BERITAKORUPSI.CO: Pemerintahan

Salah Satu Aset Terdakwa Eddy Rumpoko Yang Disita KPK

<p> </p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiK5oVcnDHA4sEBiWH94pORWcwV-RPOMCEs_gzgde3N5NkIX37EDc_SpaFjO2Q09FPZZGrDtz6dXnZD7PLZgrg0QWlXF72mQirXfDZahRb6l3Tcl_7DYlrW9vbO99L-mQDTrH655rjP5N06kjed2GyLg2gsU4LgKFWPX85EVmkzr8z6dtFetJIWu0N_/s1156/IMG-20220930-WA0003.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="520" data-original-width="1156" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiK5oVcnDHA4sEBiWH94pORWcwV-RPOMCEs_gzgde3N5NkIX37EDc_SpaFjO2Q09FPZZGrDtz6dXnZD7PLZgrg0QWlXF72mQirXfDZahRb6l3Tcl_7DYlrW9vbO99L-mQDTrH655rjP5N06kjed2GyLg2gsU4LgKFWPX85EVmkzr8z6dtFetJIWu0N_/w640-h288/IMG-20220930-WA0003.jpg" width="640" /></a></div><div dir="auto"><span style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO</b></span> - </span></div><div style="text-align: justify;"><div dir="auto">Salah satu aset milik Terdakwa Eddy Rumpoko mantan Walikota Batu, berupa sebidang tanah yang terletak di Jln Sultan Agung Kelurahan Sisir , Kec. Batu,  Kota Batu yang disita KPK dalam perkara yang kedua yaitu kasus Korupsi Gratifikasi penerimaan hadiah berupa uang dari sejumlah pengusaha dan PNS dilingkungan Pemerintahan Kota Batu sejak tahun 2011 - 2017 sebesar Rp45.9 miliar</div><div dir="auto"><br /></div><div dir="auto">Dalam fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa tanah yang terletak di Jln Sultan Agung Kelurahan Sisir , Kec. Batu,  Kota Batu milik Terdakwa Eddy Rumpoko dibeli dengan uang yang berasal dari Paul Sastro Sandjojo <span style="background-color: white; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant-caps: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-weight: inherit;">Pendiri atau Founder Jatim Theme Park </span></div><div dir="auto"><br /></div><div dir="auto">Dalam persidangan, Paul Sastro menjelaskan kepada Majelis Hakim, Terdakwa Eddy Rumpoko pinjam uang  sebesar Rp4.1 miliar untuk beli tanah milik Huge, warga Kota Malang. </div><div dir="auto"><br /></div><div dir="auto">Anehnya, pada saat transaksi di salah satu Notaris di Kota Batu yakni Roi, bahwa tanah tersebut dibayar oleh stafnya Paul Sastro Sandjojo, yaitu Harianto dan SHM (serifikat hak milik) atas nama Eddy Rumpoko</div><div dir="auto"><br /></div><div dir="auto">Dalam persidangan, makelar yang menawarkan tanah tersebut terhadap Terdakwa Eddy Rumpoko adalah  Mutholip menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa sebelumnya tanah itu ditawarkan kepada Terdakwa Eddy Rumpoko</div><div dir="auto"><br /></div><div dir="auto">Namun pada saat transaksi pembayaran di Notaris, Terdakwa Eddy Rumpoko  tidak ada, tapi oleh Harianto stafnya Paul Sastro, diatas namakan Eddy Rumpoko.</div><div dir="auto"><br /></div><div dir="auto">JPU KPK Andri Lesmana seusai persidangan saat itu kepada Wartawan  nenyampaikan, terkait alasan sebagai hutang tetapi tidak dapat dibuktikan dan tidak ada jaminan apapun</div><div dir="auto"><br /></div><div dir="auto">"Hutang tapi tanpa ada jaminan atau tidak dapat dibuktikan itu adalah sama dengan Gratifikasi karena Paul Sastro Sandjojo juga punya kepentingan terkait perizinan perluasan <span style="background-color: white;">Jatim Park yang hingga saat</span> ini belum mengantongi izin tapi sudah beroperasi," ucap JPU KPK Andri Lesmana</div><div dir="auto"><br /></div><div dir="auto">Anehnya lagi, ketika Majelis Hakim menanyakan terkait tanah, Terdakwa Eddy Rumpoko menjawab tidak benar. Terdakwa menjelaskan, sebelumnya  ditawari tanah oleh Muthalib karena punya uang kemudian ditawarkan kepada Paul Sastro. (Jnt)</div><div dir="auto"><br style="font-family: sans-serif; font-size: large; text-align: start;" /></div></div>

News Opini Pemerintahan Tipikor Salah Satu Aset Terdakwa Eddy Rumpoko Yang Disita KPK

BERITA KORUPSI .CO - Salah satu aset milik Terdakwa Eddy Rumpoko mantan Walikota Batu, berupa sebidang tanah yang terletak di Jln Sultan...

Ketua KPK dan Gubernur Jatim Secara Resmi Membuka Sosialisasi Bimtek Program Desa Anti Korupsi

20.42 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;">

<div class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-large;"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif";">"Ketua KPK RI Komjen Pol (Purn) Firli
Bahuri, M.Si menyebutkan, ada sebanyak 686 Perangkat Desa terjerat kasus
Korupsi sejak tahun 2015 - 2021"</span></span></span>

</div>

<div class="MsoNormal"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXKIP7XSpQf65kMreBVK6ZE__11TeGgFj56hlSSpJCMXa2oIu3EpWDPpxuCW3sOIaZFMBuEjWvJ5hUVe8sWFQ-IeFcikk8ONSmqhOoljrw5A1w-rHzSTG8IpLFNcuOwnx-xT9oR7Zbo2DjbdqbKlyEo3y-3bNQZxOkAT0l7RrLcTEah04pYbHkcAzR/s1156/kpk3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1156" height="398" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXKIP7XSpQf65kMreBVK6ZE__11TeGgFj56hlSSpJCMXa2oIu3EpWDPpxuCW3sOIaZFMBuEjWvJ5hUVe8sWFQ-IeFcikk8ONSmqhOoljrw5A1w-rHzSTG8IpLFNcuOwnx-xT9oR7Zbo2DjbdqbKlyEo3y-3bNQZxOkAT0l7RrLcTEah04pYbHkcAzR/w640-h398/kpk3.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Ketua KPK RI bersama Forkopimda Jatim dalam acara pembukaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Program Desa Anti Korupsi/Foto BERITAKORUPSI.CO</span></span></td></tr></tbody></table></span><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br /></div>Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri, M.Si bersama Gubernur Khofifah Indar Parawansa secara resmi membuka acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Program Desa Anti Korupsi dengan Thema “Berawal Dari Desa Kita Wujudkan Indonesia Bebas Dari Korupsi" yang berlangsung di Islamic Center Jalan Raya Dukuh Kupang No 1 Surabaya (Rabu, 14 September 2022)  dengan dihadiri pejabat  Forkopimda Provinsi Jawa Timur diantaranya Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta, Ketua DPRD Jatim Kusnadi, Irdam V Brawijaya Brigjen TNI Tjatur Putra Gunadi mewakili Pangdam V Brawijaya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Firdaus, SH., MH dan beberapa Kepala Dinas Pemprov Jarim serta ratusan perwakilan Desa dari 30 Kabupaten/Kota di Jawa Timur<br /><br />Sementara Direktur Pembinaan Peran Serta Masyatakat KPK RI, Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah III, Danlantamal V Surabaya, Danlanud Mulyono, PJU Kodam V/Brawijaya, PJU Polda Jatim, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur, Ka OPD Prov Jatim maupun Kabupaten/Kota serta Bupati/Walikota Se-Jatim mengikuti secara Virtual (Zoom).<br /><br />Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Program Desa Anti Korupsi ini adalah  merupakan komitmen Gubernur Jatim untuk mencegah tindak kejahatan Korupsi di tingkat Desa di Prov. Jatim dan juga untuk menyamakan persepsi serta bentuk kolaborasi dan kerjasama seluruh elemen masyarakat terkait penanganan Tindak Pidana Korupsi di Propinsi Jatim.<br /><br />Gubernur Jatimur Timur Khofifah Indar Parawansa dalam sambutannya menyatakan, bahwa korupsi merupakan tindak pidana kejahatan yang dapat menjadikan kemiskinan pada masyarakat apabila membiarkan terjadinya korupsi besar-besaran<br /><br />"Beberapa program yang dicanangkan diberbagai desa di wilayah Jawa Timur khususnya Bumdes dapat memberikan kontribusi. Salah satunya di Desa Sekapuk, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik yang sukses mengelolah desa tersebut, sehingga dapat memberikan PAD (pendapatan asli desa.red) dan kontribusi positif bagi pemerintahan Provinsi Jawa Timur," kata Khofifah<br /><br />Khofifah berharap, agar dalam kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Program Desa Anti Korupsi ini, dapat memberikan kontribusi untuk membangun pondasi dasar di tingkat desa, sehingga dapat mewujudkan kemajuan bangsa.     <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVQjuH_TlrAcva_aNcCTc-YFrntfM9JWaeXWa787ZPyCkqryuSSH2yWvija6i3dLA3Qk2iMUpkoBl-Nu7QBR3CZVZX4vtu_MNnccmGSyJfakC2lg176nnC9V4MGp-WIz4I2QGjDIdsKi68OUliXb7uW2tmEeQ81N-HwpRWUy3lk59FZKuhqCzjC667/s1600/kpk1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVQjuH_TlrAcva_aNcCTc-YFrntfM9JWaeXWa787ZPyCkqryuSSH2yWvija6i3dLA3Qk2iMUpkoBl-Nu7QBR3CZVZX4vtu_MNnccmGSyJfakC2lg176nnC9V4MGp-WIz4I2QGjDIdsKi68OUliXb7uW2tmEeQ81N-HwpRWUy3lk59FZKuhqCzjC667/w640-h288/kpk1.jpg" width="640" /></a></div>Sementara itu, Ketua KPK RI Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri, M.Si dalam sambuatannya menyampaikan apresiasi terhadap langkah Gubernur Jawa Timur yang dapat meningkatkan perekonomian di mulai dari Desa<br /><br />Firli mengatakaan, bahwa kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis desa anti korupsi dilaksanakan merupakan bentuk kecintaan KPK dan masyarakat Jatim dalam mewujudkan tujuan negara yaitu Indonesia maju dan bebas dari korupsi dan akan melakukan pengawasan secara ketat sehingga program desa anti korupsi dapat berjalan dengan baik<br /><br />Firli juga menyebutkan, bahwa sejak tahun 2015 hingga 2021, KPK tellah mencatat ada sejumlah 686 perangkat Desa yang tersangkut kasus Korupsi. <br /><br />"Jangan sampai ada perangkat desa yang tersangkut korupsi. Sebab Dana Desa cukup besar dengan nilai mencapai Rp468,5 triliun sejak 2015 hingga pertengahan 2022,” ucap Firli kepada sejumlah perwakilan Desa dari 30 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang mengikuti acara langsung maupun Virtual Sosialisasi dan Bimtek Desa Anti Korupsi. (Jnt)<br /></div>

Ketua KPK dan Gubernur Jatim Secara Resmi Membuka Sosialisasi Bimtek Program Desa Anti Korupsi

News Pemerintahan Pendidikan Regional Tipikor Ketua KPK dan Gubernur Jatim Secara Resmi Membuka Sosialisasi Bimtek Program Desa Anti Korupsi

"Ketua KPK RI Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri, M.Si menyebutkan, ada sebanyak 686 Perangkat Desa terjerat kasus Korupsi sejak tahun 20...

