BERITAKORUPSI.CO: Regional

Peserta IDFF 2019 Kecewa, Berharap Uangnya Kembali

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrX-oNUiyv5lfhiEX8GsDhSXvtJ0Pghp3yTH37sWSE_YWK182AK4Cwa4h3Nqcx9MGeGkgCIjQ6wyC8ZMJ8kKc-nPBSwblyYYQ0MxO60cmcQRI6YlAH3OUAnT6XVkX50zh4Wk5OSycf9mE/s640/IMG20170614133317.jpg" width="640" /></div>
 
<div style="text-align: justify;">
Nalin Singh, Penyelenggara IDFF dari PT Chairos  : The investor discussions are going on. If they do not happen and we are unable to get them funded through our network we will definitely refund it at once.</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
BERITAKORUPSI.CO – Setiap orang yang memiliki usaha atau bisnis pasti menginginkan agar dapat berkembang, sehingga tak sedikit dari mereka mengajukan kredit pinjaman ke berbagai pihak termasuk Bank untuk tambahan modal, namun tak sedikit pula yang merasa kecewa bila harapannya tak tercapai alias gagal Dan kekecewaan inilah yang dirasakan para peserta Indosesia Fund Fest (IDFF) 2019 setelah mengikitu even bergengsi dibidang Investasi yang diselenggarakan oleh PT Chairos di Jakarta pada Agustus 2019, karena hingga saat ini setelah berakhirnya batas waktu 90 hari yang tercantum dalam Term Sheet (TS) pada tanggal 8 November 2019 sejak penandatanganan TS oleh peserta IDFF (Starup) dengan investor dan penyelenggara pada tanggal 10 Agustus 2019,  tidak ada kesepakatan yang tercapai, sementara uang sebesar Rp10 juta yang disetorkan peserta ke penyelenggara belum juga kembali. Hal ini seperti yang disampaikan oleh beberapa peserta IDDF kepada wartawan beritakorupsi.co baik secara langsung maupun melalui telepon/pesan, diantaranya Lucky dan Hendra, Darul, Dipo dan Theo. Menurut mereka, sebelum mengikuti event IDFF di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2019, para peserta terlebih dahulu mendaftarkan diri ke panitia even melalui Online (E-mail), serta mengirimkan data-data perusahaannya masing-masing. Dan bila terpilih dalam seleksi pendaftaran, selanjutnya para peserta akan memaparkan rencana bisnisnya kedepannya dihadapan para investor yang berasal dari dalam maupun luar negeri sekaligus sebagai juri yang diundang oleh penyelenggara termasuk dihadapan puluhan peserta IDFF lainnya. Kepada wartawan, Lukcy/Hendra yang tergabung daam suatu bisnis APPS (aplikasi digital) sebagai peserta IDFF menceritakan. Sebanyak 25 peserta yang masing-masing memiliki diberbagai bisnis mengikuti even IDFF 2019 pada tanggal 10 Agustus 2019 di Jakarta. Dari 25 peserta yang memprentasikan bisnisnya dihadapan para investor sekaligus sebagai juri, kemuidan terpilih 7 peserta yang dianggap layak untuk menerima dana investasi dari para investor. “Kita ini adalah peserta lomba Indonesia Fund Fest 2019. Acara ini sebenarnya yang kedua, tahun lalu sudah pernah ada tapi kita nggak tau acaranya seperti apa. Jadi ini, kalau dibuka di Google keluar Indonesia Fund Fest 2019, yang mengadakan PT Chairos, saya kurang tahu pastinya bergerak dibidang apa. Kita ikut lomba ini  melalui pendaftaran lewat Online. Kita daftar dan dianjurkan untuk ikut online . Tanggal 23, 24 Juli 2019, saya daftar secara online terus saya dapat konfirmasi dari Mas Dedi. Mas Dedy ini dari pihak panitia. Setelah tanggal 23, 24 Juli itu, kita dapat konfirmasi kalau saya masuk 25 finalis,” kata Lucky dan Hendra menjelaskan Untuk menjadi peserta IDFF 2019, lanjut Lucky menceritakan, peserta harus mengikuti beberapa tahapan yang dibuat oleh panitia atau penyelenggara. Pendaftaran melalui Online dengan biaya ditanggung oleh peserta untuk mengikuti tahapan selanjutnya di Jakarta. Dari beberapa peserta IDFF 2019. Namun Lucky tak tau pasti berapa jumlah pesrta baik dari Indonesia maupun luar negeri. Setiap peserta lanjut Lucky, harus mengerimkan surat-surat perusahaannya ke panitia atau penyelenggara “Ia mungkin banyak jumlahnya, cuman kalau berdasarkan dari email yang kita terima, kita salah satunya dari 25 peserta yang masuk finalis sesuai email yang kita terima tanggal 1 Agustus 2019. Setelah dikonfirmasi, kita masuk tahap karantina. Karantina itu maksudnya dalam satu minggu ke depan kita akan dikunci, dikasih cara-cara karantina seperti biasa. Semua secara online. Kita diminta untuk mengisi data kelengkapan dokumen yang diperlukan, ini kan lombanya tentang investasi jadi bisnis kita mau di invest, ini tingkat dunia,” ujarnya Lebih lanjut Lucky menjelaskan, “Tanggal 2 Agustus 2019, Kita diminta mengisi kelengkapan dokumentasi, misalnya surat-surat PT, surat ijin perusahaan. Kita disuruh kirimkan sama rancangan pitch decknya. Tanggal 8 Agustus, diinformasikan bahwa kita bisa masuk dalam tahap berikutnya, yaitu ke panggung final di Jakarta. Kita terima emailnya bahwa tanggal 9 Agustus 2019 kita harus ke Jakarta untuk Couching session selama satu jam. Jadi ka’ya sesi pengenalan, atau pertemuan antara investornya dengan para peserta yang 25 orang ini”. Masih lanjut Lucky. “Pertemuan tanggal 9 Agustus 2019 diadakan di Kolega Equity Tower Jakarta, ini yang sesi pengenalan. Finalnya tanggal 10 Agustus 2019 di Plaza Semanggi Jakarta. Penyelenggaranya PT Chairos, tapi akomondasi ditanggung peserta. Kita sebagai peserta yang tanggung biaya termasuk tiket, penyelenggaranya tidak menyiapkan. Tidak nyiapin tiket, tidak nyiapin akomondasi. Peserta yang keluar biaya. Jadi kalau kita menang, kan dapat duit, diinves. Jadi dalam acara Final, kalau mau lebih lengkapnya buka aja di Youtube keluar Indonesia Fund Fest 2019, videonya ada 3 peserta yang sudah di-upload di situ”. Dari 25 peserta persta IDDF 2019, masing-masing memiliki usaha yang berbeda-beda. Dimana usaha yang dimiliki Lucky bergerak dibidang APPS (Aplikasi Digital). Setiap peserta, harus menjelaskannya dihadapan Investor/juri, yang kemudian akan dipih beberapa peserta sebagai penerima dana Investasi “Iya. Kalau dibuka di Instragramnya itu ada semua, namanya ada, PT-nya ada, semua ada. Penyelenggaranya tadi kan PT Chairos. Penyelenggara ini mengundang beberapa Investor, Investor ini yang menilai, semacam jurinya, ada sekitar 8 samapi 12 orang, dari Indonesia dan India. Setelah final itu tanggal 10 Agustus 2019, dari 25 peserta tadi ada 7 peserta yang terpilih untuk mendapat Investasi, yang sisanya tidak dapat. Total Investasi sebesar USD5.000.000 Dollar dibagi 7 peserta tadi. Nah, kalau kita sendiri dapatnya USD300.000 Dollar atau sekitar 4 (empat) miliar rupiah lebih, dari 4 orang Investor. Kalau saya sudah mendapat dana Investasi itu, saya memberikan saham sebesar 25% dari perusahaan saya yang diinvest kepada mereka (Investor) equity 25%. Yang USD300 ribu Dollar ini kan sebagai modal saya untuk mengembangkan usaha Apps ini. Jadi kalau untung, mereka dapat 25%, saya 75%. Tetapi kalau rugi, ya nggak. Kalau sistim saham kan, untung rugi ditanggung bersama. Jadi mereka ini sebagai salah satu pemegang saham di dalamnya,” ujarnya. Lucky pun menjelaskan, setelah Juri yang terdiri dari beberapa Investor itu menentukan beberapa peserta yang berhak memerima dana Investasi, saat itu langsung dibuat penendatanganan Term Sheet (TS). “Jadi begitu kita turun panggung, kita sudah tanda tangan Term Sheet, surat kontrak sementara namanya yang ditantangani oleh kita dan ke- 4 Investor serta pihak pelenggara, ini suratnya (Sambil menunjukan TS). Menurut Lucky, bahwa isi dari TS itu adalah tentang Investor agreement, dimana antara pihak Investor dan pesrta, diberi waktu selama 90 hari untuk saling mengenal termasuk melengkapi Investor agreementnya sejak penandatanganan Term Sheet dilakukan. “Kalau investor ini gini loh. Ini hannya pengikat saja Term Sheetnya. Ada waktu 90 hari untuk saling mengenal antara Investor sama yang di Invest. Dalam waktu 90 hari ini, kita mengadakan pertemuan-pertemuan, meeting termasuk buka rekening, buat PT bersama dan lainnya, dikasih waktu 90 hari untuk melengkapinya termasuk Investor agreementnya. Surat-surat legalnya untuk supaya ini bisa kawain loh. Supaya surat kawainnya bisa keluar, kita kan harus sering ketemu untuk meeting hingga satu titik berakhir di 90 hari itu sejak penandatanganan Term Sheet ini” ungkap Lucky Lucky mengatakan, “Kalau tidak terlaksana hingga 90 hari berakhir, ada pinaltinya. Begitu kita tandatangan Term Sheetnya, kita harus ngasih uang jaminan, kita disuruh setor 10 juta rupiah kalau ini mau lanjut. Kita sudah setor 10 juta atas rekening perusahaan. Jadi tanggal 10 Agustus 2019 kita tandatangan Term Sheetnya, tanggal 14 Agustus 2019 kita terima email minta uang. Ada buktinya, ada emailnya, ada semuanya. Jadi selama 90 hari itu, kalau tidak ada titik temu, uangnya dikembalikan. Ternyata selama 90 hari tidak ada pertemuan apapun tentang Investor agreement ini”. Lucky menjelaskan, bahwa ada 4 orang Investor yang akan memberikan dana Investasi untuk mengembangkan bisnisnya sebesar USD300 ribu Dollar. Dari 4 Investor itu menurut Lucky, David lah sebagai Koordinatornya. Alasannya, saham sebesar 15% dari total 25% dimiliki David, sementara sisanya 10% dibagi 3 Investor linnya. “Saya kan di Invest 4 orang, totalnya 300 ribu US Dollar Amerika Serikat. Dari 4 orang ini ada satu pemimpinnya atau Koordinatornya, namanya Mr. David dari PT Socentix. Mr David ini yang ditengah-tengah antara Investor dengan kita. Mr. David ini pemegang saham terbanyak. Dari 25% itu, Mr. David sebesar 15% dan yang 10% lagi dibagi 3 orang invetor lainnya. Kita taunya dengan Mr. David, kita tidak berhubungan dengan lainnya,” ucap Lucky Terkait dengan Term Sheet, Lucky mengatakan, bahwa bagi dirinya adalah pencairan uang untuk mengikat sabagai tanda jadi atau pengembelian uang kalau tidak lanjut. Namun hingga hari ini, tak ada hasilnya.  </div>
<div style="text-align: justify;">
“Karena bagi kita kan pencairan uang. Pencairan uang untuk mengikat binis ini agar benar-benar jalan. Tapi hingga saat ini tidak ada uang yang di transfer ke kita sebagai pengikat tanda jadi. Atau uang kita dikembalikan kalau memang ini tidak lanjut. Ada perbincangan di Jakarta, tapi ngobrolnya yang lain. Tidak ada yang sifatnya tentang agreement,” ungkapnya Saat inipun Lucky merasa dibohongi dan kecewa. Alasannya, sebagai peserta IDFF sudah mengikuti beberpa tahapan yang dibuat oleh penyelenggara termasuk mengirimkan surat-surat perusahaan miliknya tapi tidak ada hasilnya. “Jadi hingga 90 hari ini selesai (berakhir), kita merasa dibohongi, karena kita ikut lomba. Kalau untuk masalah kelayakan perusahaan, mereka kan sudah mendapatkan semua berkas perusahaan saya sebelum lomba. Jadi kalau dia bilang mau invest, harusnya dia sudah mengecek dong kelengkapan berkasnya kalau perusahaan saya layak untuk di invest dan sudah melewati tahapan proses,” ujar Lucky Menurut Lucky, apa yang dialaminya juga dialami 6 pesrta lainnya termasuk 1 orang yang berasal dari negara India. Sehingga bisnis Lucky bersama peserta lainnya akan meninta konformasi ke pihak penyelenggara, yaitu PT Chairos yang mengundang beberapa Investor dalam maupun luar negeri “Termasuk peseta lainnya, ada satu dari India. Kita selalu berkomunikasi hingga saat ini karena kita ada group. Jadi yang akan kita lakukan adalah meminta konfirmasi ke pihak penyelenggara tentang Investor yang dikatakan Kredibel,” ucap Lucky Ketika ditanya tentang peran PT Chairos, menurut Lucky, ada. Sebab menurut Lucky, bahwa PT Chairos ikut tanda tangan dalam Term Sheet. Selain itu lanjut Lucky, PT Chairos sudah terima uang sebesar Rp10 juta. “Ia ada, ada tandatangannya. PT Chairos juga sudah dapat uang yang kita transfer,” pungkasnya Apa yang dijelaskan Hendra, tak jauh beda dengan apa yang disampaikan peserta lainnya. Dipo, yang juga salah satu dari 7 (tujuh) peserta IDFF, saat dihubungi wartawan melalui Telepon Aplikasi WhastApp mengakui, bahwa dirinya juga termasuk salah satu dari 7 peserta IDFF 2019 yang akan mendapat dana investasi untuk usaha yang dikelolanya, yaitu DANAdidik. Sesuai dengan informasi rekaman di youtube, Investor akan mendanai sebesar USD 1 juta Dollar. Selain itu, Dipo juga mengakui telah menandatangani TS (Term Sheet). “Ya betul, saya salah satu peserta IDFF 2019. Usaha saya DANAdidik, ada 2 (dua) Investor, dengan potensi dana investasi sebesar minimal USD 1 juta Dollar atau sekitar 14 miliar rupiah lebih untuk ekuitas, dan ada lagi untuk sebagai pendana di situs DANAdidik. Saat ini sudah melewati masa TS 90 hari, tapi walaupun sudah lewat belum tentu tidak closing,” ujar Dipo. Hal yang sama juga diakui Darul, sesama peserta IDFF. Menurut Darul, bahwa Ia akan menerima dana invest sebesar USD350 ribu Dollar dari dua investor untuk memodali usaha yang digelutinya. Darul menjelaskan, sebelum Ia mengikuti event IDFF 2019, terlebih lebih dahulu mengikuti beberapa proses termasuk mengirimkan data-data perusahaannya seperti TDP, SIUP, Akte Pendirian Perusahaan dan lain-lain ke panitia atau penyelenggara even IDFF. “Ya, salah satu peserta Fund Fest, ada dua calon investor dari Indoneis dan India. Dari Indonesia Pak David. Dana inves sebesar USD350 ribu Dollar atau sekitar 4 (empat) milliyar ropiah lebih.  Sebelum acara di Jakarta, kita ada proses seleksi dulu seperti mengirim dokumen perusahaan, ada perjanjian non disclosure agreement secara tertulis. Lebih kaya kerahasiaan dokumen,” kata Darul Saat ditanya tentang Term Sheet, Darul mengakui telah mendatangani, dimana dalam TS tersebut juga tercantum waktu 90 hari. Yang menurut Darul, selama waktu 90 hari tersebut, sudah pernah mengadakan pertemuan sebanyak 4 (emapt) kali hingga membuka rekening di Bank Muamalat atas saran dari Investor. “Ya menandatangani Term Sheet, ada waktu 90 hari. Selama 90 hari itu pernah bertemu sebanyak empaat kali. Sudah buka rekening di Bank Muamalat, tapi nggak tau gimana nasibnya itu, kan belum ada setoran awal makanya belum memegang bukunya, belum megang apa-apa. Buka rekening di Bank Muamalat atas saran Pak David, Pak David sudah kenal dengan Banknya,” ungkap Darul Terkait uang 10 juta rupiah, Darul juga mengakui telah menyetorkannya, namun Darul mengakatan lupa, apakah itu akan dikembalikan atau tidak. Alasan Darul lupa, karena batas waktu 90 hari itu sudah lewat. Namun berbeda dengan Theo yang juga peserta IDFF. Theo, saat dihubungi melalui pesan Aplikasi WhastApp, tak banyak berkomentar. Theo hanya menyampaikan, kalau usahanya dibidang Technology dengan mengirimkan salah satu link pemberitaaan disalah satu websaite. Bahkan saat ditanya tentang Term Sheet, Theo juga enggan menjelaskan. “Bs dilihat disini bang utk detailnya (bisa dilihat disini bang untuk detailnya) https://www.wartaekonomi.co.id/read241085/dalam-sehari-indonesia-fund-festival-tarik-investasi-rp72-miliar.html dan https://swa.co.id/swa/trends/idff-hasilkan-pendanaan-rp72-miliar,”. Mohon maaf bang, itu confidential. Mungkin ada baiknya lgs ditanyakan ke pihak penyelenggaranya aja deh spy informasinya ga simpang siur krn masing2 startup jg statusnya berbeda2 (Mohon maaf bang, itu confidential. Mungkin ada baiknya langsung ditanyakan ke pihak penyelenggaranya aja deh supaya informasinya nggak simpang siur karena masing-masing startup juga statusnya berbeda-beda),” jawan Theo.  </div>
