BERITAKORUPSI.CO: Pendidikan

Perkara KUR Fiktif BPD Bank Jawa Timur Cab. Jombang

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhkV9BW3wQburW6zF1W2TXjHjvm-YnDUS19r9RvBOKHY0_K7RJBR0bL_5OdVX073h51MaXEw5_lXOv4155cg3Y0Brp-tomVjWnQfWeOh151OMgBy4vCqGTn_yMIo2xooqvHBxgafB0A4o/s1600/IMG-20190621-WA0001.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="780" data-original-width="1040" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhkV9BW3wQburW6zF1W2TXjHjvm-YnDUS19r9RvBOKHY0_K7RJBR0bL_5OdVX073h51MaXEw5_lXOv4155cg3Y0Brp-tomVjWnQfWeOh151OMgBy4vCqGTn_yMIo2xooqvHBxgafB0A4o/s640/IMG-20190621-WA0001.jpg" width="640" /></a></div>
“Kajian Pemanfaatan Hasil Rekam Sidang dan Eksaminasi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya” 
 
 
beritakorupsi.co -  Pengakan Hukum dalam kasus Perkara Tindak Pidana Korupsi Khususnya di Jawa Timur sepertinya masih dinilai kurang menyentuh rasa keadilan bagi masyarakat, yang terkesan karena tidak menyentuh aktor intlektualnya atau pelaku utamanya. Hal ini menjadi salah satu perhatian dari Pusat Kajian Anti Korupsi dan Kebijakan Hukum (CACCP) Fakultas Hukum Universitas Airlannga (Uanir) Surabaya yang secara rutin melakukan eksaminasi putusan tindak pidana korupsi di Jawa Timur. Salah satu kasusnya dalam perkara KUR (Kredit Usaha Rakyat) Fiktif yang melibatkan Bank Jawa Timur Cab. Jombang pada 2010 – 2012 yang telah menyeret 12 orang, terdiri atas Kepala Cabang, Penyelia dan 9 pegawai bagian analisis serta satu dari pihak swasta selaku Ketua Koperasi dengan dengan kerugian negara sebesar Rp19.388.065.069,09 sen. Kasus yang bermula dari 55 sampel Debitur yang mengajukan KUR antara Rp250 juta hingga 500 juta rupiah dengan membuat keterangan bahwa debitur mempunyai usaha, utamanya di bidang perkebunan tebu atau usaha sampingan lainnya dengan melampirkan surat keterangan usaha dari Kepala Desa (Kades). Namun usaha dari 55 Debittur  itu ternyata hanya fiktif, yang akibatnya menimbulkan terjadinya kerugian keuangan negara puluhan miliyaran, dan masuk dalam kategori tindak pidana korupsi. Akhirnya pada tahun 2016, kasus tersebut pertama kali disidangkan yang menjerat sejumlah tersangka, diantaranya Bambang Waluyo selaku Kepala Bank Jatim cabang Jombang dan 10 orang pegawai Bank Jatim yang terdiri dari 1 orang penyelia serta 9 analisis di mana satu orang dari 9 tersangka ini aternyata berstatus honorer yang baru bekerja 1 (satu) tahun. Tidak hanya itu. Dalam perkara ini juga ternyata melibatkan sejumlah politikus dari salah satu partai politik di Jombang yang bekerja sama dengan Kepala Bank Jatim yang merupakan Ultimate Debitor. Sesuai putusan pengadilan Tipikor, para terdakwa mendapatkan pidana penjara selama 1 tahun dan denda Rp600.000.000, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Sedangkan amar dalam pengadilan tinggi menyebutkan, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama – sama sesuai dakwaan subsidair dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, denda Rp600.000.000 rupiah. Selain menjerat dari Kepala Cabang dan Pegawai Bank Jatim, juga menjerat Penyelia Operasional Kredit yang tidak melakukan survey lapangan kepada Debitur. Ditemukan bahwa Debitur tidak tahu menahu adanya pinjaman atas nama mereka karena hanya dimintai KTP dan KK sebagai prasyarat untuk pengajuan KUR agar dapat dicairkan oleh terdakwa selaku penyelia pemasaran dan kredit. Ditemukan fakta, bahwa 55 debitur tersebut tidak menerima pencairan dana, namun dinikmati oleh Ultimate Debitor. Dari hasil tersebut, pihak debitur ultimate antara lain Siswo Iryana, Masykur, Wulang Suhardi, Untung Sutigno, Subandriyah dan Sri Munarsih (selaku debitur ultimate) yang penuntutannya dilakukan secara terpisah didakwa dengan dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana. Berdasarkan dua kasus tersebut, CACCP FH UNAIR melaksanakan Eksaminasi Publik pada bulan Agustus 2018, untuk menganalisa putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Tim yang terdiri dari : Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H. Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum. Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D. Iqbal Felisiano, S.H., LL.M dari Pusat Kajian Anti Korupsi Jawa Timur, dihadiri pula oleh perwakilan BPKP Jawa Timur, Akademisi FH Unitomo, Akademisi FH Universitas Trunojoyo, FH Ubaya, Aktivis Justice For Attik, Malang Corruption Watch, LBH Surabaya, Perwakilan Penghubung Komisi Yudisial, HRLS FH UNAIR, Fitra Jatim, Asosiasi Kredit Indonesia, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Komisi Pemberanttasan Korupsi. Pada Focus Grup Discussion, hasil eksaminasi publik tersebut dihasilkan beberapa fakta menarik yakni, para ultimate debitur belum ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu terjadi disparitas pidana yakni peran masing – masing terdakwa dalam perkara kurang jelas, padahal aktor intelektual dari perkara tersebut adalah Kepala Cabang Bank Jatim, sementara untuk pelaku – pelaku teknis diberikan hukuman yang berat dan kurang jelasnya peran masing – masing terdakwa, misalnya menyuruh melakukan, turut serta, dan lain – lain. Sebab berkas perkara dicampur menjadi satu. Kedua putusan yang telah dilakukan eksaminasi tidak menyentuh kepada keadilan masyarakat. Putusan hanya kepada pelaku – pelaku teknis, tidak kepada aktor  intelektual. Harusnya aktor aktor segera dilakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di dalam putusan yang telah dilakukan eksaminasi, peran masing- masing terdakwa tidak menjelaskan posisinya, bahkan tidak ada yang menyuruh melakukan, turut serta, dan lain – lain, karena didalam putusan tersebut di campur menjadi satu. Oleh karena itu, Pusat Kajian Anti Korupsi dan Kebijakan Hukum (CACCP) FH UNAIR mengadakan diseminasi publik pada 20 Juni 2019 di Gedung C, Lantai 1 Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya berkaitan dengan eksaminasi putusan perkara KUR Fiktif di Jombang. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi putusan pengadilan tindak pidana korupsi, agar lebih berpihak kepada masyarakat. Selain itu, juga bertujuan untuk menyampaikan kepada publik berkaitan dengan putusan kasus korupsi yang ada di Jawa Timur. Penyampaian pertama disampaikan oleh Iqbal Felisiano (Akademisi Dosen Pidana Fakultas Hukum Unair) menjelaskan tentang kronologi kasus KUR Fiktif Bank Jatim cabang Jombang. (Kronologis terlampir). Fakta yang menarik dari hasil temuan tersebut juga terkait perkara yang tidak dijadikan satu agenda sidang dan telah dilakukan splitshing (pemisahan berkas agenda sidang pada terdakwa). Sehingga menyebabkan disparitas tuntutan pada terdakwa tanpa menjabarkan peran yang jelas dalam dakwaan penuntut umum. Misalnya aktor intelektual adalah kepala cabang Bank Jatim cab. Jombang dengan 9 bahwannya. Kesimpulan pada kasus tersebut adalah yakni; 1. Perkara KUR Fiktif terdapat beberapa hal yang kurang tepat, mengingat peran masing – masing terdakwa tidak menjelaskan posisinya, bahkan tidak ada yang menyuruh melakukan, turut serta, dan lain – lain di dalam putusan tersebut. Berdasarkan hasil eksaminasi, aktor intelekual adalah kepala cabang Bank Jatim Cabang Jombang, sementara 9 pegawai lainnya hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh kepala cabang. Hasil Eksaminasi tidak menyentuh keadilan kepada masyarakat. Pelaku debitur ultimate yang belum diproses, mengingat peran serta pelaku lain yang cukup siginfikan. Bukan hanya kepada pelaku lapangan saja, yang harusnya mengembangkan ke pelaku debitur ultimate lainnya. Berikutnya adalah pemaparan Taufik Rahman (Akademisi Dosen Pidana Fakultas Hukum UNAIR) yang menjelaskan tentang kejanggalan vonis korupsi yang berkaitan dengan pasal 2 dan pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi, terutama berkaitan dengan tuntutan dan vonis minimal yakni 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Sementara pasal 3 yakni dengan pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal20 tahun. Padahal berkaitan 9 orang pelaku tindak pidana korupsi dalam perkara KUR yang merupakan pegawai bank Jatim, tidak memenuhi kualifikasi pasal 3, namun dilemanya adalah mereka hanya sebagai pelaku lapangan saja, bukan pelaku intelektual. Hingga saat ini, diskusi mengenai pelaku intelektual tidak dapat dikenakan, sebab belum ada pasal yang mengatur tentang Trading Influence (perdagangan pengaruh). (Jentar. S)

News Pendidikan Regional Tipikor Perkara KUR Fiktif BPD Bank Jawa Timur Cab. Jombang

“Kajian Pemanfaatan Hasil Rekam Sidang dan Eksaminasi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya” berita korupsi .co - Pengaka...

