Sidang Korupsi Bupati Nganjuk Terungkap Aliran Uang "Haram" Ke APH, BPKP, LSM Dan Wartawan

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Selain itu, uang juga ‘mengalir’ ke ajudan Bupati Madiun, Swito dan ke Yani, adik istri terdakwa Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk”  </span></span><br /></div><div style="text-align: justify;"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJp_cSqOasHU8rKW9z5ctSRuI7lyVUOaple20bxK_XMVrfh2IYWdwBxW5E9sFDVmRh5i1jT-AWyv2Ma6_xpDYtY9TFYPNmItCx-Hk7ABlxPpm-0BgI2ajCwKyoJEMQvESrbuvcjyXC1rE/s1334/IMG20210215131154.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJp_cSqOasHU8rKW9z5ctSRuI7lyVUOaple20bxK_XMVrfh2IYWdwBxW5E9sFDVmRh5i1jT-AWyv2Ma6_xpDYtY9TFYPNmItCx-Hk7ABlxPpm-0BgI2ajCwKyoJEMQvESrbuvcjyXC1rE/w640-h288/IMG20210215131154.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –  </b></span><br />Aparat Penegak Hukum (APH, Kepolisian maupun Kejaksaan), BPKP, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Wartawan termasuk anggota DPRD di Kabupaten Nganjuk kembali ‘menghiasi’ persidangan perkara Korupsi Gratifikasi sebesar Rp25.6 miliar dan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) sebesar Rp10.7 miliar sejak tahun 2012 hingga 2017 dengan terdakwa yang juga terpidana Korupsi Suap  Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk periode 2013 – 2018<br /><br />Sebelumnya, Aparat Penegak Hukum baik Kepolisian maupun Kejaksaan dan LSM serta Wartawan termasuk anggota DPRD juga terungkap di Persidangan dalam perkara Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK terhadap terpidana Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung yang menerima aliran uang “haram”<br /><br />Sementara dalam perkara Korupsi Gratifikasi sebesar Rp6.3 miliar dengan terdakwa yang juga terpidana Korupsi Rendra Kresna selaku Bupati Malang dan terdakwa Eryk Armando Talla (pengusaha kontraktor) juga terungkap aliran uang “haram” ke puluhan Wartawan dan LSM di Kabupaten Malang untuk pengamanan.. <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKfbZzMOS-_aVY8A_dBO6V0zByFmruvwDNWq-jg1ysqFVLh6tvl5HY48Gz1EEiiZVaeXTzs9_TTlEo26n2unBBvTXNPqZywxaYFtIO1aJONxPJgoRHwRtEx-MOIzNd_wByhMWLqMhrEDc/s768/IMG20210215144235.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="672" data-original-width="768" height="560" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKfbZzMOS-_aVY8A_dBO6V0zByFmruvwDNWq-jg1ysqFVLh6tvl5HY48Gz1EEiiZVaeXTzs9_TTlEo26n2unBBvTXNPqZywxaYFtIO1aJONxPJgoRHwRtEx-MOIzNd_wByhMWLqMhrEDc/w640-h560/IMG20210215144235.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Ada yang menggelitik. Andai saja yang menangani Ketiga Perkara Korupsi Tiga Kepala Daerah ini adalah Kejaksaan atau Kepolisian, bisa jadi sebutan Polres, Kejaksaan, BPKP, LSM dan Wartawan tidak akan terungkap. <br /><br />Namun karena yang menangani kasus Korupsi Ketiga Kepala Daerah ini (Taufiqurrahman, Syahri Mulyo dan Rendra Kresna) adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga nama Polres, Kejaksaan, BPKP, LSM dan Wartawan pun bisa terungkap <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sementara Polres, Kejaksaan, BPKP, LSM dan Wartawan termasuk anggota DPRD di Kabupaten Nganjuk yang disebut menerima aliran uang “haram” itu diungkapkan oleh saksi Agus Subagio selaku Kepala Dinas Pengairan, yang juga mantan Sekda Kab. Nganjuk tahun 2017 – Agustus 2020 dan juga terinci dalam catatan<br /><br />Agus Subagio bersama 9 saksi lainnya yaitu Zakin (mantan Kabid Dinas Pertanian Kab. Nganjuk),; Hanif (PNS Dinas Peternakan),; Sri Widyastuti (Sekretaris  Dinas Pertanian Kab. Nganjuk),; Budi Sucahyo (mantan Kepala Dinas Peternakan),; Nyoto Mujiono (Kasi di Dinas Pengairan),; Heri Wahyudi (mantan ajudan Bupati),; Nuri Prihandoko (mantan ajudan Bupati),; Joni Tri Wahyudi (Swasta, mantan calon anggota DPRD Kab. Nganjuk) dan Hanif Adi Nugroho (Kepala Seksi di Dinas Pengairan Kab. Nganjuk) dihadirkan JPU KPK Arif Suhenrmanto, Andhi Kurniawan dan Handry Sulistiawan sebagai saksi di persidangan untuk terdakwa Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk dalam perkara Korupsi Gratifikasi sebesar Rp25.6 M dan TPPU sebesar Rp10.7 M sejak tahun 2012 hingga 2017<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivNSrqkZi60huZ03N1FypUFIZlrCyADTJzhF3r-IaWxdQplCq_rjHITd_L-F80eUqmhSpRfkjBkkfaKWudp0q5Z2c9BwCJLYNayuQJo2x478kKRPTXNNLNI3FAKzg9ZK6UutyzUaroVl4/s1334/IMG20210215132354.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivNSrqkZi60huZ03N1FypUFIZlrCyADTJzhF3r-IaWxdQplCq_rjHITd_L-F80eUqmhSpRfkjBkkfaKWudp0q5Z2c9BwCJLYNayuQJo2x478kKRPTXNNLNI3FAKzg9ZK6UutyzUaroVl4/w640-h288/IMG20210215132354.jpg" width="640" /></a></div>Persidangan yang berlangsung melalui sidang Vidio Conference (Vidcon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo (Senin, 1 Januari 2021) adalah agenda pemeriksaan/mendengarkan keterangan saksi di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota yaitu, H. Hisbullah Indris, SH., MH dan Hakim Ad Hock M. Mahin, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Wahyu Wibawati,SH dengan dihadiri Penasehat Hukum terdakwa, yakni Fariji, Rangga, Dodi dkk, dimana Terdakwa Taufiqurrahman mengikuti persidangan dari Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Porong, Sidoarjo karena sedang menjalani hukuman pidana dan dalam kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019)<br /><br />Dari 10 saksi tersebut, dibagi dalam dua session yang masing-masing 5 orang saksi. Untuk session pertama adalah Nyoto Mujiono (Kasi di Dinas Pengairan),; Heri Wahyudi (mantan ajudan Bupati),; Nuri Prihandoko (mantan ajudan Bupati),; Joni Tri Wahyudi (Swasta) dan Hanif Adi Nugroho (Kepala Seksi di Dinas Pengairan Kab. Nganjuk), dimana Ke- 5 saksi ini adalah lanjutan dari persidanagan yang tertunda Dua pekan lalu<br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sedangkan session ke- II adalah Agus Subagio (mantan Kepala Dinas Pengairan, yang juga mantan Sekda Kab. Nganjuk tahun 2017 – Agustus 2020),; Jakin (mantan Kabid Dinas Pertanian Kab. Nganjuk),; Hanif (PNS Dinas Peternakan),; Sri Widyastuti (Sekretaris  Dinas Pertanian Kab. Nganjuk) dan Budi Sucahyo (mantan Kepala Dinas Peternakan)<br /><br />Kepada Majelis Hakim, Agus Subagio mengatakan bahwa pemberian uang ke Kepolisian dan Kejaksaan disaat ada acara adalah atas perintah terdakwa Taufiqurrahman. Agus Subagio menjelaskan, bahwa dirinya juga di datangi LSM dan Wartawan dengan “mengancam”. <br /><br />Menurut saksi Agus Subagio, penempatan dirinya sebagai Kepala Dinas Pertanian pada tahun 2015 karena dianggap dapat membuat situasi kondusif. “Di perintah untuk memberikan saat ada acara,” kata Agus Subagio<br /><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZb9ZTBYcMZxGI0P8gAwxKqmU4BWQm00IYOTCEaT3MloK3lXY3qvWIcg1A-Fmv9f0eGtRkoygVK-WIJ0Rjx1VAX2nwQgjcnSOyUh8MfF84wXuuNhfr8kfpMe5TXajhtULQFTazSuu7Ivw/s1334/IMG20210215172709.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZb9ZTBYcMZxGI0P8gAwxKqmU4BWQm00IYOTCEaT3MloK3lXY3qvWIcg1A-Fmv9f0eGtRkoygVK-WIJ0Rjx1VAX2nwQgjcnSOyUh8MfF84wXuuNhfr8kfpMe5TXajhtULQFTazSuu7Ivw/w640-h288/IMG20210215172709.jpg" width="640" /></a></div> Apa yang dijelaskan Agus Subagio, tak jauh beda dengan keterangan Sri Widyastuti, bahkan Sri Widyastuti membuat catatan tentang beberapa nama-nama penerima uang “haram” tersebut termasuk anggota DPRD Kab. Nganjuk.<br /> </div><div style="text-align: justify;">Dari pengakuan Agus Subagio, total uang “haram” yang dikumpulkannya sebagai fee proyek di Dinas Peternakan dari para pengusaha adalah sekitar 2 miliar. Sementara uang “haram” ke anggota DPRD Kab. Nganjuk adalah sebagai fee proyek, dimana fee proyek tersebut diminta langung oleh anggota DPRD yang mendapat proyek PL (penunjukan/pelelangan langsung)<br /><br />“Itu diminta langsung oleh anggota Dewan. Rekanan itu datang ke kami mengatas namakan anggota Dewan,” kata Sri Widyastuti yang di “Ia” kan oleh Agus Subagio<br /><br />Keterangan saksi Nyoto Mujiono  selaku Kasi di Dinas Pengairan mengakui, dirinya tidak pernah diperintah oleh terdakwa Taufiqurrahman untuk menagumpulkan fee proyek yang besarnya antara 10 hingga 15 persen dari para kontraktor, namun dirinya diperintah oleh Kepala Dinas selaku pimpinannya<br /><br />Nyoto Mujiono  mengatakan, bahwa total uang yang dikumpulkan dari para pengusaha sebagai fee proyek dari para pengusaha dalah sekitar 3 miliar rupiah. Uang itu, menurut saksi Jakin adalah untuk Jatah Kepala Dinas dan Dewan<br /><br />Sementara saksi Jakin selaku Kabid (Kepala Bidang) di Dinas Pertanian mengungkapkan bahwa total uang “haram” sebagai fee proyek di Dinas Pertanian yang diserahkan ke terdakwa Taufiqurrahman adalah sebesar Rp565 juta.<br /><br />“Yang di BAP itu sudah saya jelaskan, itu semua,” kata Jakin</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4iE5mz89yNIMJhOsf1MfKeF87oWoyT2dB3fSC6lTt4-MtL97WAzxxGT4_pV0i3opGCTyx_v4B9hhILlrrSA2p27MUogvyZE7E_0iRNEYEfXN6Oc50QAGrS7htP9qTkPpOzqQUzshlZVA/s1334/IMG20210215172655.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4iE5mz89yNIMJhOsf1MfKeF87oWoyT2dB3fSC6lTt4-MtL97WAzxxGT4_pV0i3opGCTyx_v4B9hhILlrrSA2p27MUogvyZE7E_0iRNEYEfXN6Oc50QAGrS7htP9qTkPpOzqQUzshlZVA/w640-h288/IMG20210215172655.jpg" width="640" /></a></div>Sementara keterangan Heri Wahyudi dan Nuri Prihandoko selaku ajudan Bupati Taufiqurrahman mengakui pernah beberapa kali menerima uang  baik dari Kepala Dinas maupun dari pejabat lainnya. Dan uang itu, menurut keduanya diserahkan ke terdakwa Taufiqurrahman<br /><br />Nuri Prihandoko mengakui, pernah mengambil uang atas perintah terdakwa Taufiqurrahman dari tempatnya Nyoto Mujiono , Fajar Widiyono. Selain itu, juga pernah diperintah terdakwa Taufiqurrahman untuk mengantarkan uang ke adik istri terdakwa Taufiqurrahman, yaitu Yani di Surabaya pada saat acara PDI Perjuangan<br /><br />Keterangan saksi Hanif Adi Nugroho selaku Kepala Seksi di Dinas Pengairan Kab. Nganjuk mengakui bahwa dirinya pernah diperintahkan terdakwa Taufiqurrahman untuk mengantarkan uang ke Swito selaku ajudan Bupati Madiun. Selain itu, saksi juga pernah menerima uang atas perintah terdakwa dari Agus Subagio dan M. Yasin<br /><br />Sedangkan uang yang diantarkan ke Madiun adalah berasal dari dua rekanan yaitu Harsono sebesar 1 miliar rupiah dan dari A. Sulkan.<br /><br />Sedangkan keterangan Joni Tri Wahyudi, mantan Calon Anggota Dewan Kab. Nganjuk ini menjelaskan, bahwa dirinya pernah meminta proyek ke Maduqi selaku Kepala Dinas Pengairan Kab. Madiun. Dan saksi juga mengakui bahwa dirinya pernah menjual sebindang tanah ke Masduqi seharga 450 juta rupiah. tanah itu disuga adalah milik terdakwa Taufiqurrahman yang dibeli melalui Masduqi. Selain itu, Joni Tri Wahyudi juga menerima uang dari Masduqi sebsar yang sama.<br /><br />Sementara dalam persidangan sebelumnya, Masduqi selaku Kadis (Kepala Dinas) Pengairan yang juga mantan Kadis Ciptakarya dan Sekda  Kab. Nganjuk mengakui, bahwa dirinya beberapa kali memberikan uang kepada terdakwa Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk saat dirinya (Masduqi) menjabat sebagai Kepala Dinas Pengairan dan Kepala Dinas Ciptakarya serta saat menjabat sebagai Sekda Kabupaten Nganjuk<br /><br />Dan Masduqi yang mantan terpidana kasus Korupsi pengadaan batik di Pemda Kab. Nganjuk saat menjabat, mengakui bahwa untuk menduduki jabatan Sekda dirinya memberikan uang “haram” sebesar 1 miliar rupiah kepada terdakwa atas permintaan terdakwa selaku Bupati<br /><br />Masduqi mengatakan, pemberian uang kepada terdakwa Taufiqurrahman adalah fee proyek sebesar 7,5% yang diminta dari rekanan/kontraktor yang mengerjakan Proyek PL (Penunjukan Langsung) di Dinas Pengairan maupun saat menjabat sebagai Kepala Dinas Ciptakarya <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIFykNybgv83Tdh2nXe03Q9dVgW8XHfQkvPboHrO_c_XW51tghYfa4_Zt0pmCTSfvvr6lARFz7YDPh-nWXkgKALh9xtw4VyRS8m18Jfc2FQEzGJbJUvWKMFS0PFw_SfSSYeXrA455GNV4/s1334/IMG20210215154238.