Kurator Alfred Hutagaol Diduga Terlibat Rekayasa Dalam Perkara PKPU dan Pailit Santosos Setiono?

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Bolehkah yang bukan Kreditur Konkuren maupun Kreditor separatis sebagai Pemohon dalam Perkara PKPU dan Pailit? Mengapa Pengacara Pemohon dan yang bukan Kurator yang mentransfer uang hasil penjualan asek kepada Termohon?#    </span></span><br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEWXOZtsFu981Um8EfQtI9iJ3vJR-exQDXP2veJ3dNBaJO5RPGXp54Km_RCP6ZHIBihs-VSE_xm4ftjjBKswx2gRtTSLs1GWdPC5TL5KJr7tDxmStlFpuJw1zwSS4-vWrnNfMblM6ccwd5V2zC99Y4NnCGfcrek7yFCbq3LLC65LDlasv--wum5Exo/s1080/Foto%20'Goggle'.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="675" data-original-width="1080" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEWXOZtsFu981Um8EfQtI9iJ3vJR-exQDXP2veJ3dNBaJO5RPGXp54Km_RCP6ZHIBihs-VSE_xm4ftjjBKswx2gRtTSLs1GWdPC5TL5KJr7tDxmStlFpuJw1zwSS4-vWrnNfMblM6ccwd5V2zC99Y4NnCGfcrek7yFCbq3LLC65LDlasv--wum5Exo/w640-h400/Foto%20'Goggle'.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Foto Ilustrasi. Sumber footo Goggle</span></span><br /></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />“Hitam putih” sidang kasus perkara PKPU dan Pailit Santoso Setiono, warga Kertajaya Indah Surabaya yang sudah di Putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Ngeri Surabaya pada Rabu, tanggal 21 Oktober 2021 lalu mulai terungkap<br /><br />Bahwa Kurator yang juga Advokat Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH atau Alfred Hutagaol yang menurut berbagai sumber adalah salah seorang Majelis salah satu Gereja di Jalan Kedondong Surabaya diduga terlibat dalam “Rekayasa” Perkara PKPU dan Pailit Santosos Setiono<br /><br /><span style="color: #2b00fe;"><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> <b><span style="color: black;">Benarkah Ada “Rekayasa” Dalam Perkara Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya? -</span></b> <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/02/benarkah-ada-rekayasa-dalam-perkara.html?m=1">http://www.beritakorupsi.co/2022/02/benarkah-ada-rekayasa-dalam-perkara.html?m=1</a><br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> <b><span style="color: black;">Ada Apa Dalam Kasus Perkara Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya? -</span></b> <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/02/ada-apa-dalam-kasus-perkara-pailit.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/02/ada-apa-dalam-kasus-perkara-pailit.html</a></span><br /><br />Adanya ‘rekayasa’ dalam Perkara PKPU dan Pailit Santosos Setiono yaitu, bahwa Rudy (Kok Djiang) yang beralamat di di Jln. Ploso Timur 2/18 Surabaya selaku Pemohon II dan Rizal Kurniawan beralamat di Jln Simpang Darmo Permai Surabaya selaku Pemohon III bukan sebagai Kreditur Konkuren maupun Kreditor separatis atau Santoso Setiono tidak punya hutang sama sekali kepada dua nama tersebut<br /><br />Sementara pemohon I adalah Eddy Prajitno, warga Lidah Kulon RT.00 RW.001 Desa/Kel. Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya yang punya piutang (duit) di tangan Santosos Setiono sebesar Rp13.284.000.000 (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) sesuai putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 506/Pdt.G/2019/PN.Sby, Rabu, tanggal 11 September 20219<br /><br />Sedangkan pemohon IV yang juga menjadi pertanyaan adalah adalah mantan karyawan CV. Harta Abadi milik Santoso Setiono 10 orang yang sudah tidak bekerja lagi sejak taahun 2016 dan belum pernah dibawa ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Pengadilan Negeri Surabaya terkait belum dibayarkannya hak karyawan berupa gaji dan THR.<br /><br /><span style="color: red;"><b><span style="font-size: large;">Awal mula perkara PKPU dan Pailit </span></b></span><br />Santoso Setiono pemilik CV Artha Abadi memiliki hutang atau pinjaman kepada Eddy Prajitno yang totalnya sebesar 5,6 miliar (belum termasuk bunga) dengan rincian; pinjaman pertama pada tanggal 10 Mel 2012 Rp2.200.000.000 dengan bunga 10 persen dan akan dibayar/dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 10 Mei 2013 sesuai dengan surat perjanjian dibuat dibawah tangan dan ditanda-tangani oleh kedua belah pihak. Dan sisa pinjaman kedua pada tanggal 10 Mel 2012<br /><br />Dan kemudian dibukukan (gewaarmerkt) oleh Haryanto Tjang selaku Notaris di Surabaya pada tanggal 31 Juli 2018. Hal ini tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 506/Pdt.G/2019 PN.Sby, Rabu, tanggal 11 September 20219<br /><br />Pada tahun 2019, Eddy Prajitno melalui Kuasa Hukumnya menggugat Santoso Setiono ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Perkara: 506/Pdt.G/2019/PN.Sby, Rabu, tanggal 11 September 20219. Dalam putusan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut, mengabulkan gugatan Eddy Prajitno.<br /><br /><b><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> Sebagai Apa ‘Pengacara Ivan Wijaya’ Dalam Perkara PKPU Santoso Setiono di PN Surabaya? - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/03/sebagai-apa-pengacara-ivan-wijaya-dalam.html?m=1">http://www.beritakorupsi.co/2022/03/sebagai-apa-pengacara-ivan-wijaya-dalam.html?m=1</a><br /></b><br />Dalam putusan Majelis Hakim menyatakan; berdasarkan hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji wan prestatie; Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok kepada Penggugat yang jumlah seluruhnya sebesar Rp5.600.000.000 (Lima Miiyar Enam Ratus Juta Rupiah) secara tunai dan seketika: Menghukum Tergugat untuk membayar bunga yang diperjanjikan kepada Penggugat, secara tunai dan seketika, yang jumlah seluruhnya sebesar Rp13.284.000.000 (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah)<br /><br />Lalu pada tahun 2020, Santoso Setiono selaku pemilik CV Artha Abadi mengajukan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Perkara Nomor. 40/Pdt.Sus – PKPU/2020/PN.Niaga Sby tanggal 7 September 2020<br /><br />Pada putusan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut mengabulkan permohonan PKPU Santoso Setiono dan menunjuk Masrul SH., MH Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim pengawas serta menunjuk dan mengangkat Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alferd Hutagaol) selaku Kurator yang pengurus dalam perkara PKPU   </div><div style="text-align: justify;"><br /><span style="color: red;"><b><span style="font-size: large;">Adanya dugaan Rekayasa</span></b></span><br />Pada tahun 2020, Kuasa Hukum Eddy Prajitno, yaitu Erwin Sibarani, SH., MH dan Apriady Eliwitopo Sitinjak, SH memberikan perkara tersebut kepada Kurator ke Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol). Hal ini seperti yang disampaikan oleh Apri panggilan Apriady Eliwitopo Sitinjak, SH kepada beritakorupsi.co beberapa waktu lalu.<br /><br />Namun menurut Apri, setelah disampaikan ke Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol) selaku Kurator, Apriady tidak pernah mengetahui kelanjutan bahkan selama proses mediasi dan/atau sidang perkara Pailit tersebut diatas, Apriady tidak pernah dilibatkan<br /><br />“Ya, tapi setelah itu saya tidak tau. Bahkan sidangnyapun saya tidak pernah ikut. Pernah sekali Kuratornya mengajak saya sidang karena Erwin tidak hadir. Saya bilang ‘saya tidak bawa berkas’, tapi Alfred bilang ‘nggak apa-apa,. Saya masuk, tapi karena saya tidak bawa berkas, saya sampaikan kepada Majelis Hakim, ‘saya tidak membawa berkas dan mohon agar sidang ditunda’, dan sidangpun ditunda,” kata Apri kepada beritakorupsi.co<br /><br />Diduga, bahwa untuk memenuhi syara seorang Debitor memiliki Dua atau lebih Kreditor, muncullah nama Rudy (Kok Djiang) dan Rizal Kurniawan yang diajukan oleh Santoso Setiono kepada Kurator ke Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol)<br /><br />Santoso Setiono sebenarnya tidak punya hutang kepada Rudy (Kok Djiang) dan Rizal Kurniawan. Hal itu diakui oleh Santoso Setiono kepada beritakorupsi.co. Dan menurut Santoso Setiono, hal itupun diketahui oleh Kurator Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol)<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah boleh atau sah menurut hukum yang berlaku, dimana seseorang yang bukan Kreditur Konkuren maupun Kreditor separatis sebagai Pemohon dalam Perkara PKPU dan Pailit?. Bila memang Kurator mengetahui bahwa Kreditur yang diajukan oleh Termohon kepada Kurator tidak memiliki hutang piutang, mengapa Kurator meyeretakannya sebagai Pemohon? Apakah ini yang disebut sebagai ‘mafia’ peradilan???<br /><br />Terkait hal tersebut, beritakorupsi.co pun menanyakannya kepada Kurator Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol) dengan mengirim pesan melalui WhastApp pada tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 19.25 WIB, namun Alfred Hutagaol hanya membaca pesan tersebut dan tidak bersedia menanggapinya. <br /><br />Bahkan sebelumnya, beberapa kali beritakorupsi.co menanyakan kasus perkara PKPU dan Pailit Santoso Setiono terkait pengiriman (transfer) uang dari hasil penjualan 2 aset Santoso Setiono  ke rekening Santoso Setiono oleh pihak lain yaitu Ivan Widjaja dan Kuasa Hukum Pemohon II, III dan IV, Kurator Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol) maupun Ivan Widjaja tidak bersedia menanggapinya<br /><br />Informasi yang didapat beritakorupsi.co adalah terkait aset milik Santoso Setiono yang terletak di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya yang masuk dalam perkara pailit telah laku terjual kepada Leoni Natalia Kusumadjaya senilai Rp1.3 miliar termasuk aset Santoso Setiono di Jalan Kertajaya Indah III Nomor 26 Blok F Nomor 527 Kota Surabaya<br /><br />Dari hasil penjualan aset Santoso Setiono yang terletak di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya, Eddy Prajitno tidak menerima sepeserpun. Dari data berupa pembagian yang dibuat oleh Kurator tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangai oleh Hakim Pengawas Imam Supriyadi, SH., MH, Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi Riyanto, SH., MH adalah Bank BNI sebesar Rp600 juta dari total 28.127.842.510,;  karyawan sebesar Rp277 juta ari total Rp498.600.000,; biaya PKPU Rp20 juta dari total Rp20 juta,; imbalan jasa pengurus Santoso Setiono pada saat penundaan kewajiban PKPU sebesar Rp300 juta dari total Rp1.059.000.000,; imbalan jasa Kurator Rp99.750.000 dan biaya lain-lain (PPH) Rp33.250.000. Mengapa tidak dijelaskan secara rinci biaya lain-lain yang dimaksud???<br /><br />Berdasar informasi dari sumber beritakorupsi.co, bahwa yang mentrasfer uang sebesar Rp80 juta dari Rp277 sebagai hak karyawan ke rekening Santoso Setiono adalah Ivan Widjaja. <br /><br />Sedangkan yang mentrasfer uang sebesar Rp40 juta dari Rp220 juta bagian karyawan dari hasil penjualan aset Santoso Setiono di Jalan  Kertajaya Indah III Nomor 26 Blok F Nomor 527 Kota Surabaya ke rekening Santoso Setiono adalah Kuasa Hukum Pemohon Pemohon II, III dan IV<br /><br />Pertanyaannya adalah, siapa Ivan Widjaja dalam perkara PKPU dan Pailit Santoso Setiono? Dan ada dengan Kuasa Hukum Pemohon II, III dan IV yang mentrasfer uang ke rekening Santos Setiono?<br /><br />Menurut Santoso Setiono kepada beritakorupsi.co, bahwa Eddy Prajitno tidak mendapat bagian dari hasil penjualan asetnya yang terletak di di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya<br /><br />“Ya Dia tidak dapat. Yang di Kertajaya pun sudah dijual, yang jual Kurator. Eddy Prajitno mendapat 80 juta dari 18 M. BNI Pangeran, berapa gitu loh dari 20 M, lupa. Saya juga bingung kog hutang saya di BNI dari 12 M atau 14 M jadi 28 M. Kalau ke Pak Eddy (Eddy Prajitno) kan dari 5,6 M menjadi 18 M termasuk bunga,” kata Santoso Setiono<br /><br />Saat ditanya sejak kapan pinjaman itu di Bank BNI dan berapa totalnya. Santoso Setiono mejelaskan, kurang lebih sekitar 8 tahun dengan cara bertahap. Namun Santoso Setiono tetap merasa bingung dengan jumlah hutangnya di Bank.<br /><br />Namun sanstoso Setiono mengatakan kepada beritakorupsi.co bahwa dirinya “diremot” oleh Kurator Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH.<br /><br />“Maksudnya diremot itu artinya disuruh, artinya disuruh datang kalau ini nggak usah datang, ini silahkan datang nanti kalu ditanya biar segera diputus bilang aja Pak Santoso tidak mampu,” kata Santoso melalui sambungan telepon WhastApp, pada Rabu, 9 Pebruari 2020<br /><br />Apakah anda diarahkan oleh Kurator? Tanya beritakorupsi.co lebih lanjut, yang dijawab oleh Santoso Setiono “Ya kurang lebih seperti itulah”. Dan Santoso Setiono juga mengakui kalau setiap sidang perkara pailit, Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH selalu hadir<br /><br />Anehnya, saat beritakorupsi.co menghubungi Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH melalui telepon WhastApp pada tanggal 2 Pebruari 2022 mengatakan, tidak selalu hadir dalam sidang perkara pailit.  Bahkan terkait bukti-bukti dalam perkara pailit, Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH mengatakan tidak tahu.<br /><br />“Saya tidak tau. Yang jelasnya ada di Hakim. Saya tidak selalu hadir dalam sidang,” kata Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH<br /><br />Terkait hasil penjualan aset Santoso Setiono yang terletak di di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya, Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH menjelaskan, masih ada aset lain<br /><br />“Masih ada aset lain. Yang kecil dulu,” ujarnya.<br /><br />Ketidak tahuan Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH terkait bukti-bukti berupa kwitansi, Cek Kosong dan surat keterangan penghasilan dalam perkara pailit, juga disampaikan oleh Erwin Sibarani, SH., MH<br /><br /><span style="color: red;"><b><span style="font-size: large;">Tanggapan Humas Pengadilan Niaga pada PN Surabaya dan Hakim Pengawas <br /></span></b></span><br />Sementara menurut Hakim Khusaini, SH., MH selaku Humas Pengadilan Niaga pada PN Surabaya yang juga salah satu hakim anggota dalam perkara pailit Santoso Setiono, mengatakan, sudah diklarifikasi pada saat sidang/rapat mediasi. Hal itu dijelaskan Hakim Khusaini, SH., MH bersama Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi Riyanto, SH., MH saat ditemui beritakorupsi.co di PN Surabaya, Rabu, 2 Pebruai 2022<br /><br />Sentara tanggapan Hakim Imam Supriyadi, SH., MH selaku Hakim Pengawas yang menggantikan Hakim Masrul SH., MH mengatakan, saat itu perkara PKPU termasuk perkara Pailit sudah berjalan<br /><br />“Saya tidak tahu karena saya bukan Hakim pengawas sejak awal, saya hanya menggantikan,” kata Hakim Imam Supriyadi, SH., MH, Jumat, 22 April 2022<br /><br />Saat ditanya terkait pembagian uang hasil penjualan aset Termohon, Hakim Imam Supriyadi, SH., MH mengatakan, bahwa itu adalah Kurator dan Hakim pengawas hanya menerima laporan.<br /><br />“Menerima laporan dari Kurator,” ujar Imam Supriyadi, SH., MH<br /><br />Saat ditanya lebih lanjut terkait pihak lain yang bukan Kurator sendiri dan bahkan Kuasa Hukum Pemohon ikut mentransfer uang dari hasil penjualan aset Termohon, Imam Supriyadi, SH., MH mengatakan kalau ada yang keberatan bisa dipanggil<br /><br />“Berhak memanggil kalau ada yang keberatan,” jelasnya. (Jnt)<br /></div>

News Perdata Pidana Kurator Alfred Hutagaol Diduga Terlibat Rekayasa Dalam Perkara PKPU dan Pailit Santosos Setiono?

