BERITAKORUPSI.CO: Hasil penelusuran untuk ' g '

Benarkah Ada “Rekayasa” Dalam Perkara Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya?

<div style="text-align: justify;">Termohon Pailit Santoso Setiono: "Saya diremot  Kurator agar sidang Perkara Palit segera di Putus"  </div><div style="text-align: justify;">Pakar hukum Administrasi Dr. Emanuel Sudjatmoko, S.H., M.S: "Cek Kosong itu kalau ada nilai nominal dan tandatangan serta nama pemberi kuasa dari siapa, kalau tidak ada itu adalah lembaran Cek dan tidak sah"</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Pakar Hukum Pidana, Filsafat Hukum dan Kriminologi Dr. M. Sholehuddin, SH, MH: "Siapapun boleh melaporkan adanya dugaan Tindak Pidana kalau ada bukti-bukti"    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgV_SKfKe7l89afDfA2Abay_fFVBVHtbZ0povf-0eP2THmRk4rNA8-B_wNUuHzyQw0eTO-TVAEEp0_JTucglNXd2X0yqSkI-xbv-6DkotgIIBSRmeBvjjP1N_rkrFnTc25GDoVBJ_McPvpQ5-nwHFvkfrAjg_838kODSQ8n9WdEqugAMcnqOBVttb8F=s638" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="358" data-original-width="638" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgV_SKfKe7l89afDfA2Abay_fFVBVHtbZ0povf-0eP2THmRk4rNA8-B_wNUuHzyQw0eTO-TVAEEp0_JTucglNXd2X0yqSkI-xbv-6DkotgIIBSRmeBvjjP1N_rkrFnTc25GDoVBJ_McPvpQ5-nwHFvkfrAjg_838kODSQ8n9WdEqugAMcnqOBVttb8F=w640-h360" width="640" /></a></div>BERITAKORUPSI.CO – Benarkah ada “rekayasa” dalam Perkara Pailit Santoso Setiono selaku Termohon dengan Eddy Prajitno selaku Pemohon di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Ngeri Surabaya pada Oktober 2021? Kalau benar, apakah pihak berwajib dapat mengusutnya untuk mengungkap kebenarannya? Menurut Ahli Hukum Pidana, Filsafat Hukum dan Kriminologi dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya Dr. M. Sholehuddin, SH, MH kepada beritakorupsi.co mengatakan, siapapun boleh melaporkan kepada pihak yang berwajib kalau ada dugaan Tindak Pidana dengan disertai bukti-bukti “Boleh, siapapun boleh melaaporkan kepada pihak yang berwajib kalau ada dugaan Tindak Pidana dengan disertai bukti-bukti,” kata Dr. M. Sholehuddin, SH, MH pada 17 Pebruari 2022 Sementara dalam perkara PKPU dan perkara Pailit Santoso Setiono selaku Termohon dengan Eddy Prajitno selaku Pemohon I, Rudy (Kok Djiang) beralamat di di Jln. Ploso Timur 2/18 Surabaya selaku Pemohon II, Rizal Kurniawan, Simpang Darmo Permai Surabaya selaku Pemohon III dan Karyawan CV. Harta Abadi milik Santoso Setiono selaku Pemohon ke IV</div><div style="text-align: justify;"> Termohon Santoso Setiono pemilik CV Artha Abadi memiliki hutang atau pinjaman ke Pemohon Eddy Prajitno yang totalnya sebesar 5,6 miliar (belum termasuk bunga) dengan rincian; pinjaman pertama pada tanggal 10 Mel 2012 Rp2.200.000.000 dengan buna 10 persen dan akan dibayar/dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 10 Mei 2013 sesuai dengan surat perjanjian dibuat dibawah tangan dan ditanda-tangani oleh kedua belah pihak (Pemohon I dan Termohon) pada tanggal 10 Mel 2012 dan kemudian dibukukan (gewaarmerkt) oleh Haryanto Tjang selaku Notaris di Surabaya pada tanggal 31 Juli 2018. Hal ini tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 506/Pdt.G/2019 PN.Sby, Rabu, tanggal 11 September 20219 </div><div style="text-align: justify;"> Pada September 2020, Santoso Setiono selaku pemilik CV Artha Abadi mengajukan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Perkara Nomor: 40/Pdt.Sus – PKPU/2020/PN.Niaga Sby tanggal 7 September 2020 Putusan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut mengabulkan permohonan PKPU Santoso Setiono dan menunjuk Masrul SH., MH Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim pengawas serta menunjuk dan mengangkat Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH Alferd Hutagaol) selaku Kurator yang pengurus dalam perkara PKPU Sebelumnya, pada tahun 2019, Eddy Prajitno menggugat Santoso Setiono ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Perkara: 506/Pdt.G/2019/PN.Sby, Rabu, tanggal 11 September 20219. Dalam putusan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut, mengabulkan gugat Penggugat (Eddy Prajitno) yang dalam putusannya menyatakan; berdasarkan hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji wan prestatie; Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok kepada Penggugat yang jumlah seluruhnya sebesar Rp5.600.000.000 (Lima Miiyar Enam Ratus Juta Rupiah) secara tunai dan seketika: Menghukum Tergugat untuk membayar bunga yang diperjanjikan kepada Penggugat, secara tunai dan seketika, yang jumlah seluruhnya sebesar Rp13.284.000.000 (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) Lalu pada Oktober 2021, Eddy Prajitno selaku Pemohon dan Santoso Setiono selaku Termohon  sama-sama mengajukan Permohonan Pailit ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Perkara: W14.U1/15775/HK.03/10/2020 tanggal 21 Oktober 2021 Dalam putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa Santoso Setiono beralamat di Jalan Kertajaya Indah III Nomor 26 Blok F Nomor 527 Kota Surabaya, pailit dengan segala akibat hukumnya; menunjuk Masrul SH., MH Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim pengawas serta mengangkat Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH selaku Kurator Dimana putuan tersbut diketuai Majelis Hakim Khusaini, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Dr. Sutarno, SH., MH dan I Ketut Tirta, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi Riyanto, SH., MH Nah, dugaan adanya “rekayasa” dalam perkara Pailit Santoso Setiono, warga Kertajaya Indah III Nomor 26 Blok F Nomor 527 Kota Surabaya selaku Termohoon dengan Eddy Prajitno, warga Lidah Kulon RT 003/RW 001 Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya selaku Pemohon terungkap setelah perkara tersebut di Putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Perkara: W14.U1/15775/HK.03/10/2020 tanggal 21 Oktober 2021 Hal ini disampaikan oleh salah satu Tim Kuasa Hukum Eddy Prajitno yakni Apriady Eliwitopo Sitinjak, SH kepada beritakorupsi.co beberapa waktu lalu saat ditemui di Pengadilan Negeri Surabaya, yang awalnya Apriady Eliwitopo Sitinjak, SH atau yang akrab disapa Apry ini enggan menjawab pertanyaan beritakorupsi.co namun kemudian bersedia menjelaskan Menurut Apri, bahwa perkara Pailit Santoso Setiono selaku Termohon, berawal dari Penasehat Hukum Eddy Prajitno, yaitu Erwin Sibarani, dari kantor “Sibarani, SH., MH dan Sitinjak, SH & Partners” yang beralamat di Perumahan Kutisari Indah Barat Gang V No. 28 Surabaya memberikan ke Kurator Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol) pada September - Oktober 2021 setelah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada PN Surabaya memutus perkara PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) Santoso Setiono dengan Nomor Perkara : 40/Pdt.Sus – PKPU/2020/PN.Niaga Sby tanggal 7 September 2020 Namun menurut Apri, setelah disampaikan ke Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol) selaku Kurator, Apriady tidak pernah lagi mengetahui kelanjutan proses PKPU hingga sidang perkara Pailit tersebut diatas diputus, karene Apriady tidak pernah dilibatkan oleh Erwin Sibarani, SH., MH “Ya, awalnya Erwin yang memberikan ke Alfred (Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH) tapi setelah itu saya tidak tau lagi. Bahkan sidangnyapun saya tidak pernah diikutkan. Pernah sekali sidang diajak Alfred waktu itu Erwin tidak hadir. Tapi karena saya tidak tau dan tidak bawa berkas, saya bilang ke Alfred “saya tidak bawa berkas” tapi Alfred bilang “nggak apa-apa”. Saya masuk (ikut sidang), tapi karena saya tidak bawa berkasnya, saya sampaikan kepada Majelis Hakim “saya tidak membawa berkas dan mohon agar sidang ditunda” dan sidangpun ditunda saat itu,” kata Apri kepada beritakorupsi.co Terkait adanya dugaan “rekayasa, Apry menjelaskan kepada beritakorupsi.co bahwa hal itu didengarnya langsung dari Erwin Sibarani, SH., MH saat bertiga (Apri, Erwin dan Santoso Setiono) sedang makan disalah satu rumah makan di Jalan Anjasmoro Surabaya “Kalau itu Erwin yang bilang langsung ke saya setelah putusan perkara Pailit dan ada Pak Santoso yang mendengar saat itu. Waktu itu saya merasa kaget saat Erwin ngomong “ada yang nggak benar terhadap perkara tersebut”. Saya tanya “nggak benar gimana?” terus Erwin bilang “sepertinya ada rekayasa”. Erwin ngomong gitu saat kami bertiga (Apry, Erwin dan Santoso Setiono) sedang makan siang di rumah makan di Jalan Anjasmoro. Saya pun tanya ke Pak Santoso “loh ya ta Pak?” dan dijawab Santoso Setiono “ya seperti itulah,”  kata Apri. Hal itupun tidak dibantah oleh Santoso Setiono Bahkan Santoso Setiono kepada beritakorupsi.co mengakui, bahwa dirinya (Sanstoso Setiono) “diremot” oleh Kurator Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH. Arti di “remot” menurut Sanstoso Setiono adalah disuruh atau diperintah “Maksudnya diremot itu artinya disuruh, artinya disuruh datang kalau ini nggak usah datang, ini silahkan datang nanti kalu ditanya biar segera diputus bilang aja Pak Santoso tidak mampu,” kata Santoso melalui sambungan telepon WhastApp, pada Rabu, 9 Pebruari 2020 Apakah anda diarahkan oleh Kurator? Tanya beritakorupsi.co lebih lanjut, yang dijawab oleh Santoso Setiono “Ya kurang lebih seperti itulah”. Dan Santoso Setiono juga mengakui kalau setiap sidang perkara pailit, Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH selalu hadir Saat beritakorupsi.co menanyakan lebih lanjut terkait beberapa bukti dalam perkara PKPU seperti Kwitansi dan ‘lembaran Cek’, Apry tak bersedia mengomentari. Apry menyarankan beritakorupsi.co untuk menanyakannya langsung kepada Erwin Sibarani, SH., MH maupun kepada Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH “Maaf, kalau itu lebih baik tanyakan langsung ke Erwin atau Alfred,” kata Apry Sementara menurut Ahli Hukum Administrasi, Hukum  Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Pemerintahan Daerah, Pengantar Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, dan Pancasila dari Fakultas Hukum (FH) Universitas Airlangga (Unair) Subaya Dr. Emanuel Sudjatmoko, S.H., M.S mengatakan kepada beritakorupsi.co, bahwa Cek tanpa nilai nominal dan nama si pemberi kuasa atau pemberi Cek, itu adalah lembaran Cek dan tidak sah “Cek Kosong itu kalau ada nilai nominal dan nama pemberi kuasa dari siapa Cek itu tetapi tidak dapat dicairkan. Tetapi kalau itu tidak ada itu namanya lembaran Cek dan tidak sah,” kata Dr. Emanuel Sudjatmoko, S.H., M.S, pada 17 Pebruari 2022 Terkait adanya dugaan “rekayasa”, beritakorupsi.co pun menghubungi Erwin Sibarani, SH., MH dengan mengirimkan pesan ke Nomor WhastApp Erwin Sibarani, SH., MH (08133156xxxx) pada Minggu, 20 Februari 2022 sekitar pukul 16.38 WIB, namun hingga berita ini ditanyangkan tak ada tanggapan walau Erwin Sibarani terlihat sedang Online sekitar pukul 20.17 WIB Selain mengirimkan pesan WhastApp ke Erwin Sibarani, SH., MH, beritakorupsi.co juga mengirimkan pesan yang sama ke  Kurator Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH. Bahkan beritakorupsi.co mengirimkan pesan dari nomor lain milik beritakorupsi.co karena nomor sebelumnya telah diblokir oleh Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH Selain pesan WhastApp, beritakorupsi.co mencoba menghubungi Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH melalui telepon seluler (HP) namun Korator Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH tak bersedia menanggapi hingga berita ini ditanyangkan di laman beritakorupsi.co Dugaan adanya ‘rekayasa’ dalam perkara PKPU dan perkara Pailit Santoso Setiono seperti apa  yang dijelaskan Apry maupun Santoso Setiono kepada beritakorupsi.co, membuat kecuarigaan yang semakin kuat bila dikaitkan dengan beberapa data yang dimiliki beritakorupsi.co diantaranya berupa Kwitansi yang tidak tercantum hari, tanggal, bulan maupun tahun kecuali jumlah nominal pinjaman atau hutang Santoso Setiono kepada Rudy (Kok Djiang) sebesar 1 miliar rupiah Anehnya, dalam surat penyataan hutang Santoso Setiono kepada Rudy (Kok Djiang) sebesar 1 miliar rupiah yang dibuat oleh Santoso Setiono pada tanggal 10 Desember 2018, dengan sangat jelas menguraikan tanggal, bulan dan tahun serta jumlah hutang temasuk bunganya. Selain Kwitansi, ada juga berupa ‘lembaran Cek’ bertuliskan Bank Jatim dengan stempel Capem Pogot. Namun dalam ‘lembaran Cek’ tersebut tidak tertera nilai nominal dan nama si pemberi ‘lembaran Cek’ termasuk tanggal, bulan maupun tahun kecuali hanya terdapat tandatangan Anehnya lagi adalah, kedua Invoice atau bukti tagihan hutang antara Santoso Setiono kepada Rudy (Kok Djiang) maupun Rizal Kurniawan ‘tidak terdapat’ perjanjian hutang. Dalam surat penyataan hutang sebesar 1 miliar rupiah yang dibuat oleh Santoso Setiono kepada Rudy (Kok Djiang) pada tanggal 10 Desember 2018, dengan sangat jelas menguraikan tanggal, bulan dan tahun serta jumlah hutang temasuk bunganya. Lalu mengapa dalam Kwitansi tidak mencantumkan tanggal, bulan dan tahun sebagaimana yang diuraikan Santoso Setiono dalam surat pernyataan hutang? Apakah Kwitansi tanpa menyebutkan hari, tanggal, bulan maupun tahun terkait hutang Santoso Setiono kepada Rudy (Kok Djiang) sebesar 1 miliar rupiah menjadi sah dalam sidang perkara PKPU dan perkara Pailit Santoso Setiono? Selain itu, ada juga berupa Cek Kosong bertuliskan “Baank Jatim Capem Pogot” Bilyet Giro AB 141727 dengan dibubuhi tanda tangan tanpa nama yang dijadikan sebagai bukti dalam perkara pailit. Sahkah menurut hukum Cek Kosong tersebut sebagai bukti dalam persidangan? Begitu juga tentang Pemohon IV yaitu Karyawan CV Harta Abadi milik Santoso Setiono yang menurut informasi sudah tidak bekerja lagi sejak 5 tahun lalu, diantaranya adalah Agung Siswanto selaku Koordinator Teknisi Anehnya lagi dalam perkara PKPU dan perkara Pailit Santoso Setiono adalah, surat pernyataan yang dibuat oleh Santoso Setiono terkait kekurangan pembayaran-pembayaran terhadap beberapa mantan karyawan CV. Harta Abadi milik Santoso Setiono, juga tidak mencantumkan tanggal, bulan dan tahun berapa surat pernyataan tersebut dibuat. Yang lebih anehnya lagi adalah, surat keterangan penghasilan yang dibuat oleh beberapa mantan karyawan CV. Harta Abadi milik Santoso Setiono yang menandatangani adalah Santoso Setiono dengan tanggal, bulan dan tahun yang sama. Namun ada yang menjadi pertanyaan terkait alamat beberapa mantan karyawan  CV. Harta Abadi milik Santoso Setiono yang sama persis yaitu Abdul Manaf bagian Teknisi Umum alamat Manukan Ranu V Blok 20-G Nomor 19 Surabaya,  pegawai tetap masuk kerja Agustus 2013 penghasilan per bulan sebesar Rp3.200.000 dengan Suntoyo bagian teknisi umum alamat Manukan Ranu V Blok 20-G Nomor 20 Surabaya,  pegawai tetap masuk kerja Agustus 2013 penghasilan per bulan sebesar Rp3.200.000. Benarkah alamat kedua mantan karyawan CV. Harta Abadi tinggal serumah? Informasi dari sumber beritakorupsi.co menyebutkan bahwa aset milik Santoso Setiono yang terletak di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya yang masuk dalam perkara pailit telah laku terjual kepada Leoni Natalia Kusumadjaya senilai Rp1.3 miliar termasuk aset Santoso Setiono di Jalan Kertajaya Indah III Nomor 26 Blok F Nomor 527 Kota Surabaya Dari hasil penjualan aset Santoso Setiono yang terletak di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya, Eddy Prajitno tidak menerima sepeserpun. Dari data berupa pembagian yang dibuat oleh Kurator Santoso Setiono (dalam pailit) tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangai oleh Hakim Pengawas Imam Supriyadi, SH., MH, Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi Riyanto, SH., MH dan Kurator Santoso Setino, Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH menyebutkan, bahwa yang mendapat bagian dari hasil penjualan tersebut adalah Bank BNI sebesar Rp600 juta dari total 28.127.842.510, karyawan sebesar Rp277 juta ari total Rp498.600.000, biaya PKPU Rp20 juta dari total Rp20 juta, imbalan jasa pengurus Santoso Setiono pada saat penundaan kewajiban PKPU sebesar Rp300 juta dari total Rp1.059.000.000, imbalan jasa Kurator Rp99.750.000 dan biaya lain-lain (PPH) Rp33.250.000 Hal ini diakui oleh Santoso Setiono kepada beritakorupsi.co. Menurut Santoso Setiono, bahwa  Eddy Prajitno tidak mendapat bagian dari hasil penjualan asetnya yang terletak di di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya “Ya Dia tidak dapat. Yang di Kertajaya pun sudah dijual, yang jual Kurator. Eddy Prajitno mendapat 89 juta dari 18 M. BNI Pangeran, berapa gitu loh dari 20 M, saya lupa. Saya juga bingung kog hutang saya di BNI dari 12 M atau 14 M jadi 28 M. Kalau ke Pak Eddy (Eddy Prajitno) kan dari 5,6 M menjadi 18 M termasuk bunga,” kata Santoso Setiono. (Jnt/Tim) </div>

