Thie Butje Sutedja "Tertipu" Puluhan Milliar Utuk Perkara PK Oleh “ZR” Yang Mangaku Advokat

<p style="text-align: justify;"> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEumv14QnIdjsQIEnN61JDkNssi-uWZqroKJn0_Snvz-aMBftTRgk9yI6c6uvBikKME56fOrXsVQpbru-6b5tbMAgzML3hUX2-3z0z8JNlrmW35mULfj5foqFi9uw078Vt8xFbwBvTk6g/s1057/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="985" data-original-width="1057" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEumv14QnIdjsQIEnN61JDkNssi-uWZqroKJn0_Snvz-aMBftTRgk9yI6c6uvBikKME56fOrXsVQpbru-6b5tbMAgzML3hUX2-3z0z8JNlrmW35mULfj5foqFi9uw078Vt8xFbwBvTk6g/s640/1.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Tugianto, SH, Kuasa Hukum Thie Butje Sutedja   <br /></td></tr></tbody></table></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Thie Butje Sutedja, warga Surabaya, baru menyadari kalau dirinya merasa tertipu milliaran rupiah oleh ZR alias SD alias Gatot pada tahun 2017, karena ZR mengaku mengenal banyak pejabat termasuk di Mahkamah Agung (MA) RI.<br /><br />Pada tahun 2017, ZR alias SD alias Gatot yang mengaku dan bertindak sebagai Advokat, membuat surat kuasa dari Thie Butje Sutedja (pemberi kuasa) terhadap “ZR” alias “SD” alias Gatot (penerima kuasa) untuk mengurus perkara PK (Peninjauan Kembali) di Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dalam Perkara PK No. 629/Pdt.G/ PK /2017 .<br /><br />Hal itu disampaikan Tugianto, SH selaku Kuasa Hukum dari Thie Butje Sutedja saat mengadakan Press Rilise dengan sejumlah Wartawan di Depot Nasi Kuning Jln Raya Mulyosari No 280 Surabaya, pada Rabu, 19 Agustus 2020<br /><br />“Klien kami sudah ditipu oleh ZR alias SD alias Gatot, karena saat itu ZR belumlah menjadi seorang advokat, namun sudah bertindak seolah Advokat dengan memberikan janji manis, bahwa perkara Thie Butje Sutedja bisa dimenangkan di tingkat PK,” kata Tugianto, SH di hadapan sejumlah Wartawan,  pada Rabu, 19 Agustus 2020<br /><br />Tugianto mengatakan, bahwa perkara PK milik kliennya (Thie Butje Sutedja) malah kandas. Padahal, ZR menjanjanjikan akan memuuskan jalan di MA<br /><br />“Kalau memang memuluskan jalan seperti yang dijanjikan ZR, nggak mungkin akan kandas. Jangan-jangan uang itu hanya untuk kepentingan pribadinya,” ucap Tugianto.<br /><br />Tugianto menambahkan, apa yang dilakukan oleh ZR adalah pidana penggelapan karena mengaku sebagai Advokat dan membuat surat kuasa sebagai Advokat pada tahun 2017. Padahal ZR baru lulus ujian Advokat pada tahun 2019 melalui Peradi<br /><br />“ZR baru lulus Advocat Peradi di tahun 2019, inilah yang saya maksud penipuannya, yaitu memakai martabat palsu menjadi seorang Advocat pada saat pengurusan perkara itu, dan ini merupakan suatu pidana penggelapan, karena tidak mengembalikan uang milik klien kami,” tegasnya <br /><br />Akibatnya, Thie Butje Sutedja melalui Tim Penasehat Hukumnya akan membuat laporan Polisi ke Polrestabes Surabaya untuk proses hukum.<br /><br />“Besok Kamis (20 Agustus 2020), akan membuat laporan polisi terkait tipu gelap di kepolisian Republik Indonesia Resort Kota Besar Surabaya. Buat para awak media, silahkan untuk datang ke Polrestabes Surabaya. Klien kami hanya ingin minta keadilan dan kebenaran,” pungkasnya <br /><br />Sementara menurut Thie Butje Sutedja, perkenalannya dengan ZR karena dikenalkan oleh S,  yang menyewa tanah miliknya di daerah Jemur Sari Surabaya. <br /><br />“Saya dikenalkan oleh S dengan ZR. Si S menyewa tanah saya di daerah Jemur Sari,” ujar Thie Butje Sutedja <br /><br />Dalam pertemuan itu, lanjut Thie Butje Sutedja, ZR mengaku mengenal banyak pejabat-pejabat Khusunya di Mahkamah Agung<br /><br />“Saya banyak kenal pejabat seperti Luhut Panjaitan, bahkan saya juga sering mengurus  pajak milik Pak Jusuf Kalla, dan kenal hakim MA yaitu Pak Ginting,” kata Thie Butje Sutedja menirukan ucapan ZR<br /><br />Thie Butje Sutedja mengaku, telah mengeluarkan uang sebanyak puluhan milliaran rupiah karena ZR menjanjikan akan memuluskan perkara PK-nya di Mahakamah Agung<br /><br />“Saya sudah mengeluarkan uang sebesar sepuluh milliar untuk pengurusan perkara PK. Awalnya ZR minta 5 milliar untuk memuluskan di Hakim tingkat MA, yaitu terdiri dari lima Hakim. Setelah itu, ZR minta kembali secara bertahap dan saya menurutinya,” ucap Thie Butje Sutedja<br /><br />Reporter : Apri<br />Editor : Jen<br /></p>

News Perdata Pidana Thie Butje Sutedja "Tertipu" Puluhan Milliar Utuk Perkara PK Oleh “ZR” Yang Mangaku Advokat

  Tugianto, SH, Kuasa Hukum Thie Butje Sutedja   BERITA KORUPSI .CO – Thie Butje Sutedja, warga Surabaya, baru menyadari kalau dirinya mera...

»

Tertipu Broker Eksternal, Budi Said Malah Gugat PT Antam Jakarta di PN Surabaya

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhp5ASzCY7kb3fovjNn9r6BFV_yAuk9HIeJ6hoU3a1hQgiqRznTe-IKIWq7s2eSWzrddgRezKfRd_txXaPluD4w0fUgOLncuVytMOIw_62UpyD-e_6batkmpQYYZyDaqzLri1IynZrhF74/s1600/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="447" data-original-width="1000" height="286" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhp5ASzCY7kb3fovjNn9r6BFV_yAuk9HIeJ6hoU3a1hQgiqRznTe-IKIWq7s2eSWzrddgRezKfRd_txXaPluD4w0fUgOLncuVytMOIw_62UpyD-e_6batkmpQYYZyDaqzLri1IynZrhF74/s640/a.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: x-small;">      </span><br /><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Rabu, 10 Juni 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang diketuai Martin Ginting, dengan dibantu 2 (dua) Hakim Anggota yaitu Dr Johani Mehamoni dan Dwi Winarko, kembali menggelar sidang gugatan “perbuatan melawan hukum” dengan Nomor Perkara 158/Pdt.G/2020/PN Sby, antara Budi Said selaku penggugat, dengan agenda jawaban dari pihak tergugat<br /><br />Yang digugat Budi Sait adalah PT Aneka Tambang (PT Antam) Tbk sebagai tergugat I, Endang Kumoro tergugat II, Misdianto tergugat III, Ahmad Purwanto tergugat IV, dan Eksi Anggraeni selaku tergugat V.<br /><br />Ada yang menjadi pertanyaan tentang tergugat V yaitu Aksi Anggaraeni. Sebab Eksi Anggraeni bukanlah pihak dari PT Antam, namun mengaku sebagai broker PT Antam. Sementara Eksi Anggraeni (tergugat V), Ahmad Purwanto (tergugat IV), Misdianto (tergugat III) dan Endang Kumoro (tergugat II) sudaah divonis pidana penjara oleh Majelis Hakim PN Surabaya pada taahun lalu. <br /><br />Selain itu, Budi Said juga menggugat Butik Emas Logam Mulia (BELM) Surabaya 01 sebagai Turut Tergugat I, YP turut tergugat II, AH turut tergugat III, NP turut tergugat IV, YH turut tergugat V, NS turut tergugat VI dan PT INJ (Perusahaan Outsourcing MI sebagai turut tergugat VII. <br /><br />Anehnya, perusahaan yang digugat Budi Sait di PN Surabaya adala berkedudukan di Jakarta, kecuali perempuan yang mengaku-ngaku sebagai broker eksternal PT Antam, yakni Eksi Anggraeni selaku warga Surabaya.<br /><br />Hal itu disampaikan Mohammad Mukhlas, selaku Kuasa Hukum PT Antam saat ditemui seusai <br />persidanga di PN Surabaya, Rabu, 10 Juni 2020<br /><br />"Gugatan ini salah alamat. Dari semua tergugat Satu dan seterusnya, juga para pihak yang turut tergugat, semuanya berkedudukan di Jakarta. Kecuali, perempuan yang mengaku-ngaku sebagai karyawan PT Antam Tbk, dan sudah divonis bersalah oleh Majelis Hakim PN Surabaya. Sedangkan BELM, bukan badan hukum, hanya kepanjangan tangan dari PT Antam pusat saja.” ujar Mohammad Mukhlas, salah seorang Kuasa Hukum PT Antam <br /><br />Muhammad Fauzi, yang juga Kuasa Hukuk PT Antam menambahkan, bahwa PT Antam Tbk, memiliki 15 Butik Emas di seluruh Indonesia yang dipimpin oleh Retail Manager yang berkedudukan di Jakarta. Tiap butik dipimpin oleh kepala butik.  <br /><br />"Di Surabaya, ada dua butik. Yang bermasalah hanya yang di Butik Surabaya 01, yang   Kepala Butiknya adalah Endang Kumoro dengan dibantu satu  staf yaitu Ahmad Purwanto dan satu pegawai outsourcing, serta penjaga brankas yakni Misdianto. Mereka semua sudah divonis pidana oleh Hakim PN Surabaya.” Kata Muhammad Fauzi<br /><br />Selama ini, lanjut Mohammad Fauzi, SH, SOP atau Standard Operating Procedure pembelian emas PT Antam adalah, cash and carry, tidak ada diskon besar, karena harga emas mengikuti standar tertentu. Jadi tidak ada policy broker/perantara, karena Antam adalah perusahaan publik di bawah kemetrian BUMN.  <br /><br />“Untuk pembelian di counter butik melalui Customer Service, pembeli harus lebih dahulu mengambil nomor antrian, dan bila mana barang yang diinginkan ada di stok, melakukan pembayaran, dan langsung emas diserahkan, pembeli menandatangani faktur,” ujarnya<br /><br />Mohammad Fauzi menjelaskan, sedangkan untuk pembelian jumlah besar, karena barang mesti disiapkan dulu, maka setelah diberi reference/semacam form order, dan melakukan transfer ke rekening PT Antam, dan diverivikasi, barang akan disiapkan oleh pabrik Pulo Gadung. Ketika barang siap langsung dikirim ke butik tekait, dan emas diserahkan ke pembeli, staf butik akan mengklik “mutasi” berarti Antam pusat mengetahui bahwa transaksi sudah clear.” <br /><br />Kasus gugatan Budi Sait ini bermula pada bulan November 2019, karena ada yang tidak balance antara dana yang masuk di rekening PT Antam, dengan stok yang tersedia di Butik Surabaya 01.   <br /><br />Karena dalam data, emas yang sudah dikeluarkan oleh Pulogadung Jakarta, sudah sesuai dengan dana yang masuk, akan tetapi Butik Surabaya 01 masih meminta pengiriman emas dengan alasan stok habis.<br /><br />"Karena kejanggalan tersebut maka tim dari Jakarta dipimpin oleh Manager Retail melakukan audit ke Surabaya, dan menghentikan transaksi. Setelah audit diketahui terdapat kehilangan emas antam sebesar 152,800 kg atau sekitar Rp 92 milyar," ungkap Mohammad Mukhlas  kemudian. <br /><br />Mendapati ada kehilangan tersebut, maka Antam segera membuat laporan polisi No. LP/B/1620/XII/2018/BARESKRIM tanggal 14 Desember 2018 di Mabes POLRI, atas dugaan tindak pidana penipuan, perbuatan curang, penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, Pasal 372 KUHP, dan Pasal 374 KUHP terkait penjualan barang berupa logam mulia milik PT. ANTAM antara bulan April sampai dengan  Desember 2018<br /><br />Karena ada dugaan melibatkan staf, maka Antam membuat laporan lagi pada  tanggal 29 Januari 2019 atas dugaan tindak pidana korupsi. Karena Manajemen Antam menginginkan birokrasi yang bersih dari korupsi, maka siapapun yang terlibat supaya diproses sebagaimana mestinya. <br /><br />Bukan hanya itu, ketika kemudian didapati Surat Keterangan palsu yang menggunakan kop Antam dan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang, maka PT Antam membuat Laporan Polisi Nomor: LP/B/0660/VII/2019/Bareskrim tanggal 23 Juli 2019, atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP jo Pasal 55 KUHP.<br /><br />Sejak penghentian transaksi, maka muncul beberapa pembeli yang melalui Eksi (EA) atau sebagai funder, dan yang terbesar adalah Budi Said, yang membuat Laporan Polisi di Polda Jatim tanggal 20 Januari 2019. Dan sudah divonis oleh Hakim PN Surabaya pada Desember 2019, yaitu EA, EK (kepala butik), AP (staf) dan 4. MI (peg. Outsourcing).<br /><br />Mengutip keterangan Saksi Budi Said dalam putusan No 2658/PID.B/2019/PN.SBY menerangkan, “Bahwa saksi berminat membeli karena pada awal bulan Maret 2018 teman istri saksi, yang waktu itu menyampaikan kalau temannya yang kerja di Antam memberitahu adanya penjualan emas di Antam dengan harga diskon/lebih murah dari harga pasaran”.<br /><br />Sehingga membuat saksi tertarik dan meminta datang ke Antam untuk ditemukan dengan teman  tersebut, awalnya saksi tidak percaya, tapi karena teman itu meyakinkan sudah melakukannya, maksudnya sudah pernah beli dan benar terbukti ada diskon.<br /><br />Baru setelah dipertemukan dan dikenalkan kepada Eksi Anggraeni yang saat itu mengaku marketing PT Antam, lalu dikenalkan dengan EK selaku Kepala butik dan MI staf, barulah ia percaya. <br /><br />Selain itu, Budi Said mengakui memberikan fee kepada Eksi dengan perjanjian komisi Rp10.000.000 per kilogram dari emas batangan Antam yang dibeli, sehingga keseluruhan komisi yang sudah diterima Eksi dari Budi Said adalah sebesar Rp57.120.000.000,  dan insentif penjualan sebesar Rp34.972.000.000,-….dst.” Dan EK yang mengurus segala administrasi pembelian emas.<br /><br />Belakangan diketahui, bahwa pemberian komisi dan insentif yang jumlahnya sangat besar tersebut hampir setara dengan nilai kehilangan emas PT Antam Tbk sejumlah 152,8 kg,  yang senilai dengan Rp92.000.000.000, sementara jumlah fee dan insentif yang diberikan oleh Budi Said kepada Eksi yakni Rp92.092.000.000. <br /><br />Kemudian, kepada PT Antam, Eksi telah menyatakan bertanggung jawab atas kehilangan tersebut dan memberikan cek senilai Rp 93 Milyar ke PT Antam sebagai pengganti, yang ternyata cek kosong. Sehingga Antam juga membuat Laporan tersendiri terkait cek kosong ini, juga di Mabes Polri.<br /><br />Dalam keterangan Eksi Anggraeni (TV) dalam Putusan No 2658/Pid.B/2019/PN.Sby menerangkan sebagai berikut: “Bahwa sehubungan dengan surat keterangan yang tertanggal 06 November dan 16 November 2018, mengenai emas dengan harga khusus, Eksi ditelepon Budi Said untuk meminta surat keterangan dengan alasan untuk menaikkan limit Bank BCA. Sehingga ada indikasi surat tersebut hanyalah akal-akalan agar T1 memiliki sisa kewajiban untuk menyerahkan emas sejumlah 1.136 kg.”<br /><br />Jadi, dari keseluruhan dana yang ditransfer oleh Budi Said, PT Antam telah menyerahkan emas sebesar yang dibayarkan sesuai harga, karena harga emas Antam selalu di update di website dan siapapun bisa membukanya. <br /><br />Oleh karenanya, dengan diakuinya emas sejumlah 5.935 kg telah diterima oleh Penggugat hal tersebut membuktikan bahwa PT Antam telah menyelesaikan kewajibannya selaku penjual dengan menyerahkan (levering) emas kepada Penggugat (selaku pembeli) sejumlah 5.935,296 kg sesuai dengan harga pembelian resmi sejumlah Rp 3.595.311.290.500,-. <br />Jadi, tegas Muhammad Fauzi, SH, apabila yang ditargetkan Budi Said adalah selisih emas berdasarkan diskon yang dijanjikan oleh Eksi <br /><br />"Semestinya gugatan tersebut dialamatkan ke Eksi Anggraeni, dan bukan Antam Tbk, apalagi sudah diakui sendiri oleh Budi Said, bahwa dirinya telah menerima emas sesuai dengan dana yang ditransfer," tutup Muhammad Fauzi, SH. (Tim)</div>

News Perdata Tertipu Broker Eksternal, Budi Said Malah Gugat PT Antam Jakarta di PN Surabaya

      BERITA KORUPSI .CO – Rabu, 10 Juni 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang diketuai Martin Ginting, dengan dibant...