#Bolehkah yang bukan Kreditur Konkuren maupun Kreditor separatis sebagai Pemohon dalam Perkara PKPU dan Pailit? Mengapa Pengacara Pemohon da...

»

Terbukti Korupsi Emas Antam Sebesar Rp87,067 M, Eksi Anggraeni Broker PT Antam Surabaya 01 Divonis 7 Tahun Penjara (Dalam Tahanan Kota)

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNtOYKzP6_vNTrnAWqQajtZEtLLkv6_dDzjml5A-Dbnv5c51jiuUwvkGaMTtyFshHRfYGVTVe3RuSDHelY7D78AM5OVWk3LZAyWyyr8KSd9MSa8B1gZxO6aeJ6QRXCGTF-Buy9e6G7qXnDUP-FBi-4fMwno8r9ytxsFBDPfDPR9VjDvA3_C1BCstXMqMI/s1022/3...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1022" height="450" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNtOYKzP6_vNTrnAWqQajtZEtLLkv6_dDzjml5A-Dbnv5c51jiuUwvkGaMTtyFshHRfYGVTVe3RuSDHelY7D78AM5OVWk3LZAyWyyr8KSd9MSa8B1gZxO6aeJ6QRXCGTF-Buy9e6G7qXnDUP-FBi-4fMwno8r9ytxsFBDPfDPR9VjDvA3_C1BCstXMqMI/w640-h450/3...jpg" width="640" /></a></div><h3><span style="color: red; font-size: large;">#Selain Terdakwa Eksi Anggraeni, Tiga pegawai PT Antam juga divonis masing-masing selama 6.6 tahun penjara. Dan Majelis Hakim menyebut, Budi Said (Konglomerat asal Surabaya) turut serta dalam perkara Korupsi Emas Antam, membeli Emas dibawah harga resmi PT Antam yaitu Rp530.000.000 per kg dimana harga resami Emas Antam saat itu sebesar Rp600 - Rp650.000.000 per kg#</span></h3><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br />Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Jumat, 22 Desember 2023, Menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun denda sebesar Rp600 juta subsider pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp87.067.7000.820 sumsider pidana kurungan selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan terhadap Terdakwa Eksi Anggraini (53), warga Jl. Jepara I/29 RT 001/RW 001 Kel. Jepara Kec. Bubutan Surabaya atau warga Perumahan Greenland Armaya Blok G-9 Gresik, Jawa Timur selaku Broker penjualan emas Butik emas logam mulia (Belm) PT Antam, Tbk Surabaya 01 karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) secara bersama-sama pembelian emas Antam melebihi faktur kekurangan fisik emas Antam di Belm Surabaya 01 tahun 2018 seberat 152,80 kg yang merugikan keuangan negara sebesar Rp92.257.257.820 (sembilan puluh dua milyar dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah) berdasarkn Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) No: 12/LHP/XXI/09/2021 Tanggal: 20 September 2021;   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfAzwIsAVgHxyYBAerSDqdycRFjdgfrhLiPjUhPw1SM_7ZhK5_FWbQC-du9fP19Mz6c_DILh7eCxc56J-u94IECBVh9iWC37ZFRaoKu7dpMipIxx4sW9Y05425AscWs8UMo3bBnIN_qET4BToKm7wO_ARF_GyX0hqqyqO24kKXN-PvjO-69POKfMp7Npc/s1599/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="899" data-original-width="1599" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfAzwIsAVgHxyYBAerSDqdycRFjdgfrhLiPjUhPw1SM_7ZhK5_FWbQC-du9fP19Mz6c_DILh7eCxc56J-u94IECBVh9iWC37ZFRaoKu7dpMipIxx4sW9Y05425AscWs8UMo3bBnIN_qET4BToKm7wO_ARF_GyX0hqqyqO24kKXN-PvjO-69POKfMp7Npc/w640-h360/5.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga: </span><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Eksi Anggraeni, Broker PT Antam, Tbk Surabaya 01 Dituntut 10 Tahun Penjara Karena Korupsi ‘Emas’ Sebesar Rp92,257 M - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2023/12/eksi-anggraeni-broker-pt-antam-tbk.html">https://www.beritakorupsi.co/2023/12/eksi-anggraeni-broker-pt-antam-tbk.html<br /></a><br /> Korupsi ‘Emas’ PT Antam, Tbk Sebesar Rp92.257 M, Eksi Anggraeni selaku Broker Bersama Tiga Terdakwa Lainnya Diadili - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2023/09/korupsi-emas-pt-antam-tbk-sebesar.html">https://www.beritakorupsi.co/2023/09/korupsi-emas-pt-antam-tbk-sebesar.html</a></span>  </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa  Eksi Anggraini, lebih ringan 3 (tiga) tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yaitu 10 (sepuluh) tahun penjara denda sebesar Rp300 juta subsider pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp92.257.257.820  subsider pidana penjara selama 5 (lima) tahun <br /><br />Walaupun Majelis Hakim menghukum (Vonis) Terdakwa Eksi Anggraini dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, sepertinya tidak ada masalah sebab Terdakwa tetap bebas melengak lenggok menikmati indahnya Kota Pahlawan karena status Terdakwa tetap dalam Tahanan Kota bukan penjara <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOyvqLURbRXa4DOSuDYLgBvr0avRrMJTt97-6XRRl_E0rPI87rNeh2vd27HmrYX0zfjKaWq4mHLOE9h6nhQ4yn1h_4FiLapwuCURVCAcj6L1ZKedjpELQc9mCk7yo-bmG-_o9FWOlwbbVU0vxYncWRMBfrtE_FhYtf5Uo48ZXkCllAUw8_-5JfW2oVlxs/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOyvqLURbRXa4DOSuDYLgBvr0avRrMJTt97-6XRRl_E0rPI87rNeh2vd27HmrYX0zfjKaWq4mHLOE9h6nhQ4yn1h_4FiLapwuCURVCAcj6L1ZKedjpELQc9mCk7yo-bmG-_o9FWOlwbbVU0vxYncWRMBfrtE_FhYtf5Uo48ZXkCllAUw8_-5JfW2oVlxs/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>Selain Terdakwa Eksi Anggraeni, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman (Vonis) dalam perkara yang sama terhadap Tiga Terdakwa lainnya selaku pegawai PT Antam, Tbk, yaitu Endang Komara (Kepala Belm PT Antam Tbk Surabaya 01), Ahmad Purwanto selaku General Traiding and Manufakturing Service PT. Antam Pulo Gadung dan Misdianto (Bagian Administrasi Back Ofice UBPP Belm PT Antam, Tbk Surabaya 01) dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda masing-masing sebesar Rp300 juta subsider pidana kurungan selama 6 (enam) bulan    </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Selain hukuman badan (penjara) dan denda, juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp105.250.000 terhadap Terdakwa Endang Komaro, dan untuk Terdakwa Ahmad Purwanto sebesar Rp200 juta dengan subsider pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan. Sedangkan hukuman tambahan berupa membayar uang pengganti terhadap Terdakwa Misdianto yaitu sebesar Rp3.074.000.000 Subsider 1 tahun penjara.<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan Terdakwa Eksi Anggraeni, Terdakwa Endang Komara, Terdakwa Ahmad Purwanto dan Terdakwa Misdianto terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahaan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKZW0Zxb0IBlOvR9lcpBjHEu-OOkkyXroTES503yHhsLrWyf0uZhKT1cldaSMysNiI0SeFfCELBCLmTiASqkpRZQaje6xwzBspfelz9RBlbiNPIxisIcUdBUj15FCTqlZR2f5Sr4Fycx7EknSv7pJqoPv3IZ0G_ZZCs2GA9-P3wNugBtVm1gep6Juqc9c/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKZW0Zxb0IBlOvR9lcpBjHEu-OOkkyXroTES503yHhsLrWyf0uZhKT1cldaSMysNiI0SeFfCELBCLmTiASqkpRZQaje6xwzBspfelz9RBlbiNPIxisIcUdBUj15FCTqlZR2f5Sr4Fycx7EknSv7pJqoPv3IZ0G_ZZCs2GA9-P3wNugBtVm1gep6Juqc9c/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>Ada yang menarik dari putusan Majelis Hakim dalam perkara Korupsi pembelian emas Antam melebihi faktur kekurangan fisik emas Antam di Belm Surabaya 01 tahun 2018 seberat 152,80 kg atau sebesar Rp92.257.257.820, nama Budi Said Konglomerat asal Surabaya. <br /><br />Dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa Budi Said bersama Terdakwa Eksi Anggraeni membeli emas Antam dibawah harga resmi PT Antam, yaitu sebesar Rp530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) per kg dimana harga emas Antam saat itu sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) per Kg.<br /><br />Majelis Hakim mengatakaan, “Diperoleh fakta hukum, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ada kerja sama yang sedemikian rupa dan berkesesuaian dengan kesaksian oleh Terdakwa Eksi Anggraini, Saksi Budi Said bersama-sama dengan Saksi Endang Komaro, Saksi Misdianto dan Saksi Ahmad Purwanto sesuai fakta-fakta hukum timbulnya suatu peristiwa yang menyebabkan kerugian keuangan negara”.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtWRfBnaPji1WNlanLYi5wZ3x15s83tNyF_gOaH3vcGQU7OF2NWriXhO8L8CrgLTI4z_gfKF2VNzS1oJpYPxkWuEe8T5lW0kzNU-mfBPxozcsTdZkS9SZNEIQuC37of9MrUSdA8px65rkXlKWb5oBRlWmPBpB-MhwV3iRj2HbTcSbw2GIElw91HZg2zR0/s707/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="383" data-original-width="707" height="346" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtWRfBnaPji1WNlanLYi5wZ3x15s83tNyF_gOaH3vcGQU7OF2NWriXhO8L8CrgLTI4z_gfKF2VNzS1oJpYPxkWuEe8T5lW0kzNU-mfBPxozcsTdZkS9SZNEIQuC37of9MrUSdA8px65rkXlKWb5oBRlWmPBpB-MhwV3iRj2HbTcSbw2GIElw91HZg2zR0/w640-h346/a.jpg" width="640" /></a></div>Nah, loh...!. Nama Budi Said Konglomerat asal Surabaya ini semakin mencuat di publik sejak Budi Said menggugat PT Aneka Tambang (PT Antam) Tbk sebagai tergugat I, Endang Kumoro tergugat II, Misdianto tergugat III, Ahmad Purwanto tergugat IV, dan Eksi Anggraeni selaku tergugat V dengan Nomor Perkara 158/Pdt.G/2020/PN Sby<br /><br />Budi Said juga menggugat Butik Emas Logam Mulia (BELM) Surabaya 01 sebagai Turut Tergugat I, Yosep Puranama  Vice President Precious Metal Sales and Marketing turut tergugat II, Abdul Hadi Avicieba General Manager UBPP LM Antam turut tergugat III, Nur Prahesti Waluyo    Trading Asisten Manager UBPP LM Antam turut tergugat IV, Yudi Hermansyah Trading dan Services Manager UBPP LM Antam turut tergugat V, Nunung Septi Wahyuningtyas Retail Manager UBPP LM Antam turut tergugat VI dan PT Inconis Nusa Jaya turut tergugat VII<br /><br />Dalam putusan ini, gugatan Budi Said dikabulkan oleh Majelis Hakim PN Surabaya yang menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat (Budi Said) sebesar Rp817.465.600.000,- (delapan ratus tujuh belas miliar empat ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atau menyerahkan emas seberat 1.136 kilogram emas batangan Antam kepada Penggugat (Budi Said) dan apabila tidak diserahkan emas seberat 1.136 kilogram maka diganti dengan uang setara dengan harga emas pada saat pelaksanaan putusan ini;  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg42beAr0qsG5Bkb3clmbOK3sxdhabiA6It_CCaxJiJwthk2ceVV04OmQZZ3jHWoRrIZG4uMKOl1AAX8yQ2BQN42yBaljvRWDqvCKsPcs8fPQ9qUrT69hzKE8Duo7mz3OcmNypV_brrjwJgGRbqTtY3HgpAFOFc-FiY34IoWjxhiYYuY7A0Ku5OfOYix9g/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg42beAr0qsG5Bkb3clmbOK3sxdhabiA6It_CCaxJiJwthk2ceVV04OmQZZ3jHWoRrIZG4uMKOl1AAX8yQ2BQN42yBaljvRWDqvCKsPcs8fPQ9qUrT69hzKE8Duo7mz3OcmNypV_brrjwJgGRbqTtY3HgpAFOFc-FiY34IoWjxhiYYuY7A0Ku5OfOYix9g/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>Sedangkan Tergugat V (Eksi Anggraeni) dihukum untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat (Budi Said) sebesar Rp92.092.000.000,- (sembilan puluh dua milyar sembilan puluh dua juta rupiah).