Terbukti Korupsi DD Rp257 Juta, Kades Mojowarno Kab. Jombang di Vonis 1.4 Thn Penjara

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoSbpaxgdeKvSEovL2UfJ73uH_kplPXbDNZYYoD8eJaXt2LcAq0heS_qlLoCkEflYFs40zd-kiEJYuef5upeq_Ttk9AujJbG5WOMNS0dpMb4AljBjs1xjmnzdP2iXw5Jn3O7NKVOUhE_4/s640/IMG20210323120036.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoSbpaxgdeKvSEovL2UfJ73uH_kplPXbDNZYYoD8eJaXt2LcAq0heS_qlLoCkEflYFs40zd-kiEJYuef5upeq_Ttk9AujJbG5WOMNS0dpMb4AljBjs1xjmnzdP2iXw5Jn3O7NKVOUhE_4/w640-h288/IMG20210323120036.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dalam sidang yang berlangsung, Senin, 22 Juni 2021, menjatuhkan hukuman (Vonis) terhadap terdakwa Catur Budi Setyo,SP Selaku Kepala Desa Mojowarno, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan denda sebesar Rp200 juta rupiah subsidair 1 bulan kurungan serta pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sejumah Rp257.128.729,14 subsidair pidana penjara selama 1 tahun karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Dana Desa (DD) dalam Kegiatan Pembangunan Fisik di Desa Mojowarno Tahun Anggaran 2018 dan 2019 sebesar Rp716.860.000 yang merugian keuaangan negara sebesar Rp257.128.729,14 berdasarkan Hasil Laporan Penghitungan Inspektorat Kabupaten Jombang<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Catur Budi Setyo,SP, dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan secara Virtual (Vidio Conference) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Senin, 29 Maret 2021), dalam agenda pembacaan surat putusan dengan Ketua Majelis Hakim H. Hisbullah Idris, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu John Desta, SH., SE., MH dan M. Mahin, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Hery Marsudi, SH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum terdakwa (Prodeo) yakni  Yuliana Heriyanti Ningsih. SH., MH dkk dari LBH YLKI (Yayasan Legundi Keadilan Indonesia) maupun Jaksa Penuntu Umum (JPU) Muhammad Salahuddin, SH., MH dkk dari Kejari Kabupaten Jombang. Sementara Terdakwa mengikuti persidangan melalui Vidio Conference (Vidcon) dari Rutan (rumah tahanan negara) Kabupaten Jombang  karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim mengatakan, pada tahun 2018, Desa Mojowarno mendapatkan anggaran Dana Desa sebesar Rp716.860.000 dengan rincian; untuk kegiatan fisik sebesar Rp582.304.343,75 dan kegiatan non fisik sebesar Rp134.320.000 serta untuk bidang tak terduga yaitu penanggulangan wabah penyakit sebesar Rp235.656,25 berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pertanggungjawaban dan Penetapan Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2018 tanggal 27 Februari 2018<br /><br />Uuntuk melaksanakan kegiatan Fisik tersebut, Terdakwa telah mencairkan keseluruhan Dana Desa Tahun 2018 tersebut dengan cara, sebelumnya dibuat Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa tahun 2017, selanjutnya diajukan pencairan Dana Desa ke Kecamatan Mojowarno. Setelah diproses oleh pihak Kecamatan Mojowarno, selanjutnya pihak Kecamatan Mojowarno dan pihak Bank Jatim Cabang Kabupaten Jombang memberitahukan pada Terdakwa selaku Kepala Desa, jika Dana Desa sudah cair dan telah masuk ke rekening desa. Terdakwa kemudian bersama-sama dengan saksi Balada Ddesnatali selaku bendahara dan Kaur Keuangan Desa mengambil secara tunai <br /><br />Majelis Hakim mengatakan, pada tahun 2019, Desa Mojowarno juga mendapatkan bantuan keuangan dari Kabupaten Jombang sebesar Rp171.750.000 dan dana tersebut dibagi dua yaitu untuk Pagu Indikatif Desa (PID ) sebesar Rp120.000.000 dan untuk kegiatan Pemilihan Kepala desa sebesar Rp51.750.000. Selain itu, Desa Mojowarno pada tshun 2019 juga mendapakan dana dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD). Adapun mekaname sehingga Desa Mojowarno bisa mendapakan dana PDRD adalah awalnya Kepala Desa mengajukan berkas usulan pencairan kepada Bupati malalui Camat dangan melampirkan Usulan dari Kepala Desa, Peraturan Desa tertang APBDes yang telah desakan oleh Camat<br /><br />Setelah uang diambil, Terdakwa tanpa hak dan secara melawan hukum membawa uang dana  desa tersebut dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri. Sehingga saksi  Balada Destinatali selaku Kaur Keuangan tidak bisa mengelola uang tersabut, yang seharusnya dana Bagi Hasil dipergunakan untuk rehablitasi gedung balai Desa Mojowarno<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum. Dan oleh karena itu, terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya.<br /><br />“Mengadili : 1. Menyatakan Terdakwa Catur Budi Setyo,SP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ; 2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (emapt) bulan denda sebesar Rp200 juta. Apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ; 3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp257.128.729,14 dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim H. Hisbullah Idris, SH., MH. Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa maupun JPU sama-sama mengatakan pikir-pikir</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirPhMBAa5x9g13WWl-lUSthAhTkfuCLKnxkgNyKf1k92nbfGsk0GZepxWL7jrfAbJG1WEVGhzZ9bojPBkXck6GWE3d3_syyHS4s0d7DAPNlnlERHcs7TmGlMZ-CFUsvQjLTWZ7xHT_T8o/s640/IMG20210323120054.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirPhMBAa5x9g13WWl-lUSthAhTkfuCLKnxkgNyKf1k92nbfGsk0GZepxWL7jrfAbJG1WEVGhzZ9bojPBkXck6GWE3d3_syyHS4s0d7DAPNlnlERHcs7TmGlMZ-CFUsvQjLTWZ7xHT_T8o/w640-h288/IMG20210323120054.jpg" width="640" /></a></div>Diberitakan sebelumnya. Bahwa Terdakwa CATUR BUDI SETYO,SP Selaku Kepala Desa Mojowarno, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang periode 2013 2019, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/338/415.10.10/2013 tentang Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan Tahun 2013 2019 yang ditetapkan pada tanggal 5 Desember 2013<br /><br />Pada suatu waktu antara Bulan Juni 2018 sampai dengan bulan September 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Desa Mojowarno Kec. Mojowarno Kab. Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi secara melawan hukum yaitu dalam pengelolaan Kegiatan Pembangunan Fisik yang anggarannya bersumber dari Dana Desa, Desa Mojowarno, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2018<br /><br />Pengelolaan Dana Pagu Indikatif Desa (PID) untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2009 serta Pengelolaan Dana Pemeliharaan Gedung Balai Desa yang bersumber dari bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD) tahun 2019, telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau Suatu korporasi yaitu memperkaya diri terdakwa sejumlah Rp272.128.729,14 (dua ratus tujuh puluh dua juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh Sembilan koma empat belas rupiah)<br /><br />Atau setidak-tidaknya sejumlah itu yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp272.128.729,14 (dua ratus tujuh puluh dua juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh Sembilan koma empat belas rupiah) atau setidaktidaknya sejumlah itu berdasarkan hasil Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam kegiatan Pembangunan Fisik di Desa Mojowarno T.A 2018-2019. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :<br /><br />Pada tahun 2018, Desa Mojowarno berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pertanggungjawaban dan Penetapan Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2018 tanggal 27 Februari 2018,  mendapatkan anggaran Dana Desa sebesar Rp716.860.000 (tujuh ratus enam belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dengan rincian untuk kegiatan fisik sebesar Rp582.304.343,75 (lima ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat ribu tiga ratus empat puluh tiga koma tujuh puluh lima rupiah) dan kegiatan non fisik sebesar Rp134.320.000 (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) serta untuk bidang tak terduga yaitu penanggulangan wabah penyakit sebesar Rp235.656,25 (dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus lima puluh enam ribu koma dua puluh Ima rupiah).</div><div style="text-align: justify;"><br />Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran Penggunaan Pertanggungjawaban dan Penetapan Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2018 tanggal 27 Februari 2018 , penyaluran Dana Desa pada Desa Mojowarno dilakukan dalam 3 tahap dengan rincian sebagai berikut :<br /><br />Adapun untuk kegiatan non fisik sebesar Rp.134.320 000 dengan rincian kegiatannya adalah ; 1. Untuk operasional PKK yang diterima oleh ketua PKK sebesar Rp34.500 000,; 2. Pembinaan karang taruna yang diterima oleh ketua karang taruna sebesar Rp4.000.000,; 3. Operasional kelompok GSI yang diterima oleh ketua GSI sebesar Rp 3.000.000,; 4. Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang diterima oleh ketua KPMD sebesar Rp12.000.000,; 5. Pembinaan dan pengelolaan posyandu yang diterima oleh ketua Posyandu sebesar Rp25.500.000,; 6. Operasional Kader Jumantik yang diterima oleh ketua kader Jumantik sebesar Rp 2.000.000,; 7. Fasilitasi kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang diterima oleh ketuanya sebesar Rp18.320.000,<br /><br /> 8. Operasional kelompok perlindungan anak dan perempuan yang diterima oleh ketuanya sebesar Rp3.000.000,. 9. Untuk penyelesaian permasalahan hukum di desa sebesar Rp3.000.600,; 10. Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa ( LPMD ) yang diterima oleh ketua LPMD sebesar Rp4.000.000,; 11. Ooperasional Linmas ( Keamanan, ketertiban dan ketentraman Masyarakat) yang diterima oleh ketua LINMAS sebesar Rp10.000.000, dan 12. Untuk Fasilitasi Data kemiskinan Tingkat desa yang diterima oleh ketuanya sebesar Rp15.000.000,<br /><br />Kemudian untuk bidang tak terduga yaitu penanggulangan wabah penyakit sebesar Rp235.656,25 sudah digunakan untuk fogging<br /><br />Sedangkan untuk kegiatan fisik / pembangunan, terdapat anggaran sebesar Rp567.304.343,75 yang digunakan untuk 6 (enam ) kegiatan fisik (pembangunan) yaitu : 1. Pembangunan Duiker berlokasi di Dusun Mojowarno 2 sebesar Rp.27.235.786,23 dan Rp1.160.299,09,; 2. Pembangunan Balai RW berlokasi di Desa Mojowarno RW.03 dan Pembangunan Gedung PKK berlokasi di Desa Mojowarno RW.05 sebesar Rp217.082.557,52,; 3. Pembangunan Saluran Drainase berlokasi di Dusun Mojowarno RW.04 sebesar Rp113.730.921,95 dan Rp30.000,; 4. Rehabilitasi Pembangunan Jembatan berlokasi di Dusun Mojowarno 2 sebesar Rp36.212.000 dan Rp.69.375.665,84,;  5. Rehabilitasi Jalan Lapen Desa Mojowarno sebesar Rp102.477.113,12<br /><br />Pada tahun 2018, yang menjadi Kepala Desa Mojowarno adalah Terdakwa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/338/415.10.10/2013 tentang Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan Tahun 2013 2019 pada tanggal 5 Desember 2013. Untuk melaksanakan kegiatan Fisik tersebut, Terdakwa telah mencairkan keseluruhan Dana Desa Tahun 2018 tersebut dengan cara, sebelumnya dibuat Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa tahun 2017. Selanjutnya diajukan pencairan Dana Desa ke Kecamatan Mojowarno.<br /><br />Setelah diproses oleh pihak Kecamatan Mojowarno, selanjutnya pihak Kecamatan Mojowarno dan pihak Bank Jombang memberitahukan pada Terdakwa selaku Kepala Desa, jika Dana Desa sudah cair dan telah masuk ke rekening desa. Terdakwa kemudian bersama-sama dengan saksi BALADA DESNATALI selaku bendahara dan Kaur Keuangan, mengambil secara tunai Dana Desa yang ada di rekening desa<br /><br />Setelah uang diambil dari rekening desa, Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum membawa uang Dana Desa tersebut dan mengunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri. Sehingga saksi BALADA DESNATALI selaku Kaur Keuangan tidak dapat mengelola uang tersebut<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgibBlYLrORnWlxTBvTwYKj5XRBJl42lA6ZufEyqSNRV4yuQvQWGi43MSFK1NePPCXPU79Ynh18DTTS0-oMG0HmZEUixyqYEJ4UxSOsfibNTWEf5bd86u_NtV-n35FsuEq7q2_w9jTuhx8/s640/IMG20210323120118.