<div style="text-align: justify;">
Tanggapan Dari Investor, Event Partner dan Penyelenggara 1. David Darmawan (Investor asal Indonesia)</div>
<div style="text-align: justify;">
  Terkait Term Sheet (TS) yang dipertanyakan para peserta IDFF, saat wartawan beritakorupsi.co menanyakkan hal itu kepada David Darmawan, salah seorang Investor asal Indonesia melalui pesan Aplikasi WhastApp pada tanggal 13 November 2019, justru balik bertanya tentang apa yang ada di TS. Yang menurut para peserta IDFF, bahwa Term Sheet (TS) yang ditandatangani bersama antara peserta (Startup) dengan investor dan penyelenggara belum terlaksana, karena belum adanya kesepakatan yang tercapi oleh kedua belah pihak (Startup dengan investor) hingga batas waktu 90 hari yang tercantum dalam TS tersebut berakhir pada taanggal 8 November 2019 “saya calon investor yg paling banyak bikin deal, lagi kita selaraskan, sesuai term sheet yg kita teken aja, bisa di perpanjang, bisa back off bisa di diakusikan ulang. ente paham gak apa yg ada di TS? kok malah nanya terlaksana? ini investasi lumayan gede gak bisa di anggap maen2 makanya ada Term Sheet, yg bisa di diskusikan kembali. Startups itu perusahaan rintisan “evaluasi”nya bisa beda2. dari yg awal sampe dana mau turun atau kesepakatannya bisa di rubah atau di kombinasikan dgn kesepakatan yg laen, bisa teknis, moneter atau evaluasi bersama lagi. ente wartawan biasa ngurus urusan apa emang? startups? tipikor? hukum? atau wartawan spesialis? berita apa?,” kata pengusaha Ibu Kota ini Wartawan inipun kembali menyampaikan apa yang dipertanyakan para peserta IDFF terkait waktu 90 hari yang tercantum dalam Term Sheet, tapi hingga batas waktu 90 hari tersebut berakhir, tidak ada kelanjutan yang mereka terima. Namun pengusaha Jakarta ini menjelaskan, bahwa IDFF bukan masalah menang atau kalah, karena menurutnya bahwa IDFF adalah wadah. “bro ente gak paham yah???? IFF itu bukan masalah menang atau kalah, IFF itu “wadah” yg di mana SU di pertemukan kpd investors, makanya ente kayaknya kurang paham deh sama IDFF sendiri. gak ada pemenang di acara IDFF itu cuma wadah, wadah yg mempertemukan startups dgn investors nanti ke depannya mau gimana ya silahkan, bisa lanjut bisa gak lanjut tergantung banyak faktor chemistry dll, beda zaman gak kayak startups ephoria zaman tahun 2011-2012an....punya pengalaman ngeliput cerita startups? paham apa itu starups? wadahnya? gak ada menang atau kalah di sini brother,” kata David. Kalau memang even IDFF 2019 bukan masalah menang atau kalau karena dianggap hanya sebagai wadah, mengapa peserta harus mengikuti beberapa tahapan sejak pendaftaran tanggal 24 Juli 2019, pengisian data tanggal 2 Agutus 2019,  tanggal 8 Agustus 2019 informasi peserta yang terpilih untuk mengikuti ke tahap selanjuta di Jakarta, tanggal 9 Agustus 2019 acara kucingsession, dan tanggal 10 Agustus 2019 penentuan peserta yang akan menerima dana investasi sekaligus penandatanganan Term Sheet. Yang menurut peserta IDFF, bahwa dalam TS tersebut dijelaskan ada waktu 90 hari bagi para pihak untuk menutup investasi. Salah satu yang tercantum dalam TS yang dijelaskan peserta yaitu, “Closing Date : The parties aim to  furtther close investment within 90 days after signing of   this term sheet (Tanggal Penutupan : Para pihak bertujuan untuk menutup investasi dalam waktu 90 hari setelah  penandatanganan term sheet ini), namun hingga berakhirnya batas waktu 90 hari pada tanggal 8 November 2019, (bahkan hingga saat ini) tidak ada kepasatian. “saya ashar dulubyah. baca aja dulu TSnya, peserta mana yg gak dapat kepastian? aneh...ente ude baca belum TSnya? paham gak?,” katanya  dan menyertakan Screenshots dalam pesan WhastAppnya “terserah kedua belah pihak klo mau lanjut atau tidak, antara SU dan kami (investors) klo saya, setelah mereview dan melakukan DD, kami memutuskan untuk lanjut dengan case by case basis, pastinya akan ada perubahan dari apa yg sudah di sepakati di awal termasuk “evaluasi” dan skema kerja sama atau skema investasinya, gak gampang ngurus startups di 2019,” lanjutnya dengan menyertakan Screenshots “do you undestand most of the term sheet (apakah anda memahami Term Sheet), the intention of IDFF (niat IDFF) ?, there is no winner there its a PLATFORM (tidak ada pemenang, ada PLATFORM) not a competition (bukan kompetisi). jangan salah tulis abangkuh,” ujarnya dengan bertanya Anehnya, David mengatakan akan lanjut dengan case by case basis. Sementara para peserta IDFF (Startup) mengatakan, bahwa hingga saat ini belum menerima informasi tentang kapan akan dilanjutkan. Yang lebih anehnya lagi,  para Startp  juga tak tau nasib rekeningnya yang dibuka di Bank Muamalat atas saran dari investor karena belum ada setoran sama sekali. “ente wartawan madya, jangan sampe salah tulis. IFF? IDFF kaleee OMG. ya lanjutlah itu kan akan ada bbrp seri? do you understand what is the meaning of this event?. jawabannya ada di screenshot di atas yg di mana kami menginformasikan kpd peserta juga info yg sifatnya langsung juga, audah kami berikan, peserta mana yg bilang gak di kasih info nanti saya cek sama panitianya pak Kenneth Tali. atau hendra/chef hendra? punya no kontaknya? aneh gak bener itu!! peserta yg mana?,” katanya yang terkesan merendahkan profesi wartawan Madya “Anda  melecehkan profesi wartawan. Sementara pertanyaan saya  dari awal adalah, tentang isi TS yang 90 hari. Apakah menurut anda bahwa ke 7 (tujuh) peserta IDFF termasuk 1 dari luar negeri sudah menerima infornasi tentang kelanjutan TS tersebut,” tanya wartawan kemudian. Namun pengusaha Ibu Kota ini justru menuduh wartawan yang mengintimidasinya, dan mengatakan kalau banyak mengenal wartawan senior-senior, dan bahkan mengancam wartawan akan melaoprkan balik. “ente yg bener aje melecehkan ASTAGFiRULLaH , ente sensi atau emang mau cari sensasi tar saya lapor ke dewan pers ente punya WA justru saya tanya ente paham kaga TS dll apalagi sama penjelasan saya di atas, melecehkan????? kacau pikiran ente? tar gua lapor balik klo lo mengINTIMIDASI!! jangan minta ampela klo udah di kasih hati bro!. gua juga banyak temen wartawan senior2 lagi. kok melecehkan!!!!! lo yg intimidasi kali! saya tanya peserta mana? salah besar klo gak menerima informasi??? aneh! setelah selesai acara aja kita langsung meeting dll....ente mao nanya2 atau mao ngapain nih? kok tendensius banget kayaknya arahnya! hati2 lae! wartawan bicara tidak sesuai fakta bukan wartawan! waspada!! hati2,” katanya kemudian. Anhenya, siapa yang melaporkan pengusaha Ibu Kota ini sehingga mengatakan akan melaporkan balik??????????? Apakah pertanyaan wartawan dianggap sebagai intimidasi bagi  si Pegusaha Ibu Kota ini terkait Term Sheet yang dipertanyakan pesrta Indoseia Fund Fest 2019????????? 2. Kennet (Event Partner PT Chairos) Menurut Kennet, sebagai event partner dari pihak PT Chairos selaku penyelenggara IDFF 2019, saat dihubungi wartawan melalu Telepon Aplikasi WhastApp menjelaskan, bahwa tujuan dari event IDFF 2019 adalah  untuk mempertemukan startup (pengusaha/usaha rintisan) dengan investor “Kita disitu sebagai Patner dari organizer. Bukan dari PT Chairos tapi saya partnernya Chairos. Kita hanya membantu karena mereka belum ada connection. Mereka sudah pernah menjalanin beberapa kali event di luar.  Mereka di Indonesia mencari local partner” kata Kennet melalui Telepon Menurut Kennet, bahwa event IDFF 2019 baru yang pertamakalinya diselenggarakan di Indonesia, walau diakunya bahwa pada tahun 2018 juga pernah diadakan event namun menurutnya berbeda. “Ini yang pertama. Kalau yang itu (2018) beda skemanya. Jadi tujuannya untuk mempertemukan start-up dengan Investor.  Nalin yang dari Chairos, mengajak untuk, “Kita coba proses ini bisa untuk lebih cepat”. Tujuan dari IDFF itu, kita cari start up yang Ok, lalu kita cari investor yang punya dana investasi, kita ketemuin. Kalau cocok mereka ngeluarin Term Sheet,” ujarnya Ditanya tentang TS (Term Sheet), Kennet menjelaskan bahwa TS merupakan niat dari investor untuk menginvest startup. Kennet menambahkan, bahw TS dimaksud belum bisa dikatakan sah secara legal atau hukum tetapi merupakan niat dari investor. “Proses untuk ngeluarin Term Sheet itu biasanya 3 bulan, dari pengalaman saya. Dalam proses ini kita cari start-up yang ok, kita ketemuin dengan investor yang punya dana investasi. Term Sheet ini biasanya kayak... kalau di Indonesia mungkin sifatnya seperti MoU kale ya. Tapi secara hukum belum diwajibkan, tapi berupa niat untuk invest. Kalau biasanya sebagai star-up, TS ini bisa digunakan dalam arti, saya sudah dapay TS nih, yang bisa dibawa ke investor lain. Nah, biasanya mereka saling kenal. Tujuannya supaya tanya ke investor itu," kata Kennet mejelaskan Masih menurut Kennet, “bahwa tujuan dari TS ini, mereka harus dilanjutkan dengan devinitif agreementnya. Si investor ini bisa negoisasi lagi, sudah menunjukkan niatnya. Jadi untuk mengadakan pertemuan atau meeting, artinya dua-duanya  sama-sama aktif. Kalau saya sebagai startup, saya lebih aktif karena saya yang mau dapat uang. Tapi bisa juga si investornya. Jadi tidak ada kewajiban, tergantung marketnya. Jadi 90 hari ini supaya investornya ini sudah menunjukan niatnya. Investornya ingin mengecek pembukuannya bagaimana, bisnisnya berjalan bagaimana, itu harus di cek,” ujar Kennet Terkait uang sebesar Rp10 juta yang disetorkan oleh peserta setelah menandatangani TS (Term Sheet) pada tanggal 10 Agustus 2019, dimana uang tersebut menurut peserta sebagai uang jaminan, Kennet mengatakan ditransfer ke PT Chairos. “Itu disetorkan ke PT Chairos. Apabila nanti setelah melewati proses, dan investornya mundur tanpa alasan nanti akan dikembalikan, setau saya itu. Tapi konfrom lagi dengan Chairos,” kata Kennet kemudian Saat ditanya lebih lanjut, apakah ada atau tidak “tanggungjawab” dari pihak organizer selaku partner dari PT Chairos atau dari PT Chairos sendiri selaku pihak penyelenggara event IDFF 2019 terkait waktu selama 90 hari yang tercantu dalam TS yang ditandatangani oleh peserta, investor dan penyelenggara pada tangggal 10 Agustus 2019 hingga berakhir pada tanggal 8 November 2019, yang ternyata belum ada kesepatakan yang tecapai antara startup dengan investor hingga saat ini. Sehingga para peserta ini merasa kecewa karena salah satu alasannya uangnya belum kembali. Menanggapi hal itu, Kennet mengatakan, bahwa pihak PT Chairos sudah mengirimkan surat ke masing-masing startup maupun ke investornya. Dima inti dari surat tersebut menurut Kennet adalah, bahwa peserta diperbolehkan untuk mencari investor lain atau bisa untuk dilanjutkan kembali tergantung dari masing-masing pihak. “PT Chairos sudah kirimkan surat ke startupnya maupun ke investornya. Sudah ditentuin juga untuk selanjutnya. Kalau mengenai uang jaminan nggak tau, kita nggak dapat, harus tanya ke Chairos, terus terang saya nggak tau banyak. Lingkup saya terbatas hanya mempertemukan calon investor dengan peserta IDFF. Intinya kalau mereka mau cari investor lain bisa, dan bisa dicari investor lain. Tapi kalau misalnya Startup dan investornya mau lanjut boleh juga. Kontrol setelah event, kontrolnya itu ke investor aja. Kita biasa nanya apdate aja, karena kita terbatas,” pungkasnya. 3. Nalin Singh  (dari PT Chairos) Sementara menurut Nalin Singh dari PT Chairos selaku penyelenggara, saat di tanya tentang peserta IDFF mengatakan, terbuka untuk orang lain diluar dari Indoneisa yang ingin startup di Indonesia dan berbadan hukum serta memiliki mitra lokal. “From indonesia but open to others if they want to setup in indonesia (Dari Indonesia tetapi terbuka untuk orang lain jika mereka ingin setup di indonesia). Yes but only if you have a local legal entity and partner (Ya tetapi hanya jika memiliki badan hukum dan mitra lokal),” kata Nalin melalui pesan WhastAppnya, Rabu, 27 November 2019 Terkait 7 (tujuh) dari 25 peserta IDFF 2019 yang ditentukan sebagai calon penerima dana investasi, Nalin menegaskan, bahwa para peserta harus tunduk pada uji tuntas (Due Diligence) “Yes an in principle deal subject to due diligence (Ya dan pada prinsipnya tunduk pada uji tuntas),” tegasnya. Saat ditanya tentang tujuan dari Term Sheet tersebut, dan uang sebesar Rp10 juta yang di transfer oleh peserta, Nalin mengatakan, pasti akan mengembalikannya sekaligus “We will always do what is right and agreed. After spending 500 million to hold the event we will not hold back 10 million of companies. The investor discussions are going on. If they do not happen and we are unable to get them funded through our network we will definitely refund it at once. Please do meet me next time you are in jakarta (Kami akan selalu melakukan apa yang benar dan disepakati. Setelah menghabiskan 500 juta untuk mengadakan acara tersebut, kami tidak akan menahan 10 juta. Diskusi investor sedang berlangsung. Jika tidak terjadi dan kami tidak dapat memperoleh dana melalui jaringan kami, kami pasti akan mengembalikannya sekaligus. Tolong temui saya lain kali Anda berada di jakarta)," katanya dalam pesa WhastAppnya, Jumat, 29 November 2019. (Team/*)</div>