»

PT Antam Tbk Digugat, Kementerian BUMN Turut Tergugat

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="372" data-original-width="792" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIq1BZ9lpoTS5aeHKKS91IwJnhz37iFSMDWCzOmMfKF2INm5HoCVKkM5wqlCiiHIas4dFQCTi3Vq7YP9DHWRekSeKES83TmdAbREe_gAachUBwmVuUj_3ZFohhattFWSPKOuIn1wlFM48/s640/Mukhlas.jpg" width="640" /></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Selasa, 09 Juni 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang diketuai Sutarno, dengan dibantu 2 (dua) hakim anggota serta Panitra Pengganti, kembali menggelar sidang gugatan “perbuatan melawan hukum” dengan Nomor Perkara 226/Pdt.G/2020/PN Sby, antara Daniel Kristainto selaku penggugat, dengan Butik Emas Antam Surabaya Gedung Medan Pemuda sebagai tergugat 1 (satu), PT Aneka Tambang (PT Antam) Tbk Unit Bisnis Pengolahan dan Perniagaan Logam Mulia sebagai tergugat 2 (dua), dan turut tergugat adalah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)<br /><br />Persidangan berlangsung di Ruang Siang Garuda 1 Pengadilan Negeri Surabaya Jalan Raya Arjuna No 16 – 18 Surabaya dengan agenda, penyampaian jawaban dari Kuasa Hukum tergugat yaitu M. Mukhlas, A. Fauzi dan Mesen Sirut atas guagatan penggugat<br /><br />Daniel Kristainto menggugat Butik Emas Antam Surabaya Gedung Medan Pemuda dan PT Antam Tbk Unit Bisnis Pengolahan dan Perniagaan Logam Mulia karena diduga merasa tertipu saat melakukan pembelian Emas pada transaksi yang ke 20, 21, 22 dengan faktur No. 637200 tanggal 25 Oktober 2018 denga emas seberat 13,743 Kg. Faktur No. 637514 tanggal 26 Oktober 2018 dengan emas seberat 13,335 Kg. Sedangkan faktur No. 638875 tanggal 31 Oktober 2018 dengan emas seberat 9 Kg.<br /><br />Dalam gugatan ini, Daniel Kristanto selaku penggugat dalam gugatannya menyatakan, bahwa Faktur pembelian Emas Batangan untuk transaksi ke 20 sekitar 13 kg, dan transaksi ke 21 sekitar 13 kg serta transaksi ke 22 sekitar 9 kg yang dibeli dari PT Antam melalui Butik Emas Antam adalah sah dan legal. <br /><br />Sebab menurut Daniel, untuk faktur pembelian emas batangan pada transksi ke 1 hingga ke 19,  dianggap sah dan legal oleh PT Antam. Sebaliknya, untuk transaksi ke 20, 21 dan ke 22 dianggap tidak sah dan tidak legal. Sementara pada transaksi pembelian emas yang ke 23 kembali dinyatakan sah dan legal oleh butik Antam.<br /><br />Sementara PT Antam memiliki 15 Butik emas di seluruh Indonesia yang dipimpin oleh Retail Manager (RM) berkedudukan di Jakarta. Tiap butik dipimpin seorang Kepala Butik.  Sedangkan di Surabaya, ada 2 butik. <br /><br />Dan yang bermasalah saat ini adalah Butik Surabaya 01 dengan Kepala Butik, Endang Kumoro dibantu Ahmad Purwanto selaku staf serta pegawai Outsourcing, penjaga brankas, Misdianto maupun Customer Service (CS) yang sudah divonis pidana pidana penjara oleh Majelis Hakim PN Surabaya <br /><br />SOP (Standar Operasional Prosedur) pembelian emas di PT Antam adalah cash and carry, tidak ada diskon besar, tidak ada policy broker/perantara, karena PT Antam adalah perusahaan public di bawah BUMN.<br /><br />Untuk pembelian di counter butik melalui Customer Service (CS), terlebih dahulu mengambil nomor antrian, dan bila ada stok barang yang diinginkan barulah melakukan pembayaran, dan emas langsung diserahkan kemudian si pembeli menandatangani faktur pembayaran<br /><br />Sedangkan pembelian jumlah besar, karena barang mesti disiapkan dulu, maka setelah diberi reference/semacam form order, melakukan transfer ke rekeninng PT Antam. Setelah diferivikasi, barang akan disiapkan oleh Pulo Gadung. Ketika barang dikirim ke butik tekait, dan emas diserahkan ke pembeli, butik akan mengklik “mutasi” berarti transaksi sudah clear.<br /><br />Sebelum perkara gugatan ini, Majelis Hakim PN Surabaya sudah memvonis dengan peidana penjara terhadap terdakwa Eksi Anggraeni Marketing External yang pernah bekerja Butik Emas Logam Mulia (BELM) Surabaya, Endang Kumoro selaku Head Office BELM Surabaya dan Misdianto selaku Marketing serta Ahmad Purwanto<br /><br />Seusai persidangan (Selasa, 09 Juni 2020), M. Mukhlas selaku Kuasa Hukum tergugat menyatakan, bahwa salah satu jawabannya fokus mempertanyakan perihal kompetensi absolut dari gugatan penggugat. Alasannya, sebab domisili tergugat 1 dan tergugat 2 sesuai Akta Pendirian berdomisili di Jakarta.<br /><br />"Menurut saya, gugatan ini harusnya disidangkan di Jakarta, domisili tergugat satu dan dua sesuai akta pendirian adalah berdomisili di Jakarta," katanya Mukhlas singkat.<br /><br />Sementara, saat beritakorupsi.co meminta tanggapan dari Kuasa Hukum penggugat selalu menghindar dan tak mau berkomentar, bahkan menyebutkkan namanyapun enggan. (Tim)</div>

News Pemerintahan Perdata PT Antam Tbk Digugat, Kementerian BUMN Turut Tergugat

BERITA KORUPSI .CO – Selasa, 09 Juni 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang diketuai Sutarno, dengan dibantu 2 (dua) ...

»

Baru Sidang Mediasi, Perkara Gugatan Sudah Diputus, Ada Apa? (II)