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgibBlYLrORnWlxTBvTwYKj5XRBJl42lA6ZufEyqSNRV4yuQvQWGi43MSFK1NePPCXPU79Ynh18DTTS0-oMG0HmZEUixyqYEJ4UxSOsfibNTWEf5bd86u_NtV-n35FsuEq7q2_w9jTuhx8/w640-h288/IMG20210323120118.jpg" width="640" /></a></div>Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa : Pasal 2 ayat (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran Pasal 3 ayat (2) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD. Pasal 63 ayat (1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.<br /><br />Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. dan Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.<br /><br />Pasal 8 ayat (1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan. Ayat (2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas : a. menyusun RAK Desa, dan b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkanfmembayar, menatausahakan dan  mempertanggung jawabkan penerimaan, pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Pasal 60 ayat (1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 memuat semua pengeluaran belanja afas beban APB Desa. Ayat (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.<br /><br />Adapun rincian Dana Desa untuk kegiatan fisik yang telah terdakwa ambil dari rekening desa adalah sebagai berikut : 1. Pembangunan Duiker, dilakukan pencairan dana berdasar SPP tanggal 6 Juli 2018 sebesar Rp.1.160.299,09 dan SPP tanggal 14 Desember 2018 sebesar Rp.27.235.786,23 ; 2. Pembangunan Balai RW dan Pembangunan Gedung PKK dilakukan pencairan dana berdasar SPP tanggal 5 Juli 2018 sebesar Rp.217.082.557,52 ; 3. Pembangunan Saluran Drainase dilakukan pencairan dana berdasar SPP tanggal 6 Juli 2018 sebesar Rp.113.730.921,95 dan SPP tanggal 19 Desember 2018 sebesar Rp.30.000 ; 4. Rehabilitasi Pembangunan Jembatan dilakukan pencairan dana berdasar SPP tanggal 4 Juli 2018 sebesar Rp.36.212.000 dan SPP tanggal 6 Juli 2018 sebesar Rp.69.375.665,84. 5. Rehabilitasi Jalan Lapen Desa Mojowarno dilakukan pencairan dana berdasar SPP tanggal 6 Juli 2018 sebesar Rp102.477.113,12 <br /><br />Bahwa seharusnya dalam pekerjaan pembangunan kegiatan fisik tersebut melibatkan pihak TPK (Tim Pengelola Kegiatan), sehingga Terdakwa selaku Kepala Desa telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Mojowarno Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 19 Mei 2018 tentang penunjukan Tim Pengelola Kegiatan dimana yang ditunjuk selaku ketua TPK adalah saksi HENDRI YANTO,<br /><br />Namun pihak TPK dalam hal ini saksi HENDRI YANTO sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan fisik dimaksud<br /><br />Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Pasal 5 ayat (1) Pelaksanaan Swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.<br /><br />Dan Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 61 ayat (1) Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa. Ayat (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.<br /><br />Walaupun 6 (enam) kegiatan fisik (pembangunan) dianggarkan pada DD tahun anggaran 2018 dan telah dicairkan dananya pada tahun 2018, tetapi juga terdapat kegiatan fisik yang justru baru dikerjakan sekitar bulan Mei tahun 2019 yaitu : 1. Pembangunan Duiker Dusun Mojowarno 2 senilai Rp.28.396.085,32,; 2. Pembangunan Gedung PKK dan 3. Pembangunan gedung balai RW (2 dan 3 senilai Rp.217.082.557,52 )<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa yang mengerjakan kegiatan fisik tahun anggaran 2018 pada tahun 2019 bertentangan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa : Pasal 51 ayat (1) Arus kas keluar sebagarnana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Dasa ayat (2) Setiap pengeluaran sebagarnana dimaksud pada ayat (7) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepela Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran matenai yang timbul dan penggunaan bukti tersebut<br /><br />Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasai 62 ayat (1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP datam setiap pelaksanaan kagatan anggaran sesuai dengan penode yang tercantum dalam DPA dengan normal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA. Ayat (2) Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegatan dan anggaran. Ayat (3) SPP sebagaimana dimaksud ayat (1) terdm dari a. SPP Panjar: dan b. SPP Defiritif.<br />Pasal 63 ayat (1) Penggunaan anggaran yang dilenma dari pengajuan SPP Panjar sebagaumana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola bdak lebih dan 10 (sepuluh) han kera.<br /><br />Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa, belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa. Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud peda ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panyar. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti treansakg pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretans Desa.<br /><br />Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungyawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran. Dalam hal jumlah realsast pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil der juniah uang yang ditenma, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembakkan sisa uang ke kas Dasa.<br /><br />Pasai 64 ayat (1) Pengajuan SPP Definitif sebagaimana disebutkan Pasal 62 ayat (3) huni b untuk kepwatan yang seluruhnya diaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa ditenma. Pasal 69 ayat (1) Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebagawnana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a digunakan untuk: a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecd danpada reaksasi balanya, dan b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.<br /><br />SILPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimnana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perhitungan riil dari anggaran desa,  kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.<br /><br />Pada tahun 2019, Desa Moyowamno juga mendapatkan bantuan keuangan dari Kabupaten Jombang sebesar Rp171.750.000,(seratus tujuh puluh satu juta tuyuh ratus Ima puluh nbu rupiah) dan dana tersebut dibagi dua yaitu untuk Pagu Indikatif Desa (PID ) sebesar Rp120.000.000,(seratus dua puluh Juta rupiah) dan untuk kegiatan Pemilihan Kepala desa sebesar Rp51.750.000 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).<br /><br />Untuk Pagu Indikatif Desa ( PID ) diterima pada tanggal 26 September 2019, sedangkan dana untuk kegiatan Pemilihan Kepala desa diterima pada tanggal 09 Oktober 2019. Dan dana-dana tersebut sudah terdakwa ambil secara tunai bersama dengan saksi BALADA DESNATALI dari rekenmg desa, dimana untuk Pagu Indikatif Desa ( PID ) terdakwa ambil dari rekening desa pada tanggal 27 September 2019, sedangkan untuk Pemilihan Kepala desa terdakwa ambil dan rekening desa pada tanggal 11 Oktober 2019<br /><br />Mekanisme mendapatkan Pagu Indikatf Desa (PID ) adalah, Pemerintah Desa mengajukan usulan kegiatan Pagu Indikatif Desa 2019 melalui Musrembang Kabupaten yang diadakan oleh Bappeda. Kemudian data dari Bappeda barupa data calon penerima bantuan RTLH di distnbusikan ke Dimas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Jombang,<br /><br />Selanjutnya Dinas Perkim melaksanakan venfikasi lapangan dan venfikasi administrasi atas usulan dan proposal yang diajukan desa tersebut, lalu hasil venfikasi diajukan menjadi Surat Keputusan Bupati. Setelah tu Desa mengajukan pencairan Dana Pagu Indikatif desa (PID) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH )<br /><br />Kemudian Dinas Perkim membuat surat Pengantar ke Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah (BPKAD) untuk mencairkan Dana tersebut ke Rekening Desa, dan Dana tersebut langsung masuk kedalam rekening Desa sesuai yang tertera didalam surat permohonan pencaran dar desa. Sadangkan rekening desa milik Dasa Mojowarno yang tertera didalam Surat tersebut yaitu rekening tabungan simpati Bank Jombang cabang Ngoro dengan Namor rekening 1522 000004 atas nama Desa Mojowarno, Kecamatan Mojowarno<br /><br />Seharuanya untuk Pagu Indikasi Dean (PID ) akan digunakan untuk kegiatan Rehablitasi  Rurmah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk warga Dasa Mojowarno sebanyak 6 orang yaitu ; SUMARI, MISTAR, RAHMAT, SUMATRI SANYOTO dan ACHMAD ROFIK, Namun setatah terdakwa dapat mengambil secara tunas uang tersebut dari rekening desa, terdakwa secara tannpa hak dengan melawan hukum tidak menyalurkannya kepada 6 orang tersebut dan justru Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadiya, serta sampai dengan saat ini belum ada Laporan Pertenggungawaban untuk kegiatan Rehablitasi  Rurmah Tidak Layak Huni dari pagu induk desa (PID) karena memang kegatan tersebut Dbelum terlaksana.<br /><br />Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 51 ayat (1) Anus kas keluar sebagaimana dmekaud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran batarya atas beban Desa. Ayat (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan buku yang lengkap dan sah. Ayat (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran matrial dari penggunaan bukti tersabut<br /><br />Dan Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tehun 2016 tentang Pedoman Pengsiciaan Keuangan Dasa Pasal 50 ayat (1) Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pesei 98 mumusi semus pendapslan Dasa yang berasal dari Pendapatan Asi Desa, Iranetar den pendapatan lain. Ayat (2) Sebep pendapatan sebagamana dimaksud peda eyet (1) didukung olah buk yang lengkap dan sah. Pasal 60 ayat (1) Arus kes keluar sebagamnana dimaksud delam Pessi 58 memuat semus pengakuan balarya atas beban APB Desa. Ayat (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan buti yang lengkap dan sah<br /><br />Peraturan Bupati Jombang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa. pasal 14 ayat (1), Penerima bantuan keuangan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang ditermanya.<br /><br />Selain itu, Desa Mojowarno pada tshun 2019, juga mendapakan dana dari Bagi Hasil  Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD). Adapun mekaname sehingga Desa Mojowarno bisa mendapakan dana PDRD adalah awalnya Kepala Desa mengajukan berkas usulan pencairan kepada Bupati malalui Camat dangan melampirkan Usulan dari Kepala Desa, Peraturan Desa tertang APBDes yang telah desakan oleh Camat.<br /><br />Peraturan desa tentang LPJ pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya, Rencana penggunaan anggaran bagian dari Hasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Keputusan Kepala Desa tetang penunjukan Bendahara Desa. Fotokopi KTP Kepsia Desa dan Bendahara Desa. Nomor reharung Kas Does dan NPWP Bendahara Desa, Pakta Integritas dari kepala Desa dan Kuitansi bagi hasil pajak dari retribusi daera. Camat kemudian memvenfikasi dokumen lalu mengajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset  Daerah (BPKAD)<br /><br />Bahwa dana Bagi Hasi Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD) yang diterima Dasa Mojowarno adalah sebesar Rp48.118.000 yang masuk ke rekening desa  pada tanggsi 15 Mei 2019, yang kamudian pada tanggal 16 Mei 2019, terdakwa bersama dengan saksi BALADA DESNATALI mengambil dana tersebut secara tunai dari rekening desa.<br /><br />Setelah uang diambil, Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum membawa uang tersebut dan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri. Sehingga saksi BALADA DESNATALI selaku Kaur Keuangan tdak bisa mengelola uang tersabut, yang seharusnya dana Bagi Hasil  Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD) tersebut akan depergunakan untuk rehablitasi gedung balai Desa Mojowarno, namun sampai dangan sekarang kegiatan tersebut belum terlaksana. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Dakwaan Primair atau Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jnt)</div>

News Tipikor Terbukti Korupsi DD Rp257 Juta, Kades Mojowarno Kab. Jombang di Vonis 1.4 Thn Penjara

BERITA KORUPSI .CO – Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dalam sidang yang berlangsung, Senin, 22 Juni 202...

