“Evaluasi PERMA Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmA0BNQmvZFUnSHWP9mTworEYKRjrjTZQdSqbD42z8vUyrG_fMTpLX9W4g_8CzUlTxpf_9fDecq1aISh2VnUJSGR_jz5LVkpcDMsJGzWBDdpjiwGV1V8A8ovmHtO4ocjMKkMOOYVYd1x7Kch4nqdnsxhGC8REX48OyDwuywhwNbXvmgyP786_dP02Y/s1000/C.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1000" data-original-width="700" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmA0BNQmvZFUnSHWP9mTworEYKRjrjTZQdSqbD42z8vUyrG_fMTpLX9W4g_8CzUlTxpf_9fDecq1aISh2VnUJSGR_jz5LVkpcDMsJGzWBDdpjiwGV1V8A8ovmHtO4ocjMKkMOOYVYd1x7Kch4nqdnsxhGC8REX48OyDwuywhwNbXvmgyP786_dP02Y/w448-h640/C.jpg" width="448" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b><br /><div style="text-align: justify;">Kebutuhan terhadap lembaga peradilan yang kuat semakin tinggi serta menghadapi tantangan yang serius ditengah mencuatnya kasus korupsi yang menjerat sejumlah aparatur pengadilan.<br /><br />Temuan Global Corruption Barometer 2020 yang dirilis oleh Transparency International, menunjukkan 34% warga Indonesia masih membayar suap ke pengadilan sepanjang tahun 2019 dan 2020. Terbaru, hasil Rule of Law Index yang diluncurkan World Justice Project (WJP ROL 2022)<br /><br />Salah satu dari indeks komposit dari Corruption Perception Index menunjukkan bahwa faktor civil justice di Indonesia, satu faktor yang secara umum terkait dengan pengadilan, masih jauh berada di bawah skor rata-rata global dan regional. Berkaitan dengan isu integritas yang menjadi persoalan penegak hukum, berdasarkan data dari survei nasional Transparency International Indonesia (TII) pada tahun 2022, </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Setidaknya tercatat sejumlah temuan penting terkait dengan kinerja pengadilan dan risiko korupsi di lembaga tersebut. Sejumlah temuan dalam survei ini, mengindikasikan bahwa praktik korupsi masih menjadi perhatian utama dalam agenda reformasi peradilan.<br /><br />Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PERMA 1/2020) diharapkan dapat menekan angka kasus korupsi melalui efek jera yang ditimbulkan. Selain itu, ruang disparitas dalam penjatuhan pidana atas korupsi yang karakternya sama/serupa beralasan untuk dapat dipersempit. PERMA 1/2020 yang telah diundangkan pada 24 Juli 2020 ini, tentu layak diukur keberhasilannya. <br /><br />Sebagai bentuk dukungan untuk lembaga peradilan yang lebih baik dan berintegritas, Transparency International Indonesia bersama Pusat Studi Antikorupsi dan Kebijakan Hukum Podana (FH UNAIR) menggagas Sarasehan Koalisi Pemantau Peradilan dan Focus Group Discussion “Evaluasi PERMA Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", yang dilakukan pada, senin 15 Mei 2023 di Surabaya. <br /><br />Hadir dalam pertemuan ini, jaringan masyarakat sipil, akademisi dari fakultas hukum di surabaya, organisasi profesi advokat, dan jaringan jurnalis. (*)<br /></div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Regional Tipikor “Evaluasi PERMA Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"

BERITA KORUPSI .CO - Kebutuhan terhadap lembaga peradilan yang kuat semakin tinggi serta menghadapi tantangan yang serius ditengah mencuatny...

»

Diana Kusumawati Mengetahui Calon Kepala Dinas Yang Lolos Seleksi Dari Sekda Kab. Bangkalan. Ada Apa Hubungan Sekda Dengan Diana?

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">#Selain menghadirkan Diana Kusumawati, JPU KPK juga menghadirkan Empat Pegawai Pemkab Bangkalan yaitu Guntur Setyadi (Kepala Bidang Dinas PU), Erik (Kasi Dinas PMD), Ismet Efendi (Kepala Bapenda) dan Rizal Morris (Plt. Kepala KPSDA atau BKD). Hadir pula Istri muda Terdakwa untuk menyaksikan persidangan dan beberapa pengikutnya berteriak lantang di luar ruang sidang seusai persidangan#</span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4jdMtrCHaR7eWRfYUy4eJnqsstkIqIQfo__3ouE946roT9ynrGzM4sjjzM1IaW8h60RdrRYX1DEnuWu_Wbz33grBYkJQdZimTA3-BzKhE6KovyK4BFRtezeYPHcGAel9kR37Yo_lTJY75TyqahSZ3pNT2DYh30b5CLkZQqONbjczZVtm6Yh7UgvR9/s1599/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="899" data-original-width="1599" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4jdMtrCHaR7eWRfYUy4eJnqsstkIqIQfo__3ouE946roT9ynrGzM4sjjzM1IaW8h60RdrRYX1DEnuWu_Wbz33grBYkJQdZimTA3-BzKhE6KovyK4BFRtezeYPHcGAel9kR37Yo_lTJY75TyqahSZ3pNT2DYh30b5CLkZQqONbjczZVtm6Yh7UgvR9/w640-h360/1.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span> <br />Ada apa hugungan Diana Kusumawati salah satu pengusaha kontraktor di Bangkalan dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangkalan R. Moh. Taufan Zairinsjah?. Inilah pertanyaan publik setelah Diana Kusumawati memberikan kesaksian dihadapan Majelis Hakim di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo,  Selasa, 16 Mei 203<br /><br />Pengakuan Diana Kusumawati dihadapan Majelis Hakim adalah terkait nama-nama calon yang lolos seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau Kepala Dinas di Pemkab Bangkalan tahun 2022, salah satunya adalah Wildan Yulianto sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diketahuinya dari Sekda Kabupaten Bangkalan R. Moh. Taufan Zairinsjah<br /><br />Wildan Yulianto sudah di Vonis pidana penjara selama dua (2) tahun karena terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi memberikan uang sebesar Rp150 juta kepada Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron melalui Erwin Yoesoef (Kabag Protokol Kab. Bangkalan) terkait pengangkatan dan pelalantikannya sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2022<br /><br />“Saya mengetahui dari Sekda, salah satunya Wildan,” kata Diana   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnMNCIEeB3gl092failRAvDvcc-nUOnw-Wyzh_T2YiMt7UK7p9U7tAsPJn0AJGcjlfLfNgl_CmeCs68HKl5QHpuHlf6rkbK6K_e7ItVISof9Y2QHnzWAB1UoEZBKIcnpjynUtiami1_AzHHRzwcaHiVaGtHUm0L2O1CKYnoPVsNe7h_k7taC9GAbNb/s1599/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="899" data-original-width="1599" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnMNCIEeB3gl092failRAvDvcc-nUOnw-Wyzh_T2YiMt7UK7p9U7tAsPJn0AJGcjlfLfNgl_CmeCs68HKl5QHpuHlf6rkbK6K_e7ItVISof9Y2QHnzWAB1UoEZBKIcnpjynUtiami1_AzHHRzwcaHiVaGtHUm0L2O1CKYnoPVsNe7h_k7taC9GAbNb/w640-h360/2.jpg" width="640" /></a></div>Atas pengakuan Diana Kusumawati, Ketua Majelis Hakim pun heran karena dokumen negara bisa dibocorkan ke masyarakat. “Ini kan dokumen negara?,” kata Ketua Majelis Hakim Darwanto, SH., MH<br /><br />Terkait pengakuan Diana Kusumawati, beritakorupsi.co mengklarifikasi ke Sekda Kabupaten Bangkalan R. Moh. Taufan Zairinsjah melalui pesan WhastApp namun tak ada respon sekalipun pesan itu sudah terbaca dengan tanda centang dua biru<br /><br /><span style="color: red;">B<span style="font-size: large;">ac</span></span><span style="color: red; font-size: large;">a juga:</span> <span style="color: red; font-size: medium;">dr. Nunuk Kristiani Direktur RSUD Bangkalan Mengakui Ada Setoran Uang Setiap Bulan Ke Bupati Yaitu Terdakwa R. Abdul Latif Amin Imron - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/05/dr-nunuk-kristiani-direktur-rsud.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/05/dr-nunuk-kristiani-direktur-rsud.html</a></span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhL5TwEoGiP4G2VduBfpqbiYUvBGjPyu2fufHl0eNLyK34abgIoK-mmnbarDibWWXFwx-oKXP69BaZCanCcznd3EzOZ4OhDukEUNFqVrA7rGon35wIO68EedNStjdyweVVt3AKKHVz-p0EEPflBeJVGY7F3jJSFbmA9x1Rd7DSk8mthzD0F01JmDsuV/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhL5TwEoGiP4G2VduBfpqbiYUvBGjPyu2fufHl0eNLyK34abgIoK-mmnbarDibWWXFwx-oKXP69BaZCanCcznd3EzOZ4OhDukEUNFqVrA7rGon35wIO68EedNStjdyweVVt3AKKHVz-p0EEPflBeJVGY7F3jJSFbmA9x1Rd7DSk8mthzD0F01JmDsuV/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Diana Kusumawati dihadirkan Tim JPU KPK Johan Dwi Juniarto, Arif Usman dkk sebagai saksi di persidangan di hadapan Majelis Hakim dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi “suap seleksi dan mutasi jabatan, penerimaan setoran dari rumah sakit umum daerah (RSUD)  dan fee proyek” di Kabupaten Bangkalan dengan Terdakwa R. Abdul Latif Amin Imron selaku Bupati Bangkalan <br /><br />Selain menghadirkan Diana Kusumawati, JPU KPK juga menghadirkan Empat pegawai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan yaitu Guntur Setyadi (Kepala Bidang Dinas PU), Erik (Kasi Dinas PMD), Ismet Efendi (Kepala Bapenda) dan Rizal Morris (Plt. Kepala KPSDA atau BKD)<br /><br />Persidangan berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Selasa, 09 Mei 2023) dengan agenda mendengarkan keterangan kelima orang saksi tersebut diatas yang dihadirkan oleh Tim JPU KPK kehadapan Mejelis Hakim yang diketuai Hakim Darwanto, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH., MH dan Alex Cahyono, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hoc serta Panitra Pengganti (PP) Sigit Nugroho, SH, dan juga hadir oleh Tim Penasehat Hukum para Terdakwa, Suryono Pane, SH., MH, dkk serta dihadiri pula oleh Terdakwa melalui Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) gedung merah putih KPK Jakarta  <br /><br />Dihadapan Majelis Hakim, Diana Kusumawati juga mengkaui adanya setoran fee proyek yang dikerjakannya sebesar 10 persen dari nilai kontrak yang menurutnya bahwa uang itu ke Bupati melalui Kepala Dinas PU. Selain itu, ada juga pemberian uang pembuatan kontrak sebesar Rp2.500.000<br /><br />“Ada setoran sepuluh persen dari nilai kontrak, kalau asumsi saya untuk B satu (B1), Bupati,” kata Dinana kepada Majelis Hakim menjawab pertanyaan JPU KPK<br /><br />Sementara pengakuan Guntur Setyadi selaku Kabid Dinas PU menjelaskan, bahwa dirinya diperintah Kepala Dinas PU untuk menyiapkan sejumlah uang terkait seleksi jabatan yang diikuti Wildan Yulianto<br /><br />“Seratus lima puluh (juta) melalui Erwin,” kata Guntur Setyadi kepada Majelis Hakim menjawab pertanyaan JPU KPK<br /><br />Menurut Guntur Setyadi, bahwa uang dana operasional di Dinas PU berasal dari beberapa kontraktor yang memberikan sebesar Rp2.5 juta sebagai pembuatan kontrak kerja dan juga disiapan untuk LSM dan media  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcQmM52Vf-DsVR26QKdqUtPSCc-kqoD0acoy8kUd8XDPb-04hhFTpW-WTU5NdUL-DzGzQDadmwL3ACjcCKoEdAF-KyNuQRVPObb0_2xEtPI9VR4jhbxc9OrqqbT0svJaQqCPvTe2DagdvDbBjvklNXhhvy87lp72m8RBzBUuQ9L7A01N7N8V4TLdDh/s640/nUNUK.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="312" data-original-width="640" height="312" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcQmM52Vf-DsVR26QKdqUtPSCc-kqoD0acoy8kUd8XDPb-04hhFTpW-WTU5NdUL-DzGzQDadmwL3ACjcCKoEdAF-KyNuQRVPObb0_2xEtPI9VR4jhbxc9OrqqbT0svJaQqCPvTe2DagdvDbBjvklNXhhvy87lp72m8RBzBUuQ9L7A01N7N8V4TLdDh/w640-h312/nUNUK.jpg" width="640" /></a></div>Pada persidangan sebelumnya (Selasa, 09 Mei 2023), dr. Nunuk Kristiani selaku Direktur RSUD Kabupaten Bangkalan yang saat ini menjabat sebagai Asisten II, juga mengakui adanya setoran rutin setiap bulan sebesar Rp20 juta yang diserahkan ke Terdakwa R. Abdul Latif Amin Imron selaku Bupati Bangkalan, namun sejak Juni 2022 setoran itu tidak lagi diberikan. <br /><br />Setoran rutin tersebut menurut dr. diambil dari uang pribadinya. Namun dalam dakwaan JPU KPK menjelaskan bahwa uang setoran ke Terdakwa adalah diambil dari Jaspel (Jasa pelayanana) rumah sakit<br /><br />“Ya, setiap bulan dua puluh juta. Kalau nggak dikasih ditagih. Pernah ngga setor dua bulan,” kata dr. Nunuk Kristiani kepada Majelis Hakim<br /><br />Selain setoran rutin, ternyata dr. Nunuk Kristiani juga mengakui memberikan uang sebesar Rp100 juta setelah beberapa waktu dirinya dilantik oleh Terdakwa R. Abdul Latif Amin Imron selaku Bupati Bangkalan, dimana uang itu untuk membayar hutang dana kampanye Terdakwa pada tahun 2018 ke Muhammad Fahad selaku Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan. <br /><br />“Waktu seleksi tidak ada permintaan uang tapi setelah pelantikan diminta,” ucap dr. Nunuk Kristiani kepada Majelis Hakim  <br /><br />Pengakuan dr. Nunuk Kristiani terkait pemberian uang kepada Terdakwa R. Abdul Latif Amin Imron selaku Bupati Bangkalan, juga dikaui oleh R. Moh. Taufan Zairinsjah (Sekda) dan Erwin Yoesoef (Kabag Protokol) Kabupaten Bangkalan<br /><br />R. Moh. Taufan Zairinsjah atau yang akrab disapa Taufan ini kepada Majelis Hakim menjelaskan, kalau dirinya juga memberikan sejumlah uang pada saat pengangkatan dan pelatikannya sebagai Sekda<br /><br />“Sebagai Sekda sejak tahun 2020 samapi sekarang. Pada saat itu ada tiga orang sebagai calon. Saya memberikan dua ratus kepada Pak Bupati setelah pelantikan,” ucap Taufan kepada Majelis Hakim mejawab pertanyaan JPU KPK<br /><br />Calon Sekda Kabupaten Bangkalan yang dimaksud Taufan adalah Puguh Santoso yang menjabat sebagai Kepala dinas pertanian dan Ismed Efendi sebagai Asisten Pemerintah dan kesejahteraan. Namun Taufan tidak menjelaskan apakah kedua sahabatanya itu juga memberikan uang atau tidak, dan JPU KPK juga memang tidak menanyakakkan hal itu<br /><br />Pengakuan Taufan di “Ia” kan Erwin Yoesoef yang diperintah Terdakwa R. Abdul Latif Amin Imron selaku Bupati Bangkalan untuk menerima titipan dari Taufan maupun dari yang lainnya yang kemudian uang tersebut diserahkan Erwin Yoesoef kepada Bupati<br /><br />“Saya tidak mengetahui apa isinya, saya hanya menerima dan saya serahkan ke Pak Bupati,” kata Erwin kepada Majelis Hakim menjawab pertanyaan JPU KPK <br /><br />Pada sidang sebelumnya (Selasa, 02 Mei 2023), Roosli Soeliharjono Plt. Kepala BKD atau yang disapa Nono ini kepada Majelis Hakim menjelaskan, bahwa setiap promosi dan mutasi jabatan harus membayar sejumlah uang yang jumlahnya bervariasi<br /><br />“Eselon III tiga puluh juta, eslon IV dua puluh juta dan itu sejak 2020,” kata Nono terus terang kepada Majelis Hakim<br /><br />Nono menjelaskan, bahwa sebahagian uang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang Bupati sebelumnya yaitu Fuad Amin Imron (alm), kakak kandung Terdakwa dan sebahagian diserahkan langsung oleh Nono kepada Terdakwa selaku Bupati<br /><br />“Ada rekap, cuma Pak Bupati kadang ngambil kadang tidak karena sebagian untuk melunasi hutangnya pak Fuad, kalau yang seratus juta saya serahkan sendiri ke Pak Bupati di Pendopo,” jawab Nono terus terang<br /><br />Apa yang disampaikan Taufan, Nono dan Erwin tidak jauh beda saat memberikan keterangan untuk lima Terdakwa dalam perkara yang sama yang sudah dijatuhi hukuman (vonis) pidana penjara oleh Majelis Hakim yang sama pada, pada Senin, 08 Mei 2023<br /><br />Kelima Terdakwa itu adalah 1. Salman Hidayat selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja,; 2. Achmad Mustaqim Kepala Dinas Ketahanan,; 3. Agus Eka Leandy Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur,; 4. Wildan Yulianto Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bangkalan (keempat Terdakwa di vonis pidana penjara masing-masing selama 2 tahun) dan 5. Hosin Jamili selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bangkalan (di vonis pidana penjara selama 2 tahun dan 1 bulan). (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Diana Kusumawati Mengetahui Calon Kepala Dinas Yang Lolos Seleksi Dari Sekda Kab. Bangkalan. Ada Apa Hubungan Sekda Dengan Diana?

