Hingga Akhir Tahun 2019, Kejati Jatim “Tak Mampu” Mengungkap 2 Kasus Mega Korupsi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhzug26bOj-SecjS45NkZd0YdKqyfm2444tEV-pSRMrdv2JrPS1SmpCx5tiykSh7N1CHAndAjpQY1XU778k-X-ZtKGGm1Bydr9cG_76GlmzJYz0G3iW-LcNGhRPbBFF4yfDnPplZi_ecM/s1600/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="736" data-original-width="721" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhzug26bOj-SecjS45NkZd0YdKqyfm2444tEV-pSRMrdv2JrPS1SmpCx5tiykSh7N1CHAndAjpQY1XU778k-X-ZtKGGm1Bydr9cG_76GlmzJYz0G3iW-LcNGhRPbBFF4yfDnPplZi_ecM/s640/5.jpg" width="626" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>“Selain 2 kasus Mega Korupsi (Perkara Korupsi P2SEM Jatim Thn 2008 sebesar Rp277 M, dan perkara Korupsi dana Bansos Kabupaten Jember Tahun 2015 sebesar Rp38 M) yang belum terungkap, beberapa kasus perkara Korupsi lama ternyata sudah dihentikan”</b></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Beberapa kasus Mega Korupsi yang ditangani Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur (Kejati Jatim) hingga akhir tahun 2019, “tak ‘mampu” mengungkap siapa tersangkanya. Kasus Mega Korupsi tersebut diatanya P2SEM (Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat) yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) Tahun Anggaran (TA) 2008 lalu yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 277,6 miliar, dan kasus perkara Korupsi dana hibah Bansos (bantuan sosial) yang bersumber dari APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp206.1 miliar yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp38.5 miliar berdasarkan hasil audit BPKP Jatim Nomor : 5-1214/ PW13/ 05/ 2018 tanggal 05 Maret 2018.<br /> <br /> Selain kedua kasus tersebut diatas, beberapa kasus korupsi lama juga “menghilang”, diantaranya kasus perkara Korupsi Road Show (Pariwisata) Kota Batu ke Kota Balikpapan, Kalimantan Timur tahun 2014 lalu, yang menghabiskan anggaran APBD sebesar Rp 3,7 miliar. Dalam putusan Pengadilan Tipikor Surabaya menyebutkan, bahwa Wali Kota dan beberapa lainnya ikut bertanggungjawab. Sementara 4 terdakwa/terpidana, yaitu Muhammad Syamul Bakrie selaku Kepala BPMPT (Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu) Kota Batu,  Uddy Syaifudin (mantan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Santonio (Direktur  CV Winner, selaku rekanan) sudah divonis. <br /> <br /> Kemudian kasus Korupsi pembebasan lahan seluas 9 hektar pada tahun 2008 lalu yang menelan anggaran sebesar Rp12 miliar dengan kerugian negara senilai Rp 4 miliar untuk pembunganan gedung kampus II UIN Malaiki di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Malang tahun tahun 2013. Dalam kasus ini, mantan Rektor “IS”, sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Malang dengan Nomor. 31/O.5.11/FD.1/05/20014 tanggal 8 Mei 2014. Sementara 2 (dua) tersangka/terpidana yaitu Jamal Lulail Yunus dan Musleh Herry (PPK dan Ketua Panitia Lelang) sudah di Vonis bersalah pada tahun 2015 lalu.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6WE5dzqVbeLdPDvLpTSCKAMMnz9j44sxJj-2tbcZngZDtq0hu_GHv3Y2Jw98OSnYoChhXIGODU2MTWDJ8pmf7J4Q6oAQ9CbK1CAsL1DPhrZew-zbycSxIm7sUMRcVgH8XlKV8IQVNiQo/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6WE5dzqVbeLdPDvLpTSCKAMMnz9j44sxJj-2tbcZngZDtq0hu_GHv3Y2Jw98OSnYoChhXIGODU2MTWDJ8pmf7J4Q6oAQ9CbK1CAsL1DPhrZew-zbycSxIm7sUMRcVgH8XlKV8IQVNiQo/s640/3.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Serta kasus korupsi pelepasan (ruislag)  tanah aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar, Jawa Timur yang terletak di Desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar  seluas 2,8 hektar, kepada pengembang PT Bina Peri Permai Malang (BPPM) pada 2007 lalu, yang merugikan negara sebesar Rp 1,3 milliar. Dalam kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor meneybutkan, bahwa saksi Heri Nugroho selaku Bupati Blitar turut bertanggung jawab. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Namun Kepala Kejati Jatim, Mohamad Dofir mengatakan, bahwa kedua kasus tersbut diatas  masih berjalan dan dalam tahap penyelidikan. Sementara kasus korupsi Road Show (Pariwisata) Kota Batu dan pembunganan gedung kampus II UIN Malaiki sudah dihentikan. Alasannya karena tidak cukup bukti. Hal itu dikatakan Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur, Mohamad Dofir menjawab pertanyaan wartawan beritakorupsi.co dalam acara Press Release yang diadakan Kejati Jatim, pada Selasa, 31 Desember 2019.<br /> <br /> “Mengenai kasus Korupsi dana Bansos Rp38 miliar, belum dihentikan masih proses pendalaman, masih perlu mendalami benar-benar dan kita dapatkan dua alat bukti itu, jadi masih penyelidikan. Jadi ini masih pendalaman belum dihentikan,” kata Dofir dalam keteranganya.<br /> <br /> Anehnya, Kajati Jatim mengatakan masih dalam tahap penyelidikan untuk menemukan 2 alat bukti. Padahal, dalam surat dakwaan dan tuntutan JPU (Jaksa Penuntu Umum) maupun putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya mengatakan, bahwa terdakwa/terpidana Thoif Zamroni (Ketua DPRD periode 2014 – 2019), terdakwa Sugiarto (selaku Sekda sekaligus Ketua TAPD), dan terdakwa Ita Poeriandayani (Kepala BPPKAD yang juga wakil ketau TAPD) Kabupaten Jember (masing-masing perkara terpisah) bersama-sama dengan Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto (masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember periode  2014 - 2019 dalam kedudukannya sebagal Wakil Badan Anggaran), telah menyebabkan dana hibah Tahun Anggaran 2015 bisa dikeluarkan/dicairkan yang tidak sesuai dengan prosedur, Hal ini seperti yang diakui oleh terpidana Sugiarto dalam persidangan.<br /> <br /> Anehnya lagi adalah kasus Mega Korupsi yang lebih menarik perhatian masyarakat, yaitu perkara Korupsi  P2SEM tahun 2008 lalu yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 277,6 miliar, saat Sukarwo menjabat sebagai Sekda (Sekretaris Daerah) Pemprov. Jatim dan kemudian mencalonkan dan terpilih menjadi Gubernur Jawa Timur pada tahun 2009 lalu yang hingga saat ini, menurut Kajati Jatim masih tahap pendalaman (penyelidikan) untuk menemukan alat bukti, dengan menggandeng PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)<br /> <br /> “Terkait kasus P2SEM, itu masih pendalaman. Kita masih mencari alat buti itu, bekerja sama  dengan PPATK untuk mencari aliran dana,” ucap Dofir. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiBxEfYaP3lBpdE5mdLUc0WGXA3mWsBxoq3ulwu131jNIlvMyTlR6C1YT7JRISLKPdO84huG3Lt88Nh2yhyphenhyphens6zV-mZ0jBHEeN0-DPkdU-uRl_VsZZIWfWf7xeKUOtgwRfJiDCoSJm55BM/s1600/b.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiBxEfYaP3lBpdE5mdLUc0WGXA3mWsBxoq3ulwu131jNIlvMyTlR6C1YT7JRISLKPdO84huG3Lt88Nh2yhyphenhyphens6zV-mZ0jBHEeN0-DPkdU-uRl_VsZZIWfWf7xeKUOtgwRfJiDCoSJm55BM/s640/b.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Yang lebih anehnya adalah terkait pernyataan Kajati Jatim, M. Dofir yang mengatakan masih penyelidikan untuk mencari alat bukti dengan bekerja sama dengan PPATK. Alasannya, karena saksi kuncinya sudah meninggal yaitu almaruh dr. Bagus (Alm. dr. Bagoes Soedjito Suryo Soelyodikusumo meninggal pada tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 05.30 di Lapas Prong).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Padahal, tahun 2018, saat Aspidsus (Asisten Pidana Khusus) Kejati Jatim dijabat Didik Farkhan Alisyahdi sudah mengatakan kepada beritakorupsi.co telah mengantongi calon tersangkanya<br /> <br /> “Sudah dikantongi (maksudnya calon tersangka). Dulu dokter Bagus dihukum karena para penerima itu ngaku, dapatnya sekian dan disetor ke dia (alm. dr. Bagus). Rekomendasi dari 100 anggota DPRD ada yang melalui Fathorrasjid, melalui Fujianto. Dokter bagus ada 15 atau 16, ini yang kita dalami sekarang,” kata Didik saat itu kepada beritakorupsi.co (Jumat, 20 Juli 2018)<br /> <br /> Ternyata, seiring dengan bergantinya Aspidsus Kejati Jatim dari Didik Farkhan Alisyahdi yang saat ini sebagai salah satu pejabat di Kejagung kepada Rudi Irmawan, dan Kajati Jatim dari Sunarta kepada M. Dofir, calon tersangka yang semula sudah dikantongi menjadi “hilang”.<br /> <br /> Padahal, sebelum alm dr. Bagus meninggal sudah memberikan keterangan kepada penyidik Kejati Jatim, terkait 17 nama anggota DPRD Jatim periode yang terlibat menikamati duit. Yang diakui oleh Aspidsus saat itu.<br /> <br /> “Memang pernah, tapi itu jawabannya, apakah dapat digunakan atau tidak,” kata Didik ((Jumat, 20 Juli 2018)</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8ZStps1eObtjwB5FvLoef5DCzOr-jBCHwnXLKGbd6LMYqLx7KbVbVLMEJyDzs7ObSQubpO1bYl0XYVauyE5NayBw7cw2b2J7J-ci8DvNWduknOsfXZ7E2NKeyY2c8ZRbLXcqpndhdV5Q/s1600/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8ZStps1eObtjwB5FvLoef5DCzOr-jBCHwnXLKGbd6LMYqLx7KbVbVLMEJyDzs7ObSQubpO1bYl0XYVauyE5NayBw7cw2b2J7J-ci8DvNWduknOsfXZ7E2NKeyY2c8ZRbLXcqpndhdV5Q/s640/a.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Sementara menurut pakar hukum Tindak Pidana Korupsi dari Fakultas Hukum (FH) Univerisitas Airlangga (Unair) Surabaya, Prof. Dr. Nur Basuki Minarno. S.H., M.Hum kepada beritakorupsi.co mengatakan, bahwa keterangannya (alm) dapat digunakan sebagai keterangan saksi atau petunjuk oleh penyidik untuk tersangka baru.<br /> <br /> “Kalau saksi (alm. dr. Bagus) sudah pernah diminta keterangannya oleh penyidik untuk tersangka si A, itu boleh-boleh saja. Yang tidak boleh itu adalah, keterangan saksi untuk tersangka si A tidak boleh digunakan untuk tersangka si B. Jadi kalau boleh ya boleh saja digunakan sebagai petunjuk untuk terangka baru,” kata Prof. Dr. Nur Basuki Minarno. S.H., M.Hum (Selasa, 21 Mei 2019) </div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Yang lebih anehnya lagi adalah Kasus perkara Korupsi Road Show (Pariwisata) Kota Batu dan kasus perkara Korupsi pembebasan lahan untuk pembunganan gedung kampus II UIN Malaiki Malang, yang sudah dihentikan pada tahun 2016 oleh Kejati Jatim. Alasannya tidak cukup bukti.<br /> <br /> “Kasus Korupsi Kota Batu sudah dihentikan pada tahun 2016 karena belum ditemukan alat bukti yang kuat. Namun demikian, apa bila ada bukti baru yang kuat bisa kita buka lagi. Ini bukan berarti dihentikan selesai. Untuk yang UIN, sesuai hasil penyidikan waktu itu belum cukup bukti. Sehingga pada tahun 2016 kemarin perkara ini dihentikan atas nama Samsul Huda. Yang satunya sudah inckrah kan, jadi terkait yang lain dihentikan sementara karena belum ditemukan alat bukti, kalau ada novum baru akan dibuka lagi,” ujar Dofor.<br /> <br /> Padahal dalam putusan Pengadilan Tipikor Surabaya menyebutkan, bahwa Wali Kota Batu, Edy Rumpoko (terpidana Kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK) dan beberapa lainnya ikut bertanggungjawab. <br /> <br /> Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur tidak dapat mengembagkan kasus ini atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya ? atau hasil penyidikan lebih utama dari putusan Majelis Hakim ?<br /> <br /> Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang menyebutkan pihak lain turut bertanggungjawab, juga terdadapadalam perkara Korupsi pelepasan (ruislag)  tanah aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar, Jawa Timur yang terletak di Desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar  seluas 2,8 hektar, kepada pengembang PT Bina Peri Permai Malang (BPPM) pada 2007 lalu yang menyebutkan, bahwa saksi Heri Nugroho selaku Bupati Blitar turut bertanggung jawab. Sementara yang diadili hanya satu orang yaitu Kepala Kantor Aset Daerah.<br /> <br /> Anehnya, kasus inipun telah dihentikan beberapa tahun lalu dengan alasan, bahwa para saksi telah mencabut keterannganya dalam persidangan. “Sudah dihentikan karena para saksi telah mencabut keterangannya yang dalam persidangan,” kata Kasindik beberapa waktu lalu.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="641" data-original-width="1139" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBW8_HAKbzTi3yRNkuswstsSrxwuTebG7G0uAdBwLQOEWoi0o9AW0_mAJCjaEvgjvHYptlPq9fYCCo2WWx-i9oxt4IQS6vdv0s-3e-q77Pc7mVhyphenhyphenDlcig-2wS1Cr3HlqHYN2zUQEZVjyU/s640/2..jpg" width="640" />Namu menurut Kajati Jatim, M. Dofir mengatakan, bahwa saksi yang mencabut keterangannya yang disumpah dalam persidangan dan kemudian dicabut, dapat dikenakan pidana sesuai pasal tetang keterangan palsu dalam persidangan<br /> <br /> “Saksi mencabut keterangan dalam persidangan. Mereka itu sudah disumpah, namun apa bila mereka sudah disumpah dan kemudian mengatakan tidak, ada pidananya. Memberikan keterangan yang tidak benar diatas sumpah tadi, ada pasalnya. Resikonya mereka akan terkena pasal-pasal terkait dengan keterangan palsu,” pungkas Dofir.<br /> <br /> Pertanyaannya, mengapa penyidik Kejati Jatim tidak menyeret para saksi dalam kasus perkara Korupsi pelepasan (ruislag) tanah aset milik Pemkab) Blitar sebagai tersangka dalam keterangan palsu ?<br /> <br /> Sementara kasus lain yang menarik perhatian masyasarakat Khususnya Surabaya dalah kasus penyelewengan aset YKP dan PT YEKAPE senilai 10 triliun rupiah. Yang menurut Kajati Jati Jatim telah menyelamatkan aset negara sejumlah Rp 10 triliun, namun hingga saat ini belum ada satupun yang ditetapkan sebagai tersangka. Alasannya adalah menunggu hasil penghitungan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Jatim.<br /> <br /> "YKP saat ini masih penyidikan dan kita belum menyerah. Kita masih menungga hasil dari BPKP terkait kerugian negaranya," kata Dhofir <br /> <br /> Dhofir menjelaskan, pada Juli 2019, Kejati Jatim telah menyerahkan aset YKP senilai Rp10 triliun ke Pemkot Surabaya. Dan sebelumnya, lanjut Dofir, Kejati Jatim telah mencekal lima pengurus YKP maupun pengurus PT YEKAPE, diataranya Surjo Harjono, Mentik Budiwijono, Sartono, Chairul Huda dan Catur Hadi Nurcahyo.<br /> <br /> "Waktu itu nilai asetnya sekitar lima triliun, sekarang mencapi sepuluh triliun. Tapi ini bukan kerugian negara melainkan nilai aset. Kita masih menunggu hasil dari BPKP,” ucap Dofir. <br /> <br /> Dari beberapa kasus diatas, dapatkah Kejati Jatim dibawah kepemimpinan M. Dofir, yang dikenal sangat tegas saat menjabat Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya ini untuk mengungkap kasus tersebut, atau akan samapai juga ketangan penggantinya? (Jen)</div>