Putus Mata Rantai Korupsi, KPK Ajak Civitas Trunojoyo Jadi Insan Berintegritas Madura

02.28 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiWZOUnldk40cuz4HwKmZ7gdp73YHe-VcXHj_6rms-6sVUsRPdy9KQ6YMtRWd2TA59-Il25yetZa76psGmt2lHTU_FXat3HM3CxOeOIk3zU5nn9tb43nv9g_sHOkBVmo2dY35r-PdTXQevEtEUhznvxuMMgv0jbMnpoA8jrTM56WO2ahxSnk8DL5a2/s1868/KPPK..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="522" data-original-width="1868" height="285" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiWZOUnldk40cuz4HwKmZ7gdp73YHe-VcXHj_6rms-6sVUsRPdy9KQ6YMtRWd2TA59-Il25yetZa76psGmt2lHTU_FXat3HM3CxOeOIk3zU5nn9tb43nv9g_sHOkBVmo2dY35r-PdTXQevEtEUhznvxuMMgv0jbMnpoA8jrTM56WO2ahxSnk8DL5a2/w844-h285/KPPK..jpg" width="844" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b><br />Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengajak sivitas akademika Universitas Trunojoyo Madura menjadi insan berintegritas dan antikorupsi. Sebab, korupsi tidak bisa diberantas hanya oleh aparat penegak hukum saja, namun harus melibatkan para generasi muda yang akan memimpin bangsa Indonesia pada masa mendatang. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Trunojoyo, pada Selasa (2/8).<br /><br />“Korupsi tidak bisa diberantas hanya oleh KPK, Kepolisian, atau Kejaksaan saja, kita harus bergandengan, anda semua harus menjadi insan antikorupsi, karena Anda adalah pemilik masa depan,” kata Ghufron.<br /><br />Ghufron menyebut, sebagai mahasiswa ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menjadi insan antikorupsi. Mulai dari menjalani pendidikan dan penelitian di bangku kuliah secara jujur.<br /><br />“Jika mahasiswa untuk mendapat nilai A prosesnya tidak mau belajar, malah mencontek atau memberi bingkisan kepada dosen. Maka kalau sudah tidak jujur sejak masa pendidikan seperti itu, saat bekerja dan menjabat pun pasti tidak jujur,” ujar Ghufron.<br /><br />Ghufron juga meminta agar para mahasiswa selama menjalani pendidikan memiliki 3 tujuan, yaitu untuk meningkatkan ilmu, meningkatkan keterampilan, dan kemanfaatan pada orang lain. Sebab, jika orientasinya untuk bermanfaat bagi orang lain, pasti akan jujur, amanah, dan bertanggung jawab.<br /><br />Selain itu, menurutnya, penanaman nilai antikorupsi sejak usia dini adalah hal yang penting dalam pemberantasan korupsi. Sebab, sekalipun sudah ada 3 lembaga penegak hukum yang memberantas korupsi, praktik itu masih saja terus terjadi.<br /><br />“Sampai saat ini, dalam memberantas korupsi Indonesia memiliki 3 lembaga penegak hukum. Yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Tapi, masalah korupsi masih saja terjadi. Oleh sebab itu, selain penindakan, salah satu strategi KPK memberantas korupsi ialah pendidikan antikorupsi sejak usia dini,” ujar Ghufron.<br /><br />Upaya pendidikan antikorupsi dilakukan karena korupsi terjadi dari niat pelaku melakukan kejahatan dan sistem yang korup. “Kenapa pendidikan antikorupsi ini dilakukan? karena salah satu sebab munculnya kejahatan korupsi dari niat orang berbuat jahat. Sehingga niatan dan orientasi korupsi itu yang berusaha kita hindari,” ujar Ghufron.<br /><br />Ghufron menjelaskan bahwa praktik korupsi mengakibatkan kerugian negara, sehingga perwujudan tujuan Negara menjadi tidak tercapai. “Negara dibuat oleh pendiri bangsa untuk adil dan makmur, namun karena praktik korupsi menggagalkan tercapainya tujuan negara,” ujar Ghufron. <br /><br />Oleh karena itu, sambungnya, KPK mengajak seluruh kalangan hingga perguruan tinggi untuk sama-sama melakukan pencegahan korupsi. Kehadiran KPK di kampus bukanlah kali pertama, KPK rutin hadir memberikan edukasi antikorupsi di kalangan perguruan tinggi di berbagai wilayah. <br /><br />“KPK selalu mengedepankan fungsi pencegahan, salah satunya melalui edukasi antikorupsi untuk memutus mata rantai korupsi di negeri Indonesia,” tutup Ghufron. (*) <br /></div>

News Pemerintahan Pendidikan Regional Tipikor Putus Mata Rantai Korupsi, KPK Ajak Civitas Trunojoyo Jadi Insan Berintegritas Madura

BERITA KORUPSI .CO - Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengajak sivitas akademika Universitas Trunojoyo Madura menjadi insan berintegritas dan a...