#Selain menghadirkan Diana Kusumawati, JPU KPK juga menghadirkan Empat Pegawai Pemkab Bangkalan yaitu Guntur Setyadi (Kepala Bidang Dinas PU...

»

Terbukti Menyuap Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P Simanjutak Rp39.5 M, Dua Terdakwa Di Vonis Masing-Masing 2.6 Tahun Penjara

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red; font-size: large;">#Dalam kasus ini, Tersangka Sahat Tua P Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi Golkar, dan Rusdi (Staf Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P Simanjuntak) akan diadili pada tanggal 23 Mei 2023 mendatang. Dan bagaimana ‘nasib’ Ketua dan 3 Wakil Ketua serta ratusan anggota DPRD Jatim lainnya termasuk para Koordinator Pokmas di beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Timur???#</span>  </h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLUjpQW_ym5oHWMIFwoCokKTa7uLZERbqHOKwOuDEghxxiEx0vnjxLMskAu-it___H57u9sArbFxWLMssjEn8LivxLQH6oCn2mTcfhDvWjdb2Rv5UeHQNL9lnTiFcJBLcWwS3pRsrurH25sktlcGmBNc6-_hxzAC6MHgN_W5utmO8bRI-BI6c_-cr5/s1280/c.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="720" height="624" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLUjpQW_ym5oHWMIFwoCokKTa7uLZERbqHOKwOuDEghxxiEx0vnjxLMskAu-it___H57u9sArbFxWLMssjEn8LivxLQH6oCn2mTcfhDvWjdb2Rv5UeHQNL9lnTiFcJBLcWwS3pRsrurH25sktlcGmBNc6-_hxzAC6MHgN_W5utmO8bRI-BI6c_-cr5/w360-h624/c.jpg" width="360" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br /><i>Uang tak selamanya membawa kebahagiaan dan kesuksesan bagi setiap orang. Tetapi sebaliknya, uang dapat membahwa seseoarang ke dalam penderitaan kalau cara memperolehnya dengan hawa nafsu serta ambisi apalagi dengan cara melanggar hukum</i> seperti yang dialami oleh Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi alias Eeng (Sahat Tua P Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019 - 2024 dari Fraksi Golkar dan Rusdi, staf Sahat Tua P Simanjuntak)<br /><br />Abdul Hamid adalah mantan Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang dan Koordinator Pokmas (Kelompk Masyarakat) di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Sedangkan Ilham Wahyudi alias Eeng adik ipar Abdul Hamid selaku Koordiinator Lapangan untuk Pokmas di Kabupaten Sampang<br /><br />Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi alias Eeng, terseret ke lingkaran ‘hitam’ kasus Korupsi suap Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P Simanjuntak melalui Rusdi sebesar Rp39.5 miliar tahun 2020 - 2023 sebagai uang “ijon atau uang muka” untuk mendapatkan dana hibah Pokir (pokok pikiran) milik anggota DPRD Jawa Timur (Sahat Tua P Simanjuntak) yang akan disalurkan ke Pokmas-Pokmas di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur tahun anggaran 2019 - 2022 dan 2023 - 2024<span style="color: red; font-size: large;"> </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga: </span><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Dua Terdakwa Korupsi Pemberi Suap Kepada Wakil Ketua DPRD Jatim Dituntut 3 Tahun Penjara - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/05/dua-terdakwa-korupsi-pemberi-suap.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/05/dua-terdakwa-korupsi-pemberi-suap.html</a><br /><br />Kasus Korupsi Suap OTT Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P Simanjutak, JPU KPK Arif Suhermanto: Kemungkinan ada Pengembangan - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/03/kasus-korupsi-suap-ott-wakil-ketua-dprd.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/03/kasus-korupsi-suap-ott-wakil-ketua-dprd.html</a><br /><br />Dua Terdakwa Penyuap Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak Di Adili - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/03/dua-terdakwa-penyuap-wakil-ketua-dprd.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/03/dua-terdakwa-penyuap-wakil-ketua-dprd.html</a><br /> <br />Sidang Korupsi Suap Wakil Ketua DPRD Jatim, JPU KPK Menghadirkan Anak Terdakwa dan Ketua DPRD Jatim - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/04/sidang-korupsi-suap-wakil-ketua-dprd_10.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/04/sidang-korupsi-suap-wakil-ketua-dprd_10.html</a></span><br /><br />Kasus yang menyeret Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi alias Eeng adalah berawal  pada Rabu, 14 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 WIBB saat Tim penyidik KPK melakukan tangkap tangan atau OTT terhadap Ilham Wahyudi alias Eeng dan Rusdi di sekitar Jembatan Merah Plaza (JMP) Surabaya dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp1 miliar rupiah<br /><br />Setelah Tim KPK mengamankan Ilham Wahyudi alias Eeng dan Rusdi, di hari yang sama Tim KPK kemudian mengamankan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P Simanjuntak dan Abdul Hamid  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-n-NI0pJGWHthCv8-iceMniNn6uNL6lM7dbXxbaJuH0VevaU0xJ2kdvi9D178jwpLsDB2AJGy3f4SQORGOWZqpbfDK6jEv41hOzImnc3qfbz6MQ1zsGRL_iSno_ytri22_zX04JQOSQLVy_jL2w_qg98vAq6l730_3AF-Mqp9lez2fkHeJMXn6dVI/s576/b.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="415" data-original-width="576" height="462" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-n-NI0pJGWHthCv8-iceMniNn6uNL6lM7dbXxbaJuH0VevaU0xJ2kdvi9D178jwpLsDB2AJGy3f4SQORGOWZqpbfDK6jEv41hOzImnc3qfbz6MQ1zsGRL_iSno_ytri22_zX04JQOSQLVy_jL2w_qg98vAq6l730_3AF-Mqp9lez2fkHeJMXn6dVI/w640-h462/b.jpg" width="640" /></a></div>Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa uang sebesar satu miliar rupiah yang diamankan KPK sebagai barang bukti pada saat melakukan tangkap tangan, ternyata sisa dari Rp2.5 miliar yang diberikan oleh Abdul Hamid melalui Ilham Wahyudi alias Eeng kepada Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P Simanjuntak melalui Rusdi sebagai fee atau istilah Ijon atau uang muka untuk mendapatkan dana hibah Pokir milik Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P Simanjuntak yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim tahun anggaran 2024. <br /><br />Anehnya, tahaun 2023 belum berlalu, Pemprov Jatim dan DPRD Jatim pun belum membahas APBD tahun anggaran 2024,  namun karena “kerakusan, nafsu dan ambisi untuk mendapatkan uang”, sehingga Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P Simanjuntak meminta uang ijon sebesar Rp2.5 miliar yang di turuti oleh Abdul Hamid walaupun Abdul Hamid belum mengetahui berapa dana hibah Pokir milik Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P Simanjuntak yang akan diterimanya.<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga: </span><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Sidang Korupsi Suap Wakil Ketua DPRD Jatim, JPU KPK Menghadirkan Pejabat Pemprov, Anggota DPRD dan Sekwan - <a href="goog_1593086775">http://www.beritakorupsi.co/2023/04/sidang-korupsi-suap-wakil-ketua-dprd.html</a><br /><br />Sidang Korupsi Suap OTT Wakil Ketua DPRD Jatim, JPU KPK Menghadirkan 2 Pejabat Pemprov Jatim dan 13 Ketua Pokmas - <a href="goog_1593086775">http://www.beritakorupsi.co/2023/03/sidang-korupsi-suap-ott-wakil-ketua_27.html<br /></a><br />Sidang Korupsi Suap OTT Wakil Ketua DPRD Jatim, JPU KPK Menghadirkan Kepala Bapeda Jatim Sebagai Saksi - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/03/sidang-korupsi-suap-ott-wakil-ketua.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/03/sidang-korupsi-suap-ott-wakil-ketua.html</a></span>    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTFCEaEdy7dhiK_7QxxjbNVXwaBqxQzGDaxFiLyefIT5eYMnp1tP2O1epA0QJAAL-ZV_LpaTpZ7NAKT5X9-DgZJqf4ZDKBmJZxY-4NJPiKtiEyvZ9IcebHGR3cfcD5X6-OEOmYHJpL0BLtlbfmLWwGP956pfrrrIJkESpT2p7h8QPtyEJ3lMhfzpgk/s593/6..jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="593" data-original-width="468" height="462" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTFCEaEdy7dhiK_7QxxjbNVXwaBqxQzGDaxFiLyefIT5eYMnp1tP2O1epA0QJAAL-ZV_LpaTpZ7NAKT5X9-DgZJqf4ZDKBmJZxY-4NJPiKtiEyvZ9IcebHGR3cfcD5X6-OEOmYHJpL0BLtlbfmLWwGP956pfrrrIJkESpT2p7h8QPtyEJ3lMhfzpgk/w368-h462/6..jpg" width="368" /></a></div>Andai saja, permintaan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P Simanjuntak tidak dituruti oleh Abdul Hamid, “dana hibah Pokir DPRD Jatim yang bersumber dari keringat masyarakat Jawa Timur “akan tetap menjadi bisnis yang menggiurkan” yang tidak tercium oleh Komisi Pemberantasan Korupsi<br /><br />Namun karena “kerakusan, nafsu dan ambisi untuk mendapatkan uang” sehingga membawa Abdul Hamid, Ilham Wahyudi, Sahat Tua P Simanjutak dan Rusdi menjadi penghuni rumah tahanan negara alias penjara di gedung merah putih milik KPK dengan menyandang “gelar Tersangka, Terdakwa dan Koruptor”<br /><br />Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi selaku pemberi suap diadili terlebih dahulu. Sedangkan Sahat Tua P Simanjutak dan Rusdi akan diadili pada tanggal 23 Mei 2023 mendatang. Lalu bagaiamana ‘nasib’ Ketua dan 3 Wakil Ketua DPRD Jatim yang saat ini masuk dalam daftar cekal oleh KPK? <br /><br />Sebab dana hibah Pokir sejak tahun anggaran 2019 hingga 2023 yang totalnya kurang lebih sebesar 9 triliun rupiah bukan hanya milik Sahat Tua P Simanjutak selaku Wakil Ketua DPRD Jatim, melainkan seluruh anggota DPRD Jatim yang berjumlah 120 orang termasuk Ketua DPRD Jatim Kusaini yang membagaikan dana Pokir miliknya untuk Pokmas di Kabupaten Sidoarjo seperti yang diakuinya di persidangan. <br /><br />Tidak hanya itu. Dana hibah Pokir tahun anggaran 2019 hingga 2023 yang totalnya kurang lebih sebesar 9 triliun rupiah ternyata bukan hanya milik 120 anggota DPRD Jatim melainkan sejumlah 132 orang. Lalu siapa “siluman” yang 12 orang?<br /><br />Apakah 132 orang termasuk 119 anggota DPRD Jatim yang mendapat dana hibah Pokir yang disalukan untuk Pokmas-Pokmas di Kabupaten/Kota di Jawa Timur murni menyalurkannya tanpa ada “embel-embel” atau sama dengan yang dilakukan oleh Sahat Tua P Simanjutak?<br /><br />“Bisa jadi ada pengembangan, ikuti aja persidangan," ucap JPU KPK Arif Suhermanto<br /><br />JPU KPK Arif Suhermanto menjelaskan, bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa Abdul Hamid kepada Sahat Tua P Simanjuntak adalah sebagai Ijon atas penyaluran dana hibah setiap tahun<br /><br />"Pemberian ijon tahun 2019 untuk dana hibah tahun 2020. Pemberian ijon tahun 2020 untuk hibah tahun 2021. Pemberian ijon tahun 2021 untuk dana hibah tahun 2022. Pemberian ijon tahun 2022 untuk dana hibah tahun 2023. Jadi lebih dulu diberikan ijon. Dan ini sudah berlangsung dari tahun 2019 sampai tahun 2022 untuk dana hibah tahun 2023," kata JPU KPK Arif Suhermanto seusai persidangan (Selasa, 07 Maret 2023)  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZ2LOciOoSpskR5jpnshV7X0bACa-i9PwvX6oQ9PZSLzzPGJvhZOoU3Yf1O7FQ8JYC15VfwN5i4j5VxnSttIqF3DhvJDvyppG3j_mTpuxnPzalAC-c2lFxtiwXC2aZj6SUET6nnjp4Tn8Elmig0Z1j4ge5yJfINjNHA56eQooEjSaugsDLSQpUuaPQ/s1280/f..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZ2LOciOoSpskR5jpnshV7X0bACa-i9PwvX6oQ9PZSLzzPGJvhZOoU3Yf1O7FQ8JYC15VfwN5i4j5VxnSttIqF3DhvJDvyppG3j_mTpuxnPzalAC-c2lFxtiwXC2aZj6SUET6nnjp4Tn8Elmig0Z1j4ge5yJfINjNHA56eQooEjSaugsDLSQpUuaPQ/w640-h360/f..jpg" width="640" /></a></div>Sementara berdasarkan fakta dipersidangan baik keterangan saksi-saksi termasuk Sahat Tua P Simanjuntak dan Rusdi serta alat bukti, Majelisa Hakim mengatakan bahwa perbuatan Teradkwa I Abdul Hamid dan Terdakwa II Ilham Wahyudi terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi memberikan uang suap sebesar Rp39.5 milar kepada Sahat Tua P Simanjutak selaku Wakil Ketua DPRD Jatim melalui stafnya yaitu Rusdi sebagai uang ijon atau uang muka mendapatkan dana hibah Pokir milik Sahat Tua P Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Jatim<br /><br />Sekalipun Terdakwa Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi alias Eeng dinyatakan Terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim mengabulkan permohonan kedua Terdakwa, yaitu menjadi JC (Justice Collaborator) selaku pelaku kejahatan yang bekerjasama dengan KPK untuk mengungkap kasus yang menjeratnya<br /><br />Hal itu disampaikan pula oleh Terdakwa Abdul Hamim kepada beritakorupsi.co sebelum persidaangan dimulai. “Ya, saya akan berkata jujur kalau nanti saya menjadi saksi karena saya sudah mengajukan JC,” kata Terdakwa (Selasa, 16 Mei 2023)<br /><br />Selain permohonan kedua Terdakwa yang dikabulkan menjadi JC, Majelis Hakim juga mengabulkan permohonan kedua Terdakwa untuk membuka blokir rekening dengan memerintahkan JPU KPK agar membuka blokir terhadap beberapa rekening Bank kedua Terdakwa<br /><br />Namun Majelis Hakim mengatakan, sekalipun menjadi JC, tidaklah menghilangkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I Abdul Hamid dan Terdakwa II Iham Wahyudi dan haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnXAshBMtnQpJnqYC0-mrGcgbWHjTnhI361_w-GRJW95IADdxqGe6LsRKfL8s67VjaTzuuWC_2ZP7_6fviD56q48qQ9RWQY2yzpAHFumu9u8dlLX9pdr5CkyyGPnlzu1GD6mC0CkC2s2x_lLc1VZVkt67mxb36Db7NB8xa45wR_KONHoAyj9VW1pdB/s640/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnXAshBMtnQpJnqYC0-mrGcgbWHjTnhI361_w-GRJW95IADdxqGe6LsRKfL8s67VjaTzuuWC_2ZP7_6fviD56q48qQ9RWQY2yzpAHFumu9u8dlLX9pdr5CkyyGPnlzu1GD6mC0CkC2s2x_lLc1VZVkt67mxb36Db7NB8xa45wR_KONHoAyj9VW1pdB/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>Hal itu diucapkan Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Selasa, 16 Mei 2023) dengan agenda putusan yang diketuai Hakim Tongani, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hoc serta Panitra Pengganti (PP) Irwan Djatmiko, SH., MH yang dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi Tim Penasehat Hukum kedua Terdakwa maupun Tim JPU KPK<br /><br />Dalam putusan Majelis Hakim dijelaskan, bahwa uang fee ijon penyaluran dana hibah APBD untuk Pokmas di Kabupaten Sampang yang diberikan oleh Terdakwa Abdul Hamid melalui Muhammad Chosin (tahn 2020 - 2022) dan tahun 2022 - 2023 melaui Ilham Wahyudi terhadap Sahat Tua P Simanjutak selaku Wakil Ketua DPRD Jawa Timur sejak 2020 hingga 2022 adalah sebesar Rp39.500.000.000 (tiga puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah) atau 25 persen dari total dana hibah pokir yang disalurkan Sahat Tua P Simanjuntak sejak tahun 2020 - 2023 sebesar Rp270.479.066.000 (dua ratus tujuh puluh miliar emapt ratus tujuh puluh sembilan juta enaam puluh enam ribuh rupiah),<br />     <br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa setiap anggota DPRD Provinsi Jawa Timur memiliki jatah alokasi dana hibah Pokir. Adapun jatah alokasi dana hibah Pokir milik Sahat Tua P Siamnjuntak adalah sebagai berikut:<br /><br />a. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp98.003.172.000,00 (sembilan puluh delapan miliar tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) untuk 490 (empat ratus sembilan puluh) Pokmas yang tersebar di Kabupaten Bangkalan, Blitar, Bondowoso, Malang, Mojokerto, Pamekasan, Sampang, dan Situbondo;<br /><br />b. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp66.322.500.000,00 (enam puluh enam miliar tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) Pokmas yang tersebar di Kabupaten Bangkalan, Blitar, Bondowoso, Jember, Jombang, Kediri, Lumajang, Magetan, Malang, Pamekasan, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Tuban, dan Tulungagung;<br /><br />c. Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp77.598.394.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) untuk 655 (enam ratus lima puluh lima) Pokmas yang tersebar di Kabupaten Bangkalan, Bondowoso, Gresik, Jember, Ngawi, Pamekasan, Pasuruan, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, dan Sumenep;<br /><br />d. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp28.555.000.000,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus lima puluh lima juta rupiah) untuk 151 (seratus lima puluh satu) Pokmas yang tersebar di Kabupaten Bangkalan, Lumajang, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep;    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgleF4BsuIGVoWcxNm89EGuYxw2ZMyJsFG4mMskaem1V8E0Vq9wiZsHNJbHZrk0p7qwjNP2j36FTD_C5nPr0q_XAxgi2iH4wgaiYNis3PD2BR3BaZ6t5qIQT9ctkGWtw-QCzijHsIVXCdeWpb3lT3IxsqsUeLCcoqbwKCCyztRmlYdMz4IyubNawi29/s1280/e.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgleF4BsuIGVoWcxNm89EGuYxw2ZMyJsFG4mMskaem1V8E0Vq9wiZsHNJbHZrk0p7qwjNP2j36FTD_C5nPr0q_XAxgi2iH4wgaiYNis3PD2BR3BaZ6t5qIQT9ctkGWtw-QCzijHsIVXCdeWpb3lT3IxsqsUeLCcoqbwKCCyztRmlYdMz4IyubNawi29/w360-h640/e.jpg" width="360" /></a></div><br />Bahwa untuk penyaluran jatah alokasi dana hibah POKIR TA 2020-2021 tersebut, masing-masing anggota DPRD Provinsi Jawa Timur termasuk SAHAT TUA P. SIMANDJUNTAK mengusulkan nama-nama Pokmas, kegiatan, nilai anggaran, dan alamat Pokmas kepada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur melalui ZAENAL AFIF SUBEKI selaku Kepala Sub Bagian Rapat dan Risalah.<br /><br />Setelah proses administrasi dilakukan hingga Pokmas disetujui sebagai penerima dana hibah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur, selanjutnya dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh Ketua Pokmas untuk dapat dilaksanakan pencairan dana hibah POKIR ke rekening Pokmas.<br /><br />Sedangkan untuk TA 2022-2023 penyaluran jatah alokasi dana hibah POKIR telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), yang mana pada bulan Januari-April masing-masing Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur memiliki password atau username untuk melakukan input data program POKIR dalam bentuk proyek-proyek masyarakat dari usulan Pokmas yang akan dipergunakan dalam penganggaran tahun berikutnya.<br /><br />Kemudian usulan Pokmas yang disetujui sebagai Pokmas penerima dana hibah POKIR ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur untuk dasar penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh Ketua Pokmas. Selanjutnya dana hibah POKIR dapat dilakukan pencairan ke rekening masing-masing Pokmas.<br /><br />Untuk menyalurkan jatah alokasi dana hibah POKIR miliknya, SAHAT TUA P. SIMANDJUNTAK menggunakan orang kepercayaannya yaitu pada tahun 2019-2022 melalui MUHAMMAD CHOZIN dan tahun 2022-2023 melalui RUSDI untuk mencari Pokmas-Pokmas yang dapat digunakan sebagai penerima dana hibah POKIR dengan syarat memberi fee terlebih dahulu (ijon fee) untuk SAHAT TUA P. SIMANDJUNTAK. <br /><br />Bahwa Terdakwa I. ABDUL HAMID yang mengetahui adanya jatah alokasi dana hibah tersebut, menemui MUHAMMAD CHOZIN untuk menjadi koordinator pengusulan dan pelaksanaan dana hibah POKIR milik SAHAT TUA P. SIMANDJUNTAK dan Terdakwa I. ABDUL HAMID sanggup membayar uang ijon fee kepada SAHAT TUA P. SIMANDJUNTAK sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jatah alokasi dana hibah POKIR tersebut sebagaimana disampaikan oleh MUHAMAD CHOZIN.<br /><br />Sedangkan Terdakwa I. ABDUL HAMID akan mengambil keuntungan sebesar 5% (lima persen) dari pencairan dana hibah POKIR yang dikelolanya.<br /><br />Bahwa setiap awal tahun 2020-2022, SAHAT TUA P. SIMANDJUNTAK melalui MUHAMMAD CHOZIN menyampaikan kepada Terdakwa I. ABDUL HAMID jumlah jatah dana hibah POKIR miliknya yang dapat dikelola Terdakwa I. ABDUL HAMID dengan imbalan uang ijon fee diberikan terlebih dahulu.<br /><br />Atas penyampaian tersebut, Terdakwa I. ABDUL HAMID setuju memberikan uang ijon fee kepada SAHAT TUA P. SIMANDJUNTAK.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIyuUr1zdtyrNHBzZHEwcCHf7I7OvP5DDFgVhIbwmGwLGZFOSuIi0YWnVQKB63ePu2zRE0veVUc4XZOZ69mnxIZ5-3R2D4gfEwEhkrEPus45EWv5Y9rbPRmCZfCyjJy9sHe-YGVqxXeLfxe7uUym6GMaR7Mv0K7pyni5u2znxkhs9VmL11NILomFoF/s640/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIyuUr1zdtyrNHBzZHEwcCHf7I7OvP5DDFgVhIbwmGwLGZFOSuIi0YWnVQKB63ePu2zRE0veVUc4XZOZ69mnxIZ5-3R2D4gfEwEhkrEPus45EWv5Y9rbPRmCZfCyjJy9sHe-YGVqxXeLfxe7uUym6GMaR7Mv0K7pyni5u2znxkhs9VmL11NILomFoF/w640-h288/5.jpg" width="640" /></a></div>Untuk memenuhi persyaratan formalitas permintaan dana hibah POKIR, Terdakwa I. ABDUL HAMID selaku koordinator meminta kepada Terdakwa II. ILHAM WAHYUDI alias EENG dan MISNAWI alias GONDRONG selaku koordinator lapangan (koorlap) untuk membuat Pokmas dan menyusun proposal permohonan dana hibah POKIR.<br /><br />Adapun Pokmas-Pokmas tersebut dibuat dengan meminjam KTP warga setempat untuk dijadikan Ketua Pokmas dan dijanjikan pemberian uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian masing-masing Pokmas dibukakan rekening tabungan di Bank Jatim, namun buku tabungannya dibawa oleh Terdakwa II. ILHAM WAHYUDI alias EENG, sebagai berikut:<br /><br />1. Tahun Anggaran 2020 di Kabupaten Sampang:<br />a. Kecamatan Robatal sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) Pokmas,<br />b. Kecamatan Kedundung sebanyak 13 (tiga belas) Pokmas,<br />c. Kecamatan Ketapang sebanyak 24 (dua puluh empat) Pokmas,<br /><br />Adapun nama-nama Pokmas yang dibuat antara lain: Pokmas Kumis Manja, Pokmas Dadakan, Pokmas Tinta Hitam, Pokmas Jaka Tingkir, Pokmas Belluk Ennem, Pokmas Pujasera, Pokmas Tenda Biru, Pokmas Rondo Ayu, Pokmas Dor Tudor, Pokmas Panggilan, Pokmas Delapan Enam, Pokmas Telo Ungu, Pokmas Narasumber, Pokmas Motorola, Pokmas Sadis, dan Pokmas Berfantasi.<br /><br />2. Tahun Anggaran 2021 di Kabupaten Sampang:<br />a. Kecamatan Robatal sebanyak 31 (tiga puluh satu) Pokmas,<br />b. Kecamatan Ketapang sebanyak 3 (tiga) Pokmas,<br /><br />Adapun nama-nama Pokmas yang dibuat antara lain: Pokmas Baling Bambu, Pokmas Hujan Berkah, Pokmas Al Fathir, dan Pokmas Kacong.<br /><br />3. Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten Sampang:<br />a. Kecamatan Robatal sebanyak 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) Pokmas,<br />b. Kecamatan Kedundung sebanyak 13 (tiga belas) Pokmas,<br />c. Kecamatan Ketapang sebanyak 24 (dua puluh empat) Pokmas,    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimZlTbCYqQeOYVkKfP3IlB-CcMfz9GpyMXpTZk3i5jv9ooTHor6v_Z8Jyejmr-b3aPYKwDnYeuUzaH8iSKsnD2PkuXPD6kbc5TH_hSZQ2Ld0zxmUEJfebBTRB9PHq7iUSkRdP1nrPRy74Aypb93xHJYYRldOIcOVJS8nptNXu-lYwdmENeZBKQ-_-E/s576/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="428" data-original-width="576" height="476" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimZlTbCYqQeOYVkKfP3IlB-CcMfz9GpyMXpTZk3i5jv9ooTHor6v_Z8Jyejmr-b3aPYKwDnYeuUzaH8iSKsnD2PkuXPD6kbc5TH_hSZQ2Ld0zxmUEJfebBTRB9PHq7iUSkRdP1nrPRy74Aypb93xHJYYRldOIcOVJS8nptNXu-lYwdmENeZBKQ-_-E/w640-h476/a.jpg" width="640" /></a></div>Adapun nama-nama Pokmas yang dibuat antara lain: Pokmas Long Molong, Pokmas Rondong, Pokmas Mawar Melati, Pokmas Muhaddidah, Pokmas Cahaya Berlian, Pokmas Asirotul, Pokmas Subadra Jaya, Pokmas Lidah Buaya, Pokmas Saur Sepuh, Pokmas Albadadi, Pokmas Syariah, Pokmas Buntu Bersatu, Pokmas Setengah Dewa, Pokmas Terhampar, Pokmas Sesepuh, Pokmas Air Mata, Pokmas Tak Mampu, Pokmas Staples, Pokmas Peterpan, Pokmas Tenang Aja, Pokmas Gembel Elite, Pokmas Fatamorgana, Pokmas Hiperbola, Pokmas Suneo, Pokmas Tong Bajil, Pokmas Giant, Pokmas Nobita, Pokmas Tutur Tinular, Pokmas Putri Sakaw, Pokmas Tersayang, Pokmas Kalang Kabut, Pokmas Gagal Paham, Pokmas Jujur, Pokmas Kerinduan, Pokmas Fikinaki, Pokmas Salam Rindu, dan Pokmas Terpesona.<br /><br />Bahwa pada saat pencairan dana hibah POKIR ke rekening tabungan masing-masing Pokmas, Terdakwa II. ILHAM WAHYUDI alias EENG mengajak Ketua Pokmas untuk mencairkan dana di Bank Jatim secara tunai. Selanjutnya Terdakwa II. ILHAM WAHYUDI alias EENG mengambil seluruh dana tersebut,<br />   <br />Sedangkan Ketua Pokmas hanya diberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Bendahara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan masing-masing anggota sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian pelaksanaan kegiatan proyek pekerjaan akan dilakukan oleh para Terdakwa.<br /><br />Adapun pemberian uang ijon fee oleh Terdakwa I. ABDUL HAMID dan Terdakwa II. ILHAM WAHYUDI alias EENG kepada SAHAT TUA P. SIMANDJUNTAK sebesar Rp39.500.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah) sebagai berikut:<br />1. Dana Hibah POKIR TA 2021<br /><br />Bahwa para Terdakwa mendapatkan plafon dana hibah POKIR TA 2021 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).<br /><br />Atas alokasi jatah dana hibah tersebut, SAHAT TUA P. SIMANDJUNTAK meminta uang fee sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang harus diberikan terlebih dahulu (ijon fee) yakni sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) melalui MUHAMAD CHOZIN dengan rincian:<br /><br />a. pada bulan Agustus 2020 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dan<br />b. pada bulan Oktober 2020 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sebagai pelunasan uang ijon fee. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivg-Mi1GC3ep0Mt0-puvmIAB8jO2RjZ7S0Ugzo4Dt8G3fXkJE3IZUf39TqcCvpGolZTHokmYjMJ3By8AcGDYP14dt_zelgPTKhy10cQv_fcrUDxTXFprRwckWTymS0bSlH0dZa-ChjdIK2Y4XvfFNU2jNvtQEr_jeKM2LWWRDF2OHnu6jHVdsue872/s640/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivg-Mi1GC3ep0Mt0-puvmIAB8jO2RjZ7S0Ugzo4Dt8G3fXkJE3IZUf39TqcCvpGolZTHokmYjMJ3By8AcGDYP14dt_zelgPTKhy10cQv_fcrUDxTXFprRwckWTymS0bSlH0dZa-ChjdIK2Y4XvfFNU2jNvtQEr_jeKM2LWWRDF2OHnu6jHVdsue872/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>2. Dana Hibah POKIR TA 2022<br />Bahwa para Terdakwa mendapatkan jatah dana hibah POKIR TA 2022 sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah).<br />Atas alokasi jatah dana hibah tersebut, SAHAT TUA P. SIMANDJUNTAK meminta uang fee sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang harus diberikan terlebih dahulu (ijon fee) yakni sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) melalui MUHAMAD CHOZIN.<br /><br />Namun jumlah keseluruhan uang ijon fee yang diberikan sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah) dengan rincian:<br />a. bulan Agustus 2021 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah),<br />b. bulan September 2021 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah),<br />c. bulan Oktober 2021 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dan<br />d. bulan Desember 2021 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).