BERITAKORUPSI.CO: Pendidikan

Permohonan Bantuan Sarpras Masjid Oleh Kepala SMPN 9 Ke Alumni Jadi Polemik?

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>Kepala SMPN 9 Surabaya, Hj. Siti Erum Megawati, S.Pd., M.Pd</b>: <i>“Sudah di proses di Surabaya dan sudah dinyatakan selesai”</i>. Benarkah?    </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinMwAUfTyfHIV4abeT8O0LRytt56Ya8BcQH_4RpT_u488AL4198oXVtjcN8UJyDxOYJVbcZEChgRiuOtkP40ZDHbwRLltmPKrC1bpYRQfcyBqoP5X03TJzHkxyW1eqeUQCK5NkINXAY5HdF8-IJs_FDtr5jHESJvO12dUnXchlRw9fPqZU8ZDs9ZiW/s896/Surat%201.jpeg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="896" data-original-width="540" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinMwAUfTyfHIV4abeT8O0LRytt56Ya8BcQH_4RpT_u488AL4198oXVtjcN8UJyDxOYJVbcZEChgRiuOtkP40ZDHbwRLltmPKrC1bpYRQfcyBqoP5X03TJzHkxyW1eqeUQCK5NkINXAY5HdF8-IJs_FDtr5jHESJvO12dUnXchlRw9fPqZU8ZDs9ZiW/w386-h640/Surat%201.jpeg" width="386" /></a></div><b> </b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br /><i>Ada Peribahasa yang berbunyi, “ada asap ada api”. Tidak mungkin ada asap jika tidak ada api.". Sebab hubungan antara asap dan api adalah hubungan sebab akibat. </i><br /><br />Mungkin seperti bunyi peribahasa inilah yang terjadi terkait Surat Pemohonan Bantuan Sarana Prasarana Masjid Nur Jannah SMPN 9 Surabaya yang dibuat oleh Kepala SMPN 9 Surabaya, Hj. Siti Erum Megawati, S.Pd., M.Pd kepada Alumni SMPN 9 Surabaya, pada tanggal 11 November 2020 lalu sekaligus sebaagai awal ‘terjadinya’ polemik<br /><br />Berdasarkan informasi dan data yang diperoleh beritakorupsi.co dari narasumber menyebutkan, bahwa pada tanggal 11 November 2020 Kepala SMPN 9 Surabaya, Hj. Siti Erum Megawati, S.Pd., M.Pd membuat Surat Pemohonan Bantuan Sarana Prasarana Masjid Nur Jannah SMPN 9 Surabaya <br /><br />Surat tersebut menggunakan Kop Surat ‘Pemerintah Kota Surabaya - Dinas Pendidikan -Sekolah Menengah Pertama Negeri 9’ dengan Nomor: P9/2020 yang ditujukan kepada Alumni SMPN 9 Surabaya di Jalan Taman Potroagung No 1 Surabaya atau sama dengan alamat sekolah SMPN 9 Surabaya; <br /><br />Isi surat tersebut berbunyi, “Pada akhir tahun 2020 pembangunan Nur Jannah SMPN 9 Surabaya dua lantai sudah selesai pembangunannya dan membutuhkan sarana sebagai berikut; Al Qur’an sejumlah 100 buah ukuran A5, 8 buah AC 1.5 PK, Amlpy - Speker Set + Stonding Mic dan Mic KRA, Lampu Kristal Masjid 1 buah, CCTV 1 buah (yang mengarah ke Imam), TV LCD (50 inc) dan podium”<br /><br />Lalu mengapa jadi polimik? Dimana titik permasalahannya?. Karena Surat Pemohonan Bantuan Sarana Prasarana Masjid Nur Jannah SMPN 9 Surabaya tersebut, selain ditandatangani oleh Kepala SMPN 9 Surabaya, Hj. Siti Erum Megawati, S.Pd., M.Pd yang mengetahui, juga ditandatangani oleh H.M. Choesnoel Farid, S.P.si (berdasar informasi bahwa H.M. Choesnoel Farid, S.P.si sudah sudah meninggal tahun 2021) yang tertulis sebagai Pengurus Alumni SMPN 9 Surabaya tanpa menyebut dengan jelas apakah sebagai Ketua, atau Sekretaris apalagi tanpa ada stempel<br /><br />Nah, beberapa hari kemudian setelah surat permohonan itu dibuat barulah timbul polemik. Sebab Ketua Umum Ikatan Alumni SMPN 9 atau yang disingkat dengan “Ikaspenix”, Mochamad Mahin, S.H., M.H yang juga salah satu Hakim Ad Hock di Pengadilan Tipikor Subaya merasa keberatan dan mengirim surat Klarifikasi No : 016/ Ikaspenix/XI/2020, Tanggal 16 November 2020 kepada Kepala SMPN 9 Surabaya, Hj. Siti Erum Megawati, S.Pd., M.Pd<br /><br />Empat hari kemudian setelah Ketua Umum Ikatan Alumni SMPN 9 (Ikaspenix) mengirimkan surat klarifikasi, tepatnya pada tanggal 20 November 2020, Kepala SMPN 9 Surabaya, Hj. Siti Erum Megawati, S.Pd., M.Pd membuat Sura Penghentian Permohonan Batuan Sarana Prasarana Masjid Nur Jannah SMPN 9 Surabaya No. 422/352./436.7.1.P9/2020 yang ditujukan kepada Alumni SMPN 9 Surabaya di Jalan Taman Potroagung No 1 Surabaya<br /><br />Namun pada tanggal 24 November 2020, H.M. Choesnoel Farid, S.P.si yang tertulis sebagai Ketua Panitia melanjutkan “program” surat permohonan bantuan sarana prasarana Masjid Nur Jannah SMPN 9 Surabaya yang ditujukan kepada Alumni tanpa alamat tujuan dan juga tanpa Kop Surat <br /><br />Dalam surat tersebut tertera jumlah dan nama barang serta harganya, yaitu Al Qur’an sejumlah 100 buah ukuran A5 (Rp7.5 juta), 8 buah AC 1.5 PK (Rp40 juta), Amlpy + Speker Set + Standing Mic + Mic KRA (Rp25 juta), Lampu Kristal (Rp2.5 juta), TV LCD 50” + Kamera CCTV (Rp7 juta) dan podium Imam sebesar Rp3 juta, atau dengan total sejumlah Rp85 juta. <br /><br />Surat yang dibuat oleh H.M. Choesnoel Farid, S.P.si tersebut juga menjelaskan uang atau Donasi dari Alumni tahun 2019 sebesar Rp16 juta. Sehingga yang dibutuhkan adalah sebesar Rp69 juta<br /><br />Selain itu, data maupun informasi yang diperoleh beritakorupsi.co mneyebutkan bahwa beberapa Alumni yang sudah memberikan bantuan uang yaitu: 1. Alumni 83 sebesar Rp4.000.000; 2. DM/94 sebesar Rp7.500.000; 3. N.N/83 sebesar Rp350.000; 4. Alumni 87 sebesar Rp1.000.000; 5. Alumni 87 sebesar Rp500.000; 6. A- B77 sebesar Rp500.000 dan 8. NN 81 sebesar Rp1.000.000<br /><br />Hal ini juga terungkap dari wawancara langsung beritakorupsi.co dengan Ketua Umum Ikaspenix, Mochamad Mahin, S.H., M.H yang sebelunya telah berkomunikasi untuk mengadakan pertemuan   <br /><br />Kepada beritakorupsi.co, Ketua Umum Ikaspenix, Mochamad Mahin, S.H., M.H menjelaskan bahwa Organisasi dan Pengurus Ikaspenix sesuai Akta Notaris Nomor 92 tanggal 24 Oktober 2020 dan alamatnya bukan di Jalan Taman Potroagung No 1 Surabaya melainkan di Jln. Karah Tama 38 Surabaya<br /><br /><i>“Choesnoel Farid ini bukan sebagai pengurus apalagi Ketua Ikaspenix, dan alamat Sekretariat bukan di Jalan Taman Potroagung No 1 Surabaya itu alamt sekolah. Alamat Sekretariat Ikaspenix alamat Ikaspenix di Jln. Karah Tama 38 Surabaya,”</i> kata M. Mahin<br /><br />Lebih lanjut Mochamad Mahin, S.H., M.H menjelaskan atas pertanyaan beritakorupsi.co terkait surat yang dibuat oleh Kepala Sekolah SMPN 9 Surabaya bersama H.M. Choesnoel Farid, S.P.si selaku pengurus Alumni SMPN 9 Surabaya, bahwa hal ini sudah sampai di Infektorat</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><i>"Sudah, sudah pernah dipanggil Inspektorat," </i>ujar M. Mahin <br /></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><br />Dari wawancara tersebut terungkap pula bahwa hingga saat ini, belum ada pertemuan antara Ketua Umum Ikaspenix, Mochamad Mahin, S.H., M.H dengan Kepala Sekolah SMPN 9 bersama H.M. Choesnoel Farid, S.Psi<br /><br /><i>“Kami undang dalam suatu acara Alumni tidak datang. Tapi ada yang baru organisasi Alumni SMPN 9 namanya Perkumpulan Keluarga Alumni SMPN 9,”</i> kata M. Mahin<br /><br />Terkait hal tersebut diatas, menurut Kepala sekolah SMPN 9 Surabaya, Hj. Siti Erum Megawati, S.Pd., M.Pd kepada beritaakorupsi.co saat dihubungi melalui Telepon WhastApp (Selasa, 31 Mei 2022) mengataakan, bahwa hal tersebut sudah diselesaikan di Surabaya.<br /><br />Namun entah diselesaikan siapa dengan siapa dan di Surabaya mana. Sedangkan alamat sekolah SMPN 9 maupun Sekretariat Ikaspenix termasuk Dinas-Dinas di bawah Pemerintah Kota Surabaya juga berada di Surabaya. <br /><br /><i>“Cerintanya gini. Karena saya waktu itu memang ada kegiatan yang lain, kami kemudian ada staf yang membuat itu (...tetapi Ibu tandatangani surat tersebut....tanya beritakorupsi.co), Ia karena memang waktu itu mendesak saya harus berangkat saya tanpa cek. Dan itu sudah di proses di Surabaya dan sudah dinyatakan selesai,”</i> kata Kepala sekolah SMPN 9 Surabaya, Hj. Siti Erum Megawati, S.Pd., M.Pd menjelaskan<br /><br />Ketika dintanya tentang jumlah uang yang terkumpul, Kepala sekolah SMPN 9 Surabaya, Hj. Siti Erum Megawati, S.Pd., M.Pd mengatakan tidak menerima uang melainkan barang. Alasannya tidak mau menerima uang<br /><br /><i>“Uang apa itu. Kami menerima barang saya tidak mau menerima uang,”</i> ucapnya<br /><br />Saat ditanya lebih lanjut terkait nama H.M. Choesnoel Farid, S.Psi apakah sebagai pengurus atau Ketua Alumni SMPN 9 Surabaya. Kepala sekolah SMPN 9 Surabaya, Hj. Siti Erum Megawati, S.Pd., M.Pd menjelaskan bahwa Alumni SMPN 9 sudah terpecah belah, namun menyebukan nama-nama Ketua Alumni yaitu M. Mahin dan Budi<br /><br /><i>“Alumni SMPN 9 itu terpecah belah sepertinya ketua alumni yang saya tau sampai sekarang ini ada Pak Mahin yang Sarjana Hukum itu kemudian yang saya tau ada Pak Budi tapi ada Alumni-alumni per angkatan,”</i> ujarnya<br /><br />Sementara Wakil Ketua DPRD Surabaya Drs. A. Hermas Thony, M.Si (Selasa, 31 Mei 2022) kepada beritakorupsi.co melalui pesan WhastApp mengatakan, <i>“Kop Suratnya mestinya pengurus Alumni”</i>.<br />    <br />Namun yang menjadi pertanyaan dari hal tersebut diatas adalah, apakah sah secara hukum atau peraturan perundang-peruangan yang berlaku Kepala Sekoleh SMP Negeri diperbolehkan dan atau diperkenankan membuat surat permohonan bantuan dana ataupun barang kepada pihak lain untuk keperluan yang ada di SMPN tersebut SMPN adalah milik Pemkot Surabaya?<br /><br />Apakah pembangunan Masjid Nur Jannah SMPN 9 Surabaya dibangun dengan menggunanakan uang milik Pemkot Surabaya tanpa fasilitas seperti yang diajukan oleh Kepala SMPN 9 atau menggunakan uang pribadi atau sumbangan pihak lain?<br /><br />Yang anehnya adalah penjelasan Kepala sekolah SMPN 9 Surabaya, Hj. Siti Erum Megawati, S.Pd., M.Pd yang mengatakan bahwa surat permohanan bantuan sarana prasarana Masjid Nur Jannah SMPN 9 Surabaya ditandatangani tanpa mengecek dengan alasan karena ada kegiatan<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, alamat Alumni SMPN 9 Surabaya yang sama persis dengan alamat Sekolah SMPN 9 Surabaya di Potroagung No 1 Surabaya pada hal alamat faktanya adalah berbeda alias tidak sama.<br /><br />Apakah memang Kepala sekolah SMPN 9 Surabaya, Hj. Siti Erum Megawati, S.Pd., M.Pd tidak mengetahui tentang pembentukan dan pengurus serta alamat organisasi Almuni SMPN 9 ?. <br /><br />Dan yang lebih menarik adalah terkait Nomor surat permohonan bantuan sarana prasana Masjid Nur Jannah SMPN 9 Surabaya yang dibuat oleh Kepala sekolah SMPN 9 Surabaya, Hj. Siti Erum Megawati, S.Pd., M.Pd, yaitu Nomor; P9/2020. <br /><br />Sementara, <i>sesuai Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana, P-9 adalah kode administrasi perkara pidana yaitu Surat Panggilan Saksi / Tersangka.</i> (Jnt)<br /></div>

News Pemerintahan Pendidikan Regional Permohonan Bantuan Sarpras Masjid Oleh Kepala SMPN 9 Ke Alumni Jadi Polemik?

Kepala SMPN 9 Surabaya, Hj. Siti Erum Megawati, S.Pd., M.Pd : “Sudah di proses di Surabaya dan sudah dinyatakan selesai” . Benarkah? B...