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIFykNybgv83Tdh2nXe03Q9dVgW8XHfQkvPboHrO_c_XW51tghYfa4_Zt0pmCTSfvvr6lARFz7YDPh-nWXkgKALh9xtw4VyRS8m18Jfc2FQEzGJbJUvWKMFS0PFw_SfSSYeXrA455GNV4/w640-h288/IMG20210215154238.jpg" width="640" /></a></div>Sementara pengakuan Fajar Yudiono juga tak jauh beda dengan pengakuan Masduqi. Fajar Yudiono mengatakan, bahwa dirinya juga pernah memberikan fee proyek kepada Bupati Taufiqurrahman dan beberapa anggota DPRD Kab. Nganjuk melalui rekanan<br /><br />Apa yang disampaikan Masduqi dan Fajar adalah sama dengan isi BAP saat saksi memberikan keterangan di penyidik KPK. Isi BAP saksi terpaksa dibacakan JPU KPK dihadapan Majelis Hakim karena  saksi ini sering kali menjawab lupa dan sudah tidak ingat. Apakah lupa benaran atau memang pura-pura lupa, yang akhirnya diakui setelah BAP-nya dibacakan<br /><br />Andai saja Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) benar-benar serius untuk mengusut tuntas kasus ini seperti saat menyeret seluruh anggota DPRD Kota Malang peride 2014 – 2019 termasuk Wali Kotanya saat itu, maka kasus Korupsi Gratifikasi dan TPPU terdakwa Taufiqurrahman, bisa jadi akan menyeret beberapa pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Nganjuk, anggota Dewan dan pengusaha kontraktor akan menjadi tersangka berikutnya sesaui fakta yang terungkap di persidangan.<br /><br />Namun bila sebaliknya, maka kasus dugaan Korupsi Gratifikasi dan TPPU di Kabupaten Nganjuk hanya menyeret Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk. Sedangkan yang lainnya cukuk “dikarantian mandiri di rumahnya dalam kondisi Pandemi Covid19”.<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>Diberitakan di awal</b></span><br /> </div><div style="text-align: justify;">Penerimaan uang oleh terdakwa sebesar Rp14.205.000.000 yang berasal dari fee proyek di Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Bina Marga dan Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Nganjuk Tahun 2013  hingga 2016, dengan rincian :<br /><br /><b>a. Penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp4.925.000.000 (empat miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) melalui MASDUQI, dengan rincian :</b><br /><br />- Pada bulan Mei 2013 bertempat di Kantor Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk Jalan Merdeka No. 23 Nganjuk, Terdakwa melalui Masduqi menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Hani Adi Nugroho yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk.</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaKVMk8U40HmDNIM6yEHBhCDqjjkSTPmzuoHFeastIwj6w5QdVmaom-fsNfG85o5wkyPFxI4J4ayr9GS3VZr64FhYbtZ_DCJXvAZk142zp24di8oUe4tQQMGBJl7R2z_hjn20we6NeSLE/s1334/IMG20210215154237.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaKVMk8U40HmDNIM6yEHBhCDqjjkSTPmzuoHFeastIwj6w5QdVmaom-fsNfG85o5wkyPFxI4J4ayr9GS3VZr64FhYbtZ_DCJXvAZk142zp24di8oUe4tQQMGBJl7R2z_hjn20we6NeSLE/w640-h288/IMG20210215154237.jpg" width="640" /></a></div>- Pada tahun 2013 bertempat di Kantor Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk Jalan Merdeka No. 23 Nganjuk, Terdakwa melalui MASDUQI menerima uang sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) dalam 2 (dua) kali penerimaan masing-masing sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dari NYOTO MUJIONO yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk.<br /><br />- Pada tahun 2013 bertempat di rumah JUSUF SATRIO WIBOWO Jalan Mastrip No. 7 Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui JUSUF SATRIO WIBOWO menerima uang sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dari MASDUQI yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk yang dikumpulkan oleh NYOTO MUJIONO.<br /><br />- Pada akhir tahun 2013 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MASDUQI menerima uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dari NYOTO MUJIONO yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk.<br /><br />- Pada tahun 2014 bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui HERY WAHYUDI menerima uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dari MASDUQI bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk yang dikumpulkan oleh NYOTO MUJIONO.<br /><br />- Pada tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MASDUQI menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk yang dikumpulkan oleh NYOTO MUJIONO.<br /><br />- Pada tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MASDUQI menerima uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk yang dikumpulkan oleh NYOTO MUJIONO.<br /><br />- Pada tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MASDUQI menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk yang dikumpulkan oleh NYOTO MUJIONO.<br /><br />- Akhir tahun 2014, bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MASDUQI menerima uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Bina Marga Kabupaten Nganjuk.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgi88VbFmdVnxOgVwbIcCrdAjnW4_W0iYSLFeY92GZ6qzMr5bDoxLdVCd7_6FLDEdEanW2Q_bTr8yB5NYzN6N2sdVNnwA860zJjvqwXxdDzau4slPbGNm8_ec12_daSwcYxtzvc-vtTLGo/s1334/IMG20210215154447.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgi88VbFmdVnxOgVwbIcCrdAjnW4_W0iYSLFeY92GZ6qzMr5bDoxLdVCd7_6FLDEdEanW2Q_bTr8yB5NYzN6N2sdVNnwA860zJjvqwXxdDzau4slPbGNm8_ec12_daSwcYxtzvc-vtTLGo/w640-h288/IMG20210215154447.jpg" width="640" /></a></div>- Pada awal tahun 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui WIDARWATI menerima uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari MASDUQI.<br /><br />- Pada bulan Maret 2016 bertempat di Kantor Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MUKHASANAH menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari MASDUQI.<br /><br /><b>b. Pada bulan Juni 2014,</b> bertempat di Jalan Mastrip Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari NYOTO MUJIONO yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk<br /><br /><b>c. Pada tahun 2014,</b> bertempat di rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Terdakwa melalui AGOES SOEBAGIJO  menerima uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp100.000.000,00, (seratus juta rupiah) dari NYOTO MUJIONO yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk.<br /><br /><b>d. Penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp4.700.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus juta rupiah) dari FADJAR JUDIONO yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut :</b><br /><br />- Pada tahun 2013 Terdakwa melalui JUSUF SATRIO WIBOWO menerima uang sebesar Rp1.500.000.00,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) secara bertahap dari FADJAR JUDIONO, dengan rincian:<br /><br />- Bertempat di Kantor Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Kabupaten Nganjuk Jalan Kedondong No. 1 Nganjuk sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali.<br /><br />- Bertempat di rumah FADJAR JUDIONO Perumahan Puri Mangundikaran B5 No. 9 Kabupaten Nganjuk sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada tahun 2014 bertempat di Kantor Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Kabupaten Nganjuk Jalan Kedondong No. 1 Nganjuk dan di rumah FADJAR JUDIONO di Perumahan Puri Mangundikaran B5 No. 9 Nganjuk, Terdakwa melalui MOKHAMAD YASIN menerima uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dalam 8 kali penerimaan masing-masing sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). dicabut 2014 yasin sekretaris dispendik dicabut fajar<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjT7kOFzej_AI6GMhASTJCe9CEgw2XMD7jYFymHFKfw_Ojc0_HpqY2W6r3rhh48ag-jY_2if_eC74wr_apYP91bPgklPZAkO7RPXmlTqnPzzJdjI9T8mmRvXpRJxPQJ1Xr07cBaKXynvfg/s1334/IMG20210215172637.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjT7kOFzej_AI6GMhASTJCe9CEgw2XMD7jYFymHFKfw_Ojc0_HpqY2W6r3rhh48ag-jY_2if_eC74wr_apYP91bPgklPZAkO7RPXmlTqnPzzJdjI9T8mmRvXpRJxPQJ1Xr07cBaKXynvfg/w640-h288/IMG20210215172637.jpg" width="640" /></a></div>- Pada tahun 2015 bertempat di Kantor Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Kabupaten Nganjuk Jalan Kedondong No. 1 Nganjuk, Terdakwa melalui MOKHAMAD YASIN menerima uang jumlah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dalam 4 kali penerimaan masing-masing sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada tahun 2015 bertempat di rumah FADJAR JUDIONO Perumahan Puri Mangundikaran B5 No. 9 Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<br /> 16 Maret 2018, saksi yang dihadirkan JPU KPK untuk terdakwa  Taufiqurrahman<br /><br /><b>e. Penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp2.030.000.000,00 (dua miliar tiga puluh juta rupiah) dari JUSUF SATRIO WIBOWO yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Bina Marga Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut :</b><br /><br />- Pada bulan September 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan Nopember 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp100.000.000,00, (seratus juta rupiah).<br /><br />- Pada akhir tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui SUROSO (alm) menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada akhir tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)<br /><br />- Pada tahun 2014 bertempat di rumah dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).<br /><br />-Pada bulan Maret 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQGnPcI1misGHW7p68R_9-9xCFl3lG26n8cPpouchBhKKbut-zfAHoci_xkoU10yiJSyzlzWQ1J3xvZcROQ-NNwFA4-ISpZWSg0cuA77KvkDhLdrl-Eo0Ql9x4TGU8us6JOjdNpj1IA8Q/s1334/IMG20210215172631.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQGnPcI1misGHW7p68R_9-9xCFl3lG26n8cPpouchBhKKbut-zfAHoci_xkoU10yiJSyzlzWQ1J3xvZcROQ-NNwFA4-ISpZWSg0cuA77KvkDhLdrl-Eo0Ql9x4TGU8us6JOjdNpj1IA8Q/w640-h288/IMG20210215172631.jpg" width="640" /></a></div>- Pada bulan Juni 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Terdakwa melalui MOKHAMAD YASIN menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan Juli 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Terdakwa melalui MOKHAMAD YASIN menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan September 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Terdakwa melalui MOKHAMAD YASIN menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan Oktober 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<br /><br />- Pada akhir tahun 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan Februari 2016 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan Maret 2016 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).  <br /><br /><b>f. Penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dari HOEDOYO yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut </b>:<br /><br />- Pada bulan September 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan November 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp100.000.000,00, (seratus juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan November 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan Maret 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan Juni 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuWz8akD1I1nSt3P-mhTPmph0bZOPHeKk0Rw3LWxtyibnhDh-8rJ3aExv_8WH-KshsPgPzkVpJkz2TvpjRzkI7s76x7Nc8hwFJkWllnQG4HQKkgLsyVPa8PA1H616i0b9FYdGrm2jjTdQ/s1334/IMG20210215132531.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuWz8akD1I1nSt3P-mhTPmph0bZOPHeKk0Rw3LWxtyibnhDh-8rJ3aExv_8WH-KshsPgPzkVpJkz2TvpjRzkI7s76x7Nc8hwFJkWllnQG4HQKkgLsyVPa8PA1H616i0b9FYdGrm2jjTdQ/w640-h288/IMG20210215132531.jpg" width="640" /></a></div>- Pada bulan Juli 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Terdakwa menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan September 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MOKHAMAD YASIN menerima uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan November 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MOKHAMAD YASIN menerima uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<br /><br /><b>2.    Penerimaan uang dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk dengan jumlah sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) secara bertahap sejak tahun 2013 sampai dengan 2014, dengan rincian :</b><br /><br />12 Maret 2018 - Sidang Terdakwa Harjanto dan tedakwa Bisri dalam kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman<br /><br />- Tahun 2013 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari AGOES SOEBAGIJO dalam beberapa tahap yakni Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Rp100.000.000,00, (seratus juta rupiah) dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari fee proyek pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk yang dikumpulkan oleh HANIF <br /><br />- Pada akhir tahun 2014 bertempat di Kantor Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari BUDI SUCAHYONO Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk.<br /><br /><b>3. Penerimaan uang dari Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk dengan jumlah sebesar Rp2.225.000.000,00 (dua miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) secara bertahap sejak tahun 2014 sampai dengan 2015 melalui AGOES SOEBAGIJO, dengan rincian:</b><br /><br />- Tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang bersumber dari fee proyek pada Dinas Pertanian yang dikumpulkan oleh SRI WIDYASTUTI.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgi5EUI075jk5_S770cy-8UcuhZzo0JgLkYsahgWqEmlX2hR0WV6s7WbqTGjoUvHvIudmofjDstENLx7a6uOok-JKtkgIoUaK4c5VNRGOyK-73qeqWALHjYNA6C0pxiK_bl0_4nQJxCdek/s1334/IMG20210215172637.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgi5EUI075jk5_S770cy-8UcuhZzo0JgLkYsahgWqEmlX2hR0WV6s7WbqTGjoUvHvIudmofjDstENLx7a6uOok-JKtkgIoUaK4c5VNRGOyK-73qeqWALHjYNA6C0pxiK_bl0_4nQJxCdek/w640-h288/IMG20210215172637.jpg" width="640" /></a></div>- Tahun 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.625.000.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari fee proyek pada Dinas Pertanian yang dikumpulkan oleh SRI WIDYASTUTI, dalam beberapa tahap yakni sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).<br /><br /><b>4.    Penerimaan dari  Dinas Kesehatan, RSUD Nganjuk & RSUD Kertosono dengan jumlah sebesar Rp2.980.163.915,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah), yakni:</b><br /><br />a. Penerimaan uang sebesar Rp2.770.163.915,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah) dari ACHMAD NOEROEL CHOLIS dan para rekanan DAK SKPD RSUD Nganjuk, sebagai berikut :<br /><br />- Tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp446.174.850,00 (empat ratus empat puluh enam juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang bersumber dari fee para rekanan DAK SKPD RSUD Nganjuk.<br /><br />- Tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Terdakwa menerima uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari ACHMAD NOEROEL CHOLIS.<br /><br />- Tahun 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp566.016.500,00 (lima ratus enam puluh enam juta enam belas ribu lima ratus rupiah) dari para rekanan dan SUDARNO yang bersumber dari fee para rekanan DAK SKPD RSUD Nganjuk.<br /><br />- Tahun 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari ACHMAD NOEROEL CHOLIS.<br /><br />- Tahun 2016 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp1,267,972,565,00 (satu miliar dua ratus enam puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) dari para rekanan yang bersumber dari fee para rekanan DAK SKPD RSUD Nganjuk.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh52PsG0NqgiXS9RpBW1W7cjUisenT5sbzMlGjtX_ORUCKVsiTWEJJjRSYCt-NjO3Wp_-Wi38dLVLQzdNpcj5lwqpaozwkW2jHW39Hkr45wumZnYOgO3yHzucHzEd0jdbsrlzmCfmk07vE/s639/IMG20201221135238.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh52PsG0NqgiXS9RpBW1W7cjUisenT5sbzMlGjtX_ORUCKVsiTWEJJjRSYCt-NjO3Wp_-Wi38dLVLQzdNpcj5lwqpaozwkW2jHW39Hkr45wumZnYOgO3yHzucHzEd0jdbsrlzmCfmk07vE/w640-h360/IMG20201221135238.jpg" width="640" /></a></div>- Tahun 2017 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui ACHMAD NOEROEL CHOLIS menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam 2 (dua) kali penerimaan masing-masing sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari FX TEGUH PRARTONO dan TIEN FARIDA YANI.<br /><br /> b. Pada bulan Agustus 2017 bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari TIEN FARIDA YANI untuk Iuran Acara Bakti Sosial dan Acara Touring Motor Trail Bupati Nganjuk tahun 2017.<br /><br />c. Pada tanggal 27 Agustus 2017 bertempat di rumah DEDDY TRI LAKSANA Jalan Jaksa Agung Suprapto No. 38 Nganjuk, Terdakwa melalui DEDDY TRI LAKSANA menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari MOKHAMMAD BISRI.<br /><br /><b>5.    Penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp1.367.500.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut:</b><br /><br />a. Penerimaan uang dari SUROTO, sebagai berikut :<br />- Pada bulan Mei 2017 bertempat di rumah IBNU HAJAR Desa Tanjungkalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui IBNU HAJAR menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari SUROTO, yang berumber dari fee proyek pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk.<br /><br />- Pada bulan Oktober 2017 bertempat di suatu tempat di Kota Surabaya, Terdakwa menerima uang melalui SUWANDI sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dari SUROTO dan IBNU HAJAR.<br /><br />b.    Penerimaan uang melalui SUWANDI, sebagai berikut :<br />- Pada awal September 2017 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Jalan Dermojoyo No. 19 Payaman Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang melalui SUWANDI sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari SRI WAHYUNI terkait mutasi jabatan.<br /><br />- Pada tanggal 18 Oktober 2017 bertempat di Desa Sumberkuncir Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang melalui SUWANDI, SUGITO dan MOCH. ZAINURI sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kemudian diserahkan kepada ACHMAD SILLAHUDDIN, yang bersumber dari IBNU HAJAR, SUWANDI, JOKO, RUDY, BAMBANG, WIDODO, MOKHAMAD BISRI dan SUROTO.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPBFN1wiYGgEFEbY2RfJP_aiIhVDLKA9GtBnWCad1Z_7uDyzJyCD7aq4fL7mVG0JImIw1kTWQi4L0hFIh-KpupnHmj4ieEsYSPU5CUuvtbaPvbXfcwkHMwfFdPk5IMetulDtaJZLDOB3k/s640/IMG20210201133142.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPBFN1wiYGgEFEbY2RfJP_aiIhVDLKA9GtBnWCad1Z_7uDyzJyCD7aq4fL7mVG0JImIw1kTWQi4L0hFIh-KpupnHmj4ieEsYSPU5CUuvtbaPvbXfcwkHMwfFdPk5IMetulDtaJZLDOB3k/w640-h288/IMG20210201133142.jpg" width="640" /></a></div>- Pada bulan Oktober 2017 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Terdakwa menerima alat peraga kampanye diantaranya spanduk, baliho dan lain-lain senilai Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dari SUWANDI, untuk keperluan kampanye ITA TRIWIBAWATI (Istri Terdakwa).<br /><br /><b>6.    Penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp1.720.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) dari Badan Kepegawaian Daerah pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut :</b><br /><br />a. Pada Tahun 2017 bertempat di Kolam Pancing Tirta Asri Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui BUDIONO menerima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari 30 orang THL (Tenaga Harian Lepas) yang diangkat menjadi CPNS Dinas Pertanian.<br /><br />b. Pada Tahun 2017 bertempat di Jalan Mastrip Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui SUDRAJAT menerima uang sebesar Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) dari 30 orang THL yang diangkat menjadi CPNS Dinas Pertanian.<br /><br /><b>7.    Penerimaan uang dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nganjuk dengan jumlah sebesar Rp464.500.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), sebagai berikut:</b><br /><br />- Sekira bulan Juli 2014 bertempat di Hotel Century Park Jalan Pintu Satu Senayan Tanah Abang Jakarta Pusat, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari MUSLIM HARSOYO.<br /><br />- Pada akhir tahun 2014 bertempat di Kantor Bappeda Kabupaten Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui BAMBANG EKO SUHARTO menerima uang sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengganti biaya pembelian laptop Terdakwa.<br /><br />- Pada awal tahun 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk, Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui BAMBANG EKO SUHARTO menerima uang sebesar Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah).<br /><br />- Pada tahun 2016  bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui BAMBANG EKO SUHARTO menerima uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).<br /><br /><b>8.    Penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dari HARJANTO dan WISNU ANANG PRABOWO secara bertahap, sebagai berik</b>ut :<br /><br />- Pada bulan April Tahun 2017 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui HARJANTO menerima uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari  WISNU ANANG PRABOWO dan para Kabid Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk.<br /><br />- Pada bulan Juli 2017 bertempat di rumah BUDIONO Desa Sukorejo Loceret Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui BUDIONO menerima uang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dari HARJANTO dan WISNU ANANG PRABOWO.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjH0gjSPWpbTFN2OzcPtcpcpqb80zI8DrVnN_QbT8-zqXE-i7W-LA9oPWIDg2Z-nwhE9cepxSGePeIPUG9LpGEuEuPPbFG0dYWbiTi6Sk8dk3DEbCM1d077TUPWye3LqxGWt9YhcWRXMvA/s639/IMG20180316112050+16Maret+2018+Taufiqurrahman.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjH0gjSPWpbTFN2OzcPtcpcpqb80zI8DrVnN_QbT8-zqXE-i7W-LA9oPWIDg2Z-nwhE9cepxSGePeIPUG9LpGEuEuPPbFG0dYWbiTi6Sk8dk3DEbCM1d077TUPWye3LqxGWt9YhcWRXMvA/w640-h360/IMG20180316112050+16Maret+2018+Taufiqurrahman.jpg" width="640" /></a></div>- Pada bulan Agustus 2017, bertempat di Jakarta, Terdakwa melalui HARJANTO menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari WISNU ANANG PRABOWO dan para Kabid Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk.<br /><br />- Pada bulan September 2017 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk,  Terdakwa melalui JONI TRI WAHYUDI menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari WISNU ANANG PRABOWO.<br /><br /><b>9.    Pada tanggal 27 Desember 2015 </b>bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang dengan jumlah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yakni sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berasal dari HARSONO dan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berasal dari ACHMAD SULKAN.<br /><br /><b>10.    Pada bulan April 2017</b> bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui TRI BASUKI WIDODO menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari FEFRI HENDRO WASONO.<br /><br />Bahwa sejak Terdakwa TAUFIQURRAHMAN menerima uang yang seluruhnya sebesar Rp25.657.163.915 (dua puluh lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah) atau sekitar jumlah itu, tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, padahal penerimaan itu tidak ada alas hak yang sah menurut hukum.<br /><br />Perbuatan Terdakwa TAUFIQURRAHMAN menerima uang seluruhnya sejumlah Rp25.657.163.915,00 (dua puluh lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah) haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas Terdakwa selaku Penyelenggara Negara yaitu sebagai Bupati Nganjuk periode tahun 2013 sampai dengan 2017 sebagaimana ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<br /><br />"Perbuatan Terdakwa TAUFIQURRAHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP," ucap JPU KPK lalu melanjutkan membacakan dakwaan kedua terhadap terdakwa dalam perkara TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang)<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh84-9egMWKFstUEYkXNFYSvh86OjxLrglJWdKJoHKAPqwqSE_DtBco5flWHwaAeh3QgIHRMVBiXn0377RuG_81srTWM2YuTbWQ3KxTFrQQPpdzE7yMFD-rC9ndWizi310dhqHfPVamsVM/s639/IMG202012211352381.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh84-9egMWKFstUEYkXNFYSvh86OjxLrglJWdKJoHKAPqwqSE_DtBco5flWHwaAeh3QgIHRMVBiXn0377RuG_81srTWM2YuTbWQ3KxTFrQQPpdzE7yMFD-rC9ndWizi310dhqHfPVamsVM/w640-h360/IMG202012211352381.jpg" width="640" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>DAN DAKWAAN KEDUA<br />Pertama</b></span><br /> </div><div style="text-align: justify;">Bahwa Terdakwa TAUFIQURRAHMAN pada bulan April 2013 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Jalan Panglima Sudirman No. 4 Desa Pehserut Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, di Dusun Sugihan RT 03 RW 1 Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, di Dusun Wonokroko RT 03 RW 02 Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, di Jalan Boulevard Timur Raya Bursa Mobil 1 No. 3 Kelapa Gading RW 13 Jakarta Utara, di Bursa Otomotif Sunter Blok D No. 16-18 Sunter Jakarta Utara, di Jalan  Jalak I/B-8 Perumahan Merak Indah-Madiun dan di Hotel Aston Jalan Mayjen Sungkono No. 41 Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana<br /><br />Maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan, yakni membelanjakan atau membayarkan uang seluruhnya sebesar Rp9.536.061.138,00 (sembilan miliar lima ratus tiga puluh enam juta enam puluh satu ribu seratus tiga puluh delapan rupiah)<br /><br />Uang tersebut untuk pembelian tanah seluas total Rp30.665m2 (tiga puluh ribu enam ratus enam puluh lima meter persegi) di Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, tanah seluas total 126.558m2 (seratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh delapan meter persegi) di Dusun Puhtulis Desa Suru Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, tanah seluas total 34.649m2 (tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh sembilan meter persegi) di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk<br /><br />Pembelian 1 (satu) Unit Mobil Jeep Wrangler Sahara Artic 4D No. Rangka : 1C4HJWLGXCL1-74382 No. Mesin : CL17-4382, dan 1 (satu) unit mobil Mercy Smart Fortwo warna abu-abu tua Nopol B 1385 WKI No. Rangka : WME4513802K722482, No. Mesin: 3B21GB1270 serta menghibahkan uang seluruhnya sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) untuk pencalonan H. AMIN sebagai Bupati Ponorogo periode 2015-2020, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang  <br />Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk) diadili untuk yang kedua kalinya dalam perkara Gratifikasi dan TPPU <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLmMc2Vq2bh0zIW-ZFLn00PgkvJbkv54fhoRLYn4a2I13vZLaVivn5ban26SENavFe6vWeD1EQ8aSwiAJ0521vAN7FTUMU95qBkxx7S6F9XHTtivW_7qjeUp25KnXMNV0xhG7FdPn3K8Q/s640/IMG20210201141910.