<br /><br />Bahwa adanya kebijakan refocusing, realisasi dana hibah POKIR yang dicairkan hanya sebesar Rp44.000.000.000,00 (empat puluh empat miliar rupiah) sehingga seharusnya nilai fee hanya sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah).<br /><br />Atas kelebihan uang fee sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) tersebut diperhitungkan untuk uang fee jatah dana hibah tahun anggaran berikutnya.<br /><br />3. Dana Hibah POKIR yang akan dianggarkan TA 2023<br />Bahwa para Terdakwa mendapatkan jatah dana hibah POKIR TA 2023 sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Atas alokasi jatah dana hibah tersebut, SAHAT TUA P. SIMANDJUNTAK meminta uang ijon fee sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang harus diberikan terlebih dahulu yakni sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) dengan memperhitungkan kelebihan uang fee sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) yang telah diserahkan sebelumnya,  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8h8Tpc1GZmzyaNvJ4rpX4lz4Ok7YTfs0cEYpe5t4wXTokeAXbAFX_0E5EQi23nj7RsiHCe4Y5SfM-8LCexvc22JKT7Tc9oWbru5dSeR1hQwuINiOJLWXUAYyeERQdfgGcj5DCsohvb6emlRy4mWEOBQOE_-PV6-TPahd0wIyFp132OIM85UEuyXYq/s640/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="356" data-original-width="640" height="356" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8h8Tpc1GZmzyaNvJ4rpX4lz4Ok7YTfs0cEYpe5t4wXTokeAXbAFX_0E5EQi23nj7RsiHCe4Y5SfM-8LCexvc22JKT7Tc9oWbru5dSeR1hQwuINiOJLWXUAYyeERQdfgGcj5DCsohvb6emlRy4mWEOBQOE_-PV6-TPahd0wIyFp132OIM85UEuyXYq/w640-h356/4.jpg" width="640" /></a></div>Sehingga sisa uang ijon fee yang harus diserahkan sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:<br /><br />a. Pada bulan Februari 2022 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) secara tunai melalui MUHAMMAD CHOZIN. Namun, tak lama kemudian MUHAMMAD CHOZIN meninggal dunia. Selanjutnya SAHAT TUA P. SIMANDJUNTAK menyampaikan kepada para Terdakwa agar penyerahan uang ijon fee dilakukan melalui RUSDI dan besarannya sebesar 20% (dua puluh persen).<br /><br />b. Pada bulan April 2022 sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada SAHAT TUA P. SIMANDJUNTAK secara tunai melalui RUSDI dan diserahkan secara transfer ke rekening Bank BCA Nomor 72201004485 atas nama RUSDI sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />c. Pada bulan Agustus 2022 para Terdakwa memberikan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai kepada SAHAT TUA P. SIMANDJUNTAK melalui RUSDI. <br />4. Dana Hibah POKIR yang akan dianggarkan TA 2024<br /><br />Pada tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa II. ILHAM WAHYUDI alias EENG menyampaikan kepada Terdakwa I. ABDUL HAMID bahwa SAHAT TUA P. SIMANDJUNTAK melalui RUSDI meminta uang ijon fee sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk proyeksi dana hibah POKIR TA 2024, namun belum dipastikan besaran yang akan dialokasikan. Terdakwa I. ABDUL HAMID menyanggupinya dan berencana menemui SAHAT TUA P. SIMANDJUNTAK di Kantor DPRD Provinsi Jawa Timur Jl. Indrapura No.1 Surabaya untuk meminta jatah dana hibah POKIR TA 2024 sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGnUgzf3n0vjIpr7ndIx2l3mRs3sZgzTjqQVEhHSaZPz2Rm07FZBxpDy2EEejymSPp0LJkd9OdzstMD32gPr3uT-AVeIQ_oBaLDBy8HIM8kiG3C9PMQlbSyZpi0Fvzz7FyHnSS0w0mUrELUDvWc5wV5pVFqYvXyBAGyRUEM13GCBczm-GfsIeevoEz/s1280/f..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGnUgzf3n0vjIpr7ndIx2l3mRs3sZgzTjqQVEhHSaZPz2Rm07FZBxpDy2EEejymSPp0LJkd9OdzstMD32gPr3uT-AVeIQ_oBaLDBy8HIM8kiG3C9PMQlbSyZpi0Fvzz7FyHnSS0w0mUrELUDvWc5wV5pVFqYvXyBAGyRUEM13GCBczm-GfsIeevoEz/w640-h360/f..jpg" width="640" /></a></div>Pada tanggal 12 Desember 2022 Terdakwa I. ABDUL HAMID menghubungi SAHAT TUA P. SIMANDJUNTAK melalui whatsapp untuk bertemu esok harinya di Kantor DPRD Provinsi Jawa Timur sekira pukul 11.00 WIB;<br /><br />Selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2022 bertempat di Kantor DPRD Provinsi Jawa Timur, Terdakwa I. ABDUL HAMID menemui SAHAT TUA P. SIMANDJUNTAK membicarakan jatah dana hibah POKIR TA 2024 untuk Terdakwa I. ABDUL HAMID. Pada saat itu SAHAT TUA P. SIMANDJUNTAK menyetujuinya dengan meminta Terdakwa I. ABDUL HAMID segera memberikan uang ijon fee sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).<br />  <br />Atas permintaan tersebut, Terdakwa I. ABDUL HAMID menyanggupi akan menyerahkan secara bertahap ijon fee tersebut yakni:<br />a. sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada tanggal 14 Desember 2022,<br />b. sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada tanggal 16 Desember 2022, dan<br />c. sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada bulan Januari 2023.<br /><br />Atas hal tersebut, SAHAT TUA P. SIMANDJUNTAK menyetujuinya. Kemudian SAHAT TUA P. SIMANDJUNTAK meminta RUSDI berkoordinasi dengan Terdakwa II. ILHAM WAHYUDI alias EENG untuk mengambil uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari Terdakwa I. ABDUL HAMID tersebut. Selanjutnya SAHAT TUA P. SIMANDJUNTAK meminta RUSDI untuk menukarkan sebagian uang tersebut ke dalam bentuk mata uang dolar Amerika dan dolar Singapura sebesar Rp750.000.000,00. (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). <br /><br />Selanjutnya pada hari yang sama tanggal 13 Desember 2022 Terdakwa I. ABDUL HAMID menghubungi FAHRU ROSI selaku pegawai Bank BRI Kantor Cabang Sampang untuk menyiapkan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang akan diambil tanggal 14 Desember 2022, dan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang akan diambil tanggal 16 Desember 2022.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMsqqzN21Tz3M7qlhEz4lTwOIYZzPyvaBJKKvbotwtp3YG4ryud4Jcd_oWDZO1WpN975jf1tBz2KQ_eXq8-weHij0qYeJsgfryE9fIDIw4uGMXvrgVxkwIl0LaQY2cN6KaJXfgo09PP9V4U31DnM_Q29BEWZi471WYvQgxYkulsJrdWfbYuF8WTzBM/s640/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMsqqzN21Tz3M7qlhEz4lTwOIYZzPyvaBJKKvbotwtp3YG4ryud4Jcd_oWDZO1WpN975jf1tBz2KQ_eXq8-weHij0qYeJsgfryE9fIDIw4uGMXvrgVxkwIl0LaQY2cN6KaJXfgo09PP9V4U31DnM_Q29BEWZi471WYvQgxYkulsJrdWfbYuF8WTzBM/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Selain itu Terdakwa I. ABDUL HAMID juga meminta Terdakwa II. ILHAM WAHYUDI alias EENG untuk menyerahkan uang ijon fee tersebut kepada SAHAT TUA P. SIMANDJUNTAK melalui RUSDI .<br /><br />Kemudian sekira pukul 19.00 WIB RUSDI menghubungi Terdakwa II. ILHAM WAHYUDI alias EENG menanyakan penyerahan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk SAHAT TUA P. SIMANDJUNTAK yang disepakati penyerahannya besok harinya di parkiran mall Jembatan Merah Plaza (JMP) Jalan Taman Jayengrono Nomor 2, Krembangan Selatan Kota Surabaya.<br /><br />Bahwa keesokan harinya pada tanggal 14 Desember 2022 Terdakwa I. ABDUL HAMID meminta anaknya (DHIMAS IDAM ALI) mengambil uang di Bank BRI Kantor Cabang Sampang untuk kemudian diserahkan kepada Terdakwa II. ILHAM WAHYUDI alias EENG.<br /><br />Masih pada hari yang sama, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa II. ILHAM WAHYUDI alias EENG menyerahkan uang tunai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut kepada SAHAT TUA P. SIMANDJUNTAK melalui RUSDI di parkiran mall Jembatan Merah Plaza (JMP) Jalan Taman Jayengrono Nomor 2, Krembangan Selatan Kota Surabaya.<br /><br />Selanjutnya sesuai arahan SAHAT TUA P. SIMANDJUNTAK, dari sejumlah uang Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut, RUSDI menukarkan uang sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke dalam bentuk mata uang dolar Amerika dan dolar Singapura di Money Changer PT Arifin Saiboo.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggzlp-SJwCqcas4or07CpRjvLVXiq91H-s54_YgoqsNba125JyDN8fL2Jt7ZXdXKZLLauHQsppImqhqkDZKI4Zyp1-Yz2RN6GXt1kPoTHNfWxEnEn3Jz_yHpoZjAWbhtejoicoRw4uRv_ER8KZE38oNc0jJc-ZA9EdHiDtPhIil29OEIA3FwXn6Yig/s640/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggzlp-SJwCqcas4or07CpRjvLVXiq91H-s54_YgoqsNba125JyDN8fL2Jt7ZXdXKZLLauHQsppImqhqkDZKI4Zyp1-Yz2RN6GXt1kPoTHNfWxEnEn3Jz_yHpoZjAWbhtejoicoRw4uRv_ER8KZE38oNc0jJc-ZA9EdHiDtPhIil29OEIA3FwXn6Yig/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>Kemudian bertempat di Kantor DPRD Provinsi Jawa Timur, RUSDI melaporkan kepada SAHAT TUA P. SIMANDJUNTAK ”Pak, yang dari EENG sudah selesai”, sambil menyerahkan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan uang hasil penukaran dengan rincian USD19.100 (sembilan belas ribu seratus Dollar Amerika Serikat), SGD37.000 (tiga puluh tujuh ribu Dollar Singapura), serta sisa uang penukaran sebesar Rp1.475.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).<br /><br />Selanjutnya SAHAT TUA P. SIMANDJUNTAK menyerahkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada RUSDI dan meminta untuk ditukarkan lagi ke dalam mata uang dolar Amerika Serikat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan menyetorkan ke rekening Bank BCA Nomor 7220102747 atas nama RUSDI untuk operasional SAHAT TUA P. SIMANDJUNTAK sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).<br /><br />Kemudian sekira pukul 20.15 WIB RUSDI kembali menghadap SAHAT TUA P. SIMANDJUNTAK di Kantor DPRD Provinsi Jawa Timur untuk menyerahkan uang hasil penukaran tersebut sebesar USD3.100 (tiga ribu seratus dolar Amerika Serikat) dan sisa uang penukaran sebesar Rp1.175.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), serta melaporkan jika uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) telah disetorkan ke rekening BCA Nomor 7220102747 atas nama RUSDI. Tidak lama kemudian, sekira pukul 20.20 WIB Petugas KPK menangkap SAHAT TUA P. SIMANDJUNTAK dan RUSDI beserta mengamankan barang bukti uang tersebut.<br /><br />5. Selain itu, Terdakwa I. ABDUL HAMID dan Terdakwa II. ILHAM WAHYUDI alias EENG juga pernah mendapatkan jatah alokasi Dana Hibah POKIR TA 2020 dengan cara yang sama yaitu memberikan uang ijon fee sebesar 25% (dua puluh lima persen) melalui MUHAMMAD CHOZIN yang mengurusi dana hibah POKIR milik anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai Golkar.<br /><br />Para Terdakwa diberi alokasi jatah dana hibah POKIR milik SAHAT TUA P. SIMANDJUNTAK sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) oleh MUHAMMAD CHOZIN yang pencairannya TA 2020.<br /><br />Atas perolehan jatah dana hibah POKIR tersebut, para Terdakwa telah memberikan ijon fee sebesar 25% (dua puluh lima persen) kepada MUHAMMAD CHOZIN sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) pada tahun 2019.<br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa I. ABDUL HAMID bersama-sama dengan Terdakwa II. ILHAM WAHYUDI alias EENG memberikan uang seluruhnya sebesar Rp39.500.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah) kepada SAHAT TUA P. SIMANDJUNTAK untuk mendapatkan jatah alokasi dana hibah POKIR pada APBD TA 2020-2022 dan yang akan dianggarkan pada APBD TA 2023-2024  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZV1XFRztDtDFd6oT6POd-5mv2r8hOYEiyrEA3doA83vwsjyH-YvOac4A0pSHrVU0mJoLihSLP3H5pECAqyHH1SlEs2FrP4oTD0Uf3o5z37Ofk0a3YmCefwdqQZAWPSHjQjK7Npd2KzRRGwmbKhKdF9uvrn9SQrNfTcJanxVn_G6k8HkN6rpj88vr_/s1280/f..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZV1XFRztDtDFd6oT6POd-5mv2r8hOYEiyrEA3doA83vwsjyH-YvOac4A0pSHrVU0mJoLihSLP3H5pECAqyHH1SlEs2FrP4oTD0Uf3o5z37Ofk0a3YmCefwdqQZAWPSHjQjK7Npd2KzRRGwmbKhKdF9uvrn9SQrNfTcJanxVn_G6k8HkN6rpj88vr_/w640-h360/f..jpg" width="640" /></a></div>Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan Terdakwa I. ABDUL HAMID dan Terdakwa II. ILHAM WAHYUDI alias EENG terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.<br /><br />“MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa I Abdul Hamid dan Terdakwa II Ilham Wahyudi alias Eeng terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP<br /><br />2. Menghukum Terdakwa I Abdul Hamid dan Terdakwa II Ilham Wahyudi alias Eeng dengan pidana penjara masing-masing selama dua (2) tahun dan enam (6) bulan serta denda masing-masing sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda terbut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama dua (2) bulan;<br /><br />3. Memerintahkan KPK untuk membuka blokir rekening (Terdakwa I dan Terdakwa II) ; 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ; 5. Menetapkan agar para Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara,” ucap Ketua Majelis Hakim Tongani, SH., MH<br /><br />Atas putusan dari Majelis Hakim tersebut, Terdakwa I Abdul Hamid dan Terdakwa II Ilham Wahyudi alias Eeng menerima. Sedangkan JPU KPK masih pikir-pikir. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Terbukti Menyuap Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P Simanjutak Rp39.5 M, Dua Terdakwa Di Vonis Masing-Masing 2.6 Tahun Penjara