Pelantikan Pengurus Perjakum Jatim Dihadiri Ketua PN Surabaya, Kajati dan Gubernur Jatim

01.45 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Dalam sabutannya, Ketua PN Surabaya, Kajati maupun  Gubernur Jawa Timur berharap agar Perjakum Jatim dapat memberikan Informasi yang sehat dan berimbang kepada msyarakat, Perjakum Jatim dapat menjadi mitra Pemerintah maupun penegak hukum dalam mengawal penegakan hukum di Jawa Timur#</span></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjtqRp2EhQIKcmw96xxyI7ROYSGtBwPWFDdf4EDG-sPWkd1d0iscbC8YlNdrvqisRgol_73H53A0J5femR4BKSwWKhp4NmbSs2AC-mD5uL6L8PcXQCsG5HVNXNbvoGAe1ryQ0u09VXjnMMVveKg3Ut0TNfHTGSYGs_ym6cABwlcui6odAzb0uXL_QD7=s1024" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="1024" height="250" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjtqRp2EhQIKcmw96xxyI7ROYSGtBwPWFDdf4EDG-sPWkd1d0iscbC8YlNdrvqisRgol_73H53A0J5femR4BKSwWKhp4NmbSs2AC-mD5uL6L8PcXQCsG5HVNXNbvoGAe1ryQ0u09VXjnMMVveKg3Ut0TNfHTGSYGs_ym6cABwlcui6odAzb0uXL_QD7=w640-h250" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b></div><div style="text-align: justify;">Pelantikan pengurus Persatuan Jurnnalis Hukum Jawa Timur (Perjakum Jatim) periode 2022 - 2025 yang dilaksanakan di Surabaya Suites Hotel Jalan Pemuda No 31-37 Surabaya dihadiri oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya DJU Johnson Mira Mangngi, S.H., M.H mewakili Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Rudi Suparmono, S.H., M.H dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Dr. Mia Amiati, S.H., M.H diwakili Asisten Intelijen (Asintel) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Zulbahri, S.H., M.H serta Gubernur Jawa Timur diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Jawa Timur Dr Hudiyono, M.si berlangsung lancar, sederhana dan meriah<br /><br />Pelantikan pengurus Perjakum Jatim periode 2022 - 2025 juga dihadiri oleh Rektor Unesa, Ketua Umum PJI (Persatuan Jurnalis Indonesia) Hartanto Boechori maupun Tim Penasehat Hukum Perjakum yang terdiri dari Pieter Talaway, SH., MH, Johanes Dipa Widjaja, SH, Advent Dio Randy, SH dan Apriadi E. Sitinjak, SH serta beberapa pengurus dari organisasi Wartawan yang ada di Surabaya<br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhxGTNvuqANhnib06FQDcgX8oQ8FzpX3Q2RCDCCHPhgsMrdc5cjGH9uYv4P1uFNjP3Btu66nCgdf_l1Kzsv5aepCSL98wA4VLaGqCwjm-SZJpmFMIv4adWOaoPlSRnF7pARq2mnBlZ4K0yggqNbY9H15MXJYVZGmGTGHaPPHoTogVgZvwOCObybjR8S=s1070" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="941" data-original-width="1070" height="562" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhxGTNvuqANhnib06FQDcgX8oQ8FzpX3Q2RCDCCHPhgsMrdc5cjGH9uYv4P1uFNjP3Btu66nCgdf_l1Kzsv5aepCSL98wA4VLaGqCwjm-SZJpmFMIv4adWOaoPlSRnF7pARq2mnBlZ4K0yggqNbY9H15MXJYVZGmGTGHaPPHoTogVgZvwOCObybjR8S=w640-h562" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya DJU Johnson Mira Mangngi, S.H., M.H </span></span><br /></td></tr></tbody></table> Dalam sambutan Ketua Pengadilan Negeri Suarabaya yang disampaikan 
langsung oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Suarabaya DJU Johnson Mira 
Mangngi, S.H., M.H menyampaikan pesan kepada pengurus maupun anggota 
Perjakum Jatim, agar Junalis  hendaknya memuat berita secara profesional
 dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan<br /><br />“Ketika hendak 
memuat berita atau menulis berita tentang segala sesuatu yang disana 
(Pengadilan), mohon supaya berimbang, dilakukan secara profesional dari 
sumber yang bisa 
dipertanggungjawabkan,” kata Wakil Ketua Pengadilan Negeri Suarabaya DJU
 Johnson Mira Mangngi, S.H., M.H <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sementara Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Dr. Mia Amiati, S.H., M.H yang diwakili Asintel (Asisten Intelijen) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Zulbahri, S.H., M.H juga menyampaikan hal yang sama.<br /><br />Zulbahri, S.H., M.H meyampaikan, saat ini Pers mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan kemajuan Teknologi digital. Pers harus dapat beradaptasi dengan cepat mempelajari kompotensi yang baru dengan edukatif dalam menghadapi era teknologi       </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj9JObQea8FUrgbNHYY_4iTCn_HGDVZmfkQCwXtdaQN3OczeYVKf6GP6BTuB3tsXqAeT1B1s80U_LYPHEyomA7-6g3SOk_8Dxw8UVPcumG9BS5k-f-UafsYOLxRdDYAnPWEsShcD1iD-DphagvRU8ChnH5qrn2Ic9vMM4YCM7UhHBDwavH_jH0tfbd_=s1599" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1599" data-original-width="1200" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj9JObQea8FUrgbNHYY_4iTCn_HGDVZmfkQCwXtdaQN3OczeYVKf6GP6BTuB3tsXqAeT1B1s80U_LYPHEyomA7-6g3SOk_8Dxw8UVPcumG9BS5k-f-UafsYOLxRdDYAnPWEsShcD1iD-DphagvRU8ChnH5qrn2Ic9vMM4YCM7UhHBDwavH_jH0tfbd_=w480-h640" width="480" /></a></div>“Masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang mendapat informasi yang sehat dan baik. Informasi yang baik memerlukan Pers atau Jurnalis yang baik. Oleh sebab itu, diperlukan indutri Pers yang sehat, yang mampu menjadilan informasi secara karurat, jujur dan berimbang,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Asintel Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Zulbahri, S.H., M.H<br /><br />Dalam sambutannya, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Asintel Zulbahri, S.H., M.H menyampaikan, bahwa media massa punya peran penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Media mempunyai tugas untuk menjaga masyarakt agar tetap selalu bersatu, berastu padu dengan cara memberitakan informasi atau berita yang baik dan positif</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: left;"><span style="font-size: x-small;"> </span></div><div style="text-align: left;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Foto: Asisten Intelijen  Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Zulbahri, S.H., M.H</span></span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">“Sesuai dengan Undang-Undang Pers, wajib menyampaikan informasi yang baik, mendidik kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya berharap kepada Jurnalis, khususnya Jurnalis Hukum yang tergabung dalam Persatuan Jurnalis Hukum Jawa Timur, dapat menjdai mitra pemerintah dan penegak hukum dalam mengawal penegakan hukum di Jawa Timur serta penegak hukum yang berkeadilan,” Kata Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Asintel Zulbahri, S.H., M.H<br /><br />Hal senada juga disampakan oleh Gubernur Jawa Timur Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Jawa Timur Dr. Hudiyono, M.si<br /><br />Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur Dr. Hudiyono, M.si menyampaikan, bahwa Jurnalis punya peran penting untuk menyampaikan informasi baik an akurat kepada masyarakat<br />Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur Dr. Hudiyono, M.si menyampaikan, agar profesionalime Jurnali tetap terjaga, karena sementara ini masyarakat bisa menjadi wartawan, bisa jadi Jurnalis melalui Medsosnya. <br /><br />“Oleh karena itu Gubernur berharap, Jurnalis dapat menadi penyeimbang antara berita hoax dan yang benar-benar berita tetapi dibuat hoax. Setiap hari di Kominfo ada 4 berita hoax dan setelah diteliti ada Tiga yang benar-benar hoax, kalau sebulan sudah 90, sebulan seribu lebih,” kata Gubernur melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur Dr. Hudiyono, M.si<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi4aoF1kwXupuujqovGfP7aSvIfuREsuwIYKu42u49-yyww9lfSopHoSO4g97Xu2rZgR1brLGvW5f3zXWJvIy8IuUMtxbXFiB7tzGALqDGufq9uRmHu8HUu9T43SkZP_wAkDwa2RBdWT9U32U_XC2bKju_27CDO5j6MqgkyMEPyoboy-9fuCBM79Xxu=s1091" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="869" data-original-width="1091" height="510" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi4aoF1kwXupuujqovGfP7aSvIfuREsuwIYKu42u49-yyww9lfSopHoSO4g97Xu2rZgR1brLGvW5f3zXWJvIy8IuUMtxbXFiB7tzGALqDGufq9uRmHu8HUu9T43SkZP_wAkDwa2RBdWT9U32U_XC2bKju_27CDO5j6MqgkyMEPyoboy-9fuCBM79Xxu=w640-h510" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Kadis Kominfo Jawa Timur Dr Hudiyono, M.si</span></span></td></tr></tbody></table>Apa yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur maupun Gubernur Jawa Timur ada benarnya. Sebab, tak sedikit informasi atau berita yang dibaca oleh masyarakat dianggap kurang akurat dan tidak berimbang, sehingga masyarakat membuat opini sendiri-sendiri tanpa dasr hukum yang benar<br /><br />Sebelumnya, Ketua Persatuan Jurnalis Hukum Jawa Timur periode 2022 - 2025 Jentar Sitinjak dalam sambutannya mengatakan, bahwa tujuan dari dibentuknya Persatuan Jurnalis Hukum Jawa Timur ini adalah untuk menjadikan Jurnalis khsusnya anggota Persatuan Jurnalis Hukum Jawa Timur menjadi Jurnalis yang Profesional dan bermartabat. <br /><br />Menurut Jentar, yang mengantongi Sertifikat Wartawan Madya yang sehari-harinya meliput di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Suarabaya ini mengatakan, Jurnalis yang profesional dan bermartabat akan menghasilan karya Jurnalis yang akurat dan berimbang<br /><br />“Tujuan dari dibentuknya Persatuan Jurnalis Hukum Jawa Timur ini adalah untuk mnjadikan Jurnalis yang profesional dan bermartabat serta meningkatkan profesioanlisme yang dapat mengharagai dirinya sendiri agar dapat pula dihargai oleh masyarakat,” kata Jentar<br /><br />Jentar juga menjelaskan, bahwa “tangan kiri dengan posisi menulis” sebagai logo Persatuan Jurnalis Hukum Jawa Timur adalah sebagai “lambang perlawanan” secara positif melalui pemberitaan yang benar, jujur, akurat dan berimbang<br /><br />Jentar mengatakan, bahwa menjadi Jurnalis sangatlah mudah tetapi sulit saat menjalankan profesi sebagai Jurnalis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik<br /><br />“Jadi Jurnalis itu mudah tetapi yang sulit adalah saat menjalankan profesi sebagai Jurnalis. Saya berharap agar seluruh anggota Persatuan Jurnalis Hukum Jawa Timur dapat mejalankan profesi Jurnalis yang profesional dan bermartabat bukan untuk dijadaikan sebagai ajang mencari duit tetapi memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat,” ujarnya<br /><br /><br />Sebelum mengkahiri sambutannya, Jentar juga menyampaikan bahwa dana yang diperoleh oleh Persatuan Jurnalis Jawa Timur untuk pelaksanaan acara pelantikan pengurus Persatuan Jurnalis Jawa Timur periode 2022 - 2025 adalah dari beberapa Instasi/lembaga pemerintah diantaranya Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kejaksaan Negeri Surabaya, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Pengacara dan beberapa Polsek dengan cara mengajukan proposal<br /><br />“Dana yang kita peroleh adalah dengan mengajukan proposal ke beberapa Instasi/lembaga pemerintah diantaranya Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kejaksaan Negeri Surabaya, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Pengacara dan beberapa Polsek. Itu sebabnya kita secara terbuka menjelaskan dari mana dana kita peroleh agar tidak menjadi pertanyaan orang lain,” ucap Jentar. (*)<br /><br />Susuna Pengurus Persatuan Jurnalis Jawa Timur Periode 2022 - 2025<br />Ketua              : Jentar. S (beritakorupsi.co)<br />Wakil Ketua<span>    </span>: Hengki (Informasiphatas.com)<br />Sekretaris I      : Solecha, SE (Pelopor)<br />Sekretaris II    : Sunarto (Indonesia Jaya)<br />Bendahara I    : Rudy Situmorang (Tabir Investigasi)<br />Bendahara II    :  Arif Tiasa (Lensa Nasional)<br /><br />Pembian<br />Supriyadi (PETISI.co)<br />Nurdin Longgari (Harian Nasion<br /><br />Tim Penasehat Hukum<br />Pieter Talaway, SH., MH, sebagai Ketua Koordinator<br />Johanes Dipa Widjaja, SH, Wakil Ketua Koordinator<br />Advent Dio Rendy, SH, Anggota<br />Apriady E. Sitinjak, SH, Anggota<br /></div>

Pelantikan Pengurus Perjakum Jatim Dihadiri Ketua PN Surabaya, Kajati dan Gubernur Jatim

News Opini Pemerintahan Pendidikan Perdata Pidana Regional Tipikor Pelantikan Pengurus Perjakum Jatim Dihadiri Ketua PN Surabaya, Kajati dan Gubernur Jatim

#Dalam sabutannya, Ketua PN Surabaya, Kajati maupun Gubernur Jawa Timur berharap agar Perjakum Jatim dapat memberikan Informasi yang sehat ...