Kriteria Ideal Pimpinan KPK 2019 - 2023

23.10 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxckVfREIeU_ihaUJily9tUqvmf9-zYforTS_WR0gdjx3JXNr3UKNgFqZ-J9barFCyAmRoVxvJdFYae9uWvoXgIIKYHteFpo1jGbRlXmMQ8cxE4Tl9grMFPjCoy2ga159zSAyimbYSz3Q/s1600/ICW.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="445" data-original-width="640" height="444" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxckVfREIeU_ihaUJily9tUqvmf9-zYforTS_WR0gdjx3JXNr3UKNgFqZ-J9barFCyAmRoVxvJdFYae9uWvoXgIIKYHteFpo1jGbRlXmMQ8cxE4Tl9grMFPjCoy2ga159zSAyimbYSz3Q/s640/ICW.png" width="640" /></a></div>
 
Jakarta, beritakorupsi.co - Tepat pada tanggal 17 Juni 2019 akan menjadi lembar baru bagi keberlangsungan pemberantasan  korupsi. Berdasarkan surat edaran  dari  Panitia  Seleksi  Calon  Pimpinan  KPK,  maka  hari  ini pendaftaran calon Pimpinan KPK untuk masa bakti 2019-   2023 resmi dibuka. 
 
Tentu seluruh masyarakat berharap akan hadirnya figur-figur terbaik serta  berintegritas  untuk  memimpin lembaga anti rasuah ke depan. Berkaca pada era kepemimpinan saat ini, Agus  Rahardjo cs,  sebenarnya  banyak  catatan  kritis  yang  seharusnya  dapat dijadikan  pembelajaran serta evaluasi untuk KPK mendatang. 
 
Diantaranya belum mempunyai visi asset recovery, pengelolaan manajemen internal yang buruk, terhadap penegakan etik, keterbukaan informasi pada masyarakat, dan masih banyaknya tunggakan perkara yang belum terselesaikan. 
 
Berangkat dari catatan di atas, maka  Koalisi  Masyarakat  Sipil Anti  Korupsi  mencoba  memetakan kriteria ideal yang  harusnya dimiliki  oleh  para  pendaftar  calon  Pimpinan  KPK. Setidaknya ada 9 (sembilan) poin, diantaranya ; 
 
Pertama, mempunyai visi terkait dengan pencegahan danpemberantasan korupsi. Sejatinya dalam memahami pemberantasan  korupsi  tidak  hanya  terbatas  pada  pemidanaan penjara saja, akan tetapi ke depan Pimpinan KPK harus juga berfokus  pada  isu  pemulihan  kerugian negara.  Selain itu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 UU KPK,  bahwa  isu pencegahan  serta koordinasi dan supervisi pada instansi terkait,  tentu  harus  dipahami secara  menyeluruh  bagi Pimpinan KPK kedepan. Misalnya untuk isu pencegahan semestinya bisa lebih diarahkan  pada pembangunan holistik budaya anti korupsi agar tidak hanya kegiatan-kegiatan yang  sulit  dipastikan keberlanjutannya. 
 
Hal lain lagi terkait dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No 54 Tahun 2018 yang mengatur  tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. KPK diharapkan  bisa memaksimalkan mandat yang telah diberikan melalui tim ini dengan melakukan intervensi terhadap  pelaksanaan  aksi dan menghilangkan pola pelaporan  yang selama ini  cenderung prosedural  menjadi pelaporan  yang substansial. Oleh karena itu, penting bagi pansel mengutamakan calon  komisioner  yang  mengenal dan memahami instrumen terkait Tim Nasional Pencegahan Korupsi. 
 
Kedua, memiliki pemahaman penanganan perkara korupsi. Salah satu aspek  yang dominan  diperhatikan publik sebagai tolak ukur penilaian  KPK adalah bidang penindakan.  Maka dari itu Pimpinan KPK ke depan mesti memahami lebih dalam terkait dengan hukum agar langkah-langkah yang diambil menjadi tepat guna  dalam rangka  keberlanjutan  penanganan perkara korupsi. Ini juga untuk mempercepat  penyelesaian berbagai tunggakan  perkara di  lembaga anti rasuah itu. 
 
Selain itu, penanganan kasus juga diharapkan konsisten. Beberapa penelitian menemukan bahwa masih terdapat inkonsistensi pada putusan kasus-kasus korupsi. Konsistensi menjadi penting dalam upaya menghadirkan kepastian hukum yang kerap kali  hanya  dilihat  pada  proses awal  penanganan kasus saja. Oleh karena itu, KPK tidak hanya  harus kuat dalams trategi penanganan kasusnya, tetapi juga harus dapat mensistematisasi kinerja penuntutannya guna menutup celah hukum yang dapat digunakan para koruptor  agar lepas  dari jerat hukuman yang setimpal. 
 
Ketiga, memiliki kemampuan manajerial dan pengelolaan sumber daya manusia.  Seperti  yang telah diketahui oleh publik bahwa lembaga KPK  kerap kali bersifat dinamis.  Tak  jarang konflik di internal KPK terjadi, maka dari itu Pimpinan  KPK mendatang  mesti mempunyai pengetahuan serta kemampuan untuk memastikan internal  lembaga anti  korupsi tersebut solid serta terlepas dari kepentingan apapun. 
 
Keempat, tidak mempunyai konflik kepentingan dengan kerja-kerja KPK. Tentu masyarakat  tidak berharap Pimpinan KPK kedepan justru memanfaatkan situasi tertentu untuk kepentingan individu semata. Karena bagaimanapun menjadi sesuatu yang penting untuk tetap menjaga nilai objektivitas untuk para komisioner KPK mendatang. 
 
Kelima, terlepas dari kepentingan dan afiliasi dengan partai politik tertentu. Poin ini harus dijadikan catatan penting, karena bagaimanapun  jika komisioner KPK  mendatang  berasal  dari warna partai tertentu, dikhawatirkan meruntuhkan nilai independensi dari lembaga  anti  rasuah itu. Lagipun isu penegakan hukum tidak mungkin akan berjalan  dengan baik  jika dicampuradukkan dengan isu politik. 
 
Keenam, memiliki kemampuan komunikasi publik dan antar lembaga yang baik.  Berangkat dari catatan atas evaluasi Pimpinan KPK saat ini,   masih banyak  ditemukan  berbagai pernyataan yang justru menimbulkan polemik di tengah masyarakat.  
 
Selain itu, kemampuan komunikasi antar lembaga juga mesti  dimiliki oleh  Pimpinan  KPK  mendatang.  Hal lain lagi mesti diingat, bahwa  kehadiran  KPK pada  dasarnya juga dimandatkan agar menjadi trigger mechanism bagi penegakhukum yang lain.  Maka  kemampuan untuk saling bersinergi antar penegak  hukum menjadi salah  satu yang  utama  harus dimiliki oleh Pimpinan KPK. 
 
Kepercayaan dan dukungan publik merupakan salah satu elemen penting yang menjadi  pendukung kinerja KPK. Publik tentunya mengapresiasi KPK yang terbuka dan partisipatif.  Beberapa penghargaan juga telah diterima KPK dalam hal keterbukaan informasi. 
 
Hal tersebut perlu dipertahankan dengan memastikan Komisioner KPK terpilih harus memiliki  komitmen yang tegas dalam hal keterbukaan  informasi dan  membuka luas  partisipasi publik  dalam kerja-kerja anti korupsi. 
 
Ketujuh, tidak pernah terkena sanksi hukum maupun etik pada masa lalu.  Poin ini  menjadi  mutlak harus dipenuhi oleh para Pimpinan KPK mendatang, karena bagaimanapun persoalan etikserta terkena sanksi hukum akan menurunkan kredibilitas lembaga anti rasuah itu. Selain itu  akan menjadi beban tersendiri bagi Pimpinan KPK ketika menjalankan tugas. 
 
Kedelapan, memiliki keberanian untuk menolak segala upaya pelemahan institusi KPK.  Hampir  setiap tahun KPK selalu didera dengan isu-isu pelemahan KPK, mulai dari revisi UU KPK,  Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,  bahkan tindakan kriminalisasi  beberapa  pegawai maupun PimpinanKPK. 
 
Maka dari itu, menjadi wajar jika publik meminta komitmen yang tegas  dari  Pimpinan  KPK  mendatang untuk dapat menolak  segala macam jenis tindakan  yang  akan melemahkan  institusi pemberantasan korupsi.  
 
Kesembilan, mempunyai profil dan karakter sesuai dengan nilai dasar  dan  pedoman  perilaku KPK. Hal ini diatur secara spesifik dalam Peraturan KPK No 07 Tahun 2013  tentang  Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.  Dalam  aturan ini tertera berbagai nilai yang semestinya dimiliki  oleh Pimpinan KPK,  misalnya :  integritas, keadilan, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. 
 
