></span>  <br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;"><b> </b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>ERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –  </b></span><br />“Sepala-pala mandi biarlah basah. Yang artinya, dalam mengerjakan suatu pekerjaan hendaknya tidak dilakukan setengah-setengah”. <br /><br />Kalimat di atas adalah ungkapan Peribahasa. Namun dapat menjadi pertanyaan bagi penegakan hukum Khususnya penanganan Kasus Perkara Korupsi secara tuntas yang ditangani Aparat Penegak Hukum (APH) baik Kejaksaan, Kepolisian terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), suatu lembaga Khusus yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk memberantas Korupsi di Tanah Air yang menyeret Kepala Daerah maupun pejabat pusat<br /><br />Tetapi bila penanganan Kasus Perkara Korupsi ‘masih ada istilah pilih tebang, di pilih untuk diseret sebagai tersangka untuk diadili di Pengadilan Tipikor’, salahkah masyarakat bila menuding bahwa “adanya permainan mata atau masuk angin?”<br /><br />Salah satu diantaranya adalah Kasus Korupsi Penerimaan Hadiah Berupa Uang sebesar Rp7 miliara dari fee proyek APBD Kab. Malang (perkara awal) dan Gratifikasi (perkara kedua yang saat ini sedang sidangkan) terdakwa yang juga terpidana Rendra Kresna selaku Bupati Malang periode 2013 - 2018.  <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-_1pf8TeGGEzbatiTvwbl9_BAQ5gD3bRqyYJw4kh-zFxVvZOozWhz5k9Z1_Zb0uvkQkMW8yCbVCMcj9lWdJ-XNgft1t8ngt8889Yrd8cUoWrKF-W_0fh94Pp86gDbbK8WuRh77AfJ3d4/s640/Ali%252C+Ery+dan+Rendra.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="280" data-original-width="640" height="280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-_1pf8TeGGEzbatiTvwbl9_BAQ5gD3bRqyYJw4kh-zFxVvZOozWhz5k9Z1_Zb0uvkQkMW8yCbVCMcj9lWdJ-XNgft1t8ngt8889Yrd8cUoWrKF-W_0fh94Pp86gDbbK8WuRh77AfJ3d4/w640-h280/Ali%252C+Ery+dan+Rendra.jpg" width="640" /></a></div>Dalam kasus ini, pada tahun 2018, KPK menyeret Rendra Kresna selaku Bupati Malang sebagai tersangka Penerima Hadiah Berupa Uang fee proyek APBD Kab. Malang Tahun Anggaran (TA) 2011 dan 2013 dari terpidana Ali Murtopo, seorang kontraktor di Kabupaten Malang yang juga Timses (Tim Sukses) Rendra Kresna<br /><br />Terpidana Rendra Kresna dijerat pasal 12 huruf b Undang-Undang Tipikor (Tindak Pidana Korupsi). Rendra Kresna dinyatakan terbukbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan dipidana (Vonis) 6 tahun penjara dari 8 tahun tuntutan JPU KPK. Sedangkan Ali Murtopo, dijerat pasal sebagai Pemberi Hadiah berupa uang, yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tipikor. Ali Murtopo di Vonis pidana penjara selama 3 tahun dari 4 tahun tuntutan JPU KPK<br /><br />Anehnya, KPK hanya menyeret Ali Murtopo sebagai pemberi Hadiah berupa Uang dari Fee Proyek APBD Kab.Malang terhadap Rendra Kresna selaku Bupati Malang melalui Eryk Armado Talla selaku sahabat karib Rendra Kresna<br /><br />Padahal dari fakta yang terungkap di persidangan saat pertama kalinya Rendra Kresna diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya, maupun saat ini dimana Rendra Kresna kembali diadili dalam perkara Korupsi Gratifikasi terungkap, bahwa pemberi Hadiah berupa Uang dari Fee Proyek APBD Kab.Malang terhadap Rendra Kresna selaku Bupati Malang melalui Eryk Armado Talla (turut diadili sebagai penerima hadiah atau pemberi hadiah atau pemberi suap) bukan hanya terpidana Ali Murtopo, melainkan masih ada pihak-pihak lain (kontraktor) yang terlibat<br /><br />Diantaranya Mashud Yunasa (Direktur PT JePe Press Media Utama, Group Jawa Pos), Kris Haryanto (Komisaris PT Intan Pariwara), Tukini (Direktur PT Intan Pariwara), Suhardito (Direktur PT Dharma Utama), Ubaidilah (Kontraktor), Sudarso (Kontraktor) dan Andi Nata Elianda (adik terdakwa Eryk Armando Talla)<br /><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHqjaTUNiORGv41K46SIHVZJZT3wsujU_my1XxnO4azz4KchSJIhtqA1KEvBOrUyMKbi0_X_d_kba2AKqHjB_ztu84rhX9n_GgK8yJXrvJ0cIUtXKH6a304SFjF8_WNVmMWfPUgTeFsH0/s638/IMG20210119113433.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="638" height="362" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHqjaTUNiORGv41K46SIHVZJZT3wsujU_my1XxnO4azz4KchSJIhtqA1KEvBOrUyMKbi0_X_d_kba2AKqHjB_ztu84rhX9n_GgK8yJXrvJ0cIUtXKH6a304SFjF8_WNVmMWfPUgTeFsH0/w640-h362/IMG20210119113433.jpg" width="640" /></a></div>Sementara pejabat dilingkungan Kabupaten Malang, diantaranya Khusnul Farid (Ketua Panitia Pengadaan di PPE LPSE Kab.Malang), Budianto (Kabid Dinas Pendidikan Menengah Kab. Malang), Swandi (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun tahun 2007 – 2012),  Tri Darmawan Sambodo (Staf PPE – LPSE), Edi Suhartono (Kepala Dinas Pendidikan Kab.Malang), Heri Tanjung (Kabag PPE LPSE Kab.Malang), Ubaidilah (Kontraktor), Sudarso (Kontraktor) dan Andi Nata Elianda (adik terdakwa Eryk Armando Talla) selaku Koordinator program Bedah Rumah di Kabupaten Malang <br /><br />Keterlibatan nama-nama tersebut diatas, baik pihak swasta maupun pejabat dilingkungan Kabupaten Malang terungkap dalam persidangan saat Rendra Kresna selaku Bupati Malang kembali diadili bersama Eryk Armando Talla dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi sebesar Rp6.3 miliar untuk terdakwa Rendra Kresna dan sebesar Rp4.8 miliar untuk terdakwa Eryk Armando Talla<br /><br />Pada sidang yang berlasung tanggal Selasa, 19 Januari 2021, JPU KPK menghadirkan 5 orang saksi, diantaranya ; 1. Mashud Yunasa selaku Direktur PT JePe Press Media Utama (Group Jawa Pos),; 2. Kris Haryanto, Komisaris PT Intan Pariwara,; 3. Tukini, Direktur PT Intan Pariwara dan 4. Suhardito, Direktur PT Dharma Utama<br /><br />Dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim, Mashud Yunasa selaku Direktur PT JePe Press Media Utama Group Jawa Pos mengakui telah memberikan fee proyek sebesar 22.5 persen dari 24 paket pekerjaan di Dinas Pendidikan Kab.Malang kepada Bupati Rendra Kresna melalui Eryk Armando Talla. Mashud Yunasa juga mengakui, untuk mengerjakan paket pekerjaan di Dinas Pendidikan Kab.Malang, Yunasa menggandeng PT Intan Pariwara dan diakui oleh Kris Haryanto selaku Komisaris PT Intan Pariwara</div><div style="text-align: justify;"><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5MjXjwaV-XGTIQgnvc2KMWKu343_KXaXZMX_hXx25WDwNkEL58vzscG7hFiBlKQNqr5m5fY6jvTWOmthoMW9-Sqi0mwhUwLqu9hKVmGuINMcv6J6UU-fAnA_AqFdP89keizwSS4xuFm0/s640/IMG20210126133208_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5MjXjwaV-XGTIQgnvc2KMWKu343_KXaXZMX_hXx25WDwNkEL58vzscG7hFiBlKQNqr5m5fY6jvTWOmthoMW9-Sqi0mwhUwLqu9hKVmGuINMcv6J6UU-fAnA_AqFdP89keizwSS4xuFm0/w640-h288/IMG20210126133208_01.jpg" width="640" /></a></div>Pada sidang yang berlasung tanggal Selasa, 26 Januari 2021, JPU KPK menghadirkan 5 orang saksi, diantranya ; 1. Khusnul Farid selaku Ketua Panitia Pengadaan yang menjabat Kepala Bidang (Kabid) Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Malang,; 2. Budianto (Kabid Dinas Pendidikan