News Regional Tipikor Hingga Akhir Tahun 2019, Kejati Jatim “Tak Mampu” Mengungkap 2 Kasus Mega Korupsi

“Selain 2 kasus Mega Korupsi (Perkara Korupsi P2SEM Jatim Thn 2008 sebesar Rp277 M, dan perkara Korupsi dana Bansos Kabupaten Jember Tahu...

»

Tahun 2019, Sidang Perkara Korupsi Menurun 26.7%

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDbAxEUn530q1aRga98ccuilXNwC3y3RgPy9wtmueiBN1AGXSWVGE0tR7MbKwRhYiZ32lfZrbQgrXa-pYt2uVtv7qNhbKpE79FqaiW1jeYh72oZg7LC0PiUx-JqJGwijMl7k2nVNVQ2NM/s1600/2019........gif" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="671" data-original-width="1600" height="268" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDbAxEUn530q1aRga98ccuilXNwC3y3RgPy9wtmueiBN1AGXSWVGE0tR7MbKwRhYiZ32lfZrbQgrXa-pYt2uVtv7qNhbKpE79FqaiW1jeYh72oZg7LC0PiUx-JqJGwijMl7k2nVNVQ2NM/s640/2019........gif" width="640" /></a></div> <br /> </div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Jumlah Perkara Korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya selama tahun 2019 menuru sebanyak 26.7% (151 perkara) dari tahun 2018 sejumlah  206 perkara. Hal itu seperti yang dsampaikan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Nursyam., S.H., M.Hum, Senin, 30 Desember 2019<br /><br /> “Perkara yang masuk ke kita (Pengadilan Tipikor Surabaya) tahun ini menurun 26.7 persen dibandingkan tahun kemarin,” kata Nursyam.<br /><br /> Nursyam menambahkan, prioritas yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2018 samapai sekarang  adalah percepatan penyelesaian perkara dan peningkatan pelayanan publik dengan pemanfaatan IT (Information and Technology), serta peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) di Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Surabaya, yang membawahi Peradilan Umum meliputi Pidana Umum, pidana anak dan HAM. Kemudian Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan Pengadilan Tipikor.<br /><br /> “Prioritas kita adalah percepatan penyelesaian perkara dan pelayanan publik dengan cara peningkatan dalam pemanfaatan IT serta peningkatan SDM. Dan ini akan terus ditingkatkan,” ucapnya.<br /><br /> Sementara Panmud (Panitra Muda) Pengadilan Tipikor Surabaya, Akhmad Nur saat ditemui beritaakorupsi.co diruang kerjanya di gedung Pengadilan Tipikor Jalan Raya Juanda, Sidaorjao Jawa Timur (Senin 30 Desember 2019) mengatakan, bahwa jumlah perkara Korupsi menurun dari tahun 2018 sebanyak 206 menjadi 151 tahun 2019 atau menurun 26.7 persen<br /><br /> “Tahun 2018 sebanyak 206 perkara. Dan tahun ini 151, ditambah sisa tahun lalu 76 perkara. Yang sudah putus (Vonis) sebanyak 174 perkara. Jadi sisa perkara tahun ini sebanyak 53 perkara.” ujar Akhmad Nur. (Jen/T1m)</div>

News Regional Tipikor Tahun 2019, Sidang Perkara Korupsi Menurun 26.7%

BERITA KORUPSI .CO – Jumlah Perkara Korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya selama tahun 2019 menuru sebanyak 26.7% (151 ...

»

Jawaban Dua Pejabat Penegak Hukum Di Kab. Tobasa “Tak Sama”

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkPL5w_OjW1l79z-ysAeTDDFubNz6IlaZY6JDGEEP8-C5gsjigDva_06Q3lKzgECx0pJx_2uQ9DqqaPfH9KQL5VWq0mUcgh5kyLGNphVOfBv8Ely5JlKdHbMF4xsu7g2F06IWJIIjGuhE/s1600/Kaades.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="567" data-original-width="630" height="576" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkPL5w_OjW1l79z-ysAeTDDFubNz6IlaZY6JDGEEP8-C5gsjigDva_06Q3lKzgECx0pJx_2uQ9DqqaPfH9KQL5VWq0mUcgh5kyLGNphVOfBv8Ely5JlKdHbMF4xsu7g2F06IWJIIjGuhE/s640/Kaades.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto OB</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>“Terkait laporan masyarakat terhadap Kades Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Tobasa, Sumatra Utara sejak 2016”</b></span></span><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> “Perbedaan pendapat hal biasa, namun perbedaan jawaban mungkin luar biasa”. Hal terjadi saat beritakorupsi.co menghubungi Dua pejabat Aparat Penegak Hukum (APH) di Kabupaten Tobas, Sumatra Utara, atas laporan masyarakat ke Polres Tobasa melalui salah seorang pemerhati anti Korupsi yakni Obor Panjaitan pada tahun 2016 lalu terhadap Kades (Kepala Desa) Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Tobasa, Sumatra Utara terkait beberapa dugaan kasus yang terjadi di Desa Tornagodang.<br /> <br /> Kedua pejabat APH yang dihubungi beritakorupsi.co melalui pesan WhastApp pada Kamis, 19 Desember 2019 terkait laporan masyarakat itu adalah Kapolres Toba Samosir (Tobasa), AKBP Agus Waluyo dan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Balige, Kabupaten Tobasa, Sumatra Utara<br /> <br /> Kapolres Tobas AKBP Agus Waluyo menyampaikan melalui pesan WhastApp dari nomor +628129250XXX terkait laporan Oobor Panjaitan pada tahun 2016 mengatakan masih proses  Lidik (Penyelidikan).<br /> <br /> “Masih proses Lidik,” jawabnya melalaui pesan WhastApp. <br /> <br /> Sementara Kasi Pidsus Kejari Balige, Hiras Nainggolan menjelaskan kepada beritakorupsi.co, melalui pesan WhastApp dari nomor +628526567XXXX, telah menerima SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan). Namun Kasi Pidsus Kejari Balige ini  menyaampaikan, bahwa dalam SPDP tersebut belum ada dentitasnya<br /> <br /> “Belum ada Identitasnya, tapi kalau lebih laanjut, coba ditanyakan kepada Polres Toba Samosir, soalnya masih ranah kewenangan Polres Toba Samosir,” katanya melalaui pesan WhastApp<br /> <br /> Berdasarkan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, yang berbunyi <i>“penyidik wajib memberitaahukan dan meyerahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPD) kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan"</i><br /> <br /> Yang menjadi pertanyaan, kalau memang pihak Polres Tobasa masih melakukan penyelidikan, lalu SPDP apa yang diterima oleh Kejari Balige ? Sementara yang ditanyakan kepada Kapolres Tobasa dan Kasi Pidsus Kejari Balige, Kabupaten Tobasa, Sumatra Utata adalah terkait laporan masyarakat terhadap Kades Tornagodang ke Polres Tobasa pada taahun 2016.<br /> <br /> Seperti yang diberitaka sebelumnya. Masyarakat Desa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Tobasa, Sumatra Utara melalui salah seorang pemerhati Anti Korupsi, Obor Panjaitan menunggu hasil laporan Polisi di Polres Tobasa (Toba Samosir), Sumatra Utara terkait beberapa kasus yang terjadi di Desa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Tobasa, Sumatra Utara yang hingga saat ini “tak kunjung jelas”<br /> <br /> Obor Panjaitan saat menghubungi beritakorupsi.co mengatakan, bawah dirinya banyak menerima pengaduan dari masyarakat Desa Tornagodang, diantaranya dugaan Korupsi dan Suap, penyimpangan Mesin bantuan pemerintah, dan penyimpangan bantuan bibit padi, ternak Kerbau dan bantuan bibit Jagung hibrida.<br /> <br /> “Jauh sebelum bergulirnya Dana Desa tahun 2015, saya sudah banyak menerima pengaduan dari wargwa DesaTarnagodang terkait adanya perbuataan melawan hukum oleh Kepala Desa sejak 2014,” kata Obor Panjaitan.<br /> <br /> “Tuduhan-tuduhan adanya dugaan kecurangan Kades menurut warga, diantaranya ; 1. Terlibat korup dan menerima suap.  Kasus dugaan korupsi Cetak Sawah sekitar tahun 2014. Peran Kades sangat signifikan pada proyek Cetak Sawah senilai Rp1,6 milliyar. Alhasil impian warga Desa Tornagodang mendapat perluasan sawah sirna. Kasus cetak sawah ini terjadi tahun 2013. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)-nya Kabid Distan (Dinas Pertanian) Kab. Tobasa Sabar Siagian sampai Inkrach masuk penjara hingga dipecat,” kata Obor Panjaitan.<br /> <br /> “Adanya dugaan Penggelapan dan pencurian mesin serut bantuan Dinas Koperindag Kabupaten Tobasa sektar tahun 2016, Kades menjual ke Desa sekitar Silimbat, walau setelah dirinya terlapor, barang yang sempat dijual ditebus lagi. Dugaan pencurian bantuan padi, ugaan penggelapan ternak kerbau dan Bibit jagung hibrida. ” ungkap Obor Panjaita.<br /> <br /> Menurut Obor Panjaitan, bahwa warga Desa Tarnagodang beberapa kali mendatangai pihak  Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Juga Polres maupun ke Dinas terkait, namun tak ada tanggapan, sehingga warga Desa Tarnagodang mengadukannya ke Obor Panjaitan.<br /> <br /> “Ini tentu ada bukti, yakni warga bolak balik ke Kejari juga ke Polres. Paling sering ke Dinas Terkait namun warga merasa buntu, sehingga berkali kali memelepon dan mengadu ke saya yang notabene asli warga Desa Tornagodang,” ucap Obor Panjaitan<br /> <br /> “Terparah Kades ini sampai ingin membunuh warga desa. Kejadiannya ada 3 warga melaporkannya ke Kejari Balige Kabuppaten Tobas. Tau diri nya dilapor,  saat itu Kades menebar teror mengancam akan memenggal kepala ke-3 warga itu karena berani melapor. Peristiwa ancaman bunuh ini kembali diadukan warga ke saya,” ujar Obor Panjaitan<br /> <br /> Dari pengaduan warga Desa Tarnagodang yang diterima Obor Panjaitan, kemudian dilaporkannya ke Polda Sumatra Utara. Menurut Obor Panjaitan, dari laporannya itu kemudian diteruskan ke Polres Tobasa, dan Polres Tobasa pun telah memanggil Obor Panjaitan, dan juga menerima Surat Pemberitahuan dari Polres sebanyak dua kali pada tahun 2017. Dan sejak saat itu (2017), tak ada lagi informai yang diterima Obor Panjaitan dari pihak Kepolisian.<br /> <br /> “Melihat hal tersebut diatas, maka saya melihat situasi kampung sudah tidak kondusif sehingga saya melaporkan ke Polres Tobasa demgan cara lapor via Elektronik milik Poldasu (Polda Sumatra Utara) pada 2016 silam. Setelah mengisi formulir pelaporan, saya langsung memberi tahu ke pihak Polda Sumatera utara melalui Kabid Humas, dan diatensi ke Polres Tobasa. Sejak saya lapor 2016, saya menerima SP2HP sebanyak dua kali pada tahun 2017. Dan pada 2018, kembali saya dapat surat panggilan undangan klarifikasi agar saya hadir dihadapan penyidik Kepolisian Resort Tobasa. Sejak itu saya tidak tau lagi, sebab tidak ada lagi pemberitahuan dari Polisi,” ujar Obor Panjaitan.<br /> <br /> Lebih lanjut Obor Panjaitan menjelaskan, pada Desember 2019, dirinya telah mendapat Informasi bahwa Kejari Balige telah menerima SPDP dari Polres Tobas.<br /> <br /> “Saya mendapat informasi bahwa Polres telah mengerimkan SPDP ke Kejari Balige, dan hal itu dibenarkan Kasi Pidsus Kejari Balige saat saya klarifikasi,” ujarnya.<br /> <br /> Terkait apa yang disampaikan Obor Panjaitan kepada beritakorupsi.co, hingga berita ini ditulis, pihak Kejari Balige maupun Polres Tobas belum dapat dikonfirmasi. <br /> <br /> Sumber : Obor Panjaitan<br /> Editor : Jen</div>

News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Jawaban Dua Pejabat Penegak Hukum Di Kab. Tobasa “Tak Sama”

Foto OB “Terkait laporan masyarakat terhadap Kades Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Tobasa, Sumatra Utara sejak 2016” BE...