Terdakwa ‘HS’, Mencari Keadilan Hukum di Negara Hukum

00.55 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="font-size: large;"><span style="color: red;">#Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang Tidak mempertimbangkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 138 PK/PDT/2021 tanggal 19 April 2021 dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mlg yang menjerat Terdakwa ‘HS’ dituduh mengggelapkan tanah dan bangunan miliknya oleh Dra. Ester Susianty  Chandra, ibu angkat Kwee Indrayani, istri Terdakwa#   </span>   <br /></span></h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxDOTBrA4iUdRhnAOF2bPWpiAYzkGVLHLslLNbmgNgw2IujgCGb-qBc8IEQ1AQdBL4_af8Gw157oEfcZsktEBpwFPRdEvPn_w3EowYsOkKWlUClDC1sxG5N1IJwPn_h2HKtIWIxiH7TSXy_BjCGEl5RYfYR-FpkfryOzjghL0TCaQv6BQyYFSEloq1/s700/palu-hakim-illustrasi.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="393" data-original-width="700" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxDOTBrA4iUdRhnAOF2bPWpiAYzkGVLHLslLNbmgNgw2IujgCGb-qBc8IEQ1AQdBL4_af8Gw157oEfcZsktEBpwFPRdEvPn_w3EowYsOkKWlUClDC1sxG5N1IJwPn_h2HKtIWIxiH7TSXy_BjCGEl5RYfYR-FpkfryOzjghL0TCaQv6BQyYFSEloq1/w640-h360/palu-hakim-illustrasi.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br /><i>Indonesia disepakati para founding father (Bapak Bangsa Indonesia) sebagai negara hukum, dimana hukum menjadi panglima dan keadilan adalah segala-galanya. Namun faktanya,  kepastian hukum kian hari kian tidak menentu, keadilan yang segala-galanya menjadi segalau-galaunya. Bahkan terkadang yang berjuang untuk mencari keadilan atas haknya tidak mendapatkan apapaun sedangkan yang terbukti salah malah memperoleh pembelaan dan dukungan yang adil. <br /><br />“Dan mencari keadilan hukum yang adil di negara hukum ibarat merangkul bayangan sendiri disiang hari”</i>. Ungkapan inipulalah yang barangkali dirasakan oleh “HS” (63), warga Jln. Dieng Kota Malang yang saat ini berharap ada mujizat dalam perkara pidana penggelapan yang menjerat dirinya atas tanah 3 SHM (setifikat Hak Milik) Nomor 948, 949 dan 950 dan bangunan miliknya yang dilaporkan oleh Dra. Ester Susianty  Chandra ke Polda Jawa Timur pada tahun 2015, ibu angkat almarhum Kwee Indrayani, istri Terdakwa “HS”<br /><br />Terdakwa “HS” mencari keadilan hukum yang adil di negara hukum lewat upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur bahkan hingga ke Mahkamah Agung Republik Indonesia atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kota Malang terlebih-lebih dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, karena dianggap tidak mempertimbangkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 138 PK/PDT/2021 tanggal 19 April 2021 saat menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa dalam Perkara Pidana Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mlg tanggal 13 Juli 2022 yang menyatakan “Terdakwa Hari Soesilo Terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dan menjatuhkuman hukuman pidana penjara selama Sepulu bulan” dari tuntutan Jaksa dengan pidana penjara selama Satu tahun dan Enam bulan<br /><br /><b><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">Mengungkap fakta Sebelum Perkara</span></span></b><br />“HS”, dengan didampingi beberapa orang lainnya termasuk Penasehat Hukum-nya, Drs. Sentot Yusuf Patrikha, S.H., M.H menemui berirakorupsi.co pada Sabtu, 16 Juli 2022 sekitar pukul 15.30 Wib dan menceritakan kasus perkara yang menjerat dirinya.<br /><br />Menurut “HS”, beberapa puluh tahun yang lalu, pasangan suami istri, Andreas Hendro Susanto, SH dan Dra. Ester Susianty  Chandra yang belum dikaruniai anak, mengadopsi Kwee Indrayani (alm) saat berusia sekitar 8 tahun, anak kandung (anak pertama dari tiga bersaudara) dari pasangan suami istri Khairul Alim dan Wahyuni<br /><br />“Bu Kwee inikan anak angkat Ibu Ester dan Pak Hendro. Bu Kwee anak pertama dari tiga bersaudara, anak kandung dari Ibu Wahyuni dan Bapak Khairul Alim,” kata “HS”<br /><br />“HS” menceritakan. Pada tahun 1980, Ia (HS) menikahi Kwee Indrayani. Dan pada tahun 1990, Ia bersama istrinya, Kwee Indrayani (alm) membeli sebidang tanah Petok D di Kota Malang kurang lebih seluas 4000 meter. Untuk mengurus surat-surat tanah tersebut, “HS”  dan Kwee Indrayani (alm) mempercayakan ke ayah kandung Kwee Indrayani, Khairul Alim yang bekerja sebagai kontraktor<br /><br />Tanah kurang lebih seluas 4000 meter tersebut terdiri dari 3 SHM (setifikat hak milik), yaitu SHM Nomor 948 seluas 286 m2, SHN Nomor 949 seluas 2.480 m2 dan SHM nomor 950 seluas 1.420 m2 atas nama Khairul Alim<br /><br />“Tanah itu kami beli asalnya petok D. Karena kesibukan kami maka kami serahkan ke Pak Khairul Alim untuk mengurus surat-saratnya sekalian pakai nama Khairul Alimdi SHM-nya. Karena pak Khairul Alim kan bukan orang lain melainkan Bapak kandung Bu Kwee. Selain mengurus surat-suratnya juga untuk membangun rumah dan gudang karena pak Khairul Alim sebagai kontraktor,” cerita “HS” sambil menunjukkan bukti SHM yang dimaksud<br /><br />Sekitar tahun 1992, lanjut “HS”, Kwee Indrayani (alm) menjaminkan 3 SHM Nomor 948, 949 dan 950 ke BCA Cabang Malang di Jalan Basuki Rahmat Kota Malang sebesar Rp225.000.000 untuk modal usaha yang bergerak dibidang makan ringan atau snack<br /><br />“Uang itulah yang digunakan untuk membangun rumah, gudang dan modal usaha yang bergerak dibidang makan ringan atau snack. Yang bangun gudang dan rumah ya pak Khairul Alim karena kontraktor,” ucap “HS”<br /><br />Dengan wajah yang terlihat sedih sambil membolak balik lembaran-lembaran dokumen yang ada didapannya, “HS” menceritakan kenangan pahit yang dialami istrinya, Kwee Indrayani hingga akhirnya meninggal dunia pada tahun 2010 dan angsuran/cicilan di BCA pun tidak lagi lancar <br /><br />“Tahun 1998, ada krismon (krisis monoter) dan Bu Kwee juga sakit menderita gagal ginjal. Sudah operasi ginjal di China. Tahun 2010 Bu Kwe meninggal sehingga angsuran/cicilan di BCA macet,” kenang “HS”<br /><br />“HS” melanjutkan ceritanya. Pada tahun 1998, 3 SHM Nomor 948, 949 dan 950 dilelang oleh BCA secara internal tanpa ada pemberitahuan ke Kwee Indrayani. Pemenang lelangnya adalah pegawai BCA sendiri yaitu Indra Agus Swantoko, SH dan BCA masuk dalam daftar Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)<br /><br />“Tahun 1998, 3 SHM Nomor 948, 949 dan 950 dilelang secara internal oleh BCA pemenangnya adalah pegawai BCA sendiri yaitu Indra Agus Swantoko tanpa ada pemberitaahuan dan setelah itu BCA masuk dalam daftar BPPN dan 3 SHM itupun berganti nama menjadi atas nama Indra Agus Swantoko,” kata “HS”<br /><br />Cerita “HS” ini menimbulkan pertanyaan. Apakah sah menurut peraturan atau  perundang-undangan yang berlaku, pihak Bank diperbolehkan melakukan lelang secara internal yang dimenangkan oleh pegawai Bank itu sendiri tanpa adanya pemberitaahuan kepada Debitur? Mengapa pihak Bank BCA Cabang Kota Malang tidak memberitahukannya kepada Kwee Indrayani selaku Debitur?<br /><br /><b><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">Mengungkap Fakta Timbulnya Perkara</span></span></b><br />“HS” melanjutkan ceritanya. Pada tahun 2005, atas surat dari BPPN yang memberikan kesempatan kepada Kwee Indrayani (alm) untuk dapat menguasai kembali ke 3 SHMnya dengan membayar seniali Rp240.696.000 melalui BPPN<br /><br />“Saat itu kami tidak punya uang dan kami berusaha meminjam ke teman-teman, dan saat itu Bu Ester bersedia meminjamkan uang sebesar Rp240.696.000. Kata Bu Ester saat itu, ‘ya sudah saya pinjamkan nanti kembalikan kalau sudah dijual’. Dan uang itu di transfer oleh  pak Hendro (Andreas Hendro Susanto, SH) ke BPPN atas nama Kwee Indrayani. Jadi 3 SHM itupun kembali menjadi nama Kwee Indrayani bukan lagi nama Indra Agus Swantoko. Karena sudah sempat balik nama di Notaris melalui BPPN,” ujar “HS”<br /><br />Pada tanggal 13 Desember 2005, lanjut “HS”, Notaris Junjung Handoko Limantoro, SH membuat Akta Jual Beli atas kesepakatan antara Agus Indra Suantoko, SH yang diwaikili pihak BPPN dengan Kwee Indrayani mewakili dirinya sendiri. Notaris Junjung Handoko Limantoro, SH membuat Akta Jual Beli Nomor 414, 415 dan 416 dari 3 SHM Nomor 948, 949 dan 950 yang semula atas nama Indra Agus Suantoko menjadi Kwee Indrayani selaku pembeli yang sah dengan nilai pembayaran sebesar Rp240.696.000 yang sebelumnya sudah disetorkan oleh Andreas Hendoro Susanto, SH ke BPPN atas nama Kwee Indrayani<br /><br />“Setelah ada pembayaran uang sebesar Rp240.696.000 itu ke BPPN oleh Pak Hendro (Andreas Hendro Susanto, SH) atas nama Kwee Indrayani, barulah ada balik nama di Notaris Junjung Handoko Limantoro, SH antara Indra Agus Suantoko, SH yang diwaikili pihak BPPN dengan Kwee Indrayani mewakili dirinya sendiri. Jadi bukan mewakili siapa-siapa termasuk Bu Ester karena pembayaran ke BPPN bukan atas nama Bu Ester tetapi Bu Kwee yang semula menjaminkan 3 SHM itu ke BCA. Tetapi oleh BCA dilelang karena macet sejak Bu Kwee sakit. Pemenang lelangnya adalah Indra Agus Suantoko, SH selaku pegawai BCA sendiri,” ungkap “HS”<br /><br />Masih menurut “HS”. Pada tanggal 19 Desember 2005, Dra. Ester Susianty Chandra mengajak Kwee Indrayani dalam kondisi sakit dengan didampingi suaminya, “HS” ke Notaris Junjung Handoko Limantoro, SH dengan alasan untuk mengamankan asentnya (milik Kwee Indrayani). Di kantor Notaris tersebut, dibuatlah Akta Pernyataan Nomor 32 tanggal 19 Desember 2005 dan waktu yang bersamaan terbit pula Akta Kuasa Menjual Nomor 33 terkait 3 SHM Nomor 948, 949 dan 950 atas nama Kwee Indrayani<br /><br />“Waktu diajak ke Notaris Bu Ester tidak bilang mau buat akta jual beli tapi hanya mengatakan biar asetnya aman. Waktu itu Bu Kwee kondisi sakit makanya saya ikut. Saat disana, Notari membuat Akta Pernyataan Nomor 32 tapi dengan waktu yang bersamaan terbit juga Akta Kuasa Menjual. Saya dipaksa istri waktu itu untuk tanda tangan karena istri saya sanfat persacaya sama Bu Ester,” kata “HS”  </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwJwlsqWEiKQcMhFi4O1X6mkLDiE9ormwGjgXL0BPKX_A5eVf3skqjIYdREH47ZiyiurtSPxgwAjB7eiReEl2V467t9lSAgyxm_RPeMZIORa0-ZIBNimsQe-v7Reqpky8CbKmDh-7_cMLG7eCr8ze1UVrCvwPn2uxIHVRpFDWb3ugbHhB1yMbeKltF/s625/POSTER-ANTI-KORUPSI-6-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="625" height="614" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwJwlsqWEiKQcMhFi4O1X6mkLDiE9ormwGjgXL0BPKX_A5eVf3skqjIYdREH47ZiyiurtSPxgwAjB7eiReEl2V467t9lSAgyxm_RPeMZIORa0-ZIBNimsQe-v7Reqpky8CbKmDh-7_cMLG7eCr8ze1UVrCvwPn2uxIHVRpFDWb3ugbHhB1yMbeKltF/w640-h614/POSTER-ANTI-KORUPSI-6-1.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Dari cerita “HS”, terkait Akta Pernyataan dan Akta Kuasa menjual yang dibuat oleh Notaris Junjung Handoko Limantoro, SH dalam waktu yang bersamaan menimbulkan pertanyaan yaitu, mengapa dan bagaiamana cara Notaris Junjung Handoko Limantoro, SH membuat 2 Akta dalam waktu yang bersamaan ? Lalu apa maksud dan tujuan Dra. Ester Susianty Chandra untuk meminta Notaris Junjung Handoko Limantoro, SH membuat 2 Akta tersebut? Apakah memang tujuan Dra. Ester Susianty Chandra benar-benar untuk mengamankan aset 3 SHM milik Kwee Indrayani atau “adakah sesuatu rahasia dibalik rasa” dimana Kwee Indrayani mempunyai hutang kepada Dra. Ester Susianty Chandra selaku ibu angkatnya sebesar Rp240.696.000?<br /><br />“HS” mengatakan. Pada tahun 2011, Dra. Ester Susianty Chandra meminta ke 3 SHM tersebut kepada dirinya (“HS”) setelah Kwee Indrayani meninggal pada awal tahun 2010, namun “HS”  tidak memberikannya. Sehingga pada tahun 2015, Dra. Ester Susianty Chandra melaporkan “HS” ke Polda Jawa Timur dengan tuduhan penggelapan dengan bukti Akta Pernyataan Nomor 32 tanggal 19 Desember 2005 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 33 tanggal 19 Desember 2005, dimana kedua Akta tersebut dibuat dalam waktu bersamaan oleh Notaris Junjung Handoko Limantoro, SH<br /><br />“Tahun 2015 saya dilaporkan Bu Ester ke Polda Jatim dengan tuduhan penggelapan 3 SHM dengan bukti Akta Pernyataan Nomor 32 tanggal 19 Desember 2005 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 33 tanggal 19 Desember 2005, dimana kedua Akta tersebut dibuat dalam waktu bersamaan oleh Notaris Junjung Handoko Limantoro, SH,” ucap “HS”<br /><br />Satu tahun kemudian (2016), lanjut “HS”, Polda Jawa Timur menetapkannya (“HS”) sebagai Tersangka kasus Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 atau 385 KHUPidana, dan ditahun yang sama pula “HS” menggugat Dra. Ester Susianty Chandra ke PN Malang dengan Nomor Perkara 205/Pid.G/2016/PN.Mlg<br /><br />Menurut “HS”, gugatan perkara Nomor 205/Pid.G/2016/PN.Mlg di NO atau ditolak karena kurang pihak. Sehingga HS melalui Kuasa Hukum-nya, Drs. Sentot Yusuf Patrikha, S.H., M.H membuat gugatan baru Nomor 037/Pdt.G/2017/PN.Mlg tapi kemudian ditarik dan diganti dengan gugatan Nomor 150/Pdt.G/2017/PN.Mlg<br /><br />“Tahun 2016, saya ditetapkan sebagai Tersangka oleh Polda Jatim. Dan ditahun yang sama saya menggugat Dra. Ester Susianty Chandra ke PN Malang dengan Nomor Perkara 205/Pid.G/2016/PN.Mlg namun hasilnya ditotal oleh Majelis Hakim PN Malang karena kurang pihak. Gugatan itu di NO atau ditolak karena kurang pihak. Lalu kami membuat gugatan baru Nomor 037/Pdt.G/2017/PN.Mlg tapi kemudian kami tarik dan diganti dengan gugatan Nomor 150/Pdt.G/2017/PN.Mlg,” ungkap “HS”<br /><br />“Gugatan saya terhadap Bu Ester ditolak dalam Putusan PK Nomor 687 PK/Pdt/2020 tanggal 19 Oktober 2020. Tapi gugatan Bu Estr terhadap saya ditolak dalam Putusan PK Nomor 138 PK/PDT/2021 tanggal 19 April 2021. Waktu gugatan saya ke Bu Ester, saya menang di PN Malang tapi di PT, MA dan PK saya kalah. Tapi waktu gugatan Bu Ester terhadap saya, gugtan Bu Ester ditolak di PN maupun di PK. Bu Ester itu itu hanya menang di PT dan MA,” kata HS<br /><br />“HS” mengatakan, selain menggugat Dra. Ester Susianty Chandra ke PN Malang, Ia juga membuat laporan ke Polres Malang dengan Nomor 267/11/2015/Jatim/Res.Mlg tentang adanya dugaan Konspirasi jahat yang sekan-akan Ia (“HS”) telah menjual 3 SHM Nomor 948, 949 dan 950<br /><br />“Yang saya laporkan saat itu adalah Sujoko selaku calon pembeli 3 SHM dan Notaris Dr. I Gede Mastra terkait dugaan Konspirasi jahat. Sujoko ini masih ngasih DP tapi sudah dijaminkan ke Bank Muamalat. Sedangkan Notaris Dr. I Gede Mastra membuat Kaver noot supaya dapat kredit dari Bank Muamalat,” kata “HS”<br /><br />Dari cerita “HS” ini ada yang menarik terkait nama Notaris Dr. I Gede Mastra (alm). Sebab Notaris Dr. I Gede Mastra (alm) juga disebut-sebut “terlibat” bersama puluhan Debitur lainnya dalam kasus perkara Korupsi kredit macet Bank Jatim Cabang Kepanjen tahun 2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp179 miliar termasuk Kepala Cabang dan Penyelia Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen yang sudah di vonis pidana penjara selama puluhan tahun<br /><br />Kembali ke kasus “HS”. Selain dirinya (“HS”) menggugat Dra. Ester Susianty Chandra ke PN Malang, Dra. Ester Susianty Chandra juga menggugat “HS” ke PN Malang saat perkara gugatan “HS” berjalan di PN Malang dengan Nomor Perkara 200/Pdt.G/2017/PN.Mlg<br /><br />Dan pada tahun 2017, JPU dari Kejari Kota Malang bersama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang mengadili “HS” sebagai Terdakwa Tindak Pidana Penggelapan dalam perkara Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mlg <br /><br />Tetapi karena gugatan “HS” melalui Kuasa Hukum-nya, Drs. Sentot Yusuf Patrikha, S.H., M.H terhadap Dra. Ester Susianty Chandra maupun gugatan Dra. Ester Susianty Chandra terhadap “HS” sedang berlangsung di PN Malang, sehingga Majelis Hakim PN Malang mengabulkan Eksepsi atau keberatan Penasehat Hukum Terdakwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Kota Malang terhadap Terdakwa “HS” dalam perkara Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mlg<br /><br />Dalam Putusan Sela perkara Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mlg tanggal 30 Maret 2017, Majelis Hakim mengatakan, “1. Menerima keberatan dari Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa; 2. Menangguhkan pemeriksaan perkara Pidana Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mlg sampai dengan adanya Putusan Perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 3. Memerintahkan berkas perkara ini dikembalikan kepada Penuntut Umum.”<br /><br />Putusan tersebut diatas dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai Sihar Hamonangan Purba, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Byrna Mirasari, SH., MH dan Martaria Yudhita Kusuma, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Anny Mardiyah, SH., MH pada Kamis tanggal 30 Maret 2017.<br /><br />Penegakan Hukum Yang Dirasakan “HS” Bukan Keadilan Hukum<br />Proses hukum yang diarasakan “HS” yang menjerat dirinya dalam perkara Tindak Pidana Penggelapan dengan Nomor Perkara 41/Pid.B/2017/PN.Mlg di PN Malang terkait putusan Majelis Hakim pada tanggal 13 Juli 2022 yang menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 10 bulan dirasakan bukan keadilan hukum<br /><br />Alasan “HS”, berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 138 PK/PDT/2021 tanggal 19 April 2021 yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim PN Malang saat menjatuhkan hukuman (Vonis) terhadap dirinya pada tanggal 13 Juli 2022 yang mengatakan,;<br />“1. Menyatakan Terdakwa Hari Soesilo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapaan; 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Hari Soesilo tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 10 (Sepuluh) bulan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan”. <br /><br />Dimana sebelumnya, dalam Putusan Sela perkara Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mlg tanggal 30 Maret 2017, Majelis Hakim mengatakan, “1. Menerima keberatan dari Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa; 2. Menangguhkan pemeriksaan perkara Pidana Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mlg sampai dengan adanya Putusan Perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 3. Memerintahkan berkas perkara ini dikembalikan kepada Penuntut Umum.”