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLmMc2Vq2bh0zIW-ZFLn00PgkvJbkv54fhoRLYn4a2I13vZLaVivn5ban26SENavFe6vWeD1EQ8aSwiAJ0521vAN7FTUMU95qBkxx7S6F9XHTtivW_7qjeUp25KnXMNV0xhG7FdPn3K8Q/w640-h288/IMG20210201141910.jpg" width="640" /></a></div>Terdakwa mengetahui atau patut menduga uang yang dibelanjakan atau dibayarkan tersebut adalah sebagai hasil tindak pidana korupsi berupa suap sebesar Rp1.355.000.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby tanggal 22 Juni 2018, dan uang hasil tindak pidana korupsi berupa Gratifikasi sebesar Rp25.657.163.915 (dua puluh lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah) dari para Kepala Dinas, Camat, Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Harian Lepas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan para rekanan pelaksana proyek pada Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Nganjuk, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yaitu Terdakwa membeli tanah dan mobil dengan mengatasnamakan orang lain serta menghibahkan uang untuk pencalonan H. AMIN sebagai Bupati Ponorogo periode 2015-2020 seolah-olah uang pribadi Terdakwa, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :<br /><br />Terdakwa menjabat sebagai Bupati Nganjuk periode tahun 2013 sampai dengan 2018 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.35-2762 Tahun 2013 tanggal 12 April 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Nganjuk Provinsi Jawa Timur.<br /><br />Terdakwa selama menjabat sebagai Bupati Nganjuk mendapatkan penghasilan yang bersumber dari gaji dan tunjangan sekitar kurang lebih Rp2.080.270.100,00 (dua miliar delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu seratus rupiah). Selain itu Terdakwa memperoleh penghasilan dari beberapa usaha sekitar Rp9.916.196.550,00 (sembilan miliar sembilan ratus enam belas juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) diantaranya :<br /><br />a. Dari usaha PT Sinar Abadi Citra Lestari & PT Amin Sejati sekitar Rp3.116.196.500,00 (tiga miliar seratus enam belas juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);<br />b. Dari hasil sewa tanah sekitar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah);<br />c. Dari hasil panen sawah sekitar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).<br /><br />Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) laporan terakhir bulan Januari 2018, Terdakwa tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp19.019.874.933,00 (sembilan belas miliar sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri dari :<br /><br />a. 86 (delapan puluh enam) bidang tanah dengan nilai total Rp11.461.763.500,00 (sebelas miliar empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);<br /><br />b. 39 (tiga puluh sembilan) alat transportasi dengan nilai total Rp3.123.200.000,00 (tiga miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);<br /><br />c. 21 (dua puluh satu) harta bergerak lainnya dengan nilai total Rp4.381.350.000,00 (empat miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);<br /><br />d. Harta kas, baik berupa tabungan, deposito dan uang tunai, dengan nilai total Rp3.169.757.933,00 (tiga miliar seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).<br /><br />e. Dikurangi hutang kepada PT Sinar Abadi Citra Sarana dengan nilai total Rp3.116.196.500,00 (tiga miliar seratus enam belas juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan pengeluaran rutin sebesar Rp1.112.200.000,00 (satu miliar seratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah).<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjRWAwXcyC0nyfoewQSOCgLn7yiFtQvDvXK-8YR2woNGnRKo8_G-wyYrH5zhZvLaOAkflC2o_jKGp-vRIicZUZUhXlomWETP8oFeLOkAUEs9AwRPf2oiA_Gu08oiDIi3yGi0XyfzaJZs4/s640/IMG20210201133142.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjRWAwXcyC0nyfoewQSOCgLn7yiFtQvDvXK-8YR2woNGnRKo8_G-wyYrH5zhZvLaOAkflC2o_jKGp-vRIicZUZUhXlomWETP8oFeLOkAUEs9AwRPf2oiA_Gu08oiDIi3yGi0XyfzaJZs4/w640-h288/IMG20210201133142.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Dalam kurun waktu Terdakwa menjabat sebagai Bupati Nganjuk telah beberapa kali menerima uang dari pihak lain yang berasal atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi terkait kewenangan Terdakwa selaku Bupati Nganjuk yakni sebesar Rp1.355.000.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby tanggal 22 Juni 2018 dan sebesar Rp25.657.163.915 (dua puluh lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah) yang diterima dari para Kepala Dinas, Camat, Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Harian Lepas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan para rekanan pelaksana proyek pada Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam kurun waktu bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Oktober 2017.<br /><br />Untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut berasal dari tindak pidana korupsi maka kemudian Terdakwa membelanjakan atau membayarkan serta menghibahkan uang dimaksud diantaranya sebagai berikut :<br /><br /><b>A.    Antara bulan Juli 2014</b> sampai dengan Desember 2014 bertempat di Kantor Kecamatan Sukomoro Jalan Panglima Sudirman No. 4 Desa Pehserut Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk dan rumah NIDI (Kepala Desa Putren) di Dusun Sugihan RT 03 RW 1 Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, Terdakwa secara bertahap melakukan pembelian tanah seluas total 30.665m2 (tiga puluh ribu enam ratus enam puluh lima meter persegi) di Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk seluruhnya sebesar Rp6.826.107.138 (enam miliar delapan ratus dua puluh enam juta seratus tujuh ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) melalui HARIS JATMIKO (Camat Sukomoro), dengan rincian:<br /> <br />Selanjutnya Terdakwa meminta HARIS JATMIKO menyerahkan dokumen kepemilikan tanah dan tanda terima pelunasan tanah tersebut kepada ABDUL CHAFID (adik Terdakwa). Aset berupa tanah di Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk tersebut sengaja masih diatasnamakan penjual untuk menyembunyikan aset miliknya dan Terdakwa tidak melaporkannya dalam Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Kemudian pada tahun 2016 Terdakwa meminta BUDIONO mendatangi NIDI memberitahukan agar mengawasi dan menggarap tanah tersebut sebelum dibangun pabrik, namun sewaktu-waktu Terdakwa akan meminta kembali apabila membutuhkannya.<br /><br /><b>B.    Pada tanggal 25 September 2015</b> bertempat di rumah DARSONO Dusun Wonokroko RT 03 RW 02 Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melakukan pembelian tanah seluas total 126.558m2 (seratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh delapan meter persegi) di Dusun Puhtulis Desa Suru Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk seluruhnya sebesar Rp 1.265.580.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) melalui HARIADI (Camat Ngetos), dengan rincian:<br /><br /> Aset berupa tanah di Dusun Puhtulis Desa Suru Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk tersebut sengaja masih diatas namakan penjual untuk menyembunyikan aset miliknya dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak melaporkan aset berupa tanah tersebut dalam Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Selanjutnya pada tanggal 03 Desember 2017 Terdakwa melalui KOKO PRIYO WIJAYANTO meminta seluruh dokumen terkait pembelian tanah tersebut kepada HARIADI.<br /><br /><b>C.    Sekitar awal tahun 2016</b> bertempat di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, secara bertahap Terdakwa melakukan pembelian tanah seluas total 34.649m2 (tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh sembilan meter persegi) di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk seluruhnya sebesar Rp415.424.000,00 (empat ratus lima belas juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) melalui HARIADI (Camat Ngetos), dengan rincian:<br />Dengan dibuatkan kuitansi namun nama pembelinya sengaja dikosongkan untuk menyembunyikan asetnya dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak melaporkan aset berupa tanah tersebut dalam Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Selanjutnya pada bulan Desember 2017 Terdakwa menyuruh HARIADI menyerahkan seluruh berkas tanah tersebut kepada ABDUL CHAFID (adik Terdakwa).<br /><br /><b>D.    Pada tanggal 24 April 2013, 07 Mei 2013, 16 Mei 2013, 17 Mei 2013 dan 22 Mei 2013</b> bertempat di Showroom Auto One Jalan Boulevard Timur Raya Bursa Mobil 1 No. 3 Kelapa Gading RW.13 Kota Jakarta Utara, Terdakwa melakukan pembelian 1 (satu) Unit Mobil Jeep Wrangler Sahara Artic 4D No. Rangka : 1C4HJWLGXCL1-74382 No. Mesin : CL17-4382 secara mengangsur dengan jumlah sebesar Rp803.950.000,00 (delapan ratus tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari Auto One. Selanjutnya Terdakwa mengganti plat nomor dari B-29-HSB menjadi B-99-FIQ namun masih diatasnamakan pemilik sebelumnya dan tidak diubah menjadi nama Terdakwa ataupun kerabatnya untuk menyembunyikan aset Terdakwa.<br /><br /><b>E.    Pada tahun 2016</b> bertempat di Showroom MATRIX AUTO Bursa Otomotif Sunter Blok D No. 16-18 Sunter Jakarta Utara, Terdakwa melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Mercy Smart Fortwo warna abu-abu tua Nopol B-1385-WKI No. Rangka : WME4513802K722482, No. Mesin: 3B21GB1270 dari HENDRI UTAMA secara tunai sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan masih diatasnamakan pemilik sebelumnya tanpa diubah menjadi nama Terdakwa ataupun kerabatnya untuk menyembunyikan aset Terdakwa.<br /><br /><b>F.    Pada bulan November 2015</b> Terdakwa membantu pencalonan H. AMIN sebagai Bupati Ponorogo periode 2015-2020 dengan menghibahkan  uang melalui NURI PRIHANDOKO kepada SUWITO RIBUT BASUKI sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bertempat di rumah KOKOK RAYA jalan Jalak I / B-8 Perumahan Merak Indah-Madiun dan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) bertempat di Hotel Aston Jalan Mayjen Sungkono No. 41 Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.<br /><br />Bahwa harta kekayaan Terdakwa yang digunakan untuk pembelian atau  pembelanjaan tanah dan kendaraan bermotor seluruhnya sebesar Rp9.536.061.138,00 (sembilan miliar lima ratus tiga puluh enam juta enam puluh satu ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) serta yang dihibahkan seluruhnya sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) untuk pencalonan H. AMIN sebagai Bupati Ponorogo periode 2015-2020, diketahui atau patut diduga sebagai hasil tindak pidana korupsi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatan Terdakwa selaku Bupati Nganjuk periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 serta menyimpang dari profil penghasilan Terdakwa selaku Penyelenggara Negara.<br /><br />"Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 (atau dakwaan Kedua Pasal 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP," ucap JPU diakhir membacakan surat dakwaannya. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Sidang Korupsi Bupati Nganjuk Terungkap Aliran Uang "Haram" Ke APH, BPKP, LSM Dan Wartawan

“Selain itu, uang juga ‘mengalir’ ke ajudan Bupati Madiun, Swito dan ke Yani, adik istri terdakwa Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk”    B...