PN Surabaya Lockdown, 31 Pegawai Positif Covid-19

16.30 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><u><b>Humas PN Surabaya, Martin Ginting :</b></u> Untuk mempermudah pelayanan di PN Surabaya, masyarakat dapat mengakses Aplikasi SIPINTAR yang berbasis Android</span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJBulvZy50mt6JQid7OYBaHB73iNRF667C2l1pRFNOBCNpYHPB7WToTRc2q1hIqzKNQt4wISggxd6SiG14dscOaGXcR3BZYjT1dAQ7SWhM8oBcA65N4QSiet-sostrQu81zCXUXIXVzhc/s800/humas.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="700" data-original-width="800" height="560" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJBulvZy50mt6JQid7OYBaHB73iNRF667C2l1pRFNOBCNpYHPB7WToTRc2q1hIqzKNQt4wISggxd6SiG14dscOaGXcR3BZYjT1dAQ7SWhM8oBcA65N4QSiet-sostrQu81zCXUXIXVzhc/w640-h560/humas.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Pengadilan Negeri (PN) Surabaya di Jalan Raya Arjuna No 16 – 18 Surabaya, akhirnya menerapkan Lockdown terbatas, terhitung sejak hari Jumat, tanggal 2 hingga 9 Juli 2021,  setelah diketahui sebanyak 31 pegawai PN Surabaya yang terdiri dari Hakim, ASN (Apratur Spil Negara), tenaga Honorer dan Security Positif Covid-19 (Coronavirus disease 2019) seusai menjalani Swab yang dilakukan Tim Medis yang ditunjuk oleh Gugus Tugas Covid-19 Kota Surabaya, pada Kamis, 01 Juli 2021<br /><br />Hal itu disampaikan oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Dr. Joni melalui Humas PN Surabaya, Hakim Maertin Ginting kepada beritakorupsi.co, Kamis, 1 Juli 2021<br /><br />“Sebelum di lakukan Swab hari ini, ada sebanyak 4 orang Apratur PN Surabaya yang terdiri dari Hakim, PP dan Staf yang terpapar Covid-19 dengan gejala OTG. Mereka sedang menjalani penyembuhan dengan cara Isolasi Mandiri. Dari 275 orang yang ikut Swab hari ini, ada sebanyak 27 yang positif Covid-19. Ada Hakim, Staf dan Scurity,” kata Hakim Martin Ginting<br /><br />Hakim Martin Ginting menjelaskan, Swab dilakukan Tim Medis yang ditunjuk oleh Gugus Tugas Covid-19 Kota Surabaya sejak pukul 08.00 WIB hingga pukul 10.00 WIB hari ini, Kamis, 1 Juli 2021<br /><br />“Untuk menekan timbulnya penyebaran Covid-19 secara meluas kepada masyarakat di lingkungan PN Surabaya, maka dipandang perlu diambil langkah-langkah pencegahan. Sementara pegawai dan security yang dinyatakan positif sesuai hasil Swab, di wajibkan menjalani isolasi mandiri (Isoman) di rumah masing-masing termasuk 4 orang Hakim, Panitra Pengganti dan Staf dengan status OTG,” ujarnya<br /><br />Lebih lanjut Hakim Martin Ginting menyampaikan, untuk menekan timbulnya penyebaran Covid-19 secara meluas kepada masyarakat di lingkungan PN Surabaya, maka dipandang perlu untuk diambil langkah-langkah pencegahan. <br /><br />Berdasarkan hasil Swab hari ini, lanjut Hakim Martin Ginting, Ketua PN Surabaya telah melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, dan telah mendapat arahan bahwa jajaran PN Surabaya harus mengedepankan keselamatan para ASN maupun masyarakat yang hadir di lingkungan PN Surabaya<br /><br />“Setelah di rapatkan bersama Hakim dan pejabat fungsional/struktural, diputuskan beberapa hal dengan dasar arahan dan himbauan dari Pimpinan MA RI/Ketua Pengadian Tinggi Jatim yang salah satunya adalah, supaya masyarakat dapat mengakses Aplikasi SIPINTAR yang berbasis Android,” ucap Hakim Martin Ginting<br /><br />Himbauan dari Pimpinan Mahkamah Agung RI dan Ketua Pengadian Tinggi Jatim yang dimaksud oleh Humas PN Surabaya, Hakim Martin Ginting adalah ; <br /><br />1. Dilakukan Lockdown terbatas dalm hal pelayanan di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan Penanganan Perkara yang sedang berjalan mulai tanggal 02 s/d 09 Juli 2021. Bila terhadap perkara pidana yang tidak bisa diperpanjang penahanannya, maka tetap di sidangkan. Sedangkan perkara Perdata,  dihimbau untuk di tunda dalam waktu yang panjang.<br /><br />2. Diberlakukan sistim WFO dan  WFH (Work From Office dan Work From Home). Artinya,  bagi yang tidak ada persidangan maka dihimbau bagi masing-masing untuk bekerja dari rumah.<br /><br />3. Pembatasan sangat ketat bagi maayarakat untuk sementara waktu agar tidak berkunjung ke PN Surabay<br /><br />4. Pelayanan terhadap hal-hal yang bersifat darurat seperti perpanjangan penahanan bagi terdakwa, maka untuk sementara akan di layani di ruang di bagian depan Kantor PN Surabaya<br /><br />5. Bagi Hakim/ASN yang positif Covid-19, diperintahkan untuk Isoman (Isolasi Mandiri)  dirumah masing-masing hingga sembuh dan wajib menunjukkan hasil Swab PCR sebagai bukti sudah sembuh dari terjangkitnya Virus Corona kepada Wakil Ketua PN Surabaya KPN.<br /><br />6. Bila pada masa Lockdown terbatas tersbut dipandang perlu untuk diperpanjang atau tidak, maka tergantung dari hasil pengamatan/pemantauan selama 7 hari kedepan.<br /><br />7. Dihimbau kepada awak Media agar mempublish Kondisi Lockdown terbatas tersebut di PN Surabaya, agar masyarakan dapat memaklumi dan mengerti. <br /><br />8. Bila masyarakat membutuhkan informasi dalam berbagai hal tentang layanan yang ada di PN Surabaya, maka dapat mengakses Aplikasi SIPINTAR yang berbasis Android.<br /><br />“Itulah kebijakan dari Ketua PN Surabaya, menyikapi situasi terkini masalah Covid-19 di lingkungan PN Surabaya,” kata Hakim Martin Ginting. (Jnt)<br /></div>

News Pemerintahan Pendidikan Perdata Pidana Regional Tipikor PN Surabaya Lockdown, 31 Pegawai Positif Covid-19

Humas PN Surabaya, Martin Ginting : Untuk mempermudah pelayanan di PN Surabaya, masyarakat dapat mengakses Aplikasi SIPINTAR yang berbasis ...

Surat Penjelasan dan Permohonan Maaf Redaksi SRTV

22.04 beritakorupsi 0

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgd0wR1OW7Z_HnDHCaORzwgc93nmYuHHQa-xIH0jNapwDPFl0R7oUlHedYyVTdNITLY7xv0822wsW4h9oajqmKzvw4RuBwEwAor_3h0pK9vA_oQjvzCxeVvxJRwXpPNiYPF3GoFBSupVaQ/s2048/SRTV.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2048" data-original-width="1564" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgd0wR1OW7Z_HnDHCaORzwgc93nmYuHHQa-xIH0jNapwDPFl0R7oUlHedYyVTdNITLY7xv0822wsW4h9oajqmKzvw4RuBwEwAor_3h0pK9vA_oQjvzCxeVvxJRwXpPNiYPF3GoFBSupVaQ/w488-h640/SRTV.jpg" width="488" /></a></div><p></p><div style="text-align: left;"><b><span style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b></div><div style="text-align: justify;">SRTV News <mitrakeadilanredaksi@gmail.com><br /></div><div style="text-align: justify;">Lampiran</div><div style="text-align: justify;">No.       : SRTV.NJK/09/01/21/003</div><div style="text-align: justify;">Hal       : Penjelasan dan Permohonan Maaf</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kepada Yang Terhormat :</div><div style="text-align: justify;">Pimpinan Umum BERITAKORUPSI.CO</div><div style="text-align: justify;">Di Surabaya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Assalamualaikum WR, WB</div><div style="text-align: justify;">Menanggapai surat dari Redaksi BERITAKORUPSI.CO terkait dengan adanya berita yang pernah di muat di srtv.co.id yang berjudul "Sidang TPPU Bupati seret sejumlah nama pejabat" dengan cara melakukan copy paste dari artikel yang di tayangkan BERITAKORUPSI.CO Saat itu kami melihat berita tersebut menarik karena kasus tersebut yang menyeret mantan bupati Nganjuk.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun setelah medapat kabar dari salah satu teman kami wartawan di sidoarjo, dan mendapat saran kami saat itu langsung melakukan tekdon atau penghapusan atas artikel berita tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dengan ini saya Bagus Jati Kusumo selaku pimpinan umum dari media online srtv.co.id PT. Surya Rajawali Televisi menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh para pihak yang di rugikan terutama Redaksi BERITAKORUPSI.CO atas perbuatan tidak terpuji kami melakukan copy paste artikel berita tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kami berharap banya agar media BERITAKORUPSI.CO dapat memberi maaf kepada kesalahan yang telah kami lakukan, dan kami berjanji tidak akan melakukan kesalahan tersebut kembali kami selaku media yang masih merintis, berharap agar berikutnya terjalin kerjasama dan menjalin tali persaudaraan antaramedia BERITAKORUPSI.CO dan srtv.co.id.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Demikian surat permintaan maaf ini kami buat dengan kondisi sadar dan besar harapan kami untuk di maafkan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Wassalamualaikum WR, WB.</div><p style="text-align: justify;"></p><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Nganjuk 9 Februari 2021</div><div style="text-align: justify;">Tertanda Pimpinan Umum</div><div style="text-align: left;"> </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Surat diatas adalah tanggapan dari Pemimpinan Umum Media Online srtv.co.id PT. Surya Rajawali Televisi atas surat dari Redaksi Media Online BERITAKORUPSO.CO, terkait Copy Paste isi berita yang dilakukan oleh Wartawan Media tersbut dari laman Media Online BERITAKORUPSI.CO tanpa ijin atau pemberitahuan serta tidak menyebutkan sumber dari mana.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dengan adanya tanggapan dari Pemimpinan Umum Media Online srtv.co.id PT. Surya Rajawali Televisi tersebut diatas, maka Pemimpin Umum Media Online BERITAKORUPSO.CO menganggap bahwa maslah terjadinya Copy Paste isi beriata dianggap telah selesai dengan harapan terjalinya Kominikasi yang baik sesama Wartawan (Jurnalis) di tanah air. (*)<br /></div><p></p>

Pendidikan Regional Surat Penjelasan dan Permohonan Maaf Redaksi SRTV

BERITA KORUPSI .CO - SRTV News <mitrakeadilanredaksi@gmail.com> Lampiran No. : SRTV.NJK/09/01/21/003 Hal : Penjelasan dan ...

“Menjelang Dermaga”, Kapal Saiful Ilah Bupati Sidoarjo “Tenggelam”

20.22 beritakorupsi 3

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="682" data-original-width="1058" height="412" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhO75F2-UMPN1AVJ9jrqXkOaGNkiDy2neVyL7a0rNLOuCO54J4BVn2AbDlClKJBnUXs6CnejIgiwL8DgQ2ANMsYeFNOH3dAeqbDlAk2nr2q8bm_HuCPo79Tqsq8pKeWecRdA7L_E-0UwiY/s640/kapal.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto: Google</td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<b><span style="font-size: large;">Saiful Ilah Ditangkap KPK pada tanggal 7 Januari 2020 karena menerima uang suap sebesar Rp350 juta dari pengusaha kontraktor, yaitu Ibu Gofur dan M. Totok Sumedi.</span></b></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: x-small;"><b>Ditulis oleh Jentar. S Wartawan Senior yang sehari-hari liputan di Pengadilan Tipikor Surabaya - </b></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Saiful Ilah atau yang lebih tenar dengan panggilan “Abah Ipul” ini, adalah orang nomor satu di Kabupaten Sidoarjo sejak 2010 hingga 2021 nanti (Bupati 2 Periode). Dan sebelum mejabat sebagai Bupati, sebelumnya Saiful Ilah menjabat sebagai Wakil Bupati Sidoarjo periode 2000 – 2010 mendampingi Bupati Sidoarjo saat itu dijabat oleh Win Hendarso<br /><br />Sebelum menduduki jabatan politik sebagai Wakil Bupati dan kemudian Bupti Sidoarjo, Saiful Ilah adalah seorang pengusaha. Jabatan penting diberbagai perusahaanpun digenggamnya, diantaranya Direktur Utama  PT Mitralam Kalimantan Persada (Dirut PT MKP), Presiden Direktur PT Hexamitra Charcoalindo (Presdir PT HC), Presiden Direktur PT Mustika Light Metal (Presdir PT MLM) dan Dirut PT Gresik Mustika Timur. <br /><br />Sukses sebagai pengusaha, dan sukses pula sebagi Wakil “Nahkoda Kapal” Kabuputen Sidoarjo sejak 2000 – 2010, Saiful Ilah pun naik jabatan menjadi “Nahkoda” Kabupaten Sidoarjo periode 2010 – 2016, dan kemudian kembali memegang jabatan “Nahkda” Kabupaten Sidoarjo untuk periode 2016 – 2021.<br /><br />Sebagai pengusaha dan “Nahkoda” Pemerintahan yang merasa sukses, Saiful Ilah menyiapkan putranya, yaitu Amir Aslichin sebagai penggantinya menjadi “Nahkoda” Kabupaten Sidoarjo agar tidak jatuh ke tangan musuh politiknya. Sedangkan Amir Aslichin adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PKB<br /><br />Sayangnya, doa tidak selalu terkabulkan, dan cita-cita tidak selalu tercapai. Itulah yang barangkali dialami oleh “Abah Ipul” ini. Sebab, menjelang “dermaga” alias akhir jabatannya, “Kapal” alias Jabatan Bupati Kabupaten Sidoarjo “tenggelam” alias masuk penjara setelah tertangkap tangan oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 7 Januari 2020, sekaligus “hadiah pertama” bagi Firli Bahuri sebagai Pimpinan KPK yang baru.<br /><br />Nasib Siful Ilah dengan pendahulunya, yaitu terpidana 5 tahun penjara Win Hendarso mantan Bupati Sidoarjo sama tapi tak serupa. Persamaannya, Saiful Ilah dan Win Hendarso adalah Bupati Sidoarjo, dan sama-sama masuk dalam kubagan lingkaran hitam kasus Korupsi. <br /><br />Bedanya, Saiful Ilah Tertangkap Tangan KPK pada Selasa, tanggal 7 Januari 2020 sekira pukl 17.00 WIB di Pendopo Kabupaten, karena saat itu menerima uang suap sebesar Rp350 juta dari pengusaha kontraktor, yaitu Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi. <br /><br />Dan sebagai “imbalannya”, Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi pun sudah dinyatakan bersalah dan divonis pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada tangggal 29 Mei 2020<br /><br />Sedangkan Win Hendarso terjerat kasus Korupsi pencairan dana Kasda (Kas Daerah) Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2005 - 2007 sebesar Rp2,3 miliar. Dan Win Hendarso pun divonis pidana penjara selama 5 tahun dan dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar 2 milliar rupiah  subsider pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Hal ini termuat dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomer 1891 K/Pid.Sud/2012<br /><br />Nama Saiful Ilah, menambah jumlah “medali” menjadi 14 Kepala Daerah yang tertangkap tangan maupun dari hasil penyidikan  KPK di Jawa Timur yang terdiri dari 38 Kabupaten/Kota. Ke 14 Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) itu adalah ;<br /><br />1. Wali Kota Madiun Bambang Irianto (hasil penyidikan KPK terkait Korupsi Gratifikasi, Suap dan TPPU)<br />2. Wali Kota Batu Eddy Rumpoko  (Kasus suap Tangkap tangan KPK, saat ini mengajukan PK),;<br />3. Bupati Nganjuk Taufiqurrahman (Kasus suap Tangkap tangan KPK, namun kasus TPPU saat masih berstatus tersangka)<br />4. Bupati Pamekasan Achmad Syafii (Kasus suap Tangkap tangan KPK)<br />5. Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus, lanjutan dari Kasus suap Tangkap tangan KPK terhadap Kepala Dinas PU dan Ketua serta 2 Wakil Ketua DPRD Kota Mojkerto periode 2014 - 2019<br />6. Bupati Jombang Nyono Suharli wihandoko (Kasus suap Tangkap Tangan KPK)<br />7. Wali Kota Malang Moch. Anton (hasil penyidikan KPK terkait Korupsi suap DPRD Kota Malang)<br />8. Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha (hasil penyidikan KPK terkait Korupsi suap pemberian Izin Tower, dan saat berstatus tersangka dalam kasus TPPU)<br />9. Wakil Bupati Malang Achmat Subhan (terkait kasus Korupsi Bupati Mojokerto)<br />10. Bupati Tulungagung Syahri Mulyo (Kasus suap Tangkap tangan KPK)<br />11. Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar (Kasus suap Tangkap tangan KPK)<br />12. Bupati Malang Rendra (Penyidikan KPK)<br />13. Wali Kota Pasuruan (Kasus suap Tangkap Tangan KPK)<br />14. Bupati Sidoarjo Saiful Ilah (Kasus suap Tangkap Tangan KPK)<br /><br />Pertanyaannya. Apakah hanya ke 14 Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur ini yang pernah menerima uang suap atau gratifikasi dari pihak lain ? <br /><br />Pertanyaan selanjutnya, terkait kasus yang menyeret Saiful Ilah selaku Bupati Sidoarjo. Apakak KPK akan menjelaskan secara terang benderang dalam surat dakwaannya terkait perbuatan tersangka Saiful Ilah sejak menduduki jabatan Wakil Bupati Sidaorjo selama 2 periode, dan Bupati Sidoarjo selama kurang 2 periode seperti saat KPK mengungkap kasus Korupsi Suap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Bupati Malang Rendra Kresna, Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa, Bupati Ngajuk Taufiqurrahman, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, Wali Kota Batu Eddy Rumpoko dan Wali Kota Madiun Bambang Irianto<br /><br />Atau KPK hanya akan menjelaskan perbuatan tersangka Saiful Ilah terkait menerima uang suap dari 2 pengusaha sebesar Rp350 juta disaat KPK menangkapnya pada tanggal 7 Januari 2020 ? (*) </div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Tipikor “Menjelang Dermaga”, Kapal Saiful Ilah Bupati Sidoarjo “Tenggelam”

Foto: Google Saiful Ilah Ditangkap KPK pada tanggal 7 Januari 2020 karena menerima uang suap sebesar Rp350 juta dari pengusaha kontra...

Kajati Jatim : Sidang Teleconference Belum Ada Payung Hukumnya

23.50 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="551" data-original-width="630" height="558" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRY9S3jiOgZmB4msp3r6jMnlRJ2608DtRr-x-eIBWqDag9mcwuc0otAzHlnPjbaOpBKyUKv_Kdtkcxfeyh0xDh_OOI5i7tL1VwSaeDtBZKQpwKE23cqfWwH9hA5FGSHieXsf-WO30aVeg/s640/IMG20191231085703.jpg" width="640" /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b><span style="font-size: large;">“Sidang Teleconference Sebagai Terobosan Baru Dalam Perkara Korupsi <i>Karena mungkin dapat menghemat anggaran</i>”</span></b></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span>Penegakan hukum dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bukan hanya memenjarakan Koruptor, tetapi bagaimana menyelamatkan keuangan negara yang dilakukan oleh para maling uang rakyat itu. Bagaimana bila anggaran persidangan dari Kejaksaan ke Pengadilan Tipikor jauh lebih besar dari kasus perkara Korupsi ?<br /><br />Seperti kasus perkara korupsi penyaluran beras miskin (Raskin) di Desa Pohsangit Leres,  Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo pada tahun 2012, yang merugikan Negara sebesar 612 ribu rupiah (dalam dakwaan JPU senilai Rp2.700.000) dengan terdakwa saat itu adalah Sahri (55) selaku Pj.Kepala Desa.<br /><br />Atau kasus dugaan Korupsi penyalahgunaan ADD dan DD sebesar Rp56 juta dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) di Desa Sumber Rejo Kabupaten Bondowoso pada Tahun 2018 yang saat ini disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya<br /><br />Atau perkara Korupsi Pungli yang beberapa haru lalu (Rabu, 12 Februari 2020) disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya sebesar Rp33.750.00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)/Prona (Program Nasional Agraria) atau Sertifikat Gratis tahun 2017 di Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk <br /><br />Pertanyaannya kemudian, berapa anggaran yang digunakan oleh Kejaksaan untuk menyidangkan perkara Kasus Korupsi sebesar Rp33.750.000 tersebut diatas ?. Bagaimana bila kasus yang sama terjadi di Kejaksaan Negeri yang ada di beberapa Kabupaten/Kota di Indonesia yang jaraknya jauh dari Pengadilan Tipikor setempat seperti di Sumatra Utara, Papua, NTB dll.<br /><br />Nah, melihat fenomena ini, Sidang Teleconference adalah salah satu terobosan baru dalam proses persidangan kasus Perkara Korupsi Khusus untuk pemeriksaan atau mendengarkan keterangan saksi-saksi. Tujuannya adalah, agar persidangan lebih efesien dan yang lebih utama yaitu dapat menghemat anggaran.<br /><br />Dan mungkin itulah sebabnya, mantan Kepala Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur (Kajati Jatim) Sunarta, dan mantan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Didik Farkhan Alisyahdi  mengeluarkan anggaran pembelian alat dan menempatkan di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur untuk mendukung pelaksanaan sidang Teleconference di Jawa Timur yang bekerjasama dengan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Khsus Surabaya, Nursyam.<br /><br />Dan mungkin itupula alasan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso mengajukan permohonan untuk sidang Teleconference dalam 4 (empat) perkara Korupsi dengan 4 orang terdakwa,  namun akhirnya gagal. Pada hal sebelum dikeluarkan Penetapan, Pihak Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan uji coba yang bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Bondowoso serta disaksikan pihak Pengadilan Tinggi - Jawa Timur.<br /><br />Menurut Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur, Dr. Muhammad Dofir melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum), Richart Marpaung saat ditemui beritakorupsi.co di gedung Kejati Jatim Jalan A. Yani Surabaya mengatakan, bahwa sidang Teleconference belum ada payung hukumnya.<br /><br />“Karena untuk sidang Vicon (Video Conference) itu belum ada payung hukumnya yang berupa SOP (Standar Operasional Prosedur)-nya belumpun ada,” kata Richart Marpaung<br /><br />Anehnya, saat ditanya lebih jauh tentang payung hukum berupa SOP yang dimaksud, Richart Marpaung tidak menjelaskan secara rinci, kecuali hanya mengatakan SOP (Standar Operasional Prosedur)<br /><br />“Ya payung hukumnya SOP namaya, Standar Operasional Prosedur,” ujarnya.<br /><br />Sebelumnya,  Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nursyam menjelaskan, bahwa sidang Teleconference pernah dilangsungkan beberapakali. Hal ini akan lebih efesien dan dapat menghemat anggaran dengan memanfaatkan Information and Technology (IT), karena puluhan saksi dalam perkara tersebut tidak perlu hadir ke Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur<br /><br />“Kalau perkaranya dari Banyuwangi, kemudian sidangnya hingga malam karena banyaknya perkara, saksi-saksi harus berhari-hari. Jadi kalau Sidang Teleconference, para saksi tidak perlu harus hadir dari Banyuwangi ke Tipikor kalau Jaksa, terdakwa dan penasehat Hukumnya tetap hadir. Saksi tetap dapat di dengar keterangannya dalam ruang sidang. Dalam persidangan itu ada Jaksa dibawah pengawasan Ketua PN setempat atas penunjukan KPT (Ketua Pengadilan Tiggi),” kata Nursyam saat ditemui beritakorupsi.co di ruang kerjanya, Senin, 3 Februari 2020. (Jen)</div>

News Pendidikan Regional Tipikor Kajati Jatim : Sidang Teleconference Belum Ada Payung Hukumnya

“Sidang Teleconference Sebagai Terobosan Baru Dalam Perkara Korupsi Karena mungkin dapat menghemat anggaran ” BERITA KORUPSI .CO ...

H. Darmawan Tak Tau Sebagai Pimred Majalah Aspirasi Dewan Surabaya

03.17 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="433" data-original-width="640" height="432" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEie5xwCP3FfbkLHP1ZhUUbMjUNKNTFFTP9g3xevDrgK2sFyhWkHzBrZqQSTajGzApOlD1yZv925mGODpjmsLBs4w2NrNTDT4Fmi2L5FtSta5GIFVEWWAP1kK0kKBIMopJOGrotOtuSVKSM/s640/DARMAWAN3.jpg" width="640" /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Aneh tapi nyata. Barangkali kalimat inilah yang tepat dalam struktur Redaksi Majalah Aspirasi DPRD Kota Surabaya, karena nama H. Darmawan, SH selaku Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya periode 2014 – 2019 tercantum sebagai Pemimpin Redaksi, namun si terdakwa dalam kasus dugaan Korupsi dana Jasmas (Jaringan Aspirasi Masyarakat) Surabaya ini tak tahu kalau dirinya sebagai Pimred.<br />
<br />
Tidak H. Darmawan, SH sebagai Pimred,  Ratih Retnowati yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya periode 2014 – 2019 tak tahu sebagai Redaktur. Hal itu disampaikan keduanya (H. Darmawan dan Ratih Retnowati) kepada beritakorupsi.co dari balik tahanan Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa, 11 Februari 2020.<br />
<br />
“Saya tidak tahu. Saya juga tidak tahu bagaimana pembentukannya, pengelolaannya, pendanaannya. Pokonya saya tidak tahu,” kata H. Darmwan. Hal yang sama juga disampaikan Ratih Retnowati.<br />
<br />
Saat ditanya, apakah pernah membaca Majalah itu dan pernah diwawancarai Wartwan dari Majalah tersebut. H. Darmawan mengaakui kalau dirinya pernah membaca namun tak tau kalau dirinya sebagai Pimrednya. Menurut Darmawan, dirinya tau Majalah Aspirasi Dewan saat ada wartawan hendak melakukan wawancara dan menyebutkan dari Aspirasi Dewan.<br />
<br />
“Pernah baca tapi tidak tau siapa Pimrednya. Saya tau itu saat ada wartawan mau wawancara dan menyebutkan dari Aspirasi Dewan,” ucap Darmawan.<br />
<br />
Bahkan H. Darmawan berencana akan menggungat Majalah Aspirasi Dewan Surabaya yang mencantumkan namanya sebagai Pemimpin Redaksi tanpa ada pemberitahuan apalagi persetujuannya. Yang lebih konylnya lagi, Darmawan tak tau bagaimana pengelolaannya.<br />
<br />
"Nanti akan saya gugat," kata Darmawan <br />
<br />
Terkait pengakuan Darmawan dan Ratih Retnowati, beritakorupsi.co menghubungi Armuji, selaku penanggungjawab Aspirasi Dewaan yang menjabatKetua DPRD Kota Surabaya periode 2014 – 2019 yang saat ini anggota DPRD Jatim yang juga salah satu kandidat CaWawali (Calon Wakil Wali) Kota Surabaya dengan mengirim pesan melalui App. WhastApp untuk meminta tanggapannya<br />
<br />
Namun wakil rayakat Jawa Timur ini tak mau memberikan komentar apapun kecuali hanya membaca pesan yang dikirim beritakorupsi.co ke nomor WhastAppnya. (Jen)</div>

Pemerintahan Pendidikan Regional H. Darmawan Tak Tau Sebagai Pimred Majalah Aspirasi Dewan Surabaya

BERITA KORUPSI .CO – Aneh tapi nyata. Barangkali kalimat inilah yang tepat dalam struktur Redaksi Majalah Aspirasi DPRD Kota Surabaya, ...

Pertama Di Dunia, “The Chef” Aplikasi Kuliner Diluncurkan

06.20 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEVhSu_eyVOquiT-TvqchXF2D_tA5Km2sOovh50wiv3xjdCpYGYR11LFvAAm5MKR_DPEQzA_FHKXPBBy9T7u78n2p443qZMTM2IksLQjNfgcxLPDRzQQeTQLo_PLXcdw6JPY98t2TNfpI/s1600/IMG2019111211462911.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1052" data-original-width="664" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEVhSu_eyVOquiT-TvqchXF2D_tA5Km2sOovh50wiv3xjdCpYGYR11LFvAAm5MKR_DPEQzA_FHKXPBBy9T7u78n2p443qZMTM2IksLQjNfgcxLPDRzQQeTQLo_PLXcdw6JPY98t2TNfpI/s1600/IMG2019111211462911.jpg" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
 Sisca Baroto Utomo sebagai Celeberiti Cef Indonesia (Kanan)</div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3gOn587cDCfS0m2nmxIxMiKoyYzrvPhVXbqRaVaWfB7CJXNHM0YRIku99Sx6Fb1E6b0oQNjeAAs-BK5XP7P83HMH9DZ9JPSTU17HZyR13BnnlD8ZFxX_KvsWvjiq_zPi54Mz2QkvZ9us/s1600/Chef.gif" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="649" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3gOn587cDCfS0m2nmxIxMiKoyYzrvPhVXbqRaVaWfB7CJXNHM0YRIku99Sx6Fb1E6b0oQNjeAAs-BK5XP7P83HMH9DZ9JPSTU17HZyR13BnnlD8ZFxX_KvsWvjiq_zPi54Mz2QkvZ9us/s1600/Chef.gif" /></a></td></tr>
<tr align="justify"><td class="tr-caption">Dari kiri, Tim IT (Infomation and Teknologi) The Chef Iksan Sutanto, Chef Profesional Widhijanto, Tim Branding The Chef Apps Johan Alvin Khosuma (JAK), Chef Milenial saat Grand Launching aplikasi kuliner "The Chef" di Jakarta, Selasa,12 Nopember 2019</td></tr>
</tbody></table>
<b>JAKARTA, <span style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b><span style="font-size: large;"> </span>Seiring dengang perkembangan teknologi digital 4.0 saat ini, para Chef atau Koki muda Indonesiapun tak ketnggalan untuk memanfaatkannya untuk mendorong perkembangan industri khususnya dibidang kuliner maupun diberbagai usaha lainnya dengan menciptakan sebuah Aplikasi yang pertama di dunia, yaitu THE CHEF <br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Peluncuran Aplikasi Kluner THE CHEF ini secara resmi di Launching di Jakarta, tepatnya di Arthotel Tamrin, Jakrta Pusat, pada Selasa, 12 Nopember 2019<br />
<br />
Sebelum acara Launching di Jakarta berlangsung, para Chef Muda Indonesia telah mengadakan kegiatan di beberapa Kota besar, diantaranya Surabaya dan Bali<br />
<br />
Sememtara dalam acara Launching yang berlangsung turut dihadiri sejumlah undangan dari berbagai kalangan profesional khususnya para Chef muda Indonesia yang berbakat.<br />
<br />
Dalam penjelasannya, Chef Widhijanto mengatakan,  bahwa  Aplikasi ‘The Chef’ adalah sebuah Aplikasi Kluner yang pertama di dunia, berbasis komunitas profesi dan berhubungan dengan dunia kuliner, food industry, data profil, sertifikasi kuliner. Selain itu juga mendukung generasi milenial untuk mengapresiasi karya ide atau pemikiran untuk dapat semakin berkembang<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjCrw_mabvRbjIuXhrTuj9VqPh3E-MD3kWcHdSkHee8deKdsHjVfZhYH5M_tWdoT9OarAhvAXUP0MOBrbfWA0E0g-Rimn66EJv7VRXBMLYg3Yyt_9FLSjMFBWe5aFiV90DZ6ekLCh3dXw/s1600/IMG20191112115807.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjCrw_mabvRbjIuXhrTuj9VqPh3E-MD3kWcHdSkHee8deKdsHjVfZhYH5M_tWdoT9OarAhvAXUP0MOBrbfWA0E0g-Rimn66EJv7VRXBMLYg3Yyt_9FLSjMFBWe5aFiV90DZ6ekLCh3dXw/s640/IMG20191112115807.jpg" width="640" /></a></div>
Menurutnya Chef Widhijanto, bahwa aplikasi The Chef ini 
juga bisa menjadi wadah bagi profesi di bidang F&B untuk 
mengembangkan ide kreatif dan membagikan karya kreatifnya melalui 
fitur-fitur di dalam aplikasi, seperti fitur Chef Channel, dan juga 
fitur marketplace untuk para chef preneur.<br />
<br />
“Seiring 
perkembangan jaman, bahwa perkembangan chef belakangan sangat pesat, 
bahkan muncul beberapa komunitas dan asosiasi yang menaungi chef. Namun 
ditegaskannya bahwa aplikasi ‘The Chef’ terbuka bagi siapa saja dan 
tidak berafiliasi dengan salah satu asosiasi atau komunitas,” katanya 
pada saat acara launching “The Chef’ di Artotel Thamrin, Jakarta Pusat, 
Selasa, 12 Nopember 2019<br />
<br />
Setelah Chef Widhijanto usia menjelaskan tentang THE CHEF, kemudian dilanjutkan Wildan Avessina sebagai Chef Milineal. Menurut Wildan,  bahwa dalam Aplikasi THE CHEF,  terdapat beberapa fitur yang disediakan, diantaranya adalah tentang informasi lowongan pekerjaan, informasi profil chef bagi perusahaan yang membutuhkan, data event chef dan kegiatannya di seluruh Indonesia, termasuk marketplace produk dan peralatan yang berkaitan dengan bisnis makan dan minuman.<br />
<br />
“Dan yang menarik, kami mengakomodir keinginan masyarakat untuk menjadi chef. Makanya kami menggelar charity hingga beasiswa atau pendanaan kepada mereka yang kurang mampu untuk dididik hingga menjadi chef profesional,” ungkapnya<br />
<br />
Wildan menambahkan,  Aplikasi ini juga menyediakan fitur forum bagi para chef untuk berinteraksi melalui chat forum dan bisa berbagi ide kreatif dan karya mereka, sehingga bisa membantu mereka untuk bisa dikenal dan diakses di seluruh dunia.<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhQtlLyDgIyhSVmxPHbolOn-RG3yg1s42giWm-xVc4DdPIrJryB13ZsJONl7abX0sNV-ylPu4rnUwH8unRU2dzegIDVv-X_e_OCvwc1P9qhzNBaml7ieGxDgx5CGw-X-WxQiQ0l3lLtCY/s1600/IMG20191112115508.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="576" data-original-width="1024" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhQtlLyDgIyhSVmxPHbolOn-RG3yg1s42giWm-xVc4DdPIrJryB13ZsJONl7abX0sNV-ylPu4rnUwH8unRU2dzegIDVv-X_e_OCvwc1P9qhzNBaml7ieGxDgx5CGw-X-WxQiQ0l3lLtCY/s640/IMG20191112115508.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> Dari kiri, Tim IT (Infomation and Teknologi) The Chef Iksan Sutanto, Chef Profesional Widhijanto, Tim Branding The Chef Apps Johan Alvin Khosuma (JAK), Chef Milenial dan Kaloka selaku Tim Marketing saat Grand Launching aplikasi kuliner "The Chef" di Jakarta, Selasa,12 Nopember 2019</td></tr>
</tbody></table>
Tak ketinggalan pula tim IT “The Chef”, yaitu Iksan menuturkan, bahwa
 konsep fand disk di The Chef bisa dimanfaatkan para pemilik restoran 
untuk bekerjasama  dengan cara mengirimkan proposalnya.<br />
<br />
"Misalnya
 ada yang ingin punya restoran cabang, mereka bisa mengirimkan 
proposalnya di aplikasi, dan dari sana, team melakukan cek survingnya. 
Jadi para investor juga bisa berkerjasama melalui aplikasi ini." ujar 
Iksan<br />
<br />
Iksa  menambahkan, "Dari Aplikasi ini, kota juga 
bisa cari suplaiyer yang cocok, mengeseting, lamp back hind, barisat, 
accounting. Jadi fan disk sudah meningkat banyak, bukan hanya mencari 
investor tapi midnya sudah ada semua, itu sudah di dalam satu ekosistem.
 Kalau sudah di setujui dan investornya sudah di acc, maka jadi masuk di
 incubasi di chat,” jelasnya<br />
<br />
Pada kesempatan yang sama, Marketing Communication ‘The Chef’, Kaloka menambahkan, aplikasi ini dibuat didasari oleh kecintaan para foundernya terhadap dunia kuliner dan atas perhatiannya terhadap kehidupan chef di Indonesia maupun dunia.<br />
<br />
“Kami berharap, aplikasi ‘The Chef’ bisa sebagai sarana menjalin silaturahmi antar chef, memunculkan chef-chef baru dan berbakat, memudahkan pelaku usaha di bidang food industry dalam mendapatkan informasi dan memenuhi segala kebutuhannya,” tandasnya. (Jent)<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvvHklZ4k0nrtWmeHbb1FN-JD07OKa43SGJE5AJR2Z3rEUIiS_AjW2AE2avyxZqIt29ahb1c6zesdyyEjfix7qug5LsVxNdeBwaLITIDy2x7veoh9hpYsZyKawXkezmSwmjXUyKdsnnTU/s1600/IMG20191112114629.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="355" data-original-width="631" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvvHklZ4k0nrtWmeHbb1FN-JD07OKa43SGJE5AJR2Z3rEUIiS_AjW2AE2avyxZqIt29ahb1c6zesdyyEjfix7qug5LsVxNdeBwaLITIDy2x7veoh9hpYsZyKawXkezmSwmjXUyKdsnnTU/s640/IMG20191112114629.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitMM-BdGrkuQL_V_bGBTBnVlutmxnlLcFg2M8UkJb-A4pxCrT_CLS9yjrn8UO3czMuOGIVc16THGlZTtx9iaCexxmlGy_uE9biWNtPb7SIOeSMQzVZ1s4TqpE0IP_IJqqUhbBe6Xakih0/s1600/IMG20191112115219.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="355" data-original-width="631" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitMM-BdGrkuQL_V_bGBTBnVlutmxnlLcFg2M8UkJb-A4pxCrT_CLS9yjrn8UO3czMuOGIVc16THGlZTtx9iaCexxmlGy_uE9biWNtPb7SIOeSMQzVZ1s4TqpE0IP_IJqqUhbBe6Xakih0/s640/IMG20191112115219.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtLD8P8FfOG3q75Oxq_Ljvs78NQNs8QDDZkw0mpfMoOmiAgIlsIDjTGFJin7cTTilEmgQb6nITaYrD7uqEezDyQlYthUc5TJ1JmPH_R2YiFgQ57R6SKo294ar9vBrXJcZgTbFQGKbamaM/s1600/IMG20191112115242.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="355" data-original-width="631" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtLD8P8FfOG3q75Oxq_Ljvs78NQNs8QDDZkw0mpfMoOmiAgIlsIDjTGFJin7cTTilEmgQb6nITaYrD7uqEezDyQlYthUc5TJ1JmPH_R2YiFgQ57R6SKo294ar9vBrXJcZgTbFQGKbamaM/s640/IMG20191112115242.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjo-WM_dLBvHuoWl3PytSMmV1OztL_e5f_XJb5XCKcNNSWPma0tZKYy_r89eaceyZLYUQqVkM3kCUWf-yA-Mu4Esa0eR4rWAIfbaXPISRsAuR7tpBNMDG085FxnJ3FbTWBhXrOimdv_8KU/s1600/IMG20191112115438.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="649" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjo-WM_dLBvHuoWl3PytSMmV1OztL_e5f_XJb5XCKcNNSWPma0tZKYy_r89eaceyZLYUQqVkM3kCUWf-yA-Mu4Esa0eR4rWAIfbaXPISRsAuR7tpBNMDG085FxnJ3FbTWBhXrOimdv_8KU/s640/IMG20191112115438.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2a4UpZsSga3OnCZPBPXGx1z4XxQjSP7MtrEP9zeYWVNKMs3HAIZkAFLA8Cnygs01z4p_tu81b5DqnfoRxNAnUpVOHEeeYQnMTkr0osOgnwPZ_hsWjOwiVYzgg-36XnBbaeguf75SyV8g/s1600/IMG20191112115807.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2a4UpZsSga3OnCZPBPXGx1z4XxQjSP7MtrEP9zeYWVNKMs3HAIZkAFLA8Cnygs01z4p_tu81b5DqnfoRxNAnUpVOHEeeYQnMTkr0osOgnwPZ_hsWjOwiVYzgg-36XnBbaeguf75SyV8g/s640/IMG20191112115807.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="576" data-original-width="1024" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3_TM2lLY2Nku2HR90UuNZa-qKDoEDsPJ1JunfEXaCB8mw83YXRH0d-zQkcCl5h2boHAbZ6IOz4eByFMdxTzCQBzWtqwa9rjIBbwx2Z_T0F6NHaYxa0g4og_kiKMA2VXN35HPVwNZR-A8/s640/thumbnail.jpg" width="640" /> </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEVhSu_eyVOquiT-TvqchXF2D_tA5Km2sOovh50wiv3xjdCpYGYR11LFvAAm5MKR_DPEQzA_FHKXPBBy9T7u78n2p443qZMTM2IksLQjNfgcxLPDRzQQeTQLo_PLXcdw6JPY98t2TNfpI/s1600/IMG2019111211462911.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1052" data-original-width="664" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEVhSu_eyVOquiT-TvqchXF2D_tA5Km2sOovh50wiv3xjdCpYGYR11LFvAAm5MKR_DPEQzA_FHKXPBBy9T7u78n2p443qZMTM2IksLQjNfgcxLPDRzQQeTQLo_PLXcdw6JPY98t2TNfpI/s1600/IMG2019111211462911.jpg" /></a></div>
</div>

News Pendidikan Regional Pertama Di Dunia, “The Chef” Aplikasi Kuliner Diluncurkan

Sisca Baroto Utomo sebagai Celeberiti Cef Indonesia (Kanan) Dari kiri, Tim IT (Infomation and Teknologi) The Chef Iksan Sutanto, Chef...

ICW : Presiden Joko Widodo Ingkar Janji Pemberantasan Korupsi

07.50 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRbL10JTANf1XlYF2TttPylpDOXo2e2uL6YcnVF1JqEAn25VS_o7CsfK3cdRqPqVpjlH2AZbFO43NjEEGlKbOhCyQichQYrAw6WgqPRCsrumlvEGL0xtg46A4dzUfvIsFECupcoR2-kA4/s1600/ICW.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="445" data-original-width="640" height="444" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRbL10JTANf1XlYF2TttPylpDOXo2e2uL6YcnVF1JqEAn25VS_o7CsfK3cdRqPqVpjlH2AZbFO43NjEEGlKbOhCyQichQYrAw6WgqPRCsrumlvEGL0xtg46A4dzUfvIsFECupcoR2-kA4/s640/ICW.png" width="640" /></a></div>
<br />
<span style="font-size: large;"><b><span style="font-size: small;">Jakarta,</span> berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Dalam rilise yang disampaikan ICW (Indonesia Corruption Watch), Kamis, 12 September 2019 menyapaikan, bahwa basa depan pemberantasan korupsi terancam. Belum lagi selesai dengan proses pemilihan Pimpinan KPK yang menyisakan banyak persoalan, kali ini lembaga anti korupsi itu mesti dihadapkan dengan ancaman legislasi oleh DPR, yakni revisi UU KPK.<br /><br />Hal yang patut untuk disesalkan adalah sikap dari Presiden Joko Widodo terkait revisi UU KPK. Seperti yang sudah diketahui bahwa pada Rabu 11 September 2019 Presiden telah secara resmi mengirimkan surat kepada DPR yang menyebutkan bahwa Presiden sepakat untuk membahas ketentuan revisi UU KPK bersama DPR. Tentu ini menunjukkan ketidakberpihakan Presiden pada penguatan KPK dan pemberantasan korupsi.<br /><br />Setidaknya ada 4 (empat) catatan penting dalam menanggapi persoalan ini. Pertama, Presiden terlihat tergesa-gesa dalam mengirimkan SurPres ke DPR tanpa adanya pertimbangan yang matang. Pasal 49 ayat (2) UU No 12 tahun 2011 secara tegas memberikan tenggat waktu 60 hari kepada Presiden sebelum menyepakati usulan UU dari DPR. Harusnya waktu itu dapat digunakan oleh Presiden untuk menimbang usulan DPR yang sebenarnya justru melemahlan KPK.<br /><br />Kedua, Presiden abai dalam mendengarkan aspirasi masyarakat. Sudah berbagai elemen masyarakat, organisasi, dan tokoh yang menentang revisi UU KPK. Bahkan lebih dari 100 guru besar dari berbagai universitas menentang pelemahan KPK dari jalur legislasi ini. Kejadian ini pun seakan mengulang langkah keliru Presiden saat proses pemilihan Pimpinan KPK yang lalu. Harus diingat bahwa Presiden bukan hanya kepala pemerintahan, namun juga kepala negara yang mesti memastikan lembaga negara seperti KPK tidak dilemahkan oleh pihak-pihak manapun.<br /><br />Ketiga, Presiden ingkar janji tentang penguatan KPK dan keberpihakan pada isu anti korupsi. Tegas disebutkan pada poin 4 Nawa Cita dari Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Dengan Presiden menyepakati revisi UU KPK usulan dari DPR ini rasanya Nawa Cita Presiden sama sekali tidak terlihat.<br /><br />Keempat, Presiden mengabaikan prosedur formil dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Pasal 45 UU No 12 Tahun 2011 telah mensyaratkan bahwa revisi UU harus masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Selain itu, dalam tata tertib Pasal 112 (1) jo Pasal 113 Peraturan DPR No. 1 Tahun 2014 menyebutkan bahwa rancangan undang-undang sebagaimana disisin berdasarkan Prolegnas prioritas tahunan. Jika melihat faktanya, revisi UU KPK tidak masuk dalam prolegnas prioritas.<br /><br />Rasanya masih jelas di ingatan publik sosok dari Presiden Joko Widodo yang sempat menerima Bung Hatta Anti Corruption Award pada tahun 2010 yang lalu. Tentu ekspektasi publik amat besar pada Presiden untuk terus menguatkan KPK dan pemberantasan korupsi. Dengan kejadian seperti ini rasanya wajar jika akhirnya publik meragukan komitmen anti korupsi dari Presiden dan pemerintah. <br /><br />Patut untuk diingat bahwa Joko Widodo terpilih menjadi Presiden karena janji-janji yang telah diutarakan saat kampanye yang lalu sehingga masyarakat memilihnya. Lalu, jika saat ini Presiden tidak menepati janji untuk memperkuat KPK dan pemberantasan korupsi maka sudah barang tentu barisan pendukung Presiden akan semakin berkurang drastis. Hal ini akan berimplikasi serius pada kepercayaan publik pada pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. <br /><br />Kritik ini bukan tanpa dasar. Sebab memang keseluruhan Pasal dalam revisi UU KPK justru diprediksi akan melucuti kewenangan lembaga anti korupsi itu. Mulai dari pembentukan Dewan Pengawas yang justru menimbulkan sangkaan akan adanya intervensi dari eksekutif dan legislatif pada penindakan KPK. Lain dari itu terkait penyadapan yang harus melalui izin dari Dewan Pengawas. Sampai pada kewenangan KPK memberikan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang mana sebenarnya bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.<br /><br />Lagi pun harusnya Presiden memahami bahwa narasi penguatan KPK yang kerap diutarakan oleh DPR tidak pernah terbukti, dalam catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak digulirkan revisi ini pada tahun 2010 hampir keseluruhan naskah yang beredar selalu diisi oleh pelemahan-pelemahan pada KPK. <br /><br />Untuk itu maka: 1. Presiden dan DPR harus membuka mata, telinga, dan menggunakan hati nurani agar dapat mendengarkan aspirasi masyarakat;<br /><br />2. Masyarakat harus menyerukan penolakan dan bersama-sama merapatkan barisan untuk melawan pelemahan KPK.<br /><br />Sumber : Indonesia Corruption Watch<br />Editor : Redaksi beritakorupsi.co

News Pemerintahan Pendidikan Regional Tipikor ICW : Presiden Joko Widodo Ingkar Janji Pemberantasan Korupsi

Jakarta, berita korupsi .co - Dalam rilise yang disampaikan ICW (Indonesia Corruption Watch), Kamis, 12 September 2019 menyapaikan, bahw...

Lima Catatan Proses Uji Kepatutan dan Kelayakan Capim KPK Periode 2019 – 2023

07.49 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRbL10JTANf1XlYF2TttPylpDOXo2e2uL6YcnVF1JqEAn25VS_o7CsfK3cdRqPqVpjlH2AZbFO43NjEEGlKbOhCyQichQYrAw6WgqPRCsrumlvEGL0xtg46A4dzUfvIsFECupcoR2-kA4/s1600/ICW.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="445" data-original-width="640" height="444" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRbL10JTANf1XlYF2TttPylpDOXo2e2uL6YcnVF1JqEAn25VS_o7CsfK3cdRqPqVpjlH2AZbFO43NjEEGlKbOhCyQichQYrAw6WgqPRCsrumlvEGL0xtg46A4dzUfvIsFECupcoR2-kA4/s640/ICW.png" width="640" /></a></div>
<br />
<b>Jakarta, <span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span></b> Sebanyak lima orang Capim KPK telah mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Dari pantauan koalisi, aspek integritas dan rekam jejak setiap calon tidak banyak digali lebih jauh oleh anggota Komisi III. Justru yang terjadi hampir semua calon diberikan pertanyaan terkait keberpihakan terhadap revisi UU KPK.<br /><br />Rabu, 11 September 2019 (hari pertama) ada lima calon pimpinan KPK mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang digelar oleh Komisi III DPR RI. Mereka terdiri dari Nawawi Pomolango, Sigit Danang Joyo, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, I Nyoman Wara. Dari proses yang berlangsung sejak pukul 10.45 sampai dengan pukul 00.15 wib. Setidaknya ada 5 catatan penting terkait dengan proses fit and proper test yang dilakukan oleh Komisi III DPR RI.<br /><br />Pertama, sikap terhadap revisi UU KPK. Dalam hal ini Komisi III DPR RI secara konsisten menanyakan keberpihakan setiap capim KPK terhadap revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Setiap Capim KPK dimintai sikapnya poin apa yang disetujui dan tidak terkait dengan revisi UU KPK. Koalisi mencatat bahwa anggota komisi III lebih banyak mengajukan pertanyaan yang seolah mengunci berkaitan dengan sikap setiap calon apakah setuju dengan revisi uu KPK, sementara aspek integritas tidak banyak dielaborasi lebih jauh oleh Komisi III DPR RI kepada masing-masing Capim KPK.<br /><br />Kedua, status kepegawaian yang dikenal di KPK sebagai wadah pegawai KPK. Masih berkaitan dengan revisi UU KPK, sejumlah anggota dewan lebih banyak menanyakan terkait konflik yang terjadi di internal KPK, salah satu yang disorot adalah Wadah Pegawai KPK yang beberapa kali diungkapkan seperti oposisi dalam sebuah pemerintahan.<br /><br />Ketiga, terkait pemahaman independensi lembaga KPK. Dalam hal ini, Komisi III DPR RI banyak menanyakan persoalan independensi secara kelembagaan maupun tindakan KPK. Hal ini disinyalir untuk mengarahkan lembaga KPK sebagai bagian dari lembaga eksekutif.<br /><br />Keempat, kinerja KPK selama ini dinilai buruk atau tidak maksimal. Sejumlah Capim KPK menyampaikan kinerja KPK saat ini biasa-biasa saja, bahkan dinilai buruk dalam konteks penindakan seperti operasi tangkap tangan dan pencegahan. Di samping itu hampir seluruh Capim KPK mengedepankan aspek pencegahan korupsi jika terpilih sebagai pimpinan KPK.<br /><br />Kelima, para Capim KPK minim gagasan anti korupsi. Sebagaian besar Capim KPK dalam proses penindakan dan pencegahan dinilai minim inovasi dan gagasan baru terkait dengan anti korupsi. Seharusnya aspek inilah yang perlu dielaborasi oleh Capim KPK terkait dengan visi dan misi serta trobosan mereka terpilih sebagai pimpinan KPK.<br /><br />Berdasarkan 5 catatan di atas, seharusnya Komisi III DPR RI; memperdalam pertanyaan terkait aspek integritas, rekam jejak, dan gagasan atau visi yang mendukung upaya pemberantasan korupsi. Dari sejumlah pertanyaan yang dilontarkan oleh Komisi III DPR RI dinilai jauh dari semangat anti korupsi dan cenderung berusaha meloloskan kepentingan Komisi III DPR RI untuk merevisi UU KPK.<br /><br /><br />Sumber : Indonesia Corruption Watch<br />Editor : Redaksi beritakorupsi.co

News Pendidikan Regional Tipikor Lima Catatan Proses Uji Kepatutan dan Kelayakan Capim KPK Periode 2019 – 2023

Jakarta, berita korupsi .co - Sebanyak lima orang Capim KPK telah mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Dari pantauan ...

20 Guru Besar Dari Beberapa Universitas Di Indonseia Surati Presiden Jokowi

23.44 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhE0nTPiMQXA81g2rYSQzurNafZMEdncQIlXbcKNpZn-hl2RUpZiFEtxwccgnJ1NlqlUWXevPjuNnsRR-8HFApkCdad-4HJCibwv_Hi_tl9EpES5C_hSLyyJQW-hP8F9tH-zAE-GpLCCpg/s1600/is..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="882" data-original-width="1024" height="550" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhE0nTPiMQXA81g2rYSQzurNafZMEdncQIlXbcKNpZn-hl2RUpZiFEtxwccgnJ1NlqlUWXevPjuNnsRR-8HFApkCdad-4HJCibwv_Hi_tl9EpES5C_hSLyyJQW-hP8F9tH-zAE-GpLCCpg/s640/is..jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">(Foto Google)</td></tr>
</tbody></table>
<b>Jakarta, <span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span></b> Seleksi pemilihan calon Pipinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) yang berlangsung sejak beberapa hari lalu mendapat sorotan dari berbagai penggiat anti Korupsi, terutama para Guru Besar dari berbagai Universitas di Inosesia hingga berkirim surat ke Presiden RI, Ir. Joko Widodo (Jokowi).<br />
<br />
Sebanyak 20 (dua puluh) Guru Besar Anti Korupsi dari beberapa Universitas di Indonesia hari ini (Senin, 2 September 2019) berkirim surat ke Presiden Jokowi, terkait penyerahan hasil seleksi Capim KPK oleh Panitia Seleksi (Pansel). Diantaranya Universitas Sumatera Utara, LIPI, Universitas Jenderal Soedirman, Institut Pertanian Bogor, Universitas Hasanuddin, Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada <br />
<br />
Para Guru Besar Anti Korupsi dari beberapa Universitas di Indonesia ini berharap, agar para Presiden Jokowi tetap berkomitmen untuk mendukung pemberatasan Korupsi di Indonesia yang semakin tahun  parah. Terbukti, KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan terhadap beberapa Kepala Daerah , Anggota DPR Pusat maupun Daerah, Kepala Dinas Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Hakim, Jaksa serta pengusaha.<br />
<br />
Itulah sebabnya, ada dua poin dalam surat yang disampaikan oleh para Guru Besar Anti Korupsi dari beberapa Universitas di Indonesia ini ke Presiden Jokowi, tekait Capim KPK yang diserahkan oleh Pansel. Sementara Capim KPK, sudah mendapat sorotan miring dari beberapa penggiat anti Korupsi di tanah air sebelum Pansel menyerahkannya ke Presiden hari ini, Senin, 2 September 2019.<br />
<br />
Pertama, terkait integritas dari calon yang akan diberikan oleh Pansel. Prinsip integritas menurut para Guru Besar Anti Korupsi ini, bahwa Integritas mutlak harus dimiliki oleh lima komisioner KPK terpilih karena mereka yang nantinya akan memimpin sebuah lembaga anti korupsi. <br />
<br />
Kedua, terkait rekam jejak para calon Komisoner KPK. Para Guru Besar ini berharap, agar Presiden Jokowi dapat memperhatikan dan mempertimbangkan serta menjaga kredibilitas kelembagaan KPK di mata masyarakat dan dunia internasional. Berikut kutipan surat para Guru Besar Anti Korupsi dari beberapa Universitas di Indonesia yang di kirim ke Prsiden Jokowi. (Jen).<br />
<br />
<br />
<b>Jakarta, 2 September 2019 <br /><br />Kepada Yth. <br />Presiden Republik Indonesia <br />Bapak Ir Joko Widodo <br />Di Jakarta </b><br />
<b><br />      </b><br />
<br />
<b>                      Hal: Permintaan untuk memilih Calon Pimpinan KPK yang berintegritas dan </b><br />
<b>                               tidak bermasalah      </b><br />
<b>                    </b><br />
<br />
<br />
Dengan Hormat, <br />
Bapak Presiden Joko Widodo yang terhormat, semoga Bapak dalam keadaan sehat dan terus berkomitmen untuk memberantas korupsi. <br />
<br />
Seperti yang Bapak ketahui, bahwa saat ini telah berlangsung proses seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK). Agenda ini amat penting karena lima orang yang akan terpilih menjadi Komisioner akan menentukan arah KPK dan pemberantasan Korupsi di Indonesia selama empat tahun ke depan. <br />
<br />
Proses seleksi kali ini sudah hampir memasuki tahap akhir, dan nantinya Bapak Presiden akan menerima hasil seleksi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi (Pansel). Untuk itu izinkan kami menyampaikan beberapa hal kepada Bapak Presiden untuk dijadikan sebuah pertimbangan. <br />
<br />
Pertama, besar harapan kami agar bapak Presiden melihat integritas dari calon yang akan diberikan oleh Pansel. Prinsip integritas mutlak harus dimiliki oleh lima komisioner KPK terpilih karena mereka yang nantinya akan memimpin sebuah lembaga anti korupsi. <br />
<br />
Kedua, penting juga bagi Bapak Presiden untuk melihat rekam jejak para calon Komisoner KPK. Kami yakin, Bapak Presiden menginginkan lima Komisioner KPK mendatang merupakan figur yang tidak bermasalah atau mempunyai catatan negatif di masa lalu, baik secara etik maupun hukum. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas kelembagaan KPK di mata masyarakat dan dunia internasional. <br />
<br />
Sekian surat ini kami sampaikan. Besar harapan kami Bapak Presiden akan terus memperkuat KPK dengan cara selektif dalam memilah nama-nama calon Komisioner KPK yang disampaikan oleh Pansel. Terima kasih. <br />
<br />
<br />
<b>Hormat Kami, <br />Guru Besar Anti Korupsi </b><br />
<br />
1. Prof Komaruddin Hidayat (Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah) <br />
2. Prof Sigit Riyanto (Guru Besar Universitas Gajah Mada)<br />
3. Prof Purwo Santoso (Guru Besar Universitas Gajah Mada) <br />
4. Prof Syamsuddin Haris (Guru Besar LIPI) <br />
5. Prof Mochtar Pabottingi (Guru Besar LIPI) <br />
6. Prof Hibnu Nugroho (Guru Besar Universitas Jenderal Soedirman) <br />
7. Prof Hariadi Kartodihardjo (Guru Besar Institut Pertanian Bogor) <br />
8. Prof Asep Saefuddin (Guru Besar Institut Pertanian Bogor) <br />
9. Prof Bramasto Nugroho (Guru Besar Institut Pertanian Bogor) <br />
10. Prof Sonny Priyarsono (Guru Besar Institut Pertanian Bogor) <br />
11. Prof Didik Suharjito (Guru Besar Institut Pertanian Bogor)<br />
12. Prof Yusram Massijaya (Guru Besar Institut Pertanian Bogor) <br />
13. Prof Endriatmo Soetarto (Guru Besar Institut Pertanian Bogor) <br />
14. Prof Farida Patittingi (Guru Besar Universitas Hasanuddin) <br />
15. Prof Sulistyowati Irianto (Guru Besar Universitas Indonesia) <br />
16. Prof Antonius Nanang Tyasbudi (Guru Besar Institut Teknologi Bandung) <br />
17. Prof Agustinus Kastanya (Universitas Pattimura) <br />
18. Prof Ningrum Natasya Sirait (Guru Besar Universitas Sumatera Utara) <br />
19. Prof Werry Darta Taifur (Guru Besar Universitas Andalas) <br />
20. Prof Zainul Daulay (Guru Besar Universitas Andalas).

News Pemerintahan Pendidikan Regional Tipikor 20 Guru Besar Dari Beberapa Universitas Di Indonseia Surati Presiden Jokowi

(Foto Google) Jakarta, berita korupsi .co - Seleksi pemilihan calon Pipinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) yang berlangsung s...

Pengacara Silgle Paret Berhasil Sebagai Ibu, Ayah Sekaligus Guru Bagi Anaknya

14.04 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmAdV3yKvkGNrre_ZCJJAIv3XU2uEhz25JHRbOxXqRj0Oge6H4b1inanG6YeWut8mZRlMKaY2dnK33JBake1PnovQMESWfi30KdZpgp9Kcz39dnORxwb0mFsmH8WiWJl7ep56fK3JoNmI/s1600/IMG_20190726_123457.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1573" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmAdV3yKvkGNrre_ZCJJAIv3XU2uEhz25JHRbOxXqRj0Oge6H4b1inanG6YeWut8mZRlMKaY2dnK33JBake1PnovQMESWfi30KdZpgp9Kcz39dnORxwb0mFsmH8WiWJl7ep56fK3JoNmI/s640/IMG_20190726_123457.jpg" width="628" /></a></div>
<br />
<span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Semua manusia pasti akan tua, namun tak semua bisa sebagai orang tua. Kalimat inilah yang mungkin tepat bagi Yuliana Heriyanti Ningsih, SH., MH, seorang pengacara wanita di Surabaya yang berstatus single parent sejak ditinggal suaminya karena meninggal beberapa pulu tahun lalu, dan saat ini sukses atau berhasil sebagai Ibu sekaligus sebagai Ayah serta menjadi guru bagi kedua anknya Dio dan Fio yang sejak usia 5 tahun ditinggal anyahnya.<br />
<br />
Yuliana Heriyanti Ningsih, SH., MH lebih dikenal sebagai pengacara Prodeo alias tidak dibayar oleh masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum dalam proses dipenyidikan maupun di Pengadilan sejak puluhan tahun lalu.<br />
<br />
Karena seorang pengacara Prodeo, memang yang dibela adalah masyarakat yang terjerat hukum pidana dan sedang menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri, namun tak mampu untuk membayar seorang pengacara. Walau memang pengacara Prodeo itu dibayar oleh negara, tetapi hanya sekedar pengganti biaya tranportasi. Berbeda dengan pengacara Pro Bono alias tidak ada yang membayar sama sekali, namun hampir tak pernah terdengar sepak terjangnya.<br />
<br />
Nama Yuliana Heriyanti Ningsih atau yang lebih akrab disapa Yuli, tak asing lagi dikalangan wartawan, terutama lembaga penegak hukum, baik Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan. Tak hanya Yuli, tetapi termasuk kedua anak laki-laki dan perempuannya, Dio dan Fio yang mengikuti jejak sang bundanya menjadi pengacara.<br />
<br />
Wanita yang lahir di Surabaya pada tanggal 26 Juli 1965 ini, adalah lulusan Ubaya (Universitas Surabaya) 1985. Sejak terjun sebagai pengacara pada tahun 1999 silam, kasus yang pertama kali ditanganinya adalah kasus Prodeo, yaitu pembunuhan di Pengadilan Negeri Gresik. Dan hingga saat ini, telah ratusan perkara Prodeo yang ditangani baik Korupsi terutama kriminal (pembunuhan).<br />
<br />
“Sejak jadi pengacara, kasus yang pertama kalinya saya tangani adalah kasus pembunuhan di PN Gresik, itu langsung Prodeo. Kalau sampai sekarang sudah banyaklah,” ujarnya saat bincang-bincang dengan beritakorupsi.co di gedung Pengadilan Tipikor Surabaya beberapa waktu lalu.<br />
<br />
Yuliana menceritakan awal perjalanan karirnya menjadi pengacara, yang sudah bercita-cita sejak duduk di bangku SMA. <br />
<br />
“Saya anak pertama dari Lima bersaudara. Sejak SMA saya sudah bercita-cita ingin menjadi pengacara. Lalu saya kuliah di Ubaya tahun 1985 mengmbil jurusan Fakultas Hukum. Saya telat wisuda karena mengurus rumah tangga, karena saya menikah sebelum wisuda,” tuturnya <br />
<br />
Yuli melanjutkan, Kemudian kuliah lagi di UPB dengan jurusan yang sama untuk mengambil S2 (Strata Dua). <br />
<br />
“Pertama kali sebagai pengacara, saya gabung di kantor Advokat Achmat Arifin, di Jalan Kerta Jaya, Surabaya tahun 1999 sampai 2000. Itu hanya Satu tahun. Setelah itu, saya mulai jalan sendiri sejak tahun 2001,” lanjut Yuliana mengenang .<br />
<br />
Yuliana menceritakan perjalanan hidupnya sebagai pengacara wanita berstatus sigle paret dengan dua anaknya yang masih kecil. Sebagai wanita dan manusi norma, banyak godaan namun tak dihiraukannya. Rasa cinta yang mendalam bagi almarhum suaminya menjadi motivasi untuk membesarkan dan menidik anak-anaknya.<br />
<br />
Setiap kali bersidang, Yuliana selalu membawa kedua anaknya ke kantor kepolisian, kejaksaan  amupun Pengadilan hingga kedua anaknya tumbuh besar dengan pendidikan mengikuti jejak sang bundanya.<br />
<br />
“Dio dan Fio memang saya arahkan menjadi pengacara, tapi tidak saya paksakan. Saya kan sigle paret, harus bisa berjuang dan berdiri sendiri. Jadi sejak kecil, mereka selalu saya ajak kalu ke Pengadilan. Jadi mereka selalu dengar apa yang saya bicarakan dengan keluarga klien saya. Mungkin karena terbiasa sejak kecil, Dio dan Fio pun menurut,” tambah wanita ber cucu dua ini, dan saat ini minggu cucunya yang ketiga dari Fio yang menikah dengan pria dari kalangan anggota Kepolisian berpangkat perwiara pertama (AKP) dan bertugas di Polrestabes Surabaya.<br />
<br />
Sementara Dio bersama istrinya tinggal di Sidoarjo dan membuka kantor sebagai pengara. Selain itu, Dio dipercaya sebagai pengacara di Pemuda Panca Sila Kabupaten Sidiaorjo. <br />
<br />
Yulianan tak hanya menceritakan awal perjalanan dirinya menajdi pengacara, tetapi suka dukanya sebagai pengacara Prodeo sejak awal. Menurut Yuliana Heriyanti Ningsih, suka dukanya menagani kasus Prodeo, adalah adanya tuduhan miring dari keluarga korban. <br />
<br />
“Tuduhan miring dari keluarga korban itu kadang ada. Kadang kan menurut mereka (keluarga korban.red), seorang pembunuh itu tidak perlu dibela. Tapi kan si pelaku tidak mengerti hukum. Negara atau Pengadilan wajib menyediakan pengaacara untuk mendampinginya selama dipersidangan,” tegas Yuliana.<br />
<br />
Dan kepuasannya saat menangani kasus Prodeo, adalah saat dirinya bisa membuktikan di persidangan, mengapa kliennya melakukan tindakan kriminal atau pembunuhan. Dan yang lebih memuaskan lagi, saat kliennya divonis bebas. Uwauuuuu, menyenangkan. terlebih saat dirinya “dibayar” oleh keluarga kliennya dengan kerupuk, bumbu dapur atau makanan warung.<br />
<br />
“Sukanya, kalau hukumannya lebih ringan dari tuntutan Jaksa, rasanya senang. Ada juga yang bebas, karena dalam persidangan bukan si terdakwa palakunya. Pernah dikasih kerupuk, sambal, ada juga makanan karena keluarga terdakwa ada yang usaha warung makanan. Saya senang aja menerimanaya,” kata Yuli sambil senyum.<br />
<br />
Ternyata, kasus yang ditangani wanita silgle paret ini bukan hanya kasus pembuhunan saja, tetapi ada juga kasus tindak pidana Korupsi. Disinilah dukanya menjadi seorang pengacara Prodeo karena tak jarang harus pulang malam hari. Karena memang persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, terkadang selesainya malam hari tidak seperti di Peradilan umum. Sebab, Pengadilan Tipikor menyidangkan perkara dari 38 Kejaksaan Negeri (Kejari) ditambah sati Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur.<br />
<br />
“Kasus yang saya tangani memang rata-rata pembunuhan, tapi ada juga kasus lainnya. Kalau Korupsi sudah sejak awal pengadilan Tipikor ada. Ada yang Prodeo ada juga yang bukan. Terdakwa Korupsi itu kan ada petani, seperti kasus Korupsi Poktan (Kelompok Tani), Pokmas, PNPM. Kamu tahu sendiri kan,” ungkapnya kepada media ini.<br />
<br />
Setelah berhasil sebagai orang tua (Ibu sekaligus Ayah) bagi kedua anaknya, Yulina ternyata berhasil juga sebagai guru bagi putra putrinya maupun bagi lulusan Fakultas Hukum yang hendak menjadi pengacara, karena Yuliana mendidirikan sebuah Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesia (LBH YLKI) di Jalan Legundi Surabaya dengan kantor cabang di Sidaorjo, di mana Dio sebagai Ketua LBH YLKI.<br />
<br />
Kesuksesan Yuliana sebagai guru dalam dunia pengacara/Advokad, karena hingga saat ini sudah puluhan orang yang magang di LBH YLKI menjadi pengaca. Yang lebih menariknya adalah, selain pengacara ternyata ada yang menjadi hakim dan jaksa.<br />
<br />
“Ada yang menjadi Hakim dan ada juga menjadi Jaksa,” kata Yuliana saat acara Tasyukuran kantol LBH YLKI, Jum'at, 26 Juli 2019 tanpa menyebut nama yang dimaksud (Jentar)<br />
<br />
Bio Data :<br />
Nama Lengkap        : Yuliana Heriyanti Ningsih<br />
Tempat tanggal lahir : Surabaya, 26 Juli 1965<br />
        Anak : Dua (Dio dan Fio)<br />
        Cucu : Dua<br />
Pendidikan : SMAN 5 Surabaya<br />
                  S1 : Fakultas Hukum Universitas Surabaya (Ubaya)<br />
                  S2 : Fakultas Hukum Universitas Putra Buana, Surabaya<br />
                         dan mendirikan LBH YLKI Tahun 2015

Opini Pendidikan Pengacara Silgle Paret Berhasil Sebagai Ibu, Ayah Sekaligus Guru Bagi Anaknya

berita korupsi .co - Semua manusia pasti akan tua, namun tak semua bisa sebagai orang tua. Kalimat inilah yang mungkin tepat bagi Yulian...

Mahasiswa UMM Malang Olah Limbah Plastik Menjadi Paving Block

07.00 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjU1yrFvx-QhqxHskWcz51oQRR4XnYLqk624xTXQtSIAEjmyG2fGm3TUIZT19GhMsz_tK7maYiG0IBYblSWKlOhTlvS1mDa-1r5MlqMcK6zX6Vu5oPArmkbp9m-vT8tgM-fwyg3uFhXXTE/s1600/IMG-20190817.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjU1yrFvx-QhqxHskWcz51oQRR4XnYLqk624xTXQtSIAEjmyG2fGm3TUIZT19GhMsz_tK7maYiG0IBYblSWKlOhTlvS1mDa-1r5MlqMcK6zX6Vu5oPArmkbp9m-vT8tgM-fwyg3uFhXXTE/s640/IMG-20190817.jpg" width="640" /></a></div>
<br />
<b>Malang,</b> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Limbah plastik adalah salah probelem yang sangat sulit diurai secara alamiah, karena telah banyak menimbulkan masalah di sejumlah daerah di Indonesia. Namun saat ini, sekelompok Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Jawa Timur, berhasil mengolah limbah plastik tersebut menjadi paving block atau conblock. <br /><br />Pengolahan limbah plastik itu dilakukan para mahasiswa yang sedang melakukan KKN (Kuliah Kerja Nyata) Kelompok 49 Divisi Ekonomi di Desa Kemiri, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang Jawa Timur. Kegiatan pengolahan plastik tersebut dilakukan para mahasiswa bersama dengan masyarakat dan aparat desa, Jum'at 9 Agustus 2019 malam. <br /><br />"Banyaknya limbah sampah plastik yang berserkan di lingkungan Desa Kemiri ini dapat merusak ekosistem lingkungan desa. Itulah alasan utama mahasiswa KKN 49 UMM untuk mencetuskan program unggulan mengolah limbah sampah plastik menjadi sebuah inovasi paving block," ujar Arief Elfandi selaku Ketua Divisi Ekonomi KKN 49 UMM <br /><br />Mahasiswa yang mengambil jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di UMM ini menambahkan, selain sebagai solusi alternatif pengurai limbah plastik, kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu menjadi sumber tambahan pendapatan bagi masyarakat desa, serta menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kemiri.<br /><br />Di tempat yang sama, mahasiswa KKN 49 UMM Divisi Ekonomi, Adil Abdul Hakim menambahkan, untuk memproduksi 1 buah paving block, diperlukan 1 kg sampah plastik yang dicampur dengan 1 kg pasir, lalu dicampur oli bekas. <br /><br />"Masak oli bekas hingga mendidih, kemudian masukkan limbah sampah plastik ke dalam tungku berisi oli panas. Kemudian, jika sudah mencair keseluruhan plastik, masukkan pasir lalu aduk hingga menyatu," ujar Adil Abdul Hakim.<br /><br />Selanjutlanya, lanjut mahasiswa Fakultas Teknik Informatika UMM inni, masukkan campuran plastik dan oli bekas tersebut ke dalam cetakan paving block. <br /><br />"Kami sangat senang karena bisa berbagi teknik pengolahan paving blok ini, apalagi kami juga mendapat dukungan antusias dari para Ketua RT dan Ketua RW Desa Kemiri, para perangkat desa Kemiri, pejabat TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terakhir), DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kepanjen Malang, serta dosen pembimbing Ibu Ririn," papar Adil Abdul Hakim lagi. <br /><br />Sementara itu, Kepala Desa Kemiri, Wijiati mengatakan, pihaknya berterimakasih kepada para mahasiswa KKN 49 UMM, karena telah memaparkan inovasi pengolahan limbah plastik dan oli bekas kepada para perangkat desa. <br /><br />"Saya sangat senang dan berterima dengan adanya ide inovasi pengolahan sampah plastik menjadi paving block ini, yang mana sampah merupakan PR bagi kita semua. Dan saya berharap ke depan sampah ini bisa menjadi sampah berkah atau pun sampah rupiah yang dapat menambah penghasilan bagi masyarakat Desa Kemiri, untuk pemasaranya mungkin nanti akan di bantu oleh BUMDES," ujar Wijiati. (*)

Pendidikan Mahasiswa UMM Malang Olah Limbah Plastik Menjadi Paving Block

Malang, berita korupsi .co - Limbah plastik adalah salah probelem yang sangat sulit diurai secara alamiah, karena telah banyak menimbul...

Sekolah Antikorupsi (SAKTI) di Bali: Mendorong Program Antikorupsi Dari Anak Muda

05.00 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgI3lM0qJjnH6No800pdV4dRy0NFU5SQhJFpzFV6aANyEV7VBGY4x4SljQtxT3eCt3usU0eA_gzVnzR2q_DdqvV3mshhj6yrqrJGJ6jZPKmBd4lG40c05Kx1NkOIza5H02QWgWi8onms-0/s1600/ICW.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="445" data-original-width="640" height="444" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgI3lM0qJjnH6No800pdV4dRy0NFU5SQhJFpzFV6aANyEV7VBGY4x4SljQtxT3eCt3usU0eA_gzVnzR2q_DdqvV3mshhj6yrqrJGJ6jZPKmBd4lG40c05Kx1NkOIza5H02QWgWi8onms-0/s640/ICW.png" width="640" /></a></div>
<br />
<b>Denpasar, </b><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Senini, 20 Juli 2019. Persoalan korupsi, kini tidak lagi hanya melibatkan mereka yang berusia tua melainkan dari anak-anak muda sebagai generasi bangsa.<br /><br />Fakta menunjukkan, bahwa korupsi telah menjangkit mereka yang berusia muda. Pergeseran pelaku korupsi tersebut menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terlihat dari kasus yang ditangani. Dalam catatan KPK selama 2003-2016, tak kurang dari 71 orang pelaku korupsi masih berusia muda dengan rentang usia 31- 40 tahun. <br /><br />“Kondisi tersebut menjadi anomali saat harapan diberikan kepada generasi muda untuk mendukung pemberantasan korupsi,” sebut Nisa Rizkiah dari Indonesia Corruption Watch (ICW). <br /><br />Dengan kata lain, lanjutnya, upaya melahirkan generasi baru antikorupsi, menjadi penting untuk dilakukan agar melawan korupsi terus berjalan dan generasi masa depan bisa terselamatkan. <br /><br />Menurut Nisa Rizkiah, tidak hanya dari sisi usia pelaku, kasus-kasus korupsi kini juga makin banyak menyebar ke daerah-daerah maupun berbagai jabatan, termasuk di Bali. <br /><br />Dalam catatan ICW, lanjut Nisa Rizkiah, di Bali termasuk salah satu provinsi dengan rekam kasus-kasus korupsi. Di antaranya adalah kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diduga dilakukan mantan Wakil Gubernur Provinsi Bali, I Ketut Sudikerta. <br /><br />Selain itu, adapula kasus korupsi yang dilakukan oleh PNS anggota staf UPT PBB, I Ketut Suryana, di Kecamatan Selamadeg Timur, Tabanan. <br /><br />Sebagai daerah pariwisata, Bali juga rentan menjadi lokasi pencucian uang (money laundery) hasil korupsi. Hal ini terlihat dari terungkapnya aset-aset milik terpidana kasus korupsi, seperti Tubagus Chaeri Wardana, Angelina Sondakh, Fuad Amien, dan lain-lain di berbagai lokasi di Bali. <br /><br /> Melihat beberapa alasan di atas, maka perlu anak muda Bali untuk mengikuti SAKTI. Anak muda Bali diundang mendaftarkan diri sampai 24 Juli 2019, dengan mengisi formulir yang bisa diakses icw.or.id/Form-SAKTI-2019. Info lebih lanjut ada di laman antikorupsi.org <br /><br /> Kader Antikorupsi<br /><br /> Melihat fenomena tersebut dan urgensi untuk melahirkan kader-kader antikorupsi, maka ICW sebagai organisasi non-pemerintah yang fokus pada kampanye antikorupsi,menginisiasi kegiatan Sekolah Antikorupsi (SAKTI).  Pada tahun 2019 SAKTI Pemuda akan dilakukan di Bali dan berkolaborasi dengan BaleBengong, media jurnalisme warga. “Bali memiliki banyak komunitas anak muda dan memiliki gerakan yang cukup besar seperti gerakan menolak rencana reklamasi Teluk Benoa,” lanjut Nisa. <br /><br /> Kegiatan SAKTI ini sudah dilakukan sejak tahun 2013. Dilanjutkan pada tahun 2015 sampai 2019. Setiap tahunnya ICW membuat SAKTI untuk pemuda dari seluruh Indonesia. Pada tahun 2018, ICW mencoba melebarkan sayap dengan membuat SAKTI untuk Aparat Sipil Negara di Jakarta dan SAKTI Aparatur Desa di Larantuka, NTT.  Pada Maret 2019 diadakan SAKTI untuk Guru dari seluruh Indonesia di Jakarta. <br /><br />Nantinya, peserta terpilih yang mengikuti kegiatan SAKTI Pemuda Bali 2019 akan mendapatkan materi terkait antikorupsi, demokrasi, dana desa, dan lainnya. Selain itu, akan mendapat kesempatan membuat program antikorupsi di Provinsi Bali. Tidak hanya itu, peserta terpilih akan mendapatkan kesempatan berjejaring lebih luas. <br /><br />“Peserta terpilih nantinya juga diharapkan bisa melakukan advokasi terhadap pelayanan publik dan melakukan pengawasan terhadap dana desa,” kata Iin Valentine dari BaleBengong.<br /><br />Sebagai media jurnalisme warga, BaleBengong selama ini sudah melibatkan warga dalam pengawasan layanan publik melalui penggunaan media sosial, terutama Twitter, maupun situsweb. Menurut Iin, partisipasi anak-anak muda dalam SAKTI di Bali sangat penting agar anak-anak muda di pulau ini memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengawasi layanan publik, terutama kasus-kasus korupsi.<br /><br />“ICW dan BaleBengong mengajak Pemuda Bali untuk mendaftar SAKTI mulai tanggal 1-24 Juli 2019. Para pendaftar nantinya akan diseleksi oleh ICW dan BaleBengong. Adapun kegiatan SAKTI Pemuda Bali akan dilaksanakan pada tanggal 19 - 23 Agustus 2019. Kegiatan SAKTI Pemuda Bali tidak dipungut biaya apapun,” ujarnya. (Redaksi)

