Terbukti Korupsi Rp87 M, Dua Debitur “Pembobol” Bank Jatim di Vonis 16 dan 17 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#4 dari 10 Debitur “Pembobol” Bank Jatim Cabang Kepanjeng Kab. Malang hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp179 miliar sudah di Vonis pidana penjara (Ridho, Edhowin, Andi dan Dwi). Dua masih berstatus Tersangka (Abdul Nazib dan Candra Febrianto), dan 1 meninggal (I Gede Mastra). Lalu bagaimana dengan 3 Debitur lainnya yaitu Made Raji Mahendra (Owner Giri Palma Furniture Malang), Hadi Pradjoko, Imansyah Sofyan Hadi. Siapa diantaranya <i>“yang selamat?”</i>#</span></span><br /></div><div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPVnUpr-MyV-mEMbvW5kRXFbelVzrFMr2E1dE4dFDG0X3ObPopwuoROwr2Qf6hss7w18_AwWGniDLTqm51dU2eWiDUAYwLHkb4BzBEoibaCuESJwHUIcOny1OnogHwuynIXhp1Zhtu5UA/s942/Terdakwa+Andi+Pramono+dan+Dwi+Budianto.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="942" height="406" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPVnUpr-MyV-mEMbvW5kRXFbelVzrFMr2E1dE4dFDG0X3ObPopwuoROwr2Qf6hss7w18_AwWGniDLTqm51dU2eWiDUAYwLHkb4BzBEoibaCuESJwHUIcOny1OnogHwuynIXhp1Zhtu5UA/w640-h406/Terdakwa+Andi+Pramono+dan+Dwi+Budianto.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span></div><div style="text-align: justify;">Setelah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Selasa, 9 November 2021) menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara terhadap 2 terdakwa “pembobol” Bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Tumur (Pemprov Jatim), yaitu Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM selaku Kepala Bank Jatim Cabang Kepanjen sekaligus sebagai Debitur, dan Terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST selaku Penyelia Operasional Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang yang juga debitur, kini giliran 2 Terdakwa lagi selaku Dibetur “Pembobol” Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang tahun 2018 – 2019 dalam kasus Korupsi kredit fiktif sistim Gouping yang merugikan keuangan negara sebesar Rp87 miliar bagian dari tota kerugian keuangan negara sejumlah Rp179 miliar yaitu Andi Pramono dan Dwi Budianto<br /></div><div style="text-align: justify;"><br />Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM dan Terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing 10 tahun. Selain hukuman badan (pidana penjara), Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM dihukum untuk membayar denda sebesar Rp250 juta Subsidair 3 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebagai kerugian keuangan negara sejumlah Rp1.022.066.472 Subsidair 3 tahun penjara. Total hukuman pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ini adalah selama 13 tahun<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMugC0g0qkNyBdbCryupSxsaEDGSc8vlqX9BnBY1pCjDBIn-u6LI19ACOexd38nJUMyPQIuI_bF7RKhzkkJw3jbyU2MhTaTY248fYQMqbKTIE6YMyJpe26SwWGYC6TRaMxltwUL4cyi4E/s638/IMG20211109103622.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="638" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMugC0g0qkNyBdbCryupSxsaEDGSc8vlqX9BnBY1pCjDBIn-u6LI19ACOexd38nJUMyPQIuI_bF7RKhzkkJw3jbyU2MhTaTY248fYQMqbKTIE6YMyJpe26SwWGYC6TRaMxltwUL4cyi4E/w640-h288/IMG20211109103622.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Sedangkan Terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST, dihukum untuk membayar denda sebesar Rp200 juta Subsidair 2 bulan kuruang dan membayar uang penggati sejumlah Rp3.583.104.847,60 Subsidair 5 tahun penjara. Sehingga Total hukuman pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ini adalah selama 15 tahun<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> <span style="color: #2b00fe;">Dua Dari 10 “Pembobol” Bank Jatim Sebesar Rp179 M di Vonis 10 Tahun Penjara - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/11/dua-dari-10-pembobol-bank-jatim-sebesar.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/11/dua-dari-10-pembobol-bank-jatim-sebesar.html</a></span><br /><br />Dan hari ini (Kamis, 11 November 2021), Kedua Terdakwa selaku Debitur “Pembobol” Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang yaitu Andi Pramono dan Dwi Budianto dijatuhi hukuman pidana penjara dan hukuman denda serta human pidana berupa pengembalian kerugian keuangan negara yang jumlahnya sebesar Rp87.023.373.497,59 oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya <br /><br />Terdakwa Andi Pramono di Vonis pidana penjara selama 16 tahun dan denda sebesar Rp500 juta susidair 4 bulan kuruan serta dihukum pula untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp37.093.529.464,56 sebsidair 8 tahun penjara. Sehingga Total hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Andi Pramono adalah selama 24 tahun penjara. Dalam tututan JPU, Terdakwa dituntut pidana penjara selama 17 tahun dan denda sebesar Rp750 juta subsidair 3 bulan kurungan serta mengembalikan kerugian negara sebesar Rp37.093.529.464,56 subsidair pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan<br /><br />Untuk Terdakwa Dwi Budianto, dihukum pidana penjara selama 17 tahun dan denda sebesar Rp500 juta susidair 6 bulan kuruan serta dihukum pula untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp49.929.844.033,03 sebsidair 9 tahun penjara. Sehingga Total hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Dwi Budianto adalah selama 26 tahun penjara</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqUzv7dMWobHu_fDy5DA2nFo6efp9ta3VnYu3ekieEC3Zsf1bc_VsOrMUIXK8S-FvpyfmgnHrqaEzB1Wu2hVrP0CWpTtBawTBmxhZ0NHyUHXmYTgApBkAFvsN_bSDZSDOVPEmMR9E-TKQ/s640/IMG20211012111512++Keempat+Terdakwa.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqUzv7dMWobHu_fDy5DA2nFo6efp9ta3VnYu3ekieEC3Zsf1bc_VsOrMUIXK8S-FvpyfmgnHrqaEzB1Wu2hVrP0CWpTtBawTBmxhZ0NHyUHXmYTgApBkAFvsN_bSDZSDOVPEmMR9E-TKQ/w640-h288/IMG20211012111512++Keempat+Terdakwa.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Berita terkait: </span></span><span style="color: #2b00fe;">Debitur Andi Pramono Dituntut ’25.6’ Thn Penjara Karena Diduga Korupsi Kredit Fiktif Bank Jatim Rp37 M - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/10/debitur-andi-pramono-dituntut-256-thn.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/10/debitur-andi-pramono-dituntut-256-thn.html</a></span><br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Dan baca juga: </span></span><span style="color: #2b00fe;">Debitur Dwi Budianto Dituntut ’27.3’ Thn Penjara Karena Diduga Korupsi Kredit Fiktif Bank Jatim Rp48.9 M 0 - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/10/debitur-dwi-budianto-dituntut-273-thn.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/10/debitur-dwi-budianto-dituntut-273-thn.html</a></span><br /><br />Kasus perkara Korupsi Kredit fiktif sistem Grouping (memecah jumlah kredit dengaan cara meminjam atau memakai nama-nama orang lain) Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang pada tahun 2018 – 2019 melibatkan 10 Debitur Inti yang masing-masing Debitur Inti membawahi beberapa Debitur yang nama-namanya dipinjam dan tidak sesuai prosedur<br /><br />Pengajuan Kredit (PK) sistem Grouping yang tidak sesuai prosedur, diantaranya Tidak dilakukannya On The Spot / Survey, Hasil survey direkayasa, Debitur tidak melengkapi bukti transaksi usaha, Analisa kredit investasi juga tidak jelas tujuan penggunaan dan tidak terdapat analisa investasi serta RAB (rencana anggaran biaya), Penggunaan dokumen-dokumen kelengkapan kredit ( SIUP / TDP ) tidak benar dan atau dokumen baru dibuat pada saat pengajuan kredit tidak melalui prosedur yang sesuai dan juga tidak memenuhi syarat kelengkapan debitur yang lengkap dan nilai agunan jauh dibawah jumlah kredit serta sebahagian agunan diindikasikan tidak dapat dieksekusi dalam proses lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) serta terjadinya gali lubang tutup lubang untuk memanipulasi tingkat Non Performing Loan (NPL)<br /><br />Pengajuan kredit oleh masing-masing Dibitur Inti, yang tidak sesuai prosedur sejak awal, diakui oleh Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM dalam persidangan. Alasannya adalah untuk memenuhi target penyaluran kredit kepada nasabah Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang.sebesar Rp60 miliar <br /><br />Untuk memenuhi target tersebut, terjadilah “persekongkolan” beberapa pihak untuk “membobol” Bank plat merah ini dengan sistim pengajukan kredit Grouping yaitu memecah jumlah kredit dengaan cara meminjam atau memakai nama-nama orang lain (anak, istri, tetangga, teman, kariyawan) dengan jumlah pengajuan kredit (PK) yang di proses sebanyak 87 yang digunakan oleh 10 Grouping Inti hingga cairlah duit Bank milik Pemprov Jatim sebanyak Rp179.372.617.545,50 dengan cara yang tidak benar</div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8g_YYrBO3yU6BLQPXQ79bRzMLR7v_EgWxqn9dI70PSn1ya69Bi0947ciuZeZNHLPRB3kozjMRLm0m9udi4VrpK7wotKbo64yOcfldcZCT2ftQeM51oRE5hp9k4ArAs2hCKRFBYM1A9IY/s640/Abdul+Nazib.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="632" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8g_YYrBO3yU6BLQPXQ79bRzMLR7v_EgWxqn9dI70PSn1ya69Bi0947ciuZeZNHLPRB3kozjMRLm0m9udi4VrpK7wotKbo64yOcfldcZCT2ftQeM51oRE5hp9k4ArAs2hCKRFBYM1A9IY/w632-h640/Abdul+Nazib.jpg" width="632" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Abdul Najib (lingkaran merah)</span></span><br /></td></tr></tbody></table></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Padahal, Bank Jatim Cabang Kepanjen tidak berwenang memutus kredit berjumlah puluhan miliaran, kewenangan Bank Jatim Cabang Kepanjen hanya kurang dari atau sama dengan Rp2.500.000.000 (periode 09 – 07 - 2015 s/d 08 – 10 - 2018) dan kurang dari atau sama dengan Rp3.000.000.000 (periode 09 – 10 - 2018 keatas)<br /><br />Untuk meloloskan pengajuan kredit para debitur di Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang, M. Ridho Yunianto, SE., MM selaku Kepala Cabang bersama-sama dengan Edhowin Farisca Riawan, ST selaku Penyelia menyarankan agar para debitur mengajukan kredit dengan sistim Grouping atau memecah jumlah kredit dengaan cara meminjam atau memakai nama-nama orang lain (anggota keluarga, karyawan, temaan/kolega)dan prosesnya akan dipermudah oleh Kepala Cabang dan Penyelia termasuk Analis<br /><br />Dalam pelaksanaannya, ternyata M. Ridho Yunianto, SE., MM dan Edhowin Farisca Riawan, ST bukan hanya sebagai pejabat Bank Jatim Cabang Kepanjen selaku pihak pemberi kredit, melainkan juga sebagai Grouping Debitur dengan menggunakan nama-nama orang lain<br /><br />Namun anehnya, nama-nama yang dipinjam oleh Terdakwa M. Ridho Yunianto, SE., MM dan Terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST tidak satupun yang dihadirkan sebagai saksi dipersidangan. Ada apa? Mengapa? Apakah tidak penting?<br /><br />Ke- 10 Grouping Inti dengan jumlah sisa kredit hingga tanggal 31 Maret 2021 adalah; 1. Gorouping Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM sebesar Rp 9.679.730.472,17 dengan memakai 11 nama orang lain; 2. Grouping Edhowin Farisca Riawan, ST sebesar Rp3.583.104.847,60 (meminjam 4 nama); 3. Grouping Dwi Budianto sebesar Rp49.929.844.033,03 (meminjam 24 nama); 4. Grouping Andi Pramono sebesaar Rp Rp37.093.529.464,56 (meminjam 17 nama); 5. Abdul Najib sebesar Rp11.196.639.693,19 (menggunakan 6 nama orang lain); <br /><br />Ke- 6. Grouping Chandra Febrianto sebesar Rp19.626.159.200,94 (menggunakan 7 nama orang lain),; 7. Grouping Imansyah Sofyan Hadi sebesar Rp4.383.333.333,38 (memakai nama istri/saudara/keluarga/teman/ pegawai sebanyak 5 oraang),; 8. Grouping Hadi Pradjoko sebesar Rp5.760.759.844,52 (menggunakan CV. Java Trust dan Abdurrahman Prawira Pamuji untuk Kredit Investasi),; 9. Grouping Dr. I Gede Mastra,SH, MM.M.Kn (Alm) telah lunas pada bulan Oktober 2019. Sesuai Surat Keterangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Malang tanggal 2 Februari 2021, Dr. I Gede Mastra,SH, MM.M.Kn telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3573-KM-21012021-0005 tanggal 21 Januari 2021<br /><br />Dan Grouping Made Raji Mahendra sebesar Rp30.383.266.151,33. Kelengkapan kredit (SIUP / TDP ) tidak benar dan atau dokumen baru dibuat pada saat hendak mengajukan permohonan kredit, semata-mata digunakan untuk kelengkapan administrasi saja, seolah-olah dokumen kredit lengkap dan memenuhi syarat untuk dapat disetujui permohonan kreditnya serta penilaian agunan/jaminan kredit tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku  dan sebagian agunan diindikasikan tidak dapat dieksekusi dalam proses lelang (KPKNL). Grouping Made Raji Mahendra dengan memakai 6 nama orang lain<br /><br />Karena proses Pengajuan Kredit ini bermasalah, awalnya penyelidikan/penyidikan dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang. Namun kemudian ditarik oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim). <br /><br />Dan hasilnya, pada jiilid Pertama, penyidik Kejati Jatim dan JPU Kejari Kabupaten Malang menyeret 4 Tersangka/Terdakwa. Pada jiid II, penyidik Kejati Jatim menetaapkan 2 Debitur Inti yaitu AN dan CF (Abdul Najib dan Chandra Febrianto) ditetapkan menjadi Tersangka dan dijebloskan ke penjara.<br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6h_RCJl_kbqMRe5RZjZulzk3ya5RjNa0m5YSxHK1m11bvlC4idYTfA0TXMyIxmcosBvnPc0hrANmCjHBF2J41DyK0_VA4MwetKs8AO5FRKoi6wr2tJOlwdshWVJqbqs_oSoW7C5xAwEw/s640/saksi+analisis.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6h_RCJl_kbqMRe5RZjZulzk3ya5RjNa0m5YSxHK1m11bvlC4idYTfA0TXMyIxmcosBvnPc0hrANmCjHBF2J41DyK0_VA4MwetKs8AO5FRKoi6wr2tJOlwdshWVJqbqs_oSoW7C5xAwEw/w640-h288/saksi+analisis.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Saksi Analis</span></span><br /></td></tr></tbody></table>Dari 10 Grouping (Debitur inti) “Pembobol” Bank Jatim Cabang Kepanjeng Kab. ini, 1 (satu) telah meninggal daan 6 (enam) diantaranya sudah diproses hukum menjadi Tersangka/Terdakwa, yaitu: 1. M. Ridho Yunianto, SE., MM selaku Kepala Bank Jatim Cabang Kepanjen Kab. Malang,; 2. Edhowin Farisca Riawan, ST selaku Penyelia Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen Kab. Malang,; 3. Andi Pramono,; 4. Dwi Budianto,; 5. AN dan 6. CF (Abdul Najib dan Chandra Febrianto)<br /><br />Dari 6 Tersangka/Terdakwa ini, 4 diantaranya sudah dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan dijatuhi hukam pidana penjara dan hukuman pidana untuk mengembalikan kerugian negara yang jumlahnya sesuai yang dinikmatinya.<br /><br />Ke- 4 Terdakwa ialah: 1. M. Ridho Yunianto, SE., MM selaku Kepala Bank Jatim Cabang Kepanjen Kab. Malang, di Vonis 10 tahun dan dihukum untuk mengembalikan sisa kerugian negara yang dinikmatinya sebesar Rp1.022.066.472,; 2. Edhowin Farisca Riawan, ST, dihukum pidana 10 tahun penjara dan mengembalikan duit yang dinikamati sejumlah Rp3.583.104.847,60,; 3. Terdakwa Andi Pramono (dipidana penjara selama 16 tahun dan mengembalikan duit yang dinikmati senilai Rp37.093.529.464,56 dan 4. Terdakwa Dwi Budianto, di Vonis 17 tahun penjara dan mengembalikan duit yang dinikmati sebesar Rp49.929.844.033,03. <br /><br />Sementara 2 Terangka yaitu Debitur Abdul Najib dan Debitur Chandra Febrianto masih “ditangan” penyidik Kejati Jatim. Sedangkan Debitur Dr. I Gede Mastra,SH, MM.M.Kn telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3573-KM-21012021-0005 tanggal 21 Januari 2021 sesuai Surat Keterangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Malang tanggal 2 Februari 2021<br /><br />Dan masih ada 3 Debitur yang hingga saat ini belum tersentuh hukum dan masih bebas melenggak lenggok menikmati sejuknya udara Kota Malang, yaitu Made Raji Mahendra, pemilik Giri Palma Hotel dan Furniture di Kota Malang, Hadi Pradjoko, Imansyah Sofyan Hadi <br /><br />Selain 3 Debitur, termasuk 3 orang Analis atau AO (Account Officer) Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang, yaitu Reza Pahlevi, Arif Afandi dan Dhonny Eka Aryan Darma Putra juga masih bebas<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFqYXCf492G5CvBlKO4meSMrDiZvmz-3F3ZMC4wRmsNr5KE7ccor5DubI2hm73tfzrkP8E6k0ZfZN34WRWKk1X7JBS64rvWZfNCrGusN3zl8LnU6m5vPuHtUV7jNujCuzvHu5UDyxhhVI/s942/Terdakwa+Dwi+Budianto.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="942" height="408" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFqYXCf492G5CvBlKO4meSMrDiZvmz-3F3ZMC4wRmsNr5KE7ccor5DubI2hm73tfzrkP8E6k0ZfZN34WRWKk1X7JBS64rvWZfNCrGusN3zl8LnU6m5vPuHtUV7jNujCuzvHu5UDyxhhVI/w640-h408/Terdakwa+Dwi+Budianto.jpg" width="640" /></a></div>Dalam putusan Majelis Hakim terhadap Terdakwa M. Ridho Yunianto, SE., MM mengatakan, bahwa Tindak Pidana Korupsi tidak hanya dilakukan oleh Terdakwa M. Ridho Yunianto, SE., MM melainkan dilakukan secara bersama-sama dengan pihak lain yaitu Edhowin Farisca Riawan, ST, Andi Pramono, Dwi Budianto, Made Raji Mahendra, Hadi Pradjoko, Imansyah Sofyan Hadi dan I Gede Mastra termauk Analis atau AO (Account Officer) Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang, yaitu Reza Pahlevi, Arif Afandi dan Dhonny Eka Aryan Darma Putra<br /><br />Hanya saja JPU tidak menyebutkan, bahwa perbuatan Terdakwa  Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM bersama-sama dengan Edhowin Farisca Riawan, ST, Dwi Budianto, Andi Pramono, Chandra Febrianto, Abdul Najib, Hadi Pradjoko, Imansyah Sofyan Hadi, I Gede Mastra (alm) dan Made Raji Mahendra termasuk Reza Pahlevi, Arif Afandi dan Dhonny Eka Aryan Darma Putra selaku Analis atau AO (Account Officer) Kredit fiktif sistem Grouping Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang<br /><br />Anehnya, kasus perkara inipun seperti <i>“kuis tebak nama, siapa yang terseret dan siapa yang selamat?”</i>  Apakah ke- 3 Debitur ini dianggap tidak terlibat dalam kasus “bobolnya” Bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini hingga tidak terseret sebagai Tersangka?<br /><br />Sementara berdasarkan informasi yang diterima beritakorupsi.co dari narasumber menyebutkan, bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang Edi Handoyo, SH., MH sering melakukan pertemuan dan bahkan macing bersama dengan Made Raji Mahendra beberapa minggu lalu di Karangasem<br /><br /><i>“Dibelakang MR (Made Raji Mahendra) adalaha Kajari Kepanjen, saya jamin,”</i> kata sumber, Senin, 1 November 2021<br /><br /><i>“Ok, bagaimana kalau hal ini saya tanyakan melalui Kasi Pidsus?,”</i> tanya beritakorupsi.co<br /><br /><i>“Mas Agus? Ok, boleh. Abang boleh telepon sekarang dan tanyakan. Apa benar Kajari Kepanjen yang asli dari Semarang yang hobbynya mancing di laut beberapa minggu yang lalu atau bulan ini mancing bersama dengan MR (Made Raji Mahendra) di Karangasem. Dan kedua. Apakah sering mereka berdua bertemu?,” </i>kata sumber kemudian<br /><br /><i>“Ketika mereka mancing di Karangasem, apakah perkara ini sudah disidangkan?,”</i> tanya bertakorupsi.co untuk memperjelas. Dan menurut sumber, sudah. Dan bahkan menurut sumber, bahwa Kajari sering bertemu dengan Made Raji Mahendra<br /><br /><i>“Sudah, satu bulan yang lalu. Dan saya tau betul siapa Kajari yang mantan Kasi Intel Kejari Perak. Hampir tiap hari bertemu, berkali-kali,”</i> kata sumber<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8ldF_x_xjYer5MyVmkE4_II9qdPYt_hh8N1USQpdQNc2c0Qt9ITT_fXokPqH0DOrS-qnuUl9unAGR-qx5-ObsNbPIcfmXEtEas5uqxvkn81Uu3c9k9sjxZUFG4sauAmBsBpxivtWfhdw/s1334/IMG20211111105453.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8ldF_x_xjYer5MyVmkE4_II9qdPYt_hh8N1USQpdQNc2c0Qt9ITT_fXokPqH0DOrS-qnuUl9unAGR-qx5-ObsNbPIcfmXEtEas5uqxvkn81Uu3c9k9sjxZUFG4sauAmBsBpxivtWfhdw/w640-h288/IMG20211111105453.jpg" width="640" /></a></div>Dan beberapa saat kemudia, beritakorupsi.co menghubungi Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang Agus Hariyono, SH (Senin, 1 November 2021) melalui telepon WhastApp yang mengatakan tidak tahu.<br /><br /><i>“Nggak tau aku kalau urusan itu. Nggak tau aku. Jadi begini, kalau bapak mungkin berteman diluar, aku nggak apdate. Atau mungkin mancing dimana aku jga nggak apdate. Jadi nggak ngerti info-info itu kemana dengan siapa saya nggak pernah apdate,”</i> kata Agus Hariyono, SH<br /><br />Pertanyaannya adalah, adakah kaitannya seperti yang disampaikan suber beritakorupsi.co sehingga ke- 3 Debitur Bank Jatim Cabang Kepanjen Kab. Malang tidak terseret sebagai Tersangka?. <br /><br />Selain kedekatan Kajari Kabupaten Malang dengan Debitur Made Raji Mahendra, sumber juga menyebutkan bahwa 3 aset milik Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM yang tidak disita oleh Jaksa/penyidik seperti yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di Persidangan, dimana ke 3 aset tersebut dijadikan sebagai agunan namun kemudian diserahkan kepada keluarga Made Raji Mahendra dengan perjanjian untuk melanjutkan kredit. Dan aset terdakwa tersebut kemudian saat ini beralih nama tanpa sepengetahuan Terdakwa<br /><br />Menanggapi hal ini, Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Malang Agus Hariyono, SH mengatakan, lebih tepatnya ditanyakan ke penyidik. Alasannya, karena Kejari Kabupaten Malang hanya meneriam berkas<br /><br /><i>“Kalau seperti itu, lebih tepatnya ditanyakan ke penyidik (Kejati Jatim). Kalau saya kan sudah menerima berkas mateng. Berkas itulah yang saya sidangkan,”</i> kata Agus Hariyono, SH<br /><br />Sementara Dio Rendy, selaku Penasehat Hukum Terdakwa saat dihubungi beritakorupsi.co terkait aset Terdakwa dan pertemuannya dengan Made Raji Mahendra beberapa waktu lalu di Kota Malang, tak banyak memberi komentar. <br /><br /><i>“Ya pernah,”</i> jawabnya singkat<br /><br />Sember juga menjelaskan, terkait pertemuan Made Raji Mahendra dengan salah seorang anggota DPR RI Komisi III dari Fraksi Nasdem sekitar peretengan bulan Oktober 2021 di Surabaya, dimana pada sekitar bulan itu ada kunjungan Reses Komisi III DPR RI ke Kejati Jatim yang dilaksanakan di Kejari Subaya. Namun hingga saat ini, beritakorupsi.co belum dapat menghubungi anggota PDR RI yang dimaksud termasuk Made Raji Mahendra<br /><br />Namun untuk mencari informasi awal, beritakorupsi.co pun mencoba menghubungi anggota DPR RI Komisi III dari Fraksi Golkar Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H, M.Hum yang dalam acara kunjungan Reses tersebut dipimpin oleh Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H, M.Hum<br /><br /><i>“Ya benar ada kunjungan dari Komisi III, saya yang mimpin. Tapi setahu saya, Sahroni ke Surabaya hari Sabtunya katanya ada panggilan. Tapi kalau hal itu saya tidak tau,”</i> ujarnya<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2HfJ_GL2h1sySboOh_KS49ERyXQR7g3jsl9QMrdtZqk0h5v12NsNcE4XgzV09bhGTObR9ASeXpumTEr4N2noZ2sR-HDCWE9DKlc2XGkyc6I0P8K7BglmCFOcuiserxK58voKUpakqhPY/s1334/IMG20211109103000+++Andi+P.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2HfJ_GL2h1sySboOh_KS49ERyXQR7g3jsl9QMrdtZqk0h5v12NsNcE4XgzV09bhGTObR9ASeXpumTEr4N2noZ2sR-HDCWE9DKlc2XGkyc6I0P8K7BglmCFOcuiserxK58voKUpakqhPY/w640-h288/IMG20211109103000+++Andi+P.jpg" width="640" /></a></div>Sementara hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa Andi Pramono dan Terdakwa Dwi Budianto dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidaorjo, Jawa Timur (Senin, 9 November 2021) dengan agenda putusan yang diketuai Hakim Safri, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota, yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Budi Mulyono, SH dan Irawan Djatmiko, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa Andi Pramono, yaitu Antonia D.C.C.  Soares dkk dan Setyo Eko Cahyono, SH dkk selaku Penasehat Hukum Terdakwa Dwi Budianto yang juga dihadiri Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinggi Jatinggi – Jawa Timur Cabang Surabaya karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Persidangan berlangsung dalam II Session, yang pertama adalah putusan terhadap Terdakwa Andi Pramono dan beberapa jam kemudian barulah sidang putusan terhadap Terdakwa Dwi Budianto<br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, dalam kurun waktu antara tahun 2017 sampai dengan September 2019, Terdakwa telah mengajukan permohonan kredit ke Bank Jatim Cabang Kepanjen dengan sistem Grouping yaitu terdakwa bertindak selaku Debitur Inti (keyperson) dengan meminjam nama-nama pihak lain (karyawan, keluarga, saudara atau teman) yang digunakan untuk mengajukan kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen yang sebetulnya orang-orang yang namanya dipinjam tersebut tidak mempunyai kemampuan baik dari segi finansial/kapital maupun usaha, dengan nilai kredit masing-masing debitur tidak lebih dari Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) sesuai batas kewenangan Bank Jatim Cabang Kepanjen dengan tujuan pencairan hasil kredit atas nama orang yang dipinjam namanya tersebut akan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, pengajuan kredit atas nama Grouping terdakwa yang telah diproses dan disetujui oleh saksi Mochamad Ridho Yunianto,S.E,M.M selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Kepanjen, bersama-sama dengan saksi Edhowin Farisca Riawan, ST selaku Penyelia Operasional Kredit, terdapat penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut ;<br /><br />1. Petugas kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen dalam melakukan analisa kredit modal kerja, investasi atau Kredit KKBP (Kredit Konsumsi Beragun Properti) tidak melengkapinya dengan bukti transaksi usaha;<br /><br />2. Analisa kredit investasi tidak jelas tujuan penggunaan, tidak terdapat analisa investasi dan RAB (rencana anggaran biaya) pada pembahasan; 3. Analisa kredit KKBP tidakjelas tujuan penggunaannya; 4. Analisa kredit dilakukan oleh Analis Kredit dengan cara merekayasa laporan keuangan, seolah-olah debitur memiliki usaha yang layak dibiayai;<br /><br />5. Analis tidak melakukan on the spot ke lokasi usaha debitur, alamat debitur, dan jaminan debitur; 6. Repayment capacity hanya didasarkan kepercayaan Analis Kredit kepada debitur inti terdakwa Andi Pramono; 7. Tidak terdapat analisa Total Relationship Concept (TRC) pada analisa kredit padahal petugas telah mengetahui bahwa yang menggunakan hasil realisasi adalah debitur inti terdakwa Andi Pramono;<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyhRcfB9s-YaOtcRhHhdJm8APRjqNMzhmLuNHFt75W_oIlE9a2Bp9yuk9qPrFDtGQqdwxaDFzoj7AszTT46jmnvKaK2xEU35kTHH9BqjQCN-8tUjLSAhcJJJLDPRdUjzRiUavBnBy6Llk/s1366/IMG20211109103936+++Ridho.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyhRcfB9s-YaOtcRhHhdJm8APRjqNMzhmLuNHFt75W_oIlE9a2Bp9yuk9qPrFDtGQqdwxaDFzoj7AszTT46jmnvKaK2xEU35kTHH9BqjQCN-8tUjLSAhcJJJLDPRdUjzRiUavBnBy6Llk/w640-h288/IMG20211109103936+++Ridho.jpg" width="640" /></a></div> 8. Pelanggaran proses analisa kredit oleh Analis Kredit tersebut atas perintah atau arahan dari saksi M. Ridho Yunianto dan saksi Edhowin Farisca;. 9. Penggunaan debitur topengan, pemecahan kredit dalam rangka menyesuaikan kewenangan Pimpinan Cabang, serta penggunaan dananya tidak sesuai peruntukannya; 10. Proses analisa kredit yang dibuat oleh Analis disesuaikan dengan permohonan kredit, tidak dilakukan on the spot / survei terhadap usaha dan agunan Group Serta berkas kredit tidak Iengkap;<br /><br />11. Sebagian besar pengajuan kredit tidak melalui prosedur yang sesuai danjuga tidak memenuhi syarat kelengkapan debitur yang lengkap, yaitu : Tidak melakukan verifikasi ijin usaha, Jaminannya kurang, Tidak dilakukan survei atau on the spot, dan Tidak ada mutasi rekening, nota-nota penjualan dan keterangan nilai aset dari Desa.<br /><br />12. Penggunaan dokumen-dokumen kelengkapan kredit ( SIUP / TDP ) tidak benar dan atau dokumen baru dibuat pada saat hendak mengajukan permohonan kredit, semata-mata hanya digunakan untuk kelengkapan administrasi saja, sehingga seolah-olah dokumen kredit sudah lengkap dan memenuhi syarat untuk dapat disetujui permohonan kreditnya<br /><br />13. Penilaian agunan/jaminan kredit tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan sebagian agunan diindikasikan tidak dapat dieksekusi dalam proses lelang (KPKNL): 14. Adanya praktik plafondering (praktek penyelesaian kredit bermasalah dengan menggabungkan bunga dan denda ke dalam kredit baru) dan gali lubang tutup lubang untuk memanipulasi tingkat Non Performing Loan (NPL); 15. Adanya komisi / fee atas pencairan kredit yang diterima oleh Pimpinan Cabang, Penyelia Kredit, dan Analis Kredit<br /><br />“Bahwa dengan adanya penyimpangan dalam pengajuan kredit tersebut, berakibat tidak terbayarnya angsuran kredit dari grouping kredit terdakwa dan menimbulkan Kolektibilitas 5 atau macet dan perbuatan terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq. Bank Jatim sebesar Rp37.093.529.464,56,” ucap Majelis Hakim<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa yang mengajukan kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen baik atas nama sendiri maupun atas nama orang lain dengan menggunakan dokumen-dokumen yang tidak benar, yang diproses oleh saksi Mochamad Ridho Yunianto,S.E,M.M, selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Kepanjen bersama-sama dengan Penyelia Operasional Kredit saksi Edbowin Farisca Riawan, ST dengan mengabaikan ketentuan tentang Kredit di PT. Bank Jatim Tbk, Prinsip kehati-hatian Perbankan, dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku<br /><br />Oleh karena itu, lanjut Majelis Hakim, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcVVPA1vX-OxIct9ieVRak527-MgDOtKyLhDjrbqV8kugml4R2LVYdQCe31gWVJ-36SumD81nqSkKjCj9QTnnxQAxipRSCIAimfjt2Uhmljn7WbJ0nEP_dKVyK1jTdijisIIAREzMhm4g/s1334/IMG20211109113421+++Dwi+B.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcVVPA1vX-OxIct9ieVRak527-MgDOtKyLhDjrbqV8kugml4R2LVYdQCe31gWVJ-36SumD81nqSkKjCj9QTnnxQAxipRSCIAimfjt2Uhmljn7WbJ0nEP_dKVyK1jTdijisIIAREzMhm4g/w640-h288/IMG20211109113421+++Dwi+B.jpg" width="640" /></a></div>Majelis Hakim mengatakan, oleha karena Terdakwa terbukti bersalah, haruslah dikhukum sesuai dengan perbuatannya dan Terdakwa juga dihukum untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang besarnya sama dengan yang dinikmati Terdakwa.<br /><br />“MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Andi Pramono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Andi Pramono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 tahun seta denda sebesar Rp500 juta dengan ketentuan apabila denda tersbut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 4 bulan;<br /><br />3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp37.093.529.464,56 dan jika  Terdakwa tidak membayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 8 tahun<br /><br />4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan<br /><br />5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan,” ucap Ketua Majelis Hakim Safri, SH., MH<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh41c2EWZoQR_XJLx40cC5d72x0OeZhPrzzP5aQq17XqEM2U57TXZV2__EjXIXPonCgKfSAg39yT1gacF4QmaYeERWyzcY-s_ptJrqsV7zpVu0Bq7KrN0CCgpcWB1JHS3rak3q3tLri7YE/s640/IMG20211012111512++Keempat+Terdakwa.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh41c2EWZoQR_XJLx40cC5d72x0OeZhPrzzP5aQq17XqEM2U57TXZV2__EjXIXPonCgKfSAg39yT1gacF4QmaYeERWyzcY-s_ptJrqsV7zpVu0Bq7KrN0CCgpcWB1JHS3rak3q3tLri7YE/w640-h288/IMG20211012111512++Keempat+Terdakwa.jpg" width="640" /></a></div>Sementara dalam persidangan berikutnya, Majelis Hakim menjatuhkan terhadap Terdakwa Dwi Budianto. Terdakwa Dwi Budianto terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP<br /><br />Terdakwa dijatuhui hukuman pidana penjara selama 17 tahun dan denda sebesar Rp500 juta subsidair 6 bulan kurungan. Terdakwa Dwi Budianto juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp49.929.844.033,03 subsidair pidana penjara selama 9 tahun. <br /><br />Atas putusan Majelis Hakim tersebut, Terdakwa Andi Pramono dan Terdakwa Dwi Budianto langsung mengatakan menolak atau Banding. Sementara JPU mengatakan masih pikir-pikir. (Jnt)<br /></div>