Narasi diatas harus menjadi pegangan bagi tiap-tiap orang yang ingin mendaftar  sebagai  Pimpinan KPK. Selain itu, keseluruhan kriteria tersebut dapat  juga dijadikan  pegangan  bagi  Panitia Seleksi agar dapat lebih memetakan figur-figur terbaik yang nantinya  akan diberikan kepada Presiden. (*) 
 
 
Jakarta, 17 Juni 2019 
Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi 
1. Indonesia Corruption Watch (ICW) 
2. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI) 
3. Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) 
4. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) 
5. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) 
6. Transparency International Indonesia (TII) 
7. Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) 
8. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta)

News Opini Pendidikan Regional Tipikor Kriteria Ideal Pimpinan KPK 2019 - 2023

Jakarta, berita korupsi .co - Tepat pada tanggal 17 Juni 2019 akan menjadi lembar baru bagi keberlangsungan pemberantasan korupsi. Ber...

Peraturan Lelang Gula Bermasalah

15.59 beritakorupsi 1

ICW : KPK Harus Serius Telusuri Keterlibatan Menteri   
            Enggartiasto 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgv-Eo5mXO54DjDj1BSbIYv25UTRo9m5nYcXWVzsPMHEBN4fSk8qJOEj2fsMcCK0YbGGZXEnaH1X3JrydEKoiXCEWMKJF90CBXM6Zy95rUTHzC8M0moQzcuM9N8XAM8erXUQS70OiLR3Eg/s1600/ICW.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="678" data-original-width="975" height="444" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgv-Eo5mXO54DjDj1BSbIYv25UTRo9m5nYcXWVzsPMHEBN4fSk8qJOEj2fsMcCK0YbGGZXEnaH1X3JrydEKoiXCEWMKJF90CBXM6Zy95rUTHzC8M0moQzcuM9N8XAM8erXUQS70OiLR3Eg/s640/ICW.png" width="640" /></a></div>
Jakarta, beritakorupsi.co - Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan sejumlah permasalahan dan indikasi Tindak Pidana Korupsi dalam kebijakan gula kristal rafinasi, yakni Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 16/M-DAG/Per/3/2017. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mendalami keterlibatan Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita terkait kebijakan tersebut. Permendag No 16/M-DAG/Per/3/2017 mengatur penjualan gula kristal rafinasi melalui pasar lelang komoditas. Dalam penggeledahan di ruang kerja Enggar, sejumlah dokumen terkait Permendag no 16/M-DAG/Per/3/2017 disita. Penggeledahan ruang kerja Enggar, merupakan respon KPK atas keterangan politisi Golkar, Bowo Sidik, yang terkena operasi tangkap tangan pada akhir Maret lalu. Dalam keterangannya kepada penyidik, ia mengatakan bahwa Enggar memberikan uang senilai Rp2 miliar. Bowo menyebut, uang diterima dari Enggar guna mengamankan Permendag No 16/M-DAG/Per/3/2017. Bowo saat itu adalah anggota Komisi IV DPR RI. Permintaan Enggar tidak terlepas dari penolakan yang kencang para anggota dewan dalam rapat dengar pendapat mengenai kebijakan tersebut. Hal iini disampaikan ICW melali siaran Persnya di Jakarta, pada Rabu,1 Mei 2019 yang dikeirimkan ke email wartawan media ini, Rabu, 1 Mei 2019 Dalam siaran Persnya dijelaskan, sejak awal dikeluarkan Permendag no 16/M-DAG/Per/3/2017, memang bermasalah dan memunculkan sejumlah polemik. Kebijakan itu ditunda-tunda berkali-kali hingga dilakukan tiga kali revisi. Kendati terdapat berbagai penolakan, pasar lelang dipaksakan digelar pada 15 Januari 2018. Namun pada bulan Maret 2018, KPK merekomendasikan agar proses lelang dihentikan. Pasca rekomendasi KPK, pasar lelang kemudian dihentikan hingga saat ini. Pada Juni 2018 Ombudsman RI juga menyatakan ada dugaan maldministrasi karena kebijakan ini dikeluarkan tanpa berpayung pada peraturan Presiden. Dalam kajian yang ICW lakukan, paling tidak terdapat tiga masalah besar dalam kebijakan tersebut, yaitu penunjukkan penyelenggara lelang yang tidak sesuai aturan, potensi hilangnya penerimaan negara, dan bertentangan dengan regulasi lainnya. Rinciannya adalah sebagaimana berikut: I. Penunjukkan Penyelenggara Pasar Lelang Gula Kristal Rafinasi Penunjukkan      Penyelenggara Pasar Lelang Tidak Sesuai Kewenangan Berdasarkan Permendag No. 16/M-DAG/PER/3/2017 Pasal 4 ayat (1), Menteri Perdagangan bertanggung jawab untuk menetapkan penyelenggara pasar lelang. Tugas itu lalu diberikan kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) selaku entitas yang berada di bawah Kementerian Perdagangan RI. Namun apabila merujuk pada UU No 10 tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Komoditi, BAPPEBTI memiliki fungsi pengawasan. Sehingga tanggungjawab dalam melaksanakan lelang untuk menunjuk penyelenggara pasar lelang komoditas berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Sesuai dengan Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, proses pelaksanaan lelang penyelenggara lelang pasar gula rafinasi mestinya dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kementerian Perdagangan. Ketidakjelasan Proses dan Mekanisme Penunjukkan Penyelenggara Pasar Lelang. Ada keganjilan dalam proses penunjukkan penyelenggara pasar lelang. Proses berjalan cepat dan terindikasi tidak transparan. Permendag no 16/M-DAG/PER/3/2017 dikeluarkan pada 15 Maret 2017 namun dalam selang waktu kurang dari dua bulan, yaitu 12 Mei 2017, penyelenggara lelang telah ditetapkan. Terdapat enam perusahaan yang mendaftar dan hanya PT Pasar Komoditas Jakarta (PKJ) yang berhasil lolos cek teknis. PT PKJ kemudian ditunjuk sebagai penyelenggara pasar lelang. Padahal PT PKJ adalah perusahaan yang belum genap satu tahun berdiri. Berdasarkan akta perusahaan PT PKJ, perusahaan tersebut berdiri pada 29 November 2016. Ditunjuknya PT PKJ bertentangan dengan pasal 19 ayat (I) Perpres No. 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres no 54 tahun 2010. II. Penerimaan Negara Berpotensi Hilang Berdasarkan Permendag No. 16/M-DAG/PER/3/2017, penyelenggara lelang gula kristal rafinasi diberi keleluasaan untuk mengenakan biaya transaksi. Akan tetapi jumlah biaya transaksi yang dikenakan PT PKJ saat lelang digelar pada Januari 2018 lalu tidak diketahui secara pasti. Terdapat informasi yang mengatakan besaran biaya transaksi tertera dalam Minutes of Meeting yang melibatkan pemangku kepentingan seperti penjual, pembeli, dan PT Pasar Komoditas Jakarta. Informasi lain di media massa menyebutkan, biaya transaksi berjumlah total Rp 200.000 per ton, dengan rincian Rp50.000 bagi pembeli, dan Rp150.000 untuk penjual. Informasi lain menyebutkan, biaya transaksi per ton yang dikenakan kepada pembeli mencapai Rp85.000.   Dalam beberapa pemberitaan media, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita pernah mengatakan, untuk menutupi kebutuhan industri berupa gula rafinasi, pemerintah akan mengimpor sebanyak 3,5 – 4 juta ton. Dengan mengambil asumsi tengah kebutuhan gula rafinasi sebanyak 3 juta ton, maka penyelenggara lelang dapat memperoleh penerimaan sebesar Rp. 255 miliar (Rp. 85.000 x 3 juta ton). Penerimaan belum termasuk biaya lain yang meliputi biaya kepesertaan, biaya keanggotaan, dan lain-lain. Besaran biaya juga dapat dinaikkan oleh penyelenggara lelang sewaktu-waktu. Isu lain adalah ketidakjelasan kontrak atau perjanjian tertulis antara Kementerian Perdagangan dan PT PKJ. Dalam Perpres no 4 tahun 2015, diatur akan keharusan kontrak/perjanjian tertulis dalam hal telah ditetapkannya pemenang lelang. Keberadaan kontrak akan memberikan kejelasan mengenai penerimaan negara yang didapat melalui pasar lelang komoditas. Sehingga penerimaan tidak serta merta hilang atau berpindah sepenuhnya ke PT PKJ. Selama lelang dilaksanakan dari Januari 2018 hingga Maret 2018, besaran penerimaan tidak pernah diketahui. III. Bertentangan dengan Regulasi lain Permendag No. 16/M-DAG/PER/3/2017 bertentangan dengan peraturan-peraturan berikut: i. UU no. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Pasal 18 UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur, bahwa ketentuan mengenai pasar lelang diatur berdasarkan Perpres. Permendag No. 16/M-DAG/PER/3/2017 mengabaikan pasal tersebut. Oleh karenanya Ombudsman RI menyatakan terdapat maladministrasi. ii. Perpres No. 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Perpres No. 4 tahun 2015 pasal 19 ayat (1) mensyaratkan adanya keahlian, pengalaman, dan kemampuan teknis bagi penyedia barang/jasa pemerintah. Pasal 19 ayat (2) menyebut bahwa penyedia barang/jasa harus memperoleh paling kurang satu pekerjaan penyedia barang/jasa dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Penunjukkan PT PKJ bertentangan dengan Perpres No. 4 tahun 2015. iii. UU no. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Ditunjuknya PT PKJ sebagai penyelenggara tunggal pasar lelang komoditas membuka lebar praktik monopoli dalam pelaksanaan lelang. Rekomendasi Permendag no. 16/M-DAG/PER/3/2017 telah terbukti bermasalah. KPK merekomendasikan agar lelang gula rafinasi dihentikan. Ombudsman menyatakan terdapat maladministrasi dalam kebijakan tersebut. Permendag no. 16/M-DAG/PER/3/2017 mengindikasikan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Enggartiasto Lukita selaku Menteri Perdagangan RI. Perbuatan-perbuatan diatas bahkan telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Selain terindikasi menguntungkan pihak-pihak lain yaitu perusahaan penyelenggara lelang, ditengarai terdapat indikasi perbuatan melawan hukum dengan mengabaikan sejumlah regulasi. Pernyataan Bowo kemudian menambah informasi lain bahwa ada pihak lain yang diuntungkan. Tidak menutup kemungkinan aktor-aktor lain yang lebih besar ikut terlibat. Jika indikasi korupsi terbukti, kebijakan ini menunjukkan jenis korupsi yang terjadi secara sistematis. Ada praktik perburuan rente dalam proses kebijakan publik. Pihak-pihak yang ditengarai diuntungkan adalah privat dan partai politik yang digunakan untuk sumberdaya pemenangan pemilu. Atas hal-hal di atas, ICW mendesak: 1. KPK mengusut tuntas kebijakan Permendag no. 16/M-DAG/Per/3/2017 2. KPK mendalami peran aktor-aktor yang terlibat dalam prosesnya. 3. Presiden RI untuk segera memecat Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita. (*) Sumber : Egi Primayogha – Adnan Topan Husodo dari ICW (Indonesia Corruption Watch)