»

Terbukti Korupsi Rp15.300.000, Plt. Kadis Kominfotik Pasuruan dan PPK di Vonis 1.6 dan 1.3 Thn Penjara

<div style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Sebelumnya, Plt. Kepala Dinas Kominfotik Pasuruan (Drs. Sugeng Winarto, M.M) sudah di Vonis terlebih dahulu dengan pidana penjara selama 3.6 tahun karena terbukti Korupsi sebesar Rp4.2 juta dalam kasus yang sama” </span></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJmztlBv9vJmYBN-RcP_iMtRbv9MTbfAqvSB3r9pi-3DA0eexzs_yGqC0tvurRZgANdPna_Dka4unJtbT6GzaWosuE9F3OjG8UOXPzw5OW0Y4AB9T1f2uG-ek0Gx3qSVfiqq5n5RZoG-w/s640/d.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJmztlBv9vJmYBN-RcP_iMtRbv9MTbfAqvSB3r9pi-3DA0eexzs_yGqC0tvurRZgANdPna_Dka4unJtbT6GzaWosuE9F3OjG8UOXPzw5OW0Y4AB9T1f2uG-ek0Gx3qSVfiqq5n5RZoG-w/w640-h360/d.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />“Dua tapi Satu, sama tapi tak serupa”. Barangkali kalimat inilah terjadi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pembuatan 5 Sistem Aplikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan tahun 2019, yaitu Situra (Sistem Perhitungan Suara), Sipanda (Sistem Informasi Pengawasan Daerah), Siperi (Sistem Informasi Perikanan), Sista (Aplikasi Sistem Informasi Data Sektoral) dan Mastani (Sistem Manajemen Informasi Pertanian) dengan dana untuk masing-masing Aplikasi sebesar Rp75 juta atau total anggaran sebesar Rp375 juta yang bersumber dari APBD Kota Pasuruan TA 2019<br /><br />Mengapa? Karena kasus perkara Korupsi pembuatan 5 Sistem Aplikasi OPD Dinas Kominfotik Kota Pasuruan tahun 2019 yang melibatkan pihak perusahaan swasta, menyeret 3 orang terdakwa yang dibagi dalam 2 perkara penuntutan<br /><br />Selain dari Dua perkara penuntutan, hasil penghitungan kerugian keuangan negara juga dilakukan 3 lembaga/Instansi pemerintah, yaitu BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Kejaksaan dan Inspktorat Kota Pasuruan dengan hasil yang berbeda-beda.<br /><br />Anehnya, penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Kejaksaan dan Inspktorat Kota Pasuruan, setelah ada pengembalian uang ke Kas Daerah pada tanggal 26 Juni 2020, dan kemudian pada tanggal 20 November 2020 dilakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor : 1389/M.5.15/Fd.1/11/2020 tanggal 20 November 2020 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pasuruan<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWuQjpwVEaLwdttNXA49lgDUxh69eITR176O0oaaU6QCLqAonGQtFFoHiIHXf_jIKXpTIDL8aI8n3twjrgeZKNeyf0B9vbYCRtDC3soJpQMZoDyWA6vugtFImCp2g7TPD7izpA24g6c3k/s640/aa.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="504" data-original-width="640" height="504" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWuQjpwVEaLwdttNXA49lgDUxh69eITR176O0oaaU6QCLqAonGQtFFoHiIHXf_jIKXpTIDL8aI8n3twjrgeZKNeyf0B9vbYCRtDC3soJpQMZoDyWA6vugtFImCp2g7TPD7izpA24g6c3k/w640-h504/aa.jpg" width="640" /></a></div>Berdasarkan hasil audit BPK RI Perwakilan Jawa Timur Nomor : 76.C/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang ditujukan kepada Wali Kota Pasuruan menyebutkan, kelebihan bayar (kerugian negara) sebesar Rp289.539.742,73 dari total anggaran sebesar Rp375.000.000 untuk pembuatan 5 Aplikasi yaitu; 1. Situra (Sistem Perhitungan Suara), Sipanda (Sistem Informasi Pengawasan Daerah), Siperi (Sistem Informasi Perikanan), Sista (Sistem Informasi Data Sektoral) dan Mastani (Sistem Manajemen Informasi Pertanian) dengan biaya  untuk masing-masing Aplikasi senilai Rp75.000.000 sudah dikembalikan ke Kas Daerah Pemkot Pasuruan pada tanggal 26 Juni 2020 atas rekemondasi BPK dengan rincian:<br /><br />a. PT PIU (PT Program Indo Utama) sebesar Rp21.818.200 tanggal 26 Juni 2020 transfer melalui Bank Jatim Pasuruan Nomor Rekning 0231020322 Nomor STS (Surat Tanda Setoran) No. 900/1416/423.118/2000 ke Kas Daerah;<br /><br />b. CV TKA (CV Tiga Raya Abadi) sebesar Rp3.341.183 tanggal 26 Juni 2020 tarnsfer melalui Bank Jatim Pasuruan Nomor Rekning 0231020322 Nomor STS (Surat Tanda Setoran) No. 900/1416/423.118/2000 ke Kas Daerah;<br /><br />c. CV RB (CV Ruas Bambu) sebesar Rp6.719.091,73 tanggal 26 Juni 2020 tarnsfer melalui Bank Jatim Pasuruan Nomor Rekning 0231020322 Nomor STS (Surat Tanda Setoran) No. 900/1416/423.118/2000 ke Kas Daerah;<br /><br />d. CV Alr (CV Abadiluhur) sebesar Rp3.383.500 tanggal 26 Juni 2020 tarnsfer melalui Bank Jatim Pasuruan Nomor Rekning 0231020322 Nomor STS (Surat Tanda Setoran) No. 900/1416/423.118/2000 ke Kas Daerah;<br /><br />e. CV ACK (CV Anugrah Citra Keluarga) sebesar Rp6.690.815 tanggal 26 Juni 2020 tarnsfer melalui Bank Jatim Pasuruan Nomor Rekning 0231020322 Nomor STS (Surat Tanda Setoran) No. 900/1416/423.118/2000 ke Kas Daerah dan;<br /><br />f. PPkom sebesar Rp247.587.000 tanggal 26 Juni 2020 tarnsfer melalui Bank Jatim Pasuruan Nomor Rekning 0231020322 Nomor STS (Surat Tanda Setoran) No. 900/1416/423.118/2000 ke Kas Daerah, yang ditanda tangani oleh Endah Harjani selaku Bendahara Penerima/Pemgeluaran, Bendahara Penerima Pembantu dan Kokoh  Arie Hidayat, SE., S.Sos., MM selaku Pengguna Aanggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Anehnya lagi. Hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan untuk pembuatan 5 Aplikasi jauh lebih besar dari hasil audit yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Jawa Timur, yaitu sebesar Rp309.039.743. Atau kerugian keuangan negara sebesar Rp200.903.377 untuk pembuatan 3 sistim Aplikasi dan Rp108.136.366 untuk pembuatan 2 sistim Aplikasi<br /><br />Pertanyaannya adalah, siapa dan ada apa dibalik kasus Korupsi Pembuatan 5 sistim Aplikasi  OPD di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan tahun 2019?. Pertanyaan inilah yang datang dari berbagai kalangan masyarakat khususnya dari pihak terdakwa<br /><br />Karena penyidikan yang dilakukan oleh Kejari Pasuruan adalah hal baru dan mungkin untuk yang pertamakalinya di abad 21 ini setelah hampir 6 bulan lamanya adanya pengembalian uang ke Kas Daerah dan kemudian dilakuan penyidian, dimana kerugian negara yang jumlahnya sangat pantastis, yaitu sebesar Rp4.200.000 dan Rp15.300.000. Dan bisa jadi, akan “lahir” perkara-perkara Korupsi baru setelah ada pengembalian uang ke Kas Daerah oleh pihak yang melakukannya</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMPM32LoLUV9FB_GzEwV22XssKFqXACA5s7bFK4Aa3sbSXSoiwR0KOM-3aulwXsQsrfhrR7vLr699l239uctUMTXiIqW6uyxRVfjvIk6xr8gSELCQaAWFLPkRhNdGGzZpLi2gdNeMBw-o/s640/1...jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="282" data-original-width="640" height="282" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMPM32LoLUV9FB_GzEwV22XssKFqXACA5s7bFK4Aa3sbSXSoiwR0KOM-3aulwXsQsrfhrR7vLr699l239uctUMTXiIqW6uyxRVfjvIk6xr8gSELCQaAWFLPkRhNdGGzZpLi2gdNeMBw-o/w640-h282/1...jpg" width="640" /></a></div>Sementara dari hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Pasuruan Nomor : R.700/4/423.300/LHP.INV/2021 tanggal 08 Januari 2021 menyebutkan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah atas pembuatan 3 Aplikasi yang masing-masing anggaran sebesar Rp75 juta, yaitu E-Sista (Sistem Informasi Data Sektoral), Mastani (Manajemen Informasi Pertanian) dan Siperi (Sistem Informasi Manajemen Perikanan) dikurangi pengembalian ke kas daerah sesuai rekomondasi pada Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran  2019 sebesar Rp196.703.377 (Rp16.793.377 + Rp179.910.000). Sehingga nilai yang belum disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp4.200.000<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, dihari yang sama, Inspektorat Kota Pasuruan juga mengeluarkan hasil  penghitungan kerugian negara dengan Nomor : R.700/423.300/LHP.INV/2021 tanggal 08 Januari 2021 menyebutkan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah atas pembuatan 2 Aplikasi yang masing-masing anggaran sebesaar Rp75 juta yaitu Situra (Sistem Perhitungan Suara) dan Sipanda (Sistem Informasi Pengawasan Daerah) dikurangi pengembalian ke Kas Daerah sesuai rekomondasi pada Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran  2019 sebesar Rp92.836.366 (Rp25.159.366 + Rp67.677.000). Sehingga nilai yang belum disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp15.300.000.<br /><br />Menelisik dari Dua perkara penuntutan ini, yaitu Pertama (diadili belakangan namun di Vonis lebih dahulu). Kasus perkara Korupsi pembuatan 3 Sistem Aplikasi OPD Dinas Kominfotik Kota Pasuruan tahun 2019 yaitu Siperi (Sistem Informasi Perikanan), Sista (Sistem Informasi Data Sektoral) dan Sistem Manajemen Informasi Pertanian (Mastani) yang merugikan negara sebesar Rp4.2 juta dengan Terdakwa Drs. Sugeng Winarto, M.M selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan yang menggantikan jabatan Fendy Krisdiyono, S.P., MM selaku Plt. Kepala Dinas. <br /><br />Terdakwa Drs. Sugeng Winarto, M.M dituntut pidana penjara selama 4 tahun denda sebesar Rp200 juta subsidair 3 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp4.200.000 subsidair 2 tahun penjara. Menurut JPU, Terdakwa terbukti melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, Terdakwa Drs. Sugeng Winarto, M.M tidak terbukti melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi terbukti melanggar pasal 3 Undang-Undang yang sama. Dan terdakwa di hukum (Vonis) pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp4.200.000 subsidair 1 tahun penjara. Atas putusan ini, JPU tidak puas dan kemudian melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbgOl8_W5Gs1i_lyRIasxB17RjHjY878b2wB4Qa6HePgu3N6VRJGPbpYmGyYbdzlnlGHUnsdYyfIS5jXrsrT_TCjPE5MZsaw3II97y8rifjkY6C7hOy9heDussw-FgeYlYw8HBBA0wKLs/s640/f.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="351" data-original-width="640" height="352" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbgOl8_W5Gs1i_lyRIasxB17RjHjY878b2wB4Qa6HePgu3N6VRJGPbpYmGyYbdzlnlGHUnsdYyfIS5jXrsrT_TCjPE5MZsaw3II97y8rifjkY6C7hOy9heDussw-FgeYlYw8HBBA0wKLs/w640-h352/f.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Padahal hukuman ini jauh lebih berat bila dibandingkan dengan kasus Korupsi Gratifikasi dan TPPU sebesar Rp24 miliar dengan terdakwa/terpidana Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk. Terdakwa Taufiqurrahman terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi sebesar Rp24 milliar dan di Vonis pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. <br /><br />Atau Terdakwa/Terpidana Rendra Krena selaku Bupati Malang yang terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi sebesar Rp6.037 milliar dan di Vonis pidana penjara selama 4 tahun.<br /><br />Perkara ke Dua (diadili lebih dahulu namun di Vonis belakangan). Kasus perkara Korupsi pembuatan 2 Sistem Aplikasi OPD Dinas Kominfotik Kota Pasuruan tahun 2019 yaitu Situra (Sistem Perhitungan Suara) dan Sipanda (Sistem Informasi Pengawasan Daerah) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp15.300.000 dengan Terdakwa I Fendy Krisdiyono, S.P., MM selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan yang juga sebagai PA (pengguna anggaran) dan Terdakwa II Meindahlia Pratiwi, S.T Binti Wahyudi Prasetyo sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). <br /><br />JPU Kejari Pasuruan menuntut Terdakwa I Fendy Krisdiyono, S.P., MM dan Terdakwa II Meindahlia Pratiwi, S.T Binti Wahyudi Prasetyo dengan pidan penjara masing-masing selama 4 tahun denda masing-masing sebesar Rp200 juta subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dan membayar uang pengganti masing-masing sejumlah Rp15.300.000 subsidair pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Keduanya dijerat pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Namun Majelis Hakim mengatakan dalam putusannya (Kamis, 17 Juni 2021), bahwa ke Dua Terdakwa tidak terbukti melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi terbukti melanggar pasal 3 Undang-Undang yang sama. Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan JPU terkait uang pengganti yang dibebankan terhadap ke Dua Terdakwa<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, berdasarkan pakta hukum dalam persidangan, bahwa Terdakwa I dan Terdakwaa II terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama. Terdakwa I Fendy Krisdiyono, S.P., MM di Vonis pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Dan Terdakwa II Meindahlia Pratiwi, S.T Binti Wahyudi Prasetyo dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan denda masing-masing sebesar Rp50 juta subsidair 3 bulan penjara. Dan hukuman tambahan terhadap Terdakwa II Meindahlia Pratiwi, S.T Binti Wahyudi Prasetyo yaitu membayar uang pengganti sebesar Rp15.300.000 subsidair 1 bulan penjara</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgy1w3wTWhjknGqnL3_royqCmyRP-kvIi6G4OQGAUOaKcUv7ZXwP1-ODQ00b_r8SIhVey2qw4YztFxdpk_xb8VXOnuR91tcdijY_dRIdQjXkYWRejJFr5DvXwloa_ZNyTd-ihNJSZFgJJI/s640/e.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="525" data-original-width="640" height="524" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgy1w3wTWhjknGqnL3_royqCmyRP-kvIi6G4OQGAUOaKcUv7ZXwP1-ODQ00b_r8SIhVey2qw4YztFxdpk_xb8VXOnuR91tcdijY_dRIdQjXkYWRejJFr5DvXwloa_ZNyTd-ihNJSZFgJJI/w640-h524/e.jpg" width="640" /></a></div>“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Fendy Krisdiyono, S.P., MM anak dari Nyono Martowijoyo dengan Pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp50 juta. Bilamana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 3 bulan penjara. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Meindahlia Pratiwi, S.T Binti Wahyudi Prasetyo dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan denda sebesar Rp50 juta. Bilamana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 3 bulan penjara. Mnghukum Terdakwa II Meindahlia Pratiwi, S.T Binti Wahyudi Prasetyo untuk membayar uang pengganti sebesar  Rp15.300.000. Dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan 1 (Satu) bulan penjara,” ucap Ketua Majelis Hakim <br /><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa I Fendy Krisdiyono, S.P., MM anak dari Nyono Martowijoyo dan Terdakwa II Meindahlia Pratiwi, S.T Binti Wahyudi Prasetyo, dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis, 18 Juni 2021 dengan agenda pembacaan surat Putusan yang diketuai Dede Suryaman, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu John Desta, SH., MH dan Mochamad Mahin, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Aris Andriana, SH yang dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa I, yaitu Samuel dkk dan Penasehat Hukum Terdakwa II yakni Dr. Solahuddin dkk. </div><div style="text-align: justify;"><br />Atas putusan dari Majelis Hakim, ke Dua Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya maupun JPU sama-sama mengatakan pikir-pikir<br /><br />“Kita masih pikir-pikir. Masih ada waktu 7 hari,” kata Penasehat Hukum ke Dua terdakwa kepada beritaakorupsi.co seusai persidangan<br /><br />Ada yang menggelitik dari kasu perkara ini. Dimana Ke Tiga Terdakwa (Fendy Krisdiyono, Meindahlia Pratiwi dan Drs. Sugeng Winarto) memang sudah dihukum sekalipun putusan Majelis Hakim belum berkekuatan hukum tetap. <br /><br />Lalu bagaimana dengan “nasib” Tata Rini Wulandari, S.Kom sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi Mummad Chusnaivi Soegono, S.Kom Muhammad Chunaivi Soegondo, S.Kom selaku Kepala Seksi (Kasi) Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi pada Diskominfotik Kota Pasuruan?<br /><br />Sebab JPU menyebutkan dalam surat dakwaannya, bahwa Terdakwa 1 Fendy Krisdiyono, S.P., MM dan Terdakwa II Meindahlia Pratiwi, S.T bersama dengan saksi Tata Rini Wulandari, SKom. dan saksi Mummad Chusnaivi Soegono, S.Kom......<br /><br />Lalu bagaimana pula dengan Direktur PT Program Indo Utama,  Direktur CV Tiga Raya Abadi, Direktur CV Ruas Bambu, Direktur CV Abadiluhur dan Direktur CV Anugrah Citra Keluarga yang meminjamkan profil perusahaannya dalam pekerjaan pembuatan Aplikasi OPD di Diskominfotik Kota Pasuruan yang tidak mengerjakan namun mendapat fee sekalipun sudah dikembalikan. Apakah yang terpenting ke Tiga Terdakwa sudah berada di dalam penjara saat ini??<br /></div></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4IboUlrUEn4eBBF_1vAigna3Cx9vh1L5VgBYZNJGnHMskFBKh3cmVlyLWpCxxmKg1h_n_g2nyd14sGfjJZfQbS361B6pJIP5xBsGHDFViYBJuJeUef3zmXa57-zfTt-Am8ebU61u7PmU/s640/a.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="452" data-original-width="640" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4IboUlrUEn4eBBF_1vAigna3Cx9vh1L5VgBYZNJGnHMskFBKh3cmVlyLWpCxxmKg1h_n_g2nyd14sGfjJZfQbS361B6pJIP5xBsGHDFViYBJuJeUef3zmXa57-zfTt-Am8ebU61u7PmU/w640-h452/a.jpg" width="640" /></a></div>Seperti yang diberitakan sebelumnya. JPU mengatakan, bahwa Terdakwa 1 Fendy Krisdiyono, S.P., MM dan Terdakwa II Meindahlia Pratiwi, S.T bersama dengan saksi Tata Rini Wulandari, SKom. dan saksi Mummad Chusnaivi Soegono, S.Kom, pada tanggal 02 Januari 2019 sampai bulan Mei 2019 atau setidak-setidaknya dalam waktu lain antara bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2019 atau setidak-setidaknya dalam waktu lain pada Tahun 2019, bertempat di kantor Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 53 Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan<br /><br />Atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atan suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :<br /><br />Pemerintah Kota Pasuruan melalui Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan pada Tahun Anggaran (TA) 2019, mengalokasikan anggaran Belanja Modal untuk pengadaan Pembuatan Sistem Aplikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) senilai Rp375.000.000 (tiga rarus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 2.10 01 24 17 5 2 tanggal 31 Desember 2018, yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pasuruan T.A. 2019<br /><br />Bahwa untuk melaksanakan pengadaan Pembuatan Sistem Aplikasi OPD, Terdakwa 1 Fendy Krisdiyono, S.P., MM anak dari Nyono Martowijoyo sebagai Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Walikota Pasuruan Nomor: 821.4/2039/423.202/PLT/2018 tanggal 28 September 2018, dan sebagai Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Keputusan Walikota Pasuruan Nomor: 188/4/423.011/2019 Tentang Penunjukkan Dan Pengangkatan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan tanggal 07 Januari 2019 menunjuk dan mengangkat Terdakwa II Meindahlia Pratiwi, S.T Binti Wahyudi Prasetyo sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Nomor: 188/02/423.118/2019 Tentang Penunjukkan Dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2019 tanggal 02 Januari 2019:<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkMJMGMZLLu598xmP9z9wf4U2TH3g3Dw0S-CQ01F8-l_zi2iwFnObHJ-mltdj0wFCtzOq_g0233UEQhOklcztj_lMJeMzRPX7IE-ik0EeL-6IybfIL5FcE6pTIfM7Z_9Jch2WCoh1g-fg/s632/1.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="632" data-original-width="468" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkMJMGMZLLu598xmP9z9wf4U2TH3g3Dw0S-CQ01F8-l_zi2iwFnObHJ-mltdj0wFCtzOq_g0233UEQhOklcztj_lMJeMzRPX7IE-ik0EeL-6IybfIL5FcE6pTIfM7Z_9Jch2WCoh1g-fg/w474-h640/1.jpg" width="474" /></a></div>Bahwa Terdakwa I selaku Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Pasuruan juga telah melakukan penunjukkan dan pengangkatan saksi Tata Rini Wulandari, S.Kom sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melalui Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Nomor: 188/01/423.118/2019 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Tanggal 02 Januari 2019, disamping yang bersangkutan secara struktural juga menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Layanan E-Government pada Diskominfotik Kota Pasuruan<br /><br />Pada awal bulan Januari tahun 2019, Terdakwa I mengadakan pertemuan dengan Terdakwa II, Saksi saksi Tata Rini Wulandari, S.Kom dan Saksi Muhammad Chunaivi Soegondo, S.Kom selaku Kepala Seksi (Kasi) Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi pada Diskominfotik Kota Pasuruan di ruangan Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik Kota Pasuruan untuk membicarakan rencana penyerapan alokasi anggaran untuk pengadaan pembuatan Sistem Aplikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019<br /><br />Bahwa dalam pertemuan tersebut, dibahas cara untuk meningkatkan pencapaian target Indikator kinerja Sistem Pengadaan Berbasis Elektronik (SPBE), Terdakwa I meminta Saksi Muhammad Chunaivi Soegondo, S.Kom untuk menyampaikan hasil studi bandingnya di Kabupaten Banyuwangi yang menemukan pembuatan aplikasi–aplikasi pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi dilakukan dengan cara pinjam/sewa bendera perusahaan dari rekanan yang ditetapkan sebagai Penyedia dan melibatkan para Tenaga Harian Lepas (THL) dalam pembuatannya<br /><br />Bahwa menurut Saksi Muhammad Chunaivi Soegondo, S.Kom, cara yang tersebut dapat dilaksanakan di Kota Pasuruan, karena Diskominfotik Kota Pasuruan memiliki Tenaga Harian Lepas (THL) yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam pembuatan aplikasi yang dibutuhkan, sehingga sudah tidak lagi tergantung dengan pihak ketiga dan dapat meningkatkan kesejahteraan para THL.<br /><br />Mendengar hal tersebut, Terdakwa I menanyakan kepada Saksi Muhammad Chunaivi Soegondo, S.Kom, apakah aman proses yang demikian tersebut, dan dijawab “ternyata sampai sekarang faktanya aman-aman saja Pak''.<br /> <br />Terdakwa I kemudian memberikan arahan agar dalam pengadaan nanti pihak rekanan/Penyedia yang akan ditunjuk harus memiliki kompetensi/keahlian di bidangnya dalam pembuatan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan dan untuk proses pelaksanaannya mempercayakan kepada Terdakwa II selaku PPK serta Saksi Muhammad Chunaivi Soegondo, S.Kom<br /><br />Dengan arahan Terdakwa I tersebut, Saksi Muhammad Chunaivi Soegondo, S.Kom mencari/merekomendasikan salah satu rekanan perusahaan yang akan dipinjam/disewa bendera perusahaannya, yaitu PT. Program Indo Utama untuk ditetapkan sebagai Penyedia dalam pembuatan aplikasi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (BKBDP) Kota Pasuruan, sedangkan Terdakwa II merekomendasikan CV. Tiga Karya Abadi untuk ditetapkan sebagai Penyedia dalam pembuatan aplikasi yang kedua yaitu Aplikasi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Inspektorat Kota Pasuruan</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJj4vDEgP4IsGMinQvv3h87bd4wvhKrJfsM7ZPX7vJdeC9USkPIlFpEdmOpnwJgiW9jLjhrO-wSCYmiw95LD550ovcMQqIeHWi5ocCuMjYHZLSQZdVwHz-s7bHE34HaVkmZBMBjDT_CRk/s640/IMG20210304110804+%25281%2529.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJj4vDEgP4IsGMinQvv3h87bd4wvhKrJfsM7ZPX7vJdeC9USkPIlFpEdmOpnwJgiW9jLjhrO-wSCYmiw95LD550ovcMQqIeHWi5ocCuMjYHZLSQZdVwHz-s7bHE34HaVkmZBMBjDT_CRk/w640-h288/IMG20210304110804+%25281%2529.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Proses peminjaman/sewa bendera perusahaan kepada masing-masing rekanan yang akan ditetapkan sebagai Penyedia dalam pengadaan/pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD tersebut dilakukan dengan cara :<br /><br />1. Sekitar bulan Januari 2019, Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom mendatangi Saksi DEWI KUSWORINI selaku Direktur PT. PROGRAM INDO UTAMA untuk menawarkan pekerjaan pengadaan/pembuatan aplikasi di Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019.<br /><br />Dalam pertemuan tersebut disepakati, bahwa pihak PT. PROGRAM INDO UTAMA yang nantinya ditunjuk sebagai Penyedia tidak perlu melaksanakan pekerjaan karena pihak Diskominfotik Kota Pasuruan telah memiliki tenaga-tenaga ahli, yaitu para Tenaga Harian Lepas (THL) yang dapat membuat aplikasi yang dibutuhkan.<br /><br />Adapun berkaitan dengan seluruh dokumen pengadaan dalam pekerjaan pembuatan aplikasi sejak proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan dan serah terima hasil pekerjaan serta pembayaran, akan dipersiapkan oleh Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom,  sehingga Saksi DEWI KUSWORINI hanya menandatanganinya saja<br /><br />2. Pada sekitar bulan Maret 2019, Terdakwa II menghubungi Saksi EKO SUWARNO selaku Direktur CV. TIGA KARYA ABADI, lalu Terdakwa II meminjam perusahaan untuk Pembuatan aplikasi OPD. Terdakwa II kemudian meminta data-data administrasi yang berkaitan dengan profil perusahaan CV. TIGA KARYA ABADI untuk dipinjam/disewa bendera perusahaannya dalam pekerjaan pembuatan aplikasi di Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019.