#Dalam kasus ini, Tersangka Sahat Tua P Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi Golkar, dan Rusdi (Staf Wakil Ketua DPRD Jatim...

»

Terdakwa Korupsi Budi Setiwan Bacakan Pledoi Dengan Berlinang Air Mata

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="font-size: large;"><b><u>Terdakwa Korupsi Budi Setiwan:</u></b> “Saya percaya dan meyakini, siapapun yang berada pada posisi di jabatan disitu (BPKAD dan Bapeda) apakah saya atau orang lain, tradisi/kebiasaan tersebut tidak akan hilang karena harus menjalankan/mengikuti perintah pimpinan yaitu Bapak Soekarwo selaku Gubernur Jawa Timur, Bapak Saifullah Yusuf selaku Wakil Gubernur Jawa Timur dan Bapak Sukardi selaku Sekda Pemprov Jawa Timur saat itu”.</span></h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwqqV6T4TnNMuQf6s3amu_REEzJDxPvAUy0kXHd5TFX73QGeK82Fc3hIbpLULoE3UQiAYlQ1cATsGV8HIpnWK4YVrjti81AFcmjP5BiROQ4cUk6R9o0dG1N9uPO6Og7_akHzCReeuX8yn3iwfpqghVrTdXQGrlhyyGVvMqmItT665s6zRpViWtk8xY/s1401/B.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1401" data-original-width="1080" height="571" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwqqV6T4TnNMuQf6s3amu_REEzJDxPvAUy0kXHd5TFX73QGeK82Fc3hIbpLULoE3UQiAYlQ1cATsGV8HIpnWK4YVrjti81AFcmjP5BiROQ4cUk6R9o0dG1N9uPO6Og7_akHzCReeuX8yn3iwfpqghVrTdXQGrlhyyGVvMqmItT665s6zRpViWtk8xY/w441-h571/B.jpg" width="441" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br /><i>Tangisan dan air mata seorang Terdakwa Korupsi bukanlah hal langka disaksikan saat dipersidangan di Pengadilan Tipikor. Tapi sepertinya hal itu dilakukan oleh Terdakwa untuk mendapatkan rasa empati dari Majelis Hakim dengan berharap mendapat hukuman ringan. Padahal, salah satu pertimbangan Majelis Hakum dari Terdakwa adalah kejujuran, pengakuan dan berterus terang memberikan keterangan atas perbuatannya selama di persidangan</i><br /><br />Itulah yang dilakukan Terdakwa Dr. Ir. Budi Setiawan, M.MT selaku Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Provinsi Jawa Timur periode tahun 2014 - 2016 dan Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Provinsi Jawa Timur periode tahun 2016 - 2018 saat membacakan Pledoi atau Pembelaannya di hadapan Majelis Hakim pada persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Rabu, 10 Mei 2023) atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi yang menuntut  Terdakwa dengan pidana penjara selama tujuh (7) tahun denda sebesar Rp400 juta subsider pidana kurungan selam enam (6) bulan dan membayar uang pengganti sebaanyak Rp10.5 miliar subsider pidana kurungan selama tiga (3) tahun <br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga:</span><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Korupsi Suap Dana BK Jatim Rp10.5 M, Budi Setiawan Selaku Kepala BPKAD / Bapeda Jatim Dituntut 7 Tahun Penjara. Siapa Tersangka Baru? - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/05/korupsi-suap-dana-bk-jatim-rp105-m-budi.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/05/korupsi-suap-dana-bk-jatim-rp105-m-budi.html</a><br /><br />Budi Setiawan, Mantan Kepala BPKAD dan Bapeda Jatim Diadili Karena Diduga Menerima Suap Rp10.5 M - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/01/budi-setiawan-mantan-kepala-bpkad-dan.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/01/budi-setiawan-mantan-kepala-bpkad-dan.html</a>    <br /><br />Sidang Korupsi Dana BK, Ketua Majelis Hakim Perintahkan JPU KPK Mendalami Keterangan Mantan Sekda Jatim Sukardi - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/02/sidang-korupsi-dana-bk-ketua-majelis.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/02/sidang-korupsi-dana-bk-ketua-majelis.html</a><br /><br />Sidang Korupsi Dana BKK-BI Jatim, Toni Indrayanto Sekretaris Bapeda Jatim Akui Terima Sejumlah Duit - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/02/sidang-korupsi-dana-bkk-bi-jatim-toni.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/02/sidang-korupsi-dana-bkk-bi-jatim-toni.html</a></span>        <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9lchpWK8Vgjfb8j4NjT8Vr3Yt69_jiCGxgWUVGVcVat2uSE9JNob3QeEbE1uJXxFooQ8yEdJCZQhN_3VSYHCfiXFXbSzNyVSj_Lyoq_3eqi7jYIqydpTr_OlYb3cdXnYRqYFajdBk9-YaCSMpP7MI958viWGdU3KX_S9hgsjmTjCtKWJ4Iu-4EACm/s1080/C.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="486" data-original-width="1080" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9lchpWK8Vgjfb8j4NjT8Vr3Yt69_jiCGxgWUVGVcVat2uSE9JNob3QeEbE1uJXxFooQ8yEdJCZQhN_3VSYHCfiXFXbSzNyVSj_Lyoq_3eqi7jYIqydpTr_OlYb3cdXnYRqYFajdBk9-YaCSMpP7MI958viWGdU3KX_S9hgsjmTjCtKWJ4Iu-4EACm/w640-h288/C.jpg" width="640" /></a></div>Terdakwa Budi Setiawan dianggap terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Suap menerima hadiah atau janji berupa uang sebesar Rp10.500.000.000 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) dari Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung melalui Hendrik Setyawan (Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung) dan Sutrisno (Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung) sebagai mahar atau dengan istilah unduhan 7.5 persen untuk pencairan dana bantuan keuangan atau Bantuan Keuangan Khusus Bidang Infrastruktur (BKK-BI) APBD Provinsi Jawa Timur ke Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2015 - 2018<br /><br />Perbuatan Terdakwa Budi Setiawan dianggap melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga berita yang sama:</span><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Sidang Korupsi Dana BKK-BI Jatim, Apakah Fattah Jasin Akan Terseret Sebagai Tersangka? - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/03/sidang-korupsi-dana-bkk-bi-jatim-apakah.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/03/sidang-korupsi-dana-bkk-bi-jatim-apakah.html</a><br /><br />Sidang Korupsi Dana BKK-BI Jatim, Fattah Jasin Sepertiya Tidak Jujur Terkait Aliran Duit Yang Diterimanya - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/03/sidang-korupsi-dana-bkk-bi-jatim-fattah.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/03/sidang-korupsi-dana-bkk-bi-jatim-fattah.html</a><br /><br />Adik Ipar Terdakwa Korupsi Budi Setiawan Sumpah ‘Palsu’ Di Persidangan - <a href="goog_1451271936">http://www.beritakorupsi.co/2023/03/adik-ipar-terdakwa-korupsi-budi.html<br /></a><br />Sidang Korupsi Dana BKK-BI Jatim, “Ada” Aliran Uang Ke Khofifah Indar Parawansa Rp2.5 M. Apa Tanggapan Gubernur Jatim? - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/04/sidang-korupsi-dana-bkk-bi-jatim-ada.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/04/sidang-korupsi-dana-bkk-bi-jatim-ada.html</a></span>   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvf5C8gNfTpgPPFF9zjvzhpdYM3iCvv3-M_yuWUTyiJC42SsAf507peCLf7hk--kQ5u2cIVEIOV9hziA7if8gfO7Ig4frdX5AKFfVp_WFi9OcWyN9PYjx5vx8fUlfqrIeaSJvYo8x0rLJ0PKtVbhZZvgpbJElhPF5DBgFcQ17-IPlhaozdUz93NecN/s1080/A.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="486" data-original-width="1080" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvf5C8gNfTpgPPFF9zjvzhpdYM3iCvv3-M_yuWUTyiJC42SsAf507peCLf7hk--kQ5u2cIVEIOV9hziA7if8gfO7Ig4frdX5AKFfVp_WFi9OcWyN9PYjx5vx8fUlfqrIeaSJvYo8x0rLJ0PKtVbhZZvgpbJElhPF5DBgFcQ17-IPlhaozdUz93NecN/w640-h288/A.jpg" width="640" /></a></div>Persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Rabu, 10 Mei 2023) adalah agenda pembacaan Pledoi (Pembelaan) dari Terdakwa dan dari Tim Penasehat Hukumnya, Samuel Hendrik, SH., MH dkk dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Marper Pandiangan, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi Riyanto, SH., MH yang dihadiri Tim JPU Ramaditya Virgiyansyah dan Ridho Sapputra, dkk dari Komisi Pemberantasan Korupsi <br /><br />Ibarat bunyi suatu kalimat, “Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dan perintah itu dari atasan ke bawahwan untuk dilaksanakan. tetapi uang dari bawahan ke atasan dan tidak pernah turun”. Itulah kira-kira yang disampaikan oleh Terdakwa Budi Setawan dalam Pledoinya   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZRb5TRX7plBL6xsVizMwcLxfo3TOLhctnyKYB48qrV0m9v2lZ3nKSQpcz23b9ByoJYiSnduKkj58dPdC9M9N_vZZejEYe5_n0jDhssSAjjjDJc8EYKDX6jp9KMaHqZ-00FUS6NkYOk3TGYpDjL7JfDlqv-mngQHH6icXJDSM_Fx7lskePFHCWsn3h/s633/Sukardi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="285" data-original-width="633" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZRb5TRX7plBL6xsVizMwcLxfo3TOLhctnyKYB48qrV0m9v2lZ3nKSQpcz23b9ByoJYiSnduKkj58dPdC9M9N_vZZejEYe5_n0jDhssSAjjjDJc8EYKDX6jp9KMaHqZ-00FUS6NkYOk3TGYpDjL7JfDlqv-mngQHH6icXJDSM_Fx7lskePFHCWsn3h/w640-h288/Sukardi.jpg" width="640" /></a></div>Dengan tetasan air mata saat membacakan Pledoinya, Terdakwa Budi Setiawan kembali mengungkapkan, bahwa apa yang dilakukannya karena sudah tradisi yang tidak akan prnag hilang dan harus menjalankan perintah pimpinan yaitu Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda Provinsi Jawa Timur<br /><br />“Saya percaya dan meyakini, siapapun yang berada pada posisi di jabatan disitu (BPKAD dan Bapeda) apakah saya atau orang lain, tradisi/kebiasaan tersebut tidak akan hilang karena harus menjalankan/mengikuti perintah pimpinan yaitu Bapak Soekarwo selaku Gubernur Jawa Timur, Bapak Saifullah Yusuf selaku Wakil Gubernur Jawa Timur dan Bapak Sukardi selaku Sekda Pemprov Jawa Timur saat itu,” ucap Terdakwa dari layar monitor yang terpasang di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor<br /><br />Terdakwa Budi Setiawan mengatakan, “siapapun yang berada di jabatan tersebut pasti akan mengalami, kalaupun tidak melaksanakan atau menjalankan maka saya dengan seyakin-yakinnya perbuatan tersebut akan tetap terjadi karena para eselon 3 (Kabid) yang ada disitu “sudah paham" apa yang harus dilakukan terhadap penganggaran bantuan keuangan Kabupaten/Kota seperti apa yang terjadi pada saya,” ujarnya   <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirPkBSzxC4ovpC9aWUwNevHch1_-QkHkuKTuse9W4R6sIxOwFN5siuNHWEkcB0pUCkTYQq6ivcpIZGGFV-kKUhUjC99ncSQXHtjQRyZqZHXbZkDyB3xOf6lyVbeDVyqaO2GJTZM-jmJAW7QECD3MWfoy9_zroyeHNDxpIM8MD7xcDYV9_5lyUsua33/s640/Sukarwo..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirPkBSzxC4ovpC9aWUwNevHch1_-QkHkuKTuse9W4R6sIxOwFN5siuNHWEkcB0pUCkTYQq6ivcpIZGGFV-kKUhUjC99ncSQXHtjQRyZqZHXbZkDyB3xOf6lyVbeDVyqaO2GJTZM-jmJAW7QECD3MWfoy9_zroyeHNDxpIM8MD7xcDYV9_5lyUsua33/w640-h288/Sukarwo..jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Soekarwo, mantan Gubernur Jatim</span></span><br /></td></tr></tbody></table>Terdakwa juga kembali membeberkan aliran uang “haram” pada saat Ia (Terdakwa) mejabat Kepala BPKAD maupuan Kepala Bapeda Pemprov Jatim, yaitu;<br /><br />1. Soekarwo selaku Gubernur Jawa Timur sebebesar Rp1.3 M pada Juni 2015, sebesar Rp500 juta pada Juni 2016 dan sebesar Rp1 M pada 2017. Uang “haram” tersebut diantarkan Sugeng Triyono (Staf BPKAD Pemprov Jatim) ke Gubernur melalui ajudannya yaitu Karsali<br /><br />2. Saifullah Yusuf selaku Wakil Gubernur Jawa Timur sebesar Rp1 M pada Juni 2015, sebesar Rp500 juta. Uang “haram” tersebut diantarkan Sugeng Triyono (Staf BPKAD Pemprov Jatim)<br /><br />3. Sukardi selaku Sekda Pemrov Jatim sebesar Rp150 juta pada Juni 2015, sebesar Rp150 juta pada Juni 2016 dan sebesar Rp200 juta pada tahun 2018. Uang “haram” tersebut diantarkan Sugeng Triyono (Staf BPKAD Pemprov Jatim)<br /><br />4. Pada tahun 2016, Terdakwa juga memberikan bantuan dari “haram” tersent untuk PON sebesar Rp200 juta atas perintah Gubernur Jawa Timur Soekarwo<br /><br />5. Pada tahun 2017, atas permintaan Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Terdakwa menyerahkan sebaghagian dari uang “haram” itu ke Tim Pilgub Khofifah Indarparawangsa sebesar Rp2.5 M. Uang tersebut diserahkan oleh Toni Indrayanto kepada Fance staff BPKAD Provinsi Jatim.<br /><br />6. Pada tahun 2018, atas permintaan Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Terdakwa menyerahkan sebaghagian dari uang “haram” itu ke Tim Pilgub Saifullah Yusuf (Gus Ipul) sebesar Rp2.5 M. Uang tersebut diserahkan oleh Toni Indrayanto kepada Ajudan Saiffuloh Yusuf yaitu Satria.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2j1zYAmF40CkOT7wzSZvVUry0U9P7qmN-7WGmBReBvOjKnUVfpG1XVIeEaEHrX6sKpCAkeLTe3HxzWx8nIBxhTlioiPL-kgxwMsg49q3dQ42ypOL4u2pTxIpor87Xjnof_ywAuiY_i8cJUhSsm2kyTquFyzM-tb3D5H44_Uy4r9KJl782bRoW_3c7/s500/fattah%20Jasin..