»

Menunggu Hasil Laporan Polisi Di Polres Tobasa Sejak 2016

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdoVT7BjzErxXJxCIX8Agw-K8jda0LBcHm9Uu6ogdnZ10g7IP1_xyzuNWJtyvle0b_0DfhCc4oVFFpwTBWTTVVQ5RD4w6rlV3Q6976BUvkuwqLe5AV_J_002i-khpKLvzEQB0U7d8RUGs/s1600/Desa+Tarnagodang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="572" data-original-width="631" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdoVT7BjzErxXJxCIX8Agw-K8jda0LBcHm9Uu6ogdnZ10g7IP1_xyzuNWJtyvle0b_0DfhCc4oVFFpwTBWTTVVQ5RD4w6rlV3Q6976BUvkuwqLe5AV_J_002i-khpKLvzEQB0U7d8RUGs/s1600/Desa+Tarnagodang.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto : OP</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Pekerjaan yang paling membosankan adalah menunggu. Dan itupula yang dialami Obor Panjaitan, salah seorang pemerhati Anti Korupsi yang menunggu hasil laporan Polisi yang dilaporkannya di Polres Tobasa (Toba Samosir), Sumatra Utara terkait beberapa kasus yang terjadi di Desa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Tobasa, Sumatra Utara yang hingga saat ini “tak kunjung jelas”<br /> <br /> Padahal, Aparat Penegak Hukum (APH), Kejaksaan maupun Kepolisian termasuk KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) selalu mengatakan, agar masyarakat melaporkan bila ada kasus dugaan Korupsi.<br /> <br /> Hal itu disampaikan langsung oleh Obor Panjaitan saat menghubungi beritakorupsi.co melalui telepon selule maupun melalui pesan WhastApp, pada Senin, 16 Desember 2019, sekitar pukul 22.30 WIB<br /> <br /> Kepada beritakorupsi.co Obor Panjaitan mengatakan, bawah dirinya banyak menerima pengaduan dari masyarakat Desa Tarnagodang, diantaranya dugaan Korupsi dan Suap, penyimpangan Mesin bantuan pemerintah, dan penyimpangan bantuan bibit padi, ternak Kerbau dan bantuan bibit Jagung hibrida.<br /> <br /> “Jauh sebelum bergulirnya Dana Desa tahun 2015, saya sudah banyak menerima pengaduan dari wargwa DesaTarnagodang terkait adanya perbuataan melawan hukum oleh Kepala Desa sejak 2014,” kata Obor Panjaitan.<br /> <br /> “Tuduhan-tuduhan adanya dugaan kecurangan Kades menurut warga, diantaranya ; 1. Terlibat korup dan menerima suap.  Kasus dugaan korupsi Cetak Sawah sekitar tahun 2014. Peran Kades sangat signifikan pada proyek Cetak Sawah senilai Rp1,6 milliyar. Alhasil impian warga Desa Tornagodang mendapat perluasan sawah sirna. Kasus cetak sawah ini terjadi tahun 2013. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)-nya Kabid Distan (Dinas Pertanian) Kab. Tobasa Sabar Siagian sampai Inkrach masuk penjara hingga dipecat,” kata Obor Panjaitan.<br /> <br /> “Adanya dugaan Penggelapan dan pencurian mesin serut bantuan Dinas Koperindag Kabupaten Tobasa sektar tahun 2016, Kades menjual ke Desa sekitar Silimbat, walau setelah dirinya terlapor, barang yang sempat dijual ditebus lagi. Dugaan pencurian bantuan padi, ugaan penggelapan ternak kerbau dan Bibit jagung hibrida. ” ungkap Obor Panjaita.<br /> <br /> Menurut Obor Panjaitan, bahwa warga Desa Tarnagodang beberapa kali mendatangai pihak  Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Juga Polres maupun ke Dinas terkait, namun tak ada tanggapan, sehingga warga Desa Tarnagodang mengadukannya ke Obor Panjaitan.<br /> <br /> “Ini tentu ada bukti, yakni warga bolak balik ke Kejari juga ke Polres. Paling sering ke Dinas Terkait namun warga merasa buntu, sehingga berkali kali memelepon dan mengadu ke saya yang notabene asli warga Desa Tornagodang,” ucap Obor Panjaitan<br /> <br /> “Terparah Kades ini sampai ingin membunuh warga desa. Kejadiannya ada 3 warga melaporkannya ke Kejari Balige Kabuppaten Tobas. Tau diri nya dilapor,  saat itu Kades menebar teror mengancam akan memenggal kepala ke-3 warga itu karena berani melapor. Peristiwa ancaman bunuh ini kembali diadukan warga ke saya,” ujar Obor Panjaitan<br /> <br /> Dari pengaduan warga Desa Tarnagodang yang diterima Obor Panjaitan, kemudian dilaporkannya ke Polda Sumatra Utara. Menurut Obor Panjaitan, dari laporannya itu kemudian diteruskan ke Polres Tobasa, dan Polres Tobasa pun telah memanggil Obor Panjaitan, dan juga menerima Surat Pemberitahuan dari Polres sebanyak dua kali pada tahun 2017. Dan sejak saat itu (2017), tak ada lagi informai yang diterima Obor Panjaitan dari pihak Kepolisian.<br /> <br /> “Melihat hal tersebut diatas, maka saya melihat situasi kampung sudah tidak kondusif sehingga saya melaporkan ke Polres Tobasa demgan cara lapor via Elektronik milik Poldasu (Polda Sumatra Utara) pada 2016 silam. Setelah mengisi formulir pelaporan, saya langsung memberi tahu ke pihak Polda Sumatera utara melalui Kabid Humas, dan diatensi ke Polres Tobasa. Sejak saya lapor 2016, saya menerima SP2HP sebanyak dua kali pada tahun 2017. Dan pada 2018, kembali saya dapat surat panggilan undangan klarifikasi agar saya hadir dihadapan penyidik Kepolisian Resort Tobasa. Sejak itu saya tidak tau lagi, sebab tidak ada lagi pemberitahuan dari Polisi,” ujar Obor Panjaitan.<br /> <br /> Lebih lanjut Obor Panjaitan menjelaskan, pada Desember 2019, dirinya telah mendapat Informasi bahwa Kejari Balige telah menerima SPDP dari Polres Tobas.<br /> <br /> “Saya mendapat informasi bahwa Polres telah mengerimkan SPDP ke Kejari Balige, dan hal itu dibenarkan Kasi Pidsus Kejari Balige saat saya klarifikasi,” ujarnya.<br /> <br /> Terkait apa yang disampaikan Obor Panjaitan kepada beritakorupsi.co, hingga berita ini ditulis, pihak Kejari Balige maupun Polres Tobas belum dapat dikonfirmasi. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sumber : Obor Panjaitan</div> <div style="text-align: justify;"> Editor : Jen</div>

News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Menunggu Hasil Laporan Polisi Di Polres Tobasa Sejak 2016

Foto : OP BERITA KORUPSI .CO – Pekerjaan yang paling membosankan adalah menunggu. Dan itupula yang dialami Obor Panjaitan, salah seora...

»