Menengah),; 3. Swandi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun tahun 2007 – 2012,; 4. Tri Darmawan Sambodo (Staf PPE – LPSE) dan 5. Edi Suhartono, selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun 2012 – 2013<br /><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">Dari fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata pengaturan lelang Proyek ABPD di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2011 – 2013 termasuk untuk menentukan Spesifikasi Teknis Kekerjaan, menentukan pemenang lelang dan pembagian proyek, bukanlah pejabat Dinas Pendidikan melainkan pihak Swasta yakni Eryk Armando Talla Cs dengan melibatkan Tim Hecker<br /><br />Tri Darmawan Sambodo selaku Staf PPE – LPSE (Pejabat Pengadaan Elektronik - Lembaga Pengadaan Secara Elektronik) ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kabupaten Malang mengakui, bahwa apa yang dikerjakankannya di PPE – LPSE bersama Eryk Armando Talla terkait kerlibatan Galih Putra Pradhana sebagai Hecker, adalah atas perintah atasannya yaitu Hendy Tanjung selaku Kabag (Kepala Bagian) PPE – LPSE. Selain itu saksi juga mengakui, menerima uang dari Eryk Armando Talla yang katanya untuk operasional. <br /><br />Namun menurut Swandi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab.Malang, bahwa uang sebesar Rp75 juta dari penerimaan 100 juta rupiah diserahkan ke Wahyudi seorang Jaksa di Kejari Kabupaten Malang tanpa ada bukti penyerahan. <br /><br />Sehingga tak salah ketika Ketua Majelis Hakim Dr. Johanis Hehamony, SH., MH mendengar keterangan saksi-saki lalu  mengatakan, bawah saksi bisa jadi terangka berikutnya. Bagimana tanggapan KPK?......<br /> </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">Kemudian persidangan yang berlasung pada tanggal Selasa, 2 Pebruai 2021, JPU KPK menghadirkan 6 orang saksi, diantranya ; Heri Tanjung (Kabag PPE – LPSE), Ubaidilah (Kontraktor), Sudarso (Kontraktor),Budiono (Ajudan Bupati), Heri Supriambodo (Kasi di Dinas Koperasi yang juga anggota KNPI) dan Andi Nata Elianda, selaku Koordinator Program Bedah Rumah (keluarga terdakwa Ery Aramndo Talla) </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><br /></div></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi78j6Tb1HHXiST0rxtNertwndFKTou0aK0zf66qleuOxmIuK4CX6Gt-mUOBYOuOSc1h5Cp7VBH3F-GWukGyj-3KSIjlS-Je37vtzwJYr8-ONtMh1TWq6Rf8fB37IwBq_mAuWMs5WrWHio/s895/IMG20210202142018.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="403" data-original-width="895" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi78j6Tb1HHXiST0rxtNertwndFKTou0aK0zf66qleuOxmIuK4CX6Gt-mUOBYOuOSc1h5Cp7VBH3F-GWukGyj-3KSIjlS-Je37vtzwJYr8-ONtMh1TWq6Rf8fB37IwBq_mAuWMs5WrWHio/w640-h288/IMG20210202142018.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Hendry Tanjung sedang menoleh saksi dibelakangnya (Sidang tanggal 2 Pebruari 2021<br /></td></tr></tbody></table><br /></div><div style="text-align: justify;"> Dalam persidangan kali ini semakin jelas terungkap terkait penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) ternyata orangnya adalah Ubaidila selaku Kontraktor yang mendapat paket pekerjaan di Kabupaten Malang sejak 2013, 2014 dan 2015. Hal itu diakui Ubaidila kepada Majelis Hakim<br /><br />“Yang membuat HPS saya dengan mengkopi dari Peraturan Pendidikan,” kata Ubaidila<br /> </div><div style="text-align: justify;">Sementara Sudarso mangkui adanya penyerahan Cek senilai 6 miliar rupiha kepada Ali Murtopo, dimana uang itu akan diserahkan kepada Bupati Rendra Kresna. Sudarso juga mengakui, bahwa uang sebesar 1.8 milair rupiah masuk ke rekening pribadinya.<br /><br />Yang aneh adalah keterangan Hendry Taajung selaku Kabag PPE – LPSE Kab.Malang. Keterangan Hendry Tanjung seakan tidak mengetahui proses lelang dan adanya keterliabatan Hecker dalam proses lelang paket pekerjaan di Dinas Pendidikan Kab.Malang. padahal anaknya buahnya (Tri Darmawan Sambodo) sudah mengakui bahwa apa yang dikerjakannya adalah atas perintah Hendry Tanjung<br /><br />Sehingga Ketua Majelis Hakim mengatakan, bahwa saksi pura pura tidak mengetahui atau karenna ada faktor “PDI alias Penurunan Daya Ingat”.<br /><br />“Masing-masing saksi punya peran dalam perkara ini,” ucap Ketua Majelis Hakim Dr. Johanis Hehamony, SH., MH<br /><br />Kasus ini tak bedanya dengan kasus Korupsi Suap “uang Pokir” DPRD Kota Malang Periode 2014 – 2019 yang menyeret 42 dari total jumlah anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka dan kemudian saat ini menjadi terpidana bersama Moch. Anton selaku Wali Kota Malang termasuk Kepala Dinas PU, Jarot.<br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfdvrLIg0MtzgvYFP6PL2v5GZvjKoLzkRn6J3TFdmhHxFdD2I7cxcoNRIfmpBWmD3Rqi0ObuIRfG4nmlt7r2-P3e85PFVwT-d8NQ9YHz0W16A-Ac_LzC2Opl8DhrO5EYipiZ1HBXs72CY/s863/Ubaidilah.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="509" data-original-width="863" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfdvrLIg0MtzgvYFP6PL2v5GZvjKoLzkRn6J3TFdmhHxFdD2I7cxcoNRIfmpBWmD3Rqi0ObuIRfG4nmlt7r2-P3e85PFVwT-d8NQ9YHz0W16A-Ac_LzC2Opl8DhrO5EYipiZ1HBXs72CY/w640-h378/Ubaidilah.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ubaidilah (Sidang, tanggal 2 Pebruari 2021)<br /></td></tr></tbody></table><br />Awalnya kasus ini adalah Korupsi Suap “Uang Pokir” Pembahasan APBD dan Perubahan APBD tahun 2015. Namun dalam persidangan terungkap, ternyata bukan hanya uang “pokir” yang diterima para anggota Dewan yang sudah menjadi terpidana itu, melainkan ada uang ‘1 persen dari anggaran APBD’ dan ada juga uang ‘sampah’.<br /><br />Begitu juga dalam perkara Korupsi Gratifikasi Bupati Malang, Rendra Kresna. Awalnya adalah penerimaan hadih berupa uang dari fee proyek. Ternyata dalam fakta persidangan terungkap, bahwa proses lelang paket pekerjaan di Dinas Pendidikan Kab.Malang tahun 2011 – 2013 juga ‘bermasalah’ karena tugas dan wewenang Pejabat Dinas Pendidikan dan LPSE Kabupaten Malang dikerjakan oleh pihak Suwasta dengan melibatkan Hecker, dimana keterlibatan Heceker diketahui pejabat Dinas Pendidikan<br /><br />Belum lagi beberapa kontraktor yang terlibat dalam pemberian hadih berupa uang dari fee proyek paket pekerjaan di Dinas Pendidikan Kab.Malang kepada Bupati melalui Eryk Armando Talla. <br /><br />Dan sesuai fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Perkara Korupsi Gratifikasi Bupati Malang Rendra Kresna dan Eryk Amando Talla bias jadi akan menyeret banyak pihak sebagai tersangka baru. <br /><br />Lalu apakah KPK akan serius mengungkap kasus ini hingga tuntas seperti bunyi Peribahasa “Sepala-pala mandi biarlah basah, yang artinya, dalam mengerjakan suatu pekerjaan hendaknya tidak dilakukan setengah-setengah?”. (Jen)<br /></div>

News Tipikor Perkara Korupsi Gratifikasi Bupati Malang Rendra Kresna Akan Menyeret Banyak Tersangka Baru?

“Bagaimana ‘nasib’ Mashud Yunasa (Direktur PT JePe Press Media Utama, Group Jawa Pos), Kris Haryanto (Komisaris PT Intan Pariwara), Tukini (...