Regional Peserta IDFF 2019 Kecewa, Berharap Uangnya Kembali

Nalin Singh, Penyelenggara IDFF dari PT Chairos : The investor discussions are going on. If they do not happen and we are unable to g...

Hingga Akhir Tahun 2019, Kejati Jatim “Tak Mampu” Mengungkap 2 Kasus Mega Korupsi

12.30 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhzug26bOj-SecjS45NkZd0YdKqyfm2444tEV-pSRMrdv2JrPS1SmpCx5tiykSh7N1CHAndAjpQY1XU778k-X-ZtKGGm1Bydr9cG_76GlmzJYz0G3iW-LcNGhRPbBFF4yfDnPplZi_ecM/s1600/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="736" data-original-width="721" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhzug26bOj-SecjS45NkZd0YdKqyfm2444tEV-pSRMrdv2JrPS1SmpCx5tiykSh7N1CHAndAjpQY1XU778k-X-ZtKGGm1Bydr9cG_76GlmzJYz0G3iW-LcNGhRPbBFF4yfDnPplZi_ecM/s640/5.jpg" width="626" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
“Selain 2 kasus Mega Korupsi (Perkara Korupsi P2SEM Jatim Thn 2008 sebesar Rp277 M, dan perkara Korupsi dana Bansos Kabupaten Jember Tahun 2015 sebesar Rp38 M) yang belum terungkap, beberapa kasus perkara Korupsi lama ternyata sudah dihentikan”</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
BERITAKORUPSI.CO – Beberapa kasus Mega Korupsi yang ditangani Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur (Kejati Jatim) hingga akhir tahun 2019, “tak ‘mampu” mengungkap siapa tersangkanya. Kasus Mega Korupsi tersebut diatanya P2SEM (Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat) yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) Tahun Anggaran (TA) 2008 lalu yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 277,6 miliar, dan kasus perkara Korupsi dana hibah Bansos (bantuan sosial) yang bersumber dari APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp206.1 miliar yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp38.5 miliar berdasarkan hasil audit BPKP Jatim Nomor : 5-1214/ PW13/ 05/ 2018 tanggal 05 Maret 2018. 
 
Selain kedua kasus tersebut diatas, beberapa kasus korupsi lama juga “menghilang”, diantaranya kasus perkara Korupsi Road Show (Pariwisata) Kota Batu ke Kota Balikpapan, Kalimantan Timur tahun 2014 lalu, yang menghabiskan anggaran APBD sebesar Rp 3,7 miliar. Dalam putusan Pengadilan Tipikor Surabaya menyebutkan, bahwa Wali Kota dan beberapa lainnya ikut bertanggungjawab. Sementara 4 terdakwa/terpidana, yaitu Muhammad Syamul Bakrie selaku Kepala BPMPT (Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu) Kota Batu,  Uddy Syaifudin (mantan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Santonio (Direktur  CV Winner, selaku rekanan) sudah divonis. 
 
Kemudian kasus Korupsi pembebasan lahan seluas 9 hektar pada tahun 2008 lalu yang menelan anggaran sebesar Rp12 miliar dengan kerugian negara senilai Rp 4 miliar untuk pembunganan gedung kampus II UIN Malaiki di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Malang tahun tahun 2013. Dalam kasus ini, mantan Rektor “IS”, sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Malang dengan Nomor. 31/O.5.11/FD.1/05/20014 tanggal 8 Mei 2014. Sementara 2 (dua) tersangka/terpidana yaitu Jamal Lulail Yunus dan Musleh Herry (PPK dan Ketua Panitia Lelang) sudah di Vonis bersalah pada tahun 2015 lalu.</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6WE5dzqVbeLdPDvLpTSCKAMMnz9j44sxJj-2tbcZngZDtq0hu_GHv3Y2Jw98OSnYoChhXIGODU2MTWDJ8pmf7J4Q6oAQ9CbK1CAsL1DPhrZew-zbycSxIm7sUMRcVgH8XlKV8IQVNiQo/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6WE5dzqVbeLdPDvLpTSCKAMMnz9j44sxJj-2tbcZngZDtq0hu_GHv3Y2Jw98OSnYoChhXIGODU2MTWDJ8pmf7J4Q6oAQ9CbK1CAsL1DPhrZew-zbycSxIm7sUMRcVgH8XlKV8IQVNiQo/s640/3.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Serta kasus korupsi pelepasan (ruislag)  tanah aset milik Pemerintah 
Kabupaten (Pemkab) Blitar, Jawa Timur yang terletak di Desa Jatilengger,
 Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar  seluas 2,8 hektar, kepada 
pengembang PT Bina Peri Permai Malang (BPPM) pada 2007 lalu, yang 
merugikan negara sebesar Rp 1,3 milliar. Dalam kasus ini, Majelis Hakim 
Pengadilan Tipikor meneybutkan, bahwa saksi Heri Nugroho selaku Bupati 
Blitar turut bertanggung jawab. </div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
Namun Kepala Kejati Jatim, Mohamad Dofir mengatakan, bahwa kedua kasus 
tersbut diatas  masih berjalan dan dalam tahap penyelidikan. Sementara 
kasus korupsi Road Show (Pariwisata) Kota Batu dan pembunganan gedung 
kampus II UIN Malaiki sudah dihentikan. Alasannya karena tidak cukup 
bukti. Hal itu dikatakan Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur, Mohamad 
Dofir menjawab pertanyaan wartawan beritakorupsi.co dalam acara Press 
Release yang diadakan Kejati Jatim, pada Selasa, 31 Desember 2019. 
 
“Mengenai
 kasus Korupsi dana Bansos Rp38 miliar, belum dihentikan masih proses 
pendalaman, masih perlu mendalami benar-benar dan kita dapatkan dua alat
 bukti itu, jadi masih penyelidikan. Jadi ini masih pendalaman belum 
dihentikan,” kata Dofir dalam keteranganya. 
 
Anehnya, Kajati Jatim
 mengatakan masih dalam tahap penyelidikan untuk menemukan 2 alat bukti.
 Padahal, dalam surat dakwaan dan tuntutan JPU (Jaksa Penuntu Umum) 
maupun putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya mengatakan, 
bahwa terdakwa/terpidana Thoif Zamroni (Ketua DPRD periode 2014 – 2019),
 terdakwa Sugiarto (selaku Sekda sekaligus Ketua TAPD), dan terdakwa Ita
 Poeriandayani (Kepala BPPKAD yang juga wakil ketau TAPD) Kabupaten 
Jember (masing-masing perkara terpisah) bersama-sama dengan Ayub 
Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto (masing-masing 
selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember periode  2014 - 2019 dalam 
kedudukannya sebagal Wakil Badan Anggaran), telah menyebabkan dana hibah
 Tahun Anggaran 2015 bisa dikeluarkan/dicairkan yang tidak sesuai dengan
 prosedur, Hal ini seperti yang diakui oleh terpidana Sugiarto dalam 
persidangan. 
 
Anehnya lagi adalah kasus Mega Korupsi yang lebih 
menarik perhatian masyarakat, yaitu perkara Korupsi  P2SEM tahun 2008 
lalu yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 277,6 miliar, saat 
Sukarwo menjabat sebagai Sekda (Sekretaris Daerah) Pemprov. Jatim dan 
kemudian mencalonkan dan terpilih menjadi Gubernur Jawa Timur pada tahun
 2009 lalu yang hingga saat ini, menurut Kajati Jatim masih tahap 
pendalaman (penyelidikan) untuk menemukan alat bukti, dengan menggandeng
 PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) 
 
“Terkait
 kasus P2SEM, itu masih pendalaman. Kita masih mencari alat buti itu, 
bekerja sama  dengan PPATK untuk mencari aliran dana,” ucap Dofir. </div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiBxEfYaP3lBpdE5mdLUc0WGXA3mWsBxoq3ulwu131jNIlvMyTlR6C1YT7JRISLKPdO84huG3Lt88Nh2yhyphenhyphens6zV-mZ0jBHEeN0-DPkdU-uRl_VsZZIWfWf7xeKUOtgwRfJiDCoSJm55BM/s1600/b.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiBxEfYaP3lBpdE5mdLUc0WGXA3mWsBxoq3ulwu131jNIlvMyTlR6C1YT7JRISLKPdO84huG3Lt88Nh2yhyphenhyphens6zV-mZ0jBHEeN0-DPkdU-uRl_VsZZIWfWf7xeKUOtgwRfJiDCoSJm55BM/s640/b.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
Yang
 lebih anehnya adalah terkait pernyataan Kajati Jatim, M. Dofir yang 
mengatakan masih penyelidikan untuk mencari alat bukti dengan bekerja 
sama dengan PPATK. Alasannya, karena saksi kuncinya sudah meninggal 
yaitu almaruh dr. Bagus (Alm. dr. Bagoes Soedjito Suryo Soelyodikusumo 
meninggal pada tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 05.30 di Lapas 
Prong).</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
Padahal, tahun 2018, saat Aspidsus (Asisten Pidana Khusus) Kejati Jatim dijabat Didik Farkhan Alisyahdi sudah mengatakan kepada beritakorupsi.co telah mengantongi calon tersangkanya 
 
“Sudah dikantongi (maksudnya calon tersangka). Dulu dokter Bagus dihukum karena para penerima itu ngaku, dapatnya sekian dan disetor ke dia (alm. dr. Bagus). Rekomendasi dari 100 anggota DPRD ada yang melalui Fathorrasjid, melalui Fujianto. Dokter bagus ada 15 atau 16, ini yang kita dalami sekarang,” kata Didik saat itu kepada beritakorupsi.co (Jumat, 20 Juli 2018) 
 
Ternyata, seiring dengan bergantinya Aspidsus Kejati Jatim dari Didik Farkhan Alisyahdi yang saat ini sebagai salah satu pejabat di Kejagung kepada Rudi Irmawan, dan Kajati Jatim dari Sunarta kepada M. Dofir, calon tersangka yang semula sudah dikantongi menjadi “hilang”. 
 