Pertama Di Dunia, “The Chef” Aplikasi Kuliner Diluncurkan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEVhSu_eyVOquiT-TvqchXF2D_tA5Km2sOovh50wiv3xjdCpYGYR11LFvAAm5MKR_DPEQzA_FHKXPBBy9T7u78n2p443qZMTM2IksLQjNfgcxLPDRzQQeTQLo_PLXcdw6JPY98t2TNfpI/s1600/IMG2019111211462911.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1052" data-original-width="664" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEVhSu_eyVOquiT-TvqchXF2D_tA5Km2sOovh50wiv3xjdCpYGYR11LFvAAm5MKR_DPEQzA_FHKXPBBy9T7u78n2p443qZMTM2IksLQjNfgcxLPDRzQQeTQLo_PLXcdw6JPY98t2TNfpI/s1600/IMG2019111211462911.jpg" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">  Sisca Baroto Utomo sebagai Celeberiti Cef Indonesia (Kanan)</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3gOn587cDCfS0m2nmxIxMiKoyYzrvPhVXbqRaVaWfB7CJXNHM0YRIku99Sx6Fb1E6b0oQNjeAAs-BK5XP7P83HMH9DZ9JPSTU17HZyR13BnnlD8ZFxX_KvsWvjiq_zPi54Mz2QkvZ9us/s1600/Chef.gif" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="649" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3gOn587cDCfS0m2nmxIxMiKoyYzrvPhVXbqRaVaWfB7CJXNHM0YRIku99Sx6Fb1E6b0oQNjeAAs-BK5XP7P83HMH9DZ9JPSTU17HZyR13BnnlD8ZFxX_KvsWvjiq_zPi54Mz2QkvZ9us/s1600/Chef.gif" /></a></td></tr> <tr align="justify"><td class="tr-caption">Dari kiri, Tim IT (Infomation and Teknologi) The Chef Iksan Sutanto, Chef Profesional Widhijanto, Tim Branding The Chef Apps Johan Alvin Khosuma (JAK), Chef Milenial saat Grand Launching aplikasi kuliner "The Chef" di Jakarta, Selasa,12 Nopember 2019</td></tr> </tbody></table> <b>JAKARTA, <span style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b><span style="font-size: large;"> </span>Seiring dengang perkembangan teknologi digital 4.0 saat ini, para Chef atau Koki muda Indonesiapun tak ketnggalan untuk memanfaatkannya untuk mendorong perkembangan industri khususnya dibidang kuliner maupun diberbagai usaha lainnya dengan menciptakan sebuah Aplikasi yang pertama di dunia, yaitu THE CHEF <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Peluncuran Aplikasi Kluner THE CHEF ini secara resmi di Launching di Jakarta, tepatnya di Arthotel Tamrin, Jakrta Pusat, pada Selasa, 12 Nopember 2019<br /> <br /> Sebelum acara Launching di Jakarta berlangsung, para Chef Muda Indonesia telah mengadakan kegiatan di beberapa Kota besar, diantaranya Surabaya dan Bali<br /> <br /> Sememtara dalam acara Launching yang berlangsung turut dihadiri sejumlah undangan dari berbagai kalangan profesional khususnya para Chef muda Indonesia yang berbakat.<br /> <br /> Dalam penjelasannya, Chef Widhijanto mengatakan,  bahwa  Aplikasi ‘The Chef’ adalah sebuah Aplikasi Kluner yang pertama di dunia, berbasis komunitas profesi dan berhubungan dengan dunia kuliner, food industry, data profil, sertifikasi kuliner. Selain itu juga mendukung generasi milenial untuk mengapresiasi karya ide atau pemikiran untuk dapat semakin berkembang<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjCrw_mabvRbjIuXhrTuj9VqPh3E-MD3kWcHdSkHee8deKdsHjVfZhYH5M_tWdoT9OarAhvAXUP0MOBrbfWA0E0g-Rimn66EJv7VRXBMLYg3Yyt_9FLSjMFBWe5aFiV90DZ6ekLCh3dXw/s1600/IMG20191112115807.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjCrw_mabvRbjIuXhrTuj9VqPh3E-MD3kWcHdSkHee8deKdsHjVfZhYH5M_tWdoT9OarAhvAXUP0MOBrbfWA0E0g-Rimn66EJv7VRXBMLYg3Yyt_9FLSjMFBWe5aFiV90DZ6ekLCh3dXw/s640/IMG20191112115807.jpg" width="640" /></a></div> Menurutnya Chef Widhijanto, bahwa aplikasi The Chef ini juga bisa menjadi wadah bagi profesi di bidang F&B untuk mengembangkan ide kreatif dan membagikan karya kreatifnya melalui fitur-fitur di dalam aplikasi, seperti fitur Chef Channel, dan juga fitur marketplace untuk para chef preneur.<br /> <br /> “Seiring perkembangan jaman, bahwa perkembangan chef belakangan sangat pesat, bahkan muncul beberapa komunitas dan asosiasi yang menaungi chef. Namun ditegaskannya bahwa aplikasi ‘The Chef’ terbuka bagi siapa saja dan tidak berafiliasi dengan salah satu asosiasi atau komunitas,” katanya pada saat acara launching “The Chef’ di Artotel Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa, 12 Nopember 2019<br /> <br /> Setelah Chef Widhijanto usia menjelaskan tentang THE CHEF, kemudian dilanjutkan Wildan Avessina sebagai Chef Milineal. Menurut Wildan,  bahwa dalam Aplikasi THE CHEF,  terdapat beberapa fitur yang disediakan, diantaranya adalah tentang informasi lowongan pekerjaan, informasi profil chef bagi perusahaan yang membutuhkan, data event chef dan kegiatannya di seluruh Indonesia, termasuk marketplace produk dan peralatan yang berkaitan dengan bisnis makan dan minuman.<br /> <br /> “Dan yang menarik, kami mengakomodir keinginan masyarakat untuk menjadi chef. Makanya kami menggelar charity hingga beasiswa atau pendanaan kepada mereka yang kurang mampu untuk dididik hingga menjadi chef profesional,” ungkapnya<br /> <br /> Wildan menambahkan,  Aplikasi ini juga menyediakan fitur forum bagi para chef untuk berinteraksi melalui chat forum dan bisa berbagi ide kreatif dan karya mereka, sehingga bisa membantu mereka untuk bisa dikenal dan diakses di seluruh dunia.<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhQtlLyDgIyhSVmxPHbolOn-RG3yg1s42giWm-xVc4DdPIrJryB13ZsJONl7abX0sNV-ylPu4rnUwH8unRU2dzegIDVv-X_e_OCvwc1P9qhzNBaml7ieGxDgx5CGw-X-WxQiQ0l3lLtCY/s1600/IMG20191112115508.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="576" data-original-width="1024" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhQtlLyDgIyhSVmxPHbolOn-RG3yg1s42giWm-xVc4DdPIrJryB13ZsJONl7abX0sNV-ylPu4rnUwH8unRU2dzegIDVv-X_e_OCvwc1P9qhzNBaml7ieGxDgx5CGw-X-WxQiQ0l3lLtCY/s640/IMG20191112115508.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> Dari kiri, Tim IT (Infomation and Teknologi) The Chef Iksan Sutanto, Chef Profesional Widhijanto, Tim Branding The Chef Apps Johan Alvin Khosuma (JAK), Chef Milenial dan Kaloka selaku Tim Marketing saat Grand Launching aplikasi kuliner "The Chef" di Jakarta, Selasa,12 Nopember 2019</td></tr> </tbody></table> Tak ketinggalan pula tim IT “The Chef”, yaitu Iksan menuturkan, bahwa konsep fand disk di The Chef bisa dimanfaatkan para pemilik restoran untuk bekerjasama  dengan cara mengirimkan proposalnya.<br /> <br /> "Misalnya ada yang ingin punya restoran cabang, mereka bisa mengirimkan proposalnya di aplikasi, dan dari sana, team melakukan cek survingnya. Jadi para investor juga bisa berkerjasama melalui aplikasi ini." ujar Iksan<br /> <br /> Iksa  menambahkan, "Dari Aplikasi ini, kota juga bisa cari suplaiyer yang cocok, mengeseting, lamp back hind, barisat, accounting. Jadi fan disk sudah meningkat banyak, bukan hanya mencari investor tapi midnya sudah ada semua, itu sudah di dalam satu ekosistem. Kalau sudah di setujui dan investornya sudah di acc, maka jadi masuk di incubasi di chat,” jelasnya<br /> <br /> Pada kesempatan yang sama, Marketing Communication ‘The Chef’, Kaloka menambahkan, aplikasi ini dibuat didasari oleh kecintaan para foundernya terhadap dunia kuliner dan atas perhatiannya terhadap kehidupan chef di Indonesia maupun dunia.<br /> <br /> “Kami berharap, aplikasi ‘The Chef’ bisa sebagai sarana menjalin silaturahmi antar chef, memunculkan chef-chef baru dan berbakat, memudahkan pelaku usaha di bidang food industry dalam mendapatkan informasi dan memenuhi segala kebutuhannya,” tandasnya. (Jent)<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvvHklZ4k0nrtWmeHbb1FN-JD07OKa43SGJE5AJR2Z3rEUIiS_AjW2AE2avyxZqIt29ahb1c6zesdyyEjfix7qug5LsVxNdeBwaLITIDy2x7veoh9hpYsZyKawXkezmSwmjXUyKdsnnTU/s1600/IMG20191112114629.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="355" data-original-width="631" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvvHklZ4k0nrtWmeHbb1FN-JD07OKa43SGJE5AJR2Z3rEUIiS_AjW2AE2avyxZqIt29ahb1c6zesdyyEjfix7qug5LsVxNdeBwaLITIDy2x7veoh9hpYsZyKawXkezmSwmjXUyKdsnnTU/s640/IMG20191112114629.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitMM-BdGrkuQL_V_bGBTBnVlutmxnlLcFg2M8UkJb-A4pxCrT_CLS9yjrn8UO3czMuOGIVc16THGlZTtx9iaCexxmlGy_uE9biWNtPb7SIOeSMQzVZ1s4TqpE0IP_IJqqUhbBe6Xakih0/s1600/IMG20191112115219.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="355" data-original-width="631" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitMM-BdGrkuQL_V_bGBTBnVlutmxnlLcFg2M8UkJb-A4pxCrT_CLS9yjrn8UO3czMuOGIVc16THGlZTtx9iaCexxmlGy_uE9biWNtPb7SIOeSMQzVZ1s4TqpE0IP_IJqqUhbBe6Xakih0/s640/IMG20191112115219.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtLD8P8FfOG3q75Oxq_Ljvs78NQNs8QDDZkw0mpfMoOmiAgIlsIDjTGFJin7cTTilEmgQb6nITaYrD7uqEezDyQlYthUc5TJ1JmPH_R2YiFgQ57R6SKo294ar9vBrXJcZgTbFQGKbamaM/s1600/IMG20191112115242.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="355" data-original-width="631" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtLD8P8FfOG3q75Oxq_Ljvs78NQNs8QDDZkw0mpfMoOmiAgIlsIDjTGFJin7cTTilEmgQb6nITaYrD7uqEezDyQlYthUc5TJ1JmPH_R2YiFgQ57R6SKo294ar9vBrXJcZgTbFQGKbamaM/s640/IMG20191112115242.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjo-WM_dLBvHuoWl3PytSMmV1OztL_e5f_XJb5XCKcNNSWPma0tZKYy_r89eaceyZLYUQqVkM3kCUWf-yA-Mu4Esa0eR4rWAIfbaXPISRsAuR7tpBNMDG085FxnJ3FbTWBhXrOimdv_8KU/s1600/IMG20191112115438.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="649" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjo-WM_dLBvHuoWl3PytSMmV1OztL_e5f_XJb5XCKcNNSWPma0tZKYy_r89eaceyZLYUQqVkM3kCUWf-yA-Mu4Esa0eR4rWAIfbaXPISRsAuR7tpBNMDG085FxnJ3FbTWBhXrOimdv_8KU/s640/IMG20191112115438.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2a4UpZsSga3OnCZPBPXGx1z4XxQjSP7MtrEP9zeYWVNKMs3HAIZkAFLA8Cnygs01z4p_tu81b5DqnfoRxNAnUpVOHEeeYQnMTkr0osOgnwPZ_hsWjOwiVYzgg-36XnBbaeguf75SyV8g/s1600/IMG20191112115807.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2a4UpZsSga3OnCZPBPXGx1z4XxQjSP7MtrEP9zeYWVNKMs3HAIZkAFLA8Cnygs01z4p_tu81b5DqnfoRxNAnUpVOHEeeYQnMTkr0osOgnwPZ_hsWjOwiVYzgg-36XnBbaeguf75SyV8g/s640/IMG20191112115807.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="576" data-original-width="1024" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3_TM2lLY2Nku2HR90UuNZa-qKDoEDsPJ1JunfEXaCB8mw83YXRH0d-zQkcCl5h2boHAbZ6IOz4eByFMdxTzCQBzWtqwa9rjIBbwx2Z_T0F6NHaYxa0g4og_kiKMA2VXN35HPVwNZR-A8/s640/thumbnail.jpg" width="640" /> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEVhSu_eyVOquiT-TvqchXF2D_tA5Km2sOovh50wiv3xjdCpYGYR11LFvAAm5MKR_DPEQzA_FHKXPBBy9T7u78n2p443qZMTM2IksLQjNfgcxLPDRzQQeTQLo_PLXcdw6JPY98t2TNfpI/s1600/IMG2019111211462911.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1052" data-original-width="664" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEVhSu_eyVOquiT-TvqchXF2D_tA5Km2sOovh50wiv3xjdCpYGYR11LFvAAm5MKR_DPEQzA_FHKXPBBy9T7u78n2p443qZMTM2IksLQjNfgcxLPDRzQQeTQLo_PLXcdw6JPY98t2TNfpI/s1600/IMG2019111211462911.jpg" /></a></div> </div>

News Pendidikan Regional Pertama Di Dunia, “The Chef” Aplikasi Kuliner Diluncurkan

 Sisca Baroto Utomo sebagai Celeberiti Cef Indonesia (Kanan) Dari kiri, Tim IT (Infomation and Teknologi) The Chef Iksan Sutanto, Chef...

»

ICW Menuntut Agar DPR Segera Hentikan Pembahasan Revisi UU KPK

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2zy05BRRKno3jaH_YIwMEnvS6IIZRPGX2Y_b3zL9nGfixAalkk7gzxgWnu7kgOfLbzslDEHfm0QWDBXXjwmbpEm72UptT44qAc3rRxE7ywXKLMSQlgn0wKM5vgICRKY5SJY3f4jUb4oA/s1600/ICW.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="445" data-original-width="640" height="444" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2zy05BRRKno3jaH_YIwMEnvS6IIZRPGX2Y_b3zL9nGfixAalkk7gzxgWnu7kgOfLbzslDEHfm0QWDBXXjwmbpEm72UptT44qAc3rRxE7ywXKLMSQlgn0wKM5vgICRKY5SJY3f4jUb4oA/s640/ICW.png" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;">#Revisi UU KPK sarat dugaan konflik kepentingan DPR dan Pemerintah, harus hentikan pembahasan revisi UU KPK!#</span><br /> <br /> <br /> <b>Jakarta, <span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span></b> DPR bersama pemerintah baru saja menyepakati pembahasan revisi Undang-Undang KPK. Usulan perubahan ini merupakan inisiatif dari DPR. Diyakini, poin-poin perubahan tersebut akan melumpuhkan KPK dan melemahkan pemberantasan korupsi.<br /><br />Jika dilihat lebih jauh, DPR seakan mempercepat pengesahan UU ini dalam sidang paripurna beberapa waktu lalu. Setidaknya Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat adanya dugaan konflik kepentingan dalam pembahasan dan pengesahan dalam sidang paripurna DPR. Berikut:<br /><br />1. Niat Lama Melemahkan KPK. <br />Dalam catatan ICW isu revisi UU KPK mulai bergulir sejak tahun 2010 silam. Dalam naskah perubahan yang selama ini beredar praktis tidak banyak perubahan, narasi penguatan KPK seakan hanya omong kosong saja. Mulai dari penyadapan atas izin Ketua Pengadilan, pembatasan usia KPK, kewenangan SP3, sampai pembentukan Dewan Pengawas;<br /><br /> 2. Mayoritas Perkara yang Ditangani KPK Melibatkan Aktor Politik<br />Dalam catatan KPK dari rentang waktu 2003-2018 setidaknya 885 orang yang telah diproses hukum. Dari jumlah itu, 60 persen lebih atau 539 orang berasal dari dimensi politik;<br /><br />3. Anggota DPR Masa Periode 2014-2019 Banyak Terlibat Kasus KorupsiDalam catatan ICW sepanjang lima tahun terakhir setidaknya 23 anggota DPR RI masa bakti 2014-2019 telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Bahkan Ketua DPR RI, Setya Novanto, bersama Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniwan, pun tak luput dari jerat hukum KPK.;<br /><br />4. Hampir Seluruh Partai Politik di DPR Periode 2014-2019 Sudah Pernah Terjaring KPK<br />Dalam catatan ICW, 23 anggota DPR RI masa bakti 2014-2019 telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Keseluruhan anggota DPR tersebut pun berasal dari ragam partai politik. Berikut rinciannya:<br /> ⁃ Partai Golkar: 8 orang<br /> ⁃ Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan: 3 orang<br /> ⁃ Partai Amanat Nasional: 3 orang<br /> ⁃ Partai Demokrat: 3 orang<br /> ⁃ Partai Hanura: 2 orang<br /> ⁃ Partai Kebangkitan Bangsa: 1 orang<br /> ⁃ Partai Persatuan Pembangunan: 1 orang<br /> ⁃ Partai Nasdem: 1 orang<br /> ⁃ Partai Keadilan Sejahtera: 1 orang<br /><br />5. Perkara yang Sedang Ditangani oleh KPK Banyak Melibatkan Anggota DPR<br />Publik tentu masih mengingat salah satu kasus korupsi yang secara dimensi kerugian negara besar, serta diduga melibatkan banyak pihak - eksekutif, legislatif, maupun swasta - yakni kasus KTP-Elektronik. Dalam dakwaan Jaksa untuk dua terdakwa, Irman dan Sugiharto, menyebutkan puluhan politisi DPR yang diduga turut serta menerima aliran dana dari proyek yang telah merugikan keuangan negara Rp 2,3 triliun.<br /><br />Atas narasi di atas, maka wajar jika publik sampai pada kesimpulan bahwa DPR terlihat serampangan, tergesa-gesa, dan kental nuansa dugaan konflik kepentingan. Selain dari waktu pembahasan yang tidak tepat, substansi nya pun menyisakan banyak perdebatan, dan secara kelembagaan KPK memang tidak membutuhkan perubahan UU. <br /><br />Untuk itu maka Indonesia Corruption Watch (ICW) menuntut agar: 1. DPR segera hentikan pembahasan revisi UU KPK. Akan jauh lebih bijaksana jika DPR memfokuskan kerja pada regulasi penguatan pemberantasan korupsi. Seperti revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, rancangan UU Perampasan Aset, dan rancangan UU Pembatasan Transaksi Uang Tunai;<br /><br /> 2. Seluruh masyarakat Indonesia untuk mengawal isu revisi UU KPK dan melawan berbagai pelemahan pemberantasan korupsi;<br /><br />Jakarta, 15 September 2019<br />Sumber : ICW

News Pemerintahan Regional Tipikor ICW Menuntut Agar DPR Segera Hentikan Pembahasan Revisi UU KPK

#Revisi UU KPK sarat dugaan konflik kepentingan DPR dan Pemerintah, harus hentikan pembahasan revisi UU KPK!# Jakarta, berita korupsi ....