<br /><br />Terhadap permintaan Terdakwa II tersebut, Saksi EKO SUWARNO bersedia meminjamkan bendera perusahaan CV. TIGA KARYA ABADI karena Terdakwa II adalah adik Kelas Saksi EKO SUWARNO dulu di Kampus dan setelah lulus, Terdakwa II pernah bekerja sama dengan Saksi EKO SUWARNO. Disamping itu, saksi EKO SUWARNO juga ingin menambah referensi pengalaman pekerjaan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di wilayah Kota Pasuruan<br /><br />Untuk melaksanakan Proses Pengadaan Aplikasi, Terdakwa II selaku PPK merumuskan perencanaan pengadaan untuk Pembuatan Sistem Aplikasi OPD senilai Rp375.000.000 (tiga ratus tujuhpuluh lima juta rupiah) dengan menetapkan kebijakan pemaketan pengadaan yang berorientasi pada volume barang dan harga satuan dengan cara memecah menjadi 5 (lima) paket pengadaan aplikasi, yaitu masing-masing aplikasi senilai Rp75.000.000 sebagaimana tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).<br /><br />Adapun metode pemilihan Penyedia yang digunakan untuk pembuatan masing-masing Sistem Aplikasi OPD tersebut, telah ditetapkan oleh Terdakwa II selaku PPK dengan metode pengadaan langsung sebagaimana tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK)<br /><br />Proses pengadaan langsung untuk pemilihan Penyedia dalam kegiatan pengadaan Pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD, seharusnya di proses oleh Saksi AGUS AUNUR ROVIO, Amd selaku Pejabat Pengadaan yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Nomor : 188/03/423.118/2019 Tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada DinasKomunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2019 Tanggal 02 Januari 2019<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMmBqy4RrEJyJwbmqgiBxONgeyyGvtE4A6TWA7St9aUjWEjSTk6Fs92tGyWIW4wtmgJ44NFQbmmIVZ_jrrcyvXQXWwwP3cv3QP0r010gUatBplovTYuy9saJY9pcxIGMnIK2XZA1ZD25U/s640/IMG20210225140838.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMmBqy4RrEJyJwbmqgiBxONgeyyGvtE4A6TWA7St9aUjWEjSTk6Fs92tGyWIW4wtmgJ44NFQbmmIVZ_jrrcyvXQXWwwP3cv3QP0r010gUatBplovTYuy9saJY9pcxIGMnIK2XZA1ZD25U/w640-h288/IMG20210225140838.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Akan tetapi AGUS AUNUR ROVIO, Amd hanya menandatangani dokumen-dokumen pemilihan Penyedia berikut dengan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) karena Terdakwa II yang secara keseluruhan memproses dan menyiapkan dokumen Pengadaan Langsung, kemudian Terdakwa II selaku PPK menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBI), sebagai berikut :<br /></div><div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1. Nama Aplikasi, Sistem Perhitungan Suara (Situra), Pemilihan Penyedia PT. PROGRAM INDO UTAMA beralamat di Komplek Ruko Grand Parimas jl. Panglima Sudirman Purworejo Kota Pasuruan. Nomor/Tanggal SPPBJ : 027/114.1/423 118PPKM/2019 tanggal 06 Pebruari 2019<br /><br />2. Sistem Informasi Pengawasan Daerah(SIPANDA), Pemilihan Penyedia CV. TIGA KARYA ABADI beralamat di Perum. Griyashanla Blok J291 MojolanguLowokwani Kota Malang. Nomor/Tanggal SPPBJ : 027/270/423 118/PPKM/2019 tanggal 06 Marci 2019<br /><br />Bahwa pengadaan pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD yang pada akhirnya diberi nama: Sistem Perhitungan Suara (SITURA) dan Sistem Informasi Pengawasan Daerah (SIPANDA) pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019 secara administratif masing-masing telah dibuatkan kontrak oleh Terdakwa II dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK) yang didalamnya tertera tandatangan antara Terdakwa II selaku PPK dengan masing-masing Penyedia, dengan nilai kontrak dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan<br /><br />Bahwa pada kenyataannya, masing-masing Penyedia yang telah ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan dalam pengadaan/pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD, yaitu Sistem Perhitungan Suara (SITURA) dan Sistem Informasi Pengawasan Daerah (SIPANDA) pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019 tidak pernah melaksanakan pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam SPK<br /><br />Aplikasi Sistem Perhitungan Suara (SITURA) dan Sistem Informasi Pengawasan Daerah (SIPANDA) dibuat oleh para Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai Tenaga Sub Profesional pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA 2019 yang ditunjuk dan diangkat berdadarkan keputusan Terdakwa I selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik Kota Pasuruan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor: 800/07.1/423.118/2019 Tanggal 02 Januari 2019 dan Nomor: 800/09.1/423.118/2019 Tanggal 15 Maret 2019 Tentang Penunjukkan Dan Pengangkatan Tenaga Sub Profesional (Teknisi Jaringan, Programmer, Multimedia) Untuk Kegiatan Peningkatan Implementasi E-Government Tahun Anggaran 2019<br /><br />Bahwa para Tenaga Harian Lepas (1. MUZAKKI,; 2. HENDRIK ISTIAWAN,; 3. ANISA EVI NUR ROHMAH,; 4. CANDRA EMELIA FRANSISCA,; 5. HAMMERZOELPAGARMAHDIAS,; 6. SOFYAN SAHRUL,; 7. MOHAMAD ALIFFIO I.W.R) yang direkrut pada awal tahun 2019, bekerja pada Diskominfotik Kota Pasuruan sebagai Tenaga Sub Profesional masing-masing telah dibuatkan Surat Perintah Kerja (SPK) oleh Terdakwa II selaku PPK untuk Belanja Jasa Tenaga Ahli (Sub Tenaga Profesional), Kegiatan Peningkatan Implementasi E-Government TA. 2019 dengan Honorarium masingmasing sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) tiap bulan selama tenggang waktu 12 (dua belas) bulan dalam Tahun Anggaran 2019<br /><br />Berdasarkan SPK tersebut, uraian pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh para THL sebagai tenaga sub profesional adalah tidak untuk membuat aplikasi yang telah ditunjuk perusahaan penyedianya, akan tetapi melaksanakan tugas-tugas dalam rangka kegiatan Peningkatan Implementasi E-Government di lingkunpan Pemerintah Kota Pasuruan untuk:<br /><br />a. Mendukung pengembangan konten Sistem Informasi di Pemerintah Kota Pasuruan,; b. Membantu mengelola Infrastruktur Jaringan yang dimiliki Pemernntah Kota Pasuruan,; c. Membantu mengelola rekayasa sistem dan analisis pada server,; d. Mengamankan seluruh sistem informasi pemerintahan sesuai standar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kcgiatan kepada atasan.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAEbBkBOWRBYTatUjnGHnxaULYFvlHg7Pih-iRYCa0cgyKp79CUltfP7_yDz-LT7W9puwgqQDjjqBE-SOI8-VLHu0olum0AySqAcvhhZB4_LxqV6bxYZFWIJkSQRHRC-h-ze3-Fi8qolM/s638/IMG20210510125103.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="256" data-original-width="638" height="256" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAEbBkBOWRBYTatUjnGHnxaULYFvlHg7Pih-iRYCa0cgyKp79CUltfP7_yDz-LT7W9puwgqQDjjqBE-SOI8-VLHu0olum0AySqAcvhhZB4_LxqV6bxYZFWIJkSQRHRC-h-ze3-Fi8qolM/w640-h256/IMG20210510125103.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Proses pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA telah dituangkan ke dalam Laporan Harian yang disusun tiap bulan oleh para THL, yang kemudian laporan tersebut telah disampaikan kepada Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom selaku Kepala Seksi (Kasi) Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi yang diketahui oleh Terdakwa II selaku PPK dan telah disetujut oleh Saksi TATA RINI WULANDARI selaku PPTK<br /><br />Selanjutnya laroran tersebut diteruskan kepada Terdakwa I selaku PA yang dijadikan sebagai dasar pencairan Honorarium kepada para THL, yaitu masing-masing sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) tiap bulan sesuai dengan SPK, yang mana diketahui oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, bahwa pekerjaan aplikasi SITURA dan SIPANDA tidak termasuk dalam tugas dan tanggungjawab para THL<br /><br />Disamping itu, Terdakwa II selaku PPK juga selalu melaporkan perkembangan/progress pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan pembuatan apikasi SITURA dan SIPANDA yang dikerjakan para THL kepada Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom selaku KepalaSeksi (Kasi) Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi, yang kemudian laporan tersebut disampaikan kepada saksi TATA RINI WULANDARI, S.Kom selaku Kepala Bidang Layanan E-Govemment, dan sekaligus sebagai PPTK yang selanjutnya dilaporkan kepada Terdakwa I selaku PA:<br /><br />Setelah pekerjaan pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA selesai dikerjakan oleh para THL, kemudian Terdakwa II selaku PPK menerima hasil pekerjaan pembuatan aplikasi-aplikasi tersebut dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan  (BASTHP) seolah-olah diserahkan dari Penyedia yang terikat dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yaitu sebagai berikut: 1. Nama Aplikasi, Sistem Perhitungan Suara (Situra). Nomor/Tanggal Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan  (BASTHP) : 027/608/423.118/2019 tanggal 8 April 2019 ; 2. Sistem Informasi Pengawasan Daerah(SIPANDA). Nomor/Tanggal Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan  (BASTHP) :027/794/423.1182018 tanggal 7 Mei 2019<br /><br />Bahwa Terdakwa I selaku PA yang telah mengetahui proses pengadaan dalam pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA dilakukan dengan cara pinjam/sewa bendera perusahaan dari Penyedia dan dikerjakan oleh para THL dalam pembuatannya, ditindaklanjuti dengan menerima penyerahan hasil pengadaan/pekerjaan tersebut dari Terdakwa II selaku PPK, yaitu dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Nomor: 027/609/423.118/2019 tanggal 08 April 2019 untuk hasil pekerjaan pembuatan aplikasi SITURA, dan Berita Acara Serah Terima Nomor: 027/795/423.118/2019 tanggal 7 Mei 2019 untuk hasil pekerjaan pembuatan aplikasi SIPANDA<br /><br />Kemudian Terdakwa I selaku PA langsung menindaklanjuti hasil pekerjaan pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA yang diserah terimakan tersebut dengan meminta kepada Saksi H. DAMAR TJATUR RAHARDJO, S.H. selaku Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Nomor: 188/04/423.118/2019 Tentang Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2019 Tanggal 2 Januari 2019 untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap hasil pekerjaan yang diserah terimakan<br /><br />Selanjutnya Saksi H. DAMAR TJATUR RAHARDJO, S.H. selaku PPHP tanpa melakukan pemeriksaan/pengujian sebagaimana mestinya, ternyata hanya menandatanyani dokumen-dokumen dihadapan Terdakwa I yang secara keseluruhan dokumen-dokumen tersebut sudah disiapkan oleh Terdakwa II.<br /><br />Adapun mengenai dokumen dimaksud pada pokoknya menerangkan, bahwa dokumen administratif dalam proses pekerjaan pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA sejak perencanaan sampai dengan serah terima pekerjaan telah dicukupi dan memberikan rekomendasi kepada Pengguna Anggaran untuk melanjutkan ke proses berikutnya.<br /><br />Hal ini sebagaimana tertuang dalam Berita Hasil Pemeriksaan Administratif Nomor: 027/611/423.118/2019 tertanggal 8 April 2019 (untuk pekerjaan pembuatan aplikasi SITURA) dan Berita Hasil Pemeriksaan Administratif Nomor: 027/797/423.118/2019 tanggal 7 Mei 2019 (untuk pekerjaan pembuatan aplikasi SIPANDA)<br /></div></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjj6EbQofrcz_684AGpOtuhSCqLHNqOMX3TqXeww1zpJoj9sel1MGmlyYCyZ2D_ZgtREVjr5ED5fUMS-JU6mIhvue-lhBBDvG6q79-3S_GUCawRsC9y5KN2oTRp7K1yFqmJvpJu6VvXw84/s640/a.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="452" data-original-width="640" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjj6EbQofrcz_684AGpOtuhSCqLHNqOMX3TqXeww1zpJoj9sel1MGmlyYCyZ2D_ZgtREVjr5ED5fUMS-JU6mIhvue-lhBBDvG6q79-3S_GUCawRsC9y5KN2oTRp7K1yFqmJvpJu6VvXw84/w640-h452/a.