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="500" height="512" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2j1zYAmF40CkOT7wzSZvVUry0U9P7qmN-7WGmBReBvOjKnUVfpG1XVIeEaEHrX6sKpCAkeLTe3HxzWx8nIBxhTlioiPL-kgxwMsg49q3dQ42ypOL4u2pTxIpor87Xjnof_ywAuiY_i8cJUhSsm2kyTquFyzM-tb3D5H44_Uy4r9KJl782bRoW_3c7/w640-h512/fattah%20Jasin..jpg" width="640" /></a></div>Saya mengakui salah dan tidak mampu melawan tradisi negatif yang diwarisi oleh pendahulu saya, sebagai bukti perlawanan saya, saya tidak pernah menerima uang tersebut secara langsung atau dengan kata lain terserah saja asalkan tidak di depan mata saya praktek negatif itu terjadi dan uang tersebut saya juga tidak menikmati <br /><br />Setelah Terdakwa Budi Setiawan membeberkan aliran uang “haram” ke pimpinannya itu, Terdakwa pun meminta keadalian hukum agar orang-orang yang menikmati uang “haram” itu turut diadili seperti dirinya bukan hanya sebagai “penonton” alias saksi <br /><br />“Tidak adil rasanya apabila orang-orang yang menikmati tidak diminta pengembaliannya bahkan tidak diadili. Pada kesempatan ini saya akan tegaskan nama-nama yang menerima uang tersebut, sebagaimana telah saya sampaikan dalam persidangan,” kata Terdakwa Budi Setiawan. <br /><br />Apa yang disampaikan oleh Terdakwa Budi Setiawan ada benarnya juga dan bukan tidak berasalan agar pihak-pihak yang terlibat dan yang paling bertanggungjawab turut diadili supaya tidak hanya sebagai penontot alias saksi kecuali Komisi Pemberantasan Korupsi “tidak berani”<br /><br />Sebab Terdakwa mengatakan, bahwa apa yang dilakukannya adalah karena sudah tradisi/kebiasaan yang tidak akan pernah bisa hilang, dan juga karena melaksanakan perintah atasannya yaitu Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda<br /><br />Pertanyaannya adalah, “mampu dan beranikah KPK menerima tantangan dari Terdakwa untuk menyeret orang-orang yang terlibat dalam perkara ini sebagai Tersangka?” Atau cukup bagi KPK hanya menyeret Budi Setiawan sebagai satu-satunya yang paling bertanggungjawab? Apakah memang karena sudah menjadi doktrin bahwa bawahan harus tunduk dan loyal terhadap pimpinan/atasan sehingga hanya Budi Setiawan yang diadili???  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzs1S75mSrqWLZEaYAZpFqKRyQqNs5p33CCFtaxT5hu97Wc2NWttbRaunevUistCwtOblxpBYH3-BnvUt47OnJObbjMlYJYdoXEXF10H9LsQy9NWA1oi9AYH0CuM0uVGi3TMItp-AzR4urkdBZahhTPGjMLn-JoH3-y5-A8sYz0agEehfnczIgiOFa/s640/2..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="616" data-original-width="640" height="616" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzs1S75mSrqWLZEaYAZpFqKRyQqNs5p33CCFtaxT5hu97Wc2NWttbRaunevUistCwtOblxpBYH3-BnvUt47OnJObbjMlYJYdoXEXF10H9LsQy9NWA1oi9AYH0CuM0uVGi3TMItp-AzR4urkdBZahhTPGjMLn-JoH3-y5-A8sYz0agEehfnczIgiOFa/w640-h616/2..jpg" width="640" /></a></div>Menanggapi hal ini, secara tidak langsung JPU KPK Andy Bernard Desman kepada beritakorupsi.co mengatakan bahwa ada pengembangan berikutnya. Hal itu dapat juga diketahui dari penjelasan JPU KPK Andy Bernard Desman yang mengatakan bahwa dalam surat tuntutan meminta kepada Majelis Hakim agar barang bukti dikenbalikan ke penyidik.<br /><br />“Dalam tuntutan kami sangat jelas menyebutkan aliran uang itu baik melalui Toni dan Karsali termasuk yang dipergunakan untuk biaya perjalanan umroh pejabat pemprov. Dalam tuntutan,  kami meminta agar barang bukti termasuk uang dolar Singapura, Amerika dan uang rupiah agar dikembalikan ke penyidik. Itu artinya apa?,” kata JPU KPK Andy Bernard Desman kepada beritakorupsi.c seusaai persidangan<br /><br />Saat ditanya terkait nama Supriyanto selaku Sekretaris BPKAD yang menerima sejumlah uang, JPU KPK Andy Bernard Desman mengatakan bahwa nama Supriyanto baru muncul dalam persidangan karena Terdakwa Budi Setiawan tidak pernah menyebutkan saat di penyidikan<br /><br />“Nama Supriyono baru muncul dalam persidangan. Terdakwa tidak pernah menyebutkan saat di penyidik padahal Terdakwa empat kali diperiksa oleh penyidik,” kata JPU KPK Andy Bernard Desman<br /><br />Sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dihubungi beritakorupsi.co pada Rabu, 18 Januari 2023 mengatakan, "Ikuti sj sidangnya. Saksi yang dihadirkan, kami pastikan yang dibutuhkan untuk pembuktian”. <br /><br />Kemudian JPU KPK Andy Bernard Desman kepada beritakorupsi.co menjelaskan (pesidangan pada Rabu, 15 Maret 2023), untuk transaksi sejak Fattah Jasin menjabat sebagai Kepala Bappeda Jatim seperti yang sudah dijelaskan dalam persidangan ada 4 rekening yaitu Bank Mandiri, BCA, BNI dan Bank Niaga ada jumlahnya miliaran berupa transkasi uang asing kurang lebih 50 ribu US dollar, 5000 Singapura yang diamankan pada saat penggeledahan, taransaksi perhiasan 8 jenis batu mulia bernilai ratusan juta dan kalau di total kurang lebih 2 miliar rupiah<br /><br />“Dari transaksi-transaksi tersebut yang bersangkutan mengatakan bahwa itu hasil penjualan mobil, jual tanah. Berdasarkan slip setotan itu, saksi ini mengatakan bahwa Febi Dipa yang menyetorkan uang. Namun pada persidangan sebelumnya saksi (Febi Dipa) ini mengatakan tidak pernah melakukan transaksi mobil, tidak pernah melakukan transaksi jual beli tanaha dan tidak pernah melakukan penyetoran sejumlah uang sebagaimana dalam slip setoran tersebut,” ungkap JPU KPK Andy Bernard Desman    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1qH7WDgJ-4NoUv39m9T-mS-Uvng8bzEM6Ls8Ve1JkOPLiJYK0gdM8WqqkXayN6aeukywOhNTqvYKBQ-YCCgfS-DCEqFXurFX_NLEbX6nz7OSdNqqmwwzbIK2NJvZHTIuQQt9MCdkv-y4LPcgf19fZvCtblsLEIuHZM0SXMCiQkXZ43PleSMImGG2B/s640/Budi%20Setiawan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1qH7WDgJ-4NoUv39m9T-mS-Uvng8bzEM6Ls8Ve1JkOPLiJYK0gdM8WqqkXayN6aeukywOhNTqvYKBQ-YCCgfS-DCEqFXurFX_NLEbX6nz7OSdNqqmwwzbIK2NJvZHTIuQQt9MCdkv-y4LPcgf19fZvCtblsLEIuHZM0SXMCiQkXZ43PleSMImGG2B/w640-h288/Budi%20Setiawan.jpg" width="640" /></a></div>Lalu JPU KPK Ridho Saputra kepada beritakorupsi.co mengatakan (persidangan pada Rabu, 12 April 2023), bahwa KPK sudah mendalami sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan akan membuat laporan kepada pimpinan KPK<br /><br />“Kami sudah mendalami dan sesuai fakta-fakta dalam persidangan kita gali bersama-sama dan nantinya untuk berikutnya kami akan membuat laporan  hasil persidangan kepada pimpinan yang nantinya pinmpinan yang memutuskan untuk tindakan selanjutnya,” jawab JPU KPK Ridho Saputra<br /><br />Terseretnya Terdakwa Budi Setiawan kelingkaran hitam kasus Korupsi bermula dari kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK terhadap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Kepala Dinas PUPR Kab. Tulungagung Sutrisno dan Agung Prayotno (teman dekat Syahri Mulyo) serta pengusaha kontraktor Susilo Prabowo alias Embun (Keemptanya sudah berstatus Terpidana) pada tanggal 6 Juni 2018 lalu   <br /><br />Pada tahun 2014 - 2016, Terdakwa Budi Setiawan menjabat Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur, sedangkan Kepala Bapeda Jatim dijabat oleh Fattah Jasin (sekarang menjabat Wakil Bupati Pamekasan) dan Budi Juniarto (alm) sebagai Kepala Bidang Fisik Prasarana Bapeda Jatim.<br /><br />Pada tahun 2016 - 2018, Terdakwa Budi Setiawan menggantikan jabatan Fattah Jasin selaku Kepala Bapeda karena Fatta Jasin menjabat Kepala Dinas Perhubungan Jatim, dan Toni Indrayanto (sekarang menjabat Sekretaris Bapeda) menjadi Kepala Bidang (Kabid) Fisik Prasarana Bapeda Jatim. Dan pada tahun 2019, Gubernur Jatim memberi jabatan baru kepada Budi Setiawan sebagai Komisaris di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur atau Bank Jatim)   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8EwLOovFJuKQa5mZyccgZHmujqmVJHmdvTgyoq03rD0f-JU4ixYCS9_6PHdUvsILO5ndlNr6sFUmLBYrb-RVMM-0GVgzmg8giDatI8lrxdU8ObgLSLaObQ7sTqrQsUhOjjYSBfx7etNJdBc9z19XNj-arb9iXN5wDQdrEWZ_Y8bByi_4VoQkKsfm2/s639/1..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="626" data-original-width="639" height="626" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8EwLOovFJuKQa5mZyccgZHmujqmVJHmdvTgyoq03rD0f-JU4ixYCS9_6PHdUvsILO5ndlNr6sFUmLBYrb-RVMM-0GVgzmg8giDatI8lrxdU8ObgLSLaObQ7sTqrQsUhOjjYSBfx7etNJdBc9z19XNj-arb9iXN5wDQdrEWZ_Y8bByi_4VoQkKsfm2/w640-h626/1..jpg" width="640" /></a></div>Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan saat Syahri Mulyo (Bupati) dan Sutrisno (Kadis PU) diadili, bahwa pada tahun 2014 - 2018 ada dana Bantuan Keuangan Khusus Bidang Infrastruktur sebesar Rp179 miliar yang bersumber dari ABPD Provinsi Jatim ke Kabupaten Tulungagung dan puluhan Kabupaten / Kota yang ada di Jawa Timur<br /><br />Untuk mendapatkan dana BKK-BI tersebut ternyata tidak begitu saja karena ada persyaratan yang harus dipenuhi yaitu pemberian mahar atau unduhan sebesar 7.5 persen dari jumlah anggaran yang akan dicairkan.<br /><br />Hal ini diakui oleh Budi Juniarto dan Budi Setiawan dalam persidangan (Selasa, 9 Juni 2020) saat di hadirkan sebagai saksi untuk Terdakwa Supriyono selaku Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung dalam perkara Korupsi suap uang ‘ketuk palu’ sebesar Rp4.5 miliar untuk pengasahan APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Tulungangung tahun anggaran 2015<br /><br />Saat itu (Selasa, 9 Juni 2020), Budi Juniarto dan Budi Setiyawan mengakui kepada Majelis Hakim telah menerima duit, namun berapa jumlahnya keduanya sama-sama menjawab lupa. Menurut Budi Juniarto, bahwa besaran uang yang ditermima terkait Ban-Prov (Bantuan Provinsi)  adalah 7.5 persen dari jumlah anggaran yang dicairkan. Dana Ban-Prov yang dicairkan Provinsi bukan hanya ke Kabupaten Tulungagung melainkan ke 25 Kabupaten Kota di Jawa Timur<br /><br />Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan didukung beberapa alat/barang bukti lainnya, akhirnya pada tahun 2020 KPK melakukan pengembangan yang hasilnya menetapkan status Tersangk terhadap Budi Juniarto selaku Kabid Fisik Prasarana Bapeda Jatim tahun 2014 - 2017 terkait kasus dugaan Korupsi dana bantuan keuangan APBD Provinsi Jatim ke Kabupaten Tulungagung. Namun sanyangnya Budi Juniarto telah meninggal dunia pada tahun 2021 sebelum diadili  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAEucxjeYwzqtTMWac6svRR4XGN4O5YdG1YHPTaOs_rTl7mUh6OGV4-7v0lDECnvdqOzvczGNRT0oUxwN2TIMvvA1NdyomGe0p_RSslxToBKeNFJTPqiOpKx8wFQxtiBqkrXRkuGucI6oFDne1E3b5weNi0v9Z7HeLMCzkzt4va2b_lImlIAvoUexN/s640/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="274" data-original-width="640" height="274" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAEucxjeYwzqtTMWac6svRR4XGN4O5YdG1YHPTaOs_rTl7mUh6OGV4-7v0lDECnvdqOzvczGNRT0oUxwN2TIMvvA1NdyomGe0p_RSslxToBKeNFJTPqiOpKx8wFQxtiBqkrXRkuGucI6oFDne1E3b5weNi0v9Z7HeLMCzkzt4va2b_lImlIAvoUexN/w640-h274/a.jpg" width="640" /></a></div>Sekalipun Budi Juniarto telah meninggal, bukan berarti kasus ini berhenti begitu saja. Buktinya pada tahun 2022 tepatnya pada Selasa, 2 Agustus 2022, KPK menetapkan status Tersangka terhadap Budi Setiawan selaku Kepala BPKAD Jatim tahun 2014 - 2016 dan Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur tahun 2016 - 2018 dalam kasus dugaan Korupsi Suap uang “mahar atau unduhan) dana bantuan keuangan BKK-BI APBD Provinsi Jati ke Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 - 2018 sebesar Rp10.5 miliar.<br /><br />Dari fakta yang terungkap dalam persidangan saat Terdakwa Budi Setiawan diadili, terungkap bahwa bahwa aliran uang tidak hanya ke Terdakwa Budi Setiawan melalui Supriyono selaku Sekretaris BPKAD saat Terdakwa menjabata sebagai Kepala BPKAD Jatim dan melalui Toni Indrayanto selaku Kabid Fisik Prasarana saat Terdakwa menjabat Kepala Bapeda Jatim, melainkan mengalir juga ke ke beberapa pejabat Provinsi Jawa Timur yang dipergunakan untuk biaya perjalanan umoroh sebanyak 19 Pejabat Pemprov Jatim bersama masing-masing istri termasuk Gubernur Jawa Timur Sukarwo dan Karsali (anggota TNI) sebagai pengawal pribadi Gubernur.<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah KPK hanya mengusut uang “mahar atau unduhan” dana bantuan BKK-BI APBD Pemprov Jatim ke Kabupaten Tulungagung? Dan bagaimana dengan bantuan keuangan BKK-BI APBD Pemprov Jatim ke Kabupaten Kota lainnya di Jawa Timur seperti Pacitan, Lamongan, Bangkalan, Pamekasan, Sampang, Jombang, Lamongan, Kota Batu, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto?  <br /><br />Apakah KPK benar-benar serius untuk menuntaskan kasus Korupsi uang ‘mahar atau unduhan’ pencairan dana bantuan keuangan BKK-BI APBD Provinsi Jatim seperti KPK menuntaskan kasus Korupsi di Kota Malang dengan menyeret seluruh (42 dari 45) anggota DPRD Kota Malang termasuk Walikota dan Sekda?, atau KPK cukup sampai disini saja???. <br /><br />Lalu siapa Tersangka baru dalam kasus ini, mengingat dalam tuntutan JPU KPK yang meminta kepada Majelis Hakim agar barang bukti berupa uang dolar Singapura, Amerika dan mata uang rupiah dikembalikan ke penyidik KPK?. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Terdakwa Korupsi Budi Setiwan Bacakan Pledoi Dengan Berlinang Air Mata