News Perdata Pidana Tipikor Benarkah Ada “Rekayasa” Dalam Perkara Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya?

Termohon Pailit Santoso Setiono: "Saya diremot Kurator agar sidang Perkara Palit segera di Putus" Pakar hukum Administrasi Dr....

Ada Apa Dalam Kasus Perkara Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya?

21.30 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;">#Termohon Pailit Santoso Setiono mengaku “diremot”  oleh Kurator agar sidang Perkara Palit segera di Putus Pailit# <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiv0cIrm7q_YHL7efS2bYcb7fmtr4adEG_IM6_pAOibXgBGkO4m5U6vCSTKRNNspRh0sYb8Oj6sE0OonAjGnCOfKjweZMvq3_oRSGEez1H3GLLXYJ6P1_me8VOJNIbEN2SeO4lPmJSkG9tHOY9Cr33wo0PLiU_Vj9MxlzQPsBGm5Qlj2En0keyKHIZm=s979" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="549" data-original-width="979" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiv0cIrm7q_YHL7efS2bYcb7fmtr4adEG_IM6_pAOibXgBGkO4m5U6vCSTKRNNspRh0sYb8Oj6sE0OonAjGnCOfKjweZMvq3_oRSGEez1H3GLLXYJ6P1_me8VOJNIbEN2SeO4lPmJSkG9tHOY9Cr33wo0PLiU_Vj9MxlzQPsBGm5Qlj2En0keyKHIZm=w640-h358" width="640" /></a></div>BERITAKORUPSI.CO – Ada apa dibalik sidang perkara Pailit Santoso Setiono, warga Kertajaya Indah Surabaya dengan Eddy Prajitno, warga Lidah Kulon RT.00 RW.001 Desa/Kel. Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya selaku Pemohon yang sudah di Putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Ngeri Surabaya pada Rabu, tanggal 21 Oktober 2021 lalu? Perkara Pailit Santoso Setiono selaku Termohon dengan Eddy Prajitno selaku Pemohon, Rudy (Kok Djiang) beralamat di di Jln. Ploso Timur 2/18 Surabaya selaku Pemohon II, Rizal Kurniawan Simpang Darmo permai Surabaya selaku Pemohon III dan Karyawan CV. Harta Abadi milik Santoso Setiono kurang lebih sebanyak 10 orang selaku Pemohon ke IV Termohon yaitu Santoso Setiono pemilik CV Artha Abadi memiliki hutang atau pinjaman ke Pemohon Eddy Prajitno yang totalnya sebesar 5,6 miliar (belum termasuk bunga) dengan rincian; pinjaman pertama pada tanggal 10 Mel 2012 Rp2.200.000.000 dengan buna 10 persen dan akan dibayar/dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 10 Mei 2013 sesuai dengan surat perjanjian dibuat dibawah tangan dan ditanda-tangani oleh kedua belah pihak (Pemohon I dan Termohon) pada tanggal 10 Mel 2012 dan kemudian dibukukan (gewaarmerkt) oleh Haryanto Tjang selaku Notaris di Surabaya pada tanggal 31 Juli 2018. Hal ini tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 506/Pdt.G/2019 PN.Sby, Rabu, tanggal 11 September 20219 Kemudian pada tahun 2020, Santoso Setiono selaku pemilik CV Artha Abadi mengajukan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Perkara Nomor: 40/Pdt.Sus – PKPU/2020/PN.Niaga Sby tanggal 7 September 2020 Putusan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut mengabulkan permohonan PKPU Santoso Setiono dan menunjuk Masrul SH., MH Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim pengawas serta menunjuk dan mengangkat Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH Alferd Hutagaol) selaku Kurator yang pengurus dalam perkara PKPU Sebelumnya, pada tahun 2019, Eddy Prajitno menggugat Santoso Setiono ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Perkara: 506/Pdt.G/2019/PN.Sby, Rabu, tanggal 11 September 20219. Dalam putusan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut, mengabulkan gugat Penggugat (Eddy Prajitno) yang dalam putusannya menyatakan; berdasarkan hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji wan prestatie; Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok kepada Penggugat yang jumlah seluruhnya sebesar Rp5.600.000.000 (Lima Miiyar Enam Ratus Juta Rupiah) secara tunai dan seketika: Menghukum Tergugat untuk membayar bunga yang diperjanjikan kepada Penggugat, secara tunai dan seketika, yang jumlah seluruhnya sebesar Rp13.284.000.000 (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) Mungkin merasa tidak puas atas putusan perkara PKPU, atau karena sesuatu hal, Eddy Prajitno kemudian mengajukan Permohonan Pailit Santoso Setiono ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Perkara: W14.U1/15775/HK.03/10/2020 tanggal 21 Oktober 2021 Dalam putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa Santoso Setiono beralamat di Jalan Kertajaya Indah III Nomor 26 Blok F Nomor 527 Kota Surabaya, pailit dengan segala akibat hukumnya; menunjuk Masrul SH., MH Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim pengawas serta mengangkat Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH selaku Kurator Dimana putuan tersbut diketuai Majelis Hakim Khusaini, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Dr. Sutarno, SH., MH dan I Ketut Tirta, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi Riyanto, SH., MH Perkara Pailit Santoso Setiono selaku Termohon yang diajukan oleh Eddy Prajitno selaku Pemohon berawal dari Penasehat Hukum Eddy Prajitno, yiatu Erwin Sibarani, SH., MH dan Apriady Eliwitopo Sitinjak, SH memberikan ke Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol) selaku Kurator. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Apri panggilan Apriady Eliwitopo Sitinjak, SH kepada beritakorupsi.co beberapa waktu lalu. Namun menurut Apri, setelah disampaikan ke Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol) selaku Kurator, Apriady tidak pernah mengetahui kelanjutan bahkan selama proses mediasi an atau sidang perkara Pailit tersebut diatas, Apriady tidak pernah dilibatkan “Ya, tapi setelah itu saya tidak tau. Bahkan sidangnyapun saya tidak pernah ikut. Pernah sekali Kuratornya mengajak saya sidang karena Erwin tidak hadir. Saya bilan “saya tidak bawa berkas” tapi Alfred bilang “nggak apa-apa”. Saya masuk, tapi karena saya tidak bawa berkasa, sampaikan kepada Majelis Hakim “saya tidak membawa berkas dan mohon agar sidang ditunda”, dan sidangpun ditunda,” kata Apri kepada beritakorupsi.co Berdasar informasi yang didapat Tim beritakorupsi.co, bahwa Pemohon II  Rudy (Kok Djiang) dan III Rizal Kurniawan diduga tidak ada. Sementara Pemohon IV yaitu Karyawan CV. Harta Abadi milik Santoso Setiono, bukan lagi karyawan CV. Harta Abadi sejak tahun 2016 Namun belakangan ini (20022), perkara pailit yang diajukan Pemohon Eddy Prajitno menjadi polemik baru sehingga menjadi pertanyaan terkait nama-nama Pemohon II Rudy (Kok Djiang) beralamat di di Jln. Ploso Timur 2/18 Surabaya dan Pemohon III Rizal Kurniawan Simpang Darmo permai Surabaya, yang diduga tidak ada. Berdasarkan infomarmasi maupun data yang ada, bahwa kuasa hukum Rudy (Kok Djiang) yaitu Yakub Miradi, SH., MH yang berkantor di kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dr. Hadi Pranoto, SH., MH & Rekan beralamat di Jalan Karang Menjangan 3/23-C Surabaya membuat serta  mengirimkan surat somasi/teguran petama tanggal 1 Juli 2020 dan somasi ke dua pada tanggal 9 Juli 2020 kepada Santoso Setino namun dalam surat somasi berkop surat “HADI PRANOTO, SH., MH” tersebut hanya ditanda tangani oleh Yakub Miradi, SH., MH tanpa ada stempel sesuai logo Kop Surat Pertanyaannya adalah, megapa Surat Somasi/Tegutan yang dibuat oleh Kuasa Hukum Santoso Setiono, Yakub Miradi, SH., MH kepada Rudy (Kok Djiang) tidak membubuhkan Stempel? Sahkah menurt hukum Surat Somasi dari Kantor Anvokat kepada seseoarang yang menggunakan logo Kop Surat tanpa Stempel? Pertanyaan selanjutnya, Benarkah Santoso Setiono mempunyai hutang sebesar 1 miliar rupiah kepada Rudy (Kok Djiang)? Kalau benar, mengapa dalam Kwitansi tidak mencantukan hari apa, tanggal berapa, bulan berapa dan tahun berapa?. Lalu sipa yang menandatangani Kwitansi terseut? Sebab dalam Kwitansi yang dijadikan sebagai bukti dalam persidangan perkara Pailit hanya bertuliskan “telah terima dari Bpk. Rudy (Kok Djiang) uang sejumlah Satu Milyar rupiah Pinjaman/Hutang” dengan membubuhkan tandatangan tanpa nama. Anehnya, dalam surat penyataan hutang sebesar 1 miliar rupiah kepada Rudy (Kok Djiang) yang dibuat oleh Santoso Setiono pada tanggal 10 Desember 2018, dengan sangat jelas menguraikan tanggal, bulan dan tahun serta jumlah hutang temasuk bunganya. Lalu mengapa dalam Kwitansi tidak mencaumtumkan sebagaimana yang diuraikan Santoso Setiono dalam surat pernyataan hutang? Sahkah bukti itu sebagai bukti dalam persidangan perkara Pailit? Selain itu, ada juga berupa Cek Kosong bertuliskan “Baank Jatim Capem Pogot” Bilyet Giro AB 141727 dengan dibubuhi tanda tangan tanpa nama yang dijadikan sebagai bukti dalam perkara pailit. Sahkah menurut hukum Cek Kosong tersebut sebagai bukti dalam persidangan? Begitu juga tentang Pemohon IV yaitu Karyawan CV Harta Abadi milik Santoso Setiono yang menurut informasi sudah tidak bekerja lagi sejak 5 tahun lalu, diantaranya adalah Agung Siswanto selaku Koordinator Teknisi tanpa menjelaskan Koordinator Teknis dimana. Dalam surat keterangan penghasilan yang dibuat oleh Agung Siswanto pada tanggal 23 Oktober 2020 setelah beberapa hari Sidang Perkara Pailit di Putus oleh Majelis Hakim pada tanggal 21 Oktober 2021, menjelaskan bahwa Santoso Setino belum membayar gajinya selama 3 bulan sejak Juni – Agustus 2016  sebesar Rp30 juta atau per bulan sebesar Rp10 juta, THR bulan Juli 2016 sebesar Rp10 juta dan pesangon sejumlah Rp80 juta  atau 8 x Rp10 juta Surat keterangan penghasilan dengan tanggal yang sama juga dibuat oleh karyawan lainnya termasuk Siswanto, alamat Manukan Tirto 21 –G /2 Surabaya. Sementara surat pernyataan yang dibuat oleh Santoso Setiono terkait belum belum dibayarnya gaji karyawan tidak mencantumkan hari, tanggal, bulan dan taahun Pertanyaannya adalah, benarkan pemohn IV masih berstatus karyawan CV Harta Abadi milik Santoso Setiono dan belum dibayar gaji, THR dan pesangon?. Kalau memang benar bahwa santoso belum membayar gaji, THR dan pesangon, mengapa sejak 2016 hingga akhir 2021 tidak diseslesaikan di PHI (Pengadilan Hubungan Insdustrial)?. Kalau memang ada putusan PHI, apakah dijadikan sebagai bukti dalam perkara pailit? Informasi lain yang didapat beritakorupsi.co adalah terkait aset milik Santoso Setiono yang terletak di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya yang masuk dalam perkara pailit telah laku terjual kepada Leoni Natalia Kusumadjaya senilai Rp1.3 miliar termasuk aset Santoso Setiono di Jalan Kertajaya Indah III Nomor 26 Blok F Nomor 527 Kota Surabaya Dari hasil penjualan aset Santoso Setiono yang terletak di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya, Eddy Prajitno tidak menerima sepeserpun. Dari data berupa pembagian yang dibuat oleh Kurator Santoso Setiono (dalam pailit) tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangai oleh Hakim Pengawas Imam Supriyadi, SH., MH, Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi Riyanto, SH., MH dan Kurator Santoso Setino, Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH menyebutkan, bahwa yang mendapat bagian dari hasil penjualan tersebut adalah Bank BNI sebesar Rp600 juta dari total 28.127.842.510, karyawan sebesar Rp277 juta ari total Rp498.600.000, biaya PKPU Rp20 juta dari total Rp20 juta, imbalan jasa pengurus Santoso Setiono pada saat penundaan kewajiban PKPU sebesar Rp300 juta dari total Rp1.059.000.000, imbalan jasa Kurator Rp99.750.000 dan biaya lain-lain (PPH) Rp33.250.000 Hal ini diakui oleh Santoso Setiono kepada beritakorupsi.co. Menurut Santoso Setiono, bahwa  Eddy Prajitno tidak mendapat bagian dari hasil penjualan asetnya yang terletak di di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya “Ya Dia tidak dapat. Yang di Kertajaya pun sudah dijual, yang jual Kurator. Eddy Prajitno mendapat 80 juta dari 80 M. BNI Pangeran, berapa gitu loh ari 20 M, lupa. Saya juga bingung kog hutang saya di BNI dari 12 M atau 14 M jadi 28 M. Kalau ke Pak Eddy (Eddy Prajitno) kan dari 5,6 M menjadi 18 M termasuk bunga,” kata Santoso Setiono Saat ditnya sejak kapan panjaman itu di Bank BNI dan berapa totalnya. Santoso Setiono mejelaskan, kurang lebih sekitar 8 tahun dengan cara bertahap. Namun Santoso Setiono tetap merasa bingung dengan jumlah hutang di Bank. Namun sanstoso Setiono mengatakan kepada beritakorupsi.co bahwa dirinya “diremot” oleh Kurator yaitu Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH. “Maksudnya diremot itu artinya disuruh, artinya disuruh datang kalau ini nggak usah datang, ini silahkan datang nanti kalu ditanya biar segera diputus bilang aja Pak Santoso tidak mampu,” kata Santoso melalui sambungan telepon WhastApp, pada Rabu, 9 Pebruari 2020 Apakah anda diarahkan oleh Kurator? Tanya beritakorupsi.co lebih lanjut, yang dijawab oleh Santoso Setiono “Ya kurang lebih seperti itulah”. Dan Santoso Setiono juga mengakui kalau setiap sidang perkara pailit, Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH selalu hadir Anehnya, saat beritakorupsi.co menghubungi Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH melalui telepon WhastApp pada tanggal 2 Pebruari 2022, mengatakan tidak selalu hadir dalam sidang perkara pailit.  Bahkan terkait bukti-bukti dalam perkara pailit, Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH tidak tahu. “Saya tidak tau. Yang jelasnya ada di Hakim. Saya tidak selalu hadir dalam sidang,” kata Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH Terkait hasil penjualan aset Santoso Setiono yang terletak di di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya, Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH menjelaskan, masih ada aset lain “Masih ada aset lain. Yang kecil dulu,” ujarnya. Ketidak tahuan Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH terkait bukti-bukti berupa kwitansi, Cek Kosong dan surat keterangan penghasilan dalam perkara pailit, juga disampaikan oleh Erwin Sibarani, SH., MH Sementara menurut Hakim Khusaini, SH., MH selaku Humas Pengadilan Niaga pada PN Surabaya yang juga salah satu hakim anggota dalam perkara pailit Santoso Setiono terkait bukti-bukti terbut mengatakan, sudah diklarifikasi pada saat sidang/rapat mediasi. Hal itu dijelaskan Hakim Khusaini, SH., MH bersama Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi Riyanto, SH., MH saat ditemui beritakorupsi.co di PN Surabaya, Rabu, 2 Pebruai 2022 Perkara Pailit Santoso Setiono selaku Termohon yang diajukan oleh Eddy Prajitno selaku Pemohon “berbuntut panjang”, karena saat ini Eddy Prajitno kembali menggugat Santoso Setino ke Pangadilan Negeri Surabaya dalam perkara baru. Hal itu diakui oleh Edi Stven selaku Kuasa Hukum Eddy Prajitno saat dihubungi beritakorupsi.co “Ada gugatan baru, karena aset yang di Sutubondo adalah aset bersama. Sudah muli sidang,” kata Stven Saat ditanya terkait hasil penjualan aset Santoso Setiono yang terletak di di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya dimana Eddy Prajitno tidak mendapatkan bagian, Edi Stven mengatakan kecewa “Kecewa. Saya Kuasa Hukum yang baru. Kalau perkara pailit bukan saya Kuasa Hukum-nya,” kata Stven. (Jnt) </div>

News Perdata Pidana Regional Tipikor Ada Apa Dalam Kasus Perkara Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya?

#Termohon Pailit Santoso Setiono mengaku “diremot” oleh Kurator agar sidang Perkara Palit segera di Putus Pailit# BERITA KORUPSI .CO – Ada ...

Drs. Sarwo Edi selaku Kepala SMPN 6 Bojonegoro Dituntut 2.6 Tahun Penjara Karena Korupsi Dana BOS Rp353.466.250

17.50 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVe8AY-Ftu6d9D9bMoX_t_clzBD351YGB922Nh8vmnCSo7FSL9aeT49pEcTZHEG4VrheXZfvgkkDgS_wHqyCvBZ99eBAR_tYpOv_60FVaeg-NdOFJTOZr6SjLEPfG6c7IfVOztEH-As-MjvH6brIKTERYLHgxwOBNjAbVGYK2w6O8k3NCP98uO02cC9Dg/s1600/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVe8AY-Ftu6d9D9bMoX_t_clzBD351YGB922Nh8vmnCSo7FSL9aeT49pEcTZHEG4VrheXZfvgkkDgS_wHqyCvBZ99eBAR_tYpOv_60FVaeg-NdOFJTOZr6SjLEPfG6c7IfVOztEH-As-MjvH6brIKTERYLHgxwOBNjAbVGYK2w6O8k3NCP98uO02cC9Dg/w640-h288/6.jpg" width="640" /></a></div><h3>#Dalam kasus ini, 2 Guru SMPN 6 Bojonegoro sudah berstatus Terpidana yaitu Drs. Edi Santoso selaku Bendahara dan Reny Agustina selaku Operator Dana BOS#</h3>BERITAKORUPSI.co - Terdakwa Drs. Sarwo Edi selaku Kepala SMPN 6 Bojonegoro dituntut oleh JPU Kejari Bojonegoro dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama 6 (nam) bulan karena dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) reguler tahun 2020 - 2021 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp353.466.250 sesuai hasil penghitungan Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Nomor : X.700/1614/412.100/2022 tanggal 25 Oktober 2022 Terdakwa Drs. Sarwo Edi dianggap melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP karena tidak dapat mempertanggungjawabkan dana BOS Reguler SMPN 6 Bojonegoro tahun 2020 - 2021 sebesar Rp353.466.250 Sebelumnya, 2 guru SMPN 6 Bojonegoro sudah diadili terlebih dahulu dan saat ini berstatus Terpidana, yaitu Drs. Edi Santoso selaku Bendahara dan Reny Agustina selaku Operator Dana BOS Selain itu, dana BOS reguler SMPN 6 Bojonegoro tahun 2020 - 2021 sebesar Rp353.466.250 yaang di Korupsi para Terdakwa inipun sudah dikembalikan oleh  ke- 3 Terdakwa pada saat para Terdakwa diadili  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjV5oCQVCUW69UxfhOOWbDWtqXNjU1zoeiLGu1uOR9FUDeFbI4_XD7q7sid2RVhBbDfAyMBR_e02-CMC-MEMlQ5cUzMUmColLL54L1MhlQ3CUmFeKzybDOQLVI9CoD76lU-_5YRJ5PwDtpPVr7huyBPr-WkwaYHmT_bGtP9lEb-RDxgsvi9hVD1X2oksCs/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjV5oCQVCUW69UxfhOOWbDWtqXNjU1zoeiLGu1uOR9FUDeFbI4_XD7q7sid2RVhBbDfAyMBR_e02-CMC-MEMlQ5cUzMUmColLL54L1MhlQ3CUmFeKzybDOQLVI9CoD76lU-_5YRJ5PwDtpPVr7huyBPr-WkwaYHmT_bGtP9lEb-RDxgsvi9hVD1X2oksCs/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Tuntutan pidana penjara terhadap Terdakwa Drs. Sarwo Edi dibacakan oleh JPU Aditya Sulaeman, SH, Tarjo, SH, Nuraini Prihatin, SH., M.Hum, Dekry Wahyudi, SH, Marindra Prahadi F, SH., MH dan Agung Sih Warastini, SH dari Kajari Bojonegoro dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Candra  gedung Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raaya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Senin, 18 Maret 2024) dengan agenda tuntutan dihadapan Majelis Hakim yang diketui Hakim Hj. Halimah Umaternate, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota masing-masing sebagai Hakim Ad Hoc dan Panitra Pengganti (PP) Hj. Erna Puji Lestari, SH., MH yang dihadiri Terdakwa dengan didampingi Tim Penasehat Hukum-nya Dalam tuntutannya JPU mengatakan, bahwa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler SMP Negeri 6 Bojonegoro Tahun Anggaran 2021 dilakukan dengan cara yang sama sebagaimana penyusunan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS Reguler SMP Negeri 6 Bojonegoro Tahun Anggaran 2020 yaitu disesuaikan dengan RKAS yang dilakukan dengan cara membuat kwitansi dan mengumpulkan  kwitansi yang ada dan mencari kwitansi dari pihak ketiga / pihak lain  dengan cara memberi uang kompensasi,   Selain itu,  menaikan harga  (Mark-Up)  harga barang yang dibeli, sehingga dengan adanya laporan pertanggung jawaban tersebut seolah-olah penggunaan dana BOS Reguler SMP Negeri 6 Bojonegoro TA. 2021 telah dipergunakan sesuai dengan RKAS Tahun  Anggaran 2021.   Lebih lanjut dalam surat dakwaan maupun tuntutannya JPU menjelaskan, bahwa terdakwa Drs. SARWO EDI selaku Kepala Sekolah SMPN 6 Bojonegoro Tahun 2021  yang diangkat  berdasarkan  Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 821 / 49 / 412.301 / 2021 tanggal 09 April 2021 tentang Pengangkatan Dalam jabatan Kepala Sekolah yang merupakan Penanggung Jawab terhadap Pengelolaan dana BOS Reguler SMP Negeri 6 Bojonegoro Tahun Anggaran 2021   Bersama – sama  dengan saksi  Drs. EDI SANTOSO selaku Bendahara Tim Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Sekolah SMP Negeri 6 Bojonegoro tahun 2020  yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Bojonegoro Nomor  : 900/005/412.201.3.006/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Tim Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Sekolah di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtNtNYMJ1qN-Bj5eol_UyA2DMc5aAa_sHdzMKuhFUuukBiOvzg9Z2H9Nei7ojXBSbDOzaF8CMjGq8e6h-rhMYssyZq9KTdv4_pzKhd20GJUX1HBP4bnAyUv6nAA4JI_GVWshc1sUUNmwKOtrpJorVu7kI7tBhasCh8Lw5n-Rmt7UskbvTzoVBOW8HqK54/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtNtNYMJ1qN-Bj5eol_UyA2DMc5aAa_sHdzMKuhFUuukBiOvzg9Z2H9Nei7ojXBSbDOzaF8CMjGq8e6h-rhMYssyZq9KTdv4_pzKhd20GJUX1HBP4bnAyUv6nAA4JI_GVWshc1sUUNmwKOtrpJorVu7kI7tBhasCh8Lw5n-Rmt7UskbvTzoVBOW8HqK54/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Dan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Bojonegoro Nomor  : 900/007/412.201.3.006/2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang Tim Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Sekolah di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021  dan saksi RENY AGUSTINA, S.Pd  selaku Operator Tim Bantuan Operasional Sekolah SMP Negeri 6  yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Bojonegoro Nomor  : 800/239/412.421.3.006/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Beban Kerja dan Tugas-tugas Tenaga Administrasi Sekolah Tahun Pelajaran 2020/2021 (diputus dalam perkara lain dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap), pada kurun waktu antara bulan April  2021 sampai dengan bulan Desember 2021 Atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di SMP Negeri 6 Bojonegoro Jl. Panglima Polim No. 67 Kelurahan Klangon Kabupaten Bojonegoroatau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Bahwa Terdakwa “telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa selanjutnya pada Tahun Anggaran 2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah menetapkan SMP Negeri 6 Bojonegoro dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 20541379 sebagai Sekolah Penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15/P/2021 tanggal 16 Pebruari 2021 tentang Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun Anggaran 2020/2021 dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 224/P/2021 tanggal 15 September 2021 tentang Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun Pelajaran 2021/2022. Bahwa besaran alokasi dana BOS Reguler yang diberikan kepada sekolah pada Tahun Pelajaran 2021/2022 adalah dihitung berdasarkan besaran satuan biaya sebesar Rp. 1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMP setiap 1 (satu) tahun dikalikan dengan jumlah Peserta Didik.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5jQXS01hn6GFiZ43eztiwHnfaiGdrWwq-Pv3Cq-t0hFvlO7z-Mfu0029_nc9zVLCACyirqzqgtj-g7TvxB3eIZhnv50pt9QhYo6sCTarUgGQXJgXnC-p7EPiVdiAvp9_pdHp3eH-lnj941fiKIHr2NzKD-SNj778D9W7CMGbXUKdG3kRWPeWvSQ0yqbA/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5jQXS01hn6GFiZ43eztiwHnfaiGdrWwq-Pv3Cq-t0hFvlO7z-Mfu0029_nc9zVLCACyirqzqgtj-g7TvxB3eIZhnv50pt9QhYo6sCTarUgGQXJgXnC-p7EPiVdiAvp9_pdHp3eH-lnj941fiKIHr2NzKD-SNj778D9W7CMGbXUKdG3kRWPeWvSQ0yqbA/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa berdasarkan petunjuk teknis sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Komponen Penggunaan Dana BOS Reguler yang diterima oleh Sekolah digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di Sekolah yang meliputi : a. penerimaan Peserta Didik baru; b. pengembangan perpustakaan; c. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler; d. pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran; e. pelaksnaaan administrasi kegiatan sekolah; f. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan; g. pembiayaan langganan daya dan jasa; h. pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah; i. penyediaan alat multi media pembelajaran; j. penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian; k.penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau l. pembayaran honor paling banyak 50 % dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS Reguler yang diterima oleh Sekolah. Di dalam petunjuk teknis tersebut juga mengatur tentang Larangan Penggunaan Dana BOS Reguler oleh Tim BOS Sekolah yaitu tidak boleh untuk : a. melakukan transfer Dana BOS Reguler ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan Dana BOS Reguler; b. membungakan untuk kepentingan pribadi; c. meminjamkan kepada pihak lain; d. membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan Dana BOS Reguler atau perangkat lunak lainnya yang sejenis; e. menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan peserta didik baru dalam jaringan; f. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah; g. membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran; h.membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau Peserta Didik untuk kepentingan pribadi yang bukan inventaris sekolah; i. memelihara prasarana sekolah dengan kategori kerusakan sedang dan berat; j. membangun gedung atau ruangan baru; k. membeli instrumen investasi; l. membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan terkait program Dana BOS Reguler atau program perpajakan BOS Reguler yang diselenggarakan lembaga di luar Dinas dan/atau Kementerian; m.membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lain yang sah; n. melakukan penyelewengan penggunaan Dana BOS Reguler untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau o.menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada Peserta Didik di sekolah yang bersangkutan.