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Setelah mencrima surat pengajuan permohonan pembayaran dari PT. PROGRAM INDO UTAMA dan CV. TIGA KARYA ABADI (masing-masing selaku Penyedia yang dipinjam/disewa bendera perusahaannya), Terdakwa I selaku PA tetap menindaklanjuti ke proses pembayaran dengan diajukannya Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang/Jasa oleh Saksi GAGUK EKO PRATIKTO selaku Bendahara Pengeluaran yang diketahui oleh Saksi TATA RINI WULANDARI, S.Kom selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)<br /><br /> Yang kemudian Terdakwa I selaku PA memberikan perintah untuk membayar dengan menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPMLS) Nomor: 00050/SPM-LS/2.10.01.01/2019 tanggal 18 April 2019 untuk pembayaran pengadaan/pcmbuatan aplikasi SITURA, dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 00062/SPM-LS/2.10.01.01/2019 tanggal 13 Mei 2019 untuk pembayaran pengadaan/pembuatan aplikasi SIPANDA<br /><br />Penerbitan SPM-LS terscbut mengakibatkan adanya pengeluaran anggaran belanja atas pengadaan pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA yang pada akhirnya dibayarkan kepada PT. PROGRAM INDO UTAMA dan CV. TIGA KARYA ABADI berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Pasuruan<br /><br />Uang pembayaran atas pekerjaan pengadaan/pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA pada Diskominfotik Kota Pasuruan masing-masing senilai Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) setelah dipotong pajak telah masuk ke rekening masing-masing perusahaan yang ditunjuk sebagai Penyedia, yaitu PT. PROGRAM INDO UTAMA Nomor rekening : 0678529567 pada Bank Nasional Indonesia (BNI) Cabang Pasuruaun dan CV. TIGA KARYA ABADI Nomor rekening 1440017143907 Pada Bank Jatim Cabang Malang.<br /><br />Atas pembayaran tersebut, Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom langsung menghubungi Saksi DEWI KUSWORINI selaku Dircktur PT. PROGRAM INDO UTAMA lalu memberitahukan bahwa uang penairan atas pekerjaanpengadaan/pembuatan aplikasi SITURA sudah masuk ke rekening perusahaan, dan Saksi DEWI KUSWORINI diminta untuk menyerahkan kembali uang tersebut kepada Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom setelah dipotong biaya atau fee atas peminjaman bendera perusahaan<br /><br />Atas permintaan tersebut, kemudian Saksi DEWI KUSWORINI langsung menyerahkan uang sejumlah Rp50.818.183 (lima puluh juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) kepada Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom di kantor Diskominfotik Kota Pasuruan dari nilai SPK sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) setelah dipotong pajak (PPh/PPn) sebesar Rp8.181.817 (delapan juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) dan biaya/fee atas peminjaman bendera perusahaan sebesar Rp21.818.183 (dua puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh tiga rupiah)<br /><br />Sehubungan telah dibayarkannya pembuatan aplikasi SIPANDA kepada CV. TIGA KARYA ABADI, selanjutnya Terdakwa II menghubungi Saksi EKO SUWARNO selaku Direktur CV. TIGA KARYA ABADI untuk memberitahukan bahwa uang pencairan atas pekerjaan pengadaan/pembuatan aplikasi SIPANDA sudah masuk ke rekening perusahaan, dan Saksi EKO SUWARNO diminta untuk menyerahkan kembali uang tersebut kepadaTerdakwa II setelah dipotong biaya atau /fee atas peminjaman bendera perusahaan<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7elTVq6Y6qNcu4brR81Rnthvc76AHCoalQqjbwraQ6oIAfnfffM-QSwtB5DNG7aXtVrpgVtNAvMS8x_uhwvksswaZy_2KdZAtoGotFcaAPMJaaPsOVnR8Cd3NAw6RNExgxs3cEBZ7R00/s639/b.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="374" data-original-width="639" height="374" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7elTVq6Y6qNcu4brR81Rnthvc76AHCoalQqjbwraQ6oIAfnfffM-QSwtB5DNG7aXtVrpgVtNAvMS8x_uhwvksswaZy_2KdZAtoGotFcaAPMJaaPsOVnR8Cd3NAw6RNExgxs3cEBZ7R00/w640-h374/b.jpg" width="640" /></a></div>Atas permintaan tersebut, Saksi EKO SUWARNO melalui stafnya langsung mengirim kembali uang sejumlah Rp63.477.000 (enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) melalui pengiriman transfer ke rekening Terdakwa II Nomor : 144-00-16773365 pada Bank Mandiri Cabang Pasuruan dari nilai SPK sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) setelah dipotong pajak (PPh PPn) sebesar Rp8.181.818 (delapan juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan betas rupiah), dan biaya/fce atas peminjaman bendera perusahaan sebesar Rp3.341.185 (tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu seratus delapan puluh tiga rupiah)<br /><br />Setelah menerima uang sebesar Rp63.477.000 (enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari Saksi EKO SUWARNO, kemudian Terdakwa II langsung melaporkan kepada Terdakwa I bahwa uangnya sudah ada, lalu Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II agar menyerahkan uang tersebut kepada Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom dan diketahui oleh Saksi TATA RINI WULANDARI. S.Kom<br /><br />Jumlah keseluruhan uang yang berada dalam penguasaan Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom yang diperoleh dari hasil pengembalian PT. PROGRAM INDO UTAMA dan CV. TIGA KARYA ABADI atas pengadaan/pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA adalah sebesar Rp108.136.366 (seratus delapan juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah)<br /><br />Dan atas perintah Terdakwa I, uang tersebut disimpan di dalam laci meja kerja saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom yang disertai dengan kata-kata,”Simpan dulu kalau ada pemeriksaan BPK baru dikembalikan"<br /><br />Setelah Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom. berkoordinasi dengan Saksi TATA RINI WULANDARI yang kemudian diketahui oleh Terdakwa I, uang sebesar Rp108.136.366 (seratus delapan juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) yang berada dalam penguasaan Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom telah dipergunakan untuk diberikan kepada para THL yang sudah membuat aplikasi SITURA dan SIPANDA sebesar Rp25.500.000 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)<br /><br />Kemudian telah dikeluarkan untuk membayar makan, minum, dan lembur sebesar Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) serta telah dibayarkan untuk uang Tunjangan Hari Raya kepada para THL sebesar Rp13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga sisa uang adalah Rp108.136.366 - Rp40.800.000 = Rp67.336.366 (enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah)<br /><br />Sisa uang yang berada dalam penguasaan Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom sebesar Rp67.336.366 (enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) telah dilaporkan kepada Saksi TATA RINI WULANDARI, S.Kom dan Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I memerintahkan agar uang tersebut disimpan oleh Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom hingga pada akhirnya uang tersebut berada dalam penguasaan Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom selama 1 (satu) tahun<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglKnesHwWVotbU7T95-O4aa92wEEavaTsTyU0Nk2ECs380E9eM30Mtw_lyp_K1RK6nYiB6XWc3pdjwXOtGoldkgUXBlxhqlHjU_LOW260BerJ_lldm7N8xK5bXOs9Ks3M7tH1DoMGAzZ0/s640/d.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglKnesHwWVotbU7T95-O4aa92wEEavaTsTyU0Nk2ECs380E9eM30Mtw_lyp_K1RK6nYiB6XWc3pdjwXOtGoldkgUXBlxhqlHjU_LOW260BerJ_lldm7N8xK5bXOs9Ks3M7tH1DoMGAzZ0/w640-h360/d.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Terdakwa I selaku PA dan Terdakwa II selaku PPK seharusnya tidak melakukan kerjasama dengan masing-masing penyedia yang berakibat terjadinya pemufakatan pinjam/sewa bendera perusahaan dalam proses pembuatan 2 (dua) sistem aplikasi OPD pada Diskominfotik Kota Pasuruan T.A. 2019, karena seluruh tugas-tupas pekerjaaan dalam pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA seharusnya menjadi tugas dan tanggungjawab masing-masing Penyedia sesuai dengan kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK)<br /><br />Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Huruf g Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa ;  semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika "menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi”,<br /><br />Guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan/pembuatan 2 (dua) sistem aplikasi OPD pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019, Terdakwa I selaku PA dan Terdakwa II selaku PPK seharusnya masing-masing bekerja secara profesional dan mandiri untuk tidak melaksanakan proses pengadaan dengan cara pinjam/sewa bendera perusahaan dari rekanan Penyedia.<br /><br />Disamping itu, Terdakwa I dan Terdakwa Il seharusnya tidak melakukan serah terima hasil pekerjaan dalam pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA, karena baik Terdakwa I maupun Terdakwa II masing-masing mengetahui bahwa pekerjaan tersebut dilakukan dengan cara pinjam/sewa bendera perusahaan dari Penyedia dan dikerjakan oleh para THL dalam pembuatannya<br /><br />Hal ini bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (1) Huruf b Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa ; semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika : bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan Baraang/Jasa<br /><br />Bahwa Terdakwa I selaku PA seharusnya tidak menindaklanjuti proses pengadaan pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA ke tahap pengajuan pembayaran yang telah mengakibatkan adanya pengeluaran anggaran belanja/pembayaran atas pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA kepada masing-masing Penyedia yang hanya dipinjam/disewa bendera perusahaannya<br /><br />Hal ini bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (1) Huruf f Perpres No. 16 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa ; semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika: "menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara”.<br /><br />Bahwa Terdakwa I selaku PA dan Terdakwa II selaku PPK seharusnya tidak memberikan biaya/fee kepada masing-masing Penyedia yang telah dipinjam/disewa bendera perusahaannya dalam pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD, dan tidak menerima pembayaran balik (kick back) dari masing-masing Penyedia yang secara keseluruhan uang tersebut diperoleh dari hasil pencairan atas pengadaan/pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD<br /><br />Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Huruf h Perpres No. 16 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa ; semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika: "tidak menerima, tidak menawarkan, atau fidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa”.<br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam pengadaan/pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019 sebagaimana tersebut di atas bertentangan pula dengan Pasal 4 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, yang menyebutkan :  <br /><br />Ayat (1) : “Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”. Ayat (2) : "secara tertib sebagaimana dimaksud pada Ayat (I) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”. Ayat (3)  "taat pada peraturan perundang-undangan Sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan”.<br /><br />Sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengadaan 5 (Lima) Aplikasi Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Komunikast, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Nomor : R.700/423.300/LHP.INV/2021 tanggal 08 Januari 2021 dari Inspektorat Kota Pasuruan, perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II diatas telah mengakibatkan kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp108.136.366 (seratus delapan juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.<br /><br />Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal  12 huruf i) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Terbukti Korupsi Rp15.300.000, Plt. Kadis Kominfotik Pasuruan dan PPK di Vonis 1.6 dan 1.3 Thn Penjara

“Sebelumnya, Plt. Kepala Dinas Kominfotik Pasuruan (Drs. Sugeng Winarto, M.M) sudah di Vonis terlebih dahulu dengan pidana penjara selama 3....