News Opini Tipikor Terbukti Korupsi Rp87 M, Dua Debitur “Pembobol” Bank Jatim di Vonis 16 dan 17 Tahun Penjara

#4 dari 10 Debitur “Pembobol” Bank Jatim Cabang Kepanjeng Kab. Malang hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp179 miliar sudah di Vonis p...

»

PH Terdakwa Korupsi Bank Jatim, Dio Randy Mendesak JPU Untuk “Menyeret” Pihak-Pihak Yang Terlibat

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCaPoOSbSfGAAxUd5AT33B3AZDHygHikJrB3ObgaXhvq7v8P5ROYNqwMxqLhrap7PYElcZ7BIBgKFoSPW2iQYir0tl2d-Gpunoc0bXM_3YySH4iMm-UeOLyM-iq7OPmWE-yR2eD6ylqco/s1067/IMG_20211012_113228.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1067" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCaPoOSbSfGAAxUd5AT33B3AZDHygHikJrB3ObgaXhvq7v8P5ROYNqwMxqLhrap7PYElcZ7BIBgKFoSPW2iQYir0tl2d-Gpunoc0bXM_3YySH4iMm-UeOLyM-iq7OPmWE-yR2eD6ylqco/w640-h360/IMG_20211012_113228.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b><br />Dio Randy dan Widya Ruchiatna Herian, selaku Penasehat Hukum Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM, Kepala Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang, mendesak Jaksa Penunt Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang untuk “menyeret” pihak-pihak yang terlibat dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Kredit fiktif sistem Grouping (memecah jumlah kredit dengaan cara meminjam atau memakai nama-nama orang lain) Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang pada tahun 2018 – 2019 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp179.372.617.545,50<br /><br />Hal ini dikatakan Dio Randy dan Widya Ruchiatna Herian selaku Penasehat Hukum Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM dalam Pledoi atau Pembelaannya atas tuntutan JPU terhadap Terdakwa dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa, 19 Oktober 2021<br /><br />Dalam perkara ini, Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM dituntut pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp500 juta subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta pidana tambahan berupa membayar uang pengganti (UP) sejumlah Rp4.508.536.472,17 dengan subsidair pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun. Sehingga total tuntutan pidana penjara dari JPU terhadap Terdakwa adalah selama 20 (dua puluh) tahun dan 6<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> <span style="color: #2b00fe;">Kapala Cabang dan Penyelia Bank Jatim Dituntut ‘20.6’ Thn Penjara Karena Diduga Korupsi Sebesar Rp179 M - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/10/kapala-cabang-dan-penyelia-bank-jatim.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/10/kapala-cabang-dan-penyelia-bank-jatim.html</a></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_tgI6LUIY8mjmO0bVJ9p8_YkwMj0AMF368jG23n4wUeLobTG9MenzB_JE6P0M1xyPBobqcHBhJBCgyFuza4zUw3nZcPoDJwOWPokzthZYNVd99rjaplbwktFSPwSYz86C55JN8fo87ps/s1334/IMG20211012111512+-+Keterangan+Foto+dalam+layar%252C+dari+kiri+Terdakwa+Edhowin+Farisca+Riawan%252C+ST+-+Terdakwa+Andi+Pramono+-+Terdakwa+Dwi+Budianto+dan+Terdakwa+Mohammad+Ridho+Yunianto%252C+SE.%252C+MM.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_tgI6LUIY8mjmO0bVJ9p8_YkwMj0AMF368jG23n4wUeLobTG9MenzB_JE6P0M1xyPBobqcHBhJBCgyFuza4zUw3nZcPoDJwOWPokzthZYNVd99rjaplbwktFSPwSYz86C55JN8fo87ps/w640-h288/IMG20211012111512+-+Keterangan+Foto+dalam+layar%252C+dari+kiri+Terdakwa+Edhowin+Farisca+Riawan%252C+ST+-+Terdakwa+Andi+Pramono+-+Terdakwa+Dwi+Budianto+dan+Terdakwa+Mohammad+Ridho+Yunianto%252C+SE.%252C+MM.jpg" width="640" /></a></div>Persidangan yang berlangsung, Selasa, 19 Oktober 2021 adalah agenda penyaampaikan/pembacaan Pledoi atau Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Kabupaten Malang terhadap Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM selaku Kepala Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang yang diketuai Majelis Hakim Safri, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota, yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Yuliana, SH., MH yang dihadiri Tim JPU Kejari Kabupaten Malang dan Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM secara Virtual (Zomm) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinggi Jatinggi – Jawa Timur Cabang Surabaya karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />“Demi Tegaknya Keadilan, Kami Selaku Kuasa Hukum dari Terdakwa sesuai Fakta persidangan, berharap agar Jaksa Penuntut Umum segera memproses hukum semua yang terlibat dalam perkara ini (mulai dari Analis Kredit dan Debitur Inti lainnya) yang hingga saat ini belum ditetapkan sebagai Tersangka,” kata Dio Rendy dalam Pledoinya<br /><br />Tidak hanya mendesak JPU untuk menyeret pihak-pihak yang terlibat, anak mantan Ketua Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesia (LBH YLKI) Alm. Yuliana Heriyanti Ningsih. SH., MH ini juga menyampaikan kepada Majelis Hakim agar memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menyita 3 aset milik Terdakwa berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7223, SHM No. 1325 dan SHM No. 726 yang dialihkan Terdakwa kepada Keluarga Made Raji Mahendra, SE<br /><br />“Bahwa Terdakwa dalam Agenda Keterangan Terdakwa menyampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim sesuai bukti Surat Kesepakatan dengan saksi Made Raji Mahendra, SE, yang sebelumnya Terdakwa telah disampaikan kepada Pihak Bank Jatim bahwa ada 3 (tiga) aset lagi milik Terdakwa yang terdiri dari SHM No. 7223 Lokasi di jJatimulyo, Lowokwaru, Malang, SHM No. 1325 Lokasi di Lowokwaru, Malang, SHM No. 726 Lokasi di Lowokwaru, Malang semuanya milik dari Terdakwa yang sekarang telah dialihkan kepada Keluarga Made Raji Mahendra, SE agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum atas 3 (tiga) aset lain milik Terdakwa yang berupa Guest House di Giri Palma, Malang untuk disita dan dapat sebagai pengganti Kerugian Negara dari yang bebankan kepada diri Terdakwa,” ucap Dio<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga: </span><span style="color: #2b00fe;">Debitur Andi Pramono Dituntut ’25.6’ Thn Penjara Karena Diduga Korupsi Kredit Fiktif Bank Jatim Rp37 M</span> - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/10/debitur-andi-pramono-dituntut-256-thn.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/10/debitur-andi-pramono-dituntut-256-thn.html</a></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrW67GSmXwdfYYpLtLp3SFTC6Rah4tf1bO4LHRmm0xEIthzy_eJVBTdoOhMdRS8vGvWV_4pvjCQ0lg4RgLtpBkmmKiE3Cr80yV09QevLHf0MZYltOXTIf4OsLTlG4TU0noApig6qwdMHs/s640/IMG20210810103437+Saksi+Analisis.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrW67GSmXwdfYYpLtLp3SFTC6Rah4tf1bO4LHRmm0xEIthzy_eJVBTdoOhMdRS8vGvWV_4pvjCQ0lg4RgLtpBkmmKiE3Cr80yV09QevLHf0MZYltOXTIf4OsLTlG4TU0noApig6qwdMHs/w640-h288/IMG20210810103437+Saksi+Analisis.jpg" width="640" /></a></div>Apa yang disampaikan Dio Rendy dan Widya Ruchiatna Herian dalam Pledoinya bukan tidak beralasan. Sebab ke – 3 aset milik Terdakwa yang dialihkan kepada Keluarga Made Raji Mahendra, SE tidak disita oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebagai barang bukti yang dapat dipergunakan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara<br /><br />Sebab total pinjaman Terdakwa dalam Kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang adalah sejumlah Rp9.697.730.472,17. Kemudian Terdakwa menyerahkan 10 aset berupa barang yang tidak bergerak dan 1 unit mobil Fortuner ke pihak Kejaksaan yang semuanya bernilai Rp5.171.194.000. Itulah sebabnya JPU menuntut Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp4.508.536.472,17 (Rp9.697.730.472,17 - Rp5.171.194.000 = Rp4.508.536.472,17<br /><br />Dari apa yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa ini adalah, apakah Majelis Hakim akan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menyeret pihak-pihak yang terlibat dan  memproses hukum sesuai dengan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Korupsi serta memerintahkan Jaksa untuk menyita aset Terdakwa yang dapat diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara atau Majelis Hakim akan  mengabaikannya dengan pertimbangan hukum ???.<br /><br />“Masih ada tiga aset milik Terdakwa yang dapat djadikan seagai pengganti kerugian keuangan negara tetapi tidak disita. Kalau itu disita, maka uang pengganti yang dituntut JPU terhadap Terdakwa bukan lagi sebesar Rp4.508.536.472,17 melainkan sebesar 1 miliar rupiah lebih,” kata Dio<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> <span style="color: #2b00fe;">Dua Saksi Kasus Korupsi Bank Jatim Sebesar Rp179 M Akui Terima Uang Ratusan Juta - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/08/dua-saksi-kasus-korupsi-bank-jatim.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/08/dua-saksi-kasus-korupsi-bank-jatim.html</a></span><br /><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam Pledoinya, Dio juga menyampaikan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTJMNVbI9-4c6imtpIb8Q92jfy1Z_tEMo0WNZTc0D5GaOhhi-z2a7X-ljtY8hOcLNtIrXsSeN8XvUORzuH2lmfQ6XQwmxlsw5rgEFPOwbtvvlzejpoNowsXvMj14sewmzxo6g4AcUPxes/s640/IMG20210803135545.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTJMNVbI9-4c6imtpIb8Q92jfy1Z_tEMo0WNZTc0D5GaOhhi-z2a7X-ljtY8hOcLNtIrXsSeN8XvUORzuH2lmfQ6XQwmxlsw5rgEFPOwbtvvlzejpoNowsXvMj14sewmzxo6g4AcUPxes/w640-h288/IMG20210803135545.jpg" width="640" /></a></div>Korupsi dalam tuntutan JPU terhadap Terdakwa, dimana Terdakwa dalam kasus kredit sudah mengembalikan kerugian negara sebayak 50 kali<br /><br />“Bahwa berdasarkan Perma No. 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 dan mengingat Terdakwa Telah mengembalikan kerugian negara sekitar 50x, maka kategori pemidanaan dalam perkara ini adalah kategori sedang,” ujar Dio <br /><br />Seusai persidangan. Kepada beritakorupsi.co, Dio Rendy menjelaskan, andai saja ke 3 aset milik Terdakwa disita dan dijadikan sebagai pengurangan pembayaran uang pengganti, maka yang dibebankan kepada Terdakwa bukan lagi 4 miliaran tetapi 1 miliaran rupiah<br /><br />“Jumlah kredit Terdakwa sebesar Rp9.697.730.472,17 dikurangi Rp5.171.194.000 dari nilai aset milik Terdakwa yang sudah diserahkan Terdakwa ke Jaksa. Makanya uang pengganti yang dibebankan Jaksa kepada Terdakwa sebesar ini,” kata Dio sambil menunjukan angka Rp4.508.536.472,17 dalam dokumen Pledoinya. <br /><br />“Padahal kan ada 3 aset lagi milik Terdakwa senilai kurang lebih 3 miliaran. Ke 3 aset itu sudah disita tetapi tidak dijadikan untuk mengurangi kerugian negara. Kalau nilai ke 3 aset itu dijadikan sebagai pengurangan uang pengganti, maka beban uang pengganti terhadap Terdakwa adalah sekitar 1 miliaran rupiah bukan 4,5 miliar sekian. Dan ini sesuai dengan keterangan Ahli dalam persidangan yang mengatakan dapat dijadikan sebagai barang bukti untuk mengurangi kerugian negara,” tegasnya<br /><br />Dio menambahkaan. Dalam Pledoinya juga menyinggung pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini agar semuaanya diseret sebagaai Tersangka demi tegaknya keadilan. Pihak-pihak yang terlibat yang dimaksud adalah Debitur inti dan Analisis<br /><br />“Kita juga menyampaikan dalam Pledoi tadi terkait pihak-pihak yang terlibat tetapi kami tidak menyebut siapa atau nama seseorang. Kalau mau dikatakan penegakan hukum, semua yang terlibat haarus diproses hukum tanpa tebaang pilih,” kata Dio. (Jnt) <br /></div>

News Opini Perdata Tipikor PH Terdakwa Korupsi Bank Jatim, Dio Randy Mendesak JPU Untuk “Menyeret” Pihak-Pihak Yang Terlibat

BERITA KORUPSI .CO – Dio Randy dan Widya Ruchiatna Herian, selaku Penasehat Hukum Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM, Kepala Bank Jat...

»

Plt. Kemenag Kota Pasuruan DR. Drs. Munif, S.Ag.I di Vonis 1 Tahun Penjara Karena Terbukti Korupsi Rp15 Juta