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEsWD-XvKovEPS00J0OtacoxZFeFK-GFvECRF_CiQeuRlu33LzXi2lS616uUmUiDI8oVQALy7_18uNc4Ec9bMLc2w1WMYiHe5wQGAvUCxo5HlJ9NyLm3kmJ-GiRJhry9xHmOfQ8OmLsrk/s1600/Apriady.png" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="603" data-original-width="430" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEsWD-XvKovEPS00J0OtacoxZFeFK-GFvECRF_CiQeuRlu33LzXi2lS616uUmUiDI8oVQALy7_18uNc4Ec9bMLc2w1WMYiHe5wQGAvUCxo5HlJ9NyLm3kmJ-GiRJhry9xHmOfQ8OmLsrk/s400/Apriady.png" width="285" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Apriady Eliwitopo Sitinjak, SH </b></td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: left;"> <b><span style="font-size: large;">“Ketua Majelis Hakim PN Kupang yang menangani Perkara Nomor 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg, Y.Teddy Windiartono, SH., M.Hum hingga saat ini tak ada klaririfikasi”</span></b></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Adakah keterlibatan “mafia hukum” dalam kasus perkara gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) Nomor : 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg yang disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Kupang sejak tanggal 28 Oktober 2019 (Sidang Pertama kalinya)?<br /> <br /> Pertanyaan inilah yang muncul dari berbagai kalangan masyarakat maupun pembaca sejak kasus perkara ini ditulis di laman beritakorupsi.co pada pekan lalu.<br /> <br /> Sebab perkara ini nyata namun aneh. Nyatanya, perkara ini ada. Penggugatnya jelas, yaitu Hendderina Kalle Lisnahan warga Jl. Sukun I, Rt/Rw 009/004, Kel. Oepura, Kec. Maulafa, Kota Kupang Provinsi NTT melalui Tim Kuasa Hukumnya yang terdiri dari Erwin Rudi Agusman Sibarani, SH., MH, Apriady Eliwitopo Sitinjak, SH dan Patni Ladiarto Palonda S.H<br /> <br /> Dan yang digugatpun jelas, yakni sebanyaka 17 orang diantaranya ; 1. Laazar Tabelak (Pensiunan PNS/ASN) Kelurahan Oepura Rt/Rw 07/03 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa Kota Kupang selaku tergugat I,; 2. Chatarina Tabelak, warga Desa Ekateta Rt/Rw 02/01 Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang selaku tergugat II,; 3. Beci Tabelaak Naut, warga Desa Baumata Rt/Rw 02/01 Kecamatan Taebenu, Kab. Kupang selaku tergugat III,; 4. Thomas Tabelak , warga Dusun Ciawi Rt/Rw 03/04 Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang (Jawa Barat) selaku tergugat IV,; 5. Mariana Taroci Nifu Tabelak, warga Rt/Rw 04/02 Kelurahan Alak, Kota Kupang selaku tergugat V<br /> <br /> Dan ke- 6,  Paulus Tabelak, warga Desa Bauma, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang selaku tergugat VI,; 7. Maike Herawati Tira Tabelak, warga Desa Oben Rt/Rw 03/04, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang selaku tergugat VII,; 8. Melkisedek Tabelak, warga Desa Baumata Rt/Rw 02/01, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang selaku tergugat VIIII,; 9.  Charolina Mone Tabelak, warga Desa baumata Barat, Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang selaku tergugat IX,; 10. Thobias Mesakh Tabelak, warga Rt/Rw 02/01 Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupanag selaku tergugat X</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">                                                                                                                              </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Kemudian 11, Elen Sandra Irene Kause Tabelak, warga Beralamat di Rt/Rw 08/03 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang selaku tergugat XI,; 12. Soleman Lapanangga, warga Rt/Rw 06/ 02 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang selaku tergugat XII,; 13. Agustin Lapanangga, warga Rt/Rw 08/03 Kelurahan Oepura , Kecamatan Maulafa Kota Kupang selaku tergugat XIII,; 14. Carolina Lapanangga, warga Rt/Rw 08/03 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang sekalu tergugat XIV,; 15. Konstantin Lapanangga, warga Rt/Rw 07/ 03 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa Kota Kupang selaaku tergugat XV,; 16. Thomas Lapanangga, warga Rt//Rw 08/03 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang selaku tergugat XVI dan 17. Cornelis Tabalek (Purn. TNI AL), warga Jalan Empu Tantular No 37 Semarang (Jawa Tengah) tergugat XVII</div> <br /> Serta turut tergugat adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di  Jalan Eltari II No 70 Kayu Putih , Kec. Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur<br /> <br /> Nyatanya lagi adalah, Nomor Perkaranyapun jelas, yaitu Nomor 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg. Yang menyidangkan adalah 3 (tiga) Hakim PN Kupang, yaitu Y. Teddy Windiartono, SH., M.Hum selaku KM (Ketua Majelis) dengan dibantu 2 (dua) Hakim Anggota yakni Ikrarniekha El,ayawati Fau, SH., MH dan Fransiska Dan Paula Nino, SH., MH serta PanitraPengganti (PP) Wilhemina Era, SH<br /> <br /> Anehnya adalah, perkara gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) Nomor : 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg sudah diputus oleh Majelis Hakim PN Kupang pada tanggal 23 Maret 2020 tanpa kehadiran pihak penggugat, sementara agenda persidangan baru mau membacakan gugatan setelah mediasi gagal yang diputus oleh Majelis Hakim Mediator, yaitu Fransiskus W. Mamo, S.H, M.H yang juga Humas PN Kupang<br /> <br /> “Kami selaku Kuasa Hukum penggugat dalam perkara Nomor No 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg disidangkan pertamakali di Pengadilan Negeri (PN) Kupang pada tanggal 28 Oktober 2019 dengan Ketua Majelis Hakim Y. Teddy Windiartono, SH., M.Hum dengan dibantu 2 (dua) Hakim Anggota yaitu Ikrarniekha El,ayawati Fau, SH., MH dan Fransiska Dan Paula Nino, SH., MH serta PanitraPengganti (PP) Wilhemina Era, SH” kata Apriady saat menemui beritakorupsi.co di Pengadilan Tipikor Surabaya (17 April 2020).<br /> <br /> Pertanyaannya. Bagaimana mungkin Majelis Hakim PN Kupang mengambil keputusan atas perkara Nomor 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg sebelum ada putusan Majelis Hakim Mediator dan terlebih belum ada agenda persidangan dengan pembuktian dari kedua belah pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan 17 tergugat serta 1 turut tergugat?<br /> <br /> Dan hingga saat ini (Minggu, 26 April 2020), Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menangani Perkara gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) Nomor 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg, Y.Teddy Windiartono, SH., M.Hum tak ada tanggapan sama sekali kepada beritakorupsi.co sejak berita ini ditulis pada pekan lalu dan telah dikirimkan ke Nomor WhastApp Hakim Y.Teddy Windiartono, SH., M.Hum, kecuali hanya mungkin dibaca karena tanda centang dua berwarna biru dengan statsu Online yang terlihat di WhastApp beritakorupsi.co <br /> <br /> Sebelum berita ini ditulis pada pekan lalu, beritakorupsi.co mengirim pesan melalui App WhastApp ke Nomor 08122561XXXX milik Hakim PN Kupang, Y.Teddy Windiartono, SH., M.Hum selaku Ketua Majelis Hakim untuk mengkonfirmasi terkait perkara gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) Nomor 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg yang sudah diputus pada tanggal 23 Maret 2020, sementara Persidangan dengan agenda Mediasi belum diputus oleh Hakim Mediator, yaitu Fransiskus W. Mamo, S.H, M.H yang juga Humas PN Kupang namun tak mau menanggapi<br /> <br /> Dugaan adanya “ketidak beresan” dalam perkara inilah, Tim Kuasa Hukum Penggugatpun sudah melakukan langkah-langkah antisipasi jauh sebelumnya dengan berkirim surat ke Kedua Lembaga Negara yang berwenang mengawasi Hakim di seluruh Pengadilan Negeri di nusantara ini, yaitu Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY - RI) dan Mahkamah Agung (MA) RI pada tanggal 27 Januari 2020 dengan Nomor Surat Nomor : 10 / SSR / I / 2020. Namun tak adapula  tanggapan.<br /> <br /> Anehnya lagi adalah, sekalipun Tim Kuasa Hukum Penggugat telah menyurati Kedua Lembaga Negara ini untuk melakuan pengawasan terhadap proses persidangan perkara Nomor 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg, namun tak ada respon. Andai saja ada tanggapan atau respon, bisa jadi perkara inipun belum putus hingga saat ini.<br /> <br /> Dan untuk yang keduakalinya, Tim Kuasa Hukum Penggugat akan kembali menyurati KY dan MA RI isinya berbeda. Kalau surat yang pertama pada Januari 2020 adalah tentang permohonan pengawasan, sedangkan surat yang Ke Dua Nomor 15 / SSR / I / 2020 tanggal 20 April 2020 adalah tentang pengaduan/laporan atas kesalahan sistim dan Hakim serta Panitra di PN Kupang, NTT <br /> <br /> Hal ini disampaikan kepada beritakorupsi.co oleh Erwin Rudi Agusman Sibarani, SH., MH, Apriady Eliwitopo Sitinjak, SH dan Patni Ladiarto Palonda S.H, selaku Kuasa Hukum penggugat Hendderina Kalle-Lismanan, warga Jl. Sukun I, Rt/Rw 009/004, Kel. Oepura, Kec. Maulafa, Kota Kupang Provinsi NTT<br /> <br /> “Rencananya kami akan ke Jakarta untuk menyampaikan langsung ke MA dan KY tentang surat laporan atau pengaduan kami terkait perkara di PN Kupang,” kata Apriady (Sabtu, 25 April 2020<br /> <br /> Apriady menceritakan kasus gugatan yang ditanganinya bersama Timnya di PN Kupang. Menurut Apriady, bahwa penggugat (Hendderina Kalle Lisnahan) adalah pemilik tanah yang terletak di Rt/Rw 007/04 di Kelurahan Oepura sesuai dengan NIB 53.71.03.08.01069 dan surat ukur tanggal 21 Maret 2013 Nomoor 110/Oepura/2013 dengan Luas 2.819 M2, sesuai dengan SHM (sertifikat hak mili) No 3236 <br /> <br /> “SHM No 3236 atas nama penggugat dikeluarkan oleh BPN sebagai instansi negara, dengan batas sebelah Utara adalah tanah milik Samuel Nakbena/tanah milik Daniel Bere Boedao. Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan. Sedangkan sebelah Timur  adalah tanah milik Hendrik Taosu. Dan sebelah Barat milik Daud Heda,” teraang Apry<br /> <br /> Penggugat, lanjut Apry, telah membayar SSPD - BPHTB (Surat Setoran Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) pada tanggal 18 Juni 2013 kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Kupang melalui BPN sesuai dengan Surat  Keputusan BPN Nomor 176 / HM / BPN.53.72 / 2013 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Penggugat atas tanah yang terletak di Rt/Rw 007/04 di Kelurahan Oepura<br /> <br /> Apriady menceritakan lebih lanjut. Sebelumnya, bahwa para tergugat (tergugat I dan Tergugat XVII) yaitu Laazar Tabelak dan Cornelis Tabalek, pernah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Kupang dengan No Perkara No. 35 / Pdt.G/ 2013/ PN.Kpg, dimana penggugat (Hendderina Kalle Lisnahan) saat itu adalah sebagai tergugat XIV. Dimana tanah yang terletak di Rt/Rw 007/04 di Kelurahan Oepura adalah milik Hendderina Kalle-Lismanan sesuai Keputusan BPN No 176 / HM / BPN.53.72 / 2013 tentang Pemberian hak milik atas Nama Penggugat dengan SHM (sertifikat hak mili) No 3236<br /> <br /> “Dalam perkara sebelumnya, gugatan para tergugat yang dulu sebagai para penggugat dalam Perkara No 35 / Pdt.G/ 2013/ PN.Kupang menyatakan bahwa sebagian dari tanah sebagaimana gambar tanah sengketa antara Carolina Hetmina lawan Fini Isa Bistolen alias Frans Hetmina yang dibuat oleh Panitera Pengganti Luar Biasa Pengadilan Negeri Kupang M. Ngulu pada tanggal 24 Februari 1958 telah di eksekusi berdasarkan Surat Sita Eksekutorial pada tanggal 25 Juli 1959 yaitu tanah dalam gugatan,” ujar Apry<br /> <br /> Apriady menceritakan. Bidang I (pertama) berupa tanah kering terletak di Rt/Rw 009/04 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang dengan Batas-batas, Utara berbatasan dengan tanah milik Thomas Lapenangga. Sedangkan sebesalh Selatan berbatasan dengan Jln Sukun. Dan sebelaah Timur berbatasan dengan Jalan Gang Tabelak dan tanah para Penggugat yang dikuasai oleh Marsen Tanaem, Melky Goeslaw Mata Titu, Alfonsus Foni, dan tanah  milik  Filmon Paut dan Timotius Nenotek. Sementara sebelah Barat berbatasan dengan tanah Para Penggugat yang sekarang di kuasai oleh Yakobus Siki, Tonci Foni, Bernat Trunay, antonia Nakbena Lay, Cornelis Tola dan Laazar Tabelak.<br /> <br /> Masih lanjut Apriady. Bidang II (dua) berupa tanah sawah kurang lebih seluas 2.500 M2 di Rt 08/Rw 03 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan selokan dan tanah milik Penggugat I, tanah milik Penggugat XVI Thomas Lapenangga. Sebelah Selatan berbatasan dengan Ebiet Thobias Tabelak. Dan sebelah Timur berbatasan dengan selokan dan tanah milik Penggugat I Laazar Tabelak. Sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan tanah Penggugat XII Soleman Lapenangga<br /> <br /> Para tergugat yang dulunya penggugat mengklaim, bahwa tanah diatas sesuai Bidang I dan Bidang II, disebut sebagai tanah sengketa adalah sah milik dari Carolina Hetmina (almarhum) sebagaimana Putusan dalam perkara Perdata No 74 / 1958 / Pdt, tanggal 24 Februari 1958 halaman 1 poin IV, dan gambar tanah sengketa antara Carolina Hetmina lawan Fini Is Bistolen alias Frans Hetmina yang dibuat oleh Panitera Pengganti Luar Biasa Pengadilan Luar Biasa Pengadilan Negeri Kupang M. Ngolu pada tanggal 25 Juli 1959 serta surat sita Eksekusi pada tanggal 25 JULI 1959<br /> <br /> “Dalam bidang I tidak di sebutkan berapa luas tanah dan batas tanah. Sedangkan tanah kering tersebut terletak di Rt 09/Rw 04 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. Dalam bidang II berupa tanah sawah seluas kurang lebih 2.500 M2 terletak di Rt 08 /Rw 03 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. Aneh kan,” pungkas Apry<br /> <br /> Penggugat merupakan pemilik sah atas tanah yang terletak di Kelurahan Oepura, letak tanah di Rt 007/Rw 04 dengan luas 2.819 M2 sesuai dengan SHM No 3236 yang dikeluarkan oleh BPN, dan atas pengakuan para tergugat. <br /> <br /> “Sangat jauh berbeda mengenai Rt/Rw dan juga luas tanah, dan dalam hal ini perlu di buktikan letak tanah sesungguhnya dan turut tergugat (BPN) sebagai instansi yang berwenang atas hal tersebut harus bisa menunjukkan yang sesungguhnya letak tanah yang dimaksud. Sebab jauh berbeda antara Rt/Rw, berbeda luas, berbeda batas-batas tanah dengan tanah milik Penggugat, namun nyatanya dalam fakta, bahwa tanah yang di tempati oleh penggugat di klaim milik para penggugat,” kata Apri<br /> <br /> Itulah sebabnya, Tim Kuasa Hukum penggugat (Kalle Lisnahan) perlu di buktikan kembali keabsahan tanah milik para Tergugat. Apakah benar, tanah yang di tempati oleh penggugat yang sekarang sebagai tergugat adalah tanah milik para Tergugat?. Para tergugat yang dahulu sebagai para penggugat dalam gugatan No 35 /Pdt.G/ 2013/ PN/Kupang, yang dalam gugatannya tidak bisa membuktikan alas Hak kepemilikan atas tanah yang di klaim milik Carolina Hetmina, dan juga diklaim oleh para tergugat sebagai ahli waris Carolina Hetmina. <br /> <br /> “Akibat putusan atas Perkara No 35 /Pdt.G/ 2013/ PN-Kpg yang di ajukan oleh para tergugat yang dahlu sebagai para pengugat, dimenangkan oleh para tergugat. Dalam Amar Putusan pada point 5 tertulis, “Menyatakan bahwa segala surat-surat yang terbit atas tanah sengketa baik Bidang I maupun Bidang II atas nama Para Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap”. Dan Point 6 tertulis, “Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk segera meninggalkan tanah sengketa baik Bidang I maupun Bidang II dengan mengosongkan serta menyerahkannya kepada Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari Carolina Hetmina (Almarhum) sebagai pemilik yang sah tanpa syarat apapun bila perlu dengan menggunakan bantuan aparat penegak hukum”,” ujar Apri, membacakan Amar Putusan Perkara No 35 /Pdt.G/ 2013/ PN-Kpg<br /> <br /> Tim Kuasa Hukum penggugatpun mempertaanyakaan dalam memori gugatannya. Apabila pada point 5 adalah benar, maka dimanakah letak tanah yang sebenarnya yang diklaim para tergugat dalam Bidang I dan Bidang II?. Dan pada point 6 diatas, mengakibatkan Penggugat terusir dari rumahnya sendiri yang berdiri diatas tanah yang diklaim oleh Para Tergugat.<br /> <br /> Padahal, menurut Tim Kuasa Hukum penggugat, bshes tergugst ysng dshullu debagai penggugat merupakan pemilik sah atas tanah yang berada di Kelurahan Oepura, Letak Tanah di Rt 007/Rw 04 sesuai dengan SHM No 3236.<br /> <br /> “Pengadilan Negeri Kupang telah memberikan perintah Eksekusi atas Putusan No 35 / Pdt.G/ 2013/ PN-Kpd tertanggal 17 November 2016, yang memberikan dampak kerugian kepada Penggugat, yaitu terusir dari Rumahnya Sendiri, tidak bisa menggunakan tanahnya sendiri. Dan bahkan tidak bisa melakukan perbuatan hukum atas tanahnya sendiri, sehingga dalam hal ini turut tergugat perlu menjelaskan secara nyata letak tanah tersebut, apakah tanah penggugat sesuai SHM No 3236 atas nama Penggugat merupakan tanah yang di klaim milik Para Tergugat?.” (Jen/T1m)

News Perdata Regional Baru Sidang Mediasi, Perkara Gugatan Sudah Diputus, Ada Apa? (II)

Apriady Eliwitopo Sitinjak, SH “Ketua Majelis Hakim PN Kupang yang menangani Perkara Nomor 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg, Y.Teddy Windia...

»

Baru Sidang Mediasi, Perkara Gugatan Sudah Diputus Ada Apa?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtAlo1RprQdQTdhHBQNuu_DpgyG68brn-8gQTuROsmzliLB7XWNnAVGlvtIhI6HaB-vM1btUK0xooWsGR0WvFfcAV9AF_uZ9tzLJ-RqCTCgAW_rf5RTq3qSHSRXvYhRR8QW4hckGp3Jo8/s1600/IMG587293492018.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="900" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtAlo1RprQdQTdhHBQNuu_DpgyG68brn-8gQTuROsmzliLB7XWNnAVGlvtIhI6HaB-vM1btUK0xooWsGR0WvFfcAV9AF_uZ9tzLJ-RqCTCgAW_rf5RTq3qSHSRXvYhRR8QW4hckGp3Jo8/s640/IMG587293492018.jpg" width="360" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> “<span style="font-size: large;">Y. Teddy Windiartono, SH., M.Hum selaku Ketua Majelis Hakim PN Kupang yang menangani Perkara Nomor No 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg Tak Mau Dikonfirmasi”</span><br /><br /><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> “Nyata tapi aneh”. Kalimat inilah yang dilontarkan oleh tiga pengacara Surabaya, yaitu Erwin Rudi Agusman Sibarani, SH., MH, Ariady Eliwitopo Sitinjak, SH dan Patni Ladiarto Palonda S.H selaku kuasa hukum Henderina Kalle -  Lisnahan (70) warga Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai penggugat dalam perkara gugatan Nomor No 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg, yang sudah diputus oleh Majelis Hakim Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kupang pada tanggal 23 Maret 2020 sementara agenda persidangan masih tahap Mediasi pada tanggal 28 Oktober 2019 (Sidang Pertama kalinya)<br /><br />“Kami selaku Kuasa Hukum penggugat dalam perkara Nomor No 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg disidangkan pertamakali di Pengadilan Negeri (PN) Kupang pada tanggal 28 Oktober 2019 dengan Ketua Majelis Hakim Y. Teddy Windiartono, SH., M.Hum dengan dibantu 2 (dua) Hakim Anggota yaitu Ikrarniekha El,ayawati Fau, SH., MH dan Fransiska Dan Paula Nino, SH., MH serta PanitraPengganti (PP) Wilhemina Era, SH” kata Apriady mengawali ceritanya<br /><br />Lebih lanjut Apriady menjelaskan, Persidangan Kedua berlangsung pada tanggal 25 November 2019, persidangan di buka oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri pihak penggugat dan tergugat. Kehadiran tergugat di kuasakan oleh Ebiet Tabelak, anak dari Lazaar Tabelak selaku tergugat I dengan menggunakan Penetapan No 15 tahun 2019 yaitu Permohonan. Sedangkan penerima Kuasa tergugat 11 sampai Tergugat 16 yaitu Ellen Sandra Irene Kause – Tabelak yang menggunakan Kop Surat Advokat Ellen Tabelak.<br /><br />“Kami keberatan atas Kuasa Insidentil Tergugat 1, Tergugat 3 sampai tergugat 10 dan tergugat 17 dengan menggunakan dasar Penetapan No 15 tahun 2019. Keberatan kami karena Kuasa Insidentil hanya bisa dipakai sekali dan bukan di pakai dari awal sampai akhir proses Persidangan. Namun keberatan kami ditolak,” ujar Apri.<br /><br />Apriady mengungkapkan, setelah keberatannya ditolak oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 25 November 2019 terkait Kuasa Insidentil tergugat 1, 3 sampai 10 dan tergugat 17, dan sore harinya sekira pukul 15.00 WIT dilanjutkan dengan Mediasi<br /><br />“Tanggal 25 November 2019 sekitar pukul 3 sore waktu setempat, sidang dilanjutkan dengan Mediasi. Hakim Mediatornya adalah Fransiskus. PP-nya (Panitra Pengganti) tidak ikut mendampingi Hakim Mediator hingga Mediasi di tunda tanpa dihadiri Kuasa ari Tergugat 11 sampai  dengan Tergugat 16,” jelas Apri<br /><br />Persidangan Ketiga, lanjut Apriady, pada tanggal 9 Desember 2019. Saat itu dihadiri kuasa hukum penggugat maupun penggugat (Prinsipal). Sedangkan pihak tergugat hadir tapi hanya Satu Prinsipal, yaitu Thomas Lapenangga<br /><br />“Pada saat Sidang Mediasi, Panitera Pengganti juga tidak ikut mendampingi Hakim Mediator pada saat sidang Mediasi,” ungkap Apri<br /><br />Lebih lanjut Apriady menjelaskan, bahwa persidangan Keempat pada tanggal 9 Januari 2020 yang dihadiri pihak penggugat termasuk Prinsipal. Sedangkan pihak tergugat hanya dihadiri 1 Prinsipal yaitu Thomas Lapenangga<br /><br />“Karenakan tidak lengkapnya Prinsipal tergugat, maka Persidangan Mediasi pun ditunda lagi, dan Panitera Pengganti juga tidak ikut mendampingi Hakim Mediator pada saat itu,” ujarnya<br /><br />Sidang Mediasipun berlanjut untuk yang Kelimakalinya, yaitu pada tanggal 20 Januari 2020 yang dihadiri oleh pihak penggugat termasuk Prinsipal. Sementara pihak tergugat tidak semuanya hadir. <br /><br />Anehnya, Sidang Mediasi dalam perkara gugatan Nomor 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg belum lanjut setelah tanggal 20 Januari 2020 namun Majelis Hakim PN Kupang sudah memutus perekara tersebut pada tanggal 23 Maret 2020 tanpa dihadiri pihak penggugat termasuk Prinsipalnya maupun pihak tergugat.<br /><br />“Sekitar tanggal 2 April 2020, kami mendapat informasi dari Anaknya Klien Kami yaitu Jhondry yang menyampaikan bahwa perkara mamanya sudah di putus tanggal 23 Maret 2020 oleh Pengadilan Negeri Kupang dengan Putusan tidak dapat di terima ( NO ),” ujar Apri<br /><br />Atas informasi tersebut, Tim Kuasa Hukum Penggugat yakni Erwin Rudi Agusman Sibarani, SH., MH, Ariady Eliwitopo Sitinjak, SH berangkat dari Surabaya menuju PN Kupang untuk menanyakan kepastian. Hasilnya memang sudah diputus<br /><br />“Setelah kami cek di SIPP Pengadilan Negeri Kupang, ternyata benar bahwa Perkara No 239 / Pdt.G / 2019 / PN.KPG telah di putus tanggal 23 Maret 2020 oleh Pengadilan Negeri Kupang. Tanggal 6 April 2020, kami selaku Kuasa Hukum dari Ibu Henderina Kalle –Lisnahan datang ke Pengadilan Negeri Kupang sekitar Jam 10.15 WIT untuk meminta Salinan Putusan No 239/Pdt.G/2019/PN.KPG, dan oleh Pihak Pengadilan kami menerima Salinan Putusan tersebut yang telah di legas (stempel) Pengadilan Negeri Kupang,” ungkap Apri<br /><br />Apriady melanjutkan, sekitar pukul 13.00 WIT, Tim Kuasa Hukum penggugat menemui Humas PN Kupang sekaligus selaku Hakim Mediator yakni  Fransiskus W. Mamo, S.H, M.H dan menjelaskan tentang putusan perkara No 239/Pdt,G/2019/PN.KPG<br /><br />“Kami menceritakan bahwa kami telah menelepon Ketua Majelis Hakimnya, yaitu Pak Teddy. Kata Pak Teddy saat itu memang benar telah di putus dan itupun karena atensi Pimpinan...<br />Karena mendengar bahasa adanya atensi Pimpinan, maka Pak Fransiskus selaku Humas sangat kaget, dan mengatakan bahwa Pimpinan kami tidak pernah intervensi atas Perkara, kalau memang benar ada bahasa seperti itu, saya akan hubungi Pak Ketua,” kata Apri menirukan<br /><br />Masih menurut Apriady, pada tanggal 6 April 2020 sekitar jam 15.00 WIT , Kuasa Hukum penggugat dari Henderina Kalle –Lisnahan di undang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang yaitu Dju Johnson Mira Mangangi, SH., MH untuk bertemu di lantai 2 gedung PN Kupang<br /><br />“Saat itu secara spontan Ketua PN Kupang memanggil Ketua Majelis Hakim yang menangani  Perkara Nomor 239 / Pdt.G / 2019 / PN.KPG yaitu Pak Teddy, Ahli IT, Humas, Juru Sita, Panitera Pengganti. Dan Ketua PN Kupang menanyakan ke Pak Teddy, “maksud Saudara yang di bilang atensi Pimpinan itu Siapa” tanya Pak Ketua PN saat itu. Dan dijawab Pak Teddy yaitu Wakil Ketua (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang),” kata Apriady menurukan<br /><br />Karena merasa ada keanehan sejak awal, Tim Penasehat Hukum Penggugapun membuat laporan untuk yang Keduakalinya ke Badan Pengawasan Peradilan Umum (Badilum) Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI termasuk ke KPK (Komisi Pemberaantasan Korupsi) RI.<br /><br />“Ini laporan kami yang kedua. Yang pertama pada tanggal 27 Januari 2020. Namun tidak ada tanggapan dari MA maupun KY. Sehingga kami membuat laporan untuk yang keduakalinya,” ujar Apriady. <br /><br />Terkait apa yang dijelaskan Apriady, berikorupsi.co menghubungi Hakim Y. Teddy Windiartono, SH., M.Hum dengan mengirim pesan melalui Nomor WhastApp 08122561XXXX untuk mengkonfirmasi terkait hal tersebut diatas, namun tak mau menanggapinya. (Tim/*)</div>

News Perdata Baru Sidang Mediasi, Perkara Gugatan Sudah Diputus Ada Apa?

“ Y. Teddy Windiartono, SH., M.Hum selaku Ketua Majelis Hakim PN Kupang yang menangani Perkara Nomor No 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg Tak ...

»

Nursyam., SH., M.Hum, Jadi Ketua PN Surabaya

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDyJRhcNZXTJI5z5DFVYzDnZZMavohne4M07FlnNvWk_eRaAPIYQOQvnQzYgk6E8dw-y0JR1xV86U7Aaw_BsyLhA4FM-2dF6usEi7pdiucRhea3GopWXVoUxaG7K6GWjPspWmo1UGqFhk/s1600/IMG20181213083722.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="418" data-original-width="786" height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDyJRhcNZXTJI5z5DFVYzDnZZMavohne4M07FlnNvWk_eRaAPIYQOQvnQzYgk6E8dw-y0JR1xV86U7Aaw_BsyLhA4FM-2dF6usEi7pdiucRhea3GopWXVoUxaG7K6GWjPspWmo1UGqFhk/s640/IMG20181213083722.jpg" width="640" /></a></div> <span style="background-color: #f3f3f3;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Hari ini, Selasa, 8 Januari 29019, Nursyam., S.H., M.Hum resmi menjadi Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Khusus Surabaya yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua, menggantikan Ketua PN Surabaya Kelas IA Khusus Surabaya Sujatmiko., SH., MH yang akan menjadi Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Denpasar, Bali setelah dilantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur, Senin. 7 Januari 2019.<br /><br />Ketua PN Surabaya Nursyam, S.H., M.Hum, saat ditemui wartawan media ini seusai pelantikan mengatakan, bahwa dirinya akan melanjutkan apa yang sudah diabangun oleh Ketua PN Surabaya sebelumnya.<br /><br />“Beliau tetap sebagai Ketua saya. Karena dukungan beliau, saya bisa seperti ini.,” ucap Nursyam yang saat itu berada di dalam Lift bersama Sujatmiko dan wartawan media ini menuju ruang kerjanya yang baru di lantai 5 gedung PN Surabaya.<br /><br />“Dan saya akan melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh beliau selama menjadi Ketua. Serta memperbaiki bila ada yang masih dianggap kurang baik internal maupun eksetrnal demi pelayanan hukum bagi masyarakat,” ujarnya kemudian<br /><br />Sementara Sujatmiko, S.H., M.H berharap, agar dirinya diberi kesehatan ditemapat tugasnya yang baru yakin menjadi Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Denpasar, Bali.<br /><br />“Mulai besok (hari ini) saya menjadi tamu di kantor saya sendiri,” ucapnya berseloroh.<br /><br />“Semoga nanti di tempat yang baru selalu diberi kesehatan,” ujarnya. (Rd1)</span>

News Pemerintahan Pendidikan Perdata Pidana Regional Tipikor Nursyam., SH., M.Hum, Jadi Ketua PN Surabaya

berita korupsi .co - Hari ini, Selasa, 8 Januari 29019, Nursyam., S.H., M.Hum resmi menjadi Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Khusus ...

»

Majelis Hakim Tolak Gugatan Setelah Empat Kali Sidang Tertunda

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEht0djK-M2yBi0EbxE0IhCCZZhI2uZuzL9A5aaOHEHRyJp7QPfnC7h4Kb6w9f_XBb6Xo2IZfA4XPaqZVX149-XbzUWKZoTLiTHOm_-EwfUTzqa1ljW5rNbaoflbX87JUDOgMkS_hz-ZTtM/s1600/IMG_20180331_151559-1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="827" data-original-width="1019" height="324" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEht0djK-M2yBi0EbxE0IhCCZZhI2uZuzL9A5aaOHEHRyJp7QPfnC7h4Kb6w9f_XBb6Xo2IZfA4XPaqZVX149-XbzUWKZoTLiTHOm_-EwfUTzqa1ljW5rNbaoflbX87JUDOgMkS_hz-ZTtM/s400/IMG_20180331_151559-1.jpg" width="400" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Surat kuasa yang ditandatangai Dewi </td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <i><span style="font-size: large;"><b>#Dewi : Saya sangat kecewa dan “curiga” atas putusan Majelis Hakim Yang menolak gugtan saya, belum lagi laporan di Polda Metro Jaya sudah 3 tahun lebih tak kunjung tuntas dan semua lembaga sudah saya surati tak ada tanggapan#</b></span></i></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Kecewa dan “curiga” ! Itulah yang diucapkan oleh Sri Dewi Kartika atau Dewi, ahli waris dari alm. Rahman Rahim Salam, warga Jatisampurna Cibubur, Kota Bekasi kepada wartawan media ini, terkait perkara gugatannya yang ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang diketuai Isworo, setelah tertunda 4 (Empat) kali, sidang putusan itu barulah dibacakan pada Senin, 26 Maret 2018 lalu.<br /><br />Dalam perkara ini Dewi adalah istri sah almarhum Rahman Rahim Salam selaku penggugat. Sementara PT. Bank Kesejahteraan Ekonomi, di Gedung IKP RI, Jalan RP. Suroso No. 21. Cikini, Menteng, Jakarta Pusat adalah Tergugat I, Bank Kesejahteraan Ekonomi, Kantor Cabang Pembantu Kemayoran, di Wisma Iskandarsyah,  Jalan Iskandarsyah Kav 12 - 14. Blok. B No 10 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (tergugat II), Lusi Lusmiati (Kepala Kesejahteraan Ekonomi Cabang Pembantu Kemayoran), warga Komplek Walikota, Jalan Nuri Blok. A2/19 RT 001/RW 006 Kel. Sukapura, Kec. Cilincing Jakarta Utara (tergugat III) dan Elvira Emilia Salam, warga Jl. Asem Baris Raya No. 124 RT 002 RW 007 Kel. Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan (tergugat IV) serta OJK (Otoritas Jasa Keuangan) selaku turut tergugat.<br /><br />“Gugatan saya ditolak. Saya tidak mecari kemenangan melainkan keadilan. Saya akan banding dan melaporkan Hakimnya ke KY,” kata Dewi mengawali pembicaraan dengan wartawan media ini disalah satu restoran Town Square Cilandak Jakarta Selatan, Jumat, 27 Maret 2018.<br /><br />Menurut Dewi, dirinya kecewa atas putusan tersebut karena pertimbangan Majelis Hakim terkait surat kuasa yang diberikannya terhadap Elvira Emilia Salam atau Elvira (tergugat IV) adik kandung almarhum, warga Jl. Asem Baris Raya No. 124 RT 002 RW 007 Kel. Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan pada tanggal 24 Pebruari 2013 lalu, yang isinya untuk mengurus harta peninggalan almarhum berupa tabungan deposito atau simpanan lainnya di Bank Kesejahteraan Ekonomi Jakarta dianggap sah.<br /><br />Pada hal menurut Dewi, dalam surat kuasa yang diminta Elvira untuk ditandatangani Dewi bersama  dua anaknya yang masih dibawah umur, sebelum 40 hari suaminya meninggal (22 Januari 2013), tidak menyebutkan jenis tabungan dan nomor rekening serta alamat Bank Kesejahteraan Ekonomi tempat almarhum menabung.<br /><br />Anehnya, Elvira justru menggunakan surat kuasa itu untuk menutup semua jenis tabungan almarhun di Bank Kesejahteraan Ekonomi. Yang lebih anehnya lagi, pihak Bank Kesejahteraan Ekonomi mengabulkan penututp bukuan semua rekening almarhum yang diajukan Elvira berdasarkan surat kuasa yang dipegangnya tanpa ada konfirmasi dari pihak Bank ke Dewi selaku ahli waris yang sah, mengingat dalam surat kuasa tersebut tidak mencantumkan nama jenis tabungan termasuk nomor rekening.<br /><br />“Yang membuat saya kecewa adalah, pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa surat kuasa tidak cacat dan prestasi sudah diberikan ke ahli waris atau ke saya. Kog pertimbangannya bisa menyatakan seperti itu tanpa ada bukti. Dalam surat kuasa itu kan, saya tidak menyebutkan alamat Bank maupun jenis tabungan termasuk nomor rekening almarhum suami saya. Isi surat kuasa itu bersifat umum bukan penupan rekening, tapi hanya mengurus. Apakah Undang-undang Perbankan atau aturan lain, menegani penutup bukuan rekening nasabah melalui orang lain atau kuasa, tidak perlu dijelaskan jenis tabungan dan nomor rekening serta alamat Bank dimana pemberi kuasa menabung ? Apakah ini hukum yang berlaku ?,” kata Dewi dengan nada bertanya.<br /><br />“Saya sangat kecewa dan “curiga” atas putusan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang menolak gugatan saya. Pembacaan putusan Emapt kali tertunda, atau hampir Dua bulan. Ternyata putusan Majelis Hakim menolak gugatan saya. Majelis Hakim sepertinya tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang saya ajukan melalui Kuasa Hukum saya dalam persidangan,” kata Dewi kemudian<br /><br />Tidak hanya itu. Hasil penutup bukuan rekening almarhum di Bank Kesejahteraan Ekonomi tidak dilaporkan oleh Elvira hingga saat ini kepada Dewi  selaku ahli waris yang sah bersama kedua anaknya. Selain itu, lanjut Dewi, ada tiga surat kuasa yang ditandatangani Dewi saat itu, diantaranya surat kuasa untuk mengurus harta peninggalan almarhum berupa tabungan deposito atau simpanan lainnya di Bank Kesejahteraan Ekonomi Jakarta, mengurus harta peninggalan almarhum berupa tabungan deposito atau simpanan lainnya di Bank OCBC Jakarta, dan surat kuasa untuk mengurus saham almarhum di PT Garuda Indonesia. Namun hingga saat ini, tak satupun yang dilaporkan Elvira kepada Dewi. Dewi mengetahui jumlah uang almarhum suaminya dalam tabungan setelah melaporkannya ke Polda Metro Jaya pada Desember 2015 lalu.<br /><br />Karena Dewi merasa laporannya di Polda Metro Jaya sejak 2015 lalu hingg saat ini tak kunjung tuntas, Ia pun telah berkirim surat kepada beberapa lembaga/Instansi pemerintah yang ada di negeri ini diantaranya, Komisi III DPR RI, Kementerian Hukum dan HAM, Komnas Ham, Kaplori, Ombusmen Presiden RI, Ir. Joko Widodo selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, namun hasilnya sama. <br /><br />“Satu minggu setelah suami saya meninggal, Elvira meminta saya untuk ketemu dimakan, karena saya kira mau jiarah bersama, saya pun menuruti dan mengajak kedua anak-anak. Sesampainya dimakan, Elvira minta saya untuk menandatangani surat keterangan waris. Anak saya sempat marah saat itu, tapi kata Elvira kerena dia sedang ditunggu Lurah. Saya tidak mau rebut dan saya juga tidak merasa curiga makanya saya tandatangani. Satu bulan kemudian yaitu tannggal 24 Pebruari 2013, Elvira sama Wiwit yang masih kakaknya datang kerumah membawa 3 surat kauasa untuk saya tandatangani, yaitu ke Bank Kesejahteraan Ekonomi, ke Bank OCBC dan mengurus saham ke PT Garuda Indonesia. Tapi tidak satupun yang dilaporkan Elvira ke saya. Berapa jumla uang almarhum suami saya di Bank Kesejahteraan Ekonomi tidak pernah ada laporan, bentuk buku tabungan setelah penutup bukuan pun tidak pernah ditunjukkan hingga saat ini. lalu dari mana Majelis Hakim menyatakan tidak cacat dan dan prestasi sudah diberikan ke saya sebagai ahli waris ?,” ungkap Dewi menceritakan.<br /><br />“Saya mengetahui jumlah uang dalam tabungan deposito dan tabungan biasa milik almarhum sebesar Rp 6 milliar lebih, setelah saya melaporkannya ke Polda Metro Jaya pada tanggal 24 Desember 2015 lalu, dengan Nomor Laporan  LP/5543/XII/2015 Dit Reskrimum tanggal 24 Desember 2015. Namun entah mengapa, kasus ini pun hingga saat ini belum tuntas. Saya pun telah berkirim surat kesemua lembaga atau instansi pemerintah termasuk ke Bapak Presiden. Kalau dari Bank OCBC, mereka pernah konfirmasi kesaya dengan mengirim surat, jumlahnya Rp 11 juta,” lanjut Dewi<br /><br />Saat disinggung terkait laporannya di Polda Metro Jaya, Dewi mengatakan, bahwa Propam Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan terhadap peyidik. Sebelum Ia (Dewi) memenuhi panggilan Propam melalui telepon, dirinya pernah dihubungi oleh salah seorang penyidi Polda dan meminta agar Dewi mencabut laporannya ke Presiden, serta mengajak bertemu empat mata, namun Dewi tak menghiraukannya karena merasa takut.<br /><br />“Dua bulan lalu saya pernah ditelepon oleh Propam dan diminta datang ke Polda, dan saya pun kesana. Katanya karena laporan saya ke Presiden. Kata Propam, mereka telah melakukan pemeriksaan terhadap penyidik dan ditemukan adanya pelanggaran SOP. Katanya saya akan dikirimi surat. Tapi sebelum itu, saya pernah dihubungi oleh Kuswanto salah satu penyidiknya waktu itu, dan meminta saya supaya mencabut laporan saya yang ke Presiden. Beberapa hari setelah saya dari Propam, saya di telepon lagi dan diajak bertemu empat mata, karena saya takut makanya saya tidak hiraukan,” ungkap Dewi<br /><br />Dewi menambahkan, laporannya di Polda Metro Jaya pun dianggap janggal. Karena berdasarkan surat dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait permintaan berkas perkara dalam SPDP yang dikirim penyidik Polda Metro jaya, ternya dalam surat itu disebutkan ada nama tersangkanya. Namun aneh, hingga saat ini laporan saya pun tak kunjung tuntas.<br /><br />Saat ditanya langka selanjutnya yang akan ditempuh Dewi terkait putusan perkara gugatan di PN Jakarta Pusat, menurutnya akan melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan melaoporkan Majelis hakim kepada Komisi Yudisial (KY).<br /><br />Terkait ucapan Dewi yang mengatakan, bahwa dirinya pernah dihubungi oleh penyidik Polda Metro Jaya Kuswanto, wartawan media ini pun mencoba mengkonfirmasi dengan mengirim pesan melaui Nomor WastAppnya, namun tak ada tanggapan, walau pesan tersebut sudah dibaca, pada Sabtu, 31 Maret 2018.<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Kasus ini bermula pada tahun 2013 lalu, saat suami penggugat sebagai ahli waris dari alm. Rahman Rahim Salam, yang meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2013. Semasa hidup alm Rahman yang berprofesi sebagai konsultan perusahaan Jepang, alm. Rahman mempekerjakan 2 adik kandungnya di kantornya, yaitu Edwin Salim dan Elvira Emilia Salim yang baru lulus dari salah satu Universitas.<br /><br />Karena keduanya adik kandung, alm. Rahman tak pernah merasa curiga apa bila suatu saat terjadi sesuatu terhadap dirinya. Dan istri alm pun tak pernah mencampuri urusan kantor suaminya. Namun petaka yang tak pernah diduga sebelumnya datang juga. Berawal setelah Rahman Rahim Salam meninggalkan istri dan kedua anaknya pada tanggal 23 Januari 2013.<br /><br />Satu minggu setelah Rahman meninggal, Elvira menghubungi Dewi untuk ketemu dimakan, karena dikira akan jiarah bersama, Dewi pun menuruti serta mengajak kedua anak-anaknya atas permintaan Elvira. Sesampainya dimakam, Elvira yang ditemani Edwin dan keluarganya minta Dewi untuk menandatangani surat keterangan waris. Salah satu anak Dewi  sempat marah, namun menurut Dewi, karena Elvira memaksa dengan alasan sedang ditunggu Lurah, surat yang diminta Elvura pun akhirnya ditandatangani Dewi. <br /><br />Satu bulan kemudian yaitu tannggal 24 Pebruari 2013, Elvira bersama Wiwit yang masih kakak kandung Elvira, kembali mendatangi Dewi kerumahnya dengan membawa 3 surat kauasa untuk tandatangani, yaitu ke Bank Kesejahteraan Ekonomi, ke Bank OCBC dan mengurus saham almarhun ke PT Garuda Indonesia. <br /><br />Namun hingga saat ini, Dewi tidak pernah menerima laporan apapun dari Elvira. Berapa jumla uang almarhum suaminya di Bank Kesejahteraan Ekonomi tidak diketahuinya, termasuk bentuk buku tabungan almarhum.<br /><br />Beberapa bulan setelah sang adik kandung alm. Memperoleh yang “diinginkan”, sejak itupula tak ada kabar, tak ada laporan sama sekali. Berulang kali Dewi menghubungi Elvira, Elvira terkesan menghindar dengan berbagai alasan. Beberapa bulan kemudian, Elvira mengajak Dewi berkumpul di rumah orang tua alm. Rahman. Dalam pertemuan tersebut, Elvira memberitahukan, ada uang sebanyak 3 milliyar rupiah. Namun 2 milliar telah dibuat untuk membayar pengobatan alm Rahman selama di Rumah Sakit tanpa menunjukkan bukti kwitansi,<br /><br />Janji tinggal janji, bukti kwitansi pembayaran hutang alm. Sebesar Rp 2 milliyar tak kunjung ada. Benarkah alm. Meninggalkan hutang di Rumah Sakit sebesar Rp 2 milliyar tanpa sepengetahuan istri alm Rahman ? Andaikan benar, mengapa pihak Rumah Sakit tidak memberitahukannya kepada Dewi selaku istri alm. Rahman dan justru memberitahkannya kepada pihak lain (Elvira) ?.<br /><br />Tak tinggal diam. Dewi pun menemui pihak Rumah Sakit, dan ternyata diketahui bahwa biaya pengobatan alm selama beberapa hari di rumah sakit hanya sebesar Rp 95 juta dan selama 3 tahun sekitar Rp 700 juta. <br /><br />Tragis ! Usaha Dewi untuk mengetahui jumlah tabungan dan deposito sang alm. Suaminya ke Bank Kesejahteraan Ekonomi tak diperolehnya, seperti informasi dari pihak rumah sakit. Kepala Cabang Bank Kesejahteraan Ekonomi hanya mengatakan, kalau uang alm. tak banyak.<br /><br />Anehnya, untuk memberikan keterangan terkait jumlah tabungan alm. Rahman ke Sistrinya, pihak Bank harus mendapat persetujuan dari Elvira. Ada apa antara Kepala Cabang Bank Kesejahteraan Ekonomi dengan Elvira terkait jumlah tabungan alm. Rahman ?. Berbagai cara telah dilakukan, termasuk mengirim surat melalui OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan menyurati Bank Indonesia selaku induk perbankan di Indonesia, juga tak berhasil.<br /><br />Untuk mencari kepastian dan keadilan hukum, Dewi pun akhirnya melaporkannya ke Polda Metro Jaya dengan memberikan kuasa agar penyidik Polda dapat memperoleh informasi dari pihak Bank. Alhasil, ternyata uang alm. Rahman yang dicairkan Elvira sekaligus menutup rekening sekitar Rp 6 milliar lebih. Sementara yang diberitahukan Elvira adalah sebesar Rp 3 milliyar dikuarangi hutang alm. Rahman sebanyak Rp 2 milliyar.<br /><br />Dari kejadian inilah, Dewi menempuh jalur hukum dengan melayangkan gugatan dan laporan ke Polisi. Gugatan di PN Jakarta Pusat sudah mulai disidangkan, sementara laporan di Polda Metro Jaya, 3 tahun tak kunjung tuntas. Hingga saat ini, pelapor hanya menerima surat SP2HP sebanyak 6 kali. Dan sampai kapan pelapor akan menerima surat SP2HP juga belum diketahui.  (Redaksi)  </span></div>

Perdata Majelis Hakim Tolak Gugatan Setelah Empat Kali Sidang Tertunda

Surat kuasa yang ditandatangai Dewi #Dewi : Saya sangat kecewa dan “curiga” atas putusan Majelis Hakim Yang menolak gugtan saya, belum ...

»

Catatan Akhir Tahun Kejaksaan Negeri Surabaya

<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <br /> <span style="font-size: large;"><b> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhj-ZKtCV_XCvy7KUK3shIb-tpK0zybGW70-gpSFTHA50vXqX0GsZ4cW8inAOJeVb2Bax4XX81R_uy48GFLlUstqCNvHoGxqn-jT-MOpKsgoaaFQRLeMRtumPux-mzWkMax_YEuYsqZiaM/s1600/IMG-20171228-WA0022.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1185" height="414" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhj-ZKtCV_XCvy7KUK3shIb-tpK0zybGW70-gpSFTHA50vXqX0GsZ4cW8inAOJeVb2Bax4XX81R_uy48GFLlUstqCNvHoGxqn-jT-MOpKsgoaaFQRLeMRtumPux-mzWkMax_YEuYsqZiaM/s640/IMG-20171228-WA0022.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Keterangan Foto dari kiri Kasi PidsusHeru Kamarullah, Kajari Teguh Darmawan dan Kasi Pidum Didik Adytomo</td></tr> </tbody></table> </b></span><br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Sepanjang tahun 2017, kasus perkara pidana umum (Pidum) yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya meningkat dibanding tahun sebelumnya, sementara dalam kasus perkara Tindak Pidana Korupsi, berhasil menyelamatkan uang negara puluhan milliaran rupiah serta keberhasilan lembaga Adhyaksa itu menjalin kerjasama dengan Pemkot Surabaya.<br /> <br /> Untuk perkara Pidum sejak Januari hingga Desember 2017, sebanyak 2.290 yang pada tahun sebelumnya sejumlah22.231 perkara. <br /> <br /> Dari ribuan perkara tersebut, penanganan kasus narkoba berada diperingkat teratas, lalu diikuti dengan kasus pencurian dan kasus pidana lainnya. Dari jumlah perkara tersebut, kasus yang paling menonjol adalah kasus Narkoba sebanyak 851 perkara, kasus pencurian 733 perkara dan sisanya adalah pidana lainnya, seperti KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), penganiyaan, tipu gelap dan kasus anak.<br /> <br /> Hal itu seperti yang disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya Teguh Darmawan yang didampingi Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Surabaya Didik Adytomo, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Surabaya Heru Kamarullah dan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) I Ketut Kasna Dedi Teguh Darmawan serta Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari Surabaya Jonatan Markus saat menggelar Analisis dan Evaluasi (Anev), pada Kamis, 28 Desember 2017.<br /> <br /> "Selama 2017, asus narkoba sebanyak 851 perkara, sedangkan kasus pencurian sebanyak 733 perkara sisanya adalah kasus pidana lainnya, seperti tipu gelap, penganiayaan, KDRT dan kasus anak,"kata Teguh Darmawan menjelaskan.<br /> <br /> “Selain itu, jumlah perkara Tilang pun meningkat dari tahun sebelumnya. Pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang berhasil menyetorkan uang ke negara sebesar Rp 6 milliar selama 2017,” timpal Didik Adytomo.<br /> <br /> Lebih lanjut Kajari Surabaya Teguh Darmawan mengatakan, bahwa sejak diterbitkannya SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) RI, maka bukti Tilang langsung diantar ke rumah pelanggar lalu lintas dan pembayaran dapat dilakukan saat itu.<br /> <br /> “Kita telah membuat Aplikasi nomor WhastApp. Sehingga pelanngar lalu lintas dapat menghubungi serta mengetahui berapa denda yang harus diabayar. Petugas kita akan mengantar bukti Tilang sesuai alamat yang tertera,” ungkap Teguh Darmawan yang menggantikan Kajari sebelumnya Didik Farkhan.<br /> <br /> Sementara dalam perkara  pidana khusus dibahwa kendali Heru Kamarullah selaku Kasi Pidsus yang menangani Tindak Pidana Korupsi (TPK) di Kejari Surabaya, telah berhasil menyelematkan uang negara sebesar Rp 33. 569.000.000 dari 11 perkara yang sudah di Vonis oleh Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya serta sudah berkekuatan hukum tetap.<br /> <br /> "Yang sudah kami setorkan ke kas negara sebesar Rp 32.499.000.348, sedangkan sisanya akan kami setorkan bulan Januari 2018, karena beberapa perkaranya baru Incracht," kata Kajari Surabaya Teguh Darmawan kemudian<br /> <br /> Tegug Darmawan menjelaskan, sepanjang tahun 2017, Kejari Surabaya menangani perkara Korupsi sebayak 25 kasus korupsi, dan 11 diantaranya adalah dari hasil penyidikan Kejari, sementara sisanya dari Kepolisian maupun Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim)<br /> <br /> Lebih lanjut Tegug Darmawan mnejelaskan, bahwa Kejari Suarabaya dibwah kendali Kasi Intel I Ketut Kasna Dedi telah berhasil melakukan sebanyak 58 kerjasama dengan Pemkot Surabaya dengan membentuk TP4D (Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah) yang  bertujuan sebagai upaya  pencegahan terjadinya Tindak Pidana Korupsi. <br /> <br /> "Ada 58 pendampingan kegiatan yang sudah kami lakukan. Total anggarannya senilai Rp 962.458.920.912," kata Teguh.<br /> <br /> Sementara dari Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara dibahwa kendali Kasi Datun Kejari Surabaya Jonatan Markus, juga berhasil memulihkan keuangan negara sebesar Rp 600 juta yang berasal dari  10 MoU dengan instansi plat merah di Surabaya. Selain itu juga berhasil menyelamatkan asset milik Pemkot yang nilainya milliaran rupiah. <br /> <br /> "Selama tahun 2017, ada 10 SKK yang ditangani Seksi Datun, dan 169 SKK untuk bantuan hukum sebagai pengacara negara, yang berhasil mengamankan sejumlah asset Pemkot Surabaya yang nilainya Rp 178.820.809.063,” ujar Teguh Darmawan.  (Redaksi)

News Pemerintahan Perdata Pidana Tipikor Catatan Akhir Tahun Kejaksaan Negeri Surabaya

  Keterangan Foto dari kiri Kasi PidsusHeru Kamarullah, Kajari Teguh Darmawan dan Kasi Pidum Didik Adytomo berita korupsi .co – S...

»

Gugatan Praperadilan Terhadap Ka Rutan Kandas

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_8-il67XGpQaM6OPBBQ6N3JDTXEoqjQMWmVRY3_3Lboz1zXLbkfiLXhywKFJXxxzS968PY7-tqEgeNBRlUZ4p0JvifNgfQFAeFObgWP90tO3sN1HnjCVIkL72x1lOsDCvkM5xz4QEGiY/s1600/Medaeng.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1024" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_8-il67XGpQaM6OPBBQ6N3JDTXEoqjQMWmVRY3_3Lboz1zXLbkfiLXhywKFJXxxzS968PY7-tqEgeNBRlUZ4p0JvifNgfQFAeFObgWP90tO3sN1HnjCVIkL72x1lOsDCvkM5xz4QEGiY/s640/Medaeng.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Harapan terdakwa kasus Korupsi KPU Jatim Kahar Reppy, untuk menghirup udara bebas dengan cara, mengajukan gugatan Pra Peradilan terhadap Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kakanwil Kemenkum) dan HAM c.q Kepala Rutan (Rumah Tahanan Negara) Kelas I Surabaya, Medaeng, Sidoarjo Jawa Timur Bambang Hariyanto,  kandas.<br /><br />Terdakwa mantan pegawai Sukofindo Cabang Surabaya yang terjerat dalam kasus Korupsi dana Pilpres tahun 2014 sebesar Rp 12 milliar di KPU Jatim, mem-Praperadilkan Ka Rutan Medaeng melalui Kuasa Hukumnya M. Sholeh di Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya, karena dirinya merasa tetap berada dalam tahanan Rutan tanpa ada perpanjangan penahanan dari Mahkamah Agung (MA) RI.<br /><br />Dalam gugatan Praperadilan Nomor 49/PraPer/2017/PN.Sby tanggal 17 Nopember 2017 oleh Kahar Reppy selaku pemohon pelakiu Tindak Pidana Korupsi penyimpangan dalam kegiatan pengadaan dan distribusi logostik Pemilu pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur, melalui Kuasa Hukumnya Muhammad Sholeh.<br /><br />Hal itu seperti yang disampaikan oleh Kepala Rutan Kelas I Surabaya, Medaeng Bambang Hariyanto kepada wartawan media ini, pada Senin, 11 Desember 2017<br /><br />Bambang menjelaskan, sidang Praperadilan yang diajukan Kahar Reppy dipimpin Majelis Hakim Sigit Sutrisno, kandas. Alasannya, sesuai putusan Majelis Hakim Pra Peradilan PN Surabaya menolak permohonan pemohon (Kahar Reppy) dan mengabulkan Jawaban termohon (Bambang Hariyanto)<br /><br />“Gugatannya ditolak. Majelis Hakim menyatakan bahwa Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya bukan merupakan subjek Praperadilan, dikarenakan hanya menjalankan fungsi secara administrative, tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan penetapan penahanan,” kata Bambang. (Redaksi)

Perdata Tipikor Gugatan Praperadilan Terhadap Ka Rutan Kandas

berita korupsi .co – Harapan terdakwa kasus Korupsi KPU Jatim Kahar Reppy, untuk menghirup udara bebas dengan cara, mengajukan gugatan Pr...

»

Tergugat Tak Mampu Menyerahkan Bukti Dipersidangan

<span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>#Kuasa Hukum para Tergugat “dihinggapi penyakit bisu”, sementara Laporan di Polda Metro Jaya 3 Tahun tak kunjung tuntas#</b></span></span><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZNX2HDh8be9xlj2yqzPwUrkIagLDIBJLfKU24fqOE1sw_147Vu2zyHJzSMVDENpDEoH9NYVBAmvDWcrwIbgNwlq4E37FlNydvdKNDes1eOyGW1pKPPfJvUEbnZZ2JySMjB_YgaEbgOeg/s1600/Gugatan.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZNX2HDh8be9xlj2yqzPwUrkIagLDIBJLfKU24fqOE1sw_147Vu2zyHJzSMVDENpDEoH9NYVBAmvDWcrwIbgNwlq4E37FlNydvdKNDes1eOyGW1pKPPfJvUEbnZZ2JySMjB_YgaEbgOeg/s640/Gugatan.png" width="640" /></a></div> <span style="font-size: small;"> </span><br /><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Tergugat sepertinya tak menghargai waktu selama 2 minggu  yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat untuk menyerahkan bukti-bukti dalam persidangan yang berlangsung dengan agenda pembuktian, pada Selasa, 31 Oktober 2017<br /><br />Pada sidang sebelumnya (17 Oktober 2017), Majelis Hakim yang diketuai Isworo dan dibantu Panitra pengganti (PP) Suswanti memberikan waktu selama 2 minggu terhadap Tergugat I PT. Bank Kesejahteraan Ekonomi, di Gedung IKP RI, Jalan RP. Suroso No. 21. Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, tergugat II Bank Kesejahteraan Ekonomi, Kantor Cabang Pembantu Kemayoran, di Wisma Iskandarsyah,  Jalan Iskandarsyah Kav 12 - 14. Blok. B No 10 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tergugat III Lusi Lusmiati (Kepala Kesejahteraan Ekonomi Cabang Pembantu Kemayoran), warga Komplek Walikota, Jalan Nuri Blok. A2/19 RT 001/RW 006 Kel. Sukapura, Kec. Cilincing Jakarta Utara, tergugat III Elvira Emilia Salam, warga Jl. Asem Baris Raya No. 124 RT 002 RW 007 Kel. Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dan turut tergugat OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk menyerahkan bukti-bukti gugtan.<br /><br />Ternyata, kehadiaran para Kuasa Hukum tergugat I, II, III dan tergugat IV hanya sekedardar menghadiri persidangan yang berlangsung di ruang sidang R. Soerbekti 2, sementara bukti-bukti terkait gugatan prinsip ketidak hati-hatian Bank yang mengikabatkan kerugian materi dan inmaterial dialami tergugat tak dapat ditunjukkan.<br /><br />Majelis Hakim pun akhirnya menunda persidangan dengan agenda yang sama, yakni memberikan waktu terhadap para tergugat untuk kembali menyerahkan bukti-bukti yang dimilikinya terkait gugatan yang dilayangkan Sri Dewi Sartika selaku penggugat melalui Kuasa Hukumnya Edy Wijaya, Lauren dkk dari kantor RBS dan Fatnrs.<br /><br />“Kalau begini, sidang kita tunda minggu depan, supaya para tergugat menyerahkan bukti-buktinya,” ucap Ketua Majelis Hakim setelah para tergugat terlihat bingung dan sibuk sendiri karena tak bisa menyerahkan bukti-bukti yang dimiliki terkait dengan gugatan penggugat.<br /><br />Dan untuk yang Keduakalinya, Kuasa Hukum para tergugat kembali “dihinggapi penyakit bisu” alias tak mau memberikan komentarnya saat ditanya wartawan media ini seusai persidangan. bahkan terkesan mengindar agar dari wartawan.<br /><br />“Saya tidak bisa berkomentar, karena saya bukan layer utama. Dari tergugat Empat, Elvira,”  ucap salah seorang Kuasa Hukum Elvira Emilia Salim. Sementara Kuasa Hukum tergugat lainnya mencari jalan lain untuk mengindari wartawan.<br /><br />Sementara menurut Edy Wijaya selaku Kuasa Hukum penggugat Sri Dewi Sartika mengatakan, bahwa tergugat I, II dan tergugat III yang diwakili 1 orang, ternyata belum siap. Dan bahkan bukti-bukti yang diserahkan salah. Sementar bukti yang diserahkan tergugat IV (Elvira Emilia Salim), baru sebahagian yakni surat keterangan waris.<br /><br />“Yang tidak ada buktinya tadi dari Bank Kesejahteraan Ekonomi, T1, T2 dan T3 atau Bank Kesejahteraan Ekonomi pusat,  Bank Kesejahteraan Ekonomi, Kantor Cabang,  dan Kepala Cabang si Anisa. Bukan nggak ada tapi belum siaplah mereka, salah-salahan buktinya berantakanlah,” ucap Edy<br /><br />“Kalau tergugat Emapat baru sebahagian yang diajukan terkait surat keterangan waris copy dari copy dan surat pernyataan. Hanya Tiga dokumen aja yang diserahkan ke Majelis tadi,” ujar Edy <br /><br />Edy menambahkan, turut tergugat yakni OJK telah memberikan beberapa bukti diantaranya, Undang-Undang, peraturan OJK, peraturan Bank Indonesia dan E-mail ke Bank Kesejahteraan Ekonom.<br /><br />“Kalau dari turut tergugat yaitu OJK, memberikan terkait dengan Undang-Undang, peraturan OJK, peraturan Bank Indonesia, E-mail ke Bank Kesejahteraan Ekonomi, surat yang yang pernah kita kirimkan ke OJK surat konformasi dan surat yang pernah dikirim ke Bu Dewi. Intinya kan yang digugat adalah tergugst Satu, Dua dan tergugat Tiga,” pungkasnya.<br /><br />Kasus ini pun tidak hanya digugat melalui PN Jakarta Pusat, melainkan adanya laporan kepolisian ke Polda Metro Jaya sejak Desember 2015 lalu, dengan Nomor Laporan  LP/5543/XII/2015 Dit Reskrimum tanggal 24 Desember 2015. Namun entah mengapa, kasus ini hingga Tiga tahun penyidik Polda Metro Jaya belum dapat menuntaskan.<br /><br />Pelapor hanya menerima surat SP2HP (Surat Pemberitahuan Hasil Perkembangan Penyidikan) yang ke- V tanggal 26 Oktober 2017. Namun samapai kapan pelapor menerima surat SP2HP, belum diketahui juga. Apakah kasus yang dilaporkan Sri Dewi Sartika ke Polda Metro jaya tak berarti ?<br /><br />Kasus ini bermula pada tahun 2013 lalu, seperti yang diceritakan Sri Dewi Sartika atau Dewi. Saat suami penggugat sebagai ahli waris dari alm. Rahman Rahim Salam, yang meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2013. Semasa hidup alm Rahman yang berprofesi sebagai konsultan perusahaan Jepang, alm. Rahman mempekerjakan 2 adik kandungnya di kantornya yaitu Edwin Salim dan Elvira Emilia Salim yang baru lulus dari salah satu Unifersitas.<br /><br />Karena keduanya adik kandung, alm. Rahman tak pernah merasa curiga apa bila suatu saat terjadi sesuatu terhadap dirinya. Dan istri alm pun tak pernah mencampuri urusan kantor suaminya. Namun petaka yang tak pernah diduga sebelumnya dating juga. Berawal setelah Rahman Rahim Salam meninggalkan istri dan kedua anaknya pada tanggal 23 Januari 2013. <br /><br />Belum genap 40 hari setelah Rahman Rahim Salam meninggal, Elvira menghubungi Dewi untuk bertemu dimakam suaminya. Mengira sang adik ipar akan mengajak jiarah bersama, Dewi pun menemui sangk adik ipar dengan menajak anaknya, walau awalnya merasa berat hati.<br /><br />Dimakam sang suaminya, sangk adik ipar menyodorkan surat kuasa mengurus harta peninggalan alm. Termasuk rekeningnya di Bank Kesejahteraan Ekonomi berupa tabungan dan doposito yang tidak diketahui Dewi, berapa jumlah uang sang alm. Suaminya itu. Karena merasa ditekan dengan berbagai alasan, diantaranya bahwa Lurah telah menunggu Elvira. Dengan terpaksa dan tidak mau rebut serta tidak merasa curiga, Dewi akhirnya menandatangani surat yang telah disiapkan oleh Elfira. Dan surat kuasa yang ditandatangani Dewi, tidak menyebutkan untuk menutup buku tabungan atau rekening alm.<br /><br />Beberapa bulan setelah sang adik kandung alm. Memperoleh yang “diinginkan”, sejak itupula tak ada kabar, tak ada laporan sama sekali. Berulang-ulang Dewi menghubungi Elvira, Elfira terkesan menghindar dengan berbagai alasan. Beberapa bulan kemudian, Elvira mengajak Dewi berkumpul di rumah orang tua alm. Rahman. Dalam pertemuan tersebut, Elvira memberitahukan, ada uang sebanyak 3 milliyar rupiah. Namun 2 milliar telah dibuat untuk membayar pengobatan alm Rahman selama di Rumah Sakit tanpa menunjukkan bukti kwitansi,<br /><br />Janji tinggal janji, bukti kwitansi pembayaran hutang alm. Sebesar Rp 2 milliyar tak kunjung ada. Benarkah alm. Meninggalkan hutang di Rumah Sakit sebesar Rp 2 milliyar tanpa sepengetahuan istri alm Rahman ? Adaikan benar, mengapa pihak Rumah Sakit tidak memberitahukannya kepada Dewi selaku istri alm. Rahman dan justru memberitahkannya kepada pihak lain (Elvira) ?.<br /><br />Tak tinggal diam. Dewi pun menemui pihak Rumah Sakit dan ternyata diketahui bahwa biaya pengobatan alm selama beberapa hari di rumah sakit hanya sebesar 95 juta dan selama 3 tahun sekitar Rp 700 juta. <br /><br />Tragis ! Usaha Dewi untuk mengetahu jumlah tabungan dan deposito sang alm. Suaminya ke Bank Kesejahteraan Ekonomi tak diperolehnya seperti memperoleh informasi dari pihak rumah sakit. Kepala Cabang Bank Kesejahteraan Ekonomi hanya mengatakan, kalau uang alm. Tak banyak. <br /><br />Anehnya, untuk memberikan keterangan terkait jumlah tabungan alm. Rahman ke Sistrinya, harus mendapat persetujuan dari Elvira. Ada apa antara Kepala Cabang Bank Kesejahteraan Ekonomi dengan Elvira terkait jumlah tabungan alm. Rahman ?. berbagai cara telah dilakukan. Termasuk mengirim surat melalui OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan menyurati Bank Indonesia selaku induk perbankan di Indonesia, juga tak berhasil.<br /><br />Untuk mencari kepastian dan keadilan hokum, Dewi pun akhirnya melaporkannya ke Polda Metro Jaya dengan memberikan kuasa agar penyidik Polda dapat memperoleh informasi dari pihak Bank. Alhasil, ternyata uang alm. Rahman yang dicairkan Elvira sekaligus menutup rekening sekitar Rp 6 milliar. sementara yang diberitahukan Elvira adalah sebesar Rp 3 milliyar dikuarangi hutang alm. Rahman sebanyak Rp 2 milliyar.<br /><br />Dari kejadian inilah, Dewi menempuh jalur hokum dengan melayangkan gugatan dan laporan ke Polisi. Gugatan di PN Jakarta Pusat sudah mulai disidangkan, sementara laporan di Polda Metro Jaya, 3 tahun tak kunjung tuntas. Pelapor hanya menerima surat SP2HP sebanyak 5 kali. Dan sampai kapan pelapor akan menerima surat SP2HP juga belum diketahuinya hingga saat ini. (Redaksi)

Perdata Tipikor Tergugat Tak Mampu Menyerahkan Bukti Dipersidangan

#Kuasa Hukum para Tergugat “dihinggapi penyakit bisu”, sementara Laporan di Polda Metro Jaya 3 Tahun tak kunjung tuntas#   berita korups...

»

3 Tahun Pelapor Menunggu Proses Hukum di Polda Metro Jaya

<span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>#Penyidik Polda Metro Jaya butuh waktu 3 tahun meminta keterangan tambahan dari “terlapor” ?#</b></span></span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><b><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWNCtsXdB-GzsEjrCzBRoGIfiSnFZl4g6qYDnk6Zx294q7Y0Wc2aQ-u6AQ-I4lM0HVUNv5YtnA6TEsp9fH5nLPAZ5JiYQrJt4reDpOTJuybYdHxcupUhss6Wm-_lFmA7g4hlIiPmxYTGo/s1600/Bank..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWNCtsXdB-GzsEjrCzBRoGIfiSnFZl4g6qYDnk6Zx294q7Y0Wc2aQ-u6AQ-I4lM0HVUNv5YtnA6TEsp9fH5nLPAZ5JiYQrJt4reDpOTJuybYdHxcupUhss6Wm-_lFmA7g4hlIiPmxYTGo/s640/Bank..jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto saat sidang gugatan di PN Jakarta Pusat 17 Oktober 2017 (Foto BK. Dok)</td></tr> </tbody></table> </b></span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Sejak tanggal 24 Desember 2015 lalu hingga saat ini, Sri Dewi Sartika, menunggu tanpa “kepastian” dari proses hukum yang dilaporkannya ke Polda Metro Jaya, dengan Nomor laporan, No. LP/5543/XII/2015 Dit Reskrimum tanggal 24 Desember 2015.<br /><br />Sri Dewi Sartika atau yang akrab disapa Dewi ini adalah istri almarhum (alm) Rahman Rahim Salam, yang meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2013 lalu. Semasa hidup alm. suaminya adalah nasah Bank Kesejahteraan Ekonomi Cabang Pembantu Kemayoran di Wisma Iskandarsyah, Jalan Iskandarsyah Kav 12 - 14. Blok. B No. 10. Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.<br /><br />Sebelum meninggal, Rahman Rahim Salam berprofesi sebagai konsultan untuk perusahaan Jepang di Indonesia. Dan pada tahun 2005, Rahman Rahim Salam mengajak 2 adik kandungnya yaitu Elvira Emilia Salam dan Edwin Salam bekerja dikantornya dan Elvira diangkat sebagai sekretarisnya. Hal itu seperti yang disampaikan Dewi kepada media ini beberapa waktu lalu. <br /><br />“Sebelum meninggal, suami saya adalah nasah Bank Kesejahteraan Ekonomi, Kantor Cabang Pembantu Kemayoran, di Wisma Iskandarsyah, Jalan Iskandarsyah Kav 12 - 14. Blok. B No. 10. Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dan suami saya menunggal 22 Januari 2013. Anak 2, yang paling besar sekarang sudah SMA,” ucap Dewi.<br /><br />Dewi menceritakan, belum genap 40 hari alm suaminya meninggal, Elvira meminta tandatangan surat kuasa pengeurusan harta peninggalan alm termasuk uang tabungan dan depositi di Bank Kesejahteraan Ekonomi, yang sudah disiapkannya terlebih dahulu. Lalu, Elvira menghubungi Dewi untuk bertemu dimakan alm suaminya. <br /><br />“Kurang lebih Satu bulan setelah suami saya meninggal, yaitu sekitar Pebruari 2013, Elvira menghubungi saya untuk meminta tandatangan beberapa surat kuasa yang salah satunya, adalah surat kuasa ahli waris, tertanggal 24 Februari 2013. Waktu itu saya diminta Elvira ketemu di makam. Karena saya kira sama-sama ziarah, makanya saya datang. Saat itu Elvira meminta tandatangan saya disurat yang sidah disiapkannya. Anak saya yang pertama sempat marah. Tapi karena saya tidak curiga, dan saya pikir hanya mengurus, makanya saya tandatangani. Alasan Elvira untuk membantu saya melakukan pengurusan harta peninggalan alm. berupa tabungan, deposito maupun  simpanan lainnya di Bank Kesejahteraan Ekonmi. Tapi dalam surat kuasa itu, hanya menyebutkan bahwa Elvira Emilia Salam sebagai penerima Kuasa. Butkan untuk menutup buku rekening atau tabungan lainnya di Bank Kesejahteraan Ekonomi, dan tidak mencantumkan nomor rekening tabungan yang mana," kata Dewi <br /><br />Menurut Dewi, saat itu dirinya masih dalam keadaan berkabung karena belum genap 40 hari sang suami tercinta meninggalkannya bersama dua anaknya. Semula Dewi menolak untuk menandatangani surat kuasa tersebut, karena merasa alm. suaminya belum lama meninggal. Sehingga rasanya tidak pantas dan belum waktunya mengurus soal harta-harta peninggalan almarhum. Namun karena Elvira memaksa dengan berbagai macam alasan, dan tidak mau bertengkar, akhirnya Dewi pun bersedia menandatangani surat kuasa tersebut.<br /><br />“Waktu itu sedikit memaksa, katanya sudah ditunggu Lurah. Tandatangan pun saat itu dimakam suami saya. Waktu ditelepon, tidak diberitahukan kalau mau minta tandatangan. Saya kira untuk ziarah makanya saya temui,” ungkap Dewi.<br /><br />Setelah Elvira, lanjut Dewi, menerima surta kuas tersebut, Ia tak pernah menerima laporan apapun. Bahkan setiap kali diminta pertanggung jawabannya terkait surat kuasa, Elvira terkesan menghindar dengan berbagai alasan. Tragisnya, Dewi tak tau bagaimana hasil dari pengurusan uang alm. Suaminya oleh Elvira di Bank Kesejahteraan Ekonomi.<br /><br />“Saya berkali-kali menghubungi Elvira dan menanyakkan tentang tabungan alm. Suami saya, alasannya banyak. Katanya ada hutang di Rumah Sakit sebesar Rp 2 milliar. tapi saat saya minta buktinya tak bisa ditunjukkan. Saya tunggu bukti tagihan Rumah Sakit, alasannya banyak. Setelah saya ke Rumah Sakit, ternyata hanya 95 juta. Biaya pengobatan alm. Suami saya sejak berobat selama 3 tahun, tidak lebih dari 700 juta, dibawah 700 lah. Setiap kali saya hubungi dan minta bukti tagihan Rumah Sakit yang 2 milliar itu, tidak ada kejelasan, akhirnya saya mencabut surat kuasa pada tanggal 6 Desember 2015. Saya merasa ada yang disembunyikan atau ditutup-tutupi, dan juga merasa dicurangi. Akhirnya saya melapor ke Polda Metro Jaya, tanggal 24 Desember 2015,” beber Dewi menceritakan.<br /><br />“Saat pembagian warisan, kami kumpul di rumah mertua. Kata Elvira saat itu ada uang 3 milliyar dan hutang 2 milliar jadi sisa 1 milliyar. Saya dan 2 anak saya mendapat bagian 500 jutaan. Tapi bukti hutang 2 milliyar yang dibilang Elvira tidak ditunjukkan,” lanjut Dewi.<br /><br />Untuk mendapatkan informasi tentang nasib rekening tabungan dan deposito alm. Suaminya, Ia pun menemui Lusi selaku Kepala Cabang Pembantu  Bank Kesejahteraan Ekonomi untuk menyampaikan, bahwa surat kuasa yang diberikan kepada Elvira dicabut. <br /><br />“Waktu itu saya tidak bertemu dengan Lusi, katanya sudah pindah kantor. Tanggal 28 Desember 2015, saya dengan didampingi Kuasa Hukum serta ada teman, mendatangai kantor PT Bank Kesejahteraan Ekonomi di Gedung IKP RI, Jalan RP. Suroso No. 21. Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, untuk menyampaikan secara langsung surat pemberitahuan pencabutan kuasa terhadap Elvira, atas pengurusan rekening-rekening alm. pada Bank Kesejahteraan Ekonomi No. 06/STH-S.Pemb/XII/2015 tertanggal 28 Desember 2015, dan sekaligus meminta Informasi tentang data rekening alm. Suami saya,” kata Dewi sambil menunjukkan bukti berupa surat kuasa, surat dari OJK, dari BI, bukti LP (Laporan Polisi)  dan bukti SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) serta surat dari Kejati DKI ke Polda Metro Jaya yang menanyakkan tentang SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) tahun 2017.<br /><br />Saat ditanya, bagaimana hasil laporannya di Polda Metro Jaya. Dewi mengatakan, belum ada. “Nggak tau bagaimana hasilnya sejak 2015,” keluhnya.<br /><br />“Saat itu Lusi mengatakan, bahwa rekening alm. Suami saya sudah lama ditutup oleh Elvira, dan uang hasil pencairan telah diserahkan ke Elvira. Waktu saya tanya berapa jumlahnya, Lusi tak dapat menjelaskan, katanya tak banyak,” lanjut Dewi.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi, saat Dewi meminta penjelasan dari sang pimpinan Bank itu, terkait langkah apa yang harus dia lakukan utuk dapat memperoleh informasi tentang rekenig suaminya, Lusi justru menjawab akan mendikusikannya terlebih dahulu dengan Elvira.<br /><br />“Saya kan istri sah almarum, apakah saya tak berhak mendapat informasi langsung dari Dia (Lusi) ? Kenapa Dia harus nanya Elvira. Elvira kan hanya menerima kuasa dari saya dan surat kuasa itu sudah saya cabut. Aneh kan,” kata Dewi dengan nada tinggi.<br /><br />Ada apa antara Lusi selaku pimpinan Cabang Bank Kesejahteraan Ekonomi harus berdiskusi terlebih dahulu dengan Elvira untuk memberikan penjelasan terhadap istri alm. sebagai ahli waris yang sah ? Apakah ada sebuah “sekanario”, antara Lusi dan Elvira terkait uang alm. yang disimpan di Bank Kesejahteraan Ekonomi berupa tabungan dan deposito ?<br /><br />“Karena saya merasa ada yang janggal, saya pun mengirimkan surat permohonan Kedua No. 01/STH-S.Pemb/I/2016 tertanggal 11 Januari 2016, yang kali ini disertai komplain atas pelayanan pihak Bank Kesejahteraan Ekonomi. Setelah itu,  baru saya menerima surat jawaban dari PT Bank Kesejahteraan Ekonomi, No. 134/CB-JKT/2016 tertanggal 19 Januari 2016, yang ditandatangani oleh Lusi selaku Pimpinan Cabang dan Deby Handayani selaku Pemimpin Cabang Pembantu. Isinya menyatakan, bahwa (“setelah rekening ditutup dan diselesaikan terhadap nasabah, maka hubungan hukum dengan Bank telah berakhir dan tidak ada kewajiban Bank untuk memenuhi permintaan istri almarhum selaku ahli waris”),” ujar Dewi.<br /><br />Ibarat Peribahasa, banyak jalan menuju Roma. Itulah yang dialami oleh istri alm. untuk memperoleh kejelasan tentang rekening alm. suaminya di Bank Kesejahteraan Ekonomi, yaitu dengan memberikan surat kuasa kepada penyidik Polda Metro Jaya. Hasilnya pun diketahui, bahwa jumlah uang alm. suaminta yang dicairkan oleh Elvira di Bank Kesejahteraan Ekonomi sebesar Rp 6.644.855.771,36, yang terdiri dari, 1 lembar sertifikat deposito No. 930002580 senilai Rp. 5.013.150.684,92,; 1 lembar sertifikat deposito No. 930011539 sejumlah Rp. 1.503.945.205,44 dan 1 rekening tabungan No. 910000398 sebanyak Rp. 127.759.881.<br /><br />“Ini saya tahu setelah penyidik memperolehnya. Pada hal kata Lusi, saat saya temui, uangnya tak banyak,” ucapnya sambil menggeleng-gelengkan kepala<br /><br />Setelah berbagai usah dilakukan Dewi untuk memperoleh informasi tentang rekening tabungan dan deposito alm. suaminya, termasuk menyurati OJK dan BI tak ada penyelesaian. Akhirnya, Dewi pun menempuh jalur hukum dengan melayangkan gugatan melalui melalui Kuasa Hukumnya, Lauren, Edy Winjaya dkk dari kantor RBS dan Fartners, sambil menggu proses hokum di Polda Metro Jaya entah sampai kapan.<br /><br />“Saya hanya mencari keadilan dan menuntut hak saya sebagai istri sekaligus sebagai ahli waris dari alm. Suami saya. Apakah saya salah mencari keadilan melalui Majelis Hakim dan pihak kepolisian dengan melaporkan hal ini ?,” pungkas Dewi.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi, laporan Sri Dewi Kartika ke Polda Metro Jaya sejak tahun 2015 lalu, terkesan “disimpan di lemari penyidik” hingga saat ini belum jelas hasil dari laporan Dewi untuk mencari keadilan melalui aparat penegak hukum, terkait uang milik alm. Suaminya yang disimpan di Bank Kesejahteraan Ekonomi. Lalau, kemana Dwi harus melaporkan untuk mencari keadilan ?<br /><br />Sementara, saat penyidik Polda Metro Jaya menghubungi kembali wartawan media ini mengatakan, akan meminta keterangan tambahan dari Elvira Salam  dan Edwin Salam. Alasannya, karena ada hutang alamarhum yang di tack over oleh Elvira hingga saat ini. Mengapa Elvira yang membayar hutang piutang alamarhum, sementara almarhum meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Ada apa dibalik “layar ?”  (Redaksi)<br /><br />“Kita akan mengirim SP2HP kepada Bu Dewi. Kita masih akan meminta keternagan tambahan dari Elvira Salam dan Edwin Salam,” kata AIPTU Kuswanto.<br /><br />Ketika wartawan media ini kembali menghubungi AIPTU Kuswanto melalui pesan WhatsApp tanggal 19 Oktober 2017, terkait SPDP sesuia surat dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI, AIPTU Kuswanto tak menanggapinya.<br /><br /> Aneh memang, untuk meminta keterangan tambahan dari kedua adik kandung almarhum, apakah penyidik harus membutuhkan waktu bertahun-tahun ? Lalu, sampai kapan Dewi memperoleh kepastian hukum ?  (Redaksi)

Perdata Tipikor 3 Tahun Pelapor Menunggu Proses Hukum di Polda Metro Jaya

#Penyidik Polda Metro Jaya butuh waktu 3 tahun meminta keterangan tambahan dari “terlapor” ?# Foto saat sidang gugatan di PN Jakarta Pus...

»

Sidang Gugatan Bank Kesejahteraan Ekonomi, Kuasa Hukum Tergugat “Bisu”

<span style="font-size: large;"><b><span style="color: red;">#Kacab Pembantu Bank Kesejahteraan Ekonomi diduga bersekongkol dengan Elvira untuk mencairkan Uang Milliyaran milik ahli waris tanpa Prosedur. Dan Laporan di Polda pun sejak 2015 "gelap ?"#</span></b></span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhk44OaGYPfGioumOzWyUL2hQoU9tsK-LZc_nyAiTzKZFmkhbL20FrAu7ocXFE7Gbw0Kr6q9q0Q4bvRQTvMv1ai8cVW5mSS7sIAWkYyElGnpqqIuNSZjVpbVZ0cMnCXDMa3d95mFa25yaI/s1600/Bank..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhk44OaGYPfGioumOzWyUL2hQoU9tsK-LZc_nyAiTzKZFmkhbL20FrAu7ocXFE7Gbw0Kr6q9q0Q4bvRQTvMv1ai8cVW5mSS7sIAWkYyElGnpqqIuNSZjVpbVZ0cMnCXDMa3d95mFa25yaI/s640/Bank..jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto kiri, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Humum Tergugat I,II,III,IV dan turut tergugat (kanan)</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: small;"><b> </b></span><b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co</span></b> – Selasa, 17 Oktober 2017, sidang perkara gugatan Sri Dewi Kartika, selaku penggugat melalui Kuasa Hukumnya Lauren dkk dari kantor RBS dan Fartners, terhadap PT. Bank Kesejahteraan Ekonomi selaku tergugat I, Bank Kesejahteraan Ekonomi, Kantor Cabang Pembantu Kemayoran sebagai tergugat  II, Lusi Lusmiati (Kepala Kantor Bank Kesejahteraan Ekonomi Cabang Pembantu Kemayoran) tergugat III, Elvira Emilia Salam  tergugat IV dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) turut tergugat, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.<br /><br />Sidang yang digelar di ruang sidang Harifin Andi Tumpa adalah pembuktian dan tidak begitu lama, karena pihak penggugat hanya menyerahkan beberapa bukti kepada Majelis Hakim, diantaranya Laporan Polisi ke Polda Metro Jaya No. LP/5543/XII/2015 Dit Reskrimum tanggal 24 Desember 2015, Surat dari Bank Indonesia ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan), surat kuasa penggugat (Sri Dewi Saertika) kepada Meta Harfira selaku staf tergugat 4 (Elvira Emilia Salam) terkait penarikan dan penutupan tabungan milik alm. Di Bank OCBC NISP Cabang Permata Hijau, serta beberapa bukti lainnya.<br /><br />Majelis Hakim pun memberikan kesempatan cukup lama terhadap para tergugat yang diwakili Kuasa Hukumnya masing-masing, yakni 2 minggu untuk menyiapkan dan menyerahkan bukti-bukti terhadap Majelis Hakim.<br /><br />Usai persidangan, Kuasa Hukum masing-masing tergugat saat ditanya wartawan media ini, hanya terkesan “bisu” alias tak memberikan komentar apapun. Ketiga pencgara yang mewakili PT. Bank Kesejahteraan Ekonomi, di Gedung IKP RI, Jalan RP. Suroso No. 21. Cikini, Menteng, Jakarta Pusat selaku tergugat I, Bank Kesejahteraan Ekonomi, Kantor Cabang Pembantu Kemayoran, di Wisma Iskandarsyah,  Jalan Iskandarsyah Kav 12 - 14. Blok. B No 10 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sebagai tergugat  II dan Lusi Lusmiati (Kepala Kesejahteraan Ekonomi Cabang Pembantu Kemayoran), warga Komplek Walikota, Jalan Nuri Blok. A2/19 RT 001/RW 006 Kel. Sukapura, Kec. Cilincing Jakarta Utara, sebagai tergugat III, langsung meninggalkan ruang sidang di Lt, III gedung PN Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya No 24, 26 – 28 Kemayoran, Jakarta Pusat.<br /><br />Tak hanya Kuasa Hukum dari tergugat I, II dan III yang “bisu”, melaikan dari pihak Elvira Emilia Salam selaku tergugat IV, yang juga adik kandung alm. Rahman Rahim Salam, warga Jl. Asem Baris Raya No. 124 RT 002 RW 007 Kel. Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, selaku penerima kuasa dari istri alm. Rahman Rahim Salam, Sri Dewi Kartika. <br /><br />Anehnya, “aksi bisu” alias tak berkomentar juga “menular” ke Kuasa Hukum dari turut tergugat yakni OJK (Otoritas Jasa Keuangan), yang  berkantor di Menara Radius Prawiro, Jalan M. H. Thamrin No. 2. Jakarta Pusat.<br /><br />Sementara, salah satu Kuasa Hukum penggugat Sri Dewi Sartika, Lauren mengatakan, bukti yang diserahkan ke Majelis Hakim diantaranya adalah Laporan Polisi ke Polda Metro Jaya, surat kuasa penggugat kepada Meta Harfira (staf tergugat 4) untuk menarik dan menutup tabungan milik almarhum Rahman Rahim Salam di Bank OCBC NISP, Cabang Permata Hijau dan surat dari Bank Indonesi ke OJK, tanggal, 11 Januari 2017.<br /><br />“Ada 22 bukti yang kita serahkan tadi ke Majelis. Salah satu bukti, adalah Laporan Polisi ke Polda Metro Jaya No. LP/5543/XII/2015 Dit Reskrimum tanggal 24 Desember 2015. Bukti ini menunjukkan, ada dugaan terjadi tindak pidana penggelapan sebagaimana pasal 372 KUHPidana yang dilakukan tergugat 4 (Elvira Emilia Salam). Bukti lain, adalah surat kuasa penggugat kepada Meta Harfira. Meta ini adalah staf tergugat 4 atau Elvira, untuk menarik dan menutup tabungan milik almarhum Rahman Rahim Salam, di Bank OCBC NISP, Cabang Permata Hijau. Bukti ini menunjukkan contoh surat kuasa yang khusus untuk menarik dan menutup rekening, bukan surat kuasa yang sifatnya umum, seperti yang dipakai Elvira Salam untuk menarik dan menutup rekening almarhum,” kata Lauren.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi, laporan Sri Dewi Kartika ke Polda Metro Jaya sejak tahun 2015 lalu, terkesan “disimpan di lemari penyidik” hingga saat ini belum jelas hasil dari laporan Dewi untuk mencari keadilan melalui aparat penegak hukum, terkait uang milik alm. Suaminya yang disimpan di Bank Kesejahteraan Ekonomi. Lalau, kemana Dwi harus melaporkan untuk mencari keadilan ?<br /><br />Sementara, saat penyidik Polda Metro Jaya menghubungi kembali wartawan media ini mengatakan, akan meminta keterangan tambahan dari Elvira Salam  dan Edwin Salam. Alasannya, karena ada hutang alamarhum yang di tack over oleh Elvira hingga saat ini. Mengapa Elvira yang membayar hutang piutang alamarhum, sementara almarhum meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Ada apa dibalik “layar ?” <br /><br />“Kita akan mengirim SP2HP kepada Bu Dewi. Kita masih akan meminta keternagan tambahan dari Elvira Salam dan Edwin Salam,” kata AIPTU Kuswanto.<br /><br />Aneh, untuk meminta keterangan tambahan dari kedua adik kandung almarhum tersebut, apakah penyidik harus membutuhkan waktu bertahun-tahun ?<br /><br />Kemidian Lauren menambahkan, ada juga surat dari Bank Indonesia (BI) ke OJK tanggal 11 Januari 2017, setelah Sri Dewi Sartika menyurati BI<br /><br />“Bukti lain adalah surat dari Bank Indonesi ke OJK tanggal 11 Januari 2017. Dimana Bank Indonesia meminta OJK untuk memberikan sanksi kepada Bank Kesejahteraan Ekonomi, sesuai kewenangan yang dimiliki OJK. Bukti ini menunjukkan, bahwa OJK kurang responsif terhadap kelalaian yang dilakukan Bank Kesejahteraan Ekonomi,” ungkap Lauren<br /><br />“Kita lihat aja pada sidang berikutnya, bukti apa saja yang akan mereka serahkan. Kalau bukti yah kita serahkan tadi, hanya mereka lihat tanpa memperhatikan isi surat sebagi bukti yang kita serahkan tadi,” lanjutnya.<br /><br />Kasus inipun sudah di Laporkan ke Polda Metro Jaya sejak 2015 lalu<br /><br />Dewi pun menceritakan semasa hidup suaminya, almarhum (alm) Rahman Rahim Salam, yang meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2013, merupakan nasabah Bank Kesejahteraan Ekonomi, Kantor Cabang Pembantu Kemayoran, di Wisma Iskandarsyah, Jalan Iskandarsyah Kav 12 - 14. Blok. B No. 10. Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.<br /><br />“Kurang lebih Satu bulan setelah suami saya meninggal, yaitu sekitar Pebruari 2013, Elvira menghubungi saya untuk meminta tandatangan beberapa surat kuasa yang salah satunya, adalah surat kuasa ahli waris, tertanggal 24 Februari 2013. Waktu itu saya diminta Elvira ketemu di makam. Karena saya kira sama-sama ziarah, terpaksa saya dating. Saat itu Elvira meminta tandatangan saya. Anak saya yng pertama sempat marah. Karena saya tidak curiga, dan saya pikir hanya mengurus, makanya saya tanda tangan. Alasan Elvira untuk membantu saya melakukan pengurusan harta peninggalan alm. berupa tabungan, deposito maupun  simpanan lainnya di Bank Kesejahteraan Ekonmi. Tapi dalam surat kuasa itu, hanya menyebutkan bahwa Elvira Emilia Salam sebagai penerima Kuasa. Tapi tidak secara jelas menyebutkan untuk menutup buku rekening atau tabungan lainnya di Bank Kesejahteraan Ekonomi dan tidak mencantumkan nomor rekening tabungan yang mana," kata Dewi saat menemui wartawan media ini di PN Jakrta Pusat. <br /><br />menurut Dewi, saat itu dirinya masih dalam keadaan berkabung karena belum genap 40 hari sang suami tercinta meninggalkannya bersama dua anaknya. Semula Dewi menolak untuk menandatangani surat kuasa tersebut, karena merasa alm. suaminya belum lama meninggal. Sehingga rasanya tidak pantas dan belum waktunya mengurus soal harta-harta peninggalan almarhum. Namun karena Elvira memaksa dengan berbagai macam alasan dan tidak mau bertengkar, akhirnya Dewi pun bersedia menandatangani surat kuasa.<br /><br />“Waktu itu sedikit memaksa, katanya sudah ditunggu Lurah. Tandatangan pun saat itu dimakam suami saya. Waktu ditelepon, tidak diberitahukan kalau mau minta tandatangan. Saya kira untuk ziarah makanya saya temui,” kata Dewi.<br /><br />Setelah Elvira, lanjut Dewi, menerima surta kuas tersebut, Ia tak pernah menerima laporan apapun. Bahkan setiap kali diminta pertanggung jawabannya terkait surat kuasa, Elvira terkesan menghindar dengan berbagai alasan. Tragisnya, Dewi tak tau bagaimana hasil dari pengurusan uang alm. Suaminya oleh Elvira di Bank Kesejahteraan Ekonomi.<br /><br />“Saya berkali-kali menghubungi Elvira dan menanyakkan tentang tabungan alm. Suami saya, alasannya banyak. Katanya ada hutang di Rumah Sakit sebesar Rp 2 milliar. tapi saat saya minta buktinya tak bisa ditunjukkan. Saya tunggu bukti tagihan Rumah Sakit, alasannya banyak. Setelah saya ke Rumah Sakit, ternyata hanya 70 juta. Biaya pengobatan alm. Suami saya sejak berobat selama 3 tahun, tidak lebih dari 700 juta, dibawah 700 lah. Setiap kali saya hubungi dan minta bukti tagihan Rumah Sakit yang 2 milliar itu, tidak ada kejelasan, akhirnya saya mencabut surat kuasa pada tanggal 6 Desember 2015. Saya merasa ada yang disembunyikan atau ditutup-tutupi, dan juga merasa dicu ke Polda Metro Jaya, tanggal 24 Desember 2015,” beber Dewi menceritakan<br /><br />Untuk mendapatkan informasi tentang nasib rekening tabungan dan deposito alm. Suaminya, Ia pun menemui Lusi selaku Kepala Cabang Pembantu  Bank Kesejahteraan Ekonomi untuk menyampaiakan bahwa surat kuasa yang diberikan kepada Elvira dicabut. <br /><br />“Waktu itu saya tidak bertemu dengan Lusi, katanya sudah pindah kantor. Tanggal 28 Desember 2015, saya dengan didampingi Kuasa Hukum serta ada teman, mendatangai kantor PT Bank Kesejahteraan Ekonomi di Gedung IKP RI, Jalan RP. Suroso No. 21. Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, untuk menyampaikan secara langsung surat pemberitahuan pencabutan kuasa terhadap Elvira, atas pengurusan rekening-rekening alm. pada Bank Kesejahteraan Ekonomi No. 06/STH-S.Pemb/XII/2015 tertanggal 28 Desember 2015, dan sekaligus meminta Informasi tentang data rekening alm. Suami saya,” kata Dewi sambil menunjukkan bukti berupa surat kuasa, surat dari OJK, dari BI dan bukti LP (Laporan Polisi).<br /><br />Saat ditanya, bagaimana hasil laporannya di Polda Metro Jaya. Dewi mengatakan, belum ada. “Nggak tau bagaimana hasilnya sejak 2015,” keluhnya.<br /><br />“Saat itu Lusi mengatakan, bahwa rekening alm. Suami saya sudah lama ditutup oleh Elvira, dan uang hasil pencairan telah diserahkan ke Elvira. Waktu saya tanya berapa jumlahnya, Lusi tak dapat menjelaskan, katanya tak banyak,” lanjut Dewi.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi, saat Dewi meminta penjelasan dari sang pimpinan Bank itu, terkait langkah apa yang harus dia lakukan utuk dapat memperoleh informasi tentang rekenig suaminya, Lusi justru menjawab akan mendikusikannya terlebih dahulu dengan Elvira.<br /><br />“Saya kan istri sah almarum, apakah saya tak berhak mendapat informasi langsung dari Dia (Lusi) ? Kenapa Dia harus nanya Elvira. Elvira kan hanya menerima kuasa dari saya dan surat kuasa itu sudah saya cabut. Aneh kan,” kata Dewi dengan nada tinggi.<br /><br />Ada apa antara Lusi selaku pimpinan Bank harus berdiskusi terlebih dahulu dengan Elvira untuk memberikan penjelasan terhadap istri alm. sebagai ahli waris yang sah ? Apakah ada sebuah “kesepakatan”, antara Lusi dan Elvira terkait uang alm. yang disimpan di Bank Kesejahteraan Ekonomi berupa tabungan dan deposito ?<br /><br />“Karena saya merasa ada yang janggal, saya pun mengirimkan surat permohonan Kedua No. 01/STH-S.Pemb/I/2016 tertanggal 11 Januari 2016, yang kali ini disertai komplain atas pelayanan pihak Bank Kesejahteraan Ekonomi. Setelah itu,  baru saya menerima surat jawaban dari PT Bank Kesejahteraan Ekonomi, No. 134/CB-JKT/2016 tertanggal 19 Januari 2016, yang ditandatangani oleh Lusi selaku Pimpinan Cabang dan Deby Handayani selaku Pemimpin Cabang Pembantu. Isinya menyatakan, bahwa (“setelah rekening ditutup dan diselesaikan terhadap nasabah, maka hubungan hukum dengan Bank telah berakhir dan tidak ada kewajiban Bank untuk memenuhi permintaan istri almarhum selaku ahli waris”),” ujar Dewi.<br /><br />Ibarat Peribahasa, banyak jalan menuju Roma. Itulah yang dialami oleh istri alm. untuk memperoleh kejelasan tentang rekening alm. suaminya di Bank Kesejahteraan Ekonomi, yaitu dengan memberikan surat kuasa kepada penyidik Polda Metro Jaya. Hasilnya pun diketahui, bahwa jumlah uang alm. suaminta yang dicairkan oleh Elvira di Bank Kesejahteraan Ekonomi sebesar Rp 6.644.855.771,36, yang terdiri dari, 1 lembar sertifikat deposito No. 930002580 senilai Rp. 5.013.150.684,92,; 1 lembar sertifikat deposito No. 930011539 sejumlah Rp. 1.503.945.205,44 dan 1 rekening tabungan No. 910000398 sebanyak Rp. 127.759.881.<br /><br />“Ini saya tahu setelah penyidik memperolehnya. Pada hal kata Lusi, saat saya temui, uangnya tak banyak,” ucapnya sambil menggeleng-gelengkan kepala<br /><br />Setelah berbagai usah dilakukan Dewi untuk memperoleh informasi tentang rekening tabungan dan deposito alm. suaminya, termasuk menyurati OJK dan BI tak ada penyelesaian. Akhirnya, Dewi pun menempuh jalur hukum dengan melayangkan gugatan melalui melalui Kuasa Hukumnya, Lauren, Edy Winjaya dkk dari kantor RBS dan Fartners.<br /><br />“Saya hanya mencari keadilan dan menuntut hak saya sebagai istri sekaligus sebagai ahli waris dari alm. Suami saya. Apakah saya salah mencari keadilan melalui Majelis Hakim dan pihak kepolisian dengan melaporkan hal ini ?,” ujar Dewi sambil meninggalkan gedung PN Jakarta Pusat. (Redaksi)<br />

Perdata Tipikor Sidang Gugatan Bank Kesejahteraan Ekonomi, Kuasa Hukum Tergugat “Bisu”

#Kacab Pembantu Bank Kesejahteraan Ekonomi diduga bersekongkol dengan Elvira untuk mencairkan Uang Milliyaran milik ahli waris tanpa Prosedu...

»