»

Terpidana Korupsi Rendra Kresna (Mantan Bupati Malang) Di Eksekusi Ke Lapas Porong

<div style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Bagaimana dengan Puluhan Perkara Korupsi di Jawa Timur yang ditangani KPK sejak Tahun 2017 hingga saat ini? Mengapa penanganan Korupsi “Pokir” DPRD Kota Malang begitu CEPAT?” </span></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUHun5oLSSFkGG27lmouWu-WFHnWpGLlMzZRcSKNEUvlaxw6BFDRxH_9OVsuT2STg4mHTI8rvPYyqy2txR9LY76i3jmY44LX91hwhHlAJMa1Iz2OvSOSMYk1uwkNofdvtOuHlBqDyb7BQ/s1005/IMG20190124154220.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="571" data-original-width="1005" height="364" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUHun5oLSSFkGG27lmouWu-WFHnWpGLlMzZRcSKNEUvlaxw6BFDRxH_9OVsuT2STg4mHTI8rvPYyqy2txR9LY76i3jmY44LX91hwhHlAJMa1Iz2OvSOSMYk1uwkNofdvtOuHlBqDyb7BQ/w640-h364/IMG20190124154220.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Kamis, 10 Juni 2021, Jaksa Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melaksanakan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Nomor : 84/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Sby tanggal 27 April 2021 dengan mengeksekusi Terpidana 4 tahun penjara Rendra Kresna (Mantan Bupati Malang) ke Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Kelas I Surabaya di Porong, Sidoarjo untuk menjalani pidana penjara selama 4 tahun, setelah terlebih dulu selesai menjalankan pidana badan selama 6 tahun penjara sebagaimana putusan Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Nomor : 37/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Sby tanggal 9 Mei 2019.<br /><br />Hal itu disampaikan Plt. Juru Bicara (Jubir) KPK Ali Fikri kepada beritakorupsi.co melalui pesan pada Kamis, 10 Juni 2021<br /><br />“Jaksa Eksekusi KPK mengeksekusi Terpidana Rendra Kresna (Mantan Bupati Malang) dengan cara memasukkan ke Lapas Kelas I Surabaya di Porong,”  kata Ali Fikri<br /><br />Ali Fikri menjelaskan, Terpidana dijatuhkan pidana penjara selama 4 tahun denda sejumlah Rp250 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvWRxnetGunneem0WKRF0H6aFLZiRDfrT3yqRx06V_JokaBkb7UG6fbHemTE1uD3gxkkgb_4KCIjpXm6eG4tPZroOMR38ByeuAZAW5Gmv8pw_Li11GmKEtA2yDpVKFo1PXESboJ0zL-8I/s640/JPU+KPK+-+1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="316" data-original-width="640" height="316" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvWRxnetGunneem0WKRF0H6aFLZiRDfrT3yqRx06V_JokaBkb7UG6fbHemTE1uD3gxkkgb_4KCIjpXm6eG4tPZroOMR38ByeuAZAW5Gmv8pw_Li11GmKEtA2yDpVKFo1PXESboJ0zL-8I/w640-h316/JPU+KPK+-+1.jpg" width="640" /></a></div>Selain itu, lanjut Ali Fikri, kewajiban Terpidana untuk membayar uang pengganti sebesar Rp6.075 Miliar, dimana  sebelumnya Terpidana telah membayar melalui rekening KPK sejumlah Rp 2 Miliar yang dijadikan sebagai pengurangan uang pengganti. <br /><br />“Masih tersisa Rp4.075 Miliar yang mesti segera dibayarkan selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalam waktu tersebut tidak mampu membayar maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun,” ungkapnya </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Pada Selasa, 27 April 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) dengan pidana penjara selama 4 tahun denda sebesar Rp250 juta subsidair 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp6.075.000.000 subsidair pidana penjara selama 1 (Satu) tahun <br /><br />Majelis Hakim mengatakan, Terdakwa Rendra Kresna terbukti bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Penerimaan Hadiah Berupa Uang sebanyak Rp6.075.000.000 melalui Eryk Armando Talla sebagai fee proyek di Dinas Pendidikan sejak tahun 2012 hingga 2018 dari Mashud Yunasa (Direktur PT. JePe Perss Media Utama, Group Jawa Pos sebesar Rp3.875 miliar, Suhardito (Direktur PT Dharma Utama) sejumlah Rp1 miliar dan  Ramdhoni (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM)) Kabupaten Malang sebesar Rp1.5 miliar<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEic3ViO-U2DhTiDT20UCtrmrsaWt6j_pyMhsFMxh6T6fF4LthLqXEl8RzeQU2lN2A3G2tgnWU9VHxemxBi4lnwtspfPW7OayaAK8dJEOLH4STRdJQq3FlMxvRo6MMmDAgYrh4b2fRP7S78/s640/5.+IMG20201217103505.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="438" data-original-width="640" height="438" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEic3ViO-U2DhTiDT20UCtrmrsaWt6j_pyMhsFMxh6T6fF4LthLqXEl8RzeQU2lN2A3G2tgnWU9VHxemxBi4lnwtspfPW7OayaAK8dJEOLH4STRdJQq3FlMxvRo6MMmDAgYrh4b2fRP7S78/w640-h438/5.+IMG20201217103505.jpg" width="640" /></a></div>Majelis Hakim mengatakan, perbuatan Terdakwa Rendra Kresna sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf B jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP<br /><br />Dalam kasus yang sama di hari yang sama, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman (Vonis) terhadap Terdakwa Eryk Armando Talla selaku orang kepercayaan Terdakwa Rendra Kresna. Uang Korupsi atau fee proyek sebesar Rp6.075 miliar yang berasal dari Mashud Yunasa (Direktur PT. JePe Perss Media Utama, Group Jawa Pos), Suhardito (Direktur PT Dharma Utama) dan  Ramdhoni (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM)) Kabupaten Malang, tidak langsung diterima Terdakwa Rendra Kresna melainkan melalui Terdakwa Eryk Armando Talla termasuk penerimaan uang dari Terpidana (3 tahun penjara) Ali Murtopo (awal kasus perkara Korupsi yang menyeret Buapati Malang Rendra Kresna)<br /><br />Namun karena Terdakwa Eryk Armando Talla adalah sebagai pihak pelapor namun juga sebagai pelaku, sehingga Terdakwa Eryk Armando Talla menadapat penghargaan sebagai JC (Justice Collaborator) dari KPK dan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)  <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilGZprCtLt_AuDL7t4o-Zn3oBmwL_dDfgB6Cnfj1_6CU1pWoLE5J4tZ6ePyPmoMU26t5ACftjJBi36jfbZQ0inoj7QgHmFiXJI129Mts_3WYmcaztg1qQ-JwatF-LsEWHPnInggi2J4V0/s867/IMG20190509121554_1.jpg" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="578" data-original-width="867" height="266" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilGZprCtLt_AuDL7t4o-Zn3oBmwL_dDfgB6Cnfj1_6CU1pWoLE5J4tZ6ePyPmoMU26t5ACftjJBi36jfbZQ0inoj7QgHmFiXJI129Mts_3WYmcaztg1qQ-JwatF-LsEWHPnInggi2J4V0/w400-h266/IMG20190509121554_1.jpg" width="400" /></a></div> </div><div style="text-align: justify;">Berdasar penghargaan itulah, sehingga Terdakwa Eryk Armando Talla mendapat hukuman ringan dari Majelis Hakim Tipikor Surabaya, yaitu dengan pidana penjara selama 3 tahun denda sebesar Rp250 juta subsidair 6 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp895 juta dikurangkan dengan uang yang sudah dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp500 juta. Sehingga kekurangan uang pengganti yang wajib dibayar oleh terdakwa adalah sebesar Rp395 juta dengan subsidair 1 tahun penjara<br /><br />Sedikit ada yang menarik tentang terdakwa Eryk Armando Talla yang mendapat penghargaan sebagai JC (Justice Collaborator) dari KPK dan LPSK, karena terdakwa Eryk Armando Talla dianggap sebagai pihak yang membongkar kasus ini atau pelapor sebagaimana keterangan Wakil Ketua LPSK saat diahdirkan sebagai saksi yang meringankan untuk terdakwa Eryk Armando Talla<br /><br />Pemberian penghargaan sebagai JC terhadap terdakwa Eryk Armando Talla adalah, karena KPK dan LPSK menganggap bahwa terdakwa Eryk Armando Talla bukan sebagai salah satu pelaku utama bersama Rendra Kresna.<br /><br />Pemberian JC terhadap terdakwa Eryk Armando Talla bukan hanya dari KPK dan LPSK. Melainkan juga dari Majelis Hakim dengan memberi hukuman ringan dibawah hukuman minimal pada pasal 12 huruuf B Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Padahal dari fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa Eryk Armando Talla adalah salah satu pelaku utama bersama Rendra Kresna selaku Bupati Malang. Dan mungkin itulah sebabnya, terdakwa Eryk Armando Talla dijerat sebagai penerima Hadiah berupa uang sebesar Rp4 miliar lebih sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf B Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. <br /><br />Pasal yang dikenakan oleh penyidik dan JPU KPK maupun dalam putusan Majelis Hakim terhadap Terdakwa Eryk Armando Talla ini sama dengan Pasal yang dikenakan kepada terdakwa Rendra Kresna.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaKEag2S6PXE-vHvMdCK4ROCWOR0G5f_-gX5hOQPa91t7IfD7oFggz87NWB3u2uUlAokju3f3JT3YeTcs6t8sybV4iINAToDKzRHAcGfOYF4xDlPvC6Aof-e7eaSmBb5fYvzbBjDhDGVo/s700/b.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="437" data-original-width="700" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaKEag2S6PXE-vHvMdCK4ROCWOR0G5f_-gX5hOQPa91t7IfD7oFggz87NWB3u2uUlAokju3f3JT3YeTcs6t8sybV4iINAToDKzRHAcGfOYF4xDlPvC6Aof-e7eaSmBb5fYvzbBjDhDGVo/w640-h400/b.jpg" width="640" /></a></div>Selain pasal tersebut, penyidik dan JPU KPK juga menjerat Terdakwa Eryk Armando Talla dengan Pasal 12 huruf b atau pasal 11 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangx Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. <br /><br />Namun putusan Majelis Hakim mengatakan, bahwa Terdakwa Eryk Armando Talla terbukti bersalah menurut hukum melanggar Pasal 12 huruf B dan Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangx Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP<br /><br />Anehnya, walaupun Majelis Hakim mengatakan bahwa Terdakwa Eryk Armando Talla terbukti bersalah menurut hukum melanggar Pasal 12 huruf B dan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim hanya menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 tahun atau 1 tahun di bawah hukuman minimal pada pasal Pasal 12 huruf B<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfTJ4hWQGbaHm_68yJlWOGyc7tAoK_GxKmeD2H4ojc-8nsmWFhOmHDlQ8pa0LlSM6nrEAstJ18e8eXmzKBle7ujiva-YIC1I-98cYeJ2hAm8PikUWbdBumcMIFDIj5ZLPEpiPy3M5FL5g/s640/2.+Eryk+Armando+Talla%252C+Ali+Murtopo+dan+Rendra+Kresna.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="282" data-original-width="640" height="282" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfTJ4hWQGbaHm_68yJlWOGyc7tAoK_GxKmeD2H4ojc-8nsmWFhOmHDlQ8pa0LlSM6nrEAstJ18e8eXmzKBle7ujiva-YIC1I-98cYeJ2hAm8PikUWbdBumcMIFDIj5ZLPEpiPy3M5FL5g/w640-h282/2.