»

Pernyataan Sikap Pusat Kajian Anti Korupsi dan Dones FH UNIB

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2zy05BRRKno3jaH_YIwMEnvS6IIZRPGX2Y_b3zL9nGfixAalkk7gzxgWnu7kgOfLbzslDEHfm0QWDBXXjwmbpEm72UptT44qAc3rRxE7ywXKLMSQlgn0wKM5vgICRKY5SJY3f4jUb4oA/s1600/ICW.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="445" data-original-width="640" height="444" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2zy05BRRKno3jaH_YIwMEnvS6IIZRPGX2Y_b3zL9nGfixAalkk7gzxgWnu7kgOfLbzslDEHfm0QWDBXXjwmbpEm72UptT44qAc3rRxE7ywXKLMSQlgn0wKM5vgICRKY5SJY3f4jUb4oA/s640/ICW.png" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;">#Pernyataan sikap Pusat Kajian Anti Korupsi (PEKARO) dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu menolak dan menentang revisi UU KPK#</span><br /> <br /> <br /> <b>Bengkulu, <span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span> </b>Tantangan memberantas korupsi hari ini tidak lagi hanya mencegah dan menindak perbuatan korupsi, tapi tantangan terbesar hari ini adalah menjaga institusi yang berada di garda terdepan memberantas korupsi dari pelbagai pelemahan-pelemahan. <br /> <br /> Saat ini publik dikejutkan dengan rencana anggota DPR RI yang secara diam-diam akan merevisi kembali UU KPK. UU KPK yang akan diubah berpotensi menimbulkan ancaman dan pelemahan bagi KPK untuk mencegah dan menindak kasus korupsi di Indonesia.<br /> <br /> Itu sebabnya, kami atas nama Pusat Kajian Anti Korupsi (PEKARO) dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB) hari ini 10 September 2019 menyatakan sikap menentang segala upaya melemahkan dan mereduksi kewenangan KPK dalam menjalankan agenda Pemberantasan Korupsi dan meminta Presiden Joko Widodo menolak usulan revisi UU KPK sebagai bahagian dari Nawa Cita Presiden yaitu Penguatan Kelembagaan KPK dan Pemberantasan Korupsi :<br /> <br /> 1. Prof. Dr. Herawan Sauni, S.H., M.S.<br /> 2. Prof. Dr. Herlambang, S.H., M.H.<br /> 3. Dr. Edra Satmaidi, S.H., M.H.<br /> 4. Dr.Antory Royan Adyan, SH.,M.Hum<br /> 5. Noeke Sri Wardhani SH M. Hum<br /> 6. Beni Kurnia Illahi, S.H., M.H.<br /> 7. Putra Perdana Ahmad Saifulloh, S.H., M.H.<br /> 8. Ari Wirya Dinata, S.H., M.H. <br /> 9. Arini Azka Mutia, S.H., M.H. <br /> 10. Pipi Susanti, S.H., M.H. <br /> 11. Sonia Ivana Barus, S.H., M.H.<br /> 12. Wulandari, S.H., M.H. <br /> 13. Dimas Dwi Arso, S.H., M.H. <br /> 14. Nurhani Fithriah, S.H., M.H.<br /> 15. Siti Hatikasari, SH.,MH. <br /> 16. Arie Elcaputera, SH MH.<br /> 17. Zico Junius Fernando, S.H., M.H., CIL.<br /> 18. Benget Hasudungan Simatupang, S.H., M.H.Lit. <br /> 19. Asep Suherman, S.H., M.H.<br /> 20. Ari Wirya Dinata, S.H.,M.H<br /> 21. Ahmad Wali, S.H.,M.H.<br /> <br /> Sumber : ICW<br /> Editor    : Redaksi beritakorupsi.co

News Pemerintahan Regional Tipikor Pernyataan Sikap Pusat Kajian Anti Korupsi dan Dones FH UNIB

#Pernyataan sikap Pusat Kajian Anti Korupsi (PEKARO) dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu menolak dan menentang revisi UU KPK# ...

»

ICW : Presiden Joko Widodo Ingkar Janji Pemberantasan Korupsi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRbL10JTANf1XlYF2TttPylpDOXo2e2uL6YcnVF1JqEAn25VS_o7CsfK3cdRqPqVpjlH2AZbFO43NjEEGlKbOhCyQichQYrAw6WgqPRCsrumlvEGL0xtg46A4dzUfvIsFECupcoR2-kA4/s1600/ICW.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="445" data-original-width="640" height="444" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRbL10JTANf1XlYF2TttPylpDOXo2e2uL6YcnVF1JqEAn25VS_o7CsfK3cdRqPqVpjlH2AZbFO43NjEEGlKbOhCyQichQYrAw6WgqPRCsrumlvEGL0xtg46A4dzUfvIsFECupcoR2-kA4/s640/ICW.png" width="640" /></a></div> <br /> <span style="font-size: large;"><b><span style="font-size: small;">Jakarta,</span> berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Dalam rilise yang disampaikan ICW (Indonesia Corruption Watch), Kamis, 12 September 2019 menyapaikan, bahwa basa depan pemberantasan korupsi terancam. Belum lagi selesai dengan proses pemilihan Pimpinan KPK yang menyisakan banyak persoalan, kali ini lembaga anti korupsi itu mesti dihadapkan dengan ancaman legislasi oleh DPR, yakni revisi UU KPK.<br /><br />Hal yang patut untuk disesalkan adalah sikap dari Presiden Joko Widodo terkait revisi UU KPK. Seperti yang sudah diketahui bahwa pada Rabu 11 September 2019 Presiden telah secara resmi mengirimkan surat kepada DPR yang menyebutkan bahwa Presiden sepakat untuk membahas ketentuan revisi UU KPK bersama DPR. Tentu ini menunjukkan ketidakberpihakan Presiden pada penguatan KPK dan pemberantasan korupsi.<br /><br />Setidaknya ada 4 (empat) catatan penting dalam menanggapi persoalan ini. Pertama, Presiden terlihat tergesa-gesa dalam mengirimkan SurPres ke DPR tanpa adanya pertimbangan yang matang. Pasal 49 ayat (2) UU No 12 tahun 2011 secara tegas memberikan tenggat waktu 60 hari kepada Presiden sebelum menyepakati usulan UU dari DPR. Harusnya waktu itu dapat digunakan oleh Presiden untuk menimbang usulan DPR yang sebenarnya justru melemahlan KPK.<br /><br />Kedua, Presiden abai dalam mendengarkan aspirasi masyarakat. Sudah berbagai elemen masyarakat, organisasi, dan tokoh yang menentang revisi UU KPK. Bahkan lebih dari 100 guru besar dari berbagai universitas menentang pelemahan KPK dari jalur legislasi ini. Kejadian ini pun seakan mengulang langkah keliru Presiden saat proses pemilihan Pimpinan KPK yang lalu. Harus diingat bahwa Presiden bukan hanya kepala pemerintahan, namun juga kepala negara yang mesti memastikan lembaga negara seperti KPK tidak dilemahkan oleh pihak-pihak manapun.<br /><br />Ketiga, Presiden ingkar janji tentang penguatan KPK dan keberpihakan pada isu anti korupsi. Tegas disebutkan pada poin 4 Nawa Cita dari Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Dengan Presiden menyepakati revisi UU KPK usulan dari DPR ini rasanya Nawa Cita Presiden sama sekali tidak terlihat.<br /><br />Keempat, Presiden mengabaikan prosedur formil dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Pasal 45 UU No 12 Tahun 2011 telah mensyaratkan bahwa revisi UU harus masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Selain itu, dalam tata tertib Pasal 112 (1) jo Pasal 113 Peraturan DPR No. 1 Tahun 2014 menyebutkan bahwa rancangan undang-undang sebagaimana disisin berdasarkan Prolegnas prioritas tahunan. Jika melihat faktanya, revisi UU KPK tidak masuk dalam prolegnas prioritas.<br /><br />Rasanya masih jelas di ingatan publik sosok dari Presiden Joko Widodo yang sempat menerima Bung Hatta Anti Corruption Award pada tahun 2010 yang lalu. Tentu ekspektasi publik amat besar pada Presiden untuk terus menguatkan KPK dan pemberantasan korupsi. Dengan kejadian seperti ini rasanya wajar jika akhirnya publik meragukan komitmen anti korupsi dari Presiden dan pemerintah. <br /><br />Patut untuk diingat bahwa Joko Widodo terpilih menjadi Presiden karena janji-janji yang telah diutarakan saat kampanye yang lalu sehingga masyarakat memilihnya. Lalu, jika saat ini Presiden tidak menepati janji untuk memperkuat KPK dan pemberantasan korupsi maka sudah barang tentu barisan pendukung Presiden akan semakin berkurang drastis. Hal ini akan berimplikasi serius pada kepercayaan publik pada pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. <br /><br />Kritik ini bukan tanpa dasar. Sebab memang keseluruhan Pasal dalam revisi UU KPK justru diprediksi akan melucuti kewenangan lembaga anti korupsi itu. Mulai dari pembentukan Dewan Pengawas yang justru menimbulkan sangkaan akan adanya intervensi dari eksekutif dan legislatif pada penindakan KPK. Lain dari itu terkait penyadapan yang harus melalui izin dari Dewan Pengawas. Sampai pada kewenangan KPK memberikan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang mana sebenarnya bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.<br /><br />Lagi pun harusnya Presiden memahami bahwa narasi penguatan KPK yang kerap diutarakan oleh DPR tidak pernah terbukti, dalam catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak digulirkan revisi ini pada tahun 2010 hampir keseluruhan naskah yang beredar selalu diisi oleh pelemahan-pelemahan pada KPK. <br /><br />Untuk itu maka: 1. Presiden dan DPR harus membuka mata, telinga, dan menggunakan hati nurani agar dapat mendengarkan aspirasi masyarakat;<br /><br />2. Masyarakat harus menyerukan penolakan dan bersama-sama merapatkan barisan untuk melawan pelemahan KPK.<br /><br />Sumber : Indonesia Corruption Watch<br />Editor : Redaksi beritakorupsi.co

News Pemerintahan Pendidikan Regional Tipikor ICW : Presiden Joko Widodo Ingkar Janji Pemberantasan Korupsi

Jakarta, berita korupsi .co - Dalam rilise yang disampaikan ICW (Indonesia Corruption Watch), Kamis, 12 September 2019 menyapaikan, bahw...

»

Lima Catatan Proses Uji Kepatutan dan Kelayakan Capim KPK Periode 2019 – 2023

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRbL10JTANf1XlYF2TttPylpDOXo2e2uL6YcnVF1JqEAn25VS_o7CsfK3cdRqPqVpjlH2AZbFO43NjEEGlKbOhCyQichQYrAw6WgqPRCsrumlvEGL0xtg46A4dzUfvIsFECupcoR2-kA4/s1600/ICW.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="445" data-original-width="640" height="444" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRbL10JTANf1XlYF2TttPylpDOXo2e2uL6YcnVF1JqEAn25VS_o7CsfK3cdRqPqVpjlH2AZbFO43NjEEGlKbOhCyQichQYrAw6WgqPRCsrumlvEGL0xtg46A4dzUfvIsFECupcoR2-kA4/s640/ICW.png" width="640" /></a></div> <br /> <b>Jakarta, <span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span></b> Sebanyak lima orang Capim KPK telah mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Dari pantauan koalisi, aspek integritas dan rekam jejak setiap calon tidak banyak digali lebih jauh oleh anggota Komisi III. Justru yang terjadi hampir semua calon diberikan pertanyaan terkait keberpihakan terhadap revisi UU KPK.<br /><br />Rabu, 11 September 2019 (hari pertama) ada lima calon pimpinan KPK mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang digelar oleh Komisi III DPR RI. Mereka terdiri dari Nawawi Pomolango, Sigit Danang Joyo, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, I Nyoman Wara. Dari proses yang berlangsung sejak pukul 10.45 sampai dengan pukul 00.15 wib. Setidaknya ada 5 catatan penting terkait dengan proses fit and proper test yang dilakukan oleh Komisi III DPR RI.<br /><br />Pertama, sikap terhadap revisi UU KPK. Dalam hal ini Komisi III DPR RI secara konsisten menanyakan keberpihakan setiap capim KPK terhadap revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Setiap Capim KPK dimintai sikapnya poin apa yang disetujui dan tidak terkait dengan revisi UU KPK. Koalisi mencatat bahwa anggota komisi III lebih banyak mengajukan pertanyaan yang seolah mengunci berkaitan dengan sikap setiap calon apakah setuju dengan revisi uu KPK, sementara aspek integritas tidak banyak dielaborasi lebih jauh oleh Komisi III DPR RI kepada masing-masing Capim KPK.<br /><br />Kedua, status kepegawaian yang dikenal di KPK sebagai wadah pegawai KPK. Masih berkaitan dengan revisi UU KPK, sejumlah anggota dewan lebih banyak menanyakan terkait konflik yang terjadi di internal KPK, salah satu yang disorot adalah Wadah Pegawai KPK yang beberapa kali diungkapkan seperti oposisi dalam sebuah pemerintahan.<br /><br />Ketiga, terkait pemahaman independensi lembaga KPK. Dalam hal ini, Komisi III DPR RI banyak menanyakan persoalan independensi secara kelembagaan maupun tindakan KPK. Hal ini disinyalir untuk mengarahkan lembaga KPK sebagai bagian dari lembaga eksekutif.<br /><br />Keempat, kinerja KPK selama ini dinilai buruk atau tidak maksimal. Sejumlah Capim KPK menyampaikan kinerja KPK saat ini biasa-biasa saja, bahkan dinilai buruk dalam konteks penindakan seperti operasi tangkap tangan dan pencegahan. Di samping itu hampir seluruh Capim KPK mengedepankan aspek pencegahan korupsi jika terpilih sebagai pimpinan KPK.<br /><br />Kelima, para Capim KPK minim gagasan anti korupsi. Sebagaian besar Capim KPK dalam proses penindakan dan pencegahan dinilai minim inovasi dan gagasan baru terkait dengan anti korupsi. Seharusnya aspek inilah yang perlu dielaborasi oleh Capim KPK terkait dengan visi dan misi serta trobosan mereka terpilih sebagai pimpinan KPK.<br /><br />Berdasarkan 5 catatan di atas, seharusnya Komisi III DPR RI; memperdalam pertanyaan terkait aspek integritas, rekam jejak, dan gagasan atau visi yang mendukung upaya pemberantasan korupsi. Dari sejumlah pertanyaan yang dilontarkan oleh Komisi III DPR RI dinilai jauh dari semangat anti korupsi dan cenderung berusaha meloloskan kepentingan Komisi III DPR RI untuk merevisi UU KPK.<br /><br /><br />Sumber : Indonesia Corruption Watch<br />Editor : Redaksi beritakorupsi.co

News Pendidikan Regional Tipikor Lima Catatan Proses Uji Kepatutan dan Kelayakan Capim KPK Periode 2019 – 2023

Jakarta, berita korupsi .co - Sebanyak lima orang Capim KPK telah mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Dari pantauan ...