<br /><br />Sementara Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 138 PK/PDT/2021 tanggal 19 April 2021 atas gugatan Dra. Ester Susianty Chandra terhadap “HS” ditolak oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali<br /><br />“Inikan ada dua putusan perdata dengan obyek yang sama. Yang pertama adalah gugatan saya terhadap Bu Ester. Disini saya kalah karena Putusan PK menolak gugatan saya. Tapi putusan terakhir adalah Putusan PK Nomor: 138 PK/PDT/2021 tanggal 19 April 2021. Inikan atas gugatan Bu Ester ke saya tapi Putusan PK ini menolak gugatan Bu Ester. Artinya 3 SHM itu tetap milik saya. Tapi mengapa Hakim PN Malang tidak mempertimbangkan itu? inikah yang namanya proses hukum untuk keadilan hukum atau hukum yang adil di negara hukum?.” Kata HS dengan nada tanya</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">"Karena itulah saya langsung mengatakan banding setelah Hakim membacakan putusan hari Kamis tanggal 13 Juli 2022. Saya tau mencari keadilan itu tidak mudah tapi saya harus berjuang," ucap HS <br /></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><br />Apa yang dikatakan HS ini bukan tidak beralasan. Sebab pertimbangan Majelis Hakim PN Malang saat membacakan Putusan dalam perkara Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mlg tanggal 13 Juli 2022 mengatakan “Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa dipersidangan berupa Putusan Pengadilan Negeri Malang yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata No.200/Pat.G/2017/PN.Mlg tanggal 4 September 2018 jo. Putusan Banding No.156/PDT/2019/PT.SBY tanggal 29 April 2019 jo Putusan Kasasi No.3111 K/Pdt/2019 tanggal 2 Desember 2019 jo. Putusan Peninjauan Kembali No.138 PK/Pdt/2021 tanggal 19 April 2021, yang pada pokoknya putusan tersebut menolak gugatan Dra. Ester Susianty Chandra terhadap Terdakwa berkaitan dengan SHM No. 948, SHM No. 949 dan SHM No. 950<br /><br />Anehnya, Majelis Hakim PN Malang dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mlg tanggal 13 Juli 2022, justru mempertimbangkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 687 PK/PDT/2020 tanggal 19 Oktober 2020, terkait gugatan HS terhadap Dra. Ester Susianty Chandra<br /><br />Sebab dalam pertimbangan Majelis Hakim PN Malang saat membacakan Putusan dalam Perkara Pidana Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mlg tanggal 13 Juli 2022 mengatakan, “Menimbang, bahwa terhadap putyusan tersebut majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena putusannya adalah menolak gugatan dari Penggugat dalam hal ini Dra. Esther Susianti Candra, maka makna dari putusan menolak tersebut adalah tidak ada keadaan Hukum Baru yang diciptakan sehingga kembali kekeadaan semula, namun demikian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malang yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata Nomor: 150/Pdt.G/2017/PN.Mlg tanggal 31 Mei 2018 Jo. Putusan bandini Nomor: 496/PDT/2018/PT,SBY tanggal 30 Oktober 2018 Jo. Putusan Kasasi Nomor: 1741 K/PDT/2019 tanggal 26 Agustus 2019 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 687 PK/PDT/2020 tanggal 19 Oktober 2020, dimana dalam Putusan tersebut Gugatan Rekonvensi dari Dra. Ester Susianty Candra telah dikabulkan dan dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa terhadap obyek berupa tanag dan bangunan yang permasalahan dalam perkara ini sebagaimana dalam SHM Nomor, 948, SHM No. 949 dan SHM Nomor. 950 yang terletak di Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang telah dinyatakan secara hukum sah sebagai milik dari saksi Dra. Ester Susianty Candra”.<br /><br />Dari putusan Majelis Hakim PN Malang ini menimbulkan pertanyaan. Mengapa Majelis Hakim PN Malang tidak mempertimbangkan Putusan akhir dalam Perkara Perdata dengan  obyek yang sama dimana gugatan Dra. Esther Susianti Candra terhadap HS ditolak oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali No.138 PK/Pdt/2021 tanggal 19 April 2021?<br /><br />Apakah memang, dalam proses hukum putusan akhir yang sudah berkekuatan hukum tetap dalam hal ini Putusan PK No.138 PK/Pdt/2021 tanggal 19 April 2021 tidak diakui oleh Majelis Hakim PN Malang ? <br /><br />Lalu mengapa Majelis Hakim PN Malang justru mempertimbangkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 687 PK/PDT/2020 tanggal 19 Oktober 2020 dimana gugatan HS terhadap Dra. Esther Susianti Candra ditolak?. Apakah pertimbangan tersebut agar HS dapat dikirim ke penjara ?<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa “HS”</span></span><br />Apa yang dikatakan oleh “HS” tak jauh beda dengan apa yang disampaikan Penasehat Hukum-nya, Drs. Sentot Yusuf Patrikha, S.H., M.H atau yang akrab disapa Sentot terkait Putusan Majelis Hakim PN Malang Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mlg tanggal 13 Juli 2022 yang tidak mempertimbangkan Putusan akhir dalam Perkara Perdata dengan obyek yang sama antara “HS” dengan Dra. Ester Susianty Candra yaitu Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 138 PK/PDT/2021 tanggal 19 April 2021 tetapi justru Majelis Hakim PN Malang mempertimbangkan putusan yang sebelumnya yaitu Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 687 PK/PDT/2020 tanggal 19 Oktober 2020<br /><br />“Inilah yang menjadi keberatan dari klien saya karena pertimbangan sebagaimana diatas adalah penghargaan yang kurang tepat dan merupakan kelalaian yang nyata dari Majelis Hakim dalam menghargai sekaligus menilai Putusan Nomor:200/Pdt.G/2017 tanggal 04 September 2018 jo. Putusan Banding Nomor. 156/PDT/2019/PT, SBY tanggal 29 April 2019 jo. Puitusan Kasasi Nomor. 3111 K/PDT/2019 tanggal 02 Desember 2019 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 138 PK/PDT/2021 tanggal 19 April 2021,” ucap Sentot<br /><br />Semestinya, lanjut Sentot, dengan ditolaknya gugatan Dra. Esther Susianty Candra dalam Putusan ini (Peninjauan Kembali), maka harusnya dipertimbangkan pula apa yang menjadi pokok gugatan Dra. Ester Susianty Candra tersebut (Halaman 5 Putusan Nomor. 200/Pdt.G/2017 tanggal 04 September 2018).<br /><br />“Sehingga dengan demikian makna dari Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 138 PK/PDT/2021 tanggal 19 April 2021 tersebut adalah merupakan terciptanya secara hukum melalui Putusan Peninjauan Kembali, yaitu: 1. Menolak Klaim bahwa Tanah SHM Nomor 948, SHM Nomor 949 dan SHM Nomor 950 adalah milik Penggugat (Dra. Esther Susianty Candra); 2. Menolak bahwa Tergugat (“HS”) telah melakukan perbuatan melanggar Hukum; 3. Menolak Petita Penggugat (Dra. Esther Susianti Candra) untuk menghukum siapapun yang menguasai tanah-tanah SHM Nomor 948, SHM 949 dan SHM Nomor 950; 4. Menolak siapapun untuk menyerahkan SHM Nomor 948, SHM 949 dan SHM Nomor 959 kepada Penggugat (Dra. Esther Susianty Candra); 5. Menolak Petita-petita lainnya dari Penggugat (Dra. Esther Susianti Candra),” ujar Sentot<br /><br />Drs. Sentot Yusuf Patrikha, S.H., M.H pun menjelaskan tentang fakta-fakta hukum termasuk bukti-bukti yang terungkap di persidangan dalam perkara Tindak Pidana Penggelapan Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mlg tanggal 13 Juli 2022 dengan Terdakwa “HS” yaitu;<br /><br />1. Tidak ada bukti pernah terjadi transaksi jual beli tanah dan bangunan antara Kwee Indrayani dan “HS” dengan Dra. Esther Susianti Chandra atau Andreas Hendro Susanto.<br /><br />2. Bukti Transfer dari Adreas Hendro Soesanto, SH ke BPPN sebesar Rp240.696.000 adalah uang pinjaman yang ditransfer langsung untuk menebus jaminan anak angkatnya atas nama Kwee Indrayani.<br /><br />3. Pelepasan dokumen dari BPPN kepada Kwee Indrayani, membuktikan bahwa Andreas Hendro Susanto bukan pemenang lelang maupun pembeli jaminannya di BPPN.<br /><br />4. Klaim Pelapor Dra. Esther Susianti Chandra, bahwa tanah dan gudang di Gadang Kecamatan Sukun dengan Sertpikat Hak Milik Nomor 948, 949 dan 950 adalah miliknya telah dipatahkan oleh Putusan terakhir yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap Perkara Perdata Nomor: 200/Pdt.G/2018/PN Mlg jo Putusan Banding Nomor: 156/PDT/2019/ PT.SBY, jo Putusan Kasasi Nomor: 3111 K/PDT/2019 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor:138 PK/PDT/2021 tanggal 19 April 2021. <br /><br />Lebih lanjut Drs. Sentot Yusuf Patrikha, S.H., M.H menjelaskan, tanah Sertifikat Nomor: 948, 949 dan nomor 950 di Gadang Kecamatan Sukun masih sah milik Kwee Indrayani. Adanya Putusan yang sudah Incrach yaitu Putusan Perdata Nomor: 217/Pdt.G/2017/PN. Mlg, jo Putusan Banding Nomor: 776/Pdt/2018 jo Putusan Kasasi Nomor: 2831 K/PDT/2019 tanggal 29 Oktober 2019.<br /><br />“Putusan-putusan ini membuktikan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 948, 949 dan 950 yang terletak di Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang tersebut masih sah masih milik Kwee Indrayani bukan milik siapa-siapa termasuk Dra. Esther Susianti Chandra tetapi pertimbangan Majelis Hakim lain dan malah menghukum kliien saya. Itulah sebabnya kami langsung mengatakan banding hari itu juga,” ucap Sentot dengan tegas. (Jnt)</div>