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Terdakwa Dr. Drs. Munif, S.Ag.I selaku Plt. Kemenag Kota Pasuruan Terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi menerima uang sebesar Rp15 juta dari hasil pemotongan dana Kemenag untuk Bantuan Operasional Pesantren (BOP) Pondok Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam di Kota Pasuruan pada tahun 2020# </span></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidkTMORbDv5zBHe4vxcZAEUkvgaoofwuy1A049ZSP9ocpbDcSSluPX3iYw5BDfm9PqZYilKCJ1BkgAjlkjwdMWqPhGSzfCMgvu07wRlmdboPnVLKJWm10UjqHcNKrlBL7xNLLhLMc9wps/s1067/Plt+Kemenag+Kota+Pasuruan+Dr+Drs+Munif%252C+S+Ag+I.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1067" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidkTMORbDv5zBHe4vxcZAEUkvgaoofwuy1A049ZSP9ocpbDcSSluPX3iYw5BDfm9PqZYilKCJ1BkgAjlkjwdMWqPhGSzfCMgvu07wRlmdboPnVLKJWm10UjqHcNKrlBL7xNLLhLMc9wps/w640-h360/Plt+Kemenag+Kota+Pasuruan+Dr+Drs+Munif%252C+S+Ag+I.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Plt Kemenag Kota Pasuruan Dr Drs Munif, S Ag I (di layar monitor)<br /></span></span></td></tr></tbody></table><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b><br />Kata Korupi, sudah tak asing lagi dikalangan masyarakat. Bahkan kata Korupsi seringkali digunakan sebagai candaan sehari-hari seperti Korupsi waktu atau Korupsi janji. <br /><br />Namun kasus perkara Tindak Pidana Korupsi yang dapat merugikan keuangan negara, tidak dilihat dari besar kecilnya “pencurian” uang yang berasal dari anggaran ABPD/APBN, tetapi bisa juga dalam bentuk aset negara/pemerintah/BUMN/BUMD dan atau menerima janji atau hadiah dalam bentuk uang maupun barang serta terbukti secara hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi <br /><br />Sebab dalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tidak menyebutkan besar kecilnya kerugian keuangan negara atau karena kewenangan/jabatan ataupun karena menerima janji/hadiah berupa uang, tetapi perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi serta hukuman pidana penjara paling singkat dan paling lama<br /><br />Itulah sebabnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadian Negeri (PN) Surabaya menghukum Terdakwa DR. Drs. Munif, S.Ag.I selaku Plt. Kementerian Agama (Kemenag) Kota Pasuruan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan hukuman denda sebesar  Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan karena Terdakwa DR. Drs. Munif, S.Ag.I dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Suap sebesar 15 juta dari Nurdin, S.Pd sebagai Asisten Lawyer (Advokad) Azhar Pasaribu Patners (Nurdin, S.Pd dan Rinawan Herasmawanto, S.T.A selaku Tenaga Ahli yang juga selaku Pimpinan Rumah Aspirasi anggota DPR RI Laksdya TNI (Purn) H. Moekhlas Sidik, MPA, juga Terdakwa dalam perkara terpisah) melalui Akhmad Rifa’i sebagai salah satu pengurus Koordinator Kecamatan (Korcam) pada Forum Komunikasi Diniyah Takmuliyah (FKDT) Kota Pasuruan sebagai hasil pemotongan dana Bantuan Kementerian Agama RI untuk Bantuan Operasional Pesantren (BOP) Pondok Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam yang Diperuntukkan Bagi Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) se-Kota Pasuruan pada Masa Pandemi COVID-19 (Coronavirus disease 2019) Tahun Anggaran (TA) 2020<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghgn_ZJumu7WPsyPEaiBhiTWmyCbGMNN1cqFagat-jig0Aj0KY5kUCyVz_N5DAOeZUWyG07HjSakRe_pujv67gdyNSOFodYIbMsrvK6F9yGpZzrsMvS8hVPP22l_xc_P-hTEh8cIneLqE/s640/IMG20210823132611+Terdakwa+Samsul+Hoiri+%2528dilayar+monitor%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghgn_ZJumu7WPsyPEaiBhiTWmyCbGMNN1cqFagat-jig0Aj0KY5kUCyVz_N5DAOeZUWyG07HjSakRe_pujv67gdyNSOFodYIbMsrvK6F9yGpZzrsMvS8hVPP22l_xc_P-hTEh8cIneLqE/w640-h288/IMG20210823132611+Terdakwa+Samsul+Hoiri+%2528dilayar+monitor%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Terdakwa Samsul Hoiri (dilayar monitor)</span></span></td></tr></tbody></table> Yang diadili dalam perkara ini, selain  DR. Drs. Munif, S.Ag.I selaku Plt. Kemenag Kota Pasuruan, ada 5 Terdakwa lainnya, yaitu Rinawan Herasmawanto, S.T.A Bin Soemarto selaku  Tenaga Ahli yang juga Pimpinan Rumah Aspirasi anggota DPR RI Laksdya TNI (Purn) H. Moekhlas Sidik, MPA dan Nurdin, S.Pd Bin M. Amin ABO sebagai Asisten Lawyer (Advokad) Azhar Pasaribur Patners (satu berkas perkara). Kedua Terdakwa ini masih menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya.<br /><br />Kemudian Samsul Khoiri Bin Abdul Mukti Suheri (berkas perkaara tersendiri)  yang berprofesi sebagai Guru yang juga Pimpinan Lembaga Mambahul Ulum Kota Probolinggo, dan Abdul Wahid Bin Abdul Qodir (Alm) serta Ustadz/Mubaligh bersama Akhmad Sukari Alias Suher selaku Kepala Madin Al Maksum (satu berkas perkara). Ketiga Terdakwa tinggal menunggu “suara palu” alias Vonisdari Majelis Hakim setelah JPU menuntut Ketiga Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 3 bulan. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa DR. Drs. Munif, S.Ag.I dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Senin, 18 Oktober 2021) dengan agenda putusan yang diketuai Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu DR. Emma Ellyani, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Siswanto, SH yang dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa. Sementara Terdakwa Dr. Drs. Munif, S.Ag.I mengikuti persidangan melalui Zoom dari Rutan (rumah tahanan negera) Kota Pasuruan karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam pertimbangan putuannya Majelis Hakim mengatakab, bahwa perbuatan Terdakwa DR. Drs. Munif, S.Ag.I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Junckto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, pada bulan Desember 2020, Saksi Akhmad Rifa’i menelepon Terdakwa hingga pada akhirnya Saksi Akhmad Rifa’i berhasil menemui Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jl. DR. Wahidin Selatan Gg. 5 No. 9 RT. 006 RW. 003 Kelurahan Purutrejo,  Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan<br /><br />Dalam pertemuan tersebut, Saksi Akhmad Rifa’i langsung menyerahkan bungkusan tas plastik (kresek) warna hitam kepada Terdakwa dengan menyampaikan bahwa barang tersebut merupakan titipan dari Saksi Nurdin, S.Pd bin M. Amin ABO <br /></div><div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyClNlnP2n0BtUV46uSeYjj9qh7zEDLesJXL_47ddx_Y41eYKYePrTcMKIwPll1JxEmisqhsfAnGH5Xm7AAHkusS4hmuPjhAsmUni51SN7_abTCK6yHsaxMHaua91LSpWcOx7iJEaF-M4/s640/IMG20210823135016+Terdakwa+Abdul+Wahid+dan+Akhmad+Sukari+%2528dilayar+monitor%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyClNlnP2n0BtUV46uSeYjj9qh7zEDLesJXL_47ddx_Y41eYKYePrTcMKIwPll1JxEmisqhsfAnGH5Xm7AAHkusS4hmuPjhAsmUni51SN7_abTCK6yHsaxMHaua91LSpWcOx7iJEaF-M4/w640-h288/IMG20210823135016+Terdakwa+Abdul+Wahid+dan+Akhmad+Sukari+%2528dilayar+monitor%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: red;">Terdakwa Abdul Wahid dan Akhmad Sukari (dilayar monitor)</span></span></td></tr></tbody></table>Pada saat itu juga Terdakwa langsung menerima penyerahan barang sesuatu dari Saksi Akhmad Rifa’i, lalu Terdakwa meletakkannya di atas lemari yang berada di ruang tengah rumahnya tanpa membuka isi dari bungkusan, karena saat itu Terdakwa akan pergi menghadiri kegiatan di kantor PC NU Kota Pasuruan.<br /><br />Kemudian, pada sore harinya Terdakwa langsung mengambil kembali bungkusan tas plastik (kresek) warna hitam yang diletakkannya di atas lemari, dan ketika Terdakwa membuka isi dari bungkusan tersebut ternyata di dalamnya berupa uang sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah),<br /><br />Setelah mengetahui isi barang sesuatu yang diterima dari Saksi Akhmad Rifa’i berupa uang sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), saat itu juga Terdakwa langsung ingat bahwasanya uang tersebut merupakan barang sesuatu yang pernah dijanjikan oleh Saksi Nurdin, S.Pd bin M. Amin ABO yang diperoleh dari hasil pemotongan dana BOP dari para lembaga kategori Madrasah Diniyah Takmihyah (MDT) di Kota Pasuruan sebagai penerima bantuan,<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, setelah Terdakwa diminta keterangan oleh pihak penyelidik Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 terkait dugaan penyimpangan dalam penyaluran Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang diperuntukkan bagi Pondok Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam di Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2020, kemudian pada keesokan harinya, yaitu Selasa tanggal 26 Januari 2021 Terdakwa langsung menghubungi Saksi Akhmad Rifa’i dan meminta kepada Saksi Akhmad Rifa’i untuk datang ke rumah Terdakwa.<br /><br />Sesampainya Saksi Akhmad Rifa’i di rumah Terdakwa, saat itu juga Terdakwa langsung mengembalikan uang sebesar Rp15.000.000 (ma belas juta rupiah) kepada Saksi Akhmad Rifa’i untuk diserahkan kembali kepada Saksi Nurdin, S.Pd bin M. Amin ABO <br /><br />Namun ketika Saksi Akhmad Rifa’i menyerahkan kembali uang tersebut kepada Saksi Nurdin, S.Pd bin M. Amin ABO, ternyata Saksi Nurdin, S.Pd bin M. Amin ABO menolak pemberian uang tersebut dengan mengatakan “Udalah terima saja, itu dari saya, masa harus saya bawa lagi, sudah serahkan,” </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJB9F-PNY8zVjxBVJxrDg4GzNJOVY9K-9l88IENBVuon04yLbV8WK3uW-ABD40s8IgADfGUUoqpKsDdWQj9OvDLraMg7fKn9s7StkAL-TpIyhtOfLDGMjegZpM1CucPcZWWEem61eJrAQ/s1366/IMG20211004122643.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJB9F-PNY8zVjxBVJxrDg4GzNJOVY9K-9l88IENBVuon04yLbV8WK3uW-ABD40s8IgADfGUUoqpKsDdWQj9OvDLraMg7fKn9s7StkAL-TpIyhtOfLDGMjegZpM1CucPcZWWEem61eJrAQ/w640-h288/IMG20211004122643.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya pada tanggal 25 Pebruari 2021, Saksi Akhmad Rifa’i berkonsultasi kepada Saksi H. Achmad Anshori, SH., MH selaku advokat pada Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdiatult Ulama (LPBH-NU) Kota Pasuruan karena merasa khawatir atas kejadian yang dialaminya tersebut,<br /><br />Dan pada waktu itu Saksi H. Achmad Anshori, SH., MH, memberikan saran agar uang sebesar Rp15.000 000 (lima belas juta rupiah) tersebut dapat dititipkan melalui Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH-NU) Kota Pasuruan untuk diserahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan atau pihak berwajib apabila sewaktu-waktu/dikemudian hari diperlukan dengan dibuatkan tanda terima tertanggal 25 Pebruari 2021,<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan Terdakwa DR. Drs. Munif, S.Ag.I terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Junckto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Majelis Hakim megatakan, oleh karena Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“MENGADILI: 1 (satu). Menyatakan Terdakwa Dr. Drs. Munif, S.Ag.I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 Jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;<br /> <br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Dr. Drs. Munif, S.Ag.I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan bayar denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.<br /><br />3. Menyatakan barang bukti berupa uang sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) dipergunakan dalam perkara atas nama Rinawan Herasmawanto, S.T.A,” ucap Ketua Majelis Hakim diakhir putusannya<br /></div></div><div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUoqwf3Vpn4TW9BPXPrUR3-xGFfD80izJp980h_wq4Yi5mAraE6B2icP5v2XyUvOIAxwTfBAOeaWgAZuyEQwKde0Rsoq-nhBdI6GkGCqPYSc07nsfOsLsUemQbbxB3iOnc_nCMwisgPvQ/s640/Terdakwa+Rinawan+Herasmawanto%252C+S.T.A%252C+Nurdin%252C+S.Pd%252C+Samsul+Khoiri%252C+Abdul+Wahid+dan+Akhmad+Sukari+%2528dilyara+monitor%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUoqwf3Vpn4TW9BPXPrUR3-xGFfD80izJp980h_wq4Yi5mAraE6B2icP5v2XyUvOIAxwTfBAOeaWgAZuyEQwKde0Rsoq-nhBdI6GkGCqPYSc07nsfOsLsUemQbbxB3iOnc_nCMwisgPvQ/w640-h360/Terdakwa+Rinawan+Herasmawanto%252C+S.T.A%252C+Nurdin%252C+S.Pd%252C+Samsul+Khoiri%252C+Abdul+Wahid+dan+Akhmad+Sukari+%2528dilyara+monitor%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: red;">Terdakwa Rinawan Herasmawanto, S.T.A, Nurdin, S.Pd, Samsul Khoiri, Abdul Wahid dan Akhmad Sukari (dilyara monitor)</span></span></td></tr></tbody></table>Diberitakan sebelumnya. Bahwa Terdakwa Dr. Drs. MUNIF, M.Ag, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau setidak-tidaknya pada bulan Desember 2020 atau setidak-setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa Jl. DR. Wahidin Selatan Gg. 5 No. 9 RT. 006 RW. 003 Kelurahan Purutrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan<br /><br />Atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, bahwa Terdakwa secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atan orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:<br /><br />Bahwa Terdakwa telah ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 652/Kw.13.1.2/Kp.07.6/09/2019 tanggal 26 September 2019 yang ditandatangani oleh Drs. H. MOCH. AMIN MAHFUD, M.Pd.I selaku an. Menteri Agama Plt. Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur,<br /><br />Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten/kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br /><br />Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kantor Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi (Pasal 8): a. Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di kabupaten/kota:: b. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang haji dan umrah,; c. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keapamaan: d. Pembinaan kerukunan umat beragama; e. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi; f. Pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program, dan g. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di kabupaten/kota,<br /><br />Bahwa Pemerintah melalui Kementerian Agama RI Cg. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama telah mengalokasikan program nyata berupa Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam (selanjutnya disebut BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Isiam) pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran (TA) 2020 untuk memberikan dukungan dan stimulan guna meringankan beban Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam yang terkena dampak Pandemi COVID-19 termasuk di wilayah Kota Pasuruan, <br /><br />Dalam rangka sinergi dan optimalisasi program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam Pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran (TA) 2020, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pada Kementerian Agama RI melalui Surat Nomor: B-1387/Dt.Y/Dt.LV/HM.01/07/2020 tanggal 27 Juli 2020 telah memberikan sosialisasi program pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 melalui zoom meeting kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Se-Indonesia Up. Kepala Bidang PD PONTREN/PAKIS/PENDIS/TOS, Kepala Seksi PD PONTREN/PAKIS/PENDIS/TOS, Kepala Seksi PD PONTREN/PAKIS/PENDIS/TOS pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota,</div></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpSJAbNyL0sQ5Obd4s22Is3EjW3DgBPRrafJdc1ubTw9BTBkdS3pv3fgbO_1ho0eHGU2O_ckF2BP7vBceBpKovA0g8OzcZZh86WDeSDNM-o09QjqQaVZFRGDPMOvDECfc1Zk7Xe4fZsVA/s768/Plt+Kemenag+Kota+Pasuruan+Dr+Drs+Munif%252C+S+Ag+I+Dituntut+1+3+Tahun+Penjara+Karena+Terbukti+Korupsi.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="342" data-original-width="768" height="286" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpSJAbNyL0sQ5Obd4s22Is3EjW3DgBPRrafJdc1ubTw9BTBkdS3pv3fgbO_1ho0eHGU2O_ckF2BP7vBceBpKovA0g8OzcZZh86WDeSDNM-o09QjqQaVZFRGDPMOvDECfc1Zk7Xe4fZsVA/w640-h286/Plt+Kemenag+Kota+Pasuruan+Dr+Drs+Munif%252C+S+Ag+I+Dituntut+1+3+Tahun+Penjara+Karena+Terbukti+Korupsi.png" width="640" /></a></div><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><div style="text-align: justify;">Bahwa Terdakwa selaku Plt. Kepala Kementerian Agama Kota Pasuruan pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau setidak-tidaknya sekira bulan Juli 2020 di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan telah menerima kedatangan Saksi IBNU HAMBALI yang mengaku sebagai utusan dari Rumah Aspirasi LAKSDYA TNI (PURN.) H. MOEKHLAS SIDIK, MPA yang beralamat di Komplek YAI: Jl. Sukorame-Mendalan Durensewu Pandaan Pasuruan dan bertindak selaku Staf Administrasi Anggota (SAA) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-107 Fraksi Gerakan Indonesia Raya yang diangkat berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor : 678/SekJen/S.A/2019 tanggal 1 Oktober 2019,</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam pertemuannya tersebut, Saksi IBNU HAMBALI menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya untuk berkoordinasi terkait permintaan data-data Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) dan Lembaga Pendidikan Al-Our'an (LPQ/TPQ) di Kota Pasuruan yang akan diusulkan sebagai calon penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam Tahun Anggaran (TA) 2020 dalam rangka menindaklanjuti hasil rapat koordinasi antara Kementerian Agama dengan Komisi VIII DPR RI. <br /><br />Atas permintaan tersebut, Terdakwa memberikan arahan kepada Saksi IBNU HAMBALI agar permintaan data-data dimaksud dapat disampaikan melalui surat, sehingga Terdakwa mengetahui maksud dan kepentingannya, serta dari lembaga mana yang meminta data-data terkait,<br /><br />Beberapa hari kemudian Saksi IBNU HAMBALI mendatangi kembali Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan dengan menyerahkan Surat Nomor: 06/RAP1.107/VI1/2020 tertanggal 13 Juli 2020 perihal Koordinasi Bantuan Operasional Pontren, MDT & LPO yang ditandatangani Sdr. RINAWAN HERASMAWANTO, S.T.A. (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pimpinan Rumah Aspirasi LAKSDYA TNI (PURN.) MOEKHLAS SIDIK, M.P.A. yang diterima langsung oleh Saksi AHMAD MARZUOI (biasa dipanggil GUS ANIS) selaku Kepala Seksi (Kasi) Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD PONTREN) pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan.<br /><br />Saksi AHMAD MARZUOI pada waktu itu menyampaikan kepada Saksi IBNU HAMBALI bahwa akan mempelajari terlebih dahulu isi surat tersebut dan menyampaikannya kepada Terdakwa,<br /><br />Menindaklanjuti surat permintaan data tersebut, Terdakwa telah memberikan disposisi tertulis kepada Saksi AHMAD MARZUOI untuk kemudian diteruskan kepada Saksi DZULKIFLI, S.Pd.I. yang bertindak selaku Operator aplikasi Education Management Information System (EMIS) pada Kementerian Agama Kota Pasuruan yang pada pokoknya memerintahkan “agar dipenuhi permintaan data dimaksud”.<br /><br />Pemenuhan permintaan data dimaksud telah ditindaklanjuti oleh Terdakwa dengan menandatangani Surat Pengantar Nomor: 609/Kk.13.27.1/PPO7/07/2020 tertanggal 5 Agustus 2020 perihal penyampaian data Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) dan Lembaga Pendidikan Al-Our'an (LPO/TPO) se-Kota Pasuruan yang dityukan kepada Pimpinan Rumah Aspirasi Laksdya TNI (PURN.) MOEKHLAS SIDIK, M P.A. dan telah diterima Saksi IBNU HAMBALI di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan:<br /><br />Berdasarkan data-data yang diperoleh dari Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan kemudian telah diketik ulang oleh Saksi IBNU HAMBALI dan dijadikan sebagai usulan untuk mendapatkan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam Pada Masa Pandemi COVID19 Tahun Anggaran (TA) 2020.<br /><br />Adapun usulan tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Agama RI Cg Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama melalui Sdr. ASRAN, S.Pd, M.Pd. selaku Tenaga Ahli Anggota DPR RI LAKSDYA TNI (PURN.) MOEKHLAS SIDIK, M.P.A.:</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYYavhZdbGsiJGSydMNalnhTQmC9WLxYPuiOgkh3ve5fyxE5h2ZzJSaULbOJjK-wha7N6ZtXcDUCJkvjI1udFQJrX4nL9pkqQE1rPJdz5vUSI6pZJW7Cke8udT_g4nSds3nTz4xu7QKsM/s1330/IMG20211004102318.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1330" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYYavhZdbGsiJGSydMNalnhTQmC9WLxYPuiOgkh3ve5fyxE5h2ZzJSaULbOJjK-wha7N6ZtXcDUCJkvjI1udFQJrX4nL9pkqQE1rPJdz5vUSI6pZJW7Cke8udT_g4nSds3nTz4xu7QKsM/w640-h288/IMG20211004102318.jpg" width="640" /></a></div>Selanjutnya, sekitar tanggal 20 Agustus 2020, Saksi IBNU HAMBALI mendapat pemberitahuan melalui handphone dari Sdr. ASRAN, S.Pd, MPd. yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Surat Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan dan Surat Pemberitahuan Bantuan yang diperuntukkan bagi Pondok Pesantren, dan Madrasah Diniyah Takmihyah (MDT) di wilayah Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo dan Kabupaten Probolinggo telah turun dari Kementerian Agama RI.<br /><br />Kemudian pada tanggal 24 Agustus 2020 Saksi IBNU HAMBALI telah menerima kiriman paket dari Jakarta yang berisi dokumen berupa Surat Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan dan Surat Pemberitahuan Bantuan di Rumah Aspirasi LAKSDYA TNI (PURN.) H. MOEKHLAS SIDIK, MPA yang beralamat di Jalan Sukorame Dusun Mendalan Desa Durensewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan:<br /><br />Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 16.00 WIB di Rumah Aspirasi Laksdya TNI (Pum) H. MOEKHLAS SIDIK, M.P.A. yang beralamat di Jalan Sukorame Dusun Mendalan Desa Durensewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan telah diadakan pertemuan yang dipimpin oleh Sdr. RINAWAN HERASMAWANTO, S.T.A. (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pimpinan Rumah Aspirasi Laksdya TNI (PURN.) MOEKHLAS SIDIK, MP.A. dengan para tenaga relawan untuk wilayah Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo dan Kabupaten Probolinggo.