»

Djoko Hariyanto Di Vonis 4 Thn Penjara Karena Terbukti Korupsi Dana Pemeliharaan PDAM Kab. Tulungagung R135 Juta

<div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Bagaimana “Nasib” Dua mantan Dirut dan Kabag PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung dalam perkara Kasus Korupsi dana pemeliharaan PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung tahun 2016 hingga 2019 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.359.392.800, akankah jadi tersangka?”  <br /></span></span><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTaEwpv_6nAe8qhCB6wzw95kMjaHYmHXOczsihlyKZtvmJ7j0OmmGPlm2PN35WgQp0bIl_iIXB9pobKgPV9Y0QSAj3f0wwoOAUZVgYspQDVIMI-bYpS2sTHtZCTL9HuzP01WNx9vQbZM4/s675/IMG20210202145824.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="377" data-original-width="675" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTaEwpv_6nAe8qhCB6wzw95kMjaHYmHXOczsihlyKZtvmJ7j0OmmGPlm2PN35WgQp0bIl_iIXB9pobKgPV9Y0QSAj3f0wwoOAUZVgYspQDVIMI-bYpS2sTHtZCTL9HuzP01WNx9vQbZM4/w640-h358/IMG20210202145824.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: left;"><br /></div><div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Terdakwa Djoko Hariyanto Bin Alm. Sumiran selaku Kasi (Kepala Seksi) Bengkel Teknik PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung mungkin sedikit merasa lega, sekalipun Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara selama 4 tahun, denda sebesar Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan, karena hukuman itu jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tulungang dengan pidana penjara selama 7 dan 6 bulan denda sebesar Rp300 juta subsidair 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp1.359.392.800 subsidair pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dalam perkara Korupsi<br /><br />Terdakwa Djoko Hariyanto terseret dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dana pemeliharaan/perawatan PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung sejak tahun 2016 hingga 2019 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.359.392.800 berdasarkan hasil perhitungan ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)  Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-43/PW13/5/2020 tanggal 29 Januari 2020<br /><br />Namun sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim, bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah atas perintah Dirut (Direktur Utama) PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung, yaitu Drs. Haryono, M. Si, dan kemudian digantikan Drs. Windu Bijantara pada tahun 2019<br /><br />Tidak hanya itu. Prasetyo Budi Santoso selaku Kabag (Kepala Bagian) Perawatan PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung juga terlibat dalam pemalsuan tanda tangan maupun kwitansi pembayaran ke Bengkel Las Usaha Bersama <br /><br />Itulah sebabnya, Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangung pada tanggal 16 November 2020, menyarankan agar terdakwa Djoko Hariyanto mengajukan sebagai JC (Justice Collabolator) dan mengungkap pihak-pihak yang terlibat  dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dana pemeliharaan/perawatan PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung tahun 2016 hingga 2019 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.359.392.800<br /></div><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7uhPwONbrbgg1GDUptoWqR-jeB-fxTD0KltsTuNdHY6DG7D1JHCnfoYitK_e-T51BKCAAWvZA09Q5mdJPYFWBKRbWbpBLzR4XTxk5oeTbbyq7rwwfhx1ryJEShIVKuKYmxr8E9GRZmUs/s639/IMG20201113104630.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7uhPwONbrbgg1GDUptoWqR-jeB-fxTD0KltsTuNdHY6DG7D1JHCnfoYitK_e-T51BKCAAWvZA09Q5mdJPYFWBKRbWbpBLzR4XTxk5oeTbbyq7rwwfhx1ryJEShIVKuKYmxr8E9GRZmUs/w640-h360/IMG20201113104630.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Pertanyaannya adalah, apakah Drs. Haryono, M. Si, dan Drs. Windu Bijantara selaku Dirut PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung yang memerintahkan terdakwa serta Prasetyo Budi Santoso selaku Kabag yang ikut dalam pemalsuan tanda tangan maupun kwitansimenjadi tersangka berikutnya ?<br /><br />Sementara hukuman pidana terhadap terdakwa Djoko Hariyanto dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan melalui sidang Vidio Conference (Vidcon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dengan agenda pembacaan putusan (Vonis) dengan Ketua Majelis Hakim DR. Johanis Hehamony, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu DR. Lufsiana, SH., MH dan Emma Elliany, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Hery Marsudi, SH yang dihadiri JPU Dio S dari Kejari Kabupaten Tulungagung maupun Penasehat Hukum terdakwa. Sementara Terdakwa mengikuti persidangan dari Rutan (Rumah Tahanan Negara) Kejaksaan karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019)<br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa terdakwa Djoko Hariyanto terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana jo pasal 64 ayat (1) KUHP<br /><br />“Menghukum terdakwa Djoko Hariyanto Bin Alm. Sumiran oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun denda sebesar Rp200 juta dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibaya maka diganti kutungan selama 2 bulan. Menetapkan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp135.939.280 yang telah disetor oleh terdakwa selama persidangan sejumlah Rp140.000.000 dan dititipkan kepada Jaksa Penuntut Umum serta uang tersebut disetorkan ke Kas Negara. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,” ucap Ketua Majelis Hakim DR. Johanis Hehamony, SH., MH</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1YagpK8wM4-IdGEZbZNuwnnxquA_pO4RL-K928gW-quZP97hkhQjbncyul8xVC4xKnWwcxYZvxljqBxCPu-Y4jmIyI6JaJsPO5rhaXvhKejXlZiL082TUbXYQX-X2duTCCMjr5JkPOic/s875/IMG20210202145525.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="394" data-original-width="875" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1YagpK8wM4-IdGEZbZNuwnnxquA_pO4RL-K928gW-quZP97hkhQjbncyul8xVC4xKnWwcxYZvxljqBxCPu-Y4jmIyI6JaJsPO5rhaXvhKejXlZiL082TUbXYQX-X2duTCCMjr5JkPOic/w640-h288/IMG20210202145525.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Seperti yang diberitakan sebelmnya.  Bahwa terdakwa Djoko Hariyanto Bin Alm. Sumiran selaku Kasi (Kepala Seksi) Bengkel Teknik PDAM Kab. Tulungagung Sejak 20 Juli 2011 s/d 09 April 2018 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tulungagung Nomor : PDAM.TA/24/KEP/502 Tahun 2011 tanggal 20 Juli 2011 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Lingkup Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tulungagung<br /><br />Kemudian pada Januari 2018 – April 2018 (‘selama 4 bulan’), terdakwa ditugaskan sebagai Plt (Pelaksana Tugas) Kepala Bagian (Kabag)  Perawatan PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung berdasarkan surat tugas Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tulungagung Nomor : 821/01/502/2018 tanggal 03 Januari 2018<br /><br />Dan pada tanggal 9 April 2019 - sekarang, terdakwa Djoko Hariyanto menjabat sebagai Kepala Bagian Perawatan PDAM Tita Cahya Agung Kab. Tulungagung berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PDAM Nomor : PDAM.TA/14/KEP/502 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Setingkat Kepala Bagian dan Kepala Seksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung<br /><br />Pada kurun waktu antara bulan Januari 2016 s/d bulan Februari 2019, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor PDAM  Tita Cahaya Agung Kab. Tulungagung di Jalan Panglima Sudirman No 12 Tulungagung atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UndangUndang Nouror 46 jalnm 2009 teniang Pengaditan Tungak Pidana Korupsi<br /><br />Terdakwa melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut secara melawan hukum, terdakwa sebagai Kasi Bengkel Teknik di PDAM Kab. Tulungagung pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 dan sebagai Kepala Bagian Perawatan sejak April 2018 s/d sekarang pada PDAM Tirta Cahya Agung yang bertanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan perawatan/pemeliharaan, Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yakni : 1. Tidak pernah membuat dokumen perencanaan kegiatan yang dibuat oleh bagian perawatan dalam melaksanakan kegiatan perawatan. Sehingga hal ini bertentangan dengan Keputusan Direktur Utama PDAM Kabupaten Tulungagung Nomor PDAM. TA/06/SKEP/502/2012 tanggal 14 Maret 2012 Tentang Pelaksanaan Standar Operating Prosedur (SOP) PDAM Kubupaten Tulungagung yang menyatakan bahwa : <br /><br />Untuk Prosedur Perawatan Teknik dan Umum,; a. Kabag perawatan secara berkala menyusun rencana pemeliharaan teknik, ; b. Kabag perawatan menyampaikan laporan secara periodik dan untuk Prosedur Emergency,; c. Kabag perencanaan menghitung rencana kebutuhan bahan dan Rencana Anggaran dan Biaya untuk pekerjaan yang dilaksanakan secara emergency baik yang telah selesai dikerjakan maupun yang sementara dikerjakan,; d. Rencana kebutuhan bahan dan Rencana Anggaran dan Biaya beserta gambar yang diperlukan diteruskan ke Bagian yang bersangkutan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGlgfzHPqvzpJXmPs58nfASG-wrgQh7cynOGDEfbpJa39SqkjJnzEMyAUCqvOtK8PQl9FyaQRcwq50UEvq6lR5CIYkW1NLF50ZbjBjjP75y5mHEUgXf6TRWVjluEQnRpnRaslGv3QQwdg/s639/IMG20201116104411_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGlgfzHPqvzpJXmPs58nfASG-wrgQh7cynOGDEfbpJa39SqkjJnzEMyAUCqvOtK8PQl9FyaQRcwq50UEvq6lR5CIYkW1NLF50ZbjBjjP75y5mHEUgXf6TRWVjluEQnRpnRaslGv3QQwdg/w640-h360/IMG20201116104411_1.