Padahal, sebelum alm dr. Bagus meninggal sudah memberikan keterangan kepada penyidik Kejati Jatim, terkait 17 nama anggota DPRD Jatim periode yang terlibat menikamati duit. Yang diakui oleh Aspidsus saat itu. 
 
“Memang pernah, tapi itu jawabannya, apakah dapat digunakan atau tidak,” kata Didik ((Jumat, 20 Juli 2018)</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8ZStps1eObtjwB5FvLoef5DCzOr-jBCHwnXLKGbd6LMYqLx7KbVbVLMEJyDzs7ObSQubpO1bYl0XYVauyE5NayBw7cw2b2J7J-ci8DvNWduknOsfXZ7E2NKeyY2c8ZRbLXcqpndhdV5Q/s1600/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8ZStps1eObtjwB5FvLoef5DCzOr-jBCHwnXLKGbd6LMYqLx7KbVbVLMEJyDzs7ObSQubpO1bYl0XYVauyE5NayBw7cw2b2J7J-ci8DvNWduknOsfXZ7E2NKeyY2c8ZRbLXcqpndhdV5Q/s640/a.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara menurut pakar hukum Tindak 
Pidana Korupsi dari Fakultas Hukum (FH) Univerisitas Airlangga (Unair) 
Surabaya, Prof. Dr. Nur Basuki Minarno. S.H., M.Hum kepada 
beritakorupsi.co mengatakan, bahwa keterangannya (alm) dapat digunakan 
sebagai keterangan saksi atau petunjuk oleh penyidik untuk tersangka 
baru. 
 
“Kalau saksi (alm. dr. Bagus) sudah pernah diminta 
keterangannya oleh penyidik untuk tersangka si A, itu boleh-boleh saja. 
Yang tidak boleh itu adalah, keterangan saksi untuk tersangka si A tidak
 boleh digunakan untuk tersangka si B. Jadi kalau boleh ya boleh saja 
digunakan sebagai petunjuk untuk terangka baru,” kata Prof. Dr. Nur 
Basuki Minarno. S.H., M.Hum (Selasa, 21 Mei 2019) </div>
<div style="text-align: justify;">
 
Yang lebih anehnya lagi adalah Kasus perkara Korupsi Road Show 
(Pariwisata) Kota Batu dan kasus perkara Korupsi pembebasan lahan untuk 
pembunganan gedung kampus II UIN Malaiki Malang, yang sudah dihentikan 
pada tahun 2016 oleh Kejati Jatim. Alasannya tidak cukup bukti. 
 
“Kasus
 Korupsi Kota Batu sudah dihentikan pada tahun 2016 karena belum 
ditemukan alat bukti yang kuat. Namun demikian, apa bila ada bukti baru 
yang kuat bisa kita buka lagi. Ini bukan berarti dihentikan selesai. 
Untuk yang UIN, sesuai hasil penyidikan waktu itu belum cukup bukti. 
Sehingga pada tahun 2016 kemarin perkara ini dihentikan atas nama Samsul
 Huda. Yang satunya sudah inckrah kan, jadi terkait yang lain dihentikan
 sementara karena belum ditemukan alat bukti, kalau ada novum baru akan 
dibuka lagi,” ujar Dofor. 
 
Padahal dalam putusan Pengadilan 
Tipikor Surabaya menyebutkan, bahwa Wali Kota Batu, Edy Rumpoko 
(terpidana Kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK) dan beberapa lainnya 
ikut bertanggungjawab. 
 
Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah 
Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur tidak dapat mengembagkan kasus ini atas 
putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya ? atau hasil 
penyidikan lebih utama dari putusan Majelis Hakim ? 
 
Putusan 
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang menyebutkan pihak lain 
turut bertanggungjawab, juga terdadapadalam perkara Korupsi pelepasan 
(ruislag)  tanah aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar, Jawa 
Timur yang terletak di Desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok, Kabupaten 
Blitar  seluas 2,8 hektar, kepada pengembang PT Bina Peri Permai Malang 
(BPPM) pada 2007 lalu yang menyebutkan, bahwa saksi Heri Nugroho selaku 
Bupati Blitar turut bertanggung jawab. Sementara yang diadili hanya satu
 orang yaitu Kepala Kantor Aset Daerah. 
 
Anehnya, kasus inipun 
telah dihentikan beberapa tahun lalu dengan alasan, bahwa para saksi 
telah mencabut keterannganya dalam persidangan. “Sudah dihentikan karena
 para saksi telah mencabut keterangannya yang dalam persidangan,” kata 
Kasindik beberapa waktu lalu.</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
<img border="0" data-original-height="641" data-original-width="1139" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBW8_HAKbzTi3yRNkuswstsSrxwuTebG7G0uAdBwLQOEWoi0o9AW0_mAJCjaEvgjvHYptlPq9fYCCo2WWx-i9oxt4IQS6vdv0s-3e-q77Pc7mVhyphenhyphenDlcig-2wS1Cr3HlqHYN2zUQEZVjyU/s640/2..jpg" width="640" />Namu menurut Kajati Jatim, M. Dofir mengatakan, bahwa saksi yang mencabut keterangannya yang disumpah dalam persidangan dan kemudian dicabut, dapat dikenakan pidana sesuai pasal tetang keterangan palsu dalam persidangan 
 
“Saksi mencabut keterangan dalam persidangan. Mereka itu sudah disumpah, namun apa bila mereka sudah disumpah dan kemudian mengatakan tidak, ada pidananya. Memberikan keterangan yang tidak benar diatas sumpah tadi, ada pasalnya. Resikonya mereka akan terkena pasal-pasal terkait dengan keterangan palsu,” pungkas Dofir. 
 
Pertanyaannya, mengapa penyidik Kejati Jatim tidak menyeret para saksi dalam kasus perkara Korupsi pelepasan (ruislag) tanah aset milik Pemkab) Blitar sebagai tersangka dalam keterangan palsu ? 
 
Sementara kasus lain yang menarik perhatian masyasarakat Khususnya Surabaya dalah kasus penyelewengan aset YKP dan PT YEKAPE senilai 10 triliun rupiah. Yang menurut Kajati Jati Jatim telah menyelamatkan aset negara sejumlah Rp 10 triliun, namun hingga saat ini belum ada satupun yang ditetapkan sebagai tersangka. Alasannya adalah menunggu hasil penghitungan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Jatim. 
 
"YKP saat ini masih penyidikan dan kita belum menyerah. Kita masih menungga hasil dari BPKP terkait kerugian negaranya," kata Dhofir 
 
Dhofir menjelaskan, pada Juli 2019, Kejati Jatim telah menyerahkan aset YKP senilai Rp10 triliun ke Pemkot Surabaya. Dan sebelumnya, lanjut Dofir, Kejati Jatim telah mencekal lima pengurus YKP maupun pengurus PT YEKAPE, diataranya Surjo Harjono, Mentik Budiwijono, Sartono, Chairul Huda dan Catur Hadi Nurcahyo. 
 
"Waktu itu nilai asetnya sekitar lima triliun, sekarang mencapi sepuluh triliun. Tapi ini bukan kerugian negara melainkan nilai aset. Kita masih menunggu hasil dari BPKP,” ucap Dofir. 
 
Dari beberapa kasus diatas, dapatkah Kejati Jatim dibawah kepemimpinan M. Dofir, yang dikenal sangat tegas saat menjabat Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya ini untuk mengungkap kasus tersebut, atau akan samapai juga ketangan penggantinya? (Jen)</div>

News Regional Tipikor Hingga Akhir Tahun 2019, Kejati Jatim “Tak Mampu” Mengungkap 2 Kasus Mega Korupsi

“Selain 2 kasus Mega Korupsi (Perkara Korupsi P2SEM Jatim Thn 2008 sebesar Rp277 M, dan perkara Korupsi dana Bansos Kabupaten Jember Tahu...

Tahun 2019, Sidang Perkara Korupsi Menurun 26.7%

22.26 beritakorupsi 0

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDbAxEUn530q1aRga98ccuilXNwC3y3RgPy9wtmueiBN1AGXSWVGE0tR7MbKwRhYiZ32lfZrbQgrXa-pYt2uVtv7qNhbKpE79FqaiW1jeYh72oZg7LC0PiUx-JqJGwijMl7k2nVNVQ2NM/s1600/2019........gif" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="671" data-original-width="1600" height="268" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDbAxEUn530q1aRga98ccuilXNwC3y3RgPy9wtmueiBN1AGXSWVGE0tR7MbKwRhYiZ32lfZrbQgrXa-pYt2uVtv7qNhbKpE79FqaiW1jeYh72oZg7LC0PiUx-JqJGwijMl7k2nVNVQ2NM/s640/2019........gif" width="640" /></a></div>
 
</div><div style="text-align: justify;">BERITAKORUPSI.CO – Jumlah Perkara Korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya selama tahun 2019 menuru sebanyak 26.7% (151 perkara) dari tahun 2018 sejumlah  206 perkara. Hal itu seperti yang dsampaikan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Nursyam., S.H., M.Hum, Senin, 30 Desember 2019 
“Perkara yang masuk ke kita (Pengadilan Tipikor Surabaya) tahun ini menurun 26.7 persen dibandingkan tahun kemarin,” kata Nursyam. 
Nursyam menambahkan, prioritas yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2018 samapai sekarang  adalah percepatan penyelesaian perkara dan peningkatan pelayanan publik dengan pemanfaatan IT (Information and Technology), serta peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) di Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Surabaya, yang membawahi Peradilan Umum meliputi Pidana Umum, pidana anak dan HAM. Kemudian Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan Pengadilan Tipikor. 
“Prioritas kita adalah percepatan penyelesaian perkara dan pelayanan publik dengan cara peningkatan dalam pemanfaatan IT serta peningkatan SDM. Dan ini akan terus ditingkatkan,” ucapnya. 
Sementara Panmud (Panitra Muda) Pengadilan Tipikor Surabaya, Akhmad Nur saat ditemui beritaakorupsi.co diruang kerjanya di gedung Pengadilan Tipikor Jalan Raya Juanda, Sidaorjao Jawa Timur (Senin 30 Desember 2019) mengatakan, bahwa jumlah perkara Korupsi menurun dari tahun 2018 sebanyak 206 menjadi 151 tahun 2019 atau menurun 26.7 persen 
“Tahun 2018 sebanyak 206 perkara. Dan tahun ini 151, ditambah sisa tahun lalu 76 perkara. Yang sudah putus (Vonis) sebanyak 174 perkara. Jadi sisa perkara tahun ini sebanyak 53 perkara.” ujar Akhmad Nur. (Jen/T1m)</div>

News Regional Tipikor Tahun 2019, Sidang Perkara Korupsi Menurun 26.7%

BERITA KORUPSI .CO – Jumlah Perkara Korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya selama tahun 2019 menuru sebanyak 26.7% (151 ...

Jawaban Dua Pejabat Penegak Hukum Di Kab. Tobasa “Tak Sama”

07.30 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkPL5w_OjW1l79z-ysAeTDDFubNz6IlaZY6JDGEEP8-C5gsjigDva_06Q3lKzgECx0pJx_2uQ9DqqaPfH9KQL5VWq0mUcgh5kyLGNphVOfBv8Ely5JlKdHbMF4xsu7g2F06IWJIIjGuhE/s1600/Kaades.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="567" data-original-width="630" height="576" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkPL5w_OjW1l79z-ysAeTDDFubNz6IlaZY6JDGEEP8-C5gsjigDva_06Q3lKzgECx0pJx_2uQ9DqqaPfH9KQL5VWq0mUcgh5kyLGNphVOfBv8Ely5JlKdHbMF4xsu7g2F06IWJIIjGuhE/s640/Kaades.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto OB</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
“Terkait laporan masyarakat terhadap Kades Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Tobasa, Sumatra Utara sejak 2016” 
 
 
BERITAKORUPSI.CO – “Perbedaan pendapat hal biasa, namun perbedaan jawaban mungkin luar biasa”. Hal terjadi saat beritakorupsi.co menghubungi Dua pejabat Aparat Penegak Hukum (APH) di Kabupaten Tobas, Sumatra Utara, atas laporan masyarakat ke Polres Tobasa melalui salah seorang pemerhati anti Korupsi yakni Obor Panjaitan pada tahun 2016 lalu terhadap Kades (Kepala Desa) Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Tobasa, Sumatra Utara terkait beberapa dugaan kasus yang terjadi di Desa Tornagodang. 
 
Kedua pejabat APH yang dihubungi beritakorupsi.co melalui pesan WhastApp pada Kamis, 19 Desember 2019 terkait laporan masyarakat itu adalah Kapolres Toba Samosir (Tobasa), AKBP Agus Waluyo dan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Balige, Kabupaten Tobasa, Sumatra Utara 
 
Kapolres Tobas AKBP Agus Waluyo menyampaikan melalui pesan WhastApp dari nomor +628129250XXX terkait laporan Oobor Panjaitan pada tahun 2016 mengatakan masih proses  Lidik (Penyelidikan). 
 
“Masih proses Lidik,” jawabnya melalaui pesan WhastApp. 
 
Sementara Kasi Pidsus Kejari Balige, Hiras Nainggolan menjelaskan kepada beritakorupsi.co, melalui pesan WhastApp dari nomor +628526567XXXX, telah menerima SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan). Namun Kasi Pidsus Kejari Balige ini  menyaampaikan, bahwa dalam SPDP tersebut belum ada dentitasnya 
 
“Belum ada Identitasnya, tapi kalau lebih laanjut, coba ditanyakan kepada Polres Toba Samosir, soalnya masih ranah kewenangan Polres Toba Samosir,” katanya melalaui pesan WhastApp 
 
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, yang berbunyi “penyidik wajib memberitaahukan dan meyerahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPD) kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan" 
 
Yang menjadi pertanyaan, kalau memang pihak Polres Tobasa masih melakukan penyelidikan, lalu SPDP apa yang diterima oleh Kejari Balige ? Sementara yang ditanyakan kepada Kapolres Tobasa dan Kasi Pidsus Kejari Balige, Kabupaten Tobasa, Sumatra Utata adalah terkait laporan masyarakat terhadap Kades Tornagodang ke Polres Tobasa pada taahun 2016. 
 