<br /><br />Berdasarkan hasil pertemuan tersebut telah ditunjuk Saksi NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai salah satu tenaga relawan yang diminta bantuannya untuk menyampaikan Surat Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan dan Surat Pemberitahuan Bantuan kepada masing-masing lembaga yang telah ditetapkan sebagai Penerima BOP di wilayah Kota Pasuruan,<br /><br />Dalam menyampaikan Surat Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan dan Surat Pemberitahuan Bantuan kepada masing-masing lembaga yang telah ditetapkan sebagai Penerima BOP di wilayah Kota Pasuruan, Saksi NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO telah meminta bantuan kepada Saksi CHUMAIDI untuk menghubungi salah satu pejabat di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan, dan atas permintaan tersebut, pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira jam 08 00 WIB di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan Saksi CHUMAIDI telah bertemu dengan Saksi AHMAD MARZUOI selaku Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD PONTREN) Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan,<br /><br />Dalam pertemuan tersebut, Saksi CHUMAIDI menanyakan kepada Saksi AHMAD MARZUOI tentang adanya program Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dari Kementerian Agama berdasarkan dokumen-dokumen yang dibawa Saksi CHUMAIDI, yaitu berupa Copy Surat Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan dan Copy Surat Pemberitahuan Bantuan untuk kategori Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) di Kota Pasuruan yang diperoleh Saksi CHUMAIDI dari Saksi NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO yang mengaku utusan dari MOEKHLAS SIDIK, MPA selaku Anggota DPR RI dari Fraksi/Partai Gerindra.<br /> <br />Atas penyampaian tersebut, Saksi AHMAD MARZUOI telah membenarkan bahwa dokumen-dokumen yang dibawa Saksi CHUMAIDI adalah bantuan resmi dari pusat, dan saat itu juga Saksi CHUMAIDI menyampaikan agar Saksi AHMAD MARZUOI dapat bertemu dan berkomunikasi langsung dengan Saksi NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO:<br /><br />Selanjutnya, pada malam harinya (setelah maghrib) terjadi pertemuan antara Saksi AHMAD MARZUQI dengan Saksi NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO di rumah Saksi CHUMAIDI yang beralamat di Jl. Hangtuah Gg. I, RT. 5/1 Tamba'an Panggungrejo Kota Pasuruan, dan dalam pertemuan tersebut, Saksi NURDIN, S.Pd bin M.AMIN ABO memperkenalkan diri dengan mengaku sebagai utusan dari pusat yang diberi amanah untuk dapat menyampaikan secara langsung kepada lembaga-lembaga yang telah ditetapkan sebagai Penerima BOP dari Kementerian Agama sebagaimana dokumen (asli) yang dibawanya, yaitu berupa Surat Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan dan Surat Pemberitahuan Bantuan untuk kategori Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) di Kota Pasuruan:<br /><br />Atas penyampaian Saksi NURDIN, S.Pd, bin M. AMIN ABO tersebut, Saksi AHMAD MARZUQI menawarkan agar penyampaian Surat Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan dan Surat Pemberitahuan Bantuan dapat diserahkan melalui Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjy-h2U_v_-vzYCoyHn-lK17mgQt1v3ZjpYo6u25xkLjoEVJbbVPvMv0s1iQWvmSxAAJi_Szv6pn3Vwmv763yd-sAxHRsyGIKt4r6j1BJ4ApDUIKbJZ7lsv9oq2MqaMcj8t_KZuXw6s8R8/s640/IMG20210823132928.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjy-h2U_v_-vzYCoyHn-lK17mgQt1v3ZjpYo6u25xkLjoEVJbbVPvMv0s1iQWvmSxAAJi_Szv6pn3Vwmv763yd-sAxHRsyGIKt4r6j1BJ4ApDUIKbJZ7lsv9oq2MqaMcj8t_KZuXw6s8R8/w640-h288/IMG20210823132928.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Namun oleh karena Saksi NURDIN, S.Pd. bin M, AMIN ABO tetap meminta agar dirinya dapat menyampaikan secara langsung kepada para lembaga yang telah ditetapkan sebagai Penerima BOP, maka Saksi AHMAD MARZUOI memberikan arahan/saran agar Saksi NURDIN, S Pd. bin M. AMIN ABO dapat berkoordinasi melalui organisasi Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kota Pasuruan<br /><br />Pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 setelah Maghrib di Pondok Pesantren Bayt Al-Hikmah milik Sdr. MOHAMMAD NAILUR ROMAN selaku Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kota Pasuruan, Saksi NURDIN, S.Pd bin M. AMIN ABO bersama-sama dengan Saksi CHUMAIDI dan Saksi AHMAD MARZUQI bertemu dengan jajaran pengurus Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kota Pasuruan.<br /><br />Pada saat itu Saksi NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO terlebih dahulu memperkenalkan diri mengaku utusan dari Fraksi/Partai Gerindra, yaitu dari Bapak H. MOEKHLAS SIDIK, M.P. A. selaku anggota DPR RI Fraksi Gerindra dengan membawa Surat Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan dan Surat Pemberitahuan Bantuan yang didalamnya berisi daftar penerima BOP untuk kategori Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) di Kota Pasuruan:<br /><br />Bahwa Saksi NURDIN, S.Pd bin M.AMIN ABO dihadapan forum menyampaikan bentuk Bantuan Operasiona! Pendidikan (BOP) yang akan diterima Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) di Kota Pasuruan berdasarkan SK yang dibawanya tersebut adalah berupa uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk masing-masing lembaga, dan BOP ini diberikan tanpa melalui Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan melaimkan langsung dari pusat sehingga Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) di Kota Pasuruan dapat ditetapkan sebagai Penerima Bantuan karena perjuangan dari Partai Gerindra. <br /> <br />Dalam pertemuan tersebut, Saksi NURDIN, S.Pd bin M.AMIN ABO juga menyampaikan bahwa dirinya meminta bagian ketika dana ini berhasil dicairkan melalui bank sebagai ucapan terima kasih atas usaha dalam memperjuangkan Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) di Kota Pasuruan sehingga dapat ditetapkan sebagai Penerima Bantuan.<br /><br />Adapun besaran yang diminta Saksi NURDIN, S.Pd bin M.AMIN ABO pada akhirnya terpaksa disepakati sebesar 204 (dua puluh persen) yang pengumpulannya dikoordinir melalui pengurus Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kota Pasuruan di masing-masing Kecamatan, karena jika tidak disepakati maka Saksi NURDIN, S.Pd bin M. AMIN ABO akan membawa pulang kembali SK tersebut yang dapat mengakibatkan BOP tidak dapat dicairkan dan para lembaga tidak akan mendapatkan dana bantuan,<br /><br />Bahwa adapun hasil dari pertemuan antara Saksi NURDIN, S.Pd bin M.AMIN ABO dengan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kota Pasuruan telah dilaporkan oleh Saksi AHMAD MARZUOI kepada Terdakwa bahwasanya telah terjadi dugaan penyimpangan pemotongan dana BOP yang dilakukan Saksi NURDIN, S.Pd bin M.AMIN ABO kepada para Pimpinan Lembaga penerima bantuan yang pada saat itu sedang melakukan pencairan dana BOP di bank.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgK7-3_bx7DWKqmvDQR-qeAGKG8cMYfzBKkYr6VZp0RSwk6owNfz0dBbYyaWgDY2EhGTW3WZASbhuSMM4tuWnXLn4m649uYKEOev09dWTZ-7SgItQ_2C5MfTLndaGpiywxXgsXkaiiFhsg/s1334/IMG20211004122053.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgK7-3_bx7DWKqmvDQR-qeAGKG8cMYfzBKkYr6VZp0RSwk6owNfz0dBbYyaWgDY2EhGTW3WZASbhuSMM4tuWnXLn4m649uYKEOev09dWTZ-7SgItQ_2C5MfTLndaGpiywxXgsXkaiiFhsg/w640-h288/IMG20211004122053.jpg" width="640" /></a></div>Namur ternyata Terdakwa selaku Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan tidak pernat melakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya dugaan penyimpangan pemotongan dana BOP yang dilakukan Saksi NURDIN, S.Pd bin M. AMIN ABO, dan Terdakwa juga tidak pernat melakukan sosialisasi atau koordinasi dengan para Pimpinan Lembaga penerima BOP atau melalu FKDT Kota Pasuruan untuk melarang adanya pemberian sejumlah uang yang dipotong dari dan: BOP kepada pihak manapun,<br /><br />Setelah proses pencairan dana BOP tahap I telah selesai dilaksanakan, Saksi NURDIN, S Pd bin M,. AMIN ABO yang telah menerima uang pungutan dana BOP dari para penerima BOP yang dikoordinir melalui pengurus Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FK DT) Kota Pasuruan pad: waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau setidak-tidaknya antara bulan Nopembe 2020 s.d Desember 2020 pernah mendatangi Terdakwa di Kantor Kementerian Agama Kot: Pasuruan,<br /><br />Pada saat itu Saksi NURDIN, S.Pd, bin M. AMIN ABO memperkenalkan diri sebaga VIKI yang bermaksud ingin menyampaikan sesuatu yang merupakan bagian untuk Kanto Kementerian Agama Kota Pasuruan berdasarkan hasil kesepakatan yang dilakukan Saksi NURDIN $ Pd. bin M. AMIN ABO dengan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kota Pasuruan terkait dana BOP tahap I yang sudah dicairkan oleh para lembaga kategori Madrasah Diniyah Takmiliyah di Kota Pasuruan, <br />Bahwa adapun penyampatan Saksi NURDIN, S.Pd bin MLAMIN ABO dihadapan Terdakwa pada waktu itu adalah “NANTI AKAN ADA BAGIAN DARI TEMEN-TEMEN FKDT YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA PIHAK KANTOR KEMENTERIAN AGAMA”, Atas penyampasan tersebut, Terdakwa menjawab “SUDAHLAH PAK GAK USAH KE SAYA CUKUP KE TEMEN-TEMEN FKDT SAJA". Dan atas jawaban tersebut Saksi NURDIN, S.Pd bin M AMIN ABO kembali mengatakan “TENANG SAJA INI SUDAH HASIL KUSEPAKATAN", hingga pada akhirnya Saksi NURDIN, S Pd. bin M AMIN ABO langsung berpamitan untuk pulang:<br /><br />Selanjutnya, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau setidaktidaknya sekitar akhsr bulan Desember 2020, Saksi AKTLIMAD RIFA'I sebagai salah satu pengurus Koordinator Kecamatan (Korcam) pada Forum Komunikasi Diniyah Takmuliyah (FKDT) Kota Pasuruan bertemu dengan Saksi NURDIN, S.Pd bin M. AMIN ABO di Pondok Pesantren Darul Karomah Dalam pertemuannya tersebut, Saksi AKHMAD RIFA'I diajak olch Saksi NURDIN, S Pd. bin M AMIN ABO ke rumahnya yang berada di Jl RA. Kartini Nomor 86 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Bangilan, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan.<br /><br />Sesampainya di rumah Saksi NURDIN, S Pd bin M AMIN ABO, pada waktu itu Saksi AKHMAD RIFA'I diminta bantuannya oleh Saksi NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO untuk mengantarkan barang sesuatu yang telah dimasukkan ke dalam map amplop warna coklat dalam keadaan tertutup yang dibungkus dengan tas plastik (kresek) warna hitam untuk diserahkan kepada Terdakwa,<br /><br />Setelah Saksi AKHMAD RIFA'I menerima barang sesuatu tersebut dari Saksi NURIDIN, S.Pd. bim MAMIN ABO, beberapa hari kemudian (masih sekitar akhir bulan Desember 2020) atau setidak-tidaknya pada bulan Desember 2020 Saksi AKH MAID RIFA'I menelepon Terdakwa hingga pada akhirnya Saksi AKHMAD RIFA'I berhasil menemui Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jl. DR. Wahidin Selatan Gg. 5 No. 9 RT. 006 RW. 003 Kelurahan Purutrejo,  Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan:<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjp1UVsXKtE8klef_4T78AfkZBi_hJLm4KaIe133mSpSggrdgFc13p3l3ygcJry1ftd10BmiyoJYStuLevCR_ugh-rwqng33KnMjIPJ-fwd6rnQ6LrjrGruH-chmFALzn1CAfHa-ZacTpU/s640/IMG20210927161944-Terdakwa+Munif.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="576" data-original-width="640" height="576" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjp1UVsXKtE8klef_4T78AfkZBi_hJLm4KaIe133mSpSggrdgFc13p3l3ygcJry1ftd10BmiyoJYStuLevCR_ugh-rwqng33KnMjIPJ-fwd6rnQ6LrjrGruH-chmFALzn1CAfHa-ZacTpU/w640-h576/IMG20210927161944-Terdakwa+Munif.jpg" width="640" /></a></div>Dalam pertemuan tersebut, Saksi AKHMAD RIFA'I langsung menyerahkan bungkusan tas plastik (kresek) warna hitam kepada Terdakwa dengan menyampaikan bahwa barang tersebut merupakan titipan dari Saksi NURDIN, S.Pd. bin M.AMIN ABO.<br /><br />Pada saat itu juga Terdakwa langsung menerima penyerahan barang sesuatu dari Saksi AKHMAD RIFA'I, lalu Terdakwa meletakkannya di atas lemari yang berada di ruang tengah rumahnya tanpa membuka isi dari bungkusan, karena saat itu Terdakwa akan pergi menghadiri kegiatan di kantor PC NU Kota Pasuruan.<br /><br />Kemudian, pada sore harinya Terdakwa langsung mengambil kembali bungkusan tas plastik (kresek) warna hitam yang diletakkannya di atas lemari, dan ketika Terdakwa membuka isi dari bungkusan tersebut ternyata di dalamnya berupa uang sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah),<br /><br />Setelah mengetahui isi barang sesuatu yang diterima dari Saksi AKHMAD RIFA'I berupa uang sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), saat itu juga Terdakwa langsung ingat bahwasanya uang tersebut merupakan barang sesuatu yang pernah dijanjikan oleh Saksi NURDIN, S Pd. bm M.AMIN ABO yang diperoleh dari hasil pemotongan dana BOP dari para lembaga kategori Madrasah Diniyah Takmihyah (MDT) di Kota Pasuruan sebagai penerima bantuan,<br /><br />Setelah Terdakwa diminta keterangan oleh pihak penyelidik Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 terkait dugaan penyimpangan dalam penyaluran Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang diperuntukkan bagi Pondok Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam di Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2020, kemudian pada keesokan harinya, yaitu Selasa tanggal 26 Januari 2021 Terdakwa langsung menghubungi Saksi AKHMAD RIFA'I dan meminta kepada Saksi AKHMAD RIFA'I untuk datang ke rumah Terdakwa.<br /><br />Sesampainya Saksi AKHMAD RIFA'I di rumah Terdakwa, saat itu juga Terdakwa langsung mengembalikan uang sebesar Rp15.000.000 (ma belas juta rupiah) kepada Saksi AKHMAD RIFA'I untuk diserahkan kembali kepada Saksi NURDIN, S.Pd. bin M.AMIN ABO.<br /><br />Namun ketika Saksi AKHMAD RIFA'I menyerahkan kembali uang tersebut kepada Saksi NURDIN, S.Pd. bin M AMIN ABO, ternyata Saksi NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO menolak pemberian uang tersebut dengan mengatakan “UDAHLAH TERIMA SAJA, ITU DARI SAYA, MASA HARUS SAYA BAWA LAGI, SUDAH SERAHKAN”,<br /><br />Selanjutnya pada tanggal 25 Pebruari 2021, Saksi AKHMAD RIFA'I berkonsultasi kepada Saksi H. ACHMAD ANSHORI, S.H., M.H., selaku advokat pada Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdiatult Ulama (LPBH-NU) Kota Pasuruan karena merasa khawatir atas kejadian yang dialaminya tersebut,<br /><br />Dan pada waktu itu Sakss H. ACHMAD ANSHORI, SH, MH, memberikan saran agar uang sebesar Rp15.000 000 (lima belas juta rupiah) tersebut dapat dititipkan melalui Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH-NU) Kota Pasuruan untuk diserahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan atau pihak berwajib apabila sewaktu-waktu/dikemudian hari diperlukan dengan dibuatkan tanda terima tertanggal 25 Pebruari 2021,<br /><br />Dan pada tanggal 15 Juni 2021, penyidik Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan telah melakukan penyitaan terhadap uang sebesar Rp15 000 000 (lima belas juta rupiah) untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi,<br /><br />Setelah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pada Kementerran Agama RI telah memberikan sosialisasi program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam Pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran (TA) 2020 kepada Kepala Kantor Kementenan Agama Provinsi Se-Indonesia Cq. Kepala Bidang PD PONTREN/PAKIS/PENDIS/TOS, Kepala Seksi PD PONTREN/PAKIS/PENDIS/TOS, Kepala Seksi PD PONTREN/PAKIS/PENDIS/TOS pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melalui Zoom Meeting “Sinergi dan Optimalisasi Program bagi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam”.<br /><br />Hngga kemudian Terdakwa menerima informasi/laporan dari Saksi AHMAD MARZUQI terkait adanya dugaan pungutan atau pemotongan dana BOP yang dilakukan oleh Saksi NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO kepada para Pimpinan Lembaga kategori Madrasah Diniyah Takmiriyah (MDT) di Kota Pasuruan yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan ternyata Terdakwa selaku Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama tidak pernah melakukan upaya-upaya pengendalian dan pengawasan guna meminimalisir atau mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan BOP tahap I di Kota Pasuruan.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMK-gG-AQUDdKP5WDFjsrG8YG55muxjGmN6KguAIEZ6HpTUe5VEhktlSqjltJyZ4c_7h6yQZmO_-4tu9eUjRzhl1X7ApT5P_2LKsL2OmchUt3S3lAf9csWKcwS1LP09SEBqj8TR_mLCAs/s640/IMG20210927161415.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMK-gG-AQUDdKP5WDFjsrG8YG55muxjGmN6KguAIEZ6HpTUe5VEhktlSqjltJyZ4c_7h6yQZmO_-4tu9eUjRzhl1X7ApT5P_2LKsL2OmchUt3S3lAf9csWKcwS1LP09SEBqj8TR_mLCAs/w640-h288/IMG20210927161415.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Perbuatan Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Huruf f Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, yang menyebutkan sebagai berikut :<br /><br />Pasal 7: Kantor Kementerian Agama mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementernan Agama dalam wilayah KabupatenKota berdasarkan kebyakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br /><br />Pasal 8 Huruf f: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kantor Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi ”pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi program”.<br /><br />Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan sosialisasi program dan petunjuk teknis BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam tahap I kepada para lembaga kategori Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) di Kota Pasuruan yang telah ditetapkan sebaga penerima bantuan,<br /><br />Dan Terdakwa tidak pernah melakukan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada tahap I di Kota Pasuruan. Disamping itu, Terdakwa juga tidak pernah melakukan koordinasi dengan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam yang secara keseluruhan upaya-upaya tersebut setidak-tidaknya dapat meminimalisir atau mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan BOP di Kota Pasuruan dengan cara mensosialisasikan agar Pimpinan Lembaga sebagai Penerima BOP dapat menerima bantuan tersebut secara utuh tanpa potongan dari pihak manapun.<br /><br />Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan tugas dan tanggungjawab Kankemenag sebagaimana diatur dalam dalam BAB IV huruf c Surat Keputusan Nomor: 1248 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020 tanggal 03 Juni 2020, yang kemudian dilakukan perubahan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 5134 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 1248 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020 yang menyatakan sebagai berikut :<br /><br />1. Mengajukan usulan data calon penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam melalui Kanwil Kemenag: 2. Melakukan verifikasi data usulan calon penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam: 3. Melakukan sowainan progam dan petunjuk teka BOP Pemeran. dan BOP Pendidikan Keagarnaan Islam kepada peneruaa bantuna,; 4, Mamuntau dan mengevaluan pelakonnasn BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan, dan 5. Melakukan koordinasi dengan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam.<br /><br />Setelah Terdakwa didatangi Saksi NURDIN, S.Pd bin M. AMIN ABO dan dijanjikan akan diberi barang sesuatu yang menurut Saksi NURIDIN, S.Pd bm M. AMIN ABO merupakan hasil dengan Forum Koordinasi Diniyah Takmiriyah (FKDT) Kota Pasuruan, pada waktu itu Terdakwa tidak pernah melarang Saksi NURDIN, S.Pd bin M. AMIN ABO agar tidak melakukan Pungutan dana BOP kepada para penerima bantuan.<br /><br />Melainkan di kemudian hari Terdakwa telah Menerima pemberian sejumlah uang dari Saksi  NURDIN, S.Pd bin M. AMIN ABO sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang sudah sepatutnya diduga uang terebut merugakan hasil pungutan yang dilakukan Saksi NURDININ, S.Pd bin  M. AMIN ABO (Alm) dari para penerima BOP di Kota Pasuruan.<br /><br />Perbuatan Terdakwa tersebut tidak mengindahkan cariy warning (peringatan dini) atas  pelaksanaan Bantuan Operasional Pesantren yang telah dikeluarkan oleh Inspektur Jenderal pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI sebagaimana dalam Surat Nomor B-808/J/JPS.00/08/2020 tanggal 18 Agustus 2020, yang kemudian telah ditindak lanjuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur untuk diteruskan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Se-Jawa Timur melalui Surat Nomor: B-4527/Kw.13.3.3/PP.007/09/2020 tanggal 16 September 2020, yang pada pokoknya menyamparkan hal-hai sebaga berikut; <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhL3kokqc1KRsErs865KOM7x3eaNjPGq1taUMtOmNRkU7ruITLqhKUqqZ1iUC6PuO76ZIOhEi54yqR1FSUdAoqkQlJN5goFWyfyYCxzwrviHLxP2zgadFSRRK4ypjXWgJRKZQPutDGi6Z0/s1067/Plt+Kemenag+Kota+Pasuruan+Dr+Drs+Munif%252C+S+Ag+I.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1067" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhL3kokqc1KRsErs865KOM7x3eaNjPGq1taUMtOmNRkU7ruITLqhKUqqZ1iUC6PuO76ZIOhEi54yqR1FSUdAoqkQlJN5goFWyfyYCxzwrviHLxP2zgadFSRRK4ypjXWgJRKZQPutDGi6Z0/w640-h360/Plt+Kemenag+Kota+Pasuruan+Dr+Drs+Munif%252C+S+Ag+I.jpg" width="640" /></a></div>1). Polaksanaan bantuan agar tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku,; 2). Pelaksanaan bantuan agar memperhatikan prinsip efektif, transparan, akuntabel dan bertanggungjawab dongan memperhatikan rasa koadelan dan kepatutan,; <br /><br />3). Pelaksanaan bantuan agar selalu menghindari perbuatan-perbuatan yang dikategorikan tindak pidana korupsi diantaranya; a. Tidak melakukan persekongkolan, b. Tidak mengandung unsur penyuapan, c. Tidak mengandung unsur gratifikasi, d. Tidak mengandung benturan kepentingan, e. Tidak mengandung unsur kecurangan dan/atau mal-administrasi, f. Tidak berniat jahat dengan memanfaatkan  kondisi darurat, g. Tidak membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi<br /><br />4. Pengelolaan bantuan agar didasari itikad baik dan kehati-hatian, bebas dari intervensi  pihak manapun, serta tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat administrasi dan tepat manfaat,<br /><br />Perbuatan Terdakwa telah memperkaya dirii sendiri, Saksi NURDIN, S.Pd bin M. AMIN ABO dan Sdr RINAWAN HERASMAWANTO, ST.A, sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp305.500.000 (tiga ratus lima juta lima ratus ribu piah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Berita Acara Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Ponyaluran Bantuan Operamonai Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Yang Diperuntukkan Bagi Madrasah Diniyah Takmiriyah (MDT) se-Kota Pasuruan di Lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020 tanggal 2 Juli 2021 oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kata Pasuruan<br /><br />Perbuatan Terdakwa Dr. Drs MUNIF, M.Ag sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 12 huruf B atau Pasal 11 Junckto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jnt)</div>