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">2. Selalu melaksanakan kegiatan perawatan/pemeliharaan hanya berdasarkan instruksi/perintah Direktur Utama PDAM Tirta Cahya Agung tanpa berdasarkan dokumen perencanaan. Sehingga hal ini bertentangan dengan Keputusan Direktur Utama PDAM Kabupaten Tulungagung Nomor : PDAM. TA/06/SKEP/502/2012 tanggal 14 Maret 2012 Tentang Pelaksanaan Standar Operating Prosedur (SOP) PDAM Kabupaten Tulungagung yang menyatakan bahwa ; Untuk Prosedur Perawatan Teknik dan Umum didahului oleh disposisi,  yaitu Kabag perawatan memelihara dan menindaklanjuti sesuai dengan disposisi, dan untuk Prosedur Emergency didahului dengan adanya berkas dari Kabag Perencanaan<br /><br />Kemudian Kabag perencanaan menetapkan petugas yang akan melakukan survey dan meyusun konsep surat tugas, dan bersama dengan program kerja survey, meneruskan ke Kabag Teknik untuk mendapatkan persetujuan<br /><br />3. Dalam melaksanakan kegiatan perawatan/pemeliharaan, telah menggunakan uang pribadi/sendiri untuk membuyar kegiatan pemeliharaar/perawatan. Sehingga hal ini bertentangan dengan Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor : 8 Tahun 2000 tanggal 10 Agustus 2000 tentang Pedoman Akuntansi PDAM yang menyatakan bahwa ; Perkiraan Uang Muka Kerja yaitu “ke dalam perkiraan uang muka kerja ini dibukukan pembayaran uang muka untuk kegiatan operasi rutin yang dibayarkan melalui pegawai PDAM dan akan diperhitungkan secara definitif berdasarkan bukti-bukti pengeluaran.<br /><br />Rincian uang muka kerja diklasifikasikan seperti uang muka operasi, perjalanan dinas, pengobatan dan lain-lain. Dan dalam prosedur pembayaran dengan kas kecil Unit kerja yang memerlukan, mengajukan dokumen permintaan pembayaran kas kecil seperti Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Faktur/Bon Pembelian mendadak dan sebagainya kepada Kepala unit kerja yang memerlukan tersebut untuk diteruskan  kepada Direksi/Pejabat yang ditunjuk setelah disetujui, selanjutnya diserahkan kepada pemegang kas kecil.”<br /><br />4. Membuat bukti pertanggungjawaban yang digunakan untuk mengajukan pencairan dengan merekayasa bukti dukung. Sehingga bukti yang dibuat dipertanggungjawabkan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Hal ini bertentangan dengan Peraruran Pemerimah Nomor : 54 Tahun 2617 tentang Badan Usaha Milik Daerah khususnya dalam Pasal 92 ayat (1) yang menyatakan bahwa ; <br /><br />“Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik, dan tidak sesuai dengan Permendagri Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) yang berbunyi : a. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundung-undungan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan. Kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.<br /><br />b. Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah, bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat diperranggungjawabkan.”<br /><br />5. Mengajukan usulan pencairan anggaran secara tidak lengkap namun pengajuan pencairan tetap dapat dicairkan, sehingga hal ini bertentangan dengan Keputusan Direktur Utama PDAM Kabunaten Tulungagung Nomor : PDAM. TA/060/SKEP/502/2012 tanggal 14 Maret 2012 Tentang Pelaksanaan Standar Operating Prosedur (SOP) PDAM Kabupaten Tulungagung yang menyatakan bahwa ; Kasi Pembukuan menerima usulan dari bagian dan cabang yang sudah dilampiri dengan pendukungnya dan meneliti keabsahannya serta mencocokkan dengan anggaran yang ada.<br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRYWMAbkwCcHAFQMZW5qOK5HVqQGlsjV6U1d4oYV3Pqt-NZtQ2f2iC4ve82K6MiZgluUsEX6TMzkrpATdTnUi-xxZhXJcfSOOab2GhyiXYPyBVFi_03HTpn8Wy1tPtTU5Sf5-phernygA/s639/IMG20201116105027.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRYWMAbkwCcHAFQMZW5qOK5HVqQGlsjV6U1d4oYV3Pqt-NZtQ2f2iC4ve82K6MiZgluUsEX6TMzkrpATdTnUi-xxZhXJcfSOOab2GhyiXYPyBVFi_03HTpn8Wy1tPtTU5Sf5-phernygA/w640-h360/IMG20201116105027.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: left;"></div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya disiapakan voucher rangkap 3 untuk dokumen yang sudah memenuhi syarat. Selanjutnya Kasi pembukuan menyerahkan ketiga lembar voucher beserta dokumen pendukungnya kepada Kabag Keuangan, dan Kabag. Keuangan mencucokan V dun dokumen pendukung sebelum menandatangani ketiga voucher tersebut, selanjutnya diteruskan ke Dirut<br />    <br />Serta bertentangan dengan Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor : 8 Tahun 2000 tanggal 10 Agustus 2000 tentang Pedoman Akuntansi PDAM telah ketersediaan anggaran,  seharusnya dilakukan sebelum pekerjaan dilaksanakan, sebagaimana dinyatakan pada point 3 bahwa ; “Kepala unit kerja yang menangani anggaran meneliti permintaan pembelian (PP) tersebut untuk memastikan bahwa barang yang diminta telah dianggarkan. Menandatangani keempat lembar PP dan mengembalikan kepada unit kerja yang memerlukan untuk selanjutnya<br />diserahkan kepada Direktur yang membawahinya untuk meminta persetujuan.<br /><br />Sehingga melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri terdakwa Djoko Hariyanto Bin Alm. Sumikan selaku Kasi Bengkel Teknik di PDAM Kab. Tulungagung pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, dan sebagai Kepala Bagian Perawatan sejak April 2018 s/d sekarang pada PDAM Tirta Cahya Agung yang bertanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan perawatan/pemeliharaan sebesar Rp1.359.392.800 (satu miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah)<br /><br />Sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.359.392.800 (satu miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai perhitungan ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-43/PW13/5/2020 tanggal 29 Januari 2020, yang dilaakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;<br /><br />Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung merupakan badan usaha milik Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 1984 tanggal 8 Februari 1984 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor : 19 Tahun 2012 tanggal 3 September 2012, yang mana sejak berdiri PDAM Tirta Cahya Agung telah menerima dana penyertaan modal dari pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan rincian sebagai berikut :<br /><br />1. Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Tulungagung Nomor : 9 tahun 2012 tentang penyertaan modal pemeriniah Kabupaten Tulungagung pada PDAM Tulungagung, dimana penyertaan modal pemerintah daerah Tulungagung pada PDAM adalah sebesar Rp9.759.980.090 (Sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)<br /><br />2. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor : 6 tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2012 tentang penyertaan modal pemerintah daerah Tulungagung pada PDAM Tulungagung adalah sebesar Rp 71.040.016.722 (tujuh puluh satu milyar empat puluh juta enam belas ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah).<br /><br />3. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor : 14 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor : 9 tahun 2012 tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung pada PDAM Tulungagung adalah sebesar Rp121.233.289.869.11 (seratus dua puluh satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah sebelas sen).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div><div style="text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSQtociZJAAWWjmHUIrm2NyQUNpKYtgKIX-7k0hxkwERWLU-P1IrBxCeSLXXNNcp3_2ksXAfL4K4udvrPu33KsVncGfNWE96TtZtn4tl2IoTklDUBY86Ie09MJVDj7iq59Mda7MRsZE7k/s639/IMG20201113094811.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSQtociZJAAWWjmHUIrm2NyQUNpKYtgKIX-7k0hxkwERWLU-P1IrBxCeSLXXNNcp3_2ksXAfL4K4udvrPu33KsVncGfNWE96TtZtn4tl2IoTklDUBY86Ie09MJVDj7iq59Mda7MRsZE7k/w640-h360/IMG20201113094811.