Seperti yang diberitaka sebelumnya. Masyarakat Desa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Tobasa, Sumatra Utara melalui salah seorang pemerhati Anti Korupsi, Obor Panjaitan menunggu hasil laporan Polisi di Polres Tobasa (Toba Samosir), Sumatra Utara terkait beberapa kasus yang terjadi di Desa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Tobasa, Sumatra Utara yang hingga saat ini “tak kunjung jelas” 
 
Obor Panjaitan saat menghubungi beritakorupsi.co mengatakan, bawah dirinya banyak menerima pengaduan dari masyarakat Desa Tornagodang, diantaranya dugaan Korupsi dan Suap, penyimpangan Mesin bantuan pemerintah, dan penyimpangan bantuan bibit padi, ternak Kerbau dan bantuan bibit Jagung hibrida. 
 
“Jauh sebelum bergulirnya Dana Desa tahun 2015, saya sudah banyak menerima pengaduan dari wargwa DesaTarnagodang terkait adanya perbuataan melawan hukum oleh Kepala Desa sejak 2014,” kata Obor Panjaitan. 
 
“Tuduhan-tuduhan adanya dugaan kecurangan Kades menurut warga, diantaranya ; 1. Terlibat korup dan menerima suap.  Kasus dugaan korupsi Cetak Sawah sekitar tahun 2014. Peran Kades sangat signifikan pada proyek Cetak Sawah senilai Rp1,6 milliyar. Alhasil impian warga Desa Tornagodang mendapat perluasan sawah sirna. Kasus cetak sawah ini terjadi tahun 2013. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)-nya Kabid Distan (Dinas Pertanian) Kab. Tobasa Sabar Siagian sampai Inkrach masuk penjara hingga dipecat,” kata Obor Panjaitan. 
 
“Adanya dugaan Penggelapan dan pencurian mesin serut bantuan Dinas Koperindag Kabupaten Tobasa sektar tahun 2016, Kades menjual ke Desa sekitar Silimbat, walau setelah dirinya terlapor, barang yang sempat dijual ditebus lagi. Dugaan pencurian bantuan padi, ugaan penggelapan ternak kerbau dan Bibit jagung hibrida. ” ungkap Obor Panjaita. 
 
Menurut Obor Panjaitan, bahwa warga Desa Tarnagodang beberapa kali mendatangai pihak  Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Juga Polres maupun ke Dinas terkait, namun tak ada tanggapan, sehingga warga Desa Tarnagodang mengadukannya ke Obor Panjaitan. 
 
“Ini tentu ada bukti, yakni warga bolak balik ke Kejari juga ke Polres. Paling sering ke Dinas Terkait namun warga merasa buntu, sehingga berkali kali memelepon dan mengadu ke saya yang notabene asli warga Desa Tornagodang,” ucap Obor Panjaitan 
 
“Terparah Kades ini sampai ingin membunuh warga desa. Kejadiannya ada 3 warga melaporkannya ke Kejari Balige Kabuppaten Tobas. Tau diri nya dilapor,  saat itu Kades menebar teror mengancam akan memenggal kepala ke-3 warga itu karena berani melapor. Peristiwa ancaman bunuh ini kembali diadukan warga ke saya,” ujar Obor Panjaitan 
 
Dari pengaduan warga Desa Tarnagodang yang diterima Obor Panjaitan, kemudian dilaporkannya ke Polda Sumatra Utara. Menurut Obor Panjaitan, dari laporannya itu kemudian diteruskan ke Polres Tobasa, dan Polres Tobasa pun telah memanggil Obor Panjaitan, dan juga menerima Surat Pemberitahuan dari Polres sebanyak dua kali pada tahun 2017. Dan sejak saat itu (2017), tak ada lagi informai yang diterima Obor Panjaitan dari pihak Kepolisian. 
 
“Melihat hal tersebut diatas, maka saya melihat situasi kampung sudah tidak kondusif sehingga saya melaporkan ke Polres Tobasa demgan cara lapor via Elektronik milik Poldasu (Polda Sumatra Utara) pada 2016 silam. Setelah mengisi formulir pelaporan, saya langsung memberi tahu ke pihak Polda Sumatera utara melalui Kabid Humas, dan diatensi ke Polres Tobasa. Sejak saya lapor 2016, saya menerima SP2HP sebanyak dua kali pada tahun 2017. Dan pada 2018, kembali saya dapat surat panggilan undangan klarifikasi agar saya hadir dihadapan penyidik Kepolisian Resort Tobasa. Sejak itu saya tidak tau lagi, sebab tidak ada lagi pemberitahuan dari Polisi,” ujar Obor Panjaitan. 
 
Lebih lanjut Obor Panjaitan menjelaskan, pada Desember 2019, dirinya telah mendapat Informasi bahwa Kejari Balige telah menerima SPDP dari Polres Tobas. 
 
“Saya mendapat informasi bahwa Polres telah mengerimkan SPDP ke Kejari Balige, dan hal itu dibenarkan Kasi Pidsus Kejari Balige saat saya klarifikasi,” ujarnya. 
 
Terkait apa yang disampaikan Obor Panjaitan kepada beritakorupsi.co, hingga berita ini ditulis, pihak Kejari Balige maupun Polres Tobas belum dapat dikonfirmasi. 
 
Sumber : Obor Panjaitan 
Editor : Jen</div>

News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Jawaban Dua Pejabat Penegak Hukum Di Kab. Tobasa “Tak Sama”

Foto OB “Terkait laporan masyarakat terhadap Kades Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Tobasa, Sumatra Utara sejak 2016” BE...

Menunggu Hasil Laporan Polisi Di Polres Tobasa Sejak 2016

02.44 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdoVT7BjzErxXJxCIX8Agw-K8jda0LBcHm9Uu6ogdnZ10g7IP1_xyzuNWJtyvle0b_0DfhCc4oVFFpwTBWTTVVQ5RD4w6rlV3Q6976BUvkuwqLe5AV_J_002i-khpKLvzEQB0U7d8RUGs/s1600/Desa+Tarnagodang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="572" data-original-width="631" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdoVT7BjzErxXJxCIX8Agw-K8jda0LBcHm9Uu6ogdnZ10g7IP1_xyzuNWJtyvle0b_0DfhCc4oVFFpwTBWTTVVQ5RD4w6rlV3Q6976BUvkuwqLe5AV_J_002i-khpKLvzEQB0U7d8RUGs/s1600/Desa+Tarnagodang.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto : OP</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
BERITAKORUPSI.CO – Pekerjaan yang paling membosankan adalah menunggu. Dan itupula yang dialami Obor Panjaitan, salah seorang pemerhati Anti Korupsi yang menunggu hasil laporan Polisi yang dilaporkannya di Polres Tobasa (Toba Samosir), Sumatra Utara terkait beberapa kasus yang terjadi di Desa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Tobasa, Sumatra Utara yang hingga saat ini “tak kunjung jelas” 
 
Padahal, Aparat Penegak Hukum (APH), Kejaksaan maupun Kepolisian termasuk KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) selalu mengatakan, agar masyarakat melaporkan bila ada kasus dugaan Korupsi. 
 
Hal itu disampaikan langsung oleh Obor Panjaitan saat menghubungi beritakorupsi.co melalui telepon selule maupun melalui pesan WhastApp, pada Senin, 16 Desember 2019, sekitar pukul 22.30 WIB 
 
Kepada beritakorupsi.co Obor Panjaitan mengatakan, bawah dirinya banyak menerima pengaduan dari masyarakat Desa Tarnagodang, diantaranya dugaan Korupsi dan Suap, penyimpangan Mesin bantuan pemerintah, dan penyimpangan bantuan bibit padi, ternak Kerbau dan bantuan bibit Jagung hibrida. 
 
“Jauh sebelum bergulirnya Dana Desa tahun 2015, saya sudah banyak menerima pengaduan dari wargwa DesaTarnagodang terkait adanya perbuataan melawan hukum oleh Kepala Desa sejak 2014,” kata Obor Panjaitan. 
 
“Tuduhan-tuduhan adanya dugaan kecurangan Kades menurut warga, diantaranya ; 1. Terlibat korup dan menerima suap.  Kasus dugaan korupsi Cetak Sawah sekitar tahun 2014. Peran Kades sangat signifikan pada proyek Cetak Sawah senilai Rp1,6 milliyar. Alhasil impian warga Desa Tornagodang mendapat perluasan sawah sirna. Kasus cetak sawah ini terjadi tahun 2013. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)-nya Kabid Distan (Dinas Pertanian) Kab. Tobasa Sabar Siagian sampai Inkrach masuk penjara hingga dipecat,” kata Obor Panjaitan. 
 
“Adanya dugaan Penggelapan dan pencurian mesin serut bantuan Dinas Koperindag Kabupaten Tobasa sektar tahun 2016, Kades menjual ke Desa sekitar Silimbat, walau setelah dirinya terlapor, barang yang sempat dijual ditebus lagi. Dugaan pencurian bantuan padi, ugaan penggelapan ternak kerbau dan Bibit jagung hibrida. ” ungkap Obor Panjaita. 
 
Menurut Obor Panjaitan, bahwa warga Desa Tarnagodang beberapa kali mendatangai pihak  Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Juga Polres maupun ke Dinas terkait, namun tak ada tanggapan, sehingga warga Desa Tarnagodang mengadukannya ke Obor Panjaitan. 
 
“Ini tentu ada bukti, yakni warga bolak balik ke Kejari juga ke Polres. Paling sering ke Dinas Terkait namun warga merasa buntu, sehingga berkali kali memelepon dan mengadu ke saya yang notabene asli warga Desa Tornagodang,” ucap Obor Panjaitan 
 
“Terparah Kades ini sampai ingin membunuh warga desa. Kejadiannya ada 3 warga melaporkannya ke Kejari Balige Kabuppaten Tobas. Tau diri nya dilapor,  saat itu Kades menebar teror mengancam akan memenggal kepala ke-3 warga itu karena berani melapor. Peristiwa ancaman bunuh ini kembali diadukan warga ke saya,” ujar Obor Panjaitan 
 
Dari pengaduan warga Desa Tarnagodang yang diterima Obor Panjaitan, kemudian dilaporkannya ke Polda Sumatra Utara. Menurut Obor Panjaitan, dari laporannya itu kemudian diteruskan ke Polres Tobasa, dan Polres Tobasa pun telah memanggil Obor Panjaitan, dan juga menerima Surat Pemberitahuan dari Polres sebanyak dua kali pada tahun 2017. Dan sejak saat itu (2017), tak ada lagi informai yang diterima Obor Panjaitan dari pihak Kepolisian. 
 
“Melihat hal tersebut diatas, maka saya melihat situasi kampung sudah tidak kondusif sehingga saya melaporkan ke Polres Tobasa demgan cara lapor via Elektronik milik Poldasu (Polda Sumatra Utara) pada 2016 silam. Setelah mengisi formulir pelaporan, saya langsung memberi tahu ke pihak Polda Sumatera utara melalui Kabid Humas, dan diatensi ke Polres Tobasa. Sejak saya lapor 2016, saya menerima SP2HP sebanyak dua kali pada tahun 2017. Dan pada 2018, kembali saya dapat surat panggilan undangan klarifikasi agar saya hadir dihadapan penyidik Kepolisian Resort Tobasa. Sejak itu saya tidak tau lagi, sebab tidak ada lagi pemberitahuan dari Polisi,” ujar Obor Panjaitan. 
 
Lebih lanjut Obor Panjaitan menjelaskan, pada Desember 2019, dirinya telah mendapat Informasi bahwa Kejari Balige telah menerima SPDP dari Polres Tobas. 
 
“Saya mendapat informasi bahwa Polres telah mengerimkan SPDP ke Kejari Balige, dan hal itu dibenarkan Kasi Pidsus Kejari Balige saat saya klarifikasi,” ujarnya. 
 
Terkait apa yang disampaikan Obor Panjaitan kepada beritakorupsi.co, hingga berita ini ditulis, pihak Kejari Balige maupun Polres Tobas belum dapat dikonfirmasi. </div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
Sumber : Obor Panjaitan</div>
<div style="text-align: justify;">
Editor : Jen</div>

News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Menunggu Hasil Laporan Polisi Di Polres Tobasa Sejak 2016

Foto : OP BERITA KORUPSI .CO – Pekerjaan yang paling membosankan adalah menunggu. Dan itupula yang dialami Obor Panjaitan, salah seora...

Pertama Di Dunia, “The Chef” Aplikasi Kuliner Diluncurkan

06.20 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEVhSu_eyVOquiT-TvqchXF2D_tA5Km2sOovh50wiv3xjdCpYGYR11LFvAAm5MKR_DPEQzA_FHKXPBBy9T7u78n2p443qZMTM2IksLQjNfgcxLPDRzQQeTQLo_PLXcdw6JPY98t2TNfpI/s1600/IMG2019111211462911.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1052" data-original-width="664" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEVhSu_eyVOquiT-TvqchXF2D_tA5Km2sOovh50wiv3xjdCpYGYR11LFvAAm5MKR_DPEQzA_FHKXPBBy9T7u78n2p443qZMTM2IksLQjNfgcxLPDRzQQeTQLo_PLXcdw6JPY98t2TNfpI/s1600/IMG2019111211462911.jpg" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
 Sisca Baroto Utomo sebagai Celeberiti Cef Indonesia (Kanan)</div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3gOn587cDCfS0m2nmxIxMiKoyYzrvPhVXbqRaVaWfB7CJXNHM0YRIku99Sx6Fb1E6b0oQNjeAAs-BK5XP7P83HMH9DZ9JPSTU17HZyR13BnnlD8ZFxX_KvsWvjiq_zPi54Mz2QkvZ9us/s1600/Chef.gif" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="649" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3gOn587cDCfS0m2nmxIxMiKoyYzrvPhVXbqRaVaWfB7CJXNHM0YRIku99Sx6Fb1E6b0oQNjeAAs-BK5XP7P83HMH9DZ9JPSTU17HZyR13BnnlD8ZFxX_KvsWvjiq_zPi54Mz2QkvZ9us/s1600/Chef.gif" /></a></td></tr>
<tr align="justify"><td class="tr-caption">Dari kiri, Tim IT (Infomation and Teknologi) The Chef Iksan Sutanto, Chef Profesional Widhijanto, Tim Branding The Chef Apps Johan Alvin Khosuma (JAK), Chef Milenial saat Grand Launching aplikasi kuliner "The Chef" di Jakarta, Selasa,12 Nopember 2019</td></tr>
</tbody></table>
JAKARTA, BERITAKORUPSI.CO – Seiring dengang perkembangan teknologi digital 4.0 saat ini, para Chef atau Koki muda Indonesiapun tak ketnggalan untuk memanfaatkannya untuk mendorong perkembangan industri khususnya dibidang kuliner maupun diberbagai usaha lainnya dengan menciptakan sebuah Aplikasi yang pertama di dunia, yaitu THE CHEF 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
 
Peluncuran Aplikasi Kluner THE CHEF ini secara resmi di Launching di Jakarta, tepatnya di Arthotel Tamrin, Jakrta Pusat, pada Selasa, 12 Nopember 2019 
 
Sebelum acara Launching di Jakarta berlangsung, para Chef Muda Indonesia telah mengadakan kegiatan di beberapa Kota besar, diantaranya Surabaya dan Bali 
 
Sememtara dalam acara Launching yang berlangsung turut dihadiri sejumlah undangan dari berbagai kalangan profesional khususnya para Chef muda Indonesia yang berbakat. 
 