»

Kades Dituntut 2 Thn Penjara Karena Dugaan Korupsi Rp162 Juta

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiSCOjRamhjhKG965jIfhD6x0NhBI0LffYjNwD5PgVmAbkEZlixhbCecK5E47FAy5pl6j2CNFTUP_5VCzm4La3UlP4ze7k1Iv198QtrbTirsdREChUJB3OUt6oPJdoVI-V0VhfC7udJN8/s1069/IMG20210111124655.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1069" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiSCOjRamhjhKG965jIfhD6x0NhBI0LffYjNwD5PgVmAbkEZlixhbCecK5E47FAy5pl6j2CNFTUP_5VCzm4La3UlP4ze7k1Iv198QtrbTirsdREChUJB3OUt6oPJdoVI-V0VhfC7udJN8/w640-h360/IMG20210111124655.jpg" width="640" /></a></div><p></p><div style="text-align: left;"><b><span style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b><br /></div><div style="text-align: justify;">Tuntutan Pidana Penjara terhadap terdakwa Korupsi, terkadang menggelitik. Sebab ada Terdakwa yang diduga Korupsi sejumlah puluhan juta, namun tuntutan JPU jauh lebih berat dari terdakwa Korupsi yang jumlahnya jauh lebih besar tetapi tuntutan pidana justru lebih ringan, diantaranya adalah kasus perkara Korupsi Penyimpangan dana Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun sebesar Rp.71.337.000 untuk 4 terdakwa atau masing-masing sejumlah Rp17.834.250</div><div style="text-align: justify;"><br />Dan Ke- 4 terdakwa (Eko Rusdianto, Gogot Setyawan, Tritanto dan Jaiunul Arifin) dituntut Pidana Penjara masing-masing diatas 4 tahun lebih dan membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp17.834.250 subsidair pidana penjara diatas 1 tahun pula. Ke- 4 terdakwa ini dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi</div><div style="text-align: justify;"><br />Namun tidak demikian yang dialami oleh Ahmad Zaeni selaku Kepala Desa, Desa Sumberkradenan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang periode 2019-2025. Walaupun Kerugian negara yang didakwakan sebesar Rp162.992.148,12, namun tuntutan pidana penjaranya jauh lebih ringan dari 4 terdakwa Kprupsi BBM di DLH Kota Madiun</div><div style="text-align: justify;"><br />Tidak hanya itu. Pelaku kejahatan dalam Pidana Korupsi DD dan ADD, “tak ubahnya pencopet jalanan yang pelakunya hanya satu orang saja”. Padahal dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang tentang atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.....” artinya ada pihak lain selain dari terdakwa.</div><div style="text-align: justify;"><br />Itulah nasib Terdakwa Ahmad Zaeni yang dituntut Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dengan denda sebesar 50 juta rupiah subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp162.992.148,12 subsidair pidana penjara selama 1 (satu) tahun karena JPU menganggap bahwa terdakwa melakukan Tindak Pidan korupsi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD dan ADD) sebesar Rp995.123.000 Tahun Anggaran (TA) 2019 yang merugikan keuangan negera sejumlah Rp162.992.148,12</div><div style="text-align: justify;"><br />Terdakwa Ahmad Zaeni, menurut JPU, terbukti bersalah melanggar pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 31 Tahun 1990 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahum 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi </div><div style="text-align: justify;"><br />Tuntutan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Ahmad Zaeni dibacakan Tim JPU Sutini, SH dkk  melalui sidang Vidio Conference (Vidcon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya (Senin, 15 Pebruari 2021) dengan agenda pembacaan Surat Tuntutan oleh JPU terhadap Terdakwa dihadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Emma Elliani, SH., MH dan Kusdarwanto, S., SE., MH serta Panitra Pengganti (PP) Erlyn Suzana Rahmawati, SH., M.Hum yang dihadiri Penasehat Hukum terdawa, yaitu Yuliana Heriyanti Ningsih. SH., MH dkk dari LBH YLKI (Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesia), sementara terdakwa mengikuti persidangan melalui Vidcon di Rutan Kejaksaan karena kondisi Pandemi Covid19 (Coronavirus disease 2019)</div><div style="text-align: justify;"><br />“Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan, Menuntut ; Supaya Majelis Hakim Pengadian Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :</div><div style="text-align: justify;"><br />1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Zaeni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagamana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 31 Tahun 1990 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahum 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP, atau dalam dalam Dakwaan Subsidair.</div><div style="text-align: justify;"><br />2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Zaeni dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 tiga  bulan kurungan,</div><div style="text-align: justify;"><br />3. Menyatakan Terdakwa Ahmad Zaeni untuk membayar uang penggaanti sebesar Rp162.992.148,12 dengan ketentuan, apabila para terdakwa tidak membayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan lelanag untuk menutupi uang pengganti. Bilamana harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun,” ucap JPU.</div><div style="text-align: justify;"><br />Lebih lanjut dalam surat tuntutannya JPU menyebutkan, bahwa Ahmad Zaeni sebagai Kepala Desa Sumberkradenan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45 1784/KEP/35.07.013 2019 tentang Pengangkatan Kepala Desa Sumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang masa jabatan tahun 2019-2025</div><div style="text-align: justify;"><br />Pada waktu tertentu dalam kurun waktu antara tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Desa Sumberkradenan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :</div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 03 Tahun 2019 tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa di Kabupaten Malang pada tahun 2019, Desa Sumberkradenan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang mendapatkan Dana Desa sebesar Rp995.123.000 (Sembilan ratus sembilan puluh lima juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang diberikan dalam III tahap, yakni tahap I pada bulan Mei 2019 sebesar 20 persen dengan nilai nominal sebesar Rp.199.024.600 (seratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh empat ribu enam ratus rupiah), tahap II pada bulan Juli 2019 sebesar 40% dengan nilai nominal sebesar Rp398.049.200 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dan tahap III pada bulan Desember sebesar 40% dengan nilai nominal sebesar Rp398.049.200 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah). </div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa, setiap Desa di Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019, Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD). </div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa, setiap Desa di Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019 Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan III Tahap dengan perincian: </div><div style="text-align: justify;"><br />Penyaluran Dana Desa Tahap I dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: a. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2019 kepada Camat. b. Camat menyampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari: </div><div style="text-align: justify;">1. Surat pengantar atau permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I, 2). Surat pernyataan Camat yang isinya bahwa Desa telah menyampaikan Peraturan Dcsa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2019. </div><div style="text-align: justify;"><br />c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Dacerah. d. Penyaluran Dana Desa Tahap HI dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut : a. Kepala Desa menyampaikan Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahun Anggaran 2018 kepada Camat. b. Camat menyampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari: 1). Surat pengantar atau permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II: 2). Surat pernyataan Camat yang isinya bahwa Desa tclah menyampaikan Laporan rcalisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahun Anggaran 2018. </div><div style="text-align: justify;"><br />c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. </div><div style="text-align: justify;"><br />Penyaluran Dana Desa Tahap III dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut : a. Kepala Desa menyampaikan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan Tahap II Tahun Anggaran 2019 kepada Camat. b. Camat menyampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari: c. Surat pengantar atau permohonan penyaluran Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2019: </div><div style="text-align: justify;"><br />2. Surat pernyataan Camat yang isinya bahwa Desa telah menyampaikan Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan Tahap II Tahun Anggaran 2019. </div><div style="text-align: justify;"><br />c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengciola Keuangan Daerah. </div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Sumberkradenan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, Desa Sumberkradenan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang terhadap anggaran Dana Desa sebesar Rp.995.123.000 dialokasikan untuk beberapa bidang kegiatan yakni : </div><div style="text-align: justify;"><br />Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, yang terdiri dari kegiatan : 1. Kegiatan pemeliharaan jalan desa sebesar Rp.80.998.000,; 2. Kegiatan pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman/gang sebesar Rp20.223.500,; 3. Kegiatan pemeliharaan jalan usaha tani sebesar Rp.95.718.000,; 4. Kegiatan pemeliharaan prasarana jalan desa (gorong-gorong/selokam/parit/drainase, dll) sebesar Rp.584.521.000,; 5. Kegiatan pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah desa (penampungan, bank sampah, dll) sebesar Rp.9.264.000,; 6.</div><div style="text-align: justify;">Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup milik desa sebesar Rp.68.465.000 </div><div style="text-align: justify;"><br />Bidang pemberdayaan masyarakat, yang terdiri dari kegiatan : 1. Kegiatan peningkatan kapasitas perangkat desa sebesar Rp.68 465 000,; 2. Kegiatan pemngkatan kapasitas BPD sebesar Rp.15.000.000,; 3. Kegiatan pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan sebesar Rp.30.200 000,; 4. Kegiatan pelauhan dan penyuluhan perlindungan anak sebesar Rp.7.200 000,; 5. Kegiatan pelatihan dan penguatan penyandang difable (penyandang disabilitas) sebesar Rp 9.600.000 </div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa pada tahun 2019, Kepala Desa Sumberkradenan dijabat oleh 3 (tiga) orang, yakni saksi SANTOSO dengan masa jabatan mulai tanggal 29 Mci 2013 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019, saksi YULIANTI, SE .MM dengan masa jabatan mulai tanggal 31 Mci 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019 dan terdakwa menjabat sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan sekarang. </div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa saksi SANTOSO pada tanggal 24 Mci 2019 telah melakukan proses pencairan dana desa tahap I sebesar 20% dengan nilai Rp. 199.024.600 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 02020/SP2D-LS 402.01.02/2019 dan setelah dana tersebut telah masuk ke rekening kas desa Sumberkradenan, selanjutnya dilakukan proses pencairan dari rekening kas desa Sumberkradenan, namun karena masa jabatan saksi SANTOSO selaku Kepala Desa Sumberkradenan berakhir pada tanggal 30 Mei 2019 kemudian saksi SANTOSO tidak bisa melaksanakan kegiatan sebagaimana APBDes, kemudian menyerahkan dana desa tersebut kepada saksi NANING YUNAIDAH selaku Bendahara Desa Sumberkradenan. </div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan saksi SANTOSO selaku Kepala Desa Sumberkradenan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2019 ditunjuk saksi YULIANTI, SE, MM selaku Pj. Kepala Desa Sumberkradenan ,selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2019 saksi YULIANTI, SE., MM, selaku Pj. Kepala Desa Sumberkradenan melakukan proses pencairan dana desa tahap II sebesar 40% dengan milar Rp398 049 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 03287 SP2D-LS/4 02.01.02/2019 </div><div style="text-align: justify;"><br />Dan setelah dana tersebut telah masuk kc rekening kas desa Sumberkradenan, selanjutnya dilakukan proses pencairan dari rekening kas desa Sumberkradenan, namun karena masa jabatan saksi YULIANTI., SE., M M., selaku Kepala Desa Sumberkradenan berakhir pada tanggal 29 Agustus 2019, kemudian saksi YULIANTI, SE., MM., hanya melaksanakan kegiatan yang bersumber dari dana desa (DD) tahun anggaran 2019 sebagian saja, kemudian sisa dana desa yang belum dilaksanakan tersebut diserahkan kepada saksi NANING YUNAIDAH selaku Bendahara Desa Sumberkradenan. </div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2019, dilantik menjadi Kepala Desa Sumberkradenan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dan setalah menjabat selaku Kepala Desa, kemudian terdakwa meminta anggaran dana desa yang telah dicairkan oleh Kepala Desa sebelum. Terdakwa yang masih dalam penguasaan saksi NANING YUNAIDAH selaku Bendahara Desa dan atas permintaan terdakwa tersebut, saksi NANING YUNAIDAH menyerahkan anggaran dana desa tersebut kepada terdakwa dilengkapi dengan kwitansi penyerahan dana desa. </div><div style="text-align: justify;"><br />Pada tanggal 04 Desember 2019, terdakwa melakukan proses pencairan dana desa tahap III sebesar 40% dengan milai Rp.398.049.200 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 08791 SP2D-LS 4 02 01.02/2019, dan setelah dana tersebut telah masuk ke rekening kas desa Sumberkradenan, selanjutnya dilakukan proses pencairan dari rekening kas desa Sumberkradenan kemudian setelah dana tersebut terdakwa mengunakan sebagian saja untuk kegiatan sebagaimana APBDES, dan sisa dana desa tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. </div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa serangkaian perbuatan tersebut di atas yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kepala Desa Sumberkradenan, Kecamata Pakis, Kabupaten Malang menyimpang dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : </div><div style="text-align: justify;"><br />1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yakni pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan : “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Pasal 2 ayat (2) menyebutkan : “APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal | Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pasal 70 ayat (1) menyebutkan : “Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran”. </div><div style="text-align: justify;"><br />Pasal 70 ayat (2) menyebutkan : “Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa”. </div><div style="text-align: justify;"><br />2. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yakni pada : Pasal 79 ayat (1) menyebutkan : “Kepala Desa menyampaikan laporan perlanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran”. Pasal 79 ayat (2) menyebutkan : “Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa”. </div><div style="text-align: justify;"><br />3. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembangian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019, yakni pada : Pasal 20 ayat (1) menyebutkan : “Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa”. </div><div style="text-align: justify;"><br />4. Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa, yakni pada : Pasal 3 ayat (2) menyebutkan : “Pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika yaitu bertanggung jawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pasal 4 menyebutkan : “Cara pengadaan barang/ jasa meliputi : </div><div style="text-align: justify;"><br />a. Dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/ bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat. b. Apabila tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/ jasa yang dianggap mampu. Pasal 5 ayat (2) menyebutkan : “Khusus untuk pekerjaan kontruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan kontruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/ atau peralatan berat, tidak dapat dilaksanakan dengan cara swakelola”. Pasal 5 ayat (4) menyebutkan : “Pelaksanaan kegiatan dengan cara swakelola, dengan ketentuan sebagai berikut : </div><div style="text-align: justify;"><br />a. Pelaksanaan swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan Pengadaan barang/ jasa melalui swakelola,; b. Kebutuhan barang/ jasa termasuk didalamnya bahan/ material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan oleh penyedia barang/ jasa yang dianggap mempu oleh TPK,; c. Khusus untuk pekerjaan kontruksi : </div><div style="text-align: justify;"><br />I. Ditunjuk satu orang penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/ pekerjaan : dan 2. Dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait dan/ atau pekerja (tenaga tukang dan / atau mandor)”. Pasal 7 ayat (3) menyebutkan : “Pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dengan nilai diatas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut : </div><div style="text-align: justify;"><br />a. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa. b. Pembelian dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran tertulis dari penyedia barang/ jasa dengan dilampiri daftar barang/ jasa (rincian barang/ jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan). c. Penyedia barang/ jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/ jasa (rincian barang/ jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan harga. d, TPK melakukan negosiasi atau tawar menawar dengan penyedia barang/ jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah , dan Penyedia barang/ jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian atau kuitansi untuk dan atas nama TPK. </div><div style="text-align: justify;"><br />Pasal 9 menyebutkan : “Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/ jasa secara swakelola dan/ atau melalui penyedia barang/ jasa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, dan b. Untuk keabsahan bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus mendapat pengesahan dari Sekretaris Desa atau Pelaksana Tugas Sekretaris Desa. </div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian Negara atas perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dan Penyalahgunaan DD (Dana Desa) Tahun 2019 pada Desa Sumber Kradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Nomor : X.700/627/35.07.050/2020 tanggal 24 September 2020 diperoleh hasil penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran Dana Desa Tahun 2019 pada Desa Sumberkradenan, Kecamatan Pakis yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara total sebesar Rp.254.700.391,95 (dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah sembilan puluh lima sen) dengan perincian : </div><div style="text-align: justify;"><br />1. Yang dilakukan terdakwa sebesar Rp162.992.148,12,; 2. Yang dilakukan ISWAHYUDI (Tim Pengelola Kegiatan Tahun 2019) sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah). 3. Yang dilakukan ANDRI KRISTANTO (Tim Pengelola Kegiatan Tahun 2019) sebesar Rp.38.589.209,06,; 4. Yang dilakukan FATKHUL MUNIR (Tim Pengelola Kegiatan Tahun 2019) sebesar Rp.20.871.418,06,; 5. Yang dilakukan ERNA SURSCORS (Sekretaris Desa Tahun 2019) sebesar Rp813.700,; 6. Yang dilakukan ZUHROTUL FAIDA (Ketua Posyandu Tahun 2019) sebesar Rp10.507.600 </div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa selaku Bendahara Desa Tahun 2019, NANING YUNAIDAH telah memungut pajak namun belum menyetorkan serta belum memungut pajak dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tahun 2019 total sebesar Rp.15.452.392,18. Aakibat serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara berjumlah sebesar Rp.254.700.391,95 </div><div style="text-align: justify;"><br />Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk dan adanya barang bukti yaitu: </div><div style="text-align: justify;">A. Keterangan saksi ERNA SURSCOR PIATMIATI, SH Sekretaris Desa Sumberkradenan sejak tanggal 15 Pebruari 2019 s/d sekarang, telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : </div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan keterangan yang telah diberikan di berita acara sudah benar semua. Bahwa saksi menjabat selaku Sekretaris Desa Sumberkradenan sejak tanggal 15 Pebruari 2019 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang nomor : 001/SK/3507.18 2007/2019 tanggal 15 Pebruari 2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Sumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. </div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa tugas dan kewenangan saksi selaku Sekretaris Desa adalah membantu Kepala Desa bidang administrasi dan sebagai koordinator sekretariat Desa. Bahwa Kepala Desa Sumberkradenan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang pada tahun 2019 adalah SANTOSO yang menjabat sampai dengan bulan Mei 2019 setelah itu dijabat oleh YULIANTI selaku Pj. Kepala Desa Sumberkradenan sampai dengan bulan Agustus 2019 setelah itu pada bulan September 2019 dijabat oleh Kepala Desa terpilih yakni Terdakwa AHMAD ZAENI. </div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa Dana Desa (DD) SumberkradenanKecamatan Pakis Kabupaten Malang TA. 2019sebesar Rp. 995.123.000 (Sembilan ratus Sembilan puluh lima juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) sedangkan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh Desa Sumberkradenan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.518.334.000,(Lima ratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh empat rupiah). </div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa yang menentukan item-item kegiatan serta nilai nominal dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2019 yang diterima oleh Desa Sumberkradenan,  Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang adalah berdasarkan hasil musyawarah dusun (MUSDUS) dan hasil MUSDUS kemudian dibahas dalam musyawarah rencana pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2018 di Balai Desa Sumberkradenan, Kec. Pakis Kab. Malang yang dihadiri oleh Muspika, Perangkat Desa, Anggota BPD, PKK, seluruh Ketua RT dan RW, serla tokoh masyarakat dan hasil MUSRENBANGDES tersebut ditetapkan menjadi APBDes oleh SANTOSO selaku Kepala Desa Sumberkradenan KecamatanPakis Kabupaten Malang. </div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa sebelum dana ADD dan DD masuk atau diterima oleh Desa Sumberkradenan,  Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang awalnya dibuat Perdes tentang APDes, RKPDes yang di dalamnya ditentukan lokasi dan besaran nominal yang akan dibangun kemudian dilaporkan pada Kabupaten melalui Camat untuk proses pencairan dan setelah disetujui oleh Bupati kemudian dibuat SPP yang ditanda tangani oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa kemudian dilakukan proses pencairan DD dan ADD di Bank Jatim yang dilakukan oleh Kepala Desadan Bendaharadan setelah itu dana masuk ke rekening Kas Desa Sumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang</div><div style="text-align: justify;"><br />“Berdasarkan uraian tersebut di atas, lanjut JPU, Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan, Menuntut ; Supaya Majelis Hakim Pengadian Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :</div><div style="text-align: justify;"><br />1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Zaeni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagamana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 31 Tahun 1990 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahum 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP, atau dalam dalam Dakwaan Subsidair.</div><div style="text-align: justify;"><br />2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Zaeni dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 tiga  bulan kurungan,</div><div style="text-align: justify;"><br />3. Menyatakan Terdakwa Ahmad Zaeni untuk membayar uang penggaanti sebesar Rp162.992.148,12 dengan ketentuan, apabila para terdakwa tidak membayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan lelanag untuk menutupi uang pengganti. Bilamana harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun,” ucap JPU. (Jnt)</div>

News Tipikor Kades Dituntut 2 Thn Penjara Karena Dugaan Korupsi Rp162 Juta

BERITA KORUPSI .CO – Tuntutan Pidana Penjara terhadap terdakwa Korupsi, terkadang menggelitik. Sebab ada Terdakwa yang diduga Korupsi sejuml...

»

Terdakwa Korupsi BBM Rp17 Juta Dituntut ‘7.2’ Tahun Penjara

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="color: red;">#Tiga Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun yaitu Heri Martono, Suhartono dan Putut Wasono sudah diadili terlebih dahulu pada April 2020#   <br /></span></span></div><div style="text-align: justify;"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEio8Gu_-TB2pdUPGQHOcOUJSpoIIrT9Ux_rbKbd188yKY_8llnvtZHhPU8TiM3nm_nJH11sqvxotgA-ice2mADien0SauiHBuyx_Sdx_Ib7MqlY5eFgfeZcBWXo8JTjGokhhuubD70emm0/s1334/IMG20210215113357.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEio8Gu_-TB2pdUPGQHOcOUJSpoIIrT9Ux_rbKbd188yKY_8llnvtZHhPU8TiM3nm_nJH11sqvxotgA-ice2mADien0SauiHBuyx_Sdx_Ib7MqlY5eFgfeZcBWXo8JTjGokhhuubD70emm0/w640-h288/IMG20210215113357.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –  </b></span>  <br />Empat terdakwa kasus perkara Korupsi Penyimpangan dana Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar jenis Dexlite untuk 2 (dua) unit excavator merk Hitachi dan Caterpiliar yang dioperasionalkan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo Kota Madiun dalam kegiatan Controlled Landfill (penataan sampah) pada tahun 2017 – 2019 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.71.337.000, yaitu Eko Rusdianto, Gogot Setyawan, Tritanto dan Jaiunul Arifin di Tuntut Pidana Penjara yang totalnya antara ‘6 tahun dan 5 bulan’ dan ‘7 tahun dan 2 bulan’ oleh Tim JPU Sukmawanti Diah N, SH., MH dkk dari Kejaksaan Negeri Madiun dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Senin, 15 Pebruari 2021<br /><br />Jabatan Terdakwa I Eko Rusdianto adalah selaku Tenaga Harian Lepas Proyek Jalan Bersih (Projasih) di Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun. Sedangkan jabatan Terdakwa II Gogot Setyawan adalah selaku Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun. Dan jabatan Terdakwa III Tritanto, sebagai Tenaga Harian Lepas Proyek Jalan Bersih (Projasih) di  Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun. Serta jabatan Terdakwa IV Jainul Arifin adalah Tenaga Kontrak di Pemerintah Kota Madiun yang bertugas sebagai Pembantu Operator (Helper) Excavator Caterpillar<br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVo1NPvBaYM286bga2yX9MY8omw9Eaaptfgf5icH1mH-xVNqGjt9INZotu0mIVD_UrWQj6JnZx_f_rqdcnlVFY7V9fkmV8Puk0tFEOr-lhvYRoXViB8YSukHthPFQp6no9d69W6sdXyKA/s862/IMG20210215113725.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="862" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVo1NPvBaYM286bga2yX9MY8omw9Eaaptfgf5icH1mH-xVNqGjt9INZotu0mIVD_UrWQj6JnZx_f_rqdcnlVFY7V9fkmV8Puk0tFEOr-lhvYRoXViB8YSukHthPFQp6no9d69W6sdXyKA/w640-h452/IMG20210215113725.