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAzEn9TNJWZvIydieLpmnolgzhuDbGb4Xngg1V97g38JqBg1Q0LT9Q3H-5Uu9TBqdXiUW5_-YFZSGiw46iBcImFGXsM7ap1dRTgaOT-fw7IgLdJDK_RlVSHLLCCQ3LmPHQMIwr4-epjmh3pDIRBXr4yuHEhK-O2p_0ktkx5q-y8x1QQOlkUnzWRrSUXWo/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAzEn9TNJWZvIydieLpmnolgzhuDbGb4Xngg1V97g38JqBg1Q0LT9Q3H-5Uu9TBqdXiUW5_-YFZSGiw46iBcImFGXsM7ap1dRTgaOT-fw7IgLdJDK_RlVSHLLCCQ3LmPHQMIwr4-epjmh3pDIRBXr4yuHEhK-O2p_0ktkx5q-y8x1QQOlkUnzWRrSUXWo/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa pada Tahun Anggaran 2021, SMP Negeri 6 Bojonegoro menerima penyaluran dana BOS Reguler dalam 3 (tiga) tahap dengan total keseluruhan sebesar Rp. 730.568.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : a.Tahap I pada tanggal 03 Maret 2021, Jumlah Peserta Didik 631 siswa, Jumlah Alokasi Dana sebesar Rp. 219.588.000,- b.Tahap II pada tanggal 06 Mei 2021, Jumlah Peserta Didik 631 siswa, Jumlah Alokasi Dana sebesar Rp. 292.784.000,- c.Tahap III pada tanggal 14 Oktober 2021, Jumlah Peserta Didik 627 siswa, Jumlah Alokasi Dana sebesar Rp. 218.196.000,- Selanjutnya oleh karena terdapat Silpa dana BOS Reguler Tahun 2020 sebesar Rp. 2.801.900,- (dua juta delapan ratus satu ribu sembilan ratus rupiah) maka jumlah keseluruhan dana BOS Reguler SMP Negeri 6 Bojonegoro Tahun  Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 733.369.900,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh sembilan  ribu sembilan ratus rupiah). Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan pengelolaan dana BOS Reguler yang diterima oleh SMP Negeri 6 Bojonegoro pada Tahun  Anggaran 2021 tersebut, saksi SITI NURKASIH, S.Pd., M.Pd. selaku Plt. Kepala SMP Negeri 6 Bojonegoro yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Nomor : 800/001/412.201/2021 tanggal 04 Januari 2021, telah menetapkan Tim BOS Sekolah melalui Surat Keputusan Kepala SMP N 6 Bojonegoro Nomor : 900/007/412.201.3.006/2021 tanggal 05 Januari 2021 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut : No.    Jabatan dalam Tim    Nama    Jabatan dalam Dinas 1.    Penanggung Jawab    Siti Nurkasih, SPd., MPd.    Plt. Kepala Sekolah 2.    Anggota             Bendahara             1 orang dari unsur guru    Drs. Edi Santoso    Guru     1 orang Komite Sekolah    Ruju, SSos.     Ketua Komite Sekolah     Orang tua diluar Komite Sekolah    Dian Setiatiningsih    Wali Murid Yang mempunyai tugas : a. Mengisi, mengirim dan memutakhirkan data pokok pendidikan secara lengkap ke dalam sistem Dapodik; b. Memastikan dan bertanggungjawab terhadap data yang masuk dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil sekolah; c. Memverifikasi kesesuian jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada; d. Menyelenggarakan keadministrasian secara lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan; f. Menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap; g. Menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler secara dalam jaringan (daring) melalui laman bos.kemendikbud.go.id; h. Bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan BOS Reguler yang diterima; dan i. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhy_Fzzb_CjGrLZLJ8XnykfEGYvgg8Qf46hgCZzq3FmF6biZlebViOdCxRamqJfM1Yeb86hLFWC6d0NtE39dUhd82-kFtug4UYF2IPQtXWvefKrYDizwk5Go2Rx64NRUKKe9a3_4ESakElA6icOCr9IN-1qlMD8nEXOlUn9T4nRoUU4GmIWnkJtftrGaoU/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhy_Fzzb_CjGrLZLJ8XnykfEGYvgg8Qf46hgCZzq3FmF6biZlebViOdCxRamqJfM1Yeb86hLFWC6d0NtE39dUhd82-kFtug4UYF2IPQtXWvefKrYDizwk5Go2Rx64NRUKKe9a3_4ESakElA6icOCr9IN-1qlMD8nEXOlUn9T4nRoUU4GmIWnkJtftrGaoU/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Disamping itu juga telah ditunjuk terdakwa RENY AGUSTINA sebagai Pelaksana Administrasi Standar Pembiayaan Pendidikan Keuangan BOS (Operator BOS) melalui Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 6 Bojonegoro Nomor : 800/239/412.421.3.006/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Beban Kerja dan Tugas-Tugas Tenaga Administrasi Sekolah Tahun pelajaran 2020/2021 yang mempunyai tugas : a. Mengerjakan administrasi BOS; b. Membantu tugas lain terkait dengan keuangan. Bahwa terdakwa  Drs. SARWO EDI selaku Kepala SMPN 6 Bojonegoro yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 821.2/49/412.301/2021 tanggal 09 April 2021 tidak melakukan perubahan terhadap Surat Keputusan Kepala SMP N 6 Bojonegoro Nomor : 900/007/412.201.3.006/2021 tanggal 05 Januari 2021, karena pemahaman terdakwa  waktu itu SK Tim BOS Tahun 2021 tersebut berlaku satu tahun. Bahwa dalam pelaksanaanya Tim BOS SMP Negeri 6 Bojonegoro yang telah ditetapkan tersebut selanjutnya membuat perencanaan penggunaan dana BOS Reguler yang dituangkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), setelah itu mengajukan RKAS tersebut ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro untuk memperoleh pengesahan (validasi), Selanjutnya setelah RKAS memperoleh pengesahan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro kemudian RKAS tersebut ditandatangani oleh terdakwa  Drs. SARWO EDI selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Bojonegoro, saksi Drs. EDI SANTOSO selaku Bendahara BOS SMP Negeri 6 Bojonegoro dan saksi RUJU selaku Ketua Komite SMP Negeri 6 Bojonegoro pada tanggal 16 April 2021 dan pada tanggal 07 Desember 2021 RKAS tersebut dilakukan perubahan, sehinggga rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah SMP Negeri 6 Bojonegoro Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjm1hxykW2sT8dA06-HOYYy0gtWlrmMXF8qFKIkCt94bAJsQNWzp5i608ESWp6pUIIuROMy2RB9R8jU2-YDxihgbXWRts0f1no7I5_0DJ2pFzx6Iot4htZEslUO6IKHfNrk3zI5cP4hAfmQoNie1JlBZjre9bfuVlDmgu6nx2lqfNACr1ijqx_i75JAd0Q/s793/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="793" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjm1hxykW2sT8dA06-HOYYy0gtWlrmMXF8qFKIkCt94bAJsQNWzp5i608ESWp6pUIIuROMy2RB9R8jU2-YDxihgbXWRts0f1no7I5_0DJ2pFzx6Iot4htZEslUO6IKHfNrk3zI5cP4hAfmQoNie1JlBZjre9bfuVlDmgu6nx2lqfNACr1ijqx_i75JAd0Q/w582-h640/a.jpg" width="582" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvD5UB64b_m9Rmr0OXKdmV_3BC8rIOByVtrpzNdV0gM8APwIGwGac0YyTyN7gLgAC-oi3fXa03vDIla2lPerp4-TRXUpQwRoE7u9vnuFCH5eIE6lK37r4KhAzr5bXgri3_nGcPAniM_wKKHgtUjAlJiB9K4ipfGsyZ33YiuiE4PhKJb1YeeqBFyHbxr14/s1167/b.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1167" data-original-width="714" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvD5UB64b_m9Rmr0OXKdmV_3BC8rIOByVtrpzNdV0gM8APwIGwGac0YyTyN7gLgAC-oi3fXa03vDIla2lPerp4-TRXUpQwRoE7u9vnuFCH5eIE6lK37r4KhAzr5bXgri3_nGcPAniM_wKKHgtUjAlJiB9K4ipfGsyZ33YiuiE4PhKJb1YeeqBFyHbxr14/w586-h640/b.jpg" width="586" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbWLsGgiv05FSx_cAuMFxPtPyY76FhmphZNam7IqTRSmKdshLzerTmiiiuprdH4BEBSHsz1QGlgWTgnUdSSgRt4zu7pjS24n2nWUg0HnBaOkmCQfqEuMXn7Hm23W2zkL1RYEsByVZcegHQpL9lpldsYKkeEhlAneb8fHU8i_yDrwu8nxhr5BAyKOcL6ec/s1163/c.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1163" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbWLsGgiv05FSx_cAuMFxPtPyY76FhmphZNam7IqTRSmKdshLzerTmiiiuprdH4BEBSHsz1QGlgWTgnUdSSgRt4zu7pjS24n2nWUg0HnBaOkmCQfqEuMXn7Hm23W2zkL1RYEsByVZcegHQpL9lpldsYKkeEhlAneb8fHU8i_yDrwu8nxhr5BAyKOcL6ec/w589-h640/c.jpg" width="589" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiveOYiWSu6rOR8TYezaaACo3TTIGEPIYo3tTEq2ANWgqzyWNLpSunMQYXr3CBTqy6Roc9anvVJoo3Vjcod0dvOU5n9AiT7Yuqr6tNTcBFCgKKJdvv4NgiYd-xs2YMyLaOOpCQFJpvrNahyphenhyphenYQzUsf2nlcrFYMDSzoIj37akZQuFL74lCJ0k0KZ-nWZl4oY/s1171/d.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1171" data-original-width="718" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiveOYiWSu6rOR8TYezaaACo3TTIGEPIYo3tTEq2ANWgqzyWNLpSunMQYXr3CBTqy6Roc9anvVJoo3Vjcod0dvOU5n9AiT7Yuqr6tNTcBFCgKKJdvv4NgiYd-xs2YMyLaOOpCQFJpvrNahyphenhyphenYQzUsf2nlcrFYMDSzoIj37akZQuFL74lCJ0k0KZ-nWZl4oY/w592-h640/d.jpg" width="592" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0YFURmbFEQLzoIjyZbsqHpQUBkqHhhuehruITQP_He4q9xa3Et9cBwqtHfdLDLBF4a0_HOAepNo42O5En1vr4WYKvUEMDd9si_gmFFsIfRetjAlJnL0C9xtrAhPtbeBtXrEre081RDOjUv4uNUhegEUKFMVVPiiH6F85SEU9tC_3EK3pzeFDuVBNOysg/s720/e.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="120" data-original-width="720" height="53" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0YFURmbFEQLzoIjyZbsqHpQUBkqHhhuehruITQP_He4q9xa3Et9cBwqtHfdLDLBF4a0_HOAepNo42O5En1vr4WYKvUEMDd9si_gmFFsIfRetjAlJnL0C9xtrAhPtbeBtXrEre081RDOjUv4uNUhegEUKFMVVPiiH6F85SEU9tC_3EK3pzeFDuVBNOysg/w599-h53/e.jpg" width="599" /> </a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">Bahwa setelah saksi  RENY AGUSTINA selaku Operator BOS SMP Negeri 6 Bojonegoro memberitahukan kepada saksi  Drs. EDI SANTOSO selaku Bendahara BOS SMP Negeri 6 Bojonegoro tentang jumlah dana BOS Reguler TA. 2021 yang bisa dicairkan, Selanjutnya terdakwa Drs. EDI SANTOSO menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa Drs. SARWO EDI selaku Kepala SMP Negeri 6 Bojonegoro dengan membawa Rekening Giro senilai besaran yang akan dicairkan, setelah terdakwa  Drs. SARWO EDI selaku Kepala SMP Negeri 6 Bojonegoro menyetujuinya, selanjutnya terdakwa RENY AGUSTINA menulis jumlah dana yang akan dicairkan dalam Rekening Giro tersebut, selanjutnya terdakwa  Drs. SARWO EDI dan saksi  Drs. EDI SANTOSO menandatangani Rekening Giro tersebut, Setelah itu kemudian saksi Drs. EDI SANTOSO membawa Rekening Giro tersebut ke Bank Jatim untuk melakukan pencairan dana BOS Reguler SMP Negeri 6 Bojonegoro.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbqUb3mCdR5oCndV-qUXdvixOjUhkaue4iu0dAoPbo3M24tqbGdxuxiMZ2U3vJ3oCg8SoatmNpcmgDxAydICz-xrWhyj0TgqHGsc6R3Mm4Z3uREjgxNcPCxFcfqW737tlGzQuYWzoORPsnkLjA6rq92I0hfMjEDVXAngS7yviUjV53YOpeLNNsTAc7r2E/s1600/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbqUb3mCdR5oCndV-qUXdvixOjUhkaue4iu0dAoPbo3M24tqbGdxuxiMZ2U3vJ3oCg8SoatmNpcmgDxAydICz-xrWhyj0TgqHGsc6R3Mm4Z3uREjgxNcPCxFcfqW737tlGzQuYWzoORPsnkLjA6rq92I0hfMjEDVXAngS7yviUjV53YOpeLNNsTAc7r2E/w640-h288/5.jpg" width="640" /></a></div>Adapun rincian penarikan dana BOS Reguler SMP Negeri 6 Bojonegoro Tahun Anggaran  2021 adalah sebagai berikut :   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1_IiD7rHxmVhabaJJhaTNvPS-VmitFLaWN0QyzFRdXSjBHNFwLfs8gGosfpOpf5AhzcFy7PoKgBcE9qDnxs2e_tOJc7mixl03OiHzKhwV2nLgELRXEZwP8zG-PCimiz4-E3p4PlvlTt_SFiwWeS0t2Ua0gOBs7YHu-aqOg8sqeeM2_LI7JK58vA3uCzw/s720/f.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="286" data-original-width="720" height="254" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1_IiD7rHxmVhabaJJhaTNvPS-VmitFLaWN0QyzFRdXSjBHNFwLfs8gGosfpOpf5AhzcFy7PoKgBcE9qDnxs2e_tOJc7mixl03OiHzKhwV2nLgELRXEZwP8zG-PCimiz4-E3p4PlvlTt_SFiwWeS0t2Ua0gOBs7YHu-aqOg8sqeeM2_LI7JK58vA3uCzw/w640-h254/f.