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Bahwa struktur organisasi dan tata kelola kerja PDAM Tulungagung ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 628 Tahun 1994 tanggal 29 April 1994 adalah sebagai berikut :<br /><br />1. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tulungagung adalah Drs. Haryono, M.Si yang menjabat sejak tanggal 8 April 2010 dan berakhir pada tanggal 3 Apri 2014, selanjutnya telah diperpanjang sampai dengan tanggal 3 April 2018.<br /><br />Dan pada tanggal 8 April 2018 s/d 8 Oktober 2018, Direktur Utama PDAM Kab. Tulungagung hanya dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt). Dan pada tanggal 31 Desember 2019, Direktur Utama PDAM Kab. Tulungagung dijabat oleh Pejabat sementara yaitu Drs. Windu Byantara.<br /><br />Dalam melaksanakan tugas, Direktur Utama PDAM dibantu oleh 2 (dua) Direktur, yakni Direktur Umum dan Direktur Teknik, namun dalam pelaksanaanya jabatan Direktur Umum dan Direktur Teknik tersebut tidak ada yang mengisi atau tidak ada yang menjabat. Sehingga Direktur Utama langsung membawahi 7 (tujuh) orang kepala bagian, yaitu : 1. Kepala Bagian Keuangan, 2. Kepala Bagian Umum, 3. Kepala Bagian Hubungan Pelanggan, 4. Kepala Bagian Transmisi dan Distribusi, 5. Kepala Bagian Perawatan, 6. Kepala Bagian Perencanaan dan 7. Kepala Bagian Produksi.<br /><br />3. Kepala Cabang yang terdiri dari 12 (Dua belas), yaitu 1. Cabang Tulungagung, 2. Cabang Ngunut, 3. Cabang Sendang, 4. Cabang Karangrejo, 5. Cabang Sumbergempol, 6. Cabang Rejoiangan, 7. Cabang Campurdarai, 8. Cabang Bandung, 9. Cabang Pagerwojo, 10. Cabang Kauman, 11. Cabang Gambiran dan 12. Cabang Gondang.<br /><br />Penciapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PDAM “Tirta Cahya Agung” Kabupaten Tulungagung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut :<br /><br />1. RKAP Tahun 2016 telah disetujui oleh Badan Pengawas dan disahkan oleh Bupati Tulungagung sesuai Berita Acara Pengesahan tanggal 24 Februari 2016.<br /><br />2. RKAP tahun 2917 telah disetujui oleh Badan Pengawas dan disahkan oleh Bupati Tulungagung sesuai Berita Acara Pengesahan tanggal 11 Januari 2017<br /><br />3. RKAP tahun 2018 telah disetujui oleh Badan Pengawas dan disahkan oleh Bupati  Tulungagung sesuai Berita Acara Pengesahan tanggal 11 Januari 2018.<br /><br />4. RKAP tahun 2019 telah disetujui oleh Badan Pengawas dan disahkan oleh Bupati  Tulungagung sesuai Berita Acara Pengesahan tanggal 25 Januari 2019.<br /><br />Adapun rincian anggaran biaya PDAM “Tirta Cahya Agung” Kabupaten Tulungagung menurut Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut :<br /><br />1. Tahun 2016. Biaya Instlasi perpompaan sebesar Rp1.304.706.981,94,; biaya Instlasi pengolahan sebesar Rp641.664.700,80,; biaya transmisi dan distribusi sebesar Rp654.546.708,18,; biaya administrasi umum sebesar Rp8.799.824.972,84,; biaya penusutan sebesar Rp3.625.000.000,84. Total sebesar Rp15.025.743.364,60<br /><br />2. Tahun 2017. Biaya Instlasi perpompaan sebesar Rp1.340.366.671,49 ; biaya Instlasi pengolahan sebesar Rp646.791.216,48 ; biaya transmisi dan distribusi sebesar Rp885.312. 448,93 ; biaya administrasi umum sebesar Rp8.022.723.391,11 ; biaya penusutan sebesar Rp3. 800.040.004,84. Total sebesar Rp14.695.233.732,84<br /><br />3. Tahun 2018. Biaya Instlasi perpompaan sebesar Rp1.103.862.076,23; biaya Instlasi pengolahan sebesar Rp1.016.774.086,94; biaya transmisi dan distribusi sebesar Rp958.018.272,32; biaya administrasi umum sebesar Rp7.977.308.885; biaya penusutan sebesar Rp4.238.010.133,72. Total sebesar Rp15.338.973.454,42<br /><br />4. Tahun 2019. Biaya Instlasi perpompaan sebesar Rp1.580.232.474,05; biaya Instlasi pengolahan sebesar Rp1.213.854.561,49; biaya transmisi dan distribusi sebesar Rp1.032.388.651,01; biaya administrasi umum sebesar Rp8.311.185.799,74; biaya penusutan sebesar Rp4.652.466,79 ; Total sebesar Rp16.790.127.933.<br /><br />1. Biaya Instlasi perpompaan tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 sebesar Rp5.329.168,71<br />2. biaya Instlasi pengolahan tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 sebesar Rp3.519.084.565,71<br />3. biaya transmisi dan distribusi tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 sebesar Rp3.530.266.080,44<br />4. biaya administrasi umum tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 sebesar Rp33.111.043.048,91<br />5. biaya penusutan tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 sebesar Rp16.360.516,19<br />Total sebesar Rp61.850.078.484,96<br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjmna_3g9mCSq0Y5s3jy09dOEGKloYJAB72dF7P9i0Y-8V6hnJKp_A6KODfwllDjcr0VQKEnJFEJaaXWyotaE02TTQIUsskjMHOMOsYi43lQFBgePmH7cvz4IqGz1VHoWlIfQe1cjAOuw/s680/IMG20210202145819.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="394" data-original-width="680" height="370" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjmna_3g9mCSq0Y5s3jy09dOEGKloYJAB72dF7P9i0Y-8V6hnJKp_A6KODfwllDjcr0VQKEnJFEJaaXWyotaE02TTQIUsskjMHOMOsYi43lQFBgePmH7cvz4IqGz1VHoWlIfQe1cjAOuw/w640-h370/IMG20210202145819.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa dari anggaran biaya PDAM “Tirta Cahya Agung” tersebut diatas, alokasi untuk anggaran biaya pemeliharaan/perawatan menurut Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut :<br />1. Biaya Instalasi Perpompaan tahun 2016 Rp10.600.000,; tahun 2017 Rp18.600.000,; tahun 2018 Rp18.600.000,; tahun 2019 Rp22.960.000. Total Rp70.760.000<br />2 Biaya Instalasi Pengolahan tahun 2016 Rp34.500.000,; 2017 Rp54.100.000,; 2018 Rp70.100.000,; 2019 Rp70.100.000. Total Rp228.800.000,00<br />3. Biaya Transmisi dan Distribusi tahun 2016 Rp690.958.516.00,; 2017 Rp121.383.700,; 2018 Rp167.852.528,; 2019 Rp180.381.144. Total Rp221.341.144<br />4. Biaya Administrasi umum tahun 2016 Rp 104.580.000,; tahun 2017 Rp135.900.000,;  tahun 2018 Rp152.400.000,; tahun 2019 Rp162.930.000. Total Rp556.210.000<br /><br />Bahwa selain anggaran biaya pemeliharaan/perawatan yang  langsung dibayarkan  seperti  tersebut diatas, terdapat juga kegiatan pemeliharaan/perawatan yang dikapitalisasi yaitu  menggunakan anggaran  dari rekening asset tetap/investasi<br /><br />Bahwa terdakwa Djoko Hariyanto dalam kegiatan Perawatan/Pemeliharaan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) “Tirta Cahya Agung” Tulungagung adalah selaku Kasi Bengkel Teknik di PDAM Kab. Tulungagung sejak 20 Juli 2011 s/d 09 April 2018, yang mana terdakwa diangkat sebagai Kasi Bengkel Teknik PDAM berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tulungagung dengan Nomor : PDAM.TA/24/KEP/ 502 Tahun 2011 tanggal 20 Juli 2011 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Lingkup Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tulungagung, yang mana tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai Kasi Bengkel Teknik adalah berikut :<br /><br />1. Melaksanakan perbaikan terhadap meter air sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Menerima Gan menyerahkan meweran air yang akan /sudah diperbaiki kepada/dari seksi pergudangan. 3. Melaksanakan perbaikkan terhadap barang / peralatan teknik yang akan atau sudah diperbaiki kepada / dari seksi pergudangan. 4. Menerima dan menyerahkan barang / peralatan teknik yang akan / sudah diperbaiki kepada / Jati seksi pergudangan. 5. Melaksanakan pemeliharaan, penyimpan dan pengawasan dari inventarisasi barang / peralatan perbengkelan yang ada.<br /><br />Selain menjabat sebagai Kasi Bengkel Teknik di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) “Tirta Cahya Agung” Tulungagung, terdakwa Djoko Hariyanto juga menjabat sebagai Plt. Kepala Bagian Perawatan PDAM “Tirta Cahya Agung” Tulungagung sejak Januari 2018 s/d April 2018, yang mana dasar terdakwa menjabat adalah berdasarkan Surat Tugas Nomor : 821/01/502/2018 tanggal 03 Januari 2018<br /><br />Kemudian setelah menjadi Plt. Kepala Bagian Perawatan, terdakwa Djoko Hariyanto ditetapkan sebagai Kepala Bagian Perawatan secara definilf berdasarkan Surai Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum dengan Nomor : PDAM.TA/14/KEP/502 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Setingkat Kepala Bagian dan Kepala Seksi Perusahaan Daerah Air Minum “TIRTA CAHYA AGUNG” Kabupaten Tulungagung tanggal 09 April 2018<br /></div></div><div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXpEmiKmxUA-rgrbQeeJe_xi9sBmltz9QYZBorFC6gtntBo7Q5jFRAvhKSHjHSgVe20EOwgd392bRtO5QSFrmrP8wfFwv-MxQ79oXR68edPly0yrWUnU2lLxNE2XJGMEj-OH0zUzi52Kc/s875/IMG20210202145512.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="394" data-original-width="875" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXpEmiKmxUA-rgrbQeeJe_xi9sBmltz9QYZBorFC6gtntBo7Q5jFRAvhKSHjHSgVe20EOwgd392bRtO5QSFrmrP8wfFwv-MxQ79oXR68edPly0yrWUnU2lLxNE2XJGMEj-OH0zUzi52Kc/w640-h288/IMG20210202145512.