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ke 4 terdakwa mengikuti Persidangan melalui Vidio Conference<br /></td></tr></tbody></table><br /><div style="text-align: justify;">Terdakwa I Eko Rusdianio dan Tardakwa II Gogot Setyawan di tuntut dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan denda masing-masing sebesar Rp200 juta subsidair 3 (tiga) bulan kurungan serta pidana untuk membayar uang pengganti (UP) masing-masing sejumlah Rp17.834.250 atau di pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan kalau terdakwa tidak membayar UP tersebut. Sehingga total hukuman pidana penjara yang dijatuhkan oleh JPU kepada Kedua terdakwa ini adalah masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 5 (lima) bulan<br /><br />Sedangkan terdakwa III Trianto dan Terdakwa IV Jainul Arifin di tuntut lebih berat, yakni masing-masing pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 9 (sembilan) bulan denda masing-masing sebesar Rp200 subsidair 3 tiga  bulan kurungan, serta pidana membayar uang pengganti (UP) masing-masing sebesar Rp17.834.250 atau pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan kalau terdakwa tidak membayar UP tersebut. Sehingga total hukuman pidana penjara yang dijatuhkan oleh JPU kepada Kedua terdakwa ini adalah masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 2 (dua) bulan<br /><br />Ke- 4 terdakwa ini (Terdakwa I Eko Rusdianto, Terdakwa II Gogot Setyawan, Terdakwa III Tritanto dan Terdakwa IV Jaiunul Arifin) menurut JPU, terbukti bersalah melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 31 Tahun 1990 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahum 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair<br /><br />Kasus ini adalah perkara Jilid II, dimana Jilid I sudah diadili terlebih dahulu pada April 2020, yaitu  Heri Martono selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun (perkara tersendiri), Suhartono (bagian operator mesin alat berat di Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun) dan Putut Wasono selaku tenaga Program Jalan Bersih (Prijasih) di Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun tahun 2017 - 2019 (dalam satu perkara)</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnduLmBLkcs6ON6g5zzFgriIujh5zvIt3LBFciYVPOWY9m3fphy0oXrsV7xuX3hSTOxy7-RZ66w4VZaMwz3t3CfEaxBKEsCKMX8C9GpOUkaVfqXZWodn4wY64XPhf4PWWTVxBJeY6HdVg/s1366/IMG20210215113226.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnduLmBLkcs6ON6g5zzFgriIujh5zvIt3LBFciYVPOWY9m3fphy0oXrsV7xuX3hSTOxy7-RZ66w4VZaMwz3t3CfEaxBKEsCKMX8C9GpOUkaVfqXZWodn4wY64XPhf4PWWTVxBJeY6HdVg/w640-h288/IMG20210215113226.jpg" width="640" /></a></div><br />Sementara dalam tuntutan Pidana Penjara terhadap para terdakwa (Terdakwa I Eko Rusdianto, Terdakwa II Gogot Setyawan, Terdakwa III Tritanto dan Terdakwa IV Jaiunul Arifin) dibacakan JPU melalui sidang Vidio Conference di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya (Senin, 15 Pebruari 2021) dengan agenda pembacaan Tuntutan dihadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Emma Elliani, SH., MH dan M. Mahin, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Lukman Hakim, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum terdawa (Terdakwa I Eko Rusdianto, Terdakwa II Gogot Setyawan, Terdakwa III Tritanto), yaitu Yuliana Heriyanti Ningsih. SH., MH dkk dari LBH YLKI ) Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesia), dan Penasehat Hukum Terdakwa IV Jaiunul Arifin, yakni Didik. Sementara Ke- 4 mengikuti persidangan melalui Vidcon di Rutan Kejaksaan karena kondisi Pandemi Covid19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Atas tuntutan JPU, Penasehat Hukum terdakwa, yakni Yuliana Heriyanti Ningsih. SH., MH merasa kaget atas pasa yang dikenakan oleh JPU kepada para terdakwa dan sempat mengajukan protes melalui Majelis Hakim. Alasannya karena para terdakwa telah mengembalikan kerugian negara.<br /><br />“Kog tuntutannya pasal 2 ? Kerugian negara kan sudah dikembalikan oleh terdakwa. Kenapa masih pasal 2?,” kata Yuliana. <br /><br />Protes pengacara Prodeo alias tidak dibayar inipun tidak merubah tuntutan JPU. Dan Ketua Majelis Hakimpun menanggapinya, bukan masalah dikembalikannya.<br /><br />“Ini tidak masalah dikembalikan,” ucap Ketua Majelis Hakim<br /><br />Namun Protes Yuliana Heriyanti Ningsih. SH., MH bukan tidak berasalan bila membandingkan dengan beberapa perkara Pidana Korupsi, dimana terdakwa telah mengembalikan kerugian negara, dan tuntutan JPU pun bukan lagi pasal 2 melainkan pasal 3<br /><br />Memang pengembalian kerugian negara tidak menghapus sangsi pidana, tetapi hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi. <br /><br />Namun kadang tuntutan pidana terhadap terdakwa Korupsi juga menggelitik, dimana kerugian negara haya puluhan juta, namun tuntutannya jauh lebih berat dari kerugian negara yang jauh lebih sangat besar<br /><br />Sebagai contoh, Kasus perkara Korupsi ‘Kambing Etawa’ Kabupaten Bangkalan tahun 2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp8.413.781.427. Dua terdakwa yaitu Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Bangkalan dan Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten Bangkalan di Tuntut Pidana Penjara masing-masing selama selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan kemudian oleh Majelis Hakim di Vonis masing-masing 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara<br /><br />Atas tuntutan JPU ini, Penasehat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan waktu selama 2 pekan untuk mengajukan Pledoi atau pembelaannya, dan permohonan itupun dikabulkan oleh Ketua Majelis Hakim</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiX62C-O1UhHY51rdSCgUjYrII_1h5JShA6vJjJvvWw6YLoyIDF58uQZell63wVNLKZ4uDOysmo53evVJYXVTuq5yXmc7vrlFWiwq2GqdD1OoF40b7gF823zW64Y8W2gfNX3BgmOioAOp8/s1334/IMG20210215113037.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiX62C-O1UhHY51rdSCgUjYrII_1h5JShA6vJjJvvWw6YLoyIDF58uQZell63wVNLKZ4uDOysmo53evVJYXVTuq5yXmc7vrlFWiwq2GqdD1OoF40b7gF823zW64Y8W2gfNX3BgmOioAOp8/w640-h288/IMG20210215113037.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut JPU menjelaskan, bahwa Terdakwa I Eko Rusdianto selaku Tenaga Harian Lepas Proyek Jalan Bersih (Projasih) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Kerja tanpa tanggal bulan Januari 2017, Surat Perintah Pelaksanaan Kerja tanpa tanggal bulan Januari 2018 dan Surat Perintah Pelaksanaan Kerja tanpa tanggal bulan Januari 2019 yang bertugas sebagai Operator Excavator Hitachi ;  <br /><br />Terdakwa II Gogot Setyawan selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:824-401.205/64/K/2016 tanggal 27 Desember 2016 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor.824401.201/98/2018 tanggal 29 Juni 2018 Tentang Penyesuaian Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun diangkat sebagai Pengelola Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun yang bertugas sebagai Pembantu Operator (Helper) Excavator Hitachi, ;<br /><br />Terdakwa III Tritanto sebagai Tenaga Harian Lepas Proyek Jalan Bersih (Projasih) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Kerja tanpa tanggal bulan Januari 2017, Surat Perintah Pelaksanaan Kerja tanpa tanggal bulan Januari 2018 dan Surat Perintah Pelaksanaan Kerja tanpa tanggal bulan Januari 2019 yang bertugas sebagai Operator Excavator Caterpillar dan ;<br /><br />Terdakwa IV Jainul Arifin selaku Tenaga KontrakPada Pemerintah Kota Madiun yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:814.1-401.205/215/2014 tanggal 25 Agustus 2014, Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:814.1-401.205/127/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Tentang Penetapan Tenaga Kontrak Kerja Pada Pemerintah Kota Madiun yang bertugas sebagai Pembantu Operator (Helper) Excavator Caterpillar, ;<br /><br />Bersama saksi Suhartono selaku Operator Mesin Alat Berat Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun dan sebagai Pengawas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo Kota Madiun, saksi Putut Wasono selaku Tenaga Program Jalan Bersih (Projasih) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun dan saksi Heri Martono selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Controlled Landfiil Tahun Angaran 2017 sampai 2019 (masing-masing telah dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah), ; </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivgxQ1EtawOZfwvi56yQEweCVihqJIWwBn41Y-FX9BBvajfnQPopf0fyRRcaQpAtQcJlfyq2epI1crMT-IkNkcCHtIA-3AvBYObHFRZsnbkEOaqD4Zeu07Fq06Wh31Zo_bTjDWPLmk1ok/s1334/IMG20210215113327.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivgxQ1EtawOZfwvi56yQEweCVihqJIWwBn41Y-FX9BBvajfnQPopf0fyRRcaQpAtQcJlfyq2epI1crMT-IkNkcCHtIA-3AvBYObHFRZsnbkEOaqD4Zeu07Fq06Wh31Zo_bTjDWPLmk1ok/w640-h288/IMG20210215113327.jpg" width="640" /></a></div><p></p><div style="text-align: left;">Pada bulan Januari 2017 sampai bulan Mei 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2017 sampai tahun 2019, bertempat di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi</div><p style="text-align: justify;">Bahwa yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang secara melawan hukum telah melakukan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam kegiatan Controlled Landfill pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun sejak bulan Januari 2017 sampai bulan Mei 2019 dengan cara menyisihkan BBM Dexlite yang seharusnya dipergunakan untuk 2 (dua) unit excavator lalu BBM yang disisihkan dijual kepada saksi Putut Wasono membuat laporan penggunaan BBM excavator tidak sesuai dengan penggunaannya, laporan dibuat sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan mengajukan anggaran sesuai dengan laporan penggunaan BBM yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya</p><div style="text-align: left;">Perbuatan tersebut yang bertentangan dengan Pasai 18 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 4 Ayat (1), Pasal 86 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 Ayat (1), Pasat 12 Ayat (5), Pasal 122 Ayat (9), Pasal 132, Pasal 184 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 31 Ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan</div><div style="text-align: left;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa I Eko Rusdianto, Terdakwa II Gogot Setyawan, Terdakwa III Tritanto dan Terdakwa IV Jaiunul Arifin sejumlah Rp.71.337.000 (tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) atau orang lain yaitu saksi Suhartono dan saksi Putut Wasono sejumlah Rp.131.276.000 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp.202.613.000 (dua ratus dua juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZFKE9X-dWd1bHmaNWlQT6YzlFq0PszismOLambgYsi5VHb1w3vIBnVGao7KG4uO5CU4fUMT8IyQ1bhr9vJLYkwwhUU-UZ7RBvo6ACWM86iZzv-nSa4KQ_1iNSrofnap4vAc6GdqJf9e0/s1334/IMG20210215113528.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZFKE9X-dWd1bHmaNWlQT6YzlFq0PszismOLambgYsi5VHb1w3vIBnVGao7KG4uO5CU4fUMT8IyQ1bhr9vJLYkwwhUU-UZ7RBvo6ACWM86iZzv-nSa4KQ_1iNSrofnap4vAc6GdqJf9e0/w640-h288/IMG20210215113528.jpg" width="640" /></a></div><p></p><div style="text-align: left;">Pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019, Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun menerima anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Madiun yang masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) antara lain “belanja solar excavator” jenis Dexlite yang dipergunakan untuk 2 (dua) unit excavator merk Hitachi dan Caterpillar yang dioperasionalkan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo Kota Madiun dalam kegiatan Controlled Landfill  </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Controlled Landfill, saksi Heri Martono setaku PPTK atas inisiatif sendiri menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Tugas Nomor : 090/PPTK/003/401.114/2017 Tanggal 1 Januari 2017 yang menunjuk saksi Suhartono sebagai Pengawas TPA dengan tugas melakukan pembelian BBM Dexlite di SPBU, Saksi Suhartono bersama saksi Joko Wahyudi dan saksi Susanto melakukan pembelian BBM Dexlite sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai 08 April 2017 di SPBU Nglames Kabupaten Madiun </div><p style="text-align: justify;">Kemudian sejak tanggal 16 April 2017 sampai 21 Mei 2019 di SPBU Aneka Usaha Jalan Basuki Rahmat Kota Madiun. Pada tanggal 11 Januari 2017 sampai 25 Januari 2018, pembelian BBM Dexlite dengan jumlah dan waktu yang bervariasi, sedangkan untuk tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019, pembelian dilakukan setiap 10 (sepuluh) hari sekali rata-rata sebanyak 2.240 (dua ribu dua ratus empat puluh) liter  </p><p style="text-align: justify;">Bahwa saksi Suhartono dalam melakukan pembelian BBM Dexlite menggunakan 1 (satu) unit Dump Truck Nomor Polisi AE-8313-BP yang memuat 3 (tiga) sampai 14 (empat belas) buah drum minyak yang masing-masing berkapasitas 200 (dua ratus) Iter dan 5 (lima) buah jurigen dengan kapasitas 30 (tiga puluh) liter per jurigen yang disiapkan oleh saksi Putut Wasono untuk menampung BBM Dexlite yang akan disisihkan oleh saksi Suhartono. </p><p style="text-align: justify;">Kemudian saksi Suhartono mengatur dan memerintahkan saksi Joko Wahyudi agar pengisian BBM Dexdite ke dalam masing-masing drum hanya diisi 180 (seratus delapan puluh) fiter dari yang seharusnya diisi 200 (dua ratus) liter dan sisanya sebanyak 20 (dua puluh) liter disisihkan dalam jurigen. </p><p style="text-align: justify;">Sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai 25 Januari 2018, saksi Suhartono menyisihkan BBM Dexlite untuk pembelian dengan jumlah diatas 800 (delapan ratus) liter atau pada saat belanja BBM Dexlite lebih dari 4 (empat) buah drum, sedangkan untuk tanggal 11 Februari 2018 sampai 21 Mei 2019 dilakukan penyisihan sebanyak 8 (enam) buah jurigen masing-masing sebanyak 30 (tiga puluh) liter. </p><div style="text-align: justify;">Dalam kurun waktu tersebut, saksi Suhartono membawa drum dan jurgen yang telah berisi BBM Dexlite dari SPBU ke TPA Winongo, lalu menempatkan drum warna merah dan jurigen di garasi backhoe loader, sedangkan drum-drum warna putih ditempatkan di garasi excavator dipergunakan sebagai bahan bakar 2 (dua) unit excavator. Untuk jurigen-jurigen yang ditempatkan di garasi excavator dijual saksi Suhartono kepada saksi Putut Wasono dengan harga Rp120.000</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7RDHi3yRvhI8A6IqqIcCkBgWEQixEuq4HzTf-XkEoMtlD_0METvwstXIv7Q9lkSN6G3CstxkLfO0L1Gk4xJt5myNl75fwX1vij_fnVxn67FnkbIKMzbt_xzDqrlq9LCQfWpiM44Ykru8/s1330/IMG20210215113417.