News Pemerintahan Perdata Pidana Tipikor Terdakwa ‘HS’, Mencari Keadilan Hukum di Negara Hukum

#Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang Tidak mempertimbangkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 138 PK/PDT/2021 tanggal 19 April 2021 dalam ...

Permohonan Bantuan Sarpras Masjid Oleh Kepala SMPN 9 Ke Alumni Jadi Polemik?

03.25 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>Kepala SMPN 9 Surabaya, Hj. Siti Erum Megawati, S.Pd., M.Pd</b>: <i>“Sudah di proses di Surabaya dan sudah dinyatakan selesai”</i>. Benarkah?    </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinMwAUfTyfHIV4abeT8O0LRytt56Ya8BcQH_4RpT_u488AL4198oXVtjcN8UJyDxOYJVbcZEChgRiuOtkP40ZDHbwRLltmPKrC1bpYRQfcyBqoP5X03TJzHkxyW1eqeUQCK5NkINXAY5HdF8-IJs_FDtr5jHESJvO12dUnXchlRw9fPqZU8ZDs9ZiW/s896/Surat%201.jpeg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="896" data-original-width="540" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinMwAUfTyfHIV4abeT8O0LRytt56Ya8BcQH_4RpT_u488AL4198oXVtjcN8UJyDxOYJVbcZEChgRiuOtkP40ZDHbwRLltmPKrC1bpYRQfcyBqoP5X03TJzHkxyW1eqeUQCK5NkINXAY5HdF8-IJs_FDtr5jHESJvO12dUnXchlRw9fPqZU8ZDs9ZiW/w386-h640/Surat%201.jpeg" width="386" /></a></div><b> </b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br /><i>Ada Peribahasa yang berbunyi, “ada asap ada api”. Tidak mungkin ada asap jika tidak ada api.". Sebab hubungan antara asap dan api adalah hubungan sebab akibat. </i><br /><br />Mungkin seperti bunyi peribahasa inilah yang terjadi terkait Surat Pemohonan Bantuan Sarana Prasarana Masjid Nur Jannah SMPN 9 Surabaya yang dibuat oleh Kepala SMPN 9 Surabaya, Hj. Siti Erum Megawati, S.Pd., M.Pd kepada Alumni SMPN 9 Surabaya, pada tanggal 11 November 2020 lalu sekaligus sebaagai awal ‘terjadinya’ polemik<br /><br />Berdasarkan informasi dan data yang diperoleh beritakorupsi.co dari narasumber menyebutkan, bahwa pada tanggal 11 November 2020 Kepala SMPN 9 Surabaya, Hj. Siti Erum Megawati, S.Pd., M.Pd membuat Surat Pemohonan Bantuan Sarana Prasarana Masjid Nur Jannah SMPN 9 Surabaya <br /><br />Surat tersebut menggunakan Kop Surat ‘Pemerintah Kota Surabaya - Dinas Pendidikan -Sekolah Menengah Pertama Negeri 9’ dengan Nomor: P9/2020 yang ditujukan kepada Alumni SMPN 9 Surabaya di Jalan Taman Potroagung No 1 Surabaya atau sama dengan alamat sekolah SMPN 9 Surabaya; <br /><br />Isi surat tersebut berbunyi, “Pada akhir tahun 2020 pembangunan Nur Jannah SMPN 9 Surabaya dua lantai sudah selesai pembangunannya dan membutuhkan sarana sebagai berikut; Al Qur’an sejumlah 100 buah ukuran A5, 8 buah AC 1.5 PK, Amlpy - Speker Set + Stonding Mic dan Mic KRA, Lampu Kristal Masjid 1 buah, CCTV 1 buah (yang mengarah ke Imam), TV LCD (50 inc) dan podium”<br /><br />Lalu mengapa jadi polimik? Dimana titik permasalahannya?. Karena Surat Pemohonan Bantuan Sarana Prasarana Masjid Nur Jannah SMPN 9 Surabaya tersebut, selain ditandatangani oleh Kepala SMPN 9 Surabaya, Hj. Siti Erum Megawati, S.Pd., M.Pd yang mengetahui, juga ditandatangani oleh H.M. Choesnoel Farid, S.P.si (berdasar informasi bahwa H.M. Choesnoel Farid, S.P.si sudah sudah meninggal tahun 2021) yang tertulis sebagai Pengurus Alumni SMPN 9 Surabaya tanpa menyebut dengan jelas apakah sebagai Ketua, atau Sekretaris apalagi tanpa ada stempel<br /><br />Nah, beberapa hari kemudian setelah surat permohonan itu dibuat barulah timbul polemik. Sebab Ketua Umum Ikatan Alumni SMPN 9 atau yang disingkat dengan “Ikaspenix”, Mochamad Mahin, S.H., M.H yang juga salah satu Hakim Ad Hock di Pengadilan Tipikor Subaya merasa keberatan dan mengirim surat Klarifikasi No : 016/ Ikaspenix/XI/2020, Tanggal 16 November 2020 kepada Kepala SMPN 9 Surabaya, Hj. Siti Erum Megawati, S.Pd., M.Pd<br /><br />Empat hari kemudian setelah Ketua Umum Ikatan Alumni SMPN 9 (Ikaspenix) mengirimkan surat klarifikasi, tepatnya pada tanggal 20 November 2020, Kepala SMPN 9 Surabaya, Hj. Siti Erum Megawati, S.Pd., M.Pd membuat Sura Penghentian Permohonan Batuan Sarana Prasarana Masjid Nur Jannah SMPN 9 Surabaya No. 422/352./436.7.1.P9/2020 yang ditujukan kepada Alumni SMPN 9 Surabaya di Jalan Taman Potroagung No 1 Surabaya<br /><br />Namun pada tanggal 24 November 2020, H.M. Choesnoel Farid, S.P.si yang tertulis sebagai Ketua Panitia melanjutkan “program” surat permohonan bantuan sarana prasarana Masjid Nur Jannah SMPN 9 Surabaya yang ditujukan kepada Alumni tanpa alamat tujuan dan juga tanpa Kop Surat <br /><br />Dalam surat tersebut tertera jumlah dan nama barang serta harganya, yaitu Al Qur’an sejumlah 100 buah ukuran A5 (Rp7.5 juta), 8 buah AC 1.5 PK (Rp40 juta), Amlpy + Speker Set + Standing Mic + Mic KRA (Rp25 juta), Lampu Kristal (Rp2.5 juta), TV LCD 50” + Kamera CCTV (Rp7 juta) dan podium Imam sebesar Rp3 juta, atau dengan total sejumlah Rp85 juta. <br /><br />Surat yang dibuat oleh H.M. Choesnoel Farid, S.P.si tersebut juga menjelaskan uang atau Donasi dari Alumni tahun 2019 sebesar Rp16 juta. Sehingga yang dibutuhkan adalah sebesar Rp69 juta<br /><br />Selain itu, data maupun informasi yang diperoleh beritakorupsi.co mneyebutkan bahwa beberapa Alumni yang sudah memberikan bantuan uang yaitu: 1. Alumni 83 sebesar Rp4.000.000; 2. DM/94 sebesar Rp7.500.000; 3. N.N/83 sebesar Rp350.000; 4. Alumni 87 sebesar Rp1.000.000; 5. Alumni 87 sebesar Rp500.000; 6. A- B77 sebesar Rp500.000 dan 8. NN 81 sebesar Rp1.000.000<br /><br />Hal ini juga terungkap dari wawancara langsung beritakorupsi.co dengan Ketua Umum Ikaspenix, Mochamad Mahin, S.H., M.H yang sebelunya telah berkomunikasi untuk mengadakan pertemuan   <br /><br />Kepada beritakorupsi.co, Ketua Umum Ikaspenix, Mochamad Mahin, S.H., M.H menjelaskan bahwa Organisasi dan Pengurus Ikaspenix sesuai Akta Notaris Nomor 92 tanggal 24 Oktober 2020 dan alamatnya bukan di Jalan Taman Potroagung No 1 Surabaya melainkan di Jln. Karah Tama 38 Surabaya<br /><br /><i>“Choesnoel Farid ini bukan sebagai pengurus apalagi Ketua Ikaspenix, dan alamat Sekretariat bukan di Jalan Taman Potroagung No 1 Surabaya itu alamt sekolah. Alamat Sekretariat Ikaspenix alamat Ikaspenix di Jln. Karah Tama 38 Surabaya,”</i> kata M. Mahin<br /><br />Lebih lanjut Mochamad Mahin, S.H., M.H menjelaskan atas pertanyaan beritakorupsi.co terkait surat yang dibuat oleh Kepala Sekolah SMPN 9 Surabaya bersama H.M. Choesnoel Farid, S.P.si selaku pengurus Alumni SMPN 9 Surabaya, bahwa hal ini sudah sampai di Infektorat</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><i>"Sudah, sudah pernah dipanggil Inspektorat," </i>ujar M. Mahin <br /></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><br />Dari wawancara tersebut terungkap pula bahwa hingga saat ini, belum ada pertemuan antara Ketua Umum Ikaspenix, Mochamad Mahin, S.H., M.H dengan Kepala Sekolah SMPN 9 bersama H.M. Choesnoel Farid, S.Psi<br /><br /><i>“Kami undang dalam suatu acara Alumni tidak datang. Tapi ada yang baru organisasi Alumni SMPN 9 namanya Perkumpulan Keluarga Alumni SMPN 9,”</i> kata M. Mahin<br /><br />Terkait hal tersebut diatas, menurut Kepala sekolah SMPN 9 Surabaya, Hj. Siti Erum Megawati, S.Pd., M.Pd kepada beritaakorupsi.co saat dihubungi melalui Telepon WhastApp (Selasa, 31 Mei 2022) mengataakan, bahwa hal tersebut sudah diselesaikan di Surabaya.<br /><br />Namun entah diselesaikan siapa dengan siapa dan di Surabaya mana. Sedangkan alamat sekolah SMPN 9 maupun Sekretariat Ikaspenix termasuk Dinas-Dinas di bawah Pemerintah Kota Surabaya juga berada di Surabaya. <br /><br /><i>“Cerintanya gini. Karena saya waktu itu memang ada kegiatan yang lain, kami kemudian ada staf yang membuat itu (...tetapi Ibu tandatangani surat tersebut....tanya beritakorupsi.co), Ia karena memang waktu itu mendesak saya harus berangkat saya tanpa cek. Dan itu sudah di proses di Surabaya dan sudah dinyatakan selesai,”</i> kata Kepala sekolah SMPN 9 Surabaya, Hj. Siti Erum Megawati, S.Pd., M.Pd menjelaskan<br /><br />Ketika dintanya tentang jumlah uang yang terkumpul, Kepala sekolah SMPN 9 Surabaya, Hj. Siti Erum Megawati, S.Pd., M.Pd mengatakan tidak menerima uang melainkan barang. Alasannya tidak mau menerima uang<br /><br /><i>“Uang apa itu. Kami menerima barang saya tidak mau menerima uang,”</i> ucapnya<br /><br />Saat ditanya lebih lanjut terkait nama H.M. Choesnoel Farid, S.Psi apakah sebagai pengurus atau Ketua Alumni SMPN 9 Surabaya. Kepala sekolah SMPN 9 Surabaya, Hj. Siti Erum Megawati, S.Pd., M.Pd menjelaskan bahwa Alumni SMPN 9 sudah terpecah belah, namun menyebukan nama-nama Ketua Alumni yaitu M. Mahin dan Budi<br /><br /><i>“Alumni SMPN 9 itu terpecah belah sepertinya ketua alumni yang saya tau sampai sekarang ini ada Pak Mahin yang Sarjana Hukum itu kemudian yang saya tau ada Pak Budi tapi ada Alumni-alumni per angkatan,”</i> ujarnya<br /><br />Sementara Wakil Ketua DPRD Surabaya Drs. A. Hermas Thony, M.Si (Selasa, 31 Mei 2022) kepada beritakorupsi.co melalui pesan WhastApp mengatakan, <i>“Kop Suratnya mestinya pengurus Alumni”</i>.<br />    <br />Namun yang menjadi pertanyaan dari hal tersebut diatas adalah, apakah sah secara hukum atau peraturan perundang-peruangan yang berlaku Kepala Sekoleh SMP Negeri diperbolehkan dan atau diperkenankan membuat surat permohonan bantuan dana ataupun barang kepada pihak lain untuk keperluan yang ada di SMPN tersebut SMPN adalah milik Pemkot Surabaya?<br /><br />Apakah pembangunan Masjid Nur Jannah SMPN 9 Surabaya dibangun dengan menggunanakan uang milik Pemkot Surabaya tanpa fasilitas seperti yang diajukan oleh Kepala SMPN 9 atau menggunakan uang pribadi atau sumbangan pihak lain?<br /><br />Yang anehnya adalah penjelasan Kepala sekolah SMPN 9 Surabaya, Hj. Siti Erum Megawati, S.Pd., M.Pd yang mengatakan bahwa surat permohanan bantuan sarana prasarana Masjid Nur Jannah SMPN 9 Surabaya ditandatangani tanpa mengecek dengan alasan karena ada kegiatan<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, alamat Alumni SMPN 9 Surabaya yang sama persis dengan alamat Sekolah SMPN 9 Surabaya di Potroagung No 1 Surabaya pada hal alamat faktanya adalah berbeda alias tidak sama.<br /><br />Apakah memang Kepala sekolah SMPN 9 Surabaya, Hj. Siti Erum Megawati, S.Pd., M.Pd tidak mengetahui tentang pembentukan dan pengurus serta alamat organisasi Almuni SMPN 9 ?. <br /><br />Dan yang lebih menarik adalah terkait Nomor surat permohonan bantuan sarana prasana Masjid Nur Jannah SMPN 9 Surabaya yang dibuat oleh Kepala sekolah SMPN 9 Surabaya, Hj. Siti Erum Megawati, S.Pd., M.Pd, yaitu Nomor; P9/2020. <br /><br />Sementara, <i>sesuai Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana, P-9 adalah kode administrasi perkara pidana yaitu Surat Panggilan Saksi / Tersangka.</i> (Jnt)<br /></div>

News Pemerintahan Pendidikan Regional Permohonan Bantuan Sarpras Masjid Oleh Kepala SMPN 9 Ke Alumni Jadi Polemik?

Kepala SMPN 9 Surabaya, Hj. Siti Erum Megawati, S.Pd., M.Pd : “Sudah di proses di Surabaya dan sudah dinyatakan selesai” . Benarkah? B...

Mengapa Rumah di Jalan Teuku Umar Surabaya Jadi Rebutan?