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai Kepala Bagian Perawatan adalah sebagai berekut ; 1. Mengurus perbekalan material dan perawatan teknik. 2. Mengetes, meneliti dan menilai peralatan teknik sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 3. Memelihara dan memperbaiki segala peralatan teknik. 4. Memmbanu memberikan saran-saran serta perimbangan kepada Direktur Utama. 5. Membantu dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan atasan.<br /><br />Sesuai Keputusau Direktur Utama PDAM Kab. Tulungagung Nomor : TA/06/SKEP/502/2012 tanggal 14 Maret 2012 Tentang Pelaksanaan Standar Operating Prosedur (SOP) PDAM Kabupaten Tulungagung, prosedur bagian perawatan sebelum mengajukan kegiatan perawatan yang bersifat rutin dan emergency adalah sebagai berikut:<br /><br />1. Prosedur Perawatan Teknik dan Umum. (1) Kabag. perawatan secara berkala menyusun rencana pemeliharaan teknik. (2) Kabag. perawatan menetapkan petugas pemeliharaan dan menyusun surat tugas untuk melaksanakan pemeliharaan. (3) Petugas lapangan menerima surat tugas dan melaksanakan monitoring terhadap bagian weknik dan umum sesuai dengan surat tugas. (4) Kabag. perawatan menyampaikan laporan secara periodik. (5) Kabag. perawatan memelihara dan menindaklaniuti sesuai dengan disposisi.<br /><br />2. Prosedur Emergency. (1) Kabag. perencanaan menerima laporan dan data-data pekerjaan yang diusulkan secara emergency, baik pada saat pelaksanaan pekerjaan masih berlangsung maupun segera setelah selesainya pekerjaan dilaksanakan. (2) Kabag. perencanaan melakukan penelitian untuk bahan pertimbangan perlu tidaknya dilakukan survey lapangan atau tidak. (3) Kabag. perencanaan menyusun program kerja survey pekerjaan emergency untuk pekerjaan yang nilainya dianggap periu untuk dilakukan survey. (4) Kabag. perencanaan menetapkan petugas yang akan melakukan survey dan meyusun konsep surat tugas dan bersama dengan program kerja survey meneruskan ke Kabag Teknik untuk mendapatkan persetujuan. <br /><br />(5) Kabag. perencanaan meneruskan surat tugas dan program kerja yang telah disciujut Kabag. Tekuk kec peiugas japangan unjuk dilaksanakan. (6) Kasi perencanaan melaksanakan survey dan menyusun laporan hasil survey beserta gambar lokasi yang diperlukan dan menyerahkan ke Kabag perencanaan. (7) Kabag. perencanaan menghitung rencana kebutuhan bahan dan Rencana Anggaran dan Biaya untuk pekerjaan yang dilaksanakan secara emergency, baik yang tciah scicsai dikerjakan maupun yang scmcnuara dikerjakan. <br /><br />(8) Rencana kebutuhan bahan dan Rencana Anggaran Biaya beserta gambar yang diperlukan diteruskan ke Bagian yang bersangkutan. (9) Kabag. perencanaan menerima gambar situasi lapangan (as built drawing) dan laporan pemakaian bahan dan biaya lainnya dari subbagian yang mengerjakan proyek secara emergency, seicjah selesainya pekerjaan secara keseluruhan. (10) Kabag. perencanaan membandingkan fisik proyek dengan rencana yang dibuat sesuai dengan kondisi lapangan yang ada.<br /><br />Sesuai Keputusan Direktur Utama PDAM Kabupaten Tulungagung Nomor : TA/06/SKEP/9502/2012 tanggal 14 Marei 2012 Tentang Pelaksanaan Sundar Operating   Prosedur (SOP) PDAM Kabupaten Tulungagung, prosedur pembayaran dan pencairan  kegiatan perawatan di PDAM “Tirta Cahya Agung” adalah sebagai berikut :<br /><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0AEWnu7n3Km_OqKsA-xDWRLFTwh62sWpLdtsVd1D8Ke84_mXHmgZINGaN426q9BaIdJkTvFX6_069mbF1XVA-8e6ZO2zIV1PGeJOV0p6WbcVvChyphenhyphenzIAHY8ZDoLZPDOpiqnfU5uk9isD0/s525/IMG20210202145545.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="391" data-original-width="525" height="476" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0AEWnu7n3Km_OqKsA-xDWRLFTwh62sWpLdtsVd1D8Ke84_mXHmgZINGaN426q9BaIdJkTvFX6_069mbF1XVA-8e6ZO2zIV1PGeJOV0p6WbcVvChyphenhyphenzIAHY8ZDoLZPDOpiqnfU5uk9isD0/w640-h476/IMG20210202145545.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">1. Kasi Pembukuan menerima usulan dari bagian dan cabang yang sudah dilampiri dengan pendukungnya dan meneliti keabsahaanya serta mencocokkan dengan anggaran yang ada. Selanjutnya disiapakan voucher (V) rangkap 3 untuk dokumen yang yang sudah memenuhi syarat. Selanjutnya kasi Pembukuan menyerahkan ketiga lembar voucher (V) beserta dokumen Pendukungnya Kepada Kabag Keuangan.<br /><br />2. Kabag. Keuangan mencocokan oucher dan dokumen pendukung sebelum menandatangani ketiga lembar voucher tersebut, selanjutnya diteruskan ke Dirut. 3. Seician voucher diseiuju/ ditandatangani oleh Direkiur Utama diserahkan kepada Kasi Kasi Kas Pembayaran untuk dibuatkan cek pembayaran.<br /><br />4. Kasi Kas Pembayaran menyerahkan cek dan ketiga lembar Voucher (V) kepada Kabag Keuangan dan diteruskan kepada Direktur Utama. 5. Setelah cek/voucher ditandatangani oleh Direktur Utama selanjutnya dicairkan dan dibuikan kepada yang meneiuua yang sebelumnya menandatangani usulan tersebut (yang membuat usulan/bagian atau cabang yang mempunyai kegiatan).<br /><br />Sesuai denganKeputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor : 8 Tahun 2000 tanggal 10 Agustus 2000 tentang Pedoman Akuntansi PDAM yang antara lain tentang Prosedur (SOP). dijelaskan jika Prosedur Reparasi dan Pemeliharaan Aktiva Tetap adalah sebagai berikut :<br /><br />1. Kepala urusan pemeliharaan, setelah menerima barang yang diserahkan oleh petugas gudang dan/atau barang-barang yany digunakan oleh pejabat yang bertanggung jawab dan/atau informasi mengenai bangunan yang perlu diperbaiki, memeriksa kondisi fisik barang/bangunan tersebut. Sebelum membuat perintah kerja meyakini terlebih dahulu berdasarkan dokumendokumen yang ada, apakah barang/bangunan tersebut masih dalam garansi pemeliharaan.<br /><br />2. Jika dari hasil pengaman fisik ternyata perbaikan tidak dapa dikerjakan oleh PDAM sendiri, mengajukan usul untuk perbaikan di luar. Usulan ini diajukan kepada Direktur Teknik dan Produksi untuk mendapatkan persetujuan. Perbaikan di luar berlaku prosedur melalui order pembelian seperti halnya pada pembelian barang.<br /><br />3. Jika perbaikan dapat dilakukan oleh PDAM sendiri, menyiapkan Perintah Kerja (PK) dalam 2 tangkap dengan memberikan uraian pekerjaan yang akan dilakukan, taksiran biaya dan waktu penyelesaian. Selanjutnya menandatangani PK dan meneruskan lembar ke 1 kepada Kepala Unit Kerja yang menangani perencanaan teknik untuk diperiksa, lembar ke 2 kepada petugas gudang atau pejabat yang bertanggung jawab atas peralatan/bangunan tersebut sebagai bukti bahwa barang/bangunan tersebut telah diterima untuk diperbaiki.<br /><br />4. Kepala unit kerja yang menangani perencanaan teknik setelah menerima PK lembar ke-1 dari Kepala Urusan Pemeliharaan, memberi nomor perintah kerja dan jika pekerjaan harus diprioritaskan memberi keterangan “segera” dalam PK. Memeriksa taksiran biaya dan merevisi jika perlu setelah mendiskusikannya dengan Kepala urusan perneliharaan. Memberi Puraf pada PK lembar 1 dan meneruskannya kepada Direktur Teknik untuk mendapatkan persetujuan. Menerima kembali PK lembar ke 1 yang telah disetujui oleh Direktur Teknik dan meneruskannya kepada Kepala Urusan Pemeliharaan untuk dilaksanakan.<br /><br />5. Kepala urusan pemeliharaan menerima kembali PK yang telah disetujui oleh kepala unit Kerja yang menangani perencanaan teknik Sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. Dalam hal diperlukan bahan perlengkapan untuk pengerjaanya membuat Bukti permintaan dan Pengeluaran Bahan dalam rangkap 2 untuk diteruskan kepada petugas gudang setelah mendapat persetujuan dari Direktur Teknik.<br /><br />6. Secara berkala memeriksan PK-PK yang telah selesai dan sedang dalam proses untuk mengetahui apakah ada pekerjaan yang terlambat penyelesaian Perintah kerja yang telah dikerjakan dari masih dalam proses dan disampaikan kepada Kepala Unit Kerja yang menangani perencanaan teknik dan Konstruksi untuk diperiksa.<br /><br />7. Barang yang telah selesai diperbaiki harus diperiksa terlebih dahulu oleh kepala unit kerja yang menangani teknik sebelum diserahkan kepada pihak yang bertanggungjawab atas  pemakaian barang tersebut. Jika perbaikan dilakukan di bengkel luar, setelah diperiksa dibuatkan Laporan Penerimaan Barang sebagai dasar pembayaran kepada rekanan.<br /><br />Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik  Daerah, Pasal 92 ayat (1) ; bawa Pengaurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, sedangkan sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa : Pasal 2: Ruang lingkup keuangan daerah meliputi point e, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah: dan Pasal 4: Ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efesien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.