<br /><br />Dan Putusan PN Surabaya dengan Nomor Perkawa 158/Pdt.G/2020/PN Sby dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1666 K/Pdt/2022 yang sinya, “ Menghukum Tergugat I bersama sama dengan Tergugat II sampai dengan IV Konvensi secara tanggung renteng untuk menyerahkan emas seberat 1.136 (seribu seratus tiga puluh enam) kilogram emas batangan Antam kepada Penggugat atau apabila tidak diserahkan emas seberat 1.136 (seribu seratus tiga puluh enam) kilogram maka diganti dengan uang setara dengan harga emas pada saat pelaksanaan putusan ini; Menghukum Tergugat V membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp92.092.000.000,00 (sembilan puluh dua milyar sembilan puluh dua juta rupiah<br /><br />Pertanyaanya adalah, apakah PT Antam, Tbk, perusahaan milik negara (BUMN) ini akan menyerahkan emas batangan seberat 1.136 Ton kepada Budi Said? Lalu bagaimana dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya yang mengatakan, “bahwa Budi Said bersama Terdakwa Eksi Anggraeni membeli emas Antam dibawah harga resmi PT Antam, yaitu sebesar Rp530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) per kg dimana harga emas Antam saat itu sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) per Kg?”.<br /><br />Apakah putusan Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya akan dijadilan oleh PT Antam, Tbk untuk melakukan upaya hukum PK atas putusan Mahkamah Agung RI No. 1666 K/Pdt/2022?  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhp7SUdd1gITIFvZgDX1GquaLHUtUZiJwQinS7S-2QGGQgL4N7dAmAT9UJ9XlfJrE1AuRA0GJJKN0OFcM7oIGUP-1WTIOAZHhnu4q9625FGwDex2dTIu12NoO6Gl_sSntNe0rAZQa8WcATLsb12ObGniRfccFnFxDQF7kANuQfuL82blfs_NEaWkQG0_KQ/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhp7SUdd1gITIFvZgDX1GquaLHUtUZiJwQinS7S-2QGGQgL4N7dAmAT9UJ9XlfJrE1AuRA0GJJKN0OFcM7oIGUP-1WTIOAZHhnu4q9625FGwDex2dTIu12NoO6Gl_sSntNe0rAZQa8WcATLsb12ObGniRfccFnFxDQF7kANuQfuL82blfs_NEaWkQG0_KQ/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Lalu apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI maupun Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terkait putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya yang menyebutkan “bahwa Budi Said bersama Terdakwa Eksi Anggraeni membeli emas Antam dibawah harga resmi PT Antam, yaitu sebesar Rp530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) per kg dimana harga emas Antam saat itu sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) per Kg”.<br /><br />Apakah Kejaksaan Agung RI maupun Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menggap hal biasa dan tidak ada kaitannya dengan pihak lain sekalipun Majelis Hakim mengatakaan, “Diperoleh fakta hukum, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ada kerja sama yang sedemikian rupa dan berkesesuaian dengan kesaksian oleh Terdakwa Eksi Anggraini, Saksi Budi Said bersama-sama dengan Saksi Endang Komaro, Saksi Misdianto dan Saksi Ahmad Purwanto sesuai fakta-fakta hukum timbulnya suatu peristiwa yang menyebabkan kerugian keuangan negara?”.<br /><br />Sementara hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa Eksi Anggraeni, Terdakwa Endang Komara, Terdakwa Ahmad Purwanto dan Terdakwa Misdianto (berkas perkara penuntutan masing-masing terpisah) dibacakan oleh Majelis Hakim di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raaya Juanda Sidarjo, Jawa Timur (Jumat, 22 Desember 2023) dengan agenda putusan yang diketui Hakim Tonagi, SH., MH dengan dibantu dua Hakim anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hoc serta serta Panitra Pengganti (PP) Irawan, SH., MH, Rizky Wirianto, SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum para Terdakwa, Tim JPU serta dihadiri pula oleh para Terdakwa Endang Komara, Terdakwa Ahmad Purwanto dan Terdakwa Misdianto melalui Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Cabang Surabaya sedangkan Terdakwa Eksi Anggraeni mengikuti persidangan secara langsung  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcX9bzqee449nrQbs7CvMLXG-sAJCVyQQe7cGkjoZcI7DlirMQjEOUSdGOY4Olhwo1OxDjs6s9XslEiT2nzKPT684bQF92tNTAtXCZzIk0FuoENHDIiMtwS0LzPH7YHokdJ8ATukr-TUp7E_p9BMhQIy-eB2d0jXvdpDNCSOvlSppXD1gYAQRmXEMt7AI/s1599/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="899" data-original-width="1599" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcX9bzqee449nrQbs7CvMLXG-sAJCVyQQe7cGkjoZcI7DlirMQjEOUSdGOY4Olhwo1OxDjs6s9XslEiT2nzKPT684bQF92tNTAtXCZzIk0FuoENHDIiMtwS0LzPH7YHokdJ8ATukr-TUp7E_p9BMhQIy-eB2d0jXvdpDNCSOvlSppXD1gYAQRmXEMt7AI/w640-h360/6.jpg" width="640" /></a></div>Sidang putusan berlangsung dalam III Session, yang pertama dengan nomor perkara 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby atas nama Terdakwa Endang Komara dan Terdakwa Ahmad Purwanto<br /><br />Lalu dilanjutkan session ke- II dengan nomor perkara 85/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby atas nama Terdakwa Misdianto, dan kemudian session ke- III dengan nomor perkara 86/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby atas nama Terdakwa Eksi Anggraeni<br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa Terdakwa Endang Komara dan Terdakwa Ahmad Purwanto (dan Terdakwa Misdianto serta Terdakwa Eksi Anggraeni) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primer Jaksa Penunut Umum<br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, menolak pembelaan dari Terdakwa maupun dari Penasehat Hukum Terdakwa. Alasan Majelis Hakim, karena perbuatan para Terdakwa sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah terbukti melakukan suatu tindak pidana yang merugikan keuangan negara<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah maka haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya dan dihukum untuk membayar uang pengganti  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmXCpHCwJ8iYl9baD_5I4HR8BcfKvd5TUAClc8PttcQcfPSwfqVDjbug3ayPUp99SVCPY-W0a3vMk8pt7FBUP0uQ9QuDIDy8an7lGBxwB65OwVArCXAsOyRGCJf9P72c9YOYIjyIMzxUGCH2PAXDU19lHGJ3Oo-NaprcQiBOkvJg1_QdBwPecsFbJ-FwY/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmXCpHCwJ8iYl9baD_5I4HR8BcfKvd5TUAClc8PttcQcfPSwfqVDjbug3ayPUp99SVCPY-W0a3vMk8pt7FBUP0uQ9QuDIDy8an7lGBxwB65OwVArCXAsOyRGCJf9P72c9YOYIjyIMzxUGCH2PAXDU19lHGJ3Oo-NaprcQiBOkvJg1_QdBwPecsFbJ-FwY/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>“Mengadili: 1. Menyatakan Terdakwa Eksi Anggraeni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menuruut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primer Jaksa Penunut Umum;<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Eksi Anggraeni dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dengan ketntuan apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;<br /><br />4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan hukuman yang dijatuhkan <br /><br />5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp87.067.7000.820 dalam waktu satu (1) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Dan jika Terpidana tidak membayar maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika harta bendanya tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) <br /><br />6. Terdakwa tetap dalam tahanan Kota,” ucap Ketua Majelis Hakim Tongani, SH., MH<br /><br />Sebelumnya, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Endang Komara dan Terdakwa Ahmad Purwanto dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda masing-masing sebesar Rp300 juta subsider pidana kurungan selama 6 (enam ) bulan<br /><br />Selain hukuman badan (penjara) dan denda, juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp105.250.000 terhadap Terdakwa Endang Komaro, dan untuk Terdakwa Ahmad Purwanto sebesar Rp200 juta dengan subsider pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan. <br /><br />Sedangkan hukuman terhadap Terdakwa Misdianto sama dengan Terdakwa Endang Komara dan Terdakwa Ahmad Purwanto, namun yang membedakan adalah hukuman tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp3.074.000.000 Subsider 1 tahun penjara.<br /><br />Atas putusan dari Majelis Hakim tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum-nya maupun JPU sama-sama mengatakan pikir-pikir. (Jn) <br /></div>

News Tipikor Terbukti Korupsi Emas Antam Sebesar Rp87,067 M, Eksi Anggraeni Broker PT Antam Surabaya 01 Divonis 7 Tahun Penjara (Dalam Tahanan Kota)

#Selain Terdakwa Eksi Anggraeni, Tiga pegawai PT Antam juga divonis masing-masing selama 6.6 tahun penjara. Dan Majelis Hakim menyebut, Budi...

»

Benarkah Ada “Rekayasa” Dalam Perkara Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya?

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><u><b>Termohon Pailit Santoso Setiono:</b></u> <i>"Saya diremot  Kurator agar sidang Perkara Palit segera di Putus"</i><br /><span style="font-size: x-small;"> </span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b><u>Pakar hukum Administrasi Dr. Emanuel Sudjatmoko, S.H., M.S:</u></b> <i>"Cek Kosong itu kalau ada nilai nominal dan tandatangan serta nama pemberi kuasa dari siapa, kalau tidak ada itu adalah lembaran Cek dan tidak sah"</i></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><i> </i></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><i><span style="font-size: large;"><b><u>Pakar Hukum Pidana, Filsafat Hukum dan Kriminologi Dr. M. Sholehuddin, SH, MH:</u></b> <i>"Siapapun boleh melaporkan adanya dugaan Tindak Pidana kalau ada bukti-bukti"   </i></span> <br /></i></span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgV_SKfKe7l89afDfA2Abay_fFVBVHtbZ0povf-0eP2THmRk4rNA8-B_wNUuHzyQw0eTO-TVAEEp0_JTucglNXd2X0yqSkI-xbv-6DkotgIIBSRmeBvjjP1N_rkrFnTc25GDoVBJ_McPvpQ5-nwHFvkfrAjg_838kODSQ8n9WdEqugAMcnqOBVttb8F=s638" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="358" data-original-width="638" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgV_SKfKe7l89afDfA2Abay_fFVBVHtbZ0povf-0eP2THmRk4rNA8-B_wNUuHzyQw0eTO-TVAEEp0_JTucglNXd2X0yqSkI-xbv-6DkotgIIBSRmeBvjjP1N_rkrFnTc25GDoVBJ_McPvpQ5-nwHFvkfrAjg_838kODSQ8n9WdEqugAMcnqOBVttb8F=w640-h360" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Benarkah ada “rekayasa” dalam Perkara Pailit Santoso Setiono selaku Termohon dengan Eddy Prajitno selaku Pemohon di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Ngeri Surabaya pada Oktober 2021? Kalau benar, apakah pihak berwajib dapat mengusutnya untuk mengungkap kebenarannya?<br /><br />Menurut Ahli Hukum Pidana, Filsafat Hukum dan Kriminologi dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya Dr. M. Sholehuddin, SH, MH kepada beritakorupsi.co mengatakan, siapapun boleh melaporkan kepada pihak yang berwajib kalau ada dugaan Tindak Pidana dengan disertai bukti-bukti<br /><br />“Boleh, siapapun boleh melaaporkan kepada pihak yang berwajib kalau ada dugaan Tindak Pidana dengan disertai bukti-bukti,” kata Dr. M. Sholehuddin, SH, MH pada 17 Pebruari 2022<br /><br />Sementara dalam perkara PKPU dan perkara Pailit Santoso Setiono selaku Termohon dengan Eddy Prajitno selaku Pemohon I, Rudy (Kok Djiang) beralamat di di Jln. Ploso Timur 2/18 Surabaya selaku Pemohon II, Rizal Kurniawan, Simpang Darmo Permai Surabaya selaku Pemohon III dan Karyawan CV. Harta Abadi milik Santoso Setiono selaku Pemohon ke IV</div><div style="text-align: justify;"><br />Termohon Santoso Setiono pemilik CV Artha Abadi memiliki hutang atau pinjaman ke Pemohon Eddy Prajitno yang totalnya sebesar 5,6 miliar (belum termasuk bunga) dengan rincian; pinjaman pertama pada tanggal 10 Mel 2012 Rp2.200.000.000 dengan buna 10 persen dan akan dibayar/dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 10 Mei 2013 sesuai dengan surat perjanjian dibuat dibawah tangan dan ditanda-tangani oleh kedua belah pihak (Pemohon I dan Termohon) pada tanggal 10 Mel 2012 dan kemudian dibukukan (gewaarmerkt) oleh Haryanto Tjang selaku Notaris di Surabaya pada tanggal 31 Juli 2018. Hal ini tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 506/Pdt.G/2019 PN.Sby, Rabu, tanggal 11 September 20219<br /></div><div style="text-align: justify;"><br />Pada September 2020, Santoso Setiono selaku pemilik CV Artha Abadi mengajukan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Perkara Nomor: 40/Pdt.Sus – PKPU/2020/PN.Niaga Sby tanggal 7 September 2020<br /><br />Putusan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut mengabulkan permohonan PKPU Santoso Setiono dan menunjuk Masrul SH., MH Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim pengawas serta menunjuk dan mengangkat Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH Alferd Hutagaol) selaku Kurator yang pengurus dalam perkara PKPU<br /><br />Sebelumnya, pada tahun 2019, Eddy Prajitno menggugat Santoso Setiono ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Perkara: 506/Pdt.G/2019/PN.Sby, Rabu, tanggal 11 September 20219. Dalam putusan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut, mengabulkan gugat Penggugat (Eddy Prajitno) yang dalam putusannya menyatakan; berdasarkan hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji wan prestatie; Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok kepada Penggugat yang jumlah seluruhnya sebesar Rp5.600.000.000 (Lima Miiyar Enam Ratus Juta Rupiah) secara tunai dan seketika: Menghukum Tergugat untuk membayar bunga yang diperjanjikan kepada Penggugat, secara tunai dan seketika, yang jumlah seluruhnya sebesar Rp13.284.000.000 (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah)<br /><br />Lalu pada Oktober 2021, Eddy Prajitno selaku Pemohon dan Santoso Setiono selaku Termohon  sama-sama mengajukan Permohonan Pailit ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Perkara: W14.U1/15775/HK.03/10/2020 tanggal 21 Oktober 2021<br /><br />Dalam putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa Santoso Setiono beralamat di Jalan Kertajaya Indah III Nomor 26 Blok F Nomor 527 Kota Surabaya, pailit dengan segala akibat hukumnya; menunjuk Masrul SH., MH Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim pengawas serta mengangkat Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH selaku Kurator<br /><br />Dimana putuan tersbut diketuai Majelis Hakim Khusaini, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Dr. Sutarno, SH., MH dan I Ketut Tirta, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi Riyanto, SH., MH<br /><br />Nah, dugaan adanya “rekayasa” dalam perkara Pailit Santoso Setiono, warga Kertajaya Indah III Nomor 26 Blok F Nomor 527 Kota Surabaya selaku Termohoon dengan Eddy Prajitno, warga Lidah Kulon RT 003/RW 001 Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya selaku Pemohon terungkap setelah perkara tersebut di Putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Perkara: W14.U1/15775/HK.03/10/2020 tanggal 21 Oktober 2021<br /><br />Hal ini disampaikan oleh salah satu Tim Kuasa Hukum Eddy Prajitno yakni Apriady Eliwitopo Sitinjak, SH kepada beritakorupsi.co beberapa waktu lalu saat ditemui di Pengadilan Negeri Surabaya, yang awalnya Apriady Eliwitopo Sitinjak, SH atau yang akrab disapa Apry ini enggan menjawab pertanyaan beritakorupsi.co namun kemudian bersedia menjelaskan<br /><br />Menurut Apri, bahwa perkara Pailit Santoso Setiono selaku Termohon, berawal dari Penasehat Hukum Eddy Prajitno, yaitu Erwin Sibarani, dari kantor “Sibarani, SH., MH dan Sitinjak, SH & Partners” yang beralamat di Perumahan Kutisari Indah Barat Gang V No. 28 Surabaya memberikan ke Kurator Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol) pada September - Oktober 2021 setelah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada PN Surabaya memutus perkara PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) Santoso Setiono dengan Nomor Perkara : 40/Pdt.Sus – PKPU/2020/PN.Niaga Sby tanggal 7 September 2020<br /><br />Namun menurut Apri, setelah disampaikan ke Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol) selaku Kurator, Apriady tidak pernah lagi mengetahui kelanjutan proses PKPU hingga sidang perkara Pailit tersebut diatas diputus, karene Apriady tidak pernah dilibatkan oleh Erwin Sibarani, SH., MH<br /><br /><i>“Ya, awalnya Erwin yang memberikan ke Alfred (Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH) tapi setelah itu saya tidak tau lagi. Bahkan sidangnyapun saya tidak pernah diikutkan. Pernah sekali sidang diajak Alfred waktu itu Erwin tidak hadir. Tapi karena saya tidak tau dan tidak bawa berkas, saya bilang ke Alfred “saya tidak bawa berkas” tapi Alfred bilang “nggak apa-apa”. Saya masuk (ikut sidang), tapi karena saya tidak bawa berkasnya, saya sampaikan kepada Majelis Hakim “saya tidak membawa berkas dan mohon agar sidang ditunda” dan sidangpun ditunda saat itu,”</i> kata Apri kepada beritakorupsi.co<br /><br />Terkait adanya dugaan “rekayasa, Apry menjelaskan kepada beritakorupsi.co bahwa hal itu didengarnya langsung dari Erwin Sibarani, SH., MH saat bertiga (Apri, Erwin dan Santoso Setiono) sedang makan disalah satu rumah makan di Jalan Anjasmoro Surabaya<br /><br /><i>“Kalau itu Erwin yang bilang langsung ke saya setelah putusan perkara Pailit dan ada Pak Santoso yang mendengar saat itu. Waktu itu saya merasa kaget saat Erwin ngomong “ada yang nggak benar terhadap perkara tersebut”. Saya tanya “nggak benar gimana?” terus Erwin bilang “sepertinya ada rekayasa”. Erwin ngomong gitu saat kami bertiga (Apry, Erwin dan Santoso Setiono) sedang makan siang di rumah makan di Jalan Anjasmoro. Saya pun tanya ke Pak Santoso “loh ya ta Pak?” dan dijawab Santoso Setiono “ya seperti itulah,”</i>  kata Apri. Hal itupun tidak dibantah oleh Santoso Setiono<br /><br />Bahkan Santoso Setiono kepada beritakorupsi.co mengakui, bahwa dirinya (Sanstoso Setiono) “diremot” oleh Kurator Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH. Arti di “remot” menurut Sanstoso Setiono adalah disuruh atau diperintah<br /><br /><i>“Maksudnya diremot itu artinya disuruh, artinya disuruh datang kalau ini nggak usah datang, ini silahkan datang nanti kalu ditanya biar segera diputus bilang aja Pak Santoso tidak mampu,”</i> kata Santoso melalui sambungan telepon WhastApp, pada Rabu, 9 Pebruari 2020<br /><br />Apakah anda diarahkan oleh Kurator? Tanya beritakorupsi.co lebih lanjut, yang dijawab oleh Santoso Setiono <i>“Ya kurang lebih seperti itulah”</i>. Dan Santoso Setiono juga mengakui kalau setiap sidang perkara pailit, Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH selalu hadir<br /><br />Saat beritakorupsi.co menanyakan lebih lanjut terkait beberapa bukti dalam perkara PKPU seperti Kwitansi dan ‘lembaran Cek’, Apry tak bersedia mengomentari. Apry menyarankan beritakorupsi.co untuk menanyakannya langsung kepada Erwin Sibarani, SH., MH maupun kepada Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH<br /><br /><i>“Maaf, kalau itu lebih baik tanyakan langsung ke Erwin atau Alfred,”</i> kata Apry<br /><br />Sementara menurut Ahli Hukum Administrasi, Hukum  Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Pemerintahan Daerah, Pengantar Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, dan Pancasila dari Fakultas Hukum (FH) Universitas Airlangga (Unair) Subaya Dr. Emanuel Sudjatmoko, S.H., M.S mengatakan kepada beritakorupsi.co, bahwa Cek tanpa nilai nominal dan nama si pemberi kuasa atau pemberi Cek, itu adalah lembaran Cek dan tidak sah<br /><br /><i>“Cek Kosong itu kalau ada nilai nominal dan nama pemberi kuasa dari siapa Cek itu tetapi tidak dapat dicairkan. Tetapi kalau itu tidak ada itu namanya lembaran Cek dan tidak sah,”</i> kata Dr. Emanuel Sudjatmoko, S.H., M.S, pada 17 Pebruari 2022<br /><br />Terkait adanya dugaan “rekayasa”, beritakorupsi.co pun menghubungi Erwin Sibarani, SH., MH dengan mengirimkan pesan ke Nomor WhastApp Erwin Sibarani, SH., MH (08133156xxxx) pada Minggu, 20 Februari 2022 sekitar pukul 16.38 WIB, namun hingga berita ini ditanyangkan tak ada tanggapan walau Erwin Sibarani terlihat sedang Online sekitar pukul 20.17 WIB<br /><br />Selain mengirimkan pesan WhastApp ke Erwin Sibarani, SH., MH, beritakorupsi.co juga mengirimkan pesan yang sama ke  Kurator Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH. Bahkan beritakorupsi.co mengirimkan pesan dari nomor lain milik beritakorupsi.co karena nomor sebelumnya telah diblokir oleh Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH<br /><br />Selain pesan WhastApp, beritakorupsi.co mencoba menghubungi Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH melalui telepon seluler (HP) namun Korator Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH tak bersedia menanggapi hingga berita ini ditanyangkan di laman beritakorupsi.co<br /><br />Dugaan adanya ‘rekayasa’ dalam perkara PKPU dan perkara Pailit Santoso Setiono seperti apa  yang dijelaskan Apry maupun Santoso Setiono kepada beritakorupsi.co, membuat kecuarigaan yang semakin kuat bila dikaitkan dengan beberapa data yang dimiliki beritakorupsi.co diantaranya berupa Kwitansi yang tidak tercantum hari, tanggal, bulan maupun tahun kecuali jumlah nominal pinjaman atau hutang Santoso Setiono kepada Rudy (Kok Djiang) sebesar 1 miliar rupiah<br /><br />Anehnya, dalam surat penyataan hutang Santoso Setiono kepada Rudy (Kok Djiang) sebesar 1 miliar rupiah yang dibuat oleh Santoso Setiono pada tanggal 10 Desember 2018, dengan sangat jelas menguraikan tanggal, bulan dan tahun serta jumlah hutang temasuk bunganya.<br /><br />Selain Kwitansi, ada juga berupa ‘lembaran Cek’ bertuliskan Bank Jatim dengan stempel Capem Pogot. Namun dalam ‘lembaran Cek’ tersebut tidak tertera nilai nominal dan nama si pemberi ‘lembaran Cek’ termasuk tanggal, bulan maupun tahun kecuali hanya terdapat tandatangan<br /><br />Anehnya lagi adalah, kedua Invoice atau bukti tagihan hutang antara Santoso Setiono kepada Rudy (Kok Djiang) maupun Rizal Kurniawan ‘tidak terdapat’ perjanjian hutang. Dalam surat penyataan hutang sebesar 1 miliar rupiah yang dibuat oleh Santoso Setiono kepada Rudy (Kok Djiang) pada tanggal 10 Desember 2018, dengan sangat jelas menguraikan tanggal, bulan dan tahun serta jumlah hutang temasuk bunganya.<br /><br />Lalu mengapa dalam Kwitansi tidak mencantumkan tanggal, bulan dan tahun sebagaimana yang diuraikan Santoso Setiono dalam surat pernyataan hutang? Apakah Kwitansi tanpa menyebutkan hari, tanggal, bulan maupun tahun terkait hutang Santoso Setiono kepada Rudy (Kok Djiang) sebesar 1 miliar rupiah menjadi sah dalam sidang perkara PKPU dan perkara Pailit Santoso Setiono?<br /><br />Selain itu, ada juga berupa Cek Kosong bertuliskan “Baank Jatim Capem Pogot” Bilyet Giro AB 141727 dengan dibubuhi tanda tangan tanpa nama yang dijadikan sebagai bukti dalam perkara pailit. Sahkah menurut hukum Cek Kosong tersebut sebagai bukti dalam persidangan?<br /><br />Begitu juga tentang Pemohon IV yaitu Karyawan CV Harta Abadi milik Santoso Setiono yang menurut informasi sudah tidak bekerja lagi sejak 5 tahun lalu, diantaranya adalah Agung Siswanto selaku Koordinator Teknisi <br /><br />Anehnya lagi dalam perkara PKPU dan perkara Pailit Santoso Setiono adalah, surat pernyataan yang dibuat oleh Santoso Setiono terkait kekurangan pembayaran-pembayaran terhadap beberapa mantan karyawan CV. Harta Abadi milik Santoso Setiono, juga tidak mencantumkan tanggal, bulan dan tahun berapa surat pernyataan tersebut dibuat.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, surat keterangan penghasilan yang dibuat oleh beberapa mantan karyawan CV. Harta Abadi milik Santoso Setiono yang menandatangani adalah Santoso Setiono dengan tanggal, bulan dan tahun yang sama.<br /><br />Namun ada yang menjadi pertanyaan terkait alamat beberapa mantan karyawan  CV. Harta Abadi milik Santoso Setiono yang sama persis yaitu Abdul Manaf bagian Teknisi Umum alamat Manukan Ranu V Blok 20-G Nomor 19 Surabaya,  pegawai tetap masuk kerja Agustus 2013 penghasilan per bulan sebesar Rp3.200.000 dengan Suntoyo bagian teknisi umum alamat Manukan Ranu V Blok 20-G Nomor 20 Surabaya,  pegawai tetap masuk kerja Agustus 2013 penghasilan per bulan sebesar Rp3.200.000. Benarkah alamat kedua mantan karyawan CV. Harta Abadi tinggal serumah?<br /><br />Informasi dari sumber beritakorupsi.co menyebutkan bahwa aset milik Santoso Setiono yang terletak di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya yang masuk dalam perkara pailit telah laku terjual kepada Leoni Natalia Kusumadjaya senilai Rp1.3 miliar termasuk aset Santoso Setiono di Jalan Kertajaya Indah III Nomor 26 Blok F Nomor 527 Kota Surabaya<br /><br />Dari hasil penjualan aset Santoso Setiono yang terletak di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya, Eddy Prajitno tidak menerima sepeserpun. Dari data berupa pembagian yang dibuat oleh Kurator Santoso Setiono (dalam pailit) tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangai oleh Hakim Pengawas Imam Supriyadi, SH., MH, Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi Riyanto, SH., MH dan Kurator Santoso Setino, Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH menyebutkan, bahwa yang mendapat bagian dari hasil penjualan tersebut adalah Bank BNI sebesar Rp600 juta dari total 28.127.842.510, karyawan sebesar Rp277 juta ari total Rp498.600.000, biaya PKPU Rp20 juta dari total Rp20 juta, imbalan jasa pengurus Santoso Setiono pada saat penundaan kewajiban PKPU sebesar Rp300 juta dari total Rp1.059.000.000, imbalan jasa Kurator Rp99.750.000 dan biaya lain-lain (PPH) Rp33.250.000<br /><br />Hal ini diakui oleh Santoso Setiono kepada beritakorupsi.co. Menurut Santoso Setiono, bahwa  Eddy Prajitno tidak mendapat bagian dari hasil penjualan asetnya yang terletak di di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya<br /><br /><i>“Ya Dia tidak dapat. Yang di Kertajaya pun sudah dijual, yang jual Kurator. Eddy Prajitno mendapat 89 juta dari 18 M. BNI Pangeran, berapa gitu loh dari 20 M, saya lupa. Saya juga bingung kog hutang saya di BNI dari 12 M atau 14 M jadi 28 M. Kalau ke Pak Eddy (Eddy Prajitno) kan dari 5,6 M menjadi 18 M termasuk bunga,”</i> kata Santoso Setiono. (Jnt/Tim) <br /></div>

News Perdata Pidana Tipikor Benarkah Ada “Rekayasa” Dalam Perkara Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya?