»

20 Guru Besar Dari Beberapa Universitas Di Indonseia Surati Presiden Jokowi

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhE0nTPiMQXA81g2rYSQzurNafZMEdncQIlXbcKNpZn-hl2RUpZiFEtxwccgnJ1NlqlUWXevPjuNnsRR-8HFApkCdad-4HJCibwv_Hi_tl9EpES5C_hSLyyJQW-hP8F9tH-zAE-GpLCCpg/s1600/is..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="882" data-original-width="1024" height="550" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhE0nTPiMQXA81g2rYSQzurNafZMEdncQIlXbcKNpZn-hl2RUpZiFEtxwccgnJ1NlqlUWXevPjuNnsRR-8HFApkCdad-4HJCibwv_Hi_tl9EpES5C_hSLyyJQW-hP8F9tH-zAE-GpLCCpg/s640/is..jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">(Foto Google)</td></tr> </tbody></table> <b>Jakarta, <span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span></b> Seleksi pemilihan calon Pipinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) yang berlangsung sejak beberapa hari lalu mendapat sorotan dari berbagai penggiat anti Korupsi, terutama para Guru Besar dari berbagai Universitas di Inosesia hingga berkirim surat ke Presiden RI, Ir. Joko Widodo (Jokowi).<br /> <br /> Sebanyak 20 (dua puluh) Guru Besar Anti Korupsi dari beberapa Universitas di Indonesia hari ini (Senin, 2 September 2019) berkirim surat ke Presiden Jokowi, terkait penyerahan hasil seleksi Capim KPK oleh Panitia Seleksi (Pansel). Diantaranya Universitas Sumatera Utara, LIPI, Universitas Jenderal Soedirman, Institut Pertanian Bogor, Universitas Hasanuddin, Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada <br /> <br /> Para Guru Besar Anti Korupsi dari beberapa Universitas di Indonesia ini berharap, agar para Presiden Jokowi tetap berkomitmen untuk mendukung pemberatasan Korupsi di Indonesia yang semakin tahun  parah. Terbukti, KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan terhadap beberapa Kepala Daerah , Anggota DPR Pusat maupun Daerah, Kepala Dinas Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Hakim, Jaksa serta pengusaha.<br /> <br /> Itulah sebabnya, ada dua poin dalam surat yang disampaikan oleh para Guru Besar Anti Korupsi dari beberapa Universitas di Indonesia ini ke Presiden Jokowi, tekait Capim KPK yang diserahkan oleh Pansel. Sementara Capim KPK, sudah mendapat sorotan miring dari beberapa penggiat anti Korupsi di tanah air sebelum Pansel menyerahkannya ke Presiden hari ini, Senin, 2 September 2019.<br /> <br /> Pertama, terkait integritas dari calon yang akan diberikan oleh Pansel. Prinsip integritas menurut para Guru Besar Anti Korupsi ini, bahwa Integritas mutlak harus dimiliki oleh lima komisioner KPK terpilih karena mereka yang nantinya akan memimpin sebuah lembaga anti korupsi. <br /> <br /> Kedua, terkait rekam jejak para calon Komisoner KPK. Para Guru Besar ini berharap, agar Presiden Jokowi dapat memperhatikan dan mempertimbangkan serta menjaga kredibilitas kelembagaan KPK di mata masyarakat dan dunia internasional. Berikut kutipan surat para Guru Besar Anti Korupsi dari beberapa Universitas di Indonesia yang di kirim ke Prsiden Jokowi. (Jen).<br /> <br /> <br /> <b>Jakarta, 2 September 2019 <br /><br />Kepada Yth. <br />Presiden Republik Indonesia <br />Bapak Ir Joko Widodo <br />Di Jakarta </b><br /> <b><br />      </b><br /> <br /> <b>                      Hal: Permintaan untuk memilih Calon Pimpinan KPK yang berintegritas dan </b><br /> <b>                               tidak bermasalah      </b><br /> <b>                    </b><br /> <br /> <br /> Dengan Hormat, <br /> Bapak Presiden Joko Widodo yang terhormat, semoga Bapak dalam keadaan sehat dan terus berkomitmen untuk memberantas korupsi. <br /> <br /> Seperti yang Bapak ketahui, bahwa saat ini telah berlangsung proses seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK). Agenda ini amat penting karena lima orang yang akan terpilih menjadi Komisioner akan menentukan arah KPK dan pemberantasan Korupsi di Indonesia selama empat tahun ke depan. <br /> <br /> Proses seleksi kali ini sudah hampir memasuki tahap akhir, dan nantinya Bapak Presiden akan menerima hasil seleksi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi (Pansel). Untuk itu izinkan kami menyampaikan beberapa hal kepada Bapak Presiden untuk dijadikan sebuah pertimbangan. <br /> <br /> Pertama, besar harapan kami agar bapak Presiden melihat integritas dari calon yang akan diberikan oleh Pansel. Prinsip integritas mutlak harus dimiliki oleh lima komisioner KPK terpilih karena mereka yang nantinya akan memimpin sebuah lembaga anti korupsi. <br /> <br /> Kedua, penting juga bagi Bapak Presiden untuk melihat rekam jejak para calon Komisoner KPK. Kami yakin, Bapak Presiden menginginkan lima Komisioner KPK mendatang merupakan figur yang tidak bermasalah atau mempunyai catatan negatif di masa lalu, baik secara etik maupun hukum. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas kelembagaan KPK di mata masyarakat dan dunia internasional. <br /> <br /> Sekian surat ini kami sampaikan. Besar harapan kami Bapak Presiden akan terus memperkuat KPK dengan cara selektif dalam memilah nama-nama calon Komisioner KPK yang disampaikan oleh Pansel. Terima kasih. <br /> <br /> <br /> <b>Hormat Kami, <br />Guru Besar Anti Korupsi </b><br /> <br /> 1. Prof Komaruddin Hidayat (Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah) <br /> 2. Prof Sigit Riyanto (Guru Besar Universitas Gajah Mada)<br /> 3. Prof Purwo Santoso (Guru Besar Universitas Gajah Mada) <br /> 4. Prof Syamsuddin Haris (Guru Besar LIPI) <br /> 5. Prof Mochtar Pabottingi (Guru Besar LIPI) <br /> 6. Prof Hibnu Nugroho (Guru Besar Universitas Jenderal Soedirman) <br /> 7. Prof Hariadi Kartodihardjo (Guru Besar Institut Pertanian Bogor) <br /> 8. Prof Asep Saefuddin (Guru Besar Institut Pertanian Bogor) <br /> 9. Prof Bramasto Nugroho (Guru Besar Institut Pertanian Bogor) <br /> 10. Prof Sonny Priyarsono (Guru Besar Institut Pertanian Bogor) <br /> 11. Prof Didik Suharjito (Guru Besar Institut Pertanian Bogor)<br /> 12. Prof Yusram Massijaya (Guru Besar Institut Pertanian Bogor) <br /> 13. Prof Endriatmo Soetarto (Guru Besar Institut Pertanian Bogor) <br /> 14. Prof Farida Patittingi (Guru Besar Universitas Hasanuddin) <br /> 15. Prof Sulistyowati Irianto (Guru Besar Universitas Indonesia) <br /> 16. Prof Antonius Nanang Tyasbudi (Guru Besar Institut Teknologi Bandung) <br /> 17. Prof Agustinus Kastanya (Universitas Pattimura) <br /> 18. Prof Ningrum Natasya Sirait (Guru Besar Universitas Sumatera Utara) <br /> 19. Prof Werry Darta Taifur (Guru Besar Universitas Andalas) <br /> 20. Prof Zainul Daulay (Guru Besar Universitas Andalas).

News Pemerintahan Pendidikan Regional Tipikor 20 Guru Besar Dari Beberapa Universitas Di Indonseia Surati Presiden Jokowi

(Foto Google) Jakarta, berita korupsi .co - Seleksi pemilihan calon Pipinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) yang berlangsung s...

»

OBRAL REMISI UNTUK KORUPTOR

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEji8QOaNx-3mQFgX2LRWBHIkxHQ3m3Jhyphenhypheny3pOcSvDLdyaL9ZuRG_qpYsbi-uE3X_hyWk263Z8WyvubjIoP50OTU5rxn-um8WzIFNxwwo2HHUaca-HwxU0JGDG32bqDCe2J3iznhX5B3Id0/s1600/ICW.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="445" data-original-width="640" height="444" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEji8QOaNx-3mQFgX2LRWBHIkxHQ3m3Jhyphenhypheny3pOcSvDLdyaL9ZuRG_qpYsbi-uE3X_hyWk263Z8WyvubjIoP50OTU5rxn-um8WzIFNxwwo2HHUaca-HwxU0JGDG32bqDCe2J3iznhX5B3Id0/s640/ICW.png" width="640" /></a></div> <br /> <span style="font-size: large;"><b>- Lagi, Pemerintah Menunjukkan Ketidak berpihakan pada Pemberantasan Korupsi! -</b></span><br /> <br /> <br /> <b>Jakarta, <span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span> </b>Pemberian remisi atau pengurangan hukuman oleh pemerintah pada hari Kemerdekaan Republik Indoensia yang ke- 74 menjadi sorotan ICW. Setidaknya dalam pantauan ICW, terdapat 338 narapidana kasus korupsi mendapatkan remisi  pada momentum hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-74 yang lalu. Ironisnya, seluruh masyarakat sedang gegap gempita merayakan ulang tahun Indonesia, namun sayangnya  Kementerian Hukum dan HAM justru memberi keleluasaan kepada narapidana kasus korupsi untuk mendapatkan pengurangan hukuman Remisi).<br /><br />Mengacu pada regulasi, aturan terkait pemberian remisi telah secara  tegas  disebutkan  dalam Peraturan Pemerintah No99 Tahun 2012. Patut untuk dipahami bahwa pemberian remisi pada  narapidana kasus korupsi berbeda dengan narapidana tindak pidana umum lainnya.  <br /><br />Jika pada tindak pidana umumnya mensyaratkan berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan, namun pada tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 34 A aturan aquo ditambahkan dua poin, yakni bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya dan telah membayar lunas  uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.<br /><br />Misalnya pada syarat berkelakuan baik, tentu KemenkumHAM harus benar-benar  memperhatikan aspek ini. Jangan sampai justru yang  terlihat oleh publik adanya narapidana kasus korupsi yang diduga sempat mendapatkan fasilitas sel mewah malah diberikan pengurangan hukuman. Tentu hal ini harus dipandang sebagai  pelanggaran prosedur, sehingga yang bersangkutan sepatutnya tidak layak mendapatkan remisi.  <br /><br />Kekhususan remisi pada narapidana tindak pidana korupsi semata-mata  dilaksanakan  karena  kejahatan korupsi telah dikategorikan sebagai extraordinary crime,  ini mengartikan bahwa perlakuan pada pelaku korupsi tidak bisa disamaratakan seperti tindak pidana lainnya. <br /><br />Jadi, tidak dibenarkan jika adanya pernyataan dari Kemenkum HAM yang menyebutkan pertimbangan pemberian remisi pada narapidana korupsi hanya terbatas pada berkelakuan  baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan.<br /><br />Terkait dengan itu, maraknya pemberian remisi pada narapidana kasus korupsi bagaimanapun akan menganggu stabilitas dari pemberian efek jera pada sistem peradilan pidana. Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) harus dimaknai penting sebagai hilir  dari pemberian efek jera, jika masih terus menerus terjadi kelonggaran pada pemberian  remisi maka kinerja dari penegak hukum pada ranah penyelidikan, penyidikan,  danpenunututan serta peran institusi kehakiman pada ranah pemberian hukuman akan menjadi sia-sia saja. <br /><br />Selain itu, hal yang perlu dikritisi adalah keterbukaan informasi pada KemenkumHAM, karena  hingga hari ini tidak ada data yang dipaparkan mengenai total narapidana kasus korupsi yang  mendapatkan remisi. <br /><br />Harusnya ini dijadikan evaluasi, karena bagaimanapun peran masyarakat sebagai control  kebijakan publik dapat berjalan. Jangan sampai ada kesan yang terlihat bahwa Kemenkum HAM seperti menutup-nutupi jumlah sertanarapidana korupsi mana saja yang mendapatkan remisi. <br /><br />Jika dikaitkan dengan pidato kenegaraan Presiden yang menyinggung soal efektivitas penegakan hukum di DPR lalu, harusnya pemberian remisi yang dilakukan tanpa adanyalandasan yang jelas dapat segera dievaluasi oleh pemerintah. <br /><br />Dalam pidato Presiden secara tegas menyebut, bahwa keberhasilan penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat dan bukan hanya berapa orang yang dipenjarakan. Sederhananya, jika sistem pembenahan Lapas belum maksimal bagaimana efektivitas penegakan hukum dapat berjalan? Dan isu ini bukan pada ranah penegak hukum, melainkan pada pemerintah sebagai pemegang otoritaspengelolaan Lapas (Kemenkum HAM).<br /><br />Selain itu, Kemenkum HAM harusnya dapat selaras dengan sikap Presiden pada tahun 2015 lalu yang menyebutkan, bahwa narapidana kasus korupsi seharusnya tidak mendapatkan pengurangan  hukuman. <br /><br />Hal ini penting untuk tetap menjaga komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi. <br />Untuk itu, maka Indonesia Corruption Watch (ICW) menuntut agar:<br /><br />1. Pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM dapat benar-benar selektif dalam memberikan remisi pada narapidana kasus korupsi serta memperhatikan  ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 99 Tahun2012;<br /><br />2. Kementerian Hukum dan HAM harus membuka data terkait jumlah dan nama-nama   narapidana korupsi seluruh Indonesia yang mendapatkan remisi pada peringatan Kemerdekaan;<br /><br />Jakarta, 19 Agustus 2019<br />Indonesia Corruption Watch <br /><br />Sumber :ICW<br />Editor : Jentar

News Regional Tipikor OBRAL REMISI UNTUK KORUPTOR

- Lagi, Pemerintah Menunjukkan Ketidak berpihakan pada Pemberantasan Korupsi! - Jakarta, berita korupsi .co - Pemberian remisi atau p...