News Opini Tipikor Plt. Kemenag Kota Pasuruan DR. Drs. Munif, S.Ag.I di Vonis 1 Tahun Penjara Karena Terbukti Korupsi Rp15 Juta

#Terdakwa Dr. Drs. Munif, S.Ag.I selaku Plt. Kemenag Kota Pasuruan Terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi menerima uang sebesar Rp15 juta ...

»

Kapala Cabang dan Penyelia Bank Jatim Dituntut ‘20.6’ Thn Penjara Karena Diduga Korupsi Sebesar Rp179 M

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">- Selain Kepala Cabang dan Penyelia, JPU juga menuntut Satu dari Dua Debitur yaitu Terdakwa Andi Pramono dengan pidana penjara yang totalnya selama ’25 tahun dan 6 bulan’<br /><br />- “Lalu adakah yang “terselamatkan” dalam perkara ini??? Bagaimana Nasib Ketiga Analisis Bank Jatim Cabang Kepanjen Kab.Malang (Reza Pahlevi, Arif Afandi dan Dhonny Eka Aryan Darma Putra), dan bagaimana pula nasib Tiga Dibur lainnya, yaitu Hadi Pradjoko, Grouping saksi Imansyah Sofyan Hadi serta Made Raji Mahendra di tangan penyidik Kejati Jatim ???” <br /></span></span></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkafObcpIL7sw0PamKJy6TlCw6dhk6dKlqNqe6WZlPdrng6S5kbCjMrI7I2UqvKrK4v9Th42iTaoOPDYv32u7HAf2vFPX_Cbr7EcK6sldWhhgv1jAfNFbFf1CYaN29U4NCJvDUOpp7o2Y/s1067/RIDHO.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1067" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkafObcpIL7sw0PamKJy6TlCw6dhk6dKlqNqe6WZlPdrng6S5kbCjMrI7I2UqvKrK4v9Th42iTaoOPDYv32u7HAf2vFPX_Cbr7EcK6sldWhhgv1jAfNFbFf1CYaN29U4NCJvDUOpp7o2Y/w640-h360/RIDHO.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM (di layar monitor)</span></span><br /></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Sidang perkara Tindak Pidana Korupsi Kredit fiktif sistem Grouping (memecah jumlah kredit dengaan cara meminjam atau memakai nama-nama orang lain) Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang pada tahun 2018 – 2019 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp179.372.617.545,50 dan menyeret Kepala Cabang dan Penyelia Operasional Kredit serta Dua Debitur inti sebagai Terdakwa, tinggal menunggu Vonis (Putusan) dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya karena JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang telah membacakan Tuntutan pidana yang totalnya selama ’20 tahun dan 6 bulan’ terhadap Dua Terdakwa yaitu Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM (Kepala Bank Jatim Cabang Kepanjen) dan Terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST (Penyelia Operasional Kredit) pada persidangan yang berlangsung, Selasa, 12 Oktober 2021<br /><br />Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM selaku Kepala Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang, dan Edhowin Farisca Riawan, ST selaku Penyelia Operasional Kredit, dituntut pidana penjara masing-masing selama 13 (tiga belas) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp500 juta subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta pidana tambahan berupa membayar uang pengganti (UP) untuk Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM sejumlah Rp4.508.536.472,17 dan UP untuk Terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST sejumlah Rp3.583.104.847,60 dengan subsidair pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun. Sehingga total tuntutan pidana penjara dari JPU terhadap Kedua Terdakwa adalah selama 20 (dua puluh) tahun dan dan 6 (enam) bulan<br /></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3463tnXh77s7s-jdBIOedq7qO9K0QqtD2UXDOK7IJTjmR7opRHW4HZ6y_9ULM04jJSH7BBpqUSG5M5bh2TtM1q91kWxGIjD3tFuvJ8JogwQ3ct4QPgSb5k8X1eK-Mx_8k_U7Moe8c9gw/s640/IMG20210727102530.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3463tnXh77s7s-jdBIOedq7qO9K0QqtD2UXDOK7IJTjmR7opRHW4HZ6y_9ULM04jJSH7BBpqUSG5M5bh2TtM1q91kWxGIjD3tFuvJ8JogwQ3ct4QPgSb5k8X1eK-Mx_8k_U7Moe8c9gw/w640-h288/IMG20210727102530.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST (di layar monitor)</span></span><br /></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;">Selain Kedua Terdakwa (Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM dan Edhowin Farisca Riawan, ST), JPU juga menuntut Satu dari Dua Debitur yaitu Terdakwa Andi Pramono dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun denda sebesar Rp750 juta Subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan) dan membayar uang pengganti (UP) sebanyak Rp37.093.529.464,56 dengan Subsidair pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan. Sehingga total tuntutan pidana penjara dari JPU terhadap Terdakwa Andi Pramno adalah selama 25 (dua puluh lima) tahun dan dan 6 (enam) bulan<br /></div><div style="text-align: justify;"><br />Sementara tuntutan JPU terhadap Terdakwa Dwi Budianto selaku Debitur, ditunda sepekan. Alasannya, karena Tim JPU belum selesai membuat surat tuntutannya. Walau dalam persidangan, JPU meminta waktu 2 hari kepada Ketua Majelis Hakim, namun justru Ketua Majelis Hakim memberi waktu yang lebih lama dari permintaan JPU. Sepertinya agar Tim JPU lebih tenang menyusun surat tuntutannya terhadap Terdakwa <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Agak menggelitik memang. Sebab Keempat Terdakwa ini (Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM, Edhowin Farisca Riawan, ST dan Andi Pramono serta Dwi Budianto) disidangkan pertama kali pada hari yang sama, yaitu Selasa, 27 Juli 2021. Namun pada saat agenda tuntutan, tidak demikian karena JPU belum selesai membuat surat tuntannya terhadap Satu Terdakwa yaitu Dwi Budianto. Apakah tuntutan JPU terhadap Terdakwa Dwi Budianto ini dibawah tuntutan pidana Terdakwa Andi Pramono yang juga sesaama Debitur ??? <br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6pfC70api_lIJ3XY8KPYaJhyphenhyphenq1JrdTjvKbYyH0raEUcJAnLMqrAT58qIyRyCb0tXSEDuUlrMxtn16Ed3hKHr9xJNlTg8Ndgd1CtvDFlSwzL4cnYhLCYiEZRnqGvIDQH8lYiTYTk6mis0/s1333/IMG20211012111514.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6pfC70api_lIJ3XY8KPYaJhyphenhyphenq1JrdTjvKbYyH0raEUcJAnLMqrAT58qIyRyCb0tXSEDuUlrMxtn16Ed3hKHr9xJNlTg8Ndgd1CtvDFlSwzL4cnYhLCYiEZRnqGvIDQH8lYiTYTk6mis0/w640-h288/IMG20211012111514.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Keterangan Foto dalam layar, dari kiri Terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST - Terdakwa Andi Pramono - Terdakwa Dwi Budianto dan Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM</span></span></td></tr></tbody></table>Anehnya adalah terkait pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara ini namun belum terseret sebagai “Tersangka” yaitu Analisis atau Account Officer (AO) Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen yakni Reza Pahlevi, Arif Afandi dan Dhonny Eka Aryan Darma Putra serta para Debitur Inti<br /><br />Sebab JPU menyebutkan, meskipun mengetahui permohonan kredit yang diajukan oleh debitur inti menggunakan nama pinjaman yang tidak memenuhi syarat baik syarat administratif maupun agunan yang tidak memadai, namun (Terdakwa) M. Ridho Yunianto baik secara langsung maupun melalui (Terdakwa) Edhowin Farisca Riawan, ST tetap memerintahkan Analis kredit  (Account Officer) saksi Reza Pahlevi, saksi Arif Afandi dan Dhonny Eka Aryan Darma Putra untuk tetap memprosesnya tanpa melalui tahapan-tahapan sebagaimana ketentuan kredit yang berlaku dan membuat seolah-olah persyaratan kredit yang diajukan oleh debitur tersebut telah layak dan memenuhi syarat serta ketentuan yang berlaku, sehingga terjadi pelanggaran aturan-aturan operasional Bank Jatim terkait dengan pemberian kredit<br /><br />Sebab kasus perkara Kredit fiktif sistem Grouping (memecah jumlah kredit dengaan cara meminjam atau memakai nama-nama orang lain) Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang pada tahun 2018 – 2019 melibatkan 10 Group Debitur Inti yang masing-masing Debitur Inti membawahi beberapa Debitur yang nama-namanya dipinjam dan tidak sesuai prosedur, diantaranya tidak dilakukannya On The Spot / Survey, Debitur tidak melengkapi bukti transaksi usaha, Analisa kredit investasi juga tidak jelas tujuan penggunaan dan tidak terdapat analisa investasi serta RAB (rencana anggaran biaya)<br /><br />Pengajuan dan pemberian/persetujuan Kredit kepada Dibitur yang tidak sesuai prosedur diakui oleh Terdakwa dalam persidangan. Alasannya adalah untuk memenuhi target sebesar Rp60 miliar penyaluran kredit kepada nasabah Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang. <br /><br />Ke- 10 Group Debitur Inti tersebut, termasuk Kepala Cabang Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM dan Terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST, Terdakwa Andi Pramono, Terdakwa Dwi Budianto serta Chandra Febrianto, Abdul Najib, Hadi Pradjoko, Imansyah Sofyan Hadi, Made Raji Mahendra dan I Gede Mastra (sudah almarhum)<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAnm3bmHd7tnqAvV-PRApLyWJKqB9EmUDjQFQverd8if2Fal7wj-gXdd5FFe_HVv11KlTaCKKwMFXbiOk3nsXml_KDFQDRTFH5O79iYBwOzid6hQkzs9W48aUUctexJrQtF-AIohZp4KY/s1334/IMG20210727102350.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAnm3bmHd7tnqAvV-PRApLyWJKqB9EmUDjQFQverd8if2Fal7wj-gXdd5FFe_HVv11KlTaCKKwMFXbiOk3nsXml_KDFQDRTFH5O79iYBwOzid6hQkzs9W48aUUctexJrQtF-AIohZp4KY/w640-h288/IMG20210727102350.jpg" width="640" /></a></div>Dari 10 Group Debitur Inti ini, 4 Debitur (Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM, Edhowin Farisca Riawan, ST, Andi Pramono dan Dwi Budianto) berstatus Terdakwa. Sedangkan 2 Debitur yaitu AN dan CF yang diduga bernama ‘Abdul Nazib dan Chandra Febrianto’ berstatus Tersangka dan sudah tahan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur beberapa minggu lalu. <br /><br />"Ibarat ungkapan, menghalakan segala cara untuk mencapai tujuan, namun nikmat membawa sengsara". Sebab Kepala Cabang dan Penyelia Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang yang semula sukses menyalurkan kredit sekitar Rp200 miliar harus dibayar dengan hidup dipenjara selama bertahun-tahun lamanya termasuk Debitur Andi Pramono <br /><br />Pertanyaannya adalah, adakah yang “terselamatkan” dalam perkara ini??? Bagaimana nasib Ketiga Analisis Bank Jatim Cabang Kepanjen Kab.Malang (Reza Pahlevi, Arif Afandi dan Dhonny Eka Aryan Darma Putra), dan bagaimana pula nasib Tiga Dibur lainnya, yaitu Hadi Pradjoko, Imansyah Sofyan Hadi serta Made Raji Mahendra di tangan penyidik Kejati Jatim ???”<br /><br />JPU pun menjelaskan, bahwa aliran uang kredit ke Chandra Febrianto sebesar Rp19.626.159.200,94,; Hadi Pradjoko sebesar Rp5.760.759.844,52,; Imansyah Sofyan Hadi sebesar Rp4.383.333.333,38,; Made Raji Mahendra sebesar Rp30.383.266.151,33,;  Abdul Najib sebesar Rp11.196.639.693,19 dan Dwi Budianto,; sebesar Rp41.985.651.364,02 serta Andi Pramono, sebesar Rp33.199.116.119,68<br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Terkait hal ini, Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur sepertinya enggan untuk menanggapinya. Sebab, saat beriakorupsi.co menghubungi Kepala Seksi Penyidikan Tindak Pidana Khusus (Kasindik Pidsus) Oja Miasta melalui Telepon Aplikasi WhatsApp, menyarankan untuk menanyakan ke Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Fathur Rohman. Kemudian mantan Kasi Intel Kejari Surabaya Fathur Rohman mengatakan kepada beritakorupsi.co melalui pesan Aplikasi WhatsApp, “akan menanyakan ke bidang yang menangani”. Namun hingga detik ini, tak ada tanggapan lagi<br /><br />Sedangkan Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur DR. M. Dofir, SH., MH, juga tak bersedia menanggapi pertanyaan beritakorupsi.co melalui pesan maupun telepon ke Nomor WhatsApp walau saat itu terlihat sdang Online (aktif) <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzUQKY0itidyaiIh85qxKtiJWZMUUkaMPhDF7P6zcwZwc5tUnmm5WGhYKRBKeuV8valzDigfFqb-apQlMhL7YssDd93oIICKvvYVEPK6XMuy6U-NfvMIxScHYq6ZLKTfqPhELeXoJm_1E/s1333/IMG20211012111512.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzUQKY0itidyaiIh85qxKtiJWZMUUkaMPhDF7P6zcwZwc5tUnmm5WGhYKRBKeuV8valzDigfFqb-apQlMhL7YssDd93oIICKvvYVEPK6XMuy6U-NfvMIxScHYq6ZLKTfqPhELeXoJm_1E/w640-h288/IMG20211012111512.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Sementara dalam persidangan yang berlangsung, Selasa, 12 Oktober 2021 adalah agenda pembacaan Tuntutan dari Tim JPU Terhadap Keempat Terdakwa (Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM, Edhowin Farisca Riawan, ST, Andi Pramono dan Dwi Budianto) dalam Empat Sission yang di Ketuai Majelis Hakim Safri, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota, yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Yuliana, SH., MH, Sujarwati, SH, Budi Mulyono, SH dan Irawan Djatmiko, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum (PH) Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM, yaitu Dio Randy dan Widya Ruchiatna Herian. Sedangkan Alex Widyo Nugroho adalah PH Terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST, dan Antonia D.C.C.  Soares dkk selaaku PH Terdakwa Andi Pramono serta Miftaqurahman selaku PH Terdakwa Dwi Budianto<br /><br />Sementara Keempat Terdakwa (Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM, Edhowin Farisca Riawan, ST, Andi Pramono dan Dwi Budianto) menghadiri persidangan secara Virtual (Zomm) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinggi Jatinggi – Jawa Timur Cabang Surabaya karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Persidangan berlangsung dalam 4 Session dengan waktu sekitar 15 menit. Yang Pertama adalah Tuntutan JPU terhadap Terdakwa Dwi Budianto, namun karena JPU belum siap, persidanganpun ditunda atas permintaan JPU. Session Kedua adalah Tuntutan JPU terhadap Terdakwa Andi Pramono, Session Ketiga Tuntutan JPU terhadap Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM dan terakhir adalah tuntutan JPU terhadap Terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST. <br /><br />Dalam persidangan JPU mengatakan, bahwa perbuatan Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)  Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP<br /></div><div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIyc4YNC_DAdkcN-S4MW8_RJEKYXsDE2pWbUDPz7IqYdOqSx-RDUIc9y0glIAbFz7B8HdzptI5xAvzend5ef80lIzClss8stwph4DPeLeXnL5qTuvNTB9Y2SRLAzzxJw-6G3Jsh1vlmTM/s1067/RIDHO.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1067" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIyc4YNC_DAdkcN-S4MW8_RJEKYXsDE2pWbUDPz7IqYdOqSx-RDUIc9y0glIAbFz7B8HdzptI5xAvzend5ef80lIzClss8stwph4DPeLeXnL5qTuvNTB9Y2SRLAzzxJw-6G3Jsh1vlmTM/w640-h360/RIDHO.jpg" width="640" /></a></div>“MENUNTUT: Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, MEMUTUSKAN :<br /><br />1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair;<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan bayar denda sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan<br /><br />3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp4.508.536.472,17 dengan ketentuan bilamana Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh),” ucap JPU<br /><br />Kemudian JPU melanjutakan tuntutan pidana terhadap Terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST dengan tuntutan pidana yang sama persis. Yang membedakan hanya besar jumlah uang pengganti yang wajib dibayar Terdakwa yaitu sebesar Rp3.583.104.847,60<br /><br />Atas tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim Safri, SH., MH memberikan kesempatan terhadap Terdakwa maupun melalui Penasehat Hukum-nya untuk menyampaikan Pledoi atau Pembelaan pada persidangan selanjutnya yang akan kembali digelar sepekan kemudian.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJEBJosE0RpcFlN_XK0H1qdQi-S0tIceaCwkSgm7PZYcKQuO2HEeu2CC2ztQftFnF3KzM3jEWnItCVx5c46wYkq9ImyWYz01xrGs6F-6k-a3w6cHgt_QXjXPcLRJ1a7dh6rHtHyWWDhf4/s640/8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJEBJosE0RpcFlN_XK0H1qdQi-S0tIceaCwkSgm7PZYcKQuO2HEeu2CC2ztQftFnF3KzM3jEWnItCVx5c46wYkq9ImyWYz01xrGs6F-6k-a3w6cHgt_QXjXPcLRJ1a7dh6rHtHyWWDhf4/w640-h288/8.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Diberitakan sebelumnya. Bahwa terdakwa EDHOWIN FARISCA RIAWAN, ST selaku Penyelia Operasional Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen yang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Jatim  Tbk No. 292/KEP/DIR/SDM tanggal 21 Desember 2015 bersama-sama dengan saksi MOCHAMAD RIDHO YUNIANTO,S.E.,M.M selaku Pimpinan Bank Jatim Cabang Kepanjen yang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Jatim Tbk, 056/049/KEP/DIR/SDM tanggal 10 Maret 2017 Jo. Keputusan Direksi PT, Bank Jatim Tbk No. 057/095/DIR/HCT/KEP tanggal 27 Februari 2018, bersama dengan saksi Dwi Budianto dan saksi  Andi Pramono masing-masing selaku Debitur Inti/Key Person (diajukan dalam penuntutan terpisah)<br /><br />Pada kurun waktu antara bulan Maret 2017, sampai dengan bulan September 2019 atau setidak tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, bertempat di kantor Bank Jatim Cabang Kepanjen Jl. Kawi No. 28 Banurejo, Cempokomulyo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara dengan cara sebagai berikut:<br /><br />Terdakwa EDHOWIN FARISCA RIAWAN, ST selaku Penyelia Operasional Kredit dalam kurun waktu antara tahun 2017 s/d September 2019, bersama-sama dengan saksi MOCHAMAD RIDHO YUNIANTO,S.E,M.M, selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Kepanjen serta saksi Dwi Budianto dan saksi Andi Pramono ( masing-masing bertindak sebagai Debitur Inti / Key Person) telah memproses permohonan kredit grouping dari debitur inti/ key person yaitu grouping atas nama saksi M. Ridho Yunianto, grouping  Terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST, grouping saksi Dwi Budianto, grouping  saksi Andi Pramono, grouping saksi Chandra Febrianto, grouping saksi Abdul Najib, grouping  saksi Hadi Pradjoko, grouping  saksi Imansyah Sofyan Hadi,  grouping saksi Made Raji Mahendra dan grouping  I Gede Mastra (alm)<br /><br />Yang dalam prosesnya (mulai dari permohonan sampai dengan realisasi kredit) tidak memenuhi ketentuan tentang aturan Perkreditan yang ada di PT. Bank Jatim Tbk, maupun Prinsip kehati-hatian Perbankan dan mengabaikan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) antara lain dengan meminjam nama-nama orang lain (istri, anak, karyawan, tetangga dan teman/debitur topengan) yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pemohon dan penerima kredit sebagaimana ketentuan perkreditan Bank Jatim<br /><br />Bahwa Terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST, selaku Penyelia Operasional Kredit dengan sepengetahuan saksi M. Ridho Yunianto selaku Pimpinan Cabang telah memerintahkan Analis (Account Officer) saksi Reza Pahlevi, saksi Arif Afandi dan saksi Dhonny Eka Aryan Darma Putra untuk memproses permohonan kredit yang diajukan oleh debitur grouping tanpa melalui tahapan-tahapan sebagaimana dalam ketentuan kredit yang berlaku dan membuat seolah-olah persyaratan kredit yang diajukan oleh debitur tersebut telah layak dan memenuhi syarat serta sesuai ketentuan yang berlaku padahal kenyataannya terdapat penyimpangan-penyimpangan, antara lain :<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfibL-Aq9UD3RT8sZI34pA9qxwi9QVKTYOl6Zox39E7LQOt2CTopBOObf2rwXjizhQj51a1a9F1QVbMHey0ZWu5cAdbXblitVZHqfqD661SOg0YC0o-lIzVQUx2AstiZIaACdHB_IEK5g/s640/10.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfibL-Aq9UD3RT8sZI34pA9qxwi9QVKTYOl6Zox39E7LQOt2CTopBOObf2rwXjizhQj51a1a9F1QVbMHey0ZWu5cAdbXblitVZHqfqD661SOg0YC0o-lIzVQUx2AstiZIaACdHB_IEK5g/w640-h288/10.jpg" width="640" /></a></div>1. Dari 10 debitur yang dikategorikan sebagai debitur inti oleh Bank Jatim Cabang Kepanjen (debitur penikmat dana dari debitur topengan), 5 debitur yang permohonan maupun penggunaan dananya tidak sesuai peruntukannya (3 debitur inti tidak mengajukan kredit atas namanya sendiri). Disamping itu 10 debitur inti tersebut menggunakan nama pihak lain sebagai debitur topengan sebanyak 85 debitur dalam rangka menyesuaikan kewenangan Pemimpin Cabang dalam memutus kredit sehingga plafon kredit dipecah-pecah pada debitur topengan;<br /><br />2. Analisa kredit yang dilakukan disesuaikan dengan permohonan kredit dan sebanyak 87 Perjanjian Kredit ( PK ) dari 100 Perjanjian Kredit atas 10 debitur inti  tidak dilakukan on the spot/survei terhadap kelayakan usaha dan kelayakan agunan serta tidak didukung kelengkapan berkas kredit sesuai dengan yang dipersyaratkan di dalam Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Bank Jatim; 3. Agunan/jaminan kredit dinilai tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku (mark up). Terhadap agunan tersebut sebagian diindikasikan tidak dapat dieksekusi dalam proses lelang oleh (KPKNL);<br /><br />4. Dilakukan  plafondering  (pelunasan kredit lama dengan membuat perjanjian kredit baru) dan gali lubang tutup lubang untuk memanipulasi tingkat NPL (Non Performing Loan) hampir mendekati 0%, yang mengakibatkan adanya pengakuan pendapatan semu (window dressing) karena dalam realisasi kredit topengan termasuk pengakuan pendapatan bunga kolektibilitas 1 dan 2; 5. Adanya  komisi / fee yang diterima oleh Pemimpin Cabang, Penyelia Kredit dan Analis Kredit atas proses pencairan kredit dimaksud di atas;<br /><br />6. Pelanggaran prosedur dengan tidak melengkapi berkas kredit sesuai dengan yang dipersyaratkan di dalam BPP/ Buku Pedoman Perkreditan terhadap debitur group antara lain : Tidak ada lembar tanda tangan petugas taksasi; Bukti pendukung taksasi hanya keterangan kelurahan saja; Tidak ada dokumentasi usaha & agunan; Ijin usaha tidak terdaftar, SIUP / TDP , Surat Keterangan Usaha Palsu.<br /><br />Bahwa oleh karena, adanya penyimpangan dalam pengajuan kredit tersebut, berakibat tidak terbayarnya angsuran kredit serta menimbulkan kredit Macet (Kolek 5).<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJiy04UKaQ9cjUv_Wa0ikQws_-fGdOw8_iUmoRl0z5PgdTMQZWiWfJLicCeYS2T396CE1Ow2qEYC8VmyFaF0Ard0VC4nfKkiJuIvxAcgYbwC69T_3VCAH4kh-HqOF90EzRlGzyI35yWv4/s640/9.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="340" data-original-width="640" height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJiy04UKaQ9cjUv_Wa0ikQws_-fGdOw8_iUmoRl0z5PgdTMQZWiWfJLicCeYS2T396CE1Ow2qEYC8VmyFaF0Ard0VC4nfKkiJuIvxAcgYbwC69T_3VCAH4kh-HqOF90EzRlGzyI35yWv4/w640-h340/9.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Perbuatan terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi  yaitu saksi M. Ridho Yunianto, saksi Dwi Budianto, saksi Andi Pramono, saksi Chandra Febrianto, saksi Abdul Najib, Hadi Pradjoko, saksi Imansyah Sofyan Hadi, dan saksi Made Raji Mahendra yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara ,berdasarkan Laporan Hasil Audit  Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pemberian kredit pada Bank Jatim Cabang Kepanjen tahun 2017 – 2019  Nomor SR-245/PW13/5/2021 tanggal 17 Mei 2021 sebesar Rp. 179.372.617.545,50, ( seratus tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh lima koma lima puluh sen)<br />Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :<br /><br />Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur atau dikenal dengan sebutan Bank Jatim, didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 di Surabaya. Landasan hukum pendiriannya adalah Akta Notaris Anwar Mahajudin Nomor 91 tanggal 17 Agustus 1961, landasan operasional adalah Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor BUM.9-4-5 tanggal 15 Agustus 1961 dan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 1997 telah disetujui perubahan bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah, maka pada tanggal 20 Maret 1999 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;<br /><br />Sesuai dengan Akta Notaris R. Sonny Hidayat Yulistyo, S.H. Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-8227.HT.01.01.Th tanggal 5 Mei 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 Nomor 42, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3008, selanjutnya secara resmi berubah menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, dengan Komposisi permodalan / kepemilikan saham pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk (PT.Bank Jatim, Tbk ) terdiri dari: Saham / Permodalan Pemerintah Propinsi Jawa Timur sebanyak 51,17 %; Saham / Permodalan Pemerintah Kota / Kabupaten sebanyak 28,38 %; Saham / Permodalan Masyarakat :Domestik sebanyak 9.10 % dan Asing sebanyak 11.35 %<br /><br />Bank Jatim Cabang Kepanjen merupakan salah satu Cabang dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbuka, dan berdasarkan Surat yang ditandatangani oleh Direktur Pemasaran dan Pgs. Pemdiv Perencanaan Bank Jatim No. 048/158/DIR/PRN tanggal 23 Desember 2010 Perihal Laporan Pelaksanaan Peningkatan Status Kantor, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Bank Jatim Kantor Cabang Kepanjen sejak tanggal 22 Desember 2010 telah beroperasi secara resmi<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUnoW_F_qAaUDog8F043SJ6Ijq1k4oLzijI3wl6NUZ6VPSsj_eH3JO3ycxupQXznGK7azH7tw8rrIDy7lTd8nx-2EtSe5ngW-iapvUm8UKa8_F1BYd_xSWbglgR9P1Ncv9eZj_Dr4NoyE/s1334/EDHOWIN.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUnoW_F_qAaUDog8F043SJ6Ijq1k4oLzijI3wl6NUZ6VPSsj_eH3JO3ycxupQXznGK7azH7tw8rrIDy7lTd8nx-2EtSe5ngW-iapvUm8UKa8_F1BYd_xSWbglgR9P1Ncv9eZj_Dr4NoyE/w640-h288/EDHOWIN.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Berdasarkan, SK Direksi PT. Bank Jatim  No : 051/182/KEP/DIR/PRN , tanggal 25 Oktober 2013 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja , Bab XXIV, Cabang Kelas 3, Bab XXIV, Cabang Kelas 3, Hal – 42, 43, 44 , Penyelia Operasional Kredit mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang antara lain sebagai berikut :<br /></div></div><div><div style="text-align: justify;"><br />Tugas dan Tanggung Jawa.<br />1. Menganalisis permohonan kredit Ritel dan Bank Garansi baik baru, penambahan plafond maupun perpanjangan untuk memberikan keyakinan atas kemauan dan kemampuan Nasabah dalam memenuhi kewajibannya pada Bank secara tertib, sesuai dengan kesepakatan dan bertanggungjawab atas kelancaran pengembalian kredit Ritel yang telah diputus; 2. Mengajukan permohonan perkreditan serta Bank Garansi yang berada di atas kewenangan Kantor Cabang kepada Kantor Pusat untuk diproses lebih lanjut; 3. Melakukan kunjungan lapangan (on the spot) sesuai dengan tingkat kewenangannya dalam rangka proses analisis kredit Ritel untuk memastikan kelayakan Debitur atas pemberian kredit Ritel dan/atau pembiayaan;<br /><br />4. Memantau keseluruhan kegiatan perkreditan di Kantor Cabang untuk kredit Ritel yang berada pada kategori 1 dan 2, untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan perkreditan di Bank serta untuk mengetahui sedini mungkin apabila terjadi deviasi atas perjanjian yang telah disepakati; 5. Memonitor pembinaan perkreditan, bimbingan serta saran dalam lingkup bidang usaha Debitur, sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja bisnis Debitur sehingga dapat mengurangi risiko kredit bermasalah bagi Bank<br /><br />6. Menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pengajuan penjaminan definitif dan melaksanakan pengajukan penjaminan definitif; 7. Memantau daftar hitam dan daftar kredit macet yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk memastikan rekomendasi kelayakan pemberian kredit Ritel yang akurat sesuai dengan asas – asas perkreditan serta kebijakan serta prosedur yang telah ditetapkan; 8. Melakukan kajian atas kegiatan perkreditan internal Bank yang dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan analisis perkreditan;<br /><br />9. Pelaporan pelaksanaan kegiatan perkreditan Kantor Cabang, untuk kepentingan internal maupun eksternal, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan dan prosedur perkreditan yang telah ditetapkan; 10. Memantau kebutuhan Likuiditas Kantor Cabang, dalam rangka pemenuhan kebutuhan Kredit Likuiditas untuk kelangsungan kegiatan kredit Ritel Bank; 11. Mengendalikan ketaatan atas limit risiko kredit Ritel; 12. Monitoring perjanjian – perjanjian kerjasama perkreditan dengan Debitur untuk permohonan kredit Ritel yang diproses di Kantor Pusat, berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk memastikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan perkreditan;<br /><br />13. Melakukan pengawasan perjanjian kerja sama perkreditan sebagai usaha mengamankan kredit sebagai kekayaan Bank dengan memastikan kepatuhan penggunaan asumsi – asumsi dasar persetujuan kredit (terms of lending) terhadap kebijakan dan prosedur perkreditan yang telah ditetapkan serta untuk memastikan keamanan isi perjanjian dari sisi hukum bagi Bank; 14. Menyelenggarakan administrasi kredit yang tertib, lengkap, efisien dan terkini sehingga dapat dijadikan sebagai instrumen pengawasan kredit dan dasar evaluasi realisasi Rencana Bisnis untuk bidang perkreditan; 15. Bekerjasama dengan unit kerja terkait di Kantor Pusat dan lembaga/instansi terkait dalam lingkup Kantor Cabang sebagai upaya pencapaian target penyaluran kredit.