Terdakwa Korupsi Budi Setiwan: “Saya percaya dan meyakini, siapapun yang berada pada posisi di jabatan disitu (BPKAD dan Bapeda) apakah say...

»

Terbukti Korupsi ‘Jual Beli’ Jabatan, Lima Terdakwa Penyuap Bupati Bangkalan Di Vonis 2 Tahun Penjara

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red; font-size: large;">“Lalu bagaimana dengan “nasib” Mohni (Wakil Bupati), Ketua DPRD, Ketua KPU, R. Moh. Taufan Zairinsjah (Sekda), Roosli Soeliharjono (Plt. Kepala BKD) dan  Erwin Yoesoef (Kabag Protokol dan Komunikasi) Kabupaten Bangkalan???”</span>  </h3></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEib3NTgVRItR7fl_ztig7g4Mzdjdat2UsLzrWIYvXXJJeyVYoLdgOFJa33k3-9X19kNkHyUlUaJtf92jQk5tQ0Ccaitdovqa_kM7F6wB_hN1RQjqbaqfA9b5lxdNxxr8O_5Zt3PG3CrTOv5PL089Nm6FM9J3H9Qc6DPyDwZVuyYOhbe9pgH40frNjQ1/s1013/Bangkalan.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1013" data-original-width="717" height="490" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEib3NTgVRItR7fl_ztig7g4Mzdjdat2UsLzrWIYvXXJJeyVYoLdgOFJa33k3-9X19kNkHyUlUaJtf92jQk5tQ0Ccaitdovqa_kM7F6wB_hN1RQjqbaqfA9b5lxdNxxr8O_5Zt3PG3CrTOv5PL089Nm6FM9J3H9Qc6DPyDwZVuyYOhbe9pgH40frNjQ1/w346-h490/Bangkalan.jpg" width="346" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span> <br /></div><div style="text-align: justify;"><i>Anganku jauh melayang diangkasa,</i></div><div style="text-align: justify;"><i>Mimpiku indah seindah bulan purnama<br />Kau janjikan aku mendapat mutiara<br />Ku bayangkan duduk dikursi singga sana<br />Namun yang ku dapat masuk penjara.<br /><br />Terbayang oleh ku hidup berkuasa<br />Namun tak ku sangka malah petaka<br />Mimpi indah ku mejadi derita<br />Yang tak ku lupa sepanjang masa <br />Hidup dipenjara sebagai terpidana</i><br /><br />Kalimat diatas adalah puisi singkat yang berjudul “Mimpi Indah Menjadi Derita” (oleh Jentar. S, 1 Pebruari 2022). Dan barangkali, seperti bunyi puisi diataslah yang ada dibenak lima Terdakwa Korupsi suap Bupati Bangkalan KH. R. Abdul Latif Amin Imron untuk diangkat dan dilantik menjadi Kepala Dinas yaitu ;1. Salman Hidayat selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja,; 2. Achmad Mustaqim Kepala Dinas Ketahanan,; 3. Agus Eka Leandy Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur,; 4. Wildan Yulianto Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bangkalan dan 5. Hosin Jamili selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bangkalan<br /><br />Ada apa dan mengapa terjadi kasus ‘jual beli’ jabatan? Apakah hanya terjadi di Kabupaten Bangkalan? Atau terjadi juga di semua Kabupaten Kota di Indonesia namun tak terungkap? Apakah karena pembagian jatah yang tidak merata atau uang ‘dengar’ yang tidak kebagian yang menimbulkan “bisik-bisik tetangga” hingga terdengar ke telinga Komisi Pemberantasan Korupsi?”<br /> <br />Yang jelas, kasus Korupsi ‘jual beli’ jabatan di beberapa Kabupaten Kota khususnya di Jawa Timur, bukanlah hal baru terungkap. Sebab dari 38 Kabupaten Kota di Jawa Timur, hampir 50 persen atau tepatnya sebanyak 17 Bupati/Walikota dan 1 Kepala Kejaksaan Negeri sudah diseret KPK ke Pengadilan Tipikor untuk diadili. <br /><br />Dari 17 Kepala Daerah (Bupati/Walikota) ini, 16 diantaranya sudah menjadi Terpidana/Narapidan Koruptor (dan ada pula yang meninggal dalam lapas), sementara 1 Kepala Daerah yaitu Bupati Bangkalan periode 2018 - 2023 yakni KH. R. Abdul Latif Amin Imron masih menjalani persidangan<br /><br />Kasus Korupsi ‘jual beli’ jabatan ibarat suatu benda langka yang gampang-gampang susah untuk dicari namun sewaktu-waktu ada. Dan ketika ada menawarkan dengan harga terjangkau, tak sedikit yang akan yang membelinya.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOY0AzhtEhWWJrvLP1-xy52ZaMNuvKuveLtzVlvB3OPpwghv7dZwEuhSmwHx3AvMcBG7achw0TQOsbVViu3tgAqnYLNvaEUOTTsilADdc_5d9xH7aLnbTxX0mlz8yWkdq8eQH7YcYwQq828AeCkL4ivNgDjy44pKox-l-kV-av9nXwJ9Ejzm7V7Gx_/s758/Terdakwa%20KH.%20R.%20Abd.%20Latif%20Amin%20Imron%20Selaku%20Bupati%20Bangkalan.png" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="758" data-original-width="512" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOY0AzhtEhWWJrvLP1-xy52ZaMNuvKuveLtzVlvB3OPpwghv7dZwEuhSmwHx3AvMcBG7achw0TQOsbVViu3tgAqnYLNvaEUOTTsilADdc_5d9xH7aLnbTxX0mlz8yWkdq8eQH7YcYwQq828AeCkL4ivNgDjy44pKox-l-kV-av9nXwJ9Ejzm7V7Gx_/w432-h640/Terdakwa%20KH.%20R.%20Abd.%20Latif%20Amin%20Imron%20Selaku%20Bupati%20Bangkalan.png" width="432" /></a></div><br />Pertanyaannya adalah, apakah setiap pengawai negeri spil atau PNS tidak bermimpi atau berharap untuk naik jabatan? Apakah untuk naik jabatan itu seperti kenaikan kelas siswa/i SD hingga SMA atau seperti kenaikan semester bagi masiswa di perguruan tinggi?<br /><br />Namun faktanya, ada ‘penjual dan ada pula pembelinya’. Lalu siapa ‘penjual dan siapa pembelinya’?. Apakah hanya ‘jual beli’ jabatan? Tidak, sebab ada permitaan fee proyek APBD dari beberapa kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut<br /><br />Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan saat puluhan kepala daerah (Bupati/Walikota) di Jawa Timur diadili, terungkap bahwa ‘penjual’ jabatan adalah Kepala Daerah (Bupati/Walikota) melalui orang atau pejabat kepercayaannya, dan pembelinya adalah pegawai biasa atau PNS yang belum punya  jabatan, Kepala Seksi (Kasi), Kepala Bidang (Kabid), Camat hingga Kepala Dinas dengan harganya berpariasi, tergantung Kepala Daerah (Bupati/Walikota)<br /><br />Di Kabupaten Nganjuk misalnya. Pada tahun 2017, harga atau nilai rupiah untuk selembar SK (Surat Keputusan) Bupati Nganjuk bagi CPNS (Calon Pegawai Negeri Spil) yang lulus seleksi menjadi PNS (Pegawai Negeri Spil) atau istilah sekarang ASN (Apratur Spil Negara) adalah bervariasi tergantung Ijazah terakhir yang dimiliki oleh PNS tersebut, <br /><br />Yaitu untuk tingkat SMA atau SMU sebesar Rp50 juta, Diploma (D/Non Gelar) sejumlah Rp60 juta, dan untuk Strata Satu (S1) senilai Rp70 juta. Sedangkan untuk jabatan Camat antara 100 – 200 juta rupiah, dan untuk jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) seharga 1 miliar rupiah.<br /><br />Harga selembar SK Kepala Daerah di Kabupaten Nganjuk tahun 2017 tidak berbeda jauh dengan harga selembar SK Kepala Daerah di Kota Batu, Kabupaten Malang, Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kota Madiun<br /><br />Sedangkan di Kabupaten Bangkalan selama tahun 2020 hingga 2022 juga bervariasi antara Rp15 juta untuk jabatan Kasi (Kepala Seksi) hingga Rp250 juta untuk jabatan Kepala Dina dan Direktur BUMD<br /><br />Fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa metode penawaran jabatan oleh Kepala Daerah (Bupati/Walikota) di berbagai Kabupaten Kota khususnya di Jawa Timur termasuk di Kabupaten Bangkalan tidak jauh berbeda yaitu melalui pejabat yang ditunjuk     <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhp6mz9dekXXsCakhOAPPyYDX6BafHjdW4Qv_Q_3K-j4rSkTgMtftyMXlQZuY41mQ1Vns6XMTnxSUw5FNcf8IWzF4N9yXGayAaaLI7nIRneWkOi-gz_A8e_aBZ26gfjqNXYeikBUYXLZP9C2O6lbFMtNbR1vYaMBegQYzWWuylJ65Q2Rq81SzOnPACc/s640/b.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="345" data-original-width="640" height="346" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhp6mz9dekXXsCakhOAPPyYDX6BafHjdW4Qv_Q_3K-j4rSkTgMtftyMXlQZuY41mQ1Vns6XMTnxSUw5FNcf8IWzF4N9yXGayAaaLI7nIRneWkOi-gz_A8e_aBZ26gfjqNXYeikBUYXLZP9C2O6lbFMtNbR1vYaMBegQYzWWuylJ65Q2Rq81SzOnPACc/w640-h346/b.jpg" width="640" /></a></div>Yang terlibat dalam kasus ‘jual beli’ jabatan di Kabupaten tahun 2021 - 2022 dengan tugas masing-masing yaitu; Roosli Soeliharjono (Plt. Kepala BKPSDA) atau Kepala BKD,; R. Moh. Taufan Zairinsjah Sekretaris Daerah (Sekda),; Erwin Yoesoef (Kabag Protokol),; Mohni (Wakil Bupati),; R. KH. Abd. Latif Amin Imron (Bupati) dan Diana Kusumawati (dan Ary Suharja serta Mohammad Hasan Faisol) selaku Kontraktor<br /><br />Roosli Soeliharjono selaku Plt. Kepala atau Kepala BKD dan R. Moh. Taufan Zairinsjah selaku Sekda sekaligus menjadi Ketua Panitia seleksi jabatan adalah mencari dan mengumpulkan “calon pengantin” sebagai istilah untuk calon peserta lelang jabatan, sekaligus menyampaikan adanya komitmen fee dari setiap “calon pengantin” jika ingin terpilih<br /><br />Lalu R. Moh. Taufan Zairinsjah mengusulkan Wildan Yulianto untuk mengisi jabatan Kepala Dinas PUPR, dan Roosli Soeliharjono mengusulkan Agus Eka Leandy untuk mengisi jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) sementara Mohni mengusulkan Achmad Mustaqim untuk mengisi jabatan Kepala Dinas Ketahanan Pangan.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjb0OsUT_EvMu_lsG3bzj1JAXlHNY-8UiMhCFFDbHMpVGjdV5zyMmU92kS6eFxN37GlOfjUHzFZGsXqKR4jwWtrFE7eRZ87iBFq1jKka2nU3GufFYonCdglirNUyiCXIvot1-vZ6x5ZCd1idwPk35ucmhZ1Flw9fFhP3fuF3_BbpGbLqYO27-nA8P7i/s640/6..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjb0OsUT_EvMu_lsG3bzj1JAXlHNY-8UiMhCFFDbHMpVGjdV5zyMmU92kS6eFxN37GlOfjUHzFZGsXqKR4jwWtrFE7eRZ87iBFq1jKka2nU3GufFYonCdglirNUyiCXIvot1-vZ6x5ZCd1idwPk35ucmhZ1Flw9fFhP3fuF3_BbpGbLqYO27-nA8P7i/w640-h288/6..jpg" width="640" /></a></div>Sedangkan Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron (Terdakwa) mengusulkan dua orang yaitu Salman Hidayat untuk mengisi jabatan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja serta Hosin Jamili untuk mengisi jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Semua usulan diterima oleh sang Bupati <br /><br />Kemudian R. Moh. Taufan Zairinsjah dan Roosli Soeliharjono menghubungi masing-masing “calon pengantin” tersebut untuk menyatakan kesiapannya dalam proses seleksi jabatan serta menyiapkan komitmen fee untuk diberikan kepada sang Bupati R. Abdul Latif Amin Imron.<br /><br />Untuk “mempercantik rekayasa” atau untuk memenuhi persyaratan pendaftaran dan memudahkan para “calon pengantin” memenangkan seleksi jabatan, Roosli Soeliharjono dan R. Moh. Taufan Zairinsjah meminta kepada para “calon pengantin” untuk mencari peserta pendamping untuk didaftarkan.<br /><br />Atas arahan dari Roosli Soeliharjono, kemudian Terdakwa Wildan Yulianto meminta Alfin Rudiansyah selaku Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan dan Ikhtiarini Masiswati selaku Kepala Bidang Jasa Konstruksi Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan sebagai calon peserta pendamping dalam seleksi jabatan Kepala Dinas PUPR<br />  <br />Agar Alfin Rudiansyah dan Ikhtiarini Masiswati bersedia didaftarkan sebagai peserta pendamping, Terdakwa Wildan Yulianto menanggung biaya tes kesehatan dan mengumpulkan dokumen-dokumen persyaratan yang dibutuhkan.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMoRaUT54I8W3AZAHz5W8WZ1ICl10dT_b1XgjcPviuQCTz4ciThOoOlPxaYwz5_0ib-rbxVrE3NnUpVzYFDW1HDhitVwpgXkJq6zS3fPANcYgjE3akuVSx1-tPH7FgyRhTezXJ5clWxBj0q4oLfQg-Tf6bXYbJ7xhfBpz83HiaH6hKR20i23b6XMwy/s1600/6.