»

Kepala Negara Harus Turut Andil Dalam Seleksi BPK

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtjNUpngZLNSRYc1_stE2AtCDKLJP2boQXiQzoGi_UwHsLRDMgoD9BfhVysoRVefw6aXpj-2JKFgl0WUYSsG4MJTi1YxUSCA9s6jzzvLPfj6HUtQeQaqzRUbMhi2Er8zDaR_NzGb7W4t0/s1600/ICW.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="445" data-original-width="640" height="444" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtjNUpngZLNSRYc1_stE2AtCDKLJP2boQXiQzoGi_UwHsLRDMgoD9BfhVysoRVefw6aXpj-2JKFgl0WUYSsG4MJTi1YxUSCA9s6jzzvLPfj6HUtQeQaqzRUbMhi2Er8zDaR_NzGb7W4t0/s640/ICW.png" width="640" /></a></div> <br /> <b>Jakarta, <span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span></b> Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang terakhir dilakukan terhadap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait suap hasil laporan pemeriksaan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, seharusnya menjadi perhatian pemerintah, terutama Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara.<br /><br />Hal ini disapaikan oleh Koalisi Masyarakat Spil Selamatkan BPK yang terdiri dari ICW, Seknas Fitra, Medialink, TII, IBC, IPC, JariUngu, CITA dalam siaran Persnya di Jakrta, 8 Agustus 2019<br /><br />BPK sebagai lembaga strategis yang memiliki wewenang besar dalam memeriksa penggunaan keuangan negara, akan sangat bersinggungan dengan seluruh lembaga negara pengguna anggaran. <br /><br />Dibutuhkan orang-orang yang berintegritas, profesional, dan tidak terafiliasi politik dalam memimpin sebuah lembaga powerfull. <br /><br />Hal ini sesuai dengan Visi Indonesia poin lima (5) yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada 14 Juli 2019 di Sentul. <br /><br />Poin kelima ini berbunyi: “Kita harus menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Setiap rupiah yang keluar dari APBN, semuanya harus kita pastikan memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat.”<br /><br />Visi ini dapat tercapai, dan APBN pun bermanfaat maksimal bagi rakyat jika didapatkan orang- orang berkualitas yang mau menjaga dan mengawasi penggunaan keuangan negara. <br /><br />Mendapatkan figur harapan publik ini tentu seharusnya diawali dengan proses yang benar dan transparan. Kondisi pemadaman listrik massal di ibukota dan beberapa wilayah Jawa menjadi salah satu contoh pembelajaran pentingnya peran BPK dalam porsi mengaudit dan mengawasi tata kelola sebuah lembaga yang langsung bersinggungan dengan pelayanan publik.<br /><br />Dalam pantauan ICW, ada 8 (delapan) kasus dugaan suap yang melibatkan auditor atau staf BPK sepanjang 2004 - 2017. <br /><br />Adapun 3 kasus pelanggaran kode etik BPK dilakukan oleh Ali Masykur Musa (anggota BPK) pada tahun 2014, Efdinal (Kepala BPK Perwakilan Jakarta dan Auditor) pada tahun 2015, dan Harry Azhar (Ketua dan Anggota BPK) pada tahun 2016. <br /><br />Kondisi ini dapat terus berulang jika kualitas dan integritas anggota BPK tidak diperbaiki dan disaring sejak awal seleksi.<br /><br />Fitra juga mengkaji kinerja BPK berdasarkan IHPS II 2018. Tingkat penyelesaian ganti kerugian negara selama periode 2005 - 2018 menunjukkan ada ganti kerugian negara dengan angsuran senilai Rp231,23 miliar (8%), pelunasan senilai Rp872,18 miliar (31%), dan penghapusan senilai Rp77,05 miliar (3%). Dengan demikian, sisa kerugian senilai Rp1,62 triliun (58%). <br /><br />Artinya terdapat lebih 50% kerugian negara yang belum mendapatkan ganti rugi dari auditee. Selain itu, hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP per 31 Desember 2018 atas LHP yang diterbitkan periode 2005-2018 menyatakan bahwa BPK telah menyampaikan 512.112 rekomendasi kepada entitas yang diperiksa senilai Rp280,34 triliun. <br /><br />Jika diperinci rekomendasi belum sesuai rekomendasi sebanyak 97.853 (19,1%) senilai Rp94,81 triliun dan rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 23.383 (4,6%) senilai Rp19,89 triliun. Secara kumulatif, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-2018 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/ atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp85,82 triliun. <br /><br />Dari total potensi kerugian negara Rp280 triliun baru Rp85 triliun yang berhasil disetorkan ke kas negara. Hal ini menunjukkan adanya persoalan daya dorong BPK yang belum maksimal dalam mendorong auditee untuk merespon rekomendasi BPK.<br /><br />Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 20 ayat (1) dan (2), secara substansi berisi pejabat terkait wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dan pejabat terkait wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK terkait tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. <br /><br />Kemudian, apabila pejabat terkait tidak melaksanakan kewajibannya, maka dapat dikenai sanksi administratif berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Akan tetapi,  sejauh ini tidak ada sanksi yang diberikan jika rekomendasi BPK tidak ditindaklanjuti.<br /><br />Adapun pendaftaran seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang seharusnya dimulai 15 Mei 2019 menjadi awal masalah transparansi dalam proses seleksi oleh Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. <br /><br />Setelah tertunda selama sebulan, seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2019 - 2024 dibuka pada 17 Juni 2019. <br /><br />Hanya dibuka selama 2 minggu, didapatkan 64 orang yang mendaftar sebagai calon anggota BPK. Setelah dua orang mengundurkan diri, DPR melakukan seleksi administrasi dan makalah hingga didapat 32 nama calon anggota BPK yang akan diserahkan ke Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. <br /><br />Mekanisme ini tidak sesuai dengan pasal 14 UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK yang mana seharusnya 62 nama pendaftar diserahkan ke DPD. Selain melanggar UU BPK, DPR seharusnya lebih melibatkan perwakilan daerah dalam proses seleksi yang direpresentasikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui DPD sehingga masukan DPD tidak boleh dianggap sepele.<br /><br />Sesuai dengan amanat UU BPK, DPR memang diberikan wewenang dalam melakukan seleksi. Berbeda dengan pemilihan pejabat publik lainnya di tingkat komisi, seperti KPU, KPK, KPPU, Komnas HAM, dan sebagainya, untuk pemilihan calon anggota BPK tidak menggunakan mekanisme panitia seleksi (pansel) yang dibentuk Presiden. <br /><br />Dalam pemilihan calon anggota BPK, sejak proses awal hingga menentukan anggota terpilih,  seluruhnya wewenang DPR dengan memperhatikan masukan dari DPD. Kewenangan yang besar ini sangat potensial melahirkan penyimpangan jika proses seleksi tidak dilakukan secara transparan dan minim akuntabilitas. <br /><br />Gejala ini telah tampak dari komposisi 32 nama yang lolos seleksi administrasi dan makalah menurut tim kecil Komisi XI, yang terdiri dari 8 politisi caleg gagal Pemilihan Legislatif, 2 anggota BPK, 3 petinggi perusahaan, dan malah menggugurkan 30 calon dari kalangan akademisi, swasta, auditor, dan akuntan publik.<br /><br />Berdasarkan penjelasan di atas, maka Koalisi Selamatkan BPK menuntut agar:<br />1. Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara memiliki perhatian khusus pada seleksi calon anggota BPK demi mendapatkan anggota BPK yang berkualitas.<br />2. Komisi XI mengulang proses seleksi calon anggota BPK dengan mekanisme yang lebih<br />transparan dan akuntabel, salah satunya dengan membentuk panitia seleksi (pansel).<br />3. Keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan publik harus dibuka seluas-luasnya untuk melakukan pengawasan dan memberikan masukan terhadap proses seleksi. <br /><br />KPK dapat mengawasi sehingga tidak terjadi transaksi suap dan money politic, serta publik dapat memberikan masukan mengenai latar belakang pendaftar sehingga mencegah orang-<br />orang bermasalah dan mempunyai atensi pribadi menempati posisi strategis dalam BPK.<br /><br />Jakarta, 8 Agustus 2019, Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan BPK (ICW, Seknas Fitra, Medialink, TII, IBC, IPC, JariUngu, CITA). (ICW/Red)

Pemerintahan Regional Kepala Negara Harus Turut Andil Dalam Seleksi BPK

Jakarta, berita korupsi .co - Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang terakhir dilakukan terhadap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terka...

»

Sekolah Antikorupsi (SAKTI) di Bali: Mendorong Program Antikorupsi Dari Anak Muda

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgI3lM0qJjnH6No800pdV4dRy0NFU5SQhJFpzFV6aANyEV7VBGY4x4SljQtxT3eCt3usU0eA_gzVnzR2q_DdqvV3mshhj6yrqrJGJ6jZPKmBd4lG40c05Kx1NkOIza5H02QWgWi8onms-0/s1600/ICW.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="445" data-original-width="640" height="444" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgI3lM0qJjnH6No800pdV4dRy0NFU5SQhJFpzFV6aANyEV7VBGY4x4SljQtxT3eCt3usU0eA_gzVnzR2q_DdqvV3mshhj6yrqrJGJ6jZPKmBd4lG40c05Kx1NkOIza5H02QWgWi8onms-0/s640/ICW.png" width="640" /></a></div> <br /> <b>Denpasar, </b><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Senini, 20 Juli 2019. Persoalan korupsi, kini tidak lagi hanya melibatkan mereka yang berusia tua melainkan dari anak-anak muda sebagai generasi bangsa.<br /><br />Fakta menunjukkan, bahwa korupsi telah menjangkit mereka yang berusia muda. Pergeseran pelaku korupsi tersebut menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terlihat dari kasus yang ditangani. Dalam catatan KPK selama 2003-2016, tak kurang dari 71 orang pelaku korupsi masih berusia muda dengan rentang usia 31- 40 tahun. <br /><br />“Kondisi tersebut menjadi anomali saat harapan diberikan kepada generasi muda untuk mendukung pemberantasan korupsi,” sebut Nisa Rizkiah dari Indonesia Corruption Watch (ICW). <br /><br />Dengan kata lain, lanjutnya, upaya melahirkan generasi baru antikorupsi, menjadi penting untuk dilakukan agar melawan korupsi terus berjalan dan generasi masa depan bisa terselamatkan. <br /><br />Menurut Nisa Rizkiah, tidak hanya dari sisi usia pelaku, kasus-kasus korupsi kini juga makin banyak menyebar ke daerah-daerah maupun berbagai jabatan, termasuk di Bali. <br /><br />Dalam catatan ICW, lanjut Nisa Rizkiah, di Bali termasuk salah satu provinsi dengan rekam kasus-kasus korupsi. Di antaranya adalah kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diduga dilakukan mantan Wakil Gubernur Provinsi Bali, I Ketut Sudikerta. <br /><br />Selain itu, adapula kasus korupsi yang dilakukan oleh PNS anggota staf UPT PBB, I Ketut Suryana, di Kecamatan Selamadeg Timur, Tabanan. <br /><br />Sebagai daerah pariwisata, Bali juga rentan menjadi lokasi pencucian uang (money laundery) hasil korupsi. Hal ini terlihat dari terungkapnya aset-aset milik terpidana kasus korupsi, seperti Tubagus Chaeri Wardana, Angelina Sondakh, Fuad Amien, dan lain-lain di berbagai lokasi di Bali. <br /><br /> Melihat beberapa alasan di atas, maka perlu anak muda Bali untuk mengikuti SAKTI. Anak muda Bali diundang mendaftarkan diri sampai 24 Juli 2019, dengan mengisi formulir yang bisa diakses icw.or.id/Form-SAKTI-2019. Info lebih lanjut ada di laman antikorupsi.org <br /><br /> Kader Antikorupsi<br /><br /> Melihat fenomena tersebut dan urgensi untuk melahirkan kader-kader antikorupsi, maka ICW sebagai organisasi non-pemerintah yang fokus pada kampanye antikorupsi,menginisiasi kegiatan Sekolah Antikorupsi (SAKTI).  Pada tahun 2019 SAKTI Pemuda akan dilakukan di Bali dan berkolaborasi dengan BaleBengong, media jurnalisme warga. “Bali memiliki banyak komunitas anak muda dan memiliki gerakan yang cukup besar seperti gerakan menolak rencana reklamasi Teluk Benoa,” lanjut Nisa. <br /><br /> Kegiatan SAKTI ini sudah dilakukan sejak tahun 2013. Dilanjutkan pada tahun 2015 sampai 2019. Setiap tahunnya ICW membuat SAKTI untuk pemuda dari seluruh Indonesia. Pada tahun 2018, ICW mencoba melebarkan sayap dengan membuat SAKTI untuk Aparat Sipil Negara di Jakarta dan SAKTI Aparatur Desa di Larantuka, NTT.  Pada Maret 2019 diadakan SAKTI untuk Guru dari seluruh Indonesia di Jakarta. <br /><br />Nantinya, peserta terpilih yang mengikuti kegiatan SAKTI Pemuda Bali 2019 akan mendapatkan materi terkait antikorupsi, demokrasi, dana desa, dan lainnya. Selain itu, akan mendapat kesempatan membuat program antikorupsi di Provinsi Bali. Tidak hanya itu, peserta terpilih akan mendapatkan kesempatan berjejaring lebih luas. <br /><br />“Peserta terpilih nantinya juga diharapkan bisa melakukan advokasi terhadap pelayanan publik dan melakukan pengawasan terhadap dana desa,” kata Iin Valentine dari BaleBengong.<br /><br />Sebagai media jurnalisme warga, BaleBengong selama ini sudah melibatkan warga dalam pengawasan layanan publik melalui penggunaan media sosial, terutama Twitter, maupun situsweb. Menurut Iin, partisipasi anak-anak muda dalam SAKTI di Bali sangat penting agar anak-anak muda di pulau ini memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengawasi layanan publik, terutama kasus-kasus korupsi.<br /><br />“ICW dan BaleBengong mengajak Pemuda Bali untuk mendaftar SAKTI mulai tanggal 1-24 Juli 2019. Para pendaftar nantinya akan diseleksi oleh ICW dan BaleBengong. Adapun kegiatan SAKTI Pemuda Bali akan dilaksanakan pada tanggal 19 - 23 Agustus 2019. Kegiatan SAKTI Pemuda Bali tidak dipungut biaya apapun,” ujarnya. (Redaksi)

Pendidikan Pidana Regional Tipikor Sekolah Antikorupsi (SAKTI) di Bali: Mendorong Program Antikorupsi Dari Anak Muda

Denpasar, berita korupsi .co - Senini, 20 Juli 2019. Persoalan korupsi, kini tidak lagi hanya melibatkan mereka yang berusia tua melaink...

»

Mengenali, Menangkal dan Menaanggalungai Berita Hoax

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW_caRFTXxVLU94dUpDviOqoW-v4X84z_hfQXA6fNy3jRToXZWVAiUQGUWj0493_6jII89FjDd_eMnlmbm7Kl-zRTUQhVwNNbvcEADZs-5gFf98zuWm04GQfF_zqbQU5WV52_DYS61khA/s1600/IMG_20190719_025343.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1243" data-original-width="686" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW_caRFTXxVLU94dUpDviOqoW-v4X84z_hfQXA6fNy3jRToXZWVAiUQGUWj0493_6jII89FjDd_eMnlmbm7Kl-zRTUQhVwNNbvcEADZs-5gFf98zuWm04GQfF_zqbQU5WV52_DYS61khA/s1600/IMG_20190719_025343.jpg" /></a></div> <b>           <span style="font-size: x-small;">                        Oleh : Dr. H. Eddy Suwito, SH., MH, Pengurus LPBH NU Jawa Timur</span></b><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Seiring dengan berkembangnya media online, semakin membuat kecenderungan orang dalam mengkonsumsi berita dan informasi. Di satu sisi, media online dapat memberikan banyak keuntungan seperti aksesibilitas dari berita menjadi meningkat, berita juga semakin cepat untuk dapat diperoleh dan didistribusikan. Tetapi di sisi lain, juga mendorong adanya efek negatif, yang antara lain semakin banyaknya berita yang tidak benar atau yang kurang dapat dipertanggungjawabkan juga telah banyak beredar. <br /><br />Contoh Berita Hoax Yang Terbesar diantaranya, Penganiayaan Ratna Sarumpaet, Gempa Susulan di Lombok Berkekuatan 7,5 Magnitudo, Informasi Soal Jutaan TKA di Morowali, 7 (tujuh) Kontainer Surat Suara Tercoblos, Jokowi Jual Pulau Bali Demi Bayar Hutang dan lain-lain.<br /><br /><b>1. MENGENALI BERITA HOAX<br />A. Pengertian berita Hoax. </b><br />Secara umum, berita hoaks dipahami sebagai berita yang salah atau tidak akurat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hoaks mengandung makna berita bohong, berita tidak bersumber. Menurut Silverman (2015) hoaks merupakan sebagai rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan, tetapi “dijual” sebagai kebenaran. Menurut Werme (2016), mendefiniskan fake news/junk news/pseudo news sebagai berita palsu yang mengandung informasi yang sengaja menyesatkan orang dan memiliki agenda politik tertentu. Hoaks bukan sekedar misleading alias menyesatkan, informasi dalam fake news juga tidak memiliki landasan faktual, namun disajikan seolah-olah sebagai serangkaian fakta. Beberapa berita hoax disebabkan karena kesalahan pemberitaan, namun banyak juga informasi yang memang dimanipulasi dengan sengaja karena satu dan lain hal.<br /><br />Saat ini, hoax adalah kabar palsu yang sering muncul di internet dan memiliki tujuan untuk menyebarkan kepanikan dan ketakutan massal yang dilakukan oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab.<br /><br />Media penyebaran hoax internet pertama yang diketahui adalah via email, biasanya berisi peringatan akan hal sebuah klaim palsu. Namun, dengan semakin berkembangnya teknologi, terutama pada smartphone dan media sosial, jenis hoax di internet semakin banyak dan berbahaya. Sehingga apabila tidak hati-hati, pengguna dunia maya atau netizen dapat dengan mudah termakan tipuan hoax tersebut. Bahkan malah bisa ikut menyebarkan hoax, yang tentunya akan sangat merugikan bagi pihak korban fitnah. <br /><br /><b>B. IDENTIFIKASI BERITA HOAX </b><br />Untuk dapat mengidentifikasi mengenai berita hoaks (hoax) dapat dilakukan langkah-langkah sederhana sebagai berikut: <br /><br /><b>1. Berhati-hati dengan judul berita yang provokatif </b><br />Kabar hoax sering menggunakan judul yang sensasional dan provokatif. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi, yang diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki dari pembuat kabar hoax dan dianggap sebagai suatu kebenaran/fakta; <br /><br /><b>2. Mencermati dan memeriksa alamat situs </b><br />Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermatilah alamat URL situs yang dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya dapat dikatakan meragukan. Sedangkan menurut catatan Dewan Pers, di Indonesia terdapat sekitar 43.000 situs yang mengklaim sebagai portal berita <br /><br /><b>3. Memeriksa fakta </b><br />Anda perlu memperhatikan dari mana kabar yang didapatkan, apakah dari institusi resmi seperti KPK atau Polri. Sebaiknya Anda jangan mudah cepat percaya apabila informasi yang berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat. <br /><br /><b>4. Memeriksa keaslian foto </b><br />Di era teknologi digital saat ini  bukan hanya konten berupa teks yang dapat dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Ada kalanya pembuat kabar palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca. <br /><br /><b>5. Ikut serta dalam grup Diskusi Anti Hoax di sosial media </b><br />Bergabung di grup sosial media misalnya di sosial media Facebook terdapat sejumlah fanpage dan grup diskusi anti hoax, misalnya Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax (FAFHH), Fanpage & Group Indonesian Hoax Buster, Fanpage Indonesian Hoaxes, dan Grup Sekoci. <br /><br /><b>C. KLASIFIKASI BERITA HOAX <br />1 . Jenis Mis-Informasi dan Dis-Informasi  </b>          <br /> Satire atau Parodi, Konten yang Menyesatkan. Konten Tiruan, Konten Palsu, Keterkaitan yang Salah,  <br /> Konten yang Salah, Konten yang Dimanipulasi <br /><br />Jenis Konten : Agama, Politik, Etnis, Kesehatan, Bisnis, Penipuan, Bencana Alam, Kriminalitas, Lalu Lintas, Peristiwa Ajaib dan Lain-lain<br /><br />. Satire atau Parodi, dibuat dengan tidak berniat untuk merugikan, namun berpotensi untuk mengelabui. <br />. Konten yang Menyesatkan, di dalamnya biasanya ada penggunaan informasi yang sesat untuk   <br /> membingkai sebuah isu atau individu. <br />. Konten Tiruan, Ini adalah ketika sebuah sumber asli ditiru / diubah untuk mengaburkan fakta sebenarnya. <br />. Konten Palsu, berupa konten baru yang 100% salah dan secara sengaja dibuat, didesain untuk menipu serta merugikan. <br />. Keterkaitan yang Salah, Ini adalah ketika judul, gambar, atau keterangan tidak mendukung konten atau tidak terakat antara satu dengan yang lainnya. <br />. Konten yang Salah, ketika konten yang asli dipadankan atau dikait-kaitkan dengan konteks informasi yang salah. <br />. Konten yang Dimanipulasi, ketika informasi atau gambar yang asli sengaja dimanipulasi untuk menipu. <br /><br />2. Jenis Konten <br />. Agama, konten yang memuat segala hal yang berkaitan dengan ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan yang maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. <br />. Politik, konten yang memuat segala hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara, pembagian kekuasaan, berupa kebijakan atau cara-cara mempertahankan kekuasaan. <br />. Etnis, konten yang berkaitan dengan segala hal mengenai kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, suku, bahasa, budaya dan sebagainya. <br />. Kesehatan, konten yang memuat segala hal yang berkaitan dengan keadaan sehat jasmani maupun rohani. <br />. Bisnis, konten yang memuat tentang segala usaha komersial. <br />. Penipuan, konten yang memuat segala hal yang berkaitan dengan upaya mengecoh yang mengakibatkan kerugian di pihak yang dikecoh baik berupa uang atau data pribadi. <br />. Bencana Alam, konten yang memuat hal-hal yang terkiat kejadian alam yang memakan korban <br />. Kriminalitas, konten yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan tindak kejahatan <br />. Lalu Lintas, konten yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan lalu lintas, baik itu berupa kebijakan atau insiden. <br />. Peristiwa Ajaib, konten yang memuat kejadian yang tidak lazim dan mustahil. <br />. Lain-lain, konten lain yang tidak termasuk dalam kesepuluh kategori tersebut <br /><br />Dalam hal pencegahan agar masyarakat terutama pengguna sosial media tidak membuat dan/atau menyebarkan berita hoaks, sebenarnya Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana dalam peraturan tersebut juga memuat mengenai sanksi pidana yang cukup berat terhadap penyalahgunaan media elektronik, namun faktanya sampai dengan saat ini pembuatan dan penyebaran berita hoaks masih saja gencar di sosial media.<br /><br />Untuk itu, perlu kiranya peran dari masyarakat, pemerintah, penegak hukum maupun media (pers) untuk mensosialisasikan kembali mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta mempublikasikan perkara-perkara pidana sehubungan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga efek jera yang ditimbulkan bukan hanya terhadap pelaku yang tidak akan mengulangi perbuatannya lagi tetapi juga bagi pihak yang belum pernah melakukan tidak akan berani untuk melakukannya. Di samping itu, perlu juga dilakukan kegiatan edukasi mengenai bahaya berita hoax baik di sekolah-sekolah, universitas maupun di lingkungan masyarakat umum, sehingga muncul kesadaran diri masing-masing individu akan resiko dan bahaya berita hoax. <br /><br />D. MEMINIMALISIR PENYEBARAN BERITA HOAX                     <br />Tindakan pencegahan selanjutnya adalah meminimalisir penyebaran berita hoax. Hal ini dapat dilakukan dengan cara: <br />1. Tidak ikut serta menyebarkan berita hoax <br />2. Melaporkan berita hoax kepada pihak sosial media yang digunakan (misal: Facebook) <br />3. Melaporkan berita hoax ke Kemkominfo agar segera diblokir <br />4. Melaporkan kepada pihak Kepolisian agar segera dilakukan tindakan represif<br /><br />MENANGULANGI BERITA HOAX (UPAYA REPRESIF) <br />Upaya menanggulangi (represif) terhadap penyebaran berita hoax melalui media internet dapat dilakukan dengan berbagai cara dengan melibatkan berbagai kalangan, meliputi:<br />1. Masyarakat<br />2. Pihak Kepolisian<br />3. Kementerian Kominfo<br />4. Penerapan peraturan Perundang-undangan terhadap berita hoax <br /><br /><b>1. Tindakan Masyarakat terhadap Berita Hoax </b><br /> Jika menemukan kabar hoax, untuk mencegah agar kabar tersebut tidak tersebar bisa melaporkan kabar <br />      hoax tersebut melalui sarana yang tersedia pada masing-masing media, contohnya: <br /> Media sosial Facebook, dapat menggunakan fitur Report Status dan kategorikan informasi hoax sebagai <br />      hatespeech/harrasment/rude/threatening atau kategori lain yang sesuai. Jika banyak aduan dari <br />      pengguna, Facebook akan menghapus status tersebut. <br /> Untuk Google, Anda bisa menggunakan fitur feedback untuk melaporkan situs dari hasil pencarian <br />      apabila  mengandung kabar palsu. Twitter memiliki fitur Report Tweet untuk melaporkan twit yang <br />      negatif,  demikian juga dengan Instagram. <br /> Kemudian, bagi pengguna internet Anda dapat mengadukan konten negatif ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan melayangkan e-mail ke alamat aduankonten@mail.kominfo.go.id. <br /><br /> <b>2. Tindakan Kepolisian terhadap Berita Hoax </b><br />Setelah mendapatkan informasi adanya berita hoax, pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan segala tindakan represif sesuai dengan tugas dan kewenangannya. <br /><br /><b>3. Tindakan Kemkominfo terhadap Berita Hoax </b><br /> Tindakan preventif (pencegahan). Sosialisasi Literasi Cerdas Bermedia Sosial <br /> Tindakan represif <br />a. Kegiatan Deklarasi Turn Back Hoax <br />b. Bekerja sama dengan media sosial, seperti Whatsapp, Facebook dan Twitter <br />c. Bekerja sama dengan Dewan Pers dalam pemblokiran media online yang terindikasi melanggar UU Pers <br /><br /><b>4. Penerapan Peraturan Perundang-undangan terhadap Berita Hoax </b><br />Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah diuraikan dengan jelas dan tegas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik, namun untuk berita hoax dirumuskan dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 45A Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. <br /><br />Penerapan Peraturan Perundang-undangan terhadap Berita Hoax <br />Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi: <br /><br />1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. <br /><br />2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). <br /><br /><b>Penerapan Peraturan Perundang-undangan terhadap Berita Hoax </b><br />Pasal 45A Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi: <br /><br />1. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). <br /><br />2. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (*)

Opini Pemerintahan Pendidikan Regional Mengenali, Menangkal dan Menaanggalungai Berita Hoax

                                    Oleh : Dr. H. Eddy Suwito, SH., MH, Pengurus LPBH NU Jawa Timur berita korupsi .co - Seiring dengan...

»