Dalam penjelasannya, Chef Widhijanto mengatakan,  bahwa  Aplikasi ‘The Chef’ adalah sebuah Aplikasi Kluner yang pertama di dunia, berbasis komunitas profesi dan berhubungan dengan dunia kuliner, food industry, data profil, sertifikasi kuliner. Selain itu juga mendukung generasi milenial untuk mengapresiasi karya ide atau pemikiran untuk dapat semakin berkembang 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjCrw_mabvRbjIuXhrTuj9VqPh3E-MD3kWcHdSkHee8deKdsHjVfZhYH5M_tWdoT9OarAhvAXUP0MOBrbfWA0E0g-Rimn66EJv7VRXBMLYg3Yyt_9FLSjMFBWe5aFiV90DZ6ekLCh3dXw/s1600/IMG20191112115807.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjCrw_mabvRbjIuXhrTuj9VqPh3E-MD3kWcHdSkHee8deKdsHjVfZhYH5M_tWdoT9OarAhvAXUP0MOBrbfWA0E0g-Rimn66EJv7VRXBMLYg3Yyt_9FLSjMFBWe5aFiV90DZ6ekLCh3dXw/s640/IMG20191112115807.jpg" width="640" /></a></div>
Menurutnya Chef Widhijanto, bahwa aplikasi The Chef ini 
juga bisa menjadi wadah bagi profesi di bidang F&B untuk 
mengembangkan ide kreatif dan membagikan karya kreatifnya melalui 
fitur-fitur di dalam aplikasi, seperti fitur Chef Channel, dan juga 
fitur marketplace untuk para chef preneur. 
 
“Seiring 
perkembangan jaman, bahwa perkembangan chef belakangan sangat pesat, 
bahkan muncul beberapa komunitas dan asosiasi yang menaungi chef. Namun 
ditegaskannya bahwa aplikasi ‘The Chef’ terbuka bagi siapa saja dan 
tidak berafiliasi dengan salah satu asosiasi atau komunitas,” katanya 
pada saat acara launching “The Chef’ di Artotel Thamrin, Jakarta Pusat, 
Selasa, 12 Nopember 2019 
 
Setelah Chef Widhijanto usia menjelaskan tentang THE CHEF, kemudian dilanjutkan Wildan Avessina sebagai Chef Milineal. Menurut Wildan,  bahwa dalam Aplikasi THE CHEF,  terdapat beberapa fitur yang disediakan, diantaranya adalah tentang informasi lowongan pekerjaan, informasi profil chef bagi perusahaan yang membutuhkan, data event chef dan kegiatannya di seluruh Indonesia, termasuk marketplace produk dan peralatan yang berkaitan dengan bisnis makan dan minuman. 
 
“Dan yang menarik, kami mengakomodir keinginan masyarakat untuk menjadi chef. Makanya kami menggelar charity hingga beasiswa atau pendanaan kepada mereka yang kurang mampu untuk dididik hingga menjadi chef profesional,” ungkapnya 
 
Wildan menambahkan,  Aplikasi ini juga menyediakan fitur forum bagi para chef untuk berinteraksi melalui chat forum dan bisa berbagi ide kreatif dan karya mereka, sehingga bisa membantu mereka untuk bisa dikenal dan diakses di seluruh dunia. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhQtlLyDgIyhSVmxPHbolOn-RG3yg1s42giWm-xVc4DdPIrJryB13ZsJONl7abX0sNV-ylPu4rnUwH8unRU2dzegIDVv-X_e_OCvwc1P9qhzNBaml7ieGxDgx5CGw-X-WxQiQ0l3lLtCY/s1600/IMG20191112115508.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="576" data-original-width="1024" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhQtlLyDgIyhSVmxPHbolOn-RG3yg1s42giWm-xVc4DdPIrJryB13ZsJONl7abX0sNV-ylPu4rnUwH8unRU2dzegIDVv-X_e_OCvwc1P9qhzNBaml7ieGxDgx5CGw-X-WxQiQ0l3lLtCY/s640/IMG20191112115508.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> Dari kiri, Tim IT (Infomation and Teknologi) The Chef Iksan Sutanto, Chef Profesional Widhijanto, Tim Branding The Chef Apps Johan Alvin Khosuma (JAK), Chef Milenial dan Kaloka selaku Tim Marketing saat Grand Launching aplikasi kuliner "The Chef" di Jakarta, Selasa,12 Nopember 2019</td></tr>
</tbody></table>
Tak ketinggalan pula tim IT “The Chef”, yaitu Iksan menuturkan, bahwa
 konsep fand disk di The Chef bisa dimanfaatkan para pemilik restoran 
untuk bekerjasama  dengan cara mengirimkan proposalnya. 
 
"Misalnya
 ada yang ingin punya restoran cabang, mereka bisa mengirimkan 
proposalnya di aplikasi, dan dari sana, team melakukan cek survingnya. 
Jadi para investor juga bisa berkerjasama melalui aplikasi ini." ujar 
Iksan 
 
Iksa  menambahkan, "Dari Aplikasi ini, kota juga 
bisa cari suplaiyer yang cocok, mengeseting, lamp back hind, barisat, 
accounting. Jadi fan disk sudah meningkat banyak, bukan hanya mencari 
investor tapi midnya sudah ada semua, itu sudah di dalam satu ekosistem.
 Kalau sudah di setujui dan investornya sudah di acc, maka jadi masuk di
 incubasi di chat,” jelasnya 
 
Pada kesempatan yang sama, Marketing Communication ‘The Chef’, Kaloka menambahkan, aplikasi ini dibuat didasari oleh kecintaan para foundernya terhadap dunia kuliner dan atas perhatiannya terhadap kehidupan chef di Indonesia maupun dunia. 
 
“Kami berharap, aplikasi ‘The Chef’ bisa sebagai sarana menjalin silaturahmi antar chef, memunculkan chef-chef baru dan berbakat, memudahkan pelaku usaha di bidang food industry dalam mendapatkan informasi dan memenuhi segala kebutuhannya,” tandasnya. (Jent) 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvvHklZ4k0nrtWmeHbb1FN-JD07OKa43SGJE5AJR2Z3rEUIiS_AjW2AE2avyxZqIt29ahb1c6zesdyyEjfix7qug5LsVxNdeBwaLITIDy2x7veoh9hpYsZyKawXkezmSwmjXUyKdsnnTU/s1600/IMG20191112114629.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="355" data-original-width="631" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvvHklZ4k0nrtWmeHbb1FN-JD07OKa43SGJE5AJR2Z3rEUIiS_AjW2AE2avyxZqIt29ahb1c6zesdyyEjfix7qug5LsVxNdeBwaLITIDy2x7veoh9hpYsZyKawXkezmSwmjXUyKdsnnTU/s640/IMG20191112114629.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitMM-BdGrkuQL_V_bGBTBnVlutmxnlLcFg2M8UkJb-A4pxCrT_CLS9yjrn8UO3czMuOGIVc16THGlZTtx9iaCexxmlGy_uE9biWNtPb7SIOeSMQzVZ1s4TqpE0IP_IJqqUhbBe6Xakih0/s1600/IMG20191112115219.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="355" data-original-width="631" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitMM-BdGrkuQL_V_bGBTBnVlutmxnlLcFg2M8UkJb-A4pxCrT_CLS9yjrn8UO3czMuOGIVc16THGlZTtx9iaCexxmlGy_uE9biWNtPb7SIOeSMQzVZ1s4TqpE0IP_IJqqUhbBe6Xakih0/s640/IMG20191112115219.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtLD8P8FfOG3q75Oxq_Ljvs78NQNs8QDDZkw0mpfMoOmiAgIlsIDjTGFJin7cTTilEmgQb6nITaYrD7uqEezDyQlYthUc5TJ1JmPH_R2YiFgQ57R6SKo294ar9vBrXJcZgTbFQGKbamaM/s1600/IMG20191112115242.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="355" data-original-width="631" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtLD8P8FfOG3q75Oxq_Ljvs78NQNs8QDDZkw0mpfMoOmiAgIlsIDjTGFJin7cTTilEmgQb6nITaYrD7uqEezDyQlYthUc5TJ1JmPH_R2YiFgQ57R6SKo294ar9vBrXJcZgTbFQGKbamaM/s640/IMG20191112115242.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjo-WM_dLBvHuoWl3PytSMmV1OztL_e5f_XJb5XCKcNNSWPma0tZKYy_r89eaceyZLYUQqVkM3kCUWf-yA-Mu4Esa0eR4rWAIfbaXPISRsAuR7tpBNMDG085FxnJ3FbTWBhXrOimdv_8KU/s1600/IMG20191112115438.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="649" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjo-WM_dLBvHuoWl3PytSMmV1OztL_e5f_XJb5XCKcNNSWPma0tZKYy_r89eaceyZLYUQqVkM3kCUWf-yA-Mu4Esa0eR4rWAIfbaXPISRsAuR7tpBNMDG085FxnJ3FbTWBhXrOimdv_8KU/s640/IMG20191112115438.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2a4UpZsSga3OnCZPBPXGx1z4XxQjSP7MtrEP9zeYWVNKMs3HAIZkAFLA8Cnygs01z4p_tu81b5DqnfoRxNAnUpVOHEeeYQnMTkr0osOgnwPZ_hsWjOwiVYzgg-36XnBbaeguf75SyV8g/s1600/IMG20191112115807.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2a4UpZsSga3OnCZPBPXGx1z4XxQjSP7MtrEP9zeYWVNKMs3HAIZkAFLA8Cnygs01z4p_tu81b5DqnfoRxNAnUpVOHEeeYQnMTkr0osOgnwPZ_hsWjOwiVYzgg-36XnBbaeguf75SyV8g/s640/IMG20191112115807.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="576" data-original-width="1024" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3_TM2lLY2Nku2HR90UuNZa-qKDoEDsPJ1JunfEXaCB8mw83YXRH0d-zQkcCl5h2boHAbZ6IOz4eByFMdxTzCQBzWtqwa9rjIBbwx2Z_T0F6NHaYxa0g4og_kiKMA2VXN35HPVwNZR-A8/s640/thumbnail.jpg" width="640" /> </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEVhSu_eyVOquiT-TvqchXF2D_tA5Km2sOovh50wiv3xjdCpYGYR11LFvAAm5MKR_DPEQzA_FHKXPBBy9T7u78n2p443qZMTM2IksLQjNfgcxLPDRzQQeTQLo_PLXcdw6JPY98t2TNfpI/s1600/IMG2019111211462911.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1052" data-original-width="664" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEVhSu_eyVOquiT-TvqchXF2D_tA5Km2sOovh50wiv3xjdCpYGYR11LFvAAm5MKR_DPEQzA_FHKXPBBy9T7u78n2p443qZMTM2IksLQjNfgcxLPDRzQQeTQLo_PLXcdw6JPY98t2TNfpI/s1600/IMG2019111211462911.jpg" /></a></div>
</div>

News Pendidikan Regional Pertama Di Dunia, “The Chef” Aplikasi Kuliner Diluncurkan

Sisca Baroto Utomo sebagai Celeberiti Cef Indonesia (Kanan) Dari kiri, Tim IT (Infomation and Teknologi) The Chef Iksan Sutanto, Chef...