22.00 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwF4nLZTosJaznt0VthhM1vS0nHfPYU0eWKzcEtn5gVWO6SUzV2MrdDyi56pB0SeOoy1_SESB_UAdMrwBJXBAzcnAwbwnPVnX51AOMely_mkU4apqGWKgR0io2jEAE-eZOM9vziUu1rlVyqoFWO8Ukdn-HgjdLbvjNsfQ-vMjNLNrSmaJ1zwHZPdAT/s1599/5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="899" data-original-width="1599" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwF4nLZTosJaznt0VthhM1vS0nHfPYU0eWKzcEtn5gVWO6SUzV2MrdDyi56pB0SeOoy1_SESB_UAdMrwBJXBAzcnAwbwnPVnX51AOMely_mkU4apqGWKgR0io2jEAE-eZOM9vziUu1rlVyqoFWO8Ukdn-HgjdLbvjNsfQ-vMjNLNrSmaJ1zwHZPdAT/w640-h360/5.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><div style="text-align: justify;">Mengapa
 sebuah rumah di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Surabaya jadi rebutan? 
Pertanyaan inilah yang muncul dibenak masyarakat Suarabaya yang melintas
 dan menyaksiakan puluhan dan mungkin ratusan pemuda yang berjaga di 
depan rumah tersebut</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Menurut
 Pieter Talaway, SH., MH selaku Kuasa Hukum Mandy, anak alm. Paula 
mengatakan, bahwa rumah kliennya (Mandy) di Jalan Teuku Umar Nomor 12 
Surabaya "di duduki” Pemuda Pancasila</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div><i>“Klien saya rumahnya di 
Teuku Umar No 12 namnya Bu Mendy, rumahnya duduki Pemuda Pancasila. Ini 
kan belum ada proses hukum baik pidana maupun perdata. Ini eksekusi 
liar. Mandy ini anaknya Paula yang sudah menempati rumah itu selama 32 
tahun, kita ada bukti. Antara Paula dan Noerhasni adalah bersahabat. 
Kalau mau bicara baik-baik boleh aja,”</i> kata Pieter, Jumat, 18 Maret 2022</div><div><br /></div><div>Sementara
 menurut Wahyu Tri Hartanto selaku Koti (Koordinator Inti) yang juga 
salah satu dari 5 Kuasa dari Dr. Emie Junita Hamzah, ahli waris 
Noerhasni kepada wartawan menjelaskan, bahwa rumah di Jalan Teuku Umar 
Nomor 12 adalah milik H. Noerhasi yang dipinjamkan kepada sahatbatnya 
Paulau, ibu angkat dari Mendy</div><div><br /></div><div><i>“Haji Noerhasni ini meminjamkan 
rumah kepada Ibu Paula dan keluarga. Bu Paula menempati rumah itu 
bahasanya formalitasnya sewa tapi tidak pernah dipungut sewa hanya murni
 dipinjami. Ibu Paula ini Ibu angkatnya Bu Mendy. Setelah Bu Paula 
meninggal 5 Januari 2022 kemarin, pihak keluarga mensomasi Bu Mendy 
untuk memindahkan barang-barang Bu Paula karena rumah itu mau ditempati 
ahli waris. Kenapa selama 32 tahun di tempati tidak pernah diotak-atik, 
karena pesan neneknya. Noerhasni ngomong ‘jangan diotak-atik dipinjami 
aja gratis sampai beliau tutup usia. Nah sekarang Bu Mendy yang nota 
bene hanya anak angkatnya Bu Paula merasa pemilik disitu terus kita 
disana disebut premanisme saya suruh laporkan ke Polisi sama Polisi 
tidak diterima laporannya karena tidak ada alasan. Dia tidak bisa 
menunjukan kepemilikan apapun,”</i> kata Wahyu, Jumat, 18 Maret 2022</div><div><br /></div><div>Berdasarkan
 informasi yang diperoleh wartawan, bahwa pada Sabtu, 19 Maret 2022 
sekitar pukul 20.00 Wib, ada mediasi di Polrestabes surabaya yang 
intinya, bahwa kedua belah pihak yaitu dari Pemuda Pancasila selaku 
Kuasa dari Dr. Emie Junita Hamzah dan pihak Pieter Talaway, SH., MH 
selaku Kuasa dari Mandy sama-sama tidak menempati rumah tersebut</div><div><br /></div><div>Namun
 kemudian, Pieter Talaway, SH., MH mengatakan kepada Wartawan bahwa 
pihak Pemuda Pancasila selaku Kuasa dari Dr. Emie Junita Hamzah kembali 
berada dilokasi. Dan berdasar informasi yang diperoleh wartawan 
menyebutkan ‘terjadi rebutan kunci’ antara keudua belah pihak yang 
akhirnya ditengahi pihak Polsek Tegalsari dengan membuat surat 
kesepakatan bersama.</div><div><br /></div><div><i>“Keluarga Mandy sudah diberikan tempat untuk
 tinggal di rumah, aset milik clien kami. Jelas disini Pemuda Pancasila 
akan membantu mengembalikan hak aset yang harusnya menjadi milik ahli 
waris almarhum Noerhasni, A.mt ,S.H,”</i> tambah H. Baso Suherman selaku 
sekretaris MPC Pemuda Pancasila<br /></div><div> </div><div>Sementara isi dari surat 
kesepakatan bersama diantaranya yaitu menjaga objek Jalan Teuku Umar No 
12 Surabaya dari luar area masing-masing maksimal sebanyak 20 orang. 
Para pihak sama-sama memegang kunci pagar/gembok masing-masing.</div><div><br /></div><div>Surat
 kesepakatan bersama ditanda tangani oleh Jhony Loppies, SH selaku kuasa
 dari Mandy dan Wahyu Tri Hartanto selaku Kuasa dari Dr. Emie Junita 
Hamzah yang juga ditanda tangani AIPTU Didik selaku saksi serta beberapa
 saksi dari kedua belah pihak.</div><div><br /></div><div>Banguanan/rumah di Jalan Teuku 
Umar No 12 Kelurahan Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari Surabaya 
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan 
Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 15 April 1996 Nomor 
405/HGB/35/1996. Lama hak berlaku selama 20 tahun berakhirnya hak 
tanggal 8 Oktober 2016. <br /></div><div> </div><div>Surat ukur tanggal 31 -1- 1997 Nomor 
30/1999 luas 330M2. Surat tersebut ditanda tangani oleh Purnomo Santoso 
selaku Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 16 -10- 1997,
 tertulis PENUNJUK D.I. 301-1-1022/II/I1997. Tanah Negara Bekas Hak Guna
 BangunanNo.77</div><div><br /></div><div>Kemudian berdasrkan Surat Keterangan Pendaftaran 
Tanah Nomor 120. 1/2010 rumah di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Kelurahan Dr.
 Soetomo, Kecamatan Tegalsari Surabaya. Surat ukur tanggal 31 -1- 1997 
Nomor 30/1997 luas tanah 330 meter berdasarkan dokumen pendaftaran tanah
 yang ada di kantor Badan pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, 
bidang tanah tersebut atas nama Nyonya Haji Noerhasni, SH. Jenis dan 
Nomor Hak, berkas HGB Nomor 913/Kelurahan Dr. Sutomo Surat Ukur tanggal 
31 -1- 1997 Nomor 30/1997 luas tanah 330 meter tanah berakhir haknya 
tanggal 8 Oktober 2015. </div><div> </div><div style="text-align: justify;">Yang menjelaskan, bahwa surat keterangan
 pendaftaran tanah diberikan atas permohonan Ali Wafi kuasa dari Dr. 
Emie Junita Hamzah berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 4/11/2014
 tanggal 07 -02- 2014 dan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 30 tanggal 09
 -10- 2015. Yang menerangkan, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah bukan 
merupakan tanda bukti hak atas tanah. Dan surat tersebut ditanda tangani
 oleh Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) Surabaya I pada tanggal 1 
Agustus 2019</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div>Sementara sumber dari bagian Hukum Pemkot Surabaya 
saat dihubungi wartwan mengatakan, bahwa rumah di Jalan Teuku Umar Nomor
 12 Kelurahan Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari Surabaya kemungkinan ber 
SIP (Surat Izin Perumahan)<br /></div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">“I<i>ni kemungkinan rumah ber SIP. Aku barusan balik dari kantor, besok ya tak (saya) cek,”</i> ucapnya, Kamis, 24 Maret 2022.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div><i>Berdasarkan
 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 
Permukiman dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun 
serta peraturan pemerintah yang masih berlaku berdasarkan peraturan 
peralihan. Kedudukan Surat Izin Perumahan (SIP) tidak menunjukkan 
kepemilikan, namun menunjukkan penghunian saja</i>. (*)</div></div>

News Pemerintahan Perdata Pidana Regional Mengapa Rumah di Jalan Teuku Umar Surabaya Jadi Rebutan?

BERITA KORUPSI .CO - Mengapa sebuah rumah di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Surabaya jadi rebutan? Pertanyaan inilah yang muncul dibenak masyar...

Pelantikan Pengurus Perjakum Jatim Dihadiri Ketua PN Surabaya, Kajati dan Gubernur Jatim