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjowpTcXAhd8ybXBugZ9FYLDFQa7VuR5M6vAd8d4m71fdv3mP_Vf_bu8Sab5aoAliwccURPjCIW_z8A36025YWwhakPx9q8-Bc1pT9-YRboKWWtWyjYpwVzRHDcurp3xZOMjJ_Lj2tYv8/s640/saksi+analisis.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjowpTcXAhd8ybXBugZ9FYLDFQa7VuR5M6vAd8d4m71fdv3mP_Vf_bu8Sab5aoAliwccURPjCIW_z8A36025YWwhakPx9q8-Bc1pT9-YRboKWWtWyjYpwVzRHDcurp3xZOMjJ_Lj2tYv8/w640-h288/saksi+analisis.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Wewenang, Merekomendasikan hasil analisa kelayakan permohonan kredit Ritel.<br />Bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2017 s/d September 2019 terdakwa Edhowin Farisca Riawan,ST selaku Penyelia Operasional Kredit bersama-sama dengan saksi Mochamad Ridho Yunianto,S.E,M.M, selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Kepanjen telah memproses, menyetujui dan memutuskan permohonan kredit grouping dari debitur inti yaitu atas nama grouping terdakwa Edhowin Farisca Riawan, grouping saksi M. Ridho Yunianto, grouping saksi Dwi Budianto, grouping saksi Andi Pramono, grouping saksi Chandra Febrianto, grouping saksi Abdul Najib, grouping saksi Hadi Pradjoko, grouping saksi Imansyah Sofyan Hadi, grouping saksi Made Raji Mahendra, dan grouping  Gede Mastra (alm) yang dalam dalam prosesnya tidak memenuhi ketentuan tentang Kredit di PT. Bank  Jatim Tbk, maupun Prinsip Kehati-hatian Perbankan, serta mengabaikan tata kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)<br /><br />Bahwa sebagai Kantor Cabang, Bank Jatim Cabang Kepanjen, memiliki kewenangan memutus Kredit sebagaimana diatur dalam : a. SE Direksi Nomor 053/028/SE/DIR/KMKorp tanggal 09 Juli 2015 tentang BPP Penetapan Limit,” Wewenang limit untuk persetujuan pembiayaan kredit dan non kredit (Bank Garansi Letter of Credit dan SKBDN) untuk Kantor Cabang Kelas III Rp2.500.000.000 “ ; b. SK Direksi Nomor 057/314/DIR/MJR/KEP tanggal 09 Oktober 2018 tentang BPP Penetapan Batas Wewenang untuk persetujuan pembiayaan kredit dan non kredit (Bank Garansi). “Wewenang limit untuk persetujuan pembiayaan kredit dan non kredit (Bank Garansi) untuk Kantor Cabang Kelas III Rp3.000.000.000; c. Surat Kantor Pusat Divisi Kredit Agrobisnis dan Ritel No. 054/243/X/2016/KRD.AGR.RTL tanggal 21 Oktober 2016 Perihal Ketentuan Jaminan, Taksasi Agunan, Kelompok Peminjam dan Total Relationship Concept (TRC).<br /><br />Bahwa karena adanya batasan kewenangan dalam memutus kredit pada kantor Cabang Bank Jatim Kepanjen tersebut maka saksi Mochamad Ridho Yunianto,S.E,M.M selaku Pimpinan Bank Jatim Cabang Kepanjen bersama-sama terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST selaku Penyelia Operasional Kredit, memerintahkan Account Officer (AO) atau Analis Kredit yaitu saksi Reza Pahlevi, saksi Arif Afandi dan saksi Dhonny Aryan Darma Putra, untuk menyampaikan kepada debitur yang akan mengajukan permohonan kredit pada Bank Jatim Cabang Kepanjen yang nilainya melebihi batas kewenangan cabang dalam memutus kredit, agar mengajukan kredit dengan sistem grouping dengan cara meminjam atau memakai nama-nama orang lain (istri, anak, karyawan, tetangga dan teman) atau dikenal dengan nama debitur topengan untuk pengajuan kredit ke Bank Jatim Cabang Kepanjen dan dijanjikan akan dibantu dipermudah dalam proses pengajuan kreditnya oleh pihak Bank Jatim Cabang Kepanjen dan hal tersebut disetujui oleh para Debitur Inti ( key person ) ;<br /><br />Bahwa dengan memecah kredit juga berdampak pada prestasi kinerja Pejabat Bank Jatim Cabang Kepanjen yaitu Pimpinan Cabang, Penyelia Operasional Kredit maupun Analis/ Account Officer, sedangkan bagi debitur inti akan memperoleh dan menggunakan/ memanfaatkan dana yang cair dari grouping kredit untuk kepentingannya dengan persyaratan yang sebetulnya tidak memenuhi ketentuan pengajuan kredit;<br /><br />Bahwa yang dimaksud pengajuan kredit dengan sistem grouping adalah debitur inti meminjam nama-nama orang lain (istri, anak, karyawan, tetangga atau teman)/debitur topengan yang tidak memenuhi persyaratan baik secara administratif maupun sebagai penerima kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan Perkreditan di PT. Bank Jatim Tbk. Adapun nama pinjaman tersebut digunakan sebagai nama pemohon kredit dan apabila kredit telah disetujui maka dana yang dicairkan dari bank Jatim Cabang Kepanjen digunakan oleh debitur inti;<br /><br />Bahwa meskipun mengetahui, permohonan kredit yang diajukan oleh debitur inti, menggunakan nama pinjaman yang tidak memenuhi syarat baik syarat administratif maupun agunan yang tidak memadai, namun saksi M. Ridho Yunianto baik secara langsung maupun melalui terdakwa Edhowin Farisca Riawan,ST tetap memerintahkan Analis kredit  (Account Officer) saksi Reza Pahlevi, saksi Arif Afandi dan Dhonny Eka Aryan Darma Putra untuk tetap memprosesnya tanpa melalui tahapan-tahapan sebagaimana ketentuan kredit yang berlaku dan membuat seolah-olah persyaratan kredit yang diajukan oleh debitur tersebut telah layak dan memenuhi syarat serta ketentuan yang berlaku, sehingga terjadi pelanggaran aturan-aturan operasional Bank Jatim terkait dengan pemberian kredit<br /></div></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcw1kA8LLEeMy25w8ityDjLhbKTr-VXkjxKazYfDmGlanECwo5EXH6X2Ss35y4MM7rjN2hjV-EKBtCX9tQLcmBueCab5kCoFCtcTKqH5YxO5k9gwaPIhsGKp6MDfYUkhFge_OUMzGF4yc/s1334/2+++++IMG20210727102350.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcw1kA8LLEeMy25w8ityDjLhbKTr-VXkjxKazYfDmGlanECwo5EXH6X2Ss35y4MM7rjN2hjV-EKBtCX9tQLcmBueCab5kCoFCtcTKqH5YxO5k9gwaPIhsGKp6MDfYUkhFge_OUMzGF4yc/w640-h288/2+++++IMG20210727102350.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa setelah proses kredit selesai dan disetujui, dana yang dicairkan dari realisasi kredit tersebut digunakan oleh masing-masing debitur inti/ key person yaitu terdakwa Edhowin Farisca Riawan, saksi M. Ridho Yunianto, saksi Dwi Budianto, saksi Andi Pramono, saksi Chandra Febrianto, saksi Abdul Najib, saksi Hadi Pradjoko, saksi Imansyah Sofyan Hadi, saksi Made Raji Mahendra, dan Gede Mastra (alm) sehingga  pemanfaatannya tidak sesuai dengan peruntukan kreditnya;<br /><br />Bahwa sesuai dengan ketentuan Perkreditan Bank Jatim, terdapat beberapa jenis kegiatan kredit pada Bank Jatim (Tbk) antara lain:<br /><br />A. Kredit Modal Kerja Rekening Koran  (KMKRK)<br />Adalah fasilitas kredit yang diberikan untuk keperluan modal kerja dimana penarikannya dapat dilakukan setiap Saar. melalui rekening korannya hingga plafond terientu dengan monggunakan cek atau bilyet giro; Persyaratan : Sesuai dengan SK Direksi No. 043/O3]./KEP/IJIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 temang BPP Kredit Menengah 81 Korporasi :<br /><br />1). Syarat umumt, Usaha produktif dalam sektor yang membutuhkan modal kerja yang prospektif; Tidak memiliki tunggakan kredit macet baik kredit produktif maupun konsumtif dari bank maupun lembagajasa keuangan lain; Bank dapat memberikan kredit rekening koran dan investasi hanya kepada nasabah yang telah menjadi nasabah pemegang giro, deposito, atau tabungan minimal selama 6 bulan dengan rnutasi rekening aktif.jika nasabah take over bank lain maka pemohonan dapat menyampaikan mutasi rekening giro atas aktivitas usaha selama minimal 1 tahun terakhir.<br /><br />2). Dokumen yang dipersyaratkan yaitu: Surat permohonan kredit, Pas poto terbaru 4x6 sebanyak 2 Iembar, jika calon debitur berbentuk badan usaha pas poto masing-masing pengurus; Fotocopy bukti identitas diri: KTP, KK, NPWP, surat nikah; Fotocopy akta pendirian dan perubahan badan hukum; Surat ijin usaha perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), Ijin Gangguan (HO) yang masih berlaku; Bukti kepemilikan agunan tambahan; Surat persetujuan persero Iainnya atau komisaris disesuaikan dengan badan usaha; Surat keterangan usaha dari kepala desa/kepala pasar untuk debitur perorangan; - RAB untuk kredit lnvestasi.<br /><br />B. Kredit Investasi Umum (KIU)<br />Adalah kreditjangka menengah atau panjang yang diberikan kepada debitur atau calon debitur untuk membiayai pengadaan aktiva tetap atau barang modal yang menghasilkan produk/jasa dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan atau company financing ataupun pengembangan usaha baru, mengganti biaya perolehan barang modal (refinancing) termasuk untuk pernbiayaan bungn dalam masa konstruksi (interest during construction), obyek yang dibinyai dan lain-lain yang perlunasnnnya dari hnsil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai, jangka waktu maksimal sampai dengan 15 tahun. Persyaratan Kredit Modal Kerja Rekening Koran  (KMKRK)<br /><br />C. Kredit Property (KP)<br />Adalah kredit konsumsi yang terdiri atas kredit properti rumah tapak (kredit untuk pembelian rumah tapak), kredit properti rumah susun (kredit untuk pembelian rumah susun), dan kredit properti ruko rukan atau atau rukost (kredit untuk pembelian rumah toko atau rumah kantor atau rumah kost). Jangka kredit properti maksimum 20 tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit Sesuai dengan SE Direksi No. 0S4/101/SE/DIR/ KRD.AGR.RTL tanggal 20 Mi 2016 Bab XIX Kredit Properti (KP) : Surat permohonan kredit; - Pas photo 4x6 sebanyak 2 Iembar<br /><br />Kemudian Fotocopy Kartu Keluarga, KTP, dan NPWP; Surat kuasa mendebet rekening bermaterai; Surat pernyataan kesanggupan menyetor angsuran rutin tiap bulan; Surat pernyataan kesanggupan mengasuransikan minimal asuransi jiwa, PA plus PHK dan asuransi kebakaran; Bukti kepemilikan agunan tambahan; IMB dan PBB; Fotocopy mutasi rekening 6 bulan terakhir, Surat pernyataan kepemilikan fasiltas kredit properti; Untuk peminjam dengan gaji rutin: Fotocopy SK Pengangkatan pegawai tetap Iegalisir (untuk peminjam dengan gaji rutin); Surat keterangan gaji yang diketahui perusahaan/instansi; Rekomendasi kepala dinas/instansi.<br /><br />Untuk peminjam dengan penghasiian tidak rutin: SPT Tahunan terakhir, Surat pernyataan penghasilan perbulan yang diketahui suami atau istri; Copy neraca, laba rugi atau informasi keuangan terakhir, Copy akta pendirian perusahaan dan ijin-ijin usaha yang masih berlaku.<br /><br />D. Kredit Konsumsi Beragunan Property (KKBP)<br />Adalah kredit di luar kredit pemilikan properti dengan agunan berupa properti. dapat dipergunakan "untuk pembangunan atau perbaikan/renovasi rumah tapak, ruko, rukan, rumah kost, homestay atau rumah cassa/guest house yang digunakan untuk kebutuhan sendiri (tidak dipegualbeiikan) dan keperluan konsumsi iainnya. Jangka kredit KKBP maksimum 20 tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit; Persyaratan : Sama dengan Kreclit Property.<br /></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEic0EvvwrRrtTnqxY04kL5Gw6EeRjPxPtRYLtHfgi6GOXV5o7vmrfwFW5zTpYz6TfpvnPJpv32CDguP4ycwuTfHaSDxkqcRl96ugMIxa9CB2hRmC91LurkfHRbGQHkGJQdxw_Z9NjcR7ZQ/s640/10.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEic0EvvwrRrtTnqxY04kL5Gw6EeRjPxPtRYLtHfgi6GOXV5o7vmrfwFW5zTpYz6TfpvnPJpv32CDguP4ycwuTfHaSDxkqcRl96ugMIxa9CB2hRmC91LurkfHRbGQHkGJQdxw_Z9NjcR7ZQ/w640-h288/10.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">E. Kredit Pundi Kencana (KPK)<br />Adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak Iain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga dan jenis kredit yang diberikan adalah modal kerja dan/atau investasi. Jangka waktu maksimal untuk kredit Pundi Kencana adalah 3 tahun kredit modal kerja dan 5 tahun untuk kredit investasi, dengan tujuan penggunaan memberikan bantuan permodalan bagi pengusaha mikro dan kecil yang mempunyai usaha produktif<br /><br />Persyaratan: Sesuai SE Direksi No. 056/116/DIR/KAR/SE tanggal 09 Agustus 2017 perihal Perubahan BPP Kredit Miro dan Kecil Bab XIV Kredit Pundi Kencana: - Memiliki usaha produktif yang telah berjalan minimal 1 tahun; Tidak memilikl tunggakan kredit pokok dan bunga, Telah menjadi atau bersedia menjadi nasabah BankJatim;<br /><br />Bukti kepemilikanllahan pertanian atau perjanjian sewa-menyewa lahan yang diketahui Kepala Desa; Surat permohonan kredit; Pas photo 4x6 sebanyak 2 Iembar, Fotocopy Kartu Keluarga, KTP, Surat nikah dan NPWP;Bukti kepemilikan agunan tambahan; Copy rekening koran minimal 3 bulan terakhir; Laporan keuangan; Surat keterangan Kepala Desa atau Kepala Pasar atau SIUP atau TDP yang masih berlaku.<br /><br />Terkait Agunan, Bank Jatim juga menerapkan aturan tentang jenis agunan, yaitu: 1. Agunan Utama (obyek atau transaksi yang dibiayai dengan kredit) dan 2. Agunan Tambahan (dapat berupa deposito, tanah 8L bangunan, barang bergerak, dan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku)<br /><br />Selain itu, Bank Jatim jguga menerapkan aturan bahwa dalam setiap pengajuan permohonan Kredit wajib memiliki agunan tambahan dengan ketentuan sebagai berikut :<br />a. Untuk kredit Rekening Koran dan Investasi Umum sesuai SE Direksi No : 0S4/182/XII/2016/SE/DIR/KMK tanggal 23 Desember 2016 tentang BPP Kredit lvlenengah dan Korporasi, Lampiran CEV Jaminan Perlenis Kredit “Kredit Modal Kerja 81 Investasi minimum CEV 120%<br /><br />b. Untuk kredit Pundi Kencana sesuai SE Direksi No. O56/116/DIR/KAR/SE tanggal O9 Agustus 2017 perihal Perubahan BPP Kredit Miro dan Kecil Bab XIV Kredit Pundi Kencana, Hal 6 poin 12.3 "Nilai agunan tambahan berdasarkan Taksasi Harga Lelang Sita (THLS) atau Cash Equivalent Value (CEV) sebagai berikut: Untuk Modal Kerja Agunan tambahan yang harus disediakan minimal 120%dari plafond kredit atas dasar THSL ; Untuk Kredit Investasi maka total agunan yang harus disediakan minimal sebesar 140% dari plafond kredit atas dasar THLS, termasuk barang yang dibiayai atau dibeli dari kredit."<br /><br />c. Untuk kredit KKBP sesuai SE Direksi No. 054/101/SE/D1R/ KRD.AGR.RTL tanggal 20 Juli 2016 Bab XIX Kredit Properti (KP), hal XIX/5 poin 3.4.1.4 ”Khusus KKBP untuk pembangunan rumah di tanah milik sendiri atau perbaikan / renovasi properti milik sendiri, kebutuhan pembiayaan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), RAB ditetapkan maksimal sebagai berikut: - Pembangunan rumah di tanah milik sendiri, RAB ditetapkan maksimal sebesar LTV (loan to value) dari THU tanah; - Perbaikan / renovasi properti milik sendiri, RAB ditetapkan maksimal sebesar LTV dari properti sebelum diperbaiki / direnovasi<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzNJncVaAUqRN9JMMfnHUbb0rwjfSQwhOkeiMFeX2JlzwkBPgd9HcMCxe0Kn28jqBEN1A88lnBNkI2mGvWf5SpuqL3dGoV2O9Wq8t0_4IqWruEv-UjsmAoeXQJ06-ZmbD61Ez1FrtsWZI/s1333/IMG20211012111512.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzNJncVaAUqRN9JMMfnHUbb0rwjfSQwhOkeiMFeX2JlzwkBPgd9HcMCxe0Kn28jqBEN1A88lnBNkI2mGvWf5SpuqL3dGoV2O9Wq8t0_4IqWruEv-UjsmAoeXQJ06-ZmbD61Ez1FrtsWZI/w640-h288/IMG20211012111512.jpg" width="640" /></a></div>Apabila RAB melebihi LTV maka diwajibkan menyediakan self financing sebesar kekurangannya dan proses pencairan fasilitas kredit hanya dapat dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan pembangunan rumah atau perkembangan perbaikan / renovasi properti.”<br /><br />Gambar<br /><br />Berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi No. O43/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 dan BPP Kredit Mikro & Kecil SK Direksi No. O43/O30/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 secara garis besar proses pemberian kredit diatur sebagai berikut:<br /><br />Bermula dari permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur, kemudian dilanjutkan dengan analisa dan pengusulan kredit yang dapat diuraikan Iangkah-langkahnya sebagai berikut:<br />l. Pengumpulan data Kegiatan ini dimulai dari menyusun rencana pengumpulan data, seperti jenis data yang Vdiperlukan, sumber dan cara memperolehhya, hingga pelaksanaan pengumpulan data-data seperti yang telah direncanakan.<br /><br />2. Verifikasi data. Kegiatan yang diiaksanakan adalah melakukan pemeriksaan setempat (pemeriksaan fisik/o‘n the spot), meminta informasi Bank kepada OJK/Bank Iain/Lembaga Pembiayaan lainnya serta checking kepada pembeli, pemasok, pesaing maupun pihak ketiga lainnya.<br /><br />3. Analisa data. Meliputi kegiatan Analisa Laporan Keuangan (kuantitatifl seperti analisa rasio, analisa dan penilaian atas pernyataan Laba/Rugi dan Neraca perusahaan, analisa Rekonsihasi Modal dan Harta Tetap serta Analisa sumber dan penggunaan dana/Pemyataan Pengadaan Kas Kegiatan, selanjutnya adalah penilaian aspek perusahaan lainnya (kualitatif) seperti aspek umu<br /><br />1. Pengumpulan data. Kegiatan ini dimulai dari menyusun rencana pengumpulan data, seperti jenis data yang Vdiperlukan, sumber dan cara memperolehhya, hingga pelaksanaan pengumpulan data-data seperti yang telah direncanakan.<br /><br />2. Verifikasi data. Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan pemeriksaan setempat (pemeriksaan fisik/o‘n the spot), meminta informasi Bank kepada OJK/Bank lain/Lembaga Pembiayaan Iainnya serta checking kepada pembeli, pemasok, pesaing maupun pihak ketiga lainnya.<br /><br />3. Analisa data. Meliputi kegiatan Analisa Laporan Keuangan (kuantitatif) seperti analisa rasio, analisa dan penilaian atas pernyataan Laba/Rugi dan Neraca perusahaan, analisa Rekonsiliasi Modal & Harta Tetap serta .Ana|isa sumber dan penggunaan dana/Pemyataan Pengadaan Kas. Kegiatan se|anjutnya adalah penilaian aspek perusahaan lainnya (kuaiitatif) seperti aspek umum, manajemen, pemasaran, teknis & produksi/ pembelian dan penilaian agunan.<br /><br />4. Perhitungan kebutuhan kredit. Untuk jenis kredit investasi dan kredit modal kerja aplofend dan kredit modal kerja konstruksi dibuat cashflow untuk menentukan jumlah kredit penarikan/pelunasan kredit dan jangka waktu kredit. Sedangkan untuk jenis kredit lainnya seperti kredit modal kerja umum/rekening koran dapat menggunakan metode perputaran modal kerja<br /><br />5. Pengukuran rating nasabah. Dari beberapa aspek penting seperti aspek keuangan, manalemen, pemasaran, produksi, pengalaman/lamanya berusaha, risiko kelompok industri dan aspek agunan diteliti lebih jauh untuk mendapatkan data akurat yang selanjutnya dikelorapokkan dalam rangka pengukuran tingkat risiko kredit yang akan diberikan.<br /><br />6. Penetapan struktur kredit. Dalam tahapan ini analis kredit menetapkan dalam usulannya mengenal Jems kredit yang akan diberikan, jangka waktu kredit, suku bunga, biaya-biaya, menetapkan jaminan yang diperlukan dan kemungkinan pengikatan, penutupan asuransinya serta menetapkan syarat-syarat kredit Iainnya.<br /><br />7. Pembuatan Perangkat Aplikasi Kredit (PAK). Harus dibuat untuk setiap permohonan fasilitas kredit, balk permohonan baru, tambahan, perpanjangan, maupun review kredit. PAK terdiri dari dol<umen—dokumen sebagai berikut : BPD 1.1 (memorandum pengusulan kredit), BPD 1.2 (FormulirAspek Umum 8L Manajemen), BPD 1.3 (Formulir Aspek Pemasaran), BPD 1.4 (Formulir Aspek Teknis Produksi/Pembelian), BPD 1.5 (Formulir Aspek Keuangan), BPD 1.6 (Formulir Aspek Jaminan), BPD 1.7 (Formulir Kunjungan Setempat), K-4 (Laporan Hasil Pemeriksaan Agunan); 8. Persetujuan kredit. Oleh Komite Pemutus Kredit dan 9. Pengajuan struktur kredit kepada debitur melalui SPPK (Surat Persetujuan persetujuan Pemberian Kredit) dan 10. Pengikatan kredit dan jaminan<br /></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguv5IhWjyHF70VjRwFvws3_hKpG8dYeNEbppWUYIlbgV7puierHaOvyj2nCvFmug4_663htLPt4oKU1VmR3O_DJ573CUamZ-MdRjrpYjSkDpE9JCr-Sgzpgz7AJwnTfnaQgnZtYM-X7lM/s1067/IMG_20211012_113210.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1067" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguv5IhWjyHF70VjRwFvws3_hKpG8dYeNEbppWUYIlbgV7puierHaOvyj2nCvFmug4_663htLPt4oKU1VmR3O_DJ573CUamZ-MdRjrpYjSkDpE9JCr-Sgzpgz7AJwnTfnaQgnZtYM-X7lM/w640-h360/IMG_20211012_113210.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Saksi Mochamad Ridho Yunianto,S.E,M.M, selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Kepanjen bersama-sama dengan terdakwa EDHOWIN FARISCA RIAWAN, ST selaku Penyelia Operasional Kredit, telah memproses dan menyetujui serta memutuskan Permohonan Kredit Grouping dari Debitur inti yaitu atas nama saksi M. Ridho Yunianto, Grouping terdakwa Edhowin Farisca Riawan, Grouping Saksi Dwi Budianto, Grouping Saksi Andi Pramono, Grouping saksi Chandra Febrianto, Grouping  saksi Abdul Najib, Grouping saksi Hadi Pradjoko, Grouping  saksi Imansyah Sofyan Hadi, Grouping saksi Made Raji Mahendra dan Grouping Gede Mastra (alm), yang diajukan dalam berbagai jenis kredit yaitu Kredit modal kerja rekening Koran, Kredit investasi umum, Kredit property, Kredit konsumsi beragunan property dan Kredit Pundi Kencana<br /><br />Yang dalam prosesnya tidak mematuhi  ketentuan tentang Kredit di PT. Bank  Jatim Tbk dan  terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam proses pemberian dan penggunaan dana kreditnya antara lain sebagai berikut :<br /></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjS34bdrjWNVaDx1RZawzWnqkk27Xri-vFHYNOsR3cOijtvQeVw92sd4nEp9GIAzMDmio3DSbeze7ZrN7BGKFicAh2-8U2bBLt06oEqcDpIoF2-m0JPZrqb326ssOw0H2qB1NdWWfOQPV8/s640/Ridho.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="370" data-original-width="640" height="370" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjS34bdrjWNVaDx1RZawzWnqkk27Xri-vFHYNOsR3cOijtvQeVw92sd4nEp9GIAzMDmio3DSbeze7ZrN7BGKFicAh2-8U2bBLt06oEqcDpIoF2-m0JPZrqb326ssOw0H2qB1NdWWfOQPV8/w640-h370/Ridho.png" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">1. Group Muhammad Ridho Yunianto. <br />Rincian kredit  Group M. Ridho Yunianto per 31 Maret 2021 sebagai berikut: <br /><br />Terdapat beberapa penyimpangan dalam analisa kredit pada group  M. Ridho Yunianto antara lain: 1. Atas perintah M. Ridho Yunianto melalui terdakwa Edhowin Farisca Riawan selaku Penyelia Operasional Kredit  kepada para Analis Kredit yaitu saksi Arif Afandi dan  saksi Reza Pahlevi untuk menganalisa kredit dengan cara melakukan rekayasa terhadap pembahasan kredit seperti rekayasa laporan keuangan yang seakan-akan debitur memiliki usaha dengan repayment capacity (kemampuan membayar kembali) yang mencukupi sehingga kredit tersebut layak dibiayai;<br /><br />2. Penyalahgunaan wewenang dengan merealisasi kredit grouping untuk kepentingan pribadi dengan cara meminjam nama istri/saudara karyawan Bank Jatim Kepanjen, teman/keluarga pegawai serta meminjam nama pegawai debitur inti. Pemecahan kredit  tersebut dalam rangka menyesuaikan kewenangan Pimpinan Cabang, dan penggunaan dananya juga tidak sesuai peruntukannya;<br /><br />3. Proses analisa kredit yang dibuat oleh Analis disesuaikan dengan permohonan kredit, dan seluruh debitur yang tergabung dalam group M. Ridho Yunianto tidak dilakukan on the spot / Survey terhadap usaha dan agunan Group;<br /><br />4. Berkas kredit yang tidak lengkap dan penggunaan dokumen-dokumen kelengkapan kredit ( SIUP / TDP ) tidak benar dan/atau dokumen baru dibuat pada saat mengajukan permohonan kredit dan hanya digunakan untuk kelengkapan Administrasi saja, sehingga seolah-olah dokumen kredit sudah lengkap dan memenuhi syarat untuk dapat disetujui permohonan kreditnya  sebagai berikut:<br /><br />1. ANGKE SAPUTRA / M. RIDHO YUNIANTO, No. SIUP / Penerbit 503/   /SIUP-K/35.07.303/2015 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, No. TDP / Penerbit132554753028 Disperindag Kab. Malang, Nama Perusahaan UD. KARYA KITA, Tgl. Terbit21 Desember 2015, Tidak terdaftar di register Disperindag<br /><br />2. FARIS, No. SIUP / Penerbit 511/221/421.107,  No. TDP / Penerbit 13255525969, Nama Perusahaan FARIS JAYA UD, Tgl. Terbit 07 Maret 2007 (SIUP) 07 Maret 2017 (TDP), Tidak terdaftar di register Disperindag<br /><br />3. CANDRA YOGA / M. RIDHO YUNIANTO, No. SIUP / Penerbit 180/0549/SIUP-K/421.302/2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemkab Malang, SIUP a.n RUDI SUGI HANDAYANI, No. TDP / Penerbit 132534703885 Disperindag Kab. Malang, Nama Perusahaan SARI RASA, CV, Tgl. Terbit11 Juli 2014 (SIUP) 16 Juli 2014 (TDP), Terdaftar pada register Disperindag Beralamat di Jl. Raya Pakis Kembar 114 Rt.04 – Rw.14 Pakis<br /><br />4. SUPARIONO / M. RIDHO YUNIANTO, No. SIUP / Penerbit 470/884/361.012/2016 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Pemerintah Kabupaten Malang, No. TDP / Penerbit 177850186308 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Pemerintah Kabupaten Malang, Nama Perusahaan BAROKAH, UD, Tgl. Terbit 09 April 2016, Tidak terdaftar di register Disperindag<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLz4_eQKhDfgnyy49C75wO9gftybSYb_pRwMb0ddswhGwDUc26XJt7lAFF_kxhpkgRpBd27wACVhBLNoJNaPB52y-ku5XQx8OOhS6XHcnhhdKECkQZoGdfBYrtjutKE2kMZPmrUiq0OkY/s640/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLz4_eQKhDfgnyy49C75wO9gftybSYb_pRwMb0ddswhGwDUc26XJt7lAFF_kxhpkgRpBd27wACVhBLNoJNaPB52y-ku5XQx8OOhS6XHcnhhdKECkQZoGdfBYrtjutKE2kMZPmrUiq0OkY/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Penilaian agunan/jaminan kredit tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku  dan sebagian agunan diindikasikan tidak dapat dieksekusi dalam proses lelang (KPKNL). Sisa dari nilai kredit grouping  saksi M. Ridho Yunianto sebesar Rp. 9.679.730.472,17 (sembilan milyar enam ratus tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah koma tujuh belas sen) dinikmati dan digunakan untuk kepentingan saksi sendiri.<br /><br />2. GROUP EDHOWIN FARISCA RIAWAN,ST. Rincian kredit  Group terdakwa Edhowin Farisca Riawan,ST per 31 Maret 2021 sebagai berikut: <br /></div><div style="text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhMjiy09CExkeKVE3dW77hgxhdptzjChCbAXP29M25O9PrpqmmL92ZsQVjBU46EkIK9YVYr9zzbsL_uY7OisFK-Hk5uf8iXORDyw8FgAt0s7gT86NDgNGwG69_XlIuvjl4xVEIZ9kJ2vU/s640/Edhowin.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="275" data-original-width="640" height="276" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhMjiy09CExkeKVE3dW77hgxhdptzjChCbAXP29M25O9PrpqmmL92ZsQVjBU46EkIK9YVYr9zzbsL_uY7OisFK-Hk5uf8iXORDyw8FgAt0s7gT86NDgNGwG69_XlIuvjl4xVEIZ9kJ2vU/w640-h276/Edhowin.png" width="640" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">Terdapat beberapa penyimpangan dalam analisa kredit pada Group terdakwa Edowin Farisca Riawan, ST antara lain : 1. Atas perintah saksi M. Ridho Yunianto baik secara langsung ataupun melalui terdakwa Edhowin Farisca Riawan selaku Penyelia Operasional Kredit kepada para Analis Kredit yaitu saksi Arif Afandi dan saksi Reza Pahlevi untuk menganalisa kredit dengan cara melakukan rekayasa terhadap pembahasan kredit seperti rekayasa laporan keuangan yang seakan-akan debitur memiliki usaha dengan repayment capacity (kemampuan membayar kembali) yang mencukupi sehingga kredit tersebut layak dibiayai;<br /><br />2. Penyalahgunaan wewenang dengan merealisasi kredit grouping untuk kepentingan pribadi dengan cara meminjam nama istri/saudara karyawan Bank Jatim Kepanjen, teman/keluarga pegawai serta meminjam nama pegawai debitur inti, pemecahan kredit  dalam rangka menyesuaikan kewenangan Pimpinan Cabang serta penggunaan dananya tidak sesuai peruntukannya;;<br /><br />3. Proses analisa kredit yang dibuat oleh Analis disesuaikan dengan permohonan kredit, dan seluruh debitur yang tergabung dalam group terdakwa Edhowin Farisca Riawan tidak dilakukan on the spot / Survey terhadap usaha maupun agunan group;<br /><br />4. Penggunaan dokumen-dokumen kelengkapan kredit ( SIUP / TDP ) tidak benar dan atau dokumen baru dibuat pada saat hendak mengajukan permohonan kredit, semata-mata hanya digunakan untuk kelengkapan administrasi saja, sehingga seolah-olah dokumen kredit sudah lengkap dan memenuhi syarat untuk disetujui permohonan kreditnya, dokumen dimaksud diantaranya adalah: Group AGUSTO ARIE FRIANTO / EDHOWIN FARISCA, No. SIUP / Penerbit 503/0144/SIUP-M/35.07.122/2017/P.I Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Malang, No. TDP / Penerbit 132537704694 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Malang, Nama Perusahaan AGUSTO,UD, Tgl. Terbit 21 JUNI 2017, Tidak terdaftar di registrasi Disperindag<br /><br />5. Penilaian agunan/jaminan kredit tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku  dan sebagian agunan diindikasikan tidak dapat dieksekusi dalam proses lelang (KPKNL). Sisa dari nilai kredit grouping Edhowin Farisca Riawan,ST sebesar Rp. 3.583.104.847,60 (tiga milyar lima ratus delapan puluh tiga juta seratus empat ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah koma enam puluh sen) dinikmati dan digunakan untuk kepentingan terdakwa Edhowin Farisca Riawan sendiri.