ICW Menuntut Agar DPR Segera Hentikan Pembahasan Revisi UU KPK

00.46 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2zy05BRRKno3jaH_YIwMEnvS6IIZRPGX2Y_b3zL9nGfixAalkk7gzxgWnu7kgOfLbzslDEHfm0QWDBXXjwmbpEm72UptT44qAc3rRxE7ywXKLMSQlgn0wKM5vgICRKY5SJY3f4jUb4oA/s1600/ICW.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="445" data-original-width="640" height="444" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2zy05BRRKno3jaH_YIwMEnvS6IIZRPGX2Y_b3zL9nGfixAalkk7gzxgWnu7kgOfLbzslDEHfm0QWDBXXjwmbpEm72UptT44qAc3rRxE7ywXKLMSQlgn0wKM5vgICRKY5SJY3f4jUb4oA/s640/ICW.png" width="640" /></a></div>
#Revisi UU KPK sarat dugaan konflik kepentingan DPR dan Pemerintah, harus hentikan pembahasan revisi UU KPK!# 
 
 
Jakarta, beritakorupsi.co - DPR bersama pemerintah baru saja menyepakati pembahasan revisi Undang-Undang KPK. Usulan perubahan ini merupakan inisiatif dari DPR. Diyakini, poin-poin perubahan tersebut akan melumpuhkan KPK dan melemahkan pemberantasan korupsi. Jika dilihat lebih jauh, DPR seakan mempercepat pengesahan UU ini dalam sidang paripurna beberapa waktu lalu. Setidaknya Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat adanya dugaan konflik kepentingan dalam pembahasan dan pengesahan dalam sidang paripurna DPR. Berikut: 1. Niat Lama Melemahkan KPK. Dalam catatan ICW isu revisi UU KPK mulai bergulir sejak tahun 2010 silam. Dalam naskah perubahan yang selama ini beredar praktis tidak banyak perubahan, narasi penguatan KPK seakan hanya omong kosong saja. Mulai dari penyadapan atas izin Ketua Pengadilan, pembatasan usia KPK, kewenangan SP3, sampai pembentukan Dewan Pengawas;  2. Mayoritas Perkara yang Ditangani KPK Melibatkan Aktor Politik Dalam catatan KPK dari rentang waktu 2003-2018 setidaknya 885 orang yang telah diproses hukum. Dari jumlah itu, 60 persen lebih atau 539 orang berasal dari dimensi politik; 3. Anggota DPR Masa Periode 2014-2019 Banyak Terlibat Kasus KorupsiDalam catatan ICW sepanjang lima tahun terakhir setidaknya 23 anggota DPR RI masa bakti 2014-2019 telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Bahkan Ketua DPR RI, Setya Novanto, bersama Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniwan, pun tak luput dari jerat hukum KPK.; 4. Hampir Seluruh Partai Politik di DPR Periode 2014-2019 Sudah Pernah Terjaring KPK Dalam catatan ICW, 23 anggota DPR RI masa bakti 2014-2019 telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Keseluruhan anggota DPR tersebut pun berasal dari ragam partai politik. Berikut rinciannya:  ⁃ Partai Golkar: 8 orang  ⁃ Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan: 3 orang  ⁃ Partai Amanat Nasional: 3 orang  ⁃ Partai Demokrat: 3 orang  ⁃ Partai Hanura: 2 orang  ⁃ Partai Kebangkitan Bangsa: 1 orang  ⁃ Partai Persatuan Pembangunan: 1 orang  ⁃ Partai Nasdem: 1 orang  ⁃ Partai Keadilan Sejahtera: 1 orang 5. Perkara yang Sedang Ditangani oleh KPK Banyak Melibatkan Anggota DPR Publik tentu masih mengingat salah satu kasus korupsi yang secara dimensi kerugian negara besar, serta diduga melibatkan banyak pihak - eksekutif, legislatif, maupun swasta - yakni kasus KTP-Elektronik. Dalam dakwaan Jaksa untuk dua terdakwa, Irman dan Sugiharto, menyebutkan puluhan politisi DPR yang diduga turut serta menerima aliran dana dari proyek yang telah merugikan keuangan negara Rp 2,3 triliun. Atas narasi di atas, maka wajar jika publik sampai pada kesimpulan bahwa DPR terlihat serampangan, tergesa-gesa, dan kental nuansa dugaan konflik kepentingan. Selain dari waktu pembahasan yang tidak tepat, substansi nya pun menyisakan banyak perdebatan, dan secara kelembagaan KPK memang tidak membutuhkan perubahan UU. Untuk itu maka Indonesia Corruption Watch (ICW) menuntut agar: 1. DPR segera hentikan pembahasan revisi UU KPK. Akan jauh lebih bijaksana jika DPR memfokuskan kerja pada regulasi penguatan pemberantasan korupsi. Seperti revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, rancangan UU Perampasan Aset, dan rancangan UU Pembatasan Transaksi Uang Tunai;  2. Seluruh masyarakat Indonesia untuk mengawal isu revisi UU KPK dan melawan berbagai pelemahan pemberantasan korupsi; Jakarta, 15 September 2019 Sumber : ICW

News Pemerintahan Regional Tipikor ICW Menuntut Agar DPR Segera Hentikan Pembahasan Revisi UU KPK

#Revisi UU KPK sarat dugaan konflik kepentingan DPR dan Pemerintah, harus hentikan pembahasan revisi UU KPK!# Jakarta, berita korupsi ....

Pernyataan Sikap Pusat Kajian Anti Korupsi dan Dones FH UNIB

00.44 beritakorupsi 0

News Pemerintahan Regional Tipikor Pernyataan Sikap Pusat Kajian Anti Korupsi dan Dones FH UNIB

#Pernyataan sikap Pusat Kajian Anti Korupsi (PEKARO) dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu menolak dan menentang revisi UU KPK# ...

ICW : Presiden Joko Widodo Ingkar Janji Pemberantasan Korupsi

07.50 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRbL10JTANf1XlYF2TttPylpDOXo2e2uL6YcnVF1JqEAn25VS_o7CsfK3cdRqPqVpjlH2AZbFO43NjEEGlKbOhCyQichQYrAw6WgqPRCsrumlvEGL0xtg46A4dzUfvIsFECupcoR2-kA4/s1600/ICW.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="445" data-original-width="640" height="444" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRbL10JTANf1XlYF2TttPylpDOXo2e2uL6YcnVF1JqEAn25VS_o7CsfK3cdRqPqVpjlH2AZbFO43NjEEGlKbOhCyQichQYrAw6WgqPRCsrumlvEGL0xtg46A4dzUfvIsFECupcoR2-kA4/s640/ICW.png" width="640" /></a></div>
 
Jakarta, beritakorupsi.co - Dalam rilise yang disampaikan ICW (Indonesia Corruption Watch), Kamis, 12 September 2019 menyapaikan, bahwa basa depan pemberantasan korupsi terancam. Belum lagi selesai dengan proses pemilihan Pimpinan KPK yang menyisakan banyak persoalan, kali ini lembaga anti korupsi itu mesti dihadapkan dengan ancaman legislasi oleh DPR, yakni revisi UU KPK. Hal yang patut untuk disesalkan adalah sikap dari Presiden Joko Widodo terkait revisi UU KPK. Seperti yang sudah diketahui bahwa pada Rabu 11 September 2019 Presiden telah secara resmi mengirimkan surat kepada DPR yang menyebutkan bahwa Presiden sepakat untuk membahas ketentuan revisi UU KPK bersama DPR. Tentu ini menunjukkan ketidakberpihakan Presiden pada penguatan KPK dan pemberantasan korupsi. Setidaknya ada 4 (empat) catatan penting dalam menanggapi persoalan ini. Pertama, Presiden terlihat tergesa-gesa dalam mengirimkan SurPres ke DPR tanpa adanya pertimbangan yang matang. Pasal 49 ayat (2) UU No 12 tahun 2011 secara tegas memberikan tenggat waktu 60 hari kepada Presiden sebelum menyepakati usulan UU dari DPR. Harusnya waktu itu dapat digunakan oleh Presiden untuk menimbang usulan DPR yang sebenarnya justru melemahlan KPK. Kedua, Presiden abai dalam mendengarkan aspirasi masyarakat. Sudah berbagai elemen masyarakat, organisasi, dan tokoh yang menentang revisi UU KPK. Bahkan lebih dari 100 guru besar dari berbagai universitas menentang pelemahan KPK dari jalur legislasi ini. Kejadian ini pun seakan mengulang langkah keliru Presiden saat proses pemilihan Pimpinan KPK yang lalu. Harus diingat bahwa Presiden bukan hanya kepala pemerintahan, namun juga kepala negara yang mesti memastikan lembaga negara seperti KPK tidak dilemahkan oleh pihak-pihak manapun. Ketiga, Presiden ingkar janji tentang penguatan KPK dan keberpihakan pada isu anti korupsi. Tegas disebutkan pada poin 4 Nawa Cita dari Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Dengan Presiden menyepakati revisi UU KPK usulan dari DPR ini rasanya Nawa Cita Presiden sama sekali tidak terlihat. Keempat, Presiden mengabaikan prosedur formil dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Pasal 45 UU No 12 Tahun 2011 telah mensyaratkan bahwa revisi UU harus masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Selain itu, dalam tata tertib Pasal 112 (1) jo Pasal 113 Peraturan DPR No. 1 Tahun 2014 menyebutkan bahwa rancangan undang-undang sebagaimana disisin berdasarkan Prolegnas prioritas tahunan. Jika melihat faktanya, revisi UU KPK tidak masuk dalam prolegnas prioritas. Rasanya masih jelas di ingatan publik sosok dari Presiden Joko Widodo yang sempat menerima Bung Hatta Anti Corruption Award pada tahun 2010 yang lalu. Tentu ekspektasi publik amat besar pada Presiden untuk terus menguatkan KPK dan pemberantasan korupsi. Dengan kejadian seperti ini rasanya wajar jika akhirnya publik meragukan komitmen anti korupsi dari Presiden dan pemerintah. Patut untuk diingat bahwa Joko Widodo terpilih menjadi Presiden karena janji-janji yang telah diutarakan saat kampanye yang lalu sehingga masyarakat memilihnya. Lalu, jika saat ini Presiden tidak menepati janji untuk memperkuat KPK dan pemberantasan korupsi maka sudah barang tentu barisan pendukung Presiden akan semakin berkurang drastis. Hal ini akan berimplikasi serius pada kepercayaan publik pada pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Kritik ini bukan tanpa dasar. Sebab memang keseluruhan Pasal dalam revisi UU KPK justru diprediksi akan melucuti kewenangan lembaga anti korupsi itu. Mulai dari pembentukan Dewan Pengawas yang justru menimbulkan sangkaan akan adanya intervensi dari eksekutif dan legislatif pada penindakan KPK. Lain dari itu terkait penyadapan yang harus melalui izin dari Dewan Pengawas. Sampai pada kewenangan KPK memberikan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang mana sebenarnya bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Lagi pun harusnya Presiden memahami bahwa narasi penguatan KPK yang kerap diutarakan oleh DPR tidak pernah terbukti, dalam catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak digulirkan revisi ini pada tahun 2010 hampir keseluruhan naskah yang beredar selalu diisi oleh pelemahan-pelemahan pada KPK. Untuk itu maka: 1. Presiden dan DPR harus membuka mata, telinga, dan menggunakan hati nurani agar dapat mendengarkan aspirasi masyarakat; 2. Masyarakat harus menyerukan penolakan dan bersama-sama merapatkan barisan untuk melawan pelemahan KPK. Sumber : Indonesia Corruption Watch Editor : Redaksi beritakorupsi.co

News Pemerintahan Pendidikan Regional Tipikor ICW : Presiden Joko Widodo Ingkar Janji Pemberantasan Korupsi

Jakarta, berita korupsi .co - Dalam rilise yang disampaikan ICW (Indonesia Corruption Watch), Kamis, 12 September 2019 menyapaikan, bahw...

Lima Catatan Proses Uji Kepatutan dan Kelayakan Capim KPK Periode 2019 – 2023

07.49 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRbL10JTANf1XlYF2TttPylpDOXo2e2uL6YcnVF1JqEAn25VS_o7CsfK3cdRqPqVpjlH2AZbFO43NjEEGlKbOhCyQichQYrAw6WgqPRCsrumlvEGL0xtg46A4dzUfvIsFECupcoR2-kA4/s1600/ICW.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="445" data-original-width="640" height="444" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRbL10JTANf1XlYF2TttPylpDOXo2e2uL6YcnVF1JqEAn25VS_o7CsfK3cdRqPqVpjlH2AZbFO43NjEEGlKbOhCyQichQYrAw6WgqPRCsrumlvEGL0xtg46A4dzUfvIsFECupcoR2-kA4/s640/ICW.png" width="640" /></a></div>
 
Jakarta, beritakorupsi.co - Sebanyak lima orang Capim KPK telah mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Dari pantauan koalisi, aspek integritas dan rekam jejak setiap calon tidak banyak digali lebih jauh oleh anggota Komisi III. Justru yang terjadi hampir semua calon diberikan pertanyaan terkait keberpihakan terhadap revisi UU KPK. Rabu, 11 September 2019 (hari pertama) ada lima calon pimpinan KPK mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang digelar oleh Komisi III DPR RI. Mereka terdiri dari Nawawi Pomolango, Sigit Danang Joyo, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, I Nyoman Wara. Dari proses yang berlangsung sejak pukul 10.45 sampai dengan pukul 00.15 wib. Setidaknya ada 5 catatan penting terkait dengan proses fit and proper test yang dilakukan oleh Komisi III DPR RI. Pertama, sikap terhadap revisi UU KPK. Dalam hal ini Komisi III DPR RI secara konsisten menanyakan keberpihakan setiap capim KPK terhadap revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Setiap Capim KPK dimintai sikapnya poin apa yang disetujui dan tidak terkait dengan revisi UU KPK. Koalisi mencatat bahwa anggota komisi III lebih banyak mengajukan pertanyaan yang seolah mengunci berkaitan dengan sikap setiap calon apakah setuju dengan revisi uu KPK, sementara aspek integritas tidak banyak dielaborasi lebih jauh oleh Komisi III DPR RI kepada masing-masing Capim KPK. Kedua, status kepegawaian yang dikenal di KPK sebagai wadah pegawai KPK. Masih berkaitan dengan revisi UU KPK, sejumlah anggota dewan lebih banyak menanyakan terkait konflik yang terjadi di internal KPK, salah satu yang disorot adalah Wadah Pegawai KPK yang beberapa kali diungkapkan seperti oposisi dalam sebuah pemerintahan. Ketiga, terkait pemahaman independensi lembaga KPK. Dalam hal ini, Komisi III DPR RI banyak menanyakan persoalan independensi secara kelembagaan maupun tindakan KPK. Hal ini disinyalir untuk mengarahkan lembaga KPK sebagai bagian dari lembaga eksekutif. Keempat, kinerja KPK selama ini dinilai buruk atau tidak maksimal. Sejumlah Capim KPK menyampaikan kinerja KPK saat ini biasa-biasa saja, bahkan dinilai buruk dalam konteks penindakan seperti operasi tangkap tangan dan pencegahan. Di samping itu hampir seluruh Capim KPK mengedepankan aspek pencegahan korupsi jika terpilih sebagai pimpinan KPK. Kelima, para Capim KPK minim gagasan anti korupsi. Sebagaian besar Capim KPK dalam proses penindakan dan pencegahan dinilai minim inovasi dan gagasan baru terkait dengan anti korupsi. Seharusnya aspek inilah yang perlu dielaborasi oleh Capim KPK terkait dengan visi dan misi serta trobosan mereka terpilih sebagai pimpinan KPK. Berdasarkan 5 catatan di atas, seharusnya Komisi III DPR RI; memperdalam pertanyaan terkait aspek integritas, rekam jejak, dan gagasan atau visi yang mendukung upaya pemberantasan korupsi. Dari sejumlah pertanyaan yang dilontarkan oleh Komisi III DPR RI dinilai jauh dari semangat anti korupsi dan cenderung berusaha meloloskan kepentingan Komisi III DPR RI untuk merevisi UU KPK. Sumber : Indonesia Corruption Watch Editor : Redaksi beritakorupsi.co

News Pendidikan Regional Tipikor Lima Catatan Proses Uji Kepatutan dan Kelayakan Capim KPK Periode 2019 – 2023

Jakarta, berita korupsi .co - Sebanyak lima orang Capim KPK telah mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Dari pantauan ...