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1330" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7RDHi3yRvhI8A6IqqIcCkBgWEQixEuq4HzTf-XkEoMtlD_0METvwstXIv7Q9lkSN6G3CstxkLfO0L1Gk4xJt5myNl75fwX1vij_fnVxn67FnkbIKMzbt_xzDqrlq9LCQfWpiM44Ykru8/w640-h288/IMG20210215113417.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sehingga sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai 25 Januari 2018, penyisihan BBM Dexlite yang dilakukan saksi Suhartono sebanyak 6.980 (enam ribu sembilan ratus delapan puluh) liter, dan sejak tanggal 01 Februari 2018 sampai 21 Mei 2019 sebanyak 8.640 (delapan ribu enam ratus empat puluh) liter. <br /><br />Bahwa Terdakwa I Eko Rusdianto dan Terdakwa III Tritanto selaku Operator Excavator bersama Terdakwa II Gogot Setyawan dan Terdakwa IV Jaiunul Arifin selaku Pembantu Operator (Helper), secara rutin tiap 2 (dua) hari sekali mengambil 2 (dua) drum warna putih berisi BBM Dexlite untuk diisikan kedalam masing-masing tangki excavator. <br /><br />Selanjutnya Terdakwa I Eko Rusdianto dan Terdakwa III Tritanto dibantu Terdakwa II Gogot Setyawan dan Terdakwa IV Jaiunul Arifin mengoperasionalkan masing-masing excavator hanya selama 5 (lima) sampai 6 (enam) jam per hari yang seharusnya sesuai DPA-SKPD selama 7 (tujuh) jam per hari dengan maksud agar terdapat sisa BBM Dexlite yang ada dalam tangki dan para Terdakwa bersepakat dengan saksi Putut Wasono untuk menjualnya. <br /><br />Atas kesepakatan tersebut, saksi Putut Wasono menyiapkan beberapa jurigen untuk menampung sisa BBM Dexlite excavator, sedangkan Terdakwa I Eko Rusdianto bersama Terdakwa III Tntanto, Terdakwa II Gogot Setyawan dan Terdakwa IV Jaiunul Arifin setiap minggu menyisihkan sisa BBM Dexlite dari tangki excavator Hitachi dan Caterpillar dengan cara membuka kram drainase pada tangki excavator, sehingga BBM keluar dari tangki lalu ditampung dalam wadah ember dan dipindahkan kedalam 2 (dua) buah jurigen masing-masing bensi 35 (tiga puluh lima) liter<br /><br />Selanjutnya saksi Putut Wasono mengangkut jurigen yang telah berisi BBM Dexlite dari garasi excavator dengan menggunakan mobil Izuzu Panther warna merah dengan Nomor Polisi AE-1420-NW (Daftar Pencarian Barang Bukti Nomor : DPB-01/M.5.14/Fd.1/02/2020 tanggal 04 Februari 2020) dan langsung menjualnya kepada masyarakat umum dengan harga antara Rp.4.300 sampai Rp.4.500 per liter. <br /><br />Dari penjualan BBM Dexlite, saksi Putut Wasono menyerahkan uang kepada Terdakwa I Eko Rusdianto, Terdakwa II Gogot Setyawan, Terdakwa III Tritanto dan Terdakwa IV Jaiunul Arifin sejumlah Rp.260.000 untuk 2 (dua) jungen, sedangkan sisanya untuk saksi Putut Wasono. <br /><br />Sehingga sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai 21 Mei 2019, BBM Dexlite yang disisihkan para Terdakwa sebanyak 8.540 liter dengan perhitungan, 2 (dua) jurigen x 35 liter x 122  minggu. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiamGn4S9xJ1EaiTZ-oXfe2tgPkxgsuFpiXsbtcLlu1z_UI8R4WSDV59JvbvxZ9Whpn8Op5jbzf9lLVkd7kwR2dRhGS2QjCaXt9-I4F-qmTNpFmf4HQ9JZqSCfNZS7n59K-a1_vWgHoeHQ/s1334/IMG20210215113104.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiamGn4S9xJ1EaiTZ-oXfe2tgPkxgsuFpiXsbtcLlu1z_UI8R4WSDV59JvbvxZ9Whpn8Op5jbzf9lLVkd7kwR2dRhGS2QjCaXt9-I4F-qmTNpFmf4HQ9JZqSCfNZS7n59K-a1_vWgHoeHQ/w640-h288/IMG20210215113104.jpg" width="640" /></a></div><p></p><div style="text-align: justify;">Perbuatan Terdakwa I Eko Rusdianto, Terdakwa II Gogot Setyawan, Terdakwa III Tritanto dan Terdakwa IV Jaiunul Arifin maupun perbuatan saksi Suhartono dalam melakukan penyisihan BBM Dexlite yang kemudian dijual kepada saksi Putut Wasono dilakukan tanpa pengawasan saksi Heri Martono selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun merangkap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Controlled Landfill. <br /><br />Oleh karena, saksi Heri Martono selaku PPTK yang bertugas melakukan pengendalian kegiatan tidak melakukan pengawasan terhadap penggunaan BBM Derxlite dalam kegiatan Controlled Landfill di TPA Winongo yang mengakibatkan Terdakwa I Eko Rusdianto, Terdakwa II Gogot Setyawan, Terdakwa III Tritanto dan Terdakwa IV Jaiunul Arifin bersama saksi Suhartono dan saksi Putut Wasono menyalahgunakan BBM Derxlite<br /><br />Bahkan pada bulan April 2018, saksi Heri Martono mengetahui adanya penyalahgunaan BBM Dexlite dari laporan penjaga TPA, yaitu saksi Budiono dan saksi Winarta. Tetapi saksi Heri Martono tidak menindaklanjuti dan membiarkan penyalahgunaan BBM Dexlite tetap dilakukan dan justru memindahkan saksi Budiono dan saksi Winarta yang telah berusaha membantu mengungkap penyalahgunaan BBM Dexlite.  <br /><br />Perbuatan Terdakwa I Eko Rusdianto, Terdakwa II Gogot Setyawan, Terdakwa III Tritanto dan Terdakwa IV Jaiunul Arifin bersama saksi Suhartono, saksi Putut Wasono dan saksi Heri Martono dalam penyalahgunaan BBM Derxlite tersebut bertentangan dengan : <br /><br />1. Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menari Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pokonya menyatakan “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efesien, ekonomis, rensparan  dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, <br /><br />2. Pasal 122 Ayat (10) Peraturan Mentari Dalam Negeri Nomor 13 Tatum 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Mentari Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kadua atas Peraturan Mentari Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyalakan “Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak meah, efektif, efesien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundan-undangan, <br /><br />3. Pasal 31 Ayat (2) huruf ‘c' Peraturan Daerah Kota Madun Nomor 11 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "UPT Persampahan (dalam hal ini Bidang Pengelolaan Sempah dan Limbah) dalam melaksanakan tugas pengelilaan sampah didasarkan atas "tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZlfkQT8Zsz8XFlkuK0fhZFkOv0ub0rrc-mfc8C4EksUrGjtXJscxHsSHRlchfJA2OhVOdKI5M_HjBZFDsTlGvTgvV7fvhYDmijgmTBDCb2rnPP0yc2E4SzeMyoWg_8PwzHE6RXrMtjY4/s862/IMG20210215113725.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="862" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZlfkQT8Zsz8XFlkuK0fhZFkOv0ub0rrc-mfc8C4EksUrGjtXJscxHsSHRlchfJA2OhVOdKI5M_HjBZFDsTlGvTgvV7fvhYDmijgmTBDCb2rnPP0yc2E4SzeMyoWg_8PwzHE6RXrMtjY4/w640-h452/IMG20210215113725.jpg" width="640" /></a></div><p></p><div style="text-align: justify;">Bahwa mekanisme pembayaran pembelian BBM Dexlita untuk bulan Januari setiap tahunnya menggunakan Uang Persediaan (UP) yang diajukan oleh SKPD. Kemudian untuk bulan berikutnya menggunakan mekaname Ganti Uang (GU) bersama dengan anggaran dari Bidang lainnya. Anggaran penyediaan BBM kegiatan Controlled Lanfill yangdiajukan dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun kepada Bendahera Umum Daerah (BUD) Kota Madiun<br /><br />Bahwa saksi Heri Martono menyiapkan persyaratan pengajuan GU berupa dokumen pertanggungjawaban keuangan, antaralain ; Tanda bukti pembelian BBM Jenis Dexdita berupa dokuman rekapdulasi jumlah (dalam Mer) BBM yang del bank harga satuan BBM per Mar, ; Rencana Pengajuan pembakan BBM Darina untuk seraya ; Nota Dinas pengajuan pembekan BBM Daxite ; Kutanei biaya pembekan BBM sxcawator <br /><br />Dalam pembuatan dokumen tersebut, seharuanya saksi Heri Mertono berdasarkan pada Buku Laporan Harian Kerja Excavetor, namun sejak bulan Jenuari 2017 sampai bulan Mei 2019, Terdakwa I Eko Rusdianto, Terdakwa III Trianto, saksi Suhartono dan saksi Heri Mertono tidak pernah membuatnya. Saksi Heni Mertono baru memerintahkan saksi Suhartono untuk membuat sekaligus Buku Laporan Harian Kerja Excavator pada butan Mei 2019. Sehingga dokumen persyaratan pengajuan anggaran “belanja solar Excavator” yang disiapkan oleh saksi Heri Meriono tersebu dibuat tenpa memperhitungkan kebutuhan BBM yang sebenarnya dan berapa lama Excavetar dioperasionalkan. <br /><br />Bahwa Buku Laporan Harian Kerja Excevetor yang baru dibuat bulan Mei 2019 tersebut berisi kebutuhan BBM Dexlite per jam dan lamanya masing-masing Excevetor dioperasionalkan  dalm sehari, namun Buku yang ditandatangani olah Terdakwa I Eko Rusdianto, Terdakwa III  Tritanto, saksi Suhartno dan saksi Hari Martono tersebut dibuat tidak sesusi dengan pelaksanaannya yaitu masing-masing Excevetor dilaporkan bekerja selama 7 sampai 10 jam. Padahal pelaksanaannya rata-rats hanya sekitar 5  jam sampai 6 (enam) jam per hari. <br /><br />Sedangkan kebutuhan BBM Dexlite dalam dokumen pertanggungjawaban keuangan masing-masmng excavelor dioperasikan sebanyak 16 liter per jam, tetapi dalam pelaksanaannya hanya membutuhkan sekitar 12 liter per jam, begitu juga dengan dokumen pertanggungawaban keuangan yang disiapkan saksi Heri Martono, ternyata berisi laporan yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya <br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa I Eko Rusdianio, Tardakwa II Gogot Setyawan, Terdaka III Trianto dan Terdakwa IV Jainul Arifin bersama saksi Suhartono, saksi Putus Wasono dan saksi Heri Martono tersebut telah memperkaya diri Terdakwa I Eko Rusdianio, Tardakwa II Gogot Setyawan, Terdaka III Trianto dan Terdakwa IV Jainul Arifin yang seluruhnya berjumlah Rp. 71.337.000  (tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) atau orang lain yaitu  saksi Suhartono dan saksi Putus Wasono sejumlah Rp.131.278.000 <br /><br />Akibat perbuatan Terdakwa I Eko Rusdianio, Tardakwa II Gogot Setyawan, Terdaka III Trianto dan Terdakwa IV Jainul Arifin bersama saksi Suhartono, saksi Putus Wasono dan saksi Heri Martono tersebut telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara cq.Pemerintah Kota Madun sejumlah Rp. 202.613.000 atau sekita jumah tersebut sebagaimana  keterangan Ahli Dra. Fatria Murni Yanti, Ak. MM CA, CITA selaku Auditor pada Perwakilan  BPKP Provinsi Jawa Timur<br /><br />Perbuatan para Terdakwa (Terdakwa I Eko Rusdianio, Tardakwa II Gogot Setyawan, Terdaka III Trianto dan Terdakwa IV Jainul Arifin) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 31 Tahun 1990 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahum 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP<br /><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAliaeqy8l5o6vemoe3qvBaQNJo4V7t8ICcasb7f38tE-wy2IGesmgK7vm5DHH8Ay1otY4hOt497uZ9L9O08DKJPlPXa0u660h9bs20q8A2yvkYG06dcZ3tKoGRtQyC-nB2fiaTE6I5Rk/s1334/IMG20210215113037.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAliaeqy8l5o6vemoe3qvBaQNJo4V7t8ICcasb7f38tE-wy2IGesmgK7vm5DHH8Ay1otY4hOt497uZ9L9O08DKJPlPXa0u660h9bs20q8A2yvkYG06dcZ3tKoGRtQyC-nB2fiaTE6I5Rk/w640-h288/IMG20210215113037.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sebelum JPU pada tuntutan pidana terhadap para terdakwa, JPU terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringkan.<br /><br />Hal-hal yang memberatkan ; <br />1. Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. <br />2. Perbuatan para terdakwa bersama saksi Suhartono, saksi Putus Wasono dan saksi Heri Martono telah merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kota Madiun sebesar Rp. 71.337.000. <br />3. Para terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya<br /><br />Hal-hal yang meringankan, ;<br />1. Para terdakwa belum pernah dihukum, <br />2. Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya, <br />3. Para terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga <br />4. Terdakwa I Eko Rusdianio dan Tardakwa II Gogot Setyawan telah menitipkan uang pengganti masing-masing sebesar Rp. 17.834.300. Terdaka III Trianto dan Terdakwa IV Jainul Arifintelah menitipkan uang pengganti masing-masing sebesar Rp. 8.125.000 <br /><br />“Berdasarkan uraian tersebut di atas, lanjut JPU, maka kami Penuntut Umum dalam perkara ini dengan mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, pendapat ahli dan aspirasi masyarakat serta rasa keadilan masyarakat, Menuntut ; Supaya Majelis Hakim Pengadian Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : <br /><br />1. Menyatakan Terdakwa I Eko Rusdianio, Tardakwa II Gogot Setyawan, Terdakwa III Trianto dan Terdakwa IV Jainul Arifin terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagamana diatur dan diancam pidana dalam 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 31 Tahun 1990 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahum 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair. <br /><br />2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Eko Rusdianio, Tardakwa II Gogot Setyawan dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan. Terdakwa III Trianto dan Terdakwa IV Jainul Arifin dengan pidana penjara Masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangkan selama para Terdakwa ditahan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap dalam tahanan, serta menjatuhkan pidana denda masing-masing sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 tiga  bulan kurungan, <br /><br />3. Menghukum kepada Terdakwa I Eko Rusdianio, Tardakwa II Gogot Setyawan untuk membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp. 17.834.250 (tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan, apabila para terdakwa tidak membayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan lelanag untuk menutupi uang pengganti. Bilamana harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan.<br /><br />Dan Terdakwa III Trianto dan Terdakwa IV Jainul Arifin untuk membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp. 17.834.250 (tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan, apabila para terdakwa tidak membayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan lelanag untuk menutupi uang pengganti. Bilamana harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (du) tahun dan 5 (lima) bulan,”ucap JPU diakhir surat tuntutannya. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Terdakwa Korupsi BBM Rp17 Juta Dituntut ‘7.2’ Tahun Penjara

#Tiga Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun yaitu Heri Martono, Suhartono dan Putut Wasono sudah diadili terlebih dahulu pada Apri...

»