Termohon Pailit Santoso Setiono: "Saya diremot  Kurator agar sidang Perkara Palit segera di Putus"   Pakar hukum Administrasi Dr....

»

Ada Apa Dalam Kasus Perkara Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya?

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Termohon Pailit Santoso Setiono mengaku “diremot”  oleh Kurator agar sidang Perkara Palit segera di Putus Pailit#</span></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiv0cIrm7q_YHL7efS2bYcb7fmtr4adEG_IM6_pAOibXgBGkO4m5U6vCSTKRNNspRh0sYb8Oj6sE0OonAjGnCOfKjweZMvq3_oRSGEez1H3GLLXYJ6P1_me8VOJNIbEN2SeO4lPmJSkG9tHOY9Cr33wo0PLiU_Vj9MxlzQPsBGm5Qlj2En0keyKHIZm=s979" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="549" data-original-width="979" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiv0cIrm7q_YHL7efS2bYcb7fmtr4adEG_IM6_pAOibXgBGkO4m5U6vCSTKRNNspRh0sYb8Oj6sE0OonAjGnCOfKjweZMvq3_oRSGEez1H3GLLXYJ6P1_me8VOJNIbEN2SeO4lPmJSkG9tHOY9Cr33wo0PLiU_Vj9MxlzQPsBGm5Qlj2En0keyKHIZm=w640-h358" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Ada apa dibalik sidang perkara Pailit Santoso Setiono, warga Kertajaya Indah Surabaya dengan Eddy Prajitno, warga Lidah Kulon RT.00 RW.001 Desa/Kel. Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya selaku Pemohon yang sudah di Putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Ngeri Surabaya pada Rabu, tanggal 21 Oktober 2021 lalu?<br /><br />Perkara Pailit Santoso Setiono selaku Termohon dengan Eddy Prajitno selaku Pemohon, Rudy (Kok Djiang) beralamat di di Jln. Ploso Timur 2/18 Surabaya selaku Pemohon II, Rizal Kurniawan Simpang Darmo permai Surabaya selaku Pemohon III dan Karyawan CV. Harta Abadi milik Santoso Setiono kurang lebih sebanyak 10 orang selaku Pemohon ke IV<br /><br />Termohon yaitu Santoso Setiono pemilik CV Artha Abadi memiliki hutang atau pinjaman ke Pemohon Eddy Prajitno yang totalnya sebesar 5,6 miliar (belum termasuk bunga) dengan rincian; pinjaman pertama pada tanggal 10 Mel 2012 Rp2.200.000.000 dengan buna 10 persen dan akan dibayar/dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 10 Mei 2013 sesuai dengan surat perjanjian dibuat dibawah tangan dan ditanda-tangani oleh kedua belah pihak (Pemohon I dan Termohon) pada tanggal 10 Mel 2012 dan kemudian dibukukan (gewaarmerkt) oleh Haryanto Tjang selaku Notaris di Surabaya pada tanggal 31 Juli 2018. Hal ini tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 506/Pdt.G/2019 PN.Sby, Rabu, tanggal 11 September 20219<br /><br />Kemudian pada tahun 2020, Santoso Setiono selaku pemilik CV Artha Abadi mengajukan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Perkara Nomor: 40/Pdt.Sus – PKPU/2020/PN.Niaga Sby tanggal 7 September 2020<br /><br />Putusan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut mengabulkan permohonan PKPU Santoso Setiono dan menunjuk Masrul SH., MH Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim pengawas serta menunjuk dan mengangkat Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH Alferd Hutagaol) selaku Kurator yang pengurus dalam perkara PKPU<br /><br />Sebelumnya, pada tahun 2019, Eddy Prajitno menggugat Santoso Setiono ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Perkara: 506/Pdt.G/2019/PN.Sby, Rabu, tanggal 11 September 20219. Dalam putusan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut, mengabulkan gugat Penggugat (Eddy Prajitno) yang dalam putusannya menyatakan; berdasarkan hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji wan prestatie; Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok kepada Penggugat yang jumlah seluruhnya sebesar Rp5.600.000.000 (Lima Miiyar Enam Ratus Juta Rupiah) secara tunai dan seketika: Menghukum Tergugat untuk membayar bunga yang diperjanjikan kepada Penggugat, secara tunai dan seketika, yang jumlah seluruhnya sebesar Rp13.284.000.000 (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah)<br /><br />Mungkin merasa tidak puas atas putusan perkara PKPU, atau karena sesuatu hal, Eddy Prajitno kemudian mengajukan Permohonan Pailit Santoso Setiono ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Perkara: W14.U1/15775/HK.03/10/2020 tanggal 21 Oktober 2021 <br /><br />Dalam putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa Santoso Setiono beralamat di Jalan Kertajaya Indah III Nomor 26 Blok F Nomor 527 Kota Surabaya, pailit dengan segala akibat hukumnya; menunjuk Masrul SH., MH Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim pengawas serta mengangkat Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH selaku Kurator <br /><br />Dimana putuan tersbut diketuai Majelis Hakim Khusaini, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Dr. Sutarno, SH., MH dan I Ketut Tirta, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi Riyanto, SH., MH<br /><br />Perkara Pailit Santoso Setiono selaku Termohon yang diajukan oleh Eddy Prajitno selaku Pemohon berawal dari Penasehat Hukum Eddy Prajitno, yiatu Erwin Sibarani, SH., MH dan Apriady Eliwitopo Sitinjak, SH memberikan ke Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol) selaku Kurator. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Apri panggilan Apriady Eliwitopo Sitinjak, SH kepada beritakorupsi.co beberapa waktu lalu.<br /><br />Namun menurut Apri, setelah disampaikan ke Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol) selaku Kurator, Apriady tidak pernah mengetahui kelanjutan bahkan selama proses mediasi an atau sidang perkara Pailit tersebut diatas, Apriady tidak pernah dilibatkan<br /><br /><i>“Ya, tapi setelah itu saya tidak tau. Bahkan sidangnyapun saya tidak pernah ikut. Pernah sekali Kuratornya mengajak saya sidang karena Erwin tidak hadir. Saya bilan “saya tidak bawa berkas” tapi Alfred bilang “nggak apa-apa”. Saya masuk, tapi karena saya tidak bawa berkasa, sampaikan kepada Majelis Hakim “saya tidak membawa berkas dan mohon agar sidang ditunda”, dan sidangpun ditunda,”</i> kata Apri kepada beritakorupsi.co<br /><br />Berdasar informasi yang didapat Tim beritakorupsi.co, bahwa Pemohon II  Rudy (Kok Djiang) dan III Rizal Kurniawan diduga tidak ada. Sementara Pemohon IV yaitu Karyawan CV. Harta Abadi milik Santoso Setiono, bukan lagi karyawan CV. Harta Abadi sejak tahun 2016<br /><br />Namun belakangan ini (20022), perkara pailit yang diajukan Pemohon Eddy Prajitno menjadi polemik baru sehingga menjadi pertanyaan terkait nama-nama Pemohon II Rudy (Kok Djiang) beralamat di di Jln. Ploso Timur 2/18 Surabaya dan Pemohon III Rizal Kurniawan Simpang Darmo permai Surabaya, yang diduga tidak ada.<br /><br />Berdasarkan infomarmasi maupun data yang ada, bahwa kuasa hukum Rudy (Kok Djiang) yaitu Yakub Miradi, SH., MH yang berkantor di kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dr. Hadi Pranoto, SH., MH & Rekan beralamat di Jalan Karang Menjangan 3/23-C Surabaya membuat serta  mengirimkan surat somasi/teguran petama tanggal 1 Juli 2020 dan somasi ke dua pada tanggal 9 Juli 2020 kepada Santoso Setino namun dalam surat somasi berkop surat “HADI PRANOTO, SH., MH” tersebut hanya ditanda tangani oleh Yakub Miradi, SH., MH tanpa ada stempel sesuai logo Kop Surat<br /><br />Pertanyaannya adalah, megapa Surat Somasi/Tegutan yang dibuat oleh Kuasa Hukum Santoso Setiono, Yakub Miradi, SH., MH kepada Rudy (Kok Djiang) tidak membubuhkan Stempel? Sahkah menurt hukum Surat Somasi dari Kantor Anvokat kepada seseoarang yang menggunakan logo Kop Surat tanpa Stempel? <br /><br />Pertanyaan selanjutnya, Benarkah Santoso Setiono mempunyai hutang sebesar 1 miliar rupiah kepada Rudy (Kok Djiang)? Kalau benar, mengapa dalam Kwitansi tidak mencantukan hari apa, tanggal berapa, bulan berapa dan tahun berapa?. Lalu sipa yang menandatangani Kwitansi terseut?<br /><br />Sebab dalam Kwitansi yang dijadikan sebagai bukti dalam persidangan perkara Pailit hanya bertuliskan “telah terima dari Bpk. Rudy (Kok Djiang) uang sejumlah Satu Milyar rupiah Pinjaman/Hutang” dengan membubuhkan tandatangan tanpa nama.<br /><br />Anehnya, dalam surat penyataan hutang sebesar 1 miliar rupiah kepada Rudy (Kok Djiang) yang dibuat oleh Santoso Setiono pada tanggal 10 Desember 2018, dengan sangat jelas menguraikan tanggal, bulan dan tahun serta jumlah hutang temasuk bunganya. <br /><br />Lalu mengapa dalam Kwitansi tidak mencaumtumkan sebagaimana yang diuraikan Santoso Setiono dalam surat pernyataan hutang? Sahkah bukti itu sebagai bukti dalam persidangan perkara Pailit?<br /><br />Selain itu, ada juga berupa Cek Kosong bertuliskan “Baank Jatim Capem Pogot” Bilyet Giro AB 141727 dengan dibubuhi tanda tangan tanpa nama yang dijadikan sebagai bukti dalam perkara pailit. Sahkah menurut hukum Cek Kosong tersebut sebagai bukti dalam persidangan?<br /><br />Begitu juga tentang Pemohon IV yaitu Karyawan CV Harta Abadi milik Santoso Setiono yang menurut informasi sudah tidak bekerja lagi sejak 5 tahun lalu, diantaranya adalah Agung Siswanto selaku Koordinator Teknisi tanpa menjelaskan Koordinator Teknis dimana.<br /><br />Dalam surat keterangan penghasilan yang dibuat oleh Agung Siswanto pada tanggal 23 Oktober 2020 setelah beberapa hari Sidang Perkara Pailit di Putus oleh Majelis Hakim pada tanggal 21 Oktober 2021, menjelaskan bahwa Santoso Setino belum membayar gajinya selama 3 bulan sejak Juni – Agustus 2016  sebesar Rp30 juta atau per bulan sebesar Rp10 juta, THR bulan Juli 2016 sebesar Rp10 juta dan pesangon sejumlah Rp80 juta  atau 8 x Rp10 juta<br /><br />Surat keterangan penghasilan dengan tanggal yang sama juga dibuat oleh karyawan lainnya termasuk Siswanto, alamat Manukan Tirto 21 –G /2 Surabaya. Sementara surat pernyataan yang dibuat oleh Santoso Setiono terkait belum belum dibayarnya gaji karyawan tidak mencantumkan hari, tanggal, bulan dan taahun<br /><br />Pertanyaannya adalah, benarkan pemohn IV masih berstatus karyawan CV Harta Abadi milik Santoso Setiono dan belum dibayar gaji, THR dan pesangon?. Kalau memang benar bahwa santoso belum membayar gaji, THR dan pesangon, mengapa sejak 2016 hingga akhir 2021 tidak diseslesaikan di PHI (Pengadilan Hubungan Insdustrial)?. Kalau memang ada putusan PHI, apakah dijadikan sebagai bukti dalam perkara pailit?<br /><br />Informasi lain yang didapat beritakorupsi.co adalah terkait aset milik Santoso Setiono yang terletak di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya yang masuk dalam perkara pailit telah laku terjual kepada Leoni Natalia Kusumadjaya senilai Rp1.3 miliar termasuk aset Santoso Setiono di Jalan Kertajaya Indah III Nomor 26 Blok F Nomor 527 Kota Surabaya<br /><br />Dari hasil penjualan aset Santoso Setiono yang terletak di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya, Eddy Prajitno tidak menerima sepeserpun. Dari data berupa pembagian yang dibuat oleh Kurator Santoso Setiono (dalam pailit) tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangai oleh Hakim Pengawas Imam Supriyadi, SH., MH, Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi Riyanto, SH., MH dan Kurator Santoso Setino, Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH menyebutkan, bahwa yang mendapat bagian dari hasil penjualan tersebut adalah Bank BNI sebesar Rp600 juta dari total 28.127.842.510, karyawan sebesar Rp277 juta ari total Rp498.600.000, biaya PKPU Rp20 juta dari total Rp20 juta, imbalan jasa pengurus Santoso Setiono pada saat penundaan kewajiban PKPU sebesar Rp300 juta dari total Rp1.059.000.000, imbalan jasa Kurator Rp99.750.000 dan biaya lain-lain (PPH) Rp33.250.000<br /><br />Hal ini diakui oleh Santoso Setiono kepada beritakorupsi.co. Menurut Santoso Setiono, bahwa  Eddy Prajitno tidak mendapat bagian dari hasil penjualan asetnya yang terletak di di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya<br /><br /><i>“Ya Dia tidak dapat. Yang di Kertajaya pun sudah dijual, yang jual Kurator. Eddy Prajitno mendapat 80 juta dari 80 M. BNI Pangeran, berapa gitu loh ari 20 M, lupa. Saya juga bingung kog hutang saya di BNI dari 12 M atau 14 M jadi 28 M. Kalau ke Pak Eddy (Eddy Prajitno) kan dari 5,6 M menjadi 18 M termasuk bunga,”</i> kata Santoso Setiono<br /><br />Saat ditnya sejak kapan panjaman itu di Bank BNI dan berapa totalnya. Santoso Setiono mejelaskan, kurang lebih sekitar 8 tahun dengan cara bertahap. Namun Santoso Setiono tetap merasa bingung dengan jumlah hutang di Bank.<br /><br />Namun sanstoso Setiono mengatakan kepada beritakorupsi.co bahwa dirinya “diremot” oleh Kurator yaitu Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH. <br /><br /><i>“Maksudnya diremot itu artinya disuruh, artinya disuruh datang kalau ini nggak usah datang, ini silahkan datang nanti kalu ditanya biar segera diputus bilang aja Pak Santoso tidak mampu,”</i> kata Santoso melalui sambungan telepon WhastApp, pada Rabu, 9 Pebruari 2020<br /><br />Apakah anda diarahkan oleh Kurator? Tanya beritakorupsi.co lebih lanjut, yang dijawab oleh Santoso Setiono “Ya kurang lebih seperti itulah”. Dan Santoso Setiono juga mengakui kalau setiap sidang perkara pailit, Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH selalu hadir<br /><br />Anehnya, saat beritakorupsi.co menghubungi Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH melalui telepon WhastApp pada tanggal 2 Pebruari 2022, mengatakan tidak selalu hadir dalam sidang perkara pailit.  Bahkan terkait bukti-bukti dalam perkara pailit, Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH tidak tahu.<br /><br /><i>“Saya tidak tau. Yang jelasnya ada di Hakim. Saya tidak selalu hadir dalam sidang,”</i> kata Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH<br /><br />Terkait hasil penjualan aset Santoso Setiono yang terletak di di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya, Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH menjelaskan, masih ada aset lain<br /><br /><i>“Masih ada aset lain. Yang kecil dulu,”</i> ujarnya.<br /><br />Ketidak tahuan Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH terkait bukti-bukti berupa kwitansi, Cek Kosong dan surat keterangan penghasilan dalam perkara pailit, juga disampaikan oleh Erwin Sibarani, SH., MH<br /><br />Sementara menurut Hakim Khusaini, SH., MH selaku Humas Pengadilan Niaga pada PN Surabaya yang juga salah satu hakim anggota dalam perkara pailit Santoso Setiono terkait bukti-bukti terbut mengatakan, sudah diklarifikasi pada saat sidang/rapat mediasi. Hal itu dijelaskan Hakim Khusaini, SH., MH bersama Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi Riyanto, SH., MH saat ditemui beritakorupsi.co di PN Surabaya, Rabu, 2 Pebruai 2022<br /><br />Perkara Pailit Santoso Setiono selaku Termohon yang diajukan oleh Eddy Prajitno selaku Pemohon “berbuntut panjang”, karena saat ini Eddy Prajitno kembali menggugat Santoso Setino ke Pangadilan Negeri Surabaya dalam perkara baru. Hal itu diakui oleh Edi Stven selaku Kuasa Hukum Eddy Prajitno saat dihubungi beritakorupsi.co<br /><br /><i>“Ada gugatan baru, karena aset yang di Sutubondo adalah aset bersama. Sudah muli sidang,”</i> kata Stven<br /><br />Saat ditanya terkait hasil penjualan aset Santoso Setiono yang terletak di di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya dimana Eddy Prajitno tidak mendapatkan bagian, Edi Stven mengatakan kecewa<br /><br /><i>“Kecewa. Saya Kuasa Hukum yang baru. Kalau perkara pailit bukan saya Kuasa Hukum-nya,”</i> kata Stven. (Jnt) <br /></div>

News Perdata Pidana Regional Tipikor Ada Apa Dalam Kasus Perkara Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya?

#Termohon Pailit Santoso Setiono mengaku “diremot”  oleh Kurator agar sidang Perkara Palit segera di Putus Pailit# BERITA KORUPSI .CO – Ada ...

»

Drs. Sarwo Edi selaku Kepala SMPN 6 Bojonegoro Dituntut 2.6 Tahun Penjara Karena Korupsi Dana BOS Rp353.466.250

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVe8AY-Ftu6d9D9bMoX_t_clzBD351YGB922Nh8vmnCSo7FSL9aeT49pEcTZHEG4VrheXZfvgkkDgS_wHqyCvBZ99eBAR_tYpOv_60FVaeg-NdOFJTOZr6SjLEPfG6c7IfVOztEH-As-MjvH6brIKTERYLHgxwOBNjAbVGYK2w6O8k3NCP98uO02cC9Dg/s1600/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVe8AY-Ftu6d9D9bMoX_t_clzBD351YGB922Nh8vmnCSo7FSL9aeT49pEcTZHEG4VrheXZfvgkkDgS_wHqyCvBZ99eBAR_tYpOv_60FVaeg-NdOFJTOZr6SjLEPfG6c7IfVOztEH-As-MjvH6brIKTERYLHgxwOBNjAbVGYK2w6O8k3NCP98uO02cC9Dg/w640-h288/6.jpg" width="640" /></a></div><h3><span style="color: red; font-size: large;">#</span><span style="color: red; font-size: large;">Da</span><span style="color: red; font-size: large;">lam kasus ini, 2 Guru SMPN 6 Bojonegoro sudah berstatus Terpidana yaitu Drs. Edi Santoso selaku Bendahara dan Reny Agustina selaku Operator Dana BOS#</span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.co - </b></span><br />Terdakwa Drs. Sarwo Edi selaku Kepala SMPN 6 Bojonegoro dituntut oleh JPU Kejari Bojonegoro dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama 6 (nam) bulan karena dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) reguler tahun 2020 - 2021 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp353.466.250 sesuai hasil penghitungan Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Nomor : X.700/1614/412.100/2022 tanggal 25 Oktober 2022 <br /><br />Terdakwa Drs. Sarwo Edi dianggap melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP karena tidak dapat mempertanggungjawabkan dana BOS Reguler SMPN 6 Bojonegoro tahun 2020 - 2021 sebesar Rp353.466.250 <br /><br />Sebelumnya, 2 guru SMPN 6 Bojonegoro sudah diadili terlebih dahulu dan saat ini berstatus Terpidana, yaitu Drs. Edi Santoso selaku Bendahara dan Reny Agustina selaku Operator Dana BOS<br /><br />Selain itu, dana BOS reguler SMPN 6 Bojonegoro tahun 2020 - 2021 sebesar Rp353.466.250 yaang di Korupsi para Terdakwa inipun sudah dikembalikan oleh  ke- 3 Terdakwa pada saat para Terdakwa diadili  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjV5oCQVCUW69UxfhOOWbDWtqXNjU1zoeiLGu1uOR9FUDeFbI4_XD7q7sid2RVhBbDfAyMBR_e02-CMC-MEMlQ5cUzMUmColLL54L1MhlQ3CUmFeKzybDOQLVI9CoD76lU-_5YRJ5PwDtpPVr7huyBPr-WkwaYHmT_bGtP9lEb-RDxgsvi9hVD1X2oksCs/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjV5oCQVCUW69UxfhOOWbDWtqXNjU1zoeiLGu1uOR9FUDeFbI4_XD7q7sid2RVhBbDfAyMBR_e02-CMC-MEMlQ5cUzMUmColLL54L1MhlQ3CUmFeKzybDOQLVI9CoD76lU-_5YRJ5PwDtpPVr7huyBPr-WkwaYHmT_bGtP9lEb-RDxgsvi9hVD1X2oksCs/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Tuntutan pidana penjara terhadap Terdakwa Drs. Sarwo Edi dibacakan oleh JPU Aditya Sulaeman, SH, Tarjo, SH, Nuraini Prihatin, SH., M.Hum, Dekry Wahyudi, SH, Marindra Prahadi F, SH., MH dan Agung Sih Warastini, SH dari Kajari Bojonegoro dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Candra  gedung Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raaya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Senin, 18 Maret 2024) dengan agenda tuntutan dihadapan Majelis Hakim yang diketui Hakim Hj. Halimah Umaternate, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota masing-masing sebagai Hakim Ad Hoc dan Panitra Pengganti (PP) Hj. Erna Puji Lestari, SH., MH yang dihadiri Terdakwa dengan didampingi Tim Penasehat Hukum-nya<br /><br />Dalam tuntutannya JPU mengatakan, bahwa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler SMP Negeri 6 Bojonegoro Tahun Anggaran 2021 dilakukan dengan cara yang sama sebagaimana penyusunan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS Reguler SMP Negeri 6 Bojonegoro Tahun Anggaran 2020 yaitu disesuaikan dengan RKAS yang dilakukan dengan cara membuat kwitansi dan mengumpulkan  kwitansi yang ada dan mencari kwitansi dari pihak ketiga / pihak lain  dengan cara memberi uang kompensasi,  <br /><br />Selain itu,  menaikan harga  (Mark-Up)  harga barang yang dibeli, sehingga dengan adanya laporan pertanggung jawaban tersebut seolah-olah penggunaan dana BOS Reguler SMP Negeri 6 Bojonegoro TA. 2021 telah dipergunakan sesuai dengan RKAS Tahun  Anggaran 2021.  <br /><br />Lebih lanjut dalam surat dakwaan maupun tuntutannya JPU menjelaskan, bahwa terdakwa Drs. SARWO EDI selaku Kepala Sekolah SMPN 6 Bojonegoro Tahun 2021  yang diangkat  berdasarkan  Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 821 / 49 / 412.301 / 2021 tanggal 09 April 2021 tentang Pengangkatan Dalam jabatan Kepala Sekolah yang merupakan Penanggung Jawab terhadap Pengelolaan dana BOS Reguler SMP Negeri 6 Bojonegoro Tahun Anggaran 2021  <br /><br />Bersama – sama  dengan saksi  Drs. EDI SANTOSO selaku Bendahara Tim Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Sekolah SMP Negeri 6 Bojonegoro tahun 2020  yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Bojonegoro Nomor  : 900/005/412.201.3.006/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Tim Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Sekolah di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtNtNYMJ1qN-Bj5eol_UyA2DMc5aAa_sHdzMKuhFUuukBiOvzg9Z2H9Nei7ojXBSbDOzaF8CMjGq8e6h-rhMYssyZq9KTdv4_pzKhd20GJUX1HBP4bnAyUv6nAA4JI_GVWshc1sUUNmwKOtrpJorVu7kI7tBhasCh8Lw5n-Rmt7UskbvTzoVBOW8HqK54/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtNtNYMJ1qN-Bj5eol_UyA2DMc5aAa_sHdzMKuhFUuukBiOvzg9Z2H9Nei7ojXBSbDOzaF8CMjGq8e6h-rhMYssyZq9KTdv4_pzKhd20GJUX1HBP4bnAyUv6nAA4JI_GVWshc1sUUNmwKOtrpJorVu7kI7tBhasCh8Lw5n-Rmt7UskbvTzoVBOW8HqK54/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Dan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Bojonegoro Nomor  : 900/007/412.201.3.006/2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang Tim Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Sekolah di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021  dan saksi RENY AGUSTINA, S.Pd  selaku Operator Tim Bantuan Operasional Sekolah SMP Negeri 6  yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Bojonegoro Nomor  : 800/239/412.421.3.006/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Beban Kerja dan Tugas-tugas Tenaga Administrasi Sekolah Tahun Pelajaran 2020/2021 (diputus dalam perkara lain dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap), pada kurun waktu antara bulan April  2021 sampai dengan bulan Desember 2021 <br /><br />Atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di SMP Negeri 6 Bojonegoro Jl. Panglima Polim No. 67 Kelurahan Klangon Kabupaten Bojonegoroatau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, <br /><br />Bahwa Terdakwa “telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. <br /><br />Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :<br />Bahwa selanjutnya pada Tahun Anggaran 2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah menetapkan SMP Negeri 6 Bojonegoro dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 20541379 sebagai Sekolah Penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15/P/2021 tanggal 16 Pebruari 2021 tentang Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun Anggaran 2020/2021 dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 224/P/2021 tanggal 15 September 2021 tentang Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun Pelajaran 2021/2022.<br /><br />Bahwa besaran alokasi dana BOS Reguler yang diberikan kepada sekolah pada Tahun Pelajaran 2021/2022 adalah dihitung berdasarkan besaran satuan biaya sebesar Rp. 1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMP setiap 1 (satu) tahun dikalikan dengan jumlah Peserta Didik.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5jQXS01hn6GFiZ43eztiwHnfaiGdrWwq-Pv3Cq-t0hFvlO7z-Mfu0029_nc9zVLCACyirqzqgtj-g7TvxB3eIZhnv50pt9QhYo6sCTarUgGQXJgXnC-p7EPiVdiAvp9_pdHp3eH-lnj941fiKIHr2NzKD-SNj778D9W7CMGbXUKdG3kRWPeWvSQ0yqbA/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5jQXS01hn6GFiZ43eztiwHnfaiGdrWwq-Pv3Cq-t0hFvlO7z-Mfu0029_nc9zVLCACyirqzqgtj-g7TvxB3eIZhnv50pt9QhYo6sCTarUgGQXJgXnC-p7EPiVdiAvp9_pdHp3eH-lnj941fiKIHr2NzKD-SNj778D9W7CMGbXUKdG3kRWPeWvSQ0yqbA/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa berdasarkan petunjuk teknis sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Komponen Penggunaan Dana BOS Reguler yang diterima oleh Sekolah digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di Sekolah yang meliputi :<br />a. penerimaan Peserta Didik baru; <br />b. pengembangan perpustakaan; <br />c. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler; <br />d. pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran; <br />e. pelaksnaaan administrasi kegiatan sekolah; <br />f. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan; <br />g. pembiayaan langganan daya dan jasa; <br />h. pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah; <br />i. penyediaan alat multi media pembelajaran; <br />j. penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian; <br />k.penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau<br />l. pembayaran honor paling banyak 50 % dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS Reguler yang diterima oleh Sekolah.<br /><br />Di dalam petunjuk teknis tersebut juga mengatur tentang Larangan Penggunaan Dana BOS Reguler oleh Tim BOS Sekolah yaitu tidak boleh untuk :<br />a. melakukan transfer Dana BOS Reguler ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan Dana BOS Reguler; <br />b. membungakan untuk kepentingan pribadi; <br />c. meminjamkan kepada pihak lain; <br />d. membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan Dana BOS Reguler atau perangkat lunak lainnya yang sejenis; <br />e. menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan peserta didik baru dalam jaringan; <br />f. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah; <br />g. membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran; <br />h.membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau Peserta Didik untuk kepentingan pribadi yang bukan inventaris sekolah; <br />i. memelihara prasarana sekolah dengan kategori kerusakan sedang dan berat; <br />j. membangun gedung atau ruangan baru; <br />k. membeli instrumen investasi; <br />l. membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan terkait program Dana BOS Reguler atau program perpajakan BOS Reguler yang diselenggarakan lembaga di luar Dinas dan/atau Kementerian; <br />m.membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lain yang sah; <br />n. melakukan penyelewengan penggunaan Dana BOS Reguler untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau <br />o.menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada Peserta Didik di sekolah yang bersangkutan.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAzEn9TNJWZvIydieLpmnolgzhuDbGb4Xngg1V97g38JqBg1Q0LT9Q3H-5Uu9TBqdXiUW5_-YFZSGiw46iBcImFGXsM7ap1dRTgaOT-fw7IgLdJDK_RlVSHLLCCQ3LmPHQMIwr4-epjmh3pDIRBXr4yuHEhK-O2p_0ktkx5q-y8x1QQOlkUnzWRrSUXWo/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAzEn9TNJWZvIydieLpmnolgzhuDbGb4Xngg1V97g38JqBg1Q0LT9Q3H-5Uu9TBqdXiUW5_-YFZSGiw46iBcImFGXsM7ap1dRTgaOT-fw7IgLdJDK_RlVSHLLCCQ3LmPHQMIwr4-epjmh3pDIRBXr4yuHEhK-O2p_0ktkx5q-y8x1QQOlkUnzWRrSUXWo/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa pada Tahun Anggaran 2021, SMP Negeri 6 Bojonegoro menerima penyaluran dana BOS Reguler dalam 3 (tiga) tahap dengan total keseluruhan sebesar Rp. 730.568.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :<br />a.Tahap I pada tanggal 03 Maret 2021, Jumlah Peserta Didik 631 siswa, Jumlah Alokasi Dana sebesar Rp. 219.588.000,-<br />b.Tahap II pada tanggal 06 Mei 2021, Jumlah Peserta Didik 631 siswa, Jumlah Alokasi Dana sebesar Rp. 292.784.000,-<br />c.Tahap III pada tanggal 14 Oktober 2021, Jumlah Peserta Didik 627 siswa, Jumlah Alokasi Dana sebesar Rp. 218.196.000,-<br /><br />Selanjutnya oleh karena terdapat Silpa dana BOS Reguler Tahun 2020 sebesar Rp. 2.801.900,- (dua juta delapan ratus satu ribu sembilan ratus rupiah) maka jumlah keseluruhan dana BOS Reguler SMP Negeri 6 Bojonegoro Tahun  Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 733.369.900,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh sembilan  ribu sembilan ratus rupiah). <br /><br />Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan pengelolaan dana BOS Reguler yang diterima oleh SMP Negeri 6 Bojonegoro pada Tahun  Anggaran 2021 tersebut, saksi SITI NURKASIH, S.Pd., M.Pd. selaku Plt. Kepala SMP Negeri 6 Bojonegoro yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Nomor : 800/001/412.201/2021 tanggal 04 Januari 2021, telah menetapkan Tim BOS Sekolah melalui Surat Keputusan Kepala SMP N 6 Bojonegoro Nomor : 900/007/412.201.3.006/2021 tanggal 05 Januari 2021 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut : <br />No.    Jabatan dalam Tim    Nama    Jabatan dalam Dinas<br />1.    Penanggung Jawab    Siti Nurkasih, SPd., MPd.    Plt. Kepala Sekolah<br />2.    Anggota        <br />    Bendahara        <br />    1 orang dari unsur guru    Drs. Edi Santoso    Guru<br />    1 orang Komite Sekolah    Ruju, SSos.<br />    Ketua Komite Sekolah<br />    Orang tua diluar Komite Sekolah    Dian Setiatiningsih    Wali Murid<br /><br />Yang mempunyai tugas :<br />a. Mengisi, mengirim dan memutakhirkan data pokok pendidikan secara lengkap ke dalam sistem Dapodik;<br />b. Memastikan dan bertanggungjawab terhadap data yang masuk dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil sekolah;<br />c. Memverifikasi kesesuian jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada;<br />d. Menyelenggarakan keadministrasian secara lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;<br />e. Memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan;<br />f. Menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap;<br />g. Menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler secara dalam jaringan (daring) melalui laman bos.kemendikbud.go.id;<br />h. Bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan BOS Reguler yang diterima; dan<br />i. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhy_Fzzb_CjGrLZLJ8XnykfEGYvgg8Qf46hgCZzq3FmF6biZlebViOdCxRamqJfM1Yeb86hLFWC6d0NtE39dUhd82-kFtug4UYF2IPQtXWvefKrYDizwk5Go2Rx64NRUKKe9a3_4ESakElA6icOCr9IN-1qlMD8nEXOlUn9T4nRoUU4GmIWnkJtftrGaoU/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhy_Fzzb_CjGrLZLJ8XnykfEGYvgg8Qf46hgCZzq3FmF6biZlebViOdCxRamqJfM1Yeb86hLFWC6d0NtE39dUhd82-kFtug4UYF2IPQtXWvefKrYDizwk5Go2Rx64NRUKKe9a3_4ESakElA6icOCr9IN-1qlMD8nEXOlUn9T4nRoUU4GmIWnkJtftrGaoU/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Disamping itu juga telah ditunjuk terdakwa RENY AGUSTINA sebagai Pelaksana Administrasi Standar Pembiayaan Pendidikan Keuangan BOS (Operator BOS) melalui Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 6 Bojonegoro Nomor : 800/239/412.421.3.006/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Beban Kerja dan Tugas-Tugas Tenaga Administrasi Sekolah Tahun pelajaran 2020/2021 yang mempunyai tugas :<br />a. Mengerjakan administrasi BOS;<br />b. Membantu tugas lain terkait dengan keuangan.<br /><br />Bahwa terdakwa  Drs. SARWO EDI selaku Kepala SMPN 6 Bojonegoro yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 821.2/49/412.301/2021 tanggal 09 April 2021 tidak melakukan perubahan terhadap Surat Keputusan Kepala SMP N 6 Bojonegoro Nomor : 900/007/412.201.3.006/2021 tanggal 05 Januari 2021, karena pemahaman terdakwa  waktu itu SK Tim BOS Tahun 2021 tersebut berlaku satu tahun.<br /><br />Bahwa dalam pelaksanaanya Tim BOS SMP Negeri 6 Bojonegoro yang telah ditetapkan tersebut selanjutnya membuat perencanaan penggunaan dana BOS Reguler yang dituangkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), setelah itu mengajukan RKAS tersebut ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro untuk memperoleh pengesahan (validasi), <br /><br />Selanjutnya setelah RKAS memperoleh pengesahan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro kemudian RKAS tersebut ditandatangani oleh terdakwa  Drs. SARWO EDI selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Bojonegoro, saksi Drs. EDI SANTOSO selaku Bendahara BOS SMP Negeri 6 Bojonegoro dan saksi RUJU selaku Ketua Komite SMP Negeri 6 Bojonegoro pada tanggal 16 April 2021 dan pada tanggal 07 Desember 2021 RKAS tersebut dilakukan perubahan, sehinggga rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah SMP Negeri 6 Bojonegoro Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjm1hxykW2sT8dA06-HOYYy0gtWlrmMXF8qFKIkCt94bAJsQNWzp5i608ESWp6pUIIuROMy2RB9R8jU2-YDxihgbXWRts0f1no7I5_0DJ2pFzx6Iot4htZEslUO6IKHfNrk3zI5cP4hAfmQoNie1JlBZjre9bfuVlDmgu6nx2lqfNACr1ijqx_i75JAd0Q/s793/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="793" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjm1hxykW2sT8dA06-HOYYy0gtWlrmMXF8qFKIkCt94bAJsQNWzp5i608ESWp6pUIIuROMy2RB9R8jU2-YDxihgbXWRts0f1no7I5_0DJ2pFzx6Iot4htZEslUO6IKHfNrk3zI5cP4hAfmQoNie1JlBZjre9bfuVlDmgu6nx2lqfNACr1ijqx_i75JAd0Q/w582-h640/a.jpg" width="582" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvD5UB64b_m9Rmr0OXKdmV_3BC8rIOByVtrpzNdV0gM8APwIGwGac0YyTyN7gLgAC-oi3fXa03vDIla2lPerp4-TRXUpQwRoE7u9vnuFCH5eIE6lK37r4KhAzr5bXgri3_nGcPAniM_wKKHgtUjAlJiB9K4ipfGsyZ33YiuiE4PhKJb1YeeqBFyHbxr14/s1167/b.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1167" data-original-width="714" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvD5UB64b_m9Rmr0OXKdmV_3BC8rIOByVtrpzNdV0gM8APwIGwGac0YyTyN7gLgAC-oi3fXa03vDIla2lPerp4-TRXUpQwRoE7u9vnuFCH5eIE6lK37r4KhAzr5bXgri3_nGcPAniM_wKKHgtUjAlJiB9K4ipfGsyZ33YiuiE4PhKJb1YeeqBFyHbxr14/w586-h640/b.jpg" width="586" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbWLsGgiv05FSx_cAuMFxPtPyY76FhmphZNam7IqTRSmKdshLzerTmiiiuprdH4BEBSHsz1QGlgWTgnUdSSgRt4zu7pjS24n2nWUg0HnBaOkmCQfqEuMXn7Hm23W2zkL1RYEsByVZcegHQpL9lpldsYKkeEhlAneb8fHU8i_yDrwu8nxhr5BAyKOcL6ec/s1163/c.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1163" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbWLsGgiv05FSx_cAuMFxPtPyY76FhmphZNam7IqTRSmKdshLzerTmiiiuprdH4BEBSHsz1QGlgWTgnUdSSgRt4zu7pjS24n2nWUg0HnBaOkmCQfqEuMXn7Hm23W2zkL1RYEsByVZcegHQpL9lpldsYKkeEhlAneb8fHU8i_yDrwu8nxhr5BAyKOcL6ec/w589-h640/c.jpg" width="589" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiveOYiWSu6rOR8TYezaaACo3TTIGEPIYo3tTEq2ANWgqzyWNLpSunMQYXr3CBTqy6Roc9anvVJoo3Vjcod0dvOU5n9AiT7Yuqr6tNTcBFCgKKJdvv4NgiYd-xs2YMyLaOOpCQFJpvrNahyphenhyphenYQzUsf2nlcrFYMDSzoIj37akZQuFL74lCJ0k0KZ-nWZl4oY/s1171/d.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1171" data-original-width="718" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiveOYiWSu6rOR8TYezaaACo3TTIGEPIYo3tTEq2ANWgqzyWNLpSunMQYXr3CBTqy6Roc9anvVJoo3Vjcod0dvOU5n9AiT7Yuqr6tNTcBFCgKKJdvv4NgiYd-xs2YMyLaOOpCQFJpvrNahyphenhyphenYQzUsf2nlcrFYMDSzoIj37akZQuFL74lCJ0k0KZ-nWZl4oY/w592-h640/d.jpg" width="592" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0YFURmbFEQLzoIjyZbsqHpQUBkqHhhuehruITQP_He4q9xa3Et9cBwqtHfdLDLBF4a0_HOAepNo42O5En1vr4WYKvUEMDd9si_gmFFsIfRetjAlJnL0C9xtrAhPtbeBtXrEre081RDOjUv4uNUhegEUKFMVVPiiH6F85SEU9tC_3EK3pzeFDuVBNOysg/s720/e.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="120" data-original-width="720" height="53" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0YFURmbFEQLzoIjyZbsqHpQUBkqHhhuehruITQP_He4q9xa3Et9cBwqtHfdLDLBF4a0_HOAepNo42O5En1vr4WYKvUEMDd9si_gmFFsIfRetjAlJnL0C9xtrAhPtbeBtXrEre081RDOjUv4uNUhegEUKFMVVPiiH6F85SEU9tC_3EK3pzeFDuVBNOysg/w599-h53/e.jpg" width="599" /> </a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">Bahwa setelah saksi  RENY AGUSTINA selaku Operator BOS SMP Negeri 6 Bojonegoro memberitahukan kepada saksi  Drs. EDI SANTOSO selaku Bendahara BOS SMP Negeri 6 Bojonegoro tentang jumlah dana BOS Reguler TA. 2021 yang bisa dicairkan, <br /><br />Selanjutnya terdakwa Drs. EDI SANTOSO menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa Drs. SARWO EDI selaku Kepala SMP Negeri 6 Bojonegoro dengan membawa Rekening Giro senilai besaran yang akan dicairkan, setelah terdakwa  Drs. SARWO EDI selaku Kepala SMP Negeri 6 Bojonegoro menyetujuinya, selanjutnya terdakwa RENY AGUSTINA menulis jumlah dana yang akan dicairkan dalam Rekening Giro tersebut, selanjutnya terdakwa  Drs. SARWO EDI dan saksi  Drs. EDI SANTOSO menandatangani Rekening Giro tersebut, <br />Setelah itu kemudian saksi Drs. EDI SANTOSO membawa Rekening Giro tersebut ke Bank Jatim untuk melakukan pencairan dana BOS Reguler SMP Negeri 6 Bojonegoro.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbqUb3mCdR5oCndV-qUXdvixOjUhkaue4iu0dAoPbo3M24tqbGdxuxiMZ2U3vJ3oCg8SoatmNpcmgDxAydICz-xrWhyj0TgqHGsc6R3Mm4Z3uREjgxNcPCxFcfqW737tlGzQuYWzoORPsnkLjA6rq92I0hfMjEDVXAngS7yviUjV53YOpeLNNsTAc7r2E/s1600/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbqUb3mCdR5oCndV-qUXdvixOjUhkaue4iu0dAoPbo3M24tqbGdxuxiMZ2U3vJ3oCg8SoatmNpcmgDxAydICz-xrWhyj0TgqHGsc6R3Mm4Z3uREjgxNcPCxFcfqW737tlGzQuYWzoORPsnkLjA6rq92I0hfMjEDVXAngS7yviUjV53YOpeLNNsTAc7r2E/w640-h288/5.jpg" width="640" /></a></div>Adapun rincian penarikan dana BOS Reguler SMP Negeri 6 Bojonegoro Tahun Anggaran  2021 adalah sebagai berikut :   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1_IiD7rHxmVhabaJJhaTNvPS-VmitFLaWN0QyzFRdXSjBHNFwLfs8gGosfpOpf5AhzcFy7PoKgBcE9qDnxs2e_tOJc7mixl03OiHzKhwV2nLgELRXEZwP8zG-PCimiz4-E3p4PlvlTt_SFiwWeS0t2Ua0gOBs7YHu-aqOg8sqeeM2_LI7JK58vA3uCzw/s720/f.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="286" data-original-width="720" height="254" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1_IiD7rHxmVhabaJJhaTNvPS-VmitFLaWN0QyzFRdXSjBHNFwLfs8gGosfpOpf5AhzcFy7PoKgBcE9qDnxs2e_tOJc7mixl03OiHzKhwV2nLgELRXEZwP8zG-PCimiz4-E3p4PlvlTt_SFiwWeS0t2Ua0gOBs7YHu-aqOg8sqeeM2_LI7JK58vA3uCzw/w640-h254/f.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa setelah saksi Drs. EDI SANTOSO melakukan pencairan dana BOS Reguler di Bank Jatim, selanjutnya saksi  Drs. EDI SANTOSO melaporkannya kepada terdakwa Drs. SARWO EDI, setelah itu saksi  Drs. EDI SANTOSO menyimpan dan mengelola dana BOS untuk pembayaran operasional sekolah, dimana sebelum melakukan pembayaran biaya operasional sekolah tersebut saksi  Drs. EDI SANTOSO meminta persetujuan terlebih dahulu kepada terdakwa  Drs. SARWO EDI selaku Kepala SMP Negeri 6 Bojonegoro, <br /><br />Selanjutnya setelah memperoleh persetujuan dari terdakwa  Drs. SARWO EDI selanjutnya saksi Drs. EDI SANTOSO baru mengeluarkan dana untuk pembayaran biaya operasional tersebut, disamping itu saksi Drs. EDI SANTOSO juga mencatat pengeluaran dana tersebut ke dalam buku catatan riil pengeluaran dana BOS, dimana dalam setiap akhir bulannya diperiksa dan ditanda tangani oleh terdakwa  Drs. SARWO EDI selaku Kepala SMP Negeri 6 Bojonegoro.<br /><br />Bahwa meskipun pada Tahun  Anggaran 2021 Tim BOS SMP Negeri 6 Bojonegoro telah menyusun RKAS Tahun  Anggaran 2021, namun pada kenyataannya sebagian dana BOS Reguler SMP Negeri 6 Bojonegoro Tahun  Anggaran 2021 digunakan tidak sesuai dengan RKAS TA. 2021.<br /><br />Adapun penggunaan dana BOS Reguler SMP Negeri 6 Bojonegoro Tahun  Anggaran 2021 yang tidak sesuai dengan RKAS Tahun  Anggaran 2020 diantaranya adalah sebagai berikut :<br />a. Pembayaran Honor/Insentif    Rp. 118.355.000,00<br /> Pengelola BOS<br /> Tim Magerial<br /> Wali Kelas<br /> PJ 11 Standar<br /> Operator Simasbro<br /><br />b. Diminta saksi Drs. SARWO EDI    Rp19.655.000,00<br />- Tgl. 27 Mei 2021     : Rp. 1.000.000.-<br />Biaya WORK Shop  di surabaya<br />- Tgl. 14 Juni 2021     : Rp. 1.450.000.-<br /><br />Untuk ongkos sopir, makan  dan beli tanah urug<br />- Tgl. 3 Juli 2021     : Rp. 1.000.000.-<br />Bayar Global News<br />- Tgl. 6 Juli 2021     : Rp. 1.000.000.-<br />Biaya bersih –bersih sekolah <br />- Tgl. 17 Juli 2021    : Rp. 1.000.000.-<br />Untuk kebutuhan sekolah <br />- Tgl. 26 Juli 2021     : Rp. 2.000.000.-<br />DP titik kumpul <br />- Tgl . 30 Juli 2021 : Rp. 1.500.000.-<br />Kebutuhan sekolah <br />- Tgl. 2 Agustus 2021 : Rp. 2.500.000.-<br /><br />Untuk kebutuhan sekolah <br />- Tgl. 10  Agustus 2021     : Rp. 700.000.-<br />- Tgl. 11 Agustus 2021      : Rp. 1.300.000.-<br />Untuk MKKS dan Wartawan <br />- Tgl. 11 Agustus 2021    : Rp. 800.000.-<br />Untuk MKKS bulan Agustus 2021 <br />- Tgl. 31 Agustus 2021     : Rp. 1.000.000.-  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgj5EgsFjbkExAiwMBmz9Nh5y5-xQcWGJNxrB0bqffhv62T_vdCJejlf7GTfp7jqExirSYWHMusEHchSPMLU-HAu3gSlf7_6xqDud35I8SDpslus4KRtjaOFn2eP1RD-7AT3iIXpaw5aC0ghbY_jEUKzHtEs1CoAXNSwfS8mwMPaiXxFR2pRc8DTAJY1Qo/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgj5EgsFjbkExAiwMBmz9Nh5y5-xQcWGJNxrB0bqffhv62T_vdCJejlf7GTfp7jqExirSYWHMusEHchSPMLU-HAu3gSlf7_6xqDud35I8SDpslus4KRtjaOFn2eP1RD-7AT3iIXpaw5aC0ghbY_jEUKzHtEs1CoAXNSwfS8mwMPaiXxFR2pRc8DTAJY1Qo/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>Untuk pengawas<br />- Tgl. 2 Oktober 2021     : Rp. 1.800.000.-<br />Untuk pengawas  dan kue<br />- Tgl. 15 Oktober 2021     : Rp. 1.000.000.-<br />Untuk MKKS<br />- Tgl. 19  Oktober 2021     : Rp.1.000.000.-<br />- Tgl. 26 Nopember 2021  : Rp. 1.500.000.-<br />Untuk  Monev <br />- Tgl. 6 Desember 2021     : Rp. 6.000.000.-<br /><br />Untuk MKKS<br />- Tgl. 6 Desember 2021     : Rp. 900.000.-<br />Untuk Pengawas .<br />- Tgl. 13 Desember 2021     : Rp. 2.000.000.-<br />Untuk ongkos tukang <br />- Tgl. 27  Desember 2021 : Rp. 800.000.-<br />Untuk MKKS                                <br />Jumlah Rp.   28.250.000,00<br /><br />c. Pembayaran kompensasi pembuatan SPJ CV. Sumber Ilmu Barokah    Rp.     7.000.000,00<br />d. Pembayaran kompensasi pembuatan SPJ Toko Analisa    Rp3.200.000,00<br />e. Pembayaran Running Teks CV. Yasiira Rp10.350.000,00<br />    Jumlah Rp. 186.810.000,00<br />Bahwa selanjutnya oleh karena saksi  Drs. EDI SANTOSO selaku Bendahara BOS SMP Negeri 6 Bojonegoro dan saksi  RENY AGUSTINA selaku Operator BOS SMP Negeri 6 Bojonegoro kesulitan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban, maka untuk menutupi adanya penggunaan dana BOS Reguler SMP Negeri 6 Bojonegoro TA. 2021 yang tidak sesuai dengan RKAS TA. 2021 tersebut <br /><br />Kemudian saksi Drs. EDI SANTOSO dan saksi  RENY AGUSTINA melaporkan hal tersebut kepada terdakwa  Drs. SARWO EDI selaku Kepala SMP N 6 Bojonegoro, selanjutnya terdakwa memerintahkan  saksi  Drs. EDI SANTOSO dan saksi RENY AGUSTINA <br /><br />Dalam menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler SMP Negeri 6 Bojonegoro Tahun  Anggaran 2021 dilakukan dengan cara yang sama sebagaimana penyusunan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS Reguler SMP Negeri 6 Bojonegoro Tahun Anggaran 2020 yaitu disesuaikan dengan RKAS yang dilakukan dengan cara membuat kwitansi dan mengumpulkan  kwitansi yang ada dan mencari kwitansi dari pihak ketiga / pihak lain  dengan cara memberi uang kompensasi,  <br /><br />Selain itu  menaikan harga  ( Mark-Up)  harga barang yang dibeli, sehingga dengan adanya laporan pertanggung jawaban tersebut seolah-olah penggunaan dana BOS Reguler SMP Negeri 6 Bojonegoro TA. 2021 telah dipergunakan sesuai dengan RKAS Tahun  Anggaran 2021.  <br /><br />Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Pengelolaan Dana Operasional Sekolah (BOS) Reguler SMP N 6 Bojonegoro Tahun 2020 dan 2021 dari Tim Pemeriksa pada Kantor Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Nomor : X.700/1614/412.100/2022 tanggal 25 Oktober 2022 Hal : Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun Anggaran 2020-2021 pada SMP Negeri 6 Bojonegoro, ditemukan adanya penggunaan penggunaan dana BOS Reguler SMP Negeri 6 Bojonegoro Tahun Anggaran 2021 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp353.466.250 (tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5k5Pr3VKsF65b5YB0mPeeL1ekjqCqNmB_-xN_zcgxJix_zCxsth7Q3kKDi71epIqQbRKYlPUeVkjyf22L0Jz2LM5MycOB0l1K6wY_t70hFqJKieTkLTQopOtZKwU9F68T29DetIJeaXOaMJzTX0LPsq0l_FgWEQ5ILYa2qIR8vN8q4YQRMaZ076TQbMo/s1600/7.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5k5Pr3VKsF65b5YB0mPeeL1ekjqCqNmB_-xN_zcgxJix_zCxsth7Q3kKDi71epIqQbRKYlPUeVkjyf22L0Jz2LM5MycOB0l1K6wY_t70hFqJKieTkLTQopOtZKwU9F68T29DetIJeaXOaMJzTX0LPsq0l_FgWEQ5ILYa2qIR8vN8q4YQRMaZ076TQbMo/w640-h288/7.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa perbuatan terdakwa Drs. EDI SANTOSO selaku Bendahara BOS SMP Negeri 6 Bojonegoro dan terdakwa RENY AGUSTINA selaku Operator BOS SMP Negeri 6 Bojonegoro sebagaimana tersebut diatas tidak sesuai dengan :<br /><br />1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler :<br />a. Pasal 12 ayat (1) : Sekolah menggunakan Dana BOS Reguler untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah meliputi komponen :<br />a.  penerimaan Peserta Didik baru; <br />b. pengembangan perpustakaan; <br />c. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler; <br />d. pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran; <br />e. pelaksnaaan administrasi kegiatan sekolah; <br />f. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan; <br />g. pembiayaan langganan daya dan jasa; <br />h. pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah; <br />i. penyediaan alat multi media pembelajaran; <br />j. penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian; <br />k.penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau<br />l. pembayaran honor.<br /><br />b.Pasal 13 ayat (1) : Pembayaran honor digunakan paling banyak 50% dari keseluruhan jumlah alokasi Dana BOS Reguler yang diterima oleh sekolah.<br />c. Pasal 13 ayat (2) : Pembayaran honor diberikan kepada guru dengan persyaratan :<br />a. berstatus bukan aparatur sipil negara;<br />b.tercatat pada Dapodik;<br /><br />c.memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan; dan<br />d.belum mendapatkan tunjangan profesi guru.<br />d.Pasal 20 :<br />(1) Dalam pengelolaan Dana BOS Reguler kepala sekolah membentuk tim BOS Sekolah.<br /><br />(2) Tim BOS sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:<br />a. kepala sekolah sebagai penanggung jawab;<br />b. bendahara sekolah; dan<br />c. anggota.<br />e.Pasal 21 ayat (1) huruf : <br /><br />Dalam pengelolaan Dana BOS Reguler, Tim BOS Sekolah dilarang :<br />f. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah;<br />g. membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran;<br />h.melakukan penyelewengan penggunaan Dana BOS Reguler untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.<br /><br />2. Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler :<br />a.Huruf A angka 9 huruf :<br />Tugas dan tanggung jawab Tim BOS Sekolah sebagai berikut :<br />e.memenuhi ketentuan efektifitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan Dana BOS Reguler;<br /><br />f. menyelenggarakan pengadministrasian pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS Reguler secera lengkap, serta menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS Reguler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br /><br />i. bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Dana BOS Reguler yang diterima.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEif4ZDSZTxLk7oqcgb6bTQCQVg8OyqCzmxlayGk2l9Kv_dj2mjgPojhv7RxAYaPyg876LLP8zGltiMf_wP8hr0ZcNson4JJSGdzroOFieHaOwfBqgIlEOBYtFRIKBibmLHY-jHGiHF0qFYkFkxxokNyL6eCFuLErhU8royRF_e1k9c_SF_ShjKpL3bM9LU/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEif4ZDSZTxLk7oqcgb6bTQCQVg8OyqCzmxlayGk2l9Kv_dj2mjgPojhv7RxAYaPyg876LLP8zGltiMf_wP8hr0ZcNson4JJSGdzroOFieHaOwfBqgIlEOBYtFRIKBibmLHY-jHGiHF0qFYkFkxxokNyL6eCFuLErhU8royRF_e1k9c_SF_ShjKpL3bM9LU/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa atas perbuatan terdakwa Drs. SARWO EDI selaku Kepala SMPN 6 Bojonegoro yang merupakan Penanggung Jawab terhadap Pengelolaan dana BOS Reguler SMP Negeri 6 Bojonegoro Tahun  Anggaran 2021  bersama – sama  dengan saksi Drs. EDI SANTOSO selaku Bendahara BOS SMP Negeri 6 Bojonegoro dan saksi  RENY AGUSTINA selaku Operator BOS SMP Negeri 6 Bojonegoro yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut memperkaya dan/atau menguntungkan terdakwa sendiri Drs. SARWO EDI selaku Kepala SMP Negeri 6 Bojonegoro sebesar Rp. 75.005.000,- (tujuh puluh lima juta lima ribu rupiah) <br /><br />Atau orang lain yaitu  saksi  Drs. EDI SANTOSO (pada tahun 2021) sebesar Rp. 10.690.000,00 dan saksi RENY AGUSTINA (pada tahun 2021) Rp. 8.625.000,00 serta  para Guru dan Tenaga Kependidikan pada SMP Negeri 6 Bojonegoro yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 353.466.250,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Pengelolaan Dana Operasional Sekolah (BOS) Reguler SMP N 6 Bojonegoro Tahun 2020 dan 2021 dari Tim Pemeriksa pada Kantor Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Nomor : X.700/1614/412.100/2022 tanggal 25 Oktober 2022 Hal : Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun Anggaran 2020-2021 pada SMP Negeri 6 Bojonegoro.<br /><br />Perbuatan terdakwa Drs. SARWO EDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Jnt) <br /></div></div>

News Tipikor Drs. Sarwo Edi selaku Kepala SMPN 6 Bojonegoro Dituntut 2.6 Tahun Penjara Karena Korupsi Dana BOS Rp353.466.250

# Da lam kasus ini, 2 Guru SMPN 6 Bojonegoro sudah berstatus Terpidana yaitu Drs. Edi Santoso selaku Bendahara dan Reny Agustina selaku Oper...

»