20 Guru Besar Dari Beberapa Universitas Di Indonseia Surati Presiden Jokowi

23.44 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhE0nTPiMQXA81g2rYSQzurNafZMEdncQIlXbcKNpZn-hl2RUpZiFEtxwccgnJ1NlqlUWXevPjuNnsRR-8HFApkCdad-4HJCibwv_Hi_tl9EpES5C_hSLyyJQW-hP8F9tH-zAE-GpLCCpg/s1600/is..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="882" data-original-width="1024" height="550" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhE0nTPiMQXA81g2rYSQzurNafZMEdncQIlXbcKNpZn-hl2RUpZiFEtxwccgnJ1NlqlUWXevPjuNnsRR-8HFApkCdad-4HJCibwv_Hi_tl9EpES5C_hSLyyJQW-hP8F9tH-zAE-GpLCCpg/s640/is..jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">(Foto Google)</td></tr>
</tbody></table>
Jakarta, beritakorupsi.co - Seleksi pemilihan calon Pipinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) yang berlangsung sejak beberapa hari lalu mendapat sorotan dari berbagai penggiat anti Korupsi, terutama para Guru Besar dari berbagai Universitas di Inosesia hingga berkirim surat ke Presiden RI, Ir. Joko Widodo (Jokowi). 
 
Sebanyak 20 (dua puluh) Guru Besar Anti Korupsi dari beberapa Universitas di Indonesia hari ini (Senin, 2 September 2019) berkirim surat ke Presiden Jokowi, terkait penyerahan hasil seleksi Capim KPK oleh Panitia Seleksi (Pansel). Diantaranya Universitas Sumatera Utara, LIPI, Universitas Jenderal Soedirman, Institut Pertanian Bogor, Universitas Hasanuddin, Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada 
 
Para Guru Besar Anti Korupsi dari beberapa Universitas di Indonesia ini berharap, agar para Presiden Jokowi tetap berkomitmen untuk mendukung pemberatasan Korupsi di Indonesia yang semakin tahun  parah. Terbukti, KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan terhadap beberapa Kepala Daerah , Anggota DPR Pusat maupun Daerah, Kepala Dinas Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Hakim, Jaksa serta pengusaha. 
 
Itulah sebabnya, ada dua poin dalam surat yang disampaikan oleh para Guru Besar Anti Korupsi dari beberapa Universitas di Indonesia ini ke Presiden Jokowi, tekait Capim KPK yang diserahkan oleh Pansel. Sementara Capim KPK, sudah mendapat sorotan miring dari beberapa penggiat anti Korupsi di tanah air sebelum Pansel menyerahkannya ke Presiden hari ini, Senin, 2 September 2019. 
 
Pertama, terkait integritas dari calon yang akan diberikan oleh Pansel. Prinsip integritas menurut para Guru Besar Anti Korupsi ini, bahwa Integritas mutlak harus dimiliki oleh lima komisioner KPK terpilih karena mereka yang nantinya akan memimpin sebuah lembaga anti korupsi. 
 
Kedua, terkait rekam jejak para calon Komisoner KPK. Para Guru Besar ini berharap, agar Presiden Jokowi dapat memperhatikan dan mempertimbangkan serta menjaga kredibilitas kelembagaan KPK di mata masyarakat dan dunia internasional. Berikut kutipan surat para Guru Besar Anti Korupsi dari beberapa Universitas di Indonesia yang di kirim ke Prsiden Jokowi. (Jen). 
 
 
Jakarta, 2 September 2019 Kepada Yth. Presiden Republik Indonesia Bapak Ir Joko Widodo Di Jakarta 
        
 
                      Hal: Permintaan untuk memilih Calon Pimpinan KPK yang berintegritas dan  
                               tidak bermasalah      
                     
 
 
Dengan Hormat, 
Bapak Presiden Joko Widodo yang terhormat, semoga Bapak dalam keadaan sehat dan terus berkomitmen untuk memberantas korupsi. 
 
Seperti yang Bapak ketahui, bahwa saat ini telah berlangsung proses seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK). Agenda ini amat penting karena lima orang yang akan terpilih menjadi Komisioner akan menentukan arah KPK dan pemberantasan Korupsi di Indonesia selama empat tahun ke depan. 
 
Proses seleksi kali ini sudah hampir memasuki tahap akhir, dan nantinya Bapak Presiden akan menerima hasil seleksi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi (Pansel). Untuk itu izinkan kami menyampaikan beberapa hal kepada Bapak Presiden untuk dijadikan sebuah pertimbangan. 
 
Pertama, besar harapan kami agar bapak Presiden melihat integritas dari calon yang akan diberikan oleh Pansel. Prinsip integritas mutlak harus dimiliki oleh lima komisioner KPK terpilih karena mereka yang nantinya akan memimpin sebuah lembaga anti korupsi. 
 
Kedua, penting juga bagi Bapak Presiden untuk melihat rekam jejak para calon Komisoner KPK. Kami yakin, Bapak Presiden menginginkan lima Komisioner KPK mendatang merupakan figur yang tidak bermasalah atau mempunyai catatan negatif di masa lalu, baik secara etik maupun hukum. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas kelembagaan KPK di mata masyarakat dan dunia internasional. 
 
Sekian surat ini kami sampaikan. Besar harapan kami Bapak Presiden akan terus memperkuat KPK dengan cara selektif dalam memilah nama-nama calon Komisioner KPK yang disampaikan oleh Pansel. Terima kasih. 
 
 
Hormat Kami, Guru Besar Anti Korupsi  
 
1. Prof Komaruddin Hidayat (Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah) 
2. Prof Sigit Riyanto (Guru Besar Universitas Gajah Mada) 
3. Prof Purwo Santoso (Guru Besar Universitas Gajah Mada) 
4. Prof Syamsuddin Haris (Guru Besar LIPI) 
5. Prof Mochtar Pabottingi (Guru Besar LIPI) 
6. Prof Hibnu Nugroho (Guru Besar Universitas Jenderal Soedirman) 
7. Prof Hariadi Kartodihardjo (Guru Besar Institut Pertanian Bogor) 
8. Prof Asep Saefuddin (Guru Besar Institut Pertanian Bogor) 
9. Prof Bramasto Nugroho (Guru Besar Institut Pertanian Bogor) 
10. Prof Sonny Priyarsono (Guru Besar Institut Pertanian Bogor) 
11. Prof Didik Suharjito (Guru Besar Institut Pertanian Bogor) 
12. Prof Yusram Massijaya (Guru Besar Institut Pertanian Bogor) 
13. Prof Endriatmo Soetarto (Guru Besar Institut Pertanian Bogor) 
14. Prof Farida Patittingi (Guru Besar Universitas Hasanuddin) 
15. Prof Sulistyowati Irianto (Guru Besar Universitas Indonesia) 
16. Prof Antonius Nanang Tyasbudi (Guru Besar Institut Teknologi Bandung) 
17. Prof Agustinus Kastanya (Universitas Pattimura) 
18. Prof Ningrum Natasya Sirait (Guru Besar Universitas Sumatera Utara) 
19. Prof Werry Darta Taifur (Guru Besar Universitas Andalas) 
20. Prof Zainul Daulay (Guru Besar Universitas Andalas).

News Pemerintahan Pendidikan Regional Tipikor 20 Guru Besar Dari Beberapa Universitas Di Indonseia Surati Presiden Jokowi

(Foto Google) Jakarta, berita korupsi .co - Seleksi pemilihan calon Pipinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) yang berlangsung s...

OBRAL REMISI UNTUK KORUPTOR

03.00 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEji8QOaNx-3mQFgX2LRWBHIkxHQ3m3Jhyphenhypheny3pOcSvDLdyaL9ZuRG_qpYsbi-uE3X_hyWk263Z8WyvubjIoP50OTU5rxn-um8WzIFNxwwo2HHUaca-HwxU0JGDG32bqDCe2J3iznhX5B3Id0/s1600/ICW.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="445" data-original-width="640" height="444" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEji8QOaNx-3mQFgX2LRWBHIkxHQ3m3Jhyphenhypheny3pOcSvDLdyaL9ZuRG_qpYsbi-uE3X_hyWk263Z8WyvubjIoP50OTU5rxn-um8WzIFNxwwo2HHUaca-HwxU0JGDG32bqDCe2J3iznhX5B3Id0/s640/ICW.png" width="640" /></a></div>
 
- Lagi, Pemerintah Menunjukkan Ketidak berpihakan pada Pemberantasan Korupsi! - 
 
 
Jakarta, beritakorupsi.co - Pemberian remisi atau pengurangan hukuman oleh pemerintah pada hari Kemerdekaan Republik Indoensia yang ke- 74 menjadi sorotan ICW. Setidaknya dalam pantauan ICW, terdapat 338 narapidana kasus korupsi mendapatkan remisi  pada momentum hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-74 yang lalu. Ironisnya, seluruh masyarakat sedang gegap gempita merayakan ulang tahun Indonesia, namun sayangnya  Kementerian Hukum dan HAM justru memberi keleluasaan kepada narapidana kasus korupsi untuk mendapatkan pengurangan hukuman Remisi). Mengacu pada regulasi, aturan terkait pemberian remisi telah secara  tegas  disebutkan  dalam Peraturan Pemerintah No99 Tahun 2012. Patut untuk dipahami bahwa pemberian remisi pada  narapidana kasus korupsi berbeda dengan narapidana tindak pidana umum lainnya.  Jika pada tindak pidana umumnya mensyaratkan berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan, namun pada tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 34 A aturan aquo ditambahkan dua poin, yakni bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya dan telah membayar lunas  uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Misalnya pada syarat berkelakuan baik, tentu KemenkumHAM harus benar-benar  memperhatikan aspek ini. Jangan sampai justru yang  terlihat oleh publik adanya narapidana kasus korupsi yang diduga sempat mendapatkan fasilitas sel mewah malah diberikan pengurangan hukuman. Tentu hal ini harus dipandang sebagai  pelanggaran prosedur, sehingga yang bersangkutan sepatutnya tidak layak mendapatkan remisi.  Kekhususan remisi pada narapidana tindak pidana korupsi semata-mata  dilaksanakan  karena  kejahatan korupsi telah dikategorikan sebagai extraordinary crime,  ini mengartikan bahwa perlakuan pada pelaku korupsi tidak bisa disamaratakan seperti tindak pidana lainnya. Jadi, tidak dibenarkan jika adanya pernyataan dari Kemenkum HAM yang menyebutkan pertimbangan pemberian remisi pada narapidana korupsi hanya terbatas pada berkelakuan  baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan. Terkait dengan itu, maraknya pemberian remisi pada narapidana kasus korupsi bagaimanapun akan menganggu stabilitas dari pemberian efek jera pada sistem peradilan pidana. Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) harus dimaknai penting sebagai hilir  dari pemberian efek jera, jika masih terus menerus terjadi kelonggaran pada pemberian  remisi maka kinerja dari penegak hukum pada ranah penyelidikan, penyidikan,  danpenunututan serta peran institusi kehakiman pada ranah pemberian hukuman akan menjadi sia-sia saja. Selain itu, hal yang perlu dikritisi adalah keterbukaan informasi pada KemenkumHAM, karena  hingga hari ini tidak ada data yang dipaparkan mengenai total narapidana kasus korupsi yang  mendapatkan remisi. Harusnya ini dijadikan evaluasi, karena bagaimanapun peran masyarakat sebagai control  kebijakan publik dapat berjalan. Jangan sampai ada kesan yang terlihat bahwa Kemenkum HAM seperti menutup-nutupi jumlah sertanarapidana korupsi mana saja yang mendapatkan remisi. Jika dikaitkan dengan pidato kenegaraan Presiden yang menyinggung soal efektivitas penegakan hukum di DPR lalu, harusnya pemberian remisi yang dilakukan tanpa adanyalandasan yang jelas dapat segera dievaluasi oleh pemerintah. Dalam pidato Presiden secara tegas menyebut, bahwa keberhasilan penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat dan bukan hanya berapa orang yang dipenjarakan. Sederhananya, jika sistem pembenahan Lapas belum maksimal bagaimana efektivitas penegakan hukum dapat berjalan? Dan isu ini bukan pada ranah penegak hukum, melainkan pada pemerintah sebagai pemegang otoritaspengelolaan Lapas (Kemenkum HAM). Selain itu, Kemenkum HAM harusnya dapat selaras dengan sikap Presiden pada tahun 2015 lalu yang menyebutkan, bahwa narapidana kasus korupsi seharusnya tidak mendapatkan pengurangan  hukuman. Hal ini penting untuk tetap menjaga komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Untuk itu, maka Indonesia Corruption Watch (ICW) menuntut agar: 1. Pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM dapat benar-benar selektif dalam memberikan remisi pada narapidana kasus korupsi serta memperhatikan  ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 99 Tahun2012; 2. Kementerian Hukum dan HAM harus membuka data terkait jumlah dan nama-nama   narapidana korupsi seluruh Indonesia yang mendapatkan remisi pada peringatan Kemerdekaan; Jakarta, 19 Agustus 2019 Indonesia Corruption Watch Sumber :ICW Editor : Jentar

News Regional Tipikor OBRAL REMISI UNTUK KORUPTOR

- Lagi, Pemerintah Menunjukkan Ketidak berpihakan pada Pemberantasan Korupsi! - Jakarta, berita korupsi .co - Pemberian remisi atau p...

BERITAKORUPSI.CO