<br /><br />3. GROUP DWI BUDIANTO. Rincian kredit  Group Dwi Budianto per 31 Maret 2021 sebagai berikut : <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGMMkJGiO1eQzlsD0O_jZ2Bvg4EO_OWAE_gAts3fESLQ5DI-Ig52C4PXSnBSLW1FRxwIZRs1UDMdq5JBIdSZwPV3zF10eFS58_GnCbiDqfmBb8TZ0FKX2jYRxYNczDBa9mciiAjDMG_sI/s640/Dwi+Budianto.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="494" data-original-width="640" height="494" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGMMkJGiO1eQzlsD0O_jZ2Bvg4EO_OWAE_gAts3fESLQ5DI-Ig52C4PXSnBSLW1FRxwIZRs1UDMdq5JBIdSZwPV3zF10eFS58_GnCbiDqfmBb8TZ0FKX2jYRxYNczDBa9mciiAjDMG_sI/w640-h494/Dwi+Budianto.png" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Terdapat penyimpangan proses permohonan, pemeriksaan administrasi, pengambilan keputusan sampai dengan realisasi kredit dalam Group  Dwi Budianto antara lain : 1. Penyalahgunaan wewenang dengan merealisasi kredit grouping dengan cara meminjam nama istri/saudara/keluarga/teman/ pegawai, dan pemecahan kredit  dalam rangka menyesuaikan kewenangan Pimpinan Cabang; 2. Proses analisa kredit yang dibuat oleh Analis disesuaikan dengan permohonan kredit, debitur yang tergabung dalam Group saksi Dwi Budianto sebanyak 24 PK, hanya sebagian yang dilakukan survey yaitu 16 PK, sedangkan sisanya sebanyak 8 PK tidak dilakukan survey, terinci sebagai berikut: <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHFJOtU_QgdCx4gIjFtf1kuxiijtvdFyHjyAoc2zFBsbRmwaYrPKbLrilRteVz2ws4-FtGyNO21j0CSlUV2ZjQeiwY_iaEpoIY6O99VuZxHISQId5T9PNqYZax7q3Y0K4x1HLsDnjpSJY/s549/Gambar+A.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="259" data-original-width="549" height="302" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHFJOtU_QgdCx4gIjFtf1kuxiijtvdFyHjyAoc2zFBsbRmwaYrPKbLrilRteVz2ws4-FtGyNO21j0CSlUV2ZjQeiwY_iaEpoIY6O99VuZxHISQId5T9PNqYZax7q3Y0K4x1HLsDnjpSJY/w640-h302/Gambar+A.png" width="640" /></a></div>Penilaian agunan/jaminan kredit tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku  dan sebagian agunan diindikasikan tidak dapat dieksekusi dalam proses lelang (KPKNL). Penggunaan dokumen-dokumen kelengkapan kredit ( SIUP / TDP ) tidak benar dan atau dokumen baru dibuat pada saat hendak mengajukan permohonan kredit, semata-mata hanya digunakan untuk kelengkapan administrasi saja, sehingga seolah-olah dokumen kredit sudah lengkap dan memenuhi syarat untuk dapat disetujui permohonan kreditnya, dokumen dimaksud diantaranya adalah:<br /><br />1. YULI TRISMIAMI / DWI BUDIANTO, No. SIUP / Penerbit 503/0830/SIUP-K/35.07.303/2016 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemkab Malang, No. TDP / Penerbit 132516801448  Disperindag Kab. Malang, Nama Perusahaan UD “ OERIP BERKAH” Tgl. Terbit 26 Agustus 2016, Tidak terdaftar di registrasi Disperindag<br /><br />2. DWI BUDIANTO / DWI BUDIANTO, No. SIUP / Penerbit 510/118/421.107/2009 Disperindag Kab. Malang, No. TDP / Penerbit 132555255059 Disperindag Kab. Malang, Nama Perusahaan JRB INDONESIA (JAYA RAYA BERSAMA), UD Tgl. Terbit 03 Februari 2009 (SIUP) 04 Februari 2009 (TDP), Terdaftar di register Beralamat di Jl. Dsn. Karangduren - Pakisaji<br /><br />3. LUTFI ADI SANTOSO / DWI BUDIANTO    , No. SIUP / Penerbit 503/     / SIUP-K/35.07.303/2015 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemkab Malang, No. TDP / Penerbit 132554753030 Disperindag Kab. Malang, Nama Perusahaan MEBEL SINGAJAYA, Tgl. Terbit 21 Desember 2015 (SIUP) 21 Desember 2015 (TDP), Tidak terdaftar di registrasi Disperindag<br /><br />4. SAIPUL IKHROM / DWI BUDIANTO, No. SIUP / Penerbit 180/1006/SIUP-K/421.302/2016 Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Pemkab Malang, No. TDP / Penerbit 132546452122 Disperindag Kab. Malang, Nama Perusahaan UD. SRI REJEKI, Tgl. Terbit 10 Maret 2016 (SIUP) 10 Maret 2016 (TDP), Tidak terdaftar di registrasi Disperindag<br /><br />5. IRMA SETYAWATI / DWI BUDIANTO, No. SIUP / Penerbit 510/954/431.107/2011 Disperindag Kab. Malang, No. TDP / Penerbit 132555255669 Disperindag Kab. Malang, Nama Perusahaan UD. NINETY NINE TEXTSTILE, Tgl. Terbit 9 September 2011 (SIUP) 25 Agustus 2016 (TDP), Tidak terdaftar di registrasi Disperindag<br /><br />6. PUJI ERNAWATI / DWI BUDIANTO, No. SIUP / Penerbit 503/0835/SIUP-K/35.07.303/2016 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemkab Malang, No. TDP / Penerbit 132516801482 Disperindag Kab. Malang, Nama Perusahaan UD. UNGGUL, Tgl. Terbit 19 Agustus 2016 (SIUP) 25 Agustus 2016 (TDP), Tidak terdaftar di registrasi Disperindag<br /><br />7. SUDARMAJI / DWI BUDIANTO, No. SIUP / Penerbit 503/0833/SIUP-K/35.07.303/2016 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemkab Malang, No. TDP / Penerbit 132516801422 Disperindag Kab. Malang, Nama Perusahaan UD. DARMA AYAM, Tgl. Terbit 19 Agustus 2016 (SIUP) 22 Agustus 2016 (TDP), Tidak terdaftar di registrasi Disperindag<br /><br />8. ELLYSSA PRAMESWARI NUR AZIZAH / DWI BUDIANTO, No. SIUP / Penerbit 9120309970666 Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, No. TDP / Penerbit 9120309970666 Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, Nama Perusahaan TOKO PRAMESWARI, Tgl. Terbit 6 September 2019 (SIUP) 6 September 2019 (NIB), TDP diganti dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) / OSS<br /><br />9. YUDA IRAWAN / DWI BUDIANTO, No. SIUP / Penerbit 503/0477/SIUP-K/35.07.303/2015 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemkab Malang, No. TDP / Penerbit 132554753029 Disperindag Kab. Malang, Nama Perusahaan UD. DUA SEKAWAN, Tgl. Terbit 21 Desember 2015 (SIUP) 21 Desember 2015 (TDP), Tidak terdaftar di registrasi<br /><br />10. WINARTI / DWI BUDIANTO, No. SIUP / Penerbit 503/SIUP-K/35.07.303/2015 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Malang, No. TDP / Penerbit 132554752829 Dinas Perindustrian,Perdagangan Dan Pasar Pemerintah Kabupaten Malang, Nama Perusahaan KARYA FAMILY ORGANISER, Tgl. Terbit 21 DESEMBER 2015, Tidak terdaftar di registrasi<br /><br />11. FAJAR WIYONO / DWI BUDIANTO, No. SIUP / Penerbit 180/0056/SIUP.K/421.302/2013/P.I Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Malang, No. TDP / Penerbit 132535102632 Dinas Perindustrian,Perdagangan Dan Pasar Pemerintah Kabupaten Malang, Nama Perusahaan JAYA RAYA INDONESIA,UD, Tgl. Terbit 05 APRIL 2015, Tidak terdaftar di registrasi<br /><br />12. SONY PRASETYO / DWI BUDIANTO, No. SIUP / Penerbit - , No. TDP / Penerbit 132555054699 Dinas Perindustrian,Perdagangan Dan Pasar Pemerintah Kabupaten Malang, Nama Perusahaan 25 AGUSTUS 2016, Tgl. Terbit - . Tidak terdaftar di registrasi<br />13. TUTIN SETYORINI TISNAWATI / DWI BUDIANTO, No. SIUP / Penerbit 91200009460654<br />Dinas Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Malang, No. TDP / Penerbit - . Nama Perusahaan - , Tgl. Terbit - , TDP diganti dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) / OSS<br /><br />1. Adanya praktik plafondering (praktek penyelesaikan kredit bermasalah dengan menggabungkan denda dan bunga kedalam kredit baru) dan gali lubang tutup lubang untuk memanipulasi tingkat Non Performing Loan (NPL)<br /><br />Pada tanngal 26/08/2019, PK Baru KIU06086 an Ellysa Prameswari Plafon, PK Baru /Penarikan Rp2.000.000.000,  Penyetoran - ; Pada tanngal 26/08/2019, Pelunasan KIU06081 an Ellysa Prameswari Pokok  Rp1.982.703.764,31 Bunga Rp14.746.560,36, PK Baru /Penarikan - , Penyetoran Rp1.997.450.324,67<br /><br />Adanya  komisi / fee atas pencairan kredit yang diterima oleh Pimpinan Cabang, Penyelia Kredit, dan Analis Kredit. Sisa dari nilai kredit grouping saksi Dwi Budianto sebesar Rp. 41.985.651.364,02 ( empat puluh satu milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah koma dua sen) digunakan untuk kepentingan saksi Dwi Budanto sendiri dan diberikan kepada Petugas Bank Jatim Cabang Kepanjen yaitu Pimpinan Cabang saksi M. RidhoYunianto, Penyelia Operasional Kredit Terdakwa Edhowin Farisca Riawan, Analis Kredit yaitu saksi Reza Pahlevi, saksi Arif Afandi,dan saksi Dhonny Eka Aryan, yang besarnya berkisar  10 % s/d 15 % dari tiap-tiap kredit yang direalisasikan<br /><br />4. GROUP ANDI PRAMONO. Rincian kredit  Group Andi Pramono per 31 Maret 2021 sebagai berikut:</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqQQN-iibZCxm0QaaMwxCU-A_HKmRdkOZEuhxqZZO8B_ZWmqPRKgdnKIr3o8u443bGCU4Trdkqp1KtMa7dYeVzmL17gtNt_UH7s8qnpERIDnhVFKuka9VODsJQ5nScLe7AikUSUgeH5BA/s598/Andi+Pramono.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="441" data-original-width="598" height="472" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqQQN-iibZCxm0QaaMwxCU-A_HKmRdkOZEuhxqZZO8B_ZWmqPRKgdnKIr3o8u443bGCU4Trdkqp1KtMa7dYeVzmL17gtNt_UH7s8qnpERIDnhVFKuka9VODsJQ5nScLe7AikUSUgeH5BA/w640-h472/Andi+Pramono.png" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Terdapat beberapa Penyimpangan dalam proses permohonan, analisa kredit, pengambilan keputusan dan realisasi kredit kredit Group saksi ANDI PRAMONO antara lain :<br />1. Penyalahgunaan wewenang dengan merealisasi kredit grouping dengan cara meminjam nama istri/saudara/keluarga/teman/ pegawai, dan pemecahan kredit  dalam rangka menyesuaikan kewenangan Pimpinan Cabang;<br /><br />2. Proses analisa kredit yang dibuat oleh Analis disesuaikan dengan permohonan kredit, Debitur yang tergabung dalam Group Saksi ANDI PRAMONO sebanyak 17 PK, hanya sebagian yang dilakukan survey lokasi usaha/ijin usaha debitur, alamat debitur dan jaminan yaitu hanya dilakukan terhadap 5 PK, sedangkan sisanya sebanyak 12 PK tidak dilakukan survey, terinci sebagai berikut: sudah ada<br /><br />3. Petugas kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen dalam melakukan analisa Kredit Modal Kerja, Investasi atau Kredit Konsumsi Beragunan Property (KKBP) tidak melengkapi dengan bukti transaksi usaha;<br /><br />4. Penggunaan dokumen-dokumen kelengkapan kredit ( SIUP / TDP ) tidak benar dan/atau dokumen baru dibuat pada saat mengajukan permohonan kredit semata-mata hanya untuk kelengkapan administrasi saja seolah-olah dokumen kredit sudah lengkap dan memenuhi syarat untuk dapat disetujui permohonan kreditnya, dokumen dimaksud diantaranya adalah :<br /><br />1. Analisa kredit investasi tidak jelas tujuan penggunaan, dan tidak terdapat analisa investasi dan RAB pada pembahasan; 2. Analisa kredit KKBP tidak jelas tujuan penggunaannya; 3. Analisa kredit dilakukan oleh Analis Kredit dengan cara merekayasa laporan keuangan seakan-akan debitur memiliki usaha yang layak dibiayai; 4. Tidak ada mutasi rekening, nota-nota penjualan dan keterangan nilai asset dari Desa ; 5. Repayment capacity  hanya didasarkan kepercayaan Analis Kredit kepada debitur inti  saksi Andi Pramono; 6. Tidak terdapat analisa Total Relationship Concept (TRC) pada analisa kredit padahal petugas telah mengetahui bahwa yang menggunakan hasil realisasi adalah debitur inti  saksi Andi Pramono; 7. Penilaian agunan/jaminan kredit tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku  dan sebagian agunan diindikasikan tidak dapat dieksekusi dalam proses lelang (KPKNL);<br /><br />8. Adanya praktik  plafondering  dan gali lubang tutup lubang untuk memanipulasi tingkat NPL, yaitu: 1. Pelanggaran proses analisa kredit oleh Analis Kredit tersebut atas perintah atau arahan dari  saksi M. Ridho Yunianto dan terdakwa Edhowin Farisca Riawan ; 2. Adanya  komisi/ fee atas pencairan kredit yang diterima oleh Pimpinan Cabang, Penyelia Kredit dan Analis Kredit.</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9JslJoxTiXAD7jf8lcK8G5CIgmoY5VRMURABDd1FyI62NsiLQbd-Lct4x0y4bjUzN4ZYcgKlwY2bmj6L_L_0Z21pKEixM7-o95mXKOb5HiZOjL8rRxy6395DM6Q9lTuXC4QHHvL2kUYs/s640/Soares.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="340" data-original-width="640" height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9JslJoxTiXAD7jf8lcK8G5CIgmoY5VRMURABDd1FyI62NsiLQbd-Lct4x0y4bjUzN4ZYcgKlwY2bmj6L_L_0Z21pKEixM7-o95mXKOb5HiZOjL8rRxy6395DM6Q9lTuXC4QHHvL2kUYs/w640-h340/Soares.jpg" width="640" /></a></div>Sisa dari nilai kredit grouping Saksi Andi Pramono sebesar Rp. 33.199.116.119.68 digunakan untuk kepentingan saksi Andi Pramono sendiri dan diberikan kepada Petugas Bank Jatim Cabang Kepanjen yaitu Pimpinan Cabang saksi M. Ridho Yunianto, Penyelia Operasional Kredit terdakwa Edhowin Farisca Riawan, dengan cara dipotong antara 7 % s/d 10 % dari nilai realisasi kredit masing-masing debitur dengan rincian :<br />Debitur atas nama  Enik Handayani (2 loan) 7% atau total     Rp140.000.000,-<br />Debitur atas nama  Agus (2 loan) 7% atau total                      Rp210.000.000,-<br />Debitur atas nama  Heri Wahyudi (2 loan) 7% atau total        Rp 70.000.000,-<br />Debitur atas nama  Rizal Anfi 7% atau                                   Rp210.000.000,-<br />Debitur atas nama  M. Saroni 7% atau                                   Rp210.000.000,-<br />Debitur atas nama  Nurul Yaqin 7% atau                               Rp210.000.000,-<br />Debitur atas nama  Andri 7% atau                                         Rp210.000.000,-<br />Debitur atas nama  Ahmad Rohim 7% atau                           Rp 210.000.000,-<br />Debitur atas nama  Ahmad Zakariya 7% atau                        Rp210.000.000,-<br /><br />Total keseluruhan pungutan fee sebesar Rp1.750.000.000. Total fee tersebut dibagi sama rata antara saksi Mohammad Ridho Yunianto dan terdakwa  Edhowin Farisca Riawan,ST masing-masing menerima sebesar Rp875.000.000<br /><br />5. GROUP ABDUL NAJIB. Rincian kredit  Group Abdul Najib per 31 Maret 2021 sebagai berikut ; <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-O6Cm41KwfbtQAOndFljIErufgzCGUptP6Y1P_ZQZo1gT1vVG8ndIyPIfFfsb5xG5rOCHpVcx7YN7MoDtV0k7kXuUuxq4Yf7g0Mt2tEHcAF2yP3rDgxigz8KV5JYOdFBOa-hXOgHe338/s638/Abdul+Nazib.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="218" data-original-width="638" height="218" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-O6Cm41KwfbtQAOndFljIErufgzCGUptP6Y1P_ZQZo1gT1vVG8ndIyPIfFfsb5xG5rOCHpVcx7YN7MoDtV0k7kXuUuxq4Yf7g0Mt2tEHcAF2yP3rDgxigz8KV5JYOdFBOa-hXOgHe338/w640-h218/Abdul+Nazib.png" width="640" /></a></div>Dari permohonan kredit Group saksi Abdul Najib tersebut, terdapat penyimpangan-penyimpangan antara lain:<br />1. Penyalahgunaan wewenang dengan merealisasi kredit grouping dengan cara meminjam nama istri/saudara/keluarga/teman/ pegawai, dan pemecahan kredit  dalam rangka menyesuaikan kewenangan Pimpinan Cabang;<br /><br />2. Proses analisa kredit yang dibuat oleh Analis disesuaikan dengan permohonan kredit, tidak dilakukan on the spot / Survey terhadap usaha dan berkas kredit tidak lengkap. Debitur yang tergabung dalam Group saksi Abdul Najib  sebanyak 5 PK dan hanya kredit atas nama Abdul Najib yang dilakukan Survey;<br /><br />3. Saksi Ridho Yunianto selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Kepanjen dan terdakwa   Edhowin Farisca Riawan selaku Penyelia Operasional Kredit sudah mengetahui dari awal bahwa debitur Group saksi Abdul Najib tidak memiliki usaha, namun saksi Ridho Yunianto dan atau terdakwa Edhowin Farisca Riawan tetap memerintahkan saksi Reza Pahlevi selaku Analis untuk tetap memproses realisasi kredit dengan menggunakan nama debitur pinjaman/debitur topengan dengan plafon dan skim kredit yang sudah ditentukan oleh saksi Ridho Yunianto dan terdakwa Edhowin karena yang membawa dan menggunakan adalah saksi Abdul Najib;<br /><br />Penggunaan dana tidak sesuai peruntukannya sebagaimana tabel sebagai berikut: 1. Penilaian agunan/jaminan kredit tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku  dan sebagian agunan diindikasikan tidak dapat dieksekusi dalam proses lelang (KPKNL); 2. Adanya  komisi / fee atas pencairan kredit yang diterima oleh Pimpinan Cabang, Penyelia Kredit dan Analis Kredit;<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPom9Zis9oVtuI_J1jzm-gUlTKPEIuZ_wrm2G65zwsfLGmWksqG-CBRQccptmfFaeVzJk6OQT8VAY3GEi5MAniCz4H_SiKWbzKCYXEmHQemcXPyIbQFBAMWvtT9CKyeC36MIkylvWxtUw/s640/5+++++IMG20210727102559.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPom9Zis9oVtuI_J1jzm-gUlTKPEIuZ_wrm2G65zwsfLGmWksqG-CBRQccptmfFaeVzJk6OQT8VAY3GEi5MAniCz4H_SiKWbzKCYXEmHQemcXPyIbQFBAMWvtT9CKyeC36MIkylvWxtUw/w640-h288/5+++++IMG20210727102559.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Sisa nilai kredit grouping saksi Abdul Najib sebesar Rp. 11.196.639.693,19 digunakan untuk kepentingan saksi Abdul Najib sendiri dan diberikan kepada Petugas Bank Jatim Cabang Kepanjen yaitu Pimpinan Cabang saksi M. Ridho Yunianto, Penyelia Operasional Kredit terdakwa Edhowin Farisca Riawan,ST.<br /><br />6. GROUP CHANDRA FEBRIYANTO. </div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZq2nOGtZDdRytZod8Qyq8bIOLsOakLx6eeVrky0pkQ8Px4K0aCW-1aq-IszrX53UagXAO0QOkBloEmEUbJjB-xOMT_x26QdfRm8W2xQ48layZ4MohFfYIP085k6lDn02uBT84AGXClCU/s640/Soares.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="340" data-original-width="640" height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZq2nOGtZDdRytZod8Qyq8bIOLsOakLx6eeVrky0pkQ8Px4K0aCW-1aq-IszrX53UagXAO0QOkBloEmEUbJjB-xOMT_x26QdfRm8W2xQ48layZ4MohFfYIP085k6lDn02uBT84AGXClCU/w640-h340/Soares.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Rincian kredit  Group Chandra Febriyanto per 31 Maret 2021 sebagai berikut: Terdapat penyimpangan dalam proses permohonan, analisa, pengambilan keputusan sampai dengan realisasi kredit dalam Group  Chandra Febriyanto antara lain:<br />1. Penyalahgunaan wewenang dengan merealisasi kredit grouping dengan cara meminjam nama istri/saudara/keluarga/teman/ pegawai, dan pemecahan kredit  dalam rangka menyesuaikan kewenangan Pimpinan Cabang;<br /><br />2. Penggunaan dokumen-dokumen kelengkapan kredit ( SIUP / TDP ) tidak benar dan atau dokumen baru dibuat pada saat hendak mengajukan permohonan kredit, semata-mata digunakan untuk kelengkapan administrasi saja, seolah-olah dokumen kredit lengkap dan memenuhi syarat untuk dapat disetujui permohonan kreditnya, kecuali pengajuan kredit atas nama debitur Lina Antar negara dan Chandra Febriyanto yang dokumennya lengkap;<br /><br />3. Proses analisa kredit yang dibuat oleh Analis atas instruksi dan/atau sepengetahuan  saksi M. Ridho Yunianto dan terdakwa Edhowin Farisca dengan cara merekayasa pembahasan kredit antara lain laporan keuangan dibuat seolah-olah debitur memiliki usaha dengan repayment capacity yang mencukupi sehingga kredit tersebut layak dibiayai;<br /><br />4. Terhadap debitur yang merupakan karyawan dan/atau saudara dari saksi Chandra Febriyanto  tidak dilakukan survey lapangan/on the spot  ke lokasi usaha debitur, alamat debitur dan jaminan debitur (bukti transaksi usaha tidak ada) tidak ada mutasi rekening, nota-nota penjualan dan keterangan nilai asset dari Desa karena dapat dipastikan mereka tidak memiliki usaha;<br /><br />5. Analisa kredit investasi tidak jelas tujuan penggunaan, kredit investasi dilakukan pembahasan kredit modal kerja dengan tidak adanya kebutuhan RAB sebagai dasar pemberian kredit investasi ; <br /><br />6. Dalam analisa kredit KKBP tidak jelas tujuan penggunaannya, kredit tidak disertai dengan bukti transaksi usaha sebagai dasar pertimbangan kemampuan bayar debitur tiap bulannya dan tidak dilakukan kunjungan ke lokasi usaha; <br /><br />7. Tidak terdapat analisa Total Relationship Concept (TRC) pada analisa kredit padahal petugas telah mengetahui bahwa yang menggunakan hasil realisasi adalah debitur inti  saksi Chandra Febriyanto; <br /><br />8. Penilaian agunan/jaminan kredit tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku  dan sebagian agunan diindikasikan tidak dapat dieksekusi dalam proses lelang (KPKNL);<br /><br />9. Adanya praktik  plafondering  dan gali lubang tutup lubang untuk memanipulasi tingkat NPL<br />10. Terdapat penarikan dana dari debitur topengan yang disetor ke rekening debitur inti (saksi Chandra Febrianto) sebagai berikut: 1. Aset yang dibeli dengan menggunakan hasil realisasi kredit, yang sekaligus dijadikan sebagai jaminan / agunan kreditnya, pada Group Chandra Febrianto, dengan rincian sebagai berikut : 2. Adanya  komisi/ fee atas pencairan kredit yang diterima oleh Pimpinan Cabang, Penyelia Kredit dan Analis Kredit.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKwqAld0S49t7mnHdbllxjrblgzG6DpUOb2tlmCaoxk1Jj5nWlOGDbNEai3e0Nzt9KouEfWo4p05-OoP0cXinwULQJ_dZceDCSwmpffsY5QtAxofUi8rPXoPmb7uGlNRW_47jGICePQ-g/s640/saksi+analisis.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKwqAld0S49t7mnHdbllxjrblgzG6DpUOb2tlmCaoxk1Jj5nWlOGDbNEai3e0Nzt9KouEfWo4p05-OoP0cXinwULQJ_dZceDCSwmpffsY5QtAxofUi8rPXoPmb7uGlNRW_47jGICePQ-g/w640-h288/saksi+analisis.jpg" width="640" /></a></div>Sisa kredit grouping Chandra Febriyanto sebesar Rp. 19.626.159.200,94 dipergunakan antara lain sebagai berikut : Debitur Chandra Febriyanto, sebesar Rp. 1.706.250.000,- digunakan membayar aset yang dijadikan agunan dan potongan oleh Pimpinan Cabang saksi M. Ridho Yunianto dan Penyelia Operasional Kredit Terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST, sebesar Rp. 285.000.000,- sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi.<br /><br />Debitur Teguh Mega Triawan, sebesar Rp. 2.575.000.000,- digunakan untuk membeli aset yang dijadikan agunan , potongan oleh Pimpinan Cabang saksi M. Ridho Yunianto dan  Penyelia Operasional Kredit Terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST, sebesar Rp. 350.000.000,- sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi.<br /><br />Debitur Baruna Fidyajaya, sebesar Rp. 2.775.000.000,- digunakan untuk membeli aset yang dijadikan agunan ; potongan oleh Pimpinan Cabang saksi M. Ridho Yunianto dan Penyelia Operasional Kredit Terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST, sebesar Rp. 400.000.000,-, sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi<br /><br />Debitur Yuliardi, sebesar Rp. 1.425.000.000,- digunakan untuk membeli aset yang dijadikan agunan ; potongan oleh Pimpinan Cabang saksi M. Ridho Yunianto dan  Penyelia Operasional Kredit Terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST, sebesar Rp. 250.000.000,- sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi;<br /><br />Debitur Jemmy Sakti, sebesar Rp. 2.395.833.333,35 digunakan untuk membeli aset yang dijadikan agunan, potongan oleh Pimpinan Cabang saksi M. Ridho Yunianto dan Penyelia Operasional Kredit Terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST, sebesar Rp. 350.000.000,-, sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi;<br /><br />Debitur Eko Juli Subastian sebesar Rp. 2.941.509.092,28 digunakan untuk membeli aset yang dijadikan agunan, potongan oleh Pimpinan Cabang terdakwa  M. Ridho Yunianto dan Penyelia Operasional Kredit Terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST, sebesar Rp. 300.000.000,-, sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi;<br /><br />Debitur Suparman sebesar Rp. 2.880.993.993,96 digunakan untuk membeli aset yang dijadikan agunan ; potongan oleh Pimpinan Cabang Saksi M. Ridho Yunianto dan Penyelia Operasional Kredit Terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST, sebesar Rp. 300.000.000,-, sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi;<br /><br />Debitur Vicka Novianto, sebesar Rp. 2.926.572.781,35 digunakan untuk membeli aset yang dijadikan agunan ; potongan oleh Pimpinan Cabang Saksi M. Ridho Yunianto, Penyelia Operasional Kredit Terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST, sebesar Rp. 400.000.000,-, sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi.<br /><br />7. GROUP IMANSYAH SOFYAN HADI. <br />Rincian kredit  Group Imansyah Sofyan Hadi per 31 Maret 2021 sebagai berikut: Dalam pengajuan permohonan kredit Group Imansyah Sofyan Hadi terdapat penyimpangan sebagai berikut: 1. Pemecahan kredit  dalam rangka menyesuaikan kewenangan Pimpinan Cabang dengan mengajukan kredit secara grouping dengan meminjam nama istri/saudara/keluarga/teman/ pegawai (sebagai debitur topengan) ;<br /><br />2. Proses analisa kredit yang dibuat oleh Analis disesuaikan dengan permohonan kredit, tidak seluruhnya dilakukan on the spot / Survey terhadap usaha dan agunan dari  5 PK yang diajukan, hanya 2 PK yang dilakukan survey sisanya 3 PK tidak dilakukan Survey, sesuai table berikut:<br /><br />3. Penggunaan dokumen-dokumen kelengkapan kredit ( SIUP / TDP ) tidak benar dan atau dokumen baru dibuat pada saat hendak mengajukan permohonan kredit, semata hanya digunakan untuk kelengkapan Administrasi saja, sehingga seolah-olah dokumen kredit sudah lengkap dan memenuhi syarat untuk dapat disetujui permohonan kreditnya, diantaranya sebagai berikut : 1. Penilaian agunan/jaminan kredit tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku  dan sebagian agunan diindikasikan tidak dapat dieksekusi dalam proses lelang (KPKNL); 2. Adanya praktik  plafondering  dan gali lubang tutup lubang untuk memanipulasi tingkat NPL;<br /> </div><div style="text-align: justify;">Sisa dari nilai kredit grouping Imansyah Sofyan Hadi sebesar Rp. 4.383.333.333,38 dipergunakan untuk kepentingan pribadi.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcJjo5pTwS8PNXbCU9y_E58NNAm8TfC22AWLQc4UVpf1yvxWNK2mkbyOJlwFP5o_XI1-j7zTBxEkCV1VPZGkMH4lIV6T7ZXy4iOfP_mndsHgSlNhIG5wicGauDAOJXiaWEEu_ISJux2v4/s1333/IMG20211012111514.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcJjo5pTwS8PNXbCU9y_E58NNAm8TfC22AWLQc4UVpf1yvxWNK2mkbyOJlwFP5o_XI1-j7zTBxEkCV1VPZGkMH4lIV6T7ZXy4iOfP_mndsHgSlNhIG5wicGauDAOJXiaWEEu_ISJux2v4/w640-h288/IMG20211012111514.jpg" width="640" /></a></div>8. GROUP HADI PRAJOKO. <br />Rincian kredit Group Hadi Prajoko per 31 Maret 2021 sebagai berikut: Terdapat Penyimpangan dalam proses pengajuan, analisa dan penggunaan kredit utamanya pada kredit atas nama debitur CV. Java Trust (Kredit Investasi) dan debitur Abdurrahman Prawira Pamuji (Kredit Investasi) yang diproses oleh kantor Cabang Kepanjen  antara lain sebagai berikut:<br /><br />1. Dalam pembahasan kredit tidak diketahui secara spesifik tujuan pengajuan kredit investasi, tidak dilampirkannya dokumen pendukung seperti purchase order baik sebelum maupun setelah realisasi; 2. Analisa perhitungan kebutuhan kredit investasi tidak menggunakan metode payback period, net present value (NPV), dan internal rate of return (IRR) dengan memperhatikan proyeksi cashflow usaha debitur hingga jangka waktu kredit berakhir. Pembahasan yang dilakukan analis dalam penentuan plafond kredit investasi umum menggunakan analisa perhitungan kebutuhan modal kerja;<br /><br />3. Dalam berkas kredit tidak dilampirkan RAB sebagai salah satu dasar dalam penentuan plafond kredit investasi umum (maksimum 70% dari RAB); 4. Agunan utama yang diikat bukan merupakan objek yang dibiayai; 5. Tidak dilampirkan dokumentasi kunjungan Pimpinan cabang ke lokasi usaha; 6. Debitur belum memenuhi persyaratan yaitu menjadi nasabah PT.Jawa Timur. Tbk minimal 6 bulan dengan performance baik (rekening bank lain yang dilampirkan tidak berurutan terkesan hanya sebagian mutasi yang dilampirkan);<br /><br />7. Proses analisa kredit yang dibuat oleh Analis disesuaikan dengan permohonan kredit, tidak dilakukan on the spot / Survey terhadap usaha dan agunan Group  Hadi Pradjoko, sebagai berikut : Penilaian agunan/jaminan kredit tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku  dan sebagian agunan diindikasikan tidak dapat dieksekusi dalam proses lelang (KPKNL).