01.45 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Dalam sabutannya, Ketua PN Surabaya, Kajati maupun  Gubernur Jawa Timur berharap agar Perjakum Jatim dapat memberikan Informasi yang sehat dan berimbang kepada msyarakat, Perjakum Jatim dapat menjadi mitra Pemerintah maupun penegak hukum dalam mengawal penegakan hukum di Jawa Timur#</span></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjtqRp2EhQIKcmw96xxyI7ROYSGtBwPWFDdf4EDG-sPWkd1d0iscbC8YlNdrvqisRgol_73H53A0J5femR4BKSwWKhp4NmbSs2AC-mD5uL6L8PcXQCsG5HVNXNbvoGAe1ryQ0u09VXjnMMVveKg3Ut0TNfHTGSYGs_ym6cABwlcui6odAzb0uXL_QD7=s1024" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="1024" height="250" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjtqRp2EhQIKcmw96xxyI7ROYSGtBwPWFDdf4EDG-sPWkd1d0iscbC8YlNdrvqisRgol_73H53A0J5femR4BKSwWKhp4NmbSs2AC-mD5uL6L8PcXQCsG5HVNXNbvoGAe1ryQ0u09VXjnMMVveKg3Ut0TNfHTGSYGs_ym6cABwlcui6odAzb0uXL_QD7=w640-h250" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b></div><div style="text-align: justify;">Pelantikan pengurus Persatuan Jurnnalis Hukum Jawa Timur (Perjakum Jatim) periode 2022 - 2025 yang dilaksanakan di Surabaya Suites Hotel Jalan Pemuda No 31-37 Surabaya dihadiri oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya DJU Johnson Mira Mangngi, S.H., M.H mewakili Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Rudi Suparmono, S.H., M.H dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Dr. Mia Amiati, S.H., M.H diwakili Asisten Intelijen (Asintel) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Zulbahri, S.H., M.H serta Gubernur Jawa Timur diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Jawa Timur Dr Hudiyono, M.si berlangsung lancar, sederhana dan meriah<br /><br />Pelantikan pengurus Perjakum Jatim periode 2022 - 2025 juga dihadiri oleh Rektor Unesa, Ketua Umum PJI (Persatuan Jurnalis Indonesia) Hartanto Boechori maupun Tim Penasehat Hukum Perjakum yang terdiri dari Pieter Talaway, SH., MH, Johanes Dipa Widjaja, SH, Advent Dio Randy, SH dan Apriadi E. Sitinjak, SH serta beberapa pengurus dari organisasi Wartawan yang ada di Surabaya<br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhxGTNvuqANhnib06FQDcgX8oQ8FzpX3Q2RCDCCHPhgsMrdc5cjGH9uYv4P1uFNjP3Btu66nCgdf_l1Kzsv5aepCSL98wA4VLaGqCwjm-SZJpmFMIv4adWOaoPlSRnF7pARq2mnBlZ4K0yggqNbY9H15MXJYVZGmGTGHaPPHoTogVgZvwOCObybjR8S=s1070" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="941" data-original-width="1070" height="562" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhxGTNvuqANhnib06FQDcgX8oQ8FzpX3Q2RCDCCHPhgsMrdc5cjGH9uYv4P1uFNjP3Btu66nCgdf_l1Kzsv5aepCSL98wA4VLaGqCwjm-SZJpmFMIv4adWOaoPlSRnF7pARq2mnBlZ4K0yggqNbY9H15MXJYVZGmGTGHaPPHoTogVgZvwOCObybjR8S=w640-h562" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya DJU Johnson Mira Mangngi, S.H., M.H </span></span><br /></td></tr></tbody></table> Dalam sambutan Ketua Pengadilan Negeri Suarabaya yang disampaikan 
langsung oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Suarabaya DJU Johnson Mira 
Mangngi, S.H., M.H menyampaikan pesan kepada pengurus maupun anggota 
Perjakum Jatim, agar Junalis  hendaknya memuat berita secara profesional
 dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan<br /><br />“Ketika hendak 
memuat berita atau menulis berita tentang segala sesuatu yang disana 
(Pengadilan), mohon supaya berimbang, dilakukan secara profesional dari 
sumber yang bisa 
dipertanggungjawabkan,” kata Wakil Ketua Pengadilan Negeri Suarabaya DJU
 Johnson Mira Mangngi, S.H., M.H <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sementara Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Dr. Mia Amiati, S.H., M.H yang diwakili Asintel (Asisten Intelijen) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Zulbahri, S.H., M.H juga menyampaikan hal yang sama.<br /><br />Zulbahri, S.H., M.H meyampaikan, saat ini Pers mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan kemajuan Teknologi digital. Pers harus dapat beradaptasi dengan cepat mempelajari kompotensi yang baru dengan edukatif dalam menghadapi era teknologi       </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj9JObQea8FUrgbNHYY_4iTCn_HGDVZmfkQCwXtdaQN3OczeYVKf6GP6BTuB3tsXqAeT1B1s80U_LYPHEyomA7-6g3SOk_8Dxw8UVPcumG9BS5k-f-UafsYOLxRdDYAnPWEsShcD1iD-DphagvRU8ChnH5qrn2Ic9vMM4YCM7UhHBDwavH_jH0tfbd_=s1599" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1599" data-original-width="1200" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj9JObQea8FUrgbNHYY_4iTCn_HGDVZmfkQCwXtdaQN3OczeYVKf6GP6BTuB3tsXqAeT1B1s80U_LYPHEyomA7-6g3SOk_8Dxw8UVPcumG9BS5k-f-UafsYOLxRdDYAnPWEsShcD1iD-DphagvRU8ChnH5qrn2Ic9vMM4YCM7UhHBDwavH_jH0tfbd_=w480-h640" width="480" /></a></div>“Masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang mendapat informasi yang sehat dan baik. Informasi yang baik memerlukan Pers atau Jurnalis yang baik. Oleh sebab itu, diperlukan indutri Pers yang sehat, yang mampu menjadilan informasi secara karurat, jujur dan berimbang,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Asintel Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Zulbahri, S.H., M.H<br /><br />Dalam sambutannya, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Asintel Zulbahri, S.H., M.H menyampaikan, bahwa media massa punya peran penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Media mempunyai tugas untuk menjaga masyarakt agar tetap selalu bersatu, berastu padu dengan cara memberitakan informasi atau berita yang baik dan positif</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: left;"><span style="font-size: x-small;"> </span></div><div style="text-align: left;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Foto: Asisten Intelijen  Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Zulbahri, S.H., M.H</span></span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">“Sesuai dengan Undang-Undang Pers, wajib menyampaikan informasi yang baik, mendidik kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya berharap kepada Jurnalis, khususnya Jurnalis Hukum yang tergabung dalam Persatuan Jurnalis Hukum Jawa Timur, dapat menjdai mitra pemerintah dan penegak hukum dalam mengawal penegakan hukum di Jawa Timur serta penegak hukum yang berkeadilan,” Kata Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Asintel Zulbahri, S.H., M.H<br /><br />Hal senada juga disampakan oleh Gubernur Jawa Timur Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Jawa Timur Dr. Hudiyono, M.si<br /><br />Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur Dr. Hudiyono, M.si menyampaikan, bahwa Jurnalis punya peran penting untuk menyampaikan informasi baik an akurat kepada masyarakat<br />Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur Dr. Hudiyono, M.si menyampaikan, agar profesionalime Jurnali tetap terjaga, karena sementara ini masyarakat bisa menjadi wartawan, bisa jadi Jurnalis melalui Medsosnya. <br /><br />“Oleh karena itu Gubernur berharap, Jurnalis dapat menadi penyeimbang antara berita hoax dan yang benar-benar berita tetapi dibuat hoax. Setiap hari di Kominfo ada 4 berita hoax dan setelah diteliti ada Tiga yang benar-benar hoax, kalau sebulan sudah 90, sebulan seribu lebih,” kata Gubernur melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur Dr. Hudiyono, M.si<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi4aoF1kwXupuujqovGfP7aSvIfuREsuwIYKu42u49-yyww9lfSopHoSO4g97Xu2rZgR1brLGvW5f3zXWJvIy8IuUMtxbXFiB7tzGALqDGufq9uRmHu8HUu9T43SkZP_wAkDwa2RBdWT9U32U_XC2bKju_27CDO5j6MqgkyMEPyoboy-9fuCBM79Xxu=s1091" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="869" data-original-width="1091" height="510" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi4aoF1kwXupuujqovGfP7aSvIfuREsuwIYKu42u49-yyww9lfSopHoSO4g97Xu2rZgR1brLGvW5f3zXWJvIy8IuUMtxbXFiB7tzGALqDGufq9uRmHu8HUu9T43SkZP_wAkDwa2RBdWT9U32U_XC2bKju_27CDO5j6MqgkyMEPyoboy-9fuCBM79Xxu=w640-h510" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Kadis Kominfo Jawa Timur Dr Hudiyono, M.si</span></span></td></tr></tbody></table>Apa yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur maupun Gubernur Jawa Timur ada benarnya. Sebab, tak sedikit informasi atau berita yang dibaca oleh masyarakat dianggap kurang akurat dan tidak berimbang, sehingga masyarakat membuat opini sendiri-sendiri tanpa dasr hukum yang benar<br /><br />Sebelumnya, Ketua Persatuan Jurnalis Hukum Jawa Timur periode 2022 - 2025 Jentar Sitinjak dalam sambutannya mengatakan, bahwa tujuan dari dibentuknya Persatuan Jurnalis Hukum Jawa Timur ini adalah untuk menjadikan Jurnalis khsusnya anggota Persatuan Jurnalis Hukum Jawa Timur menjadi Jurnalis yang Profesional dan bermartabat. <br /><br />Menurut Jentar, yang mengantongi Sertifikat Wartawan Madya yang sehari-harinya meliput di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Suarabaya ini mengatakan, Jurnalis yang profesional dan bermartabat akan menghasilan karya Jurnalis yang akurat dan berimbang<br /><br />“Tujuan dari dibentuknya Persatuan Jurnalis Hukum Jawa Timur ini adalah untuk mnjadikan Jurnalis yang profesional dan bermartabat serta meningkatkan profesioanlisme yang dapat mengharagai dirinya sendiri agar dapat pula dihargai oleh masyarakat,” kata Jentar<br /><br />Jentar juga menjelaskan, bahwa “tangan kiri dengan posisi menulis” sebagai logo Persatuan Jurnalis Hukum Jawa Timur adalah sebagai “lambang perlawanan” secara positif melalui pemberitaan yang benar, jujur, akurat dan berimbang<br /><br />Jentar mengatakan, bahwa menjadi Jurnalis sangatlah mudah tetapi sulit saat menjalankan profesi sebagai Jurnalis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik<br /><br />“Jadi Jurnalis itu mudah tetapi yang sulit adalah saat menjalankan profesi sebagai Jurnalis. Saya berharap agar seluruh anggota Persatuan Jurnalis Hukum Jawa Timur dapat mejalankan profesi Jurnalis yang profesional dan bermartabat bukan untuk dijadaikan sebagai ajang mencari duit tetapi memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat,” ujarnya<br /><br /><br />Sebelum mengkahiri sambutannya, Jentar juga menyampaikan bahwa dana yang diperoleh oleh Persatuan Jurnalis Jawa Timur untuk pelaksanaan acara pelantikan pengurus Persatuan Jurnalis Jawa Timur periode 2022 - 2025 adalah dari beberapa Instasi/lembaga pemerintah diantaranya Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kejaksaan Negeri Surabaya, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Pengacara dan beberapa Polsek dengan cara mengajukan proposal<br /><br />“Dana yang kita peroleh adalah dengan mengajukan proposal ke beberapa Instasi/lembaga pemerintah diantaranya Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kejaksaan Negeri Surabaya, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Pengacara dan beberapa Polsek. Itu sebabnya kita secara terbuka menjelaskan dari mana dana kita peroleh agar tidak menjadi pertanyaan orang lain,” ucap Jentar. (*)<br /><br />Susuna Pengurus Persatuan Jurnalis Jawa Timur Periode 2022 - 2025<br />Ketua              : Jentar. S (beritakorupsi.co)<br />Wakil Ketua<span>    </span>: Hengki (Informasiphatas.com)<br />Sekretaris I      : Solecha, SE (Pelopor)<br />Sekretaris II    : Sunarto (Indonesia Jaya)<br />Bendahara I    : Rudy Situmorang (Tabir Investigasi)<br />Bendahara II    :  Arif Tiasa (Lensa Nasional)<br /><br />Pembian<br />Supriyadi (PETISI.co)<br />Nurdin Longgari (Harian Nasion<br /><br />Tim Penasehat Hukum<br />Pieter Talaway, SH., MH, sebagai Ketua Koordinator<br />Johanes Dipa Widjaja, SH, Wakil Ketua Koordinator<br />Advent Dio Rendy, SH, Anggota<br />Apriady E. Sitinjak, SH, Anggota<br /></div>

Pelantikan Pengurus Perjakum Jatim Dihadiri Ketua PN Surabaya, Kajati dan Gubernur Jatim

News Opini Pemerintahan Pendidikan Perdata Pidana Regional Tipikor Pelantikan Pengurus Perjakum Jatim Dihadiri Ketua PN Surabaya, Kajati dan Gubernur Jatim

#Dalam sabutannya, Ketua PN Surabaya, Kajati maupun Gubernur Jawa Timur berharap agar Perjakum Jatim dapat memberikan Informasi yang sehat ...

BERITAKORUPSI.CO

Salah Satu Aset Terdakwa Eddy Rumpoko Yang Disita KPK

Ketua KPK dan Gubernur Jatim Secara Resmi Membuka Sosialisasi Bimtek Program Desa Anti Korupsi

Putus Mata Rantai Korupsi, KPK Ajak Civitas Trunojoyo Jadi Insan Berintegritas Madura

Terdakwa ‘HS’, Mencari Keadilan Hukum di Negara Hukum

Permohonan Bantuan Sarpras Masjid Oleh Kepala SMPN 9 Ke Alumni Jadi Polemik?

Mengapa Rumah di Jalan Teuku Umar Surabaya Jadi Rebutan?

Pelantikan Pengurus Perjakum Jatim Dihadiri Ketua PN Surabaya, Kajati dan Gubernur Jatim

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI