Mengapa Rumah di Jalan Teuku Umar Surabaya Jadi Rebutan?

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwF4nLZTosJaznt0VthhM1vS0nHfPYU0eWKzcEtn5gVWO6SUzV2MrdDyi56pB0SeOoy1_SESB_UAdMrwBJXBAzcnAwbwnPVnX51AOMely_mkU4apqGWKgR0io2jEAE-eZOM9vziUu1rlVyqoFWO8Ukdn-HgjdLbvjNsfQ-vMjNLNrSmaJ1zwHZPdAT/s1599/5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="899" data-original-width="1599" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwF4nLZTosJaznt0VthhM1vS0nHfPYU0eWKzcEtn5gVWO6SUzV2MrdDyi56pB0SeOoy1_SESB_UAdMrwBJXBAzcnAwbwnPVnX51AOMely_mkU4apqGWKgR0io2jEAE-eZOM9vziUu1rlVyqoFWO8Ukdn-HgjdLbvjNsfQ-vMjNLNrSmaJ1zwHZPdAT/w640-h360/5.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><div style="text-align: justify;">Mengapa sebuah rumah di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Surabaya jadi rebutan? Pertanyaan inilah yang muncul dibenak masyarakat Suarabaya yang melintas dan menyaksiakan puluhan dan mungkin ratusan pemuda yang berjaga di depan rumah tersebut</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Menurut Pieter Talaway, SH., MH selaku Kuasa Hukum Mandy, anak alm. Paula mengatakan, bahwa rumah kliennya (Mandy) di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Surabaya "di duduki” Pemuda Pancasila</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div><i>“Klien saya rumahnya di Teuku Umar No 12 namnya Bu Mendy, rumahnya duduki Pemuda Pancasila. Ini kan belum ada proses hukum baik pidana maupun perdata. Ini eksekusi liar. Mandy ini anaknya Paula yang sudah menempati rumah itu selama 32 tahun, kita ada bukti. Antara Paula dan Noerhasni adalah bersahabat. Kalau mau bicara baik-baik boleh aja,”</i> kata Pieter, Jumat, 18 Maret 2022</div><div><br /></div><div>Sementara menurut Wahyu Tri Hartanto selaku Koti (Koordinator Inti) yang juga salah satu dari 5 Kuasa dari Dr. Emie Junita Hamzah, ahli waris Noerhasni kepada wartawan menjelaskan, bahwa rumah di Jalan Teuku Umar Nomor 12 adalah milik H. Noerhasi yang dipinjamkan kepada sahatbatnya Paulau, ibu angkat dari Mendy</div><div><br /></div><div><i>“Haji Noerhasni ini meminjamkan rumah kepada Ibu Paula dan keluarga. Bu Paula menempati rumah itu bahasanya formalitasnya sewa tapi tidak pernah dipungut sewa hanya murni dipinjami. Ibu Paula ini Ibu angkatnya Bu Mendy. Setelah Bu Paula meninggal 5 Januari 2022 kemarin, pihak keluarga mensomasi Bu Mendy untuk memindahkan barang-barang Bu Paula karena rumah itu mau ditempati ahli waris. Kenapa selama 32 tahun di tempati tidak pernah diotak-atik, karena pesan neneknya. Noerhasni ngomong ‘jangan diotak-atik dipinjami aja gratis sampai beliau tutup usia. Nah sekarang Bu Mendy yang nota bene hanya anak angkatnya Bu Paula merasa pemilik disitu terus kita disana disebut premanisme saya suruh laporkan ke Polisi sama Polisi tidak diterima laporannya karena tidak ada alasan. Dia tidak bisa menunjukan kepemilikan apapun,”</i> kata Wahyu, Jumat, 18 Maret 2022</div><div><br /></div><div>Berdasarkan informasi yang diperoleh wartawan, bahwa pada Sabtu, 19 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 Wib, ada mediasi di Polrestabes surabaya yang intinya, bahwa kedua belah pihak yaitu dari Pemuda Pancasila selaku Kuasa dari Dr. Emie Junita Hamzah dan pihak Pieter Talaway, SH., MH selaku Kuasa dari Mandy sama-sama tidak menempati rumah tersebut</div><div><br /></div><div>Namun kemudian, Pieter Talaway, SH., MH mengatakan kepada Wartawan bahwa pihak Pemuda Pancasila selaku Kuasa dari Dr. Emie Junita Hamzah kembali berada dilokasi. Dan berdasar informasi yang diperoleh wartawan menyebutkan ‘terjadi rebutan kunci’ antara keudua belah pihak yang akhirnya ditengahi pihak Polsek Tegalsari dengan membuat surat kesepakatan bersama.</div><div><br /></div><div><i>“Keluarga Mandy sudah diberikan tempat untuk tinggal di rumah, aset milik clien kami. Jelas disini Pemuda Pancasila akan membantu mengembalikan hak aset yang harusnya menjadi milik ahli waris almarhum Noerhasni, A.mt ,S.H,”</i> tambah H. Baso Suherman selaku sekretaris MPC Pemuda Pancasila<br /></div><div> </div><div>Sementara isi dari surat kesepakatan bersama diantaranya yaitu menjaga objek Jalan Teuku Umar No 12 Surabaya dari luar area masing-masing maksimal sebanyak 20 orang. Para pihak sama-sama memegang kunci pagar/gembok masing-masing.</div><div><br /></div><div>Surat kesepakatan bersama ditanda tangani oleh Jhony Loppies, SH selaku kuasa dari Mandy dan Wahyu Tri Hartanto selaku Kuasa dari Dr. Emie Junita Hamzah yang juga ditanda tangani AIPTU Didik selaku saksi serta beberapa saksi dari kedua belah pihak.</div><div><br /></div><div>Banguanan/rumah di Jalan Teuku Umar No 12 Kelurahan Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 15 April 1996 Nomor 405/HGB/35/1996. Lama hak berlaku selama 20 tahun berakhirnya hak tanggal 8 Oktober 2016. <br /></div><div> </div><div>Surat ukur tanggal 31 -1- 1997 Nomor 30/1999 luas 330M2. Surat tersebut ditanda tangani oleh Purnomo Santoso selaku Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 16 -10- 1997, tertulis PENUNJUK D.I. 301-1-1022/II/I1997. Tanah Negara Bekas Hak Guna BangunanNo.77</div><div><br /></div><div>Kemudian berdasrkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 120. 1/2010 rumah di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Kelurahan Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari Surabaya. Surat ukur tanggal 31 -1- 1997 Nomor 30/1997 luas tanah 330 meter berdasarkan dokumen pendaftaran tanah yang ada di kantor Badan pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, bidang tanah tersebut atas nama Nyonya Haji Noerhasni, SH. Jenis dan Nomor Hak, berkas HGB Nomor 913/Kelurahan Dr. Sutomo Surat Ukur tanggal 31 -1- 1997 Nomor 30/1997 luas tanah 330 meter tanah berakhir haknya tanggal 8 Oktober 2015. </div><div> </div><div style="text-align: justify;">Yang menjelaskan, bahwa surat keterangan pendaftaran tanah diberikan atas permohonan Ali Wafi kuasa dari Dr. Emie Junita Hamzah berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 4/11/2014 tanggal 07 -02- 2014 dan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 30 tanggal 09 -10- 2015. Yang menerangkan, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah. Dan surat tersebut ditanda tangani oleh Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) Surabaya I pada tanggal 1 Agustus 2019</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div>Sementara sumber dari bagian Hukum Pemkot Surabaya saat dihubungi wartwan mengatakan, bahwa rumah di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Kelurahan Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari Surabaya kemungkinan ber SIP (Surat Izin Perumahan)<br /></div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">“I<i>ni kemungkinan rumah ber SIP. Aku barusan balik dari kantor, besok ya tak (saya) cek,”</i> ucapnya, Kamis, 24 Maret 2022.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div><i>Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun serta peraturan pemerintah yang masih berlaku berdasarkan peraturan peralihan. Kedudukan Surat Izin Perumahan (SIP) tidak menunjukkan kepemilikan, namun menunjukkan penghunian saja</i>. (*)</div></div>

News Pemerintahan Perdata Pidana Regional Mengapa Rumah di Jalan Teuku Umar Surabaya Jadi Rebutan?

BERITA KORUPSI .CO - Mengapa sebuah rumah di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Surabaya jadi rebutan? Pertanyaan inilah yang muncul dibenak masyar...

»

Pelantikan Pengurus Perjakum Jatim Dihadiri Ketua PN Surabaya, Kajati dan Gubernur Jatim

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Dalam sabutannya, Ketua PN Surabaya, Kajati maupun  Gubernur Jawa Timur berharap agar Perjakum Jatim dapat memberikan Informasi yang sehat dan berimbang kepada msyarakat, Perjakum Jatim dapat menjadi mitra Pemerintah maupun penegak hukum dalam mengawal penegakan hukum di Jawa Timur#</span></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjtqRp2EhQIKcmw96xxyI7ROYSGtBwPWFDdf4EDG-sPWkd1d0iscbC8YlNdrvqisRgol_73H53A0J5femR4BKSwWKhp4NmbSs2AC-mD5uL6L8PcXQCsG5HVNXNbvoGAe1ryQ0u09VXjnMMVveKg3Ut0TNfHTGSYGs_ym6cABwlcui6odAzb0uXL_QD7=s1024" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="1024" height="250" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjtqRp2EhQIKcmw96xxyI7ROYSGtBwPWFDdf4EDG-sPWkd1d0iscbC8YlNdrvqisRgol_73H53A0J5femR4BKSwWKhp4NmbSs2AC-mD5uL6L8PcXQCsG5HVNXNbvoGAe1ryQ0u09VXjnMMVveKg3Ut0TNfHTGSYGs_ym6cABwlcui6odAzb0uXL_QD7=w640-h250" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b></div><div style="text-align: justify;">Pelantikan pengurus Persatuan Jurnnalis Hukum Jawa Timur (Perjakum Jatim) periode 2022 - 2025 yang dilaksanakan di Surabaya Suites Hotel Jalan Pemuda No 31-37 Surabaya dihadiri oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya DJU Johnson Mira Mangngi, S.H., M.H mewakili Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Rudi Suparmono, S.H., M.H dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Dr. Mia Amiati, S.H., M.H diwakili Asisten Intelijen (Asintel) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Zulbahri, S.H., M.H serta Gubernur Jawa Timur diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Jawa Timur Dr Hudiyono, M.si berlangsung lancar, sederhana dan meriah<br /><br />Pelantikan pengurus Perjakum Jatim periode 2022 - 2025 juga dihadiri oleh Rektor Unesa, Ketua Umum PJI (Persatuan Jurnalis Indonesia) Hartanto Boechori maupun Tim Penasehat Hukum Perjakum yang terdiri dari Pieter Talaway, SH., MH, Johanes Dipa Widjaja, SH, Advent Dio Randy, SH dan Apriadi E. Sitinjak, SH serta beberapa pengurus dari organisasi Wartawan yang ada di Surabaya<br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhxGTNvuqANhnib06FQDcgX8oQ8FzpX3Q2RCDCCHPhgsMrdc5cjGH9uYv4P1uFNjP3Btu66nCgdf_l1Kzsv5aepCSL98wA4VLaGqCwjm-SZJpmFMIv4adWOaoPlSRnF7pARq2mnBlZ4K0yggqNbY9H15MXJYVZGmGTGHaPPHoTogVgZvwOCObybjR8S=s1070" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="941" data-original-width="1070" height="562" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhxGTNvuqANhnib06FQDcgX8oQ8FzpX3Q2RCDCCHPhgsMrdc5cjGH9uYv4P1uFNjP3Btu66nCgdf_l1Kzsv5aepCSL98wA4VLaGqCwjm-SZJpmFMIv4adWOaoPlSRnF7pARq2mnBlZ4K0yggqNbY9H15MXJYVZGmGTGHaPPHoTogVgZvwOCObybjR8S=w640-h562" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya DJU Johnson Mira Mangngi, S.H., M.H </span></span><br /></td></tr></tbody></table> Dalam sambutan Ketua Pengadilan Negeri Suarabaya yang disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Suarabaya DJU Johnson Mira Mangngi, S.H., M.H menyampaikan pesan kepada pengurus maupun anggota Perjakum Jatim, agar Junalis  hendaknya memuat berita secara profesional dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan<br /><br />“Ketika hendak memuat berita atau menulis berita tentang segala sesuatu yang disana (Pengadilan), mohon supaya berimbang, dilakukan secara profesional dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan,” kata Wakil Ketua Pengadilan Negeri Suarabaya DJU Johnson Mira Mangngi, S.H., M.H <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sementara Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Dr. Mia Amiati, S.H., M.H yang diwakili Asintel (Asisten Intelijen) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Zulbahri, S.H., M.H juga menyampaikan hal yang sama.<br /><br />Zulbahri, S.H., M.H meyampaikan, saat ini Pers mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan kemajuan Teknologi digital. Pers harus dapat beradaptasi dengan cepat mempelajari kompotensi yang baru dengan edukatif dalam menghadapi era teknologi       </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj9JObQea8FUrgbNHYY_4iTCn_HGDVZmfkQCwXtdaQN3OczeYVKf6GP6BTuB3tsXqAeT1B1s80U_LYPHEyomA7-6g3SOk_8Dxw8UVPcumG9BS5k-f-UafsYOLxRdDYAnPWEsShcD1iD-DphagvRU8ChnH5qrn2Ic9vMM4YCM7UhHBDwavH_jH0tfbd_=s1599" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1599" data-original-width="1200" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj9JObQea8FUrgbNHYY_4iTCn_HGDVZmfkQCwXtdaQN3OczeYVKf6GP6BTuB3tsXqAeT1B1s80U_LYPHEyomA7-6g3SOk_8Dxw8UVPcumG9BS5k-f-UafsYOLxRdDYAnPWEsShcD1iD-DphagvRU8ChnH5qrn2Ic9vMM4YCM7UhHBDwavH_jH0tfbd_=w480-h640" width="480" /></a></div>“Masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang mendapat informasi yang sehat dan baik. Informasi yang baik memerlukan Pers atau Jurnalis yang baik. Oleh sebab itu, diperlukan indutri Pers yang sehat, yang mampu menjadilan informasi secara karurat, jujur dan berimbang,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Asintel Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Zulbahri, S.H., M.H<br /><br />Dalam sambutannya, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Asintel Zulbahri, S.H., M.H menyampaikan, bahwa media massa punya peran penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Media mempunyai tugas untuk menjaga masyarakt agar tetap selalu bersatu, berastu padu dengan cara memberitakan informasi atau berita yang baik dan positif</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: left;"><span style="font-size: x-small;"> </span></div><div style="text-align: left;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Foto: Asisten Intelijen  Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Zulbahri, S.H., M.H</span></span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">“Sesuai dengan Undang-Undang Pers, wajib menyampaikan informasi yang baik, mendidik kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya berharap kepada Jurnalis, khususnya Jurnalis Hukum yang tergabung dalam Persatuan Jurnalis Hukum Jawa Timur, dapat menjdai mitra pemerintah dan penegak hukum dalam mengawal penegakan hukum di Jawa Timur serta penegak hukum yang berkeadilan,” Kata Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Asintel Zulbahri, S.H., M.H<br /><br />Hal senada juga disampakan oleh Gubernur Jawa Timur Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Jawa Timur Dr. Hudiyono, M.si<br /><br />Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur Dr. Hudiyono, M.si menyampaikan, bahwa Jurnalis punya peran penting untuk menyampaikan informasi baik an akurat kepada masyarakat<br />Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur Dr. Hudiyono, M.si menyampaikan, agar profesionalime Jurnali tetap terjaga, karena sementara ini masyarakat bisa menjadi wartawan, bisa jadi Jurnalis melalui Medsosnya. <br /><br />“Oleh karena itu Gubernur berharap, Jurnalis dapat menadi penyeimbang antara berita hoax dan yang benar-benar berita tetapi dibuat hoax. Setiap hari di Kominfo ada 4 berita hoax dan setelah diteliti ada Tiga yang benar-benar hoax, kalau sebulan sudah 90, sebulan seribu lebih,” kata Gubernur melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur Dr. Hudiyono, M.si<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi4aoF1kwXupuujqovGfP7aSvIfuREsuwIYKu42u49-yyww9lfSopHoSO4g97Xu2rZgR1brLGvW5f3zXWJvIy8IuUMtxbXFiB7tzGALqDGufq9uRmHu8HUu9T43SkZP_wAkDwa2RBdWT9U32U_XC2bKju_27CDO5j6MqgkyMEPyoboy-9fuCBM79Xxu=s1091" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="869" data-original-width="1091" height="510" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi4aoF1kwXupuujqovGfP7aSvIfuREsuwIYKu42u49-yyww9lfSopHoSO4g97Xu2rZgR1brLGvW5f3zXWJvIy8IuUMtxbXFiB7tzGALqDGufq9uRmHu8HUu9T43SkZP_wAkDwa2RBdWT9U32U_XC2bKju_27CDO5j6MqgkyMEPyoboy-9fuCBM79Xxu=w640-h510" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Kadis Kominfo Jawa Timur Dr Hudiyono, M.si</span></span></td></tr></tbody></table>Apa yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur maupun Gubernur Jawa Timur ada benarnya. Sebab, tak sedikit informasi atau berita yang dibaca oleh masyarakat dianggap kurang akurat dan tidak berimbang, sehingga masyarakat membuat opini sendiri-sendiri tanpa dasr hukum yang benar<br /><br />Sebelumnya, Ketua Persatuan Jurnalis Hukum Jawa Timur periode 2022 - 2025 Jentar Sitinjak dalam sambutannya mengatakan, bahwa tujuan dari dibentuknya Persatuan Jurnalis Hukum Jawa Timur ini adalah untuk menjadikan Jurnalis khsusnya anggota Persatuan Jurnalis Hukum Jawa Timur menjadi Jurnalis yang Profesional dan bermartabat. <br /><br />Menurut Jentar, yang mengantongi Sertifikat Wartawan Madya yang sehari-harinya meliput di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Suarabaya ini mengatakan, Jurnalis yang profesional dan bermartabat akan menghasilan karya Jurnalis yang akurat dan berimbang<br /><br />“Tujuan dari dibentuknya Persatuan Jurnalis Hukum Jawa Timur ini adalah untuk mnjadikan Jurnalis yang profesional dan bermartabat serta meningkatkan profesioanlisme yang dapat mengharagai dirinya sendiri agar dapat pula dihargai oleh masyarakat,” kata Jentar<br /><br />Jentar juga menjelaskan, bahwa “tangan kiri dengan posisi menulis” sebagai logo Persatuan Jurnalis Hukum Jawa Timur adalah sebagai “lambang perlawanan” secara positif melalui pemberitaan yang benar, jujur, akurat dan berimbang<br /><br />Jentar mengatakan, bahwa menjadi Jurnalis sangatlah mudah tetapi sulit saat menjalankan profesi sebagai Jurnalis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik<br /><br />“Jadi Jurnalis itu mudah tetapi yang sulit adalah saat menjalankan profesi sebagai Jurnalis. Saya berharap agar seluruh anggota Persatuan Jurnalis Hukum Jawa Timur dapat mejalankan profesi Jurnalis yang profesional dan bermartabat bukan untuk dijadaikan sebagai ajang mencari duit tetapi memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat,” ujarnya<br /><br /><br />Sebelum mengkahiri sambutannya, Jentar juga menyampaikan bahwa dana yang diperoleh oleh Persatuan Jurnalis Jawa Timur untuk pelaksanaan acara pelantikan pengurus Persatuan Jurnalis Jawa Timur periode 2022 - 2025 adalah dari beberapa Instasi/lembaga pemerintah diantaranya Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kejaksaan Negeri Surabaya, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Pengacara dan beberapa Polsek dengan cara mengajukan proposal<br /><br />“Dana yang kita peroleh adalah dengan mengajukan proposal ke beberapa Instasi/lembaga pemerintah diantaranya Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kejaksaan Negeri Surabaya, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Pengacara dan beberapa Polsek. Itu sebabnya kita secara terbuka menjelaskan dari mana dana kita peroleh agar tidak menjadi pertanyaan orang lain,” ucap Jentar. (*)<br /><br />Susuna Pengurus Persatuan Jurnalis Jawa Timur Periode 2022 - 2025<br />Ketua              : Jentar. S (beritakorupsi.co)<br />Wakil Ketua<span>    </span>: Hengki (Informasiphatas.com)<br />Sekretaris I      : Solecha, SE (Pelopor)<br />Sekretaris II    : Sunarto (Indonesia Jaya)<br />Bendahara I    : Rudy Situmorang (Tabir Investigasi)<br />Bendahara II    :  Arif Tiasa (Lensa Nasional)<br /><br />Pembian<br />Supriyadi (PETISI.co)<br />Nurdin Longgari (Harian Nasion<br /><br />Tim Penasehat Hukum<br />Pieter Talaway, SH., MH, sebagai Ketua Koordinator<br />Johanes Dipa Widjaja, SH, Wakil Ketua Koordinator<br />Advent Dio Rendy, SH, Anggota<br />Apriady E. Sitinjak, SH, Anggota<br /></div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Perdata Pidana Regional Tipikor Pelantikan Pengurus Perjakum Jatim Dihadiri Ketua PN Surabaya, Kajati dan Gubernur Jatim

#Dalam sabutannya, Ketua PN Surabaya, Kajati maupun  Gubernur Jawa Timur berharap agar Perjakum Jatim dapat memberikan Informasi yang sehat ...

»

Sebagai Apa ‘Pengacara Ivan Wijaya’ Dalam Perkara PKPU Santoso Setiono di PN Surabaya?

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><u><b>Suber di KPK:</b></u> “Minimal 2 alat bukti, tetapi bisa dilaporkan ke KPK sebagai petunjuk apa lagi saat ini ada kasus Hakim Itong (Hakim PN Surabaya)”    </span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiiyQQtSVPE-yiMPJdO-fgw6Qy4TFAilz3aVVSIarraXt4yvHIanMUDwz0wreodf-qPsLzFCFrHS8v0rjMUjBcNwjwsIsnnWDFhJyBrI8xtxi80pwRjjZ3tzXF-2F0HYXcFS-o5VWbu8wZ7kDaxGuqpYy4-boYdMoHbqj5Bdc_Bma38EcO_lQ1j8mKm=s896" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="896" data-original-width="768" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiiyQQtSVPE-yiMPJdO-fgw6Qy4TFAilz3aVVSIarraXt4yvHIanMUDwz0wreodf-qPsLzFCFrHS8v0rjMUjBcNwjwsIsnnWDFhJyBrI8xtxi80pwRjjZ3tzXF-2F0HYXcFS-o5VWbu8wZ7kDaxGuqpYy4-boYdMoHbqj5Bdc_Bma38EcO_lQ1j8mKm=w343-h400" width="343" /></a><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b><br /></div>Ada apa dibalik sidang perkara PKPU dan Pailit Santoso Setiono, warga Kertajaya Indah Surabaya dengan Eddy Prajitno, warga Lidah Kulon RT.00 RW.001 Desa/Kel. Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya selaku Pemohon yang sudah di Putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Ngeri Surabaya pada Rabu, tanggal 21 Oktober 2021 lalu?<br /><br />Sebab ada yang menggelitik sekaligus menjadi pertanyaan ibarat teka-tekai atau kuis untuk mencari jawabannya terkait adanya pihak lain dalam perkara PKPU dan Pailit Santoso Setiono tersebut.<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga:</b></span></span> <span style="color: #2b00fe;">Benarkah Ada “Rekayasa” Dalam Perkara Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya? - <a href="goog_113391401">http://www.beritakorupsi.co/2022/02/benarkah-ada-rekayasa-dalam-perkara.html</a></span><a href="goog_113391401"><br /></a><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga:</b></span></span> <span style="color: #2b00fe;">Ada Apa Dalam Kasus Perkara Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya? - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/02/ada-apa-dalam-kasus-perkara-pailit.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/02/ada-apa-dalam-kasus-perkara-pailit.html</a></span><br /><br />Pertanyaannya adalah, sebagai apa Pengacara Ivan Wijaya’ dalam Perkara PKPU dan Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya yang sudah di Putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Ngeri Surabaya pada Rabu, tanggal 21 Oktober 2021 lalu?<br /><br />Sebab berdasarkan sumber beritakorupsi.co maupun Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Nomor : 40/Pdt.Sus – PKPU/2020/PN.Niaga Sby tanggal 7 September 2020 dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Nomor : W14.U1/15775/HK.03/10/2020 tanggal 21 Oktober 2021 menyatakan: Menunjuk Masrul SH., MH Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim pengawas serta mengangkat Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH selaku Kurator<br /><br />Sementara nama Ivan Wjaya, seorang pengacara muda yang sangat dikenal di Kota Pahlawan ini tidak terdapat dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Nomor : W14.U1/15775/HK.03/10/2020 tanggal 21 Oktober 2021 maupun Putusan Nomor : 40/Pdt.Sus – PKPU/2020/PN.Niaga Sby tanggal 7 September 2020<br /><br />Sebab sumber beritakorupsi.co menyebutkan, bahwa Ivan Wijaya mentransfer sejumlah uang bagian karyawan dari hasil penjualan aset Santoso Setiono yang terletak di di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya<br /><br />Tidak hanya Ivan Wijaya, sumber juga menyebutkan namun masih ada seorang pengaracara “YM” yang mentransfer sejumlah uang bagian karyawan dari hasil penjualan aset Santoso Setiono yang terletak di Kertajaya Indah Surabaya sementara “YM” adalah Kuasa Hukum Karyawan dalam Perkara PKPU dan Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya<br /><br />Lalu apa hubungan antara pencara Ivan Wijaya dan “YM” dengan Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol) selaku Kurator dalam Perkara PKPU dan Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya? Apakah Ketiga pengacara ini satu Kantor? Lalu mengapa nama Ivan Wijaya tidak tercantum “sebagai apa” dalam putusan perkara PKPU dan Pailit Santosos Setiono?<br /><br />Apakah pembagian hasil penjualan aset Termohon (Pailit/Debitur) kepada pihak Pemohon (Kreditur) adalah tanggungjawab Kurator atau boleh melibatkan pihak lain yang tidak disebutkan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga? <br /><br />Terkait hal tersebut, beritakorupsi.co menanyakannya ke Ivan Wijaya dengan mengirim pesan melalui Applikasi WhastApp ke Nomor 0818-0301-xxxx dan Nomor 0812-5999-xxxx pada Minngu, 27 Pebruari 2022 sekitar pukul 12.23 Wib dan pukul 12.24 Wib. Namun hingga beriata ini ditanyakankan dilaman beritakorupsi.co, Pengacara Ivan Wijaya tak memberikan komentar apapun walau pertanyaan yang dikirim beritakorupsi ke Nomor WhastApp-nya telah dibaca beberapa saat setelah terkirim dengan tanda centang 2 berwarna biru<br /><br />Sebelumnya, pada Sabtu, 26 Pebruari 2022 sekitar pukul 12.20 Wib, beritakorupsi.co telah menanyakannya ke Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol) selaku Kurator dalam Perkara PKPU dan Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya. Namun Alfred Hutagaol tak memberikan komentar apapun walau Alfred Hutagaol terlihat Online di WhastApp sesaat setelah pesan masuk ke HP-nya.<br /><br />Sementara pengacara “YM”, hingga berita ini di tayangkan di laman beritakorupsi.co belum berhasil dihubungi.<br /><br />Namun pertanyaan selanjutnya adalah, sampai dimana tanggung jawab Hakim Pengawas dalam pembagian hasil penjualan aset Termohon (Pailit)? Cukupkah sebatas menandatangani dokumen atau harus benar-benar diketahui siapa dan kemana uang tersebut dibagikan? <br /><br />Terkait hal ini, beritakorupsi.co berkali-kali menghubungi Hakim Imam Supriyadi, SH., MH selaku Hakim Pengawas menggantikan Masrul SH., MH dengan mengirim pesan maupun telepon melalui Applikasi WhastApp, namun Hakim Imam Supriyadi, SH., MH hanya membaca pesan dari beritakorupsi.co. <br /><br />Sementara sumber di KPK menjelaskan, minimal 2 alat bukti, tetapi bisa dilaporkan ke KPK sebagai petunjuk apa lagi saat ini ada kasus Hakim Itong (Hakim PN Surabaya)<br /><br /><i>“Kalau mau melaporkan minimal ada 2 alat bukti. Tetapi kalau mau melaporkannya ke KPK bisa aja sebagai petunjuk apalagi saat ini ada kasus Hakim Itong di PN Surabaya,”</i> kata sumber di KPPK. (Jnt) <br /></div>

News Perdata Pidana Regional Tipikor Sebagai Apa ‘Pengacara Ivan Wijaya’ Dalam Perkara PKPU Santoso Setiono di PN Surabaya?

Suber di KPK: “Minimal 2 alat bukti, tetapi bisa dilaporkan ke KPK sebagai petunjuk apa lagi saat ini ada kasus Hakim Itong (Hakim PN Surab...

»

Benarkah Ada “Rekayasa” Dalam Perkara Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya?

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><u><b>Termohon Pailit Santoso Setiono:</b></u> <i>"Saya diremot  Kurator agar sidang Perkara Palit segera di Putus"</i><br /><span style="font-size: x-small;"> </span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b><u>Pakar hukum Administrasi Dr. Emanuel Sudjatmoko, S.H., M.S:</u></b> <i>"Cek Kosong itu kalau ada nilai nominal dan tandatangan serta nama pemberi kuasa dari siapa, kalau tidak ada itu adalah lembaran Cek dan tidak sah"</i></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><i> </i></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><i><span style="font-size: large;"><b><u>Pakar Hukum Pidana, Filsafat Hukum dan Kriminologi Dr. M. Sholehuddin, SH, MH:</u></b> <i>"Siapapun boleh melaporkan adanya dugaan Tindak Pidana kalau ada bukti-bukti"   </i></span> <br /></i></span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgV_SKfKe7l89afDfA2Abay_fFVBVHtbZ0povf-0eP2THmRk4rNA8-B_wNUuHzyQw0eTO-TVAEEp0_JTucglNXd2X0yqSkI-xbv-6DkotgIIBSRmeBvjjP1N_rkrFnTc25GDoVBJ_McPvpQ5-nwHFvkfrAjg_838kODSQ8n9WdEqugAMcnqOBVttb8F=s638" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="358" data-original-width="638" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgV_SKfKe7l89afDfA2Abay_fFVBVHtbZ0povf-0eP2THmRk4rNA8-B_wNUuHzyQw0eTO-TVAEEp0_JTucglNXd2X0yqSkI-xbv-6DkotgIIBSRmeBvjjP1N_rkrFnTc25GDoVBJ_McPvpQ5-nwHFvkfrAjg_838kODSQ8n9WdEqugAMcnqOBVttb8F=w640-h360" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Benarkah ada “rekayasa” dalam Perkara Pailit Santoso Setiono selaku Termohon dengan Eddy Prajitno selaku Pemohon di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Ngeri Surabaya pada Oktober 2021? Kalau benar, apakah pihak berwajib dapat mengusutnya untuk mengungkap kebenarannya?<br /><br />Menurut Ahli Hukum Pidana, Filsafat Hukum dan Kriminologi dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya Dr. M. Sholehuddin, SH, MH kepada beritakorupsi.co mengatakan, siapapun boleh melaporkan kepada pihak yang berwajib kalau ada dugaan Tindak Pidana dengan disertai bukti-bukti<br /><br />“Boleh, siapapun boleh melaaporkan kepada pihak yang berwajib kalau ada dugaan Tindak Pidana dengan disertai bukti-bukti,” kata Dr. M. Sholehuddin, SH, MH pada 17 Pebruari 2022<br /><br />Sementara dalam perkara PKPU dan perkara Pailit Santoso Setiono selaku Termohon dengan Eddy Prajitno selaku Pemohon I, Rudy (Kok Djiang) beralamat di di Jln. Ploso Timur 2/18 Surabaya selaku Pemohon II, Rizal Kurniawan, Simpang Darmo Permai Surabaya selaku Pemohon III dan Karyawan CV. Harta Abadi milik Santoso Setiono selaku Pemohon ke IV</div><div style="text-align: justify;"><br />Termohon Santoso Setiono pemilik CV Artha Abadi memiliki hutang atau pinjaman ke Pemohon Eddy Prajitno yang totalnya sebesar 5,6 miliar (belum termasuk bunga) dengan rincian; pinjaman pertama pada tanggal 10 Mel 2012 Rp2.200.000.000 dengan buna 10 persen dan akan dibayar/dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 10 Mei 2013 sesuai dengan surat perjanjian dibuat dibawah tangan dan ditanda-tangani oleh kedua belah pihak (Pemohon I dan Termohon) pada tanggal 10 Mel 2012 dan kemudian dibukukan (gewaarmerkt) oleh Haryanto Tjang selaku Notaris di Surabaya pada tanggal 31 Juli 2018. Hal ini tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 506/Pdt.G/2019 PN.Sby, Rabu, tanggal 11 September 20219<br /></div><div style="text-align: justify;"><br />Pada September 2020, Santoso Setiono selaku pemilik CV Artha Abadi mengajukan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Perkara Nomor: 40/Pdt.Sus – PKPU/2020/PN.Niaga Sby tanggal 7 September 2020<br /><br />Putusan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut mengabulkan permohonan PKPU Santoso Setiono dan menunjuk Masrul SH., MH Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim pengawas serta menunjuk dan mengangkat Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH Alferd Hutagaol) selaku Kurator yang pengurus dalam perkara PKPU<br /><br />Sebelumnya, pada tahun 2019, Eddy Prajitno menggugat Santoso Setiono ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Perkara: 506/Pdt.G/2019/PN.Sby, Rabu, tanggal 11 September 20219. Dalam putusan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut, mengabulkan gugat Penggugat (Eddy Prajitno) yang dalam putusannya menyatakan; berdasarkan hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji wan prestatie; Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok kepada Penggugat yang jumlah seluruhnya sebesar Rp5.600.000.000 (Lima Miiyar Enam Ratus Juta Rupiah) secara tunai dan seketika: Menghukum Tergugat untuk membayar bunga yang diperjanjikan kepada Penggugat, secara tunai dan seketika, yang jumlah seluruhnya sebesar Rp13.284.000.000 (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah)<br /><br />Lalu pada Oktober 2021, Eddy Prajitno selaku Pemohon dan Santoso Setiono selaku Termohon  sama-sama mengajukan Permohonan Pailit ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Perkara: W14.U1/15775/HK.03/10/2020 tanggal 21 Oktober 2021<br /><br />Dalam putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa Santoso Setiono beralamat di Jalan Kertajaya Indah III Nomor 26 Blok F Nomor 527 Kota Surabaya, pailit dengan segala akibat hukumnya; menunjuk Masrul SH., MH Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim pengawas serta mengangkat Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH selaku Kurator<br /><br />Dimana putuan tersbut diketuai Majelis Hakim Khusaini, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Dr. Sutarno, SH., MH dan I Ketut Tirta, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi Riyanto, SH., MH<br /><br />Nah, dugaan adanya “rekayasa” dalam perkara Pailit Santoso Setiono, warga Kertajaya Indah III Nomor 26 Blok F Nomor 527 Kota Surabaya selaku Termohoon dengan Eddy Prajitno, warga Lidah Kulon RT 003/RW 001 Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya selaku Pemohon terungkap setelah perkara tersebut di Putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Perkara: W14.U1/15775/HK.03/10/2020 tanggal 21 Oktober 2021<br /><br />Hal ini disampaikan oleh salah satu Tim Kuasa Hukum Eddy Prajitno yakni Apriady Eliwitopo Sitinjak, SH kepada beritakorupsi.co beberapa waktu lalu saat ditemui di Pengadilan Negeri Surabaya, yang awalnya Apriady Eliwitopo Sitinjak, SH atau yang akrab disapa Apry ini enggan menjawab pertanyaan beritakorupsi.co namun kemudian bersedia menjelaskan<br /><br />Menurut Apri, bahwa perkara Pailit Santoso Setiono selaku Termohon, berawal dari Penasehat Hukum Eddy Prajitno, yaitu Erwin Sibarani, dari kantor “Sibarani, SH., MH dan Sitinjak, SH & Partners” yang beralamat di Perumahan Kutisari Indah Barat Gang V No. 28 Surabaya memberikan ke Kurator Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol) pada September - Oktober 2021 setelah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada PN Surabaya memutus perkara PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) Santoso Setiono dengan Nomor Perkara : 40/Pdt.Sus – PKPU/2020/PN.Niaga Sby tanggal 7 September 2020<br /><br />Namun menurut Apri, setelah disampaikan ke Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol) selaku Kurator, Apriady tidak pernah lagi mengetahui kelanjutan proses PKPU hingga sidang perkara Pailit tersebut diatas diputus, karene Apriady tidak pernah dilibatkan oleh Erwin Sibarani, SH., MH<br /><br /><i>“Ya, awalnya Erwin yang memberikan ke Alfred (Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH) tapi setelah itu saya tidak tau lagi. Bahkan sidangnyapun saya tidak pernah diikutkan. Pernah sekali sidang diajak Alfred waktu itu Erwin tidak hadir. Tapi karena saya tidak tau dan tidak bawa berkas, saya bilang ke Alfred “saya tidak bawa berkas” tapi Alfred bilang “nggak apa-apa”. Saya masuk (ikut sidang), tapi karena saya tidak bawa berkasnya, saya sampaikan kepada Majelis Hakim “saya tidak membawa berkas dan mohon agar sidang ditunda” dan sidangpun ditunda saat itu,”</i> kata Apri kepada beritakorupsi.co<br /><br />Terkait adanya dugaan “rekayasa, Apry menjelaskan kepada beritakorupsi.co bahwa hal itu didengarnya langsung dari Erwin Sibarani, SH., MH saat bertiga (Apri, Erwin dan Santoso Setiono) sedang makan disalah satu rumah makan di Jalan Anjasmoro Surabaya<br /><br /><i>“Kalau itu Erwin yang bilang langsung ke saya setelah putusan perkara Pailit dan ada Pak Santoso yang mendengar saat itu. Waktu itu saya merasa kaget saat Erwin ngomong “ada yang nggak benar terhadap perkara tersebut”. Saya tanya “nggak benar gimana?” terus Erwin bilang “sepertinya ada rekayasa”. Erwin ngomong gitu saat kami bertiga (Apry, Erwin dan Santoso Setiono) sedang makan siang di rumah makan di Jalan Anjasmoro. Saya pun tanya ke Pak Santoso “loh ya ta Pak?” dan dijawab Santoso Setiono “ya seperti itulah,”</i>  kata Apri. Hal itupun tidak dibantah oleh Santoso Setiono<br /><br />Bahkan Santoso Setiono kepada beritakorupsi.co mengakui, bahwa dirinya (Sanstoso Setiono) “diremot” oleh Kurator Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH. Arti di “remot” menurut Sanstoso Setiono adalah disuruh atau diperintah<br /><br /><i>“Maksudnya diremot itu artinya disuruh, artinya disuruh datang kalau ini nggak usah datang, ini silahkan datang nanti kalu ditanya biar segera diputus bilang aja Pak Santoso tidak mampu,”</i> kata Santoso melalui sambungan telepon WhastApp, pada Rabu, 9 Pebruari 2020<br /><br />Apakah anda diarahkan oleh Kurator? Tanya beritakorupsi.co lebih lanjut, yang dijawab oleh Santoso Setiono <i>“Ya kurang lebih seperti itulah”</i>. Dan Santoso Setiono juga mengakui kalau setiap sidang perkara pailit, Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH selalu hadir<br /><br />Saat beritakorupsi.co menanyakan lebih lanjut terkait beberapa bukti dalam perkara PKPU seperti Kwitansi dan ‘lembaran Cek’, Apry tak bersedia mengomentari. Apry menyarankan beritakorupsi.co untuk menanyakannya langsung kepada Erwin Sibarani, SH., MH maupun kepada Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH<br /><br /><i>“Maaf, kalau itu lebih baik tanyakan langsung ke Erwin atau Alfred,”</i> kata Apry<br /><br />Sementara menurut Ahli Hukum Administrasi, Hukum  Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Pemerintahan Daerah, Pengantar Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, dan Pancasila dari Fakultas Hukum (FH) Universitas Airlangga (Unair) Subaya Dr. Emanuel Sudjatmoko, S.H., M.S mengatakan kepada beritakorupsi.co, bahwa Cek tanpa nilai nominal dan nama si pemberi kuasa atau pemberi Cek, itu adalah lembaran Cek dan tidak sah<br /><br /><i>“Cek Kosong itu kalau ada nilai nominal dan nama pemberi kuasa dari siapa Cek itu tetapi tidak dapat dicairkan. Tetapi kalau itu tidak ada itu namanya lembaran Cek dan tidak sah,”</i> kata Dr. Emanuel Sudjatmoko, S.H., M.S, pada 17 Pebruari 2022<br /><br />Terkait adanya dugaan “rekayasa”, beritakorupsi.co pun menghubungi Erwin Sibarani, SH., MH dengan mengirimkan pesan ke Nomor WhastApp Erwin Sibarani, SH., MH (08133156xxxx) pada Minggu, 20 Februari 2022 sekitar pukul 16.38 WIB, namun hingga berita ini ditanyangkan tak ada tanggapan walau Erwin Sibarani terlihat sedang Online sekitar pukul 20.17 WIB<br /><br />Selain mengirimkan pesan WhastApp ke Erwin Sibarani, SH., MH, beritakorupsi.co juga mengirimkan pesan yang sama ke  Kurator Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH. Bahkan beritakorupsi.co mengirimkan pesan dari nomor lain milik beritakorupsi.co karena nomor sebelumnya telah diblokir oleh Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH<br /><br />Selain pesan WhastApp, beritakorupsi.co mencoba menghubungi Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH melalui telepon seluler (HP) namun Korator Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH tak bersedia menanggapi hingga berita ini ditanyangkan di laman beritakorupsi.co<br /><br />Dugaan adanya ‘rekayasa’ dalam perkara PKPU dan perkara Pailit Santoso Setiono seperti apa  yang dijelaskan Apry maupun Santoso Setiono kepada beritakorupsi.co, membuat kecuarigaan yang semakin kuat bila dikaitkan dengan beberapa data yang dimiliki beritakorupsi.co diantaranya berupa Kwitansi yang tidak tercantum hari, tanggal, bulan maupun tahun kecuali jumlah nominal pinjaman atau hutang Santoso Setiono kepada Rudy (Kok Djiang) sebesar 1 miliar rupiah<br /><br />Anehnya, dalam surat penyataan hutang Santoso Setiono kepada Rudy (Kok Djiang) sebesar 1 miliar rupiah yang dibuat oleh Santoso Setiono pada tanggal 10 Desember 2018, dengan sangat jelas menguraikan tanggal, bulan dan tahun serta jumlah hutang temasuk bunganya.<br /><br />Selain Kwitansi, ada juga berupa ‘lembaran Cek’ bertuliskan Bank Jatim dengan stempel Capem Pogot. Namun dalam ‘lembaran Cek’ tersebut tidak tertera nilai nominal dan nama si pemberi ‘lembaran Cek’ termasuk tanggal, bulan maupun tahun kecuali hanya terdapat tandatangan<br /><br />Anehnya lagi adalah, kedua Invoice atau bukti tagihan hutang antara Santoso Setiono kepada Rudy (Kok Djiang) maupun Rizal Kurniawan ‘tidak terdapat’ perjanjian hutang. Dalam surat penyataan hutang sebesar 1 miliar rupiah yang dibuat oleh Santoso Setiono kepada Rudy (Kok Djiang) pada tanggal 10 Desember 2018, dengan sangat jelas menguraikan tanggal, bulan dan tahun serta jumlah hutang temasuk bunganya.<br /><br />Lalu mengapa dalam Kwitansi tidak mencantumkan tanggal, bulan dan tahun sebagaimana yang diuraikan Santoso Setiono dalam surat pernyataan hutang? Apakah Kwitansi tanpa menyebutkan hari, tanggal, bulan maupun tahun terkait hutang Santoso Setiono kepada Rudy (Kok Djiang) sebesar 1 miliar rupiah menjadi sah dalam sidang perkara PKPU dan perkara Pailit Santoso Setiono?<br /><br />Selain itu, ada juga berupa Cek Kosong bertuliskan “Baank Jatim Capem Pogot” Bilyet Giro AB 141727 dengan dibubuhi tanda tangan tanpa nama yang dijadikan sebagai bukti dalam perkara pailit. Sahkah menurut hukum Cek Kosong tersebut sebagai bukti dalam persidangan?<br /><br />Begitu juga tentang Pemohon IV yaitu Karyawan CV Harta Abadi milik Santoso Setiono yang menurut informasi sudah tidak bekerja lagi sejak 5 tahun lalu, diantaranya adalah Agung Siswanto selaku Koordinator Teknisi <br /><br />Anehnya lagi dalam perkara PKPU dan perkara Pailit Santoso Setiono adalah, surat pernyataan yang dibuat oleh Santoso Setiono terkait kekurangan pembayaran-pembayaran terhadap beberapa mantan karyawan CV. Harta Abadi milik Santoso Setiono, juga tidak mencantumkan tanggal, bulan dan tahun berapa surat pernyataan tersebut dibuat.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, surat keterangan penghasilan yang dibuat oleh beberapa mantan karyawan CV. Harta Abadi milik Santoso Setiono yang menandatangani adalah Santoso Setiono dengan tanggal, bulan dan tahun yang sama.<br /><br />Namun ada yang menjadi pertanyaan terkait alamat beberapa mantan karyawan  CV. Harta Abadi milik Santoso Setiono yang sama persis yaitu Abdul Manaf bagian Teknisi Umum alamat Manukan Ranu V Blok 20-G Nomor 19 Surabaya,  pegawai tetap masuk kerja Agustus 2013 penghasilan per bulan sebesar Rp3.200.000 dengan Suntoyo bagian teknisi umum alamat Manukan Ranu V Blok 20-G Nomor 20 Surabaya,  pegawai tetap masuk kerja Agustus 2013 penghasilan per bulan sebesar Rp3.200.000. Benarkah alamat kedua mantan karyawan CV. Harta Abadi tinggal serumah?<br /><br />Informasi dari sumber beritakorupsi.co menyebutkan bahwa aset milik Santoso Setiono yang terletak di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya yang masuk dalam perkara pailit telah laku terjual kepada Leoni Natalia Kusumadjaya senilai Rp1.3 miliar termasuk aset Santoso Setiono di Jalan Kertajaya Indah III Nomor 26 Blok F Nomor 527 Kota Surabaya<br /><br />Dari hasil penjualan aset Santoso Setiono yang terletak di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya, Eddy Prajitno tidak menerima sepeserpun. Dari data berupa pembagian yang dibuat oleh Kurator Santoso Setiono (dalam pailit) tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangai oleh Hakim Pengawas Imam Supriyadi, SH., MH, Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi Riyanto, SH., MH dan Kurator Santoso Setino, Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH menyebutkan, bahwa yang mendapat bagian dari hasil penjualan tersebut adalah Bank BNI sebesar Rp600 juta dari total 28.127.842.510, karyawan sebesar Rp277 juta ari total Rp498.600.000, biaya PKPU Rp20 juta dari total Rp20 juta, imbalan jasa pengurus Santoso Setiono pada saat penundaan kewajiban PKPU sebesar Rp300 juta dari total Rp1.059.000.000, imbalan jasa Kurator Rp99.750.000 dan biaya lain-lain (PPH) Rp33.250.000<br /><br />Hal ini diakui oleh Santoso Setiono kepada beritakorupsi.co. Menurut Santoso Setiono, bahwa  Eddy Prajitno tidak mendapat bagian dari hasil penjualan asetnya yang terletak di di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya<br /><br /><i>“Ya Dia tidak dapat. Yang di Kertajaya pun sudah dijual, yang jual Kurator. Eddy Prajitno mendapat 89 juta dari 18 M. BNI Pangeran, berapa gitu loh dari 20 M, saya lupa. Saya juga bingung kog hutang saya di BNI dari 12 M atau 14 M jadi 28 M. Kalau ke Pak Eddy (Eddy Prajitno) kan dari 5,6 M menjadi 18 M termasuk bunga,”</i> kata Santoso Setiono. (Jnt/Tim) <br /></div>

News Perdata Pidana Tipikor Benarkah Ada “Rekayasa” Dalam Perkara Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya?

Termohon Pailit Santoso Setiono: "Saya diremot  Kurator agar sidang Perkara Palit segera di Putus"   Pakar hukum Administrasi Dr....

»

Ada Apa Dalam Kasus Perkara Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya?

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Termohon Pailit Santoso Setiono mengaku “diremot”  oleh Kurator agar sidang Perkara Palit segera di Putus Pailit#</span></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiv0cIrm7q_YHL7efS2bYcb7fmtr4adEG_IM6_pAOibXgBGkO4m5U6vCSTKRNNspRh0sYb8Oj6sE0OonAjGnCOfKjweZMvq3_oRSGEez1H3GLLXYJ6P1_me8VOJNIbEN2SeO4lPmJSkG9tHOY9Cr33wo0PLiU_Vj9MxlzQPsBGm5Qlj2En0keyKHIZm=s979" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="549" data-original-width="979" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiv0cIrm7q_YHL7efS2bYcb7fmtr4adEG_IM6_pAOibXgBGkO4m5U6vCSTKRNNspRh0sYb8Oj6sE0OonAjGnCOfKjweZMvq3_oRSGEez1H3GLLXYJ6P1_me8VOJNIbEN2SeO4lPmJSkG9tHOY9Cr33wo0PLiU_Vj9MxlzQPsBGm5Qlj2En0keyKHIZm=w640-h358" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Ada apa dibalik sidang perkara Pailit Santoso Setiono, warga Kertajaya Indah Surabaya dengan Eddy Prajitno, warga Lidah Kulon RT.00 RW.001 Desa/Kel. Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya selaku Pemohon yang sudah di Putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Ngeri Surabaya pada Rabu, tanggal 21 Oktober 2021 lalu?<br /><br />Perkara Pailit Santoso Setiono selaku Termohon dengan Eddy Prajitno selaku Pemohon, Rudy (Kok Djiang) beralamat di di Jln. Ploso Timur 2/18 Surabaya selaku Pemohon II, Rizal Kurniawan Simpang Darmo permai Surabaya selaku Pemohon III dan Karyawan CV. Harta Abadi milik Santoso Setiono kurang lebih sebanyak 10 orang selaku Pemohon ke IV<br /><br />Termohon yaitu Santoso Setiono pemilik CV Artha Abadi memiliki hutang atau pinjaman ke Pemohon Eddy Prajitno yang totalnya sebesar 5,6 miliar (belum termasuk bunga) dengan rincian; pinjaman pertama pada tanggal 10 Mel 2012 Rp2.200.000.000 dengan buna 10 persen dan akan dibayar/dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 10 Mei 2013 sesuai dengan surat perjanjian dibuat dibawah tangan dan ditanda-tangani oleh kedua belah pihak (Pemohon I dan Termohon) pada tanggal 10 Mel 2012 dan kemudian dibukukan (gewaarmerkt) oleh Haryanto Tjang selaku Notaris di Surabaya pada tanggal 31 Juli 2018. Hal ini tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 506/Pdt.G/2019 PN.Sby, Rabu, tanggal 11 September 20219<br /><br />Kemudian pada tahun 2020, Santoso Setiono selaku pemilik CV Artha Abadi mengajukan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Perkara Nomor: 40/Pdt.Sus – PKPU/2020/PN.Niaga Sby tanggal 7 September 2020<br /><br />Putusan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut mengabulkan permohonan PKPU Santoso Setiono dan menunjuk Masrul SH., MH Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim pengawas serta menunjuk dan mengangkat Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH Alferd Hutagaol) selaku Kurator yang pengurus dalam perkara PKPU<br /><br />Sebelumnya, pada tahun 2019, Eddy Prajitno menggugat Santoso Setiono ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Perkara: 506/Pdt.G/2019/PN.Sby, Rabu, tanggal 11 September 20219. Dalam putusan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut, mengabulkan gugat Penggugat (Eddy Prajitno) yang dalam putusannya menyatakan; berdasarkan hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji wan prestatie; Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok kepada Penggugat yang jumlah seluruhnya sebesar Rp5.600.000.000 (Lima Miiyar Enam Ratus Juta Rupiah) secara tunai dan seketika: Menghukum Tergugat untuk membayar bunga yang diperjanjikan kepada Penggugat, secara tunai dan seketika, yang jumlah seluruhnya sebesar Rp13.284.000.000 (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah)<br /><br />Mungkin merasa tidak puas atas putusan perkara PKPU, atau karena sesuatu hal, Eddy Prajitno kemudian mengajukan Permohonan Pailit Santoso Setiono ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Perkara: W14.U1/15775/HK.03/10/2020 tanggal 21 Oktober 2021 <br /><br />Dalam putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa Santoso Setiono beralamat di Jalan Kertajaya Indah III Nomor 26 Blok F Nomor 527 Kota Surabaya, pailit dengan segala akibat hukumnya; menunjuk Masrul SH., MH Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim pengawas serta mengangkat Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH selaku Kurator <br /><br />Dimana putuan tersbut diketuai Majelis Hakim Khusaini, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Dr. Sutarno, SH., MH dan I Ketut Tirta, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi Riyanto, SH., MH<br /><br />Perkara Pailit Santoso Setiono selaku Termohon yang diajukan oleh Eddy Prajitno selaku Pemohon berawal dari Penasehat Hukum Eddy Prajitno, yiatu Erwin Sibarani, SH., MH dan Apriady Eliwitopo Sitinjak, SH memberikan ke Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol) selaku Kurator. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Apri panggilan Apriady Eliwitopo Sitinjak, SH kepada beritakorupsi.co beberapa waktu lalu.<br /><br />Namun menurut Apri, setelah disampaikan ke Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol) selaku Kurator, Apriady tidak pernah mengetahui kelanjutan bahkan selama proses mediasi an atau sidang perkara Pailit tersebut diatas, Apriady tidak pernah dilibatkan<br /><br /><i>“Ya, tapi setelah itu saya tidak tau. Bahkan sidangnyapun saya tidak pernah ikut. Pernah sekali Kuratornya mengajak saya sidang karena Erwin tidak hadir. Saya bilan “saya tidak bawa berkas” tapi Alfred bilang “nggak apa-apa”. Saya masuk, tapi karena saya tidak bawa berkasa, sampaikan kepada Majelis Hakim “saya tidak membawa berkas dan mohon agar sidang ditunda”, dan sidangpun ditunda,”</i> kata Apri kepada beritakorupsi.co<br /><br />Berdasar informasi yang didapat Tim beritakorupsi.co, bahwa Pemohon II  Rudy (Kok Djiang) dan III Rizal Kurniawan diduga tidak ada. Sementara Pemohon IV yaitu Karyawan CV. Harta Abadi milik Santoso Setiono, bukan lagi karyawan CV. Harta Abadi sejak tahun 2016<br /><br />Namun belakangan ini (20022), perkara pailit yang diajukan Pemohon Eddy Prajitno menjadi polemik baru sehingga menjadi pertanyaan terkait nama-nama Pemohon II Rudy (Kok Djiang) beralamat di di Jln. Ploso Timur 2/18 Surabaya dan Pemohon III Rizal Kurniawan Simpang Darmo permai Surabaya, yang diduga tidak ada.<br /><br />Berdasarkan infomarmasi maupun data yang ada, bahwa kuasa hukum Rudy (Kok Djiang) yaitu Yakub Miradi, SH., MH yang berkantor di kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dr. Hadi Pranoto, SH., MH & Rekan beralamat di Jalan Karang Menjangan 3/23-C Surabaya membuat serta  mengirimkan surat somasi/teguran petama tanggal 1 Juli 2020 dan somasi ke dua pada tanggal 9 Juli 2020 kepada Santoso Setino namun dalam surat somasi berkop surat “HADI PRANOTO, SH., MH” tersebut hanya ditanda tangani oleh Yakub Miradi, SH., MH tanpa ada stempel sesuai logo Kop Surat<br /><br />Pertanyaannya adalah, megapa Surat Somasi/Tegutan yang dibuat oleh Kuasa Hukum Santoso Setiono, Yakub Miradi, SH., MH kepada Rudy (Kok Djiang) tidak membubuhkan Stempel? Sahkah menurt hukum Surat Somasi dari Kantor Anvokat kepada seseoarang yang menggunakan logo Kop Surat tanpa Stempel? <br /><br />Pertanyaan selanjutnya, Benarkah Santoso Setiono mempunyai hutang sebesar 1 miliar rupiah kepada Rudy (Kok Djiang)? Kalau benar, mengapa dalam Kwitansi tidak mencantukan hari apa, tanggal berapa, bulan berapa dan tahun berapa?. Lalu sipa yang menandatangani Kwitansi terseut?<br /><br />Sebab dalam Kwitansi yang dijadikan sebagai bukti dalam persidangan perkara Pailit hanya bertuliskan “telah terima dari Bpk. Rudy (Kok Djiang) uang sejumlah Satu Milyar rupiah Pinjaman/Hutang” dengan membubuhkan tandatangan tanpa nama.<br /><br />Anehnya, dalam surat penyataan hutang sebesar 1 miliar rupiah kepada Rudy (Kok Djiang) yang dibuat oleh Santoso Setiono pada tanggal 10 Desember 2018, dengan sangat jelas menguraikan tanggal, bulan dan tahun serta jumlah hutang temasuk bunganya. <br /><br />Lalu mengapa dalam Kwitansi tidak mencaumtumkan sebagaimana yang diuraikan Santoso Setiono dalam surat pernyataan hutang? Sahkah bukti itu sebagai bukti dalam persidangan perkara Pailit?<br /><br />Selain itu, ada juga berupa Cek Kosong bertuliskan “Baank Jatim Capem Pogot” Bilyet Giro AB 141727 dengan dibubuhi tanda tangan tanpa nama yang dijadikan sebagai bukti dalam perkara pailit. Sahkah menurut hukum Cek Kosong tersebut sebagai bukti dalam persidangan?<br /><br />Begitu juga tentang Pemohon IV yaitu Karyawan CV Harta Abadi milik Santoso Setiono yang menurut informasi sudah tidak bekerja lagi sejak 5 tahun lalu, diantaranya adalah Agung Siswanto selaku Koordinator Teknisi tanpa menjelaskan Koordinator Teknis dimana.<br /><br />Dalam surat keterangan penghasilan yang dibuat oleh Agung Siswanto pada tanggal 23 Oktober 2020 setelah beberapa hari Sidang Perkara Pailit di Putus oleh Majelis Hakim pada tanggal 21 Oktober 2021, menjelaskan bahwa Santoso Setino belum membayar gajinya selama 3 bulan sejak Juni – Agustus 2016  sebesar Rp30 juta atau per bulan sebesar Rp10 juta, THR bulan Juli 2016 sebesar Rp10 juta dan pesangon sejumlah Rp80 juta  atau 8 x Rp10 juta<br /><br />Surat keterangan penghasilan dengan tanggal yang sama juga dibuat oleh karyawan lainnya termasuk Siswanto, alamat Manukan Tirto 21 –G /2 Surabaya. Sementara surat pernyataan yang dibuat oleh Santoso Setiono terkait belum belum dibayarnya gaji karyawan tidak mencantumkan hari, tanggal, bulan dan taahun<br /><br />Pertanyaannya adalah, benarkan pemohn IV masih berstatus karyawan CV Harta Abadi milik Santoso Setiono dan belum dibayar gaji, THR dan pesangon?. Kalau memang benar bahwa santoso belum membayar gaji, THR dan pesangon, mengapa sejak 2016 hingga akhir 2021 tidak diseslesaikan di PHI (Pengadilan Hubungan Insdustrial)?. Kalau memang ada putusan PHI, apakah dijadikan sebagai bukti dalam perkara pailit?<br /><br />Informasi lain yang didapat beritakorupsi.co adalah terkait aset milik Santoso Setiono yang terletak di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya yang masuk dalam perkara pailit telah laku terjual kepada Leoni Natalia Kusumadjaya senilai Rp1.3 miliar termasuk aset Santoso Setiono di Jalan Kertajaya Indah III Nomor 26 Blok F Nomor 527 Kota Surabaya<br /><br />Dari hasil penjualan aset Santoso Setiono yang terletak di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya, Eddy Prajitno tidak menerima sepeserpun. Dari data berupa pembagian yang dibuat oleh Kurator Santoso Setiono (dalam pailit) tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangai oleh Hakim Pengawas Imam Supriyadi, SH., MH, Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi Riyanto, SH., MH dan Kurator Santoso Setino, Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH menyebutkan, bahwa yang mendapat bagian dari hasil penjualan tersebut adalah Bank BNI sebesar Rp600 juta dari total 28.127.842.510, karyawan sebesar Rp277 juta ari total Rp498.600.000, biaya PKPU Rp20 juta dari total Rp20 juta, imbalan jasa pengurus Santoso Setiono pada saat penundaan kewajiban PKPU sebesar Rp300 juta dari total Rp1.059.000.000, imbalan jasa Kurator Rp99.750.000 dan biaya lain-lain (PPH) Rp33.250.000<br /><br />Hal ini diakui oleh Santoso Setiono kepada beritakorupsi.co. Menurut Santoso Setiono, bahwa  Eddy Prajitno tidak mendapat bagian dari hasil penjualan asetnya yang terletak di di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya<br /><br /><i>“Ya Dia tidak dapat. Yang di Kertajaya pun sudah dijual, yang jual Kurator. Eddy Prajitno mendapat 80 juta dari 80 M. BNI Pangeran, berapa gitu loh ari 20 M, lupa. Saya juga bingung kog hutang saya di BNI dari 12 M atau 14 M jadi 28 M. Kalau ke Pak Eddy (Eddy Prajitno) kan dari 5,6 M menjadi 18 M termasuk bunga,”</i> kata Santoso Setiono<br /><br />Saat ditnya sejak kapan panjaman itu di Bank BNI dan berapa totalnya. Santoso Setiono mejelaskan, kurang lebih sekitar 8 tahun dengan cara bertahap. Namun Santoso Setiono tetap merasa bingung dengan jumlah hutang di Bank.<br /><br />Namun sanstoso Setiono mengatakan kepada beritakorupsi.co bahwa dirinya “diremot” oleh Kurator yaitu Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH. <br /><br /><i>“Maksudnya diremot itu artinya disuruh, artinya disuruh datang kalau ini nggak usah datang, ini silahkan datang nanti kalu ditanya biar segera diputus bilang aja Pak Santoso tidak mampu,”</i> kata Santoso melalui sambungan telepon WhastApp, pada Rabu, 9 Pebruari 2020<br /><br />Apakah anda diarahkan oleh Kurator? Tanya beritakorupsi.co lebih lanjut, yang dijawab oleh Santoso Setiono “Ya kurang lebih seperti itulah”. Dan Santoso Setiono juga mengakui kalau setiap sidang perkara pailit, Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH selalu hadir<br /><br />Anehnya, saat beritakorupsi.co menghubungi Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH melalui telepon WhastApp pada tanggal 2 Pebruari 2022, mengatakan tidak selalu hadir dalam sidang perkara pailit.  Bahkan terkait bukti-bukti dalam perkara pailit, Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH tidak tahu.<br /><br /><i>“Saya tidak tau. Yang jelasnya ada di Hakim. Saya tidak selalu hadir dalam sidang,”</i> kata Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH<br /><br />Terkait hasil penjualan aset Santoso Setiono yang terletak di di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya, Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH menjelaskan, masih ada aset lain<br /><br /><i>“Masih ada aset lain. Yang kecil dulu,”</i> ujarnya.<br /><br />Ketidak tahuan Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH terkait bukti-bukti berupa kwitansi, Cek Kosong dan surat keterangan penghasilan dalam perkara pailit, juga disampaikan oleh Erwin Sibarani, SH., MH<br /><br />Sementara menurut Hakim Khusaini, SH., MH selaku Humas Pengadilan Niaga pada PN Surabaya yang juga salah satu hakim anggota dalam perkara pailit Santoso Setiono terkait bukti-bukti terbut mengatakan, sudah diklarifikasi pada saat sidang/rapat mediasi. Hal itu dijelaskan Hakim Khusaini, SH., MH bersama Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi Riyanto, SH., MH saat ditemui beritakorupsi.co di PN Surabaya, Rabu, 2 Pebruai 2022<br /><br />Perkara Pailit Santoso Setiono selaku Termohon yang diajukan oleh Eddy Prajitno selaku Pemohon “berbuntut panjang”, karena saat ini Eddy Prajitno kembali menggugat Santoso Setino ke Pangadilan Negeri Surabaya dalam perkara baru. Hal itu diakui oleh Edi Stven selaku Kuasa Hukum Eddy Prajitno saat dihubungi beritakorupsi.co<br /><br /><i>“Ada gugatan baru, karena aset yang di Sutubondo adalah aset bersama. Sudah muli sidang,”</i> kata Stven<br /><br />Saat ditanya terkait hasil penjualan aset Santoso Setiono yang terletak di di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya dimana Eddy Prajitno tidak mendapatkan bagian, Edi Stven mengatakan kecewa<br /><br /><i>“Kecewa. Saya Kuasa Hukum yang baru. Kalau perkara pailit bukan saya Kuasa Hukum-nya,”</i> kata Stven. (Jnt) <br /></div>

News Perdata Pidana Regional Tipikor Ada Apa Dalam Kasus Perkara Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya?

#Termohon Pailit Santoso Setiono mengaku “diremot”  oleh Kurator agar sidang Perkara Palit segera di Putus Pailit# BERITA KORUPSI .CO – Ada ...

»

PH Terdakwa Korupsi Bank Jatim, Dio Randy Mendesak JPU Untuk “Menyeret” Pihak-Pihak Yang Terlibat

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCaPoOSbSfGAAxUd5AT33B3AZDHygHikJrB3ObgaXhvq7v8P5ROYNqwMxqLhrap7PYElcZ7BIBgKFoSPW2iQYir0tl2d-Gpunoc0bXM_3YySH4iMm-UeOLyM-iq7OPmWE-yR2eD6ylqco/s1067/IMG_20211012_113228.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1067" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCaPoOSbSfGAAxUd5AT33B3AZDHygHikJrB3ObgaXhvq7v8P5ROYNqwMxqLhrap7PYElcZ7BIBgKFoSPW2iQYir0tl2d-Gpunoc0bXM_3YySH4iMm-UeOLyM-iq7OPmWE-yR2eD6ylqco/w640-h360/IMG_20211012_113228.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b><br />Dio Randy dan Widya Ruchiatna Herian, selaku Penasehat Hukum Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM, Kepala Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang, mendesak Jaksa Penunt Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang untuk “menyeret” pihak-pihak yang terlibat dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Kredit fiktif sistem Grouping (memecah jumlah kredit dengaan cara meminjam atau memakai nama-nama orang lain) Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang pada tahun 2018 – 2019 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp179.372.617.545,50<br /><br />Hal ini dikatakan Dio Randy dan Widya Ruchiatna Herian selaku Penasehat Hukum Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM dalam Pledoi atau Pembelaannya atas tuntutan JPU terhadap Terdakwa dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa, 19 Oktober 2021<br /><br />Dalam perkara ini, Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM dituntut pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp500 juta subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta pidana tambahan berupa membayar uang pengganti (UP) sejumlah Rp4.508.536.472,17 dengan subsidair pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun. Sehingga total tuntutan pidana penjara dari JPU terhadap Terdakwa adalah selama 20 (dua puluh) tahun dan 6<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> <span style="color: #2b00fe;">Kapala Cabang dan Penyelia Bank Jatim Dituntut ‘20.6’ Thn Penjara Karena Diduga Korupsi Sebesar Rp179 M - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/10/kapala-cabang-dan-penyelia-bank-jatim.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/10/kapala-cabang-dan-penyelia-bank-jatim.html</a></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_tgI6LUIY8mjmO0bVJ9p8_YkwMj0AMF368jG23n4wUeLobTG9MenzB_JE6P0M1xyPBobqcHBhJBCgyFuza4zUw3nZcPoDJwOWPokzthZYNVd99rjaplbwktFSPwSYz86C55JN8fo87ps/s1334/IMG20211012111512+-+Keterangan+Foto+dalam+layar%252C+dari+kiri+Terdakwa+Edhowin+Farisca+Riawan%252C+ST+-+Terdakwa+Andi+Pramono+-+Terdakwa+Dwi+Budianto+dan+Terdakwa+Mohammad+Ridho+Yunianto%252C+SE.%252C+MM.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_tgI6LUIY8mjmO0bVJ9p8_YkwMj0AMF368jG23n4wUeLobTG9MenzB_JE6P0M1xyPBobqcHBhJBCgyFuza4zUw3nZcPoDJwOWPokzthZYNVd99rjaplbwktFSPwSYz86C55JN8fo87ps/w640-h288/IMG20211012111512+-+Keterangan+Foto+dalam+layar%252C+dari+kiri+Terdakwa+Edhowin+Farisca+Riawan%252C+ST+-+Terdakwa+Andi+Pramono+-+Terdakwa+Dwi+Budianto+dan+Terdakwa+Mohammad+Ridho+Yunianto%252C+SE.%252C+MM.jpg" width="640" /></a></div>Persidangan yang berlangsung, Selasa, 19 Oktober 2021 adalah agenda penyaampaikan/pembacaan Pledoi atau Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Kabupaten Malang terhadap Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM selaku Kepala Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang yang diketuai Majelis Hakim Safri, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota, yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Yuliana, SH., MH yang dihadiri Tim JPU Kejari Kabupaten Malang dan Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM secara Virtual (Zomm) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinggi Jatinggi – Jawa Timur Cabang Surabaya karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />“Demi Tegaknya Keadilan, Kami Selaku Kuasa Hukum dari Terdakwa sesuai Fakta persidangan, berharap agar Jaksa Penuntut Umum segera memproses hukum semua yang terlibat dalam perkara ini (mulai dari Analis Kredit dan Debitur Inti lainnya) yang hingga saat ini belum ditetapkan sebagai Tersangka,” kata Dio Rendy dalam Pledoinya<br /><br />Tidak hanya mendesak JPU untuk menyeret pihak-pihak yang terlibat, anak mantan Ketua Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesia (LBH YLKI) Alm. Yuliana Heriyanti Ningsih. SH., MH ini juga menyampaikan kepada Majelis Hakim agar memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menyita 3 aset milik Terdakwa berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7223, SHM No. 1325 dan SHM No. 726 yang dialihkan Terdakwa kepada Keluarga Made Raji Mahendra, SE<br /><br />“Bahwa Terdakwa dalam Agenda Keterangan Terdakwa menyampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim sesuai bukti Surat Kesepakatan dengan saksi Made Raji Mahendra, SE, yang sebelumnya Terdakwa telah disampaikan kepada Pihak Bank Jatim bahwa ada 3 (tiga) aset lagi milik Terdakwa yang terdiri dari SHM No. 7223 Lokasi di jJatimulyo, Lowokwaru, Malang, SHM No. 1325 Lokasi di Lowokwaru, Malang, SHM No. 726 Lokasi di Lowokwaru, Malang semuanya milik dari Terdakwa yang sekarang telah dialihkan kepada Keluarga Made Raji Mahendra, SE agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum atas 3 (tiga) aset lain milik Terdakwa yang berupa Guest House di Giri Palma, Malang untuk disita dan dapat sebagai pengganti Kerugian Negara dari yang bebankan kepada diri Terdakwa,” ucap Dio<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga: </span><span style="color: #2b00fe;">Debitur Andi Pramono Dituntut ’25.6’ Thn Penjara Karena Diduga Korupsi Kredit Fiktif Bank Jatim Rp37 M</span> - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/10/debitur-andi-pramono-dituntut-256-thn.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/10/debitur-andi-pramono-dituntut-256-thn.html</a></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrW67GSmXwdfYYpLtLp3SFTC6Rah4tf1bO4LHRmm0xEIthzy_eJVBTdoOhMdRS8vGvWV_4pvjCQ0lg4RgLtpBkmmKiE3Cr80yV09QevLHf0MZYltOXTIf4OsLTlG4TU0noApig6qwdMHs/s640/IMG20210810103437+Saksi+Analisis.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrW67GSmXwdfYYpLtLp3SFTC6Rah4tf1bO4LHRmm0xEIthzy_eJVBTdoOhMdRS8vGvWV_4pvjCQ0lg4RgLtpBkmmKiE3Cr80yV09QevLHf0MZYltOXTIf4OsLTlG4TU0noApig6qwdMHs/w640-h288/IMG20210810103437+Saksi+Analisis.jpg" width="640" /></a></div>Apa yang disampaikan Dio Rendy dan Widya Ruchiatna Herian dalam Pledoinya bukan tidak beralasan. Sebab ke – 3 aset milik Terdakwa yang dialihkan kepada Keluarga Made Raji Mahendra, SE tidak disita oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebagai barang bukti yang dapat dipergunakan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara<br /><br />Sebab total pinjaman Terdakwa dalam Kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang adalah sejumlah Rp9.697.730.472,17. Kemudian Terdakwa menyerahkan 10 aset berupa barang yang tidak bergerak dan 1 unit mobil Fortuner ke pihak Kejaksaan yang semuanya bernilai Rp5.171.194.000. Itulah sebabnya JPU menuntut Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp4.508.536.472,17 (Rp9.697.730.472,17 - Rp5.171.194.000 = Rp4.508.536.472,17<br /><br />Dari apa yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa ini adalah, apakah Majelis Hakim akan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menyeret pihak-pihak yang terlibat dan  memproses hukum sesuai dengan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Korupsi serta memerintahkan Jaksa untuk menyita aset Terdakwa yang dapat diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara atau Majelis Hakim akan  mengabaikannya dengan pertimbangan hukum ???.<br /><br />“Masih ada tiga aset milik Terdakwa yang dapat djadikan seagai pengganti kerugian keuangan negara tetapi tidak disita. Kalau itu disita, maka uang pengganti yang dituntut JPU terhadap Terdakwa bukan lagi sebesar Rp4.508.536.472,17 melainkan sebesar 1 miliar rupiah lebih,” kata Dio<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> <span style="color: #2b00fe;">Dua Saksi Kasus Korupsi Bank Jatim Sebesar Rp179 M Akui Terima Uang Ratusan Juta - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/08/dua-saksi-kasus-korupsi-bank-jatim.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/08/dua-saksi-kasus-korupsi-bank-jatim.html</a></span><br /><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam Pledoinya, Dio juga menyampaikan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTJMNVbI9-4c6imtpIb8Q92jfy1Z_tEMo0WNZTc0D5GaOhhi-z2a7X-ljtY8hOcLNtIrXsSeN8XvUORzuH2lmfQ6XQwmxlsw5rgEFPOwbtvvlzejpoNowsXvMj14sewmzxo6g4AcUPxes/s640/IMG20210803135545.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTJMNVbI9-4c6imtpIb8Q92jfy1Z_tEMo0WNZTc0D5GaOhhi-z2a7X-ljtY8hOcLNtIrXsSeN8XvUORzuH2lmfQ6XQwmxlsw5rgEFPOwbtvvlzejpoNowsXvMj14sewmzxo6g4AcUPxes/w640-h288/IMG20210803135545.jpg" width="640" /></a></div>Korupsi dalam tuntutan JPU terhadap Terdakwa, dimana Terdakwa dalam kasus kredit sudah mengembalikan kerugian negara sebayak 50 kali<br /><br />“Bahwa berdasarkan Perma No. 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 dan mengingat Terdakwa Telah mengembalikan kerugian negara sekitar 50x, maka kategori pemidanaan dalam perkara ini adalah kategori sedang,” ujar Dio <br /><br />Seusai persidangan. Kepada beritakorupsi.co, Dio Rendy menjelaskan, andai saja ke 3 aset milik Terdakwa disita dan dijadikan sebagai pengurangan pembayaran uang pengganti, maka yang dibebankan kepada Terdakwa bukan lagi 4 miliaran tetapi 1 miliaran rupiah<br /><br />“Jumlah kredit Terdakwa sebesar Rp9.697.730.472,17 dikurangi Rp5.171.194.000 dari nilai aset milik Terdakwa yang sudah diserahkan Terdakwa ke Jaksa. Makanya uang pengganti yang dibebankan Jaksa kepada Terdakwa sebesar ini,” kata Dio sambil menunjukan angka Rp4.508.536.472,17 dalam dokumen Pledoinya. <br /><br />“Padahal kan ada 3 aset lagi milik Terdakwa senilai kurang lebih 3 miliaran. Ke 3 aset itu sudah disita tetapi tidak dijadikan untuk mengurangi kerugian negara. Kalau nilai ke 3 aset itu dijadikan sebagai pengurangan uang pengganti, maka beban uang pengganti terhadap Terdakwa adalah sekitar 1 miliaran rupiah bukan 4,5 miliar sekian. Dan ini sesuai dengan keterangan Ahli dalam persidangan yang mengatakan dapat dijadikan sebagai barang bukti untuk mengurangi kerugian negara,” tegasnya<br /><br />Dio menambahkaan. Dalam Pledoinya juga menyinggung pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini agar semuaanya diseret sebagaai Tersangka demi tegaknya keadilan. Pihak-pihak yang terlibat yang dimaksud adalah Debitur inti dan Analisis<br /><br />“Kita juga menyampaikan dalam Pledoi tadi terkait pihak-pihak yang terlibat tetapi kami tidak menyebut siapa atau nama seseorang. Kalau mau dikatakan penegakan hukum, semua yang terlibat haarus diproses hukum tanpa tebaang pilih,” kata Dio. (Jnt) <br /></div>

News Opini Perdata Tipikor PH Terdakwa Korupsi Bank Jatim, Dio Randy Mendesak JPU Untuk “Menyeret” Pihak-Pihak Yang Terlibat

BERITA KORUPSI .CO – Dio Randy dan Widya Ruchiatna Herian, selaku Penasehat Hukum Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM, Kepala Bank Jat...

»

PN Surabaya Lockdown, 31 Pegawai Positif Covid-19

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><u><b>Humas PN Surabaya, Martin Ginting :</b></u> Untuk mempermudah pelayanan di PN Surabaya, masyarakat dapat mengakses Aplikasi SIPINTAR yang berbasis Android</span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJBulvZy50mt6JQid7OYBaHB73iNRF667C2l1pRFNOBCNpYHPB7WToTRc2q1hIqzKNQt4wISggxd6SiG14dscOaGXcR3BZYjT1dAQ7SWhM8oBcA65N4QSiet-sostrQu81zCXUXIXVzhc/s800/humas.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="700" data-original-width="800" height="560" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJBulvZy50mt6JQid7OYBaHB73iNRF667C2l1pRFNOBCNpYHPB7WToTRc2q1hIqzKNQt4wISggxd6SiG14dscOaGXcR3BZYjT1dAQ7SWhM8oBcA65N4QSiet-sostrQu81zCXUXIXVzhc/w640-h560/humas.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Pengadilan Negeri (PN) Surabaya di Jalan Raya Arjuna No 16 – 18 Surabaya, akhirnya menerapkan Lockdown terbatas, terhitung sejak hari Jumat, tanggal 2 hingga 9 Juli 2021,  setelah diketahui sebanyak 31 pegawai PN Surabaya yang terdiri dari Hakim, ASN (Apratur Spil Negara), tenaga Honorer dan Security Positif Covid-19 (Coronavirus disease 2019) seusai menjalani Swab yang dilakukan Tim Medis yang ditunjuk oleh Gugus Tugas Covid-19 Kota Surabaya, pada Kamis, 01 Juli 2021<br /><br />Hal itu disampaikan oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Dr. Joni melalui Humas PN Surabaya, Hakim Maertin Ginting kepada beritakorupsi.co, Kamis, 1 Juli 2021<br /><br />“Sebelum di lakukan Swab hari ini, ada sebanyak 4 orang Apratur PN Surabaya yang terdiri dari Hakim, PP dan Staf yang terpapar Covid-19 dengan gejala OTG. Mereka sedang menjalani penyembuhan dengan cara Isolasi Mandiri. Dari 275 orang yang ikut Swab hari ini, ada sebanyak 27 yang positif Covid-19. Ada Hakim, Staf dan Scurity,” kata Hakim Martin Ginting<br /><br />Hakim Martin Ginting menjelaskan, Swab dilakukan Tim Medis yang ditunjuk oleh Gugus Tugas Covid-19 Kota Surabaya sejak pukul 08.00 WIB hingga pukul 10.00 WIB hari ini, Kamis, 1 Juli 2021<br /><br />“Untuk menekan timbulnya penyebaran Covid-19 secara meluas kepada masyarakat di lingkungan PN Surabaya, maka dipandang perlu diambil langkah-langkah pencegahan. Sementara pegawai dan security yang dinyatakan positif sesuai hasil Swab, di wajibkan menjalani isolasi mandiri (Isoman) di rumah masing-masing termasuk 4 orang Hakim, Panitra Pengganti dan Staf dengan status OTG,” ujarnya<br /><br />Lebih lanjut Hakim Martin Ginting menyampaikan, untuk menekan timbulnya penyebaran Covid-19 secara meluas kepada masyarakat di lingkungan PN Surabaya, maka dipandang perlu untuk diambil langkah-langkah pencegahan. <br /><br />Berdasarkan hasil Swab hari ini, lanjut Hakim Martin Ginting, Ketua PN Surabaya telah melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, dan telah mendapat arahan bahwa jajaran PN Surabaya harus mengedepankan keselamatan para ASN maupun masyarakat yang hadir di lingkungan PN Surabaya<br /><br />“Setelah di rapatkan bersama Hakim dan pejabat fungsional/struktural, diputuskan beberapa hal dengan dasar arahan dan himbauan dari Pimpinan MA RI/Ketua Pengadian Tinggi Jatim yang salah satunya adalah, supaya masyarakat dapat mengakses Aplikasi SIPINTAR yang berbasis Android,” ucap Hakim Martin Ginting<br /><br />Himbauan dari Pimpinan Mahkamah Agung RI dan Ketua Pengadian Tinggi Jatim yang dimaksud oleh Humas PN Surabaya, Hakim Martin Ginting adalah ; <br /><br />1. Dilakukan Lockdown terbatas dalm hal pelayanan di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan Penanganan Perkara yang sedang berjalan mulai tanggal 02 s/d 09 Juli 2021. Bila terhadap perkara pidana yang tidak bisa diperpanjang penahanannya, maka tetap di sidangkan. Sedangkan perkara Perdata,  dihimbau untuk di tunda dalam waktu yang panjang.<br /><br />2. Diberlakukan sistim WFO dan  WFH (Work From Office dan Work From Home). Artinya,  bagi yang tidak ada persidangan maka dihimbau bagi masing-masing untuk bekerja dari rumah.<br /><br />3. Pembatasan sangat ketat bagi maayarakat untuk sementara waktu agar tidak berkunjung ke PN Surabay<br /><br />4. Pelayanan terhadap hal-hal yang bersifat darurat seperti perpanjangan penahanan bagi terdakwa, maka untuk sementara akan di layani di ruang di bagian depan Kantor PN Surabaya<br /><br />5. Bagi Hakim/ASN yang positif Covid-19, diperintahkan untuk Isoman (Isolasi Mandiri)  dirumah masing-masing hingga sembuh dan wajib menunjukkan hasil Swab PCR sebagai bukti sudah sembuh dari terjangkitnya Virus Corona kepada Wakil Ketua PN Surabaya KPN.<br /><br />6. Bila pada masa Lockdown terbatas tersbut dipandang perlu untuk diperpanjang atau tidak, maka tergantung dari hasil pengamatan/pemantauan selama 7 hari kedepan.<br /><br />7. Dihimbau kepada awak Media agar mempublish Kondisi Lockdown terbatas tersebut di PN Surabaya, agar masyarakan dapat memaklumi dan mengerti. <br /><br />8. Bila masyarakat membutuhkan informasi dalam berbagai hal tentang layanan yang ada di PN Surabaya, maka dapat mengakses Aplikasi SIPINTAR yang berbasis Android.<br /><br />“Itulah kebijakan dari Ketua PN Surabaya, menyikapi situasi terkini masalah Covid-19 di lingkungan PN Surabaya,” kata Hakim Martin Ginting. (Jnt)<br /></div>

News Pemerintahan Pendidikan Perdata Pidana Regional Tipikor PN Surabaya Lockdown, 31 Pegawai Positif Covid-19

Humas PN Surabaya, Martin Ginting : Untuk mempermudah pelayanan di PN Surabaya, masyarakat dapat mengakses Aplikasi SIPINTAR yang berbasis ...

»

Thie Butje Sutedja "Tertipu" Puluhan Milliar Utuk Perkara PK Oleh “ZR” Yang Mangaku Advokat

<p style="text-align: justify;"> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEumv14QnIdjsQIEnN61JDkNssi-uWZqroKJn0_Snvz-aMBftTRgk9yI6c6uvBikKME56fOrXsVQpbru-6b5tbMAgzML3hUX2-3z0z8JNlrmW35mULfj5foqFi9uw078Vt8xFbwBvTk6g/s1057/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="985" data-original-width="1057" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEumv14QnIdjsQIEnN61JDkNssi-uWZqroKJn0_Snvz-aMBftTRgk9yI6c6uvBikKME56fOrXsVQpbru-6b5tbMAgzML3hUX2-3z0z8JNlrmW35mULfj5foqFi9uw078Vt8xFbwBvTk6g/s640/1.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Tugianto, SH, Kuasa Hukum Thie Butje Sutedja   <br /></td></tr></tbody></table></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Thie Butje Sutedja, warga Surabaya, baru menyadari kalau dirinya merasa tertipu milliaran rupiah oleh ZR alias SD alias Gatot pada tahun 2017, karena ZR mengaku mengenal banyak pejabat termasuk di Mahkamah Agung (MA) RI.<br /><br />Pada tahun 2017, ZR alias SD alias Gatot yang mengaku dan bertindak sebagai Advokat, membuat surat kuasa dari Thie Butje Sutedja (pemberi kuasa) terhadap “ZR” alias “SD” alias Gatot (penerima kuasa) untuk mengurus perkara PK (Peninjauan Kembali) di Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dalam Perkara PK No. 629/Pdt.G/ PK /2017 .<br /><br />Hal itu disampaikan Tugianto, SH selaku Kuasa Hukum dari Thie Butje Sutedja saat mengadakan Press Rilise dengan sejumlah Wartawan di Depot Nasi Kuning Jln Raya Mulyosari No 280 Surabaya, pada Rabu, 19 Agustus 2020<br /><br />“Klien kami sudah ditipu oleh ZR alias SD alias Gatot, karena saat itu ZR belumlah menjadi seorang advokat, namun sudah bertindak seolah Advokat dengan memberikan janji manis, bahwa perkara Thie Butje Sutedja bisa dimenangkan di tingkat PK,” kata Tugianto, SH di hadapan sejumlah Wartawan,  pada Rabu, 19 Agustus 2020<br /><br />Tugianto mengatakan, bahwa perkara PK milik kliennya (Thie Butje Sutedja) malah kandas. Padahal, ZR menjanjanjikan akan memuuskan jalan di MA<br /><br />“Kalau memang memuluskan jalan seperti yang dijanjikan ZR, nggak mungkin akan kandas. Jangan-jangan uang itu hanya untuk kepentingan pribadinya,” ucap Tugianto.<br /><br />Tugianto menambahkan, apa yang dilakukan oleh ZR adalah pidana penggelapan karena mengaku sebagai Advokat dan membuat surat kuasa sebagai Advokat pada tahun 2017. Padahal ZR baru lulus ujian Advokat pada tahun 2019 melalui Peradi<br /><br />“ZR baru lulus Advocat Peradi di tahun 2019, inilah yang saya maksud penipuannya, yaitu memakai martabat palsu menjadi seorang Advocat pada saat pengurusan perkara itu, dan ini merupakan suatu pidana penggelapan, karena tidak mengembalikan uang milik klien kami,” tegasnya <br /><br />Akibatnya, Thie Butje Sutedja melalui Tim Penasehat Hukumnya akan membuat laporan Polisi ke Polrestabes Surabaya untuk proses hukum.<br /><br />“Besok Kamis (20 Agustus 2020), akan membuat laporan polisi terkait tipu gelap di kepolisian Republik Indonesia Resort Kota Besar Surabaya. Buat para awak media, silahkan untuk datang ke Polrestabes Surabaya. Klien kami hanya ingin minta keadilan dan kebenaran,” pungkasnya <br /><br />Sementara menurut Thie Butje Sutedja, perkenalannya dengan ZR karena dikenalkan oleh S,  yang menyewa tanah miliknya di daerah Jemur Sari Surabaya. <br /><br />“Saya dikenalkan oleh S dengan ZR. Si S menyewa tanah saya di daerah Jemur Sari,” ujar Thie Butje Sutedja <br /><br />Dalam pertemuan itu, lanjut Thie Butje Sutedja, ZR mengaku mengenal banyak pejabat-pejabat Khusunya di Mahkamah Agung<br /><br />“Saya banyak kenal pejabat seperti Luhut Panjaitan, bahkan saya juga sering mengurus  pajak milik Pak Jusuf Kalla, dan kenal hakim MA yaitu Pak Ginting,” kata Thie Butje Sutedja menirukan ucapan ZR<br /><br />Thie Butje Sutedja mengaku, telah mengeluarkan uang sebanyak puluhan milliaran rupiah karena ZR menjanjikan akan memuluskan perkara PK-nya di Mahakamah Agung<br /><br />“Saya sudah mengeluarkan uang sebesar sepuluh milliar untuk pengurusan perkara PK. Awalnya ZR minta 5 milliar untuk memuluskan di Hakim tingkat MA, yaitu terdiri dari lima Hakim. Setelah itu, ZR minta kembali secara bertahap dan saya menurutinya,” ucap Thie Butje Sutedja<br /><br />Reporter : Apri<br />Editor : Jen<br /></p>

News Perdata Pidana Thie Butje Sutedja "Tertipu" Puluhan Milliar Utuk Perkara PK Oleh “ZR” Yang Mangaku Advokat

  Tugianto, SH, Kuasa Hukum Thie Butje Sutedja   BERITA KORUPSI .CO – Thie Butje Sutedja, warga Surabaya, baru menyadari kalau dirinya mera...

»

Tertipu Broker Eksternal, Budi Said Malah Gugat PT Antam Jakarta di PN Surabaya

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhp5ASzCY7kb3fovjNn9r6BFV_yAuk9HIeJ6hoU3a1hQgiqRznTe-IKIWq7s2eSWzrddgRezKfRd_txXaPluD4w0fUgOLncuVytMOIw_62UpyD-e_6batkmpQYYZyDaqzLri1IynZrhF74/s1600/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="447" data-original-width="1000" height="286" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhp5ASzCY7kb3fovjNn9r6BFV_yAuk9HIeJ6hoU3a1hQgiqRznTe-IKIWq7s2eSWzrddgRezKfRd_txXaPluD4w0fUgOLncuVytMOIw_62UpyD-e_6batkmpQYYZyDaqzLri1IynZrhF74/s640/a.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: x-small;">      </span><br /><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Rabu, 10 Juni 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang diketuai Martin Ginting, dengan dibantu 2 (dua) Hakim Anggota yaitu Dr Johani Mehamoni dan Dwi Winarko, kembali menggelar sidang gugatan “perbuatan melawan hukum” dengan Nomor Perkara 158/Pdt.G/2020/PN Sby, antara Budi Said selaku penggugat, dengan agenda jawaban dari pihak tergugat<br /><br />Yang digugat Budi Sait adalah PT Aneka Tambang (PT Antam) Tbk sebagai tergugat I, Endang Kumoro tergugat II, Misdianto tergugat III, Ahmad Purwanto tergugat IV, dan Eksi Anggraeni selaku tergugat V.<br /><br />Ada yang menjadi pertanyaan tentang tergugat V yaitu Aksi Anggaraeni. Sebab Eksi Anggraeni bukanlah pihak dari PT Antam, namun mengaku sebagai broker PT Antam. Sementara Eksi Anggraeni (tergugat V), Ahmad Purwanto (tergugat IV), Misdianto (tergugat III) dan Endang Kumoro (tergugat II) sudaah divonis pidana penjara oleh Majelis Hakim PN Surabaya pada taahun lalu. <br /><br />Selain itu, Budi Said juga menggugat Butik Emas Logam Mulia (BELM) Surabaya 01 sebagai Turut Tergugat I, YP turut tergugat II, AH turut tergugat III, NP turut tergugat IV, YH turut tergugat V, NS turut tergugat VI dan PT INJ (Perusahaan Outsourcing MI sebagai turut tergugat VII. <br /><br />Anehnya, perusahaan yang digugat Budi Sait di PN Surabaya adala berkedudukan di Jakarta, kecuali perempuan yang mengaku-ngaku sebagai broker eksternal PT Antam, yakni Eksi Anggraeni selaku warga Surabaya.<br /><br />Hal itu disampaikan Mohammad Mukhlas, selaku Kuasa Hukum PT Antam saat ditemui seusai <br />persidanga di PN Surabaya, Rabu, 10 Juni 2020<br /><br />"Gugatan ini salah alamat. Dari semua tergugat Satu dan seterusnya, juga para pihak yang turut tergugat, semuanya berkedudukan di Jakarta. Kecuali, perempuan yang mengaku-ngaku sebagai karyawan PT Antam Tbk, dan sudah divonis bersalah oleh Majelis Hakim PN Surabaya. Sedangkan BELM, bukan badan hukum, hanya kepanjangan tangan dari PT Antam pusat saja.” ujar Mohammad Mukhlas, salah seorang Kuasa Hukum PT Antam <br /><br />Muhammad Fauzi, yang juga Kuasa Hukuk PT Antam menambahkan, bahwa PT Antam Tbk, memiliki 15 Butik Emas di seluruh Indonesia yang dipimpin oleh Retail Manager yang berkedudukan di Jakarta. Tiap butik dipimpin oleh kepala butik.  <br /><br />"Di Surabaya, ada dua butik. Yang bermasalah hanya yang di Butik Surabaya 01, yang   Kepala Butiknya adalah Endang Kumoro dengan dibantu satu  staf yaitu Ahmad Purwanto dan satu pegawai outsourcing, serta penjaga brankas yakni Misdianto. Mereka semua sudah divonis pidana oleh Hakim PN Surabaya.” Kata Muhammad Fauzi<br /><br />Selama ini, lanjut Mohammad Fauzi, SH, SOP atau Standard Operating Procedure pembelian emas PT Antam adalah, cash and carry, tidak ada diskon besar, karena harga emas mengikuti standar tertentu. Jadi tidak ada policy broker/perantara, karena Antam adalah perusahaan publik di bawah kemetrian BUMN.  <br /><br />“Untuk pembelian di counter butik melalui Customer Service, pembeli harus lebih dahulu mengambil nomor antrian, dan bila mana barang yang diinginkan ada di stok, melakukan pembayaran, dan langsung emas diserahkan, pembeli menandatangani faktur,” ujarnya<br /><br />Mohammad Fauzi menjelaskan, sedangkan untuk pembelian jumlah besar, karena barang mesti disiapkan dulu, maka setelah diberi reference/semacam form order, dan melakukan transfer ke rekening PT Antam, dan diverivikasi, barang akan disiapkan oleh pabrik Pulo Gadung. Ketika barang siap langsung dikirim ke butik tekait, dan emas diserahkan ke pembeli, staf butik akan mengklik “mutasi” berarti Antam pusat mengetahui bahwa transaksi sudah clear.” <br /><br />Kasus gugatan Budi Sait ini bermula pada bulan November 2019, karena ada yang tidak balance antara dana yang masuk di rekening PT Antam, dengan stok yang tersedia di Butik Surabaya 01.   <br /><br />Karena dalam data, emas yang sudah dikeluarkan oleh Pulogadung Jakarta, sudah sesuai dengan dana yang masuk, akan tetapi Butik Surabaya 01 masih meminta pengiriman emas dengan alasan stok habis.<br /><br />"Karena kejanggalan tersebut maka tim dari Jakarta dipimpin oleh Manager Retail melakukan audit ke Surabaya, dan menghentikan transaksi. Setelah audit diketahui terdapat kehilangan emas antam sebesar 152,800 kg atau sekitar Rp 92 milyar," ungkap Mohammad Mukhlas  kemudian. <br /><br />Mendapati ada kehilangan tersebut, maka Antam segera membuat laporan polisi No. LP/B/1620/XII/2018/BARESKRIM tanggal 14 Desember 2018 di Mabes POLRI, atas dugaan tindak pidana penipuan, perbuatan curang, penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, Pasal 372 KUHP, dan Pasal 374 KUHP terkait penjualan barang berupa logam mulia milik PT. ANTAM antara bulan April sampai dengan  Desember 2018<br /><br />Karena ada dugaan melibatkan staf, maka Antam membuat laporan lagi pada  tanggal 29 Januari 2019 atas dugaan tindak pidana korupsi. Karena Manajemen Antam menginginkan birokrasi yang bersih dari korupsi, maka siapapun yang terlibat supaya diproses sebagaimana mestinya. <br /><br />Bukan hanya itu, ketika kemudian didapati Surat Keterangan palsu yang menggunakan kop Antam dan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang, maka PT Antam membuat Laporan Polisi Nomor: LP/B/0660/VII/2019/Bareskrim tanggal 23 Juli 2019, atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP jo Pasal 55 KUHP.<br /><br />Sejak penghentian transaksi, maka muncul beberapa pembeli yang melalui Eksi (EA) atau sebagai funder, dan yang terbesar adalah Budi Said, yang membuat Laporan Polisi di Polda Jatim tanggal 20 Januari 2019. Dan sudah divonis oleh Hakim PN Surabaya pada Desember 2019, yaitu EA, EK (kepala butik), AP (staf) dan 4. MI (peg. Outsourcing).<br /><br />Mengutip keterangan Saksi Budi Said dalam putusan No 2658/PID.B/2019/PN.SBY menerangkan, “Bahwa saksi berminat membeli karena pada awal bulan Maret 2018 teman istri saksi, yang waktu itu menyampaikan kalau temannya yang kerja di Antam memberitahu adanya penjualan emas di Antam dengan harga diskon/lebih murah dari harga pasaran”.<br /><br />Sehingga membuat saksi tertarik dan meminta datang ke Antam untuk ditemukan dengan teman  tersebut, awalnya saksi tidak percaya, tapi karena teman itu meyakinkan sudah melakukannya, maksudnya sudah pernah beli dan benar terbukti ada diskon.<br /><br />Baru setelah dipertemukan dan dikenalkan kepada Eksi Anggraeni yang saat itu mengaku marketing PT Antam, lalu dikenalkan dengan EK selaku Kepala butik dan MI staf, barulah ia percaya. <br /><br />Selain itu, Budi Said mengakui memberikan fee kepada Eksi dengan perjanjian komisi Rp10.000.000 per kilogram dari emas batangan Antam yang dibeli, sehingga keseluruhan komisi yang sudah diterima Eksi dari Budi Said adalah sebesar Rp57.120.000.000,  dan insentif penjualan sebesar Rp34.972.000.000,-….dst.” Dan EK yang mengurus segala administrasi pembelian emas.<br /><br />Belakangan diketahui, bahwa pemberian komisi dan insentif yang jumlahnya sangat besar tersebut hampir setara dengan nilai kehilangan emas PT Antam Tbk sejumlah 152,8 kg,  yang senilai dengan Rp92.000.000.000, sementara jumlah fee dan insentif yang diberikan oleh Budi Said kepada Eksi yakni Rp92.092.000.000. <br /><br />Kemudian, kepada PT Antam, Eksi telah menyatakan bertanggung jawab atas kehilangan tersebut dan memberikan cek senilai Rp 93 Milyar ke PT Antam sebagai pengganti, yang ternyata cek kosong. Sehingga Antam juga membuat Laporan tersendiri terkait cek kosong ini, juga di Mabes Polri.<br /><br />Dalam keterangan Eksi Anggraeni (TV) dalam Putusan No 2658/Pid.B/2019/PN.Sby menerangkan sebagai berikut: “Bahwa sehubungan dengan surat keterangan yang tertanggal 06 November dan 16 November 2018, mengenai emas dengan harga khusus, Eksi ditelepon Budi Said untuk meminta surat keterangan dengan alasan untuk menaikkan limit Bank BCA. Sehingga ada indikasi surat tersebut hanyalah akal-akalan agar T1 memiliki sisa kewajiban untuk menyerahkan emas sejumlah 1.136 kg.”<br /><br />Jadi, dari keseluruhan dana yang ditransfer oleh Budi Said, PT Antam telah menyerahkan emas sebesar yang dibayarkan sesuai harga, karena harga emas Antam selalu di update di website dan siapapun bisa membukanya. <br /><br />Oleh karenanya, dengan diakuinya emas sejumlah 5.935 kg telah diterima oleh Penggugat hal tersebut membuktikan bahwa PT Antam telah menyelesaikan kewajibannya selaku penjual dengan menyerahkan (levering) emas kepada Penggugat (selaku pembeli) sejumlah 5.935,296 kg sesuai dengan harga pembelian resmi sejumlah Rp 3.595.311.290.500,-. <br />Jadi, tegas Muhammad Fauzi, SH, apabila yang ditargetkan Budi Said adalah selisih emas berdasarkan diskon yang dijanjikan oleh Eksi <br /><br />"Semestinya gugatan tersebut dialamatkan ke Eksi Anggraeni, dan bukan Antam Tbk, apalagi sudah diakui sendiri oleh Budi Said, bahwa dirinya telah menerima emas sesuai dengan dana yang ditransfer," tutup Muhammad Fauzi, SH. (Tim)</div>

News Perdata Tertipu Broker Eksternal, Budi Said Malah Gugat PT Antam Jakarta di PN Surabaya

      BERITA KORUPSI .CO – Rabu, 10 Juni 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang diketuai Martin Ginting, dengan dibant...

»

PT Antam Tbk Digugat, Kementerian BUMN Turut Tergugat

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="372" data-original-width="792" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIq1BZ9lpoTS5aeHKKS91IwJnhz37iFSMDWCzOmMfKF2INm5HoCVKkM5wqlCiiHIas4dFQCTi3Vq7YP9DHWRekSeKES83TmdAbREe_gAachUBwmVuUj_3ZFohhattFWSPKOuIn1wlFM48/s640/Mukhlas.jpg" width="640" /></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Selasa, 09 Juni 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang diketuai Sutarno, dengan dibantu 2 (dua) hakim anggota serta Panitra Pengganti, kembali menggelar sidang gugatan “perbuatan melawan hukum” dengan Nomor Perkara 226/Pdt.G/2020/PN Sby, antara Daniel Kristainto selaku penggugat, dengan Butik Emas Antam Surabaya Gedung Medan Pemuda sebagai tergugat 1 (satu), PT Aneka Tambang (PT Antam) Tbk Unit Bisnis Pengolahan dan Perniagaan Logam Mulia sebagai tergugat 2 (dua), dan turut tergugat adalah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)<br /><br />Persidangan berlangsung di Ruang Siang Garuda 1 Pengadilan Negeri Surabaya Jalan Raya Arjuna No 16 – 18 Surabaya dengan agenda, penyampaian jawaban dari Kuasa Hukum tergugat yaitu M. Mukhlas, A. Fauzi dan Mesen Sirut atas guagatan penggugat<br /><br />Daniel Kristainto menggugat Butik Emas Antam Surabaya Gedung Medan Pemuda dan PT Antam Tbk Unit Bisnis Pengolahan dan Perniagaan Logam Mulia karena diduga merasa tertipu saat melakukan pembelian Emas pada transaksi yang ke 20, 21, 22 dengan faktur No. 637200 tanggal 25 Oktober 2018 denga emas seberat 13,743 Kg. Faktur No. 637514 tanggal 26 Oktober 2018 dengan emas seberat 13,335 Kg. Sedangkan faktur No. 638875 tanggal 31 Oktober 2018 dengan emas seberat 9 Kg.<br /><br />Dalam gugatan ini, Daniel Kristanto selaku penggugat dalam gugatannya menyatakan, bahwa Faktur pembelian Emas Batangan untuk transaksi ke 20 sekitar 13 kg, dan transaksi ke 21 sekitar 13 kg serta transaksi ke 22 sekitar 9 kg yang dibeli dari PT Antam melalui Butik Emas Antam adalah sah dan legal. <br /><br />Sebab menurut Daniel, untuk faktur pembelian emas batangan pada transksi ke 1 hingga ke 19,  dianggap sah dan legal oleh PT Antam. Sebaliknya, untuk transaksi ke 20, 21 dan ke 22 dianggap tidak sah dan tidak legal. Sementara pada transaksi pembelian emas yang ke 23 kembali dinyatakan sah dan legal oleh butik Antam.<br /><br />Sementara PT Antam memiliki 15 Butik emas di seluruh Indonesia yang dipimpin oleh Retail Manager (RM) berkedudukan di Jakarta. Tiap butik dipimpin seorang Kepala Butik.  Sedangkan di Surabaya, ada 2 butik. <br /><br />Dan yang bermasalah saat ini adalah Butik Surabaya 01 dengan Kepala Butik, Endang Kumoro dibantu Ahmad Purwanto selaku staf serta pegawai Outsourcing, penjaga brankas, Misdianto maupun Customer Service (CS) yang sudah divonis pidana pidana penjara oleh Majelis Hakim PN Surabaya <br /><br />SOP (Standar Operasional Prosedur) pembelian emas di PT Antam adalah cash and carry, tidak ada diskon besar, tidak ada policy broker/perantara, karena PT Antam adalah perusahaan public di bawah BUMN.<br /><br />Untuk pembelian di counter butik melalui Customer Service (CS), terlebih dahulu mengambil nomor antrian, dan bila ada stok barang yang diinginkan barulah melakukan pembayaran, dan emas langsung diserahkan kemudian si pembeli menandatangani faktur pembayaran<br /><br />Sedangkan pembelian jumlah besar, karena barang mesti disiapkan dulu, maka setelah diberi reference/semacam form order, melakukan transfer ke rekeninng PT Antam. Setelah diferivikasi, barang akan disiapkan oleh Pulo Gadung. Ketika barang dikirim ke butik tekait, dan emas diserahkan ke pembeli, butik akan mengklik “mutasi” berarti transaksi sudah clear.<br /><br />Sebelum perkara gugatan ini, Majelis Hakim PN Surabaya sudah memvonis dengan peidana penjara terhadap terdakwa Eksi Anggraeni Marketing External yang pernah bekerja Butik Emas Logam Mulia (BELM) Surabaya, Endang Kumoro selaku Head Office BELM Surabaya dan Misdianto selaku Marketing serta Ahmad Purwanto<br /><br />Seusai persidangan (Selasa, 09 Juni 2020), M. Mukhlas selaku Kuasa Hukum tergugat menyatakan, bahwa salah satu jawabannya fokus mempertanyakan perihal kompetensi absolut dari gugatan penggugat. Alasannya, sebab domisili tergugat 1 dan tergugat 2 sesuai Akta Pendirian berdomisili di Jakarta.<br /><br />"Menurut saya, gugatan ini harusnya disidangkan di Jakarta, domisili tergugat satu dan dua sesuai akta pendirian adalah berdomisili di Jakarta," katanya Mukhlas singkat.<br /><br />Sementara, saat beritakorupsi.co meminta tanggapan dari Kuasa Hukum penggugat selalu menghindar dan tak mau berkomentar, bahkan menyebutkkan namanyapun enggan. (Tim)</div>

News Pemerintahan Perdata PT Antam Tbk Digugat, Kementerian BUMN Turut Tergugat

BERITA KORUPSI .CO – Selasa, 09 Juni 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang diketuai Sutarno, dengan dibantu 2 (dua) ...

»

Baru Sidang Mediasi, Perkara Gugatan Sudah Diputus, Ada Apa? (II)

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEsWD-XvKovEPS00J0OtacoxZFeFK-GFvECRF_CiQeuRlu33LzXi2lS616uUmUiDI8oVQALy7_18uNc4Ec9bMLc2w1WMYiHe5wQGAvUCxo5HlJ9NyLm3kmJ-GiRJhry9xHmOfQ8OmLsrk/s1600/Apriady.png" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="603" data-original-width="430" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEsWD-XvKovEPS00J0OtacoxZFeFK-GFvECRF_CiQeuRlu33LzXi2lS616uUmUiDI8oVQALy7_18uNc4Ec9bMLc2w1WMYiHe5wQGAvUCxo5HlJ9NyLm3kmJ-GiRJhry9xHmOfQ8OmLsrk/s400/Apriady.png" width="285" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Apriady Eliwitopo Sitinjak, SH </b></td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: left;"> <b><span style="font-size: large;">“Ketua Majelis Hakim PN Kupang yang menangani Perkara Nomor 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg, Y.Teddy Windiartono, SH., M.Hum hingga saat ini tak ada klaririfikasi”</span></b></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Adakah keterlibatan “mafia hukum” dalam kasus perkara gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) Nomor : 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg yang disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Kupang sejak tanggal 28 Oktober 2019 (Sidang Pertama kalinya)?<br /> <br /> Pertanyaan inilah yang muncul dari berbagai kalangan masyarakat maupun pembaca sejak kasus perkara ini ditulis di laman beritakorupsi.co pada pekan lalu.<br /> <br /> Sebab perkara ini nyata namun aneh. Nyatanya, perkara ini ada. Penggugatnya jelas, yaitu Hendderina Kalle Lisnahan warga Jl. Sukun I, Rt/Rw 009/004, Kel. Oepura, Kec. Maulafa, Kota Kupang Provinsi NTT melalui Tim Kuasa Hukumnya yang terdiri dari Erwin Rudi Agusman Sibarani, SH., MH, Apriady Eliwitopo Sitinjak, SH dan Patni Ladiarto Palonda S.H<br /> <br /> Dan yang digugatpun jelas, yakni sebanyaka 17 orang diantaranya ; 1. Laazar Tabelak (Pensiunan PNS/ASN) Kelurahan Oepura Rt/Rw 07/03 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa Kota Kupang selaku tergugat I,; 2. Chatarina Tabelak, warga Desa Ekateta Rt/Rw 02/01 Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang selaku tergugat II,; 3. Beci Tabelaak Naut, warga Desa Baumata Rt/Rw 02/01 Kecamatan Taebenu, Kab. Kupang selaku tergugat III,; 4. Thomas Tabelak , warga Dusun Ciawi Rt/Rw 03/04 Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang (Jawa Barat) selaku tergugat IV,; 5. Mariana Taroci Nifu Tabelak, warga Rt/Rw 04/02 Kelurahan Alak, Kota Kupang selaku tergugat V<br /> <br /> Dan ke- 6,  Paulus Tabelak, warga Desa Bauma, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang selaku tergugat VI,; 7. Maike Herawati Tira Tabelak, warga Desa Oben Rt/Rw 03/04, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang selaku tergugat VII,; 8. Melkisedek Tabelak, warga Desa Baumata Rt/Rw 02/01, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang selaku tergugat VIIII,; 9.  Charolina Mone Tabelak, warga Desa baumata Barat, Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang selaku tergugat IX,; 10. Thobias Mesakh Tabelak, warga Rt/Rw 02/01 Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupanag selaku tergugat X</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">                                                                                                                              </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Kemudian 11, Elen Sandra Irene Kause Tabelak, warga Beralamat di Rt/Rw 08/03 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang selaku tergugat XI,; 12. Soleman Lapanangga, warga Rt/Rw 06/ 02 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang selaku tergugat XII,; 13. Agustin Lapanangga, warga Rt/Rw 08/03 Kelurahan Oepura , Kecamatan Maulafa Kota Kupang selaku tergugat XIII,; 14. Carolina Lapanangga, warga Rt/Rw 08/03 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang sekalu tergugat XIV,; 15. Konstantin Lapanangga, warga Rt/Rw 07/ 03 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa Kota Kupang selaaku tergugat XV,; 16. Thomas Lapanangga, warga Rt//Rw 08/03 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang selaku tergugat XVI dan 17. Cornelis Tabalek (Purn. TNI AL), warga Jalan Empu Tantular No 37 Semarang (Jawa Tengah) tergugat XVII</div> <br /> Serta turut tergugat adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di  Jalan Eltari II No 70 Kayu Putih , Kec. Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur<br /> <br /> Nyatanya lagi adalah, Nomor Perkaranyapun jelas, yaitu Nomor 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg. Yang menyidangkan adalah 3 (tiga) Hakim PN Kupang, yaitu Y. Teddy Windiartono, SH., M.Hum selaku KM (Ketua Majelis) dengan dibantu 2 (dua) Hakim Anggota yakni Ikrarniekha El,ayawati Fau, SH., MH dan Fransiska Dan Paula Nino, SH., MH serta PanitraPengganti (PP) Wilhemina Era, SH<br /> <br /> Anehnya adalah, perkara gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) Nomor : 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg sudah diputus oleh Majelis Hakim PN Kupang pada tanggal 23 Maret 2020 tanpa kehadiran pihak penggugat, sementara agenda persidangan baru mau membacakan gugatan setelah mediasi gagal yang diputus oleh Majelis Hakim Mediator, yaitu Fransiskus W. Mamo, S.H, M.H yang juga Humas PN Kupang<br /> <br /> “Kami selaku Kuasa Hukum penggugat dalam perkara Nomor No 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg disidangkan pertamakali di Pengadilan Negeri (PN) Kupang pada tanggal 28 Oktober 2019 dengan Ketua Majelis Hakim Y. Teddy Windiartono, SH., M.Hum dengan dibantu 2 (dua) Hakim Anggota yaitu Ikrarniekha El,ayawati Fau, SH., MH dan Fransiska Dan Paula Nino, SH., MH serta PanitraPengganti (PP) Wilhemina Era, SH” kata Apriady saat menemui beritakorupsi.co di Pengadilan Tipikor Surabaya (17 April 2020).<br /> <br /> Pertanyaannya. Bagaimana mungkin Majelis Hakim PN Kupang mengambil keputusan atas perkara Nomor 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg sebelum ada putusan Majelis Hakim Mediator dan terlebih belum ada agenda persidangan dengan pembuktian dari kedua belah pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan 17 tergugat serta 1 turut tergugat?<br /> <br /> Dan hingga saat ini (Minggu, 26 April 2020), Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menangani Perkara gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) Nomor 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg, Y.Teddy Windiartono, SH., M.Hum tak ada tanggapan sama sekali kepada beritakorupsi.co sejak berita ini ditulis pada pekan lalu dan telah dikirimkan ke Nomor WhastApp Hakim Y.Teddy Windiartono, SH., M.Hum, kecuali hanya mungkin dibaca karena tanda centang dua berwarna biru dengan statsu Online yang terlihat di WhastApp beritakorupsi.co <br /> <br /> Sebelum berita ini ditulis pada pekan lalu, beritakorupsi.co mengirim pesan melalui App WhastApp ke Nomor 08122561XXXX milik Hakim PN Kupang, Y.Teddy Windiartono, SH., M.Hum selaku Ketua Majelis Hakim untuk mengkonfirmasi terkait perkara gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) Nomor 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg yang sudah diputus pada tanggal 23 Maret 2020, sementara Persidangan dengan agenda Mediasi belum diputus oleh Hakim Mediator, yaitu Fransiskus W. Mamo, S.H, M.H yang juga Humas PN Kupang namun tak mau menanggapi<br /> <br /> Dugaan adanya “ketidak beresan” dalam perkara inilah, Tim Kuasa Hukum Penggugatpun sudah melakukan langkah-langkah antisipasi jauh sebelumnya dengan berkirim surat ke Kedua Lembaga Negara yang berwenang mengawasi Hakim di seluruh Pengadilan Negeri di nusantara ini, yaitu Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY - RI) dan Mahkamah Agung (MA) RI pada tanggal 27 Januari 2020 dengan Nomor Surat Nomor : 10 / SSR / I / 2020. Namun tak adapula  tanggapan.<br /> <br /> Anehnya lagi adalah, sekalipun Tim Kuasa Hukum Penggugat telah menyurati Kedua Lembaga Negara ini untuk melakuan pengawasan terhadap proses persidangan perkara Nomor 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg, namun tak ada respon. Andai saja ada tanggapan atau respon, bisa jadi perkara inipun belum putus hingga saat ini.<br /> <br /> Dan untuk yang keduakalinya, Tim Kuasa Hukum Penggugat akan kembali menyurati KY dan MA RI isinya berbeda. Kalau surat yang pertama pada Januari 2020 adalah tentang permohonan pengawasan, sedangkan surat yang Ke Dua Nomor 15 / SSR / I / 2020 tanggal 20 April 2020 adalah tentang pengaduan/laporan atas kesalahan sistim dan Hakim serta Panitra di PN Kupang, NTT <br /> <br /> Hal ini disampaikan kepada beritakorupsi.co oleh Erwin Rudi Agusman Sibarani, SH., MH, Apriady Eliwitopo Sitinjak, SH dan Patni Ladiarto Palonda S.H, selaku Kuasa Hukum penggugat Hendderina Kalle-Lismanan, warga Jl. Sukun I, Rt/Rw 009/004, Kel. Oepura, Kec. Maulafa, Kota Kupang Provinsi NTT<br /> <br /> “Rencananya kami akan ke Jakarta untuk menyampaikan langsung ke MA dan KY tentang surat laporan atau pengaduan kami terkait perkara di PN Kupang,” kata Apriady (Sabtu, 25 April 2020<br /> <br /> Apriady menceritakan kasus gugatan yang ditanganinya bersama Timnya di PN Kupang. Menurut Apriady, bahwa penggugat (Hendderina Kalle Lisnahan) adalah pemilik tanah yang terletak di Rt/Rw 007/04 di Kelurahan Oepura sesuai dengan NIB 53.71.03.08.01069 dan surat ukur tanggal 21 Maret 2013 Nomoor 110/Oepura/2013 dengan Luas 2.819 M2, sesuai dengan SHM (sertifikat hak mili) No 3236 <br /> <br /> “SHM No 3236 atas nama penggugat dikeluarkan oleh BPN sebagai instansi negara, dengan batas sebelah Utara adalah tanah milik Samuel Nakbena/tanah milik Daniel Bere Boedao. Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan. Sedangkan sebelah Timur  adalah tanah milik Hendrik Taosu. Dan sebelah Barat milik Daud Heda,” teraang Apry<br /> <br /> Penggugat, lanjut Apry, telah membayar SSPD - BPHTB (Surat Setoran Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) pada tanggal 18 Juni 2013 kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Kupang melalui BPN sesuai dengan Surat  Keputusan BPN Nomor 176 / HM / BPN.53.72 / 2013 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Penggugat atas tanah yang terletak di Rt/Rw 007/04 di Kelurahan Oepura<br /> <br /> Apriady menceritakan lebih lanjut. Sebelumnya, bahwa para tergugat (tergugat I dan Tergugat XVII) yaitu Laazar Tabelak dan Cornelis Tabalek, pernah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Kupang dengan No Perkara No. 35 / Pdt.G/ 2013/ PN.Kpg, dimana penggugat (Hendderina Kalle Lisnahan) saat itu adalah sebagai tergugat XIV. Dimana tanah yang terletak di Rt/Rw 007/04 di Kelurahan Oepura adalah milik Hendderina Kalle-Lismanan sesuai Keputusan BPN No 176 / HM / BPN.53.72 / 2013 tentang Pemberian hak milik atas Nama Penggugat dengan SHM (sertifikat hak mili) No 3236<br /> <br /> “Dalam perkara sebelumnya, gugatan para tergugat yang dulu sebagai para penggugat dalam Perkara No 35 / Pdt.G/ 2013/ PN.Kupang menyatakan bahwa sebagian dari tanah sebagaimana gambar tanah sengketa antara Carolina Hetmina lawan Fini Isa Bistolen alias Frans Hetmina yang dibuat oleh Panitera Pengganti Luar Biasa Pengadilan Negeri Kupang M. Ngulu pada tanggal 24 Februari 1958 telah di eksekusi berdasarkan Surat Sita Eksekutorial pada tanggal 25 Juli 1959 yaitu tanah dalam gugatan,” ujar Apry<br /> <br /> Apriady menceritakan. Bidang I (pertama) berupa tanah kering terletak di Rt/Rw 009/04 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang dengan Batas-batas, Utara berbatasan dengan tanah milik Thomas Lapenangga. Sedangkan sebesalh Selatan berbatasan dengan Jln Sukun. Dan sebelaah Timur berbatasan dengan Jalan Gang Tabelak dan tanah para Penggugat yang dikuasai oleh Marsen Tanaem, Melky Goeslaw Mata Titu, Alfonsus Foni, dan tanah  milik  Filmon Paut dan Timotius Nenotek. Sementara sebelah Barat berbatasan dengan tanah Para Penggugat yang sekarang di kuasai oleh Yakobus Siki, Tonci Foni, Bernat Trunay, antonia Nakbena Lay, Cornelis Tola dan Laazar Tabelak.<br /> <br /> Masih lanjut Apriady. Bidang II (dua) berupa tanah sawah kurang lebih seluas 2.500 M2 di Rt 08/Rw 03 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan selokan dan tanah milik Penggugat I, tanah milik Penggugat XVI Thomas Lapenangga. Sebelah Selatan berbatasan dengan Ebiet Thobias Tabelak. Dan sebelah Timur berbatasan dengan selokan dan tanah milik Penggugat I Laazar Tabelak. Sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan tanah Penggugat XII Soleman Lapenangga<br /> <br /> Para tergugat yang dulunya penggugat mengklaim, bahwa tanah diatas sesuai Bidang I dan Bidang II, disebut sebagai tanah sengketa adalah sah milik dari Carolina Hetmina (almarhum) sebagaimana Putusan dalam perkara Perdata No 74 / 1958 / Pdt, tanggal 24 Februari 1958 halaman 1 poin IV, dan gambar tanah sengketa antara Carolina Hetmina lawan Fini Is Bistolen alias Frans Hetmina yang dibuat oleh Panitera Pengganti Luar Biasa Pengadilan Luar Biasa Pengadilan Negeri Kupang M. Ngolu pada tanggal 25 Juli 1959 serta surat sita Eksekusi pada tanggal 25 JULI 1959<br /> <br /> “Dalam bidang I tidak di sebutkan berapa luas tanah dan batas tanah. Sedangkan tanah kering tersebut terletak di Rt 09/Rw 04 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. Dalam bidang II berupa tanah sawah seluas kurang lebih 2.500 M2 terletak di Rt 08 /Rw 03 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. Aneh kan,” pungkas Apry<br /> <br /> Penggugat merupakan pemilik sah atas tanah yang terletak di Kelurahan Oepura, letak tanah di Rt 007/Rw 04 dengan luas 2.819 M2 sesuai dengan SHM No 3236 yang dikeluarkan oleh BPN, dan atas pengakuan para tergugat. <br /> <br /> “Sangat jauh berbeda mengenai Rt/Rw dan juga luas tanah, dan dalam hal ini perlu di buktikan letak tanah sesungguhnya dan turut tergugat (BPN) sebagai instansi yang berwenang atas hal tersebut harus bisa menunjukkan yang sesungguhnya letak tanah yang dimaksud. Sebab jauh berbeda antara Rt/Rw, berbeda luas, berbeda batas-batas tanah dengan tanah milik Penggugat, namun nyatanya dalam fakta, bahwa tanah yang di tempati oleh penggugat di klaim milik para penggugat,” kata Apri<br /> <br /> Itulah sebabnya, Tim Kuasa Hukum penggugat (Kalle Lisnahan) perlu di buktikan kembali keabsahan tanah milik para Tergugat. Apakah benar, tanah yang di tempati oleh penggugat yang sekarang sebagai tergugat adalah tanah milik para Tergugat?. Para tergugat yang dahulu sebagai para penggugat dalam gugatan No 35 /Pdt.G/ 2013/ PN/Kupang, yang dalam gugatannya tidak bisa membuktikan alas Hak kepemilikan atas tanah yang di klaim milik Carolina Hetmina, dan juga diklaim oleh para tergugat sebagai ahli waris Carolina Hetmina. <br /> <br /> “Akibat putusan atas Perkara No 35 /Pdt.G/ 2013/ PN-Kpg yang di ajukan oleh para tergugat yang dahlu sebagai para pengugat, dimenangkan oleh para tergugat. Dalam Amar Putusan pada point 5 tertulis, “Menyatakan bahwa segala surat-surat yang terbit atas tanah sengketa baik Bidang I maupun Bidang II atas nama Para Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap”. Dan Point 6 tertulis, “Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk segera meninggalkan tanah sengketa baik Bidang I maupun Bidang II dengan mengosongkan serta menyerahkannya kepada Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari Carolina Hetmina (Almarhum) sebagai pemilik yang sah tanpa syarat apapun bila perlu dengan menggunakan bantuan aparat penegak hukum”,” ujar Apri, membacakan Amar Putusan Perkara No 35 /Pdt.G/ 2013/ PN-Kpg<br /> <br /> Tim Kuasa Hukum penggugatpun mempertaanyakaan dalam memori gugatannya. Apabila pada point 5 adalah benar, maka dimanakah letak tanah yang sebenarnya yang diklaim para tergugat dalam Bidang I dan Bidang II?. Dan pada point 6 diatas, mengakibatkan Penggugat terusir dari rumahnya sendiri yang berdiri diatas tanah yang diklaim oleh Para Tergugat.<br /> <br /> Padahal, menurut Tim Kuasa Hukum penggugat, bshes tergugst ysng dshullu debagai penggugat merupakan pemilik sah atas tanah yang berada di Kelurahan Oepura, Letak Tanah di Rt 007/Rw 04 sesuai dengan SHM No 3236.<br /> <br /> “Pengadilan Negeri Kupang telah memberikan perintah Eksekusi atas Putusan No 35 / Pdt.G/ 2013/ PN-Kpd tertanggal 17 November 2016, yang memberikan dampak kerugian kepada Penggugat, yaitu terusir dari Rumahnya Sendiri, tidak bisa menggunakan tanahnya sendiri. Dan bahkan tidak bisa melakukan perbuatan hukum atas tanahnya sendiri, sehingga dalam hal ini turut tergugat perlu menjelaskan secara nyata letak tanah tersebut, apakah tanah penggugat sesuai SHM No 3236 atas nama Penggugat merupakan tanah yang di klaim milik Para Tergugat?.” (Jen/T1m)

News Perdata Regional Baru Sidang Mediasi, Perkara Gugatan Sudah Diputus, Ada Apa? (II)

Apriady Eliwitopo Sitinjak, SH “Ketua Majelis Hakim PN Kupang yang menangani Perkara Nomor 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg, Y.Teddy Windia...

»