<br /><br />9. GROUP MADE RAJI MAHENDRA.<br /></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjik5ZhwgVMNQDp3wrVuIsoqMqLSEyQ-Bl2cIXMpIsMGm2JxekpspxY0-IOwqjCXV4wUP1dF_Kz8Mpu_4A64FyTRdTj0bywsCJTBjLKyDdHoGVZ1-qfznJkEcijIGqYMkDJQ8AKi1g2rPY/s640/Soares.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="340" data-original-width="640" height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjik5ZhwgVMNQDp3wrVuIsoqMqLSEyQ-Bl2cIXMpIsMGm2JxekpspxY0-IOwqjCXV4wUP1dF_Kz8Mpu_4A64FyTRdTj0bywsCJTBjLKyDdHoGVZ1-qfznJkEcijIGqYMkDJQ8AKi1g2rPY/w640-h340/Soares.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Rincian kredit  Group Made Raji Mahendra  per 31 Maret 2021 sebagai berikut: Terdapat beberapa Penyimpangan dalam analisa kredit pada Group Made Raji Mahendra antara lain sebagai berikut: 1. Pemecahan kredit  dalam rangka menyesuaikan kewenangan Pimpinan Cabang dengan mengajukan kredit secara grouping dengan meminjam nama istri/saudara/keluarga/teman/ pegawai (sebagai debitur topengan); 2. Petugas kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen dalam melakukan analisa  kredit modal kerja, investasi, atau KKBP tidak melengkapi dengan bukti transaksi usaha; 3. Analisa kredit investasi juga tidak jelas tujuan penggunaan dan tidak terdapat analisa investasi serta RAB pada pembahasan; 4. Analisa kredit KKBP tidak jelas tujuan penggunaannya;<br /></div><div style="text-align: justify;"><br />5. Penggunaan dokumen-dokumen kelengkapan kredit ( SIUP / TDP ) tidak benar dan atau dokumen baru dibuat pada saat hendak mengajukan permohonan kredit, semata-mata digunakan untuk kelengkapan administrasi saja, seolah-olah dokumen kredit lengkap dan memenuhi syarat untuk dapat disetujui permohonan kreditnya; 6. Debitur yang kreditnya direalisasi namun tidak mempunyai Ijin Usaha ( SIUP / TDP / Surat Keterangan Usaha ) adalah : Romi Febrianton untuk Plafon kredit Rp. 2.500.000.000,- Wariadi untuk plafon kredit Rp. 2.500.000.000,- Gede Pardede Dibyantara untuk plafon kredit Rp. 3.000.000.000,- I Made Artha Putra untuk plafon kredit Rp. 3.000.000.000,- Firman untuk plafon kredit Rp. 2.000.000.000,- Muhammad Hefni untuk plafon kredit Rp. 2.100.000.000,-<br /><br />1. Analisa kredit dilakukan oleh Analis Kredit dengan cara rekayasa laporan keuangan, seakan-akan debitur memiliki usaha yang layak dibiayai; 2. Proses analisa kredit yang dibuat oleh Analis disesuaikan dengan permohonan kredit, tidak dilakukan on the spot / Survey terhadap usaha dan agunan debitur; 3. Repayment capacity  hanya didasarkan kepercayaan Analis Kredit kepada debitur inti  Made Raji Mahendra; 4. Tidak terdapat analisa Total Relationship Concept (TRC) pada analisa kredit padahal petugas telah mengetahui bahwa yang menggunakan hasil realisasi adalah debitur inti Group Made Raji Mahendra;<br /><br />5. Penilaian agunan/jaminan kredit tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku  dan sebagian agunan diindikasikan tidak dapat dieksekusi dalam proses lelang (KPKNL); 6. Adanya praktik  plafondering  dan gali lubang tutup lubang untuk memanipulasi tingkat NPL, yaitu: Adanya  komisi / fee atas pencairan kredit yang diterima oleh Pemimpin Cabang, Penyelia Kredit dan Analis Kredit, sebesar Rp500.000.000,- Pelanggaran proses analisa kredit oleh Analis Kredit tersebut atas perintah atau arahan dari  saksi M. Ridho Yunianto dan Terdakwa Edhowin Farisca. Sisa dari nilai kredit grouping Made Raji Mahendra sebesar Rp. 30.383.266.151,33 dipergunakan untuk kepentingan pribadi.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibKiGNw3BbDpFjE5-BWB0FoFWKDlgH1TM0elltfL6VCkDrGmyoU0F2kbLFSgiOW5Ouhhum-mPj2pQcjiXFK91mOjXWoX8KToBYYPqlFR6LLekCaLix23v0cSElwh9falsvFYuH8HIdVj4/s1333/IMG20211012113802++++EDHOWIN.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibKiGNw3BbDpFjE5-BWB0FoFWKDlgH1TM0elltfL6VCkDrGmyoU0F2kbLFSgiOW5Ouhhum-mPj2pQcjiXFK91mOjXWoX8KToBYYPqlFR6LLekCaLix23v0cSElwh9falsvFYuH8HIdVj4/w640-h288/IMG20211012113802++++EDHOWIN.jpg" width="640" /></a></div>10. GROUP I GEDE MASTRA. <br /></div><div style="text-align: justify;">Rincian kredit  Group I Gede Mastra per 31 Maret 2021 sebagai berikut: Terdapat penyimpangan dalam pemberian kredit, analisa dan penggunaan kredit kepada Group I Gede Mastra sebagai berikut:<br /><br />1. Pemecahan kredit  dalam rangka menyesuaikan kewenangan Pimpinan Cabang dengan mengajukan kredit secara grouping dengan meminjam nama istri/saudara/keluarga/teman/ pegawai (sebagai debitur topengan) dan penggunaan hasil realisasi dana kredit tidak sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam dokumen kredit melainkan sebagian atau keseluruhannya digunakan untuk kepentingan  I Gede Mastra; 2. Analis yaitu saksi Reza Pahlevi, saksi Arif Afandi dan saksi Dhonny atas perintah dari Pimpinan Cabang Saksi M. Ridho Yunianto dan/atau Penyelia Operasional Kredit (Terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST tidak melakukan on the spot /Survey terhadap usaha dan agunan Group; 3. Tidak melengkapi berkas kredit sesuai dengan yang dipersyaratkan di dalam BPP dan penggunaan dokumen-dokumen kelengkapan kredit ( SIUP / TDP ) tidak benar dan atau dokumen baru dibuat pada saat hendak mengajukan permohonan kredit, semata-mata digunakan untuk kelengkapan administrasi saja, seolah-olah dokumen kredit lengkap dan memenuhi syarat untuk dapat disetujui permohonan kreditnya;<br /><br />1. Terhadap agunan kredit dalam Group I Gede Mastra tidak dilakukan penilaian oleh KJPP; Bahwa semua kredit dalam Group ini telah lunas pada bulan Oktober 2019; Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Malang tanggal 2 Februari 2021, diperoleh keterangan bahwa Dr. I Gede Mastra,SH, MM.M.Kn telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2021  (sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 3573-KM-21012021-0005 tanggal 21 Januari 2021).<br /><br />Bahwa  perbuatan terdakwa EDHOWIN FARISCA RIAWAN selaku Penyelia Operasional Kredit saksi, ST bersama-sama dengan MOCHAMAD RIDHO YUNIANTO,S.E,M.M, selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Kepanjen serta para debitur Inti (Key Person) sebagaimana yang diuraikan diatas, dalam  memproses dan menyetujui serta memutuskan Permohonan Kredit Grouping dari Debitur inti (key person) yaitu grouping atas nama saksi M. Ridho Yunianto, Grouping terdakwa Edhowin Farisca Riawan, Grouping Saksi Dwi Budianto, Grouping Saksi Andi Pramono, Grouping Chandra Febrianto, Grouping Abdul Najib, Grouping Hadi Pradjoko, Grouping Imansyah Sofyan Hadi,  Grouping Made Raji Mahendra dan Grouping I Gede Mastra (alm)<br /><br />Yang dalam prosesnya tidak memenuhi ketentuan tentang Kredit di PT. Bank  Jatim Tbk, maupun Prinsip kehati-hatian Perbankan, serta mengabaikan tata kelola Perusahaan  yang Baik (Good Corporate Governance) dengan cara meminjam nama-nama orang lain yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan perkreditan di PT. Bank Jatim Tbk, menyebabkan kredit-kredit tersebut DI MACETKAN sesuai Peraturan POJK No. 32/POJK/03/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Batas Maksimum Pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi Bank Umum pasal 17 (1) dan ayat (2), karena telah terjadi pelanggaran prosedur dalam proses pengajuan kredit dan beberapa debitur Group dalam kondisi kolek 5;<br /></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhG0Rya9ompgWXtiRfT1cfPQndyA7vR3FGzcOOqQXxvF6vEn8gz9RZny_n7YOiCoA9tC5FINZFTop2kwCbhu__kSst-yi_fzE-ZVpn604T0NYueIp2VjNfmZ_SaxFrHqgS9iBHGAxP8PHo/s640/IMG20210727102623.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhG0Rya9ompgWXtiRfT1cfPQndyA7vR3FGzcOOqQXxvF6vEn8gz9RZny_n7YOiCoA9tC5FINZFTop2kwCbhu__kSst-yi_fzE-ZVpn604T0NYueIp2VjNfmZ_SaxFrHqgS9iBHGAxP8PHo/w640-h288/IMG20210727102623.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa perbuatan terdakwa EDHOWIN FARISCA RIAWAN, ST selaku Penyelia Operasional Kredit bekerjasama dengan saksi MOCHAMAD RIDHO YUNIANTO,S.E,M.M, selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Kepanjen dan para Debitur Inti (Key Person) sebagaimana diuraikan diatas merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu :<br /></div></div><div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><br />l. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11//25/PBI/2009 tentang Perubahan Peraturan BI Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum Pasal 2 ayat (1), Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individual maupun untuk Bank secara Anak.<br /><br />Pasal 4 ayat (1), Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup: a. Risiko Kredit; b. Risiko Pasar; C. Risiko Likuiditas; d. Risiko Operasional; konsolidasi dengan Perusahaan; e. Risiko Hukum; f. Risiko Reputasi; g, Risiko Stratejik; dan h. Risiko Kepatuhan;  ayat (2), Bank Umum Konvenslonal wajib menerapkan Manajemen Risiko untuk Seluruh Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)<br /><br />2. Kodlflkasi Peraturan Bank Indonesia terkalt Managemen Good Corporat Governance : BAB I, Pasal 1 Peraturan 81 No. 8/4/PBI/2006, Butir 7 – 8. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional perusahaan atau Bank, antara lain pemlmpin kantor Cabang dan kepala Satuan Kerja Audit Intern - Pasal 2 ayat(1) Peraturan BI No. 8/4/PBI/2006, Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan ataujenjang organisasi.<br /><br />Pelaksanaan prlnsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usahanya termasuk pada saat penyusunan visi, misi, rencana strategis, pelaksanaan kebijakan, dan langkah-langkah pengawasan internal pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.<br /><br />Pasal 53 Peraturan BI No. 8/4/PBI/2006, Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum<br /><br />3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum, Bank wajib mematuhi kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam pelaksanaan pemberian Kredit atau Pembiayaan dan pengelolaan perkreditan atau pembiayaan secara konsekuen dan konsisten;<br /><br />4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK03/2017 tanggal 19 Desember 2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum; 5. Surat Keputusan Direksi No. 043/031/KEP/DIR/KRAD tanggal 28 Februari 2005 tentang BPP Kredit Menengah dan Korporasi dan SK Direksi No. 043/030/‘YEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 tentang BPP Kredit Mikro dan Kecil bab 1.5 disebutkan; bahwa kelancaran dan kelayakan kredit ditentukan oleh kemampuan dan kemauan membayar kembali pinjaman dari debitur/nasabah.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnnD72iZi9SJrDtGgxiGR-yIgV5N-atJTw4y3UmnePNqK14qnpXbDirzgnHnCgtMrkyxQZ3KO3M9-HBV71oN98-aezQNz0OMZxMHTjy-4rDE1BXvJAgyzLYbtg1OK-i6QBtKggfqbfuXk/s640/IMG20210810103336.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnnD72iZi9SJrDtGgxiGR-yIgV5N-atJTw4y3UmnePNqK14qnpXbDirzgnHnCgtMrkyxQZ3KO3M9-HBV71oN98-aezQNz0OMZxMHTjy-4rDE1BXvJAgyzLYbtg1OK-i6QBtKggfqbfuXk/w640-h288/IMG20210810103336.jpg" width="640" /></a></div>Mengukur kemampuan dan kemauan membayar kembali pinjaman dimaksud, selanjutnya diwujudkan kedalam : ”Tiga Pilar Kelayakan Usaha Nasabah", mcliputi: 1. Kredilitas menajemaen yang ditunjang sub pilar yaitu ; kemampuan mengeloln usalm, kejujurrm dan itikad baik dari anggota manajemen debilur; 2. Kemampuan membayar kembali pinjaman yang ditunjang sub pilar, yaitu hasil prestasi usaha yang ditentukan oleh keberhasilan pemasarahn dan tehnis produksi serta tingkat likuiditas yang ditentukan oleh keberhasilan peneglolaan keuangan termasuk didalamnya kemampuan dalam pengelolaan pengeluaran dan pemasukan kas. Kedua pilar dimaksud diatas disebut “Firstway Out” yang merupakan faktor penunjang utama kelancaran pembayaran pinjaman; 3. Aspek Agunan yang ditunjang sub pilar yaitu; harga jual kembali pada saat agunan tersebut harus dijual serta kesempurnaan dokumen perkredrtian yang memberikan keunggulan yuridis pada saat agunan kredit dijual. Pilar ketiga ini merupakan ”Second Way Out” yang merupakan jalan terakhif penyelesaian pembayaran kembali pinjaman;<br /><br />6. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi No. 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 dan BPP Kredit Mikro dan Kecil SK Direksi No. 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005, Bab III, Proses Persetujuan Kredit. ”Persetujuan kredit dapat diartikan sebagai Keputusan dari Kelompok Pemutus Kredit (KPK) untuk menempatkan dana dan modal Bank pada aktiva yang beresiko. Oleh karena itu persetujuan kredit harus mencerminkan suatu pernyataan bahwa nasabah yang disetujui pemberian kreditnya adalah yang telah benar-benar memenuhi berbagai persyaratan sebagai berikut:<br /><br />- Kelayakan kreditnya telah dianalisa dan diperhitungkan dengan cermat termasuk pemenuhan kriteria rating kreditnya. - Keputusannya telah sesuai dengan kebijakan dengan prosedur pemberian kredit -Tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan limit kredit dan ketentuan Pemerintah/BI; - Diputus sesuai dengan kewenangan memutus kredit."<br /><br />7. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi No. 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 dan BPP Kredit Mikro dan Kecil SK Direksi No. 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005, Bab II Analisa Kredit, Hal. 20 poin 2.9.3, Verifikasi Data ”Sebelum membuat PAK, data dan / atau informasi yang dikumpulkan Analis Kredit harus melakukan veririkas[/re- check pada Pihak Ketiga atau di check kebenarannya melalui on the spot dan penelitian dokumen." Hal 27 poin 2.9.4.5 Aspek Agunun "Hal yang harus dilakukan menganalisa mengenai kondisi agunan besert yang antara Iain meliputi: kondisi dan lokasi agunan beserta dokumen-dokumennya yang antara lain meliputi ; kondisi dan lokasi agunan, nilai taksasi Cash EqiwifalentValue, dokumen-dokumen kepemilikannya, status agunan dan jenis pengikatnya<br /><br />8. SE Direksi No. 054/183/XH/2016/ SE/Dir/KMK tanggal 23 Desember 2016 Perihal Pelaksanaan On The Spot. "<br /><br />9. SK Direksi No. 056/166/DIR/HCT/SK tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Reward 81 Punishment System Halaman 58 Lampiran II Jenis Pelanggaran dan Sanksi, Bidang Kegiatan : Kredit Nomor Urut 2 : "Membuat permohonan dan pengolahan kredit untuk realisasi kredit fiktif ”<br /><br />10. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi No. 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 dan BPP Kredit Mikro dan Kecil SK Direksi No. 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005, Bab II Analisa Kredit, Hal 27 poin 2.9.4.5 Aspek Agunan ”Ha| yang harus dilakukan adalah menganalisa mengenai kondisi agunan beserta dokumen-dokumennya, yang antara lain meliputi : kondisi dan lokasi agunan, nilai taksasi Cash Equivalent Value, dokumen-dokumen kepemilikannya, status Agunan dan Jenis Pengikatannya”<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhx9NfTQgaASXiKRZl527qwZcPmO9_rXE39mOryzJ602Z76D1i7rx19XsVKsKRzDxq5jKVIfhZHwZNKIJ2RR2szeSmj4e5fQnItEUB0Oyl1sXmRJlRmDJpVHrlLuQEBhf8ZIiW7Ug4VRJw/s1334/IMG20210727102350.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhx9NfTQgaASXiKRZl527qwZcPmO9_rXE39mOryzJ602Z76D1i7rx19XsVKsKRzDxq5jKVIfhZHwZNKIJ2RR2szeSmj4e5fQnItEUB0Oyl1sXmRJlRmDJpVHrlLuQEBhf8ZIiW7Ug4VRJw/w640-h288/IMG20210727102350.jpg" width="640" /></a></div>11. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SE Direksi No 054/182/XII/2016/SE./DIR/KMK tanggal 23 Desember 2016 Lampiran CEV Jaminan PerJenis Kredit ”Kredit Modal Kerja 81 Investasi minimum CEV 120%."<br /><br />12. SE Direksi No. 056/116/DIR/KAR/SE tanggal 09 Agustus 2017 perihal Perubahan BPP Kredit Miro dan Kecil Bab XIV Kredit Pundi Kencana, Hal 6 poin 12.3 ”Nilai agunan tambahan berdasarkan Taksasi Harga Lelang Sita (THLS) atau Cash Equivalent Value/CEV sebagai berikut : Untuk modal kerja agunan tambahan yang harus disediakan minimal 120% dari plafond kredit atas dasar THLS; Untuk Kredit Investasi maka total agunan yang harus disediakan minimal sebesar 140% dari plafond kredit atas dasar THLS, termasuk barang yang dibiayai atau dibeli dari kredit.”<br /><br />13. SE Direksi No. O54/101/SE/DIR/ KRD.AGR.RTL tanggal 20 Juli 2016 Bab XIX Kredit Properti (KP), hal XIX/5 poin 3.4.1.4 ”Khusus KKBP untuk pembangunan rumah di tanah milik sendiri atau perbaikan / renovasi properti milik sendiri, kebutuhan pembiayaan berdasarkan rencana anggaran biaya (RAB), RAB ditetapkan maksimal sebagai berikut: - Pembangunan rumah di tanah milik sendiri, RAB ditetapkan maksimal sebesar LTV dari THU tanah; - Perbaikan / renovasi properti milik sendiri, RAB ditetapkan maksimal sebesar LTV dari properti sebelum diperbaiki / direnovasi; - Apabila RAB melebihi LTV maka diwajibkan menyediakan self financing sebesar kekurangannya dan proses pencairan fasilitas kredit hanya dapat dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan pembangunan rumah atau perkembangan perbaikan / renovasi properti."<br /><br />14. SK Direksi No. 056/166/DIR/HCT/SK tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Reward 8L Punishment System Halaman 58 Lampiran II Jenis Pelanggaran dan Sanksi, Bidang Kegiatan : Kredit Nomor Urut 1 : ”Memanipulasi data pengolahan hingga mengakibatkan kesalahan pengambilan keputusan<br /><br />15. SE Direksi Nomor 053/O28/SE/DIR/KMKorp tanggal 09 Juli 2015 tentang BPP Penetapan Limit/‘Wewenang limit untuk persetujuan pembiayaan kredit dan ' non kredit (Bank Garansi Letter of Credit dan SKBDN) untuk Kantor Cabang Kelas III 5 Rp2.500juta."<br /><br />16. SK Direksi Nomor 057/314/DIR/MJR/KEP tanggal 09 Oktober 2018 tentang BPP Penetapan Batas Wewenang untuk persetujuan pembiayaan kredit dan non kredit (Bank Garansi). "Wewenang limit untuk persetujuan pembiayaan kredit dan non kredit (Bank Garansi) untuk Kantor Cabang Kelas I11 Rp3.000juta<br />17. Surat Kantor Pusat Divisi Kredit Agrobisnis dan Ritel No.054/243/X/2016/KRD.AGR.RTL tanggal 21 Oktober 2016 Perihal Ketentuan Jaminan, Taksasi Agunan, Kelompok Peminjam dan Total Relationship Concept (TRC) poin 4 ”maka setiap permohonan kredit harus dilakukan pemeriksaan terhadap group debiturnya sebagai berikut: a. Analis harus melakukan identifikasi siapa saja group debitur dari permohonan kredit,<br /><br />b. Untuk mengetahui kondisi group debitur dan risiko kredit, maka setiap group debitur harus dilakukan check SID – BL. c. Anaiis harus membuat perhitungan Total Relationship Concept (TRC) untuk mengetahui jumlah seluruh fasilitas kredit yang diberikan Bank Jatim kepada Group sehingga KMPK/Pemutus Kredit dapat diketahui, d. Apabiia dari perhitungan TRC diketahui bahwa KMPK/pemutus kredit adalah Kantor Pusat, maka segera dimintakan persetujuan ke Kantor Pusat cq Divisi Kredit yang membidangi (Divisi Kredit Menengah 8L Korporasi atau Divisi Kredit Agrobisnis dan Ritel."<br /><br />18. SK Direksi No. O58/157/DIR/HCP/KEP tanggal 17 Juni 2019 tentang Pedoman' Pelaksanaan Reward 82 Punishment System hal. 61 Lam_piran I1 Bidang Kegiatan : Kredit No. 3 Menerima komisi dari debitur<br /><br />19. SK Direksi No. O56/166/DIR/HCT/SK tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Reward 84 Punishment System Halaman 52 Lampiran II Jenis Pelanggaran dan Sanksi, Bidang Kegiatan : Kredit Nomor Urut 7 ”Merealisasi Kredit Fiktif”.<br /><br />20. SK Direksi No. O56/166/DIR/HCT/SK tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Reward 81 Punishment System hal. 59 Lampiran 11 No.6 ”Menyalahgunakan realisasi kredit nasabah untuk kepentingan pribadi."<br /><br />21. SE Direksi No. OS4/183/XII/2016/ SE/Dir/KMK tanggai 23 Desember 2016 Perihal Pelaksanaan On The Spot. ”Aktifitas tersebut di atas saiah satunya dibuktikan dengan keikutsertaan clalam lokasi proyek dan/atau lokasi usaha debitur yang akan dibiayai."<br /><br />22. SE Direksi No. 054/24/DIR/KMK tanggal 18 Maret 2016 BPP Kredit Menengah dan  Korporasi Bab II Analisa Kredit hal 40 dan SE Direksi No. 054/160/SE/DIR/KRD.AGR.RTL tanggal 12 Oktober 2016 BPP Kredit Mikro dan Kecil Bab II Analisa dan Pengusuian Kredit hal 33 ; " - Peniiaian agunan pada prinsipnyé diiakukan oleh minimai 2 (dua) petugas kredit / Analis Kredit dan diketahui atasan Iangsung yang bersangkutan. Dalam rangka penilaian penetapan harga taksasi) agunan tersebut khususnya  untuk barang-barang tidak bergerak minimal harus ada 2 harga pembanding<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgugoYSTmDJFYbKWx6PCNiDl8WjOH10jaadcDNl7v0CkCE9ri_IeLS4EfMXVimvLHMq-ElPMExbjVbGNk9WKxwufblkUlrH1I7NtiVvSPMHHMl-6IHw9G_pP5CdKlltTx7qSLHOi4QjnH4/s640/IMG20210727102443.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgugoYSTmDJFYbKWx6PCNiDl8WjOH10jaadcDNl7v0CkCE9ri_IeLS4EfMXVimvLHMq-ElPMExbjVbGNk9WKxwufblkUlrH1I7NtiVvSPMHHMl-6IHw9G_pP5CdKlltTx7qSLHOi4QjnH4/w640-h288/IMG20210727102443.jpg" width="640" /></a></div>23. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi No. 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 Hal 20 dan BPP Kredit Mikro dan Kecil SK Direksi No. 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 hal 21, Bab II Analisa Kredit - Verifikasi Data ”Da|am hal permintaan informasi kepada pihak Pemasok/Pembeli untuk memverifikasi Hutang/Plutang debitur sulit dilakukan, maka verlfikasi dapat dilakukan melalui bul<ti—bukti pembukuan yang ada pada perusahaan debitur/calon debitur (misalnya voucher/kwitansi/delivery Order dan sejenisnya)."<br /><br />24. SE Direksi No. O54/101/SE/DIR/ KRD.AGR.RTL tanggal 20 Juli 2016 Bab XIX Kredit Properti (KP), hal XIX/15 poin 3.5.5 "Peminjam diwajibkan minimal menutup asuransi jiwa, PA Plus PHK dan Asuransi Kebakaran dengan nilai pertanggungan sebesar plafond kredit"<br /><br />25. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi No. O43/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 dan BPP Kredit Mikro dan Kecil SK Direksi No. O43/O30/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005. Daftar Lampiran Kredit, Ketentuan-ketentuan di bidang asuransi - poin 1.b.1 ”Terhadap barang-barang jaminan kredit yang insurable wajib ditutup asuransi dan dalam setiap penutupan pertanggungan barang-barang jaminan harus dicantumkan syarat banker clause-Bank'Jatim"<br /><br />26. SK Direksi No. O56/166/DIR/HCT/SK tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Reward 81 Punishment System hal. 58 Lampiran I No. 7 ”Menjalankan usaha atau kegiatan yang memiliki pertentangan kepentingan (Conflict of interrest) dengan usaha bank."<br /><br />27. SE Direksi No. O49/010/DIR/KPTH tanggal 31 Desember 2015 Perihal BPP Benturan Kepentingan hal I-3 "Seluruh karyawan dan pemimpin perusahaan harus menjaga kondisi agar bebas dari suatu benturan kepentingan (conflict of interest) dalam perusahaan. PT. Bank Jatim telah menyatakan bahwa semua jajaran perusahaan wajib menghindari transaksi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, untuk membuat dan meningkatkan citra Bank dan pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kinerja”<br /><br />28. SK Direksi No. O56/166/DIR/HCT/SK tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Reward 81 Punishment System _hal. 59 Lampiran I No. 5<br />"Memberikan kredit kepada nasabah dengan menggunakan dana pribadi tanpa melalui prosedur kredit Bank."<br /><br />29. SK Direksi No. 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 tentang. BPP Kredit Menengah 8t Korporasi Bab II Analisa Kredit Hal. 48 dan SK Direksi No. O43./O30/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 tentang BPP Kredit Mikro dan Kecil Bab II Analisa Kredit : "Jaminan milik pihak ketiga berupa tanah dan bangunantidak dapat diterima sebagai jaminan kredit kecuali jaminan milik owner atau pengurus perusahaan dan jaminan milik keluarga owner atau pengurus perusahaan. Dalam hal ini, pengertian keluarga adalah keluarga sampal dengan derajat pertama dalam garis lurus maupun garis kesamping. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah suami/istri, anak, bapak/ibu, kakak/adil<, ipar, menantu dan mertua.”<br /><br />30. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi No. O43/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 dan BPP Kredit Mikro dan Kecil SK Direksi No, 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005, Bab IV Pemantauan Kredit hal 82 poin 4.3 ”Pemantauan terhadap jaminan kredit dimaksudkan untuk menjamin penilaian yang berkesinambungan atas second way out, dengan cara mengidentifikasi masalah-masalah potensial yang berkenaan dengan nilai barang jaminan, mendeteksi kelemahan-kelemahan / kekurangan dalam dokumentasi kredit serta meneliti kelemahan—l<elemahan atas kesempurnaan penguasaan dan pengikatan barangjaminan.”<br /><br />31. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi No. 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 dan BPP Kredit Mikro dan Kecil SK Direksi No. O43/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005, Bab IV Pemantauan Kredit hal 82 poin 4.3 ”Pemantauan terhadap jaminan kredit dimaksudkan untuk menjamin penilaian yang berkesinambungan atas second way out, dengan cara mengidentifikasi masalah-masalah potensial yang berkenaan dengan nilai barang jaminan, mendeteksi kelemahan—kelemahan / kekurangan dalam dokumentasi kredit serta meneliti kelemahan-kelemahan atas kesempurnaan penguasaan dan pengikatan barangjaminan.”<br /></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioX0ZG7CwmlGhBm-7qWp7cJUwMTUhaIQ2Of4aguRed6zgXXwCA3_FlPNnPTG3ejhwtgk1aEwIcXBjV8yiPpuSL6jwcBImNlh5Eq3dPuJdxVPeOoZOKyUyxOEUC_05lW5qXrUDYhP7WLlk/s1333/IMG20211012111512.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioX0ZG7CwmlGhBm-7qWp7cJUwMTUhaIQ2Of4aguRed6zgXXwCA3_FlPNnPTG3ejhwtgk1aEwIcXBjV8yiPpuSL6jwcBImNlh5Eq3dPuJdxVPeOoZOKyUyxOEUC_05lW5qXrUDYhP7WLlk/w640-h288/IMG20211012111512.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa perbuatan terdakwa EDHOWIN FARISCA RIAWAN, ST selaku Penyelia Operasional Kredit bersama-sama dengan saksi MOCHAMAD RIDHO YUNIANTO,S.E,M.M, selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Kepanjen dan para Debitur Inti (Key Person) sebagaimana yang diuraikan diatas, telah memperkaya terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST,sendiri sebesar Rp3.583.104.847,60 dan atau orang lain  yaitu :<br /></div><div style="text-align: justify;">Saksi M. Ridho Yunianto sebesar Rp9.679.730.472,17;<br /></div><div style="text-align: justify;">Saksi Dwi Budianto,; sebesar Rp41.985.651.364,02,;<br />Saksi Andi Pramono, sebesar Rp33.199.116.119,68,;<br />Saksi Chandra Febrianto, sebesar Rp19.626.159.200,94<br />Saksi Abdul Najib, sebesar Rp11.196.639.693,19<br />Saksi Hadi Pradjoko, sebesar Rp5.760.759.844,52<br />Saksi Imansyah Sofyan Hadi, sebesar Rp4.383.333.333,38<br />Saksi Made Raji Mahendra sebesar Rp30.383.266.151,33<br /><br />Yang mengakibatkan kerugian keuangan negara / daerah (PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk) sebesar Rp. 179.372.617.545,50 (seratus tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah koma lima puluh sen) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pemberian kredit pada Bank Jatim Cabang Kepanjen tahun 2017 - 2019  Nomor SR-245/PW13/5/2021 tanggal 17 Mei 2021, telah menimbulkan kerugian keuangan negara / daerah / PT. Bank Jatim Tbk.  Per 31 Maret 2021 sebesar Rp179.372.617.545,50, (seratus tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh lima koma lima puluh sen)<br /><br />Perbuatan  terdakwa  EDHOWIN FARISCA RIAWAN, ST  (dan Terdakwa MOCHAMAD RIDHO YUNIANTO,S.E,M.M sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (Jnt)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></div>

News Opini Tipikor Kapala Cabang dan Penyelia Bank Jatim Dituntut ‘20.6’ Thn Penjara Karena Diduga Korupsi Sebesar Rp179 M

- Selain Kepala Cabang dan Penyelia, JPU juga menuntut Satu dari Dua Debitur yaitu Terdakwa Andi Pramono dengan pidana penjara yang totalnya...

»