Pendidikan Pidana Regional Tipikor Sekolah Antikorupsi (SAKTI) di Bali: Mendorong Program Antikorupsi Dari Anak Muda

Denpasar, berita korupsi .co - Senini, 20 Juli 2019. Persoalan korupsi, kini tidak lagi hanya melibatkan mereka yang berusia tua melaink...

Mengenali, Menangkal dan Menaanggalungai Berita Hoax

03.14 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW_caRFTXxVLU94dUpDviOqoW-v4X84z_hfQXA6fNy3jRToXZWVAiUQGUWj0493_6jII89FjDd_eMnlmbm7Kl-zRTUQhVwNNbvcEADZs-5gFf98zuWm04GQfF_zqbQU5WV52_DYS61khA/s1600/IMG_20190719_025343.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1243" data-original-width="686" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW_caRFTXxVLU94dUpDviOqoW-v4X84z_hfQXA6fNy3jRToXZWVAiUQGUWj0493_6jII89FjDd_eMnlmbm7Kl-zRTUQhVwNNbvcEADZs-5gFf98zuWm04GQfF_zqbQU5WV52_DYS61khA/s1600/IMG_20190719_025343.jpg" /></a></div>
<b>           <span style="font-size: x-small;">                        Oleh : Dr. H. Eddy Suwito, SH., MH, Pengurus LPBH NU Jawa Timur</span></b><br />
<br />
<span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Seiring dengan berkembangnya media online, semakin membuat kecenderungan orang dalam mengkonsumsi berita dan informasi. Di satu sisi, media online dapat memberikan banyak keuntungan seperti aksesibilitas dari berita menjadi meningkat, berita juga semakin cepat untuk dapat diperoleh dan didistribusikan. Tetapi di sisi lain, juga mendorong adanya efek negatif, yang antara lain semakin banyaknya berita yang tidak benar atau yang kurang dapat dipertanggungjawabkan juga telah banyak beredar. <br /><br />Contoh Berita Hoax Yang Terbesar diantaranya, Penganiayaan Ratna Sarumpaet, Gempa Susulan di Lombok Berkekuatan 7,5 Magnitudo, Informasi Soal Jutaan TKA di Morowali, 7 (tujuh) Kontainer Surat Suara Tercoblos, Jokowi Jual Pulau Bali Demi Bayar Hutang dan lain-lain.<br /><br /><b>1. MENGENALI BERITA HOAX<br />A. Pengertian berita Hoax. </b><br />Secara umum, berita hoaks dipahami sebagai berita yang salah atau tidak akurat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hoaks mengandung makna berita bohong, berita tidak bersumber. Menurut Silverman (2015) hoaks merupakan sebagai rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan, tetapi “dijual” sebagai kebenaran. Menurut Werme (2016), mendefiniskan fake news/junk news/pseudo news sebagai berita palsu yang mengandung informasi yang sengaja menyesatkan orang dan memiliki agenda politik tertentu. Hoaks bukan sekedar misleading alias menyesatkan, informasi dalam fake news juga tidak memiliki landasan faktual, namun disajikan seolah-olah sebagai serangkaian fakta. Beberapa berita hoax disebabkan karena kesalahan pemberitaan, namun banyak juga informasi yang memang dimanipulasi dengan sengaja karena satu dan lain hal.<br /><br />Saat ini, hoax adalah kabar palsu yang sering muncul di internet dan memiliki tujuan untuk menyebarkan kepanikan dan ketakutan massal yang dilakukan oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab.<br /><br />Media penyebaran hoax internet pertama yang diketahui adalah via email, biasanya berisi peringatan akan hal sebuah klaim palsu. Namun, dengan semakin berkembangnya teknologi, terutama pada smartphone dan media sosial, jenis hoax di internet semakin banyak dan berbahaya. Sehingga apabila tidak hati-hati, pengguna dunia maya atau netizen dapat dengan mudah termakan tipuan hoax tersebut. Bahkan malah bisa ikut menyebarkan hoax, yang tentunya akan sangat merugikan bagi pihak korban fitnah. <br /><br /><b>B. IDENTIFIKASI BERITA HOAX </b><br />Untuk dapat mengidentifikasi mengenai berita hoaks (hoax) dapat dilakukan langkah-langkah sederhana sebagai berikut: <br /><br /><b>1. Berhati-hati dengan judul berita yang provokatif </b><br />Kabar hoax sering menggunakan judul yang sensasional dan provokatif. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi, yang diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki dari pembuat kabar hoax dan dianggap sebagai suatu kebenaran/fakta; <br /><br /><b>2. Mencermati dan memeriksa alamat situs </b><br />Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermatilah alamat URL situs yang dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya dapat dikatakan meragukan. Sedangkan menurut catatan Dewan Pers, di Indonesia terdapat sekitar 43.000 situs yang mengklaim sebagai portal berita <br /><br /><b>3. Memeriksa fakta </b><br />Anda perlu memperhatikan dari mana kabar yang didapatkan, apakah dari institusi resmi seperti KPK atau Polri. Sebaiknya Anda jangan mudah cepat percaya apabila informasi yang berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat. <br /><br /><b>4. Memeriksa keaslian foto </b><br />Di era teknologi digital saat ini  bukan hanya konten berupa teks yang dapat dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Ada kalanya pembuat kabar palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca. <br /><br /><b>5. Ikut serta dalam grup Diskusi Anti Hoax di sosial media </b><br />Bergabung di grup sosial media misalnya di sosial media Facebook terdapat sejumlah fanpage dan grup diskusi anti hoax, misalnya Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax (FAFHH), Fanpage & Group Indonesian Hoax Buster, Fanpage Indonesian Hoaxes, dan Grup Sekoci. <br /><br /><b>C. KLASIFIKASI BERITA HOAX <br />1 . Jenis Mis-Informasi dan Dis-Informasi  </b>          <br />
Satire atau Parodi, Konten yang Menyesatkan. Konten Tiruan, Konten Palsu, Keterkaitan yang Salah,  <br />
Konten yang Salah, Konten yang Dimanipulasi <br /><br />Jenis Konten : Agama, Politik, Etnis, Kesehatan, Bisnis, Penipuan, Bencana Alam, Kriminalitas, Lalu Lintas, Peristiwa Ajaib dan Lain-lain<br /><br />. Satire atau Parodi, dibuat dengan tidak berniat untuk merugikan, namun berpotensi untuk mengelabui. <br />. Konten yang Menyesatkan, di dalamnya biasanya ada penggunaan informasi yang sesat untuk   <br />
membingkai sebuah isu atau individu. <br />. Konten Tiruan, Ini adalah ketika sebuah sumber asli ditiru / diubah untuk mengaburkan fakta sebenarnya. <br />. Konten Palsu, berupa konten baru yang 100% salah dan secara sengaja dibuat, didesain untuk menipu serta merugikan. <br />. Keterkaitan yang Salah, Ini adalah ketika judul, gambar, atau keterangan tidak mendukung konten atau tidak terakat antara satu dengan yang lainnya. <br />. Konten yang Salah, ketika konten yang asli dipadankan atau dikait-kaitkan dengan konteks informasi yang salah. <br />. Konten yang Dimanipulasi, ketika informasi atau gambar yang asli sengaja dimanipulasi untuk menipu. <br /><br />2. Jenis Konten <br />. Agama, konten yang memuat segala hal yang berkaitan dengan ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan yang maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. <br />. Politik, konten yang memuat segala hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara, pembagian kekuasaan, berupa kebijakan atau cara-cara mempertahankan kekuasaan. <br />. Etnis, konten yang berkaitan dengan segala hal mengenai kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, suku, bahasa, budaya dan sebagainya. <br />. Kesehatan, konten yang memuat segala hal yang berkaitan dengan keadaan sehat jasmani maupun rohani. <br />. Bisnis, konten yang memuat tentang segala usaha komersial. <br />. Penipuan, konten yang memuat segala hal yang berkaitan dengan upaya mengecoh yang mengakibatkan kerugian di pihak yang dikecoh baik berupa uang atau data pribadi. <br />. Bencana Alam, konten yang memuat hal-hal yang terkiat kejadian alam yang memakan korban <br />. Kriminalitas, konten yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan tindak kejahatan <br />. Lalu Lintas, konten yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan lalu lintas, baik itu berupa kebijakan atau insiden. <br />. Peristiwa Ajaib, konten yang memuat kejadian yang tidak lazim dan mustahil. <br />. Lain-lain, konten lain yang tidak termasuk dalam kesepuluh kategori tersebut <br /><br />Dalam hal pencegahan agar masyarakat terutama pengguna sosial media tidak membuat dan/atau menyebarkan berita hoaks, sebenarnya Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana dalam peraturan tersebut juga memuat mengenai sanksi pidana yang cukup berat terhadap penyalahgunaan media elektronik, namun faktanya sampai dengan saat ini pembuatan dan penyebaran berita hoaks masih saja gencar di sosial media.<br /><br />Untuk itu, perlu kiranya peran dari masyarakat, pemerintah, penegak hukum maupun media (pers) untuk mensosialisasikan kembali mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta mempublikasikan perkara-perkara pidana sehubungan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga efek jera yang ditimbulkan bukan hanya terhadap pelaku yang tidak akan mengulangi perbuatannya lagi tetapi juga bagi pihak yang belum pernah melakukan tidak akan berani untuk melakukannya. Di samping itu, perlu juga dilakukan kegiatan edukasi mengenai bahaya berita hoax baik di sekolah-sekolah, universitas maupun di lingkungan masyarakat umum, sehingga muncul kesadaran diri masing-masing individu akan resiko dan bahaya berita hoax. <br /><br />D. MEMINIMALISIR PENYEBARAN BERITA HOAX                     <br />Tindakan pencegahan selanjutnya adalah meminimalisir penyebaran berita hoax. Hal ini dapat dilakukan dengan cara: <br />1. Tidak ikut serta menyebarkan berita hoax <br />2. Melaporkan berita hoax kepada pihak sosial media yang digunakan (misal: Facebook) <br />3. Melaporkan berita hoax ke Kemkominfo agar segera diblokir <br />4. Melaporkan kepada pihak Kepolisian agar segera dilakukan tindakan represif<br /><br />MENANGULANGI BERITA HOAX (UPAYA REPRESIF) <br />Upaya menanggulangi (represif) terhadap penyebaran berita hoax melalui media internet dapat dilakukan dengan berbagai cara dengan melibatkan berbagai kalangan, meliputi:<br />1. Masyarakat<br />2. Pihak Kepolisian<br />3. Kementerian Kominfo<br />4. Penerapan peraturan Perundang-undangan terhadap berita hoax <br /><br /><b>1. Tindakan Masyarakat terhadap Berita Hoax </b><br /> Jika menemukan kabar hoax, untuk mencegah agar kabar tersebut tidak tersebar bisa melaporkan kabar <br />
     hoax tersebut melalui sarana yang tersedia pada masing-masing media, contohnya: <br /> Media sosial Facebook, dapat menggunakan fitur Report Status dan kategorikan informasi hoax sebagai <br />
     hatespeech/harrasment/rude/threatening atau kategori lain yang sesuai. Jika banyak aduan dari <br />
     pengguna, Facebook akan menghapus status tersebut. <br /> Untuk Google, Anda bisa menggunakan fitur feedback untuk melaporkan situs dari hasil pencarian <br />
     apabila  mengandung kabar palsu. Twitter memiliki fitur Report Tweet untuk melaporkan twit yang <br />
     negatif,  demikian juga dengan Instagram. <br /> Kemudian, bagi pengguna internet Anda dapat mengadukan konten negatif ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan melayangkan e-mail ke alamat aduankonten@mail.kominfo.go.id. <br /><br />
<b>2. Tindakan Kepolisian terhadap Berita Hoax </b><br />Setelah mendapatkan informasi adanya berita hoax, pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan segala tindakan represif sesuai dengan tugas dan kewenangannya. <br /><br /><b>3. Tindakan Kemkominfo terhadap Berita Hoax </b><br /> Tindakan preventif (pencegahan). Sosialisasi Literasi Cerdas Bermedia Sosial <br /> Tindakan represif <br />a. Kegiatan Deklarasi Turn Back Hoax <br />b. Bekerja sama dengan media sosial, seperti Whatsapp, Facebook dan Twitter <br />c. Bekerja sama dengan Dewan Pers dalam pemblokiran media online yang terindikasi melanggar UU Pers <br /><br /><b>4. Penerapan Peraturan Perundang-undangan terhadap Berita Hoax </b><br />Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah diuraikan dengan jelas dan tegas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik, namun untuk berita hoax dirumuskan dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 45A Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. <br /><br />Penerapan Peraturan Perundang-undangan terhadap Berita Hoax <br />Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi: <br /><br />1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. <br /><br />2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). <br /><br /><b>Penerapan Peraturan Perundang-undangan terhadap Berita Hoax </b><br />Pasal 45A Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi: <br /><br />1. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). <br /><br />2. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (*)

Opini Pemerintahan Pendidikan Regional Mengenali, Menangkal dan Menaanggalungai Berita Hoax

Oleh : Dr. H. Eddy Suwito, SH., MH, Pengurus LPBH NU Jawa Timur berita korupsi .co - Seiring dengan...

BERITAKORUPSI.CO