<br /><br />Ayat (2) ; Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.<br /><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkGiuS92whWPRxcATPUrWfbAQh2iGwRgptnCRG8w9rIbx6ivVnJqVzwg4m7qr4NOejrO_j6BymF3EWNTs4rSi2leODgF-AO36l6avmRRhWsHv3XOSnDx9DVFVD0NtiMoufQyyh1y5Sr78/s639/IMG20201113094939.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkGiuS92whWPRxcATPUrWfbAQh2iGwRgptnCRG8w9rIbx6ivVnJqVzwg4m7qr4NOejrO_j6BymF3EWNTs4rSi2leODgF-AO36l6avmRRhWsHv3XOSnDx9DVFVD0NtiMoufQyyh1y5Sr78/w640-h360/IMG20201113094939.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan perawatan / pemeliharaan di PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung tahun anggaran 2016, 2017, 2018 dan 2019 yang dilaksanakan oleh terdakwa Djoko Hariyanto selaku Kasi Bengkel Teknik PDAM Kab. Tulungagung pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 dan sebagai Kepala Bagian Perawatan (sejak Januari 2018 s/d sekarang) pada PDAM Tirta Cahya Agung, ternyata ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Direktur Utama PDAM Kabupaten Tulungagung Nomor : TA/06/SKEP/502/2012 tanggal 14 Maret 2012 Tentang Pelaksanaan Standar Operating Prosedur (SOP) PDAM Kabupaten  Tulungagung<br /><br />Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor : 8 Tahun 2000 tanggal 10 Agustus 2000 tentang Pedoman Akutansi PDAM dan Permendagri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur tentang kegiatan perawatan/pemeliharaan di PDAM Tirta Cahaya Agung Kab. Tulungagung ternyata tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.<br /><br />Dalam melaksanakan kegiatan perawatan / pemeliharaan di PDAM Tira Cahya Agung Kab. Tulungagung pada tahun anggaran 2016, 2017, 2018 dan 2019, ternyata tidak pernah dibuat dokumen perencanaan kegiatan yang dibuat baik oleh bagian perawatan maupun oleh bagian perencanaan termasuk untuk kegiatan rutin dan emergency dalam hal ini tidak ada dokumen usulan/rekomendasi dari pimpinan sebelum melakukan suatu pekerjaan termasuk dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan prakteknya dalam pelaksanaan kegiatann perawatan/pemeliharaan di PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung adalah hanya berdasarkan instruksi lisan dari Direktur Utama PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung tahun 2016 sampai dengan 2018 yaitu Drs. Haryono, M. Si, dan tahun 2019 yakni Drs. Windu Bijantara,<br /><br />Dalam instruksi lisan tersebut, saksi Drs. Buryono, M.Si maupun saksi Drs. Windu Bijantara memerintahkan terdakwa Djoko Hariyanto selaku Kasi Bengkel Teknik PDAM Kab. Tulungagung pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 dan sebagai Kepala Bagian Perawatan (sejak April 2018 s/d sekarang) pada PDAM Tirta Cahya Agung untuk bertanggungjawab melaksanakan kegiatan perawatan/pemeliharaan tersebut tanpa melibatkan bagian perencanaan untuk membuat dokumen usulan/rekomendasi dari pimpinan.<br /><br />Sehingga perbuatan terdakwa Djoko Hariyanto yang tetap melaksanakan kegiatan perawatan/pemeliharaan di PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung tanpa adanya dokumen usulan/rekomendasi dari pimpinan sebelum melakukan suatu pekerjaan dan hanya berdasarkan perintah lisan saja jelas bertentangan dengan Keputusan Direktur Utama PDAM Kabupaten Tulungagung Nomor. PDAM.TA/06/SKEP/502/2012 tanggal 14 Maret 2012 Tentang Pelaksanaan Standar Operating Prosedur (SOP) PDAM Kabupaten Tulungagung. yaitu:<br /><br />a. Untuk Prosedur Perawatan Teknik dan Umum: Kabag perawatan secara berkala menyusun rencana pemeliharaan tekniks Kabag perawatan menyampaikan laporan secara periodik,<br /><br />b. Untuk Prosedur Emergency: Kabag perencanaan menghitung rencana kebutuhan bahan dan Rencana Anggaran dan Biaya untuk pekerjaan yang dilaksanakan secara emergency, baik yang telah selesai dikerjakan maupun yang sementara dikerjakan, Rencana kebutuhan bahan dan Rencana Anggaran dan Biaya beserta gambar yang diperlukan diteruskan ke Bagian yang bersangkutan.<br /><br />Karena tidak ada dokumen perencanaan kegiatan yang dibuat baik oleh bagian perawatan maupun bagian perencanaan dalam kegiatan perawatan/pemeliharaaan di PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung pada tahun anggaran 2016, 2017, 2018 dan 2019, maka terdakwa Djoko Hariyanto selaku Kasi Bengkel Teknik PDAM Kab. Tulungagung pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 dan sebagai Kepala Bagian Perawatan (sejak Januari 2018 s/d sekarang) pada PDAM Tirta Cahya Agung melaksanakan kegiatan perawatan/pemeliharaan hanya berdasarkan instruksi/perintah lisan dari Direktur Utama PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung yang mana untuk tahun 2016 sampai dcngan 2018 di jabat oleh saksi Drs. Haryono, M.Si dan untuk tahun 2019 dijabat oleh saksi Drs. Windu Bijantara.<br /><br />Oleh karena itu, perbuatan terdakwa Djoko Hariyanto jelaslah bertentangan dengan Keputusan Direktur Utama PDAM Kabupaten Tulungagung Nomor : PDAM.TA/06/SKEP/502/2012 tanggal 14 Maret 2012 Tentang Pelaksanaan Standar Operating Prosedur (SOP) PDAM Kabupaten Tulungagung yang menyatakan, “Bahwa untuk Prosedur Perawatan Teknik dan Umum didahului oleh disposisi yaitu Kabag perawatan memelihara dan menindakilanjuti sesuai dengan disposisi, dan untuk Prosedur Emergency didahului dengan adanya berkas dari Kabag Perencanaan. Kabag perencanaan menetapkan petugas yang akan melakukan survey dan meyusun konsep surat tugas dan bersama dengan program kerja survey, meneruskan ke Kabag Teknik untuk mendapatkan persetujuan”.<br /><br />Bahwa setelah melaksanakan kegiatan pemeliharaan/perawatan di PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung pada tahun anggaran 2016, 2017. 2018 dan 2019, terhadap semua biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan perawatan oleh terdakwa Djoko Hariyanto selalu ditalangi atau menggunakan uang pribadi dari Kabag. Perawatan yaitu saksi Prasetyo Budi maupun uang terdakwa sendiri selaku Kasi Perawatan Teknik. Sehingga sama sekali tidak ada menggunakan anggaran PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung.<br /><br />Setelah selesai kegiatan perawatan/pemeliharaan, terdakwa Djoko Hariyanto baru mengajukan anggaran ke PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung untuk mengganti biaya atau uang yang sudah dikeluarkan secara pribadi oleh saksi Prasetyo Budi ataupun uang yang sudah dikeluarkan oleh terdakwa. Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Otonomi Daerah  Nomor : 8 Tahun 2000 tanggal 10 Agustus 2000 tentang Pedoman Akuntansi PDAM yang menyatakan :<br /><br />a. Perkiraan “Uang Muka Kerja” yaitu “ke dalam perkiraan uang muka kerja ini dibukukan pembayaran-pembayaran uang muka untuk kegiatan operasi rutin yang dibayarkan melalui  pegawai PDAM dan akan diperhitungkan secara definitif berdasarkan bukti-bukti pengeluaran. Rincian uang muka kerja diklasifikasikan seperti uang muka operasi, perjalanan dinas, pengobatan dan lain-lain.”<br /><br />b. Prosedur pembayaran dengan kas kecil, bahwa “Unit kerja yang memerlukan, mengajukan dokumen permintaan pembayaran kas kecil seperti Surat Perintah Perjuiunun Dinuwy (STPD), Fuktur/Bon pembelian mendadak dan sebagainya kepada kepala unit kerja yang memerlukan tersebut untuk diteruskan kepada Direksi/Pejabat yang ditunjuk setelah disetujui selanjutnya diserahkan kepada pemegang kas kecil.”<br /><br />Setelah kegitan perawatan/pemeliharaan di PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung pada tahun anggaran 2016, 2017, 2018 dan 2019 selesai dilaksanakan, selanjutnya terdakwa Djoko Hariyanto membuat bukti pertanggungjawaban yang digunakan untuk mengajukan pencairan yang mana dokumen usulan dan bukti pertanggungjawaban yang dijadikan dasar untuk mengajukan pencairan tersebut di buat dengan merekayasa bukti dukung<br /><br />Sehingga bukti yang dibuat/dipertanggungjawabkan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.<br /><br />Adapun bukti pertanygungjawaban yang direkayasa oleh terdakwa Dioko Hariyanto selaku orang yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan perawatan/pemeliharaan adalah dengan mencantumkan nilai nominal pekerjaan yang tidak sesuai kondisi yang sebenarnya dengan cara meminta kwitansi kosong namun sudah di stempel dan ditandatangani pemilik bengkel, yaitu Bengkel Las Usaha Bersama<br /><br />Tetapi nilai nominal yang di beli oleh PDAM Tirta Cahya Agung yang di wakili oleh terdakwa Djoke Hariyanto besarnya tidak sama/tidak sesuai dengan yang dibayarkan ke Bengkel Las Usaha Bersama (lebih kecil dengan yang tertera dalam kwitansi)<br /><br />Sedangkan untuk kwitansi maupun tanda tangan di bengkel wijaya dan Toko Mega Elektro  merupakan kwitansi dan tanda tangan dipalsukan, dimana yang memalsukan tanda tangan maupun kwitansi tersebut untuk kegiatan perawatan/pemeliharaan di PDAM tahun 2016 sampai 2017 adalah saksi Prasetyo Budi Santoso selaku Kabag. Perawatan<br /><br />Dan untuk yang memalsukan pada tahun 2018 sampai 2019 adalah terdakwa Djoko Hariyanto selaku Kabag. Perawatan.<br /><br />Sesuai dengan kondisi yang sebenarnya kepada pihak ketiga, yaitu Bengkel Las Usaha Bersama. Bengkel Wijaya dan Mega Elektro dari tahun 2016 sampai dengan Februari 2019, dengan nilai sebesar Rp 679.417.800 (Enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah) terdapat selisih sebesar Rp 392.652.800 (Tiga ratus sembilan puluh dua juta enam ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) yang tidak dibayarkan oleh PDAM Tirta Cahya Agung atau tidak dapat dipertanggungiawabkan.<br /><br />Selain itu, terhadap terdakwa Djoko Hariyanto selaku orang yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan perawatan/pemeliharaan dari tahun 2016 sampai dengan April 2018,  selain merekayasa dokumen usulan dan bukti pertanggungjawaban yang mencantumkan nilai nominal pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, ternyata terdakwa Djoko Hariyanto juga membuat dokumen usulan biaya pembayaran gaji tenaga kerja (jadwal kerja) dan bukti pertanggungjawaban tentang biaya pembayaran gaji pegawai yang tidak sesuai kondisi yang sebenarnya, yaitu dengan merekayasa nama-nama tukang yang bekerja, yang menerima gaji, jadwal pelaksanaannya, jumlah hari, gaji per hari, jumlah gaji dan tanda tangan masing-masing pekerja.<br /><br />Dimana kwitansi yang ditandatangani setiap pekerja, yang mencantumkan nominal gaji yang diterima, dibantah oleh orang yang namanya tercantum dalam kwitansi serta mengatakan bahwa itu adalah bukan tanda tangan dari yang bersangkutan, walaupun namanya benar adalah nama yang bersangkutan dikarenakan KTP yang dilampukas dalan dokumen usulan biaya hanya digunakan namanya seolah-olah sebagai pekerja/tukang<br /><br />Padahal mereka tidak bekerja dan tidak menerima upah dari PDAM. Adapun besaran biaya perawatan yang menggunakan pekerja/tukang yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dari tahun 2016 sampai dengan Februari 2019 adalah sebesar Rp990.740.000 (Sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)<br /><br />Sehingga perbuatan terdakwa Djoko Hariyanto yang telah merekayasa dokumen usulan dan bukti perawatan yang menggunakan pihak ketiga (toko/bengkel) serta bukti kegiatan perawatan yang menggunakan pekerja/tukang tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah khususnya dalam Pasal 92 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tuta Keivia Perusahaan Yung Baik” dan tidak sesuai dengan Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) vang menyatakan :<br /><br />1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas Keadilan, kepatutan, dan manfuat unjuk masyarakat.<br /><br />2. Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.<br /><br />Terhadap usulan pencairan anggaran yang diajukan oleh terdakwa Djoko Hariyanto selaku Kasi Bengkel Teknik PDAM Kab. Tulungagung pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 dan sebagai Kepala Bagian Perawatan (sejak April 2018 s/d sekarang) pada PDAM Tirta Cahya Agung yang ditunjuk oleh Direktur Utama PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung, selanjutnya saksi Ismiati Binti Mukiran selaku Kasi Pembukuan membuatkan dokumen lembar telaah untk mengetahui ketersediaan anggaran dengan kegiatan perawatan yang sudah dikerjakan dan yang akan dimintakan pencairan anggarannya oleh terdakwa Dioko Hariyanto<br /><br />Dimana lembar telaah tersebut dibuat setelah adanya usulan biaya dan setelah kegiatan tersebut selesai dikerjakan dan tidak dibuat di awal sebelum kegiatan dilakukan, mamun pengajuan usulan yang diajukan oten Kasi bengkel teknik atas kegiatan perawatan kadang-kadang tidak melampirkan daftar upah dan dari pihak ke tiga, sering tidak melampirkan bukti-bukti pendukung atau berkas pengajuan tidak lengkap.<br /><br />Sehingga saksi Ismiati Binti Mukiran selaku kasi pembukuan tidak melakukan pengujian dokumen bukti karena sering sudah melalui persetujuan Direktur Utama PDAM Tulungagung yaitu saksi Drs. Haryono, M.Si<br /><br />Sehingga Kabag. Keuangan dan bagian pembukuan dengan terpaksa menyetujui usulan biaya perawatan yang diajukan oleh Kasi Bengkel teknik yaitu terdakwa Djoko Hariyanto.<br /><br />Sehingga perbuatan terdakwa Dioko Hariyanto tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Direktur Utama PDAM Kabupaten Tulungagung Nomor : PDAM. TA/06/SKEP/502/2012 tanggal 14 Maret 2012 Tentang Peluksanuan Standar Operaiiny Prosedur (SOP) PDAM Kab. Tulungagung yang menyatakan “Kasi Pembukuan menerima usulan dari bagian dan cabang yang sudah dilampiri dengan pendukungnya dan meneliti keabsahaanya serta mencocokkan dengan anggaran yang ada.<br /><br />Selanjutnya disiapakan voucher rangkap 3 untuk dokumen yang yang sudah memenuhi syarat. Selanjutnya kasi pembukuan menyerahkan Ketiga lembar voucher beserta dokumen Pendukunynya Kepada Kabag Keuangan dan Kabag. Keuangan mencocokan V dan dokumen pendukung sebelum menandatangani ketiga voucher tersebut selanjutnya diteruskan ke Dirut”<br /><br />Serta bertentangan dengan Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor : 8 Tahun 2000 tanggal 10 Agustus 2000 tentang Pedoman Akuntansi PDAM telaah ketersediaan anggaran seharusnya dilakukan sebelum pekerjaan dilaksanakan sebagaimana dinyatakan pada point 3 bahwa “Kepala unit kerja yang menangani anggaran meneliti permintaan pembelian (PP) tersebut untuk memastikan bahwa barang yang diminta telah dianggarkan. Menandatangani keempat lembar PP dan mengembalikan kepada unit kerja yang memerlukan untuk selanjutnya diserahkan kepada Direktur yang membawahinya untuk meminta persetujuan<br /><br />Karena perbuatan dari terdakwa Djoko Hariyanto yang telah melaksanakan kegiatan pemeliharaan/perawatan yang bersumber dari dana hasil operasional tahun 2016 sampai dengan 2019 pada PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah memperkaya terdakwa Djoko Hariyanto sendiri sebesar Rp1.359.392.800 (satu miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang terdakwa gunakan untuk  kepentingan pribadi terdakwa.<br /><br />Berdasarkan keterangan Ahli PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung merupakan badan usaha milik daerah, sehingga dengan demikian dalam lingkup kekayaan daerah yang dipisahkan, yang pada prinsipnya merupakan sub bidang dari keuangan negara.<br /><br />Besarnya kerupian Negara adalah selisih dari jumlah yang seharusnya tidak keluar dari kas Negara, dengan jumlah yang menurut kenyataan dikeluarkan dari kas Negara dalam hal ini kas perusahaan daerah BUMD.<br /><br />Menurut hukun keuangan Negara, perhitungan besaran kerugian Negara selalu dikaitkan dengan besaran alokasi anggaran yang tersedia dengan tujuan dan manfaat yang hendak dicapai dengan penyediaan dana dimaksud yang tertuang dalam anggaran Negara pendapatan, dan belanja Negara dalam hal ini APBD.<br /><br />Kerugian Negara kekurangan asset dapat terjadi antara lain, uang yang seharusnya di setor tidak disetor. Kekayaan yang seharusnya milik Negara tidak menjadi milik Negara atau dapat juga karena uang yang berada di kas Negara berkurang dengan mengacu pada definisi dimaksud<br /><br />Keluarnya uang Negara yang tidak seharusnya dari kas Negara dalam hal ini kas BUMD. Dengan demikian perbuatan terdakwa Djoko Hariyanto telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.359.392.800 (satu miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) atau selidak-idaknya sekiar jumlah tersebut sesuai dengan perhitungan ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)  Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-43/PW13/5/2020 tanggal 29 Januari 2020 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pemeliharaan/perawatan yang bersumber dari Dana Hasil  Operasional tahun 2016 sampai dengan 2019 pada PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung.<br /><br />Perbuatan terdakwa Djoko Hariyanto Bin Alm. Sumiran sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Primair atau Subsidair pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana jo pasal 64 ayat (1) KUHP. (Jen)<br /></div>

News Tipikor Djoko Hariyanto Di Vonis 4 Thn Penjara Karena Terbukti Korupsi Dana Pemeliharaan PDAM Kab. Tulungagung R135 Juta

“Bagaimana “Nasib” Dua mantan Dirut dan Kabag PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung dalam perkara Kasus Korupsi dana pemeliharaan PDAM Tir...

»