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMoRaUT54I8W3AZAHz5W8WZ1ICl10dT_b1XgjcPviuQCTz4ciThOoOlPxaYwz5_0ib-rbxVrE3NnUpVzYFDW1HDhitVwpgXkJq6zS3fPANcYgjE3akuVSx1-tPH7FgyRhTezXJ5clWxBj0q4oLfQg-Tf6bXYbJ7xhfBpz83HiaH6hKR20i23b6XMwy/w288-h640/6.jpg" width="288" /></a></div><br />Sementara Diana Kusumawati (dan Ary Suharja serta Mohammad Hasan Faisol) selaku Kontraktor yang punya hubungan dekat dengan Sekda dan Bupati, ikut berpartisifasi  membantu Terdakwa Wildan Yulianto untuk memberikan komitmen fee kepada Bupati<br /><br />Sedangkan Erwin Yoesoef (Kabag Protokol) menerima uang dari setiap “calon pengantin” dan kemudian diberikan kepada Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron. <br /><br />Lalu uang terkumpul dari hasil ‘jual beli’ jabatan itu tidak hanya ke Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron (Terdakwa) melainkan mengalir juga ke Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan sebesarsatu miliar rupiah, ke Ketua KPU Kabupaten Bangkalan sebesar Rp150 juta dan membayar hutang mantan Bupati Bangkalan periode 2003 - 2013 yang tertangkap tangan KPK pada tahun 2013 yaitu Alm. KH. Fuad Amin, kakak kandung R. Abdul Latif Amin Imron (Terdakwa)<br /><br />Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana “nasib” Mohni (Wakil Bupati), Ketua DPRD, Ketua KPU, R. Moh. Taufan Zairinsjah (Sekda), Roosli Soeliharjono (Plt. Kepala BKD) dan  Erwin Yoesoef (Kabag Protokol) Kabupaten Bangkalan???” <br /><br />Bagaiamana pula “nasib” M. Sodiq, salah satu wartawan di Bangkalan yang kabarnya saat ini menjabat di komisi informasi (KI) Kabupaten Bangkalan periode 2019 - 2023???. Menagapa? Karena pada tahun 2020, M. Sodiq ditugaskan Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron (Terdakwa) untuk mengatur pelaksanaan lelang Pengadaan Barang dan Jasa di 12 SKPD atau OPD Pemkab Bangkalan, diluar paket pokok pikiran (pokir) Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan serta mengumpulkan fee dari para kontraktor yang besarnya 10 persen dari nilai kontrak dengan total fee berupa uang yang terkumpul sebesar Rp11.5 miliar<br /><br />Tidak hanya itu, bagaimana dengan 9 pejabat lain di Kabupaten Bangkalan yang diangkat dan dilantik oleh Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron (Terdakwa) dengan memberikan sejumlah uang, yaitu;<br /><br />1. Moawi Arifin Kepala Dinas Perhubungan sebesar Rp150.000.000 <br />2. Wibowo Suharta Kepala Dinas Sosial, sebesar Rp150.000.000 <br />3. Anang Yulianto Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp100.000.000 <br />4.Iskandar Ahadiyat  Kepala Dinas Koperasi dan UMKM sebesar Rp100.000.000 <br />5. Andang Pradana Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp50.000.000 <br />6. Abdul Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp150.000.000 <br />7. Eko Setiawan Kepala BPPD sebesar Rp100.000.000<br />8. Nunuk Kristiani Direktur Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp100.000.000 <br />9. Ahmad Roniyun Hamid Sekretaris DPRD Kabupaten Bangkalan sebesar Rp100.000.000<br /><br />Apakah KPK akan menyeret ke 9 pejabat Kabupaten Bangkalan ini (Moawi Arifin, Wibowo Suharta, Anang Yulianto, Iskandar Ahadiyat, Andang Pradana, Abdul Kepala, Eko Setiawan, Nunuk Kristiani dan Ahmad Roniyun) sebagai Tersangka dalam perkara Korupsi ‘jual beli’ jabatan?<br /><br />Menanggapi hal ini, JPU KPK mengatakan bahwa untuk sementara ini masih fokus dalam perkara Terdakwa R. Abdul Latif Amin Imron selaku Bupati Bangkalan dan setelah itu barulah dapat memberikan penjelasan sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan<br /><br />“Untuk sementara ini masih fokus untuk perkara Terdakwa R. Abdul Latif Amin Imron selaku Bupati. Nanti setelah itu barulah dapat memberikan penjelasan sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan,” kata salah seorang JPU KPK <br /><br />Sementara yang dilakukan Moawi Arifin, Wibowo Suharta, Anang Yulianto, Iskandar Ahadiyat, Andang Pradana, Abdul Kepala, Eko Setiawan, Nunuk Kristiani dan Ahmad Roniyun, sama dengan yang dilakukan oleh kelima (5) Kepala Dinas yang dilantik tahun 2022 yaitu; 1. Salman Hidayat,; 2. Achmad Mustaqim,; 3. Agus Eka Leandy,; 4. Wildan Yulianto, dan 5. Hosin Jamili yang sudah diadili dan dinyatakan terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi serta dijatuhi hukuman (Vinis) pidana penjara antara dua (2) hingga dua (2) tahun dan satu (1) bulan   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuIwWoWmcF1_EzTelrnWCxnhjU_tHnmAjfWFDSa-RlwZ6hm_eRYX8HAerrLQXPVWPfjNZ8DZNxtzuw2kXHmyUK-ex3UjGdIrfEtyusX4KjfPea83nU4hWm1yP7inN6yH-rmJxtbezIc7I_yPOMfszaOw_O2tzTHj0oA-6dwXg1rLRooBAR06uog2Kx/s1599/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="899" data-original-width="1599" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuIwWoWmcF1_EzTelrnWCxnhjU_tHnmAjfWFDSa-RlwZ6hm_eRYX8HAerrLQXPVWPfjNZ8DZNxtzuw2kXHmyUK-ex3UjGdIrfEtyusX4KjfPea83nU4hWm1yP7inN6yH-rmJxtbezIc7I_yPOMfszaOw_O2tzTHj0oA-6dwXg1rLRooBAR06uog2Kx/w640-h360/2.jpg" width="640" /></a></div>Sebelumnya, JPU KPK menuntut kelima Terdakwa pidana penjara yaitu;<br />1. Salman Hidayat selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan terbukti memberikan uang sebesar Rp125 juta kepada Bupati R. Abdul Latif Amin Imron, dituntut pidana penjara selama 2 tahun dan 3 bulan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan<br /><br />2. Achmad Mustaqim selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bangkalan terbukti memberikan uang sebesar Rp150 juta kepada Bupati R. Abdul Latif Amin Imron, dituntut pidana penjara selama 2 tahun dan 3 bulan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan<br /><br />3. Agus Eka Leandy selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kab. Bangkalan terbukti memberikan uang sebesar Rp100 juta kepada Bupati R. Abdul Latif Amin Imron, dituntut pidana penjara selama 2 tahun dan 3 bulan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan<br /><br />4. Wildan Yulianto selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bangkalan memberikan uang sebesar Rp150 juta kepada Bupati R. Abdul Latif Amin Imron, dituntut pidana penjara selama 2 tahun dan 3 bulan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan<br /><br />Menurut Majelis Hakim, bahwa perbuatan Terdakwa Salman Hidayat, Terdakwa Achmad Mustaqim, Terdakwa Agus Eka Leandy, Terdakwa Wildan Yulianto dan Terdakwa Hosin Jamili terbukti bersalah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a (furuf b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZ6Ar0Mkw1EK9zLU4oU2mTDZXxg7daWiunbAAavtPoLYTYcQy2rCRWmaP58iHNp_Fplj4QKHQig35ebisz5m7tpR6azUuzh1FjQLAPEvC-PaXtMpMMq833rsx8z4HP_53xqFnKynfOyUSlJRWGwyr3RscuMvGjzZHnpGWEyzRQCcvlHHlXpbSn_ckY/s640/7.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZ6Ar0Mkw1EK9zLU4oU2mTDZXxg7daWiunbAAavtPoLYTYcQy2rCRWmaP58iHNp_Fplj4QKHQig35ebisz5m7tpR6azUuzh1FjQLAPEvC-PaXtMpMMq833rsx8z4HP_53xqFnKynfOyUSlJRWGwyr3RscuMvGjzZHnpGWEyzRQCcvlHHlXpbSn_ckY/w640-h288/7.jpg" width="640" /></a></div>Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan JPU KPK. Namun untuk hukuman pidana penjara, Majelis Hakim memberikan keringan hukuman masing-masing tiga (3) bulan. Sehingga empat (4) Terdakwa yaitu Terdakwa Salman Hidayat, Terdakwa Achmad Mustaqim, Terdakwa Agus Eka Leandy, Terdakwa Wildan Yulianto dihukum pidana penjara masing-masing selama dua (2) tahun. Sedangkan Terdakwa Hosin Jamili dijatuhi hukuman lebih berat satu (1) bulan menjadi dua (2) tahun dan satu (1) bulan<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap kelima Terdakwa (Salman Hidayat, Achmad Mustaqim, Agus Eka Leandy, Wildan Yulianto dan Hosin Jamili, dalam berkas perkara penuntutan masing-masing terpisah) dibacakan oleh Majelis Hakim secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Selasa, 08 Mei 2023) dengan Ketua Majelis Hakim Darwanto, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH., MH dan Alex Cahyono, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hoc serta Panitra Pengganti (PP) Maya Yunita Sari Hidayat, SH., MH, Prastana Yustianto, SE., SH., MH, Fitri Indriyaty, SH., MH dan Sikan, S.Sos., SH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum masing-masing Terdakwa, diantaranya  Baktiar dkk serta dihadiri pula oleh para Terdakwa melalui Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) KPK Jakarta<br />  <br />Persidangan berlangsung dalam V session, yang pertama adalah putusan terhadap Terdakwa Hosin Jamili, lalu putusan terhadap Terdakwa Achmad Mustaqim, kemudian putusan terhadap terdakwa Agus Eka Leandy, Terdakwa Wildan Yulianto dan putusan terhadap Terdakwa Salman Hidayat<br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa Terdakwa Hosin Jamili (Terdakwa Agus Eka Leandy) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi sebagai bagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwavIm9xxV4d-slUCe6-G_qrQ9P9zxWHedwgFenAXtdWeMtHzTD4g9O_xXFi4nkBXawO1XwnOAHsX-Srx8VfB6DfGJpTQQAenkgL5sSK5BMQzIojcFntsjMtjXBA-kLEr9wxU5_KOTYUgwqeBs3cXd0rBKFL7OrKfoKYgdQO0WKWd8SoKAhYz6ylv2/s1013/Bangkalan.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1013" data-original-width="717" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwavIm9xxV4d-slUCe6-G_qrQ9P9zxWHedwgFenAXtdWeMtHzTD4g9O_xXFi4nkBXawO1XwnOAHsX-Srx8VfB6DfGJpTQQAenkgL5sSK5BMQzIojcFntsjMtjXBA-kLEr9wxU5_KOTYUgwqeBs3cXd0rBKFL7OrKfoKYgdQO0WKWd8SoKAhYz6ylv2/w452-h640/Bangkalan.jpg" width="452" /></a></div>Sedangan Terdakwa Achmad Mustaqim, Terdakwa Agus Eka Leandy, Terdakwa Wildan Yulianto Terdakwa Salman Hidayat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi sebagai bagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka haruslah dijatuhui hukuman yang setimpal dengan perbuatannya<br /><br />“MENGADILI: Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Hosin Jamili oleh karena itu dengan pidana penjara selama dua (2) tahun dan satu (1) bulan denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersbut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama dua (2) bulan<br /><br />Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,” ucap Ketua Majelis Hakim Darwanto, SH., MH<br /><br />Setelah membacakan putusan terhadap Terdakwa Hosin Jamili, Ketua Majelis Hakim Darwanto, SH., MH membacakan putusan terhadapa Terakwa Achmad Mustaqim, Terdakwa Agus Eka Leandy, Terdakwa Wildan Yulianto dan Terdakwa Salman Hidayat secara berturut-turut dengan pidana penjara masing-masing selama dua (2) tahun denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersbut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama dua (2) bulan<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim tersebut, kelima Terdakwa maupun JPU KPK sama-sama mengatakan “pikir-pikir”. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Terbukti Korupsi ‘Jual Beli’ Jabatan, Lima Terdakwa Penyuap Bupati Bangkalan Di Vonis 2 Tahun Penjara

“Lalu bagaimana dengan “nasib” Mohni (Wakil Bupati), Ketua DPRD, Ketua KPU, R. Moh. Taufan Zairinsjah (Sekda), Roosli Soeliharjono (Plt. Kep...

»