News Pemerintahan Pendidikan Regional Tipikor Peraturan Lelang Gula Bermasalah

ICW : KPK Harus Serius Telusuri Keterlibatan Menteri Enggartiasto Jakarta, berita korupsi .co - Indonesia Corruption Wa...

Nursyam., SH., M.Hum, Jadi Ketua PN Surabaya

09.56 beritakorupsi 60

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDyJRhcNZXTJI5z5DFVYzDnZZMavohne4M07FlnNvWk_eRaAPIYQOQvnQzYgk6E8dw-y0JR1xV86U7Aaw_BsyLhA4FM-2dF6usEi7pdiucRhea3GopWXVoUxaG7K6GWjPspWmo1UGqFhk/s1600/IMG20181213083722.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="418" data-original-width="786" height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDyJRhcNZXTJI5z5DFVYzDnZZMavohne4M07FlnNvWk_eRaAPIYQOQvnQzYgk6E8dw-y0JR1xV86U7Aaw_BsyLhA4FM-2dF6usEi7pdiucRhea3GopWXVoUxaG7K6GWjPspWmo1UGqFhk/s640/IMG20181213083722.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co - Hari ini, Selasa, 8 Januari 29019, Nursyam., S.H., M.Hum resmi menjadi Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Khusus Surabaya yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua, menggantikan Ketua PN Surabaya Kelas IA Khusus Surabaya Sujatmiko., SH., MH yang akan menjadi Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Denpasar, Bali setelah dilantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur, Senin. 7 Januari 2019. Ketua PN Surabaya Nursyam, S.H., M.Hum, saat ditemui wartawan media ini seusai pelantikan mengatakan, bahwa dirinya akan melanjutkan apa yang sudah diabangun oleh Ketua PN Surabaya sebelumnya. “Beliau tetap sebagai Ketua saya. Karena dukungan beliau, saya bisa seperti ini.,” ucap Nursyam yang saat itu berada di dalam Lift bersama Sujatmiko dan wartawan media ini menuju ruang kerjanya yang baru di lantai 5 gedung PN Surabaya. “Dan saya akan melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh beliau selama menjadi Ketua. Serta memperbaiki bila ada yang masih dianggap kurang baik internal maupun eksetrnal demi pelayanan hukum bagi masyarakat,” ujarnya kemudian Sementara Sujatmiko, S.H., M.H berharap, agar dirinya diberi kesehatan ditemapat tugasnya yang baru yakin menjadi Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Denpasar, Bali. “Mulai besok (hari ini) saya menjadi tamu di kantor saya sendiri,” ucapnya berseloroh. “Semoga nanti di tempat yang baru selalu diberi kesehatan,” ujarnya. (Rd1)

News Pemerintahan Pendidikan Perdata Pidana Regional Tipikor Nursyam., SH., M.Hum, Jadi Ketua PN Surabaya

berita korupsi .co - Hari ini, Selasa, 8 Januari 29019, Nursyam., S.H., M.Hum resmi menjadi Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Khusus ...

Editorial : “Rapor Merah” Penanganan Kasus Korupsi Di Jawa Timur

14.30 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnTJwLQdTKhQLW2SuL-DiLbYC9U7mDUcfuc-RKnHBF_3NaTfsHbqW2C5cbR6LBYmxlIjYWYj9xLNMaP24PhE5-f9idCsBY2EUmKrqs-F7ehwebQnSjNs84kmEnmi9TngnJhwduAO3n_qg/s1600/Catatan+Redaksi+BERITA+KORUPSI+Akhir+Tahun+2018.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="715" data-original-width="1600" height="284" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnTJwLQdTKhQLW2SuL-DiLbYC9U7mDUcfuc-RKnHBF_3NaTfsHbqW2C5cbR6LBYmxlIjYWYj9xLNMaP24PhE5-f9idCsBY2EUmKrqs-F7ehwebQnSjNs84kmEnmi9TngnJhwduAO3n_qg/s640/Catatan+Redaksi+BERITA+KORUPSI+Akhir+Tahun+2018.jpg" width="640" /></a></div>
#34.2% Kepala Daerah, 1 Kajari dan 46 DPRD Di Jawa Timur Terjerat Korupsi Suap# 
 
Provinsi Jawa Timur adalah salah satu dari 11 Provinsi terbesar (terdiri dari 34 Provinsi) di Indonesia dengan luas 47,799.75 Kilo meter atau setara dengan 2.498 persen wilayah Indonesia,  serta nomor 1 dari seluruh Provinsi yang memiliki 38 Kabupuaten/Kota (29 Kabupaten dan 9 Kota), termasuk 38 Kejaksaan Negeri, yaitu Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Surabaya. Anehnya, sebagai salah satu Provinsi terbesar dengan memiliki 38 Kabupaten/Kota, Jawa Timur ternyata  salah satu Provinsi yang Kepala Daerah dan DPRD nya terkorup. Banyangkan, dari 38 Kepala Daerah Kabupaten maupun Kota (Bupati/Wali Kota), 13 diantaranya terseret dalam kasus Korupsi suap dan gratifikasi yang berkaitan dengan pembahasan APBD, proyek dan jual beli jabatan, dan tak ketinggalan sebanyak 46 anggota DPRD di Kabupaten/Kota maupun Provinsi juga terjerat Korupsi suap pembahasan APBD/anggaran di SKPD. Yang lebih anehnya lagi, Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan yang ditangkap KPK pada tahun 2017 bersama Bupati Pamekasan mencoreng Lembaga pengakan hukum di Jawa Timur karena menerima uang suap sebesar Rp250 juta dalam, penanganan kasus dugaan Korupsi Dana Desa (DD) dan ADD (Alokasi Dana Desa). Pada hal, sebelum penangkapan Kajari Pamekasan Rudi Indra Prasetya, Tim Saber Pungli Kejati Jatim juga menangkap oknum Jaksa penyidik di Kejati Jatim yaitu Ahmat Fauzi karena menerima uang sebesar Rp1.5 M  saat menangani kasus Korupsi penyimpangan Tanah Kas Desa. Ke- 13 Kepala Daerah itu diantaranya ; 1. Wali Kota Madiun Bambang Irianto (hasil penyidikan KPK terkait Korupsi Gratifikasi, Suap dan TPPU dan sudah divonis Penjara 7 Tahun dari tuntutan JPU KPK 9 Thn) 2. Wali Kota Batu Eddy Rumpoko  (Kasus suap Tangkap tangan KPK, sudah divonis 3 Tahun Penjara dari tuntutan JPU KPK selama 7 Thn),; 3. Bupati Nganjuk Taufiqurrahman (Kasus suap Tangkap tangan KPK, sudah divonis 7 Tahun Penjara ari tuntutan JPU KPK 9 Thn namun kasus TPPU saat masih berstatus tersangka) 4. Bupati Pamekasan Achmad Syafii (Kasus suap Tangkap tangan KPK, sudah divonis 2.8 Tahun penjara dari 4 Tahun tuntutan JPU KPK) 5. Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus, lanjutan dari Kasus suap Tangkap tangan KPK terhadap Kepala Dinas PU dan Ketua serta 2 Wakil Ketua DPRD Kota Mojkerto periode 2014 - 2019, ke-Empatnya sudah divonis bersalah (dan Mas’ud Yunus divonis 2 Tahun Penjara dari 4 tahun tuntutan JPU KPK) 6. Bupati Jombang Nyono Suharli wihandoko (Kasus suap Tangkap Tangan KPK, sudah divonis 3.6 Tahun Penjara dari 8 tahun tuntutan JPU KPK) 7. Wali Kota Malang Moch. Anton (Kasus suap Tangkap Tangan KPK, sudah divonis bersalah) 8. Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha (Kasus Korupsi suap pemberian Izin Tower dari penyidikan KPK dan sudah dituntut 12 Tahun penjara menunggu Vonis) 9. Wakil Bupati Malang Achmat Subhan (terkait kasus Korupsi Bupati Mojokerto, dan saat ini sudah ditahan KPK),; 10. Bupati Tulungagung Syahri Mulyo (Kasus suap Tangkap tangan KPK, saat ini proses persidangan),; 11. Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar (Kasus suap Tangkap tangan KPK, saat ini menunggu Vonis),; 12. Bupati Malang Rendra (Penyidikan KPK, saat ini masih ditahan KPK),; 13. Wali Kota Pasuruan (Kasus suap Tangkap Tangan KPK, saat ini masih tahan KPK) Sementara 46 anggota DPRD periode 2014 - 2019 yang terjerat Korupsi suap terdiri dari; 3 di DPRD Kota Mojkerto (1 Ketua dan 2 Wakil DPRD Kota Mojokerto Tertangkap Tangan KPK pada 2017 bersama Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto). Ketua dan 2 Wakil Ketua Dewan ini terjerat kasus Korupsi suap pembahasan APBD dan APBD-P Kota Mojokerto TA 2017. Namun 22 anggota DPRD Kota Mojokerto yang disebut dalam surat Dakwaan JPU KPK kebagian duit “panas” itu hingga saat ini belum jelas kelanjutannya Sedangkan di DPRD Provinsi Jawa Timur adalah Ketua dan Wakil Ketua Komis B juga ditangkap KPK bersama 2 Stafnya, dan 2 Kepala Dinas serta 1 staf. Ketua dan Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim ini ditangkap KPK pada tahun 2017 karena menerima suap dari 9 SKPD (Kepala Dinas). Dan kemudian pada tahun 2018, 2 Kepala Dinas baru disidangkan dan divonis bersalah. Namun 5 Kepala Dinas dan anggota Komis B DPRD Jatim yang disebut-sebut dalam surat Dakwaan JPU KPK juga belum jelas kelanjutannya. Berbeda dengan DPRD Kota Malang. Sebanyak 41 dari 45 jumlah anggota DPRD Kota Malang (Ketua, Wakil Ketua, Ketua Komisi, Ketua Fraksi, Ketua Banggar, Badan Kehormatan Dewan dan anggota) langsung menjadi tersangka/terdakwa/terpidana kasus Korupsi suap dalam pembahasan APBD dan APBD-P Kota Malang TA 2015, karena dalam surat Dakwaan JPU KPK sejak kasus ini disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya dengan terdakwa/terpidana Jarot Edy Sulistyono (Kepala Dinas PUPR), dan terdakwa/terpidana Moch. Arif Wicaksono (Ketua DPPD)  Kota Malang disebut-sebut bahwa semua anggota DPRD Kota Malang menerima duit “panas” itu. Namun kasus ini juga masih mengundang pertanyaan. Karena Pejabat PUPR (Kabid) Teddy Soemarma dan mantan Sekda Kota Malang belum juga ada kelanjutannya. Belum lagi kasus Suap Ketua DPRD Kota Malang terkait Proyek Jembatan Kedungkadang. Selain kasus tersebut di atas, masih ada kasus yang belum tuntas ditangani KPK di Jawa Timur, yaitu Kasus TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) dengan tersangka/terpidana Taufiqurrahman mantan Bupati Nganjuk. Taufiqurrahman divonis dalam kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK, namun kasus TPPU dari pengembangan kasus suap itu belum tuntas hingga saat ini. Begitu juga dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Unair Surabaya pada tahun 2010. Di mana mantan Rektor periode 2006 - 2015 “FAS” sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka pada Juni 2016 lalu. Selain kasus Korupsi yang ditangani KPK, tak Ketinggalan di lembaga Adhyaksa maupun Kepolisian yang menangani Kasus Korupsi di Jawa Timur yang belum tuntas, diantaranya kasus Korupsi penjualan 13 aset daerah Jawa Timur yang dikelola oleh PT PWU (Panca Wiwa Usaha). Dari 13 aset tersebut, baru 2 yang ditangani dan sudah divonis di Pengadilan Tipikor Surabaya dengan terdakwa Dahlan Iskan (mantan Dirut PT PWU) yang divonis pidana penjara selama 2 tahun dari 5 tahun tuntutan JPU Kejati Jatim. Namun oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Dahlan Iskan divonis bebas. Dan saat ini JPU Kejati Jatim masih menunggu putusan Hamkim Agung di Mahkamah Agung RI. Selain Dahlan Iskan, juga divonis 3 tahun penjara dari 6 tahun tuntutan JPU Kejati Jatim. Wisnu Wardahana adalah Ketua Tim penjualan aset dengan pembeli terdakwa Oepoyo Sarjono selaku Dirut PT SAM, sedangkan Direktur PT SAM telah meninggal beberapa bulan lalu di Singapur sebelum disidangkan dengan berstatus tersangka. Selain kasus penjualan aset, masih ada kasus korupsi proyek Jembatan Brawijaya Kediri, kasus Korupsi kredit Bank Jatim sebesar Rp155 miliyar. Dalam kasus ini, 4 Staf Bank Jatim Pusat serta Komisaris PT SGS sudah divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. Sedangkan pihak lainnya hingga saat ini belum juga ada kelanjutannya. Dan kasus kredit Bank Jatim ini, dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dengan terdakwa Komisaris PT SGS berkaitan dengan 8 kasus dugaan korupsi di beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Timur, diantaranya ; 1. Kasus Korupsi proyek pembaungunan Jembatan Brawijaya Kediri yang dikerjakan oleh PT Fajar Parahiyangan sesuai Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (Kontrak Induk) Nomor : 1032/KONT.FISIK/APBD/2010 tanggal 27 September 2011 antara NUR MAN SATRIOWIDODO.ST selaku PPK dan HM MOENAWAR selaku Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan dengan nilai kontrak sebesar Rp86.409.000.000. 2. Kasus Korupsi proyek pembaungunan Gedung Sekretariat Daerah Kab Madiun sesuai Surat Perjanjian Kontrak Multi Years tahun Jamak antara lr. Gunawi selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT Nugraha-Airtanggatama, KSO selaku Leader Drs. Ribut Wahyudi Utomo tentang pekerjaan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun Nomor Kontrak : 602.1/728/402.103I2012, Tanggal 14 Agustus 2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp46.668.046.000 3. Proyek Pembangunan Gedung Kantor Terpadu Kab. Ponorogo sesuai Surat Perjanjian Kontrak Multi Years tahun Jamak antara BUDI DARMAWAN, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. Nugraha Adi Tarunaselaku kepala Cabang Drs.R|BUT WAHYU UTOMO, tentang pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Terpadu Kab Ponorogo Nomor Kontrak : 5.2.3.26.01[02.8IGDI405.14I2012, Tanggal 11 Juni 2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp42.148.000.000 4. Proyek Pembangunan Gedung Kantor BPR Jatim, Surat Perjanjian antara AMIRUDDIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT NUGRAHA ADI TARUNA selaku kepala Cabang Drs. RIBUT WAHYU UTOMO, tentang Pembangunan Gedung Kantor Pusat Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Nomor. 012/Pimpro-N1/2012 tenggat 22 Juni 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp22.189.000.000. 5. Proyek Pembangunan Poltek Kediri, Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (Kontrak Induk) antara lr. DATIK INDRIJASWATI AP, MM. selaku PPK  dengan PT NUGRAHA ADI TARUNA selaku kepala Cabang Drs. RIBUT WAHYU UTOMO, tentang Petaksanaan  Konstruksi (Pemborongan) Pembangunan Gedung Pekerjaan Pottek II Kediri Nomor Kontrak No. 1032/KONT.FISIKIAPBDIZOOS tgl 8 Okt 2009 dengan nilai Kontrak Rp88.901.861.280 6. Proyek Pembangunan Jembatan Kedungkandang Kota Malang, Surat Perjanjian antara Ir. HEROE AGOESDIJANTO selaku PPK dengan PT NUGRAHA ADI TARUNA selaku kepala Cabang Drs. RIBUT WAHYU UTOMO, tentang Pembangunan Jembatan Kedungkandang Kota  Malang, dengan nilai kontrak sebesar Rp54.183.811.000 7. Proyek Pembangunan Pasar Caruban Kab. Madiun, Surat Perjanjian antara Ir. GUNAWI selaku PPK dengan PT. IDEE MURNI PRATAMA selaku kepala Cabang ROEDHY SETIJO BUDI RAHARDJO,SH, tentang pembangunan Pasar Caruban Kab. Madiun Kab Malang, Nomor : 602.1I645/402.103I/2011 tanggal 9 September 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp67.420.081.000, 8. Proyek Pembangunan RSUD Gambiran II Kota Kediri yang dikerjakan oleh PT MURNI KONSTRUKSI INDONESIA sesuai Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (Kontrak Induk) Nomor. 1033 / KONT. FISIK l APBD/ 2009 Tanggal 08 Oktober 2009 antara KASENAN, ST, MM, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. MURNI KONSTRUKSI INDONESIA tentang pekerjaan pembangunan RSUD Gambiran II Kota Kediri dengan nilai Kontrak sebesar Rp208.685.176.000 Selain kasus di atas, kasus Korupsi pembangunan gedung Kampus UIN Mailiki Malang tahun 2013. Di mana mantan Rektornya “IS” sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejari Malang pada tanggal 8 Mei 2014. Namun hingga saat ini belum juga tuntas.Sedangkan dalam kasus ini, PPK Dr. Jamalul  Laif dan anggota Panitia Pengadaan Heri serta 2 terdakwa lainnya sudah divonis pada tahun 2014. Kasus Korupsi Roadshow (Pariwisata) Kota Batu ke Kaliantan pada tahun 2015. Dalam putusan   Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dengan 3 terdakwa disebutkan, bahwa Wali Kota Batu dan Kepala Inspektorat turut bertanggungjawab. Begitu juga kasus Korupsi pelepasan aset daerah Kabupaten Blitar pada tahun 2013. Dalam kasus ini, yang sudah divonis bersalah oleh Majelis Hakim adalah kepala Kantor Aset Kab. Blitar. Dalam putusan Majelis Hakim juga disebutkan, bahwa Bupati Blitar turut bertanggung jawab. Namun hingga saat ini tak juga ada kelanjutannya. Belum lagi kasus Korupsi P2SEM Jawa Timur sebesar Rp277 miliyar pada tahun 2008, yang melibatkan Ketua DPRD Jatim periode 2004 - 2009. Sebelum mantan Ketua DPRD Jatim itu meninggal, pada tahun 2016 sudah membuat laporan ke Kejati Jatim, namun tak ada hasilnya. Dan pada akhir tahun 2017 setelah dr. Bagus yang disebut-sebut sebagai DPO namun bekerja di beberapa Rumah Sakit Pemerintah dengan jabatan Kepala Divisi, dan Koordinator Ujian Akhir di beberapa Universiatas Pemerintah sejak 2011 hingga 2017, di ditangkap di Malaysia, Kejati Jatim sempat memanggil dan memeriksa beberapa mantan anggota DPRD Jatim setelah terlebih dahulu memeriksa/meminta keterangan dari dr. Bagus terpidana 20 tahun itu. Namun hingga dr. Bagus meninggal dunia di Lapas Porong pada tanggal 20 Desember 2018 sekitar pukul 05.30 WIB (berdasar informasi dari petugas Kesehatan Lapas yang menelophon ke beritakorupsi.co) tak kunjung ada tersangkanya sekalipun Kejati Jatim telah melibatkan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) untuk menelusuri aliran duit dari dana P2SEM yang bersumber dari APBD Jawa Timur TA 2008. Yang lebih anehnya lagi, setiap tanggal 9 Desember, lembaga Adhiyaksa selalu memperingati dengan berbagai kegiatan untuk memperingati Hari Anti Korupsi Internasinal berdasarkan Resolusi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa).  
 
Lalu, apakah Hari Anti Korupsi se- Dunia hanya sekedar kegiatan memperingati atau menjadikannya sebagai cermin untuk penagakan hukum Khususnya pada kasus Korupsi yang disebut sebagai suatu tindak pidana kejahatan yang sangat luar biasa karena dapat memporak ;porandakan tatan perekonomian dan pembangunan serta menyengsarakan rakyat Indonesia ?   (*)

News Opini Pemerintahan Pendidikan Regional Tipikor Editorial : “Rapor Merah” Penanganan Kasus Korupsi Di Jawa Timur

#34.2% Kepala Daerah, 1 Kajari dan 46 DPRD Di Jawa Timur Terjerat Korupsi Suap# P rovinsi Jawa Timur adalah salah satu dari 11 Provins...

Hakim PN Surabaya, Pembacaan dan Penandatanganan Ikrar Bersama

07.36 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJX3zdcj40xV5yriaeJMS_EkNbcHkUIsHVUBZdJT0w-i_GYNa0w1g2waEdzR9PyIvx6T4Oyq6J9ze_VcEy89NLMcnd_QsY9cp-8QzPF9W3_S3YJGW7OHSZua_Vh-N-iM2mIAryJHoVA2g/s1600/PN+Surabaya.gif" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1008" height="185" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJX3zdcj40xV5yriaeJMS_EkNbcHkUIsHVUBZdJT0w-i_GYNa0w1g2waEdzR9PyIvx6T4Oyq6J9ze_VcEy89NLMcnd_QsY9cp-8QzPF9W3_S3YJGW7OHSZua_Vh-N-iM2mIAryJHoVA2g/s320/PN+Surabaya.gif" width="320" /></a></div>
beritakorupsi.co - Kamis, 13 Desember 20018, Seluruh Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh Pegawai maupun karyawan honorer di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Surabaya, melaksanakan Pembinaan Zona Integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan menyatakan ikrar bersama Maklumat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tanggal 11 September 2017 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, yang berlangsung di ruang rapat lantai 6 Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Surabaya Jalan Raya Arjuna No. 16 - 18 Surabaya. Nursyam., SH., M.Hum selaku Wakil Ketua, menggantikan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Khusus Surabaya, Sujatmiko., SH., MH, dalam sambutannya menegaskan, bahwa pembacaan ikrar bersama Maklumat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, bukan semata-mata ucapan biasa, melainkan harus lahir dari pikiran dan hati nurani seluruh Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional maupun karyawan honorer di lingkungan Pengadilan Negeri Surabaya. “Pembacaan ikrar hari ini, untuk mengingatkan kembali kepada seluruh Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural, Fungsional maupun karyawan honorer di lingkungan Pengadilan Negeri Surabaya, untuk selalu menjaga wibawa pengadilan dan meningkatkan kedisiplinan   sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan atasan langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya,” ucap Nursyam. Wakil Ketua PN Surabaya Nursyam menambahkan, bahwa maklumat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah salah satu upaya untuk memberikan jaminan kepada masyarakat,  bahwa seluruh Hakim dan pejabat lainnya di lingkungan Pengadilan Negeri Surabaya tidak akan melakukan perbuatan yang merendahkan wibawa, kehormatan, dan martabat Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. “Hakim tidak hanya memeriksa perkara dan saksi-saksi di persidangan, tetapi harus tetap menjaga kedisiplinan walau tidak ada sidang, wajib tetap masuk,” lanjuta Nursyam. Setelah pembacaan ikrar dan kata sambutan oleh Wakil Ketua PN Surabaya, kemudian dilanjutkan dengan penandatangan ikrar bersamapun yang di mulai dari Wakil Ketua PN Surabaya Nursyam, Panita Drs. Djamaluddin. SH., M.hum, Sekretaris dan diikuti oleh seluruh Hakim, Pejabat Struktural, Fungsional serta seluruh Pegawai maupun karyawan honorer. Sesuai acara pembacaan dan penandatanganan ikarar bersama, kepada wartawan media ini, Nursyam mengatakan, bahwa pembacaan dan penandatanganan ikrar bersama memang perlu dilakukan setiap tahun untuk selalu menjaga wibaya dan mengingatkan kedisiplinan kerja. “Acara seperti ini memang perlu dilaksanakan paling tidak sekali setahun. Selama ini, Hakim maupun pegawai lainnya masih tergolong kondusif dan tidak ada hal-hal lain yang bersifat negatif,” ucap Nursyam diruang kerjanya. (Rd1)

News Pendidikan Regional Tipikor Hakim PN Surabaya, Pembacaan dan Penandatanganan Ikrar Bersama

berita korupsi .co - Kamis, 13 Desember 20018, Seluruh Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh Pegaw...

Tanpa Korupsi, Desa Akan Sejahtera

02.17 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtfPk2S0wfwSylaaGCRF-hWW1QK8FZRvAkiLbe_TuY7pjs3pm1lATPPSg2GKz8t5RU2Of4yj1l6wQ2uprvxFCiq3krB2KPFuhK-6KGyfkOMWg3UgGyl-hzKRSpHgtbpipzq0FXpKqmqBo/s1600/ICW.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="358" data-original-width="640" height="179" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtfPk2S0wfwSylaaGCRF-hWW1QK8FZRvAkiLbe_TuY7pjs3pm1lATPPSg2GKz8t5RU2Of4yj1l6wQ2uprvxFCiq3krB2KPFuhK-6KGyfkOMWg3UgGyl-hzKRSpHgtbpipzq0FXpKqmqBo/s320/ICW.png" width="320" /></a></div>
#Peringati Hari Antikorupsi Sedunia, Pemerintah Desa Birawan Flores Timur NTT bersama ICW selenggarakan “FESTIVAL DESA ANTIKORUPSI”, pada tanggal 8-9 Desember 2018# 
 
Larantuka Flores Timur (NTT), beritakorupsi.co - Setiap tanggal 9 Desember, sejumlah negara termasuk Indonesia memperingati Hari Antikorupsi Internasional atau Hari Antikorupsi sedunia. Acara rutin tahunan ini dimaksudkan untuk mengingatkan, agar semua pihak mengingat akan bahaya korupsi dan bagaimana mencegahnya. Saat ini muncul suasana keprihatinan yang mendalam terhadap praktek korupsi di Indonesia yang diyakini masih terjadi setiap hari. Fenomena korupsi di negeri ini, ibarat penyakit kanker yang mulai menggerogoti dan menjalar ke seluruh  sendi-sendi kehidupan bangsa. Korupsi mulai terjadi disemua lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif serta lembaga Bisnis. Korupsi juga mulai merambah dari kota hingga pelosok desa. Dalam catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) hingga November 2018, sudah ada 181 kasus korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa dengan kerugian negara mencapai Rp 40,6 Miliar. Dalam rangka mencegah munculnya generasi korupsi dan meluasnya korupsi bahkan hingga ke desa-desa, maka perlu dibangun kesadaran bagi seluruh elemen masyarakat, aparatur sipil negara, aparatur pemerintah desa, para pejabat maupun pemimpin di negeri ini bahwa setiap hari adalah hari anti korupsi. Artinya setiap hari kita semua diingatkan untuk tidak lakukan korupsi dan harus  berantas korupsi. Untuk memberikan kesadaran mengenai bahaya korupsi, bagaimana mencegah korupsi dan menanamkan nilai-nilai integritas kepada warga, maka Pemerintah Desa Birawan Kecamatan Ile Bura Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur bersama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) berinisiatif membuat kegiatan “ Festival Desa Antikorupsi “ pada Sabtu-Minggu, 8-9 Desember 2018. Festival  Desa Anti Korupsi adalah serangkaian kegiatan yang terdiri dari Diskusi tentang Pencegahan Korupsi dan Membangun Keluarga Antikorupsi, pengadaan warung kejujuran dan perpustakaan anti korupsi, mendongeng tentang nilai-nilai integritas untuk anak, perlombaan bagi  Forum Anak Desa (lomba mewarna, lomba fragmen antikorupsi), nonton bareng film antikorupsi dan hiburan bertemakan korupsi. Festival Desa Antikorupsi diharapkan dapat diiikuti seluruh warga dan perangkat Desa Birawan serta dapat diadopsi oleh Desa-desa lain di Kabupaten Flores Timur NTT maupun daerah lainnya dikemudian hari. Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari Sekolah Antikorupsi (SAKTI ) Aparatur Pemerintah Desa yang diadakan oleh Indonesia Corruption Watch dan Yaspensel Keuskupan Larantuka pada 6-9 November-2018 lalu dan desa Birawan sebagai salah satu peserta SAKTI. Dari pelosok Desa Birawan Kecamatan Ile Bura Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur, Kami mengucapkan Selamat Hari Antikorupsi Sedunia dan mengajak seluruh pihak untuk mencegah korupsi dana desa agar desa lebih sejahtara. Tanpa Korupsi Desa Sejahtera. (*) Sumber : Humas Corruption Watch (ICW)

News Pemerintahan Pendidikan Regional Tipikor Tanpa Korupsi, Desa Akan Sejahtera

#Peringati Hari Antikorupsi Sedunia, Pemerintah Desa Birawan Flores Timur NTT bersama ICW selenggarakan “FESTIVAL DESA ANTIKORUPSI”, pada ...

HUT Ke- 5 Pokja Wankum Surabaya, Perduli Anak Penderita Kanker

10.28 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSKe8uzM1KcrK_p2NSgBzIyvokYylsA6XyNoy4KCP9sYOOuzb_6oIsp72aZjXimeWQWO06BlfOkfDZFZ7MO4rW_E4WTOpmRoJRg7WRVBlx9rWvGBR10M_DLvDhX0Lzg1Q40JwUmKaxmxc/s1600/anigif.gif" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="514" data-original-width="800" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSKe8uzM1KcrK_p2NSgBzIyvokYylsA6XyNoy4KCP9sYOOuzb_6oIsp72aZjXimeWQWO06BlfOkfDZFZ7MO4rW_E4WTOpmRoJRg7WRVBlx9rWvGBR10M_DLvDhX0Lzg1Q40JwUmKaxmxc/s640/anigif.gif" width="640" /></a></div>
#Kegiatan Bakti Sosial Ke Yayasan Perduli Kanker Anank Indonesia Dalam rangka Hari Ualang Tahun# 
 
beritakorupsi.co - Merayakan hari ulang tahun (HUT) yang ke- 5 pada tanggal 2 Nopember 2018, sebanyak 35 Wartawan/Jurnalis yang tergabung dalam wadah Kelompok kerja wartawan hukum (Pokja Wankum) Surabaya melakukan bakti sosial (Baksos) ke Yayasan Perduli Anak Kanker Indoensia (YPAKI) di Jalan Dharmahusada Indah Timur IX, Surabaya. Baksos Pokja Wankum Surabaya dengan membagi-bagikan sembako ke Yayasan yang menampung anak-anak penderita kanker di seluruh Indonesia dan sedang berjuang melawan penyakitnya di RS Dr Soetomo milik Pemerintah Jawa Timur ini. Puluhan Wartawan yang sehari-harinya meliput di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Tipikor Surabaya, Pengadilan Tinggi, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, dengan antusias membagiakan sembako berupa beras, minyak, gula, teh, kecap. Selain itu, sumbangan juga diberikan dalam bentuk uang tunai baik untuk anak-anak penderita kanker maupun untuk Yayasan. Ketua panitia dalam kegiatan ini Muhammad Rofik (Wartawan Lensa Indonesia.co) didampingi Ketua Pokja Wankum Surabaya Ucie dari beritajatim.com dan pengurus lainnya mengatakan,  rasa syukur karena Wankum Surabaya masih diberi kesempatan untuk berbagi pada anak-anak yang sedang sakit ini. Dalam kesempatan itupula, Ketua Panitia HUT Pokja Wankum Surabaya mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh panitia maupun anggota Pokja Wankum yang sudah meluangkan waktu, dan dengan ikhlas membantu terlaksananya Baksos ini. "Saya ucapkan terimakasih yang tak tehingga pada para donatur baik itu dari Jaksa, Pengacara, hakim, polisi dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Semoga amalan para donatur ini menjadi amalan yang diterima Allah SWT dan bisa menjadikan obat yang bisa menyembuhkan penyakit adik-adik kita," ujar Rofik Sementara dari pihak Yayasan, yakni Iis mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada Pokja Wankum atas sumbangsihnya yang diberikan pada Yayasan. Iis mengakui, Yayasan memang menunggu sumbangsih dari para donatur untuk memberikan perawatan non medis pada penderita kanker yang ada di Yayasannya. "Disini penderita kanker macam-macam, ada kanker kelenjar getah bening, leukimia, kanker mata, kanker tulang dan lainnya," ujar Iis. Masih menurut Iis, YPKAI ini menampung anak penderita kanker beserta orangtua yang mendapingi saat sedang beribat di RS Dr Soetomo. " Jadi kita beri fasilitas dan juga makan gratis semua, kita juga siap mengantar apabila tiba-tiba ada anak yang drop," ujarnya. (Tim) 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWjRI9QmhSNVoSRvoBkUPG6ELAyDhunUActKHhkISFBPUgX5uCP7kEy681vBFgePz76akwO4kL_3TkJyaQwvRopV8L1ylo-Y4iJxm0wLGMxI-YaGW0UazPB2E_pNXwR0JkNHlPHvmTzr0/s1600/Wankum.gif" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="704" data-original-width="1600" height="280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWjRI9QmhSNVoSRvoBkUPG6ELAyDhunUActKHhkISFBPUgX5uCP7kEy681vBFgePz76akwO4kL_3TkJyaQwvRopV8L1ylo-Y4iJxm0wLGMxI-YaGW0UazPB2E_pNXwR0JkNHlPHvmTzr0/s640/Wankum.gif" width="640" /></a></div>

News Pendidikan Regional HUT Ke- 5 Pokja Wankum Surabaya, Perduli Anak Penderita Kanker

#Kegiatan Bakti Sosial Ke Yayasan Perduli Kanker Anank Indonesia Dalam rangka Hari Ualang Tahun# beritakorupsi.co - Merayakan hari ulang...

JPU Kejari Malang “Menghukum” Majelis Hakim Tipikor Hingga pukul 14.30 WIB

13.44 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQIQQ_nt2w8X58Twbt_SVyYTmrRVHAlOv4x1QG-992her3iDIRzvPRp97UYJkFNDLevJzXFJV84-QNFoSrBI0PnvxEoAcZkqjK-IfTssQTjnnkojk8rDPCfuDx76z4UO915l6C6KDUflY/s1600/IMG20181026141312.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="703" data-original-width="1250" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQIQQ_nt2w8X58Twbt_SVyYTmrRVHAlOv4x1QG-992her3iDIRzvPRp97UYJkFNDLevJzXFJV84-QNFoSrBI0PnvxEoAcZkqjK-IfTssQTjnnkojk8rDPCfuDx76z4UO915l6C6KDUflY/s640/IMG20181026141312.jpg" width="640" /></a></div>
#Majelis Hakim menunggu sejak pagi, JPU Kejari Malang dan 6 terdakwa Korupsi baru tiba di Pengadilan Tipikor Surabaya sektar Pkl 14.15 WIB tanpa pengawalan Polisi# 
   
beritakorupsi.co - JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Malang “menghukum” alias ditunggu oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya sejak pagi (pukul 10.00 WIB) untuk menyidangkan 6 perkara Korupsi dengan 6 terdakwa hingga pukul 14.30 WIB. Kasus perkara Korupsi dari Kejari Malang yang akan disidangkan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya Agus Hamzah dengan agenda pembacaan surat tuntutan dalam kasus perkara Korupsi pengadaan Buku dengan 6 terdakwa masing-masingmasing perkara terpisah yaitu; 1. terdakwa  Moh. Khamim Nomor perkara 107/PID.SUS/TPK/2018/PN.SBY,;  2. Nomor perkara 108/PID.SUS/TPK/2018/PN.SBY dengan terdakwa  Suprayitno,; 3. Nomor perkara 109/PID.SUS/TPK/2018/PN.SBY dengan terdakwa I Ketut Budiana,; 4. Nomor perkara 110/PID.SUS/TPK/2018/PN.SBY atas nama terdakwa Abd. Aziz,; 5. Nomor perkara 111/PID.SUS/TPK/2018/PN.SBY dengan terdakwa Sugiarta. Sedangkan kasus perkara Korupsi dari Kejari Malang yang akan disidangkan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya I Wayan Sosisawan dengan agenda pembacaan surat dakwaan JPU dalam kasus Korupsi dana Retribusi parkir dengan terdakwa M. Samsul Arifin Dari pengamatan beritakorupsi.co, sekitar pulul 11.00 WIB, Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur ini sudah sepi, karena 2 (dau) perkara sebelumnya sudah selesai disidangkan. Jumlah perkara kasus Korupsi yang disidangkan pada Jum'at, 25 Oktober 2018 hanya sebanyak 8 perkara. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pun tetap menunggu tanpa ada kabar dari pihak JPU. Beberapa kali Majelis Hakim Agus Hamzah maupun Majelis Hakim I Wayan Sosisawan  memerintahkan pihak kemanan Pengadilan Tipikor Surabaya untuk menghubungi si Jaksa melalui telepon selulernya (HP). Sekitar pukul 14.15 WIB, 6 terdakwa kasus dugaan Korupsi itu dengan memakai kemeja putih dengan celana warna hitam baru tiba di gedung pengadil para Koruptor di Jawa Timur tanpa pengawalan pihak Kepolisian, dan langsung makan di Kantin yang berada di belakan gedung Pengadilan Tipikor Surabaya, sementara JPUnya belum juga nongol. 
 
Sekitar pukul 14.30 WIB, JPU Eko dan JPU Siana dari Kejari Malang baru membacakan surat tuntutannya di ruang sidang Sari, untuk 5 terdakwa yakni Sugiarta, Abdul Aziz, I Ketut Budiana dan M. Khamim.  
 
Apakah memang SOP nya begitu, atau tidak wajib karena 
tidak ada anggaran ? kalau memang ada anggaran dan SOP harus ada 
pengawalan dari pihak Kepolisian, lalu kemana "larinya" anggaran untuk 
pengamanan ?. Sementara terdakwa ini diadili karena "menikmati" uang yang bukan haknya keran tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. 
 
Andai saja rakyat yang melanngar aturan perundang-undangan yang berlaku di negeri ini, yang jelas "pintu penjara sudah terbuka lebar-lebar untuk memasukkannya beberapa bulan atau tahun:. 
  
Seusai JPU membacakan surat tuntutannya, Ketua Majelis Hakim Agus Hamza mengikuti jadwal persidangan berikutnya. Bahkan Ketua Majelis Hakim ini mengira kalau JPU datang dan akan kembali ke Jakarta. Perkataan Ketua Majelis Hakim Agus Hamzah di ruang sidang Sari itu bisa saja karena meras jengkel yang sudah minggu sejak pagi. “Ini langsung pulang ke Jakarta ?,” tanya Ketua Majelis Hakim sebelum sidang ditutup “Minggu depan sidang jam berapa, saya mengikuti Jaksa aja deh,” lanjut Hakim ini. “Tadi macet di jalan,” jawab JPU Siana. Sebelumnya, salah seorang terdakwa kepada media ini mengatakan, bahwa terdakwa baru berangkat dari Malang sekitar pukul 09.00 WIB dan baru tiba di Pengadilan Tipikor pukul 14.15 WIB. (Rd1)

News Pendidikan Tipikor JPU Kejari Malang “Menghukum” Majelis Hakim Tipikor Hingga pukul 14.30 WIB

#Majelis Hakim menunggu sejak pagi, JPU Kejari Malang dan 6 terdakwa Korupsi baru tiba di Pengadilan Tipikor Surabaya sektar Pkl 14.15 WIB...

Wawali Kota Surabaya : Pemprov Jatim hanya Bernuansa Show Of Power

03.50 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimq2stT1aiQURYCFNTe3cdZJDO0S4vqQJeBJmkwdsW2padRaXwFlAHRNBd_9JXT_N__IjESCk03TtJCwGV14tme2CKknTvX3kDnEADRgMczj5FpEAvuf7e7oMX2EgxwRRJ9hq7mzsqj6s/s1600/e26238df8d9b44d93629c8d79a52c718_XL.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimq2stT1aiQURYCFNTe3cdZJDO0S4vqQJeBJmkwdsW2padRaXwFlAHRNBd_9JXT_N__IjESCk03TtJCwGV14tme2CKknTvX3kDnEADRgMczj5FpEAvuf7e7oMX2EgxwRRJ9hq7mzsqj6s/s640/e26238df8d9b44d93629c8d79a52c718_XL.jpg" width="573" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Whisnu Sakti Buana, Wakil Wali Kota Surabaya</td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co – Dua Pejabat tinggi di Kota Pahlawan ini mulai “beseteru” terkait rotasi sejumlah Kepala Sekolah di tingkat SMU yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang kemudian mendapat tanggapan keras dari Wakil Wali Kota Surabaya. Sebab, Pemprov Jatim mulai merotasi sejumlah kepala sekolah di wilayah Kota Surabaya, diantaranya Kepsek SMKN 5 Surabaya, Tatik Kustini dipindahkan ke SMAN 2 Surabaya, sedangkan kursi Kepsek SMKN 5 diisi oleh Rinoto yang sebelumnya Kepsek SMKN 5 Jember, namun telah berstatus guru biasa. Mendengar kabar ini, Whisnu Sakti Buana, Wakil Wali Kota Surabaya secara tegas mengatakan bahwa, mutasi kepala sekolah yang dilakukan oleh Pemprov Jatim hanya bernuansa show of power (pamer kekuatan). Whisnu mengatakan, bahwa posisi kepala sekolah SMK Negeri 5 Surabaya saat ini ( Rinoto-red), status sebelumnya adalah guru biasa, karena sudah tidak menjabat sebagai kepala sekolah lagi. “Memang aturan resminya tidak ada, tetapi secara etika saya rasa tidak patut, kepala sekolah SMA dengan SMK itu punya misi dan target yang sangat berbeda, dan yang perlu diketahui, yang mengisi posisi kepsek SMK 5 saat ini statusnya adalah mantan kepsek, artinya telah berstatus guru biasa, maka saya melihatnya mutasi ini hanya show of force Pemprov saja, agar para kepala sekolah ini menjadi takut,” tegasnya, pada Rabu, 22 Pebruari 2017 Alasannya, lanjut Whisnu, hasil pertemuan saya dengan Kadispendik Surabaya, ternyata dampak dari mutasi kepala sekolah itu menjadikan para kepala sekolah di Kota Surabaya merasa takut dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya jika dimintai laporan riil terkait kondisi sekolahnya. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini juga menegaskan, jika mutasi kepala sekolah SMA/SMK di wilayah Kota Surabaya juga menjadi peringatan adanya indikasi peniadaan sekolah-sekolah kawasan. “Kasus seperti ini jadi presesden buruk bagi para kepala sekolah, ini juga menjadi warning untuk meniadakan sekolah-sekolah kawasan di kota Surabaya, karena nantinya akan terjadi tarung bebas, sementara sekolah di Surabaya sudah memakai sistem UNBK, dan di tempat lain tidak, ini nanti nilainya akan ditarungkan secara bebas, padahal standart ujiannya tidak sama, ini jelas tidak fair,” tandasnya. Mendengar kabar jika gaji para guru SMA/SMK, ternyata Whisnu menanggapi dingin, karena selama ini dirinya justru memikirkan soal Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) untuk Guru PNS, dan gaji Guru GTT serta gaji pegawai Outshourching. “Sejak awal saya memikirkan TPPnya, bukan gajinya, apakah Pemprov bisa memberikan seperti yang selama ini diberikan oleh pemkot,  lantas bagaimana dengan nasib para guru GTT, belum lagi outshourching,” sahutnya. Dia juga menambahkan, persoalan ini ada efek langsungnya, bagaimana para guru dan pegawai ini bisa membantu siswa dengan baik sesuai tugas dan fungsinya, jika ternyata masih ada persoalan di keluarganya yakni soal gaji dan tunjangannya.   (redaksi)

Pendidikan Wawali Kota Surabaya : Pemprov Jatim hanya Bernuansa Show Of Power

Whisnu Sakti Buana, Wakil Wali Kota Surabaya beritakorupsi.co – Dua Pejabat tinggi di Kota Pahlawan ini mulai “beseteru” terkait rotasi...

BERITAKORUPSI.CO