+Eryk+Armando+Talla%252C+Ali+Murtopo+dan+Rendra+Kresna.png" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Pemberian JC kepada terdakwa Eryk Armando Talla selaku pelaku utama dalam Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang terungkap dalam persidangan, bisa jadi akan diikuti oleh pelaku Korupsi lainnya termasuk itu Kepala Daerah, sekalipun sebagai pelaku utama namun mendapatkan penghargaan JC dari KPK dan LPSK termasuk hukuman ringan dari Majelis Hakim</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dari fakta yang terungkap dalam persidangan sejak pertama kali kasus perkara Korupsi yang menyeret Bupati Malang Rendra Kresna dan Ali Murtopo diadili di Pengadilan Tipikor pada tahun 2019, dan kasus kedua, antara terdakwa yang juga terpidana Rendra Kresna dan Eryk Armando Talla diadili sejak akhir tahun 2020 terungkap, bahwa aliran uang yang diterima terdakwa Rendra Kresna selaku Bupati Malang sejak 2012 hingga 2018 sebagai fee proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang bukan hanya dari Ali Mutopo melalui Eryk Armando Talla dan Yukebeth (istri Eryk Armando Talla)  <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Uang yang diterima Terpidana Rendra Kresna melalui Eryk Armando Talla diantaranya dari Mashud Yunasa (Direktur PT JePe Press, Media Group Jawa Pos), Bagus Trisakti (Direktur PT Jakarta Ekspres), Mansur (Direktur PT Tiga Serangkai), Mansyur Tualeka (selaku perantara produsen buku PT. Tiga Serangkai), Hari Mulyanto, Moh. Zaini Iliyas, Choiriah dan Adik Dwi Purwanto (dari CV Perkasa), Kris Haryanto (Komisaris PT Intan Pariwara), Tukini (Direktur PT Intan Pariwara), Suhardito (Direktur PT Dharma Utama), Andi Nata Elianda (adik Eryk Armando Talla) dan Ubaidilah (Kontraktor) serta keterlibatan Galih Putra Pradhana sebagai IT Hecker</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: left;">Andai saja KPK menangani kasus ini sama dengan saat menangani kasus Korupsi “Pokir” DPRD Kota Malang tahun 2015, maka kasus Korupsi Gratifikasi Bupati Malang Rendra Kresna akan membuka kasus lainnya, yaitu Kasus dugaan Korups pengadaan di Dinas Pendidikan Kota Malang Tahun Anggaran 2011 hingga 2013. </div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUjYP_XPcbA1H5iV1uO-Kh5EpaP2OKlM0ZQzVsN859-c1zJLS3PVO5jY0EOPwp2DX-RRAoNA1rRedBNOZY3AKumTtjdC4Z60NmQIMAHY2EPC5gpT__9wUEHdtNCHZQ0D9Q5FBY0GPHBUg/s640/IMG20210119124942+Saksi+dari+Kiri%252C+Mashud+Yunasa%252C+SuharditoFoto+dari+Kiri%252C+Mashud+Yunasa%252C+Suhardito+dan+Kris+Haryanto+%2528Dok.+BK%2529.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUjYP_XPcbA1H5iV1uO-Kh5EpaP2OKlM0ZQzVsN859-c1zJLS3PVO5jY0EOPwp2DX-RRAoNA1rRedBNOZY3AKumTtjdC4Z60NmQIMAHY2EPC5gpT__9wUEHdtNCHZQ0D9Q5FBY0GPHBUg/w640-h360/IMG20210119124942+Saksi+dari+Kiri%252C+Mashud+Yunasa%252C+SuharditoFoto+dari+Kiri%252C+Mashud+Yunasa%252C+Suhardito+dan+Kris+Haryanto+%2528Dok.+BK%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi dari Kiri, Mashud Yunasa, SuharditoFoto dari Kiri, Mashud Yunasa, Suhardito dan Kris Haryanto (Dok. BK)</td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;">Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan saat pertam kalinya Rendra Kresna dan Ali Murtopo, dan kasus kedua dengan terdakwa Rendra Kresna dan Eryk Armando Talla terungkap, bahwa proses lelang pengadaan barang/jasa yang menelan anggaran puluhan miliar setiap tahunnya di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang “ada persengkokolan” dengan pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Malang termasuk keterlibatan Galih Putra Pradhana sebagai IT Hecker untuk memperlancar proses lelang yang hanya diikuti oleh orang-orang tertentu<br /><br />Bahkan pejabat Dinas Pendidikan dan Pejabat LPSE Kabuputen Malang juga menerima sejumlah uang dan barang-barang lainnya. Sementera uang sejumlah puluhan juta sudah disetorkan kesalah Satu Jaksa di Kejari Kabupaten Malang.<br /><br />Tidak hanya kasus ini, masih banyak kasus Korupsi yang ditangani KPK di Jawa Timur sejak tahun 2017 saat pertama kalinya KPK menyeret Wali Kota Madiun Terpidana Bambang Erianto ke Pengadilan Tipikor Surabaya hingga Bupati Sidoarjo Terpidana Saiful Ilah masih meniggalkan 'sejuta‘pertanyaan’<br /><br />Diantaranya. Seriuskah KPK untuk menyeret pihak-pihak yang terlibat dalam Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang terungkap dalam persidangan antara lain : <br /><br />1. Perkara Korupsi Wali Kota Madiun Bambang Irianto (hasil penyidikan KPK terkait Korupsi Suapm Gratifikasi dan TPPU, status terpidana). Dimana uang yaang diterima terpidana Bambang Irianto adalah berasal dari fee proyek dan dari pejabat lingkungan Pemkot Madiun. Siapa pemberi fee proyek dan siapa pejabat yang memberikan uang suap tersebut?<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2UmgCV3LO4am43k0VMEZ6mwckU3j8cOuaifiHkmzx8DbdZO5SAWMrmnEMrt4OOywZg6d7jVc_ny527pA0W56YnKX7Pieukj-kmXHmn7ijVAmxHr3e_qIcuHpDo43o0O-GdTISKvoy6_I/s521/Kepala+Dinas+PU+Kab.+Malang%252C+Ramdhoni+%2528kemeja+putih%2529.+Foto.+Dok.+BK.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="362" data-original-width="521" height="444" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2UmgCV3LO4am43k0VMEZ6mwckU3j8cOuaifiHkmzx8DbdZO5SAWMrmnEMrt4OOywZg6d7jVc_ny527pA0W56YnKX7Pieukj-kmXHmn7ijVAmxHr3e_qIcuHpDo43o0O-GdTISKvoy6_I/w640-h444/Kepala+Dinas+PU+Kab.+Malang%252C+Ramdhoni+%2528kemeja+putih%2529.+Foto.+Dok.+BK.jpeg" width="640" /></a></div>2. Kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK terhadap Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim Moch. Basuki dan Moch. Ka’bil Mubarok (dan 2 staf) bersama 2 Kepala Dinas Pemprov Jatim, yaitu Rohayati (Dinas Peternakan) dan  Bambang Hariyanto (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan). Dimana dalam fakta persidangan, bahwa 9 dari 10 Kepala Dinas yang bermitra dengan Komisi B telah memberikan Komitmen fee anggaran kepada Komis B DPRD Jatim periode 2014 – 2019 dan uang mengalir ke semua anggota Komisi B. Sementara hingga saat ini, ke- 5 Kepala Dinas Pemprov Jatim itu bagaimana statusnya?  <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">3. Kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK terhadap Wali Kota Batu Eddy Rumpoko  (Kasus suap Tangkap tangan KPK, status terpidana). Dalam fakta persidangan, aadanya keterlibatan pihak lain dalam pelaksanaan proyek di Dinas Pendidikan Kota Batu, termasuk “perempuan yang serumah” dengan terpidana Filipus J. Bagaimana pula kelanjutan kasus ini? <br /><br />4. Kasus Korupsi Tangkap Tangan KPK terhadap Bupati Nganjuk Taufiqurrahman (status terpidana dalam Kasus suap Tangkap tangan KPK dan Korupsi Gratifikasi dan TPPU). Dalam fakta persidangan, bahwa uang yang diterima terpidana adalah berasal dari fee proyek dan jual beli jabatan termasuk 1 miliar rupiah dari Sekda Masduqi (mantan terpidana Korupsi “Batik”)<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8dOPzNTCcJpgy5wUBDwPnIUnzBMwwSGnlhSI-loSrMqveiOsVldB2Y9lsRkXAiXDFMoLNaJta7PnpEYE9LSJhOAQx0PKFGAHveCuFmUKkgvRr5_k9XuFGATG_2qV1LP5oqDUPVE8eMbA/s638/Nurhidayat+Prima+%2528dari+PT+Araya+Bumi+Megah%2529+Foto.+Dok.+BK.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="330" data-original-width="638" height="332" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8dOPzNTCcJpgy5wUBDwPnIUnzBMwwSGnlhSI-loSrMqveiOsVldB2Y9lsRkXAiXDFMoLNaJta7PnpEYE9LSJhOAQx0PKFGAHveCuFmUKkgvRr5_k9XuFGATG_2qV1LP5oqDUPVE8eMbA/w640-h332/Nurhidayat+Prima+%2528dari+PT+Araya+Bumi+Megah%2529+Foto.+Dok.+BK.jpeg" width="640" /></a></div>5. Kasus Korupsi Wali Kota Mojokerto (Alm) Mas’ud Yunus atau kasus Korupsi suap Tangkap tangan KPK terhadap Ketua serta 2 Wakil Ketua DPRD Kota Mojkerto periode 2014 – 2019 dan Kepala Dinas PU (semuanya berstatus terpidana). Dalam fakta persidangan, bahwa uang dalam pembahasan APBD Pemkot Mojokerto mengalir ke semua anggota DPRD. Sudahkah kasus ini tuntas?<br /><br />6. Kasus Korupsi Tangkap Tangan KPK terhadap Bupati Jombang Nyono Suharli wihandoko (status terpidana). Bagaimana dengan Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Mitra Bunda Jombang dr. Subur Suporojo?<br /><br />7. Kasus Korupsi Wali Kota Malang Moch. Anton dan seluruh anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 (Penyidikan KPK terkait kasus suap pembasan APBD dan Perubahan APBD TA 2015). Bagaiamana pihak-pihak yang terlibat dalam kasus Korupsi Jembatan Kedungkandang dan “TPS” Kota Malang? <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">8. Kasus Korupsi Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha bersama (penyidikan KPK terkait Korupsi suap pemberian Izin Tower sudah berstatus terpidana dan berstatus tersangka dalam dugaan Korupsi Gratifikasi dan TPPU). Bagaiman dengan keterlibatan pejabat Pemda Kab. Mojokerto termasuk salah satu Kepala Desa kasus suap pemberian Izin Tower sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan?<br />  <br />9. Kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK terhadap Bupati Bangkalan Terpidana Fuad Amin (Alm). Dari siapa uang yang dianggap Korupsi itu diterima terpidana? <br /><br />10. Kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK terhadap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo (status terpidana). Bagaimana dengan seluruh anggota DPRD dan Sekda, BPKAD, Bapeda serta Pejabat Dinas PU yang terlibat dalam kasus ini?<br /><br />11. Bagaimana pula dengan Kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK terhadap Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar (status terpidana)?<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGkohWrWOrLOk7hgVSAf3n54SZy9wk82qHHRo8ZW3xyNEgkGUOfzl2xg615LQDMsgfojLSKqX6MzGQdwFaNvNyDiHPU6rjJ9ummE68E543S1z-WN00_KDuWepwj8cVZwDXpwidQGSxogA/s801/IMG20190314132412.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="537" data-original-width="801" height="430" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGkohWrWOrLOk7hgVSAf3n54SZy9wk82qHHRo8ZW3xyNEgkGUOfzl2xg615LQDMsgfojLSKqX6MzGQdwFaNvNyDiHPU6rjJ9ummE68E543S1z-WN00_KDuWepwj8cVZwDXpwidQGSxogA/w640-h430/IMG20190314132412.jpg" width="640" /></a></div>12. Kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK terhadap Wali Kota Pasuruan (status terpidana). Bagaiamana dengan keterlibatan pihak lain?<br /><br />13. Kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK terhadap Bupati Sidoarjo Saifil Ilah (status terpidana). Bagaimana dengan pejabat Pemda Kab. Sidoarjo termasuk Sekda yang terlibat dalam pemberian hadih berupa kepingan Emas kepada sang Bupati?<br /><br />14. Kasus Korupsi Bupati Malang Rendra (status terpdana dalam du perkaara Korupsi). Bagaimana dengan Mashud Yunasa (Direktur PT JePe Press, Media Group Jawa Pos), Bagus Trisakti (Direktur PT Jakarta Ekspres), Mansur (Direktur PT Tiga Serangkai), Mansyur Tualeka (selaku perantara produsen buku PT. Tiga Serangkai), Hari Mulyanto, Moh. Zaini Iliyas, Choiriah dan Adik Dwi Purwanto (dari CV Perkasa), Kris Haryanto (Komisaris PT Intan Pariwara), Tukini (Direktur PT Intan Pariwara), Suhardito (Direktur PT Dharma Utama), Andi Nata Elianda (adik Eryk Armando Talla) dan Ubaidilah (Kontraktor) serta keterlibatan Galih Putra Pradhana sebagai IT Hecker<br /><br />Mengapa penangan kasus perkara Korupsi “Pokir” DPRD Kota Malang yang ditangani KPK begitu berbeda dengan kasus kasus-kasus terbut diatas? Ada apa ? Apakah penangan kasus perkara Korupsi “Pokir” DPRD Kota Malang karena menjelang Pemilihan Kepada Daerah sehingga proses penanganannya begitu cepat?<br /><br />Apakah KPK akan tetap melanjutkan dan menyeret pihak-pihak yang terlibat dalam puluhan kasus perkara Korupsi di Jawa Timur? Atau......???. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Terpidana Korupsi Rendra Kresna (Mantan Bupati Malang) Di Eksekusi Ke Lapas Porong

“Bagaimana dengan Puluhan Perkara Korupsi di Jawa Timur yang ditangani KPK sejak Tahun 2017 hingga saat ini? Mengapa penanganan Korupsi “Pok...

»