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa setelah saksi Drs. EDI SANTOSO melakukan pencairan dana BOS Reguler di Bank Jatim, selanjutnya saksi  Drs. EDI SANTOSO melaporkannya kepada terdakwa Drs. SARWO EDI, setelah itu saksi  Drs. EDI SANTOSO menyimpan dan mengelola dana BOS untuk pembayaran operasional sekolah, dimana sebelum melakukan pembayaran biaya operasional sekolah tersebut saksi  Drs. EDI SANTOSO meminta persetujuan terlebih dahulu kepada terdakwa  Drs. SARWO EDI selaku Kepala SMP Negeri 6 Bojonegoro, Selanjutnya setelah memperoleh persetujuan dari terdakwa  Drs. SARWO EDI selanjutnya saksi Drs. EDI SANTOSO baru mengeluarkan dana untuk pembayaran biaya operasional tersebut, disamping itu saksi Drs. EDI SANTOSO juga mencatat pengeluaran dana tersebut ke dalam buku catatan riil pengeluaran dana BOS, dimana dalam setiap akhir bulannya diperiksa dan ditanda tangani oleh terdakwa  Drs. SARWO EDI selaku Kepala SMP Negeri 6 Bojonegoro. Bahwa meskipun pada Tahun  Anggaran 2021 Tim BOS SMP Negeri 6 Bojonegoro telah menyusun RKAS Tahun  Anggaran 2021, namun pada kenyataannya sebagian dana BOS Reguler SMP Negeri 6 Bojonegoro Tahun  Anggaran 2021 digunakan tidak sesuai dengan RKAS TA. 2021. Adapun penggunaan dana BOS Reguler SMP Negeri 6 Bojonegoro Tahun  Anggaran 2021 yang tidak sesuai dengan RKAS Tahun  Anggaran 2020 diantaranya adalah sebagai berikut : a. Pembayaran Honor/Insentif    Rp. 118.355.000,00  Pengelola BOS  Tim Magerial  Wali Kelas  PJ 11 Standar  Operator Simasbro b. Diminta saksi Drs. SARWO EDI    Rp19.655.000,00 - Tgl. 27 Mei 2021     : Rp. 1.000.000.- Biaya WORK Shop  di surabaya - Tgl. 14 Juni 2021     : Rp. 1.450.000.- Untuk ongkos sopir, makan  dan beli tanah urug - Tgl. 3 Juli 2021     : Rp. 1.000.000.- Bayar Global News - Tgl. 6 Juli 2021     : Rp. 1.000.000.- Biaya bersih –bersih sekolah - Tgl. 17 Juli 2021    : Rp. 1.000.000.- Untuk kebutuhan sekolah - Tgl. 26 Juli 2021     : Rp. 2.000.000.- DP titik kumpul - Tgl . 30 Juli 2021 : Rp. 1.500.000.- Kebutuhan sekolah - Tgl. 2 Agustus 2021 : Rp. 2.500.000.- Untuk kebutuhan sekolah - Tgl. 10  Agustus 2021     : Rp. 700.000.- - Tgl. 11 Agustus 2021      : Rp. 1.300.000.- Untuk MKKS dan Wartawan - Tgl. 11 Agustus 2021    : Rp. 800.000.- Untuk MKKS bulan Agustus 2021 - Tgl. 31 Agustus 2021     : Rp. 1.000.000.-  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgj5EgsFjbkExAiwMBmz9Nh5y5-xQcWGJNxrB0bqffhv62T_vdCJejlf7GTfp7jqExirSYWHMusEHchSPMLU-HAu3gSlf7_6xqDud35I8SDpslus4KRtjaOFn2eP1RD-7AT3iIXpaw5aC0ghbY_jEUKzHtEs1CoAXNSwfS8mwMPaiXxFR2pRc8DTAJY1Qo/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgj5EgsFjbkExAiwMBmz9Nh5y5-xQcWGJNxrB0bqffhv62T_vdCJejlf7GTfp7jqExirSYWHMusEHchSPMLU-HAu3gSlf7_6xqDud35I8SDpslus4KRtjaOFn2eP1RD-7AT3iIXpaw5aC0ghbY_jEUKzHtEs1CoAXNSwfS8mwMPaiXxFR2pRc8DTAJY1Qo/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>Untuk pengawas - Tgl. 2 Oktober 2021     : Rp. 1.800.000.- Untuk pengawas  dan kue - Tgl. 15 Oktober 2021     : Rp. 1.000.000.- Untuk MKKS - Tgl. 19  Oktober 2021     : Rp.1.000.000.- - Tgl. 26 Nopember 2021  : Rp. 1.500.000.- Untuk  Monev - Tgl. 6 Desember 2021     : Rp. 6.000.000.- Untuk MKKS - Tgl. 6 Desember 2021     : Rp. 900.000.- Untuk Pengawas . - Tgl. 13 Desember 2021     : Rp. 2.000.000.- Untuk ongkos tukang - Tgl. 27  Desember 2021 : Rp. 800.000.- Untuk MKKS                                Jumlah Rp.   28.250.000,00 c. Pembayaran kompensasi pembuatan SPJ CV. Sumber Ilmu Barokah    Rp.     7.000.000,00 d. Pembayaran kompensasi pembuatan SPJ Toko Analisa    Rp3.200.000,00 e. Pembayaran Running Teks CV. Yasiira Rp10.350.000,00     Jumlah Rp. 186.810.000,00 Bahwa selanjutnya oleh karena saksi  Drs. EDI SANTOSO selaku Bendahara BOS SMP Negeri 6 Bojonegoro dan saksi  RENY AGUSTINA selaku Operator BOS SMP Negeri 6 Bojonegoro kesulitan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban, maka untuk menutupi adanya penggunaan dana BOS Reguler SMP Negeri 6 Bojonegoro TA. 2021 yang tidak sesuai dengan RKAS TA. 2021 tersebut Kemudian saksi Drs. EDI SANTOSO dan saksi  RENY AGUSTINA melaporkan hal tersebut kepada terdakwa  Drs. SARWO EDI selaku Kepala SMP N 6 Bojonegoro, selanjutnya terdakwa memerintahkan  saksi  Drs. EDI SANTOSO dan saksi RENY AGUSTINA Dalam menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler SMP Negeri 6 Bojonegoro Tahun  Anggaran 2021 dilakukan dengan cara yang sama sebagaimana penyusunan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS Reguler SMP Negeri 6 Bojonegoro Tahun Anggaran 2020 yaitu disesuaikan dengan RKAS yang dilakukan dengan cara membuat kwitansi dan mengumpulkan  kwitansi yang ada dan mencari kwitansi dari pihak ketiga / pihak lain  dengan cara memberi uang kompensasi,   Selain itu  menaikan harga  ( Mark-Up)  harga barang yang dibeli, sehingga dengan adanya laporan pertanggung jawaban tersebut seolah-olah penggunaan dana BOS Reguler SMP Negeri 6 Bojonegoro TA. 2021 telah dipergunakan sesuai dengan RKAS Tahun  Anggaran 2021.   Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Pengelolaan Dana Operasional Sekolah (BOS) Reguler SMP N 6 Bojonegoro Tahun 2020 dan 2021 dari Tim Pemeriksa pada Kantor Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Nomor : X.700/1614/412.100/2022 tanggal 25 Oktober 2022 Hal : Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun Anggaran 2020-2021 pada SMP Negeri 6 Bojonegoro, ditemukan adanya penggunaan penggunaan dana BOS Reguler SMP Negeri 6 Bojonegoro Tahun Anggaran 2021 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp353.466.250 (tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5k5Pr3VKsF65b5YB0mPeeL1ekjqCqNmB_-xN_zcgxJix_zCxsth7Q3kKDi71epIqQbRKYlPUeVkjyf22L0Jz2LM5MycOB0l1K6wY_t70hFqJKieTkLTQopOtZKwU9F68T29DetIJeaXOaMJzTX0LPsq0l_FgWEQ5ILYa2qIR8vN8q4YQRMaZ076TQbMo/s1600/7.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5k5Pr3VKsF65b5YB0mPeeL1ekjqCqNmB_-xN_zcgxJix_zCxsth7Q3kKDi71epIqQbRKYlPUeVkjyf22L0Jz2LM5MycOB0l1K6wY_t70hFqJKieTkLTQopOtZKwU9F68T29DetIJeaXOaMJzTX0LPsq0l_FgWEQ5ILYa2qIR8vN8q4YQRMaZ076TQbMo/w640-h288/7.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa perbuatan terdakwa Drs. EDI SANTOSO selaku Bendahara BOS SMP Negeri 6 Bojonegoro dan terdakwa RENY AGUSTINA selaku Operator BOS SMP Negeri 6 Bojonegoro sebagaimana tersebut diatas tidak sesuai dengan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler : a. Pasal 12 ayat (1) : Sekolah menggunakan Dana BOS Reguler untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah meliputi komponen : a.  penerimaan Peserta Didik baru; b. pengembangan perpustakaan; c. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler; d. pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran; e. pelaksnaaan administrasi kegiatan sekolah; f. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan; g. pembiayaan langganan daya dan jasa; h. pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah; i. penyediaan alat multi media pembelajaran; j. penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian; k.penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau l. pembayaran honor. b.Pasal 13 ayat (1) : Pembayaran honor digunakan paling banyak 50% dari keseluruhan jumlah alokasi Dana BOS Reguler yang diterima oleh sekolah. c. Pasal 13 ayat (2) : Pembayaran honor diberikan kepada guru dengan persyaratan : a. berstatus bukan aparatur sipil negara; b.tercatat pada Dapodik; c.memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan; dan d.belum mendapatkan tunjangan profesi guru. d.Pasal 20 : (1) Dalam pengelolaan Dana BOS Reguler kepala sekolah membentuk tim BOS Sekolah. (2) Tim BOS sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kepala sekolah sebagai penanggung jawab; b. bendahara sekolah; dan c. anggota. e.Pasal 21 ayat (1) huruf : Dalam pengelolaan Dana BOS Reguler, Tim BOS Sekolah dilarang : f. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah; g. membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran; h.melakukan penyelewengan penggunaan Dana BOS Reguler untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. 2. Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler : a.Huruf A angka 9 huruf : Tugas dan tanggung jawab Tim BOS Sekolah sebagai berikut : e.memenuhi ketentuan efektifitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan Dana BOS Reguler; f. menyelenggarakan pengadministrasian pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS Reguler secera lengkap, serta menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS Reguler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. i. bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Dana BOS Reguler yang diterima.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEif4ZDSZTxLk7oqcgb6bTQCQVg8OyqCzmxlayGk2l9Kv_dj2mjgPojhv7RxAYaPyg876LLP8zGltiMf_wP8hr0ZcNson4JJSGdzroOFieHaOwfBqgIlEOBYtFRIKBibmLHY-jHGiHF0qFYkFkxxokNyL6eCFuLErhU8royRF_e1k9c_SF_ShjKpL3bM9LU/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEif4ZDSZTxLk7oqcgb6bTQCQVg8OyqCzmxlayGk2l9Kv_dj2mjgPojhv7RxAYaPyg876LLP8zGltiMf_wP8hr0ZcNson4JJSGdzroOFieHaOwfBqgIlEOBYtFRIKBibmLHY-jHGiHF0qFYkFkxxokNyL6eCFuLErhU8royRF_e1k9c_SF_ShjKpL3bM9LU/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa atas perbuatan terdakwa Drs. SARWO EDI selaku Kepala SMPN 6 Bojonegoro yang merupakan Penanggung Jawab terhadap Pengelolaan dana BOS Reguler SMP Negeri 6 Bojonegoro Tahun  Anggaran 2021  bersama – sama  dengan saksi Drs. EDI SANTOSO selaku Bendahara BOS SMP Negeri 6 Bojonegoro dan saksi  RENY AGUSTINA selaku Operator BOS SMP Negeri 6 Bojonegoro yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut memperkaya dan/atau menguntungkan terdakwa sendiri Drs. SARWO EDI selaku Kepala SMP Negeri 6 Bojonegoro sebesar Rp. 75.005.000,- (tujuh puluh lima juta lima ribu rupiah) Atau orang lain yaitu  saksi  Drs. EDI SANTOSO (pada tahun 2021) sebesar Rp. 10.690.000,00 dan saksi RENY AGUSTINA (pada tahun 2021) Rp. 8.625.000,00 serta  para Guru dan Tenaga Kependidikan pada SMP Negeri 6 Bojonegoro yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 353.466.250,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Pengelolaan Dana Operasional Sekolah (BOS) Reguler SMP N 6 Bojonegoro Tahun 2020 dan 2021 dari Tim Pemeriksa pada Kantor Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Nomor : X.700/1614/412.100/2022 tanggal 25 Oktober 2022 Hal : Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun Anggaran 2020-2021 pada SMP Negeri 6 Bojonegoro. Perbuatan terdakwa Drs. SARWO EDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Jnt) </div></div>

News Tipikor Drs. Sarwo Edi selaku Kepala SMPN 6 Bojonegoro Dituntut 2.6 Tahun Penjara Karena Korupsi Dana BOS Rp353.466.250

# Da lam kasus ini, 2 Guru SMPN 6 Bojonegoro sudah berstatus Terpidana yaitu Drs. Edi Santoso selaku Bendahara dan Reny Agustina selaku Oper...

Proyek Kapal Perang SSV Fhilipina, “Menyeret” 3 Pejabat PT PAL Ke Pengandailan Tipikor

02.40 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPTnb48dpYPnvy419vLiVVrJy8xtOLHOVGnZ30HBV036ekf3nzp5A5FxHrMpm0xQCj9TjdLud0-aEYgWoehOxBth4EoahpwdeLrlAcqCBW5K95BNT3ekXq74W2SRTitwokdozvfuklGcs/s1600/IMG20170814121641.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPTnb48dpYPnvy419vLiVVrJy8xtOLHOVGnZ30HBV036ekf3nzp5A5FxHrMpm0xQCj9TjdLud0-aEYgWoehOxBth4EoahpwdeLrlAcqCBW5K95BNT3ekXq74W2SRTitwokdozvfuklGcs/s1600/IMG20170814121641.jpg" /></a></div>
 
<div style="text-align: justify;">
 beritakorupsi.co –
 Proyek pembangunan kapal perang SSV (Strategic Sealift Vessel) 
Fhilipina yang dikerjakan oleh PT PAL pada tahun 2013 lalu, setelah 
melalui proses tender dengan nilai kontrak sebesar US 86,987,832,5 
Dollar Amerika Serikat, “menyeret” 3 pejabat PT PAL ke Pengadilan 
Tipikor Surabaya, untuk diadili pada Senin, 14 Agustus 2017 Ketiaga
 pejabat PT Penataran Angkatan Laut (PAL) ini adalah, M.Firmansyah 
Arifin (Direktur Utama PT PAL), Saiful Anwar (Direktur Desain dan 
Teknologi dan merangkap Direktur Keuangan PT PAL) dan Arif Cahyana 
(General Keuangan PT PAL) Sidang yang berlangsung dengan agenda 
pembacaan surat dakwaan oleh JPU KPK, Ronald Ferdinand Worotikan,  
Mungki Hadpratikto, Budi Sarumpaet dan Irman Yudiandri, di Ketuai 
Majelis Hakim Tahsin SH., MH, dengan dibantu 2 anggota Majelis Hakim 
yakni, DR. Lufsiana dan DR. Andriano untuk mengadili Ketiga terdakwa, 
dengan masing-masing perkara terpisah. Sementara terdakwa 
Firmansyah Arifin dan terdakwa Saiful Anwar didampingi Penasehat Hukum 
(PH)-nya diantaranya, Gunadi Wibakso, Sigit Darmwan, G.Subiakto dan 
Wira. Terdakwa Arif Cahyana didampingi PH-nya Gunadi Wibakso, Sigit 
Darmwan, G.Subiakto, semuanya dari kantor Susilo di Jakarta.</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
 JPU KPK menyatakan bahwa, terdakwa Firmansyah Arifin, menjabat Direktur 
Utama PT PAL Indonesia (Persero) sejak tahun 2012, berdasarkan Keputusan
 Pemegang Saham PT PAL, di luar rapat umum pemegang saham Nomor: 
KEP-66/MBU/2012 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota 
Direksi perusahaan perseroan PT PAL Indonesia, tanggal 8 Pebruari 2012 Selain
 terdakwa yang diangkat menjadi Dirut PT PAL tahun 2012, susuanan 
Direksi PT PAL berdasarkan Surat Nomor: KEP-66/MBU/2012 tanggal 8 
Pebruari 2012, tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota 
Direksi perusahaan perseroan PT PAL Indonesia, yakni, Etti Soewardani, 
Direktur SDM dan Umum,; Edy Widarto, Direktur Produksi,; Imam 
Sulistyanto, Direktur Keuangan,; Eko Prasetianto, Direktur Perencanaan 
dan Pengembangan Usaha dan Saiful Anwar, Direktur Desain dan Teknologi 
sekaligus Direktur Keuangan PT PAL. Dihadapan Majelis Hakim, JPU 
KPK menyatakan bahwa, perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi
 yang berkelanjutan. Sebagai “imbalan” atas perbuatan terdakwa, JPUK KPK
 pun menjerat Firmansyah Arifin, dengan pasal berlapis yakni, pasal 12 
b  atau pasal 12 B (1) Undang-Undang Korupsi. “Perbuatan terdakwa
 tersebut merupakan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur 
dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf b  atau pasal 12 huruf B ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan tentang 
pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junckto 
pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP junckto pasal 64 ayat KUHP” ucap JPU KPK</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
Sebelumnya. JPU KPK  menyatakan bahwa, setelah resmi menjabat ornag 
nomor Satu di Perusahaan plat merah itu, terdakwa, kemudian memimpin 
rapat Dewan Direksi yang dihadiri antara lain, Etti Soeardani, Edy 
Widarto, Imam Sulistyanto, Eko Prasetianto dan Saiful Anwar. Dari hasil 
rapat tersebut diperoleh kesepakatan, untuk melakukan perubahan Program 
Kerja PT PAL Indonesia dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJP), 
yang diimplementasikan dalam rencana kegiatan dan anggaran perusahaan 
(RKAP) yaitu, PT PAL Indonesia, tidak hanya menerima pesanan kapal 
komersial, tetapi juga menerima pesanan kapal-kapal pertahanan dari luar
 negeri</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
Menindaklanjuti hasil rapat Dewan Direksi tersebut, untuk kegiatan 
marketing PT PAL Indonesia, sebelumnya telah menunjuk Ashanti Sales 
Incorporation, yang merupakan perusahaan Filipina, menjadi sales agent 
untuk membantu penjualan kapal OPV (Offshore Pratrol Vesse) dan SS V 
(Strategic sealift vessel) produksi PT PAL Persero Indonesia kepada 
Pemerintah Filipina, berdasarkan agency agreement Nomor: B/19/ 
10000/V/2011 tanggal 9 Mei 2011, yang ditandatangani oleh Hari Susanto, 
selaku Direktur Utama PT Pal Indonesia dengan Liliosa L Saavedra, selaku
 Chief Executive Officer (CEO) Ashanti Sales Incorporation Pada 
tahun 2012, dalam rangka mendapatkan pesanan kapal pertahanan dari luar 
negeri, terdakwa Firmansyah Arifin bersama Tim pemasaran PT PAL, 
melakukan kegiatan promosi ke Philippine, guna mempromosikan hasil 
produksi PT PAL berupa kapal SSV dan kapal Cepat Rudal (KCR) 60. Usaha 
terdakwa pun berhasil. Buktinya, pemerintah Filipina tertarik, dan 
meminta agar PT PAL mengikuti lelang pengadaan kapal SSV. Dari 
situ, kemudian terdakwa Firmansyah Arifin, melakukan pertemuan informal 
dengan Eko Prasetyanto, Saiful Anwar dan Imam Sulistyanto, untuk 
membicarakan agreement agency yang pernah ditandatangani oleh Direksi 
sebelumnya, terkait penunjukkan Ashanti Sales Incorporation, sebagai 
sales agent PT PAL untuk membantu mendapatkan proyek pembangunan kapal 
dari pemerintah Filipina. Pada hal, Agency Agreement tersebut telah 
berakhir pada tanggal 9 Mei 2012. Pada tanggal 30 Agustus 2012, 
berdasarkan kesepakatan seluruh Direksi PT PAL, terdakwa Firmansyah 
Arifin, selaku Dirut PT PAL, memperbaharui perjanjian kerjasama PT PAL 
dengan Ashanti Sales Incorporation dengan Agency Agreement 
Nomor:SPER/38/10000/VIII/2012, yang ditandatanganinya bersama Liliosa L 
Saavedra selaku CEO Ashanti Sales Incorporation, yang menunjuk kembali 
Ashanti Sales Incorporation sebagai agen yang akan membantu PT PAL untuk
 mendapatkan proyek pembangunan kapal SSV pada pemerintah Filipina 
dengan fee agent akan ditetapkan sebelum harga penawaran dimasukkan ke 
DND Philippine dan Agency Agreement tersebut akan berakhir pada tanggal 
31 Agustus 2015. Pada awal tahun 2013, Eko prsetyanto dan Agus 
Budianto, selaku Kepala Divisi Bisnis dan Pemasaran PT PAL Indonesia, 
mendapat informasi dari Kirana Kotama selaku perwakilan Ashanti Sales 
Incorporation di Indonesia, bahwa pemerintah Filipina akan memulai 
pengadaan proyek kapal SSV. Atas informasi tersebut, Agus Budianto 
bersama Jumarma, selaku Kadep proposal proyek kapal dan Tim pemasaran PT
 PAL, segera mempersiapkan dokumen-dokumen Teknis, serta perhitungan 
cost structure kapal SSV, sebagai dasar harga penawaran kepada DND 
Filipina. Setelah perhitungan cost structure yang dilakukan oleh 
Agus Budianto dan Jumarma selesai, maka diperoleh harga kapal yang 
tercantum dalam Price Estimation SSV Philippine Navy adalah, sebesar USD
 43,262,556 dengan perhitungan fee agen sebesar 2,5% dari harga 
penawaran, yang mana besaran fee agen tersebut, ditentukan berdasarkan 
fee agen pada proyek pembangunan kapal yang pernah dilakukan oleh PT PAL
 Indonesia sebelumnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6p2_RrML11wqiI-g961snXTAdVtCqC5riYN7pofXQtQjnczZCwzJAaRwYLR1frYKoiRzJTXlJ2HLqjahKrbi7cuB8avHhnwQ4ZX0_6iWngKmcEYtIWlC0nJxFV0piOClFiQlOU1afEvY/s1600/IMG_20170814_154341.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="661" data-original-width="550" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6p2_RrML11wqiI-g961snXTAdVtCqC5riYN7pofXQtQjnczZCwzJAaRwYLR1frYKoiRzJTXlJ2HLqjahKrbi7cuB8avHhnwQ4ZX0_6iWngKmcEYtIWlC0nJxFV0piOClFiQlOU1afEvY/s1600/IMG_20170814_154341.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Pada tanggal 5 Agustus 2013, Direksi PT PAL mengadakan rapat yang dihadiri oleh, terdakwa Firmansyah Arifin, Saiful Anwar, Eko Prasetyanto dan Agus Budianto yang hasilnya, menyetujui perhitungan Cost Structure yang tercantum dalam Price Sstimation Philipinas Navy tersebut. Pada Juli 2013, berdasarkan rapat Direksi, PT PAL mengikuti tender pembangunan kapal SSV Philippine, dan yang bertanggung jawab dalam proses tender SSV adalah Agus Budianto, selaku Pemasaran PT PAL. Sedangkan Saiful Anwar, selaku Direktur Desain dan Teknologi bersama dengan Gonot Hendrasmono, Kadiv Desain menyiapkan desain SSV untuk keperluan tender. Pada tanggal 29 Agustus 2013, Agus Budianto mengajukan dokumen penawaran 2 unit kapal SSV kepada DND Philippine, dengan harga penawaran per kapal sebesar USD 43,262,556 dollar. Pada akhir Oktober 2013, pengadaan DND Philippine (Bid and Award Comite DND Philippine), yang dihadiri Lilioasa L Saavedra dan Kirana Kotama, melakukan Asesmen ke PT PAL di Surabaya, dalam rangka melaksanakan tahapan post qualification untuk menilai fasilitas dan kemampuan PT PAL Indonesia, sesuai dokumen penawarannya. Ibarat menyelam sambil minun air, itulah yang dilakukan oleh Lilioasa L Saavedra dan Kirana Kotama untuk menemui menemui Joko Sutejo, Staf ahli Direktur PT PAL dan Eko Prasetyanto di kantor PT PAL. Dalam pertemuan tersebut,  Lilioasa L Saavedra minta fee agen untuk Ashanti Sales Incorporation sebesar 4% dari nilai kontrak pembangunan Kapal SSV PT PAL, dan meminta agar hal itu segera dituangkan dalam perjanjian. Karena Joko Sutejo dan Eko prastyanto merasa keberatan, Lilioasa L Saavedra menurunkan menjadi 3,5 persen. Eke Prasetyanto pun berjanji akan menyampaikan permintaan Lilioasa L Saavedra kepada Direksi. Pada tanggal 13 Desember 2013, Eko Prasetyanto menerima E-mail dari Ashanti Sales Incorporation yang berisi, draft Agreement yang mencantumkan jumlah fee agen untuk Ashanti Sales Incorporation sebesar 4% dari nilai kontrak, kemudian Eko prasetyanto meneruskan email tersebut kepada Imam Sulistyanto. Pada Desember 2013, atas permintaan fee agen oleh Ashanti Sales Incorporation tersebut, dilakukanlah rapat Dewan Direksi di kantor PT PAL di Surabaya, yang dihadiri, terdakwa Firmansyah Arifin, Saiful Anwar, Edy Widarto, Etty Soewardani, Imam Sulistyanto, Eko Prasetyanto, Arif Cahyana. Anehnya, rapat Dewan Direksi PT PAL itu ternyata untuk membahas “rejeki” alias uang cash back yang akan diperoleh dari Ashanti Sales Incorporation melalui Kirana Kotama. Sebab, fee agen untuk Ashanti Sales Incorporation hanya sebesar 3,5 persen dari 4,75 persen. Sedangkan sisanya sebesar 1,25 persen, menjadi cash back untuk pribadi anggota Direksi PT PAL. Hebatnya, setelah rapat Dewan Direksi selesai, pada malam harinya, terdakwa Saiful Anwar, Widarto, Imam Sulistyanto dan Eko Prasetyanto, melakukan pertemuan dengan Kirana Kotama di Resto Nine, Jalan Mayjen Sungkono, No 83 Surabaya. Dalam pertemuan itu, terdakwa Firmansyah Arifin, menyampaikan kepada Kirana Kotama, hasil kesepakatan rapat Dewan Direksi PT PAL, mengenai persentase agen untuk Ashanti Sales Incorporation. Dan Kirana Kotama pun menyetujuinya termasuk cash back yang harus dibayarkan oleh Ashanti Sales Incorporation, dan akan menyampaikan kepada Liliosa L Saavedra, selaku CEO Ashanti sales Incorporation Pada tanggal 23 Januari 2014, terdakwa selaku Direktur Utama PT PAL, dan Liliosa L Saavedra selaku CEO Ashanti sales Incorporation, menandatangani amandemen agreement agency agreement Nomor: SPER/38/10000/VIII/2012 yang menyatakan, fee agen untuk Ashanti sales Incorporation sebesar 4,75% dari nilai kontrak pembangunan kapal SSV antara PT PAL Indonesia dengan pemerintah Filipina. Setelah PT PAL dinyatakan sebagai pemenang, kemudian pada tanggal 7 Maret 2014, dilakukan penandatanganan kontrak pembangunan 2 unit kapal SSV, dengan nilai kontrak sebesar USD 86,987,832,5 antara terdakwa Firmansyah Arifin selaku Direktur Utama PT PAL, dan Hon Voltaire T  Gazmin, selaku sekretaris DND Philippine. Kemudian, pada tanggal 17 Maret 2014, DND Philippine melalui Hon Voltaire T  Gazmin, menerbitkan Notice To Proceed yaitu, surat permintaan agar pekerjaan kapal oleh PT PAL dapat dimulai selama 36 bulan, terhitung sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan 13 Mei 2017. Pada tanggal 18 Juni 2014, permintaan pembayaran uang muka pekerjaan pembangunan 2 unit Kapan SSV sebesar 15% kepada DND Filipina, melalui surat Nomor 972/64000/VI/2014 yang ditandatangani oleh Arif Cahyana, kemudian pembayaran uang muka tersebut direalisasikan oleh di pemerintah Filipina pada tanggal 16 juni 2014, dalam dua tahap masing-masing sejumlah USD 6.532.8888,87 ke rekening BRI Cabang Rajawali Surabaya, Nomor 20172.0 2.000055.30.5 atas nama PT PAL Persero Indonesia Setelah PT PAL menerima pembayaran uang muka dari DND Philippine, pada tanggal 31 Juli 2014,  Ashanti sales Incorporation minta PT PAL membayarkan fee agen termin I melalui rekening atas nama PT Perusa, dengan Nomor 065-0000412013 pada Development Bank of Sungapura (DBS bank).  Dan pada tanggal 3 September 2014, atas persetujuan terdakwa dan Direksi lainnya, Arif Cahyana melakukan pembayaran fee agen, kepada Ashanti sales Incorporation dengan cara mentransfer uang sejumlah USD19,788.31 dari rekening BRI Nomor 0172 020000057307 atas nama PT PAL ke rekening PT Perusa di DBS Bank Pada Januari 2015, terdakwa Firmansyah Arifin meminta Imam Sulistianto menemui Kirana Kotama di Jakarta untuk mengambil uang cash back termin pertama dari fee agne yang sudah dibayarkan oleh PT PAL kepada Ashanty sales, sebagaimana yang telah disepakati. Kemudian, Imam Sulistyanto menemui Kirana Kotama di Lobby Eka Hospital BSD, Central Business District Lot, IX BSD, Serpong Kota Tangerang Selatan. Kirana Kotama pun menyerahkan bingkisan goody bag berisi uang sejumlah USD 163,102.19 kepada Imam Sulistyanto. Oleh Imam Sulis diserahkan kepada Eko Prasetyanto untuk kemudian diserahkan kepada terdakwa Firmansyah Arifin. Pada tanggal 13 Mei 2016, pekerjaan pembangunan 1 unit kapal SSV selesai dan telah diserahkan kepada pemerintah Philippine. Pada tanggal 16 mei 2016, PT PAL, mengajukan permintaan pembayaran 85% atas pekerjaan pembangunan satu unit kapal SSV sejumlah USD36,029,462,85 kepada DND Philippine, melalui Invoice Nomor 133M160001-M, dan pada tanggal 12 Agustus 2016, DND Philippine merealisasikan pembayaran tersebut. Pada tanggal 23 Agustus 2016, Ashanty Sales meminta PT PAL membayarkan fee agen termin II, melalui rekening atas nama MS Saavedra Liliosa Legiona, ke rekening United Overseas Bank Limited (UOB) singapura,  dengan nomor 341- 902-189-8. Pada tanggal 14 September 2016, atas persetujuan terdakwa Firmansyah Arifin dan Direksi lainnya, Arif Cahyana melakukan pembayaran fee agen kepada Ashanty Sales secara bertahap dengan mentransfer uang dari rekening BRI atas nama PT PAL ke rekening UOB Singapore atas nama MS Saavedra Liliosa Legiona dengan rincian, pertama sebesar US 25.000 dolar, kemudian US380,571,77 dolar, USD 608,914,83, USD 76,114,35 dan USD 200,571,77, namun transfer uang terakhir tersebut ditolak karena ada kesalahan penulisan pada nama pemilik rekening Ashanti Sales Incorporation, dan di transfer ulang oleh Arif Cahyana pada tanggal 13 Maret 2017. Atas pembayaran fee agen kepada Ashanty Sales, terdakwa Firmansyah Arifin kembali mengingatkan Ari Cahyani dan Saipul Anwar, mengenai adanya Cash Back sebesar 1,25% yang harus dibayarkan oleh Ashanty sales Incorporation. Pada Maret 2017, terdakwa Firmansyah Arifin menyarankan Arif Cahya untuk menemui Kirana Kotama di Gedung BRI Tower, Jakarta dan menanyakan cash back sebesar 1,25 persen. Dan Kirana Kotama memberitahukan kepada Ashanty Sales di Filipina, akan menarik uang secara tunai sejumlah US25.000 dolar dari fee agen yang telah diterimanya dari PT PAL, dan akan menyerahkannya kepada Kirana Kotama,  untuk di serahkan kepada Direksi PT PAL melalui Arif Cahyana. Dan Arif Cahyana pun melaporkan kepada Saiful Anwar. Pada tanggal 8 Maret 2017 Kirana Kotama menghubungi Gatot Suratno, Staf bagian Umum PT Pirusa Sejati, untuk mengambil amplop coklat yang berisi uang di rumahnya di Komplek Tosiga Blok IX D Nomor 7 Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Setelah Gatot Suratno mengambil 2 Amplop yang masing-masing berisi uang sejumlah US25.000 Dolar Singapore, kemudaian menyerahkan kepada Elfi Gusliana alias Dede, Staf bagian Keuangan PT perusa Sejati, atas perintah Kirana Kotama. Keesokan harinya, yakni tanggal 9 Maret 2017, Kirana Kotama menghubungi Agus Nugraho melalui telepon, meminta agar agar Agus Nugroho menyerahkan uang sejumlah US25.000 dolar Amerika Serikat yang berada di Elfi Gusliana alias Dede kepada Arif Cahyana Pada tanggal 16 Maret 2017 sesuai arahan Kirana utama, Agus Nugroho meminta Elvi Gusliana membuat tanda terima tanggal 17 Maret 2017. Namun ternyata, pada tanggal 17 Maret, Agus Nugroho batal bertemu dengan Arif Cahyana. Pada tanggal 27 Maret 2017, Kirana Kotma kembali menghubungi Agus Nugroho, dan memberitahukan bahwa, Arif Cahyana akan datang menemui Agus Nugroho di Jakarta untuk mengambil uang pada tanggal 30 Maret 2017. Pada tanggal 30 Maret 2017 sekitar jam 09.10 WIB, Arif Cahyana mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Agus Nugroho, yang memberitahukan bahwa, Ia sudah di Jakata dan akan menemuinya setelah urusannya di Jasindo dan Bank Mandiri selesai. Arif Cahyana sudah di Jakarta dan akan menemui Agus Nugroho setelah Urusannya di Jasindo dan Bank Mandiri selesai titik atas informasi tersebut Agus Nugroho segera mengambil satu buah amplop coklat berisi uang sejumlah 25000 dolar dari LP Gusliana alias Dede yang dititipkan oleh Kirana kotama. Kemudian, sekitar pukul 12.00 WIB, mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Agus Nugroho, akan menemuinya di kantor PT Perusa Sejati, dan Agus Nugroho pun menginformasikan alamat kantor PT Perusa Sejati di MT Square Jalan MT Haryono Kavling 10 Jakarta Timur. Setelah Arif Cahyana tiba di kantor PT Perusa Sejati, Agus Nugroho menyerahkan amplop coklat berisi uang sejumlah US25000 Dolar kepada Arif Rayana di ruang rapat lantai 2 PT proses sejati kepada Arif Cahyana. Tak lama kemudian, Arif Cahyana dan Agus Nugroso pun langsung “diringkus” Tim KPK.  Atas surat dakwaan JPU KPK, PH terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan. Sihingga, Majelis Hakim, memerintahkan JPU KPK untuk mengadirkan saksi pada persidangan berikutnya. Kepada beritakorupsi.co, Gunadi selaku PH terdakwa mengatakan, dakwaan JPU Sudah jelas, sehingga tidak akan mengajukan Eksepsi. “Baik terdakwa maupun kita, semua sudah jelas, jadi kita langsung pada pokok perkara. Dakwaan JPU dapat kita terima,” ujar Gunadi. Terpisah. JPU KPK Ronald mengatakan bahwa, saksi yang diperiksa dalam perkara ini sebanyak sekitar 100 orang. Namun Ronald mengakui, tidak semua saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan. “Saksi yang diperiksa sekitar 100 orang lebih, namun tidak semau kita hadirkan, dipilihlah. Kalau barang bukti, selain uang sebesar US 25.000 Dollar, yang diamankan, ada uang yang disita dari Brangkas PT PAL,” ungkap Ronal.  (Redaksi) </div>

News Tipikor Proyek Kapal Perang SSV Fhilipina, “Menyeret” 3 Pejabat PT PAL Ke Pengandailan Tipikor

berita korupsi .co – Proyek pembangunan kapal perang SSV (Strategic Sealift Vessel) Fhilipina yang dikerjakan oleh PT PAL pada tahu...

Karena Uang Cash Back, 3 Pejabat PT Penataran Angkatan Laut (PAL) Indonesia Diadili

02.22 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjG-q0CAS3bloDoEqySD4JLWKAlgD4-efj2Hpc2OUTk-J-aozDewJhAksKC4KrnfEappUGikupGAAR_2ysR5r6sdJNuCd1yb9_Szo56RZAHOmlMPVQseE1iYqos8RX9kYUsabvbi_-AMyo/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjG-q0CAS3bloDoEqySD4JLWKAlgD4-efj2Hpc2OUTk-J-aozDewJhAksKC4KrnfEappUGikupGAAR_2ysR5r6sdJNuCd1yb9_Szo56RZAHOmlMPVQseE1iYqos8RX9kYUsabvbi_-AMyo/s640/page.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
beritakorupsi.co – Gara-gara uang cash back sebesar 1,25 persen dari hasil proyek pembangunan kapal perang SSV Filipina yang dikerjakan oleh PT PAL, 3 pejabat BUMN ini harus meringkuk di penjara dan diadili sebagai terdakwa Korupsi. Ketiganya adalah, M.Firmansyah Arifin (Direktur Utama PT PAL), Saiful Anwar (Direktur Desain dan Teknologi dan merangkap Direktur Keuangan PT PAL) dan Arif Cahyana (General Keuangan PT PAL) Tragisnya, Firnansyah Arifin, Saiful Anwar dan Arif Cahyana, saat ini tak lagi duduk di kursi empuk diruangan ber AC, dan bahkan tidak lagi Sebelum persidangan dimulai, dari balik jeruji besi ruang tahanan Pengadilan Tipikor, dengan pengawalan dari Gegana Polda Jatim, terkait Cash Back, Firmansyah Arifin atau lebih akrab dipanggil Arifin, Saiful Anwar (Saiful) dan Arif Cahyana (Arif), kepada beritakorupsi.co mengatakan bahwa, Cash Back tersebut adalah untuk Dana Komando, termasuk uang sebesar US163,102.19, dan Dana Komando sudah lama berlangsung dan tidak ada bukti penyerahan. “Cash Back itu bukan untuk Direksi tetapi untuk Dana Komando, termasuk uang US 163,102.19 Dollar yang sudah diserahkana Komando sudah lama,” kata ketiganya. Saat ditanya istilah Dana Komando dan bukti penyerahan, Arifin, Arif dan Saiful mengatakan bahwa, istilah Dana Komando atau DK adalah dari TNI AL. “Istilah DK itu ya dari mereka,” jawab Firman. “Tidak dikasih bukti dan tidak mau. Ditrasfer pun juga nggak mau, harus kontan. Saya nggak ingat namanya, tetapi diruangan itu ada 4 orang. Ada PNS ada juga TNI,” Arif menimpalin. “Ia seperti apa yang kita jelaskan dalam persidangan kemaren itu, ia seperti itu. Kalau saya, sudah terbuka,” lanjut Saiful. “Cash Back tidak ada sepeserpun untuk Direksi, saya tau. Kalau tidak ada Dana Komando, tidak ada Cash Back dan tidak aka nada kasus ini. Ini akibat ketidak berdayaan kami,” tambah Arif. Dan hari ini, Senin, 14 Agustus 2017, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Ronald Ferdinand Worotikan,  Mungki Hadpratikto, Budi Sarumpaet dan Irman Yudiandri, menyeret Ketingayan kehadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim Tahsin. SH., MH, yang dibantu dengan 2 anggota Majelis Hakim yakni, DR. Lufsiana dan DR. Andriano untuk mengadilinya, dengan masing-masing perkara terpisah. Dalam persidangan, terdakwa Firmansyah Arifin dan terdakwa Saiful Anwar didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya diantaranya, Gunadi Wibakso, Sigit Darmwan, G.Subiakto dan Wira. Sementara terdakwa Arif Cahyana didampingi PH-nya Gunadi Wibakso, Sigit Darmwan, G.Subiakto, semuanya dari kantor Susilo di Jakarta. Dalam surat dakwaan JPU KPK disebutkan bahwa, terdakwa Firmansyah Arifin, Saiful Anwar (disidangkan bersamaan namun perkara terpisah dan Arif Cahyana sidang tersendiri.red) mengetahui atau patut diduga bahwa, perbuatannya bersama-sama dengan Saiful Anwar dan Arif Cahyana, yang telah menerima hadiah berupa uang “cash back” dari Kirana Kotama dan Agus Nugroho, diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena terdakwa Firmansyah Arifin dan Saiful Anwar, telah menyetujui pemberian fee agen, kepada Ashanti Sales Incorporation sebesar 4,75 persen, yang ditunjuk PT PAL Indonesia, sebagai Eksklusif agen untuk memperoleh kontrak pembangunan kapal SSV dari Departement of National Defense of the Republic of Philippine ( DND Philippines), yang bertentangan dengan kewajibannya selaku Direktur Utama PT PAL dan Saiful Anwar, Direktur Keuanagan. Menurut JPU KPK, selaku penyelenggara negara yang diatur dalam pasal 5 angka 4 dan angka 6, Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Serta, bertentangan dengan peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-04/MBU/11/2016 tentang penegakan Citra Badan Usaha Milik Negara Dihadapan Majelis Hakim, JPU KPK menyebutkan bahwa, perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi yang berkelanjutan. Sebagai “imbalan” atas perbuatan terdakwa, JPUK KPK pun menjerat Firmansyah Arifin, dengan pasal berlapis yakni, pasal 12 b  atau pasal 12 B (1) Undang-Undang Korupsi. “Perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf b  atau pasal 12 huruf B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junckto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP junckto pasal 64 ayat KUHP” ucap JPU KPK Anehnya, dari surat dakwaan JPU KPK terungkap bahwa, ternyata para Direksi PT PAL akan mendapatkan uang “cash back” sebesar 1,25 persen, dari fee agen Ashanti Sales Incorporation sebesar 4,75 persen, terkait proyek kapal perang SSV (Strategic Sealift Vessel) yang dikerjakan oleh PT PAL untuk pemerintah Filipina. Dari surat dakwaan JPU KPK terungkap pula bahwa, uang Cash Back yang sudah diterima oleh PT PAL adalah sebesar US188,102,19 ribu Dollar, yang terdiri dari, US163,102,19 Dollar sudah diterima oleh PT PAL, pada 2015 oleh Imam Sulistiyanto dari Kirana Kotama, Pemilik PT Perusa Sejati. Dan uang sebesar US25.000 Dollar, diterima pada tanggal 30 Maret 2017, oleh Arif Cahnaya dari Agus Nugroho, Direktur Umum PT Perusa Sejati, sekaligus sebagai “pintu masuk” Ketiga pejabat perusahaan milik negara ini ke jeruji besi yang sudah disediakan oleh KPK bagi para Koruptor. Terkait uang sebesar US163,102,19 Dollar, dalam persidangan sebelumnya dengan terdakwa Agus Nugroho selaku perantara Suap terungkap, bahwa uang US163,102,19 Dollar itu, sudah disetorkan kepada TNI AL di Mabes TNI AL Cilangkap, oleh Imam Sulistiyanto, yang saat itu menjabat sebagai Direktru Keuangan dan Arif Cahyana. “Saya terima dari Imam Sulistyanto, Januari 2015. Januari 2015, saya ditugaskan Direksi untuk menyelesaikan tagihan proyek KCR dan Tug Boat. Saya bertemu dengan Imam Sulistianto di Mabes TNI Cilangkap untuk membayarkan sebagian Dana Komando. Karena uang tunai yang dibawa oleh Imam Susianto bukan dalam mata uang rupiah, pihak Pekas (Pemegang Kas) menolak pembayaran Dana Komando jika tidak dalam mata uang Rupiah. Saya dan Imam Sulistyanto menukarkan uang tersebut ke mata uang rupiah di BRI KCP Cilangkap,  nilainya kurang lebih Rp 2 miliar. Setelah menukarkan uang, saya dan Sulistyanto pergi menuju Pekas TNI AL di Mabes TNI Cilangkap untuk melakukan pembayaran kekurangan Dana Komando.  Saya tidak ingat nama orangnya. Ada 4 orang staf yang bertugas dan selanjutnya disitulah saya menyerahkan uang Dana Komando,” kata Arif Cahyana kepada Majelis Hakim, saat dipersidangan (Jumat, 14 Juli 2017). Dari surat dakwaan JPU KPK, terkait cash back yang sudah diterima PT PAL adalah  cash back termin I. JPU KPK menyatakan, pada Januari 2015, terdakwa Firmansyah Arifin meminta Imam Sulistianto, menemui Kirana Kotama di Jakarta untuk mengambil uang cash back termin pertama dari fee agne yang sudah dibayarkan oleh PT PAL kepada Ashanty sales, sebagaimana yang telah disepakati. Kemudian, lanjut JPU KPK, Imam Sulistyanto menemui Kirana Kotama di Lobby Eka Hospital BSD, Central Business District Lot, IX BSD, Serpong Kota Tangerang Selatan. Kirana Kotama pun menyerahkan bingkisan goody bag berisi uang sejumlah USD 163,102.19 Dollar, kepada Imam Sulistyanto. Oleh Imam Sulis diserahkan kepada Eko Prasetyanto untuk kemudian diserahkan kepada terdakwa Firmansyah Arifin. Pada tanggal 13 Mei 2016, pekerjaan pembangunan 1 unit kapal SSV selesai dan telah diserahkan kepada pemerintah Philippine. Selanjutnya, pada tanggal 16 mei 2016, PT PAL, mengajukan permintaan pembayaran 85% atas pekerjaan pembangunan satu unit kapal SSV sejumlah USD36,029,462,85 kepada DND Philippine, melalui Invoice Nomor 133M160001-M, dan pada tanggal 12 Agustus 2016, DND Philippine merealisasikan pembayaran tersebut. Pada tanggal 23 Agustus 2016, Ashanty Sales meminta PT PAL membayarkan fee agen termin II, melalui rekening atas nama MS Saavedra Liliosa Legiona, ke rekening United Overseas Bank Limited (UOB) singapura,  dengan nomor 341- 902-189-8. Dan pada tanggal 14 September 2016, atas persetujuan terdakwa Firmansyah Arifin dan Direksi lainnya, Arif Cahyana melakukan pembayaran fee agen kepada Ashanty Sales secara bertahap dengan mentransfer uang dari rekening BRI atas nama PT PAL ke rekening UOB Singapore atas nama MS Saavedra Liliosa Legiona dengan rincian, pertama sebesar US 25.000 dolar, kemudian US380,571,77 dolar, USD 608,914,83, USD 76,114,35 dan USD 200,571,77, namun transfer uang terakhir tersebut ditolak karena ada kesalahan penulisan pada nama pemilik rekening Ashanti Sales Incorporation, dan di transfer ulang oleh Arif Cahyana pada tanggal 13 Maret 2017. Atas pembayaran fee agen kepada Ashanty Sales, terdakwa Firmansyah Arifin kembali mengingatkan Ari Cahyani dan Saipul Anwar, mengenai adanya Cash Back sebesar 1,25% yang harus dibayarkan oleh Ashanty sales Incorporation. Pada Maret 2017, terdakwa Firmansyah Arifin menyarankan Arif Cahya untuk menemui Kirana Kotama di Gedung BRI Tower, Jakarta dan menanyakan cash back sebesar 1,25 persen. Dan Kirana Kotama memberitahukan kepada Ashanty Sales di Filipina, akan menarik uang secara tunai sejumlah US25.000 dolar dari fee agen yang telah diterimanya dari PT PAL, dan akan menyerahkannya kepada Kirana Kotama,  untuk di serahkan kepada Direksi PT PAL melalui Arif Cahyana. Dan Arif Cahyana pun melaporkan kepada Saiful Anwar. Pada tanggal 8 Maret 2017 Kirana Kotama menghubungi Gatot Suratno, Staf bagian Umum PT Pirusa Sejati, untuk mengambil amplop coklat yang berisi uang di rumahnya di Komplek Tosiga Blok IX D Nomor 7 Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Setelah Gatot Suratno mengambil 2 Amplop yang masing-masing berisi uang sejumlah US25.000 Dolar Singapore, kemudaian menyerahkan kepada Elfi Gusliana alias Dede, Staf bagian Keuangan PT perusa Sejati, atas perintah Kirana Kotama. Keesokan harinya, yakni tanggal 9 Maret 2017, Kirana Kotama menghubungi Agus Nugraho melalui telepon, meminta agar agar Agus Nugroho menyerahkan uang sejumlah US25.000 dolar Amerika Serikat yang berada di Elfi Gusliana alias Dede kepada Arif Cahyana Pada tanggal 16 Maret 2017 sesuai arahan Kirana utama, Agus Nugroho meminta Elvi Gusliana membuat tanda terima tanggal 17 Maret 2017. Namun ternyata, pada tanggal 17 Maret, Agus Nugroho batal bertemu dengan Arif Cahyana. Pada tanggal 27 Maret 2017, Kirana Kotma kembali menghubungi Agus Nugroho, dan memberitahukan bahwa, Arif Cahyana akan datang menemui Agus Nugroho di Jakarta untuk mengambil uang pada tanggal 30 Maret 2017. Pada tanggal 30 Maret 2017 sekitar jam 09.10 WIB, Arif Cahyana mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Agus Nugroho, yang memberitahukan bahwa, Ia sudah di Jakata dan akan menemuinya setelah urusannya di Jasindo dan Bank Mandiri selesai. Arif Cahyana sudah di Jakarta dan akan menemui Agus Nugroho setelah Urusannya di Jasindo dan Bank Mandiri selesai titik atas informasi tersebut Agus Nugroho segera mengambil satu buah amplop coklat berisi uang sejumlah US25.000 dolar dari Elfi Gusliana alias Dede yang dititipkan oleh Kirana kotama. Sekitar pukul 12.00 WIB dihari yang sama, Arif Cahyana mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Agus Nugroho, mengabarkan akan menemuinya di kantor PT Perusa Sejati, dan Agus Nugroho pun menginformasikan alamat kantor PT Perusa Sejati di MT Square Jalan MT Haryono Kavling 10 Jakarta Timur. Setelah Arif Cahyana tiba di kantor PT Perusa Sejati, kedaunya bertemu di ruang rapat lantai 2, dan Agus Nugroho kemudian menyerahkan amplop coklat berisi uang sejumlah US25.000 Dolar. Sebelum uang tersebut tiba dikantor PT PAL, Kedaunya langsung diringkus KPK.  </div>
tidur nyeyak di atas Spring Bed, melainkan tidur dibalik jeruji besi alias penjara, dan saat ini, duduk dikursi pesakitan dengan “menyandang gelar” terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. 
<div style="text-align: justify;">
Kepada beritakorupsi.co, Gunadi selaku PH terdakwa mengatakan, dakwaan JPU Sudah jelas, sehingga tidak akan mengajukan Eksepsi. “Baik terdakwa maupun kita, semua sudah jelas, jadi kita langsung pada pokok perkara. Dakwaan JPU dapat kita terima,” ujar Gunadi. Terpisah. JPU KPK Ronald mengatakan bahwa, saksi yang diperiksa dalam perkara ini sebanyak sekitar 100 orang. Namun Ronald mengakui, tidak semua saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan. “Saksi yang diperiksa sekitar 100 orang lebih, namun tidak semau kita hadirkan, dipilihlah. Kalau barang bukti, selain uang sebesar US 25.000 Dollar, yang diamankan, ada uang yang disita dari Brangkas PT PAL,” ungkap Ronal.  (Redaksi) </div>

News Tipikor Karena Uang Cash Back, 3 Pejabat PT Penataran Angkatan Laut (PAL) Indonesia Diadili

berita korupsi .co – Gara-gara uang cash back sebesar 1,25 persen dari hasil proyek pembangunan kapal perang SSV Filipina yang dikerja...

BERITAKORUPSI.CO

Benarkah Ada “Rekayasa” Dalam Perkara Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya?

Ada Apa Dalam Kasus Perkara Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya?

Drs. Sarwo Edi selaku Kepala SMPN 6 Bojonegoro Dituntut 2.6 Tahun Penjara Karena Korupsi Dana BOS Rp353.466.250

Proyek Kapal Perang SSV Fhilipina, “Menyeret” 3 Pejabat PT PAL Ke Pengandailan Tipikor

Karena Uang Cash Back, 3 Pejabat PT Penataran Angkatan Laut (PAL) Indonesia Diadili

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI